Media Keuangan Maret 2014

VOLUME IX | NO. 79 / MARET 2014

MEDIAKEUANGAN T R A N S P A R A N S I

I N F O R M A S I

K E B I J A K A N

MENUNGGU PEMILU

F I S K A L

Pemilu diperkirakan memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi 0,2 persen pada tahun ini.

Layak juga ditunggu sebagai momentum titik balik ekonomi.

1 MEDIAKEUANGAN ISSN 1907-6320

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, dan Dirjen Pajak, menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2013 melalui e--ling di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/3) Foto: Aditya Arifiyanto

Foto

Aditya Arifianto

2 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

daftar isi Dari Lapangan Banteng 5

Infografis Dashboard APBN 39

Eksposur 6-9

Kolom Ekonom Pemilu 2014 dan Ekonomi Indonesia 40

Lintas Peristiwa 10-11 Laporan Utama Dampak Pemilu Terhadap Ekonomi: Kini dan Nanti 13 Infografis 16 Mengawal Dana Pemilu 18 Gunakan Hak Pilih, Jaga Ekonomi Kita 21 Untuk Rakyat, Bukan Untuk Partai 23 Reportase Financing Agreement Pengembangan Tujuh Universitas Ditandatangani 25 e-Filing Permudah Pelaporan SPT 26

Opini Brand DJP dan Kepatuhan Wajib Pajak 44 Review Hadapi Pasar Bebas ASEAN, Akuntan Dituntut lebih Kompeten dan Profesional 46 Inspirasi Apresiasi dari Langit 48 Renungan Tak Lari Bahagia Dikejar 50 Resensi Buku 51

Wawancara Setelah Sigit Kembali 27

Resensi Wisata Pulau Menjangan, Sisi Lain Pariwisata Bali 52

Profil Kantor Terbaik di Tengah Asap 30

Celengan Mengejar Mimpi dengan Cara Tulus 54

Profil Gagal Melaut Jadi PNS 32

Bung Piskal 55

Info Kebijakan Menuju Ekuilibrium Baru 32

3 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

4 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Dari Lapangan Banteng

Menunggu Pemilu

perekonomian hingga meningkatnya investor yang tertarik untuk menaruh modal di Indonesia.

Pemilu ditunggu bukan hanya sebagai peristiwa politik, melainkan juga peristiwa ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, makna pemilu bisa digali, baik dalam bingkai waktu pelaksanaannya pada tahun itu maupun lima tahun ke depan.

Keduanya sama-sama esensial.

Pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden 2014 diperkirakan dapat memberikan sumbangan sekitar 0,2 persen pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengaruh pemilu terhadap ekonomi antara lain bisa dilihat jelas pada pertumbuhan sektor riil. Triliunan rupiah biaya kampanye kandidat membuat aneka usaha seperti sablon kaus; cetak poster dan spanduk; dan sewa tata panggung, tenda, serta kursi menjadi lebih bergairah.

Profil ekonomi makro juga terpengaruh. Sejarah mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada dua kali penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2004, IHSG menguat 46 persen per Desember dari posisi Januari. Tren ini berlanjut pada tahun 2009 dimana IHSG saat itu menguat 87 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Pada tahun 2004, PDB per kapita sebesar Rp10,4 juta, sedangkan pada tahun 2014 PDB per kapita tercatat Rp23,6 juta.

Mengacu pada kondisi di atas, sumbangan pertumbuhan ekonomi dari penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini menjadi layak untuk dinantikan. Jika proses pemilu berlangsung jujur, adil, transparan, dan aman, respons pelaku usaha dan pelaku pasar keuangan bisa positif. Dari situ, efeknya berpotensi mengalir jauh, mulai dari terciptanya iklim kondusif bagi

www.kemenkeu.go.id

@KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dalam bingkai waktu lima tahun ke depan, makna pemilu terhadap ekonomi yang bisa digali sesungguhnya lebih dalam.

Pemilu dapat menjadi titik balik ekonomi. Peluang Indonesia untuk menjadi negara maju atau stagnan sangat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pada pemerintahan selanjutnya. Jika mampu menjawab persoalan faktual hari ini, siap menghadapi tantangan di masa depan, dan memahami kekuatan serta posisi Indonesia dalam perekonomian global, maka pertumbuhan yang jauh lebih baik dan memenuhi potensi sesungguhnya bisa tercapai.

Pada Media Keuangan kali ini, kami tak melulu bicara soal pemilu.

Ada perbincangan khusus dengan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany seputar pentingnya informasi perbankan untuk mengoptimalkan administrasi dan potensi penerimaan pajak.

Bahkan di luar itu, pengecualian kerahasiaan perbankan untuk data perpajakan juga menjadi penting jika dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20 yang telah berkomitmen untuk menegakkan transparansi dan akses informasi untuk pertukaran informasi perpajakan.

Sajian kami yang lain antara lain adalah profil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, kisah perjalanan karier dan pemikiran Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Dahlan Siamat, serta cerita Rini Setyawati, pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta yang baru saja mendapatkan penghargaan Certificate of Merit dari World Customs Organization pada peringatan Hari Pabean Internasional tahun ini. Sebagai menu penutup, pada rubrik Celengan, Anda bisa menyimak cerita pembuatan album kedua dari penyanyi baru yang sedang melejit, Tulus. Jangan lewatkan juga liputan tentang Taman Nasional Bali Barat yang menyuguhkan sisi lain pariwisata Bali di rubrik Resensi Wisata.

Selamat membaca!

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Alphiani N. Purbasari, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan Santoso, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Dianita Suliastuti, Wardah Adina.

Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: mediakeuangan@depkeu.go.id. Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Eksposur

6 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Atraksi Barongsai KPP Pratama Tanjung Pinang mempunyai cara unik dalam mengisi kegiatan Pekan Simpatik Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.

Jajaran pegawai yang dipimpin langsung oleh Kepala KPP Pratama Tanjung Pinang Agus Pramono mengelilingi pusat perbelanjaan terbesar di kota itu dengan diiringi atraksi barongsai.

FOTOGRAFER

Ahmad Zulharmin Fariza, KPP Pratama Tanjung Pinang

7 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

8 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Makam Bermain Seorang anak kecil bermain layang-layang di Kompleks Makam Inggris yang terletak di Jalan Veteran, Bengkulu.

Selain tidak terawat, kondisi cagar budaya ini juga sangat memprihatinkan. Di tengah permakaman bahkan berdiri sebuah rumah dengan batu-batu nisan sebagai tempat bertengger aneka jemuran pakaian dan sepatu.

FOTOGRAFER

Langgeng Wahyu

9 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Lintas Peristiwa

Kelonggaran Kredit Korban Bencana

3/3

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dan Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengikuti rapat bersama Komisi XI DPR di gedung parlemen, Jakarta, Senin (3/3). Rapat tersebut membahas penanganan kredit pascabencana alam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran kredit kepada para nasabah di daerah bencana Gunung Sinabung, Sumatera Utara dan Banjir di Manado Sulawesi Utara serta meletusnya Gunung Kelud di Jawa Timur.

Teks

Arfindo Briyan

Foto

Faizal Wayan

Optimistis Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

12 / 3

Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Loan Agreement for Development of Education in Seven Universities Project yang merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan The Saudi Fund for Development (SFD). Penandatanganan dilakukan di Aula Gedung Frans Seda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (12/3). Penandatanganan perjanjian pinjaman ini ditujukan untuk membiayai pembangunan dan perbaikan tujuh universitas dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia.

Teks & Foto Abdul Aziz

Para Pencari Keadilan Pajak

12 / 3

Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Pajak kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dalam mencari keadilan sengketa pajak. Sosialisasi dengan tema “Peran Pengadilan Pajak Untuk Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak” tersebut dilaksanakan di di Hotel Bidakara pada hari Rabu (12/3). “Kami harap Pengadilan Pajak dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan pajak,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin.

Teks & Foto

Anas Nur Huda

10 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Wakil Ketua MPR Sampaikan SPT Tahunan

13 / 3

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Meilaini Leimena menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pribadi untuk tahun 2013 di Gedung Nusantara V MPR, Jakarta pada Kamis (13/3). Menurut Wakil Ketua MPR, wajib pajak sebagai warga negara yang baik diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak. “Karena hal ini sejalan dengan sistem perpajakan yang kita anut, sistem self assessment,� ujarnya.

Teks

Hanif Ibrahim

Foto

Kukuh Perdana

Seminar Integritas, Investigasi dan Etika Kepemimpinan

19 / 3

Menteri Keuangan, M Chatib Basri membuka Seminar Integritas, Investasi dan Etika Kepemimpinan di aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/3). Acara yang digagas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ini bertujuan meningkatkan perbaikan governance pada pemerintahan di Indonesia. Sehingga integritas tidak hanya menjadi nilai utama bagi Kementerian Keuangan tetapi juga bagi Kementerian/Lembaga lainnya.

Teks & Foto

Kukuh Perdana

11 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Hari Pabean Nasional, awal Maret di Kantor Pusat DJBC, Jakarta.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Workshop Frontliner Indonesian Airport Customs Pusdiklat Bea dan Cukai, tanggal 24 s.d 28 Maret 2014 di Jakarta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN goes to Campus, tanggal 20 Maret 2013 di Universitas Diponegoro.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Dirjen Pengelolaan Utang menghadiri acara Global Bond, tanggal 25 Februari s.d 8 Maret 2014 di Eropa; Penandatanganan MoU Ceremony Loan Development Education Investment Seven University, tanggal 11 Maret 2014; Kunjungan Delegasi G-20, tanggal 19 Maret 2014 ke Gedung DJPU.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rapat Kerja DJPK di Bandung.

12 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Agenda Kementerian Keuangan April 2014 Badan Kebijakan Fiskal

Sekretariat Jenderal

Kepala BKF menghadiri acara RE (Regional Economist), tanggal 5 Maret 2014 di Hotel Sultan, Jakarta;

Capacity Building CPNS, tanggal 8 Maret 2014 di Bogor;

Kepala BKF menghadiri Acara ISEI, tanggal 9 Maret 2014 di Ternate; Kepala BKF menerima delegasi ADB terkait isu ADF dan OCR, tanggal 13 Maret 2014 di Gedung BKF, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak SPT Tahunan Menteri Keuangan, tanggal 26 Februari 2014, di Gedung Dhanapala, Jakarta; Galeri E-Filing, tanggal 6 Maret 2014 di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

Inspektorat Jenderal Seminar Integrity Investigation and Etical Leadership, di Gedung Djuanda, Jakarta.

Rapat Policy Advice Comitte dengan LPSE, tanggal 14 Maret 2014 di Gedung Djuanda, Jakarta; Pembukaan PEMNA Treasury Community of Practise (Launching Buku Cash Management Reform), tanggal 17 Maret 2014 di Gedung Djuanda, Jakarta; Penutupan Acara PEMNA Treasury Community of Practise (Launching Buku Cash Management Reform), tanggal 29 Maret 2014 di Gedung Djuanda, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) Meeting 2014, tanggal 19 s.d 20 Maret 2014 di Jakarta.

Rapat Pimpinan LKPP 2013, di Jakarta.

Laporan Utama

M

Dampak Pemilu Terhadap Ekonomi:

Kini dan Nanti

Pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden 2014 diperkirakan dapat memberikan sumbangan sekitar 0,2 persen pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengaruh pemilu terhadap ekonomi antara lain bisa dilihat jelas pada pertumbuhan sektor riil. Triliunan rupiah biaya kampanye kandidat membuat aneka usaha seperti sablon kaus; cetak poster dan spanduk; dan sewa tata panggung, tenda, serta kursi menjadi lebih bergairah.

Foto

Langgeng Wahyu

Teks

Diwnanda Ardhi

enurut Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dana kampanye dari calon anggota legislatif, baik yang ada di pusat maupun daerah adalah pendorong utama sumbangan pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi.�Kampanye akan menambah pertumbuhan ekonomi hingga 0,2 persen,� kata Luky dalam Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Medan, Rabu (19/3).

Pada seminar yang digagas oleh Kementerian Keuangan itu, Luky menjelaskan bahwa dana kampanye dari calon anggota legislatif di pusat dan derah menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi.

Luky mencontohkan dana yang bisa mengalir pada usaha percetakan atau kaus.

Jika satu orang kandidat anggota DPR menghabiskan dana Rp1 miliar saja, sangat terbuka kemungkinan ada triliunan dana yang beredar di masyarakat.

13 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Senada dengan Luky, Head of Research Trust Securities Reza Priyambada juga mengatakan bahwa pemilu bisa memberikan pengaruh positif terhadap sektor riil. Para calon wakil rakyat berlomba-lomba memperkenalkan diri atau menawarkan program kerja melalui berbagai media, termasuk iklan di media online dan televisi.”Itu akan menggerakkan perekonomian,” kata Reza. Dana kampanye pemilu juga bisa memberikan multiplier effect pada sektor konsumsi dan memberikan pertumbuhan ekonomi bahkan di atas 0,2 persen.

Berdasarkan data historis, pelaksanaan pemilu di tahun 2004 dan 2009 telah memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2-0,3 persen.

Hitungan ini disampaikan oleh Ekonom Bank Mandiri, Rully Arya Wisnubroto.

Berdasarkan kondisi itu, terbuka kemungkinan bahwa pemilu 2014 bisa kembali memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi pemilu berlangsung damai dan lancar, maka pengaruh pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan diharapkan tidak hanya akan dirasakan di tahun pemilu.”Dengan adanya pemerintahan baru, pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa lebih stabil dan cepat,” ungkap Rully.

Ekspektasinya, pemerintahan baru akan memiliki program pembangunan yang bisa dilakukan dengan cepat sehingga pertumbuhan yang dicapai dapat sesuai target dan berkesinambungan di tahuntahun mendatang.

Terkait dengan masuknya investasi asing, Reza berpandangan bahwa investor akan menahan diri pada awal tahun.”Mereka akan melihat kondisi fundamental kita dan melihat figur-figur pemimpin yang dianggap pas,” kata Reza. Pada tahun ini, dia memprediksi sektor investasi asing akan mengalami kenaikan 1-2 persen dibandingkan tahun lalu.

Terkait dengan ekspektasi pemilu, Rully mengungkapkan bahwa pemilu 2014 diharapkan menghasilkan perubahan yang berarti oleh berbagai kalangan.

14 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

"Kebijakan pengurangan subsidi lebih baik dilakukan pada tahun pertama pemerintahan selanjutnya.

Memang painful, tetapi ini bagus efeknya untuk jangka panjang."

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sauhasil Nazarra

Pemerintahan yang terpilih digadanggadang mampu melahirkan kebijakankebijakan baru yang lebih prorakyat dan bisa memanfaatkan peluang yang ada.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu memaksimalkan Sumber Daya Alam yang berlimpah dan gencar dalam melakukan pemberantasan korupsi.”Sekarang sudah baik, tetapi harus lebih keras dalam memerangi korupsi karena dampaknya tidak baik bagi kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan biaya produksi yang tinggi,” kata Rully.

Rully juga menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Saat ini, Indonesia sudah tertinggal di antara negara-negara kawasan. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menimbulkan potensi ketidakstabilan ekonomi. Menurut Rully, persoalan infrastruktur adalah pekerjaan rumah yang harus ditangani serius oleh pemerintahan baru yang terpilih.

Sementara itu, Reza mengungkapkan bahwa kebijakan ekonomi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pasar, baik itu investor atau pengusaha maupun masyarakat adalah pekerjaan yang harus menjadi fokus pemerintahan selanjutnya.

Reza mencontohkan ketika pemerintah memberikan izin usaha gerai ritel, maka dilema yang mungkin terjadi harus dapat diselesaikan dengan bijak.”Contoh pembangunan gerai ritel, dari satu sisi, itu adalah kebijakan yang pro pasar karena memanfaatkan daya beli masyarakat yang sedang tumbuh,” kata Reza. Namun demikian, di sisi yang lain, pembangunan gerai ritel yang terlalu gencar mematikan pasar tradisional. Salah satu solusi yang dapat ditempuh, lanjut dia, adalah membatasi pembangunan gerai ritel sekaligus memperbaiki fasilitas di pasarpasar tradisional.

Dampak lima tahun Dalam bingkai waktu lima tahun ke depan, makna pemilu terhadap ekonomi juga bisa digali. Pemilu dapat menjadi titik balik ekonomi. Peluang Indonesia untuk menjadi negara maju atau stagnan sangat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pada pemerintahan selanjutnya. Jika mampu menjawab persoalan faktual hari ini, siap menghadapi tantangan di masa depan, dan memahami kekuatan serta posisi Indonesia dalam perekonomian global, maka pertumbuhan yang jauh lebih baik dan memenuhi potensi sesungguhnya bisa tercapai. Bersama dengan Presiden Boston Institute for Developing Economies Gustav F Papanek dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sauhasil Nazarra, Peneliti sekaligus CoFounder C-Reco Institute Raden Pardede melakukan penelitian yang diberi judul “Pilihan untuk Lima Tahun ke Depan: 5 Persen Pertumbuhan dan 0,8 Juta Pekerjaan yang baik dalam Setahun atau 10 Persen Pertumbuhan Ekonomi dan 3 Juta Pekerjaan yang Baik”.

Hasil pemilu 2014 menjadi sangat menentukan. Dengan kebijakan ekonomi yang tepat, pemerintahan selanjutnya

sangat berpotensi membawa Indonesia pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sesuai dengan potensinya.”Secara khusus, kami melihat bahwa persoalan utama yang kita hadapi dalam 10 tahun ini adalah penciptaan lapangan kerja yang sangat kecil, rata-rata 1,2 juta bahkan kadang kurang,” ungkap Raden.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, lanjut Raden, nyatanya dihadapkan pada masalah penciptaan lapangan kerja sangat terbatas dan kebanyakan di sektor yang produktivitasnya rendah. Sektor jasa salah satunya yang rendah.”Akibatnya begitu banyak pekerja yang tidak dapat pekerjaan layak dan bisa membiayai diri sendiri dengan pekerjaannya,” lanjut Raden.

Persoalan berikutnya adalah disparitas perbedaan pertumbuhan orang yang kaya yang lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan orang miskin.”Meskipun jumlah orang miskin menurun, tapi yang dekat dengan miskin begitu banyak,” kata Raden.

