Kabarserasan Edisi 09 (Agustus 2011) by Imam Romdhoni

Kabar Serasan MEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

PAUD Terpadu Permana Bina Insani Wadah Bibit Unggul EDISI 09 - TAHUN I - AGUSTUS 2011

INFOTORIAL

Ketika Sikap PT TEL Menuai Kecaman

Penerbit: YPM MUARA ENIM BANGKIT Pelindung: Ir. Muzakir Sai Sohar

PU/Penanggung Jawab: Firdaus Masrun

Di Usia 66 Tahun Kemerdekaan RI Apakah Rakyat Sudah â&#x20AC;&#x153;Merdekaâ&#x20AC;??

Pemimpin Perusahaan: Asrul Hadi Pemimpin Redaksi: Khairul Amri Redaktur: M. Lutfi

Satya Lencana Bhakti Koperasi dan UKM Untuk Bupati Muara Enim

Staf Redaksi: Muhammad Al Hadi Toto Fotografer: Riana

Design Grafis: A. Raghib Amirullah

Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi: Tita Zen

Bupati Muara Enim Dukung Transparansi Keuangan Daerah

Alamat Redaksi : Perumahan Depok Maharaja B3/8 RT 01/15 Pancoran Mas - DepokJawa Barat Telp. (021) 2616 1894 Fax. (021) 7788 5465

Hotline: 0811926736/08176696468 Email: redaksi@kabarserasan.com

Kabar Serasan

PAUD Terpadu Permana Bina Insani Wadah Melahirkan Bibitbibit Unggul

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500 Karakter) dan tidak menyangkut SARA.

KABAR SERASAN | Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011

DARI MEJA BUPATI

Mempererat Persatuan dan Kesatuan Ir. Muzakir Sai Sohar, Bupati Muara Enim

Terhitung sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, berarti sudah 66 tahun usia bangsa Indonesia.

eks Proklamasi yang disusun oleh Soekarno dan diketik oleh Sajuti Melik pada pukul 10 pagi, kemudian dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Moh. Hatta. Sebagai pengibar bendera Merah Putih dilakukan oleh seorang prajurit PETA Latief Hendraningrat yang dibantu oleh Seohoed. Setelah bendera Merah Putih berkibar dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh WR. Supratman. Sesudahnya, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI dalam rapatnya mengambil keputusan untuk mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Penuh perjuangan memang untuk bisa â&#x20AC;&#x153;mengibarkanâ&#x20AC;? bendera Merah Putih, yang belakangan menjadi Sang Saka Merah Putih

jahitan tangan Ibu Fatmawati. Betapa miris dan sedihnya para founding father kita berjuang melawan penjajah selama kurun waktu ratusan tahun dijajah Belanda yang kemudian digantikan Jepang. Kini, setelah 66 tahun Indonesia merdeka, kita harus bercermin dari semangat perjuangan yang telah ditorehkan para founding fathers kita. Kita wajib meneruskan perjuangan mereka untuk mempertahankan NKRI. Karena itu, kuatkan tali persaudaraan kita sesama anak bangsa untuk membangun negeri ini agar lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Nah, dalam upaya mempererat tali persaudaraan antara sesama anak bangsa, di Kabupaten Muara Enim telah diresmikan pembukaan turnamen pertandingan dan perlombaan olahraga dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Kemerdekaan Republik Indonesia, bertempat di gedung olahraga

Pancasila Muara Enim, pada Jumat 22 Juli 2011. Turnamen dan perlombaan olahraga ini memang dilaksanakan lebih awal dikarenakan peringatan HUT Kemerdekaan tahun 2011 ini bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Digelarnya lomba dan pertandingan olahraga ini pun untuk mewujudkan masyarakat Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera (SMAS ) di Bumi Serasan Sekundang. Adapun tangkai olahraga yang dipertandingkan adalah sepak bola, bola volli, atletik, dan gerak jalan, yang akan berlangsung dari tanggal 22 Juli 2011 hingga 29 Juli 2011. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan 1432 H kepada umat muslim di Tanah Air dan Selamat HUT ke-66 Kemerdekaan Republik Indonesia. ]

