LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU BUKU
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PPRA XLIX LEMHANNAS RI STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013
BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR : SPRIN / 595 / IV / 2013 TANGGAL : 2 April 2013
2
BAB 1 - PENDAHULUAN
KATA PENGANTAR
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bisa menyelesaikan Buku I ini
sebagai Laporan Pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX di Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 26 Juli 2013. Pelaksanaan SSDN di Provinsi Bengkulu tersebut berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor Sprin/595/IV/2013 tanggal 2 April 2013, yang berisi tentang Kondisi “Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu�.
Pada kesempatan ini kami segenap anggota Kelompok SSDN di Provinsi Bengkulu,
mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan SSDN ke Provinsi Bengkulu. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Mayjen TNI Edy Susanto sebagai Pimpinan Rombongan, Drs. Edijan Tandjung, M.Si sebagai Tenaga Ahli I, H.Ario W, SH, MSc, sebagai Tenaga Ahli II dan Laksma TNI Petrus Padmardjo sebagai Liaison Officer, Drs. Iswidiyatmo, MM, MA sebagai Sekretaris Rombongan.
Kami telah berupaya menyusun laporan Buku II Studi Strategis Dalam Negeri
(SSDN) ke Provinsi Bengkulu ini sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu yang sangat terbatas dan menggunakan sumber data yang ada, namun demikian kami sepenuhnya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna kesempurnaan laporan ini, sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi upaya kita mewujudkan pembangunan Nasional, demi kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya.
Jakarta, Agustus 2013
KETUA KELOMPOK SSDN PROVINSI BENGKULU PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
iii
DAFTAR ISI PENDAHULUAN 1. Umum
2
2. Maksud dan Tujuan.
5
3. Ruang Lingkup dan Sistematika.
5
4. Metode dan Pendekatan.
6
KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU 5. Umum
10
6. Kondisi Ketahanan Nasional
10
ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 7. Umum
44
8. Gatra Geografi
44
9. Gatra Demografi
48
10. Gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA)
50
11. Gatra Ideologi
54
12. Gatra Politik
62
13. Gatra Ekonomi
68
14. Gatra Sosial Budaya
73
15. Gatra Pertahanan dan Keamanan
77
PENUTUP 85 16. Kesimpulan
86
17. Saran
86
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
v
BAB 1 - PENDAHULUAN
vi
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
1
PENDAHULUAN
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 1 - PENDAHULUAN
1.
UMUM
Ketahanan Nasional di daerah sangat penting untuk menunjang ketahanan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional di daerah, salah satunya Provinsi Bengkulu, perlu dijaga agar proses pencapaian tujuan nasional dapat berjalan dengan sukses.
Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan
dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968. Berdasarkan undang-undang tersebut, wilayah Provinsi Bengkulu meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km2, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Cu rup) yang terdiri 2
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran kabupaten. Sampai tahun 2011 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan total luas wilayah mencapai kurang lebih 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi.
Ditinjau dari letak geografisnya, Provinsi Bengkulu terletak di antara 1010
01’– 1030 41’ BT dan 20 16’ – 30 31’ LS disebelah barat pegunungan Bukit Barisan serta memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung sepanjang lebih kurang 567 kilometer. Provinsi Bengkulu di sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah selatan berbatasan PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
3
BAB 1 - PENDAHULUAN
dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
Penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 berjumlah 1.742.080. Rasio jenis
kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 105 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Keadaan sosial penduduk Provinsi Bengkulu digambarkan dalam beberapa variabel, antara lain : pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, keamanan, agama dan fasilitas layanan sosial.
Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena
merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2011, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 39,84 % (Rp 8,4 triliun) terhadap PDRB Provinsi Bengkulu. Sektor pertanian tersebut mencakup: pertanian tanaman bahan makanan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu
relatif rendah. Selama kurun waktu 2000-2011 peranan sektor industri pengolahan dalam PDRB kurang dari 5 % per tahun. Di Provinsi Bengkulu terdapat 33 buah industri besar/ sedang yang mencakup industri makanan, minuman, dan tembakau, industri pengolahan kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenis, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri produk dari batubara dan pengilangan minyak bumi, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang logam, bukan mesin dan perlengkapannya. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu mengingat perannya dalam menjembatani para produsen dan konsumen. Peranan sektor ini cukup dominan mengingat banyak wilayah di Provinsi Bengkulu yang menghasilkan komoditi berupa hasil pertanian, antara lain sayur-sayuran dan buah-buahan, beras serta hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan aneka komoditi lainnya, termasuk barang hasil galian/tambang dan barang-barang industri. Selama kurun waktu 2000 – 2011, peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam PDRB Provinsi Bengkulu cukup dominan, yaitu berkisar antara 19-21 % per tahun ditambah dengan relatif tingginya pertumbuhan sektor ini dimana 4
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
pertumbuhan yang berada dalam kisaran 4-6 %.
Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar
negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain terdiri dari : batubara, karet, dan cangkang sawit. Pada tahun 2011 total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.746,81 ribu ton, dengan nilai 265,56 milyar US dolar.Â
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 21,15 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 8,87 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 13,41 %, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 %.
Berdasarkan kondisi di atas, jelaslah bahwa Provinsi Bengkulu memiliki arti
penting bagi ketahanan nasional Indonesia sehingga perlu ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu perlu dikembangkan dalam upaya mencapai tujuan nasional.
2.
MAKSUD DAN TUJUAN.
a. Maksud. Maksud penulisan laporan SSDN ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tingkat ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu, selanjutnya menyajikan hasil observasi lapangan tentang aspek-aspek pendukung serta hasil validasi pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. b. Tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu serta sebagai bahan dan feedback bagi Labkurtanas guna melakukan survey pembangunan Daerah dan Nasional.
3.
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA.
Ruang lingkup penyusunan laporan ini meliputi potensi yang dimiliki daerah
beserta permasalahannya dan pembahasan ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
5
BAB 1 - PENDAHULUAN
pada aspek Astagatra serta implikasinya pada ketahanan nasional. Adapun sistematika penulisan laporan dapat dijabarkan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat uraian umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, serta metode dan pendekatan. Bab II Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu. Bab ini memuat secara umum kondisi Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu dari aspek Astagatra. Bab III Analisa Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu Tahun 2013. Bab ini berisi analisa tiap gatra diprioritaskan pada penentuan isu-isu strategis daerah serta implikasinya pada ketahanan nasional di daerah dan ketahanan nasional. Bab IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran guna mendukung Ketahanan Nasional di Provinsi Bengkulu.
4.
METODE DAN PENDEKATAN.
Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode deskriptif analisis yang dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik bedasakan Astagatra. Sumber data primer dalam penulisan laporan ini didapat dari peninjauan langsung di lapangan dalam bentuk kegiatan pertemuan dan wawancara dengan Pemda, instansi daerah, lembaga legislative, TNI/Polri, dan Perguruan tinggi. Selain itu, penulisan ini juga dilengkapi dengan sumber data sekunder yang berasal dari studi pustaka, internet, media dan sumber-sumber lainnya.
6
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
8
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
2
KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
5.
UMUM
Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia
yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Asta Gatra yang meliputi Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial). Oleh karena itu, untuk menganalisa kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu, perlu diketahui aspek Astragatra Provinsi Bengkulu yang meliputi gatra geografi, gatra demografi, gatra sumber kekayaan alam (SKA), gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan (hankam).
6.
KONDISI KETAHANAN NASIONAL
a.
Gatra Geografi
1.) Letak Geografis dan Luas Wilayah
Provinsi Bengkulu secara geografis terletak antara 1010 01’– 1030 41’ BT dan 20 16’
– 30 31’ LS. Provinsi Bengkulu dibatasi: • Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat • Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. • Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung . • Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Propinsi Bengkulu yang berada di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan 2
dengan luas wilayah sebesar ± 1.978.870 Ha atau 19.788,7 Km . Wilayah administrasi Propinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat sampai dengan perbatasan Propinsi Lampung yang jaraknya lebih kurang 567 10
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
kilometer. Propinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 433 kilometer. Bagian Timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diseling oleh daerah yang bergelombang.
Secara administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten
dan 1 kota, yang terdiri dari 124 kecamatan. Luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu digambarkan pada table di bawah.
Tabel: Luas Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu No
Kabupaten
Luas Wilayah (Km2)
1 Kabupaten Bengkulu Selatan 2 Kabupaten Rejang Lebong 3 Kabupaten Bengkulu Utara 4 Kabupaten Kaur 5 Kabupaten Seluma 6 Kabupaten Muko – Muko 7 Kabupaten Lebong 8 Kabupaten Kepahiang 9 Kabupaten Bengkulu Tengah 10 Kota Bengkulu Jumlah
1.185,70 1.515,76 4.424,60 2.363,00 2.400,44 4.036,70 1.929,24 664,80 1.123,94 144,52 19.788,70
Sumber : Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, 2013
2.) Topografi Berdasarkan keadaan alam dan letaknya, maka wilayah Propinsi Bengkulu mempunyai ketinggian dari permukaan laut yang berbeda-beda. Keadaan ketinggian wilayah Propinsi ini sangat bervariasi mulai dari 0 – 100 m, 100 – 500 m, 500 – 1000 m dan lebih besar 1000 m. Bagian timur Provinsi Bengkulu berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diselingi oleh daerah yang PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
11
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
bergelombang. Pembagian kelas ketinggian tersebut digambarkan sebagai berikut: a. Daerah yang terletak pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut (daerah low land) mencapai 708,435 hektar atau 35,80 % dari luas wilayah Provinsi Bengkulu. b. Daerah yang terletak pada ketinggian 100 - 1000 meter di atas permukaan laut yang merupakan lereng pegunungan Bukit Barisan (Bukit Range) yaitu dengan ketinggian antara 100 – 500 meter mencapai 625.323 hektar atau 31,60 % dan pada ketinggian 500 – 1000 meter lencapai 405.688 hektar atau 20,50 % dari luas wilayah Provinsi Bengkulu. c. Daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, posisinya sampai puncak pegunungan Bukit Barisan yang umumnya daerah kegiatan vulkanis dan tektonis yang mencapai 239,924 hektar atau 12,10 %. Berdasarkan kondisi Geologisnya Propinsi Bengkulu terdiri dari 5 formasi, yaitu: Formasi Batuan Andesit, Formasi Telisa Atas, Formasi Telisa Bawah, Formasi Kristalin, Formasi Neogen, Formasi Alluvial.
