Aturan Bersama

ATURAN BERSAMA MENGENAI TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK) DESA PLERET, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL, DIY 2011 Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

1

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas perkenan-Nya, telah Kami sepakati Dokumen Aturan Bersama (AB) mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret, pada Tahun 2011.

Dokumen AB ini merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Desa Pleret sebelumnya. Aturan-aturan yang ada di masyarakat terkait masalah sosial, ekonomi, lingkungan telah dirangkum dan disepakati bersama sesuai dengan kebijakan lokal (local wisdom) sebagai tuntunan dalam menata lingkungan, masyarakat, dan aktivitasnya. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai panduan penataan lingkungan permukiman Desa Pleret ke depan, sebagai upaya mewujudkan visi/cita-cita bersama masyarakat Desa Pleret.

Secara garis besar, dokumen AB bertujuan untuk merangkum dan lebih lanjut melegalkan aturan dalam masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Desa Pleret menuju lingkungan hunian yang sehat, mandiri, tertib, selaras, sejahtera, produktif dan berkelanjutan. Dokumen AB ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam rangka pencapaian citacita masyarakat Desa Pleret ke depan. Melalui proses yang dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis komunitas, diharapkan aturan yang telah disepakati bersama ini dapat ditaati oleh masyarakat demi keberlanjutan lingkungan Desa Pleret ke depan.

Demikian pengantar ini Kami susun. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen perencanaan ini, penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Pleret, Mei 2011 Penyusun,

Tim Inti Perencanaan Partisipatif Desa Pleret

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

2

SUBSTANSI ATURAN BERSAMA

Proses-proses perencanaan yang partisipatif dan baik tidak serta merta menjamin proses pelaksanaan akan baik pula. Tak jarang proses perencanaan yang baik dan partisipatif berhenti menjadi dokumen yang tidak implemenatatif/sulit diterapkan. Hal tersebut seringkali disebabkan karena kegagalan dalam membangun kesepakatan-kesepakatan operasional, termasuk di dalamnya kesepakatan pengorganisasian pengelolaan.

Seringkali terjadi, proses perencanaan partisipatif menyepakati pembangunan sebuah jaringan infrastruktur tertentu. Misalnya pengadaan air bersih yang diambil dari sumber mata air terdekat, jalan, jembatan, irigasi dll. Program tersebut amat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sehingga hampir tidak ada penolakan tehadap program. Namun, pada tataran operasinalisasi kegiatan ini menemui banyak kendala, diantaranya: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tidak disepakati siapa-siapa saja yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan tersebut.

Siapa pihak-pihak yang bertugas memonitor proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar dan mandat yang diinginkan.

Apa imbal balik yang diberikan oleh pihak-pihak yang diuntungkan namun tidak terlibat dalam proses pelaksanaan/pengadaan.

Siapa yang akan mengelola dan merawat jaringan pasca dibangun.

Siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi kerusakan.

Dari mana dana untuk pemeliharaan dan perbaikan diperoleh, dll.

Kegagalan membangun kesepakatan-kesepakatan ini mampu menimbulkan permasalahan krusial terutama terkait dengan terjaminnya keberlangsungan/ sustainabilitas. Jika kegagalan pengelolaan tersebut terjadi maka akan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik/masyarakat terhadap proses-proses partisipatif yang telah dikembangkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk kegiatan pembangunan di Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, disepakati usulan acuan untuk menjadi Aturan Bersama, dalam 6 (enam) kelompok kerja sesuai dengan Pokja yang telah terbentuk sebelumnya, yaitu: 1. Tata Ruang, memuat peraturan mengenai penataan bantaran sungai, kawasan bersejarah, mitigasi bencana, penghijauan desa dan ruang terbuka, serta akses jalan lingkungan.

2. Perumahan dan Bangunan, memuat tentang pengaturan bangunan (KDB, KLB), kriteria rumah sehat, pengelolaan sampah dan limbah, serta penataan lingkungan sekitar rumah.

3. Sarana Prasarana, memuat tentang pengaturan jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase, sarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan sarana prasarana lingkungan lainnya.

4. Ekonomi, memuat tentang pengaturan sentra-sentra ekonomi (pertanian, peternakan, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa, perikanan), pengaturan pro ekonomi lokal, pengaturan PKL, pengaturan investasi lahan dan pemasaran program-program pembangunan.

5. Pelayanan Publik, mengenai kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dll yang dikelola dan digunakan oleh masyarakat Desa Pleret.

6. Sosial Kelembagaan, akan mengatur kelembagaan desa dan pengaturan organisasi-organisasi baru, jam belajar masyarakat, pemberantasan penyakit masyarakat, dsb.

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

3

ATURAN BERSAMA YANG DISEPAKATI Aturan Penataan Lingkungan Permukiman Pokja

Kondisi Faktual

Kondisi Ideal

Aturan Bersama yang Disepakati

1. Tata Ruang A. Bantaran Sungai

a.

b.

Belum ada penataan pada beberapa area di bantaran sungai

Masih ada sampah yang dibuang di bantaran sungai.





Kawasan sekitar sungai juga berfungsi sebagai kawasan lindung sempadan sungai, yang berarti bebas dari segala kegiatan budidaya.



Dilarang membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari sungai dan sekitarnya. Sampah dibuang pada tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan.







 c.