Kondisi ini harus menjadi konsen serius pemerintahan berikutnya. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen yang bisa dicapai beberapa tahun ini dipengaruhi oleh faktor komoditas yang tumbuh sangat tinggi yang disokong juga oleh pertumbuhan ekonomi Cina dan India.

Saat pertumbuhan di Cina dan India melambat, sektor komoditas terpengaruh dan menurun. Dengan kondisi ini, kita mesti mulai waspada dan berusaha lebih keras untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang pernah dicapai.

INTISARI REKOMENDASI KEBIJAKAN (PASCAPEMILU 2014)

(1) Menurunkan biaya tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pekerja (2) Kombinasi dari perbaikan pengumpulan pendapatan pajak dan mengurangi subsidi energi yang mampu membuka sumber daya besar yang dapat digunakan untuk dua program yang krusial dan penting (3) Menyubsidi tidak langsung hal-hal yang dapat meningkatkan performa ekspor (4) Mengembangkan infrastruktur dan mengurangi biayanya yang akan menciptakan 2,5 juta pekerjaan (5) Membangun rantai nilai manufaktur, kluster UKM, dan rantai nilai global (6) Menciptakan 4 juta pekerjaan bidang pertanian selama 10 tahun (7) Menciptakan pekerjaan jasa kesehatan sekitar 3 juta jiwa selama 10 tahun (8) Menciptakan industri pariwisata yang berfokus pada turis internasional dengan target 3 juta pekerjaan selama 10 tahun (9) Membangun industri tambang, minyak, dan gas dengan pengelolaan yang lebih baik dan transparan

Raden menyebutkan bahwa jika persoalan-persoalan ekonomi tidak segera diselesaikan dengan kebijakan yang tepat, salah satu yang utama adalah percepatan pembangunan infrastruktur, maka pertumbuhan ekonomi bisa saja justru di bawah 5 persen.”Lebih sedih lagi kalau tidak bisa menciptakan lapangan kerja yang memadai. Masalah sosial bisa menumpuk,” ungkap Raden.

peluang ekonomi dari bonus demografi yang mulai hilang.“Window of opportunity-nya sekarang, dalam 10 tahun ke depan, jika tidak dioptimalkan, bisa habis kesempatan itu,” kata Raden.

Berikutnya, jendela kesempatan juga datang dari Cina. Saat ini, negeri tirai bambu itu sudah berada dalam masa transisi dari negara yang mengandalkan sektor manufaktur, naik ke tingkat yang lebih tinggi.

Selain faktor komoditas, pemerintah ke depan dipandang perlu memperhatikan

Sektor manufaktur Cina yang selama ini bisa menghasilkan pendapatan hingga

900 miliar dollar AS akan diperebutkan oleh banyak negara seperti India, Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, dan Thailand. Dalam peta persaingan ini, Indonesia bisa mengambil keuntungan dengan mengambil alih 10 persen pasar Cina, terutama untuk produk-produk industri padat karya.

Sebagai salah satu dari sedikit negara yang memiliki sekelompok besar tenaga kerja baru yang memasuki pasar tenaga kerja, peluang Indonesia terbuka lebar. Jika mampu mengambil 10 persen saja pasar manufaktur Cina, Raden menghitung pertumbuhan 19 persen ekspor manufaktur padat karya bisa diraih.

Di tempat terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sauhasil Nazarra mengungkapkan bahwa diantara sejumlah rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan bersama Raden Pardede dan Gustav Papanek, kebijakan menurunkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah prioritas utama. Sauhasil menyebutkan bahwa beragam opsi pengalihan anggaran subsidi sebenarnya “sudah ada di atas meja”. Namun demikian, dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemimpin negeri untuk berani mengimplementasikannya. "Kebijakan pengurangan subsidi lebih baik dilakukan pada tahun pertama pemerintahan selanjutnya. Memang painful, tetapi ini bagus efeknya untuk jangka panjang,” kata dia. Pengalihan anggaran subsidi harus dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial.

Prioritas rekomendasi kedua adalah reformasi perpajakan. Hal ini dipandang sangat mendesak karena tax ratio Indonesia yang berada pada kisaran 12 persen selama beberapa tahun terakhir sangatlah kecil. Dengan penerimaan pajak yang lebih besar, pembangunan infrastruktur dapat lebih gencar. Sauhasil membandingkan tax ratio kita dengan Brazil, negara yang sering menjadi referensi kita soal kebijakan ekonomi. Saat ini, tax ratio di negara itu mencapai 35 persen.

15 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

16 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

17 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Laporan Utama

Mengawal Dana Pemilu Dana yang dialokasikan untuk Pemilu tahun 2014 terhitung tidak sedikit. Bisa dipastikan hal ini menuntut kecermatan dan pengawalan dana yang dapat dipertanggungjawabkan.

I

ndonesia makin dekat dengan pemilihan raya. Ritual memilih anggota legislatif dan pemimpin tanah air untuk lima tahun ke depan, sudah di depan mata. Dengan luas wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, tentu berakibat pada besarnya dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan pemilu.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah menyiapkan anggaran pemilu jauh-jauh hari. Untuk tahun 2013 saja, dana yang dianggarkan untuk pemilu 2014 mencapai Rp9,04 triliun. Hingga tahun 2014, menjelang masa pemilu legislatif pada 9 April nanti, DJA telah menganggarkan dana pemilu hingga lebih dari Rp20 triliun. Dana itu kini mulai dicairkan oleh masingmasing lembaga dan instansi terkait yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pemilu.

pemilu sekitar Rp2,44 triliun. Tahapan tersebut mulai dari sosialisasi, fasilitasi kampanye, pemutakhiran data pemilih hingga proses pemungutan dan perhitungan suara untuk anggota legislatif (DPR dan DPD), presiden beserta wakilnya.

tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang meliputi biaya rekrutmen, konsumsi dan honor perorangan sebesar Rp961,2 miliar dan biaya pembangunan TPS tambahan sekitar Rp409,3 miliar.

Bagian alokasi dana KPU yang juga cukup besar terdapat pada honorarium dan biaya operasional badan penyelenggara di tingkat Kabupaten dan Kota. Penyelenggara yang sifatnya ad hoc ini yaitu Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dananya mencapai angka Rp8,34 triliun.

Sementara itu, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) memperoleh kucuran dana sebesar Rp1,70 triliun untuk 2013 dan Rp2,98 triliun di tahun 2014. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk kegiatan operasional dan kegiatan pengawasan pelaksanaan pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu.

Pada perkembangannya, lanjut Dwi, KPU meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Namun, jumlah yang disetujui DJA hanya sekitar Rp1,37 triliun. Penambahan anggaran

Kucuran dana Menurut Direktur Anggaran II, DJA, Dwi Pudjiastuti Handayani, dalam pelaksanaan pemilu kali ini, dana yang dikucurkan tahun 2013 untuk membiayai persiapan pemilu oleh KPU mencapai sekitar Rp7,34 triliun. Sementara di tahun 2014, jumlah yang dianggarkan dari dana APBN 2014 untuk KPU tidak kurang dari Rp15,85 triliun.

Jumlah sebesar ini terdiri atas keperluan biaya pengadaan serta logistik pemilu sekitar Rp3,70 miliar. Kemudian, keperluan tahapan pelaksanaan

18 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Salah satu upaya DJA yakni melakukan pengawalan dan menjaga agar proses penganggaran pelaksanaan pemilu 2014 berjalan dengan baik.

Teks

Farida Rosadi, Iin Kurniati

Sebagaimana dengan KPU, pada perkembangannya Bawaslu meminta tambahan dana sebesar Rp1,5 triliun.

Namun besaran yang disetujui mengerucut menjadi Rp757,6 miliar.

Penambahan biaya tersebut untuk dana tambahan dukungan operasional Pengawas Pemilu Lapangan.

Sementara itu, terkait dengan proses pengamanan jalannya pemilu hingga pilpres mendatang, pemerintah telah menyiapkan anggaran pengamanan.

Besarannya meliputi dana anggaran bagi kepolisian sebesar Rp1,60 triliun dan bagi TNI sebesar Rp100 miliar.

Kenaikan anggaran Pada pemilu 2009, pemerintah menetapkan pagu anggaran sebesar Rp15,10 triliun yang berhasil

Foto

Langgeng Wahyu

PEMILU 2014 KEGIATAN

ALOKASI DANA (DALAM MILIAR)

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran II, DJA

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

KPU

BAWASLU

• Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Rp3.703,6 • Pelaksanaan tahapan pemilu Rp2.438,3 • Honorarium dan biaya operasional badan penyelenggaran adhoc Rp8.342,6 • Honorarium Satlinmas Rp961,2 • Tambahan biaya pembuatan TPS Rp409,3

• Pengawasan Pemilu Rp2.987,2

PENGAMANAN

TNI

POLRI

• Pengamanan Pemilu Rp100,1

• Persiapan Pemilu Rp23,7 • Pengamanan Pemilihan Legislatif Rp662,5 • Pemilihan Presiden dan Wapres Rp413,1 • Pendukung Kegiatan Rp200,7

TOTAL DANA Rp20.542,3

direalisasikan hingga mencapai hampir seratus persen. Besaran dana tersebut teralisasi dari anggaran KPU sebesar Rp13,5 triliun, anggaran Bawaslu sebesar Rp100 miliar, serta anggaran kepolisian dan TNI sebesar Rp1,50 triliun.

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2014 yang mencapai Rp20,54 triliun, maka terjadi kenaikan anggaran sekitar Rp5,44 triliun.

Dwi Pudjiastuti berpendapat bahwa kenaikan ini utamanya disebabkan

oleh meningkatnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 545.791 titik pada tahun ini. Padahal sebelumnya di tahun 2009 hanya terdapat 519.920 titik TPS. “Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh adanya pemekaran wilayah, baik jumlah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa,”kata Dwi. Selain kenaikan jumlah TPS, besarnya anggaran pemilu juga disebabkan oleh kenaikan satuan honorarium persiapan

pelaksanaan tahapan Pemilu 2014 dan kenaikan indeks uang kehormatan untuk organisasi ad hoc.

Untuk itu, Dwi memandang bahwa DJA memiliki peran yang strategis khususnya dalam menjalankan fungsi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Salah satu upayanya yakni melakukan pengawalan dan menjaga agar proses penganggaran pelaksanaan pemilu 2014 berjalan dengan baik.

19 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Proses tersebut mulai dari pengawalan untuk pagu indikatif, pagu anggaran, alokasi anggaran, sampai dengan penetapan DIPA agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tentu saja kesemua itu didasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran, seperti transparansi dan akuntabel, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran serta disusun sesuai dengan pendekatan kinerja,” jelas Dwi.

setiap Kementerian dan Lembaga. “Jika data yang diberikan ke KPPN sudah kontraktual, kegiatan sudah ditanda tangani, sepanjang dokumen lengkap dan benar, penyaluran anggaran bisa tepat waktu. Prinsipnya apabila dokumen diikuti akan cepat, kalau melanggar ketentuan akan ditolak, walapun kondisinya kita memang mensupport pemilu,” jelas Agung.

Diakui Zaid tidak ada kendala secara khusus dalam proses pencairan dana pemilu, tetapi terdapat aspek psikologis yang lebih besar. “(Sebenarnya) Apa yang mereka lakukan sama dengan tahun lalu, perlakuan terhadap satker juga sama. Hanya mungkin karena tahun ini ialah kegiatan pemilu nasional serta diliput secara nasional dan internasional, aspek psikologisnya yang menonjol,” aku Zaid.

Harapan

Pencairan dana Berbagai kalangan berharap Pemilu 2014 dapat berjalan dengan baik. Dwi Pudjiastuti berharap di sisi anggaran terdapat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu baik di jajaran pemerintah maupun aparat penegak hukum. “Baik jajaran pemerintah baik pusat dan daerah saya berharap dapat membantu penyelenggara pemilu untuk kelancaran logistik. Selain itu, semoga seluruh pihak dapat membantu mencegah pelanggaran dan penyimpangan pemilu,”kata Dwi.

Pasca proses penganggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berperan penting sebagai corong tersalurnya dana pemilu ke sejumlah instansi terkait. KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI yang bertugas melakukan pencairan dana Pemilu tahun 2014.

Dalam melaksanakan peran tersebut, mekanisme dan teknis pencairan dana ke masing-masing instansi dan lembaga terkait berkiblat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190 Tahun 2012. Peraturan tersebut berisi mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Setidaknya terdapat empat lembaga dan instansi yang terjun secara langsung dalam pelaksanaan pemilu 2014 mendatang. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemilu. Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku badan pengawas pelaksanaan pemilu. Terakhir, Kepolisian termasuk Kementerian Pertahanan RI selaku lembaga dan kementerian yang melakukan pengamanan proses pelaksanaan pemilu.

Kepala KPPN Jakarta VI, Tunas Agung Jiwa Brata menjelaskan bahwa setiap KPPN sudah memiliki prosedur pencairan dana yang dilakukan oleh

20 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

"Sepanjang dokumen lengkap dan benar, penyaluran anggaran bisa tepat waktu."

Kepala KPPN Jakarta IV, Zaid Burhan Ibrahim

Selanjutnya, Kepala KPPN Jakarta IV, Zaid Burhan Ibrahim menambahkan bahwa setelah pemilu berakhir, KPU yang akan mempertanggungjawabkannya.

Sehingga KPPN berperan utama untuk menjaga proses pencairan sesuai peraturan. Tujuannya, lanjut Zaid, pemilu berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dari sisi pencairan anggaran, Kepala KPPN Jakarta IV, Zaid B Ibrahim berharap agar proses pencairan dana berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Untuk hal itu, pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan harus sudah benar sehingga tidak menghambat proses pencairan. Jika ada kendala yang ditemukan maka akan diantisipasi dengan komunikasi. Tujuannya agar masalah yang ditemukan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa melanggar kententuan.

Terakhir, semoga Pemilu dapat berjalan satu kali dan dapat menghasilkan pimpinan yang tepat. “Sebagai pegawai Kemenkeu berharap pemilu berlangsung sekali dan tidak terlalu banyak menghabiskan dana. Selain itu, KPPN berharap terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik sehingga kinerja satker maupun KPPN berjalan sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal,” pungkasnya.

Laporan Utama

Gunakan Hak Pilih, Jaga Ekonomi Kita

Indonesia merupakan Negara demokrasi terbesar ketiga dunia setelah India dan Amerika, sekaligus negara demokrasi terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Pesta demokrasi besar rakyat Indonesia yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 akan segera dimulai.

Pelaku utamanya adalah seluruh rakyat yang sudah cukup umur.

D

emokrasi memberikan hak yang setara bagi seluruh warga Negara untuk memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan guna mengatur Pemerintahan dengan perantaraan wakilnya . Sayangnya, masih banyak masyarakat yang tidak berminat menggunakan hak pilihnya.

Foto

Arfindo Briyan

Hal ini perlu dicermati karena apalah arti sebuah pesta demokrasi bila antusiasme rakyat untuk ikut serta pada hari pencoblosan justru semakin menurun.

Golongan Putih Golongan putih atau dikenal dengan istilah Golput telah menjadi tren paska reformasi tahun 1998. Menurut Andrinof Chaniago, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Indonesia, sebenarnya Golput merupakan suatu gerakan yang mulai muncul sekitar tahun 70an. Gerakan ini menganggap memilih tidak ada gunanya.

Ferry Kurnia Rizkiansyah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan saat ini KPU telah menetapkan target tingkat partisipasi pada Pemilu 2014 sebesar 75 persen, meningkat 4 persen dibanding Pemilu 2009. Ferry mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Publik

Teks

Irma Kesuma Dewi

harus dimungkinkan untuk dapat mengakses informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaannya. “KPU telah menyiapkan bahan-bahan sosialisasi yang dapat diduplikasikan dan disosialisasikan oleh semua elemen masyarakat� tuturnya.

Secara teoritis ada 5 faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi Golput. Pertama, faktor agama dimana ada sekelompok masyarakat yang menilai demokrasi itu haram. Kedua, faktor kekecewaan terhadap politisi dan partai politik yang dinilai tak kunjung memberikan manfaat. Ketiga, bentuk perlawanan terhadap sistem politik yang otoriter. Keempat, faktor kesalahan administrasi. Pemilih sebenarnya berencana menggunakan hak pilihnya tetapi karena alasan administratif mereka tidak menggunakannya. Kelima, faktor teknis individual. Individu pelaku Golput lebih mementingkan keperluankeperluan pribadi daripada pergi menggunakan hak pilihnya.

Dicontohkan Andrinof, dalam penyelenggaraan Pemilu masih kerap

21 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

ditemui warga yang namanya tidak tercantum sebagai pemilik suara atau tidak mendapatkan kartu pemilih.

“Sistem nggak mengakomodasi kesalahan karena persiapan yang nggak sempurna dari penyelenggara”, ujar Andrinof.

Sebenarnya, kata Ferry, berbagai survei menunjukkan jumlah masyarakat yang berniat menggunakan hak pilihnya sudah meningkat. Tahun sebelumnya sekitar 80 sampai 85 persen. Sementara pada beberapa survei tahun 2014 justru meningkat menjadi 90 persen. “Artinya ada potensi peningkatan partisipasi pemilih dalam jumlah besar. Potensi inilah yang harus dijaga dan dikelola KPU untuk dapat bertahan sampai pada hari pemungutan suara” paparnya.

Andrinof menambahkan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung kebijakan partai yang menang dan presiden terpilih. “Kalau Presiden terpilih punya prinsip ekonomi dan tim yang bagus maka dia bisa berpikir bagaimana menggerakkan ekonomi. Misalnya berapa belanja infrastruktur, bagaimana perbaikan hukum dan birokrasi, dan faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi pertumbuhan”.

Seperti disampaikan oleh Robert Barro (1996) pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 3 variabel utama yaitu modal sosial, modal manusia, dan kualitas pemerintahan. Ketiga modal tersebut akan berfungsi dengan baik jika ditopang sistem politik yang demokratis.

Oleh karenanya Ferry meyakini stabilitas politik akan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Ia menjelaskan, partisipasi politik yang tinggi merupakan salah satu indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para kandidat pemimpin legislatif dan eksekutif.

Kepercayaan terhadap pemimpin yang mengelola kekuasan dengan sendirinya memberikan iklim positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab para pelaku ekonomi membutuhkan jaminan atas investasi yang mereka lakukan baik jaminan keamanan maupun kepastian regulasi.

