Buku 1: Laporan Studi Strategis Dalam Negeri tentang Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu by Dadang Solihin

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU BUKU

LAPORAN KELOMPOK PESERTA PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013

BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR : SPRIN / 595 / IV / 2013 TANGGAL : 2 April 2013

BAB 1 - PENDAHULUAN

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bisa menyelesaikan Buku I ini sebagai

Laporan Pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX di Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 26 Juli 2013. Pelaksanaan SSDN di Provinsi Bengkulu tersebut berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor Sprin/595/IV/2013 tanggal 2 April 2013, yang berisi tentang Kondisi â&#x20AC;&#x153;Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkuluâ&#x20AC;?.

Pada kesempatan ini kami segenap anggota Kelompok SSDN di Provinsi Bengkulu,

mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan SSDN ke Provinsi Bengkulu. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Mayjen TNI Edy Susanto sebagai Pimpinan Rombongan, Drs. Edijan Tandjung, M.Si sebagai Tenaga Ahli I, H.Ario W, SH, MSc, sebagai Tenaga Ahli II dan Laksma TNI Petrus Padmardjo sebagai Liaison Officer, Drs. Iswidiyatmo, MM, MA sebagai Sekretaris Rombongan.

Kami telah berupaya menyusun laporan Buku I Studi Strategis Dalam Negeri

(SSDN) ke Provinsi Bengkulu ini sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu yang sangat terbatas dan menggunakan sumber data yang ada, namun demikian kami sepenuhnya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna kesempurnaan laporan ini, sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi upaya kita mewujudkan pembangunan Nasional, demi kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Agustus 2013

KETUA KELOMPOK SSDN PROVINSI BENGKULU PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

iii

DAFTAR ISI PENDAHULUAN 1. Umum

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup dan Sistematika

4. Metode dan Pendekatan

5. Pengertian-Pengertian

LANDASAN PEMIKIRAN 6. Umum

7. Paradigma Nasional

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015 sebagai Landasan Operasional.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 sebagai Landasan Operasional Pembangunan Daerah. 10. Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional

25 31

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 11. Umum

12. Kondisi Kehidupan Dinamis Pembangunan Provinsi Bengkulu

13. Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu

14. Permasalahan yang Dihadapi

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 15. Umum

16. Pengaruh Internal

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 1 - PENDAHULUAN

17. Pengaruh Eksternal

18. Peluang dan Kendala

ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 19. Umum

20. Bidang Geografi

21. Demografi

22. Sumber Kekayaan Alam

23. Ideologi

24. Politik

25. Ekonomi

26. Sosial Budaya

27. Pertahanan dan Keamanan

PENUTUP 28. Kesimpulan

102

29. Saran

104

LAMPIRAN : A BUKU-II TENTANG VALIDASI PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU B. DAFTAR NAMA KELOMPOK PESERTA C. DATA LAIN YANG DIPERLUKAN

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 1 - PENDAHULUAN

viii

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PENDAHULUAN

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 1 - PENDAHULUAN

1. UMUM

Lemhannas RI menyelenggarakan Program Pendidikan baik Reguler (PPRA)

maupun Program Pendidikan Singkat (PPSA) guna penyiapan dan pemantapan kader pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan, memiliki pengetahuan/ wawasan strategis serta terampil dalam memecahkan berbagai permasalahan strategis baik dalam lingkup global, regional, nasional, maupun provinsial/lokal.

Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi Bengkulu bertujuan untuk

membekali para peserta PPRA XLIX Lemhannas RI agar memiliki cakrawala berpikir yang lebih komprehensif dan integral tentang kondisi objektif Provinsi Bengkulu, yang merupakan bagian integral dari NKRI, terutama tentang kearifan lokal, pelaksanaan Pembangunan Nasional di daerah serta kondisi Tannas Daerah Provinsi Bengkulu. Di samping itu SSDN bertujuan untuk mempertajam kemampuan peserta dalam 2

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

menemukan isu-isu strategis di daerah, mengambil keputusan dalam arti memberikan rekomendasi kebijakan, serta memprediksi implikasi dari rekomendasi kebijakan yang disarankan.

Melalui metode pembelajaran SSDN dengan melakukan peninjauan langsung ke

Provinsi Bengkulu baik ke pemerintahannya, tokoh dan para pemangku kepentingan lainnya, maupun objek / produk unggulan dari Provinsi Bengkulu, para peserta sebagai kader pimpinan tingkat nasional diharapkan akan memiliki kepekaan terhadap spesifikasi dan kearifan lokal suatu wilayah yang merupakan bagian integral dari NKRI, meningkatkan wawasan kebangsaan, mendapat gambaran tentang kondisi Ketahanan Nasional serta mengetahui lebih dekat tentang proses Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu. Pemahaman terhadap semua itu diperlukan oleh para peserta untuk menambah cakrawala berfikir yang lebih komprehensif, integral dan holistik dalam bingkai NKRI.

2. MAKSUD DAN TUJUAN a.

Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang lengkap

tentang pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu guna memperoleh gambaran, masukan, dan pemahaman tentang pencapaian pembangunan nasional pada provinsi yang ditinjau, dalam hal ini adalah Provinsi Bengkulu.

Tujuan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan

kepada peserta PPRA tentang pelaksanaan pembangunan nasional pada beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Bengkulu, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan terhadap proses pembangunan tidak hanya pada level nasional, tetapi juga pada level kewilayahan.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 1 - PENDAHULUAN

Melalui kegiatan analisis terhadap pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi

Bengkulu ini, para peserta PPRA diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembangunan nasional di provinsi Bengkulu secara lebih komprehensif, muncul pemikiran dan sumbang saran untuk turut serta mengoptimalkan potensi yang ada guna mendukung Pembangunan Nasional, khususnya di Provinsi Bengkulu, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Ruang lingkup Analisis Pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu

ini dibatasi pada pelaksanaan pembangunan nasional Provinsi Bengkulu dengan tolok ukur pencapaian output, outcome, dan impact

atas Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015. Pisau analisis yang digunakan pada laporan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu ini adalah Ketahanan Nasional, meliputi aspek demografi, geografi, kekayaan alam, ideology,

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu: a. Bab I Pendahuluan. Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metoda dan pendekatan serta pengertian-pengertian. b. Bab II Landasan Pemikiran. Menguraikan tentang Paradigma Nasional dan berbagai peraturan yang terkait, dengan Pembangunan Nasional sebagai Landasan Pemikiran dalam menganalisa kondisi dinamis ketahanan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu yang dikunjungi. c. Bab III Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu. Menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan selama berkunjung di Provinsi Bengkulu, terutama tentang kondisi dinamis kehidupan berbangsa dan bernegara dari prespektif Astagatra. d. Bab IV Faktor-faktor yang mempengaruhi. Berisi uraian tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu yang dikunjungi. e. Bab V Analisa tentang Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu. Berisi tentang uraian analisa data yang diperoleh peserta selama melaksanakan SSDN guna keberhasilan Pembangunan Nasional secara keseluruhan. f. Bab VI Penutup. Berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pengkajian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan saran.

METODE DAN PENDEKATAN

Metode yang digunakan pada laporan ini adalah metode deskriptif analitis

dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi objek pengamatan secara detail sesuai dengan informasi yang ditangkap oleh seluruh panca indera. Penjelasan atas Provinsi Bengkulu sebagai objek penelitian ini akan menggambarkan pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu saat ini.

Penjelasan tersebut akan membahas faktor-faktor internal dan eksternal yang

mempengaruhi kinerja Pemerintah, masyarakat, dan kalangan swasta di Provinsi

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 1 - PENDAHULUAN

Bengkulu sebagai stakeholders. Faktor internal dan eksternal tersebut memiliki

kewajiban untuk melaksanakan pembanguan nasional Provinsi Bengkulu seutuhnya serta memiliki hak untuk menikmati pembangunan Provinsi Bengkulu yang telah dicapai. Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pendekatan yang dipergunakan adalah secara komprehensif integral dan holistik dalam perspektif Ketahanan Nasional.

PENGERTIAN-PENGERTIAN

a. Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Asas otonomi dan Tugas Pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa. b. Daya Saing Daerah. Daya Saing Daerah adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia, dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. c. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 butir 7 UU No 32/ 2004). d. Geostrategi. Geostrategi adalah rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama ditambah berbagai faktor internal dan eksternal yang akan memengaruhinya, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional. e. Hubungan Administrasi. Hubungan Administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

f. Hubungan Kewilayahan. Hubungan Kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat. g. Keamanan

dan

Kesejahteraan

Masyarakat.

Terwujudnya

Keamanan

dan

Kesejahteraan Masyarakat adalah tujuan nasional Indonesia, yang dinyatakan sebagai berikut â&#x20AC;&#x153;Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI 1945). h. Ketahanan Nasional (Tannas). Tannas adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 1 - PENDAHULUAN

gangguan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. i. Keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI adalah cita-cita nasional yang dinyatakan yaitu â&#x20AC;&#x153;Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmurâ&#x20AC;?. (Alinea ke 2 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945). j. Kewaspadaan Nasional (Padnas). Padnas1 adalah Suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman. k. Lingkungan Strategis. Lingkungan Strategis adalah faktor-faktor yang potensial dapat menjadi sumber dinamika perubahan keadaan, yang secara strategis atau dalam jangka panjang dapat mempengaruhi, mengganggu atau mengubah arah, tujuan atau pencapaian sasaran kepentingan nasional. l. Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah

hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU NO 32/2004, pasal 1 point 5). m. Paradigma Nasional. Paradigma nasional adalah pemahaman bangsa Indonesia bahwa konsepsi tentang falsafah hidup bangsa Indonesia, dasar negara adalah Pancasila dengan nilai instrumental sebagai landasan konstitusional adalah UUD NRI Tahun 1945, wawasan visional adalah Wawasan Nusantara, landasan konseptual adalah Ketahanan Nasional dan landasan operasional adalah RPJMN. n. Pemangku Kepentingan (Stakeholders). Pemangku kepentingan adalah pihakpihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. o. Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 1

Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2013. Modul 7 Bidang Studi/ Materi Pokok Kewaspadaan Nasional Modul 1 S.D. 3 Sub. B.S. Kewaspadaan Nasional Pasca Orde Baru, Lemhannas RI, Jakarta.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. p. Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 butir 2, UU No 32/ 2004). q. Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 1 - PENDAHULUAN

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. (Perda Provinsi Bengkulu No 4 Tahun 2011). r. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (Pasal 5 UU NO. 25 Tahun 2004). s. Sistem Manajemen Nasional (Sismennas). Sismennas adalah perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. t. Wawasan Nusantara (Wasantara). Wasantara adalah kesamaan persepsi pada segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan, yang akan menjadi

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

LANDASAN PEMIKIRAN

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

daya dorong untuk berbuat, mempersembahkan dan mendarmabaktikan karya terbaik bagi bangsa dan negara.

UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,

jika daerah gagal melakukan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional juga tidak berhasil. Namun harus tetap diperhatikan untuk tercapainya keberhasilan pembangunan suatu daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan kebijakan, strategi dan upaya pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Kebijaksanaan yang diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan hasil yang sama bagi daerah lain.

Otonomi daerah yang saat ini terus bergulir merupakan sistem yang diharapkan

dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi 14

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

lokal. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan dalam koridor ideal dan teoretik, perlu dibahas teori dan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan dasar dari proses dan tahapan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan tentang paradigma Nasional yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

PARADIGMA NASIONAL

Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila merupakan landasan idiil bangsa Indonesia yang berisikan cita-cita

bangsa dan negara yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Adapun cita-cita yang terkandung dalam Pancasila yang harus menjadi PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

arah dalam setiap upaya pembangunan bangsa dan negara RI adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Hakikat pembangunan bangsa dan negara adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai bentuk perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus mencerminkan

adanya keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bengkulu, yang menyelenggarakan pembangunan pada semua sektor kehidupan, harus mencerminkan dan menunjukkan keinginan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang adil, makmur dan sejahtera.

UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional NKRI adalah UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan

hukum dasar penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjadi pedoman kebijakan di tingkat nasional sebagai suatu sumber hukum tertulis yang mengarahkan aparat / alat negara yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua aspek kehidupan masyarakat dan di lingkungan pemerintahan itu sendiri, harus berdasarkan landasan hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan 16

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan nasional diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan

di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan.

Terkait dengan

pembangunan kehidupan masyarakat di wilayah Propinsi

Bengkulu, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya harus mencerminkan penyelenggaraan pemerintah beserta rakyat yang berlandaskan UUD NRI 1945, yang lebih konkrit dijabarkan dalam pasal-pasal yang tertuang dalam UUD tersebut. Tugas pemerintahan dalam kerangka mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Propinsi Bengkulu di semua sektor harus melandasi ketentuan

yang termuat dalam pasal-pasal Konstitusi tersebut.

Demikian juga peran, sikap dan perilaku pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat sehari hari, harus sejalan dengan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan yang termuat dalam UUD NRI 1945.

Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Sebagai landasan visional, Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap

bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terhadap diri dan lingkungannya dengan berlandaskan konstelasi geografis Indonesia yang berfungsi menumbuhkan nasionalisme. Cara

pandang

tersebut

diantaranya dimaksudkan

untuk menciptakan tanggung jawab, motivasi dan dorongan bagi bangsa Indonesia guna mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu Wawasan Nusantara selanjutnya menjadi landasan penentuan kebijakan politik Negara. Melalui Wawasan Nusantara, bangsa Indonesia memiliki cara pandang dan sikap yang sama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional

Dalam kaitan itu, maka setiap langkah pembangunan harus berorientasi Wawasan PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

Nusantara, dimana pembangunan nasional harus sesuai dengan ciri dan karakteristik kondisi bangsa Indonesia yang penuh dengan kebhinnekaan dan memahami kondisi lingkungan geografis Indonesia yang berwujud dalam kepulauan serta memiliki wilayah yang cukup luas.

Pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat yang

memiliki kebhinekaan. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang harmonis. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Demikian pula halnya dalam rangka menjalankan pembangunan Propinsi

Bengkulu, segenap aparatur dan masyarakat harus dapat menunjukkan sikap dan cara pandang yang berlandaskan Wawasan Nusantara. Penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Bengkulu harus mencerminkan nilai-nilai Wawasan Nusantara secara nyata pada penyelenggaraan pembangunan di semua sektor pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kaitan itu aparat pemerintah Provinsi Bengkulu harus memahami dan

menghargai kebhinekaan masyarakat dalam memberikan pelayanan masyarakat. Disamping itu aparat pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk kebijakan pembangunan daerah Bengkulu harus mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan pada semua sektor pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan.

Pembangunan Propinsi Bengkulu harus memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga masyarakat serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya setempat dan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional

Ketahanan nasional adalah sebuah konsepsi untuk melakukan pengaturan dan

penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam 18

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara. Pengaturan dan penyelenggaraan tersebut dilakukan di seluruh aspek kehidupan nasional, Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam dan Ipoleksosbudhankam. Ketahanan pada setiap aspek kehidupan nasional tersebut, akan mempengaruhi dan berkontribusi bagi terwujudnya kondisi ketahanan nasional.

Dalam hal ini pembangunan Nasional harus mempertimbangkan adanya

keseimbangan antara berbagai kepentingan masyarakat, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara pusat dan daerah Bengkulu sendiri

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Bengkulu, maka

untuk mewujudkan tujuan nasional diperlukan pengaturan dan penyelenggaraan semua potensi daerah agar mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

dan Negara. Oleh karena itu penyelenggaraaan pemerintah propinsi Bengkulu tersebut, diharapkan dapat menghadapi semua bentuk AGHT, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan nasional. Pembangunan Daerah Bengkulu harus mencerminkan kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Bengkulu secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis.

Pembangunan Daerah Bengkulu diselenggarakan sebagai usaha bersama harus

merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah Propinsi Bengkulu di mana setiap warga Propinsi Bengkulu berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan

Untuk dapat mewujudkan pembangunan Propinsi Bengkulu yang dapat

memberikan kesejahteraan lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahun dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama.

Penyelenggaraan pemerintah di wilayah Propinsi Bengkulu, harus dimaknai

dan diimplementasikan sebagai pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, bagi semua masyarakat Provinsi Bengkulu, yang mencakup semua sektor bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pembangunan tersebut terwujud kemajuan dan kesejahteraan lahir

bathin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesame manusia dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2010-2015 SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL.

a. 20

Visi Pembangunan Indonesia 2010-2014 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Dalam menetapkan perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia

melakukan inventarisasi dan analisis terhadap berbagai permasalahan, tantangan, dan isu strategi yang dimiliki. Setidaknya dalam lima tahun mendatang, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan mayarakat Indonesia sejahtera di tengah persaingan global yang meningkat, antara lain; 1.) Capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera. 2.) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth) 3.) Untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. 4.) Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. 5.) Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. 6.) Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. 7.) Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. 8.) Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi.

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam

5 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan Nasional tahun 2010-2014 adalah â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilanâ&#x20AC;?. Misi tersebut mengandung beberapa penjelasan, yaitu: a. Kesejahteraan Rakyat, yang berarti terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan Sumber Kekayaan Alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. c. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014

Misi pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan bagian awal dari proses untuk

menuju cita-cita pembangunan Indonesia yang holistik dan komprehensif. Ia adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, namun tidak terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global,regional dan nasional yang mempengaruhinya.

Berikut adalah Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014: Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang

dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam.

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan 22

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik, juga harus dititik-beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi

di berbagai daerah yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota oleh rakyat telah dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Demokrasi telah berjalan pada arah yang benar. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/ representasi kekuasaan harus terus diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media masa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing, sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen

bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.

Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan.

Prioritas Pembangunan Nasional

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional

ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. 24

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin

implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan

Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2015 SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH.

Penyusunan dokumen perencanaan di daerah merupakan amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai sebuah

dokumen perencanaan memiliki nilai strategis dan penting, diantaranya: a. RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye PILKADA. b. RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD). PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

c. RPJMD merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator capaian kinerja yang ditetapkan. d. RPJMD menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing. e. RPJMD menjadi pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang hasilnya identik dengan keberhasilan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa baktinya 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan RPJMD terdiri dari 7 (tujuh) tahap utama yaitu: tahap pertama:

persiapan penyusunan RPJMD meliputi pembentukan tim, orientasi penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data/informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan awal RPJMD dimana di dalamnya terdapat proses Focused Group Discussion (FGD) dengan SKPD, pembahasan dengan DPRD dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan para pakar dan profesional. Tahap ketiga: Penyebaran surat edaran Gubernur kepada SKPD untuk menyampaikan rancangan renstra SKPD. Tahap keempat: penyusunan rancangan RPJMD berdasarkan masukan dari rancangan Renstra SKPD. Tahap kelima: Musrenbang RPJMD. Tahap keenam: penyusunan rancangan akhir RPJMD meliputi: perumusan rancangan akhir RPJMD, pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan kepala daerah, penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan kepala daerah, konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri dan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi. Tahap ketujuh: penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 merupakan pelaksanaan tahun

kedua dari RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2011-2015 serta dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya 26

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2015.

Visi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015

Di dalam RPJMD Bengkulu, telah tertuang Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang

merupakan induk dari setiap strategi yang akan dilakukan pemerintah daerah. Visi dan Misi tersebut merupakan acuan yang akan membawa arah pembangunan Provinsi Bengkulu. Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015, tertuang visi â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang Semakin maju, semakin bertakwa, dan sejahtera.â&#x20AC;?

Visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu maju, bertakwa, dan sejahtera.

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju baik secara materi maupun non materi. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang kompetitif yaitu masyarakat yang memiliki pendidikan, keteramplan, dan keahlian yang tinggi dan spesifik sehingga mampu bersaing dengan masyarakat/daerah lainnya. Variabel maju ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ketakwaan merupakan persyaratan dalam mewujudkan kehidupan agamis, serta

menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntuna ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan takwa. Selain itu juga dengan ketakwaan akan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan rukun yang merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan.

Tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan

masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat jasmaniah seperti terpenuhinya kebutuhan sehari-hari melainkan juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah dan rohaniah seperti

rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri dan aktualisasi diri.

Variabel sejahtera ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pendapatan perkapita serta terus menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

Misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, perlu ada misi yang merupakan

acuan yang bersifat lebih operasional dibandingkan dengan visi. Di dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, ditetapkan empat misi, yaitu: 1.) Mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing; 2.) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan beriman; 3.) Mengembangkan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan penanggulangan bencana dalam rangka menunjang daya saing perekonomian daerah dan pembangunan yang berkelanjutan; 4.) Menyelenggarakan

pemerintahan

yang

profesional

dan

akuntabel

serta

mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat;

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bengkulu merupakan operasionalisasi

dari empat misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1.) Misi I : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Tujuan : 1. Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri; 2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor pembentuk PDRB; 3. Terwujudnya penanggulangan kemiskinan; 4. Terwujudnya penanggulangan pengangguran; 5. Peningkatan keuangan daerah. Sasaran : 1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7 â&#x20AC;&#x201C; 7,2 % tahun 2015; 2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi Rp. 14 - 15 juta tahun 2015; 3. Menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 14,14 â&#x20AC;&#x201C; 13,26 % pada tahun 2015; 4. Menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 2,21 - 1,8 % pada tahun 2015; 5. Meningkatkan pendapatan daerah menjadi sebesar 1,67 triliun pada tahun 2015.

1) Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Beriman

Tujuan : 1. Menjadikan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa; 2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat; 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat; 4. Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan perempuan dalam pembangunan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas kehidupan bergama; PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 â&#x20AC;&#x201C; 75,8 pada tahun 2015; 3. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat; 4. Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan; 5. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

2.) Misi III: Mengembangkan Sumber Kekayaan Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dasar dan Penanggulangan Bencana dalam rangka Menunjang Daya Saing Perekonomian Daerah dan Pembangunan yang Berkelanjutan Tujuan : 1. Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup dan bencana dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan yang berkelanjutan; 2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sasaran : 1. Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup dan bencana terhadap pendapatan daerah dan masyarakat serta kesejahterahan yang berkelanjutan; 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai standar pelayanan minimum (SPM). 4.) Misi IV: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik, hukum dan kemanan yang mengayomi masyarakat

Tujuan : 1. Mewujudkan clean dan good governance; 2. Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat.

Sasaran : 30

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

1. Menurunnya angka korupsi; 2. Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun; 3. Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah; 4. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah; 5. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun.

10. PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL Berbagai undang-undang terkait perencanaan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undangâ&#x20AC;&#x201C;undang ini mengatur tentang pertanggung-jawaban keuangan negara yang dikelola oleh penyelenggara negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Dalam undangâ&#x20AC;&#x201C;undang ini diatur tentang hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, yang diwujudkan PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kaitan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara, dan pejabat yang bertugas dan kewengana yang dimiliki sehingga APBD (pengeluaran dan peneeimaan negara) untuk pembangunan dapat berjalan secara maksimal.

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Undang-Undang ini ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah harus memuat perencanaan pembangunan untuk dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan programprogram pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-

agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan artisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mesyarakat adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintah.

d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang penyelenggaraan pembangunan di setiap Daerah. 32

Pemerintah Daerah termasuk Propinsi harus menyusun RPJP Daerah

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

yang mengacu kepada RPJP Nasional dan memuat visi, misi dan kebijakan dalam rangka pembangunan Daerah yang harus sejalan dengan RPJPN Nasional. Oleh karena perencanaan pembangunan di daerah tidak bisa terlepas dari ketentuan yang digariskan oleh perencanaan pembangunan di tingkat Nasional.

e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah Berdasarkan UU ini penyelenggaraan pemerintahan di daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembuatan serta diarahkan untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan,pemberdayaan

dan

partisipasi

masyarakat serta meningkatkan daya saing masyarakat proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik akan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan serta keistimewaan dan kekususan daerah-derah sehingga akan terciptanya ketahanan dalam semua aspek kehidupan bangsa di daerah pada khususnya.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam kerangka

penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya perlu diatur bahwa

hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Dalam kerangka pengaturan perimbangan keuangan tersebut. Hal ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berrdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas.

g. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan anggaran ditentukan bahwa dalam rangka

menyusun kebutuhan Anggaran ditentukan

mekanisme penyusunan anggaran oleh semua Lembaga Pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi, yang disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.

h. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015 Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai ketentuan yang harus diperdomanidalam rangka pemyusus RPJPM tingkat nasional dan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 2010 s/d 2015, yang harus sejalan dengan RPJPM Nasional, disesuaikan dengan masa pemerintahan daerah masing-masing.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

i. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai mekanisme pengendalian penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, oleh setiap jenjang birokrasi pemerintah, sehingga semua satuan / unit kerja dapat mencapai target dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

j. Peraturan Presiden No 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Dalam ketentuan tersebut diatur tentang mekanisme yang harus dilakukan dalam kerangka menyusun Rancangan Awal RPJP Nasional disiapkan oleh Kementrian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mencakup pemikiran visioner untuk periode jangka panjang, tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

11. UMUM

Pembangunan daerah seyogianya mendatangkan kesejahteraan melalui distribusi

hasil pembangunan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Oleh karena hal itu, kemampuan Pemerintah dalam menggali potensi daerah, baik potensi Sumber Kekayaan Alam maupun sumber daya manusia, menjadi penting mengingat akan menentukan model pembangunan yang akan dilakukan. Pemetaan potensi dan kebutuhan melalui inventarisasi data dan informasi daerah menjadi salah satu proses penting, khusunya dalam kaitan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan berupa perencanaan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), maupun tahunan (RKP) harus memuat desain, strategi, bahkan rencana aksi pembangunan daerah. Hal tersebut agar visi kepala daerah untuk menuntaskan pembangunan dapat tercapai dan terukur.