Ada limbah industri yang mencemari sungai.



Sungai terbebas dari segela bentuk pencemaran.

Limbah yang dibuang ke sungai dapat ditoleransi asalkan telah diolah sebelumnya dan kadar pencemarannya tidak tinggi.

 



d.

Masih ada kegiatan MCK di sungai.



MCK seharusnya dilakukan di kamar mandi dan sumur dan tidak mencemari sungai.



 

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

Di bantaran sungai ditanami tanaman keras, tanaman pendek/perdu.

Jarak permukiman dari sungai minimal 18 meter.

Dibuat tempat sampah komunal di permukiman sekitar sungai.

Apabila membuang sampah ke sungai akan dikenakan sangsi administrasi (denda).

Dibuat rambu-rambu larangan membuang sampah di sungai.

Industri diwajibkan memiliki instalasi/sistem pengolahan limbah.

Apabila ada pelanggaran akan dikenakan sangsi, baik administrasi atau pidana.

Dibuat rambu-rambu peringatan/larangan pembuangan limbah.

Dibuat rambu-rambu peringatan/larangan kegiatan MCK di sungai.

Pemanfaatan MCK di rumah masingmasing secara optimal.

Penyuluhan larangan melakukan MCK di sungai.

4

e.

f.

g.

Adanya penambangan pasir di sekitar sungai.



Bantaran sungai mulai terkikis akibat erosi.



Permukiman penduduk cukup padat di beberapa ruas bantaran sungai



Menurut RDTR Kec Pleret, tidak ada arahan kegiatan penambangan dan penggalian di Kec Pleret. Sehingga segala kegiatan penambangan dapat dikategorikan illegal.



Erosi dapat dicegah dengan penghijauan di bantaran sungai.







Garis sempadan sungai di kawasan permukiman  ditentukan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai untuk jalan inspeksi.

Kawasan sekitar sungai harus terbebas dari penambangan.

Apabila ada pelanggaran akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kontrol paling bawah adalah dari masyarakat dan kepala dukuh setempat.

Penanaman tanaman keras di sekitar bantaran sungai.

Larangan menebang pohon di sekitar bantaran sungai tanpa izin pengelola.

Permukiman minimal berjarak 18 meter dari bantaran sungai.

18 m B. Kawasan Bersejarah

C. Penghijauan & Ruang Terbuka

a.

Situs-situs bersejarah di Desa Pleret yang  telah tergali belum dikelola maupun dibuka untuk umum. Beberapa diantaranya hanya dipagari sederhana di sekelilingnya. Juga  masih terdapat situs yang belum sepenuhnya tergali.

Semua situs yang memungkinkan akan digali dan dijaga keberadaannya dengan pagar pembatas dan penanda yang layak.

Ada pengelolaan situs-situs Desa Pleret untuk menjaga keamanan dan pembukaan untuk umum yang digagas oleh pemerintah maupun masyarakat.

Museum Purbakala sebagai asset daerah harus lebih dikenalkan kepada publik dan dilengkapi dengan aturan pengelolaannya.

b.

Museum Purbakala Desa Pleret menyimpan benda-benda bersejarah, namun belum dibuka untuk umum.



c.

Dokumen-dokumen tentang sejarah Pleret belum sepenuhnya tersusun.



Sejarah Pleret ditulis dalam dokumen yang lengkap dan runtut sebagai salah satu kelengkapan asset daerah.

a.

Tidak semua halaman rumah memiliki tanaman hijau.



Pekarangan dan halaman rumah ditanami tumbuh-tumbuhan untuk menjaga kualitas tanah dan fungsi resapan.

 



 

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

23 m Saat ini belum dibuka secara resmi, karena wewenang ada pada Provinsi.

Wisatawan yang ingin masuk ke tempat wisata, baik situs maupun museum, tetap diperbolehkan masuk dengan menghubungi pengurus yang ada di sekitar objek wisata.

Pemungutan retribusi menunggu dibukanya tempat wisata secara resmi.

Jadi sampai sebelum pembukaan resmi, wisatawan dapat masuk dengan belum dikenakan retribusi.

Setiap rumah harus punya minial 1 (pohon) tanaman untuk perindang.

Setiap rumah memiliki toga (tanaman obat keluarga), dan tanaman produktif (cabe, sayur, dll palin tidak untuk memenuhi kebutuhan pangan ruah tangga.

5

D. Akses ke Permukiman

E. Mitigasi Bencana

b.

Ada rumah yang memiliki halaman terbatas dan tidak cukup lahan untuk ditanami.



Setiap rumah minimal memiliki satu pohon dan tanaman lain yang ditanam pada media yang memungkinkan.



Memakai pot & polibag

c.

Ruang terbuka hijau kebanyakan berupa lapangan olahraga. Taman bermain untuk anak-anak kurang.



Selain untuk fungsi olahraga, perlu adanya ruang terbuka untuk fungsi rekreasi (taman, taman bermain, dsb).



a.

Terdapat rumah yang tidak mendapat akses ke jalan utama karena letaknya di belakang rumah lainnya.



Setiap rumah memperoleh akses ke jalan utama.



(saat ini masih campur) dibuat zona khusus ubtuk bermain anak walaupun lokasinya menjadi satu dengan lapangan olah raga, terutama untuk keterampilan (TK, SD) Dibuat gang jalan setapak antar rumah min 1 meter

b.

