KOTA CIMAHI
SENIN 10 MARET 2014
GARANSI NEWS
8
Sekolah di Cimahi Masih Banyak yang Numpang
GN, Cimahi-Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kota Cimahi Hartati menyebut saat ini masih banyak sekolah yang berdiri di atas tanah orang lain atau tanah milik swasta. Akibatnya, sewaktuwaktu tanah tersebut bisa diambil oleh pemiliknya. “Saat ini masih banyak sekolah yang berdiri di lahan oranglain,” ungkap Hartati. Jumlah sekolah numpang itu ternyata tidak sedikit, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Meski begitu, beberapa di antaranya sudah dijalin kerja sama dengan pemiliknya. “Iya, ada SMPN 2 Kota Cimahi, SMPN 3 Kota Cimahi dan SD Karangmekar serta SMAN 2 Kota Cimahi.
Tapi di area tersebut memang sudah ada kerjasama untuk lingkungan pendidikan,” ujar dia. Namun SDN 3 Baros Mandiri yang akan direlokasi sempat menimbulkan kekhawatiran dari orang tua siswa dengan alasan sangat jauh dari rumah atau tidak strategis. “Relokasi sekolah ini wajar. Tanah yang saat ini dijadikan SDN Baros Mandiri 3 Kota Cimahi bukan tanah milik pemerintah,” katanya. Untuk rencana relokasi itu, pihak pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar untuk bangunan sekolah. “Anggaran itu belum termasuk pengerukan tanah,” katanya. [Net]
Operasi Gabungan
Disnakertransos Sosialisasi Program Keluarga Harapan
Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan Bermotor CIMAHI,(GN).Samsat Kota Cimahi gelar Operasi Gabungan bersama pihak kepolisian Polres Cimahi dalam menertibkan para pengendara yang belum melunasi pajak kendaraan di kantor Samsat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat pelayanan Cimahi Jln. Jend. Amir Mahmud Kota Cimahi, Rabu (5/3/2014). Ratusan pengendaran terjaring operasi tersebut, mereka dikenai sanksi membayar pajak yang
CIMAHI, (GN).- Masih banyak masyarakat yang belum paham Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kota Cimahi menggelar Rapat Koordinasi PKH yang diikuti penerima dan masyarakat di Aula A Pemkot Cimahi Jln. Rd. Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Selasa (4/3/2014). Kegiatan itu menjadi ajang sosialisasi PKH kepada masyarakat untuk menghindari konflik akibat kondisi kemiskinan yang meningkat di lapangan. Data dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrari dan Sosial (Disnakertransos) Kota Cimahi, penerima PKH tahun 2014 sebanyak 4.751 rumah tangga sangat miskin (RTSM). Menurut Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Disnakertransos Kota Cimahi Indra Yusnan yang bertugas sebagai Penanggungjawab Program PKH, evaluasi PKH dilakukan tiap 3 bulan, pemantauan dilakukan
oleh tim pendamping dari Kemensos RI satu orang perkelurahan, ditambah 15 orang kader/kelurahan. Penerima PKH merupakan warga miskin dengan berbagai kriteria untuk keperluan di bidang kesehatan dan pendidikan. Penanggungjawab PKH dalam RTSM yaitu ibu, mereka yang harus mengerjakan semua prasyarat, diantaranya rutin memeriksakan janin dan bayi ke posyandu atau puskesmas, memantau perkembangan nilai sekolah anak-anaknya. Persyaratan PKH harus dipenuhi. “Kalau ada temuan tidak melakukan persyaratan akan kena sanksi berupa pengurangan dana PKH,” ucapnya. Rakor PKH ditujukan untuk menyamakan persepsi PKH di lapangan. Karena pagu dari pusat, maka kita tidak bisa merubah data PPLS, karena itu pendamping mestinya mensosialisasikan kriteria PKH hanya bagi warga sangat miskin agar tidak timbul konflik di masyarakat,” ujarnya. (NET)
harus dipenuhi. Kepala Pelayanan Cimahi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat Isnariani mengatakan, sebanyak 54 ribu kendaraan belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. “Kami lakukan kegiatan Operasi Gabungan antara pihak kami dengan kepolisian. Utamanya dalam rangka menertibkan yang belum bayar pajak kendaraan bermotor,” kata Isnariani kepada wartawan saat ditemui di
lokasi, Rabu (5/3/2014). Dengan jumlah ribuan kendaraan tersebut, dia berharap dilakukannya operasi tersebut bisa menjaring para pengendara untuk segera menuntaskan kewajibannya. Selain dengan melakukan Operasi Gabungan, pihaknya pun mencoba menagih dengan datang langsung kepada warga. “Ada 54 ribu kendaraan yang belum membayar, mudah-mudahan bisa kejaring. Kita juga berkerjasama dengan pihak kecamatan melaku-