22 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Seperti dilansir dari laman antaranews. com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya menyatakan Pemerintah menganggarkan Rp 17 triliun untuk Pemilu 2014. Hatta meyakini belanja Pemerintah yang besar pada Pemilu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2014. “Dampaknya sangat besar sekali. Jadi akan menggerakan ekonomi,” ucapnya.

Andrinof menyampaikan, dana tersebut dipersiapkan untuk kebutuhan hingga putaran kedua Pemilu Presiden “Politik memang besar biayanya. Namanya urusan publik harus ada mekanisme politik nggak seperti mekanisme kerajaan. Biaya pemilu itu kan bagian dari penyelenggaraan pembangunan, tegasnya”.

Perkiraan Andrinof lebih kecil. Ia mengira tingkat partisipasi politik di Indonesia baru sekitar 60 hingga 70 persen. “Trennya lebih besar di desa atau kabupaten dibanding di kota.

Masyarakat desa lebih tergerak untuk memilih”, ujarnya.

Partisipasi Politik dan Ekonomi

Anggaran Pemilu

"Kalau Presiden terpilih punya prinsip ekonomi dan tim yang bagus maka dia bisa berpikir bagaimana menggerakkan ekonomi."

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago

Di sisi lain, Ferry mengingatkan partai harus mengoptimalkan pendidikan jangka panjang untuk mencetak kader yang tangguh dan siap memimpin.

Kepala daerah yang disokong legislatif berisi kader-kader yang cerdas dan kritis akan melahirkan program kegiatan dengan impact positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat di daerahnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Ferry, anggaran ini sekitar 60 persen dialokasikan untuk honorarium badan penyelenggara. “Untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 ini, kita memiliki sekitar 5 juta orang penyelenggara Pemilu mulai dari KPU Pusat sampai ke KPPS yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS)” katanya. Selain itu, anggaran terbesar kedua dialokasikan untuk pengadaan dan distribusi logistik. Saat ini terjadi peningkatan jumlah badan penyelenggara yang cukup signifikan akibat pemekaran daerah. Demikian pula peningkatan jumlah pemilih yang harus mendapat pelayanan.

Andrinof berharap pengguna sadar bahwa suara mereka mempengaruhi kebijakan jika diberikan kepada partai dan orang membuat kemajuan. “Pemilu bukan musim festival, jangan dianggap seremoni hiburan. Harus disadari sebagai kesempatan menentukan kebijakan dan rencana pembangunan.

Cari informasi tentang calegnya, nggak asal ikut-ikutan saja”, tutup Andrinof.

Laporan Utama

Untuk Rakyat, Bukan Untuk Partai Pemilu sebentar lagi. Di tengah gempita masyarakat Indonesia mempersiapkan hajatan lima tahunan tersebut, Bank Indonesia (BI) merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

L

aju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diprediksi hanya mencapai 5,5-5,9 persen.

Padahal sebelumnya otoritas moneter ini memperkirakan pertumbuhan ada di kisaran 5,8-6,2 persen. Akankah pelaksanaan Pemilu membantu pertumbuhan ekonomi di angka asumsi makro awal pemerintah? Media Keuangan mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Juniman, Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia, terkait dengan besaran pengaruh pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini.

Target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 6,0 persen. Bagaimana Anda melihat angka ini?

Target tersebut saya rasa sulit tercapai. Hal tersebut disebabkan dua hal. Pertama dari sisi global.

Proses pemulihan ekonomi global ternyata tidak secepat seperti yang diperkirakan. Perkiraan kita, di tahun 2014 pertumbuhan Amerika di atas dua persen dan Jepang di atas satu persen, kemudian Cina juga sudah mulai recovery. Ternyata saat ini belum mengarah ke sana. Di Cina malah terjadi perlambatan ekonomi dan kemudian defisit. Ekspor mengalami perlambatan dan berimbas terhadap pertumbuhan

Foto

Langgeng Wahyu

Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia, Juniman

Cina, karena ekspor merupakan pertumbuhan sisi dominannya. Selain itu, ekonomi Amerika hanya tumbuh 1,8 persen. Di bawah ekspektasi awal yaitu di atas 2,3-2,4 persen. Negara-negara Eropa sudah recovery di kuartal terakhir tahun lalu, tapi belum tumbuh di kuartal ini. Akibatnya, comodity price kenaikan belum signifikan.

Tappering masih terus dilakukan oleh Amerika. Ini akan berimbas tambahan likuiditas di emerging market dan tentunya akan berdampak pada capital inflow di emerging market. Dampaknya ke kita adalah investasi akan melambat karena capital inflow nggak secepat tahun sebelum-sebelumnya terutama di investasi jangka panjang.

Dari sisi domestik sendiri kita melihat bahwa dampak kenaikan BBM yang berimplikasi inflasi naik 8,83 persen tahun lalu kemudian berimplikasi pada BI rate akan full impact tahun ini.

Dampaknya, private consumtion akan melambat. Kita perkirakan di bawah 5 persen, tahun lalu kan di atas 5,3 atau 5,4 persen. Mengapa melambat?

Disebabkan inflasi tinggi dan kenaikan upah tidak sebesar tahun lalu.

Kita berharap goverment consumtion dari pemilu. Kalau dari infrastruktur

Teks

Arfindo Briyan

proyek saya kira belum bisa karena banyak sekali, misalnya infrastruktur yang bottle neck-nya dari pembebasan lahan. Ketidakmampuan pemerintah dalam pembebasan lahan, walaupun ada undang-undang tetapi full implementation-nya baru tahun depan.

Dalam posisi seperti ini pertumbuhan konsumsi tumbuh 10,8 persen.

Kemudian ekspor akan naik sedikit menjadi 5 persen. Di sisi lain, import juga akan naik. Import naik karena kurs kita akan membaik. Dan kita perkirakan rupiah di tahun ini akan berkisar Rp11.000 s.d. Rp11.300 di akhir tahun membuat import akan naik lagi.

Karena kenaikan impor tidak sebanding dengan ekspornya, dan Impor juga lebih kecil dari tahun kemarin, kita prediksikan pertumbuhan ekonomi akan 5,6 persen tahun ini. BI sempat yakin pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,2 persen. Kemudian BI merevisi ke bawah 5,5 sampai 5,8 persen, jadi yang rasional memang segitu.

Dampak pelaksanaan Pemilu?

Dampak pemilu terhadap perekonomian kita, sebenarnya sekitar 0,3-0,4 persen sudah terjadi pada tahun lalu dimana dilakukan persiapan Pemilu,

23 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

di antaranya belanja untuk persiapan kotak suara dan surat suara serta sosialisasi. Sisanya 0,2-0,3 persen di tahun ini. Jadi 5,6 persen pertumbuhan ekonomi tersebut sudah termasuk dari Pemilu. Jika tidak ada Pemilu, besarnya pertumbuhan ekonomi sekitar sekitar 5,4 persen. Maka wajar The Fed dan Bank Dunia memprediksinya sekitar 5,3 persen. Mungkin mereka belum memasukkan dalam kalkulasi mereka dari pemilu itu sendiri.

Yang bisa diusahakan agar ekonomi kita tumbuh adalah adanya stimulus.

Karena stimulus moneter dan fiskal bisa dilakukan dengan memberikan tax allowence untuk investasi dan sektorsektor yang diperluas, bukan hanya sektor-sektor yang inovatif dan yang istilahnya lebih ke bahan baku, chemical dan sebagainya. Harus diperluas tax allowence khususnya sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, misalnya manufaktur.

Dari situ investasi akan masuk, di sisi lain penyerapan tenaga kerja akan banyak sehingga angka pengangguran kita 6,3 persen tahun lalu bisa turun dan itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi. Kemudian dari sisi capital, problemnya masalah land clearance (pembebasan lahan).

Pusat pemerintah harus mengubah skala prioritas, infrastruktur mana yang tidak membutuhkan banyak pembebasan lahan. Contohnya perluasan bandara, atau perluasan pelabuhan, lahannya sudah ada itu yang diutamakan duluan.

Power plan kalau bisa ditaruh di lahan pemerintah, perkebunan atau kehutanan. Nggak perlu pakai punyanya swasta, ujung-ujungnya pembebasan lahan lagi susah.

dengan rakyat agar bisa kepilih. Dia tidak akan pesan di industri besar, dan pasti akan berkembang industri sablon, kaos dan bendera di UKM. Hal itu untuk peningkatan sesaat, yang sustainable pada peningkatan UKM untuk jangka menengah dan jangka panjang supaya bisa meningkatkan perekonomian kita secara jangka panjang juga.

Lebih lanjut, untuk menjadikan UKM sebagai pendorong kegiatan ekonomi, pemerintah harus proaktif untuk mewadahinya tanpa mengesampingkan usaha besar. Usaha besar sudah banyak diperhatikan dengan kemudahan urusan perpajakan atau tax allowence. UKM

Kita harus bisa melaksanakan pemilu dengan baik dan membuat investor yakin siapapun yang akan terpilih dapat membuat sustainabel pertumbuhan ekonomi kita.

Bagaimana dengan sektor UKM? UKM jelas men-support pemilu.

Pengeluaran bukan dari pemerintah tapi partai, pengadaan bendera, kaos dan stribut akan melibatkan UKM. Karena Legislator DPRD tingkat II dan I mencari harga yang rendah dan di sisi lain dekat

Kedua, perubahan blue print pendidikan, dari sekolah-sekolah kita umum dan kejuruan harus diubah untuk menghasilkan orang-orang yang berjiwa entrepreneur, jangan begitu lulus bingung mau ngapain. Harus ada

MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Ketiga, pemerintah harus membantu mencarikan pasarnya, marketingnya pemerintah harus bantu. Kita berharap seperti Taiwan UKM nya bagus dan fokus ke teknologi tinggi, sama dengan Korea di semi konduktor. Di Jepang UKM industri otomotif, dari awal industrinya otomotif, Korea dan Taiwan semi konduktor. Kita dari awal harusnya agriculture karena kita unggul di situ.

Kalau di semi konduktor belum tentu kita menang dari Korea.

Harapan pelaksanaan pemilu dan perekonomian?

seharusnya dikasih insentif-insentif supaya bisa berkembang. Untuk bisa menumbuhkan UKM yang besar ada tiga hal yang dilakukan. Pertama, harus fokus. Keunggulan kita di agrikultur dan resources, kerajinan juga banyak. Kita seharusnya memanfaatkan modal ini sehingga menjadi modal besar dan UKM kita tumbuh. Harus dapat menfasilitasi dalam negeri dan menumbuhkan eksport.

24

perubahan sistem pendidikan. Lulusan SMA harus bisa diterima di tempat kerja. Dia harus bisa entrepreneur, terutama SMK. Kalau SMK dididik untuk menghasilkan sesuatu, sehingga akan menumbuhkan UKM-UKM yang baru.

Saya harap pemilu berjalan lancar, aman dan stabilitas politik dijaga dengan baik.

Bukan hanya pelaksanaan pemilu tapi juga untuk menunjukkan ke investor bahwa negara kita yang merupakan negara demokrasi terbesar. Jumlah penduduk nomer empat terbesar, baik angka pemilihnya maupun keikutsertaan masyarakat dalam pemilu paling banyak. Oleh sebab itu, kita harus bisa melaksanakan pemilu dengan baik dan membuat investor yakin siapapun yang akan terpilih dapat membuat sustainabel pertumbuhan ekonomi kita.

Kedua, pemilu menghasilkan anggota DPR yang lebih baik dibandingkan yang kemarin, menghasilkan undang-undang yang benar, bukan kemudian dibatalkan MK. Yang bekerja untuk kemajuan bangsa dan bukan untuk mengeruk kekayaan untuk tujuan jangka pendek tapi jangka panjang. Kita berharap presiden yang akan terpilih bisa memberikan harapan pada rakyat dan direalisasikan.

Diharapkan pemilu tahun ini lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, bukan hanya pencitraan tetapi bekerja untuk rakyat bukan untuk partai.

Reportase

Financing Agreement Pengembangan Tujuh Universitas Ditandatangani

P

emerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi melakukan penandatanganan Financing Agreement untuk “Development of Education in Seven Universities Project”. Penandatanganan ini merupakan kerja sama yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan dan The Saudi Fund For Development (SFD). Pada acara yang diselenggarakan di Auditorium A, Gedung Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Jakarta, Rabu (12/3), Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan. Sementara itu, perwakilan pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui SFD diwakili oleh H.E.Eng. Mohammed Sulaiman Al Arifi, selaku Counselor of Projects in SFD.

AS. Pinjaman ini diharapkan mampu membiayai pengembangan Universitas Syiah Kuala dalam Syiah Kuala University Project. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditunjuk sebagai unit pelaksana kegiatan ini dengan waktu implementasi selama 4 tahun.

Pembangunan dan perbaikan tujuh universitas dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, dilakukan kerja sama antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Arab Saudi. Profil pinjaman yang disepakati sebesar 131,25 juta riyal atau setara dengan 35 juta dolar

Secara keseluruhan, total pembiayaan untuk proyek “Development of Education in Seven Universities Project” ini adalah sebesar 256.102.000 dolar AS. Bank Pembangunan Islam (IDB) dan Pemerintah Indonesia akan berkontribusi masing-masing sebesar 174.010.000 dolar AS dan 47.120.000 dolar AS.

Kedua pihak berharap pinjaman dapat menghasilkan output kegiatan berupa perluasan dan penambahan, baik pada fasilitas yang telah ada maupun fasilitas baru di Universitas Syiah Kuala.

Berikutnya, pinjaman diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan pusat riset yang modern dan terpadu serta start-up workshop pada universitas negeri di Banda Aceh itu.

Teks & Foto

Dwinanda Ardhi

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penandatanganan perjanjian pinjaman untuk pengembangan ketujuh universitas yang ditentukan diyakini akan memberikan dampak positif bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Kegiatan yang akan menjadi fokus meliputi renovasi, perluasan, penambahan kelengkapan fasilitas, serta peningkatan kurikulum dan keterampilan staf akademik pada ketujuh universitas yang dipilih.

Terkait kerja sama dengan Arab Saudi, Robert mengatakan bahwa Indonesia dan Arab Saudi adalah dua negara sahabat yang telah melakukan banyak kerja sama di berbagai bidang sejak lama. “Saya yakin kerja sama ini menguntungkan kedua pihak,” kata Robert. Sementara dalam siaran persnya, Kerajaan Arab Saudi mengungkapkan bahwa penandatanganan kerja sama ini akan semakin mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin dengan baik sejak lama.

25 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Reportase

e-Filing Permudah Pelaporan SPT

A

da yang berbeda dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Wakil Presiden (Wapres) Boediono tahun ini. Jika tahun lalu ia menyampaikan SPT Tahunannya lewat drop box, siang itu, Rabu (12/3), ia menjajal cara baru via internet.

Cara penyampaian SPT itu disebut dengan electronic Filing (e-filing).

Menurut Wapres, penyampaian SPT dengan cara e-Filing ini jauh lebih mudah dan cepat dibanding harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Dengan e-Filing, Wapres hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan proses penyampaian SPT. DJP memang sedang gencar menyosialisasikan e-Filing yang merupakan opsi untuk memudahkan masyarakat dalam mengisi dan menyampaikan SPT tahunannya. Selain menghemat kertas, pelaporan SPT melalui cara tersebut juga dinilai lebih aman. “Kalau harus ke kantor pajak, formulirnya bisa hilang,” kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany yang ditemui setelah mendampingi Wapres menyampaikan SPTnya. Program e-Filing ini diyakini akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT secara lebih cepat dan praktis.

26 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

DJP sendiri pada tahun ini menargetkan sekitar 700.000 masyarakat mulai menggunakan sistem e-Filing yang sudah diterapkan sejak tahun 2013 lalu. Hingga Rabu pagi (12/3), tercatat 856.825 orang sudah memiliki Electronic Filing Identity Number (e-FIN) dan 146.000 Wajib Pajak telah mengisi e-Filing.

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program e-Filing tersebut, DJP terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menyelenggarakan sosialisasi pelaporan SPT melalui e-Filing pada Kamis (13/3).

Dalam sosialisasi tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kismantoro Petrus menyampaikan bahwa DJP telah menjalin kerja sama dengan para konsultan pajak yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk mendongkrak angka pengguna e-Filing.

Sebelumnya, pada Jumat (7/3), DJP juga telah melakukan kampanye simpatik untuk lebih mengenalkan e-Filing pada masyarakat. Selain untuk mengenalkan e-Filing, kampanye ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat agar segera menyampaikan SPT tahunannya, mengingat batas akhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi adalah pada 31 Maret 2014 dan SPT Tahunan Badan pada 30 April 2014.

Teks

Novita Asri

“Kampanye simpatik bertujuan untuk memperkenalkan e-Filing sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan yang mudah, cepat dan aman. Penyampaian SPT Tahunan (melalui) e-Filing tidak memerlukan waktu yang lama.

Prosesnya pun dapat dilakukan di selasela pekerjaan atau saat Wajib Pajak sedang beristirahat,” demikian dikatakan Kepala Subdirektorat Humas Perpajakan, Sanityas Jukti Prawatyani.

Penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing juga telah dibuat sepraktis mungkin untuk memudahkan Wajib Pajak. Pada umumnya, tata cara pelaporan pajak secara online terdiri atas beberapa langkah. Pertama, Wajib Pajak terlebih dahulu meminta e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Kedua, melakukan aktivasi nomor e-FIN dengan cara registrasi melalui https://efiling. pajak.go.id/ atau dengan mengakses www.pajak.go.id. Setelah melakukan registrasi, Wajib Pajak akan menerima username dan password e-Filing yang dikirimkan pada e-mail yang telah didaftarkan. Username dan password ini digunakan untuk mengakses e-Filing agar dapat melakukan pengisian SPT Tahunan secara online. Selanjutnya, Wajib Pajak dapat melakukan pengisian SPT Tahunan secara online serta menyampaikan SPT Tahunannya.

Foto

Dok. DJP

Wawancara

Kalau Negara Lain Bisa, Mengapa Kita Tidak?

O

toritas Pajak di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Jepang sejak lama memiliki kewenangan akses tak terbatas terhadap informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan. Namun, kewenangan ini masih belum secara penuh dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak di Indonesia.