Beberapa lokasi permukiman yang padat hanya dapat diakses melalui jalan kecil, tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.



Lebar jalan lingkungan 1,5 – 2 meter, dapat dilewati pejalan kaki, penjual dorong. Lebar bahu jalan 0,5 meter tanpa pedestrian. (SNI 03-17332004; Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan, Dirjen Cipta Karya, 1998)



Kendaraan dititipkan ditetangga yg terdekat masuk halaman rumah

a.

Desa Pleret dilalui oleh patahan/sesar Opak. Mitigasi bencana gempa bumi telah diatur detail pada RPP JRF.





Merujuk pada RPP JRF

b.

Banjir maupun genangan sering terjadi saat  musim hujan, baik di sekitar sungai maupun  di jalan dan permukiman.

Terdapat ruang terbuka yang aman sebagai tempat berkumpul dan berlindung warga bila terjadi bencana di tingkat RW, Pedukuhan dan tingkat Desa Badan jalan harus bebas dari banjir dan genangan Air hujan harus disalurkan melalui sistem pembuangan yang terpisah dari sistem pembuangan air limbah dan air kotor.

Bila belum tersedia saluran ke badan bangunan penerima, maka badan penerima dapat berupa danau, sungai, atau kolam yang mempunyai daya tampung yang cukup.



Untuk jalan dibuat saluran air hujan (drainase).

Untuk permukiman dibuat semacam sumur resapan Untuk sungai dibuat penguat tebing dan parapet.

Dilarang membuang sampah sembarangan (terutama di drainase dan sungai).



  

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

6

c.

Diperlukan sistem penanganan kebakaran mengingat kondisi permukiman yang padat.





d.

Lokasi Desa Pleret cukup jauh dari Merapi, namun masih dapat terkena dampaknya.



Setiap bangunan harus menyediakan sistem penanganan kemungkinan kebakaran dari berbagai jenis penyebab.

Seluruh bangunan harus dapat dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.



Masyarakat memahami tanggap darurat bencana.

Tetap siaga meskipun tidak terkena dampak.



 

 e.

Beberapa kali terjadi angin ribut yang menimbulkan kerusakan.



Dilakukan antisipasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan ancaman.





2. Perumahan dan Bangunan A. Pengaturan a.

Bangunan

Beberapa bangunan KDB dan KLBnya belum sesuai



KDB KLB disesuaikan dengan lingkungan

 



Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

Lebar jalan lingkungan paling tidak 3 meter.

Jarak antar bangunan yang diperbolehkan minimal adalah 2 meter.

Setiap rumah memiliki sistem peringatan bencana semisal kentongan.

Menyediakan fasilitas penampugan/shelter untuk pengungsi, di rumah warga Warga menyediakan bantuan sembako dan pakaian untuk pengungsi Bergotong-royong melakukan pemangkasan pohon-pohon besar ketika musim penghujan.

Apabila ada dahan atau bagian pohon tetangga yang beresiko menganggu, pemilik rumah dapat menyampaikan ke pemilik pohon untuk memangkasnya.

Bisa dilakukan bersama atau dengan mengganti sejumlah dahan yang dipangkas

Tinggi bangunan maksimal yang diperbolehkan adalah 2 tingkat.

Perbandingan luas tanah dengan bangunan di kawasan permukiman setidaknya 50:50.

Perbandingan luas tanah dengan bangunan di kawasan perdagangan & jasa setidaknya 30:70.

7

B. Sanitasi

b.

Terdapat bangunan yang berada di atas saluran pembuangan, sehingga menimbulkan genangan maupun banjir.



Bangunan sebaiknya tidak berada di atas saluran pembuangan dan memenuhi jarak minimal dengan saluran pembuangan.



Apabila akan membangun bangunan harus berjarak minimal 1 meter dari saluran irigasi.

c.

Pada umumnya sudah berupa bangunan permanen, namun masih banyak yang belum memenuhi kriteria rumah sehat (dinding belum diplester, lantai tanah, ventilasi minim, dsb).

Masih ada rumah yang belum memiliki MCK, biasanya menumpang di tetangga, masjid, dsb.



Kriteria rumah sehat harus terpenuhi untuk menciptakan lingkungan yang sehat.



Warga masih membuang sampah di halaman, biasanya ditimbun atau dibakar.

Belum ada pengelolaan sampah.

 

Lantai rumah sudah tidak beralaskan tanah lagi.

Setiap rumah mempunyai ventilasi yang cukup.

Ada halaman.

Pembuatan mck umum untuk masyrakat Memberikan sosialisasi penyadaran hidup sehat Pembuatan TPA tingkat desa (masih terkendala soal lokasi, banyak warga yang tidak mau apabila dekat dengan tempat tinggalnya) Pemilahan sampah untuk dijadikan bank sampah

a.

b.





Pengelolaan sampah di pasar masih kurang memadai, sehingga menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

d.

Belum ada pengelolaan limbah industri.  Limbah langsung dibuang ke saluran irigasi tanpa pengolahan terlebih dahulu, sehingga mencemari lahan pertanian.

Rumah yang tidak memiliki septictank umumnya membuang limbah MCK ke pekarangan atau ke sungai.

  

c.

e.

Setiap rumah minimal memiliki 1 unit lokasi MCK.



 

Sebaiknya sampah dipilah sesuai jenisnya.