No Telepon Penting di daerah Muara Enim:

Polres

(0734)421-192

Gangguan PLN

(0734)421-601

Kodim

(0734)421-059

Gangguan Telkom

(0734)421-999

Pemadam Kebakaran

(0734)421-113

PDAM Tirta Lematang

(0734)421-093

RSUD DR H M Rabain

(0734)421-192

Askes Cab Pemb. ME

(0734)422-678

Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011 |

KABAR SERASAN

OPINI

MORATORIUM PNS

(Oleh Firdaus Masrun)

nda ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Jika benar, mungkin Anda sangat sebel mendengar istilah moratorium. Ya, pemerintah berencana melakukan moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS. Artinya, jika rencana itu dilaksanakan, niat Anda untuk menjadi abdi negara, akan bisa terganjal—atau setidaknya terhambat—untuk dalam waktu dekat. Moratorium, aslinya berasal dari bahasa latin, morari, yang berarti penundaan. Dan istilah ini sebenarnya lebih banyak digunakan dalam dunia ekonomi, karena arti dasarnya adalah penundaan. Otorisasi legal sebuah bank misalnya, menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Tapi belakangan, istilah moratorium demikian populer, karena pemerintah menggunakan istilah ini dalam melakukan dua hal; menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, dan menghentikan sementara pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tulisan ini, tak hendak membahas

lebih jauh terminologi (pengistilahan) moratorium, tapi membahas mengapa pemerintah hendak merotarium penerimaan PNS. Ada dua alasan, pemerintah merotarium penerimaan PNS. Pertama alasan budgeting (anggaran) dan kedua, alasan pemerataan. Saat ini—hingga Juli 2011—tercatat PNS secara nasional berjumlah 4.598.100 orang, tidak termasuk pegawai honorer. Jumlah itu terlalu gemuk, sehingga di banyak instansi, tak jarang kita menyaksikan satu pekerjaan yang bisa dilakukan satu orang, dikerjakan 2-3 orang. Budaya main catur di ruang kerja, menjadi lumrah dilakukan PNS membunuh waktu, menunggu jam istirahat atau pulang. PNS yang terlalu banyak itu, berdampak langsung pada anggaran. 124 daerah menggunakan APBD, lebih dari 50 persen untuk membayar gaji pegawainya. Bahkan ada 16 daerah yang rencana pembangunannya tak efektif berjalan karena 70 persen APBD-nya habis untuk membayar para abdi negara di daerahnya. Ambil contoh Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Barat, 83 persen APBD daerah itu untuk membayar pegawai.

Kalau sudah begini, bagaimana pemerintah daerah setempat hendak melakukan pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya? Begitupun dengan Kabupaten Karanganyar yang beban gajinya menghabiskan 75 persen dari APBD. Apa yang bisa diharapkan rakyat, dari pembangunan bermodal sisa 25 persen? Langkah moratorium, adalah langkah ekstrim yang mau tidak mau harus diambil pemerintah untuk menyudahi keadaan itu. Sempat diwacanakan oleh Menteri keuangan untuk menerapkan metode pension dini. Tapi setelah berhitung cermat, pemerintah butuh dana besar untuk pesangon PNS yang dipensiunkan Alasan kedua, moratorium perlu dilakukan, karena jumlah PNS di tiap daerah belum merata. Kota-kota besar dengan tingkat ekonomi tinggi, umumnya memiliki jumlah PNS jauh lebih besar dibanding daerah pedalaman. Demikian juga dengan kabupaten kaya dan maju, berbanding terbalik dengan jumlah PNS di daerah baru hasil pemekaran yang sebagian besar harus megap-megap untuk menghidupi daerahnya. Karena itu, menurut Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB) yang kini terus menggodok model moratorium PNS ini, apakah akan diberlakukan secara merata atau untuk beberapa daerah saja, apakah di semua instansi atau pada instansi tertentu saja. Bila model tepat sudah didapat, moratorium yang dilakukan diharapkan bisa menyelesaikan dua hal utama di atas tadi, pemborosan PNS dan penggerogotan APBD yang tidak proporsional. Karena itu, jika Anda termasuk yang berharap ingin menjadi abdi negara, mungkin perlu bersabar menanti keputusan pemerintah. Atau, mulailah melirik profesi lain, sesuai bakat dan kemampuan yang—mungkin— belum Anda sadari itu. ] (Penulis adalah Ketua Umum YPM Muara Enim Bangkit)

KABAR SERASAN | Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011

SOROTAN

Suasana pabrik PT TEL.