Dengan kewenangan penuh untuk memperoleh informasi perbankan, DJP bisa mengoptimalkan data administrasi perpajakan dan potensi penerimaan pajak. Persoalan ini menjadi semakin mendesak karena di panggung global, Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan standar internasional dalam melaksanakan pertukaran informasi perpajakan melalui pernyataan bersama negara-negara Kelompok G-20 dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Standar internasional tersebut adalah

Foto

Langgeng Wahyu, Harries Rinaldi

bahwa negara mitra perjanjian tidak boleh menolak memberikan informasi dengan alasan adanya kerahasiaan perbankan.

Pernyataan negara-negara G-20 tersebut pada intinya menyatakan bahwa untuk kepentingan perpajakan, era kerahasiaan perbankan telah berakhir, yang kemudian akan melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan. Sebagai konsekuensi atas pernyataan tersebut, Indonesia, sebagaimana juga seluruh negara anggota Kelompok G-20, akan menindaklanjutinya dengan mengubah aturan domestik sehingga Otoritas Pajak memiliki kewenangan penuh untuk mendapatkan informasi perbankan.

Selain itu, Indonesia juga harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kesepakatan pertukaran informasi perpajakannya dengan negara/yurisdiksi lain yang tertuang

Teks

Dwinanda Ardhi

di dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B, Tax Information Exchange Agreement/TIEA, dan Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi). Kesepakatan itu mengatur bahwa negara mitra perjanjian tidak boleh menolak permintaan informasi atas dasar kerahasiaan perbankan atau lembaga keuangan lainnyaAtas dasar hal-hal tersebut di atas dan mengingat sedang dilakukannya pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang Perbankan oleh pemerintah dan DPR, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengharapkan agar DJP diberikan kewenangan penuh untuk mengakses informasi perbankan demi kepentingan perpajakan. Hal ini disampaikan Fuad di ruang kerjanya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (21/3). Fuad juga banyak menjelaskan pentingnya kewenangan itu kepada Media Keuangan.

27 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Seberapa penting revisi Undang-Undang Perbankan yang didalamnya mengatur kewenangan penuh bagi DJP untuk mendapatkan informasi perbankan dalam memenuhi kepentingan perpajakan?

Saya ingin memberi tahu dulu mengapa hal ini menjadi isu penting. Awal mulanya, revisi ini merupakan inisiatif dari DPR dan saat ini prosesnya sudah berjalan. Kami sudah mendapatkan draftnya. Ternyata mereka makin mempersempit izin atau kewenangan DJP dalam membuka rahasia perbankan, lebih spesifiknya rekening nasabah bank. Di dalam draft baru, kerahasiaan bank itu dikecualikan hanya bagi penyidikan pidana perpajakan.

Kami mengharapkan data itu dapat dibuka bukan hanya untuk pidana saja, tapi untuk kepentingan perpajakan secara keseluruhan. Tidak usah ditambahtambahi embel-embel. Bukan hanya untuk kepentingan penyidikan perpajakan, melainkan untuk kepentingan perpajakan.

Mengapa? Supaya dalam segala hal mengenai perpajakan data ini bisa dibuka.

Bukan untuk penyidikan, penagihan, dan pemeriksaan saja. Mengapa? Banyak orang tidak mengerti, pemeriksaan dan penyidikan pidana perpajakan tidak gampang.

Untuk melakukan penyidikan, harus ada bukti sebagai dasar untuk membuka rekening. Padahal, rekening nasabah bank termasuk data finansial yang sangat penting dalam urusan perpajakan.

Rekening bank sebagai data awal kita untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan pajak. Jangan terbalik.

Seolah-olah rekening bank baru boleh dibuka setelah kita punya data lain sebagai dasar untuk melakukan penyidikan.

Rekening bank adalah data yang paling valid. Kalau seseorang membeli mobil, dia masih bisa dan berani membeli pakai nama sopirnya, misalnya. Itu masih bisa. Datadata lain juga belum tentu menunjukkan kekayaan orang. Data rekening bank paling ampuh untuk bisa mendapatkan informasi harta kekayaan seseorang.

28 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Apa yang Anda maksud dengan ada upaya mempersempit kewenangan DJP untuk memperoleh informasi perbankan dalam draft revisi Undang-Undang Perbankan?

Paling tidak dalam satu tahun, kami seharusnya bisa memeriksa sepuluh ribu rekening bank sebagai dasar analisis dalam melakukan pemeriksaan.

Saat ini, aturan yang berlaku adalah bahwa DJP boleh membuka rekening bank dalam rangka pemeriksaan, penagihan, penyidikan pidana pajak. Buat kami, ini saja tidak cukup. Mengapa oleh DPR justru dipersempit lagi kewenangan itu hanya boleh untuk kepentingan penyidikan pidana pajak? Ini yang membuat saya geram.

Apa yang menjadi keberatan dari pihakpihak yang tidak setuju dengan wacana pengecualian kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan?

Saya dan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa tidak cukup kewenangan ini dan justru kita akan mengusahakan yang lebih dari itu. Misalkan sebelum sampai tahap pemeriksaan, kami juga sudah bisa membuka data perbankan sebagai dasar melakukan pemeriksaan. Dengan membuka data perbankan terlebih dahulu, kami memiliki data yang cukup untuk melakukan pemeriksaan. Sekali lagi, jangan terbalik.

Tidak semua orang bisa diperiksa sembarangan karena kami harus punya dasar dulu. Misalnya Anda mempunyai rumah di Pondok Indah, tetapi dalam SPT tidak dicantumkan. Kalau kami tidak mempunyai data, apa dasarnya memeriksa? Rekening bank bisa digunakan untuk itu. Contoh lainnya adalah jika ada seseorang yang dari liputan media kita tahu dia kaya. Namun, kami tidak punya datanya. Tentu berita media tidak cukup untuk kita gunakan sebagai dasar melakukan pemeriksaan.

Bagi DJP, rekening bank menjadi data yang dari segi hukum merupakan bukti yang kuat untuk membuktikan kekayaan seseorang. Sangat ampuh malah. Kami sudah sering melakukan pembuktian, kalau ada orang yang menunggak pajak, begitu kita buka rekening bank dan diblokir, baru dia bayar tunggakannya.

Saat ini, kita baru bisa melakukan, dalam satu tahun, pembukaan seribu atau dua ribu rekening bank. Padahal ada jutaan atau ratusan ribu orang kaya di Indonesia.

Banyak yang tidak setuju karena ketakutan sendiri, seolah-olah DJP main buka semua rekening orang termasuk mereka yang keberatan. Jawabannya tentu tidak. Kami tidak akan membuka ribuan rekening.

Memangnya kami ada pegawai banyak untuk membuka rekening bank? Kami memiliki keterbatasan dalam hal jumlah tenaga pemeriksa.

Yang ingin kami buka rekening banknya akan disesuaikan, ada kriteria, misalnya mereka yang memiliki izin usaha pertambangan. Yang kami lihat banyak yang belum membayar pajak, padahal ada ribuan orang yang punya izin. Makin lama tambang batubara, nikel, dan bauksit habis lalu kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya tahu mereka punya izin, tapi kita tidak punya dasar untuk mengatakan apakah bayar pajaknya sudah sesuai. Data produksinya kita tidak punya. Maka dari itu, yang paling ampuh adalah dengan menggunakan data rekening bank. Begitu kami dapat, langsung bisa dilakukan pemeriksaan. Jangan dibalik, lakukan pemeriksaan dulu baru dibuka.

Sejauh mana kewenangan Otoritas Pajak di berbagai negara dalam mengakses data perbankan untuk kepentingan perpajakan?

Umumnya di negara lain, rekening bank dari nasabah boleh dibuka oleh Otoritas Pajak. Sebut saja negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, atau Jepang. Di negara yang super kapitalis saja, Otoritas Pajaknya boleh membuka rekening bank, masa kita tidak boleh?

Atau tidak perlu jauh-jauh negara maju, negara berkembang seperti Malaysia

"Kalau kita sudah bayar pajak dengan benar, mengapa takut rekening bank kita dibuka?

Saya tidak takut rekening bank saya dibuka.

Tunjukkan saja ke seluruh masyarakat. Saya tidak takut karena memang sudah membayar pajak dengan benar."

Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany

saja boleh dibuka data perbankannya oleh Otoritas Pajak. Di sana, bila Otoritas Pajak mencurigai ada beberapa orang kaya yang tidak bayar pajak, bisa dibuka rekening banknya. Bahkan tidak perlu izin bank sentral. Kalau negara lain bisa, mengapa kita tidak? Malu kita. Masa kita mau kalah terus oleh Malaysia? Kalau kita bicara negara maju, Otoritas Pajak di sana semuanya sudah memiliki kewenangan penuh.

Sebagai salah satu negara Anggota G20, apa dampak bagi Indonesia yang dianggap belum mendukung transparansi dan akses informasi untuk pertukaran informasi perpajakan karena belum adanya amandemen aturan perbankan yang terkait data perpajakan?

Dampaknya adalah tercorengnya wibawa dan nama baik negara karena sebelumnya Indonesia sebagai anggota negara G-20, yang di dalam pernyataan bersama Kelompok Negara G-20 telah berkomitmen untuk menegakkan transparansi dan akses penuh atas informasi yang terkait dengan perpajakan, termasuk informasi keuangan dan juga menyatakan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk perpajakan telah berakhir. Transparansi dan akses informasi yang penuh tersebut penting sekali untuk kepentingan perpajakan dan juga dalam rangka melakukan pertukaran

informasi perpajakan dengan negara/ yurisdiks ilainnya sebagaimana di atur dalam P3B, TIEA, dan Konvensi.

Dampak lainnya yang harus dicermati bahwa dengan terbatasnya akses informasi dan tidak transparansinya informasi perpajakan di Indonesia, maka negara/yurisdiksi tersebut akan membatasi pemberian informasi perpajakan kepada Indonesia karena pertukaran informasi perpajakan ini pada dasarnya bersifat resiprokal.

Hal tersebut akan berdampak pada terbatasnya akses bagi Indonesia untuk mendapatkan informasi perpajakan yang penting dan berharga untuk penerimaan pajak, seperti contoh informasi terkait dengan Wajib Pajak Indonesia yang telah melakukan tindakan penghindaran dan/atau pengelakan pajak dengan menyembunyikan hartanya di luar negeri yang pada akhirnya berakibat hilangnya penerimaan pajak untuk Indonesia.

Kelompok Negara G-20 telah mendorong terbentuknya MultilateralConvention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi) yang telah ditandatangani oleh 64 negara/yurisdiksi termasuk Indonesia. Konvensi tersebut diantaranya mengatur bahwa negara/ yurisdiksi anggota Konvensi yang dimintakan informasi tidak boleh menolak

memberikan informasi kepada negara/ yurisdiksi anggota Konvensi lainnya yang meminta informasi dengan alasan adanya kerahasiaan perbankan.Selain itu, diatur juga mengenai adanya ketentuan tentang pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

Terkait dengan terbatasnya akses bagi Indonesia untuk mendapatkan informasi keuangan di bidang perbankan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang telah menandatangani Konvensi, tetapi tidak bisa melakukan pertukaran informasi yang selevel dengan negara/yurisdiksi lain anggota Konvensi. Hal ini dikarenakan kewenangan DJP untuk memperoleh informasi perbankan belumlah luas seperti Otoritas Pajak negara-negara lain tersebut.

Sebagai contoh, kalau kita mau minta kepada Singapura, tolong buka rekening bank konglomerat yang mempunyai rekening bank di sana, misalnya pemilik tambang. Singapura tidak akan memberikan datanya karena dia tahu Otoritas Pajak kita tidak bisa membuka data rekening bank. Bagaimana bisa meminta kepada Singapura untuk membuka rekening bank kalau kita di dalam negeri saja tidak bisa membuka?

Singapura akan membuka kalau kita membuka diri, ini poin penting buat masyarakat perbankan Indonesia.

29 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Profil Kantor

Kanwil DJKN RSK

Terbaik di Tengah Asap Satu bulan terakhir, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di Riau makin bertambah. Bisa dipastikan kobaran api kian meluas dan kabut asap makin pekat. Tak hanya jarak pandang yang lebih terbatas, infeksi saluran pernafasan turut mengancam kesehatan penduduk.

Kemudian, dari sisi kualitas layanan, Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) Kanwil DJKN RSK meraih nilai 4,1. Capaian ini didukung oleh IKP KPKNL Batam senilai 4,3 sebagai penyumbang angka tertinggi dari lima kantor yang dijadikan sampling survei oleh IPB.

A

Bahkan tak hanya itu, salah satu kantor vertikal binaan Kanwil DJKN RSK yakni KPKNL Padang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai KPKNL terbaik di lingkup DJKN. Berkat capaian tersebut, KPNKL Padang akan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi kantor pelayanan terbaik setingkat Kementerian Keuangan.

kibatnya, seluruh sektor nyaris lumpuh, tak terkecuali kegiatan kantor pemerintahan di provinsi Riau. Namun sebaliknya, hal ini tak terjadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK). Berbekal masker, para punggawa DJKN tetap bekerja hingga larut demi melaksanakan tugasnya mengelola kekayaan negara, piutang dan lelang.

di posisi kedua. Menurut Kepala Kanwil DJKN RSK Lukman Effendi, meskipun peringkat kedua, tetapi terjadi kenaikan nilai. “Meski secara ranking posisi kami bergeser, namun secara nilai mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 116,12 persen,” tutur Lukman.

BMN Award Disisi lain, guna memberikan motivasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan BMN, Kanwil DJKN RSK menyelenggarakan Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN. Acara yang lebih dikenal dengan BMN Award ini untuk kali pertama diadakan di tingkat Koordinator Wilayah (korwil).

Kinerja terbaik Sepanjang tahun 2013, dari sisi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kanwil yang memiliki wilayah kerja di tiga provinsi ini membina 1.927 satuan kerja. Tercatat, Kanwil dengan nilai BMN di tahun 2013 sebesar Rp91,23 triliun ini membawahi lima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Perbedaan geografis antar KPKNL yang terdiri dari daratan dan kepulauan tak lantas menjadi halangan Kanwil DJKN RSK untuk menorehkan prestasi.

Terbukti pada tahun 2011, Kanwil yang terbentuk sejak 2006 ini meraih peringkat pertama capaian kinerja terbaik dengan nilai 114,57 persen.

Namun pada tahun 2013, capaian kinerja Kanwil DJKN RSK hanya mampu berada

30 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

"Meski secara ranking posisi kami bergeser, namun secara nilai mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 116,12 persen."

Kepala Kanwil DJKN RSK, Lukman Effendi

Teks

Abdul Aziz

Lukman memandang kegiatan ini tidak terlepas dari fungsi pengelola barang yang bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara. “Dari evaluasi yang kami lakukan diketahui bahwa dalam hal penatausahaan BMN untuk tingkat kepatuhan satuan kerja cukup dapat dibanggakan, begitu juga kuantitas pengelolaan BMN masing-masing korwil/satker Kementerian/Lembaga.

Peningkatan gairah ini menurut hemat kami perlu diapresiasi,” ujar Lukman.

Foto

Dok. Kanwil DJKN RSK

dan akuntabel dan masyarakat dapat berperan serta menjaga, memelihara dan melindungi aset negara.

Demi mendukung terciptanya hal tersebut, lanjut Lukman, Kanwil DJKN RSK mulai mengembangkan program kerja terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL di setiap kota dan kabupaten.

Program berbentuk kunjungan kerja ini menekankan intensifikasi dan ekstensifikasi tugas dan fungsi DJKN secara umum. Sarananya dengan menggunakan kendaraan dinas yang telah dimodifikasi dengan tempelan stiker “Lantera KN� atau Layanan Terpadu Kekayaan Negara.

Berbekal masker, para punggawa DJKN tetap bekerja hingga larut demi melaksanakan tugasnya mengelola kekayaan negara, piutang dan lelang.

Selain sebagai bentuk apresiasi, acara ini ditujukan pula sebagai sarana sharing information permasalahan di masingmasing koordinator wilayah (korwil) maupun Kementerian/Lembaga.

Sehingga diharapkan dapat ditemukan berbagai strategi dan terobosan baru dalam pengelolaan BMN.

Lantera KN Lukman menjelaskan, untuk tiga tahun ke depan, pihaknya telah menyusun roadmap yang intinya dapat menciptakan sikap cinta aset negara.

Tujuannya agar proses pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih cepat

“Ditahun ini kami juga mengembangan bidang piutang negara, penilaian dan lelang. Harapannya akan meningkatkan pencapaian target dan kinerja pengelolaan piutang daerah, penilaian aset daerah dan pelaksanaan lelang untuk pemerintah daerah. Ini erat hubungannya dengan target tahun 2014, dimana Kanwil DJKN RSK memiliki target pokok lelang tertinggi di Sumatera dan peringkat enam secara nasional yaitu sebesar Rp256,19 miliar,� pungkas Lukman.

31 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Profil

"Do the best and never expect anything return."

32 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Teks

Arfindo Briyan

Foto

Langgeng Wahyu

Direktur Pembiayaan Syariah, DJPU, Dahlan Siamat

Ingin Kembali Mengajar

D

ahlan memang mengaku tidak ‘khatam’ tentang keuangan syariah. Namun, saking lamanya ia berkecimpung di dunia pembiayaan syariah, toh banyak rekannya terlanjur memanggilnya Al-Mukarrom ataupun Ustadz. Ia mengamini saja, “semoga berkah,” katanya.

Pria itu bernama Dahlan Siamat, akrab disapa Dahlan. Rekam jejaknya cukup menonjol di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia turut serta dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Surat Berharga Syarian Negara (SBSN). Selain itu, ia adalah salah satu dari delapan anggota tim Debt Manajemen Unit yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bersama Fuad Rahmany, Rahmat Waluyanto dan lima orang lainnya, tugas tim ini terkait dengan rekapitalisasi perbankan pada masa krisis ekonomi tahun 1998 melalui pengelolaan Obligasi. Tim ini pula yang menjadi cikal bakal dibentuknya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Beberapa waktu yang lalu, Media Keuangan berkesempatan untuk bertandang ke ruang kerja Dahlan.

Ia bercerita bagaimana asal mula bergabung di Kemenkeu dan berbagai pengalamnya bekerja sejak tahun 1978. *** Raut kecewa masih tersisa di wajah Dahlan siang itu. Ia mengenang

pengalamannya sekitar 36 tahun yang lalu. Obsesinya menjadi pelaut sejak kecil harus ia urungkan ketika ia mendapati namanya tidak tertulis dalam daftar peserta yang lolos tes masuk Akademi Ilmu Pelayaran (AIP).

