Media Keuangan Juni 2014

VOLUME IX | NO. 82 / JUNI 2014

1 MEDIAKEUANGAN ISSN 1907-6320

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Foto

Anas Nur Huda

2 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Dari Lapangan Banteng 5 Eksposur 6-9 Lintas Peristiwa 10-11

daftar isi

Laporan Utama Kesepakatan Penghematan di APBN Perubahan 13 Infografis 16 Langkah Tanggap Penerimaan Negara 18 Pemotongan Anggaran Tak Menghambat Kinerja 21 Anggaran yang Kredibel dan Realistis 23 Reportase Konferensi Auditor Intern Pemerintah Kembali Diselenggarakan 25 Kemenkeu-SKK Migas Kerja Sama Bangun Sistem IT Terpadu 26 Wawancara Tugas Besar Menangkap Penyelundup 27 Profil Kantor LPDP Headhunter Negara 30 Profil Teknologi Informasi: Meraih yang Tak Teraih, Menyentuh yang Tak Tersentuh 32 Info Kebijakan Kendalikan Inflasi Jelang Ramadan 32 Kolom Ekonom Sekali Lagi, Menyoal Subsidi BBM 40 Opini Restrukturisasi Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia 44 Review Pertukaran Informasi Pajak Antar Otoritas 46 Inspirasi Meraih Mimpi Bersama BPPK TV 48 Renungan Memilih untuk Menerima 50

Ralat Pada Media Keuangan Edisi No. 81 / Mei 2014 pada Rubrik Review teks ditulis oleh Qori Kharismawan, DJKN. Pada rubrik Kolom Ekonom foto diambil oleh Gondo Harto, BKF.

Resensi Buku 51 Resensi Wisata Secangkir Kisah Teh Kayu Aro 52 Celengan Tak Pernah Ditolak Casting 54

3 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

4 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Dari Lapangan Banteng

Hemat Lebih Sehat

P

emerintah mengajukan konsep Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan Tahun 2014 lebih cepat dari skedul yang umum. Deviasi asumsi makro ekonomi dalam APBN, imbas perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan rendahnya realisasi lifting migas menjadi beberapa dasar pengajuan konsep perubahan Nota Keuangan dan APBN ke parlemen. Pada Rabu (18/6), draft APBNP 2014 disepakati oleh DPR dan pemerintah melalui Sidang Paripurna.

Selain perubahan postur dan asumsi ekonomi makro, terdapat beberapa hal penting dalam APBNP ini. Pertama, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014, maka dilakukan pemotongan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga (K/L). Sebagai hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR, jumlah anggaran belanja yang dipotong mencapai Rp43 triliun. Selain itu, volume kuota BBM bersubsidi juga dipatok sebanyak 46 juta kiloliter. Pemerintah dan DPR membahas opsi untuk tidak memberikan ruang kebijakan yang memungkinkan penambahan volume jika kuota terlampaui.

Upaya melakukan penghematan melalui pemotongan anggaran belanja K/L dan pembatasan volume kuota BBM bersubsidi adalah kebijakan baik yang harus diapresiasi.

Kesepakatan untuk melakukan penghematan, apalagi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, akan membuat fiskal kita lebih sehat.

Selain itu, APBNP 2014 juga akan dicatat sebagai sejarah karena pembahasan belanja negara telah menggunakan mekanisme pembahasan sesuai dengan putusan Mahkamah

www.kemenkeu.go.id

@KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Konstitusi. Mulai sekarang, pembahasan anggaran di DPR dibatasi pada belanja negara menurut program dan unit organisasi saja.

Di luar topik APBN P 2014, Media Keuangan hadir dengan sajian-sajian menarik lainnya. Pada rubrik Profil, Anda dapat membaca perjalanan karier Iwan Djuniardi, Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak. Iwan merupakan sosok pemimpin langka. Kecintaannya pada tanah air membuat dia memilih untuk mengabdi sebagai PNS. Padahal di awal kariernya dulu, dia sempat ditawari posisi manajer di sebuah perusahaan minyak dengan gaji 10 kali lebih besar.

Bagi Anda yang tertarik dengan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), jangkan lewatkan rubrik Profil Kantor edisi ini. Anda tentu masih ingat dengan Raeni, putri pengayuh becak yang menjadi wisudawati terbaik Universitas Negeri Semarang. Raeni merupakan salah satu calon penerima beasiswa Presiden yang bergengsi dari LPDP. Pada rubrik Inspirasi, kami menghadirkan cerita Tim BPPK TV. Mereka adalah sekelompok PNS yang bersinergi dan berjuang bersama untuk keluar dari zona nyaman sambil terus berinovasi. Sajian kami yang tak boleh ketinggalan adalah liputan pengolahan Teh kayu Aro, sebuah daerah di pedalaman Jambi yang hadir dalam rubrik Resensi Wisata.

Dan bagi Anda fulltimer yang ingin berinvestasi, Anda bisa mendapatkan informasi mengenai investasi pasar modal pada resensi buku Investor Sibuk.

Selamat membaca!

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Yeti Wulandari, Rahmat Widiana, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan Santoso, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina.

Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: mediakeuangan@depkeu.go.id. Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Eksposur

Ruang Pelayanan Terpadu yang Bermutu Beginilah suasana pelayanan konsultasi keuangan daerah di Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). DJPK menerapkan sistem manajemen pelayanan tamu dengan standar mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2012. FOTOGRAFER Dok. DJPK

6 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Eksposur

7 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Eksposur

Menarik Jala di Kala Senja Setiap senja, kelompok nelayan di Gampong Pande, sebuah desa di ujung kota Banda Aceh, bergotong royong menarik jala. Untuk menahan ombak gelombang, mereka menggunakan karet ban yang diikatkan di pinggang.

Meski berprofesi sama, mereka selalu kompak bekerja sama. FOTOGRAFER Nofiansyah, Kantor Wilayah DJKN Aceh

8 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Eksposur

9 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Lintas Peristiwa

BPK: Perlu Pengamanan Rupiah Melalui Transaksi Lindung Nilai

19 / 6

Pemerintah berencana untuk menerapkan transaksi lindung nilai (hedging) mengingat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tengah mengalami fluktuasi. Terkait dengan hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gubernur Bank Indonesia (BI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Kamis (19/06) di kantor BPK RI, Jakarta.

Teks Yessika Ayurisna

Foto

Kukuh Perdana

Pemerintah Tetapkan Kuota BBM Bersubsidi Tidak Lebih dari 46 Juta KL

19 / 6

Pemerintah menetapkan volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maksimal sebesar 46 juta kiloliter (kl) sampai dengan akhir tahun 2014 ini. Demikian disampaikan Menteri Keuangan M. Chatib Basri dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 pada Kamis (19/6) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Untuk menjaga target konsumsi BBM bersubsidi tersebut, Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro berpendapat, pemerintah dapat menempuh beberapa kebijakan. Diantaranya dengan adanya kebijakan yang tegas dari otoritas yang mengatur BBM bersubsidi, meminimalkan penyelundupan, serta melalui pengaturan pola konsumsi BBM masyarakat.

Teks Novita Asri

10 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Foto

Langgeng Wahyu

Lintas Peristiwa

DJKN Gelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

10 / 6

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memerlukan konsolidasi dan penyamaan persepsi bagi pengelola barang untuk melaksanakannya. Hal ini disampaikan Kepala Subdit BMN IV DJKN Hamim Mustofa pada Rapat Koordinasi Barang Milik Negara di Lingkungan DJKN, Selasa (10/06) di Jakarta. Rakor bertujuan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pengelola BMN mulai dari kantor pusat DJKN, kantor wilayah, dan KPKNL. Kegiatan ini diikuti seluruh kantor wilayah dan KPKNL dari seluruh Indonesia.

Teks & Foto DJKN

LK Kementerian Keuangan 2013 Raih Opini WTP

9/6

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA 015) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu untuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.

“Selama proses pemeriksaan, kami berterima kasih juga kepada Kementerian Keuangan dan apresiasi yang tinggi, karena apapun yang kami sampaikan selalu direspons,” ujar Auditor Utama II BPK Slamet Kurniawan saat exit meeting pemeriksaan BPK terhadap LK BUN dan LK BA 015 di Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (9/6).

Teks Amelia Safitri

Foto Kukuh Perdana

Disparitas Harga Jadi Alasan Penyelundupan BBM

6/6

Baru-baru ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai berhasil menegah kapal tanker yang membawa minyak selundupan sebesar 60 ribu metrik ton di perairan Batam, Kepulauan Riau. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, BBM bersubsidi memang sangat rentan untuk diselundupkan karena disparitas harganya yang tinggi. “Jika ditanya barang apa yang produknya banyak diselundupkan, kita lihat yang perbedaan harganya signifikan dengan domestik,” jelasnya dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (6/6).

Teks Amelia Safitri

Foto

Kukuh Perdana

11 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Agenda Kementerian Keuangan Juli 2014 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Discussion direct lending SOE with KFW, tanggal 16 Juli 2014, di Ruang kerja Dirjen (Gedung Frans Seda) -Penerbitan SUN dalam Denominasi Euro ( roadshow ke beberapa kota di Eropa direncanakan Menteri Keuangan ikut serta)

Badan Kebijakan Fiskal Kepala Badan Kebijakan menyampaikan opening remarks pada the Gol-JBIC Midtern Review 2014, tanggal 15 Juli 2014, di Aula R.M. Notohamiprojo.

Direktorat Jenderal Pajak Launching Uji coba E-Faktur, tanggal 1 Juli di Kantor Pusat DJP.

12 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Laporan Utama

Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi XI DPR RI membahas RAPBN P 2014.

Kesepakatan Penghematan di APBN Perubahan Menteri Keuangan Chatib Basri menggelar konferensi pers soal pokok-pokok perubahan Nota Keuangan dan APBN 2014 pada Kamis (19/6). Acara itu digelar tepat satu hari setelah konsep Rancangan UndangUndang (RUU) tentang hal tersebut disahkan melalui Sidang Paripurna. Pemerintah memajukan skedul pembahasan draft RUU ini ke DPR karena beberapa faktor.

Foto

Anas Nur Huda, Langgeng Wahyu

A

danya deviasi asumsi makro ekonomi dalam APBN, imbas perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi alasan utama pemerintah mengajukan konsep perubahan Nota Keuangan dan APBN lebih cepat dari biasanya.

Proses pembahasan di DPR akhirnya rampung setelah hampir satu bulan dilaksanakan. Perubahan-perubahan penting dalam APBNP antara lain menyangkut perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang menyesuaikan situasi terkini hingga triwulan I 2014, optimalisasi pendapatan negara dalam rangka mengurangi penurunan target

Teks

Dwinanda Ardhi

penerimaan perpajakan, pengendalian belanja negara dalam bentuk subsidi energi dan penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L, serta perluasan defisit anggaran menjadi 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Dalam Sidang Paripurna, pemerintah dan DPR menyepakati perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, laju inflasi 5,3 persen, dan rata-rata nilai tukar Rp11.600 per US$ dolar. Sementara asumsi dasar yang lain adalah rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 6,0 persen, rata-rata harga minyak US$105 per

13 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Laporan Utama barel, rata-rata lifting minyak bumi 818 ribu barel per hari, dan rata-rata lifting gas bumi 1.224 ribu barel setara minyak per hari.

Anggaran Lebih), penarikan pinjaman siaga dan/atau penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) sebagai tambahan pembiayaan,” ungkap Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa revisi target pertumbuhan ekonomi harus dilakukan karena pengaruh perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Fenomena ini juga terjadi di banyak negara. Menurutnya, percepatan pertumbuhan global terjadi secara uneven, yaitu di Amerika Serikat tumbuh cepat, tetapi di negara lain tidak mengalami pertumbuhan yang sama.

“Negara emerging market mengalami pukulan, termasuk indonesia,” kata Menkeu di Aula Mezzanine, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.

Kewajiban yang timbul dari dikeluarkannya kebijakan tersebut dibebankan pada anggaran negara.

Selain itu, jika kebijakan tersebut nantinya benar-benar diambil oleh pemerintah, maka harus ditetapkan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014. “Pasal ini untuk menepis kekhawatiran pasar bahwa kami memang menyediakan “ruang” jika di pemerintahan masa transisi nanti terdapat risiko fiskal yang harus dihadapi,” kata Menkeu.

Contohnya adalah Filipina. Sebagai negara ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, negara itu mesti “memotong” angka pertumbuhannya dari 7 persen menjadi di kisaran 5 persen pada triwulan pertama tahun ini.

Negara-negara lain yang juga terkena dampak situasi global antara lain Meksiko, India, dan Afrika Selatan.

Sementara untuk Indonesia, realisasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan I tahun ini sebesar 5,2 persen.

Pemerintah dan DPR masih menaruh target pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi pada APBNP 2014, yaitu sebesar 5,5 persen. “Kita berharap (target itu tercapai). Sebenarnya kalau dilihat dari angka realistis, range pertumbuhan ekonomi berada diantara 5,1-5,5 persen,” ungkap Menkeu.

POSTUR APBNP Selain menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, pada Sidang Paripurna pemerintah dan DPR juga menetapkan postur APBN Perubahan. Pendapatan negara turun Rp31,8 triliun dari target APBN atau menjadi sebesar Rp1.635,4 triliun. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp1.876,9 triliun, atau meningkat Rp34,4 triliun dari pagu APBN. Dengan demikian, terjadi peningkatan defisit anggaran menjadi

14 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

"Sebenarnya kalau dilihat dari angka realistis, range pertumbuhan ekonomi berada diantara 5,15,5 persen."

Chatib Basri, Menteri Keuangan

sebesar Rp241,5 triliun atau 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebeleumnya, defisit APBN sebesar Rp175,4 triliun atau 1,69 persen dari PDB. Menkeu menegaskan bahwa peningkatan defisit ini sudah mempertimbangkan aturan undangundang dan prediksi perekonomian global serta dalam negeri selama enam bulan ke depan. “Saya yakin sampai akhir tahun angka defisit di bawah 2,4 persen,” kata dia. Salah satu langkah konkret untuk menahan kemungkinan terlampauinya angka defisit adalah dengan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan penghematan belanja K/L serta non K/L. Kenaikan defisit akan dibiayai dari tambahan SBN neto Rp59,9 triliun menjadi Rp265 triliun, dan tambahan pinjaman program Rp13,1 triliun menjadi Rp17 triliun.

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan, pemerintah dan DPR juga telah menyiapkan payung hukum yang memungkinkan pemerintah mengeluarkan kebijakan antisipatif.

“Sebagaimana diatur dalam pasal 20A UU Perubahan APBN 2014, pemerintah dapat menggunakan dana SAL (Saldo

Dari total pendapatan negara pada APBNP, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp1.246,1 triliun, atau turun Rp34,3 triliun dari target APBN. Menurut Menkeu, penurunan target penerimaan perpajakan juga merupakan imbas perlambatan pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan sekor-sektor ekonomi (sebagai sumber utama penerimaan pajak) yang turun lebih besar dari penurunan PDB. Faktor lainnya adalah penurunan basis perhitungan (realisasi APBNP 2013 yang tidak mencapai target) dan penurunan nilai ekspor dari kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar luar negeri (tradeable sectors) sehingga berdampak negatif pada penerimaan pajak.

Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2014, akan dilakukan upaya ekstra dalam bentuk peningkatan penagihan, pemeriksaan dan penagihan, ekstensifikasi, himbauan, dan konseling. Menkeu optimistis target penerimaan pajak bisa tercapai. “Kita harus berpikir bahwa target pajak akan tercapai,” kata Menkeu.

Unsur pendapatan negara yang lain, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp386,9 triliun, atau naik Rp1,6 triliun dari

Laporan Utama target APBN 2014. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan PNBP migas.

Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP, pemerintah berupaya meningkatkan lifting migas yang disertai dengan pengendalian cost recovery dan optimalisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.876,9 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.280,4 triliun dan transfer ke daerah Rp596,5 triliun. Belanja Pemerintah Pusat dalam APBNP tersebut berarti naik Rp34,4 triliun dari pagu APBN. HEMAT BELANJA K/L Pada postur APBNP tahun ini, terdapat dua kebijakan baru. Pertama, pembahasan belanja negara telah menggunakan mekanisme pembahasan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. ”Pembahasan di parlemen dibatasi pada belanja negara menurut program dan unit organisasi,” kata Menkeu. Selain itu, juga terdapat pemotongan anggaran belanja K/L hingga Rp43 triliun. Penurunan anggaran belanja K/L merupakan wujud penghematan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga fiskal.

Menkeu melanjutkan, ketika Kementerian Keuangan mengusulkan pemangkasan Rp100 triliun, banyak K/L yang keberatan dengan rencana tersebut karena dampaknya bisa menghambat seluruh kinerja operasional. “Sebagai Bendahara Umum Negara, Saya harus menjaga fiskal, termasuk defisit anggaran agar tidak melampaui tiga persen. Angka Rp43 triliun ini sudah comparable dengan kemampuan K/L,” katanya.

Sejalan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemotongan belanja diutamakan pada belanja barang, serta meminimumkan pemotongan belanja modal. Di sisi lain, anggaran belanja K/L juga menampung anggaran untuk program-program mendesak, seperti cadangan tunggakan tagihan Jamkesmas, kurang bayar tunjangan

profesi guru, biaya administrasi kependudukan, dan pengamanan mantan presiden dan wakil presiden.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati menambahkan bahwa untuk mengetahui secara detail alokasi pemotongan belanja barang, belanja modal, atau perjalanan dinas dari masing-masing K/L tidak dapat langsung dilakukan.

“Baru dapat dilakukan setelah terkumpul rincian kegiatan dan jenis belanja dengan anggaran baru dari seluruh K/L,” kata Wamenkeu I. Namun, dia meyakini bahwa pemotongan anggaran belanja K/L tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada belanja modal, terutama yang terkait pembangunan infrastruktur bersifat prioritas. K/L dipandang akan lebih memprioritaskan pemotongan anggaran dari efisiensi kontrak dan belanja-belanja yang diperkirakan tidak akan habis sampai akhir tahun.