12. KONDISI KEHIDUPAN DINAMIS PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU

Kondisi

kehidupan

dinamis

Pembangunan

Provinsi

berdasarkan aspek tinjauan Astagatra, yaitu sebagai berikut: 38

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Bengkulu

disusun

Aspek Alamiah (Trigatra):

a. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Bengkulu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki luas 32.365,6 km² dengan luas daratan Laut 12.335,2 km² dan luas daratan 20.030,4 km².

Pada tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2008

tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) , Bengkulu Provinsi Bengkulu yang semula terbagi dalam 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota telah berubah menjadi 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah perbatasn Propinsi Bengkulu dapat digambarkan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak pada 101 ̊ 01 – 103 ̊ 46 Bujur

Timur sera 2 ̊ 16 – 3 ̊ 31 Lintang Selatan dan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan, sepanjang Bukit Barisan yang merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat dan PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar Âą 50 km.

Dari kondisi geografis tersebut, di wilayah Provinsi Bengkulu, terdapat 7 pulau

yaitu P. Enggano (terbesar), P. Satu, P. Dua, P. Merbau, P. Bangkai, P. Tikus dan P. Mega. Pulau Enggano merupakan pulau terluar dan relatif masih mengalami keterbatasan transportasi, dimana sampai dengan saat ini hanya sarana kapal laut sebagai satu-satunya alat transpotasi ke pulau tersebut.

b. Keadaan dan Sumber Kekayaan Alam 1. Pertanian Tanaman Pangan Pendapatan daerah yang terbesar dengan produksi yang relatif terus meningkat setiap tahunnya. Setiap tahunnya, lahan produksi maupun luas panen meningkat lebih dari 20%. Pada tahun 2012, potensi lahan pertanian sebesar 1.447.229 Ha, luas pemanfaatan sebesar 1.037.460 Ha. Sedangkan lahan pertanian yang belum dimanfaatkan (terlantar) sebesar 409.769 Ha (28,3 %) produksi padi dari lahan pertanian tersebut sebanyak 543.034 ton, dan produksi palawija sebanyak 165.351 ton. Adapun lahan yang belum termanfaatkan terdiri dari rawa, lebak dan lahan kering. Adapun kabupaten dengan luas tanam dan luas panen pertanian tanaman pangan terbesar adalah di Kabupaten Bengkulu Utara serta Kabupaten Seluma dan Lebong. 2. Perkebunan Perkebunan juga merupakan sub sektor penyumbang PDRB cukup besar bagi PDRB Provinsi Bengkulu, komoditi unggulannya adalah kelapa sawit. Usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu, sebagian diusahakan oleh perusahaan perkebunan swasta, dan sebagian lagi oleh perkebunan rakyat. Kawasan perkebunan besar kelapa sawit swasta, serta kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat baik yang telah bekerja sama dengan pabrik pengolahan maupun belum bekerjsama mencapai luas total 327.122 Ha dengan produksi 642.305 ton per tahun yang tersebar di masingmasing kabupaten dan kota. Sedangkan komoditas lain yang diusahakan adalah kopi, karet, kelapa, cengkeh, coklat, aren, lada, kayu manis, pinang, jahe, nilam, 40

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

teh, dan tembakau. Usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu sebagian dilakukan oleh rumah tangga perkebunan rakyat, dan sebagian diusahakan oleh perkebunan swasta. Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan rumah tangga di Provinsi Bengkulu adalah tanaman karet, kelapa, kopi, kelapa sawit dan cokelat. 3. Pertambangan dan Industri Kegiatan pertambangan meski tidak memilik peranan dalam PDRB terlalu besar, Provinsi Bengkulu memiliki cadangan sumber daya mineral yang cukup banyak meliputi pengelolaan usaha pertambangan yang ditetapkan dalam wilayah pertambangan (WP), terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan negara (WPN), sedangkan untuk potensi usaha pertambangan dapat dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan baru bara. Selanjutnya pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif,

pertambangan

mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan. Potensi tambang di Provinsi Bengkulu meliputi batu bara, pasir besi, serta emas dan mineral pengikutnya. Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tambang batubara sendiri sudah di beberapa wilayah. Batu bara yang diproduksi pada umumnya ditujukan untuk pasar ekspor dengan produksi yang masih relatif kecil atau ratarata kurang dari 80.000 ton per bulan. Kegiatan eksploitasi tambang batu bara berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, serta Seluma. Sedangkan eksplorasi batubara berada di beberapa wilayah seperti Kecamatan Ketahun, Batik Nau, serta Lasi di Kabupaten Bengkulu Utara; Kecamatan Air Nipal, Karang Tinggi, serta Taba Penanjung di Kabupaten Bengkulu Tengah; Kecamatan Sukaraja, Seluma, serta Talo di Kabupaten Seluma; Kecamatan Kedurang di Bengkulu Selatan; dan Kecamatan Kaur Utara di Kabupaten Kaur. 4. Perikanan dan Kelautan Produksi kelautan Provinsi Bengkulu hingga saat ini baru untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Hal ini mengingat upaya penangkap ikan laut baru dilaksanakan di wilayah pesisir pantai karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk merambah kawasan ZEE. Kegiatan perikanan laut di PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

Provinsi Bengkulu, berlokasi di pantai barat pulau Sumatera yang menghadap laut Hindia yang mempunyai pantai sepanjang 525 km dengan luas laut teritorial sebesar 53.000 km2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas jarak 12200 mil laut dari pantai dengan luas 685.000 Km2 sehingga mempunyai potensi produksi sumber daya perikanan laut sebsar 29.246 ton dengan nilai produksi Rp. 251.706.089.000 Usaha budi daya pengembangan perikanan air tawar (perikanan darat) di Provinsi Bengkulu, pada umumnya diusahakan melalui tambak, keramba, sawah dan perairan ul-num. Adapun luasnya mencapai 50.867,5 Ha yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, Muko-Muko, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Kepahyang, Rejang Lebong, serta Lebong. Luas kawasan yang digunakan untuk perikanan darat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko-Muko mencapai 14.106,25 Ha, dan di Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, serta Kaur adalah 19.545 Ha. Sedangkan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahyang, dan Lebong mencapai 10.000 Ha.

c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk Provinsi Bengkulu berjumlah 2.104.903 jiwa. pada tahun sebelumnya

penduduk Provinsi Bengkulu mencapai 1.715.518 jiwa dan pada tahun 2009 mencapai 1.666.920 jiwa atau meningkat 2,88 persen. Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu yag memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah 102, 103 dan 101. Sementara Muko-Muko sebesar 109. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 sebanyak 855.026 orang, dan tingkat pengangguran sebesar 3,61%.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Profil Demografi Provinsi Bengkulu

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Pertumbuhan Penduduk Rasio Jenis Kelamin Jumlah Rumah Tangga Rata-rata ART

Satuan Jiwa (000) Jiwa/Km2 % % RT (000) Jiwa/RT

2010 1.715 87 2,88 105 432,9 3,95

2011 1.742 87 1,58 105 435,5 4,00

Sumber : Provinsi Bengkulu dalam Angka 2012

Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu (persen) No

URAIAN

2009

2010

2011

1. 2. 3.

TPAK Bekerja terhadap Angkatan Kerja TPT

74,09 94,69 5,31

71,86 95,41 4,59

73,83 97,63 2,37

4. 5.

Bekerja di Sektor Primer Bekerja di Sektor Sekunder

64,51 7,31

59,14 7,01

53,33 8,21

Bekerja di Sektor Tersier

28,18

33,85

38,46

Sumber : Provinsi Bengkulu dalam Angka 2012

Aspek Sosial (Pancagatra): a. Ideologi

Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

dengan ideologi yang berlaku umum, yaitu Pancasila.

b. Politik dan Pemerintahan

Sejak diberlakukaanya otonomi daerah pada tahun 2001, telah terjadi pemekaran

wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Sejak tahun 2008, Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten da 1 Kota. Sedangkan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan, mengalami perubahan dari 59 kecamatan dan 1.152 desa/kelurahan, menjadi 126 kecamatan dan 1.524 desa/kelurahan pada tahun 2012. Di bidang politik, pada saat ini pemilihan umum anggota legislatif daerah se-Provinsi Bengkulu terpilih 295 anggota PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

DPRD yang berasal dari berbagai partai politik. Dari jumlah tersebut, 13 persen merupakan anggota DPRD dengan jenis kelamin perempuan, sedangkan 87 persen merupakan anggota DPRD dengan jenis kelamin laki-laki.

Sementara itu, di tingkat DPRD Provinsi Bengkulu terdapat 45 kursi yang

diperebutkan oleh 21 partai politik, 9 kursi diantaranya diraih Partai Golkar (dominan), diikuti Partai Demokrat sebanyak 8 kursi, Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 kursi dan Partai Amanat Nasional sebanyak 5 kursi. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. 11 partai politik meraih kurang dari dua kursi dan lima partai politik lainnya tidak memperoleh kursi. Jumlah fraksi yang adda di DPRD Provinsi Bengkulu sebanyak 6 Fraksi ( terdiri dari 4 Fraksi Mandiri dan 2 Fraksi Gabungan),

c. Ekonomi

Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat diukur dengan melihat

besaran produk domestik regional bruto (PDRB). Pada tahun 2011 PDRB atas dasar harga berlaku tercatrat Rp 21,2 trilyun meningkat dari Rp 18,7 trilyun pada tahun 2010. Meningkatnya besaran PDRB ini berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk yang diukur berdasarkan PDRB per kapita. Pada tahun 2009 pendapatn per kapita tercatat sebesar Rp 9,7 juta sedangkan pada tahun 2011 pendapatan per kapita tercatat sebesar Rp 12,1 juta. Sektor pertanian, perdagangan, hotal dan restoran serta sektor jasa-jasa lainnya adalah tiga sektor kunci dalam perekonomian Bengkulu (PDRB ADHB 2011) dengan peranan pada tahun 2011 masing-masing sebesar 40 persen, 19 persen, dan 16 persen.

Perkembangan PDRB Provinsi Bengkulu

Sektor

2009

2010*

2011**

PDRB ADHB (Miliar rupiah)

16.385

18.650

21.150

PDRB ADHK (Milyar rupiah

7.860

8.336

8.869

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Pertumbuhan Ekonomi

5,62

6,06

6,40

PDRB Perkapita ADHB (Ribu rupiah)

9.693

10.871

12.141

PDRB Perkapita ADHK (Ribu rupiah)

4.649

4.859

5.091

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2012

Dalam RPJMD 2010-2015 Provinsi Bengkulu, indikator kinerja daerah di bidang

ekonomi pada tahun 2010-2012 dijabarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2006-2009 Bidang Ekonomi No. 1 2 3 4.

Indikator Pertumbuhan ekonomi (%) Pendapatan perkapita (Rp. juta) Nilai Investasi PMDN dan PMA (Rp Milyar) Inflasi %

Realisasi

Target

Realisasi

2010

2011

Target Realisasi 2012

2012

6,10

6,2-6,4

6,40

6,4 -6,6

6,61

10,87

11,14-

12,14

11,93-

13,68

11,93 254,53 9,08

375,23-

12,72 663,27

412, 76-

412,76

454,04

4,49-4,27 3,96

4,27-

1.126 4,61

4,06

Sumber: BPS Propinsi Bengkulu

Pertumbuhan ekonomi realisasi selama kurun waktu tahun 2011 sebesar 6,40 dari

target antara 6,2 -6,4. Sedangkan target pada tahun 2012 sebesar 6,64-6,6.

d. Sosial Budaya

Dalam rekapitulasi indikator kinerja daerah 2010-2012 bidang kesejahteraan

rakyat pada RPJMD Bengkulu 2010-2015, terdapat beberapa indikator kesejahteraan sosial yang mencerminkan kemajuan penduduk Bengkulu dalam angka kemiskinan, angka pengangguran dan Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PNKS), sebagai berikut: PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2006-2009 Bidang Kesejahteraan Sosial No. Indikator 1 2

Angka kemiskinan Angka Pengangguran (%) Jumlah penyandang maslah kesejahteraan sosial (PNKS) (orang)

Realisasi 2010 18,30 4,59

5.426

Target 2011 17,8316,92 3,823,42

Realisasi 2011 17,5

Target Realisasi 2012 2012 16,92-16,00 17,51(Sept 2012)

2,37

3,42-3,01

3,61 (Agt 2012)

29.42027.949

3.812

27.94926.551

3.812

Sumber: BPS Propinsi Bengkulu

Angka kemiskinan pada tahun 2011 direalisasikan sebesar 17, 5 dari target 17,83

â&#x20AC;&#x201C; 16,92. Sedangkan angka pengangguran pada tahun 2011 direalisasi sebesar 2,37 % dari target 3,82 â&#x20AC;&#x201C; 3,42

Selanjutnmya dalam rekapitulasi indikator kinerja daerah 2010-2012 bidang

prioritas sumber daya manusia pada RPJMD Bengkulu 2010-2015, terdapat beberapa indikator yang mencerminkan kemajuan penduduk Bengkulu dalam bidang Indeks pembangunan manusia, angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka harapan hidup dan angka kematian bayi, sebagai berikut:

Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2010-202012 Bidang SUMBER DAYA MANUSIA No.