3.) Morfologi
Secara geomorfologi atau bentuk permukaan bumi di Propinsi Bengkulu dapat
dibedakan menjadi 4 (empat) bagian bentuk daerah, yaitu: a. Dataran Pantai. Dataran ini terdapat disepanjang pantai, yang membentang dari muko-muko sampai padang Guci umumnya daerah ini sempit dan terdapat cejungan dan rawa-rawa. b. Dataran Alluvial. Dataran ini berada memanjang di belakang dataran pantai yang mempunyai lebar berkisar antara 5 – 10 Km, umumnya daerah ini mempunyai kesuburan tanah cukup tinggi. c. Dataran Lipatan. Daerah ini hampir memanjang sejajar dengan dataran alluvial dengan ketinggian antara 100 – 400 meter diatas permukaan laut. Daerah ini antara lain meliputi Lumbuk Pinang, Beringin Tambun dan Hulu Sungai Ipuh. d. Daerah Vulkanik. Daerah ini menempati sebagian besar pegunungan Bukit 12
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Barisan yang merupakan jalur pegunungan patahan dan kompleks vulkanik dengan pusat erupsi di luar Propinsi Bengkulu.
4.) Klimatologi
Iklim di Provinsi Bengkulu ditandai dengan jumlah curah hujan yang cukup
tinggi, yaitu rata-rata 100 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan antara 100 – 250 hari/tahun. Hari Hujan rata-rata 20 hari/bulan, dengan hari hujan terendah 18 hari terjadi pada bulan Mei dan September, sedangkan hari hujan tertinggi selama 23 hari terjadi pada bulan November dan Desember.
5.) Hidrologi
Pada saat ini telah diidentifikasi lebih kurang 22.647 Ha lahan di wilayah Propinsi
Bengkulu mengalami erosi yang tersebar pada tiap Kabupaten, Erosi yang cukup besar terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Hilangnya lapisan atas tanah (degradasi) ini disebabkan antara lain oleh longsoran Air Hujan, Sungai, laut dan angin. Lereng adalah salah satu faktor yang sangat menentukan intensitas erosi disamping
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
13
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
kepekaan tanah dengan kandungan pasir, liat debu dan bahan-bahan organic. Selain itu factor manusia sangat pula mempengaruhi, dengan adanya perubahan hutan, pengunndulan lereng-lereng perbukitan dan aktifitas budidaya lainnya.
6.) Jenis Tanah
Berdasarkan kondisi geologisnya, Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 jenis tanah
yaitu : jenis tanah organosol 3.600 ha (0,18%), jenis tanah alluvial sebanyak 70.015 ha (3,54%), jenis tanah regosol sebanyak 43.360 ha (2,19%), jenis tanah asosiasi, podsolik merah kuning, latosol-litosol sebanyak 283.200 ha (14,31%), jenis tanah latosol sebanyak 426.800 (21,57%), jenis tanah andosol sebanyak 142.200 ha (7,19%), jenis tanah asosisi andosol regosol sebanyak 81.200 ha (4,10%), jenis tanah asosiasi podsolik coklat, podsol, litosol sebanyak 150.800 ha (7,26 % dan jenis lainnya sebanyak 777.695 ha (39,30%).
7.) Infrastruktur Transportasi 14
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah baik dalam rangka penunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial terutama infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara). a. Transportasi darat Jaringan jalan sampai saat ini masih merupakan prasarana transportasi yang dominan di Provinsi Bengkulu dengan penggunaan moda angkutan jalan sebagai alat transportasi utama. Di lain pihak sistem jaringan jalan yang ada saat ini belum dapat melayani dan mendukung hubungan antar kota di Provinsi Bengkulu dan antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh fungsi jaringan jalan yang belum maksimal, seperti belum tersedianya lintas-lintas alternatif yang memadai, belum lengkapnya/sempurnanya sistem jaringan jalan yang ada antara lain ditandai dengan tidak jelasnya peran dan fungsi jalan, belum lengkapnya hirarki jalan serta berbaurnya lalu lintas cepat dan lambat dan lalu lintas jarak jauh dengan lalu lintas lokal.
Tabel: Kondisi dan Status Jalan di Provinsi Bengkulu
No
Status
Panjang (Km)
Kondisi (Km) Baik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
1
Nasional
783,86
427,57
228,96
68,23
59,10
2
Provinsi
1.562,82
331,31
579,28
482,26
144,13
3
Kabupaten
4.449,77
2.124,57
466,46
541,99
464,99
Jumlah
6.796,45
2.883,45
1.275,23
1.038,48
668,22
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
b. Transportasi udara Transportasi udara di Provinsi Bengkulu dilayani oleh 1 (satu) bandar udara, yaitu Bandara Fatmawati Soekarno. Pemanfaatan bandara tersebut masih PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
15
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
sangat terbatas untuk pelayanan penumpang dan bagasi serta hanya melayani penerbangan domestik yang dioperasikan oleh 6 (enam) maskapai penerbangan yaitu Sriwijaya Air, Batavia Air dan Lion Air, Merpati Nusantara Airline, Susi Air dan NBA (Nusa Buana Air). Kontribusi sub-sektor angkutan udara dalam PDRB Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2000-2009 masih relatif kecil dan lebih rendah. Namun masih perlu ditingkatkan lagi, baik sarana maupun prasarana bandara, seperti peningkatan landasan pacu dari 2.250 m menjadi 3.000 m.
16
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Grafik: Perkembangan Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tahun 2009-2010
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Gambar: Volume Bongkar-Muat Barang Dan Bagasi Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Tahun 2010 (kg)
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
17
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
c. Transportasi Laut
Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi yang sangat menjanjikan
dan dapat diandalkan khususnya untuk pengangkutan barang, mengingat bahwa dengan angkutan laut barang dapat diangkut dalam volume yang besar dengan biaya yang relatif murah. Kontribusi subsektor angkutan laut di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan subsektor angkutan darat namun masih lebih tinggi dari subsektor angkutan udara. Pada tahun 2010 kontribusi subsektor angkutan laut dalam PDRB Provinsi Bengkulu 1,38 persen.
Sebagai pelabuhan terbesar dan merupakan pintu utama transportasi laut di Provinsi
Bengkulu, Pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan terpenting di Provinsi Bengkulu. Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Pulau Baai dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 volume barang yang dimuat sebanyak 544,38 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,8 persen jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 425,96 ribu ton, tetapi volume barang yang dibongkar sebesar 484,12 ribu ton atau menurun 10,6 persen dari volume tahun 2009 sebesar 517,27 ribu ton.
Grafik: Volume Bongkar-Muat Barang Pelayaran Domestik Di Pelabuhan Laut Pulau Baai 2009- 2010 (Ton)
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
18
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Selain untuk aktivitas bongkar muat barang, Pelabuhan Pulau Baai juga melayani pemberangkatan dan kedatangan penumpang meski hanya untuk pelayaran antar pulau di Provinsi Bengkulu seperti dari Pulau Baai menuju Pulau Enggano. Selama tahun 2010 jumlah penumpang yang naik dari Pelabuhan Pulau Baai sebanyak 6.325 orang dan yang turun sebanyak 5.251 orang. Infrastruktur transportasi di wilayah di Provinsi Bengkulu masih belum memadai dan masih kecilnya dukungan pemerintah pusat untuk menjadikan transportasi di Provinsi Bengkulu, sebagai berikut: a. Transportasi darat, antara lain: (a) rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan,(b) rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, (c) kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas; b. Transportasi udara, antara lain (a) Perlunya perpanjangan landasan Run Way Bandara Fatmawati Soekarno untuk menjadi embarkasi antara angkutan haji dan (b) Perpanjangan dan peningkatan Fasilitasi bandara Mukomuko; c. Transportasi laut, antara lain (a) Revitalisasi Pulau Baai melalui Pengembangan fasilitasi pelabuhan laut Pulau Baai sebagai pelabuhan utama di wilayah barat PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
19
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
Sumatera dengan status Pelabuhan Nasional dan pemeliharaan alur dan runing Sand Trap Pelabuhan Pulau Baai dengan kedalaman -10 lws; (b) Peningkatan status Pelabuhan Linau sebagai pelabuhan skala regional Pualu Sumatera, (c) Pelabuhan Enggano sebagai Pelabuhan Internasional Special Economic Zone Mega Tanker,(d) Pelabuhan Mukomuko sebagai Pelabuhan Peti Kemas sekaligus Pelabuhan Pengumpan Sekunder dan
(e) Pembangunan Pelabuhan Khusus
Batubara di Bengkulu Utara.
a.
Gatra Demografi
1.) Laju pertumbuhan penduduk Permasalahan atau isu utama kependudukan Provinsi Bengkulu adalah penyebarannya belum merata. Penduduk beraglomerasi hanya sekitar daerah-daerah bagian tengah dan di daerah pantai barat sepanjang jalan provinsi, sementara bagian pedalaman merupakan kelompok-kelompok kecil dan terpencar.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2011, diketahui bahwa penduduk Provinsi
Bengkulu berjumlah 1.742.080 jiwa atau meningkat sekitar 1,55 % dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 1.715.518 jiwa. Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang lebong dan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah: 103, 103, 104 dan 104. Sementara Kabupaten Lebong memiliki rasio jenis kelamin paling tinggi yakni sebesar 111.
20
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel: Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Bengkulu, 2009-2011
Kabupaten/Kota
Jumlah Penduduk 2008
2009
2010
2011
Bengkulu Selatan Rejang Lebong
140.083 253.661
142.964 257.563
142.940 246.787
145.153 250.608
Bengkulu Utara
343.568
253.052
257.675
261.665
Kaur Seluma Mukomuko Lebong Kepahiang Bengkulu Tengah
115.168 163.859 142.047 91.142 117.916 -
117.821 165.564 145.530 92.579 118.910 94.106
107.899 173.507 155.753 99.215 124.865 98.333
109.569 176.193 158.164 100.751 126.798 99.855
Kota Bengkulu
274.477
278.831
308.544
313.324
Provinsi Bengkulu
1.641.921
1.666.920
1.715.518
1.742.080
Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2011; *) Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010
2.) Ketenagakerjaan
Menurut data resmi BPS Bengkulu, tenaga kerja di Provinsi Bengkulu pada bulan
Februari 2013 mencapai 920,2 ribu orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2013 mencapai 900,6 ribu penduduk. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu pada bulan Februari 2013 sebesar 2,12 persen. Berdasarkan status pekerjaan pada bulan Februari 2013, sebanyak 236,7 ribu orang (26,28 persen) merupakan pekerja keluarga, buruh/karyawan sebanyak 228,3 ribu orang (25,35 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 223,2 ribu orang (4,78 persen).
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
21
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
Tabel: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Sumber: Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 26 /05/ 17/Th VII Mei 2013
Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi
Bengkulu adalah sektor pertanian mencapai 52,6 persen. Sektor-sektor lainnya di luar sektor pertanian yang relatif banyak dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 17,19 persen dan sektor jasa kemasyarakatan dan perorangan sebesar 15,8 persen.
22
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel: Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama 2012-2013 (ribu orang)
Sumber: Berita Resmi BPS Provinsi Bengkulu No. 26 /05/ 17/Th VII Mei 2013
b.
