BAHAN MASUKAN
BAHAN MASUKAN UNTUK WAKIL KETUA MPR RI, DR. H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A., PADA DISKUSI EMPAT PILAR BERTAJUK “POKOK-POKOK HALUAN NEGARA”, JUMAT 19 MARET 2021
Pasal 3 UUD NRI 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”. Berdasarkan aturan tersebut, MPR RI memiliki kewenangan untuk membentuk GBHN, sedangkan Presiden RI sebagai Mandataris MPR RI hanya melaksanakan ketentuan GBHN yang telah ditetapkan. Akan tetapi melalui amandemen ketiga konstitusi, MPR RI tidak lagi berwenang membentuk GBHN dan GBHN tidak berlaku lagi sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional.
Sebagai mekanisme pengganti perubahan konstitusi tersebut, maka kewenangan untuk membentuk perencanaan pembangunan diserahkan kepada presiden dan DPR RI dengan membentuk UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). UU SPPN ini pada tataran lebih lanjut diturunkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Presiden kemudian membuat Perpres tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta produk lainnya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Singkat kata, SPPN inilah yang dianggap sebagai pengganti GBHN untuk menjadi landasan yuridis bagi rencana pembangunan nasional di Indonesia.
Pada level praktik, RPJMN kemudian diturunkan kepada setiap kementerian dan lembaga negara lainnya dalam rangka eksekusi, yang mana eksekusi tersebut akan menyesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap kementerian, seperti pembuatan Rencana Strategis (Renstra) di masing-masing kementerian tersebut. Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah adanya kemungkinan terjadinya tumpang-tindih kepentingan antarkementerian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh presiden dalam Sidang MPR RI. Yang paling krusial, tumpang-tindih kepentingan ini akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan nasional.
Selain adanya celah tidak adanya sinergitas antarkementerian dalam menjalankan pembangunan nasional, ketiadaan GBHN juga melahirkan celah dalam relasi pusat dan daerah. Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengurus sendiri daerahnya melalui mekanisme desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan, menimbulkan kemungkinan terjadinya ketidaksinergisan antara kebijakan yang diambil di level pusat dengan kebijakan yang diambil oleh daerah. Baik pusat maupun daerah dapat memiliki pandangan dan pertimbangan masing-masing. Hal ini akan membuat daerah dan pusat berjalan sendiri-sendiri.
Sirkulasi elit melalui mekanisme Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat secara lima tahunan juga menjadi faktor penyebab perlunya sebuah GBHN seperti masa lampau. Pergantian jabatan presiden dikhawatirkan akan menimbulkan munculnya ketidaksinambungan kebijakan sehingga objektif 1
BAHAN MASUKAN
jangka panjang dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Jangankan pergantian presiden, seorang presiden dalam periode jabatan yang berbeda juga berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak berkesinambungan. Sebagai contoh Kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya 2014-2019, justru hilang dan tidak ada tindak lanjut sama sekali pada periode kedua 2019-2024.
Berdasarkan realitas empirik tersebut, muncul gagasan dan wacana untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai pokok-pokok haluan negara yang menjadi “kiblat” pembangunan nasional bersama. Beberapa pihak yang mendukung pengembalian GBHN ini seperti Presiden Megawati Soekarnoputri berpandangan bahwa GBHN sangatlah penting agar bangsa memiliki konsep dan strategi pembangunan jangka panjang, tidak terbatas pada lima tahun usia politik. Dengan adanya GBHN, akan ada pola pembangunan nasional yang terencana dan tersusun secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan pada visi-misi presiden terpilih.
Secara garis besar, urgensi pembentukan pokok-pokok haluan negara adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan nasional dibentuk sesuai prioritas dan urgensi berdasarkan pada kepentingan rakyat yang beragam, majemuk, dan heterogen. 2) Pembangunan nasional menjadi lebih terpadu, konsisten, dan sistematis, serta spesifik sesuai dengan kebutuhan. 3) Adanya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, khususnya dalam pembangunan nasional.
Untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara, setidaknya ada 4 (empat) tahapan yang harus dilalui, sebagai berikut: 1) Perencanaan. Pada tahap ini, akan dibentuk Tim Pengkajian MPR RI yang bertugas untuk menganalisis materi-materi yang akan dimuat dalam Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara. Materi tersebut akan didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dikompulir menurut prioritas dan urgensinya. 2) Penyusunan. Tahap penyusunan akan didasarkan pada teknik atau metode penyusunan peraturan negara. Tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek formalitas dalam suatu rancangan pokok-pokok haluan negara, memuat dasar perencanaan, pokok pikiran, serta materi muatan. 3) Pembahasan. Pokok-pokok haluan negara yang telah disusun akan dibahas lebih lanjut dalam Sidang MPR RI. 4) Pengesahan dan Penetapan. Pengesahan merupakan tanda bahwa telah dibentuknya pokok-pokok haluan negara, yang kemudian dilanjutkan pada tahap penetapan guna memberikan legitimasi keberlakuan bagi pokok-pokok haluan negara tersebut. Bentuk hukum dari pokok-pokok haluan negara dapat berupa peraturan negara, berbeda dari mekanisme sebelumnya yang dituangkan dalam bentuk TAP MPR RI.
Dalam proses pembentukan pokok-pokok haluan negara, pada tahap pembahasan, MPR RI akan mengikutsertakan lembaga-lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi, yakni presiden, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung 2
BAHAN MASUKAN
RI, Mahkamah Konstitusi RI, Komisi Yudisial RI, serta Badan Pemeriksa Keuangan RI. Untuk mekanisme teknisnya, masing-masing lembaga negara akan memberikan pandangan dan pertimbangan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Keterlibatan berbagai lembaga negara tersebut merupakan upaya untuk membentuk pokok-pokok haluan negara secara komprehensif serta perwujudan dari mekanisme checks dan balances yang dianut.
Jakarta, 18 Maret 2021 Disusun oleh,
signed
Boy Anugerah, S.IP., M.Si., MPP. TA A-48 MPR RI
3