Indikator

Indeks pembangunan manusia (IPM)

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2010

2011

2012

72,90

73,5374,00

73,40

74,00-

73,92

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

74,47

No.

2 3 4 5

Indikator

Angka rata-ta rata lama sekolah (thn) Angka melek huruf (%) Angka harapan hidup (tahun) Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran)

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2010

2011

2012

8,25

8,16-8,20

8,33

8,20-8,24 8,20 (TW III)

95,30

96,70-

95,13

97,17 69,9

72,0-72,7

72,0

97,17-

95,30

97,63

(TW II)

72,7-73,4 72,7 (TWII)

31-29

29-27

29 (TW II)

Sumber: BPS Propinsi Bengkulu

Dalam tabel di atas, dapat terlihat bahwa ipm tahun 2010 meningkat pada tahun

2012, sedangkan angka rata-rata lama sekolah mengalamipeningkatan dari tahun 2010 ketahun2011 sebesar 0,08. Kemudian,angka melek huruf mengalami penurunan yang dapat direalisasikan pada tahun 2011 sebesar 95,13, angka harapan hidup dari 69,9 meningkatmenjadi 72,0. Selanjutnya Angka kematian bayi mengalami penurunan sebesar 5 per 1000 kelahiran

Untuk kebudayaan, penduduk Provinsi Bengkulu sebagian besar berbudaya

Melayu, dengan titik berat kepada tradisi Ninik Mamak yang berorientasi kepada tradisi Minang. Sebagian besar penduduk Bengkulu masih bertradisi Matrilineal dengan garis keturunan ibu sebagai garis keturuanan.

e. Pertahanan Keamanan

Kondisi pertahanan di Propinsi Bengkulu, secara umum berada dalam situasi

kondusif dan belum ada hal-hal yang menonjol dibidang pertahanan, yang didukung oleh peran serta masyarakat Provinsi Bengkulu. Kekuatan aparat pertahanan di Provinsi Bengulu terdiri dari TNI AD yaitu Korem 041/Gamas dan Kodim. Keberadaan Korem 041/ Gamas dan jajaranya, cukup mendukung terwujudnya wilayah pertahanan di Provinsi Bengkulu. Adapun tugas pokok dari Korem 041/Gamas adalah menyelenggarakan pembinaan

kemampuan

kekuatan,

penggelaran

kekuatan,

pembinaan

etorial,

menyiapkan wilayah pertahanan dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

mendukung tugas pokok Kodam II / Sriwijaya.

Selain aparat TNI AD, terdapat satuan TNI lainnya yaitu Pangkalan TNI AL

(Lanal) Bengkulu, yang bertugas menjalankan tugas pertahanan matra laut. Ancaman dan permasalahan yang dihadapi oleh Lanal Bengkulu berkitan dengan tugas pertahanan tersebut diantaranya pendangkalan di alur pelabuhan Bengkulu, cuaca di laut yang sulit untuk di prediksi perubahannya, kerawanan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, masih adanya perselisihan antar nelayan, masih adanya penangkapan ikan dengan bom laut & trawl mini dan adanya pelintasan dan transit imigran gelap tujuan Australia.

Dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, secara umum situasi dalam

keadaan kondusif dan dapat sepenuhnya mendukung proses Pembangunan Daerah provinsi Bengkulu. Adapun permasalahan dibidang keamanan, terutama menyangkut pelanggaran hukum, pada umumnya masih diwarnai oleh kejahatan konvensional seperti kecelakaan lalu lintas jalan dan kriminalitas. Selama periode semester I tahun 2013 kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 370 kasus (korban jiwa 123 orang), yang dominan diakibatkan oleh faktor manusia (pengemudi). Sedangkan dibidang kriminalitas (kejahatan konvensional) selama semester I tahun 2013 terjadi sebanyak 2.187 kasus.

Dari sejumlah kasus tersebut didominasi oleh kejahatan pencurian, pencurian

kendaraan bermotor roda 2 dan penipuan, yang kebanyakan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan kejahatan Trans Nasional / Lintas Negara terjadi sebanyak 67 kasus (paling banyak kasus Narkoba) dan kejahatan yang berkaitan dengan hak sesorang sebanyak 32 kasus(yang didominasi kejahatan terhadap anak-anak).

Dari data diatas dibandingkan dengan kasus kejahatan yang terjada pada periode

semester II tahun 2012 , maka terdapat kenaikan kasus kejahatan pada semester I tahun 2013. Disamping itu permasalahan lainnya yang dirasakan cukup menonjol terjadi di wilayah Polda Bengkulu, adalah persoalan konflik perbatasan yang melibatkan 2 (dua) pemerintah daerah yaitu wilayah Pemda Lebong dan wilayah Pemda bengkulu Utara, dimana masih terdapat perebutan wilayah perbatasan ke dua Pemda tersebut2. 2 Pemprov Bengkulu,2011. Peraturan DaerahProvinsi Bengkulu No 4 Tahun 2011 Tentang RPJPMD Provinsi Bengkulu 2010-

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Hal ini sangat berpengaruh kepada semua aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara, terutama menjelang Pemilu 2014, yang akan menyangkut pendataan domisili dari penduduk yang akan menjalankan hak-hak politiknya. Sedangkan konflik lahan terutama terjadi karena adanya persoalan kepemilikan lahan anatara perusahaan perkebunan swasta dan masyarakat di sekitar perkebunan tersebut, dengan melakukan penggarapan lahan.

13. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU

Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu berdasarkan atas prioritas

pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Bengukulu 2010-2015 dan 11+3 (sebelas dan tiga) prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN 2010-2014 yang kemudian akan dibahas pada bab analisa pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu. Berikut adalah prioritas pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2011-2015: a. Perekonomian rakyat dan iklim invstasi b. Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana) c. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan d. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan e. Infrastruktur dasar (pekerjaan umum, perhubungan, energi, dan kominfo) f. Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana g. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi tekonologi h. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka dalam RKPD 2013, ditetapkan

prioritas, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah Bengkulu sebagai berikut:

2015. Pemprov. Bengkulu

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

14. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai pemenuhan prioritas

pembangunan daerah dan nasional adalah sebagai berikut : a. Bidang Perekonomian Rakyat dan Iklim Investasi 1.) Masih rendahnya produktivitas daya saing produk-produk pertanian dan perdagangan; 2.) Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer terutama pertanian; 3.) Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri mikro dan kecil; 4.) Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir; 5.) Prosedur perizinan dan regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif; 6.) Masih belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

b. Bidang Sumber Daya Manusia 1.) Struktur penduduk didominasi oleh usia muda akibat dari tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian penduduk sehingga tingkat ketergantungan cukup tinggi; 2.) Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal; 3.) Masih rendahnya mutu pendidikan; 4.) Kurangnya tenaga kesehatan baik tenaga medis, dokter maupun dokter spesialis; 5.) Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih rendah.

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulanan Kemiskinan 1.) Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi; 2.) Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan, antar masyarakat dan antar wilayah; 3.) Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten; 4.) Kabupaten/kota belum maksimal dalam mendukung dan memanfaatkan programprogram pusat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengingkatan kesejahteraan masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

d. Bidang Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.) Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian masih cukup rendah; 2.) Penggunaan teknologi pertanian belum optimal; 3.) Masih rendahnya teknologi, sarana dan prasarana perikanan tangkap; 4.) Kurangnya modal kerja dan belum profesionalnya manajemen pengelolaan perikanan darat; 5.) Perlu adanya dukungan infrastruktur terutama jalan untuk memperlancar distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian; 6.) Perlunya dilakukan reformulasi ulang terhadap kebutuhan jumlah dan kompetensi penyuluh. PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

e. Bidang infrastruktur Dasar 1.) Perlunya kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan dan belum berfungsi optimal; 2.) Kondisi infrastruktur dasar masih banyak yang kurang dan mengalami kerusakan; 3.) Masih belum optimal pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasaran yang sudah ada; 4.) Masih terbatasnya diversifikasi energi dan pemanfaatan energi alternatif; 5.) Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah.

f. Bidang Sumber Kekayaan Alam, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. 1.) Kapasitas pengelolaan Sumber Kekayaan Alam dan lingkungan hidup masih belum optimal; 2.) Masih kurangnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 3.) Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya mineral dan tambang; 4.) Terbatasnya penggunaan ruang akibat adanya limitasi fisik berupa kawasan lindung; 5.) Masih belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan; 6.) Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam.

h. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. 1.) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi; 2.) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan promosi wisata belum optimal; 3.) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya; 4.) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan 64

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

rumah tangga; 5.) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan tekonologi tepat guna pada usaha mikro dan kecil.

i. Bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum. 1.) Pelayanan publik masih belum optimal; 2.) Belum optimalnya pembangunan â&#x20AC;&#x153;capacity buildingâ&#x20AC;? institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien; 3.) Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya kasus-kasus pelanggaraan asusila, narkoba maupun korupsi; 4.) Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 5.) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah; 6.) Rendahnya partisipasi masyarakat dan aparatur negara dalam melaksanakan pembangunan daerah; 7.) Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan daerah; 8.) Masih banyaknya potensi dan aturan-aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut kemudian disusun isu-isu strategis

daerah dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah, kemampuan sumber daya aparatur pelaksana, pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah, dampak yang ditimbulkannya terhadap publik, daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dilaksanakan.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

15. UMUM

Kemajuan setiap daerah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang

berasal dari luar atau eksternal, maupun yang berasal dari dalam atau faktor internal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara simultan atas individu terhadap kebijakan dan strategi yang dilakukan/diambil oleh stakeholders pada Pembangunan ekonomi nasional di Provinsi Bengkulu, guna keberhasilan otonomi daerah dalam rangka ketahanan nasional. Apabila faktor tersebut berdampak negatif terhadap pembangunan, harus diantisipasi dengan kebijakan yang akan meminimalkan pengaruh disamping mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan apabila faktor tersebut berimplikasi positif terhadap pembangunan, harus disikapi dengan memanfaatkannya secara maksimal untuk mensukseskan otonomi daerah sebagai pengejawantahan demokratisasi politik dalam pembangunan ekonomi.

Keberhasilan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan

ekonomi yang mampu menciptakan partisipasi masyarakat dan menghasilkan akuntabilitas pada kinerjanya. Faktor penentu dari keberhasilan tersebut terletak pada tata kelola pemeirntahan yang baik, terutama dari sisi kepemimpinan daerahnya. Kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah otonomi juga memegang peranan penting dalam mempercepat proses pendewasaan daerah dalam berotonomi. Bahwa setiap 68

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

daerah mempunyai kondisi dan permasalahan yang unik, adalah keniscayaan dari suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang begitu luas dengan budaya, suku bangsa, dan karakter geografis yang berbeda.

Situasi global begitu cepat berubah menciptakan borderless region yang saling

bergantungan, juga membuat daerah harus selalu memperhatikan implikasinya terhadap daerah tersebut, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemampuan kepemimpinan daerah melihat lingkungan strategi global merupakan kunci dalam menentukan grand strategy pembangunan nasional. RPJP tahun 2005-2025 Provinsi Bengkulu merupakan hasil dari suatu proses pemikiran yang jauh ke depan tentang arah pembangunan nasional daerah, dengan memperhatikan peranan otonom daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab.

16. PENGARUH INTERNAL

Faktor pengaruh internal terdiri dari faktor tata kelola pemerintahan daerah dan

birokrasi, faktor infrastruktur daerah, faktor sosial budaya, faktor Sumber Kekayaan Alam, dan faktor pertahanan keamanan.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

a. Faktor Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Birokrasi

Pertumbuhan ekonomi daerah harus benar-benar merepresentasikan indikator

keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka pertumbuhan ekonomi lokal harus dibangun secara sadar, penuh komitmen, konsistensi, dan berkesinambungan antara berbagai komponen utama daerah otonom, yang tidak lain adalah pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat daerah itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar atau esensi orientasi, mengapa daerah-daerah otonom di seluruh penjuru nusantara berlomba-lomba untuk mendorong pertumbuhan.

Seiring dengan perkembangan desentralisasi di Indonesia yang diamanatkan oleh

UU No 22 tahun 1999 dan telah disempurnakan melalui UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan daerah saat ini tidak lepas dari konsep good lokal governance atau tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dalam kaitannya dengan aktor atau komponen utama daerah otonom, berbagai literature dan studi tentang pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah menyebut peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat daerah sama dominannya satu sama lain.

Sinergisme hubungan ketiganya akan menciptakan iklim ekonomi yang positif

bagi Provinsi Bengkulu. Sinergisitas ini berkaitan erat dengan keterpaduan peran ketiganya. Dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik, masing-masing pihak dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran tertentu3.