UPTD Damkar Siapan Mobil Tangga CIMAHI (GN) - Dengan mulai banyaknya gedunggedung tinggi, mulai dari rusunawa, perkantoran dan hotel di Kota Cimahi, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Cimahi, Uus supriyadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan dari bahaya kebakaran. ”Fasilitas mobil tangga ini memang sebagai pelengkap fasilitas saat dibutuhkan jika terjadi kebakaran pada gedung tinggi,” ungkap Uus seusai apel peringatan HUT pemadam kebakaran (Damkar) ke 95 tingkat Kota Cimahi tahun 2014, di Lapangan Pemkot Cimahi, Senin (3/2/14). Pihaknya berharap, fasilitas mobil tangga itu supaya ketika terjadi kebakaran di lokasi gedung tinggi bisa diantisipasi dengan cepat. Dia mengakui, saat ini belum ada mobil yang memiliki tangga panjang untuk mengantisipasi kebakaran di gedung tinggi. Sementara untuk jumlah mobil pemadam kebakaran sendiri, katanya
Dijual Ruko 3 1/4 Lantai Jalan Peta 105
ada 11 unit ditambah jumlah personel sekitar 35 orang. Selain persedian mobil tangga, kami juga sudah melakukan imbauan kepada perusahaan dan pemilik gedung-gedung tinggi agar tetap menjalankan aturan dengan menyediakan fasilitas Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada ruangan berukuran 10x10 meter dengan satu APAR,” paparnya. Ditempat yang sama, Wali
Kota Cimahi Atty Suharti mengatakan, pihaknya terus memaksimalkan bagaimana sarana dan prasarana Damkar harus dipenuhi. ”Ini sudah dibahas dalam Musrenbang agar kita punya mobil tangga, saya kira penting sekali. Termasuk juga perlengkapan Damkar yang menjangkau pemukiman penduduk. Yang ada sekarang, unit kendaraan masih bisa dicover,” jelasnya (NET)
kan ‘Door to door’ menjaring yang belum bayar pajak. Itu sudah berjalan, dan lumayan bagus efeknya,” jelasnya. Ia mengatakan, hasil dari ‘Door to door’ pada tahun lalu telah menjaring 10 persen masyarakat yang belum membayar. Pihaknya mendatangi warga yang belum membayar pajak kendaraan sesuai data yang dimiliki oleh pihak Samsat. “Tunggakan itu tidak ada, tapi kita punya data yang belum bayar pajak. Kita datang
ke warga, sambil mencari tahu alasan kenapa mereka belum membayar,” ujarnya. Operasi gabungan dilakukan Dispenda Prov. Jabar dan Satlantas Polres Cimahi. Seluruh kendaraan yang melintasi ruas Amir Mahmud disalurkan masuk ke pelataran Samsat dan dilakukan pemeriksaan STNK kendaraan. Kegiatan tersebut cukup menimbulkan ekses kemacetan hingga mencapai kawasan Cibeureum. (net)
Caleg Incumbent Jangan Gunakan Uang Negara D. HARDJAKUSUMAH (GN) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi akan menerjunkan 145 personelnya untuk pengamanan pemilihan legislatif (pileg) pada 9 April 2014 mendatang Menurut Kepala Seksi Penegakkan Peratutan Daerah Satpol PP Kota Cimahi, Ero Kusnadi, tugas Satpol PP dalam pileg nanti adalah pengamanan saat kampanye, pelaksanaan pencoblosan, penghitungan suara, dan penertiban alat peraga kampanye (APK), “Saat pelaksanaan kampanye, kita akan menurunkan 40 orang yang akan bertugas selama 21 hari mulai tanggal 16 Maret hingga 5 April. Hal itu sesuai dengan jadwal tahapan pemilu yang sudah ditetapkan,” ungkap Ero saat ditemui “GM” di ruang kerjanya, Jln. Rd. Demang Hardjakusumah,
Jumat (28/2). Masa reses Sementara itu, Kabag Humas dan Protokoler Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Cimahi, Niagara Raharja menambahkan, saat ini para anggota dewan sudah memasuki masa reses. “Memasuki masa reses kali ini, kami tidak menjamin akan bersih dari kegiatan kampanye terselubung para wakil rakyat yang kembali maju menjadi caleg. Kami harap hal itu tidak terjadi. Para anggota dewan bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Tapi kalau memang terjadi, itu menjadi tugas Panwas,” ungkapnya. Banyak pihak terutama caleg baru meminta kepada caleg incumbent agar tidak memanfaatkan uang negara untuk kegiatan kampenye terselubung mereka (caleg incumbent). (NET)
ANDA BUTUH/CARI Rumah | Tanah | Bangunan | Gedung Hotel | Dll
Luas Tanah/ Bangunan
125/250 m2
Hubungi:
087722000988
KAMI SOLUSINYA Hubungi: 087821538629