Gatra SKA
1.) Pertanian
Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena
merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2011 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 39,84 % dengan nilai nominal 8,4 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku).
a. Pertanian Tanaman pangan dan holtikultura Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Provinsi Bengkulu mempunyai luas areal untuk lahan sawah, secara keseluruhan adalah 106.822 ha, dari luas tersedia, yang belum dimanfaatkan seluas 11.807 ha. Lahan seperti tersebut diatas terdapat di areal irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa, tadah hujan, pasang surut, lebak dan lainnya. PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
23
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
Pada tahun 2011, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 4,11
ton per hektar, sedangkan padi ladang sebesar 2,16 ton per hektar. Sedangkan total produksi, padi ladang sebesar 26.608 ton sementara padi sawah sebesar 475.944 ton. Demikian, produksi komoditi palawija (jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau) sebagian besar mengalami kenaikan produksi dibanding tahun 2010 kecuali komoditas ubi jalar dan kedelai.
Selain tanaman padi dan palawija, Provinsi Bengkulu juga memiliki
keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2011, terdapat 12 jenis komoditi sayuran yang tercatat ditanam di berbagai daerah kabupaten/kota, yaitu bawang merah, cabe, kentang, kubis, wortel, petsay, bawang daun, tomat, terung, ketimun, kangkung dan bayam. Total luas panen tanaman sayuran pada tahun ini mencapai 24.897 hektar dengan produksi sebesar 3.436,186 ton.
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terus berupaya mengembangkan
upaya-upaya untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian, khususnya beras. Namun masih terdapat beberapa kendala utama yang dihadapai petani saat ini, seperti : kurangnya pemakaian benih unggul bersertifikat serta langkanya pengadaan pupuk. Terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya kehilangan hasil, disamping masalah klasik berkenaan dengan pemasaran hasil.
Provinsi Bengkulu memiliki lahan persawahan yang mendapat pengairan
irigasi baik mencapai 69.549 ha dari luas total lahan persawahan yang ada 106.822 ha. Di beberapa daerah kabupaten, lahan tersebut berpotensi cukup besar untuk dikembangkan menjadi pusat produksi padi. Pentingnya komoditas padi bagi masyarakat Bengkulu dapat dilihat dari hasil studi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, menyimpulkan bahwa komoditas padi merupakan salah satu komoditas andalan masyarakat Bengkulu yang dapat dilihat dari sumbangan terhadap pendapatan rumah tangga dan serapan tenaga kerja. 24
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
b. Perkebunan
Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu
terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Pada tahun 2011, kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan komoditas unggulan dengan produksi masing-masing sebesar 642.451,9 ton, 101.792 ton, dan 58.642,8 ton. Jenis komoditi perkebunan yang berpotensi dikembangkan di Propinsi Bengkulu antara lain: Kopi, Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Cengkeh, Coklat, Aren, Lada, Kayu Manis, Pinang, Vanili, Jahe, Nilam, Teh, Tembakau.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
25
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
2.) Peternakan Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok, yaitu: ternak besar dan ternak kecil dan unggas. Ternak yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi, kerbau dan kuda. Sedangkan kambing, domba, babi, ayam, dan itik merupakan ternak kecil dan unggas. Secara umum, populasi sapi perah tahun 2011 mencapai 247 ekor, sementara populasi sapi, kerbau, dan kuda masingmasing sebanyak 98.948 ekor, 19.971 ekor dan 22 ekor. Sedangkan populasi unggas sebanyak 9.571.153 ekor.
Peran masyarakat disektor perternakan umumnya dilaksanakan secara swadaya
murni masyarakat, sedangkan usaha ternak yang dikelola secara profesional, terbatas pada usaha perternakan ayam potong. Peluang bagi investor untuk berpartisivasi secara langsung dalam memberdayakan peternakan di Provinsi Bengkulu adalah pengembangan penggemukkan sapi dan usaha ternak ayam potong dan ayam petelur secara profesional, hal ini masih dimungkinkan sekali mengingat permintaan akan daging dan telur semakin meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Disamping usaha seperti tersebut di atas, investor dapat membuka usaha pembuatan pakan ayam. Peluang ini perlu dimanfaatkan mengingat bahan baku pendukung pembuatan pakan cukup tersedia. Dilain pihak harga pakan ayam yang didatangkan dari luar Provinsi Bengkulu cukup mahal, dengan didirikannya pabrik pembuatan pakan ayam, harga pakan ayam dapat lebih ekonomis/menguntungkan.
3.) Perikanan
Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia
menunjukkan besarnya potensi perikanan yang besar. Disamping berasal dari laut, produksi ikan juga diperoleh dari pengembangan budidaya perikanan. Produksi perikanan pada tahun 2011 mencapai 806.542,9 ton.
a. Perikanan Air Laut 26
Produksi ikan dan udang laut di Propinsi Bengkulu, pada saat ini baru
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Hal ini mengingat upaya penangkap ikan laut baru dilaksanakan di wilayah pesisir pantai. Ketidak mampuan penagkapan ikan sampai ke ZEE disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai berupa kapal ikan yang modern.
Potensi sumber daya perikanan laut di Propinsi Bengkulu, berokasi
dipantai barat pulau Sumatera menghadap laut Hindia. Yang mempunyai pantai sepanjang 525 Km. Untuk menggali potensi laut di Provinsi Bengkulu, masyarakat kelautan perlu diberdayakan secara profesional. Untuk itu, investor perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung proses penangkapan ikan laut di ZEE, khususnya untuk mencegah agar ikan laut tidak cepat membusuk. Untuk kedepannya diperlukan juga pabrik batu es dan pabrik pengolahan ikan segar baik yang berskala besar maupun sedang.
b. Perikanan Air Tawar
Usaha budi daya pengembangan perikanan air tawar di Provinsi
Bengkulu, pada umumnya dilaksanakan melalui tambak, keramba, sawah dan perairan umum. Luas areal sumber daya perikanan air tawar yang masih dapat dimanfaatkan adalah 50.867,5 ha.: dengan rincian di kab.Bengkulu Utara dan Muko-muko adalah seluas 14.106,25 ha; di Kab. Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur seluas 19.545 ha; dan di kab. Kepahyang, Rejang Lebong dan Lebong seluas 10.000 ha.
Lahan yang tersedia sangat produktif untuk diberdayakan secara maksimal
dan profesional. Sebagai pendukung untuk melaksanakan usaha budi daya ikan air tawar, di Provinsi Bengkulu tersedia bahan baku untuk pembuatan pakan ikan. Untuk itu investor dapat membuka lapangan kerja untuk usaha pembuatan pakan ikan.
4.) Pertambangan dan Energi Provinsi Bengkulu banyak mengadung Sumber Daya mineral berupa galian: Golongan A (bahan galian strategis); golongan B (bahan galian vital); golongan C PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
27
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
(bahan galian industri dan bahan bangunan). Pada saat ini sebagian besar dari potensi bahan galian yang terdapat di Provinsi Bengkulu telah diketahui baik jenis maupun indikasi pembayarannya. Namun, pertambangan masih merupakan sektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu, yaitu rata-rata kurang dari 5 % per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di Provinsi Bengkulu. Kegiatan pengusahaan pertambangan di Bengkulu saat ini didominasi oleh pengusahaan bahan galian strategis seperti batu bara, dikarenakan potensinya di Provinsi Bengkulu mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan, hal ini dilihat dari jumlah cadangan cadangan batu bara di Provinsi Bengkulu yang diperkirakan mencapai 539,86 juta ton yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara(220,1 juta ton), Kabupaten Bengkulu Tengah(118,3 juta ton), Kabupaten Seluma (195,3 juta ton) dan Kabupaten Mukomuko (6,1 juta ton). 28
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Pemasaran batubara saat ini selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,
juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke negara-negara Asia seperti Jepang, India, dan Malaysia. Seiring dengan terus meningkatnya produksi batubara, total volume ekspor batubara Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 mencapai 2,23 juta ton (73,62 % dari total penjualan batubara). Untuk sektor energi, pada zone cekungan Bengkulu diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 500 sampai 1.000 MMSTB (Million Stock Tank Barrel) dan gas bumi sebesar 1.000 smpai 10.000 BSF (Billion Standart Cubic Feet) serta panas bumi 1.150 MWE dan masih diperlukan eksplorasi detail. Untuk bahan galian golongan B (bahan galian vital) seperti : emas, besi tembaga dan belerang, yang sudah dieksploitasi baru berupa bahan galian emas yang dilakukan oleh penambangan rakyat. Untuk material emas dan mineral pengikutnya (DMP) pernah dieksploitasi dengan sistem Kontrak Karya Pertambangan Umum oleh PT. Lusang Mining sejak tahun 1985 sampai dengan 1995. Adapun besar cadangan emas di Lebong Tandai (berdasarkan data PT. Lusang Mining tahun 1995) adalah: • Cadangan terukur (prove) : 16.674 ton • Cadangan terunjuk (provable) : 53.590 Ton • Cadangan tereka (possible) : 1.476.000 ton
Adapun potensi bahan galian yang terdapat di Provinsi Bengkulu dan mempunyai
prospek yang baik untuk dikmbangkan adalah sebagai berikut : • Golongan A (strategis): Batu Bara, Bitumen Cair, Minyak dan Gas Bumi, Panas Bumi. • Golongan B (Vital): Emas dan perak, Pasir Besi, Tembaga, Timbal, Belerang, Kristal Kuarsa. • Golongan C (industri dan bangunan): Andesit, Obsidian, Granit, Perlit, Batu gamping, Batu Apung, Bnetoit, Zeolit, Kaolin, Trass, Piropilit, Phospat, Lempung.
5.) Flora dan Fauna
Hutan tropis Propinsi bengkulu memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
29
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Kekayaan flora hutan tropis Propinsi Bengkulu yang sudah terkenal dan telah menjadi objek wisata hutan adalah bunga Raflesia Arnoldi yang terdapat di hutan Propinsi Bengkulu. Kekayaan flora lain yang juga cukup menarik dan berpotensi untuk dijadikan objek wisata hutan karena kelangkaannya, yaitu bunga anggrek Vanda, bunga Bangkai, dan kayu Merbabu. Sementara itu, kekayaan fauna yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata adalah harimau Sumatera, Siamang, Tapir, Kerbau Liar, Rusa, serta penangkaran gajah Sumatera.
c.
Gatra Ideologi
Suatu bangsa, termasuk Indonesia, pada dasarnya mempunyai dan memerlukan
filsafat hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai pegangan hidup, ideologi Pancasila sangat menentukan dalam upaya pengembangan ketahanan nasional Indonesia sehingga perlu dikembangkan agar tidak luntur oleh berbagai hempasan ideologi asing.
30
Pengembangan ideology Pancasila, termasuk di Provinsi Bengkulu saat ini
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
menghadapi tantangan yang sangat besar, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan terebut berupa pudarnya nilai-nilai kegotongroyongan, nilai-nilai agama dan adat istiadat di tengah generasi muda. Seiring dengan itu, semakin berkembangnya sikap individualisme sebagai akibat dari arus globalisasi turut mengikis ideologi Pancasila di tengah masyarakat Provinsi Bengkulu.
d.