Dunia usaha

memiliki peran di antaranya yaitu menciptakan nilai tambah keunggulan komparatif yang tersedia; menciptakan beragam usaha, inovasi produk, dan lapangan kerja; menciptakan pendapatan daerah; dan menumbuhkan ekonomi lokal berkelanjutan. Adapun peran yang dimiliki masyarakat, diantaranya yaitu: menggerakan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk berpartisapasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik; memfasilitasi interaksi dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik; dan menumbuhkan budaya baru yang berorientasi pada peningkatan nilainilai ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang dianut. Sehubungan dengan peran dunia 3

Faozan, Haris. 2010. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan pertumbuhan ekonomi local yang Menimbulkan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Administrai VolumeVII/No.4/Desember 2010.

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

usaha dan masyarakat tersebut, maka pemerintahan daerah memiliki berbagai peran strategis dalam membangun sinergisitas tripartite sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaannya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Konsekuensi atas peran strategis yang dimiliki pemerintah daerah, dalam hal ini

Pemerintahan Provinsi Bengkulu, maka pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut untuk dapat melakukan berbagai hal sangat mendasar guna tercapainya sinergisitas tripartit tersebut, di antaranya yaitu: 1.) Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu mengatur secara handal eksistensi peran dunia usaha dan masyarakat. 2.) Kebijakan Pemerintah provinsi Bengkulu dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan peran dunia usaha dan masyarakat. 3.) Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada dunia usaha dan masyarakat selaku customer. 4.) Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu melakukan perubahan, sejalan dengan tuntutan yang dikehendaki oleh dunia usaha dan masyarakat selaku customer.

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

bahwa jika Pemerintah provinsi Bengkulu dapat menciptakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang mampu mengakomodasi kepentingan dunia usaha dan masyarakat, maka pintu Pembangunan Provinsi Bengkulu semakin terbuka lebar. Peran pengungkit (leveraging role) Pemerintah provinsi Bengkulu ini lah yang harus digarisbawahi dan diperhatikan.

Dalam kajiannya, The Asia Foundation & B-Trust sebagaimana dikutip Haris

(2010), mengidentifikasi beragam masalah yang dikeluhkan oleh pelaku usaha berkaitan dengan proses perijinan, yaitu: Biaya Perijinan. Biaya perijinan berkaitan dengan biaya yang cukup membebankan khusunya bagi pelaku usaha kecil. Pembebanan biaya ini juga semakin besar karena pungutan liar yang belum dapat dikendalikan oleh Pemerintah. Selain itu, transparansi biaya juga menjadi aspek yang relative dipertanyakan oleh banyak pelaku usaha. 1.) Waktu. Proses yang berbelit menyebabkan waktu yang diperlukan untuk mengurus perijinan relative lama, tidak ada kepastian waktu kapan ijin akan diselesaikan, dan lamanya waktu proses perijinan 2.) Persyaratan. Seringkali persyaratan yang sama dan diminta berulang-ulang untuk berbagai jenis ijin, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan seringkali sulit untuk diperoleh dan informasi yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga terdapat beberapa persyaratan yang sulit dipenuhi khususnya oleh pengusaha kecil. tergantung pada pola birokrasi setempat.

Permasalahan tersebut jika tidak ditangani akan menciptakan iklim usaha dan

investasi daerah yang buruk. Pada kesudahannya, hal tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah akibat terjadinya penyumbatan pada pos-pos ekonomi potensial daerah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu seharusnya mampu melahirkan keijakan-kebijakan yang menjadi solusi bagi permasalahan hubungan dengan dunia usaha. Beberapa kebijakan tata kelola pemerintahan daerah dan birokrasi yang seharusnya menjadi focus adalah menciptakan organisasi birokrasi pemerintah daerah yang efektif baik dalam hal struktur maupun aparatur, membangun sistem perizinan satu pintu, mengesahkan perda transparansi, dan mengupayakan pelaporan yang handal dengan pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). 72

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

b. Faktor Infrastruktur Daerah

Dalam meningkatkan perkembangan indikator sosial dan indikator ekonomi

wilayah, prasarana (infrastruktur) umum merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Setiap aspek kehidupan sosial maupun ekonomi mempunyai prasarana sendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, dalam mengsukseskan pembangunan setiap lembaga sosial dan sektor kehidupan ekonomi harus memperhatikan infrastrukturnya. Berdasarkan pengalaman yang ada pembangunan sering terjadi tidak efisien dan efektif karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi daerah dan permasalahan daerah, serta penyimpangan bersifat teknis maupun non-teknis yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak sosial yang tidak sedikit.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan berbagai sektor

infrastruktur antara lain sektor transportasi, sektor energi dan ketanaga listrikan, sektor telekomunikasi, sektor sumber air bersih, sektor perumahan atau permukiman, sektor sumber daya air, dan beberapa sektor lainnya. Kesemua sektor tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)4, masing-

masing sektor infrastruktur memiliki fungsi yang vital bagi pembangunan wilayah. Sektor Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Infrastruktur transportasi mencakup transportasi jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut dan udara. Pada umumnya infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan nasional. Di sisi lain transportasi juga berkembang sebagai industri jasa. Pembangunan transportasi, diarahkan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera dan sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. 4

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2008. Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah: Infrastruktur dan pembangunan Daerah.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Sektor energi memiliki peran bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan

Provinsi Bengkulu, karena energi merupakan input utama bagi kegiatan ekonomi maupun sosial. Untuk itu, diperlukan jaminan keamanan pasokan energi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tersebut serta memberikan akses energi terhadap masyarakat luas. Sektor Telekomunikasi memiliki peran untuk mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah informasi mutlak dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus daya saing bangsa tersebut. Kemampuan yang sama juga mutlak dimiliki setiap daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan akses informasi terutama infrastruktur telekomunikasi sangat esensial untuk membuka keterisolasian suatu daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi daerah tersebut. Sektor air bersih / minum mempunyai fungsi dan peran Meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Sektor Perumahan dan permukiman mempunyai fungsi dan peran dalam menyediakan hunian sewa dan milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fungsi dan peran lain adalah meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Sektor Sumber Daya Air memiliki keterkaitan dengan pembangunan sektor-sektor lainnya, seperti pembangunan pertanian, perkebunan, pengendalian banjir, penyediaan air baku perkotaan dan industri, serta pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang semuanya akan mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Seluruh sektor infrastruktur tersebut harus dapat tersedia dengan kualitas

dan kuantitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Tanpa ketersediaan seluruh infrastruktur tersebut, pembangunan Provinsi Bengkulu akan terhambat dan tidak berjalan sesuai dengan target capaian Pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah.

c. Faktor Sosial Budaya

Faktor ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional di

Provinsi Bengkulu adalah kondisi faktor sosial budaya pada masyarakat Provini Bengkulu. Faktor sosial budaya ini meliputi tingkat pendidikan masyarakat, interaksi sosial masyarakat, background sosial masyarakat, partisipasi masyarakat. Dalam kajian 74

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

sosiologi pembangunan, faktor sosial ini sering kali digambarkan dengan modal sosial.

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai

investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakan keberamaan , mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan, untuk mencapai kemajuan bersama.5 Beberapa unsur yang membangun modal sosial adalah participation in a network, reciprocity atau saling tukar kebaikan antarindividu, trust atau kepercayaan yang terbangun antarindividu masyarakat,social norms atau norma sosial yang terbangun di masyarakat, values atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan proactive action atau tindakan pro aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan provinsi Bengkulu.

Keseluruhan unsur dalam modal sosial tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan masyarakat Provinsi Bengkulu serta informasi yang berkembang diantara mayarakat. Semakin tinggi background education masyarakat Bengkulu, maka semakin terbangun modal sosial masyarakat. Terbangunnya modal sosial ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong pembangunan nasional di provinsi Bengkulu.

d. Faktor Sumber Kekayaan Alam

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pembangunan nasional Provinsi

Bengkulu adalah Kekayaan Alam yang dimiliki suatu daerah. Kekayaan alam merupakan given factor dari Tuhan. Dengan demikian, tidak semua wilayah memiliki kekayaan alam dengan jumlah, jenis, dan kualitas yang sama. Meskipun demikian, keberadaan kekayaan alam menjadi faktor yang mampu meningkatkan pergerakan ekonomi daerah tersebut. Meskipun bukan faktor tunggal, namun kekayaan alam berkontribusi cukup signifikan. Sebagian besar provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi

Inayah. 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Jurnal Pengembangan Humaniora/Vol.12/1 April 2012

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Pendapatan Asli Daerah yang besar biasanya memiliki kekayaan alam yang besar dan dimanfaatkan secara baik.

Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Potensi

pertanian dan perkebunan menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakatnya, sekaligus memiliki kontribusi besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi. Dengan mengetahui potensi kekayaan alam yang dimiliki, seharusnya Pemerintah Provinsi Bengkulu mampu memanfaatkan dengan menciptakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi kekayaan alam yang ada.

e. Faktor Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan pertahanan dan keamanan di Provinsi Bengkulu merupakan bagian

integral dari pembangunan Provinsi Bengkulu itu sendiri. Berhasilnya Pembangunan Provinsi Bengkulu akan meningkatkan ketahanan wilayah dan selanjutnya ketahanan wilayah yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan yang sudah dicapai. Upaya pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan setempat. Hal-hal yang langsung dapat mengganggu jalannya Pembangunan Daerah, adalah gangguan keamanan dari dalam provinsi seperti tindak kriminal dan kejahatan yang tinggi dan aksi-aksi separatisme dari kelompok-kelompok masyarakat. Bentuk kejahatan dan kriminalitas yang biasanya terjadi di daerah pun cukup banyak, antara lain pencurian, penodongan, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan pembalakan hutan yang dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang. Tindakan-tindakan ini dapat menimbulkan instabilitas keamanan di dalam wilayah provinsi Bengkulu. Kesudahannya, instabilita keamanan akan berdampak buruk bagi iklim investasi karena tingginya resiko yang akan diterima investor akibat kejahatan dan kriminalitas yang tidak terkendali.

Semakin

Pemerintah

Provinsi

Bengkulu

mampu

mengendalikan

dan

meminimalisasi tindakan kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di wilayahnya, maka hal

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

tersebut akan menciptakan iklim positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Provinsi Bengkulu. Salah satu hal yang harus ditingkatkan oleh pemerintah provinsi Bengkulu adalah penegakan hukum (law enforcement.)

17. PENGARUH EKSTERNAL

Pengaruh eksternal atau pengaruh yang datangnya dari luar Provinsi Bengkulu

terhadap proses pembangunan provinsi Bengkulu terdiri dari Pengaruh Global, Pengaruh Regional, dan Pengaruh Nasional.

a. Pengaruh Global

Kecenderungan dunia untuk menyelenggarakan desentralisasi ekonomi dan

politik telah mulai berkembang di semua negara baik di negara-negara industri maupun di negara-negara berkembang. Kecenderungan otonomi daerah di dunia adalah dalam rangka mengantisipasi kompetisi global yang memerlukan efisiensi dalam segala aspek lehidupan supaya daerah dan nasional memiliki daya saing yang unggul.

Krisis energi yang dialami dunia yang semakin luas dampknya kesemua daerah,

termasuk Provinsi Bengkulu, telah menghasilkan peluang maupun kendala. Kebutuhan dunia akan energi telah mengakibatkan perebutan kawasan sumber energi minyak dan batubara antara negara-negara besar ekonomi seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, China, dan India. Implikasinya terhadap Provinsi Bengkulu yang memiliki sumber kekayaan alam batubara dan juga bijih besi telah menarik negara-negara tersebut berminat untuk mengkesploitasinya.

Perdagangan bebas juga telah mendorong meningkatnya perdagangan antarnegara

yang membuat sektor pelayaran antarbenua yang membuat sektor pelayaran antarbenua dan samudera menjadi penting. Provinsi Bengkulu dilewati jalur Sea Lines of Trade (SLOT) yang akan semakin penting perananya di masa yang akan datang.

Masalah kelestarian lingkungan akan tetap menjadi fakor yang banyak menjadi

perhatian masyarakat internasional. Terutama upaya mempertahankan hutan konservasi

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

dan hutan lindung. Pengerusakan Taman Nasional (Bakit Burisan dan Kerinci sablat) akan menjadi isu yang sangat sensitif bagi daerah Bengkulu dan juga bagi negara Indonesia.

b. Pengaruh Regional

Pengaruh regional adalah pengaruh yang datangnya dari negara-negara kawasan

Asia Tenggara (ASEAN). Pengaruh yang paling dirasakan oleh Indonesia adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Semakin berkembangnya perekonomian ingapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, serta negara kawasan ASEAN lainnya mendatangkan kekhawatiran tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Mulai berdatangannya barangbarang impor asal Vietnam contohnya, sedikit banyak menjadi pesaing bagi produkproduk dalam negeri.