Pemilahan sampah untuk membantu proses reduksi pencemaran lingkungan akibat pembakaran dan penimbunan sampah.



Sebaiknya dibuat jarak antara pembuangan sampah di pasar dengan lokasi pasar.

 

Dibuat bak sampah didalam pasar Warga tidak boleh membuang sampah rumah tangga ke bak di pasar

Sebaiknya setiap unit industry memiliki lokasi penampungan dan pengolahan limbah industry, sebelum dibuang lepas.



Limbah yang bisa didaur ulang dijadikan pupuk, pakan ternak Dibuatkan sumuran (bak penampungan & pengolah limbah)





Setiap rumah harus menyediakan minimal 1  septictank untuk pembuangan limbah MCK. Jika kondisi bangunan padat limbah septictank dapat dibangun dalam satu pembuangan terpadu.

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

Setiap rumah tangga harus memiliki 1 septic tank

8

C. Penataan Lingkungan Sekitar Rumah

a.

Jalan lingkungan gelap saat malam hari karena tidak ada penerangan jalan.

  

b.

Terdapat kandang ternak (sapi, kambing, ayam) di pekarangan rumah, dengan jarak <5meter dari bangunan rumah.



Hampir seluruh jalan utama tidak memiliki trotoar.



Penerangan di sepanjang jalan pada malam hari.

Penerangan jalan memiliki kuat penerangan 500lux dengan tinggi >5meter dari permukaan tanah. (SNI 03-1733-2004) Setiap bangunan wajib dilengkapi penerangan luar secukupnya.

Jarak minimum kandang ternak dengan pemukiman minimum 150 meter



Setiap 10 meter harus ada lampu penerangan jalan.



Sentralisasi kandang ternak.



Penyuluhan warga tentang kesadaran lingkungan.

Idealnya setiap jalan memiliki trotoar minimal 0,5 meter untuk memfasilitasi pejalan kaki, penyandang cacat, vegetasi. (SNI 03-1733-2004 Klasifikasi jalan di lingkungan perumahan, mengacu pada Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan, Dirjen Cipta Karya 1998)



Wewenang pengelolaan jalan kabupaten tidak terletak pada Desa.

Upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan alokasi ruang untuk jalur pejalan kaki.



Pada jalan kabupaten

3. Sarana dan Prasarana A. Transportasi

a.

Jarak jalan-bangunan ±4 m Lebar trotoar 1,5 m Lebar jalan 6-9 m Perkerasan aspal Disertai rambu-rambu 

Jalan kolektor desa Jarak jalan-bangunan ±4 m Lebar jalan 3,5-6 m

b.

c.

Pada pagi hari jalan di sekitar pasar dan sekolah sangat ramai karena aktivitas keduanya yang mengganggu pergerakan lalu lintas.



Masih ada jalan yang belum diperkeras atau  mengalami kerusakan. a. b.

Padatnya aktivitas di pusat-pusat kegiatan tidak seharusnya menimbulkan masalah seperti kemacetan lalu lintas.



Kecepatan sedang Tempat-tempat tertentu perlu pengaturan lalu lintas



Dipasang rambu-rambu

Jaringan jalan, baik lingkungan maupun  penghubung hendaknya sudah berupa jalan  perkerasan untuk kemudahan sirkulasi  Jaringan jalan wajib dibangun dengan perkerasan,

Pemeliharaan jalan secara berkala Laporan ke instansi terkait Pemeliharan dengan swadaya (penegerasan jalan dengan paving)

tidak diperkenankan ada jalan yang mengecil dan atau jalan yang buntu pada satu ruas jalan

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

9

B. Drainase

Pengadaan Jembatan untuk mempersingkat jarak tempuh.



Peningkatan kualitas konstruksi jembatan.

Jembatan sebagai sarana penghubung langsung dengan desa sekitar, mengingat bagian timur, selatan dan barat Desa Pleret dibatasi oleh sungai. Jumlahnya masih dirasa kurang, sehingga jarak tempuh lebih jauh dan lama.

e.

Ada jembatan dengan konstruksi bamboo yang cukup sempit dan mengalami kerusakan.



Jembatan boleh saja terbuat dari bamboo asal terjaga kondisinya agar tidak membahayakan penggunanya.

a.

Belum terdapat jaringan drainase di permukiman dan pinggir jalan utama yang mengakibatkan timbulnya genangan saat musim penghujan.



Jaringan drainase perlu tidak hanya di  permukiman, namun sepanjang tepi jaringan jalan untuk menghindari genangan air ke jalan saat hujan maupun banjir.

b.

Saluran drainase yang ada beberapa tertimbun sampah, dedaunan, pasir, dsb.



Tidak boleh ada sampah di saluran drainase karena akan menghambat laju air dan berpotensi menyebabkan banjir.



Pemeliharaan drainase secara rutin (Kontinyunitas)



Dilarang membuang sampah di saluran drainase

a.

saluran pembuangan air hujan harus dilengkapi dengan perencanaan resapan air hujan ( SPAH ) sebagai usaha konservasi air



b.

1 (satu) resapan air hujan dengan diameter 0,80 m dan kedalaman 3,00 m adalah ketentuan minimal untuk setiap 60,00 m2 lahan tertutup

Setiap membangun rumah dianjurkan membuat SPAH dengan teknik yang benar. Paling tidak sesuai dengan kriteria di samping.

c.