Gatra Politik
Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistis menjadi
desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri.
Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya
pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran kabupaten. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan. Sampai tahun 2011 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota.
Pada pemilihan umum tahun 2009, anggota legislatif yang terpilih berjumlah
45 orang yang berasal dari 15 partai politik. Partai Golkar merupakan partai terbesar dengan 9 anggota yang menduduki kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu disusul kemudian Partai Demokrat dengan 8 kursi. Komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu hasil Pemilu 2009, didominasi laki–laki sebanyak 37 orang dan perempuan hanya 8 orang. Bila dilihat tingkat pendidikannya, anggota DPRD Provinsi Bengkulu mayoritas berpendidikan sarjana, yaitu berpendidikan S1 sebanyak 64,4 %, berpendidikan S2 sebanyak 28,9 %, dan sisanya sebanyak 6,7 % berpendidikan SLTA/D3.
Secara umum, kehidupan politik di Provinsi Bengkulu cukup kondusif. Walaupun
terdapat beberapa permasalahan terkait Pilkada, namun tidak sampai menjadi konflik terbuka dan masih berada pada koridor hukum.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
31
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
e.
Gatra Ekonomi
1.) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 21,15 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 8,87 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 13,41 %, sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2011 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 %.
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun
2011 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 8,43 triliun rupiah dan peranannya dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 39,90 %. Kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 3,96 triliun rupiah dengan peran sebesar 18,74 %.
32
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Pada tahun 2011 nilai nominal pendapatan perkapita pertahun penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 12,14 juta rupiah, sementara itu nilai nyata pendapatan perkapita pertahun penduduk Provinsi Bengkulu diperkirakan sebesar 5,1 juta rupiah. Bila dilihat dari sisi penggunaan, pada tahun 2011 PDRB Provinsi Bengkulu sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi yakni sebesar 77,38 %, dimana 78,1 % diantaranya merupakan konsumsi rumah tangga, 20,68 % konsumsi pemerintah dan 1,22 % merupakan konsumsi lembaga nirlaba. Hal ini menandakan masyarakat Provinsi Bengkulu masih mengutamakan konsumsi daripada investasi maupun tabungan terbukti pada pembentukan modal tetap bruto peranannya dalam PDRB hanya sebesar 10,84 %. Sedangkan ekspor memiliki peran 33,92 %, impor memiliki peran 13,8 % dan perubahan stok memiliki peran sebesar –9,84 % dari total PDRB.
2.) Ekspor-Impor
Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan
luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu terdiri dari : batubara, karet, dan cangkang sawit. Pada tahun 2011, total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.746,81 ribu ton, dengan nilai USD 265,56 milyar. Jika ditinjau dari volumenya, batubara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 2.598,85 juta ton atau 94,6 % dari total ekspor, kemudian diikuti oleh komoditas cangkang sawit 3,25 %, pasir besi 1,61 % dan karet 0,54 %. Demikian pula halnya dari nilai ekspor, komoditas batubara menempati peringkat pertama pada tahun 2011 yaitu sebesar USD 194,3 juta atau sebesar 73,18 % kemudian diikuti komoditas karet sebesar USD 64,35 milyar atau 24,23 %. Berbagai komoditas ekspor dari Provinsi Bengkulu dikirimkan ke sejumlah negara antara lain Amerika Serikat, China, Turki, India, Jepang, Pilipina, dan Thailand.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
33
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
3.) Inflasi
Inflasi dihitung berdasarkan harga konsumen berbagai komoditas yang
dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. 34
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Sesuai data resmi BPS Provinsi Bengkulu, selama kurun wantu 2011, inflasi yang terjadi di Kota Bengkulu adalah 3,96 %, lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang hanya sebesar 3,79 %. Diantara berbagai kelompok komoditas, kelompok sandang merupakan kelompok yang mengalami inflasi paling tinggi (12,39 %), diikuti kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga (8,94 %), perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (7,39 %), makanan jadi (6,32 %), kesehatan (5,61 %), serta kelompok transportasi dan komunikasi (2,06 %). Sementara kelompok bahan makanan justru menunjukkan deflasi sebesar -1,68 %.
f.
Gatra Sosial Budaya
Keadaan sosial penduduk Provinsi Bengkulu digambarkan dalam beberapa
variabel, antara lain: pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, keamanan, agama dan fasilitas layanan sosial.
1.) Pendidikan
Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak
ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab besar agar seluruh penduduk muda yang mendominasi struktur umur di Provinsi Bengkulu memperoleh pendidikan yang layak. Walaupun jumlah penduduk Provinsi Bengkulu belum begitu besar tetapi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan bukan berarti ringan. Kendala dan tantangan tersebut antara lain: a. Ketersediaan pendidikan yang bermutu dan terjangkau masyarakat; b. Ketersediaan guru yang berkualitas; c. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
Pembangunan bidang pendidikan yang telah dilakukan sampai saat ini
telah mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah, baik Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah, seperti yang kita lihat dibawah ini.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
35
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
Tabel: Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010
No
Jenjang Pendidikan
APS
APK (%)
APM (%)
2009
2010
2009
2010
2009
2010
1
Pendidikan Dasar
820,00
826,81
204,99
208,09
164,99
166,74
2
Pendidikan Menengah
305,69
312,20
66,08
68,32
51.69
53,46
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Tabel: Rasio Guru terhadap Murid dan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010
Rasio Guru-Murid (%) No
Tahun
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
Rasio Sekolah-Penduduk Usia Sekolah (%) Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
1
2009
57,31
83,80
44,55
10,68
2
2010
58,07
86,04
44,88
11,22
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu,BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Kondisi ini menunjukan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan
sekolah dan guru masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa biaya pendidikan
36
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
masih relatif mahal dan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi.
Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya
10 buah perpustakaan pemerintah. Namun demikian, minat baca masyarakat di Provinsi Bengkulu pada umumnya masih rendah. Pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan masih perlu dilakukan melalui penyaluran bantuan buku ke perpustakaan desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu.
2.) Kesehatan Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
37
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.
Tabel: Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010
NO
FASILITAS KESEHATAN
2009
2010
1
Rumah Sakit Umum Daerah
10
10
2
Rumah Sakit TNI/POLRI
3
3
3
Rumah Sakit Swasta
2
3
4
Rumah Sakit Jiwa
1
1
5
PUSKESMAS
167
172
6 7
PUSKESMAS Pembantu PUSKESMAS Keliling
587 152
430 188
8
Klinik/KIA
126
127
9
POSYANDU
1.798
1.833
10
Rumah Bersalin
17
17
11
Rumah Sakit Jiwa
1
1
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
Tabel: Tenaga Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2010 NO
38
FASILITAS KESEHATAN
2009
2010
1
Dokter Umum
395
458
2
Dokter Gigi
80
99
3
Dokter Ahli
45
44
4
Apoteker
68
84
5
Sarjana Kesehatan
486
944
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
6
Paramedik Perawatan
2.574
3.185
7
Bidan
2.055
2.480
8
Paramediak Non-Perawatan
782
1.270
9
Tenaga Kesehatan Lainnya
476
92
10
Tenaga Kesehatan di Luar Departemen Kesehatan
1.119
1.368
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, BDA Provinsi Bengkulu Tahun 2011
3.) Agama
Jumlah agama yang dianut penduduk Provinsi Bengkulu ada enam, yaitu Islam,
Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Diantara agama-agama tersebut, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbesar. Pada tahun 2011, jumlah pemeluk agama Islam sebesar 97,96 %, Kristen sebesar 0,96 %, Katholik sebesar 0,65 %, Hindu sebesar 0,27 %, dan Budha sebesar 0,16 %. Sementara pemeluk Konghucu kurang dari 0,01 %.
Sampai saat ini, kehidupan beragama di Provinsi Bengkulu masih cukup kondusif.
Hal ini terlihat dari minimnya konflik yang terjadi berlatar belakang keagamaan.
g.
Gatra Pertahanan dan Keamanan
Bidang keamanan meliputi penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan,
penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya. Secara umum, jumlah tindak kejahatan di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Hal ini tergambar dari data resmi pihak Polda Bengkulu pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 sebanyak 3735 kasus. Demikian juga halnya dengan jumlah kecelakaan lalu lintas yang mengalami peningkatan dari 563 kasus tahun 2010 menjadi 615 kasus pada tahun 2011.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
39
BAB 2 - KONDISI KETAHANAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU
Tabel: Jumlah Peristiwa Kejahatan yang dilaporkan dan Diselesaikan menurut Jenisnya di Bengkulu, 2010-2011. 2010 Dilaporkan Diselesaikan
2011 Dilaporkan Diselesaikan
739
383
681
265
112
46
110
45
198
104
63
26
510
111
271
66
18
14
24
11
Pembunuhan
18
17
25
21
Perkosaan
41
20
39
23
Pemerasan
27
23
14
8
Penculikan
2
1
2
0
Senjata Api
5
7
3
6
Narkotika
148
159
104
109
Penyelundupan
-
-
-
-
Perjudian
34
34
37
47
Lain-Lain
1864
1212
2362
1351
Jumlah total
3716
2131
3735
1978
Jenis Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan Pencurian Dengan Kekerasan Penganiayaan Berat Pencurian Kendaraan Bermotor Kebakaran/ Pembakaran
Sumber : Polda Bengkulu (2013)
40
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
41
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
42
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
3
ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
7. UMUM
Secara umum pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi
gatra, dimensi wilayah/spasial, dan dimensi waktu. Dimensi wilayah yang akan di ukur dan dianalisis disini adalah Provinsi Bengkulu. Sedangkan dimensi gatra meliputi astagatra baik gatra alamiah (gatra statis) maupun gatra sosial (gatra dinamis). Adapun dimensi waktu dengan menggunakan waktu saat dilaksanakannya SSDN yaitu tanggal 21 s/d 26 Juli 2013.
Pengukuran dan analisis difokuskan terhadap permasalahan isu-isu strategis,
yaitu data-data yang menyumbang kondisi rawan dan kurang tangguh pada kondisi ketahanan nasional di Provinsi Bengkulu. Analisis ketahanan nasional dilakukan dengan melihat secara menyeluruh variabel dan indikator pada setiap gatra, kemudian pada setiap indikator diberi nilai kuantitatif untuk selanjutnya dilakukan pembobotan sesuai penilaian kelompok. Indeks Ketahanan Nasional (IKN) di Provinsi Bengkulu diukur dalam 37 (tiga puluh aspek) aspek, 108 (seratus delapan) variabel, dan 421 (empat ratus dua puluh satu) indikator.
8.
