KAMIS
Banjarmasin Post
8 OKTOBER 2015 24 ZULHIJAH 1436 H
28
Halaman
RP. 3.000 LANGGANAN RP. 75.000 NO. 152048 TH XLIIII/ISSN 0215-2987
DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN DEMOKRASI
Ofy Ariffin Ingin
KPK Dibatasi
NET
Harga
Solar
ICW: Revisi UU KPK Bentuk Balas Dendam DPR dari enam fraksi yakni PDI masuk pimpinan KPK yang Perjuangan, NasDem, PPP, menilai, berdasar draf reHanura, PKB dan Golkar, visi, terdapat setidaknya menjadi pengusul atau ini- tujuh pasal yang berpotensi membatasi, melesiator revisi UU Kmahkan, bahkan PK yang dinilai bamembubarkan nyak kalangan seKPK! bagai upaya kembali untuk meleDi dalam draf itu mahkan bahkan disebutkan masa melikuidasi (mem- banjarmasinpost.co.id kerja KPK hanya 12 bubarkan) lembatahun sejak hasil ga antirasuah itu. revisi itu disahkan menjadi Salah seorang di antara 45 UU. Wewenang penuntutpengusul itu adalah Aditya an dihapus. Sebaliknya, KMufti Ariffin. Dia merupa- PK mendapat wewenang kan anggota FPPP dari dae- yang tidak diinginkan, yakni rah pemilihan (Dapil) Kal- menerbitkan surat perintah sel. Pria yang akrab disapa penghentian penyidikan. Ofy ini juga menjabat keKPK juga hanya boleh tua DPW PPP Kalsel, meng- mengusut kasus dugaan kogantikan sang ayah, H Ru- rupsi dengan kerugian nedy Ariffin. gara di atas Rp 50 miliar, Usulan revisi UU KPK ini dari sebelumnya Rp 1 mimemantik polemik. Pasal- liar. Selain itu, kewenangan nya, banyak kalangan ter- penyadapan dibatasi, yakni
JAKARTA, BPOST - Upaya merevisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kembali terjadi. Setelah Juni 2015 lalu oleh pemerintah melalui Kemenkum HAM, kali ini giliran anggota DPR yang mengusulkan. Bila dulu ditangguhkan, kini usulan itu langsung disikapi secara cepat oleh DPR. Usulan tersebut sudah tahap pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk dimasukkan ke prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Sebanyak 45 anggota DPR
GEBRAKAN KPK 2015 ◗ 40 Perkara di tahap penyelidikan ◗ 18 Perkara di tahap penyidikan ◗ 23 Perkara di tahap penuntutan ◗ 14 Perkara telah inkracht ◗ 18 perkara di tahap eksekusi 2014-2015 ◗ Menyelidik 705 perkara ◗ Menyidik 427 perkara ◗ 297 Perkara telah inkracht ◗ 313 Perkara di tahap dieksekusi
harus seizin ketua pengadilan negeri dan baru bisa dilakukan di tingkat penyi Hal 14 kol 4-7
Cegah Cicak Vs Buaya KALAU dianggap revisi UU KPK ini sebagai upaya penggembosan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak juga. Revisi ini justru bagian dari penguatan lembaga antirasuah tersebut. Khusus Fraksi PPP, ada beberapa poin yang diusulkan ke dalam revisi UU KPK tersebut. Pertama, aturan perundangan yang mengatur tentang KPK tidak lagi lex specialis (berdiri sendiri). Jadi ke depan masuk ke KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).