Ketika Sikap PT TEL Menuai Kecaman Sikap manajemen pabrik bubur kertas PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) banyak menuai kecaman. PT TEL terkesan tidak memperdulikan masyarakat di lingkungan areal pabrik. Tidak hanya itu saja, perusahaan bubur kertas tersbesar di Asia Tenggara ini juga membuat kebijakan tanpa memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

upati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar sempat mengungkapkan kekecewaaannya ketika mengetahui PT TEL mengambil kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan bubur kertasnya (pulup) dari Kalimantan. Bahkan Bupati, berencana akan mengurangi lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) kayu akasia mangium PT Musi Hutan Persada (PT MHP) yang selama ini memasok kebutuhan kayu pabrik tersebut. â&#x20AC;?Kita benar-benar kecewa dengan PT TEL yang selama ini mengambil kayu dari PT MHP, kok sekarang tibatiba sekarang mengambil kayu dari Kalimantan. Apa gunanya lahan HTI PT MHP yang begitu luas kalau perusahaan itu mengambil kayu dari luar?

Kalau caranya begitu, lebih baik lahan milik PT MHP kita kurangi saja,â&#x20AC;? kata Bupati mengungkapkan kekecewaannya. Lebih dari itu, Bupati juga menyatakan kekecewaannya dengan kebijakan manajemen PT TEL yang telah mengurangi secara signifikan dana Community Development tahun 2011 kepada masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut dengan alasan perusahaan itu merugi sehingga mengurangi dana CSR-nya. Langkah bupati tersebut juga mendapat dukungan dari Ketua DPRD Muara Enim, M Thamrin AZ SH. Pada prinsipnya, kata Thamrin, DPRD setuju langkah tersebut jika lahan HTI milik PT MHP yang akan dikurangi itu dikembalikan kepada masyarakat yang sangat mengalami kesulitan un-

Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011 |

KABAR SERASAN

tuk bertani karena tidak ada lahan. Ironisnya lagi, lanjutnya, meski PT MHP sudah beroprasi puluhan tahun namun sampai sekarang belum memiliki tapal batas yang permanen. Sehingga tidak jarang terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan HTI tersebut. Melalui Humas PT MHP, Sari Afrida, perusahaan itu berkilah sebenarnya PT TEL tidak berniat membeli kayu dari luar, jika saja PT MHP bisa memenuhi kebutuhan produksinya. Tapi karena alasan non teknis yaitu masalah sosial. Di mana luasan konsesi PT MHP yang sudah menjadi hak pengelolaan PT MHP dari menteri kehutanan saat ini telah ribuan hektar dirambah untuk ditanami kebun karet dan kebun sawit oleh oknum masyarakat. Karean itu PT TEL ter-

SOROTAN paksa memasok kayu untuk kebutuhan produksi dari daerah lain. Selain itu, lanjutnya, terjadinya pengrusakan pohon akasia yang telah selesai ditanam maupun yang sudah hampir panen. Persoalan tersebut telah dikordinasikan PT MHP kepada instansi pemerintah terkait. Atas kejadian ini, pihaknya telah meminta dukungan keamanan investasi dan areal kerja perusahaan agar dapat memenuhi produksi yang harus dicapai oleh PT TEL. Kekecewaan terhadap PT TEL tidak hanya dirasakan Pemkab dan masyarakat Muara Enim saja, bahkan karyawan pun mengalami hal yang sama. Kecewa. Buktinya, seribu karyawan perusahaan tersebut melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut kenaikan upah berkala tahun 2011 sebesar Rp 699 ribu/bulan dengan inflasi 6 persen serta memenuhi draf Perjanjian Kerja Bersama (PKB) . Alih-alih memenuhi tuntutan karyawan, untuk melakukan perundinganpun manajemen PT TEL bahkan terkesan enggan. Bahkan sebagian besar petinggi perusahaan telah meninggalkan pabrik. Irzan Zulpakar, kordinator aksi mengatakan sejak terjadinya alih manajemen, pihak perusahaan selalu mengatakan rugi kepada karyawan. Sehingga belum bisa menaikkan gaji karyawan. Ternyata perusahaan terus melakukan berbagai pembangunan berskala besar. ”Kami melihat perusahaan telah melakukan pembohongan dan tidak