GATRA GEOGRAFI
Indeks Ketahanan Gatra (IKG) geografi Provinsi Bengkulu diukur dalam 7
(tujuh) aspek, 9 (delapan) variabel, dan diuraikan dalam 52 (lima puluh dua) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: batas wilayah, kemiringan wilayah, bentuk wilayah, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, iklim, risiko bencana, sarana dan prasarana, dan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Indeks Ketahanan Gatra Geografi di Provinsi Bengkulu adalah 2,93 = CUKUP TANGGUH.
Dari 9 (sembilan) variabel yang diukur, variabel Sarana dan Prasarana pada
kondisi Rawan, variabel Batas Wilayah, Penggunaan Lahan, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Geografi dapat dilihat pada tabel berikut:
44
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
NO
VARIABEL
BOBOT
SKOR
BOBOT X SKOR
1
Batas Wilayah
20
2,44
48,89
2
Kemiringan Wilayah
3
4,00
12,00
3
Bentuk Wilayah
7
4,25
29,75
4
Penggunaan Lahan
4
2,06
8,26
5
Kepadatan Penduduk
16
4,33
69,33
6
Iklim
9
4,78
43,00
7
Resiko Bencana
18
2,75
49,50
8
Sarana dan Prasarana
13
1,47
19,12
9
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
10
2,50
25,00
TOTAL
100
292,85
Pie Chart 1: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
45
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
Radar Chart 1: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
Dalam Gatra Geografi Provinsi Bengkulu terdapat 17 (sembilan belas) indikator
Rawan dan 2 (dua) indikator Kurang Tangguh, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Geografi Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
46
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi Provinsi Bengkulu
No
1
Indikator
Kebijakan daerah tentang batas wilayah
Rekomendasi Pemda membuat perda tentang batas wilayah antara daeraah terutama daerah pengembangan baru. Mensosialisasikan batas wilayah antara daerah pemekaran kestake holder pemerintah kabupaten. Menghindari potensi konflik akibat batas wilayah dengan cara menjalin komunikasi antara daerah .Solusi terakhir melalui pengadilan.
5
3
Kebijakan daerah tentang bentuk wilayah
Pemda membuat grand design RTRW pemerintah provindi Bengkulu. Pemda membuat kajian tentang kebutuhan daerah pemekaran berdasarkan dengan anggaran pembangunan yang ada.
Kebijakan daerah tentang transportasi darat
Pemda membuat peraturan tentang transportasi darat terutama pengangkutan hasil tambang yang melintasi jalan perkotaan. Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang pembanguna ring road didaerah cagar alam. Pemda merencanakan pembangunan sarana jalan yang melintasi daerah trerpencil untuk mempercepat pembangunan daerah.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
47
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
No
4
5
8
Indikator
Kebijakan daerah tentang transportasi laut
Kebijakan daerah tentang transportasi udara
Rasio jumlah pesawat penumpang terhadap 100.000 penduduk
Rekomendasi Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan pelabuhan laut Pulau Baai. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan klasifikasi jalan yang menuju pelabuhan laut Pulau Baai. Pemda merencanakan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan Bandara Fatmawati agar dapat didarati oleh pesawat berbadan besar. Pemda membuat grand design pengembangan bandara udara Fatamawati dengan membebaskan tanah yang lebih luas. Pemda berkoordinasi dengan pihak perusahaan penerbangan swasta dan BUMN untuk penambahan frekwensi penerbangan ke Bengkulu.
9.
GATRA DEMOGRAFI
Indeks Ketahanan Gatra (IKG) demografi Provinsi Bengkulu diukur dalam 3 (tiga)
aspek, 7 (tujuh) variabel, dan diuraikan dalam 47 (empat puluh tujuh) indikator. Aspekaspek tersebut antara lain: kuantitas, kualitas, dan mobilitas. Indeks Ketahanan Gatra Demografi di Provinsi Bengkulu adalah 3,64 = TANGGUH.
Dari 7 (tujuh) variabel yang diukur, tidak ada variabel yan rawan maupun kurang
rawan. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Demografi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel: 48
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Demografi
No
Variabel
Bobot
Skor
Bobot X Skor
1
Fertilitas
11,00
2,73
30,07
2
Mortalitas
4,00
3,38
13,50
3
Komposisi Penduduk
25,00
4,41
110,29
4
Morbiditas
7,00
3,81
26,65
5
Partisipasi Ekonomi
21,00
4,50
94,50
6
Mobilitas Spasial
14,00
2,81
39,41
7
Mobilitas Sosial
18,00
2,73
49,20
Total
100
363,62
Pie Chart 2: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
Radar Chart 2: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Geografi
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
49
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
10.
GATRA SUMBER KEKAYAAN ALAM (SKA)
Indeks Ketahanan Gatra (IKG) SKA Provinsi Bengkulu diukur dalam 3 (tiga) aspek,
8 (delapan) variabel, dan diuraikan dalam 147 (seratus empat puluh tujuh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: pemenuhan barang konsumsi, komoditas pemenuhan kebutuhan dan penghasil devisa, dan lingkungan biofisik. Indeks Ketahanan Gatra SKA di Provinsi Bengkulu adalah 2,,50 = KURANG TANGGUH.
Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Kondisi Lingkungan Hidupl
berada dalam posisi Rawan dan variabel Ketersediaan Pangan, Energi Sumber Daya Air, dan Mineral berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra SKA dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA
No
Variabel
Bobot
Skor
Bobot X Skor
1
Ketersediaan Pangan
22
2,37
52,13
2
Energi (Gatra SKA)
14
2,22
31,07
3
Sumber Daya Air
19
2,25
42,75
4
Mineral
17
2,82
47,91
5
Sumber Daya Laut Hayati
8
2,97
23,76
6
Hutan dan Hasil Hutan
11
3,09
34,00
7
Komoditi Perkebunan
3
2,71
8,14
8
Kondisi Lingkungan Hidup
6
1,67
10,00
TOTAL
50
100
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
249,76
Pie Chart 3: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA
Radar Chart 3: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA
Dalam Gatra SKA Provinsi Bengkulu terdapat 73 (tujuh puluh tiga) indikator
Rawan, dan 4 (empat) indikator Kurang Tangguh, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra SKA di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
51
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra SKA Provinsi Bengkulu
No
52
Indikator
Rekomendasi
Kebijakan daerah tentang ketersediaan pangan
Pemda perlu meningkatan ketahanan pangan terutama dalam tingkat keluarga.Peningkatan pangan akan dapat meningkatkan ekonomi keluarga.
Persentase produksi lokal beras terhadap potensi produksi beras di daerah
Perlunya pemda untuk membuat perencanaan tentang peluasan persawahan dan perbaikan irigasi untuk meningkatkan produksi beras .
Persentase produksi lokal jagung terhadap potensi produksi jagung di daerah
Perlunya Pemda memberikan bimbingan dan bibit jagung unggulan agar lebih banyak hasilnya.
Persentase produksi lokal kacang-kacangan terhadap potensi produksi di daerah
Perlunya Pemda memberikan bimbingan pertanian dan bibit kacang-kacangan unggulan agar lebih maksimal hasilnya.
Persentase capaian rencana produksi batu bara
Perlunya Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur produksi batu bara agar tidak merusak lingkungan.Pemda harus mengawasi tambang agara tidak diproduksi dengan berlebihan. Pemda selalu mengawasi transportasi hasil batubara menuju pelabuhan untuk pengangkutan agar tidak merugikan pelayan masyarakat yang mengunakan jalan umum.
Persentase pengusahaan panas bumi oleh perusahaan nasional
Pemda bekerjasama dengan pemerintah Pusat untuk mengembangkan panas bumi di provinsi Bengkulu sebagai tenaga listrik masa depan.
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No
Indikator
Rekomendasi
Persentase cadangan energi air (hydropower) yang sudah dimanfaatkan terhadap potensi yang ada di daerah
Pemda melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Sumatra Sselatan untuk mengembangkan energi air.
Pemerintah daerah perlu mengembangkan pemanfatan energi Persentase pemanfaatan surya terutam didaaerah terpencil energi surya terhadap potensi dan pulau Enggano.Pemberian yang ada intensif kepada peneliti yang dapat mengembangkan energi surya didaerah terpencil.
Kebijakan daerah tentang sumber daya air
Pemda melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Sumatra Sselatan untuk mengembangkan energi air. Pemda perlu mengawasi kelestarian lingkungan hutan agar sungai tetap mengalirkan air sesuai debit yang besar.
Kebijakan daerah tentang mineral
Perlunya Pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur produksi mineral agar tidak merusak lingkungan.Pemda harus mengawasi tambang agar tidak diproduksi dengan berlebihan. Pemda selalu mengawasi transportasi hasil mineral menuju pelabuhan untuk pengangkutan agar tidak merugikan pelayan masyarakat yang mengunakan jalan umum.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
53
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
11.
GATRA IDEOLOGI Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Ideologi Provinsi Bengkulu diukur dalam 5 (lima)
aspek, 14 (empat belas) variabel, dan diuraikan dalam 99 (sembilan puluh sembilan) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila II Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila III Persatuan Indonesia, Sila IV Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Keadilan, Sila V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Indeks Ketahanan Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu adalah 1,79 = RAWAN.
Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Kesamaan Hak Dalam Konteks
Kehidupan Sosial dan Variabel Kesetaraan berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Kewajiban Sosial, Solidaritas Sosial, Kesatuan Wilayah, dan Kekeluargaan berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Ideologi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi
No 1 2
Variabel Religiusitas dan Ketakwaan Toleransi
Bobot 12,00 8,00
Skor 3,40 2,95
Bobot X Skor 40,80 23,60
3
Kesederajatan dalam konteks hukum
3,00
4,50
13,50
4
Kesamaan hak dalam konteks 9,00 kehidupan sosial
1,50
13,50
7,00 10,00 4,00
2,75 2,38 1,90
19,25 23,85 7,60
6,00
3,62
21,69
15,00 1,00 5,00 7,00 2,00
2,00 2,00 1,80 1,83 3,22
30,00 2,00 9,00 12,83 6,44
5 6 7 8 9 10 11 12 13
54
Kewajiban Sosial Solidaritas Sosial Kesatuan Wilayah Persatuan Bangsa (Nasionalisme) Kebebasan yang taat hukum Konsensus Kesetaraan (Gatra Ideologi) Kekeluargaan Kesetaraan Akses
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No
Variabel
Bobot
Skor
Bobot X Skor
14
Penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab
11,00
3,00
33,00
TOTAL
100
178,57
Pie Chart 4: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi
Radar Chart 4: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi
Dalam Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu terdapat 56 (lima puluh enam) indikator
Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Ideologi di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
55
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Ideologi Provinsi Bengkulu
No
Indikator
Rekomendasi
1
Kebijakan daerah tentang religiusitas dan ketakwaan
Pemda bekerja sama dengan DPRD membuat peraturan terkait religiusitas dan ketaqwaan.