HEMAT BBM SUBSIDI Subsidi energi, khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi

"Pelarangan pemakaian BBM bersubsidi untuk industri tambang dan industri-industri lain yang tidak diperbolehkan harus diintensifkan."

Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan II

momok dalam APBN. Pada postur APBNP tahun ini, volume konsumsi BBM bersubsidi dikendalikan dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter dan diupayakan pengurangan nozzle BBM Publik Service Obligation (PSO).

Wamenkeu II, Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengimplementasikan seluruh kebijakan non-pricing strategy yang memungkinkan untuk menghemat konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melebihi kuota.

“Pelarangan pemakaian BBM bersubsidi untuk industri tambang dan industriindustri lain yang tidak diperbolehkan harus diintensifkan,” kata Wamenkeu II. Cara kedua adalah penanganan yang lebih serius terhadap penyelundupan BBM. Berikutnya, dia juga menyoroti perlunya menindaklanjuti ide pelarangan penggunaan BBM bersubsidi di jalan tol, meniadakan jatah BBM bersubsidi di akhir pekan atau hari libur nasional, pemberlakuan Radio Frequency Identification (RFID), hingga wacana pembelian non-cash. “Meskipun tidak menyumbang penurunan penggunaan volume BBM secara besar sekali, tetapi tidak ada salahnya untuk dilaksanakan.

Paling tidak itu juga sebuah upaya untuk menjaga konsumsi kuota 46 juta kiloliter,” ungkapnya.

Pada pembahasan APBN Perubahan tahun ini, pemerintah dan DPR sepakat bahwa kuota 46 juta kiloliter untuk BBM bersubsidi tak boleh ditambah.

“Kami dari Kemenkeu pada bulan Juli akan menggelar rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pasal-pasal yang memungkinkan penambahan kuota BBM bersubsidi,” kata Wamenkeu II. Di pengujung masa pengabdian, pemerintah ingin memberikan keyakinan bahwa mereka tidak meninggalkan bom waktu persoalan BBM pada pemerintahan berikutnya. “Kami ingin menunjukkan bahwa pengelolaan BBM bersubsidi dilakukan dengan lebih serius,” pungkas Wamenkeu II.

15 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Sumber: www.kemenkeu.go.id Direktorat Jenderal Anggaran

Pendapatan Negara dan Hibah

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN P 2014

Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan Perpajakan Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)

Inflasi (%, yoy)

Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)

5,5

5,3

6,0

1.032,6

1.011,7

2012

1.193,0

1.139,3

2013

1.667,1

1.635,4

2014

Penerimaan Negara Bukan Pajak Nilai Tukar (Rp/USD)

11.600

Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)

105

227,9

331,9

2012

332,2

344,5

2013

385,4

386,9

2014

Penerimaan Hibah 0,2

Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barel/hari)

818 16 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Lifting Gas Indonesia (Ribu Barel setara minyak/hari)

1.224

0,3

2012 APBN (Triliun Rupiah) APBN P (Triliun Rupiah)

4,5

2013

4,5

1,4

2,3

2014

Dasar pertimbangan penyampaian RUU perubahan APBN 2014: Perkembangan indikator ekonomi makro selama Triwulan I 2014 yang jauh meleset dari perkiraan awal, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan nilai tukar, dan rendahnya realisasi lifting migas.

Perubahan kebijakan fiskal berupa langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN 2014, al. Pemotongan belanja K/L dan pelebaran defisit.

Transfer Daerah

Belanja Negara

Dana Perimbangan 399,9

2012

Belanja Pemerintah Pusat

70,4 535,1

2012

594,6

587,4

2013

117,8

2012

113,2

112,9

2013

637,8

602,3

2014

230,4

2012

121,3

2012

2014

70,4

2012

83,8

83,8

104,6

2013

104,6

2014

2014

Pembiayaan Dalam Negeri 274,8

309,9

2013

42,7

419,9

135,5

282,1

350,3

2014

42,5

125,9

194,5

2012

172,7

250,5

2013

196,3

254,9

2014

Pembiayaan Luar Negeri

Subsidi Nonenergi 40,3

487,9

Pembiayaan

Subsidi Energi 168,6

444,9

2013

Pembayaran Bunga Utang 122,2

444,8

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Belanja Kementerian/Lembaga

508,4

405,8

48,3

2013

51,6

52,7

2014

(1,9)

2012

(4,4)

(19,5)

(16,9)

2013

20,9

13,4

2014

17

MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Laporan Utama

Langkah Tanggap Penerimaan Negara Penyesuaian penerimaan perpajakan diajukan sebagai langkah tanggap atas dinamika perekonomian yang tinggi sehingga percepatan pembangunan nasional tetap terjaga.

P

ertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2014 terkoreksi menjadi 5,2 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berhasil menyentuh 6 persen. Terjadinya kontraksi di bidang ekspor dan impor khususnya tradeable sectors ditambah lagi penurunan PBB migas berdampak negatif pada penerimaan pajak.

Untuk itulah, Kementerian Keuangan mengajukan sejumlah penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya sektor pajak serta kepabeanan dan cukai. Langkahlangkah strategis menjadi catatan tersendiri yang tengah disiapkan.

(PPh) Badan. Lalu, hanya terdapat 39 persen (8.9 juta dari 23 juta) Wajib Pajak Pribadi yang patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk itulah diperlukan optimalisasi pajak untuk mencapai target APBNP 2014.

Selama ini, kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan lebih fokus pada orang pribadi yang memiliki potensi pajak.

Ke depan, kontribusi penerimaan pajak akan bergeser secara bertahap dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain, seperti layaknya negara maju, maka penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi lebih besar daripada Wajib Pajak Badan sehingga tidak terlalu riskan terhadap perubahan ekonomi global.

EKSTENSIFIKASI – INTENSIFIKASI Dalam APBNP 2014, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp1.072,4 triliun atau turun Rp37,8 triliun dari APBN 2014.

Besaran tersebut terdiri atas Pph migas sebesar Rp83,9 triliun, dan Pajak non migas sebesar Rp988,5 triliun. Tercatat, hingga Mei 2014, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp376 triliun atau 33 persen dari target APBN 2014 sebesar Rp1.110,2 triliun.

Menteri Keuangan, Chatib Basri, seperti dikutip dari portal kemenkeu.go.id, juga menekankan pentingnya perluasan basis pajak. Upaya ini dilakukan agar tidak terfokus pada sektor-sektor tradisional, seperti sektor pertambangan dan komoditas. Menkeu mencontohkan, hal itu dapat dilakukan dengan menggarap sektor-sektor yang sudah ada tetapi belum tergali secara optimal, seperti sektor properti, sektor keuangan, dan sektor jasa.

Namun demikian, faktanya hanya terdapat 20 persen (459 ribu dari 2,2 juta) Wajib Pajak Badan yang sudah membayar Pajak Penghasilan

“Ada beberapa sektor yang perkembangannya atau pertumbuhannya masih cukup tinggi.

Sebagai contoh misalnya yang terjadi

Di bidang intensifikasi, sejak awal tahun 2014, DJP telah menyempurnakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Teks

Foto

18 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Iin Kurniati

dengan sektor properti, sektor keuangan, sektor jasa transportasi, atau komunikasi. Dan kita juga harus menyadari bahwa meskipun sektorsektor ini sudah mulai digarap, tetapi belum dilakukan secara optimal,� urainya.

Langgeng Wahyu, Bagus Wijaya

Laporan Utama

data dan informasi terkait perpajakan dari institusi lain. Caranya melalui optimalisasi Pasal 35 dan 35A KUP Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Di samping itu, DJP tengah berupaya melakukan penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak. Maka, demi memberikan rasa keadilan, bagi Wajib Pajak yang tidak menjalani kewajiban perpajakannya dengan benar akan dilakukan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. DJP kini juga telah membentuk Tim Harmonisasi

"Ada beberapa sektor yang perkembangannya atau pertumbuhannya masih cukup tinggi.

Sebagai contoh misalnya yang terjadi dengan sektor properti, atau sektor keuangan, atau sektor jasa transportasi, komunikasi," Chatib Basri, Menteri Keuangan

dengan menggunakan internet atau dikenal dengan e-filing. DJP juga akan mengimplementasikan penggunaan elektronik faktur (e-faktur) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Bulan Juli 2014.

Kemudian, kurangnya data eksternal yang valid juga menjadi salah satu persoalan yang dihadapi DJP. Karenanya, DJP memaksimalkan pemanfaatan

Peraturan Perpajakan. Ini dilakukan untuk mengkaji dan mengharmonisasi semua peraturan perpajakan sehingga lebih memiliki kepastian hukum dan berkeadilan.

MENJAGA KESEIMBANGAN EKONOMI Berbeda dengan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai justru ditargetkan dapat meningkat sebesar Rp3,5

triliun pada semester dua tahun 2014.

Setidaknya Rp173,73 triliun ditargetkan dapat tercapai dalam APBNP tahun 2014. Besaran tersebut terdiri atas penerimaan cukai sebesar Rp117,45 triliun, bea masuk sebesar Rp35,68 triliun, dan bea keluar sebesar Rp20,6 triliun.

Tercatat, hingga Mei 2014, dari target awal sebesar Rp116,3 triliun penerimaan cukai sudah mencapai Rp48,43 triliun atau 41,65 persen dari APBN 2014.

Sementara bea masuk mencapai Rp13,03 triliun (38,43 persen dari APBN 2014 Rp33,90 triliun) dan bea keluar mencapai Rp5,88 triliun (29,43 persen dari APBNP 2014 sebesar Rp20 triliun).

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Susiwijono mengatakan bahwa meskipun terdapat penambahan target, pihaknya tetap optimis dapat tercapai. Bagi Susiwijono, depresiasi nilai tukar dalam asumsi makro justru menjadi keuntungan tersendiri dengan terdorongnya ekspor sehingga dapat mengendalikan impor. “Komposisi impor kita yang mencapai 93-94 persen barang modal atau bahan baku mutlak (diperlukan) untuk menggerakkan ekonomi. Kita optimis global trade volume meningkat dari 3,9 persen menjadi sekarang 4,3 persen sehingga nilai impor yang bisa dikenakan (tarif) bea naik 10 persen,� kata Susiwijono.

Ia menambahkan, ada sejumlah faktor yang bisa jadi risiko penerimaan cukai. Pertama, pemerintah melarang kenaikan tarif cukai hasil tembakau di 2014. Kedua, pencanangan Pictorial Health Warning mulai 24 Juni 2014.

Ketiga, rencana ratifikasi konvensi pengendalian tembakau melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Keempat, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 dan Peraturan

19 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Laporan Utama

Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang aturan pengendalian tembakau. Kelima, penutupan beberapa pabrik (SKT) sigaret kretek tangan serta adanya peraturan daerah mengenai pembatasan penjualan MMEA. Ditambah lagi, larangan ekspor konsentrat bijih mineral serta terdapatnya Free Trade Agreement dengan sejumlah negara juga menambah risiko penerimaan bea.

Meskipun demikian, lanjut Susi, dirinya yakin siklus pesta demokrasi lima tahunan diprediksi dapat meningkatkan volume produksi rokok dari 343 miliar batang (2013) menjadi 360 miliar batang (2014). Selain itu, kenaikan tarif cukai MMEA sebesar 11,62 persen (dalam negeri) dan 11,70 persen (impor) juga menjadi faktor positif yang dapat meningkatkan pendapatan cukai.

Disisi lain, untuk mengoptimalkan bea masuk, pihaknya berupaya melakukan sejumlah hal. Diantaranya seperti mendorong early submission pemberitahuan impor dan penyebaran inforamasi melalui portal pengguna jasa (PPJ), mempercepat pemeriksaan

"Peran customs yang paling penting adalah menjaga keseimbangan ekonomi, antara aspek pelayanan dan pengawasan."

Susiwijono, Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, DJBC

20 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Tabel Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan 2014 (triliun rupiah)

APBN

APBNP

Selisih

Pajak Migas Pajak Nonmigas PPh Nonmigas Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Lainnya Kepabeanan dan Cukai Cukai Bea Masuk Bea Keluar

76,1 1.034,1 510,2 493,0 25,4 5,5 170,2 116,3 33,9 20,0

83,9 988,5 486,0 475,6 21,7 5,2 173,7 117,5 35,7 20,6

7,8 (45,6) (24,3) (17,4) (3,7) (0,3) 3,5 1,2 1,7 0,6

Jumlah

1.280,4

1.246,1

(34,3)

fisik, meluncurkan program authorized economic cooperation. Lalu, membentuk customs contact centre, melakukan kegiatan audit untuk optimalisasi penagihan dan otomasi sistem komputer.

Sementara untuk mengoptimalkan bea keluar, dilakukan peningkatan akurasi penelitian jumlah atau jenis barang ekspor serta meningkatkan pengawasan ekspor komoditi terkena bea keluar.

Tak hanya itu, DJBC juga melakukan penyempurnaan tata laksana ekspor, penyesuaian kebijakan tarif bea keluar dan mempercepat penerapan mandatori sistem komputer pelayanan ekspor sentralisasi.

Susiwijono menegaskan, ada halhal yang harus dijaga DJBC baik dari sisi bea masuk (impor) maupun bea keluar (ekspor/cukai). “Peran customs yang paling penting adalah menjaga keseimbangan ekonomi, antara aspek pelayanan dan pengawasan. Di satu sisi, mementingkan penerimaan negara, di sisi lain sebagai community protection, trade facilitation, dan melindungi industri. Walaupun melakukan operasi besar-besaran, tetapi dijaga betul kelancaran arus barang,� tegasnya.

Terkait regulasi, DJBC telah menggarap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tata laksana ekspor (revisi PMK Nomor 145/2007) dan aturan bea keluar (revisi PMK Nomor 214/2010).

Selain itu, DJBC juga tengah menggarap PMK mengenai revisi nilai pabean.

Hal ini terkait dengan adanya potensi masalah dalam keberatan banding di pengadilan pajak dimana selama ini DJBC baru 34 persen memperoleh kemenangan.

Selanjutnya, DJBC tengah menyiapkan regulasi manifest atau aturan mengenai dokumen yang berisi daftar barang yang dibawa kapal maupun pesawat ini.

Aturan ini dinilai penting karena belum terdapatnya aturan baru sejak UndangUndang Kepabeanan Nomor 10/1995 yang sudah diganti dengan UU Nomor 17/2006.

DJBC juga tengah menggodok aturan mengenai passenger analyst melalui passenger name record (PNR).

Melalui aturan ini maka DJBC dapat menganalisis perilaku atau profil seseorang yang masuk dan keluar dari suatu negara sehingga dapat meminimalisir terjadinya peredaran barang-barang terlarang.

Laporan Utama

Pemotongan Anggaran Tak Menghambat Kinerja Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga ini dilakukan untuk menjaga agar defisit anggaran hanya 2,4 persen dari dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sesuai UndangUndang (UU) defisit anggaran yang diperbolehkan maksimal 3 persen.

K

epala Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat Jenderal, Sumiyati menjelaskan bahwa pemotongan anggaran di Kementerian Keuangan dibuat dengan memperhatikan profil belanja setiap unit Eselon I. Ada beberapa belanja yang memang tidak bisa dikurangi, diantaranya belanja pegawai, belanja operasional, belanja Badan Layanan Umum (BLU), belanja Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja modal multiyears.

Foto

Langgeng Wahyu

“Setelah mendapatkan pagu untuk dasar pemotongan, kita alokasikan secara proporsional dengan mempelajari lagi Rencana Umum Pengadaan (RUP), realisasi, dan paket-paket pengadaan yang sudah terikat kontrak. Ternyata yang memungkinkan untuk dipotong dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,3 triliun� katanya.

Sumiyati melanjutkan bahwa penentuan prioritas pemotongan anggaran Kementerian Keuangan bisa dikatakan

Teks

Irma Kesuma Dewi

top down. Setelah dibuatkan panduannya, masing-masing unit diminta melakukan exercise sendiri untuk pengurangan belanja perjalanan dinas, operasional, dan honorarium. Permasalahannya, di Kementerian Keuangan pembatasan honorarium sudah dilakukan sejak tahun sebelumnya sehingga sudah minim sekali.

Demikian pula dengan perjalanan dinas dan konsinyering hanya disisakan untuk kegiatan yang benar-benar mendesak.

Hasil optimalisasi sisa pagu pengadaan pekerjaan yang sudah lelang juga

21 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Laporan Utama

diserahkan kembali. Sementara untuk pengadaan lain saat ini harus ditunda.

Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen), Sofandi Arifin mengatakan bahwa penghematan anggaran yang cukup signifikan tahun ini mau tidak mau diiringi perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Diceritakannya, perubahan ini sedikit menimbulkan gejolak secara internal.

Untuk meminimalisir resiko, Itjen mengambil kebijakan awal dengan membatasi kegiatan untuk perjalanan dinas. Jumlah orang per hari dibatasi, transportasi udara maksimal 80 persen dari pagu, biaya akomodasi (hotel) 90 persen dari pagu dan diupayakan 1 kamar untuk 2 orang,” tutur Sofandi.

Diakui Sofandi, dengan kondisi penghematan anggaran ini, beberapa target perlu disesuaikan. Beberapa kegiatan yang menurutnya dapat ditunda di Itjen antara lain pengadaan jasa konsultan, pengadaan peralatan, diklat, dan pengurangan frekuensi kegiatan Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (AKSI UKI).

Kerepotan juga cukup dirasakan oleh Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan (BPPK). Menurut Sekretaris BPPK, Agus Hermanto, banyak kegiatan yang sebelumnya siap dilaksanakan harus ditunda. Beberapa diklat yang telah dikomitmenkan ke pengguna terpaksa harus dikomunikasikan ulang.

“Dengan adanya penghematan saat ini, kami merasa tersandera karena tidak dapat segera melakukan kegiatan yang memerlukan revisi-revisi anggaran,” kata Agus.

Ditanya mengenai keberatan di lingkungan internal BPPK, Agus menyampaikan hal ini dapat dipahami.

Namun sebenarnya semua pihak menyadari bahwa dibalik keputusan penghematan, tentu memikirkan manfaat yang jauh lebih besar bagi kepentingan masyarakat dalam skala nasional. “Beberapa satuan kerja memang memberikan masukan dan

22 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

argumen mengenai kegiatan yang perlu dipertahankan. Sudah barang tentu hal tersebut menjadi salah satu masukan/ bahan pertimbangan bagi Sekretariat Badan dalam memilah pos-pos yang akan dilakukan pemotongan anggaran,” imbuhnya.

Sumiyati menuturkan Kementerian Keuangan tetap berpegang pada prinsip performance based budgeting. Anggaran yang ada hanya diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dengan output yang jelas. Dikatakannya selama 3 tiga tahun terakhir belanja yang belum optimal sudah disisir, sehingga sebenarnya anggaran yang ada saat ini sudah minim.

“Begitu kita mau potong lagi, wajar jika semua Satuan Kerja mengeluh. Apalagi untuk Direkrorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Beda dan Cukai (DJBC) yang memiliki kantor banyak. Dengan kondisi seperti ini tuntutan penerimaan mereka tetap tinggi. Kalau kita tidak hati-hati, akan membawa efek nasional ke pendapatan negara dan pengawasan kepabeanan,” tukasnya.

"Meskipun orang jawa bilang ono rego ono rupo, output akan kita jaga. Prosesnya saja yang akan kita mainkan. Seperti pemakaian listrik dan pengaturan jadwal lembur sehingga lebih efisien."

Sumiyati, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal.

Agus menyampaikan bahwa saat tahun lalu dilakukan penghematan, BPPK masih dapat mencapai target kinerja mengingat besaran penghematan tidak sebanyak tahun ini. Dengan kata lain dana yang dihemat masih bisa tertutupi dengan optimalisasi-optimalisasi anggaran yang dilakukan. Sementara untuk tahun ini dengan nilai penghematan yang cukup besar target-target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun kemungkinan lebih sulit tercapai. Misalnya saja pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase jam latihan terhadap jam kerja pegawai Kementerian Keuangan yang ditargetkan 3,5 persen.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi segenap satuan kerja Kementerian Keuangan untuk bekerja maksimal.

Kendati demikian, Sumiyati tetap optimis. “Meskipun orang jawa bilang ono rego ono rupo, output akan kita jaga. Prosesnya saja yang akan kita mainkan. Seperti pemakaian listrik dan pengaturan jadwal lembur sehingga lebih efisien”, tuturnya.

Di Itjen, penghematan terbesar berasal dari anggaran konsinyering sebesar 65 persen dari pagu. Alasannya karena konsinyering merupakan kegiatan yang pengeluarannya lebih banyak kepada pihak ketiga (penginapan).

Sementara di BPPK penghematan terbanyak bersumber dari belanja barang nonoperasional pada kegiatan penyelenggaraan diklat dan pendukungnya, serta belanja modal yang ditunda pelaksanaannya.

Bagi Sumiyati, pemotongan anggaran merupakan proses pembelajaran yang baik. Kementerian Keuangan jadi bisa berpikir bagaimana menggunakan struktur biaya yang ada untuk mencapai output yang ditargetkan. Di samping itu semakin terlihat berapa persisnya baseline anggaran yang benar-benar dibutuhkan. “Di satu sisi memang berat, namun di sisi lain menjadi pembelajaran ternyata kita bisa survive dan menggunakan anggaran secara efisien,” tutupnya.

Laporan Utama

D

PR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) melalui rapat paripurna bersama pemerintah pada hari Rabu (18/6). Asumsi makro yang jauh meleset disesuaikan dengan realisasi selama semester awal tahun 2014. Akibatnya pendapatan negara mengalami penurunan, sedangkan

Anggaran yang Kredibel dan Realistis konsumsi subsidi migas semakin membengkak. Salah satu strategi untuk menjaga defisit anggaran adalah dengan melakukan pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang cukup signifikan.

Beberapa waktu yang lalu, Media Keuangan berkesempatan untuk berbincang dengan Direktur Penyusunan Anggaran, Kunta W.D. Nugraha, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan perubahan APBN tahun 2014.

Apa latar pelakang dilakukannya perubahan pada APBN 2014?

Pertama, perkembangan indikator ekonomi makro selama Triwulan I 2014 yang jauh meleset dari perkiraan awal, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan nilai tukar, dan rendahnya realisasi lifting migas.

Kemudian terjadi penurunan baseline penerimaan perpajakan dan tidak hanya pajak, Penerimaan Negara

Foto

Langgeng Wahyu

Bukan Pajak (PNBP) pun juga turun, terutama PNBP migas karena lifting kita tidak tercapai. Potensi penurunan Pendapatan Negara dan peningkatan Belanja Negara mengakibatkan potensi peningkatan defisit APBN sehingga perlu penambahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Neto.

Hal-hal apa saja yang mempengaruhi penurunan potensi penerimaan pajak?

Potensi penurunan target penerimaan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, penurunan basis perhitungan karena realisasi APBN Perubahan 2013 yang tidak mencapai target. Kemudian, perlambatan pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi— yang menjadi sumber utama penerimaan Pajak—turun lebih besar dari penurunan PDB juga berpengaruh. Terakhir adalah penurunan nilai ekspor dari kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar luar negeri atau tradeable sectors.

Teks

Arfindo Briyan

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L)?

Apa latar belakang pengambilan keputusan tersebut? Mengapa tidak menaikkan harga BBM jika memang konsumsinya sudah membengkak?

Belanja non-K/L terutama subsidi, naiknya drastis sekali. Hal ini disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang naik. Jadi, penerimaan, baik di Pajak dan PNBP, mengalami penurunan. Sementara, belanja non-K/L khususnya subsidi terus meningkat. Akibatnya defisit akan bengkak apabila dibiarkan saja.

Agar defisit tidak membengkak dan pemerintah tidak melanggar UndangUndang, maka kita merevisi defisit hingga level 2,4 persen dari PDB. Kemudian dilakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak dan PNBP, serta melakukan pemotongan belanja K/L, sekitar 43 triliun.

23 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Laporan Utama

Kenapa belanja K/L nya yang dipotong?

Semua orang tahu harga Bahan bakar Minyak (BBM) seharusnya naik, yang artinya mengurangi beban subsidi.

Tapi ini terkait dengan politik. Tahun ini adalah tahun terakhir Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden, sehingga tidak diperbolehkan melakukan kebijakan yang strategis.

Maka keputusannya adalah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum presiden terpilih. Jadi naik atau tidak ini masih menjadi opsi di tahun 2015 supaya APBN lebih aman. Dan hal tersebut nantinya masuk di kebijakan Presiden yang baru.

Apa saja kebijakan yang disiapkan untuk mengatasi over quota BBM bersubsidi?

Serangkaian upaya penghematan subsidi energi, khususnya subsidi BBM dan subsidi listrik, dalam APBN Perubahan 2014 dilakukan untuk mengendalikan besaran subsidi energi dalam level yang manageable. Hal ini dilakukan untuk memitigasi dampak terhadap kenaikan subsidi energi yang diakibatkan oleh perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Dalam APBN 2014, volume BBM bersubsidi telah ditetapkan sebesar maksimal 46 juta kiloliter. Pemerintah akan berupaya mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan. Untuk itu akan dilakukan langkah-langkah pengendalian. Pertama implementasi Permen ESDM 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, yaitu pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas, pertambangan, dan kehutanan. Kemudian dilakukan peningkatan pengawasan BBM bersubsidi oleh BPH Migas. Langkah ketiga adalah konversi BBM ke Gas (BBG). Terakhir pengurangan Nozzle BBM PSO (bersubsidi) di SPBU. Namun, apakah itu bisa berjalan tergantung nanti kesiapan Kementerian ESDM dengan Pertamina dan SPBU-nya.

Apakah ada kekhawatiran bahwa

24 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

"Serangkaian upaya penghematan subsidi energi, khususnya subsidi BBM dan subsidi listrik, dalam APBN Perubahan 2014 dilakukan untuk mengendalikan besaran subsidi energi dalam level yang manageable."

Kunta W.D. Nugraha, Direktur Penyusunan Anggaran DJA

pemotongan belanja K/L akan mengurangi output kinerjanya?

Kekhawatiran pasti ada, tetapi kita sudah mempunya rambu-rambu.

Pemotongan hanya dilakukan pada pospos tertentu seperti perjalanan dinas, belanja barang, kemudian honorarium tim, dan tidak pada belanja modal. Kita berusaha agar K/L melakukan efisiensi sehingga kalaupun outputnya terpaksa berkurang, setidaknya persentasenya tidak sama dengan pengurangan anggaran belanjanya.

Pemotongan perjalanan dinas pun, misalnya, tidak dilakukan di semua K/L. Apabila ada K/L yang memang tupoksinya mengharuskan dilakukan perjalanan dinas, misalnya Kementerian Luar Negeri yang memang harus melakukan diplomasi ke luar negeri, ya tidak dipotong.

Langkah konkrit apa yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) setelah disahkannya APBN Perubahan 2014?

Pertama memastikan bahwa pemotongan anggaran K/L ini berjalan efektif. Kita harus memastikan semua

K/L menyetorkan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) yang telah disetujui oleh komisi masing-masing di DPR. Setelah itu muncul Keputusan Presiden (Keppres) dan Keppres ini yang akan kita pegang supaya setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) muncul, nantinya tidak ada pagu-pagu yang minus.

Kita juga terus bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) melakukan ALM (Asset Liability Management atau manajemen kas) yang harus dilakukan setiap bulan. Sekarang akan dilakukan dua minggu sekali. Ini dilakukan untuk mengontrol kas di DJPB supaya tidak terjadi kekurangan. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk mengontrol penerimaan pajak dan PNBP sesuai target. Selain itu juga aga DJPU menerbitkan SBN dengan jumlah yang sesuai dengan yang direncanakan.

Harapan ke depan, baik dari APBNP 2013 dan sekarang ini sedang tahap pembahasan APBN 2015?

Saya berharap perencanaan (RAPBN) bisa jauh lebih baik dan hubungan dengan DPR tidak hingga ke detaildetail. Misalnya kita bicara belanja ya program-programnya. Pajak pun tidak terlalu detail karena itu adalah wewenang pemerintah. Sehingga kita bisa melakukan perencanaan yang jauh lebih baik, baik itu di APBN Perubahan maupun di RAPBN 2015.

Semua itu harus ada roadmap nya. Salah satunya masalah penyesuaian harga subsidi. Karena ini ibarat kita punya penyakit tapi nggak disembuhin, yang disembuhin yang lain-lain. Kita punya bisul, itu bikin panas dingin, tapi bukan bisulnya yang disembuhin, malah minum obat panas dingin.

Harapan kita ke presiden baru nanti.

Semoga mempunyai roadmap yang bisa dilaksanakan. Sebenarnya sudah ada, hanya tidak dilaksanakan.

Reportase

Konferensi Auditor Intern Pemerintah Kembali Diselenggarakan

I

nspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) kembali menyelenggarakan Konferensi Auditor Intern Pemerintah, di Aula Dhanapala, Jakarta. Acara yang diadakan Kamis (12/6) lalu mengusung tema Penerapan Paradigma Baru Pengawasan untuk Memenuhi Ekspektasi Pemangku Kepentingan dan Mengantisipasi Implikasi Hukum atas Kebijakan Publik.

Menteri Keuangan, Chatib Basri yang membuka acara tersebut berharap para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat memperluas perannya untuk memperbesar nilai tambah bagi organisasi. “Dalam perannya sebagai penjaga, APIP melakukan compliance audit dan memberikan saran koreksi atau perbaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam audit. Ini biasanya

Foto

Kukuh Perdana

hanya menghasilkan saran yang impactnya jangka pendek,” papar Menkeu.

Ke depannya, rekomendasi yang dikeluarkan APIP diharapkan juga dapat berpengaruh hingga jangka menengah maupun jangka panjang.

Menurut Menkeu, APIP juga telah memberikan kontribusi dengan cara melakukan asistensi dan reviu dalam penyusunan laporan keuangan, serta memberikan saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Chatib memberi contoh dimana ada peningkatan jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2013 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan data, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini WTP untuk 65 entitas LKKL

Teks

Amelia Safitri

atau 75,58 persen dari total 86 entitas.

“Peningkatan kualitas pelaporan keuangan ini merepresentasikan telah adanya komitmen dan upaya yang besar dari seluruh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.

Selain diskusi panel, dilakukan pula pengukuhan Ketua Umum AAIPI baru oleh Dewan Pembina yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Di samping itu, diluncurkan Perangkat Profesi AAIPI berupa Standar Audit, Kode Etik, dan Pedoman Telaah Sejawat.

Di kesempatan yang sama, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan bahwa ke depan, penempatan dalam manajemen organisasi APIP sebaiknya pada posisi yang independen. APIP dapat diberikan kebebasan dalam menentukan obyek pemeriksaannya. APIP juga dapat mengatur kembali batasan dan pola hubungan antara APIP dan auditor eksternal, pimpinan organisasi serta hubungan antar APIP. “Independensi yang sering dikatakan sebagai mahkota pengawasan, menjadi hal utama yang perlu mendapat perhatian,” tukasnya.

25 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Reportase

K

ementerian Keuangan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). MoU yang diselenggarakan di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/6) lalu ini terkait dengan kerja sama pembangunan sistem informasi minyak dan gas bumi (migas).

Kemenkeu-SKK Migas Kerja Sama Bangun Sistem IT Terpadu Dalam acara ini, Kementerian Keuangan diwakili oleh Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, sementara SKK Migas diwakili oleh Plt. Kepala SKK Migas Johanes Wijanarko.

Penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Keuangan dan Komisi Pengawas SKK Migas, serta beberapa pejabat dari instansi terkait.

yang ideal dan transparan sehingga akan membantu pengambilan keputusan-keputusan strategis.

“Diharapkan nantinya keberadaan suatu informasi yang akurat dan dapat diyakini kebenarannya, sehingga dapat pula dijadikan basis untuk audit,” ungkapnya.

dapat mengoptimalkan kegiatan usaha migas. “Ini akan dapat memberikan kejelasan terhadap tugas dan fungsi serta kewenangan dari tugas masingmasing, juga memberikan fokus untuk mengotimalkan kegiatan usaha hulu migas,” ungkapnya.

Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan sinergi pengelolaan penerimaan migas melalui pembangunan sistem informasi migas yang terintegrasi. Inisiatif pembangunan sistem informasi terpadu migas lintas instansi ini berawal dari kondisi teknologi informasi mengenai migas yang masih parsial.

Senada dengan Dirjen Anggaran, Plt. Kepala SKK Migas juga berharap terintegrasinya sistem informasi migas ini akan memberikan kemudahan bagi SKK migas, karena pelaporan dapat dilakukan secara online. “Dari data yang diinput, Kementerian Keuangan dapat melihat data dan informasi migas secara real time,” katanya. Dengan sistem ini, lanjutnya, koordinasi lintas instansi akan berjalan lebih baik.

Dirjen Anggaran berharap melalui sistem ini akan diperoleh informasi

Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri berharap kerja sama ini

Chatib juga menegaskan pentingnya sistem informasi migas yang andal, terintegrasi dan real time untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kegiatan usaha hulu migas.

Tujuannya agar keputusan-keputusan strategis dapat diambil dalam waktu lebih singkat dan lebih akurat. “Selain itu, yang menjadi sangat penting ialah dia (SKK Migas) menjadi akuntabel dan transparan. Saya kira ini tentu akan berkaitan dengan governance yang selalu kita usahakan menjadi lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Teks

Foto

26 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Novita Asri

Kukuh Perdana

Wawancara

Tugas Besar Menangkap Penyelundup

A

wal bulan ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan minyak sebanyak 60 ribu metrik ton di perairan Batam, Kepulauan Riau. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono mengungkapkan bahwa kapal pengangkut minyak selundupan itu memang telah lama diintai oleh petugas patroli DJBC. “(Kasus) yang kemarin beberapa kali memang diindikasikan (melakukan penyelundupan). Kapal ini pekerjaannya hilir mudik ke Balikpapan dan Surabaya,” kata Agung di Gedung Djuanda I, Kantor

Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (6/6). Meskipun sudah mengetahui ada indikasi penyelundupan, petugas patroli DJBC tak bisa serta merta melakukan penangkapan.

DJBC tidak dapat menangkap kapal yang diindikasikan membawa minyak selundupan jika sedang melakukan pelayaran dalam negeri. Penyelundup bisa ditangkap jika mereka kedapatan membawa barang selundupan saat sudah masuk di wilayah perbatasan. “Kami harus menangkap kalau dia belok ke perbatasan luar,” ungkap Agung.

bukan perkara enteng karena mereka kerap mengakali petugas ketika hendak dikejar. Siasat yang dilakukan antara lain dengan mematikan mesin dan menggeser bagian belakang kapal sehingga kapal seolah-olah terbawa arus. Di samping itu, kapal penyelundup minyak secara fisik juga sulit dibedakan dengan kapal tanker yang tak melakukan penyelundupan. Hal ini membutuhkan kejelian aparat DJBC di lapangan. DJBC berhasil menangkap kapal penyelundup setelah terus mengintai hingga keluar dari perbatasan.

“Jadi kapal itu diikuti terus sampai dia keluar border, pada koordinat tertentu

Menangkap para penyelundup juga

Foto

Langgeng Wahyu

Teks

Dwinanda Ardhi

27 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Wawancara yang kita lihat dengan GPS, kapal itu sudah tidak bisa bergerak,” kata Agung.

lewat muara sungai. Di bawah rumah itu terjadi transaksi jual beli.

Keberhasilan DJBC mendapatkan pujian dari Menteri Keuangan Chatib Basri.

“Saya menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Dirjen Bea dan Cukai beserta jajarannya. Seminggu atau dua minggu yang lalu mereka berhasil melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penyelundupan BBM paling besar dalam sejarah,” kata Menkeu pada acara pelantikan pejabat eselon II di Aula Mezzanine, Kantor Pusat Kemenkeu, Selasa (17/6).

Atas keberhasilan itu, DJBC berhasil menyelematkan potensi kerugian negara dengan jumlah yang besar.

Modus lainnya adalah penyelundupan yang berlangsung dengan perahu-perahu milik warga. Bahkan, proses transaksi berlangsung di rumah tempat perahuperahu tersebut berlabuh.

Penangkapan kapal-kapal penyelundup sebenarnya bukan sekali ini saja dilakukan aparat DJBC. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Agung mengungkapkan banyak cerita tentang modus operasi para penyelundup di berbagai titik. Media Keuangan menyarikan pertemuan yang juga turut dihadiri oleh Menkeu, Sekretaris Jenderal Kiagus Ahmad Badaruddin, dan sejumlah pejabat DJBC sesuai ibadah Sholat Jumat itu.

Penyelundupan barang ilegal di banyak wilayah perairan hingga saat ini belum bisa diredam secara maksimal oleh berbagai instansi terkait termasuk DJBC. Hal ini antara lain karena belum mencukupinya infrastruktur dan tenaga yang memadai untuk pengamasan maksimal. Sebenarnya seberapa parah aktivitas penyelundupan di wilayah perairan terluar Indonesia?

Arus masuk barang selundupan di wilayah perairan cukup banyak masuk melalui pelabuhan-pelabuhan ilegal atau yang lebih dikenal dengan sebutan “pelabuhan tikus”. Salah satu contohnya adalah pelabuhan tikus yang ada di Dumai, Riau. Pelabuhan tikus itu bisa lewat pelabuhan-pelabuhan yang ada.

Namun, ada juga yang masuk langsung di bawah rumah warga, karena rumahnya kan langsung di pesisir. Mereka masuk

28 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Warga pesisir di beberapa daerah perbatasan juga sering melakukan penyelundupan yang transaksinya berlangsung di tengah laut. Menurut pengalaman kami di Batam, kadangkadang mereka menggunakan kapal nelayan. Jadi ada kapal nelayan yang bukan cari ikan, tapi bawa drum minyak dan dijual di tengah laut. Menangani nelayan tidak mudah karena ada efek sosialnya. Sebuah kapal biasanya membawa 3-4 drum saja, tapi yang lalu lalang bisa sampai 500 kapal per hari.

Bagaimana proses hukum berjalan bagi para pelaku penyelundupan selama ini?

Aspek penegakan hukum yang menjadi kewenangan DJBC ada “di depan”.

Setelah ditangkap, para penyelundup ini diserahkan kepada kepolisian dan diproses ke pengadilan. Yang sering tidak membuat kami nyaman, kapal itu kemudian dikembalikan, dengan alasan kapalnya menyewa dan pemilik asli tidak mengetahui kalau kapal itu digunakan untuk menyelundupkan barang ilegal.

Padahal tujuan kami membongkar jaringan penyelundup ini sampai tuntas. Dari situ, kami melihat yang penting saat ini adalah kerja sama dengan penegak hukum lain. Proses menangkap penyelundup tidak mudah untuk dilaksanakan di lapangan. Kami mengintai dan tinggal di kapal selama berhari-hari, bahkan kadang berminggu-

minggu. Kami punya “intelijen” dan ternyata mereka juga punya sehingga bisa lolos.

Mengapa proses penyelundupan barangbarang ilegal terkesan sulit dibasmi?

Secara umum bagi kami hal ini dikarenakan efek jera bagi penyelundup belum tinggi. Kalau bisa penyelesaiannya tidak hanya mereka ditangkap dan kapal dikembalikan. Mereka yang ada di balik ini bisa mengganti nahkoda kapal dan kemudian melakukan penyelundupan lagi. Ini membuat kami seolah hanya berhubungan dengan satu atau dua orang yang ada di lapangan saja.

Proses ini harus ditelusuri sampai siapa perusahaan yang melakukan penyelundupan dan harus dilakukan black list, misalnya. Nah kewenangan DJBC tidak sampai ke sana. Kami ingin bekerja sama dengan kepolisian dan pihak-pihak lain untuk melihat celah agar bisa berkontribusi lebih. Agar tidak “capek” upaya kami di lapangan setiap hari mengamati dan membedakan kapal-kapal tanker yang melakukan penyelundupan dan kapal tanker biasa.

Setiap hari ada ratusan kapal yang hilir mudik di Selat Malaka.

Proses pengusutan hukum selama ini belum pernah hingga menyangkut perusahaan?

Belum pernah ada perusahaan yang kena.

Beberapa hukuman yang dikenakan terhadap nakhoda atau anak buah kapal penyelundup?

Nahkoda biasanya kena hukuman satu atau dua tahun. Dan di pengadilan, kami sering kalah pada proses pembuktian.

Jadi kapal itu diikuti terus sampai dia keluar border, pada koordinat tertentu yang kita lihat dengan GPS, kapal itu sudah tidak bisa bergerak”

Wawancara

Mereka mengakalinya dengan alasan kapal terbawa arus dan lain-lain. Itu sudah akal-akalan di lapangan yang kami harus siapkan langkah antisipasinya.

Daerah mana yang paling rawan penyelundupan?

Paling rawan di daerah Kepulauan Riau dan perbatasan dengan Timor Leste.

trenggiling. Hewan itu diselundupkan karena dagingnya digunakan sebagai bahan makanan dan sisiknya sebagai bahan baku sabu sabu. Yang kita tangkap kadang-kadang trenggiling yang tidak ada sisiknya. Yang kasihan juga kalau ada bayi-bayi trenggiling. Selain itu juga ada kuda laut yang diselundupkan untuk dijadikan obat kuat.

berat. Apakah ada rencana dari DJBC untuk menambah jumlah pegawai?

DJBC sudah merencanakan penambahan pegawai sampai 5 ribu orang sejak tahun 2012. Masalahnya, penambahan pegawai mesti melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dan menyesuaikan formasi. Tahun ini kami dapat 1200 pegawai.

Bagaimana tren penegahan narkoba?

Selain minyak, apa saja komoditas yang masih sering diselundupkan?

Pertama gadget. Hal ini mungkin terkait dengan adanya isu kenaikan PPNBM (Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang Mewah). Selain itu, gadget sangat mudah diselundupkan karena membawanya gampang. Dalam satu tas ransel bisa dibawa 200-300 buah. Kemudian, di Pelabuhan Tanjung Priok, sebenarnya banyak tangkapan yang belum dirilis.

Di sana ada rotan dan kayu puluhan kontainer. Kemudian ada juga hewan

Kami menegah narkoba hampir setiap hari. Tren penyelundupan narkoba makin naik. Sekarang penyelundup kecil dan besar menggunakan TKI. Jadi kita perlu memberikan edukasi kepada para TKI. Kadang-kadang mereka tidak tahu, seperti misalnya kasus di Hong Kong.

Ada TKI yang dititipkan oleh-oleh dan dia tidak tahu kalau isinya narkoba. Modus seperti ini banyak.

Tugas menjaga wilayah negara ini dari berbagai kasus penyelundupan sangat

Kemudian, kebutuhan kami dan tenaga yang tersedia tidak semuanya bisa dipenuhi. DJBC membutuhkan juga tenaga khusus seperti anak buah kapal, ahli laboratoriun, ahli klasifikasi, auditor, dan lain-lain. Kadang-kadang kami mesti rebutan. Misalnya untuk tenaga anak buah kapal, kami mesti “rebutan� dengan swasta. Dari segi penghasilan, disparitas ABK negara dan swasta jauh berbeda.

Terus terang kesulitan mencari ABK. Jadi ini tidak mudah. Dibutuhkan effort besar untuk menambah pegawai.

29 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Profil Kantor

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

LPDP Headhunter Negara Mengapa harus mencari beasiswa dari negara asing jika negeri ini mampu membiayai sendiri?

B

eberapa waktu lalu, perhatian masyarakat tertuju pada sosok Raeni, putri pengayuh becak yang menjadi wisudawati terbaik Universitas Negeri Semarang. Tak pelak, Presiden lantas menghadiahi beasiswa Presiden kepada mahasiswa jurusan Akuntasi dengan IPK 3,96 itu. Lalu sebenarnya, siapa yang berperan dibalik layar pengelolaan beasiswa itu? Salah satu tim teknis pengelola beasiswa Presiden ialah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak dijelaskan bahwa salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karenanya, pemerintah menganggarkan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan.

Kemudian, melalui Undang-Undang APBN-Perubahan Nomor 2 tahun 2010, alokasi tersebut disisihkan ke dalam poin Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).

Selanjutnya, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama bersinergi mengelola DPPN dalam bentuk dana abadi pendidikan (endowment fund). Dana abadi merupakan dana cadangan pemerintah.

Dengan kata lain, saat APBN tidak memungkinkan untuk memberikan suntikan dana, maka dana cadangan ini bisa dipakai untuk menjaga keberlanjutan pendidikan antar generasi.

30 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Untuk itu, Kementerian Keuangan membentuk LPDP yang berupaya mengembangkan generasi pemimpin bangsa melalui pendidikan. Menurut Direktur LPDP, Eko Prasetyo, sejak tahun 2010 hingga 2013, tak kurang dari Rp15,6 triliun dialokasikan untuk endowment fund dan kini telah menghasilkan Rp2,1 triliun. “Jadi sampai terjadi pergantian generasi, dalam durasi 20 tahun ke depan, endowment fund bisa tetap memberikan beasiswa, mendanai riset, hingga merehabilitasi sekolah karena bencana alam,” ujarnya.

Meskipun baru seumur jagung, hingga tahun lalu, LPDP telah memberikan beasiswa pada setidaknya 1.555 orang calon Magister dan Doktor di dalam

LPDP menjadi simbol nasionalisme, (contohnya) ketika mereka kuliah di luar negeri lalu ditanya beasiswa darimana, dijawab dari negara saya."

Eko Prasetyo, Direktur LPDP

Teks

Iin Kurniati

dan luar negeri. Pencapaian tersebut melebihi target semula sebanyak 1.400 orang. Sementara di bidang investasi, sepanjang tahun 2013 LPDP telah menginvestasikan dananya di sejumlah instrumen yang berisiko rendah, seperti obligasi negara, Surat Utang Negara dan deposito. Hasilnya, telah terkumpul dana sebanyak Rp990 miliar dari target Rp700 miliar.

Di sisi lain, Eko mengakui bahwa terkait pendanaan riset yang dilakukan LPDP belum membuahkan hasil akibat panjangnya kebutuhan proses dalam sebuah penelitian. Namun demikian, LPDP telah melakukan rehabilitasi sekolah akibat bencana alam di Aceh Tengah, Bener Meriah. “Pada tahun 2013, ada delapan sekolah yang kita bangun dan 51 ruang belajar. Mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru sudah selesai semua,” ungkap Eko. Pilihan baru Berkaca dari lembaga internasional seperti USAID, AUSAID maupun Fullbright, LPDP terus berbenah menjadi lembaga pemerintah yang menyediakan beasiswa pendidikan di tanah air. LPDP memfasilitasi para awardee secara komprehensif mulai dari fasilitas yang berkaitan akademis, biaya hidup bahkan sampai dengan fasilitas pendukung seperti family allowance, asuransi, maupun tunjangan darurat. Dengan kata lain, beasiswa LPDP sifatnya lengkap dari biaya study termasuk tunjangan lain di luar akademis.

Keistimewaan itulah yang dapat membuat LPDP menjadi pilihan baru diantara beberapa lembaga,organisasi maupun institusi nasional lain pemberi beasiswa layaknya Bank Indonesia, Pertamina, Sampoerna, Djarum, Dikti,

Foto

Langgeng Wahyu

Profil Kantor

dsb. Terbukti, kata Eko, jumlah pendaftar beasiswa pada tahun 2013 mencapai 20 ribu orang, bahkan hingga awal Juni 2014 ini sudah mencapai 15 ribu orang.

“Kenapa mereka tertarik mencari beasiswa LPDP? Pertama karena mulai tumbuh kebanggaan bahwa negeri ini mampu memberikan kepada rakyatnya.

LPDP menjadi simbol nasionalisme, (contohnya) ketika mereka kuliah di luar negeri lalu ditanya beasiswa darimana, dijawab dari negara saya.

Kadang-kadang negara di luar kaget, Oh Indonesia sekarang sudah punya ya,” jelas Eko. Selain itu, LPDP memiliki proses yang jelas dari setiap tahap pemilihan awardee melalui fasilitas online atau e-beasiswa. Layanan ini memudahkan proses seleksi administrasi sehingga siapapun, kapanpun, dan dimanapun dapat melakukan pendaftaran, mengetahui tahap selanjutnya, hingga pengumuman kelulusan melalui sistem.

Seorang calon awardee tengah antusias menjelaskan tujuannya bila telah selesai menempuh pendidikan Master/ Doktoral kelak. Wawancara ini merupakan proses seleksi akhir penerimaan beasiswa LPDP di Jakarta, Jumat (20/6).

Tak hanya itu, kebijakan pemerintah mengalokasikan endowment fund melalui LPDP yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) menjadi keuntungan tersendiri. Ini terkait fleksibilitas pembayaran karena mekanisme BLU memungkinkan saat akhir tahun uang tidak disetor ke negara. Uang tersebut langsung menjadi saldo awal LPDP atau dihitung sebagai hutang di awal tahun berikutnya.

Proses pembayarannya pun tidak lagi melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tetapi melalui kas LPDP sendiri. Dengan demikian, LPDP dapat mempercepat proses pembayaran dan meminimalisir keterlambatan pembayaran sehingga dapat dipastikan segala kebutuhan para awardee dapat sampai tepat waktu. Hal ini penting agar tidak menganggu proses pembelajaran.

LPDP tak hanya sekedar memberikan

Direktur dan para pegawai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

beasiswa dan berhenti setelah lulus.

Saat proses pembelajaran, ada layanan monitoring dan evaluasi secara online dimana setiap awardee dapat melaporkan hasil pencapaian akademiknya.

“Kita punya talent management supaya negara ini bisa melihat kalau dia butuh ahli apa. Nanti saat pulang, mereka

akan masuk talent placement, program pengembangan kompetensi sampai tambahan pendidikan profesional.

Kemudian, magang di pemerintahan, LSM, atau swasta sehingga ketika dia siap tampil akan mempunyai latar belakang konseptual framework yang handal. Ke depan, LPDP dapat berperan sebagai headhunter buat negara,” pungkasnya.

31 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Profil

S

enyum ramah menghiasi Iwan Djuniardi saat menemui Media Keuangan di sela-sela kesibukannya sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ayah dari dua anak ini menapaki tangga karir hingga mencapai jabatan Eselon II dengan cukup cepat dan mulus. Bukan berarti tak ada rintangan dalam perjalanannya. Gaya bicara Iwan yang lugas dan penuh motivasi membuat Media Keuangan terkesan. Begitu pula dengan kisah-kisahnya yang inspiratif.

Iwan lahir di Bandung, 10 Juni 1968.

Seluruh pendidikannya dari SD hingga Pascasarjana pun dihabiskan di Kota Kembang ini. Selepas lulus dari program sarjana Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992, Iwan melanjutkan studi S2 di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung.

Hebatnya, biaya kuliah tersebut ia dapatkan dari hadiah juara Lomba Karate

diri. Menurutnya, kepuasan bekerja adalah saat kita bisa berbuat lebih bagi masyarakat dan negara. Hal itulah yang membuatnya berkeyakinan kuat untuk keluar dari perusahaan. Iming-iming gaji yang lebih tinggi dan penempatan kerja di Prancis tak membuat pria lulusan SMA 3 Bandung ini memundurkan langkah. Saat itu bertepatan dengan adanya pengumuman penerimaan pegawai Departemen Keuangan. Iwan yakin bahwa dunia pemerintahan lebih membutuhkan orang-orang yang berkualitas baik. Ia teringat saat orang tuanya berujar, “Kamu berbuat sesuatu di pemerintahan saja. Jangan sampai pemerintahan diisi orang-orang second.

Nanti kalau yang di (sektor) swasta (diisi orang-orang) yang the best bagaimana di pemerintahannya. Pemerintah bisa ditipu melulu.� Bermodalkan restu orang tua, Iwan mantap keluar dari PT Total Oil dan sukses diterima menjadi pegawai di DJP pada tahun 1995 setelah melewati

Iwan Djuniardi, Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, DJP

Teknologi Informasi:

Meraih yang Tak Teraih, Menyentuh yang Tak Tersentuh se-Jawa Barat mewakili Kabupaten Bogor.

Tiket emas ke Kejurnas PON ia relakan demi menggapai cita-cita meneruskan studi S2. Kehidupan Iwan di dunia kerja dimulai ketika ia sukses menerobos seleksi penerimaan pegawai di PT Total Oil Indonesia, sebuah perusahaan minyak besar asal Prancis. Gaji yang tinggi dan berbagai fasilitas seperti rumah dan mobil pun tak membuat ia berpuas

32 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

serangkaian tes.

Niat baik berbuah karier yang melesat Tak ada yang mengira bahwa karir Iwan di DJP melesat dengan cepat. Motto hidup yang ia pegang hanya satu, jika semuanya didasari oleh niat baik maka pasti akan berbuah baik. Niat awalnya untuk bergabung di Departemen Keuangan kala itu adalah agar pemerintah

memiliki orang terbaik dengan kualitas kerja baik. Ia tercatat sebagai CPNS sejak Maret tahun 1995 di KPP Penanaman Modal Asing. Joni Fatah, atasan Iwan kala itu, melihat potensi besar yang ada pada dirinya. Joni memberinya tantangan pekerjaan untuk membenahi sistem informasi pengawasan yang harus selesai dalam waktu empat bulan. Iwan berprinsip bahwa Tuhan tidak akan

Teks

Foto

Pradany Hayyu

Bagus Wijaya

Profil

memberikan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Bermodalkan aplikasi Excel dan Office, ia pun menyelesaikan pekerjaan tersebut hanya dalam waktu tiga bulan. Prestasi ini akhirnya membuat Iwan diberikan kepercayaan untuk menjadi Pjs (pejabat sementara) Kepala Subdit Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebuah jabatan bergengsi mengingat statusnya yang masih CPNS.

Seminggu setelah Surat Keputusan (SK) PNS keluar, ia pun diangkat menjadi Kasubsi Pengawasan Restrukturisasi PPN. Menurutnya, ini adalah sebuah penghormatan luar biasa dari institusi yang sudah menerapkan konsep reward and punishment. Iwan pun menapaki karir sebagai pejabat Eselon IV tanpa melewati jabatan pelaksana selama beberapa tahun, seperti pada umumnya PNS.

Pada tahun 1999, Iwan dipromosikan menjadi Kepala Seksi (Kasi) Peraturan Perpajakan. Kemudian pada tahun 2002 ia mutasi menjadi Kasi PPN di Gambir, Jakarta. Pada saat itu ia juga turut serta dalam Tim Modernisasi yang membahas desain DJP ke depan. Pada tahun 2004 Iwan dipercaya untuk bertugas di KPP Madya Jakarta Pusat. Lalu pada tahun 2006 ia dipromosikan sebagai pejabat

33 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Profil Eselon III menjadi Kabid Humas di Bekasi.

Pada masa itu, Iwan dipanggil oleh Direktorat Kisda Subdit Transformasi dan Organisasi karena kemampuannya dalam mengembangkan konsep tentang grading pegawai. Kemampuan tersebut ia kembangkan lagi saat dikirim oleh Dirjen Pajak untuk belajar tentang Renstra di Australia selama empat bulan. Setelah kembali ke Jakarta, Iwan dipercaya untuk menjadi Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan di Sekretariat DJP. Pada tahun 2011, Iwan bertugas di Subbagian Pengembangan Penyuluhan Direktorat Transformasi Proses Bisnis, kemudian pada tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Bagian Organta Sekretariat DJP. Hingga akhirnya ia menduduki posisinya saat ini sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan sejak April 2103. Iwan pun memaparkan rahasia di balik perjalanan karirnya, “Di manapun kita bekerja harus memiliki niat baik dan mengutamakan reputasi. Jangan pernah hitung-hitungan pada atasan. Just do it.�

Satu hal yang selalu Iwan terapkan dalam kariernya adalah jangan sampai terjebak di zona nyaman. Seseorang yang terjebak dalam kenyamanan biasanya kreativitasnya menurun. Iwan pun mengutip sebuat kalimat bijak, zona nyaman adalah zona yang tak aman. “Banyak orang setelah menjadi eselon II melempem dan tidak berinovasi. Saya melihat pejabat eselon II punya tanggung jawab lebih besar lagi. Kerja bukan hanya masuk jam 7 pulang jam 5. Namun punya niat bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin,� jelasnya.

Ada sebuah konsep yang ia pelajari pada tahun 1999 dan baru dapat terlaksana setelah ia menjabat sebagai pejabat Eselon II. Pada tahun 1999, Iwan berkesempatan ke Belanda untuk mendalami tentang complience risk management. Wajib Pajak dikelompokkan menjadi masing-masing risiko lalu dibuatlah model. Saat itu ia melakukan presentasi di depan Board of Director yang mendapat tanggapan sangat bagus, namun sayangnya dengan catatan bahwa untuk menciptakan model tersebut masih jauh atau masih memerlukan

34 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

waktu yang lama. Padahal setiap kali ia melakukan studi banding, konsep compliance risk management ini selalu dipakai di seluruh dunia.

Setelah ia menjadi direktur, dibuatlah prototype konsep tersebut lalu ia presentasikan di depan konsultan yang membantu Kementerian Keuangan menuju Transformasi Kelembagaan. Ide yang pada tahun 1999 tersebut sudah ia presentasikan namun ditolak kini terwujud dalam Tranformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal itu, Iwan menekankan bahwa jabatan Eselon II memiliki lebih banyak kesempatan dalam mengembangkan gagasan kepada pimpinan.

IT menjadi yang terdepan Dalam pemerintahan, seringkali teknologi informasi (IT) hanya sebagai supporting.

Masyarakat seringkali menuntut proses bisnis dan aturan terlebih dahulu, baru IT menyusul. Iwan beranggapan bahwa sudah saatnya masyarakat membalik pola pikir, menjadikan IT di posisi depan baru aturan yang mengikuti. Sehingga keterbatasan aturan tidak membelenggu pesatnya IT di era berbasis teknologi ini.

Iwan tidak main-main dengan menjadikan DJP sebagai IT driver organization. Ia

membuat gebrakan IT melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menangani SPT. Selama ini aplikasi SPT dikerjakan oleh DJP bersama Apllication Service Provider (ASP). Namun saat ini masih belum berhasil. Iwan melihat peluang dari BRI yang memiliki jaringan hingga 9800 cabang di seluruh Indonesia dan karyawan sekitar seratus ribu orang. Pertama, DJP meminta BRI untuk membuat aplikasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi karyawannya. Selama ini pegawai BRI memasukkan SPT melalui dropbox. BRI pun diminta menjadi ASP sehingga aplikasi SPT tersebut masuk ke aplikasi BRI. Akhirnya saat ini sekitar 60.000 karyawan BRI menggunakan sistem informasi mereka untuk mengisi SPT. Begitu mudah, begitu cepat.

Ke depannya, model ini akan diterapkan juga untuk instansi-instansi lainnya.

Perekaman SPT sudah dilakukan oleh instansi masing-masing. Hal ini tentu mengurangi beban DJP dalam perekaman data SPT yang cukup memakan waktu.

Inovasi tidak berhenti sampai di sana.

Iwan memperluas sistem ini dengan membuat sistem yang tidak hanya bagi karyawan BRI namun juga bagi nasabah.

Tahun depan, tidak hanya nasabah BRI yang dapat menikmati layanan ini, namun juga masyarakat sekitar atau nonnasabah.

Profil Sistemnya seperti Automatic Teller Machine SPT (ATM SPT). Masyarakat tinggal mengunduh aplikasinya lalu diisi secara manual. Selanjutnya masyarakat cukup datang ke cabang BRI terdekat, verifikasi dengan sidik jari, lalu mencetak buku tabungan.

BRI menyambut gagasan ini dengan tangan terbuka. Terbukti saat Iwan mendapatkan tawaran untuk menggunakan mobile office BRI dengan teknologi satelit. Sehingga ke depan DJP akan memiliki banyak virtual office melalui mobil berjalan BRI ini. Ide ini akan dicoba di Kalimantan.

Iwan tak berpuas diri sampai di situ.

Konsep IT yang ia terapkan adalah reach the unreachable (menjangkau yang tidak terjangkau) dan touch the untouchable (menyentuh yang tidak tersentuh).

Konsep pertama ia aplikasikan melalui kerjasama BRI yang jangkauannya mencapai pelosok. Selain itu, juga akan dikembangkan kerjasama bersama PT Telkom, yaitu sistem pelaporan SPT melalui telepon bebas pulsa. Sistem ini dikhususkan untuk SPT SS, yaitu SPT bagi yang berpenghasilan di bawah enam puluh juta. Sasarannya adalah para pensiunan yang susah mengakses internet. Begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh IT untuk mempermudah masyarakat. Kerja keras ini, menurut Iwan, adalah upaya untuk memecah paradigma bahwa pelaporan SPT itu susah.

Berikutnya adalah konsep touch the untouchable (menyentuh yang tak tersentuh). Saat ini sedang dilakukan upaya mendapatkan data dari Kementerian/Lembaga lain untuk dicocokkan dengan data SPT. Hal ini sudah diatur dalam Inpres No 2 tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bahwa Kementerian/Lembaga lain wajib memberikan data kepada DJP. Dahulu, tindak korupsi merupakan hal yang sulit tersentuh (untouchable). Maka ke depannya tak sulit untuk mendeteksi adanya korupsi yang merugikan negara.

Begitu banyak cita-cita Iwan dalam memperbaiki bumi pertiwi ini, khususnya dari sektor pajak. Ia ingin pajak menjadi anchor karena pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Dalam pelayanan publik tertentu, kelak akan ada syarat tax clearance. Misalnya dalam pembuatan paspor, masyarakat akan terlebih dahulu dicek status pajaknya. Jika yang bersangkutan masih memiliki tanggungan pajak maka proses pembuatan paspor akan ditunda.

Mimpi-mimpi Iwan untuk mewujudkan IT sebagai ujung tombak penerimaan negara melalui sektor pajak pun tak selamanya mulus. Kendala banyak ditemui dari sisi pola pikir yang menjadikan IT di belakang, sisi kelambanan birokrasi, sisi pengadaan,

Mimpi-mimpi Iwan untuk mewujudkan IT sebagai ujung tombak penerimaan negara melalui sektor pajak pun tak selamanya mulus.

dan juga anggaran. Iwan menambahkan, budget untuk IT di Indonesia tergolong kecil dibanding dengan Malaysia. Ini menunjukkan bahwa pola pikir bangsa Indonesia masih menjadikan IT sebagai supporting. PNS masih selalu berpikir tentang aturan, sedangkan pegawai swasta berpikir tentang inovasi. Saat menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, Iwan pun berupaya untuk mengubah pola pikir menjadi IT yang berada di depan, lalu diikuti proses bisnis dan peraturan. Ia selalu percaya bahwa jangan selalu membuat konsep untuk kepentingan diri sendiri, jika kepentingan bangsa yang selalu kita utamakan maka Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Bukan karena pujian, bukan pula karena jabatan.

Karate, commuterline, dan seni musik Kata prestasi tak lepas dari pria yang menghabiskan masa kecil di Bandung ini. Pada tahun 1986 Iwan menjuarai kejuaraan karate tingkat nasional.

Mulanya ia hanya ikut ayahnya berlatih karate. Latihan karate yang ia tekuni pun berbuah manis dengan meraih sabuk hitam di kelas 2 SMA hingga akhirnya mendapatkan beasiswa dari Kejurnas. Saat ini Iwan lebih memilih olahraga pingpong sebagai hobinya.

Di bangku kuliah, Iwan aktif dalam perkumpulan seni sunda. Ia pun menjajal kepiawaiannya bermain kecapi, suling, dan gamelan. Tak perlu jauh-jauh ke Bandung, di sudut ruangannya sudah tersedia alat musik tradisional sunda yang kerap kali ia mainkan saat senggang.

Tidak semua pejabat selalu mengutamakan kemewahan dalam kesehariannya. Seorang pejabat negara seharusnya memiliki rasa kepedulian terhadap rakyat kecil. Bagaimana rasa kepedulian itu bisa terasah bila pejabat negara hanya bergelimang kemewahan. Hal itulah yang membuat Iwan memutuskan untuk menggunakan transportasi umum dari rumah ke kantor.

Setiap hari ia menjadi penumpang commuter line Bogor-Jakarta, dari stasiun Sudirman ia melanjutkan dengan motor ke Kantor Pusat DJP. Sebuah helm terlihat di sudut meja, menemani keseharian Iwan dari dan menuju stasiun. Bersinggungan dengan rakyat kecil membuat hati nurani semakin terasah, jelasnya. “Jangan sampai jabatan membuat kita buta dan lupa diri,” lanjutnya.

Banyak yang akan diraih Iwan ke depan.

“Saya ingin menjadikan Kementerian Keuangan, khususnya DJP, menjadi IT Driver Organization, yaitu IT yang bisa reach the unreachable dan touch the untouchable,” jelasnya. Konsekuensinya, banyak hal yang harus dibenahi. Proses bisnis, eksekutor, dan kualitas harus diubah menjadi lebih baik. Sehingga IT bisa menjadi yang terdepan dan mewarnai organisasi,” pungkasnya menutup pembicaraan.

35 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Info Kebijakan

Kendalikan Inflasi Jelang Ramadan Makin dekatnya bulan Ramadan menyebabkan inflasi bulan ini meningkat. Meskipun harga kebutuhan barang pokok masih terkendali, pemerintah tetap waspada.

D

i bulan Mei, inflasi tercatat mencapai 0,16 persen month to month (mtm) atau 7,32 year on year (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111.53. Angka ini lebih tinggi dari rerata historis inflasi lima tahun terakhir di bulan Mei sebesar 0,10 persen (mtm).

Namun demikian, angka ini lebih tinggi dari bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar minus 0,03 persen (mtm).

Komponen inti pada bulan Mei mengalami inflasi sebesar 0,23 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 107,52 pada April menjadi 107,77 pada bulan Mei. Komponen dengan harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,30

persen sedangkan komponen bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,22 persen.

Sementara komponen energi mengalami deflasi sebesar 0,02 persen atau terjadi penurunan indeks dari 126,38 pada April menjadi 126,36 pada bulan Mei.

rekreasi, dan olah raga sebesar 0,07 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,21 persen.

Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,15 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks beberapa kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,35 persen.

Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,23 persen, kelompok sandang sebesar 0,12 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,41 persen. Lalu, kelompok pendidikan,

Untuk itu, pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi untuk periode tahun 2016, 2017, dan 2018. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93.PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018.

Jenis sasaran inflasi yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah inflasi IHK tahunan

Tabel Perkembangan Ekonomi Indonesia Indikator

Nilai Tukar Rupiah

Indeks Harga Saham Gabungan

Inflasi

Harga Minyak Mentah Indonesia

Arus Modal Masuk

Kinerja

Nilai tukar Rupiah pada 6 Juni 2014 berada pada Rp11.860/US$ mengalami apresiasi 5,70% (ytd).

IHSG pada 6 Juni 2014 sebesar 4.937,18 menguat 15,5% (ytd).

Inflasi per Mei 2014 mencapai 0,16% (mtm), 1,56% (ytd), atau 7,32% (yoy).

ICP per April 2014 mencapai US$106,94 per barel.

5 Juni 2014: Saham outflow Rp62,1 miliar, SUN outflow Rp1,47 triliun (9 Mei).

Periode 2 Januari hingga 6 Juni 2014 Rupiah mengalami level terkuat Rp11.293/US$ dan level terlemah Rp12.240/US$.

Periode 2 Januari hingga 6 Juni 2014 IHSG mencapai level tertinggi sebesar 5.031,57 dan level terendah sebesar 4.175,81

ICP per Januari 2014 sebesar US$105,8 per barel.

Selama 2014 (ytd): Saham inflow Rp41,78 triliun, SUN mencapai Rp70,83 triliun.

Di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 5 Juni 2014 adalah sebesar Rp394,48 triliun atau sebesar 35,7% dari total SUN yang diperdagangkan.

Sumber: BKF (diolah) 36 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Selama Mei 2014: Saham inflow Rp8,09 triliun, SUN inflow Rp18,2 triliun.

Teks

Iin Kurniati

Foto

Bagus Wijaya

Info Kebijakan

Perkembangan Inflasi 9,0

yoy (%)

8,22

8,0 7,01

7,0

6,45

May 2014,

7,32

6,0 5,67

5,0 4,0 3,43 Januari 2010

3,48

Juli 2010

Januari 2011

(year on year). Untuk tahun 2016, sasaran inflasi ditetapkan pada tingkat 4,0 persen.

Untuk tahun 2017 sebesar 4,0 persen, dan tahun 2018 sebesar 3,5 persen. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar 1 persen.

Selanjutnya, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal pertama (Q1) 2014 mencapai Rp2.401,2 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp706,6 triliun. Sehingga, pada Q1 2014 Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,21 persen year on year (yoy).

Juli 2011

Januari 2012

Juli 2012

Terkait nilai tukar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sejak awal 2014, rupiah dan IHSG mengalami penguatan yang cukup baik diantara negara-negara lain di kawasan. Nilai tukar rupiah pada 6 Juni berada pada Rp11.860/US$ atau mengalami apresiasi 5,70 persen year to date (ytd).

Kemudian terkait IHSG, pada 6 Juni 2014 ditutup menguat 15,5 persen ke level 4.937,18.

Terkait dengan suku bunga, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 7,5 persen. Selain itu, RDG juga menetapkan suku bunga Lending

Januari 2013

Juli 2013

Januari 2014

Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 7,5 persen dan 5,75 persen.

Terkait neraca perdagangan, pada bulan April, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 1,96 miliar.

Hal tersebut disebabkan defisit yang terjadi pada perdagangan sektor migas maupun nonmigas, masing-masing sebesar US$1,07 miliar dan US$0,89 miliar.

Dari sisi volume perdagangan, pada bulan April neraca volume perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 31,8 juta ton. Hal tersebut didorong oleh surplusnya neraca sektor nonmigas

Yield SUN

Pertumbuhan PDB

Investasi Langsung

Perdagangan Internasional

Neraca Pembayaran

Periode 6 Juni 2014: • Yield SUN 10Y sebesar 8,02%.

• Yield SUN 5Y sebesar 7,69%.

Pada Q1-2014 PDB tumbuh sebesar 5,21% (yoy).

Realisasi investasi selama 2013 mencapai Rp398,6 triliun atau naik 27,3% (yoy).

• PMA: Rp270,42 triliun naik 22,4% (yoy).

• PMDN: Rp128,2 triliun naik 39,0%(yoy).

April 2014: • Ekspor turun 3,2% (yoy) menjadi US$14,3 miliar (dibanding April 2013).

• Impor turun 1,3% (yoy) menjadi US$16,3 miliar (dibanding April 2013).

• Neraca perdagangan April 2014 mengalami defisit sebesar US$1,96 miliar.

• Volume perdagangan Surplus sebesar 31,8 juta ton.

• Surplus Q1 2014 mencapai US$1,07 miliar.

Pada Q4-2013 Defisit transaksi berjalan kembali menyempit menjadi US$4,0 miliar (2.0% PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US$8,5 miliar (3,8% PDB).

Periode 1 Januari hingga 28 Mei 2014: • Yield SUN 10Y: Tertinggi 9,18%, Terendah 7,83%.

• Yield SUN 5Y: Tertinggi 8,67%, Terendah 7,55%.

Sepanjang 2013: 5,78% (yoy). PDB nonmigas 6,3%, PDB migas -2,8%.

Sepanjang 2012: 6,23% (yoy). PDB nonmigas 6,8%, PDB migas -3,3%.

Realisasi investasi Triwulan I 2014 sebesar Rp106,6 triliun atau naik 14,6% (yoy).

• PMA: Rp72 triliun, naik 9,8% (yoy).

• PMDN: Rp34,6 triliun, naik 25,9%(yoy).

Surplus transaksi modal dan finansial meningkat menjadi US$9,2 miliar yang berasal dari surplus investasi langsung, portofolio dan lainnya.

Akan tetapi BoP 2013 masih defisit US$7,3 miliar dengan defisit transaksi berjalan sebesar 3,3% PDB.

37 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Info Kebijakan sebesar 32,34 juta, sebaliknya neraca perdagangan sektor migas defisit 0,54 juta ton.

Setelah dua bulan terakhir mengalami surplus, Indonesia mengalami defisit hampir US$2 miliar di bulan April. Sehingga periode Januari hingga April, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$894 juta.

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga- April mencapai US$58,59 miliar atau menurun 2,63 persen dibanding periode yang sama tahun 2013.

Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$48,09 miliar atau menurun 3,00 persen.

Sama halnya dengan impor, secara kumulatif juga mengalami penurunan sebesar 4,23 persen menjadi US$59,49 miliar bila dibanding impor periode yang sama tahun 2013. Kumulatif nilai impor terdiri dari impor migas sebesar US$14,70 miliar (turun 2,94 persen) dan impor nonmigas sebesar US$44,79 miliar (turun 4,64 persen).

agar tidak berdampak pada pembalikan arus modal di negara-negara berkembang.

Amerika Serikat Pertumbuhan ekonomi Amerika pada Q1 2014 sebesar minus 0,1 persen quarter to quarter (qoq). Angka ini lebih rendah dibandingkan dua kuartal sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,6 persen (qoq) dan 4,1 persen (qoq).

Terkait perdagangan internasional, pada April 2014, defisit neraca perdagangan meningkat 6,9 persen dibandingkan bulan Maret menjadi US$47,2 miliar.

Tercatat, total ekspor turun 0,2 persen menjadi US$193,3 miliar dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$193,7 miliar. Sebaliknya, total impor mengalami peningkatan 1,2 persen menjadi US$240,6 miliar dibanding bulan sebelumnya sebesar US$237,8 miliar.

Perkembangan Ekonomi Global Zona Eropa Meskipun lebih baik dibanding tahun 2013, perekonomian global masih menghadapi risiko pelemahan di tahun 2014. Terbukti, pertumbuhan Amerika mulai mendekati 3 persen serta terdorongnya normalisasi kebijakan akibat berakhirnya perseteruan politik Amerika atas anggaran negara tersebut.

Sementara di Eropa, walaupun terjadi tingginya tingkat pengangguran dan belum pulihnya sektor industri, tetapi beberapa negara mulai menekan defisit anggarannya. Berdasarkan kondisi tersebut, dipastikan negara-negara maju mewaspadai terjadinya exit policy kebijakan moneter longgar. Hal ini penting

38 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Perekonomomian Eropa masih rentan dengan inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran tinggi. Hal ini mendorong European Central Bank kembali menurunkan suku bunga acuan dan suku bunga deposito yang minus. Tercatat, inflasi di zona Eropa diperkirakan mencapai 0,5 persen pada Mei atau menurun bila dibandingkan inflasi April sebesar 0,7 persen.

Terkait produksi industri, di bulan April terjadi peningkatan sebesar 0,8 persen atau meningkat dibandingkan bulan Maret sebesar minus 0,3 persen. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya production

of energy sebesar 2,5 persen, non-durable consumer goods sebesar 2,1 persen, dan intermediate goods menjadi 0,6 persen.

Sementara itu, durable consumer goods dan capital goods cenderung stabil.

Pada bulan April, terjadi peningkatan jumlah pekerja sebesar 0,1 persen pada Q1 2014. Bila dibandingkan dengan kuartal pertama tahun sebelumnya, jumlah pekerja meningkat menjadi 0,2 persen.

Kantor Statistik Eropa mengestimasikan sejumlah 146,1 juta pria dan wanita bekerja di zona Eropa.

Zona Asia Pada Q1 2014, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 7,4 persen (yoy), melambat dibandingkan Q4:2013 sebesar 7,7 persen (yoy). Perlambatan terjadi karena pemerintah berupaya menghentikan lonjakan kredit, sementara pada saat bersamaan pemerintah berupaya mempertahankan ekspansi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. Untuk tetap menumbuhkan perekonomiannya sebesar 7,5 persen di tahun 2014, pemerintah Tiongkok meluncurkan mini stimulus untuk menopang perekonomiannya.

Berbeda dengan Tiongkok, kondisi perekonomian Jepang pada Q1 tahun 2014 mampu tumbuh sebesar 5,9 persen quarter on quarter, seasonally adjusted annualized rate (qoq saar).

Angka ini lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2013 sebesar 0,7 persen (qoq saar). Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya investasi dan pengeluaran perusahaan dalam antisipasi kenaikan pajak. Pada 1 April lalu, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan pajak penjualan dari 5 persen menjadi 8 persen. Kebijakan tersebut berdampak pada melemahnya beberapa indikator riil di bulan yang sama.

39 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Kolom Ekonom

Sekali Lagi, Menyoal Subsidi BBM Alokasi subsidi BBM dalam setiap pembahasan postur APBN Perubahan hampir selalu meningkat apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN. Hal itu terjadi lantaran ketika variabel-variabel penentunya berubah naik, tidak direspons dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi atau instrumen kebijakan sejenisnya.

B

erdasarkan catatan penulis, harga pertamax di Jakarta sejak 15 Juni ini sudah mencapai Rp10.950 per liter, atau mengalami kenaikan sebesar Rp300 per liter dibandingkan waktu sebelumnya.1 Pertamax sendiri adalah salah satu BBM nonsubsidi. Karena komoditas nonsubsidi, penentuan harga pertamax lebih fleksibel dan

40 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

fluktuasinya mengikuti perkembangan variabel penentu, diantaranya kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, harga minyak dunia, dan tingkat persaingan.

Grafik 1 merupakan gambaran sederhana untuk mendapatkan disparitas harga pertamax dan harga

Teks

Praptono Djunedi, Peneliti BKF

premium di Jakarta. Pada Grafik 1, tampak bahwa disparitas harga antara pertamax dan premium (BBM bersubsidi) kembali meningkat, terutama sejak naiknya harga BBM per 22 Juni 2013 lalu. Disparitas harga rata-rata bisa mencapai Rp4.221 per liter sepanjang periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Mei 2014. Disparitas tertinggi berada pada level Rp5.200 per liter (15 Maret s.d. 30 April 2013), suatu angka yang bahkan lebih besar daripada harga premium itu sendiri. Sesudah kenaikan harga BBM di tahun 2013, disparitas tertinggi hanya menyentuh level Rp4.900 per liter. Pertanyaannya, mengapa pemerintah tidak memilih kembali kenaikan harga BBM sebagai kebijakan di masa transisi ini?

Foto Abdul Aziz

Kolom Ekonom Bebani APBN Sebagaimana diketahui, besaran subsidi BBM merupakan selisih antara harga keekonomian dan harga penetapan pemerintah yang dikalikan dengan volume kebutuhan BBM. Variabel penentu terhadap harga keekonomian BBM diantaranya adalah harga minyak mentah dunia dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Dari pengamatan penulis selama lima bulan terakhir, realisasi nilai kurs rata-rata berada di atas Rp11.500/ USD, sedangkan asumsi APBN hanya Rp10.500/USD. Di sisi lain, realisasi harga minyak mentah tidak terpaut jauh dengan angka asumsi APBN. Jika diasumsikan bahwa harga keekonomian BBM sama dengan harga pertamax, maka meningkatnya disparitas harga, yang tergambar dengan jelas pada Grafik 1 di bawah, akan berdampak pada meningkatnya besaran subsidi BBM. Dengan demikian, asumsi kurs dalam APBN Perubahan yang disepakati oleh pemerintah dan DPR pada angka

Rp11.600/USD kiranya sudah tepat.

Dengan perubahan asumsi itu, dalam perkembangannya, subsidi BBM APBN-P telah disepakati menjadi Rp246,5 triliun (APBN 2014: Rp210,7 triliun). Subsidi listrik pun ikut meningkat menjadi Rp103,8 triliun. Jadi, total subsidi energi menjadi sebesar Rp350,3 triliun.2 Dengan kondisi seperti ini, keberadaan subsidi BBM tentu semakin membebani APBN. Apalagi, dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan pengguna BBM bersubsidi karena bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, maka diprediksi alokasi subsidi BBM dapat menembus angka Rp300-an triliun dalam APBN mendatang. Sementara itu, komposisi sektor pengguna BBM bersubsidi masih relatif timpang.

Berdasarkan catatan penulis, sekitar 97 persen penggunaan BBM bersubsidi didominasi oleh sektor transportasi darat. Di sektor transportasi darat sendiri, sekitar 53 persen BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kendaraan roda empat milik pribadi.

Di sisi lain, BBM bersubsidi yang selama ini digunakan adalah bensin RON 88 (gasoline). Berdasarkan keterangan pihak PT Pertamina dan Hiswana Migas, Indonesia merupakan negara satu-satunya di dunia yang masih menggunakan BBM RON 88 ini.3 Jadi, sudah seharusnya mulai dilakukan langkah terobosan agar memperbanyak penggunaan BBM dengan RON lebih tinggi karena semakin tinggi nilai RON semakin baik terhadap pemeliharaan mesin kendaraan dan ramah lingkungan.

Seorang pakar ekonomi terkenal, dalam blog-nya, menggambarkan betapa subsidi BBM sudah menjadi ancaman bagi perekonomian. Komoditas BBM tidak lagi sekedar membelenggu, tetapi juga menambah ketidakpastian APBN, memiuh perkembangan berbagai sektor dalam perekonomian, dan menahan terjadinya diversifikasi energi yang ramah lingkungan.4 Dari paparan di atas dapat jelas diketahui problematika subsidi BBM adalah

Grafik 1:

Perkembangan Harga Pertamax dan Premium 12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

1/1/13

1/3/13

1/5/13

1/7/13 Pertamax

1/9/13

1/11/13

1/1/14

1/3/14

1/5/14

Premium

41 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Kolom Ekonom semakin membesarnya alokasi subsidi BBM dan ketidaktepatan sasaran subsidi.

Sebenarnya, untuk menyelesaikan masalah di atas, pemerintah sudah memiliki instrumen kebijakannya, yaitu kebijakan kenaikan harga ketika disparitas harga sudah meninggi dan kebijakan pembatasan konsumsi untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran subsidi.

Namun, eksekusinya tentu memerlukan momentum yang tepat dan persetujuan DPR. Kadang kala, jadwal pelaksanaan yang telah disusun dan momentumnya dianggap tepat oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM belum tentu memperoleh persetujuan DPR. Belum

dalam enam bulan terakhir.5 Momentum untuk memperbaiki kebijakan subsidi menjadi hilang. Akhirnya, sama-sama kita ketahui bahwa realisasi subsidi BBM jauh meningkat (Rp211,9 triliun) daripada jumlah yang dialokasikan dalam APBN-P 2012 (Rp137,4 triliun). Dalam konteks di atas, mengajukan usulan kenaikan harga BBM dalam masa transisi ini tentu sangat riskan jika dilihat dari beberapa sisi.

Seperti diketahui, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang sangat strategis. Padahal, saat ini, Indonesia sedang menghadapi masa pilpres. Untuk mendukung lancarnya penyelenggaraan pilpres, pemerintah

sudah tepat untuk dijalankan. Hanya saja, eksekusinya memerlukan momentum yang tepat (tentunya tidak dalam masa transisi seperti saat ini). Selain itu, dibutuhkan dukungan DPR dan publik secara luas. Apabila bangsa ini sudah bisa menyelesaikan persoalan subsidi BBM seperti disebutkan di atas, maka kita boleh berharap BBM yang dikonsumsi di masa mendatang akan lebih berkualitas karena adanya diversifikasi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, dengan terselesaikannya persoalan subsidi BBM, belanja APBN diharapkan bisa semakin berkualitas dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pula.

Untuk menyelesaikan problematika subsidi BBM, pemerintah sudah memiliki instrumen kebijakannya, yaitu kebijakan kenaikan harga ketika disparitas harga sudah meninggi dan kebijakan pembatasan konsumsi untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran subsidi. lagi munculnya risiko sosial ketika demonstrasi massa pro kenaikan harga BBM berhadapan dengan massa yang kontra.

Sebagai contoh adalah penolakan DPR atas kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah pada tahun 2012 lalu. Dalam sidang paripurna DPR yang dimulai pukul 14.30 dan berakhir pada pukul 01.00 dini hari esoknya itu sempat terjadi kericuhan dan hujan interupsi.

Sidang paripurna yang mengesahkan UU APBN Perubahan 2012 tersebut menolak usul kenaikan harga BBM dari pemerintah. DPR memberikan opsi penambahan ayat 6A pada Pasal 7 dalam UU APBN-P 2012. Hasil voting untuk opsi tersebut adalah mayoritas anggota DPR (356 anggota) menyatakan setuju dan 82 anggota menyatakan menolak untuk menambahkan ayat 6A. Adanya ayat 6A tersebut hanya memungkinkan harga BBM bersubsidi dinaikkan apabila harga rata-rata minyak mentah mengalami deviasi lebih dari 15 persen

42 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

tentu memprioritaskan situasi dan kondisi yang aman dan tidak ada gejolak.

Kedua, secara teknis, pengajuan usulan kenaikan harga BBM memerlukan persiapan yang memadai sehingga sulit untuk dilakukan dalam waktu sekarang ini. Kemudian, adanya ketetapan bagi pemerintah untuk tidak mengambil kebijakan strategis dalam masa transisi ini.6

Liputan6.com, 15 Juni 2014 dalam http://bisnis.

1

liputan6.com/read/2063416/harga-pertamax-csnaik-rp-300-per-liter; Anggaran Kementerian Dipotong Rp43,25 T,

2

Subsidi Energi Naik Jadi Rp350,3 T, http:// finance.detik.com, 18 Juni 2014. Sebagai catatan, subsidi non energi dalam APBN-P 2014 Rp52,7 T; Indonesia Satu-satunya Yang Masih Produksi

3

BBM Oktan 88, 7 Mei 2014, dalam http://

Penutup Salah satu pekerjaan rumah bagi bangsa ini, tidak terbatas hanya untuk pemerintah, adalah semakin membesarnya alokasi subsidi BBM dan ketidaktepatan sasaran subsidi.

Sebenarnya, sekali lagi, untuk menyelesaikan masalah di atas, pemerintah sudah memiliki instrumen kebijakan berupa kenaikan harga ketika disparitas meninggi dan kebijakan pembatasan konsumsi untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran subsidi.

liputanislam.com/berita/indonesia-satu-satunyayang-masih-pakai-bensin-oktan-88/; Subsidi BBM Ancaman Utama Bagi

4

Perekonomian, 20 April 2014, dalam http:// faisalbasri01.wordpress.com/2014/04/20/ subsidi-bbm-ancaman-utama-bagiperekonomian/; “Pemerintah Menerima Penundaan

5

Kenaikan Harga BBM�, 31 Maret 2012, dalam http://nasional.kompas.com/ read/2012/03/31/07044844/Pemerintah.

Menerima.Penundaan.Kenaikan.Harga.BBM; Pemerintah Bakal Naikkan Harga BBM Kalau

6

Diminta Jokwi dan Prabowo, www.finance.detik.

Menurut penulis, kedua instrumen itu

com, 3 Juni 2014.

h o b o R a t i K a r a g e N ? h h o a k k o a K k Rel a T g n a Y r a l i P a Karen

Lebih dari 75% penerimaan negara dalam APBN berasal dari sektor perpajakan.

Melalui pajak yang Anda bayar, negara ini tetap berdiri kokoh 43 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Opini

Restrukturisasi Tarif Pajak Penghasilan Di Indonesia Sebuah Strategi Untuk Memenangkan Pemilu Presiden 2014

S

aat perebutan kursi presiden di Amerika Serikat tahun 2012 antara calon Presiden incumbent Barrack Obama dari Partai Demokrat dengan Mitt Romney dari Partai Republik, kedua kubu menawarkan platform ekonomi yang sangat berbeda terkait isu perpajakan. Romney lebih condong untuk memberikan insentif pajak untuk perorangan maupun korporasi. Perorangan dengan penghasilan tinggi akan diberikan

44 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

pemotongan tarif pajak yang lebih besar daripada perorangan berpenghasilan rendah. Sebaliknya, Obama menerapkan tambahan pajak atas penghasilan yang diterima perorangan berpenghasilan tinggi.