Kedua, adanya penegasan mengenai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Inilah yang justru menguatkan karena tidak akan ada lagi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lain. Ke depan, KPK lebih banyak terfokus pada pencegahan korupsi. KPK tetap boleh melakukan penindakan, tapi kewenangan penyidikan, penyelidikan dan lainnya biarlah lembaga penegak lain yang fokus menangani. Jika KPK jalan bersama dengan Polri dan Kejaksaan, tentu tiga lembaga itu akan menunjukkan harmonisasi penegakan hukum yang maksimal. Harapannya, penegakan hukum tidak lagi diramaikan oleh
ISTIMEWA
Aditya Mufti Ariffin Anggota FPPP DPR
dualisme kewenangan antarpenegak hukum. Dan dipastikan kasus ‘cicak dan buaya’ tidak terulang. Sebagai lembaga ad hoc, KPK sebenarnya harus berjalan di atas aturan yang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Oleh karena itu perlu adanya revisi perundangan KPK ini. Usulan revisi UU KPK ini jangan terlalu ditanggapi penuh kecurigaan , FPPP justru berpandangan perubahan aturan ini akan membawa kebaikan bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan. Kalau memang FPPP ingin menggembosi KPK, tolong diingat bahwa partai kami adalah salah satu pengusul berdirinya lembaga antirasuah ini beberapa tahun silam. (nic)
Dipangkas JAKARTA, BPOST - Untuk kian memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pemerintah untuk kali ketiga mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Salah satu yang menjadi poin utama dalam paket tersebut adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tidak sebagaimana kabar yang santer beredar, pada paket yang diumumkan di kompleks Istana Kepresidenan itu, Rabu (7/10) malam itu, harga premium tidak diturunkan. Yang turun hanya harga solar, yakni diturunkan Rp 200 atau menjadi Rp 6.700 per liter. Namun, sebelumnya pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan harga premium tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun ini, atau tetap Rp 7.300 per liter (untuk luar Jawa dan Bali). Mengapa harga premium tidak ikut diturunkan? Menurut Sudirman, berdasar penghitungan PT Pertamina, premium masih harus tetap mencapai angka keekonomian, sehingga belum bisa diturunkan. “Untuk harga baru solar, berlaku pada tiga hari setelah pengumuman ini. Kami kasih kesempatan, karena biasanya penurunan harga itu membutuhkan persiapan logistik,” kata dia. Selain solar, Pertamina juga telah menurunkan harga BBM jenis pertamax dari sebelumnya Rp 9.250 menjadi Rp 9.000 per liter. Sementara Pertalite turun dari Rp 8.400 menjadi Rp 8.300 Hal 14 kol 1-3
- Lubang lapangan Murdjani gin dipariksa, Lak-ai + Itu maka kadap, Nang-ai Anang Gayam
04
50
12
12
15
16
18
16
19
26
GRAFIS: BANJARMASIN POST GROUP/RIZALI RAHMAN
Sampai Kapan Harus Bersabar? Suami Fatimah Tak Bisa Lagi Ikut Mencari BANJARMASIN, BPOST – Sejak Selasa (6/10) kemarin, Ali Djaini Koso tidak bisa lagi mencari sang istri, Fatimah binti Abdul Hamid (58) yang ‘hilang’ sejak 24
September 2015 lalu, ketika menjalani perawatan di RS RS Arafah, Arab Saudi. Penyebabnya, mulai hari itu Ali dan rombongan haji Keloter BDJ 01 harus ke Ma-
ISTIMEWA
FOTO kenangan Fatimah dan suami, Ali Djaini Koso saat menjalani ibadah haji.
dinah guna meneruskan prosesi haji, yakni Salat Arbain di Masjid Nabawi. Sebelumnya, saat masih berada di Mina, lurah Sungai Baru, Banjarmasin itu terus melakukan pencarian. Bersama petugas haji, dia berkelilih dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain di kawasan Mina, Arafah bahkan Makkah. Namun, sang istri yang bekerja sebagai guru di SMPN 11 Banjarmasin itu, masih belum diketahui keberadaannya. Kini, Ali berada di Madinah. Bahkan, sekitar 10 hari lagi, dia dan rombongan harus kembali ke Tanah Air. Namun, dia mengaku tetap memiliki harapan sang istri ditemukan sebelum jadwal Hal 14 kol 4-7
Kejari Bidik ‘Murdjani’ Tim Bongkar Lubang Serapan Air Lapangan BANJARBARU, BPOST Perbaikan Lapangan Murdjani, Banjarbaru, ternyata menyisakan permasalahan hukum. Saat ini, proyek senilai Rp 1,4 miliar yang dikerjakan sejak 2014 itu, sedang ditelisik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru. Rabu (7/10), ekspos perkara pun digelar. Kejari menduga terjadi pengurangan volume pengerjaan sehingga mempengaruhi kualitas drainase lapangan Murdjani. “Kami sudah secara langsung memeriksa drainasenya. Memang diduga ada pengurangan volume pengerjaan,” kata Kepala Kejari Banjarbaru, Ferizal. Diungkapkan dia, untuk mengetahui kondisi yang
”
Kami sudah secara langsung memeriksa drainasenya. Memang diduga ada pengurangan volume pengerjaan FERIZAL Kajari Banjarbaru
sebenarnya, tim Kejari bekerja sama dengan tim dari Fakultas Tehnik Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). Mereka bersama-sama memeriksa sejumlah lubang serapan air di lapangan yang menjadi salah satu ‘ikon’ Ban-
jarbaru itu. Pada pengecekan lapangan yang dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus(Tipidsus) Kejari, Edowan, juga dilakukan pembongkaran salah satu lubang serapan air di lapangan tersebut. Selain tim Kejari dan Unlam, pada pengecekan itu melibatkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Banjarbaru, Rustam Efendi serta Kabid Pertamanannya, Surianoor. “Hasilnya masih belum bisa diketahui. Keterangan ahli sangat kami butuhkan untuk menjadi salah satu alat bukti adanya dugaan penyimpangan di sana,” ujar Ferizal. Hal 14 kol 1-3
SI PALUii
Kurap Licin WAYAH jaman saraba sakit ini, masyarakat dianjurakan pamarintah bahemat. Sual makanan jangan talalu balabihan, nang panting bagizi dan sihat. Sualnya, haraga ubat makin balarang. Hal 14 kol 1-3