2
Persentase penduduk beragama Islam yang menyetorkan zakat, infaq dan sadaqahnya kepada Badan Amil Zakat Dearah (BAZDA) dalam tahun terakhir
BAZDA mengaktifkan dan mensosialisasikan tentang kewajiban zakat bagi umat islam bengkulu.
3
Jumlah klenteng per 1.000 penduduk beragama Khonghucu
Pemda perlu memonitor kebutuhan klenteng bagi umat khonghucu.
4
Persentase rata-rata ummat Katolik yang menghadiri kebaktian Dinas terkait perlu bekerjasama dengan minggu pada Gereja utama pihak gereja untuk memonitor dan terhadap jumlah anggota yang pembinaan umat katolik. terdaftar
Persentase rata-rata ummat 5
56
Protestan yang menghadiri kebaktian minggu pada Gereja utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar
Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak gereja untuk memonitor dan pembinaan umat protestan.
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No
Indikator
Rekomendasi
6
Persentase rata-rata ummat Hindu yang menghadiri kebaktian wajib pada Pura utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar
Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Pura untuk memonitor dan pembinaan umat hindu
7
Persentase rata-rata ummat Budha yang menghadiri kebaktian wajib pada Vihara utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar
Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Vihara untuk memonitor dan pembinaan umat Budha
8
Persentase rata-rata ummat Konghucu yang menghadiri kebaktian wajib pada Klenteng utama terhadap jumlah anggota yang terdaftar
Dinas terkait perlu bekerjasama dengan pihak pengelola Klenteng untuk memonitor dan pembinaan umat Khonghucu
Kebijakan daerah tentang toleransi
Pemda Bengkulu perlu membuat Perda tentang toleransi antar umat beragama. Bakorinda selalu memonitor tentang perkembangan ancaman terhadap toleransi SARA.
10
Frekuensi dialog intra ummat beragama tahun terakhir
Pemda beserta Polri, TNI, FKUB, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama meningkatkan dialog intra umat beragama.
12
Kebijakan daerah tentang kesederajatan dalam konteks hukum
Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memanto perkembangan setiap sidang hukum.
9
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
57
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
No
58
Indikator
Rekomendasi
13
Persentase penanganan kasus hukum perdata pengusaha yang dianggap tidak adil oleh masyarakat dalam tahun terakhir
Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memanto perkembangan setiap sidang hukum terutama kasus hukum yang menyangkut pengusaha melawan masyarakat.
14
Persentase penanganan kasus hukum pidana penguasa (pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang dianggap tidak adil oleh masyarakat
Pemda, Polri, Kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi selalu bekerja sama untuk memantau perkembangan setiap sidang hukum terutama menyangkut kasus hukum pidana penguasa.
15
Kebijakan daerah tentang kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial
Pemda bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya di provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kesamaan hak. Pemda bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya di provinsi Bengkulu untuk meningkatkan sosialisasi tentang kesamaan hak dalam kehidupan sosial baik mayoritas maupun minoritas melalui media cetak, elektronik.
16
Persentase jumlah pejabat publik eselon II ke atas pada daerah otonom yang berasal dari daerah setempat/provinsi
Memberikan sosialisasi tentang kesamaan hak sesema warga negara untuk mengabdi di daerah otonom.
17
Kebijakan daerah tentang kewajiban sosial
Pemerintah daerah bersama DPRD membuat peraturan tentang perlindungan sosial.
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No
Indikator
Rekomendasi
18
Kebijakan daerah tentang solidaritas sosial
Menggalakan tentang pentingnya solidaritas sosial bagi setiap anggota masyarakat.
19
Rasio pendonor darah terhadap jumlah penduduk berusia > 15 tahun
Pemda bekerjasama dengan PMI di daerah agar meningkatkan kegiatan donor darah dengan melibatkan lebih banyak masyarakat.
Persentase rumah singgah terhadap jumlah anak Terlantar
Meningkatkan pembangunan rumah singgah dan memberikan pendidikan life skill bagi anak terlantar terutama di kota madya Bengkulu.
Kebijakan daerah tentang kesatuan wilayah
Pemda perlu membuat kebijakan tentang kesatuan wilayah di Provinsi Bengkulu. Pemda melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang satuan wilayah provinsi Bengkulu dalam pambangunan dan kesejahteran.
22
Kebijakan daerah tentang persatuan bangsa (nasionalisme)
Perlu sosialisasi tetang nasionalisme dan tentang negara kesatuan republik Indonesia. Perlu melaksanakan sosialalisasi tentang perlunya persatuan bangsa dan wawasan kebangsaan Indonesia.
23
Persentase pejabat struktural eselon II pemerintah provinsi yang berasal dari suku bangsa setempat
Perlu sosialisasi arti kesatuan dalam keberagaman.
24
Kebijakan pusat tentang kebebasan Perlu sosialisasi kebijakan pusat terkait yang taat hukum* taat hukum.
25
Kebijakan daerah tentang kebebasan yang taat hukum
20
21
Sinergitas peraturan dengan pusat.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
59
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
60
No
Indikator
Rekomendasi
26
Persentase unjuk rasa yang tidak memberitahukan terhadap keseluruhan jumlah unjuk rasa
Perlu ketegasan dan kejelasan peraturan tentang unjuk rasa.
27
Persentase pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) media televisi Nasional terhadap seluruh tayangan dalam satu bulan *
Perlu perundangan dan PP yang mengatur tayangan televisi di waktu jam belajar anak-anak.
28
Persentase pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) media cetak Nasional terhadap seluruh tayangan dalam satu bulan *
Perlu penegakkan aturan secara konsisten
29
Persentase rata-rata pemberitaan dan tayangan negatif (mistik, pornografi dan kekerasan) dalam media cetak dan televisi daerah terhadap keseluruhan tayangan dalam sebulan
KPI dan masyarakat memonitor siaran TV.
30
Persentase unjuk rasa dengan kekerasan terhadap seluruh kegiatan unjuk rasa dalam satu tahun terakhir
Polri dan Pemda bersikat tegas menegakkan aturan.
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No
Indikator
Rekomendasi
Kebijakan pusat tentang konsensus *
Pemerintah Pusat memberikan jumlah SKS yang lebih banyak untuk mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Pemerintah daerah mengajukan penambahan pengajar terutama tentang Pancasila dan kewarganegaraan . Pemerintah pusat melaksanakan revisi dan penambahan jumlah buku tentang Pancasila dan kewaraganegaraan untuk siswa dasar,menengah dan tinggi.
32
Kebijakan daerah tentang konsensus
Pemda melaksanakan sosialisai tentang Pancasila dimasyarakat daerah terutama didaerah terpencil bekerjasama dengan tokoh agama ,tokoh agama dan tokoh adat . Pemda melaksanakan sosialaisasi tentang Pancasiala kepada para pemuda bekerja sama dengan TNI,Polri melalui kegiatan kepemudaan.
34
Persentase pengambilan keputusan Pengambilan keputusan di DPRD berdasarkan voting terhadap berdasarkan voting tetapi di utamakan seluruh keputusan sidang pleno mufakat dalam setiap keputusan. DPRD
31
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
61
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
12.
GATRA POLITIK
Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Politik Provinsi Bengkulu diukur dalam 6 (enam)
aspek, 18 (delapan belas) variabel, dan diuraikan dalam 108 (seratus delapan) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat madani. Indeks Ketahanan Gatra Politik di Provinsi Bengkulu adalah 2,22 = KURANG TANGGUH.
Dari 8 (delapan) variabel yang diukur, variabel Hubungan Pusat-Daerah dan
Antar Daerah berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Kapasitas Pemerintah; Kapasitas Kepartaian; Asosiasi Pekerja; Ormas Pemuda; dan Tokoh Masyarakat Agama, Adat, Akademisi berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Politik dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik
No
Variabel
Bobot
Skor
Bobot X Skor
1
Kapasitas Pemerintah
11,00
2,20
24,20
2
Hubungan Pusat-Daerah dan antar daerah
6,00
1,44
8,63
2,00 3,00 7,00 6,00 9,00 10,00 9,00 8,00 3,00 8,00 2,00 2,00 4,00
4,10 4,33 3,00 #DIV/0! 3,33 2,80 #DIV/0! 4,33 1,91 3,00 4,14 2,00 2,55
8,20 13,00 21,00 #DIV/0! 30,00 28,00 #DIV/0! 34,67 5,73 24,00 8,29 4,00 10,18
4,00
#DIV/0!
#DIV/0!
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
62
Politik Luar Negeri Keterwakilan Fungsi Budgeting Fungsi Legislasi Fungsi Pengawasan Kepastian Hukum Penegakan Hukum Sistem Kepartaian Kapasitas Kepartaian Media Massa Kelompok Bisnis/Usaha Asosiasi Pekerja Ormas Pemuda Lembaga Swadaya Masyarakat
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No
Variabel
Bobot
Skor
Bobot X Skor
17
Tokoh masyarakat, agama, adat, akademisi
5,00
#DIV/0!
#DIV/0!
18
Masyarakat awam
1,00
2,43
2,43
TOTAL
100
222,32
Pie Chart 5: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik
Radar Chart 5: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik
Dalam Gatra Politik di Provinsi Bengkulu terdapat 65 (enam puluh lima) indikator Rawan,
sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Politik di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut: PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
63
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Politik Provinsi Bengkulu
No
Indikator
Rekomendasi
Kebijakan daerah tentang kapasitas pemerintah
Pemda meningkatkan kualitas PNS Pemda dengan memberikan pendidikan dan penataran tentang ilmu pemerintahan. Pemda bekerjasama dengan BPK dan KPK untuk melaksanakan pemerintahan yang acountabilitas.
Dukungan konstruktif dari legislatif, yudikatif dan masyarakat terhadap kebijakan publik
Perlunya kerjasama yang lebih kondusif antara eksekutif dan legisilatif didaerah. Perlunya kerjasama antara yudikatif dan legisilatif sehingga masyarakat lebih merasakan kebijakan publik yang lebih baik.
7
Kuantitas dan kualitas Perda yang pro kepentingan publik
Perlunya penelitian terhadap Perda yang bersifat egosintris kedaerahan. Perlunya penelitian tentang Perda yang berlawanan dengan penggunaan anggaran yang acountabilitas dan tidak melanggar undang-undang yang lain.