Memang, cita-citanya sejak kecil adalah menjadi pelaut. Oleh karenanya, setelah lulus SMA, Dahlan kemudian mendaftarkan dirinya ke AIP. Jurusan yang dipilihnya adalah Nautika. Jurusan itu dapat mengantarkan mimpinya menjadi Mualim (perwira kapal berijazah pelayaran niaga nautika) dan kemudian menjadi Kapten Kapal. Sayangnya jurusan ini adalah jurusan favorit saat sehingga banyak yang mendaftar.

Alhasil, ia tidak berhasil lolos ujian masuk akademi tersebut.

Namun, kekecewaannya tadi tidak berlangsung lama. Kegagalannya di AIP membuka jalan lain di Kemenkeu.

Saat itu, Dahlan mengaku hanya iseng mendaftar ujian penerimaan PNS di Kemenkeu. “Hanya ikut-ikutan teman,” katanya. Namun, siapa sangka keisengannya tersebut berbuah manis.

Terhitung mulai bulan maret 1978, Dahlan menjalani hari-harinya mengabdi kepada negara dengan menjadi CPNS. Sayangnya, kekecewaannya berlanjut ketika penempatan unitnya saat itu tidak sesuai keinginannya. “Akhirnya saya tetap menerima, mengingat pernyataan yang sudah saya tanda tangani untuk

bersedia ditempatkan di unit mana saja dan di seluruh wilayah Indonesia,” paparnya.

Kesabarannya lantas membuahkan hasil. Setelah sekitar tujuh tahun bekerja, Dahlan mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan DIV di salah satu universitas di Scotland, UK. Kesempatan langka ini yang membuatnya selalu bersyukur hingga saat ini. Ia selalu berusaha melakukan yang terbaikdi mana pun ia diberi amanah, “Do the best and never expect anything return.” Marzuki Usman, salah seorang yang turut memberinya kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri, memberinya pesan. “Jadilah intan, maka di mana pun kalian, pasti akan dicari orang,” katanya menirukan. Rezeki dan jabatan akan datang menghampiri dengan sendirinya, lanjut Dahlan.

Buktinya, berbagai amanah diemban Dahlan pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai Kepala Seksi Pasar Uang, Direktorat Jenderal Moneter, dijabatnya sejak Desember 1989 hingga bulan Januari 1993. Dilanjutkan dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Perbankan Internasional di Diretorat Jenderal Lembaga Keuangan. Beberapa jabatan lain sempat diamanahkannya seperti Kepala Subbidang Analisis Pasar Uang dan Obligasi, Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan Obligasi,

Dahlan Siamat TANGGAL LAHIR: 21 April 1954 | JABATAN TERAHIR: Direktur Pembiayaan Syariah | PENDIDIKAN: D IV International Banking and Financial Studies, HeriotWatt University, S2 Magister Manajemen di STIE IPWI | PROFFESIONAL AWARD: Anggota Finance and Treasury Association (FTA) Australia | PENGALAMAN INTERNASIONAL: Anggota delegasi RI di berbagai forum di luar negeri, Peserta dan Pembicara di berbagai seminar, workshop, conference forum-forum internasional

Foto

Langgeng Wahyu, Dok. DJPU

Teks

Arfindo Briyan

33 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

serta Kepala Subdirektorat Manajemen Protofilio dan Risiko dalam rentan waktu tahun 2001 hingga 2004.

Ikut ‘melahirkan’ UU SBSN Sekitar medio tahun 2005 sebelum DJPU dibentuk, pria kelahiran Sulawesi Selatan ini ditugaskan untuk ikut mendorong upaya pengembangan instrument pembiayaan yang berbasis syariah di Indonesia. Instrumen tersebut saat ini dikenal dengan nama Sukuk Negara. Menurut Dahlan, upaya tersebut adalah bentuk dari komitmen Pemerintah untuk mengembangkan dan mendiversifikasi sumber pembiayaan negara. Selain itu, ditujukan pula untuk mendorong pengembangan pasar keuangan berbasis syariah di dalam negeri.

Namun, upaya tersebut terkendala akibat belum tersedianya legal basis bagi penerbitan Surat Berharga Negara berbasis syariah. Selain itu terdapat pula kendala-kendala dari sisi legal ketika pemerintah akan menerbitkan Sukuk Negara dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2006, Pemerintah mulai menyusun RUU Surat Berharga Syariah Negara sebagai sebagai dasar hukum penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara. Dahlan ditugaskan untuk memimpin penyusunan RUU tersebut.

Tugas itu pula yang membawanya menjadi salah satu wakil pemerintah dalam proses pembahasan dan perumusannya bersama dengan DPR RI. Penugasan tersebut berlanjut hingga DJPU dibentuk dan UU SBSN disahkan pada tahun 2007. Dahlan selanjutnya diberi amanat untuk mendesain instrument Sukuk Negara serta menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk penerbitan dan pengelolaannya.

“Mengingat waktu itu sama sekali tidak memiliki background keuangan syariah, oleh Menteri Keuangan (saat itu dijabat Sri Mulyani), saya dikirim ke Durham

34 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

University Inggris untuk mengikuti Short Course Islamic Finance and Sukuk Structuring,” kenang Dahlan. Untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang keuangan syariah, Dahlan juga rajin mengikuti workshop, conference dan seminar islamic finance, serta membaca buku.

Atas berbagai prestasi kerjanya, pada tahun 2006, Dahlan dilantik menjadi Direktur Kebijakan Pembiayaan Syariah.

Pada tahun 2008, direktorat yang ia pimpin tersebut berubah nama menjadi Direktorat Pembiayaan Syariah. Tugas dari Direktorat Pembiayaan Syariah sendiri antara lain melaksanakan kebijakan pengelolaan pembiayaan syariah yang meliputi penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan

"Saya ingin kembali menjadi dosen, saya suka mengajar." penukaran SBSN. Penerbitan SBSN sejak tahun 2008 dilakukan secara regular di dalam negeri melalui lelang dua kali sebulan, menerbitkan Sukuk Ritel dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). “Di pasar keuangan internasional sejak 2009 kita juga secara aktif menarik investor dari luar Negeri terutama timur tengah melalui penerbitan Sukuk Global dalam Valuta Asing,” lanjut Dahlan.

Tahun ini DJPU akan melakukan buyback atau debt switching dengan menukar Sukuk Negara yang kurang likuid (off the run) dan menukarnya dengan seriseri yang likuid (on the run). Dengan strategi ini, Dahlan berharap pasar sekunder Sukuk Negara akan lebih likuid. Pengembangan pasar Sukuk Negara termasuk peningkatan likuiditas

pasar sekunder inilah yang menurut Dahlan menjadi tantangan ke depan.

“Saya yakin sekali dua hal tersebut akan meningkatkan minat beli investor terhadap Sukuk negara,” katanya.

Tim Direktorat Pembiayaan Syariah juga secara aktif mengembangkan berbagai instrument dan struktur baru Sukuk Negara. “Baru saja kami merampungkan struktur baru yang disebut Sukuk Al Wakalah untuk melengkapi struktur yang saat ini sudah ada yaitu, Ijarah Sale and Leased Back dan Ijarah Asset to be Leased dan sudah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI,” paparnya.

Untuk mendukung keberhasilan setiap penerbitan, dahlan dan timnya secara terus menerus juga melakukan pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan baik pasar domestik maupun global atau internasional.

Dalam upaya peningkatan peran Sukuk Negara, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan utang, Direktorat Pembiayaan Syariah melakukan beberapa terobosan. Pertama adalah pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan pilot project pembangunan jalur ganda kereta api lintas Cirebon-Kroya senilai Rp800 miliar. Untuk tahun 2014, total proyek yang akan dibiayai meningkat menjadi Rp1,5 triliun. Kedua, pengembangan instrument SBSN baru. Terobosan lainnya adalah perubahan infrastruktur pasar melalui perubahan sistem lelang SBN yang semula mengguanakn System Peserta Lelang berubah menjadi Sistem Dealer Utama. Penerapan Sistem Dealer Utama ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi di pasar sekunder melalui aktivitas transaksi anggota dealer yang pada gilirannya mendorong likuiditas sukuk.

Didebat soal syariat Ketika melakukan sosialisasi Sukuk Negara, Dahlan sering mengaku grogi.

Undangan yang datang biasanya adalah ahli ekonomi dan keuangan syariah.

Tidak jarang, dia didebat oleh oleh

peserta baik itu akademisi maupun praktisi. Seringnya mengenai struktur Sukuk Negara yang diakitkan dengan konsep syariah. “Pengetahuan para undangan mengenai konsep syariah pasti tidak dapat diragukan,” akunya.

Pernah di salah satu sosialisasinya, Dahlan habis-habisan di chalange oleh salah satu peserta yang merupaka dosen salah satu perguruan tinggi islam.

Peserta tersebut berpendapat bahwa penggunaan akad Sukuk Negara yaitu Ijarah Sale and Leased Back melanggar salah satu prinsip syariah. Beberapa kali mencoba menerangkan, tapi Dosen tersebut tetap pada pendiriannya.

“Untung saya terselamatkan oleh Prof.

Dr. Nasaruddin Umar, Wakil Menteri agama yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimas Islam. Saat itu juga hadir sebagai narasumber,” ucapnya lega.

Sejak saat itu, setiap melaakukan presentasi terkait dengan Sukuk Negara, Dahlan selalu menyampaikan bahwa ia bukanlah ahli syariah dan bahkan belum pernah membaca Kitab Kuning. Apabila ada pertanyaan terkait aspek syariah yang tidak bisa ia jawab secara tuntas, Dahlan akan meneruskannya kepada DSN-MUI yang telah memberikan fatwa atau opini syariah kepada Sukuk Negara.

Ingin terus mengajar Di usianya yang saat ini hampir menginjak kepala enam, stamina Dahlan tak kalah dengan dengan anak muda.

Tubuhnya masih terlihat bugar. Pun dengan cara berbicaranya yang masih penuh semangat. Dahlan mengaku mempunyai resep ‘awet muda’-nya itu.

Dahlan belajar resep itu dari salah satu teman lamanya. Saat itu Dahlan masih indekos. Dari sekian banyak teman yang pernah ia kenal, ada seorang teman yang mengajarkannya satu hal yang ia ingat hingga sekarang. Suatu hari, teman tersebut berkata pada Dahlan, “Jangan terlalu serius memikirkan apa yang terjadi pada diri Anda, biar mengalir saja.

Tentu doa kuncinya.” Dahlan berfikir

Dahlan Siamat bersama dengan perwakilan dari IRF dan juga DJPU dalam acara penyerahan penghargaan IFR Award pada tahun 2012.

hal itu cukup masuk akal, sehingga kata-kata tersebut ia terapkan dalam kehidupannya.

Beberapa bulan lagi, Dahlan akan mengakhiri masa tugasnya di Kemenkeu.

Bagi Dahlan, semua capaian yang berhasil ia raih hingga saat ini sangat jauh dari apa yang ia bayangkan dahulu.

“Tidak bermaksud melebih-lebihkan, semua ini menurut saya hal yang perlu disyukuri,” ungkapnya.

Dahlan berangkat dari lulusan SMA yang masuk di Kemenkeu. Hingga kini, golongannya sudah ‘mentok’ di IV/e.

“Jadikan ini sebagai motivasi, bahwa semua orang bisa meraih impiannya.

Kemenkeu memberikan kesempatan luas kepada pegawainya, tawaran S2 datang setiap bulan ke luar negeri.

Tergantung sejauh mana kita bisa memanfaatkan dengan kompetensi yang dimiliki,” ujarnya.

Sejumlah rencana telah ia persiapkan pula menjelang berakhirnya masa tugas.

“Saya ingin kembali ke habitat semula disamping kerja disini,” katanya. Dahulu sekitar tahun 1980-an, hampir setiap sore hingga malam hari, Dahlan sering mengajar di beberapa perguruan tinggi.

“Saya ingin kembali menjadi dosen, saya suka mengajar,” tegasnya.

“Pulang dari Inggris saya mengajar banking dan finance. Sekarang sudah tidak banyak kesempatan karena biasanya bekerja hingga malam hari.

Susah mengatur waktunya,” lanjut Dahlan.

Bagi Dahlan, mengajar adalah kegiatan yang sangat menarik, “Beda dengan presentasi di seminar, ataupun tutor dalam suatu short course.” Mengajar mahasiswa, lanjut Dahlan, seseorang harus memiliki strategi berbeda karena yang dihadapi bukanlah praktisi seperti di seminar-seminar, sehingga harus dipaparkan berbagai beberapa hal teoritis sebelum ke praktik.

Terakhir, Dahlan menyampaikan rencananya untuk mulia menyusun revisi dari buku-buku yang sempat ia terbitkan. Di antaranya berjudul Manajemen Lembaga Keuangan serta Kebijakan Moneter dan Perbankan Indonesia. Dahlan mengaku beberapa konten dalam bukunya tersebut sudah tidak relevan dan beberapa pihak sudah mendorongnya untuk melakukan revisi.

35 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Info Kebijakan

Menuju Ekuilibrium Baru

E

konomi Indonesia tengah menuju ekuilibrium baru menyusul kebijakan pengurangan stimulus moneter. Terbukti hingga pertengahan Maret lalu (14/3) Rupiah bergerak di level Rp11.356 per dolar dan diperkirakan akan terus menguat.

Perbaikan makro ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 optimis dapat mencapai 5,7 hingga 6 persen. Upayanya dengan menerapkan pengetatan kebijakan fiskal dan moneter di tengah perbaikan makro ekonomi. Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di kisaran 5,3 persen. Namun demikian, prediksi itu dapat direvisi ke atas dengan adanya pesta demokrasi di tahun 2014.

Membaiknya fundamental ekonomi Indonesia membuat capital inflow (dana asing) mengalir ke dalam negeri sehingga nilai tukar Rupiah dan pasar saham menguat. Nilai tukar Rupiah periode 2 Januari hingga 28 Februari 2014 secara rata-rata mengalami penguatan di level Rp11.610/US$ dan melemah pada level Rp12.240/US$.

sebesar 4.646,15 dan level terendah sebesar 4.175,81. Pada penutupan bursa (14/3), IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup setelah melanjutkan penguatan hingga 3,84 persen. IHSG BEI ditutup menguat sebesar 152,48 poin atau 3,13 persen ke posisi 4.878,64, sedangkan indeks 45 saham unggulan (LQ45) naik 36,26 poin (4,37 persen) ke level 830,67.

IHSG

(periode 2 Januari hingga 28 Februari 2014)

4.646,15 mencapai level tertinggi sebesar

4.175,81 dan level terendah sebesar

Terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2 Januari hingga 28 Februari 2014 mencapai level tertinggi

36 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Teks

Iin Kurniati

Penguatan IHSG pada penutupan Jumat sore (14/3) lebih disebabkan karena pengaruh sentimen dalam negeri.

Sentimen tersebut terlihat karena tidak adanya modal asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia pada saat penguatan terjadi. IHSG cenderung bergerak mixed atau dengan kata lain berpeluang tertekan dengan adanya sentimen negatif dari global tetapi sebaliknya positif karena stabilnya kondisi di dalam negeri.

Selanjutnya, kebijakan Bank Indonesia mempertahankan BI rate di level 7,5 persen sejalan dengan upaya mengarahkan inflasi menuju sasaran 4,5 persen serta mengendalikan defisit transaksi berjalan. Pada Februari 2014 inflasi sebesar 0,26 persen month to month (mtm) atau 7,75 persen year on year (yoy). Angka ini hampir sama dengan rata-rata historis 5 tahun terakhir setiap bulan Februari sebesar 0,29 persen (mtm). Namun angka ini jauh lebih rendah dari inflasi bulan Februari tahun sebelumnya yang sebesar 0,75 persen (mtm).

Penyebab utama rendahnya inflasi bulan ini ialah penurunan harga cabai dan bawang merah yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,1 persen.

Kondisi ini terjadi karena lancarnya distribusi dan normalnya permintaan, meskipun sempat mengalami kenaikan pasca erupsi gunung Sinabung

Foto

Kukuh Perdana

dan gunung Kelud. Disamping itu, penurunan harga bahan bakar rumah tangga akibat penurunan harga elpiji setelah kenaikan pada bulan Januari, juga mengkontribusi deflasi pada bulan ini sebesar 0,04 persen.

Disamping itu, terkait defisit transaksi berjalan, pada Q4:2013 sebesar US$4,0 miliar atau 2,0 persen terhadap PDB. Nilai ini tercatat kembali menyempit bila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US$8,5 miliar atau 3,8 persen terhadap PDB. Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial meningkat menjadi US$9.2 miliar yang berasal dari surplus investasi langsung, portofolio dan lainnya. Namun demikian, balance of payments (BoP) tahun 2013 masih defisit sebesar US$7,3 miliar dengan defisit transaksi berjalan sebesar 3,3 persen dari PDB. Terkait defisit neraca perdagangan, pada Januari 2014, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$431 juta. Tercatat, nilai ekspor Indonesia turun 5,8 persen (yoy) menjadi US$14,5 miliar sedangkan impor turun 3,5 persen menjadi US$14,9 miliar. Penurunan tersebut disebabkan melambatnya ekspor nonmigas dari beberapa komoditas utama. Total ekspor nonmigas Indonesia pada Januari 2014 mengalami penurunan sebesar minus 5,76 persen (yoy) menjadi sebesar US$11,99 miliar.

Sedangkan terkait impor nonmigas, mengalami penurunan sebesar 1,07 persen (yoy). Namun demikian, impor barang konsumsi dan barang modal terbukti mengalami pertumbuhan positif setelah tahun 2013 lalu tumbuh negatif dikisaran 8,03 persen (yoy).

Pertumbuhan PDB Terkait Produk Domestik Bruto (PDB), pada kuartal keempat (Q4:2013) PDB tumbuh sebesar 5,72 persen (yoy) atau

Nilai Tukar Rupiah (28 Februari 2014) • Nilai tukar Rupiah pada 28 Februari berada pada Rp11.610/US$ mengalami penguatan 4,83% (ytd); • Periode 2 Januari hingga 28 Februari 2014 Rupiah mengalami penguatan di level Rp11.610/US$ dan melemah pada level Rp12.240/US$.