Kemiringan aliran pada saluran drainase minimal 2% (dua persen), sehingga air dapat meresap ke tanah sebelum melimpah ke sungai, dengan kedalaman minimal 40 cm lebar 30 cm dengan bak kontrol setiap 50,00 meter.

Baik saluran teknis maupun no-teknis harus dalam kondisi yang baik dan tidak bocor.



Pemeliharaan Jaringan Irigasi secara rutin

Pintu pembagi air harus selalu dalam kondisi baik mengingat fungsinya yang sangat penting. Baik sebagai pembagi air ke beberapa desa, juga sebagai pengontrol laju air.



Pintu pembagi air diperbaiki dan diberi pengaman

Tidak boleh ada sampah di saluranirigasi karena akan menghambat laju air mengganggu pengairan.



Dilarang membuang sampah



Pemeliharaan jaringan irigasi

c.

C. Irigasi



d.

Volume saluran kurang dapat menampung air hujan, sehingga seringkali meluap sampai ke jalan dan permukiman.

a.

Banyak terdapat titik kebocoran karena mengalami kerusakan atau karena masih berupa saluran non-teknis.



b.

Pintu pembagi air ada yang rusak bahkan hilang



c.

Banyak sampah, dedaunan, dan tanah/pasir  yang mengendap di saluran irigasi.

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

Pembuatan jaringan drainase di pinggir jalan utama

10

D. Sarana Pendidikan

Koleksi buku (panduan, referensi) masih kurang. Belum ada perpustakaan/taman bacaan.



Buku merupakan jendela ilmu. Terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Setidaknya ada perpustakaan umum agar kegiatan membaca bisa lebih digalakkan di Pleret.



Pengadaan buku panduan dan referensi



Menjalin kerjasama dengan Perpustakaan daerah.

b.

Sarana bermain anak-anak masih kurang.



Masa anak-anak harus diisi dengan kegiatan bermain yang positif. Sarana permainan boleh saja jika ditambah, namun kegiatan bermain anak tidak hanya bisa didapat dari sarana bermain umum saja.



Pengadaan sarana bermain anak-anak

c.

Kebanyakan pendidikan informal belum memiliki bangunan sendiri, saat ini masih menumpang di bangunan milik warga.



Pendidikan informal memiliki bangunan sendiri, agar statusnya lebih jelas dan lebih mudah berkembang.



Pengadaan bangunan gedung yang bekerjasama dengan pihak swasta.

d.

Kebanyakan pendidikan informal belum memiliki bangunan sendiri, saat ini masih menumpang di bangunan milik warga.



Pendidikan informal memiliki bangunan sendiri, agar statusnya lebih jelas dan lebih mudah berkembang.



Pengadaan bangunan gedung yang bekerjasama dengan pihak swasta.

a.

Industri rumah tangga di Desa Pleret sangat banyak dan beragam namun masih dalam skala individu, belum terintegrasi dan belum ada sentra industri tertentu.



Pembuatan sentra-sentra industri terpadu dalam satu kawasan atau tempat



Mendirikan Koperasi



Sentralisasi industry rumah tangga.

b.

Pedagang di pasar Desa Pleret lebih memilih berjualan di luar pasar pada tepian jalan dibandingkan di dalam pasar. Padahal masih tersedia ruang di dalam bangunan pasar.



Fungsi pasar adalah untuk menampung kegiatan ekonomi, sebainya selama masih ada ruang di Pasar, pedagang tidak diperbolehkan untuk berjualan di luar areal pasar yang mengganggu lalu lintas.



Penertiban para pedagang yang berjualan di luar pasar.

c.

Banyak pedagang dari luar wilayah yang berjualan di Desa Pleret.



Dibuat kesepakatan



Prioritaskan Pedagang dari wilayah Desa Pleret

a.

Pedagang klitikan di Desa Wonokromo kebanyakan adalah warga Desa Pleret yang tidak memiliki lahan untuk membuka lapak klitikan di Desa Pleret.

Pedagang klitikan di Desa Wonokromo kebanyakan adalah warga Desa Pleret yang tidak memiliki lahan untuk membuka lapak klitikan di Desa Pleret.



Dibuat lokasi khusus yang mudah diakses di Desa Pleret untuk menampung kegiatan pasar klitikan.



Pemerintah Desa Pleret menyediakan tempat pedagang klitikan yang strategis di wilayah Desa Pleret.



Dibuat lokasi khusus yang mudah diakses di Desa Pleret untuk menampung kegiatan pasar klitikan.



Pemerintah Desa Pleret menyediakan tempat pedagang klitikan yang strategis di wilayah Desa Pleret.

a.

4. Ekonomi A. Pengaturan Sentrasentra Ekonomi

B. Pro Ekonomi Lokal

b.

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

11

5. Pelayanan Publik A. PAUD

B. Kesehatan

C. Keamanan

a.

Masih perlu pengembangan tenaga pendidik. Jumlah tenaga pendidik yang ada saat ini masih belum mencukupi. Dan gaji rendah.



Jumlah tenaga pendidik mencukupi dengan gaji yang sesuai



Pemanfaatan tenaga pendidik dari karang taruna/kader desa

b.

Masih ada warga yang belum mengikutkan anaknya ke PAUD.



Semua anak-anak sebelum memasuki jenjang pendidikan SD, sebaiknya mengikuti PAUD



Semua warga mengikutsertakan anaknya dalam PAUD

c.