transparan kepada karyawan. Karena sesuai data yang kami terima perusahaan mendapatkan untung. Seperti tahun 2007 perusahaan untung sebesar 270 miliar dan tahun 2008 untung sebesar Rp 699 miliar. Sedangkan data tahun 2009-2010 karyawan tidak mengetahuinya. Kemudian pulp yang diproduksi dijual dengan harga cukup tinggi sebesar USD 900-1000 per ton karena harga pulp dunia mengalami kenaikan,” ungkap Irzan yang didampingi beberapa karyawan lainnya. Menurut mereka, selama 13 tahun bekerja di PT TEL belum pernah melakukan aksi mogok. Jika meminta kenaikan upah selalu ditempuh dengan jalan perundingan. Namun saat ini pihak perusahaan nampaknya tidak mau berkomunikasi dengan karyawan. Karena sebelum aksi mogok dilakukan pihak karyawan dan perusahaan telah melakukan perundingan. Namun perusahaan tetap pada pendiriannya tidak bersedia memenuhi tuntutan karyawan. Dijelaskannya, aksi mogok tersebut akan berlangsung sampai tuntutan karyawan dipenuhi. Karyawan juga telah melayangkan surat kepada Grup Marobeni yang berada di Jepang. Mereka juga meminta Bupati dan DPRD Muara Enim supaya dapat membantu menyelesaikan tuntutan yang diajukan karyawan. ”Sampai sekarang perwakilan manajemen PT TEL belum melakukan perundingan dengan kami. Bahkan pejabat PT TEL banyak yang mening-

Suasana karyawan pabrik PT TEL saat aksi mogok kerja.

galkan pabrik. Dengan demikian aksi mogok ini akan terus kami lanjutkan sampai tuntutan kami dipenuhi,” jelas Sekretaris Serikat Pekerja PT TEL, Heriyanto, Kamis (28/7). Dinas Tenaga Kerja Muara Enim, telah berupaya memanggil perwakilan karyawan maupun perwakilan manajemen perusahaan untuk melakukan perundingan. Namun perundingan itu menemui jalan buntu. Disnaker menilai aksi mogok kerja yang akan dilakukan ribuan karyawan PT TEL belum memenuhi ketentuan UU ketenagakerjaan. Karena Upaya negosiasi bipartit maupun tripartit masih dalam proses. Demikian disampaikan Kasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muara Enim, Busyro Jihan S.Sos, Selasa (26/7). “Tuntutan kenaikan upah berkala itu, baru kemarin disampaikan Serikat Pekerja PT TEL ke Disnaker. Sedangkan masalah draf Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diajukan karyawan sudah masuk tahap anjuran. Dengan demikian masih banyak tahapan yang harus dilakukan sebelum memasuki tahapan aksi mogok kerja tersebut,” jelasnya. Busyro Mengungkapkan, Serikat Pekerja PT TEL telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi mogok kerja tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muara Enim. Surat bernomor 446/SPPT.TEL/int/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 ditanda tangani Ketua Serikat Pekerja PT TEL Ashal dan Sekretarisnya Heriyanto. Surat yang sama disampaikan juga ke Polres Muara Enim, untuk memberitahukan bahwa mereka akan melakukan aksi mogok kerja mulai tanggal 27-29 Juli 2011. Menurutnya, masalah draf PKB yang diajukan karyawan sudah dilakukan perundingan mediasi pada tanggal 14 Juli 2011. Dalam mediasi tersebut banyak draf PKB yang diajukan tidak disepakati. Akhirnya pihak karyawan dan pihak perusahaan menyepakati akan dibawa ke tingkat anjuran melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muara Enim. Corporate Affairs PT TEL, Andi Darmawan, yang dicoba dikonfirmasi kabar serasan melalui telepon selulernya tidak membalas panggilan meski telah dihubungi berkalikali. ] Amri/Sahar

KABAR SERASAN | Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011

NASIONAL

Di Usia 66 Tahun Kemerdekaan RI Apakah Rakyat Sudah â&#x20AC;&#x153;Merdekaâ&#x20AC;?? Pada Rabu, 17 Agustus 2011, bangsa Indonesia kembali memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Terhitung sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, berarti sudah 66 tahun usia bangsa Indonesia.

enuh perjuangan memang para founding father untuk memerdekakan diri dari penindasan kaum penjajah selama kurun waktu ratusan tahun. Mereka tak hanya mengorbankan materi, tapi juga nyawa demi meraih kemerdekaan. Muncul pertanyaan, apakah saat Indonesia sudah benar-benar merdeka? Memang, sesungguhnya Indonesia sudah merdeka dari penindasan kaum penjajah. Tetapi secara harafiah, masih banyak rakyat Indonesia yang merasa masih belum merdeka, khususnya dalam menggapai kehidupan serta pendidikan yang layak. Bagaimanapun, jika pendidikan seseorang rendah, sudah dibayangkan ia akan mengalami kesulitan menda-

pat pekerjaan yang layak, dus dengan gaji yang besar. Kalau tidak menjadi buruh kasar di dalam negeri, ada pula yang mencari peruntungan, mengais rezeki di negeri orang sebagai TKI. Padahal dunia tahu, Indonesia adalah negara yang subur, kaya akan sumber daya alam, yang jika dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tapi apa yang terjadi, beberapa sumber daya alam kita dikelola oleh pihak asing, dan hasilnya dibawa ke luar negeri. Semua itu terjadi lantaran skill sumber daya manusia kita kurang mumpuni, utamanya dalam bidang-bidang tertentu. Lebih-lebih bagi rakyat miskin yang ingin sekali mengenyam pendidikan tinggi, namun lagi-lagi terbentur biaya pendidi-

Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011 |

KABAR SERASAN

kan yang mahal. Akhirnya, tak sedikit rakyat miskin di Indonesia yang putus sekolah. Ironisnya, para elite politik di negeri ini saling berebut kekuasaan demi kepentingan golongannya semata. Ujungnya, rakyat juga yang akhirnya disengsarakan oleh ulah oknum elite-elite politik tersebut. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar menyebutkan, hingga Februari 2011 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,12 juta orang. Memang jumlah tersebut, menurut Muhaimin, dinilai menurun sebanyak 470 ribu dibandingkan pada Februari 2010 yang mencapai 7,53 juta orang. Untuk tingkat pengangguran terbuka, pada Februari 2011 mencapai 6,8 persen dari total angkatan kerja. Jumlah ini juga dinilai menurun dibandingkan Februari 2010 yang sebesar 7,41 persen. Guna menyerap pengangguran, Muhaimin menjelaskan, Menakertrans akan menjalankan program-program padat karya infrastruktur dan produktif pemberdayaan masyarakat mandiri, penerapan teknologi tepat guna, kewirausahaan pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profe-

NASIONAL sional, penampuangan dan subsidi program pelatihan, serta keterampilan. Sementara untuk mengurangi jumlah tenaga kerja ke luar negeri, khususnya pada sektor domestik, Menakertrans melakukan pembinaan khusus kepada 38 daerah basis rekruitmen TKI atau yang dikenal sebagai daerah kantong TKI. Bagaimana dengan program pendidikan? Kementerian Pendidikan Nasional mengatakan telah menyiapkan sedikitnya Rp 858 miliar untuk subsidi beasiswa siswa miskin. Anggaran ini ditujukan untuk mengantisipasi dan mencegah bertambahnya peserta didik yang putus sekolah. Dana sebesar itu diusulkan Kemendiknas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011 yang kini sedang dalam pembahasan bersama DPR. “Saat ini terdapat 1,08 juta siswa atau 2,05 persen putus sekolah dan 3,03 juta lulusan sekolah dasar sampai sekolah menengah tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi. Melalui penambahan anggaran inilah diharapkan mereka bisa terbantu,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh. Mendiknas menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 direncanakan pemberian beasiswa bagi 6,18 juta siswa atau sekitar 13,3 persen dari populasi siswa, tetapi yang teralokasi dalam APBN 2011 baru mencapai 3,25 juta siswa. “Melalui APBNP 2011 inilah kami

mengarahkan untuk menambah jumlah beasiswa bagi 2,6 juta siswa dengan anggaran sebesar Rp 858 miliar lebih dan menambah 11.000 ruang kelas baru dengan anggaran sebesar Rp 2,18 triliun,” ujarnya. Mohammad Nuh berharap, pemberian beasiswa dan penambahan ruang kelas baru dalam APBN-P akan mempercepat penurunan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi siswa untuk memenuhi sasaran RKP 2011. Daya tampung pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah perlu selalu ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan target peningkatan angka partisipasi. Selain program beasiswa, Mohammad Nuh menyebutkan, APBN-P 2011 di Kemendiknas juga diarahkan untuk merehabilitasi 5.350 ruang kelas dan peningkatan layanan sekolah khusus serta layanan khusus dengan total anggaran sebesar Rp 1,05 triliun. “Kegiatan ini diharapkan akan mempercepat peningkatan jumlah sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimum dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Data awal menunjukkan, 41,31 persen sekolah dasar dan sekolah menengah belum memenuhi standar pelayanan minimal dan ada 111.000 ruang kelas rusak berat,” ujarnya. Nuh juga memaparkan, ada delapan prioritas yang ingin disiapkan dalam penggunaan APBN-P 2011. Masing-masing diarahkan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan RKP 2011 sekaligus melaksanakan arahan Presiden untuk merespons keluhan masyarakat, peningkatan daya tampung, kualitas dan daya saing pendidikan tinggi, percontohan percepatan pembangunan pendidikan di daerah tertinggal, mendorong percepatan pembangunan pendidikan di daerah nelayan miskin, melanjutkan rekonstruksi sarana pendidikan di daerah bencana yang belum tuntas, memperkuat pendidikan karakter bangsa, pembayaran kekurangan tunjangan guru dan percepatan sertifikasi guru, serta mendukung program Moratorium TKI. Mohammad Nuh menandaskan, dalam mengimplementasikan APBNP 2011, pihaknya akan menyiapkan tim khusus untuk menjamin kesiapan dan ketepatan pelaksanaan, serta untuk monitoring dan evaluasinya. Memang diakui, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak tutup mata terhadap persoalan rakyatnya. Karena toh, dulu kemerdekaan RI berhasil direbut dari tangan penjajah atas kerja sama dan rasa persatuan dan kesatuan yang baik antara petinggi di negeri ini dengan rakyatnya. Sejatinya pun dalam mengisi kemerdekaan ini dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk membangun negeri ini. Semoga mata dan hati nurani kita semua terbuka untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik dalam rangka mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia ini. ] Fie

Penjual bendera menjelang HUT RI.

