306 | KO R U P S I
rang mengucapkan. Itulah kata C – C menunjuk Corruption. Kalau harus memakai kata itu, Anda harus ucapkan sangat lirih dan jangan sampai terdengar. Michael Camdessus [Direktur IMF] dan saya putuskan untuk mendefinisikan ulang korupsi bukan sebagai perkara politik tetapi persoalan ekonomi dan sosial. Kami lakukan itu dalam Pertemuan Tahunan 1996. Sejak itu, kami terus mendorong perdebatan serius dan fokus pada soal korupsi, sampai-sampai dalam Pertemuan Tahunan 1997 pokok sentral dalam agenda Komite Pembangunan adalah korupsi. Korupsi adalah kanker.276
Pada pertengahan dasawarsa 2000-an, “korupsi telah berubah dari bukan-masalah menjadi pokok-sentral dalam banyak kerja WB”.277 Tentu, bagaimana Wolfensohn sampai ke titik itu adalah kisah yang tidak sepenuhnya terungkap dalam sumber-sumber tertulis. Namun, sejak pidato “kanker korupsi” di awal Oktober 1996, soal korupsi selalu menonjol dalam aneka pidato, tulisan dan perjalanan kerja, semua dengan kelugasan ungkapan yang menggigit. Dalam pidato penutupan konperensi ekonomi pembangunan di Brussels, Belgia, 11 Mei 2004, misalnya: Saat saya berkeliling dunia dan terus berbicara tentang korupsi, saya dengar banyak omongan dan diskusi tentang korupsi. Dan, blak-blakan saja, di hampir semua negara itu, dalam hitungan 24 jam saja Anda bisa tahu apakah presiden negara itu seorang maling, apakah perdana menteri seorang bandit, apakah istrinya mencopet 10 persen, apakah keluarganya menjarah 10 persen; menteri mana yang pencoleng dan hakim agung mana yang bajingan. Tidak perlu jadi genius untuk mengenali struktur yang beroperasi. Anda duduk dan bicara dengan banyak pemimpin di negara-negara itu, maka Anda tahu orang-orang yang dekat dengan mereka mungkin pelaku [korupsi] paling ganas. Itulah mengapa kita sungguh perlu mempersenjatai para pembaharu di negara-negara sedang berkembang yang berjerih-payah melakukan perubahan.278
Ketika Wolfensohn mengakhiri jabatannya di tahun 2005, WB tercatat sudah dalam skema membantu sekitar 600 program pemberantasan korupsi di 100 negara dan mencoret lebih dari 200 perusahaan
Zaman Kontemporer  |  307
dan individu dari daftar kontraktor, semua karena alasan korupsi.279 Bagaimana WB berubah dalam memandang masalah korupsi tentu bukan semata karya Wolfensohn. Sejarah bukan kisah kehendak seorang sosok yang beroperasi di luar daya kehendak sosok-sosok lain, entah itu dalam aliansi kemiripan atau dalam tegangan perbedaan. Tarikan daya-daya lain itu pula yang membawa kepemimpinan Wolfensohn atas WB membantu munculnya paham anti-korupsi menjadi arus gerakan global. Pada tahun pertama masa jabatannya (1995), Wolfensohn mengundang sebuah LSM global Transparency International (TI) ke Washington DC untuk memberikan seminar setengahhari tentang masalah korupsi kepada semua staf senior WB.280 Di balik TI berdiri mantan pejabat WB bernama Peter Eigen. Peter Eigen ialah seorang pengacara yang lahir di Augsburg, Jerman, 11 Juni 1938. Ia juga pengajar hukum di beberapa universitas di Jerman dan AS. Selama puluhan tahun ia aktif dalam masalah pembangunan, dengan pengalaman sangat luas sebagai direktur WB untuk program pembangunan kawasan Afrika dan Amerika Latin. Alkisah, di tahun 1990 Eigen sebagai direktur wilayah Afrika Timur membawa topik korupsi dalam pertemuan staf WB di Afrika. Antusiasme tinggi dan usulan agar WB mengembangkan agenda pemberantasan korupsi ditanggapi dingin oleh kantor pusat di Washington, terutama dewan penasihat hukum di bawah pimpinan Ibrahim Shihata.281 Kata Peter Eigen: Ketika bekerja sebagai direktur kantor World Bank untuk Afrika Timur di Nairobi, waktu itu saya saksikan betapa korupsi menghancurkan semua yang coba kami lakukan. Saya saksikan bagaimana pinjaman dan proyek yang dimaksudkan membantu komunitas-komunitas kaum miskin dan rentan berakhir di kantong orang yang berkuasa. Waktu itu, World Bank menganut “kebijakan tidak campur tangan�. Saya disuruh tidak mencampuri apa yang dipandang sebagai urusan domestik negara-negara mitra. Itulah momen ketika saya mengundurkan diri di tahun 1990, kemudian bersama 9 rekan mendirikan Transparency International pada tahun 1993 untuk memerangi korupsi dan mengembangkan transparensi serta akuntabilitas dalam pembangunan internasional.282
308 | KO R U P S I
Usai mengundurkan diri, Eigen melakukan perjalanan ke berbagai negara, bertemu dengan banyak pihak dan menggalang dukungan bagi sebuah LSM global dengan satu fokus: memerangi korupsi. Setelah tersedia dana dan dibentuk struktur organisasi, di bulan Mei 1993 LSM global anti-korupsi itu berdiri dengan nama Transparency Interna tional (TI). Banyak staf WB yang bergairah dengan pembentukan TI membantu memintakan dana dari WB untuk TI, namun tidak berhasil – waktu itu Presiden WB ialah Lewis Preston.283 Ketika James Wolfensohn mulai masa kepemimpinan di WB pada tahun 1995, dua arus keprihatinan terhadap masalah korupsi bertemu membentuk sungai sejarah. Seusai seminar untuk staf senior WB (1995), TI aktif membantu WB dalam menyusun strategi melawan korupsi. Pada pertengahan 1996, WB membentuk Kelompok Kerja Aksi Anti-Korupsi (Corruption Action Plan Working Group) dan salah satu anggota kunci adalah TI. Inilah kelompok yang merumuskan strategi WB dalam pemberantasan korupsi yang menjadi pemandu keterlibatan selanjutnya, yaitu dokumen berjudul Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank (1997).284 Sosok lain yang bergerak pada pusaran ini ialah seorang ahli sumber daya manusia bernama Petter Langseth. Berasal dari Norwegia, Langseth punya 44 tahun pengalaman di lebih dari 55 negara dalam reformasi sektor publik, tata-kelola dan strategi pemberantasan korupsi, reformasi hukum, dan program pembangunan. Ketika menjadi pejabat sumber daya manusia WB 1988–1992, ia melalui Economic Development Institute (bagian WB) telah memberi perhatian khusus pada masalah korupsi, terutama dalam kaitan dengan reformasi birokrasi di Afrika. Pada awal dekade 1990-an, Langseth dan kawan-kawan melakukan survei layanan publik di Afrika, namun terpaksa mencari donor dari negara-negara Skandinavia lantaran WB tidak memberikan dana. Sebelum berdirinya TI, survei Langseth dan kawan-kawan inilah yang memicu perdebatan awal tentang perlunya agenda pemberantasan korupsi. Mereka lambat-laun meyakinkan pihak WB bagaimana memasukkan agenda pemberantasan korupsi tanpa menyalahi mandat WB, yaitu dengan mengajak mitra di luar WB sebagai pelaksana.285
Zaman Kontemporer | 309
Tentu, masih banyak sosok lain yang terlibat dalam pusaran peristiwa yang bermuara pada lonjakan perhatian terhadap korupsi. Kisah personal tiga sosok di atas disajikan sebagai sekadar ilustrasi bagaimana lonjakan perhatian global pada korupsi merupakan titik temu banyak faktor: konteks geopolitik, situasi nyata di lapangan yang mendesakkan diri, jaringan institusi dengan keragaman orientasi, aliansi kemiripan dan perbedaan, visi dan komitmen kepemimpinan, serta kisah personal tarik-ulur sosok-sosok konkret yang terlibat. Di situ terlibat aneka garis ideologi dari kiri, tengah, hingga kanan. Cukup pasti orang seperti Petter Langseth dan Peter Eigen bukan sosok-sosok dengan visi ideologis kanan. Pokok ini penting di hadapan kecenderungan mencela lonjakan perhatian global pada masalah korupsi sebagai “persekongkolan kaum neoliberal”, atau sebaliknya euforia merayakan lonjakan minat global terhadap korupsi sebagai “kepahlawanan baru”. Kisahnya jauh lebih bernuansa daripada kutukan atau pujian seperti itu. Seperti dalam kisah lain, apa yang terlibat adalah campuran paradoks, ironi, ambiguitas, keyakinan, kesangsian, keputusasaan, harapan. Sejarah adalah kisah yang gelisah.
5.6. Globalisasi Kampanye Melawan Korupsi Kemunculan TI di tahun 1993 dan perubahan sikap WB terhadap masalah korupsi sejak paruh dasawarsa 1990-an bisa dikatakan menjadi poros lonjakan perhatian terhadap korupsi pada skala global. TI menjadi motor pembentukan kesadaran global tentang masalah korupsi, sedangkan urusan kebijakan internasional dimotori terutama oleh WB.286 Kepemimpinan WB terletak dalam implikasi visi anti-korupsi bagi aneka program bantuan pembangunan di seluruh dunia. Dengan itu visi anti-korupsi juga mulai menjelma pada dataran kebijakan ne gara. Dalam proses ini segera bergabung lembaga-lembaga internasional lain, seperti IMF, Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations (PBB/ UN), European Union (EU), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Council of Europe (CoE), dan lain-lain.