Kesadaran iuran masih kurang.



Masyarakat sadar akan iuran



Masyarakat membayar iuran secara rutin

d.

Banyak anak yang memilih bersekolah di luar daerah.



Anak-anak Desa Pleret dapat bersekolah di desanya sendiri



Semua anak Desa Pleret bersekolah di Pleret dengan disertai peningkatan mutu pendidikan

a.

Penanganan terhadap demam berdarah, cikungunya (fogging), TBC, dsb seringnya baru dilakukan bila terjadi kejadian. Belum secara preventif/pro-aktif.



Program preventif diagendakan secara rutin



Penanganan program pencegahan penyakit dilakukan secara preventif dan pro-aktif

b.

Waktu pelayanan kurang. Dokter tidak selalu ada setiap hari, posyandu/posyandu lansia dilakukan 1-2 kali setiap bulan, sehingga warga kesulitan bila sakit mendadak karena tidak ada jadwal pelayanan.



Pelayanan posyandu disiap-siagakan 24 jam



Penyediaan posyandu dengan tenaga dokter oleh perangkat desa. Program bisa dilakukan dengan penempatan rumah bidan desa di satu kompleks dengan posyandu.

c.

Pelayanan kesehatan tidak optimal karena  warga menggunakan Jamkesmas/SKTM, terutama penanganan pada penyakit kronis.

Pelayanan kesehatan bisa optimal menjangkau semua kebutuhan masyarakat miskin



Pelayanan kesehatan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dengan mengutamakan pelayanan pada masyarakat miskin

d.

Biaya kesehatan mahal, warga kesulitan mengurus jamkesos.



Akses pelayanan kesehatan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat



e.

Pengetahuan dan pembinaan tentang kesehatan masih kurang.



Adanya pembekalan dan pelatihan pada kaderkader Desa.



Pelayanan kesehatan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dengan mengutamakan pelayanan pada masyarakat miskin Kader-kader desa bisa mendistribusikan ilmu yang mereka dapat ke masyarakat

a.

Siskamling telah rutin dan aktif dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan, namun masih ada warga yang tidak ikut ronda.



Semua warga ikut serta dalam siskamling



Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

Siskamling rutin diikuti semua warga

12

b.

Siskamling telah rutin dan aktif dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan, namun masih ada warga yang tidak ikut ronda.



Semua warga ikut serta dalam siskamling



Siskamling rutin diikuti semua warga

a.

Penyakit masyarakat (mabuk, judi, obatobat terlarang, dsb) masih ditemui di beberapa lokasi tertentu.

Daerah yang dekat dengan persawahan umumnya rawan terjadi masalah keamanan.

Pemulung masih bebas keluar-masuk permukiman.



Desa Pleret sudah terbebas dari semua penyakit masyarakat



Penindakan tegas dari aparat desa dan pelaporan ke pihak berwajib



Kondisi keamanan sudah bias terjaga di semua lokasi desa





Lingkungan desa sudah terbebas dari pemulung dan sampah yang berserakan



Pada beberapa lembaga/kelompok masyarakat, pertemuan hanya dilakukan insidental bila ada agenda khusus.

Pertemuan dilakukan berpindah-pindah dari rumah anggota satu ke anggota lainnya karena belum memiliki tempat sendiri.



Dijadwalkan pertemuan rutin yang membahas agenda-agenda kegiatan pengembangan masyarakat Ada tempat pertemuan sendiri yang menetap



Pengikutsertaan semua warga dalam sisklamling dan pembuatan pos penjagaan yang merata Kegiatan pengolahan sampah mandiri dari masyarakat sehingga pemulung bisa dilarang masuk desa. Sampah dibedakan sesuai jenis, kemudian dilakukan kegiatan daur ulang, dan pembentukkan kelompok kerajinan dari daur ulang sampah Ada pertemuan rutin dan ada pertemuan incidental

a.

Pendanaan terbatas, juga bersumber dari swadana masyarakat.



Pendanaan mencukupi dan tidak hanya berasal dari swadana masyarakat



a.

Telah banyak terbentuk lembaga/kelompok masyarakat, namun



Optimalisasi kerja masing-masing lembaga masyarakat



6. Sosial Kelembagaan A. Sosial

a.

a.

B. Kelembagaan

a.

a.





Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

Tempat pertemuan yang menetap bisa diadakan tanpa harus menghilangkan pertemuan yang berpindah-pindah, karena pertemuan tsb bisa meningkatkan silahturahmi antar masyarakatnya Pendanaan dapat dihasilkan dari produk yang dihasilkan berbagai lembaga di masyarakat, seperti produk kerajinan daur ulang, dll Koordinasi antar lembaga masyarakat dengan pihak perangkat desa dan kecamatan.

13

Aturan Penataan Kawasan Prioritas A. Kawasan Pengembangan Embung Prinsip Umum: 1. Pembangunan embung bertujuan mengatasi masalah utama pertanian di sebagian wilayah Desa Pleret.

2. Selain untuk fungsi pengairan, pembangunan embung berdampak pada penataan kawasan sekitar sungai sehingga kualitas lingkungan meningkat.

Aturan Wajib: 1. Tidak diperkenankan ada bangunan tinggal.

Aturan Anjuran: 1. Mempertahankan kawasan sempadan sungai dengan konservasi..

2. Memfungsikan kawasan sekitar embung dan sungai untuk rekreasi, misal dengan taman, kolam, kursi, dsb.

3. Vegetasi yang dianjurkan adalah jenis yang dapat menyimpan air dan meminimalisir dampak erosi, antara lain trembesi, mahoni, asam, bambu, perdu, dsb.

Pengelolaan: 1. Embung dan saluran distribusi air dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Pleret.

2. Anggota membayar Iuran Petani Air (IPAir) saat ini sejumlah Rp 50.000/Ha/tahun.

3. O&P 2 kali dalam 1 tahun, yaitu saat musim kemarau dan penghujan.

4. Embung efektif saat musim kemarau. Saat musim penghujan air dari embung dialokasikan ke kolam-kolam ikan di sekitar embung.

5. Pemanfaatan lahan lain-lain (perikanan, peternakan, dsb) di sekitar embung dikelola oleh pengurus kelompok masing-masing dari wilayah bersangkutan.

Pembagian Jatah Air

Eksisting

Setelah ada embung

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat-Minggu

Bedukan

Kerto

Keputren

Karet

Desa Wirokerten

a. Setiap pedukuhan akan mendapatkan tambahan jatah pengairan saat hari Jumat sampai Minggu ketika air dari Bendung Karangploso dialihkan ke Desa Wirokerten. Tambahan waktu pengairannya sekitar 18 jam untuk masing-masing pedukuhan. b. Pada hari-hari penjatahan biasanya, selain mendapat pasokan air dari sumber Bendung Karangploso, lahan pertanian bagian barat Desa Pleret (Bedukan, Keputren, Kerto, Karet) juga akan mendapat tambahan debit air yang bersumber dari embung.

Kebutuhan Pelatihan untuk Transformasi Pertanian yang Moderen dan Mandiri

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

14

B. Kawasan Pengembangan Kandang Sentral Desa Pleret Prinsip Umum: 1. Diperuntukkan sebagai sentra kawasan peternakan dengan spesifikasi ternak kambing gembel, yang terintegrasi dengan sub-sub peternakan yang tersebar di Desa Pleret.

2. Pengelolaan peternakan dengan sistem peternakan moderen, yang sekaligus dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, teratur dan berkualitas.

3. Secara bertahap hunian warga terbebas dari kandang.

4. Kegiatan utamanya adalah budidaya/pembibitan, penggemukan, jual-beli (pasar hewan), dan nantinya dikembangkan rumah pemotongan hewan (RPH).

Aturan Wajib: 1. Guna Lahan: kandang ternak, sarana prasarana pendukung, pasar hewan, tempat pemotongan hewan.

2. Tinggi Bangunan maksimal 2 tingkat untuk bangunan pendukung.

Aturan Anjuran: 1. Utilitas: kemudahan akses dan sirkulasi, memiliki sumber tenaga sendiri, memiliki sistem sanitasi terpadu dan sarana penunjang yang dirawat baik.

2. Vegetasi: penanaman vegetasi di sekitar kandang sebagai buffer atau pagar untuk meminimalisir bau, pemandangan langsung dengan permukiman. Diutamakan tanaman produktif yang dapat dimanfaatkan warga.

Pengelolaan: 1. Kepengurusan melanjutkan yang sudah ada, dengan membentuk kelompok ternak baru dan terbuka menerima anggota baru.

2. Organisasi kepengurusan terdiri dari Ketua (2 orang), sekretaris (1 orang), bendahara (1 orang), dengan seksi-seksi antara lain seksi kesehatan, seksi pengolahan pangan, seksi pengolahan kotoran, seksi produksi.

3. Keanggotaan utamanya adalah warga Pedukuhan Gunungan, namun terbuka menerima anggota dri pedukuhan lain di Desa Pleret.

4. Peraturan sewa proporsional. Dengan asumsi biaya tahun ini, besarnya sewa lahan adalah Rp 7.000/10m2/tahun.

5. Diperlukan pencatatan administrasi rutin, daftar hadir, notulen, kas, notulen, surat-menyurat, dsb.

6. Jadwal piket bergilir berulang setiap 5 hari pasaran.

Ketentuan yang Wajib Diikuti: 1. Setiap anggota wajib mempunyai dan memelihara ternak.

2. Setiap anggota wajib mempunyai simpanan pokok 3. Jumlah simpanan ditentukan selanjutnya.

4. Setiap anggota bertanggung jawab tehadap ternak yg dikelola.

5. Setiap anggota wajib mengikuti semua kegiatan dlm sentra ternak, misalnya kerja bakti, piket, pertemuan rutin, dll Sanksi-sanksi: 1. Jika tidak mempunyai kambing dlm 3 bulan akan dikeluarkan.

2. Ada denda dan teguran

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

15

Modal & Pembagian Keuntungan: 1. Modal pengelolaan dari iuran anggota, channeling (pinjaman lunak), dana penjualan ke kas kelompok, denda pelanggaran dari anggota, penjualan pupuk organik.

2. Setiap penjualan ternak dikenai dana penjualan per ekor.

3. Pembagian keuntungan yg sudah ada Rp2.500/ekor.

Pembinaan Kelembagaan: 1. Pertemuan rutin 1 kali setiap bulan, biasanya tanggal 5 tiap bulan.