Indeks Harga Saham Gabungan (28 Februari 2014) IHSG pada 28 Februari 2014 sebesar 4.620,21 menguat 8,10% (ytd). Periode 2 Januari hingga 28 Februari 2014 IHSG mencapai level tertinggi sebesar 4.646,15 dan level terendah sebesar 4.175,81.

Inflasi (Februari 2014) Inflasi per Februari 2014 mencapai 0,26% (mtm) atau 7,75% (yoy).

Harga Minyak Mentah Indonesia (Januari 2014) ICP per Januari 2014 mencapai US$105,8 per barel. Sementara per Desember 2013 ICP mencapai US$107,2 per barel. Rata-rata ICP tahun 2013 sebesar US$105,9 per barel.

Arus Modal Masuk (28 Februari 2014) Total capital inflow periode Januari hingga 27 Desember 2013 sebesar Rp37,3 triliun.

Saham: net outflow Rp20,7 triliun; SUN: net inflow Rp53,7 triliun; SBI (s.d. Oktober): net inflow Rp5 triliun.

Sepanjang tahun 2014 (s.d 28 Februari 2014) terjadi capital inflow sebesar Rp10,1 triliun. Sementara di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 25 Februari 2014 adalah sebesar Rp344,47 triliun.

Yield SUN (Februari 2014) Yield SUN periode 28 Februari 2014: • Yield SUN 10Y sebesar 8,33%; • Yield SUN 5Y sebesar 7,88%.

Periode 1 Januari hingga 28 Februari 2014 • Yield SUN 10Y Tertinggi 9,18%, Terendah 8,35%; • Yield SUN 5Y Tertinggi 8,67%, Terendah 7,85%.

Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan PDB (Q4:2013) Pada Q4-2013 PDB tumbuh sebesar 5,72% (yoy). Sepanjang 2013 : 5,78% (yoy). Sepanjang 2012: 6,23% (yoy). PDB nonmigas 6,8%, PDB migas -3.3% Investasi Langsung Realisasi investasi Triwulan IV 2013 sebesar Rp105,35 triliun atau naik 26,4% (yoy) • PMA : Rp 71,2 triliun naik 25,4% (yoy) • PMDN : Rp 34,1 triliun naik 28,7%(yoy) Realisasi investasi selama 2013 mencapai Rp398,6 triliun atau naik 27,3% (yoy) • PMA : Rp 270,42 triliun naik 22,4% (yoy) • PMDN : Rp 128,2 triliun naik 39,0%(yoy) Perdagangan Internasional Januari–Desember 2013: • Ekspor tumbuh -3.93% (yoy) • Impor tumbuh -2,64% (yoy) • Kumulatif defisit perdagangan hingga Nov 2013 US$4,06 miliar Januari 2014: • ekspor turun 5,8% (yoy) menjadi US$14,84 miliar • impor turun 3,5% (yoy) menjadi US$14,92 miliar • Defisit perdagangan Januari 2014 sebesar US$0,43 miliar Neraca Pembayaran • Pada Q4-2013 Defisit transaksi berjalan kembali menyempit menjadi US$4,0 miliar (2.0% PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US$8,5 miliar (3,8% PDB).

• Surplus transaksi modal dan finansial meningkat menjadi US$9,2 miliar yang berasal dari surplus investasi langsung, portofolio dan lainnya.

• Akan tetapi BoP 2013 masih defisit US$7,3 miliar dengan defisit transaksi berjalan sebesar 3,3% PDB

37 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Pertanian merupakan salah satu sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2013.

Pertumbuhan Ekonomi 2012

lebih tinggi dibanding kuartal ketiga (Q3:2013) sebesar 5,6 persen. Sumber pendorong pertumbuhan PDB pada Q4:2013 yakni sektor konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor. Sementara terkait PDB sektoral, pertumbuhan pertanian sebesar 3,8 persen, pertambangan sebesar 3,9 persen dan pengangkutan berkontribusi meningkatkan PDB di kuartal akhir 2013 lalu.

Secara rata-rata, PDB tahun 2013 tumbuh sebesar 5,8 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang mampu tumbuh sebesar 6,2 persen.

Sumber pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor sedangkan investasi dan impor mengalami perlambatan. Sedangkan terkait PDB secara sektoral, semua sektor mengalami perlambatan kecuali sektor pengangkutan, keuangan dan jasa.

38 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

6,2%

(1) 0,51% (2) 0,11%

Pertumbuhan Ekonomi 2013

5,8% (1) 0,45% (2) 0,10%

(3) 1,47% (3) 1,42% (4) 0,05%

KONTRIBUSI PER SEKTOR (1) Pertanian

(5) 0,49%

(4) 0,04% (5) 0,43%

(6) 1,44%

(6) 1,07%

(7) 0,98%

(7) 1,03%

(8) 0,68%

(8) 0,73%

(9) 0,49%

(9) 0,51%

(2) Pertambangan (3) Industri Pengolahan (4) Listrik, Gas, dan Air Bersih (5) Konstruksi (6) Perdagangan, Hotel, & Restoran (7) Pengangkutan dan Komunikasi (8) Keuangan (9) Jasa-jasa

39 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Kolom Ekonom

Pemilu 2014 dan Ekonomi Indonesia

A

wal Februari 2014, pemerintah Thailand menyelenggarakan pemilu yang dipercepat untuk menjawab tuntutan partai oposisi yang menuntut PM Yingluck mundur dari jabatannya. Menurut kalangan partai yang berkuasa, surat suara sudah berada pada lebih setengah dari 44 juta warga Thailand yang mempunyai hak pilih. Namun Komisi Pemilu Thailand menyatakan ada 10 ribu dari total 94 ribu TPS yang tidak bisa dipergunakan untuk pemungutan suara. Gangguan terhadap TPS tersebut sebagian besar terjadi di Bangkok dan wilayah selatan yang menjadi basis kuat kelompok

40 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

oposisi. Selanjutnya, Komisi Pemilu Thailand telah menetapkan bahwa tanggal 27 April nanti adalah waktu untuk melanjutkan proses pemungutan suara di daerah pemilihan yang sempat terganggu oleh pengunjuk rasa.

Seperti diketahui, pelaksanaan pemilu di Indonesia sudah semakin dekat. Pada tanggal 9 April 2014 nanti, diharapkan sekitar 185-an juta pemilih akan berbondong-bondong menuju ke 550an ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di dalam negeri dan juga luar negeri.

Teks

Praptono Djunedi*

Pertanyaannya, bagaimana suasana pelaksanaan pemilu di Indonesia?

Bagaimana hasil pemilu tersebut berdampak pada perekonomian?

Anggaran dan Harapan di Pemilu 2014 Sejak era reformasi bergulir di Indonesia tahun 1999, sepengetahuan penulis, pelaksanaan pemilu telah berjalan dalam suasana yang relatif damai.

Padahal, saat itu demokrasi merupakan babak baru di Indonesia dan pemilu diikuti oleh 48 partai politik. Seiring dengan semakin berkembangnya proses demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 juga relatif aman dan damai, tidak ada demonstrasi besarbesaran yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu seperti yang baru-baru ini terjadi di negara tetangga.

Pada tahun 2014 ini, pemilu diikuti oleh 15 partai (12 partai nasional dan

3 partai lokal). Guna mendukung terselenggaranya pemilu yang aman, transparan, jujur dan adil, pemerintah mengalokasikan dana APBN 2014 pada beberapa instansi terkait dalam jumlah yang tidak sedikit. Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, terdapat dana sekitar Rp16,7 triliun rupiah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu. Kegiatan itu diantaranya meliputi (1) biaya operasional sekitar Rp925 miliar; (2) pengadaan dan biaya logistik pemilu Rp3,70 triliun; (3) pelaksanaan tahapan pemilu, mulai dari sosialisasi, fasilitas kampanye, updating data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara untuk anggota DPR, DPD dan DPRD sampai dengan pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden dua

putaran Rp2,44 triliun; (4) honorarium dan biaya operasional badan penyelenggara adhoc seperti Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Rp8,34 triliun; serta (5) rekrutmen, konsumsi dan honor personal satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) di setiap TPS dan tambahan biaya pembangunan seluruh TPS Rp1,3 triliun.

Dalam rangka pengawasan pemilu, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp4 triliun yang dikelola oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Dari dana untuk Bawaslu tersebut, rencananya akan dialokasikan untuk biaya operasional Bawaslu sekitar Rp260 miliar, kegiatan pengawasan pemilu

Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2004 s.d. 2013 (%) 7,5

6

4,5

3

1,5

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi

41 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

sekitar Rp3 triliun, honor tiga mitra pengawas per desa sampai dengan pemilu presiden putaran ke-2 sekitar Rp757 miliar. Sedangkan terkait dengan pengamanan pemilu, Mabes Polri memperoleh kucuran sekitar Rp1,6 triliun dan Mabes TNI memperoleh dana sekitar Rp100 miliar. Tahun 2013, pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp7,3 triliun untuk KPU dan Rp856 miliar untuk Bawaslu.

Dengan tersedianya anggaran yang memadai ditambah dengan semakin tertatanya perangkat sistem demokrasi di Indonesia, tentu saja ada harapan agar bangsa ini mampu melewati proses pemilu dengan suasana aman, damai dan tertib. Bangsa ini juga tidak memiliki sejarah penyelenggaraan pemilu yang anarkis, yang terganggu oleh demonstrasi besar-besaran.

Selain itu, muncul ekspektasi agar masyarakat semakin mampu memilih wakil-wakilnya yang nantinya menjabat di DPR, DPD maupun DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden dengan lebih cermat dan tepat. Jejak rekam para calon legislatif bisa menjadi referensi utama apakah seseorang sudah layak mewakili aspirasi 240-an juta rakyat Indonesia untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan maupun bujet lembaga legislatif pada lima tahun mendatang. Pun, jejak rekam para kandidat presiden dan wakilnya juga perlu dilihat apakah mereka sudah layak menjadi “nahkoda” kapal yang bernama Indonesia untuk menuju “pulau” kesejahteraan. Jadi, untuk sementara, lupakan “serangan fajar” atau “uang sesaat” yang hanya sekian puluh ribu rupiah menjelang pemilu agar mampu memilih para anggota legislatif dan pemimpin yang bermanfaat.

penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut memberikan sinyal positif bagi investor dan pasar.

Hasilnya, ekonomi tahun 2009 tumbuh 4,6 persen (lihat gambar).

Meskipun angka ini lebih kecil daripada pertumbuhan tahun sebelumnya (6,1 persen), tetapi pencapaian itu dinilai berprestasi di tengah perlambatan ekonomi global. Dengan ekonomi tumbuh sebesar 4,6 persen menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dunia setelah China dan India. Faktorfaktor yang dianggap mempengaruhi menurunnya pertumbuhan ekonomi tahun 2009 adalah permintaan global

Ekonomi Pasca Pemilu 2014

Pengeluaran selama pemilu diperkirakan akan berkontribusi sekitar 0,3 persen pada perekonomian. yang melemah sehingga menyebabkan pertumbuhan ekspor dan investasi yang juga melemah.

Ekonomi Pasca Pemilu 2009

Beberapa variabel yang menyumbang tumbuhnya perekonomian Indonesia adalah belanja pemerintah yang tumbuh 15,7 persen, konsumsi rumah tangga yang meningkat 4,9 persen serta investasi yang tumbuh 3,3 persen. Sedangkan untuk ekspor, pertumbuhannya masih minus 9,7 persen, walaupun BPS mencatat ada pembalikkan ekspor (dari tumbuh negatif menjadi positif) mulai Oktober 2009. Impor juga tumbuh minus 15 persen.

Berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2009, hasil pelaksanaan pemilu yang berlangsung relatif aman dapat mendorong roda perekonomian kembali berputar kencang. Suksesnya

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 (audited), dari sisi sumber pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga merupakan sumber pertumbuhan yang terbesar

42 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

(58,6 persen) terhadap pembentukan nominal PDB yang mencapai Rp5.613,4 triliun. Adapun penyumbang terbesar lainnya adalah ekspor yang sebesar 24,1 persen, lalu angka pembentukan modal tetap bruto atau investasi sebesar 31,1 persen, dan impor yang berkontribusi 21,3 persen. Sementara itu, belanja pemerintah hanya memberikan kontribusi sebesar 9,6 persen. Cukup tingginya konsumsi rumah tangga di tahun 2009 antara lain dipengaruhi oleh faktor pengeluaran pemilu dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pengeluaran masyarakat selama penyelenggaraan pemilu dapat meningkatkan perekonomian melalui komponen konsumsi rumah tangga.

Apabila melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi pada gambar, tampak bahwa pasca pemilu 2004 dan 2009 perekonomian Indonesia relatif tumbuh pada tahun-tahun berikutnya.

Pertanyaannya, apakah tren ini tetap berlaku untuk perekonomian pasca pemilu 2014?

Menteri keuangan Chatib Basri optimis bahwa perekonomian Indonesia tahun 2014 akan tumbuh 6 persen sesuai target APBN karena adanya faktor pemilu dan mulai pulihnya Amerika Serikat dan negara maju tujuan ekspor Indonesia. Pengeluaran selama pemilu diperkirakan akan berkontribusi sekitar 0,3 persen pada perekonomian.

Sedangkan pada tahun 2015, menurut Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi diprediksi bisa di atas 6 persen.

Bagaimana pun, kita harus optimis bahwa pelaksanaan pemilu tahun ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai. Suasana seperti ini sangat diperlukan dengan harapan dapat menjadi titik balik perekonomian negara kita untuk tumbuh lebih tinggi, seperti yang sudah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Semoga. *) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

43 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Opini

Brand DJP dan Kepatuhan Wajib Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memulai reformasi birokrasi pada tahun 2002 dan berlanjut sampai sekarang. Reformasi birokrasi tersebut dianggap perlu, utamanya menyangkut fungsi budgeter pajak. Fungsi untuk mengumpulkan dana penerimaan bagi negara adalah salah satu fungsi utama pajak selain fungsi regulerend.

M

odernisasi Ditjen Pajak terbukti mampu mendongkrak penerimaan pajak. Penerimaan pajak tahun 2010 tercatat sebesar Rp 649,042 triliun. Penerimaan pajak sebesar Rp. 873.9 triliun di tahun 2011 atau meningkat 371% dari tahun 2001 sebesar Rp.185.5 triliun. Penerimaan pajak pada tahun 2012 sebesar Rp. 980,01 triliun atau meningkat 528, 30 persen sebelum reformasi birokrasi di tahun 2001.

Bila diukur dari kepatuhan Wajib pajak, modernisasi Ditjen Pajak bisa dikatakan memberikan kontribusi nyata. Pada tahun 2008 terdapat 2.097.849 Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima Ditjen Pajak. Dengan Wajib pajak (WP) terdaftar sebanyak 7.137.023 dan WP terdaftar yang wajib melaporkan SPT sebanyak 6.341.828 sehingga rasio kepatuhan sebesar 33,08%.

Tahun 2009, SPT PPh yang diterima Ditjen Pajak mencapai 5.413.114 dari WP terdaftar yang wajib melaporkan SPT sebanyak 9.996.620 WP dari WP terdaftar sebanyak 10.682.099 sehingga rasio kepatuhan di 2009 sebesar 54,15%.

Pada 2010, SPT PPh yang diterima Ditjen Pajak sebanyak 8.202.309, dengan jumlah WP yang terdaftar sebanyak 15.911.576 dan wajib pajak yang wajib melaporkan SPT sebanyak 14.101.933 sehingga rasio kepatuhan sebesar 58,16%. Pencapaian rasio kepatuhan

44 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

pada 2010 tersebut sudah melebihi target di 2010 yang sebesar 57,5%.

Berdasarkan hasil survey, reformasi birokrasi Ditjen Pajak terbukti berada di jalur yang benar menuju terwujudnya “good governance�. Berdasarkan hasil survey integritas sektor publik tahun 2011 oleh KPK, Ditjen Pajak memperoleh nilai tinggi dalam pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dari semua variabel yang disurvei, Ditjen Pajak memperoleh nilai total integritas sebesar 7,65, jauh lebih tinggi dari standar minimal integritas yang ditetapkan sebesar 6,0 dan juga jauh lebih tinggi dari nilai rata-rata total integritas dari 15 unit layanan yang disurvei yaitu 6,4 (skala nol sampai sepuluh).

Survey KPK kepada Ditjen Pajak pada tahun sebelumnya, menunjukkan adanya efek modernisasi. Berkaitan dengan penilaian inisiatif anti korupsi pada tahun 2010 menunjukkan hasil 9,73 dengan skala 10 untuk kode etik dan 9,82 untuk promosi anti korupsi. Selain itu, survey di tahun 2010 mengenai indeks kepuasan layanan wajib pajak menunjukkan Ditjen Pajak memperoleh skor 3,79 dari skala 4.

Menarik bila melihat perubahan persepsi masyarakat ketika modernisasi berjalan. Hal tersebut di atas, harus

Teks

Andi Zulfikar*

dikaitkan dengan unsur psikologis masyarakat yaitu kepercayaan.

Modernisasi melahirkan kepercayaan, itu tidak dapat dipungkiri. Namun menjaga kepercayaan itu harus tetap dijaga.

Sederhananya, kepercayaan dianggap mampu melahirkan pembayaran pajak yang lebih besar dan kepatuhan pelaporan dari wajib pajak. Maka unsur psikologis masyarakat, yaitu kepercayaan, harus menjadi prioritas utama. Eskpektasi stakeholders dalam organisasi Ditjen Pajak adalah hal yang utama.

Walaupun kepercayaan masyarakat sempat mengalami peningkatan, namun beberapa kasus seperti menjadi alasan pihak-pihak tertentu untuk kehilangan kepercayaan Ditjen Pajak. Hal tersebut harus menjadi catatan tersendiri bagi Ditjen Pajak. Sistem yang baik belum tentu menjaga kepercayaan bila persepsi masyarakat tidak dijaga secara konsisten. Cara menjaga kepercayaan adalah dengan memberikan brand yang melekat dalam persepsi masyarakat.

Kepercayaan dan kepatuhan Menurut survey di atas, modernisasi memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak bahwa Ditjen Pajak telah berubah. Trust adalah kualitas penting dalam suatu organisasi yang bergerak

Foto

Langgeng Wahyu

dinamis seperti Ditjen Pajak. Integritas dapat timbul ketika nilai-nilai dalam suatu organisasi sudah mengakar.