10
Kebijakan daerah tentang hubungan pusat-daerah dan antar daerah
Perlunya sinergitas terhadap hubungan antara pemerintah
11
Otonomi daerah dengan kejelasan hak dan kewajiban Sangat urgen dan mendesak untuk antara pemerintah pusat dan segera ditangani daerah
1
3
64
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No
14
Indikator
Rekomendasi
Wakil rakyat yang profesional dan kompeten di bidangnya di tingkat provinsi
Perlunya peningklatan pendidikan kepada wakil rakyat agar profesional untuk mendukung tugas sebagi legisilatif. Perlunya adanya penyelesaian permasalahan wakil rakyat yang partainya tidak masuk dalam peserta pemilu th 2014 sehingga pindah partai. Perlunya memberikan kesempatan yang luas bagi media massa pemerintah daerah untuk
40
41
Kebijakan daerah tentang media massa
Media cetak yang independen
menyampaikan pembangunan Bengkulu. Perlunya perluasan media massa nasional kedaerah terpencil untuk memberikan akses informasi nasional kepada masyarakat. Memberikan lebih banyak lagi penerbitan media cetak Independen yang dapat memberikan informasi yang netral. Bengkulu memiliki satu media TV dan
42
Media elektronik yang independen
beberapa stasiun radio lokal maupun RRI yang dirasakan masih sangat kurang dibandingkan dengan luas wilayah. Berita yang disampaikan cukup netral tetapi harus ada keperpihakan kepada berita yang lebih positif.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
65
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
No
43
45
46
47
Indikator
Rekomendasi
Media yang bertanggung jawab/objektif
Media massa masih perlu adanya pencerahan untuk memberitakan tentang berita yang positif,obyektif dan bertanggung jawab.Media perlu memperbanyak berita pembangunan dan prestasi daerah .
Kebijakan daerah tentang kelompok bisnis usaha
Masih perlunya pengembangan kepada ekonomi daerah terutama kepada kelompok bisnis usaha agar lebih efesien karena kesulitan sarana dan prasarana transportasi.
Iklim usaha dan kompetisi yang sehat
Perlunya peningkatan iklim usaha dan kompetisi yang lebih sehat dan transparan terutama pada proyek pemda sehingga anggaran lebih besar ditujukan kepada pembangunan sarana dan prasarana jalan.
Keterlibatan kelompok bisnis dalam proses penyusunan kebijakan
Perlunya penelitian kepada kelompok usaha kepada proses penyusunan kebijakan anggaran terutama yang membantu kemenangan dalam pilkada.
13.
GATRA EKONOMI
Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Ekonomi di Provinsi Bengkulu diukur dalam 5
(lima) aspek, 20 (dua puluh) variabel, dan diuraikan dalam 127 (seratus dua puluh tujuh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: kemakmuran, keadilan, aman, kemandirian, dan daya saing. Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu adalah 2,96 = CUKUP TANGGUH. 68
Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Kemiskinan dan Variabel LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Viskal berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Perumahan, infrastruktur, Investasi, Teknologi, dan HaK Kekayaan Intelektual berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Variabel Pangan (Gatra Ekonomi) Sandang Perumahan Pertambahan Kekayaan Kemiskinan Kesempatan Kerja Pemerataan Harga Umum Pasar Uang Pasar Modal Neraca Perdagangan Biaya Modal Energi (Gatra Ekonomi) Infrastruktur Investasi Fiskal Daya Saing Nasional Teknologi Efisiensi Pasar Hak Kekayaan Intelektual TOTAL
Bobot 10,00 6,00 2,00 1,00 7,00 6,00 8,00 7,00 9,00 8,00 3,00 6,00 2,00 3,00 5,00 4,00 5,00 2,00 5,00 1,00 100
Skor 3,83 2,62 2,50 3,80 1,77 2,94 2,85 3,63 3,40 3,25 3,00 3,00 3,46 2,00 2,00 1,78 2,84 2,00 4,20 2,00
Bobot X Skor 38,33 15,69 5,00 3,80 12,38 17,63 22,77 25,38 30,60 26,00 9,00 18,00 6,92 6,00 10,00 7,11 14,22 4,00 21,00 2,00 295,83
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
69
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
Pie Chart 6: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi
Radar Chart 6: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi
Dalam Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu terdapat 32 (tiga puluh dua) indikator
Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Ekonomi di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
70
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi Provinsi Bengkulu
No
1
3
Indikator
Rekomendasi
Kebijakan daerah tentang pangan (gatra Ekonomi)
Perlunya peningkatan pertanian pangan dengan memperbaiki pengairan dan memperbanyak PLP didaerah terpencil. Perlunya peningkatan pertanian pangan ditingkat keluarga sehingga meningkatkan ekonomi keluarga.
Kebijakan daerah tentang perumahan
Perlunya Pemda membuat peraturan tentang perumahan untuk masyarakat ekonomi kecil ,petani dan nelayan. Pengaturan perumahan diperkotaan yang sesuai dengan RTRW sehingga tidak merusak lingkungan dan keindahan perkotaan.
6
Kebijakan daerah tentang kemiskinan dari aspek ekonomi
Pemda perlu membuat kebijakan tentang pengentasan kemiskinan dengan meningkatan kewirausahaan didaerah. Pemda memberikan kemudahan kredit tanpa anggunan kepada para pengusaha pemula ,UMKM dan perusahaan yang padat karya. Pemda bekerjasama dengan BUMN,BUMD dan perusahaan swasta untuk memberikan program CSR dalam meningkatan perwkonomian masyarakat.
8
Kebijakan daerah tentang kesempatan kerja
Pemda mendorong penguatan UMKM kepada masyarakat kecil
9
Kebijakan daerah tentang pemerataan
Pemda membuat sentra2 industri yang mengandung potensial daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
71
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
72
No
Indikator
Rekomendasi
10
Ketimpangan pendapatan antar penduduk (Gini Ratio pendapatan)
Pemda memberikan sosialisasi kepada penduduk agar mendapat pemahaman guna meningkatkan nilai ekonomi
11
Ketimpangan pendapatan antar daerah (koefisien Williamson)
Pemerintah Pusat memberikan arahan kepada Kementerian Daerah Tertinggal utk memberikan soisalisasi
14
Kebijakan daerah tentang biaya modal
Pemda membuat Perda mengenai permodalan.
15
Rasio kredit UKM terhadap total kredit
Pemda melalui dinas koperasi memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah.
17
Kebijakan daerah tentang Infrastruktur
Pemda menerbitkan Perda tentang infrastruktur.
19
Kebijakan daerah tentang investasi
Pemda menerbitkan perda tentang penanaman modal baik asing maupun lokal.
22
Kebijakan daerah tentang daya saing nasional
Pemda menerbitkan Perda tentang sumber alam sesuai dengan potensi daerah.
26
Kebijakan daerah tentang teknologi
Pemda mendorong tumbuh kembangnya industri lokal berbasis teknologi.
30
Persentase biaya transaksi tidak resmi
Membuat aturan yang tegas dan jelas untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan.
32
Jumlah PNBP dari HAKI (Karya kreatif Yang Dipatenkan) *
Pemda melindungi dengan Perda tentang HAKI yang memuat kearifan lokal.
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
14.
No
Indikator
Rekomendasi
11
Ketimpangan pendapatan antar daerah (koefisien Williamson)
Pemda mendorong penguatan UMKM kepada masyarakat kecil
14
Kebijakan daerah tentang biaya modal
Pemda membuat Perda mengenai permodalan.
15
Rasio kredit UKM terhadap total kredit
Pemda melalui dinas koperasi memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah.
17
Kebijakan daerah tentang Infrastruktur
Pemda menerbitkan Perda tentang infrastruktur.
19
Kebijakan daerah tentang investasi
Pemda menerbitkan perda tentang penanaman modal baik asing maupun lokal.
22
Kebijakan daerah tentang daya saing nasional
Pemda menerbitkan Perda tentang sumber alam sesuai dengan potensi daerah.
26
Kebijakan daerah tentang teknologi
Pemda mendorong tumbuh kembangnya industri lokal berbasis teknologi.
30
Persentase biaya transaksi tidak resmi
Membuat aturan yang tegas dan jelas untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan.
32
Jumlah PNBP dari HAKI (Karya kreatif Yang Dipatenkan) *
Pemda melindungi dengan Perda tentang HAKI yang memuat kearifan lokal.
GATRA SOSIAL BUDAYA
Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu diukur dalam 4 (empat) aspek, 12 (dua belas) variabel, dan diuraikan dalam 132 (seratus tiga puluh dua) PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
73
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: kesejahteraan; harmoni; kesetaraan; sistem nilai, perilaku dan artefak; . Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu adalah 2,,47 = KURANG TANGGUH.
Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Nilai Tradisional dan Universal
berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel keluarga; pemberdayaan perempuan; kreasi manusia dan pemanfaatn Iptek berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya
74
No
Variabel
Bobot
Skor
Bobot X Skor
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eksklusi Sosial Pendidikan Kesehatan Keluarga Kerukunan Sosial Ketertiban Sosial Penyakit Sosial Hak-Hak Sipil Pemberdayaan Perempuan
5,00 13,00 15,00 10,00 14,00 12,00 1,00 9,00 4,00
2,67 2,66 2,76 2,33 1,80 2,80 3,71 3,14 2,06
13,33 34,55 41,36 23,33 25,20 33,60 3,71 28,29 8,24
10
Nilai Tradisional dan Universal
6,00
1,75
10,50
11
Perilaku Sosial
3,00
3,00
9,00
12
Kreasi Manusia dan Manfaat Iptek
8,00
2,00
16,00
TOTAL
100
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
247,12
Pie Chart 7: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya
Radar Chart 7: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya
Dalam Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu terdapat 50 (lima puluh)
indikator Rawan, sehingga upaya peningkatan posisi Gatra Sosial Budaya di Provinsi Bengkulu harus difokuskan pada rekomendasi indikator-indikator tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut:
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
75
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya Provinsi Bengkulu
No
Indikator
Rekomendasi
Persentase anak nakal
Dinas sosial memberdayakan anak –anak nakal dengan pelatihan ketrampilan berbasis life skill
Persentase jumlah anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk perlindungan sosial
Pemda memberi porsi anggaran lebih terhadap perlindungan sosial.
Kebijakan daerah di bidang pendidikan
Pemda melalui dinas pendidikan dan kebudayaan mengembangkan kurikulum sekolah/pendidikan berbasis kearifan lokal.
Persentese keluarga miskin Pemda memberi akses lebih kepada warga yang memiliki kartu Jaminan masyarakat untuk memperoleh jaminan Pemeliharaan Keluarga kesehatan. Miskin
76
Kebijakan daerah tentang Keluarga
Pemda perlu menerbitkan perda tentang perlindungan keluarga.
Kebijakan daerah tentang Kerukunan Sosial
Pemda membuat perda kerukunan dan ketertiban sosial
Kebijakan daerah tentang Penyakit Sosial
Sangat urgen dan mendesak untuk segera ditangani
Kebijakan daerah tentang pemberdayaan Perempuan
Pemda mengembangkan perberdayaan perempuan.
Kebijakan daerah tentang Nilai tradisional dan universal
Pemda membuat perda tentang nilai tradisiona dan universal.
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No
Indikator
Rekomendasi
Adat istiadat
Melindungi dan memelihara adat istiadat.
Kemampuan beradaptasi sosial (akulturasi dan asimilasi)
Pemda memfasilitasi untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai kebudayaan.