2. Undangannya antara lain mantri ternak, poskeswan, dinas terkait (dinas pertanian Pleret).

3. Direncanakan mengundang figur peternak sukses.

4. Kerjasama dengan akademisi, misal dari peternakan UGM. 5. Diperlukan kader, khususnya dari masyarakat yang punya potensi dalam bidang peternakan.

6. Sistem peguliran.

7. Dibutuhkan kursus manajemen pengolahan ternak, pengolahan pakan, limbah (kotoran), kesehatan dan reproduksi hewan, pelatihan pemasaran.

8. Bentuk kursus dapat mendatangkan pakar/nara sumber atau mengirim anggota untuk pelatihan.

9. Perlu menyusun rencana usaha tentang penyediaan pakan, obat-obatan hewan, dsb.

10. Kemitraan dapat berupa peminjaman modal, manajemen pengolahan ternak, dan pemasaran.

11. Rencana pemasaran antara lain mengundang warung sate dan pihak terkait.

Pemeriksaan Kesehatan: 1. Bentuknya: Poskeswan, Yanduanternak, 1 kali setiap bula.

2. Oleh dokter hewan dan petugas poskeswan setiap kali dibutuhkan.

3. Kompensasi: mengganti senilai obat.

C. Kawasan Pengembangan Kandang Sub Desa Pleret Prinsip Umum: 1. Diperuntukkan sebagai kawasan peternakan dengan budidaya ternak tertentu sesuai kesepakatan tiap kelompok ternak, yang terintegrasi dengan kandang ternak sentral dan kandang ternak sub lain yang tersebar di Desa Pleret dengan saling mendukung.

2. Pengelolaan peternakan dengan sistem peternakan moderen, yang sekaligus dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, teratur dan berkualitas karena secara bertahap menampung ternak dari kawasan hunian.

Aturan Wajib: 1. Guna Lahan: kandang ternak, sarana prasarana pendukung.

2. Tinggi Bangunan maksimal 2 tingkat untuk bangunan pendukung.

Aturan Anjuran: 1. Utilitas: kemudahan akses dan sirkulasi, memiliki sumber tenaga sendiri, memiliki sistem sanitasi terpadu dan sarana penunjang yang dirawat baik.

2. Vegetasi: penanaman vegetasi di sekitar kandang sebagai buffer atau pagar untuk meminimalisir bau, pemandangan langsung dengan permukiman. Diutamakan tanaman produktif yang dapat dimanfaatkan warga.

3. Pengaturan: kelembagaan memiliki peraturan terperinci untuk pengelolaan kandang, pemasaran, transaksi, kemitraan, dsb.

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

16

KESEPAKATAN MASYARAKAT DESA PLERET TERKAIT ATURAN BERSAMA UNTUK RPLP/RTPLP Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kami warga Masyarakat Desa Pleret menyatakan: 1. Setuju menerima hasil RPLP & RTPLP dan akan melaksanakan program kegiatan (pembangunan embung dan sentra peternakan di Desa Pleret) sesuai dengan prioritas yang telah disebutkan di dalam RPLP & RTPLP dengan bantuan program PLPBK/ND maupun secara mandiri.

2. Bersedia menerima pengelolaan fasilitas tersebut secara keseluruhan ataupun sebagian sebagai aset Desa Pleret tanpa menghilangkan hak-hak pribadi pemilik yang sah yang lahannya dikenai program.

3. Berkehendak menjalankan proses pembangunan di Desa Pleret melalui gotong-royong maupun dengan pembentukan panitia pembangunan yang telah diatur.

4. Berkehendak menjalankan proses persiapan pembangunan (tindak rembug pentahapan, pembagian pekerjaan, survei material), serta proses pembangunan dan pemeliharaan (pencatatan, pemantauan, pendokumentasian, ataupun tindak lain yang diperlukan).

5. Bersedia memberikan dukungan, baik dalam bentuk pendampingan, keuangan, maupun sumbangan bentuk lainnya pada proses pembangunan melalui sumbangan sukarela, sumbangan tenaga atau sumbangan terkait lainnya.

6. Bersedia mengelola pemanfaatan berupa pemeliharaan maupun penyelenggaraan kegiatan publik/sosial di fasilitas yang telah disediakan sekurang-kurangnya dalam bentuk jadwal per-minggu selama sepuluh tahun ke depan, dan bisa diperpanjang sesudahnya sesuai dengan kesepakatan warga.

7. Bertekad untuk tidak menelantarkan, ikut menjaga, memelihara, menanggung biaya operasional fasilitas yang menjadi aset Desa Pleret ini, termasuk dalam hal pengadaan biaya pemeliharaan dengan cara iuran rutin, anggaran desa, dsb.

8. Akan mengaktifkan dan memberdayakan peran lembaga/organisasi lokal dalam urusan pemeliharaan fasilitas dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa Pleret.

Pleret, Bantul, 15 Mei 2011.

Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

BKM Maju Makmur

Ketua TIPP PLPBK Desa Pleret

( Drs. Sunardi Wiyono )

( Ahmad Sudarmi, S.Pd )

( H. Ismadi )

Kepala Desa Pleret

Ketua Tim Teknis PLPBK Kabupaten Bantul

( Nur Subiyantoro )

( Ari Budi Nugroho, ST ) NIP.19710323.199903.1.002

Aturan Bersama Mengenai Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pleret Tahun 2011

17