Persaingan ekonomi diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara semakin akan

terlihat ketika kesepakatan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang. Oleh karenanya Indonesia harus mulai memperkuat ekonomi nasional, salah satunya dengan membangun dan memperkuat sektor riil sehingga ancaman kekuatan ekonomi negara lainnya dapat ditangkal dengan kekuatan 78

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

ekonomi berbasis kerakyatan. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga menjadi syarat bagi keberhasilan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di tengah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia harus tetap membangun faktor-faktor pendukung IPM sehingga bangsa Indonesia tidak tersegregasi dari ekonomi kawasan.

Di sisi lain, Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan peluang bagi Indonesia

dengan semakin terbuka lebarnya investasi yang akan masuk ke Indonesia. Investasi yang semakin banyak masuk ke Indonesia akan mendatangkan multiplier effect, tidak hanya pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya.

Salah satu pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN pada aspek sosial dan budaya

adalah mulai banyaknya budaya negara lain melalui pop culture yang saat ini banyak diminati khususnya oleh masyarakat muda Indonesia. Oleh karenanya, memperkuat basis ekonomi di daerah merupakan salah satu cara Indonesia untuk menghadapi MEA mendatang.

c. Pengaruh Nasional

Semakin terbukanya keran-keran demokrasi pada berbagai lini kehidupan

masyarakat Indonesia membawa sebuah pola yang semakin lama semakin berkembang di masyarakat, dalam cakupan daerah maupun nasional. Salah satu wujud nyata dari semakin terbukanya demokrasi adalah penguatan demokrasi pada level sub nasional melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Melalui proses pilkada, masyarakat diarahkan untuk menjadi bagian dari sistem politik daerah melalui keterlibatannya dalam memilih kepala daerah. Proses ini telah mendatangkan banyak hal, baik yang sifatnya cenderung membangun (konstruktif) maupun yang sifatnya berdampak negatif menghancurkan (destruktif).

Salah satu keluaran yang sifatnya membangun dari proses pilkada ini adalah

masyarakat Indonesia semakin melek berpolitik. Kehidupan politik dalam skala daerah maupun nasional semakin dinamis. Beriringan dengan hal tersebut, keluaran yang sifatnya menghancurkan juga sering kali terjadi. Salah satunya adalah semakin dinamis kehidupan politik masyarakat, maka semakin banyak pula potensi-potensi konflik PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

yang terjadi. Kondisi tersebut tentu akan mengganggu stabilitas sosial dan politik daerah maupun nasional, yang juga dapat berpengaruh pada stabilitas ekonomi, seperti berkurangnya investasi akibat indeks keamanan yang semakin menurun.

Demokrasi pada akhirnya memang semakin mendidik masyarakat Indonesia

untuk berpikir lebih baik dalam membangun bangsa. Salah satunya yang saat ini juga menjadi bagian dari perkembangan ekonomi, poltik, dan sosial masyarakat secara nasional maupun kewilayahan adalah proses penindakan kasus korupsi. Tingginya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia diantara negara-negara dunia lainnya tidak dipungkiri menjadi salah satu hal yang mempengaruhi belum maksimalnya investasi asing yang datang ke Indonesia. Bukan hanya pada skala nasional, korupsi juga terjadi pada skala daerah, bahkan lebih banyak dan jumlah nya tidak kalah besar. Korupsi juga menyerang birokrasi di daerah, bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia, tanpa terkecuali di Bengkulu. Oleh karenanya, penindakan korupsi ini menjadi pengaruh bagi pembangunan nasional di Bengkulu sebagai faktor yang mendukung terciptanya kemantapan pembangunan nasional.

18. PELUANG DAN KENDALA a. Peluang Peluang yang dimiliki oleh daerah Provinsi Bengkulu, antara lain: 1.) Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan Sumber Kekayaan Alam yang besar dan beragam terutama pada sektor pertambangan dan pertanian. Sumber-sumber kekayaan alam tersebut memerlukan dukungan skill dan teknologi dalam pemanfaatannya. 2.) Kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Bengkulu diiringi dengan permintaan dari dalam dan luar negeri yang besar atas kekayaan SDA tersebut. Aktivitas ekspor menjadi meningkat dan tentu menggerakkan ekonomi Provinsi Bengkulu. 3.) Adanya kesediaan dan Provinsi Sumatera Selatan untuk bekerjasama saling menguntungkan dalam pengembangan dan transportasi SDA melalui pelabuhan Bengkulu (Linau)

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

4.) Keberadaan jalur Sea Lines of Communications (SLOC) dengan lalu lintas yang akan semakin meningkat, dapat dimanfaatkan leh provinsi Bengkulu untuk penyediaan logistic pelabuhan di daerah provinsi Bengkulu.

e. Kendala 1.) Kondisi Geografi. Kondisi Geografi Bengkulu yang pada beberapa bagian masih ditutupi oleh Hutan Lindung, menjadi kendala transportasi dalam penyaluran produk ke pasar yang potensial. Keberadaan hutan lindung ini menutupi jalur-jalur lalu lintas utama pantai utara-selatan sehingga akan mempengaruhi pengembangan jalan di kemudian hari. 2.) Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyeragamkan model pembangunan pada semua daerah, telah menghambat percepatan pembangunan daerah-daerah yang tertinggal. Pendekatan pembangunan yang menunggu naiknya permintaan (demand) akan sult diterapkan di daerah provinsi Bengkulu. Pembangunan infrastruktur seharusnya mendahului kemajuan ekonomi agar berfungsi sebagai pendorong kemajuan. 3.) Kualitas SDM yang masih Rendah. Rendahnya Angka Partisipasi Murni Provinsi Bengkulu, khususnya pada jenjang SMA menyebabkan rendahnya produktivitas daerah. Di sisi lain, tingginya tingkat lulusan SD menyebabkan rata-rata kualitas keahlian masyarakat Bengkulu tergolong menengah ke bawah.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 5 - ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

ANALISA PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 5 - ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

19. UMUM

Pembangunan nasional di seluruh provinsi ditekankan pada 11 Prioritas Nasional

dan 3 Prioritas Nasional lainnya. Dimulai pada RPJMN 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2015 dan RKP tahun 2010, rencana pembangunan nasional disusun dalam bentuk 3 buku yaitu Buku I : Prioritas Nasional, Buku II : Bidang dan Buku II : Kewilayahan. Oleh karena itu, pembangunan nasional juga dapat dilihat dalam dimensi kewilayahan.

Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam wilayah Pulau Sumatera, dimana pada

pulau ini, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayahnya dalam RPJMN diarahkan pada: sentra produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, gugus industri unggulan, sentra industri migas dan lumbung nasinal, pariwisata, jaringan listrik, serta keterkaitan domestik wilayah Sumatera. Sedangkan isu strategis Bengkulu dalam RKP 2013 Buku III meliputi isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana perhubungan, serta cadangan pangan.

Berdasarkan penelitian Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) sebelumnya di

Provinsi Bengkulu6, telah didapatkan analisis seluruh parameter dalam astagatra dengan 6

Berdasarkan http://lanalbengkulu.blogspot.com/2009/08/paparan-danlanal-bku-tentang-matra-laut.html, studi dilaksanakan oleh Angkatan XLIII Lemhanas RI di Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI No : Sprin/ 1734/ VII/ 2009 Tanggal 9 Juli 2009 tentang perintah untuk melaksanakan Studi Strate-

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

rincian sebagai berikut: a. Geografi total nilai 350, bobot 6 dengan nilai 58,33 (Cukup Tangguh). b. Demografi, Total nilai 740, bobot 14 dengan nilai 52,85 (kurang tangguh). c. Sumber Kekayaan Alam. Nilai total 340, bobot 6 dengan nilai 56,66 (cukup Tangguh). d. Ideologi, total nilai 1050, bobot 15 dengan nilai 70 (Tangguh) e. Politik, total nilai 589, bobot 9 dengan nilai 65,44 (cukup tangguh). f. Ekonomi, total nilai 764 bobot 16 dengan nilai 47,75 (kurang tangguh). g. Sosial Budaya, total nilai 1590, bobot 24, dengan nilai 66,25 (cukup tangguh). h. Hankam, total nilai 574,75, bobot 10, dengan nilai 57,47 (cukup tangguh).

Nilai kondisi keseluruhan Asta Gatra adalah 5997,75 dengan bobot 100, berarti nilai

ketahanan daerah Propinsi Bengkulu adalah sebesar 5997.75/100 = 59.98. Selanjutnya penulis akan menganalisis lebih dalam mengenai capaian pembangunan nasional di Bengkulu berdasarkan aspek astagatra di atas. Berikut ini akan diuraikan analisis pembangunan Provinsi Bengkulu yang ditinjau dari aspek astagatra :

gis Dalam Negeri (SSDN) di Propinsi Bengkulu, sebagai rangkaian Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIII.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 5 - ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

20. BIDANG GEOGRAFI

Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 Kabupaten dan 1 Kota sejak tahun 2008. Undang–

Undang No. 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah telah menambah Kabupaten di Provinsi ini menjadi 9 Kabupaten. Bengkulu memiliki wilayah yang ketinggiannya bervariasi. Namun hampir separuh dari luasnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 250 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di Bengkulu berupa bagian dari Bukit Barisan yang memanjang sejajar dengan garis pantai. Dalam Bukit Barisan tersebut terdapat hutan suaka alam dan hutan lindung yang luasnya sekitar 75% dari total kawasan hutan di Provinsi Bengkulu. Dengan hutan yang relatif luas, Bengkulu memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan jumlah hari hujan bervariasi antara 100 – 250 hari per tahun. Hal yang menjadi permasalahan dalam aspek geografi Bengkulu adalah kerawanannya terhadap bencana gempa.

Pencapaian pembangunan terkait dengan pengaturan ruang geografi wilayah

Bengkulu yaitu disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah bersama swasta dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan ruang wilayah Bengkulu. Sementara itu, telah terdapat 4 kabupaten/kota di Bengkulu yang telah mengesahkan RTRWnya yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Sedangkan yang belum mengesahkan RTRWnya dalam Peraturan Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Kapahiang, Seluma dan Kaur.

21. DEMOGRAFI

Pada tahun 2010, jumlah penduduk Bengkulu mencapai 1.715.518 jiwa yang terdiri

dari 877.159 jiwa laki-laki dan 838.359 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar 1.616.663 jiwa. Berdasarkan Laporan EKPD Bengkulu 2012, tingkat jumlah penduduk Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya salah satu diantaranya disebabkan ada pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan lebih rendah bila dibandingkan dengan perkotaan. Dengan tingkat ekonomi yang rendah ini maka fertilitas menjadi lebih tinggi, dengan demikian laju pertumbuhan jumlah 86

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

penduduk meningkat pula. Hal tersebut juga yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk Bengkulu (1,67%) lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional (1,49%) pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010). Meski demikian, pada tahun 2011, pertumbuhan penduduk Bengkulu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 1,57%. Angka ini masih lebih rendah dari rata-rata provinsi untuk pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 2,12%. Dengan demikian, jumlah penduduk Bengkulu masih relatif sedikit dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 86,692/km2.

22. SUMBER KEKAYAAN ALAM Sumber kekayaan alam Bengkulu terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. a. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Daya dukung utama Perekonomian Bengkulu ada pada Sumber Kekayaan Alam terbarukan provinsi tersebut yaitu Pertanian. Pertanian Bengkulu telah memberikan 58,06 % lapangan kerja bagi masyarakat Bengkulu, khususnya penduduk usia 15 tahun ke atas. Pertanian tanaman pangan merupakan penyumbang pendapatan daerah yang terbesar dengan produksi yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Komoditas utama tanaman pangan Bengkulu adalah padi, dengan lahan sekitar 133,63 ribu ha (RKPD Bengkulu 2013).

Pencapaian pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan

didukung oleh daerah â&#x20AC;&#x201C; daerah penghasil tanaman pangan, salah satunya adalah Bengkulu. Mendukung ketahanan pangan nasional, produksi padi Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari 516.868 ton tahun 2010 menjadi 552.918 ton paad triwulan III tahun 2012 (Laporan Evaluasi Kinerja Pembagunan Daerah (EKPD) Bengkulu, 2012). Kenaikan ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih kontinyu dalam memanfaatkan lahan untuk produksi pertanian, baik masyarakat di kawasan perdesaaan maupun perkotaan.

Sesuai dengan arah pengembangan wilayah dalam RPJMN yang mengarahkan

Sumatera sebagai sentra perikanan, sektor perikanan di Bengkulu memberikan kontribusi PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 5 - ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

dengan peningkatan produksi perikanan dari tahun 2010 ke tahun 2011 untuk perikanan laut, tambak, kolam dan sawah dengan masih-masing naik menjadi 48.663,2 ton; 664,42 ton; 19.535,42 ton dan 8.485,22 ton pada tahun 2011 (BPS Provinsi Bengkulu, 2011). Potensi perkebunan di Provinsi Bengkulu seluas 818.784 hektar dengan tingkat pemanfaatan seluas 358.570 hektar dan sedang dalam potensi pengembangan seluas 460.214 hektar. Hasil perkebunan terbesar dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit sebesar 642.305 ton pada tahun 2012 dari luas perkebunan sawit 327.122 hektar lahan kemudian disusul oleh hasil perkebunan karet sebesar 130.840 dari luasan lahan karet 118.483 hektar. Hasil perkebunan yang lain adalah kopi, kakao, kelapa, rempah-rempah dan teh.