Gotong royong
Mengembangkan nilai-nilai semangat kegotong royongan.
Lembaga Adat
Pemda membina berdirinya lembaga adat.
Kebijakan daerah tentang Kreasi manusia dan Manfaat Iptek
Pemda menerbitkan Perda tentang Ekonomi kreatif.
Persentase organisasi kesenian daerah
Pemda membina organisasi kesenian daerah.
15.
GATRA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Indeks Ketahanan Gatra (IKG) Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu
diukur dalam 4 (empat) aspek, 20 (dua puluh) variabel, dan diuraikan dalam 110 (seratus sepuluh) indikator. Aspek-aspek tersebut antara lain: politik pertahanan, ekonomi pertahanan, militer, dan keamanan internal . Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu adalah 2,53 = KURANG TANGGUH.
Dari 20 (dua puluh) variabel yang diukur, variabel Diplomasi Preventif; Alokasi
Belanja Pertahanan di APBN; Kemampuan Industri Pertahanan; Sistem Pertahanan Semesta; Kekuatan TNI; dan Kondisi Terselenggaranya Perlindungan, Pelayanan, dan Pengayoman Masyarakat berada dalam posisi Rawan. Sedangkan variabel Proses Transfer Teknologi Persenjataan; Bela Negara; Kemampuan TNI; dan Gelar TNI berada dalam posisi Kurang Tangguh. Secara lengkap, skor dan posisi variabel dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan dapat dilihat pada tabel berikut:
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
77
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
Tabel: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan No
Variabel
Bobot
Skor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Diplomasi Pertahanan Confidence Building Meassures (CBM) Diplomasi Preventif Resolusi Konflik Alokasi Belanja Pertahanan di APBN Kemampuan Industri Pertahanan Kemandirian Pengadaan Alutsista Proses Transfer Teknologi Persenjataan Kebijakan Pertahanan Sistem Pertahanan Semesta Bela Negara Kekuatan TNI Kemampuan TNI Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang)
4,00 5,00 1,00 1,00 9,00 8,00 9,00 6,00 8,00 8,00 7,00 4,00 3,00
4,00 5,00 1,00 #DIV/0! 1,80 1,00 3,00 2,00 3,00 1,75 2,00 1,00 2,33
Bobot X Skor 16,00 25,00 1,00 #DIV/0! 16,20 8,00 27,00 12,00 24,00 14,00 14,00 4,00 7,00
2,00
3,80
7,60
Gelar TNI Kepolisian Nasional Postur Kepolisian Nasional Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban Kondisi tertib dan tegaknya hukum
2,00 5,00 6,00
2,33 3,00 3,70
4,67 15,00 22,20
7,00
4,25
29,75
1,00
2,00
2,00
Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat
4,00
1,40
5,60
TOTAL
100
14 15 16 17 18 19 20
78
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
253,02
Pie Chart 8: Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan
Radar Chart 8: Skor Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan
Dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Bengkulu terdapat 46 (empat
puluh enam) indikator Rawan. Dari indikator-indikator tersebut yang akan dianalisis lebih mendalam hanya indikator-indikator yang ditemui di daerah Bengkulu. Keempat puluh enam indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
79
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
Tabel: Indikator Rawan dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan Provinsi Bengkulu
No
1
Indikator
Rekomendasi
Kebijakan pusat tentang Confidence Building Meassures (CBM) *
TNI dan Polri sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 & UU No. 2 Tahun 2002 merupakan institusi vertikal sehingga dalam gatra Hankam indikator yang ada berdasarkan kebijakan dari pusat, namun demikian Kodim sebagai Komando wilayah memiliki tugas pokok menyelenggarakan gelar kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar binteruntuk menyiapkan wilayahpertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah, demikian pula institusi Kepolisian menangani kamtibnas diharapkan mampu melakukan penegakkan hukum dan menjaga Kantibnas.
2
Kebijakan pusat tentang Diplomasi Preventif *
Walaupun Kebijakan oleh Pusat namun di daerah harus mampu menjabarkan kebijakan dari Komando atas secara dinamis dilapangan sesuai kewenangannya.
20
Kebijakan pusat tentang Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) *
TNI mampu melaksanakannya dengan baik seperti kesiagaan terhadap bencana alam.
Koordinasi Sipil-Militer *
Harus dioptimalkan adanya koordinasi SipilMiliter untuk fungsi deteksi dini sehingga halhal risiko terkecil dapat dikendalikan.
24
Gelar Kekuatan AL *
Perlu secara rutin dan teratur dilakukan agar mampu mencegah aksi kejahatan di wilayah laut.
26
Teknologi Alutsista AD *
Perlu penambahan dan modernisasi alutsista
27
Teknologi Alutsista AL *
Perlu penambahan dan modernisasi alutsista
21
80
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
No
Indikator
Rekomendasi
29
Jenis Alutsista AD *
Perlu penambahan dan modernisasi alutsista
30
Jenis Alutsista AL *
Perlu penambahan dan modernisasi alutsista
32
Kebijakan pusat tentang Perlunya disusun kebijakan postur Kepolisian Postur Kepolisian Nasional ya ng ideal. *
33
Kebijakan pusat tentang Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban *
34
Kebijakan daerah tentang Kondisi terjaminnya dan ketertiban
37
Kesiapan aparat TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut
40
Kebijakan pusat tentang Kondisi tertib dan tegaknya hukum *
41
Kebijakan daerah tentang Kondisi tertib dan tegaknya hukum
42
Efektivitas Penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian
43
Efektivitas Pelayanan oleh Aparat Kepolisian
Perlunya disusun Protap-protap dan MoU antar instansi Polri-Sipil-Militer untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban.
Perlunya kooordinasi lintas sektoral TNI AL, dinas kelautan, Polili Air untuk menjaga keamanan wilayah laut.
Perlunya disusun Protap-protap dan MoU antar instansi Polri-Sipil-Militer untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban.
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
81
BAB 3- ANALISA KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013
No
Indikator
44
Kebijakan pusat tentang Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat *
Rekomendasi
Perlunya peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dan koordinasi dengan instansi terkait.
45
46
82
Kebijakan daerah tentang Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat
Rasio kegiatan kerja sama intelijen kepolisian
Perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas koordinasi dengan bebagai pihak dengan Korem, Lanal dan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat, tokoh agama untuk deteksi dini terhadap berbagai potensi kejahatan dan konflik yang bisa menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
83
BAB 4 - PENUTUP
84
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
4
PENUTUP
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU PPRA XLIX LEMHANNAS RI
BAB 4 - PENUTUP
16.
KESIMPULAN
Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu adalah 2,62 atau CUKUP
TANGGUH, yang merupakan agregasi dari seluruh aspek ketahanan astagatra, yang dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 35: Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Bengkulu
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Gatra Geografi Demografi Sumber Kekayaan Alam Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan
Bobot 6,00 14,00 6,00 15,00 9,00 16,00 24,00 10,00
TOTAL
100
Skor 2,93 3,64 2,50 1,79 2,22 2,96 2,47 2,53
Bobot X Skor 17,57 50,91 14,99 26,78 20,01 47,33 59,31 25,30 262,20
17.
SARAN
Berdasarkan hasil Studi Strategis dalam Negeri di Provinsi Bengkulu, disarankan
bahwa untuk kondisi hasil validasi Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Bengkulu Tahun 2013 yang mendapatkan penilaian “KURANG TANGGUH� adalah gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA) dan gatra Pertahanan dan Keamanan (Hankam), oleh karena itu perlu ditingkatkan dan ditangani segera dengan sebaik-baiknya dan secepatnya agar permasalahan yang akan muncul dapat dicegah. Pemerintah dan Pemerintah provinsi Bengkulu harus bersinergi dan bekerja keras membenahi hambatan-hambatan pembangunan yang ada mulai dari kebijakan sampai pada level teknis pelaksanaan pemabngunan di daerah, sehingga pembangunan nasional di daerah Bengkulu meningkat dan Ketahanan nasional Provinsi Bengkulu meningkat pula. Dengan demikian akan tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimanatkan UUD NRI 1945. 86
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PENYERAHAN PRODUK AKHIR Penyerahan Laporan SSDN yang telah direvisi, executive summary beserta soft copy disampaikan pada:
(1)
Hari/ tanggal
:
Selasa, 20 Agustus 2013
(2)
Pukul
:
08.00 s.d. 14.45 WIB
(3)
Jumlah
:
15 eksemplar
:
Diropsdik Cq. Kasubdit Giattama Ditopsdik Debiddikpimtknas Gedung Astagatra Lt. IV Lemhannas RI
(4)
Kepada
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
87
DOKUMENTASI KEGIATAN
STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI PROVINSI BENGKULU
21- 26 JULI 2013
88
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
89
DOKUMENTASI BAB 4 - PENUTUP KEGIATAN
90
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
91
DOKUMENTASI KEGIATAN
PESERTA
92
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Drs. Lutfi Lubihanto, MM Kombes Pol. Ketua Pok. Peserta
Ir. Fedhy E. Wiyana Kol. Laut (E)
Dr. Dadang Solihin, SE,MA
Wakil Ketua Pok. Peserta
Sekretaris
Puwakpitiye U.S.V Mayjen Anggota
Phineas M. Chef Supt. Anggota
Ratnawati H, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
Kombes Pol.
Anggota
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
93
DOKUMENTASI KEGIATAN
Sri Utami E., SPT, MM Anggota
Ida Bagus P Kol. Inf. Anggota
Moch. Effendi Kol. Czi Anggota
Partono, S.IP Kol. Arh. Anggota
Joko Warsito Kol. Inf. Anggota
Iwan Barley Kol. Inf. Anggota
Pembina Utama Muda (IV/c)
94
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Yuniar Ludfi Kol. Mar. Anggota
Taufiq Suhargo Arif Kol. Tek. Anggota
Toto B., SH
Drs. Tabana Bangun, M.Si Kombes Pol. Anggota
Drs. Adi Kuntoro Kombes Pol. Anggota
Drs. Ade Rahmat S Kombes Pol. Anggota
Kol. Nav.
Sekretaris
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
95
DOKUMENTASI KEGIATAN
Drs. Pepen Supendi Y, M.Si
Boedhi Setiadjid
Pembina Utama Madya (IV/d)
Pembina Utama Madya (IV/d)
Anggota
Anggota
Drs. Edward Marpaung, MM
Diaz Hendropriyono, MA, MPA Anggota
Pembina Utama Madya (IV/d)
Anggota
96
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
Dr. Faizul Ishom, M.Eng Pembina Tk. I (IV/b) Anggota
Arya Rezavidi, MEE, Ph.D Pembina Utama Madya (IV/d)
Anggota
Ir. Fransiscus Go, SH Kol. Mar. Anggota
Dr. Valentinus Saeng, CP Kol. Tek. Anggota
DR. Yurnal, SH, S.Pd, M.Hum Kol. Nav.
Sekretaris
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
97