Kondisi di atas sepertinya merefleksikan situasi politik di Indonesia saat ini.

Tahun 2014 merupakan tahun politik dengan adanya pemilihan presiden RI. Namun sampai saat ini, belum terdengar

Teks

Asrul Hidayat, Alumni STAN

pernyataan tegas dan jelas dari calon presiden tentang kebijakan perpajakan yang diusung oleh mereka. Walaupun ada calon presiden yang menjanjikan target tax ratio dengan jumlah tertentu, tetapi tidak menjelaskan langkah konkrit untuk mencapainya.

Setiap capres menawarkan program pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi tidak membahas dari mana sumber dana yang digunakan untuk mendukung program tersebut.

Foto

Langgeng Wahyu

Opini Penurunan Tarif PPh menyebabkan Penurunan Tax Ratio PPh Dalam kolom ini, penulis menyoroti struktur Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia yang dapat menjadi alternatif bagi calon presiden untuk menyentuh sektor perpajakan dalam rencana kerjanya. Kontribusi PPh terhadap penerimaan pajak sangat signifikan karena hampir 60 persen bersumber dari PPh. Oleh karena itu, apabila kebijakan yang diambil tidak tepat, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Seperti yang terjadi pada tahun 2008, pemerintah menurunkan tarif tertinggi PPh OP yaitu dari 35 persen menjadi 30 persen.

Peraturan ini efektif dilaksanakan untuk tahun pajak 2009. Untuk PPh Badan, pemerintah menerapkan tarif flat sebesar 28 persen mulai berlaku untuk tahun pajak 2009 dan tarif 25 persen mulai berlaku tahun pajak 2010 hingga saat ini. Kebijakan ini menggantikan kebijakan tarif progresif PPh Badan dengan tarif tertinggi 30 persen dan tarif terendah 10 persen.

Selain itu, untuk korporasi dengan jumlah peredaran usaha tertentu diberikan keringanan PPh sebesar 50 persen. Pada kenyataannya, kebijakan ini sangat menguntungkan bagi perorangan maupun korporasi yang memiliki penghasilan tinggi karena beban PPh yang ditanggung menjadi berkurang signifikan. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian secara lebih komprehensif yang dilakukan oleh penulis atas kebijakan penurunan tarif PPh tahun 2008 yang menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan tax ratio PPh. Rekomendasi Kebijakan yang akan diterapkan pemerintah nantinya diharapkan tidak lagi berpihak terhadap korporasi dan perorangan berpenghasilan tinggi agar terwujud distribusi penghasilan yang lebih merata. Oleh karena itu, penulis mengusulkan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi para calon presiden terhadap isu perpajakan.

Rekomendasi difokuskan pada PPh OP

Ringkasan Perbandingan Usulan Tarif PPh OP dengan Yarif PPh OP Saat Ini Interval Penghasilan Kena Pajak

Tarif PPh OP (Saat ini)

0-Rp 15juta Rp 15 juta-Rp 25 juta

1% 5%

Rp 25 juta-Rp 50 juta Rp 50 juta-Rp 150 juta Rp 150 juta-Rp 250 juta Rp 250 juta-Rp 500 juta Rp 500 juta-Rp 1 miliar Di atas Rp 1 miliar

Tarif PPh OP (Usulan) 3% 8%

15% 25% 30%

karena kontribusi penerimaan PPh OP terhadap total penerimaan pajak masih sangat kecil yaitu 11 persen dari total penerimaan pajak tahun 2011. Begitu juga dengan tax ratio PPh OP Indonesia yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Pertama, pemerintah diusulkan untuk menurunkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini PTKP yang berlaku adalah Rp 24.300.000 untuk wajib pajak OP tanpa tanggungan (TK/0).

Apabila dibandingkan dengan negaranegara lain di kawasan ASEAN, angka tersebut termasuk lebih tinggi. Untuk itu, diusulkan agar PTKP diturunkan menjadi sebesar rata-rata negara ASEAN yaitu Rp 11.500.000. Kedua, pemerintah direkomendasikan untuk mengubah tarif PPh OP. Saat ini tarif PPh OP terdiri dari 4 lapisan yaitu 5 persen, 15 persen, 25 persen, dan 30 persen. Dengan adanya usulan untuk menurunkan PTKP, menyebabkan semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak dengan penghasilan rendah. Untuk meringankan beban PPh bagi Wajib Pajak tersebut, diusulkan agar lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) di bawah Rp 50 juta, yang sebelumnya dikenakan tarif 5 persen, dipecah menjadi 3 lapisan yang dikenakan tarif 1 persen untuk PKP Rp 0-15 juta, 3 persen untuk PKP Rp 15-25 juta, dan 8 persen untuk PKP Rp25-50 juta. Meskipun pada lapisan ini terdapat tarif 8 persen, namun total PPh yang

15% 20% 25% 30% 50%

dibayar oleh wajib pajak tetap lebih kecil dari tarif sebelumnya.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PPh OP pada wajib pajak berpenghasilan menengah ke atas, perubahan tarif direkomendasikan untuk lapisan PKP Rp 50 juta-Rp 250 juta dan di atas Rp 500 juta. Untuk PKP di antara Rp 50 juta-Rp 250 juta yang sebelumnya dikenakan tarif 15 persen, penulis merekomendasikan agar lapisan PKP ini dipecah menjadi dua yaitu Rp 50 juta-Rp 150 juta dikenakan tarif 15 persen dan Rp 150 juta-Rp 250 juta dikenakan tarif 20 persen. Terakhir, tarif PPh sebesar 50 persen dikenakan untuk wajib pajak dengan PKP di atas Rp 1 miliar.

Hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa tarif PPh OP yang direkomendasikan ini dapat menghasilkan penerimaan PPh OP yang lebih optimal.

Sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, rakyat menunggu arah kebijakan yang tegas dan jelas dari calon presiden terhadap administrasi perpajakan, salah satunya dengan menaikkan tarif PPh untuk orang kaya.

Dengan kebijakan ini, uang pajak yang dapat dikumpulkan akan semakin banyak. Pada akhirnya, melalui distribusi pendapatan, kesejahterakan rakyat akan terwujud. *Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis

45 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Review

Pertukaran Informasi Pajak Antar Otoritas Review Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information)

S

etiap negara memiliki peraturan perpajakan nasional yang berbeda-beda sesuai yurisdiksi nasional masing-masing. Peraturan perundang-undangan perpajakan tiap negara pun memiliki landasan dan filosofi hukum yang berbeda-beda.

Dengan sistem perpajakan yang berbeda di tiap negara, dimungkinkan terjadinya konflik (benturan), antara lain mengenai pengenaan pajak berganda atas suatu subjek atau objek pajak oleh beberapa negara. Semakin berkembang dan kompleksnya perdagangan internasional, semakin meningkatkan pola-pola baru penghindaran pajak.

Untuk menghindari konflik perpajakan antar negara, otoritas pajak dapat melakukan perjanjian bilateral dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra antara lain melalui persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B), pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (tax information exchange agreement), atau perjanjian multilateral tentang bantuan administratif di bidang perpajakan dan pencegahan pengelakan pajak (tax evasion).

Dalam forum-forum internasional, penghindaran pajak berganda dilakukan dengan mengintensifkan pertukaran informasi antar otoritas perpajakan. Pada bulan November 2013, Indonesia telah menjadi tuan rumah untuk pertemuan 120 (seratus dua puluh) negara dan 80 (delapan puluh) negara anggota internasional

46 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

terkait transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan. Hasil dari pertemuan tersebut berupa kerja sama para anggota dalam pertukaran informasi dan data. Selain itu, pada bulan Februari 2014, Â Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) meluncurkan panduan resmi kerja sama pertukaran informasi antar otoritas perpajakan, yang salah satunya bertujuan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak. Panduan teknis ini menjabarkan jenis informasi akun keuangan yang bisa dipertukarkan antarotoritas pajak, jenis institusi keuangan yang wajib memberikan laporan, jenis akun dan para pembayar pajak, serta proses due-dilligence atau mekanisme yang disepakati antarlembaga keuangan Untuk memperkuat landasan hukum pertukaran informasi perpajakan, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan(PMK)

Semakin berkembang dan kompleksnya perdagangan internasional, semakin meningkatkan pola-pola baru penghindaran pajak.

Teks Budi Sulistyo

Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information) pada bulan Maret 2014.

PMK ini melengkapi peraturan yang ada sebelumnya terkait pertukaran informasi dan penghindaran pajak berganda, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, serta ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, PER-62/ PJ/2009, dan PER 67/PJ/2009.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 yang terdiri dari XI Bab, telah diatur bahwa Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pertukaran informasi dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui : 1) pertukaran informasi berdasarkan permintaan, 2) pertukaran informasi secara spontan, dan 3) pertukaran informasi secara otomatis.

Pertukaran informasi ini dilakukan secara resiprokal dan dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi ke dalam negeri maupun pertukaran informasi ke luar negeri.

Pertukaran informasi berdasarkan permintaan Pertukaran informasi berdasarkan

Foto Langgeng Wahyu

Review

permintaan dilakukan apabila terdapat dugaan wajib pajak melakukan transaksi untuk menghindari pajak, pengelakan pajak atau memanfaatkan fasilitas P3B. Unit di lingkungan DJP mengajukan permintaan kepada Direktur Perpajakan II untuk meminta informasi kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Permintaan tersebut dilakukan setelah unit yang meminta informasi telah mencari informasi di dalam negeri namun informasi dimaksud tidak ditemukan.

Apabila memenuhi ketentuan, Direktur Peraturan Perpajakan II meminta informasi kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Permintaan informasi tidak ditindaklanjuti apabila informasi tersedia di dalam negeri, bersifat spekulatif, tidak didasari kecurigaan yang memadai, dapat mengakibakan terungkapnya rahasia perdagangan dan berhubungan dengan kerahasiaan negara, kebijakan publik dan keamanan negara.

Sementara, pertukaran informasi berdasarkan permintaan dilakukan apabila terdapat permintaan dari otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Apabila memenuhi ketentuan setelah dilakukan penelitian dan uji pemenuhan ketentuan, Direktur Perpajakan II menyampaikan informasi yang diminta kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Pertukaran informasi secara spontan Berbeda dengan pertukaran informasi berdasarkan permintaan, pertukaran informasi secara spontan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dlakukan unit internal DJP terdapat wajib pajak yang terkait transaksi internasional. Hal-hal yang dapat diinformasikan terkait transaksi internasional antara lain apabila terdapat indikasi hilangnya potensi pajak di negara mitra, adanya pembayaran kepada wajib pajak negara mitra yang diduga tidak dilaporkan di negara mitra, pengurangan atau pembebasan pajak di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak negara mitra yang menambah kewajiban perpajakan di negara mitra, dan transaksi internasional yang mengakibatkan berkurangnya nilai pajak terutang.

Pertukaran informasi secara otomatis Pertukaran informasi secara otomatis adalah informasi yang diperoleh dari unit di DJP kepada Direktur Peraturan Perpajakan II. Informasi ini dikelola dan diadministrasikan secara sistemik dan periodik. Informasi yang diperoleh Direktorat Perpajakan II tersebut disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tax examination abroad dan simulteneous tax examination Selain panduan pertukaran informasi perpajakan, dalam PMK ini diatur juga mekanisme palaksanaan pemeriksaan perpajakan data dan informasi wajib pajak dan partner/associated yang berada di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pemeriksaan tersebut atau tax examination abroad dilakukan apabila informasi yang telah diperoleh kurang memadai, sehingga diperlukan informasi tambahan atau infomasi yang lebih cepat. Sementara, simultaneous tax examination (pemeriksaan secara simultan dan independen pada hubungan pajak yang istimewa antara wajib pajak dalam negeri dengan mitra di luar negeri) dilaksanakan apabila terdapat hubungan perpajakan antara wajib pajak Indonesia dan wajib pajak negara mitra, terdapat kepentingan bersama antar otoritas pajak, dan adanya dugaan transaksi penghindaran atau pengelakan pajak serta informasi yang ada dirasa tidak memadai, efektif dan efisien.

Penutup Pemasalahan pajak berganda dan pengelakan pajak dirasakan oleh Indonesia dan juga negara-negara lain. Secara alamiah, berbagai cara dapat dilakukan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Untuk mengurangi praktikpraktik tersebut, Indonesia telah mengadakan perjanjian dengan lebih dari 60 (enam puluh) otoritas negara mitra. PMK Nomor 60/PMK.03/2014 diterbitkan sebagai petunjuk teknis untuk melakukan pertukaran informasi dan sekaligus merupakan pelengkap bagi petunjuk teknis sebelumnya serta menambah hal baru yaitu simultaneous tax examinations. Diharapkan PMK ini menjadi sandaran bagi DJP untuk menggali pertukaran informasi yang lebih banyak dan akurat dengan negara mitra dan jurisdiksi, sehingga dapat mengurangi potensi penghindaran pajak dan penerapan pajak berganda.

47 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Inspirasi

Meraih Mimpi Bersama BPPK TV Terjebak di zona nyaman merupakan penyakit yang susah diatasi bagi sebagian Pegawai Negeri Sipil. Namun tidak bagi tim BPPK TV. Didasari sinergi yang kuat, mereka berjuang keluar dari keterbatasan demi terus berinovasi dan mengembangkan diri melalui BPPK TV.

S

iang itu suasana aula Dhanapala Kementerian Keuangan lebih ramai dari biasanya. Terlihat panitia sedang sibuk melakukan gladi resik acara Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 2014. Tak hanya menyiapkan acara di sekitar panggung utama, terlihat pula kesibukan beberapa orang mengatur set untuk talkshow dilengkapi dengan kamera video.

Mereka adalah kru BPPK TV (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan TV) yang sedang sibuk melakukan

48 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

persiapan siaran live streaming untuk keesokan harinya. Sungguh beruntung Kementerian Keuangan memiliki BPPK TV. Siapa pun kini bisa mengakses acara konferensi tersebut melalui teknologi streaming. Hanya butuh koneksi internet. Tidak hanya dari PC (personal computer), BPPK TV bisa juga disaksikan dari telepon genggam.

From zero to hero Sebuah terobosan besar dilakukan oleh Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sekretariat BPPK. BPPK TV lahir dari sebuah mimpi untuk menciptakan sinergi diantara pegawai di lingkungan Humas BPPK. Mereka mencari cara bagaimana menciptakan sebuah ‘mainan’ untuk bisa dikerjakan bersama namun masih sejalan dengan tugas pokok dan fungsi. Selama dua minggu mereka mencari referensi dari berbagai sumber di internet, mengumpulkan berbagai ide, dan menyiapkan tim. Jangan membayangkan anggaran yang besar saat BPPK TV ini mulai direalisasikan. Proyek ini justru tidak memerlukan anggaran khusus karena peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia. Kamera video dan

Teks

Pradany Hayyu

komputer dari proyek e-learning sejak tahun 2009 pun dimanfaatkan untuk sebuah terobosan besar. Tak perlu juga merekrut pegawai baru untuk mengembangkan ide ini karena seluruh tim adalah pegawai bagian TIK BPPK yang dibagi menjadi kameramen, editor, broadcaster, sound director, dan yang tak kalah penting menjadi penjaga server.

Tiap orang didaulat untuk memiliki keahlian tersendiri. Berbagai pelatihan pun mereka ikuti demi memperkaya diri dengan wawasan broadcasting. Tak mudah memang pada awalnya. Namun, pengetahuan yang minim tentang dunia broadcasting membuat mereka terus belajar mengembangkan diri.

Setelah tim dan peralatan tersedia, tantangan lainnya adalah tidak adanya lembaga diklat yang mengajarkan untuk melakukan siaran live melalui jaringan internet. Didukung penuh oleh pimpinan, akhirnya self learning pun mereka terapkan melalui berbagai percobaan. Berbekal kerja keras dan sinergi kuat demi meraih mimpi untuk melihat BPPK TV hadir di tengah lingkungan Kementerian Keuangan, akhir tahun 2011 BPPK TV sukses

Foto

Langgeng Wahyu

Inspirasi

melakukan live streaming pertamanya saat menyiarkan acara Komisi Informasi Pusat.

Dukungan tim yang solid BPPK TV membawa efek yang luar biasa bagi tiap pegawai. Masalah sinergi sudah tidak perlu ditanya lagi. Tujuan utama menciptakan sinergi dalam tim sudah pasti sukses terwujud. Lebih membanggakan lagi ketika ada salah seorang kru yang baru bisa merasakan nikmatnya bekerja setelah 20 tahun setelah bergabung bersama BPPK TV. Hal ini tak lain karena kepuasan bekerja itu muncul setelah karyanya diakui banyak orang. Iqbal Soenardi, Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPK, mengungkapkan bahwa tiap pegawai memiliki komitmen tinggi untuk memajukan BPPK melalui BPPK TV ini. Maka mereka pun tak keberatan jika harus merangkap pekerjaan dengan banyaknya beban kerja yang ada.

Tiada kesuksesan tanpa didukung oleh kerja keras. Berawal dari kekurangan di sana sini, kini BPPK TV berkembang menjadi media yang patut dibanggakan. Terbukti di usianya yang memasuki tahun ke-3, BPPK TV semakin memperluas jaringan dan mengembangkan teknologi.

Keberhasilan ini tak lain karena

Don’t just go with the flow, create the flow and go with it."

Iqbal Soenardi, Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi

dukungan penuh pimpinan dan kerja keras seluruh kru. “Kesuksesan BPPK TV adalah kesuksesan tim. BPPK TV ini milik seluruh kru. Kita semua saling mengontrol satu sama lain,” jelas Iqbal.

Jumlah keseluruhan kru ada 20 orang termasuk satu orang yang sedang tugas belajar dan kepala bagian serta kepala subbagian. Semuanya terbagi dalam director, broadcaster, cameraman, editor, server security, dan sound engineer.