Potensi produksi sumber daya perikanan di Provinsi Bengkulu mencapai 29.246

ton perikanan laut dengan nilai produksi Rp.251.706.089.000. Untuk jenis perikanan lain seperti perikanan perairan umum, tambah, kolam dan sawah, pemanfaatan masih dibawah 25 persen.

b. Potensi Pertambangan

Provinsi Bengkulu telah mengembangkan potensi panas bumi (geothermal) secara

bertahap untuk menjadi sumber cadangan energi listrik. Terdapat tiga titik sumber panas bumi yaitu di Desa Ulu Lais, Tambang Sawah, dan Bukit Danau Kabupaten Lebong. Ketiga titik tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan sekitar 1083 MW secara total. Disamping panas bumi, Provinsi bengkulu juga mempunyai potensi batubara dengan cadangan terukur 122.913.304 ton, cadangan terunjuk: 169.295.783 ton, dan cadangan tereka 101.087.376 ton. Hasil pertambangan lain adalah bahan galian logam (emas, perak, tembaga, timah hitam, zeng, pasir besi, dan timbal), bahan galian industri (batu apung, batu gamping, bentonit, kaolin, lempung, zeolit, marmer, fosfat guano, pasir kuarsa, belerang, oker, perlit, trass), dan batu mulia (kalsidon, agate, suseki, dan opal) serta bahan bagunan (andesit, basalt, pasir batu, pasir laut, batu koral, pasir sungai, granit, diorit, obsidian).

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

23. IDEOLOGI

Ideologi masyarakat Bengkulu tercemin pada visi pembangunan Bengkulu yaitu

â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Yang Semakin Maju, Semakin Bertakwa, Dan Semakin Sejahteraâ&#x20AC;?. Meski masyarakat Bengkulu bersifat multietnis, mayoritas dari mereka beragama Islam, yaitu sebesar 97,28% dari total penduduk Bengkulu (Sensuk Penduduk BPS, 2010). Oleh karena itu, kebudayaan dan visi masyarakat di Bengkulu sangat terpengaruh dari nilai-nilai agama Islam tersebut.

24. POLITIK

Partisipasi politik masyarakat Bengkulu relatif rendah, terlihat dari data jumlah

pemilihan Gubernur Bengkulu 2009, dari sebanyak 1.060.336 daftar pemilih, yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 751.951 suara dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 308.385 suara (29,08%). Sementara itu pada putaran kedua pemilihan Gubernur Bengkulu, angka Golput yang ada pada pemilihan Kepala Daerah tersebut lebih tinggi lagi mencapai 30 sampai 35 % (sumber KPUD Provinsi). Meskipun demikian angka tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemilihan Presiden (Pilpres). Tingginya angka partisipasi ini disebabkan karena adanya keterkaitan dan kepentingan langsung masyarakat setempat dengan calon kepala daerah yang dipilih, seperti antara lain karena faktor: hubungan kekeluargaan, daerah asal, ingin mendapat jabatan dan lain-lain. Fenomena ini juga terlihat dalam pemilihan legislatif antara provinsi dan nasional seperti pada tabel berikut:

Tabel Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Daerah dan Nasional

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif (%) Bengkulu Nasional

2004

2005

2006

2007

2008

2009

70,92 75,19

78 71

Sumber: Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 5 - ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat menjadi

masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk terus mensosialisasikan hak-hak politik warga negara dan juga pentingnya suara rakyat dalam menentukan masa depan daerahnya.

25. EKONOMI a. Pendapatan per Kapita

Capaian pembangunan nasional di Bengkulu dalam bidang ekonomi dapat

ditinjau dari besarnya pendapatan perkapita masyarakat Bengkulu. Terjadi kenaikan pendapatan perkapita Provinsi Bengkulu dari Rp.10,87 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 12,14 juta/tahun tahun 2011. Angka tersebut telah melebihi target dalam RKP 2011 sebesar Rp. 11,14 juta - Rp.11,93 juta/tahun. Meskipun naik, pendapatan perkapita Bengkulu masih jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan per kapita nasional sebesar Rp. 30,81 juta/tahun. Apabila pendapatan perkapita penduduk Provinsi Bengkulu dibandingkan dengan perkapita penduduk Indonesia secara keseluruhan menunjukkan bahwa perolehan pendapatan per kapita tidak mencapai setengahnya. Keadaan ini menunjukkan ketertinggalan dan kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Bengkulu dan akan memperbesar jurang perbedaan pendapatan (Laporan nasional EKPD, 2012).

b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Bengkulu mengalami kenaikan dari 6,06% menjadi

6,4% tahun 2011, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,32% dan juga melebihi target pertumbuhan ekonomi Bengkulu dalam RKP 2011 yang diproyeksikan sebesar 4,93%-5,85%. Pada tahun 2012 (hingga triwulan III 2012), pertumbuhan ekonomi Bengkulu sebesar 6,2%. Dalam laporan EKPD 2012 Provinsi Bengkulu, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan yang terjadi pada hampir semua sektor kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 13,89%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor listrik, gas dan air bersih (16,76%). Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (13,1%), sektor jasa-jasa (10,88%) dan sektor 90

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

pengangkutan dan komunikasi (10,57%). Sedangkan sektor pertanian yang memiliki peranan/andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu hanya mampu tumbuh sebesar 4,32%.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Melalui kebijakan pengembangan sentra-sentra pertanian, perikanan, perkebunan

dan industri oleh pemerintah pusat didukung oleh pemerintah daerah, kebijakan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan ini menuai hasil dengan menurunkan angka pengangguran terbuka dari 3,41 % menjadi 2,14 % pada tahun 2012. Sebagian besar penduduk Bengkulu bekerja pada sektor Pertanian, yaitu sebesar 58,53%, mengingat sektor ini merupakan utama tumpuan perekonomian Bengkulu. Hanya sebesar 3,88% penduduk bekerja yang bekerja dalam sektor industri. Tantangan yang dihadapi Bengkulu adalah sebagian besar pekerja (47,22%) merupakan penduduk dengan tamatan SD ke bawah.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka 33 Provinsi Sumber: Laporan Nasional EKPD 2012

d. Inflasi

Laju inflasi Provinsi Bengkulu menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011 menjadi

3,96%. Angka ini di bawah rata-rata inflasi seluruh provinsi yang sebesar 4,43%. Pada PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 5 - ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

tahun 2012 (sampai dengan April 2012), laju inflasi berada pada kisaran 4,49 â&#x20AC;&#x201C; 4,27%. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi di Bengkulu cukup terkendali.

e. Pertumbuhan Ekspor

Kebijakan pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan di Bengkulu

menjadikan Bengkulu sebagai pemasok Sumber Kekayaan Alam ke luar negeri melalui ekspor. Pertumbuhan ekspor di Bengkulu mengalami kenaikan dari 66,74% menjadi 80,55% pada tahun 2011. Menurut laporan EKPD 2012 Provinsi bengkulu, pada tahun 2011 total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.746,81 ribu ton. dengan nilai 265,56 milyar US dolar. Selanjutnya pada bulan Juli 2012 nilai ekspor Provinsi Bengkulu berdasarkan harga Free On Board (FOB) mencapai US$ 21,128 juta, atau turun sebesar 2,96 persen bila dibandingkan dengan ekspor pada bulan Juni 2012 yang tercatat sebesar US$ 21.772 juta. Ekspor Provinsi Bengkulu terdiri dari ekspor batu bara sebesar US$ 17.043 juta (80,67 persen), karet sebesar US$ 3.019 juta (14,29 persen) dan cangkang sawit sebesar US$ 1.066 ribu (5,04 persen).

26. SOSIAL BUDAYA a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Bengkulu mengalami kemajuan dan peningkatan dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2010 sebesar 72,92 meningkat sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 72,55 tahun 2009. Kemudian pada tahun selanjutnya, IPM provinsi ini mengalami kenaikan lagi menjadi 73,4. Angka ini telah melebihi IPM Indonesia yang sebesar 72,77. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas manusia Bengkulu meningkat baik ditinjau kesehatan, pendidikan dan perekonomian.

b. Rata-rata lama Sekolah

Pada tahun 2011, melalui RKP, pemerintah menargetkan rata-rata lama sekolah

Bengkulu sebesar 8 tahun. Target ini dapat dicapai oleh provinsi Bengkulu yang ratarata lama sekolah 2011 sebesar 8,33 tahun. Angka ini juga sudah melebihi rata-rata lama 92

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

sekolah seluruh provinsi sebesar 8,1 tahun. Meski telah melebihi rata-rata provinsi dan target yang ditetapkan, rata-rata lama sekolah Bengkulu masih tergolong rendah karena masih belum tamat SMP atau 9 tahun. Rata-rata lama sekolah yang rendah tersebut berdasarkan Laporan EKPD 2012 Provinsi Bengkulu mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di provinsi Bengkulu. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Bengkulu yang rendah disebabkan oleh faktor-faktor antara lain; kurangnya akses pendidikan terutama di daerah perdesaan, tingkat kemiskinan (tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan), harus bekerja menopang ekonomi keluarga dan rendahnya pemahaman pendidikan pada tataran lingkugan keluarga. Kualitas sumberdaya yang rendah tentu akan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi peningkatan produktivitas daerah, inovasi, kreativitas, pendapatan, dan kriminalitas (kamtibmas).

Grafik rata- rata lama sekolah 33 provinsi Sumber: Laporan Nasional EKPD 2012

c. Angka Melek Huruf

Berdasarkan laporan EKPD Provinsi Bengkulu tahun 2012, angka melek aksara di

provinsi Bengkulu pada tahun 2011 tercatat sebesar 95,13 % yang memberi makna bahwa setiap 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 95 orang yang melek aksara. Angka melek aksara di provinsi Bengkulu pada tahun 2011 terbesar terdapat di kota Bengkulu sebesar 99,22 persen, dan disusul kabupaten Kaur, sedangkan angka melek huruf terendah berada di kabupaten Bengkulu Tengah yakni sebesar 91,56 %.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 5 - ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

Angka melek aksara provinsi Bengkulu usia 15 tahun ke atas pada tahun 2011

terlihat sedikit terjadi penurunan dibandingkan dengan angka tahun 2010, yakni sebesar 95,30 tahun 2010 menjadi 95,13 pada tahun 2011 (EKPD Bengkulu 2012). Penurunan yang relatif kecil merupakan sinyal bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk terus menggalakkan pendidikan non formal bagi masyarakat utamanya masyarakat yang buta aksara.

d. Umur Harapan Hidup

Angka umur harapan hidup masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2010

â&#x20AC;&#x201C; 2012 cenderung mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang ditetapkan dalam RKP 2011 sebesar 70,7 tahun. Umur Harapan hidup pada tahun 2010 sebesar 71,3 94

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

tahun naik menjadi 72,0 tahun pada tahun 2011 dan 72,7 pada tahun 2012, Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan umur harapan hidup rata-rata semua provinsi yang sebesar 69,9 tahun pada 2011. Oleh karena itu, hal ini memberikan indikasi bahwa telah terjadi perbaikan pada tingkat sosial ekonomi masyarakat dan keberhasilan pembangunan pada bidang kesehatan.

Menurut laporan EKPD 2012, perhatian pemerintah terhadap pembangunan

kesehatan penduduk cukup besar. Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga miskin melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) mencapai 30-40% dari jumlah penduduk miskin. Target layanan kesehatan gratis melalui JPS yang ingin dicapai pada periode tahun 2010-2012 secara berturut-turut adalah 35 dan 40%. Berkat peningkatan jumlah, kualitas dan pemerataan program layanan kesehatan tersebut, status kesehatan masyarakat terus meningkat.

e. Gizi Buruk

Prevalensi Gizi Buruk (PGB) di Provinsi Bengkulu telah mengalami penurunan

yang berkesinambungan sejak lima tahun terakhir, bahkan data BPS tidak ditemukan balita dengan gizi buruk hingga triwulan II 2012 (Laporan EKPD, 2012). Berdasarkan hasil tim Evaluasi Bengkulu melalui laporan EKPD 2012, menurunnya angka Prevalensi Gizi Buruk (PGB) antara lain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan per kapital dan program kesehatan gratis yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga berpengaruh positif terhadap pemenuhan gizi masyarakat.

f. Angka Kemiskinan

Periode 2011-2012, jumlah dan persentase penduduk miskin di provinsi Bengkulu

mengalami kenaikan. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,0 persen menjadi sebesar 17,70 persen pada tahun 2012, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang hanya sebesar 11,66% (BPS, Maret 2012). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2012 bertambah lagi sebesar 8,06 ribu orang yaitu dari 303,60 ribu orang menjadi 311,66 ribu orang yang miskin. Tingkat persentase kemiskinan Provinsi Bengkulu lebih besar bila dibandingkan PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 5 - ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

dengan tingkat kemiskinan nasional, yaitu hanya sebesar 13,3 persen.

Peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan di Provinsi Bengkulu memberikan

dampak antara lain: 1.) Tumbuh pola-pola berbentuk polarisasi sosial ekonomi yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan alat-alat produktif. 2.) Penurunan pendapatan para anggota keluarga akibat pengangguran yang menimpa anggota keluarga. 3.) Penurunan daya beli rumah tangga sehingga sulit memenuhi

kebutuhan makan,

pendidikan, kesehatan. (4) Usia kerja cenderung untuk bekerja sebagai pegawai bukan membuka kesempatan berusaha (menciptakan pekerjaan). (5). Meningkatnya kriminalitas di masyarakat (Laporan EKPD 2012). Kenaikan persentase kemiskinan di provinsi ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat menyusun program penanggulangan kemiskinan dengan tepat sasaran.

27. PERTAHANAN DAN KEAMANAN a.

Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional

Menurut laporan EKPD 2012, berdasarkan data kriminalitas tahun 2010 jumlah

tindak kejahatan konvensional yang dilaporkan mencapai 3.716 kasus. Jumlah laporan yang dapat diselesaikan sebanyak 2.131 kasus atau 57,35 persen. Pada tahun 2011 angka kejahatan konvensional yang dilaporkan menurun menjadi 2.131 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 1.978 kasus atau 92,82% (BPS, Statistik Kriminal Provinsi Bengkulu, 2011). Angka ini jauh melebihi penyelesaian kejahatan konvensional rata-rata seluruh provinsi yang hanya sebesar 57,49%. Kemajuan triwulan II tahun 2012, merujuk pada data Kejaksaan Tinggi Bengkulu periode Januari-Juni 2012 jumlah kasus kejahatan konvensional yang dilaporkan sebanyak 721 kasus dan sudah diselesaikan sebanyak 668 kasus atau 92,65%.

Tingginya persentase penyelesaian kasus yang dilaporkan tahun 2011

menunjukkan peningkatan kinerja aparatur penegak hukum yang makin membaik yang didukung kesadaran hukum masyarakat menggunakan jalur hukum (litigasi) dalam 96

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

menyelesaikan setiap kasus hukum yang dihadapinya. Berbeda dengan persentase capaian tahun 2010, rendahnya persentase tersebut disebabkan faktor banyaknya kasus kejahatan konvensional yang dilaporkan masyarakat kepada aparatur kepolisian daerah yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana, sehingga proses penyelidikan dan penyidikannya dihentikan.

Adapun kasus kejahatan selama 4 tahun (diluar kejahatan transnasional) yaitu:

DATA GANGGUAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI Daerah Bengkulu 2009-2012 No. TAHUN / KRIMINALITAS 1 Kejahatan Konvensional 2 Kejahatan kekayaan negara 3 Kejahatan berimplikasi kontijensi Jumlah

2009 2.220 61 11

2010 2.672 3.350 17

2011 5.521 3.962 473

2012 3.962 471 362

2.292

6.039

9.656

4.795

Sesuai dengan data diatas maka pada tahun 2012 terjadi penurunan kasus kejahatan sebanyak 4.861 kasus sedangkan kasus yang paling tinggi yang terjadi selama 4 tahun adalah kasus konvensial yaitu 14.375 kasus

Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional

Berdasarkan data yang ada pada instansi penegak hukum dalam wilayah Provinsi

Bengkulu (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) sepanjang tahun 2013 terdapat 11 (sebelas) laporan kasus kejahatan transnasional berupa kasus narkotika, yang ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan Bengkulu perlu terus diwaspadai guna mengantisipasi berkembangnya kasus narkoba, yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di kalangan generasi muda di Provinsi Bengkulu.

Adapun jumlah kasus kejahatan transnasional yaitu:

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 5 - ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

DATA GANGGUAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI Daerah Bengkulu 2009-2012 No. TAHUN / KRIMINALITAS 1 Kejahatan Trans Nasional

2009

2010

2011

2012

109

133

233

471

Dari data diatas maka pada tahun 2012 terjadi peningkatan kasus sebanyak 238 kasus, dibanding dengan tahun 2011.

Indeks Kriminalitas

Berdasarkan laporan EKPD 2012, mencermati angka kriminalitas yang terjadi dapat

dinyatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan aman secara umum sudah memperlihatkan capaian yang cukup memuaskan. Di mana secara kuantitas kecenderungannya menurun. Apabila dicermati dari jenis tindak kejahatan yang dilaporkan sebagian besar merupakan kejahatan yang bermotif ekonomi (terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran).

Kejahatan bermotif ekonomi sejalan dengan persentase penduduk atau angka

kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Bengkulu pada tahun evaluasi, angka kemiskinan tahun 2010 sebesar 18,3 %, tahun 2011 sebesar 17,50% dan bulan Maret tahun 2012 naik menjadi 17,70%, maka dapat dikatakan meningkatnya tindak kriminalitas kejahatan terhadap harta benda disebabkan oleh keadaan ekonomi pelakunya. Selain itu tidak dapat dikesampingkan bahwa jenis tindak kriminal menyangkut keselamatan badan dan jiwa seseorang juga sangat tinggi, seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencemaran nama baik seseorang yang mencerminkan masih kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai moral, agama dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bersama (Laporan EKPD, 2012).

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 6- PENUTUP

100

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PENUTUP

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI

BAB 6- PENUTUP

28. KESIMPULAN a. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pembangunan provinsi Bengkulu terdiri dari faktor tata kelola pemerintahan daerah dan birokrasi, faktor infrastruktur daerah, faktor sosial budaya, faktor Sumber Kekayaan Alam, dan faktor pertahanan keamanan. b. Pembangunan Daerah bengku didasarkan pada sinergitas prioritas-prioritas yang terdapat dalam Bengkulu dan RPJM Nasional 2010-2015. c. Masih terdapat permasalahan â&#x20AC;&#x201C; permasalahan atau tantangan yang harus segera ditangani pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, meliputi: perekonomian, sumberdaya Manusia, kemiskinan, revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur dasar, pemerintahan dan hukum, SDA LH dan mitigasi bencana. d. Berdasarkan analisis pembangunan nasional yang telah dilakukan berdasarkan aspek astagatra dan mengacu pada studi sebelumnya, maka hasilnya sebagai berikut: 1. Berdasarkan aspek geografi, Bengkulu memiliki keunggulan dengan adanya curah hujan yang tinggi dan iklim yang sejuk dilengkapi dengan telah disahkannya RTRW Provinsi. Hal ini akan mendukung pembangunan Bengkulu berdasarkan pola ruang yang ada. Tantangan dalam bidang geografi yaitu rawannya daerah Bengkulu terhadap bencana gempa. 2. Untuk aspek demografi, laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk secara nasional juga memperlihatkan bahwa demografi Bengkulu kurang tangguh. 3. Sumber Kekayaan Alam Bengkulu merupakan poin utama Bengkulu dalam menunjang perekonomian provinsi tersebut. Oleh karena itu hasil analisis pembangunan nasional ini mendukung penelitian sebelumnya yang menekankan Sumber Kekayaan Alam dengan poin analisis tertinggi yaitu tangguh. 4. Ideologi Bengkulu dipengaruhi kuat oleh Ideologi Islam meskipun terdiri dari berbagai etnis. 5. Aspek politik dari Bengkulu masih perlu ditingkatkan ditunjukkan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan daerah baik untuk kepala daerah maupun legislatif. Meski demikian, kondisi politik di Bengkulu relatif stabil dari kerusuhan pilkada.

102

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

6. Aspek Ekonomi dari Bengkulu memperlihatkan ba`hwa pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan dan telah mencapai target RKP 2011. Begitu pula dengan pengangguran terbuka dan inflasi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan ekonomi Bengkulu relatif kondusif dan stabil. Tantangan dalam bidang ini yaitu masih banyaknya tenaga kerja yang berpendidikan rendah. 7. Untuk bidang sosial budaya, terdapat hasil positif dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, angka kemiskinan Bengkulu yang relatif tinggi dibandingkan dengan nasional dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di provinsi tersebut. 8. Pertahanan dan keamanan Bengkulu cukup tangguh ditunjukkan dengan tingginya persentase penyelesaian penanganan kasus kejahatan konvensional dan tidak adanya kejahatan transnasional.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

103

BAB 6- PENUTUP

29. SARAN Beberapa saran yang diusulkan antara lain: a. Memperkuat faktor-faktor internal yang menjadi pendorong pembangunan nasional di Bengkulu, dan segera mencari solusi atas faktor-faktor yang melemahkan pembangunan nasional di Bengkulu. Untuk Faktor eksternal, Pemerintah Indonesia maupun Bengkulu harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, seperti akan datangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, penindakan korupsi pada level nasional, serta perdagangan bebas negara-negara di dunia yang berpotensi pada peningkatan nilai investasi ke daerah. b. Memantapkan Perencanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu melalui partisipasi berbagai

stakeholders

untuk

terlibat

aktif

mengusulkan

program-program

pembangunan di Bengkulu. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha menjadi penting mengingat mereka adalah target pembangunan, sekaligus pelaksana pembangunan. c. Menyelaraskan berbagai program pembangunan Provinsi Bengkulu yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, maupun RKPD Provinsi Bengkulu dengan melakukan pengawasan sehingga potensi deviasi terhadap perencanaan pembangunan sangat kecil. Selain itu, Provinsi Bengkulu juga harus menyelaraskan perencanaan pembangunannya (RPJMD) dengan target-tergat pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN. d. Menyelaraskan data yang ada di pemerintahan provinsi dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Daerah dan Kejaksaatn Tinggi, khususnya untuk data tingkat kriminalitas, sehingga bisa diantisipasi penanganannya. Demikian pula halnya dalam rangka mengantisipasi perkembangan perkebunan perlu diselesaikan sengketa lahan yang terjadi antara penduduk dan pengusaha perkebaunan. Disamping itu konflik perbatasan pemerintah daerah Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong perlu, langkah penyelesaian dalam rangka menghadapi situasi politik pada tahun 2014.

104

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

e. Mengoptimalkan Pelabuhan Pulai Baai yang saat ini pengusahaannya dilakukan oleh PT PELINDO untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan PAD Kota Bengkulu melalui pemberlakuan tiket masuk pelabuhan, penyediaan air bersih untuk kapal, pengelolaan pemanduan kapal untuk keluar masuk pelabuhan, pengupayaan uang rambu untuk masuk PNPB pemerintahan kota Bengkulu dan bersinergi antar stakeholders.

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

105

BAB 6- PENUTUP DOKUMENTASI KEGIATAN

STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI PROVINSI BENGKULU

21- 26 JULI 2013

106

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

107

DOKUMENTASI BAB 6--PENUTUP 4 PENUTUP KEGIATAN

108

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

109

BAB 6- PENUTUP DOKUMENTASI KEGIATAN

PESERTA

110

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Drs. Lutfi Lubihanto, MM Kombes Pol. Ketua Pok. Peserta

Ir. Fedhy E. Wiyana Kol. Laut (E)

Dr. Dadang Solihin, SE,MA

Wakil Ketua Pok. Peserta

Sekretaris

Puwakpitiye U.S.V Mayjen Anggota

Phineas M. Chef Supt. Anggota

Ratnawati H, SH, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

Kombes Pol.

Anggota

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

111

BAB 6- PENUTUP DOKUMENTASI KEGIATAN

Sri Utami E., SPT, MM Anggota

Ida Bagus P Kol. Inf. Anggota

Moch. Effendi Kol. Czi Anggota

Partono, S.IP Kol. Arh. Anggota

Joko Warsito Kol. Inf. Anggota

Iwan Barley Kol. Inf. Anggota

Pembina Utama Muda (IV/c)

112

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Yuniar Ludfi Kol. Mar. Anggota

Taufiq Suhargo Arif Kol. Tek. Anggota

Toto B., SH

Drs. Tabana Bangun, M.Si Kombes Pol. Anggota

Drs. Adi Kuntoro Kombes Pol. Anggota

Drs. Ade Rahmat S Kombes Pol. Anggota

Kol. Nav.

Sekretaris

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

113

BAB 6- PENUTUP DOKUMENTASI KEGIATAN

Drs. Pepen Supendi Y, M.Si

Boedhi Setiadjid

Pembina Utama Madya (IV/d)

Anggota

Drs. Edward Marpaung, MM

Diaz Hendropriyono, MA, MPA Anggota

Pembina Utama Madya (IV/d)

Anggota

114

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

Dr. Faizul Ishom, M.Eng Pembina Tk. I (IV/b) Anggota

Arya Rezavidi, MEE, Ph.D Pembina Utama Madya (IV/d)

Anggota

Ir. Fransiscus Go, SH Kol. Mar. Anggota

Dr. Valentinus Saeng, CP Kol. Tek. Anggota

DR. Yurnal, SH, S.Pd, M.Hum Kol. Nav.

Sekretaris

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

115

BAB 6- PENUTUP

116

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI