Strategi Pengembangan Energi Alternatif di Indonesia

“STRATEGI DAN TATA KELOLA PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF BERBASIS SISMENNAS GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA KETAHANAN ENERGI” Salah satu poin yang termaktub dalam Nawa Cita yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, Pemilu, dan lembaga perwakilan. Poin lainnya yang tak kalah strategis adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.1 Secara implisit, hal penting yang perlu digarisbawahi dari kedua poin Nawa Cita tersebut adalah upaya untuk merealisasikan tujuan nasional membutuhkan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tujuan nasional, apapun aspeknya, dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, upaya untuk mewujudkan tujuan nasional membutuhkan sistem manajemen nasional (Sismennas) yang baik. Sismennas sendiri didefinisikan sebagai perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan (ekonomis), daya guna (efisien), dan hasil guna (efektif) sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional dalam mewujudkan tujuan nasional.

Sektor energi menjadi hal yang cukup krusial untuk mendapatkan pembenahan, mengingat sektor ini memiliki relevansi dengan ketahanan nasional. Menilik atribut nasional Indonesia di sektor energi, Indonesia berstatus sebagai negara dengan konsumsi energi terbesar di kawasan Asia Tenggara, serta menempati urutan kelima di kawasan Asia Pasifik dalam hal konsumsi energi primer setelah negara Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi, mencapai rata-rata 6,04 “Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi - JK”, diunduh dari https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK, pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 07.32 WIB. 1

persen per tahun 2017-2050, diperkirakan akan semakin mendorong peningkatan kebutuhan energi Indonesia di masa depan. Hal inilah yang menyebabkan peran Indonesia dalam pasar energi dunia dan dalam upaya penurunan emisi rumah kaca global bertambah signifikan. Di sisi lain, Indonesia telah menjadi negara net importir BBM sejak 2004. Sepertiga dari konsumsi BBM Indonesia di tahun 2016 dipenuhi oleh impor. Jika kebutuhan energi yang didominasi oleh BBM serta melalui mekanisme impor ini terus meningkat, namun tidak diiringi dengan perubahan pola pemakaian energi, maka keberlangsungan ketahanan energi Indonesia akan terganggu.2 Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, neraca perdagangan migas di bulan November 2018 mencapai US$ 2,05 miliar.

Angka defisit tersebut menjadi yang paling dalam sepanjang 2018 dan dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan defisit migas hinga November 2018 mencapai Rp. 176 triliun. Sebagai informasi, impor minyak mentah mencapai US$ 857.648, minyak

petroleum

mentah

sebesar

US$

758.605,

impor gas

sebesar

US$ 278.454, impor bahan bakar pesawat US$ 88.202, dan masih banyak lagi.3 Dengan kondisi sedemikian rupa, maka upaya untuk mengembangkan energi alternatif menjadi sebuah keharusan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional. Besarnya defisit neraca perdagangan migas, yang menjadi tumpuan pasokan dan pemenuhan kebutuhan energi nasional, strategi impor yang menjauhkan bangsa dari cita-cita ketahanan energi nasional, merupakan sinyal tanda bahaya yang harus direspons secara cermat dan cepat.

Pengembangan energi alternatif seperti batubara cair, biodiesel, bioethanol, bioil, tenaga surya, tenaga angin, tenaga uap, biomasa, hingga penggunaan energi nuklir merupakan sebuah keniscayaan karena sumber daya tersebut tersedia dalam jumlah besar dan siap didayagunakan.4 Strategi inilah yang seharusnya “Outlook Energi Indonesia 2018: Energi Berkelanjutan Untuk Transportasi Darat”, diunduh dari https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_ade37ec3f94db1428dc189f527dac2fb/continentalenergy/d b/337/2200/pdf/BPPT+Outlook+Energi+Indonesia+2018, pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 07.55 WIB. 3 “Defisit Migas RI Capai Rp. 176 T, Ini Jumlah Impor BBM RI”, diunduh dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20181217140531-4-46724/defisit-migas-ri-capai-rp-176-t-in i-jumlah-impor-bbm-ri, pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 09.35 WIB. 4 “Kajian Strategi Pengembangan Investasi Energi Alternatif di Indonesia”, diunduh dari 2

1

dimaksimalkan untuk mengatasi permasalahan akut di sektor energi nasional.

Penggunaan energi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan perekonomian, serta perkembangan teknologi. Secara kalkulatif, penggunaan energi di Indonesia saat ini 95 persen menggunakan energi yang berbasis fosil, seperti minyak bumi, gas, dan batubara.

Kebutuhan minyak bumi yang semakin meningkat, sementara cadangan mulai berkurang, menyebabkan Indonesia terjerumus sebagai net importir. Pemerintah Republik Indonesia menyadari kondisi yang mengkhawatirkan ini. Oleh sebab itu, strategi pengembangan energi alternatif menjadi opsi yang dikedepankan sebagai langkah penanganan sejak awal tahun 2006. Dari sisi legal formal, upaya pemerintah untuk mengatasi ancaman dan tantangan di bidang energi termaktub di dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang diundangkan pada 13 Maret 2017.

Beberapa energi alternatif terbarukan yang mulai digalakkan oleh pemerintah pengembangannya antara lain batubara cair dan gasifikasi batubara, energi panas bumi, bahan bakar nabati, tenaga surya, biodiesel, bioethanol, biomasa, hingga tenaga nuklir. Namun demikian, niat baik dan upaya pemerintah tersebut sampai saat ini bisa dikatakan belum optimal. Secara garis besar terdapat sedikitnya tiga kendala utama, yakni penguasaan akan teknologi dan kualitas sumber daya manusia, hambatan sosial budaya dari masyarakat, serta masalah teknis seperti pendanaan atau anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. 5 Berikut eksplanasi masalah terkait sistem manajemen nasional dan tata kelola pengembangan energi alternatif di Indonesia beserta solusi atau alternatif pemecahan masalah yang mungkin bisa menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan di sektor energi nasional, sebagai berikut:

https://www.researchgate.net/profile/Sawarni_Hasibuan2/publication/312474816_Kajian_Strategi _Pengembangan_Investasi_Energi_Alternatif_Di_Indonesia/links/587e0fe808ae9a860ff4f507.pdf, pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 09.37 WIB. 5 “Tiga Hambatan Utama Pengembangan Energi Terbarukan di RI�, diunduh dari https://finance.detik.com/energi/d-3098320/tiga-hambatan-utama-pengembangan-energi-terbaruk an-di-ri, pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 11.13 WIB.

2

a) Sistem Manajemen Nasional di bidang Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lokal Berbicara mengenai masalah pengembangan energi, tidak terlepas dari aspek penguasaan teknologi serta kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Jika dikaitkan dengan sektor energi, khususnya energi alternatif, maka diskursus teknologi di sini adalah berkisar teknologi eksplorasi dan eksploitasi untuk pemanfaatan.

Contoh kasus untuk menjelaskan pentingnya penguasaan teknologi dalam pengelolaan energi alernatif adalah optimalisasi penggunaan tenaga angin.

Pemanfaatan tenaga angin sebagai sumber energi di Indonesia bukan tidak mungkin dikembangkan lebih lanjut merujuk besarnya potensi angin di wilayah pesisir Indonesia.

Namun demikian terdapat kendala teknologi di sini. Kecepatan angin di wilayah Indonesia pada umumnya di bawah 5,9 meter per detik yang secara ekonomi kurang layak untuk membangun pembangkit tenaga listrik. Saat ini, kondisi ini bisa ditangani dengan menggunakan kincir angin konvensional agar tenaga angin bisa dioptimalkan dalam produksi tenaga listrik. Hanya saja untuk pengelolaan jangka panjang ada beberapa langkah yang perlu dibutuhkan yang semuanya terkait dengan penguasaan teknologi tinggi.

Pertama, dibutuhkan teknologi untuk pemetaan dan pendataan potensi energi angin yang kontinyu dan akurat di lokasi terpilih dengan lama pengukuran dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dengan teknologi pemetaan dan pendataan yang baik, diharapkan dapat dimiliki peta jalan yang komprehensif.

Kedua, dibutuhkan teknologi untuk memaksimalkan produksi energi listrik dari tenaga angin yang kualifikasinya belum memenuhi untuk diberdayakan secara optimal. Mengacu pada kebijakan energi nasional, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) diharapkan dapat memproduksi 250 Megawatt (MW) pada 2025.6 Tantangan terkait teknologi inilah yang harus dicarikan solusi “Pengembangan Energi Angin Memungkinkan�, diunduh dari http://www.energi.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1177294977, pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 12.05 WIB. 6

3

dan jalan keluarnya, termasuk mengupayakan agar dimiliki sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam operasionalnya.

Secara garis besar, langkah yang harus ditempuh adalah perbaikan sistem penguasaan teknologi nasional di bidang energi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan. Secara teknis, hal ini bisa diatasi dengan menarik investasi asing ke dalam negeri, baik yang sifatnya padat modal, maupun padat karya. Melalui investasi yang masuk, akan ada alih teknologi dari pemodal yang masuk kepada para pelaku industri domestik.

Selain itu, diharapkan terwujud alih informasi dan pengetahuan, termasuk berbagai keahlian dalam pengoperasian teknologi, dari para pemodal kepada pekerja teknis Indonesia di sektor energi. Langkah lainnya yang bisa ditempuh adalah studi banding, studi komparatif, serta pengiriman tenaga ahli dan pekerja Indonesia untuk belajar ke luar negeri.

b) Strategi Sosial Budaya Dalam Pengembangan Energi Alternatif Aspek sosial budaya masyarakat merupakan aspek yang tidak bisa dinegasikan dalam pengembangan energi alternatif di Indonesia, mengingat posisi masyarakat sebagai konsumen utama. Oleh sebab itu, respons masyarakat merupakan kunci terpenting, apakah masyarakat menerima atau tidak. Salah satu studi kasus yang baik untuk menjelaskan fenomena ini adalah bagaimana penolakan masyarakat terhadap pengembangan energi nuklir. Menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia terkendala di sisi sosial. Di masyarakat, ada semacam ketakutan akan bahaya dan dampak negatif energi nuklir. Dalam hal ini, nuklir diasosiakan dengan senjata pembunuh massal, serta potensi kebocoran yang dapat menimbulkan kematian dan dampak negatif skala masif seperti yang pernah terjadi di Fukushima Jepang dan Chernobyl Ukraina pada masa lampau.

Pada 2017, tercatat sedikitnya empat PLTN yang dikembangkan, yang mana masing-masing PLTN memiliki kapasitas 1.500 Megawatt, sehingga total energi listrik yang dihasilkan mencapai 5.600 Megawatt. Kalau fasilitas ini 4

bisa dioptimalkan, maka kebutuhan listrik di Pulau Jawa bisa diselesaikan.7 Merujuk pada kondisi ini, maka alternatif solusi yang bisa ditawarkan kepada para pemangku kepentingan sektor energi nasional adalah perbaikan pada strategi komunikasi kepada publik atau masyarakat, diimbangi dengan sosialisasi atau penyuluhan yang berkesinambungan.

Hal ini bisa dijalankan dengan melibatkan koordinasi antar kementerian atau lembaga negara, serta melibatkan partisipasi banyak pihak, yakni pemerintah provinsi, kotamadya, kabupaten, sektor swasta, serta masyarakat madani.

Dalam kasus pengembangan energi nuklir misalnya, pemerintah dapat menyampaikan kepada publik bahwa sistem pengembangan energi nuklir di Indonesia sudah canggih dan aman. Teknologi pembangkit tenaga listrik di Indonesia sudah berada pada generasi empat, dengan desain dan teknologi sedemikian rupa, sehingga reaktor akan otomatis berhenti bekerja apabila terjadi bencana seperti gempa bumi. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Fukushima Jepang yang menggunakan teknologi generasi pertama.

c) Sistem Manajemen Nasional di bidang Pendanaan dan Anggaran Pengembangan Energi Alternatif Kendala lainnya yang harus dipecahkan dalam pengembangan dan pengelolaan energi alternatif di Indonesia adalah masalah pendanaan. Saat ini

tedapat

kebutuhan

untuk

mendekatkan

kawasan

industri

ke

sumber-sumber energi terbarukan. Begitu juga upaya untuk menciptakan koordinasi yang lebih intensif antara kementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sektor industri dengan kementerian yang mengelola sektor energi. Semua kebutuhan tersebut membutuhkan dana atau anggaran yang tidak sedikit.

Menurut

Kepala

Bappenas/Menteri

PPN,

Bambang

Brodjonegoro,

permasalahan pendanaan atau pembiayaan menjadi tantangan dalam “Hambatan Pengembangan PLTN Hanya Dari Sisi Sosial�, diunduh dari https://id.beritasatu.com/energy/hambatan-pengembangan-pltn-hanya-dari-sisi-sosial/158955, pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 12.25 WIB. 7

5

mencapai transformasi produksi dan penggunaan energi nasional. Lebih lanjut Bambang menjelaskan bahwa terdapat solusi untuk permasalahan ini, yakni menarik donasi dari pihak eksternal untuk mendukung pembiayaan program energi alternatif di Indonesia. Program Sektor Lingkungan, Program Pertumbuhan Hijau, Program Millennium Challenge Account, merupakan beberapa

kegiatan

pendukung

pembiayaan

yang

dapat

membantu

pengembangan energi terbarukan.8 Strategi lainnya adalah menarik partisipasi dari perbankan nasional untuk mendukung pembiayaan. Sebagai solusinya, dibutuhkan sistem koordinasi nasional yang komprehensif yang digerakkan oleh pemerintah pusat, sehingga ego sektoral antar lembaga pemerintah bisa diminimalisir.

Mengingat pengembangan energi alternatif adalah program dan kebijakan nasional, maka partisipasi dari perbankan nasional adalah sebuah keharusan.

Sebagai studi kasus, di kawasan Indonesia Timur, terdapat semacam kekhawatiran

dari

bank-bank

lokal

dalam

mendukung

pendanaan

pembangunan PLTS terkait pengembalian modal.9

Simpulan •

Pendekatan Sistem Manajemen Nasional secara teknikal dapat diwujudkan melalui

penetapan

kebijakan-kebijakan

publik

melalui

peraturan

perundang-undangan, mengubah potensi menjadi kemampuan melalui pembangunan nasional, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga terbangun kesejahteraan dan keamanan yang berlanjut dan berkesinambungan pada siklus kepemimpinan nasional.

•

Sektor energi nasional merupakan sektor krusial yang membutuhkan sistem

“Bappenas: Perkembangan Energi Terbarukan Hadapi Banyak Tantangan”, diunduh dari https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/17/083000026/bappenas--perkembangan-energi-terba rukan-hadapi-banyak-tantangan, pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 12.45 WIB. 8

“Pengembangan Energi Terbarukan Kesulitan Akses Pendanaan”, diunduh dari https://www.beritasatu.com/ekonomi/498725/pengembangan-energi-terbarukan-kesulitan-akses-p endanaan, pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 12.55 WIB. 9

6

manajemen nasional yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena peta kondisi energi nasional yang kurang kondusif, seperti tingginya konsumsi energi di dalam negeri, ketergantungan terhadap energi fosil, strategi impor yang kurang melestarikan ketahanan energi nasional, serta tantangan di bidang pengembangan energi alternatif. •

Ada banyak solusi yang bisa dirumuskan untuk menangani permasalahan tersebut,

salah

satu

yang

paling

potensial

dan

dominan

adalah

pengembangan energi alternatif non-fosil seperti tenaga surya, tenaga angin, biomasa, biodiesel, bioethanol, panas bumi, hingga energi nuklir. Tantangan yang harus dihadapi agar pemanfaatan bisa optimal terdiri atas tiga faktor utama, yakni masalah teknologi dan kualitas sumber daya manusia, hambatan sosial budaya masyarakat, serta kendala sektor pembiayaan dan pendanaan.

Saran •

Dibutuhkan sistem manajemen nasional dalam pengelolaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya untuk menarik investasi asing padat modal dan padat karya, sehingga tercipta kesempatan untuk alih teknologi, informasi, serta ilmu pengetahuan. Hal lainnya yang bisa dijalankan adalah studi banding, studi komparatif, serta mengirim tenaga ahli dan tenaga teknis Indonesia untuk belajar ke negara lain.

•

Dibutuhkan sistem manajemen nasional yang baik dalam hal komunikasi publik kepada masyarakat, sinergi antar instansi pemerintah terkait, pola koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, pihak swasta, serta masyarakat madani, agar pengembangan dan pengelolaan energi alternatif tidak terkendala hal-hal yang sifatnya resistensi atau penolakan dari masyarakat lokal.

•

Dibutuhkan sistem manajemen nasional yang baik dalam hal pendanaan atau pembiayaan, seperti kerja sama yang solid dalam kerangka pembangunan nasional atara sektor industri dan sektor energi dengan sektor perbankan nasional. Selain itu, strategi promosi yang kuat perlu diarahkan kepada pihak 7

atau lembaga eksternal agar tertarik untuk melakukan pembiayaan atau pendanaan terhadap proyek-proyek pengembangan energi alternatif di dalam negeri.

Daftar Pustaka; “Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi - JK”, diunduh dari https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Pri oritas.Jokowi-JK “Outlook Energi Indonesia 2018: Energi Berkelanjutan Untuk Transportasi Darat”, diunduh dari https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_ade37ec3f94db1428dc189f527dac2fb/cont inentalenergy/db/337/2200/pdf/BPPT+Outlook+Energi+Indonesia+2018 “Defisit Migas RI Capai Rp. 176 T, Ini Jumlah Impor BBM RI”, diunduh dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20181217140531-4-46724/defisit-migas-ricapai-rp-176-t-ini-jumlah-impor-bbm-ri “Kajian Strategi Pengembangan Investasi Energi Alternatif di Indonesia”, diunduh dari https://www.researchgate.net/profile/Sawarni_Hasibuan2/publication/312474816_ Kajian_Strategi_Pengembangan_Investasi_Energi_Alternatif_Di_Indonesia/links/ 587e0fe808ae9a860ff4f507.pdf “Tiga Hambatan Utama Pengembangan Energi Terbarukan di RI”, diunduh dari https://finance.detik.com/energi/d-3098320/tiga-hambatan-utama-pengembangan -energi-terbarukan-di-ri “Pengembangan Energi Angin Memungkinkan”, diunduh dari http://www.energi.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1177294977 “Hambatan Pengembangan PLTN Hanya Dari Sisi Sosial”, diunduh dari https://id.beritasatu.com/energy/hambatan-pengembangan-pltn-hanya-dari-sisi-s osial/158955 “Bappenas: Perkembangan Energi Terbarukan Hadapi Banyak Tantangan”, diunduh dari https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/17/083000026/bappenas--perkemban gan-energi-terbarukan-hadapi-banyak-tantangan “Pengembangan Energi Terbarukan Kesulitan Akses Pendanaan”, diunduh dari 8

https://www.beritasatu.com/ekonomi/498725/pengembangan-energi-terbarukan-k esulitan-akses-pendanaan

9