Oleh karenanya, internalisasi nilai-nilai organisasi harus terus dilakukan.

Nilai-nilai dan kode etik tidak bisa hanya menjadi tulisan yang dipajang sematamata. Bukan pula hanya menjadi buku panduan yang terus dibawa-bawa.

Namun nilai-nilai dan kode etik tersebut harus dipahami sebagai ‘gaya’ organisasi.

Nilai-nilai dan kode etik tersebut melekat pada organisasi. Sehingga apabila masyarakat mengingat suatu organisasi, maka alam bawah sadarnya akan menganggap bahwa hal tersebut melekat pada organisasi.

Untuk meningkatkan kepercayaan, Ditjen Pajak harus mempunyai brand yang melekat di hati masyarakat. Bila dikaitkan dengan fungsinya untuk mengumpulkan penerimaan negara, maka pembeda Ditjen Pajak harus mampu memberikan citra yang baik.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, harus menjadi citra Kementerian Keuangan pada umumnya, dan Ditjen Pajak pada khususnya. Salah satu solusinya adalah dengan menguasai pemberitaan. Pameo bad news is a good news bisa jadi penyebab kegagalan Ditjen Pajak memberikan citra baik bagi organisasinya. Bayangkan, bagaimana perbuatan beberapa oknum dipersepsikan sebagai sikap seluruh organisasi.

Oleh karena itu, Ditjen Pajak harus membentuk unsur psikologis masyarakat dengan gempuran informasi positif. Masyarakat harus percaya bahwa modernisasi adalah hal yang baik. Tapi bila yang mereka dengar terus menerus adalah berita negatif, maka bagaimana caranya mereka bisa

Untuk meningkatkan kepercayaan, Ditjen Pajak harus mempunyai brand yang melekat di hati masyarakat. percaya? Maka mau tidak mau, jalan terbaik Ditjen Pajak harus ‘menguasai’ media dengan berita positif tentang Ditjen Pajak.

*Account Representative KPP Pratama Maros, Kanwil Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Direktorat Jenderal Pajak.

45 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Review

Hadapi Pasar Bebas ASEAN, Akuntan Dituntut lebih Kompeten dan Profesional Review Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara

T

idak sampai satu tahun lagi Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam skema ini, arus barang, modal, dan jasa antar negara di ASEAN akan mudah untuk keluar masuk tanpa hambatan. Tujuan dibentuknya MEA antara lain untuk meningkatkan kemakmuran dan daya saing di kawasan ASEAN. Untuk menghadapi single market system tersebut, Indonesia terus mempersiapkan kebijakan dan pengembangan kapasitas berbagai profesi, termasuk standar kompetensi profesi Akuntan.

Pada tanggal 3 Februari 2014, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara (PMK Akuntan Beregister Negara). Pertimbangan ditetapkannya PMK Akuntan Beregister antara lain mengacu kepada ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”), yang mengatur bahwa tiap-tiap Akuntan berijazah wajib mendaftarkan namanya untuk dimuat dalam suatu register negara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Diharapkan, materi muatan dalam PMK Akuntan Beregister Negara ini akan memberikan manfaat bagi para Akuntan untuk lebih profesional dan handal dalam melaksanakan tugasnya di tengah persaingan global dan menghadapi liberalisasi ekonomi di kawasan ASEAN.

yaitu 1) register negara Akuntan, 2) Akuntan asing, 3) kompetensi Akuntan lokal , 4) praktik kantor jasa Akuntansi (KJA) , dan 5) asosiasi profesi Akuntan, dan 6) perlunya registrasi ulang.

Memperoleh Register Negara Akuntan Sebelum tanggal 31 Agustus 2004, gelar Akuntan (Ak) diperoleh langsung bagi lulusan Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi dari Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan bagi lulusan Sarjana S1 Jurusan Akuntansi dari Perguruan Tinggi Swasta, untuk memperoleh gelar Ak harus terlebih dahulu dinyatakan lulus dalam ujian Ujian Nasional Akuntan (UNA). Sejak tahun 2004, lulusan Sarjana S1 Akuntansi tidak otomatis mendapatkan gelar Akuntan dan untuk

syarat register negara akuntan

lulus pendidikan profesi akuntansi

MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Teks

lulus ujian sertifikasi akuntan profesional

pengalaman di bidang akuntansi

diselenggarakan asosiasi profesi/PT kerjasama

min D-IV atau S-1 akuntansi atau S-2/S-3 penekanan praktik akuntansi

min 3 tahun di akuntansi/tugas utama akuntansi

min D-IV atau S-1

pendidikan profesi akuntansi

pengajar akuntansi

sertifikasi teknisi akuntansi level 6

min 1 tahun untuk akuntan, S-2 atau S-3 dengan penekanan akuntansi

Materi yang diatur di dalam PMK Akuntan Beregister Negara antara lain

46

menjadi Akuntan, lulusan Sarjana S1 Akuntansi harus menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA).

Dalam PMK Akuntan Beregister Negara ini, pemberian Register Negara Akuntan diperketat. Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, selain harus memenuhi persyaratan dinyatakan lulus dari PPA atau lulus ujian sertifikasi Akuntan profesional (USAP), seseorang harus memenuhi persyaratan berpengalaman di bidang Akuntansi dan menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan. Dengan semakin banyaknya standar minimal yang harus dimiliki oleh Akuntan, seseorang yang diakui kompetensi dan profesionalismenya di bidang Akuntansi dapat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Budi Sulistyo

anggota asosiasi akuntansi

Masuknya Akuntan Asing dan Kompentensi Akuntan Lokal Dalam menghadapi persaingan bebas di ASEAN, tenaga profesional Akuntan dituntut untuk berbenah diri, terlebih Akuntan merupakan satu dari delapan jasa tenaga kerja yang bisa bebas masuk lintas negara di ASEAN. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, PMK Akuntan Beregister Negara mengatur mengenai persyaratan kompetensi bagi Akuntan Asing dan Akuntan Indonesia. Bagi Akuntan Asing yang akan melakukan praktik di Indonesia diwajibkan mengajukan registrasi di Indonesia. Registrasi mempersyaratkan adanya saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asal negara Akuntan Asing tersebut. Sebagai contoh, Akuntan dari negara Malaysia akan diakui di Indonesia apabila telah ada pengakuan yang sama untuk Akuntan Indonesia.

Untuk menjaga profesionalisme dan kompetensinya dalam menghadapi  MEA, Akuntan Indonesia pun dituntut untuk menjaga dan meningkatkan kapabilitas keilmuannya. Sebagaimana diatur dalam PMK Akuntan Beregister Negara ini, agar kapabilitas Akuntan tetap terjaga, Akuntan wajib mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), PPAJP dan/atau pihak lain yang diakui oleh IAI dan/ atau Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai (PPAJP). Kegiatan yang bisa diikuti dalam PPL antara lain pelatihan, konferensi, program pasca sarjana yang relevan, penulisan artikel atau riset.

Dalam satu tahun, Akuntan harus dapat mengumpulkan bobot Satuan Kredit PPL (SKP) minimal 30 SKP khususnya materi yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, dan regulasi. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, izin dan register negara dapat dicabut.

Praktik Kantor Jasa Akuntansi Materi baru yang juga diatur dalam PMK Akuntan Beregister Negara,

kompetensinya dan melaporkan realisasi penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) kepada Asosiasi Profesi Akuntan, menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan, patuh pada kode etik dan profesi, serta membuat laporan kepada Kepala PPAJP apabila ada perubahan identitas.

Akuntan Terdaftar Wajib Registrasi Ulang

yaitu mengenai peluang bagi Akuntan beregister negara untuk membuka kantor jasa Akuntansi. Jasa-jasa yang dapat diberikan meliputi jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, Akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. Namun demikian, dalam PMK Akuntan Beregister Negara ini diatur bahwa KJA tidak dapat memberikan jasa asurans, karena jasa asurans hanya boleh dilakukan oleh kantor Akuntan publik sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Akuntan Publik. Bentuk usaha KJA meliputi usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, koperasi, dan perseroan terbatas. Terkait penamaan, selain dapat menggunakan nama Akuntan yang merupakan pimpinan dan/ atau rekan pada KJA tersebut (nama yang umum pada Kantor Akuntan Publik), KJA juga dapat menggunakan nama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku, belum digunakan KJA lain, serta telah menjadi milik umum.

Setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri Keuangan, KJA wajib menjaga

Ketentuan dalam PMK Akuntan Beregister Negara ini mewajibkan Akuntan yang sebelumnya telah terdaftar dalam Register Akuntan Negara untuk melakukan registrasi ulang, baik bagi Akuntan publik ataupun di pemerintahan. Proses registrasi ulang dilakukan bagi Akuntan yang telah terdaftar sebagai Akuntan sebelum aturan ini diterbitkan dengan batas waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PMK ini.

Bagi mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi Akuntans dan telah selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dapat langsung mendaftarkan Register Negara Akuntan dengan melampirkan copy bukti kelulusan pendidikan profesi Akuntan yang telah dilegalisir dan persyaratan lainnya. Sedangkan, bagi lulusan DIV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau Sarjana S1 Akuntansi dari Perguruan Tinggi Negeri yang lulus sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan berhak didaftarkan dalam Register Negara Akuntan, dapat langsung mendaftar dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Proses registrasi ulang ini merupakan sarana untuk menghimpun data berapa banyak Akuntan yang benar-benar bekerja dengan profesi Akuntan. Hal ini penting dilakukan karena banyak Sarjana S1 Akuntansi yang bergelar Akuntan, tetapi tidak bekerja pada bidang Akuntansi dan jasa keuangan.

Semoga di masa depan terwujud profesi Akuntan yang benar-benar profesional dalam menghadapi pasar global.

47 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Inspirasi

Apresiasi dari Langit

K

esibukan di Gedung A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta (Soetta) seperti tidak ada habishabisnya. Jika mencapai puncaknya, pelayanan informasi dan pengaduan setiap harinya bisa mencapai 75 hingga 100 pengaduan. Terlebih di wilayah Soetta yang menangani penerimaan barang impor. Petugas harus siap melayani para importir, mulai dari importir perorangan hingga perusahaan, baik yang teregistrasi maupun yang masih awam tentang aturan terkait kapabeanan dan cukai.

tertinggi yang diberikan WCO kepada individu atau unit yang dianggap memberikan kontribusi luar biasa di bidang kapabeanan. Penghargaan ini diberikan secara rutin setiap tahun, bertepatan dengan penyelenggaraan Hari Pabean Internasional.

Adalah Rini Setyowati, Kepala Subseksi Penyuluhan pada Seksi Penyuluhan dan Layanan dan Informasi (PLI) KPPBC Soetta, tampak sedang menangani pengaduan pelayanan dari stakeholders. Hari itu, tanggal 17 Januari 2014, Rini, demikian biasa dipanggil, menerima pesan singkat yang masuk lewat ponselnya. Selamat ya Bu, atas diterimanya penghargaan World Custom Organization (WCO) Certificate of Merit 2014.

Saat rekan-rekan satu kantornya riuh memberi selamat, Rini justru masih bertanya-tanya, apa sebab dirinya bisa terpilih dari belasan ribu pegawai DJBC. Kerendahan hatinya, membuat Rini merasa masih banyak yang layak memperoleh penghargaan. “Secara pribadi yang saya rasakan ini adalah bentuk ridho Allah atas apa yang saya usahakan selama ini dalam mengemban amanah.” papar wanita kelulusan Prodip III Spesifikasi Bea dan Cukai STAN dua puluh tahun silam. Bagi Rini, kesungguhan dan keikhlasan dalam bekerja, tak hanya bisa dirasa oleh orang sekitar maupun atasan, tetapi keberpihakan dari ‘langit’.

Kontan saja, Rini terkejut dan tidak langsung percaya atas berita yang diterima dari rekannya itu. WCO Certificate of Merit adalah penghargaan

48 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Tak lama berselang, Rini pun memperoleh undangan penganugerahan penghargaan di Kantor Pusat DJBC pada 28 Januari 2014. “Tadinya saya tidak percaya, tetapi setelah melihat sendiri lewat intranet, barulah saya percaya,” aku Rini kepada Media Keuangan, Jumat (7/3), kala ditemui di lokasi kerjanya.

Teks

Farida Rosadi

Dari 14 pegawai penerima penghargaan, Rini masuk dalam kategori pelayanan pengaduan. Saat dikonfirmasi kepada DJBC pusat, diketahui bahwa tema penghargaan WCO of Merit Certificate 2014 disesuaikan dengan tema Hari Pabean Internasional yang jatuh pada bulan Januari yakni “Communication: Sharing Information for Better Cooperation”. Dengan demikian, keempat belas orang tersebut adalah mereka yang berkecimpung langsung dalam tugas dan fungsi terkait bidang kehumasan.

Menjadi Supervisi Rini yang telah mulai menempati Subseksi Penyuluhan pada Agustus 2012 silam, bertanggung jawab sebagai supervisor dengan membawahi 6 pelaksana. Bidang tugasnya multi, tak hanya memberikan sosialisasi dan penyuluhan setiap bulan kepada para pengguna jasa, tetapi juga pelayanan informasi dan penanganan pengaduan setiap harinya. “Kami menyediakan saluran pengaduan lewat telepon, email, chatting online, milis, dan jejaring sosial seperti facebook dan twitter,” jelas Rini.

Diakui Rini, saat ini tersedia empat line telepon pada Seksi PLI dan ditangani oleh empat orang petugas. Untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses, tak

Foto

Langgeng Wahyu

Tak hanya memberikan sosialisasi dan penyuluhan setiap bulan kepada para pengguna jasa, Rini juga bertugas memberikan pelayanan informasi dan menangani pengaduan setiap harinya.

memperoleh manfaat lebih. Karena pada posisi yang tepat, bisa memancing inovasi kerja secara lebih kreatif dan penuh totalitas. “Saya merasakan hal itu dan menyadari bahwa tusi saya di bidang pelayanan betul-betul memberikan kepuasan. yang cukup dibayar dengan senyuman dan tatapan mata yang menggambarkan rasa terima kasih,” kenang Rini.

ketinggalan dilakukan pengembangan dalam pengelolaan website Soetta. Selain itu, setiap ada penyelundup narkoba yang tertangkap tangan di bandara, maka sudah menjadi tugasnya menyiapkan press release dan running text di sejumlah layar yang tersedia di bandara.

Meski demikian, Rini mengaku masih dibutuhkan penyampaian informasi melalui leaflet, buku profil, dan video profil. Termasuk membina hubungan baik dengan media televisi, cetak dan elektronik.

petugas tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, koordinasi juga dilakukan kepada atasan petugas yang bersangkutan. Namun bila penanganan sudah dilakukan sesuai ketentuan, maka menjadi tugas timnya untuk menjelaskan kepada klien terkait aturan kapabeanan terkait. Meski demikian, diakui Rini dalam banyak kasus, hal yang diadukan tidak masuk dalam ranah yang terkait perilaku petugas, ”Pengaduan lebih kepada kebutuhan pelayanan,” katanya.

Etos Kerja

Bidang tugas yang juga menyita cukup banyak waktu, menurut Rini, adalah penanganan pengaduan. Acapkali, pengaduan yang masuk adalah para importir yang merasa dipersulit oleh petugas bea cukai di bandara. Hal ini tentu saja diperlukan informasi yang lengkap, baik dari klien tersebut maupun petugas di lapangan. “Dalam menangani suatu keluhan, kami perlu menganalisa kasus terlebih dahulu. Selain memastikan informasi yang akurat dari klien pelapor dan petugas lapangan, kami juga harus melihat ketentuan yang berlaku,” kata wanita kelahiran Kudus 1973 silam ini.

Rini melanjutkan, jika ada perbedaan antara ketentuan yang berlaku dengan penanganan oleh petugas di lapangan, segera dilakukan konfirmasi dengan

Setelah sebelumnya lama berkecimpung di bidang audit sejak awal penempatan pada 1995 silam, Rini sempat menyangka bahwa audit adalah passion-nya.

Hingga dalam suatu penilaian interpersonal barulah diketahui bahwa kerja yang terkait dengan pelayanan kepada pengguna jasa adalah passion sebenarnya. “Dua bidang yang cukup berbeda, yang satu fokus kepada pengawasan dan mencari kesalahan, sedang yang satu lebih kepada pelayanan, tapi tetap sesuai dengan aturan,” papar wanita yang mengaku gemar membaca ini.

Rini menambahkan, jika pegawai ditempatkan pada bidang tugas yang sesuai, tentu organisasi akan

Hal inilah yang paling memberi kepuasan bagi Rini dalam setiap menjalani tugasnya. Rini mengisahkan bahwa dirinya pernah menangani kasus dari klien importir yang salah menginformasikan kurs, sehingga perusahaan importir tersebut terancam menanggung denda 5 miliar jika data di PIB belum diperbaiki hingga jatuh tempo.

“Klien importir ini sudah berusia lanjut dan hampir mengalami stres. Padahal bagi saya, ini adalah kasus pertama yang dialami oleh importir jalur prioritas, sehingga belum ada SOP yang bisa dijadikan acuan,” kisah Rini.

Beruntung atas koordinasi yang diusahakan oleh Rini dan timnya hingga ke kantor pusat, data PIB yang sebenarnya bisa diperoleh dan diperbaiki sebelum jatuh tempo. “Saya lega sekali melihat klien saya tersebut bisa kembali tersenyum dan dengan tulus mengucapkan rasa terima kasih,” kenangnya haru.

Menjadikan kerja bernilai ibadah, mungkin inilah yang menjadi dasar bagi Rini dalam mengemban amanah tugas yang sangat padat setiap harinya.

Penghargaan bukan semata tujuan, melainkan bentuk apresiasi orang sekitar yang tidak mungkin tanpa campur tangan Tuhan. “Jika institusi mengganjar dengan sebentuk penghargaan, maka inilah nilai tambah bagi saya untuk bekerja lebih baik lagi,” pungkas Rini menutup perbincangan.

49 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Renungan

Tak Lari Bahagia Dikejar

A

nak perempuan berseragam putih merah memandang takjub pada gadis berseragam putihabu. Ia bergumam, “Duhai, bahagianya jadi anak SMA, ingin apapun boleh.

Tampak dewasa dan keren.” Sementara itu, gadis berseragam putih-abu yang juga menatap anak berseragam putih merah tampak nelangsa, seraya mengingat-ingat. “Amboi, mudahnya jadi anak SD. Kerjanya cuma main saja,” batinnya sambil merutuki tugas sekolah yang kian sulit.