Tim yang solid ini dibangun dari kesadaran tiap kru untuk bekerja secara profesional.

Inovasi tiada henti BPPK TV menuntut para krunya untuk tidak berjalan dan berpikir statis ketika sudah mencapai suatu target. Berbagai inovasi pun dilakukan seperti memunculkan running text, serta membuat live interactive saat talkshow sehingga penonton bisa

bertanya secara langsung via telepon.

Menurut Wawan Ismawandi, Kepala Subbagian Komunikasi Publik, inovasi dan proses belajar dilakukan terus menerus dari puluhan event yang dijalani. Setiap event bagaikan ujian akhir dari proses pembelajaran mereka dalam pengembangan BPPK TV. Wawan memberikan contoh, saat sebuah seminar dilaksanakan di beberapa BDK (Balai Diklat Keuangan) dengan tema yang sama, pengembangan dan pembelajaran terus mereka lakukan sehingga kemasan acaranya tetap berbeda.

Implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan bukanlah sekedar teori semata, bukan pula sulit untuk dilakukan. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan telah diterapkan dengan sendirinya di dalam tim BPPK TV. Harapannya, BPPK TV menjadi televisi Kementerian Keuangan yang menjadi edukasi publik baik di lingkungan internal Kementerian Keuangan maupun bagi para stakeholders. Kini BPPK TV masih terus belajar dan terus mengembangkan sayap demi memberikan informasi sesuai dengan visi dan misi BPPK Kementerian Keuangan. “Don’t just go with the flow, create the flow and go with it,” pungkas Iqbal menutup pembicaraan dengan Media Keuangan.

49 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Renungan

Memilih untuk Menerima

Penerimaan adalah bentuk pilihan hidup yang selalu Tuhan berikan. Ia adalah pilihan sikap, atas sesuatu yang berada di luar kuasa kita. Terhadap sesuatu yang bernilai mudah, penerimaan menjadi hal yang tak sulit. Namun, saat kita dihadapkan pada hal yang tak mudah, penerimaan juga menjadi hal yang tak mudah untuk dilakukan.

Seseorang yang memiliki rencana besar dalam hidupnya, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan yang tampak tak sejalan dengan mimpi-mimpinya. Pada kondisi ini, ia tengah diuji pada apa yang tampak tak sejalan. Mengapa disebut tampak?

Karena pada hakikatnya, hidup kita adalah rancangan luar biasa dari Sang Maha. Lika-likunya justru membawa kita pada tujuan di akhir cerita. Pada sisi ini, ada maksud Tuhan yang berada di luar nalar kita.

H

idup adalah tentang belajar.

Serangkaian proses yang terus menerus ada hingga akhir cerita. Pembelajarannya pun tak cukup hanya lewat membaca. Bukan juga sebatas mendengar cerita. Terkadang, belajar adalah saat kita menjadi pelaku sebenarnya. Kondisi yang mana kala Tuhan hanya menempatkan kita sebagai pembaca, ia tampak begitu mudah. Atau saat kita berperan sebagai pendengar kisah, ia terasa begitu sukar.

Maka, atas persepsi kita tentang mudah atau sukarnya, Tuhan punya cara lain mengajarkan kepada kita tentang hidup. Tuhan memberi kesempatan kepada kita, untuk mengukur kembali apa yang kita nilai sukar atau mudah.

Ya, melalui kesempatan menjadi pelaku sesungguhnya.

Dalam hidup, sebagai pelaku, kita selalu diberi pilihan. Sayangnya, hal ini tak selalu kita sadari. Banyak dari

50 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

kita berpikir bahwa ada kondisi di mana Tuhan memberi kita pilihan, dan ada kondisi di mana kita tidak diberi pilihan sama sekali. Persepsi keliru ini membawa kita pada penerimaan yang juga keliru.

Pilihan itu selalu ada. Hanya kadarnya saja yang berbeda. Pada satu kesempatan, kita diberi pilihan penuh menentukan apa yang ingin kita alami di masa mendatang. Kondisi di mana hukum alam, sunatullah itu berlaku. Jika ingin pintar, maka perlu belajar. Agar tidak lapar, kita harus makan, dan seterusnya.

Namun, ada pula kondisi di mana sesuatu diberikan bukan pada kuasa kita. Kondisi yang membuat kita menginsafi sisi kemanusiaan dan kelemahan diri. Bahwa ada kekuatan Sang Maha yang berkuasa atas hidup kita. Lalu di mana kuasa kita dalam menentukan pilihan itu berlaku?

Ya, pada apa yang disebut dengan penerimaan.

Teks

Farida Rosadi

Maka, memilih untuk menerima adalah sebuah langkah awal bagi kita menemukan maksud Sang Maha tadi.

Memilih untuk menerima, menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan kita menuju rencana Tuhan berikutnya, yang bukan tak mungkin berupa kemudahan-kemudahan. Sebab, kesulitan dan kemudahan adalah hal yang dipergilirkan bagi manusia. Maka, bukan lagi soal pada apa yang kita hadapi di depan nanti, tetapi pada apa pilihan sikap yang akan kita ambil dalam menghadapi pergiliran itu.

Menolak keadaan hanya akan membawa kita pada kondisi hati dan fisik yang rapuh dan tak produktif. Terlebih pada sesuatu yang tak bisa diubah. Karena itu, atas dua pilihan hidup yang Tuhan berikan, memilih atau menolak, pilihan itu semakin jelas, bukan? Atas segala hal yang hadir, memilih untuk menerima menjadi jalan yang terbaik. Menerima keadaan yang terjadi berarti menginsafi kehadirannya untuk kemudian mengambil sikap terbaik. Bukan untuk menyerah pada keadaan, tetapi untuk menghimpun kembali kekuatan yang sempat terserak dan menjadikannya bernilai lebih di mata Tuhan.

Foto

speakingtree.in

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler: Mei 2014

Resensi Buku

Eclipse Stephenie Meyer

Harry Potter Series Box (Indonesia) 1-7

J. K. Rowling

La Grande Borne N. H. Dini

Sewindu Tasaro G. K.

Suamiku, Dengarkan Curahan Hatiku

Isham Muhammad Syarif

Judul: Investor Sibuk: Solusi Investasi di Bursa Saham Indonesia bagi Orang Sibuk | Penulis: Ferdie Darmawan | Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama | Tebal: xlv + 222 halaman | ISBN: 9789792295078

Segala hal itu mungkin dilakukan.

Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau."

D

emikian kata penulis buku yang masih remaja ini. Pasar Modal sebagai wahana berinvestasi karena di dalamnya terdapat instrumen yang diperdagangkan seperti saham dan obligasi. Telah banyak buku-buku tentang Pasar Modal yang ditulis oleh profesor, doktor, ilmuwan, pemodal, praktisi Pasar Modal di negeri ini.

Namun, tidak banyak buku yang bisa memberikan panduan mengenai investasi Pasar Modal secara sederhana tanpa mengabaikan prinsip dasar teoritisnya.

Buku ini bercerita banyak tentang aturan main di bursa saham, bagaimana cara sederhana mencapai hasil yang optimal, bagaimana membatasi risiko di pasar modal, bagaimana orang sibuk dengan sedikit waktu tetap meraih peluang di pasar modal. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja baik pemula maupun orang-orang yang berkecimpung di bursa, terutama bagi mereka yang memiliki kendala

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler: Mei 2014

waktu berinvestasi. Berbagai mitos yang beredar di masyarakat mengenai bursa saham membuat banyak orang enggan berinvestasi di instrumen ini. Mitos-mitos yang beredar antara lain berinvestasi di saham identik dengan judi. Atau Anda terus menerus memantau layar monitor jika berinvestasi di bursa saham. Mitosmitos inilah yang membelenggu pikiran masyarakat dan membuat mereka tidak menyadari bahwa investasi di bursa saham sebenarnya menawarkan keuntungan-keuntungan yang sangat menjanjikan dengan risiko terkontrol.

Ferdi ketika menulis buku ini baru berusia 21 tahun dan masih menjadi mahasiswa teknik di Bandung. Tidak seperti remaja pada umumnya yang cenderung membeli barang-barang konsumtif, ia justru menggunakan sebagian besar keuntungannya untuk terus belajar, membeli buku-buku dan home study course, serta mengikuti seminar di berbagai bidang termasuk di bursa saham.

Buku Investor Sibuk yang terdiri dari 15 bab ini akan membimbing kita selangkah demi selangkah untuk mengetahui mengapa banyak orang terus merugi ketika berinvestasi di bursa saham dan mengapa masih banyak orang yang beranggapan bahwa disana akan banyak menyita waktu. Kita akan menemukan rahasianya di buku ini. Buku Investor Sibuk ini sangat perlu dibaca.

Teks

Hotma Lumban Tobing

Disney Learning Donald E. Moore

Auditing Audrey Gramling

Pemodelan Sistem Informasi Berorientasi Obyek dengan UML Sholiq

Java 2 SE dengan JBuilder Sri Hartati Wijono

How To Be Brilliant: Change Your Ways In 90 Days

Heppell Michael

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Perpustakaan Kemenkeu Perpustakaan Kementerian Keuangan @kemenkeulib www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

51 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Resensi Wisata

Secangkir Kisah Teh Kayu Aro Indonesia merupakan salah satu negara penghasil daun teh berkualitas wahid.

Perkebunan teh terhampar di banyak wilayah di negeri ini. Di tanah Andalas membentang sebuah perkebunan teh yang produknya sudah menginvasi Eropa.

Kayu Aro. Demikian perkebunan teh di kaki Gunung Kerinci ini dikenal.

52 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Teks & Foto

Adhi Kurniawan

Resensi Wisata

A

dalah kolonial Belanda yang kali pertama mengekspansi Kayu Aro, sebuah daerah di pedalaman Jambi. Melalui perusahaan yang bernama NV Handle Verininging Amsterdam, mereka membabat hutan di kaki Kerinci untuk dijadikan perkebunan teh pada tahun 1925. Pada masa itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan teh, perusahaan mendatangkan para petani dari Jawa.

Mereka dikontrak sebagai pekerja kasar untuk menggarap kebun teh. Para petani inilah yang menjadi generasi pertama komunitas Jawa di pedalaman Kerinci.

Teh yang ditanam di perkebunan Kayu Aro adalah teh hitam atau dikenal pula dengan teh ortodox. Jenis ini berasal dari daerah Assam, India. Kayu Aro yang memiliki tanah berjenis andosol memang media yang tepat bagi teh jenis ini untuk tumbuh. Ditambah dengan iklim sejuk khas kaki gunung, tanaman teh seperti dimanja tumbuh di daerah ini.

Saat ini perkebunan teh Kayu Aro dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VI. Yang unik dari perkebunan ini, sampai sekarang pengolahan daun teh masih dilakukan dengan cara tradisonal.

Persis dengan yang dilakukan sejak kali pertama pabrik pengolahan daun teh beroperasi pada jaman kolonial.

Setiap pagi, pekerja memetik pucuk teh untuk selanjutnya dikumpulkan di posko-posko pengepul. Untuk menjamin mutu, yang dipetik hanya dua pucuk daun yang paling atas. Setelah

Yang paling mencolok adalah aroma uap yang mengepul dari cangkir. Wangi! ditimbang, hasil petikan ini dikirim ke pabrik pengolahan setempat.

serpihan tangkai daun dan daun yang agak tua.

Di pabrik, daun teh dipanaskan hingga layu dalam bak penampungan beraliran uap panas. Daun yang sudah layu diangkut ke bagian penggilingan lalu digiling hingga halus. Dari sini daun teh yang sudah halus didiamkan di ruangan bersuhu kamar. Tahap berikutnya, daun teh dikeringkan dengan semacam mesin pengering. Terakhir, bubuk teh akan dipilah berdasarkan mutu hasil produksi.

Proses pemilahan tadi menghasilkan tiga jenis teh : grade satu, grade dua, dan grade tiga.

Akhirnya saya bisa mencicipi teh Kayu Aro meski grade terbawah. Ibu pemilik pondokan yang saya tumpangi selama berada di Kerinci berbaik hati meracik teh Kayu Aro untuk saya. Ternyata, letak kenikmatan secangkir teh tidak hanya didasarkan pada bahan bakunya, melainkan juga dari cara penyajiannya.

Daun teh harus diseduh dengan air yang sudah benar-benar mendidih dan jangan biarkan seduhan mengendap terlalu lama.

Teh grade satu adalah teh kualitas premium, tidak mengandung ampas dan serbuk. Hasil pengolahan daunnya pun lebih halus. Teh kelas inilah yang menjadi komoditas andalan untuk ekspor ke negara-negara Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Teh Kayu Aro yang diekspor ke Eropa biasanya dijadikan bahan dasar racikan teh kemasan pabrik-pabrik besar di sana.

Sayang, teh grade satu tidak dijual di Indonesia. Yang dijual untuk konsumen dalam negeri hanya grade dua dan grade tiga. Varian ini sudah dicampur dengan

Nikmat teh Kayu Aro terasa berbeda dengan teh yang biasa saya konsumsi.

Dengan warna merah kecoklatan yang lebih pekat dari teh pada umumnya, sedikit rasa pahit ala daun teh tertinggal lebih lama di lidah. Cita rasanya lebih tajam. Yang paling mencolok adalah aroma uap yang mengepul dari cangkir.

Wangi! Sebetulnya saya bukan penikmat teh dan tidak begitu paham tentang teh, tetapi secangkir teh yang saya minum pagi itu meninggalkan kenangan tersendiri tentang daun teh Kayu Aro. Daun teh lokal yang reputasinya sudah melanglang buana.

53 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Celengan

Tak Pernah Ditolak Casting

D

eva Mahenra mengaku tak mengalami banyak kesulitan saat merintis karier di dunia keartisan dua tahun lalu.

Dalam waktu relatif singkat, nama anak muda kelahiran Makassar, 19 April 1990 itu menanjak seiring berbagai tawaran pekerjaan yang datang. Saat ini, keseharian Deva disibukkan dengan aktivitas sebagai presenter program Entertainment News sekaligus salah satu pemeran utama komedi situasi Tetangga Masa Gitu di stasiun Net TV. Deva sedang sangat menyukai profesinya di dunia hiburan.

“Passion saya di sini,” katanya saat ditemui usai syuting Entertainment News belum lama ini. Sebelum terjun secara profesional sebagai artis, Deva memang memiliki pengalaman masa remaja yang mendukung. Sejak masih duduk di bangku SMP hingga kuliah, dia pernah menjadi penyiar radio, bergabung dalam komunitas break dance, menjadi disc jokey, terpilih sebagai duta wisata, hingga lolos 40 besar audisi Indonesian Idol.

Yang banyak orang tidak tahu, Deva menjalani masa kecil hingga remajanya itu di Papua. Tumbuh dan berkembang di sana dikenangnya sebagai pengalaman yang luar biasa. Ketika terpilih sebagai duta wisata propinsi Papua, dia sangat bangga.

“Meskipun saya bukan orang asli Papua, tetapi saya bersyukur sekali dibesarkan di sana,” ungkap Deva. Selama menjadi duta wisata, dia banyak melakukan kampanye agar gaung pariwisata Papua lebih terdengar. Selain itu, Deva juga aktif mengangkat isu ketertinggalan Papua dibandingkan provinsi-provinsi lain berdasarkan apa yang dilihat dan dijalaninya sendiri.

Pengalaman masa remaja membuat Deva tidak kesulitan menjalankan pekerjaannya sebagai aktor dan pembawa acara.

Bahkan dia mengaku belum pernah ditolak saat melakukan casting. Meskipun mendapatkan banyak kemudahan saat memasuki dunia hiburan, Deva tak pernah meninggalkan prinsip totalitas dalam bekerja. “Saya punya pedoman hidup bahwa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, kita tidak bisa melakukan hal yang biasa-biasa saja,” ungkapnya.

Karier Deva mulai bersinar usai membintangi mini seri hasil kerja sama rumah produksi Indonesia dan Korea Selatan berjudul Saranghae, I love You. Pengalaman acting-nya kemudian semakin terasah lewat film Slank Nggak Ada Matinya dan Crush. Selain berperan dengan baik, kedua film itu berkesan bagi Deva karena menuntut kemampuan bermain musik dan menari.

54 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Teks

Dwinanda Ardhi

Tuntutan yang berbeda harus dijawab Deva saat berperan di komedi situasi Tetangga Masa Gitu. Tayangan ini menceritakan kehidupan sehari-hari sepasang pengantin muda yang bertetangga dengan pasangan yang sudah menikah selama 10 tahun. Di Tetangga Masa Gitu, dia beradu peran dengan seniornya Dwi Sasono dan Sophia Mueller, serta aktris pendatang baru Chelsea Islan. Dengan mengadaptasi komedi situasi dari luar negeri, tim produksi mencoba menghadirkan tayangan komedi yang bukan slapstick. “Kelucuan tidak dibangun, misalnya dengan mematahkan properti syuting.

Komedi yang dihadirkan berasal dari ucapan dan gimmick,” kata Deva yang di situ berperan sebagai Bastian. Deva menilai Tetangga Masa Gitu unggul sebagai komedi situasi karena mempunyai alur cerita yang kuat, penulis dan sutradara yang hebat, dan dikemas dalam durasi 30 menit yang tayang hanya di akhir pekan sehingga tidak membosankan penonton.

Sebagai aktor, Deva mendambakan tawaran bermain film laga. “Itu salah satu keinginan terbesar saya,” ungkapnya. Soal peran, pria yang sedang menggemari olah raga muay thai itu mengaku cukup selektif dalam mengambil tawaran. “Selektif terhadap peran itu harus dilakukan. Demi kelangsungan karier dan pekerjaan yang bagus,” pungkas Deva yang suatu saat ingin menjadi penyanyi dan mengeluarkan album sendiri.

Foto

Bagus Wijaya

55 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 2014

56 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 82 / Juni 2014