Di tempat terpisah, tampak wanita muda dengan tas kerja di lengan kanan dari atas bus kota, teralihkan perhatiannya ke luar jendela bus. Syahdu betul, memandang kesibukan seorang ibu menggandeng dua anaknya yang luculucu, hendak naik bus yang sama. Wanita muda tersebut membenarkan posisi duduknya seraya berujar pelan, “Bahagia betul ibu muda itu, dianugerahi dua anak yang lucu-lucu. Sementara, saya sibuk bekerja setiap hari, hampir tak ada waktu membentuk keluarga,” ratapnya sedih.

Ibu muda yang merasa ditatap, tersenyum kepada wanita muda yang dilewatinya. Sambil mencari tempat duduk yang kosong, si ibu muda membatin, “Senangnya jadi wanita karier seperti dia. Masih muda dan punya banyak kesempatan mengejar mimpi. Duh, saya jangankan memikirkan diri sendiri, pagi-pagi buta sudah harus mempersiapkan kebutuhan anak-anak dan suami,” keluhnya lelah.

50 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

*** Sejak awal kehadirannya, manusia telah disambut dengan selaksa rasa bernama bahagia. Sambutan yang terpancar lewat gurat senyum, doa-doa, hingga air mata bahagia. Jika lahirnya seorang manusia ke dunia mampu menghadirkan bahagia bagi sekitarnya, lalu mengapa dalam proses dan perjalanan hidupnya, banyak manusia yang merasa tidak cukup bahagia?

Berkaca pada kisah tadi, mungkin jawabannya sederhana saja. Bahagia adalah masalah persepsi. Persepsi yang erat kaitannya dengan syukur dan baik sangka atas segala hal yang hadir. Dari sinilah, kecintaan terhadap proses yang kita jalani bermula. Sebab, tak sedikit dari kita yang luput mencintai setiap fase dalam hidup. Kita terlalu tergesa, ingin segera sampai kepada fase berikutnya, tapi luput menikmati proses.

tampak guratan beban pada wajah mereka. Yang ada hanya bahagia. Ya, bahagia bagi mereka justru hadir lewat tawa bersama, menikmati hujan dengan kawan sebayanya.

Jika persepsi syukur dan baik sangka kita hadirkan, mungkin perjalanan pulang dengan ditemani guyuran hujan akan menghasilkan rasa yang berbeda.

Menikmati hujan yang turun saat berada di dalam bus, mobil atau mungkin di pinggir halte rasanya tak salah untuk dicoba. Tak perlu terburu dijejali pikiran hendak sampai ke rumah, sehingga kesempatan untuk menikmati perjalanan ditemani hujan, jadi abai terlewati.

Saat hujan misalnya, betapa banyak dari kita lebih memilih untuk merutuki rahmat Tuhan yang satu ini.

Mengkhawatirkan kemeja yang basah, membunyikan klakson keras-keras karena macet oleh air yang tergenang, lebih memilih untuk menjalaninya dengan sumpah serapah atas segala hal yang diakibatkan oleh hujan.

Fase dalam hidup tak ubahnya episodeepisode yang terus hadir silih berganti.

Sayang, pikiran dan hati kita terburu hendak menyempurnakan episode yang dijalani tanpa bisa menikmati prosesnya.

Terlebih jika kita menjalani tiap episode dalam hidup seperti memanggul beban yang tak kunjung usai. Padahal setelah satu episode terlewati, episode selanjutnya menunggu untuk dijalani.

Maka nikmati saja prosesnya, hadirkan syukur dan sangkaan baik, maka bahagia tak perlu menunggu di episode selanjutnya. Ia hadir di sini, dalam setiap episode hidup kita, siap mengisi ruangruang rasa kita.

Padahal di saat yang sama, tampak anak-anak kecil berseragam sekolah bersorak girang menyambut hujan. Bagi mereka, hujan membuat perjalanan pulang semakin mengasyikan. Tak

Maka, rasa itu hanya perlu kita temukan.

Bukan dengan ketergesaan, tapi dengan kejernihan dan kejujuran dalam mencintai proses. Ya, sebab tak lari bahagia dikejar.

Teks

Farida Rosadi

Foto

www.itsdatenight.com/

Resensi Buku

B

odhi Liong, kenapa dinamakan Bodhi dan bukan Asam. Padahal dia ditemukan waktu masih bayi di bawah pohon asam dan bukan pohon bodhi. Aneh saja kalau bayi diberi nama Asam. Bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda. Tepatnya pemuda berkepala plontos, selalu menutupi gundulnya dengan bandana, berkaus oblong, bercelana jeans yang ngatung semata kaki, dan berprofesi sebagai tukang tatto. Tapi jauh dari itu, dia dibesarkan di sebuah vihara di Surabaya lalu merantau ke Medan, nyaris menjadi Bhiksu. Tubuhnya kurus dengan balutan otot murni dari protein nabati karena Bodhi seorang vegetarian seumur hidup.

Semalam sebelum menemukan bayi di bawah pohon asam di depan viharanya, bhiksu Liong bermimpi ada kilatan cahaya yang membelah pohon. Keesokan paginya, dia mendatangi pohon itu dan menemukan sesosok bayi tepat di pangkal akarnya. Bhiksu Liong merawat bayi tersebut dan menamainya Bodhi.

Judul: SUPERNOVA #2: AKAR | Penulis: Dewi ‘DEE‘ Lestari | Penerbit: Truedee Books | Tebal: 288 halaman | ISBN: 979-96257-2-6

di tempat tujuan, perjalanan Bodhi bersama sahabat-sahabatnya Bong, Kell, Epona, Star adalah mencari akar kesejatian.

Kenalkan beberapa teman-teman Bodhi. Ishtar Summer, seorang gadis backpacker yang sangat cantik dan semlohai. Kerap dipanggil Star, dia idola setiap pria. Berbeda dengan Kell dan Bodhi, Kell justru melihat hal yang biasa saja pada diri Star. Bodhi pun demikian, justru Star yang sering mengerling kepada Bodhi.

Bhiksu Liong sebagai orang tua dan guru, mengajarkan sang bayi untuk selalu bergerak, berotasi, berputar, dan jangan pernah diam terlalu lama di suatu tempat. Melanglanglah Bodhi dewasa ke Asia Tenggara mencari kesejatian.

Berlayar dari Belawan menuju Penang lanjut ke Luang Prabang. Bukan sekedar backpacking biasa kemudian narsis

Kell, berusia awal 30-an. Sangat tampan dan atletis. Bernasib seperti Star, Kell adalah idola setiap wanita. Mungkin karena itulah Kell dan Star tidak pernah akur. Mereka memiliki daya tarik kutub yang sama, menjadikan kedua orang ini tidak pernah sejalan. Kell adalah guru tatto bagi Bodhi.

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler: Februari 2014

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler: Februari 2014

Harry Potter Series Box (Indonesia) JK Rowling

Essential words for the TOEFL Steven J Matthiesen

Habibie dan Ainun BJ Habibie

Rich Dads Before You Quit Your Job Robert T Kiyosaki

Curcol Kantor Anjar Oktaviani

CEO Wisdom AM Lilik Agung

Bimbingan Lengkap Sholat Berjamaah Shalih bin Ganim As-Sadlan

Bahtera Tauhid Muhammad Abdurrahman Al Arifi

Hidup Itu Indah

Aji Prasetyo KDRT Kekonyolan dalam Rumah Tangga

Boim Lebon

Lain lagi dengan gadis rambut dikuncir kuda. Epona. Berperawakan tegap dan atletis. Selalu sigap. Raut mukanya serius dan tegas karena dia adalah seorang penjinak ranjau profesional.

Sebuah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Epona ahli merakit determinator. Kell menaruh hati pada wanita tangguh ini.

Sahabat Bodhi lainnya adalah Bong.

Bong adalah seorang pentolan punk berjiwa Robin Hood. Gemar mengutil di toko-toko kapitalis untuk diberikan lagi kepada gembel jalanan. Bong yang berjiwa sangat bebas merdeka menganggap Bodhi lebih dari sekedar kawan, tapi seorang guru.

Dewi Lestari akrab disapa Dee dalam bukunya Supernova edisi Akar memberikan kisah yang sangat inspiratif.

Novel yang dirilis tahun 2000-an ini jika dirilis ulang masa kini sarat kritik terhadap para penggemar jalan-jalan.

Dimana sekarang ini begitu mudahnya seseorang mendapatkan akses perjalanan pindah antar negara, maka dengan murahnya mereka menobatkan diri menjadi backpacker. Hanya dengan bermodalkan smartphones dan foto selfie lalu mengunggah ke media sosial demi tujuan aktualisasi diri. Dee sangat cerdas dimasanya dalam memberikan sajian cerita, yang terus menginspirasi untuk melihat indahnya Asia Tenggara.

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami:

Perpustakaan Kemenkeu

Perpustakaan Kementerian Keuangan

@kemenkeulib

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

Teks

Ari Kuncoro

51 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Resensi Wisata

Pulau Menjangan, Sisi Lain Pariwisata Bali Bagi sebagian orang, barangkali bertetirah ke Bali sudah mulai menjemukan. Destinasi utama seperti Kuta, Tanah Lot, Benoa, atau Ubud kian ramai dan dihindari oleh mereka yang mencari ketenangan. Kondisi ini lantas menggeser peta kunjungan wisata yang semula terpusat di Bali bagian selatan beralih ke wilayah lain. Bali bagian timur memiliki deretan pantai indah nan asli. Sementara di ujung barat, terhampar taman nasional yang memberi nuansa berbeda dalam khazanah wisata Pulau Dewata.

52 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Teks & Foto

Adhi Kurniawan

T

aman Nasional Bali Barat (TNBB) ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam sekaligus habitat perlindungan bagi fauna endemik karena keadaan ekosistemnya yang masih terjaga. Taman nasional yang kali pertama diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Dr. Baron Stressman ini berada di wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Kami hanya memerlukan waktu kurang dari setengah jam berkendara dari Pelabuhan Gilimanuk untuk mencapai gerbang masuk taman nasional.

Topografi TNBB begitu beragam. Keseluruhan wilayahnya hampir mencapai 15% luas Pulau Bali. Tidak hanya hamparan hutan tropis dan sabana, beberapa pulau kecil pun menambah keragaman bentang alam TNBB. Salah satu pulau yang belakangan menjadi primadona adalah Pulau Menjangan. Pulau itulah yang hendak kami tuju.

Gede Suardika, seorang pemandu lokal, sudah menunggu kami di dermaga Labuhan Lalang. Dari sana kami menyeberang ke Pulau Menjangan. Status sebagai taman nasional rupanya berdampak langsung pada kondisi lingkungan di sekitar Pulau Menjangan. Perairan yang jernih dan garis pantai yang bebas sampah begitu memanjakan pandangan. Konon, kawanan rusa atau menjangan dari Pulau Bali berenang menyeberangi perairan ini hingga mencapai Pulau Menjangan. Dari sinilah penamaan Pulau Menjangan berasal.

Pesona bawah laut di sekitar Pulau Menjangan memang melenakan. Gugusan karang lunak yang tumbuh di perairan dangkal mengundang schooling ikan hilir mudik di sekitarnya.

Hanya beberapa langkah dari perairan dangkal itu, kontur dasar laut berubah menjadi tebing karang vertikal dengan kedalaman belasan meter. Jika tidak awas, bisa saja pengunjung yang tengah asyik snorkeling tanpa sadar akan terbawa hingga ke tepi tebing. Di salah satu tebing karang, terdapat bangkai kapal Belanda yang tenggelam pada masa Perang Dunia II. Hingga kini bangkai kapal lengkap dengan jangkarnya masih bisa dilihat dengan jelas sehingga titik penyelaman ini diberi nama Anchor Wreck.

Pulau Menjangan yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat mampu memberikan perspektif baru dalam berwisata di Pulau Dewata.

Saat merapat di dermaga, kembali kami dibuat kagum dengan keragaman koral yang tampak jelas dari permukaan laut. Sebelum kegiatan turisme marak, seringkali nelayan menggunakan bom ikan ketika melaut. Hal ini mengakibatkan kerusakan terumbu karang di banyak tempat. Tokoh-tokoh adat lantas berinisiatif melakukan patroli untuk mencegah kerusakan lingkungan. Para pemuda diminta bergantian berjaga untuk menghalau para perusak. Tak jarang mereka bertaruh nyawa saat para nelayan perusak itu nekad meledakkan bom ikan. Cerita itu membuat kami berhati-hati saat snorkeling. Kami tidak ingin merusak kelestarian terumbu karang yang dijaga dengan ketat oleh warga lokal.

Kebetulan kami berkunjung ke Pulau Menjangan bertepatan dengan perayaan Galungan dan Kuningan.

Pada rangkaian hari besar yang berlangsung selama sepuluh hari itu, Bali semarak oleh pernak pernik perayaan keagamaan. Tak terkecuali dengan Pulau Menjangan. Delapan kompleks pura yang ada di sana dipadati umat Hindu yang sedang khusyuk beribadah. Ritual ibadah terpusat di Pura Pingit Klenting Sari.

Pura yang disebut juga dengan Pura Menjangan ini memang paling besar dibanding pura lain.

Setiap pura diberi nama secara berurutan dengan keunikan masingmasing. Pura III Pagoda Agung Dewi Kwan Im misalnya. Bentuk arsitektur pura ini mirip dengan bangunan klenteng. Sementara Pura VII Ganesha, dibangun di bukit karang yang menjorok ke laut. Ada sebuah patung Ganesha berukuran jumbo ditempatkan di bagian depan pura. Di Pura IV Pendopo Agung Hyang Wisnu Murti Gajah Mada terdapat kompleks bangunan yang menyerupai istana kerajaan di Jawa.

Pulau Menjangan yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat mampu memberikan perspektif baru dalam berwisata di Pulau Dewata. Hiruk pikuk kegiatan turisme yang mulai membosankan bisa disiasati dengan mengunjungi destinasi alternatif yang menawarkan pengalaman berbeda.

Namun perlu diingat, kelestarian dan kelangsungan taman nasional tetap harus menjadi prioritas.

53 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Celengan

Olokan “Gajah”

P

enyanyi Tulus baru saja meluncurkan album keduanya yang diberi judul Gajah. Pemilik nama lengkap Muhammad Tulus Rusydi itu mengaku ingin lebih membuka diri dan memberikan makna lebih dalam pada setiap karya di album terbarunya. Keinginan itu salah satunya tertuang dalam lirik lagu Gajah yang sekaligus menjadi judul album. Dengan liriknya yang menyentuh, lagu ini direspons secara positif oleh penikmat music tanah air karena dirasakan mewakili pengalaman masa kecil banyak orang.

Tulus berkisah bahwa semasa kecil, dia sempat kesal mendapat olokan Gajah dari teman-temannya. Namun, pengalaman ini ternyata justru membentuk dan memengaruhi pola pikirnya setelah dewasa. Dengan menemukan keunggulan-keunggulan Gajah yang tidak dimiliki hewanhewan lain, Tulus mencerna olokan dari teman-temannya sebagai pujian dan doa.”Pesan dari lagu itu adalah bahwa setiap orang pernah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Jangan sampai hal itu memengaruhi kita saat dewasa dan menjadi hambatan dalam melakukan hal-hal positif,“kata pria kelahiran Bukittinggi, 20 Agustus 1987 itu.

Pada album kedua, Tulus tak hanya bercerita tentang masa kecilnya. Ada juga lagu-lagu bertema cinta, uang,semangat berkarya, hingga hari libur yang tidak kalah menarik. Dengan tema yang beragam itu, penyanyi yang mengidolakan Chrisye itu ternyata tak pernah belajar menulis lagu secara khusus.

Proses pembuatan album kedua dirasakan Tulus lebih sulit dibandingkan dengan album perdana. Pada proses pengerjaan album kedua, Tulus harus pintar-pintar mengatur waktu dan membangun mood diantara jadwal naik pentas, promo, dan aktivitas-aktivitas bermusik lainnya yang kini padat. Dari album kedua, pelantun tembang Sepatu itu menjadi belajar jauh lebih banyak. “Otak enggak boleh terlalu santai dalam berkarya. Sepenuh apapun pikiran kita harus terus bisa menyisakan ruang untuk kreativitas,” ungkap Tulus.

Tulus memulai karier profesionalnya sebagai penyanyi selepas lulus dari Jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Meskipun demo lagunya sempat ditolak beberapa label rekaman, keinginan Tulus untuk menjadi penyanyi tidak pudar. Bahkan bersama kakak tertuanya, Tulus mendirikan perusahaan rekaman dan manajemen artis untuk dirinya sendiri.

54 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

Teks

Dwinanda Ardhi

Keputusan itu ternyata tepat. Album perdana Tulus direspons dengan baik oleh pasar. Sejumlah penghargaan bahkan langsung disabetnya. Salah satu yang bergengsi adalah sebagai Editor’s Choice: Rookie of The Year dari Majalah Rolling Stone Indonesia pada tahun 2013. Penghargaan itu diakui Tulus membuatnya membuktikan bahwa setiap kerja keras akan terbayar dan diapresiasi.“Itu juga yang membuat kita terpacu untuk tidak pernah berhenti berkarya,” katanya.

Kesuksesan juga menghampiri manajemen artis yang dirintisnya dengan belajar secara otodidak. Manajemen artis itu terus berkembang.”Alhamdulillah sekarang sudah ada 20 orang yang bekerja di bawah manajemen saya,” kata Tulus sambil menambahkan bahwa dirinya masih terus belajar caracara membangun manajemen artis yang baik.

Dalam mengejar mimpi sebagai penyanyi, Tulus mengatakan bahwa batasan menyerah hanyalah saat tidak lagi hidup.”Kalau belum mati, harus usaha terus,” ungkap pemilik tinggi badan 188 cm itu. Tulus meyakini bahwa setiap pemikiran bisa menghasilkan karya yang membutuhkan media untuk didengar dan diapresiasi.“Yang perlu diingat, media tidak hanya satu. Jadi enggak ada hanya satu jalan untuk mewujudkan mimpi,” ungkap pria yang rutin melakukan latihan menyanyi dua sampai tiga kali dalam seminggu itu.

Foto

Abdul Aziz

55 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014

56 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 79 / Maret 2014