KABAR SERASAN | Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011

SEKTORAL

enghargaan itu akan diterima bupati di Jakarta Convention Centre(JCC), Selasa (12/7). Penyerahan penghargaan itu akan dilakukan Menteri Koperasi Syarifudin Hasan mewakili Presiden. “Saya bersukur karena selama beberapa bulan ini kita kembali mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini bukanlah atas keberhasilan saya sendiri tetapi keberhasilan kita semua masyarakat Kabupaten Muara Enim,” ujar Muzakir. Menurutnya, penghargaan yang diterima berdasarkan hasil penilaian tim dari Kementerian Koperasi dan UKM. Karena Koperasi dan UKM yang ada di Muara Enim telah berkembang sebagaimana mestinya. Dengan penghargaan ini, Muzakir meminta kepada instansi terkait agar jangan merasa puas. Namun berupaya terus untuk mengembangkan Koperasi dan UKM yang ada di Muara Enim. Karena Pemkab Muara Enim bertekat akan mengembangkan terus Koperasi dan UKM dengan mengalokasikan anggaran pada APBD. “Kita telah menganggarkan dana APBD yang besar untuk pengembangkan Koperasi dan UKM. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk pengembangan usaha koperasi maupun UKM dengan tetap mengembalikannya kembali secara kredit,” tegasnya. Tujuannya supaya dana tersebut dapat bergulir untuk pengembangan usaha koperasi dan UKM lainnya. Terkait dengan hari Bhakti Koperasi, Kabupaten Muara Enim menjadi tempat penyelenggaran peringatan Koperasi ke 64 tingkat Provinsi Sumsel. Acara yang dipusatkan di di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu Muara Enim, Kamis (21/7). Dihadiri Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Untung Tri Basuki SH SPn, Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin, Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar, Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman, unsur Muspida Muara Enim, pengurus Dekopinda Sumsel, dan para pengurus Koperasi se-Sumsel. Pada kesempatan itu Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Untung Tri Basuki SH SPn, meminta supaya setiap daerah di Sumsel mempunyai koperasi besar. Karena, kata Tri Basuki, jika Koperasi

Penghargaan Satya Lencana Bhakti Koperasi dan UKM.

Satya Lencana Bhakti Koperasi dan UKM Untuk Bupati Muara Enim Untuk yang kesekian kalinya Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar mendapatkan penghargaan dari Presiden RI. Kali ini orang nomor satu di Muara Enim ini mendapatkan penghargaan Satya Lencana Bhakti Koperasi dan UKM dari Presiden RI. kuat maka rakyat akan sejahtera. “Kita berharap koperasi di Indonesia maju dan berkembang dan daerah memiliki koperasi besar, yakni besar aset, besar omset dan besar anggota,” jelasnya. Di kesemapatan yang sama, diberikan penghargaan kepada Koperasi yang berprestasi dan penandatanganan dua kesepakatan bersama (MoU) antara Dekopinda Sumsel dengan KUD Persari Suni serta Sari Rasa Indonesia dengan Dekopinda Sumsel dan Inkoptan Jakarta. Puncak perayaan hari koperasi ini juga dimeriahkan dengan pameran kerajinan rakyat yang diikuti 15 Kabupaten/Kota seSumsel. Sementara itu, Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin mengatakan koperasi merupakan salah satu tulang punggung perekonomian rakyat. Oleh karena itu pemerintah wajib memberikan fasilitas, kesempatan, dan dukungan pada koperasi. “Seharusnya para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), membe-

Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011 |

KABAR SERASAN

rikan kesempatan kepada koperasi untuk memiliki Izin Usaha Penambangan. Sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton. "Kita berikan kesempatan usaha koperasi untuk bisa berkembang di Sumsel dan koperasi diberikan prioritas lebih,” jelas Alex Noerdin. Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar, mengatakan, koperasi mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan perekonomian guna mensejahterakan masyarakat kare-na koperasi mempunyai fungsi sosial dan ekonomi guna mengurangi kemiskinan. Saat ini di Kabupaten Muara Enim terdapat 296 koperasi yang aktif. Dengan perkembangan koperasi yang sangat baik ini, maka adalah hal yang wajar jika akhirnya pemerintah pusat memberikan apresiasi dengan memberikan penghagaan Satya Lencana Wirakarya pembangunan koperasi dan UKM yang diberikan Presiden SBY kepada Bupati Kabupaten Muara Enim. ] Sahar/Amri

SEKTORAL

egiatan penghargaan WTN ini dulu dikenal sebagai lomba tata tertib lalu lintas dan angkutan kota. Penghargaan ini merupakan yang ke-16 kalinya sejak dimulai pada 1992 dan sempat berhenti pada 1998 dan 1999. Tahun ini Muara Enim kembali terpilih untuk ketujuh kali sebagai daerah penerima penghargaan. Menteri Perhubungan Freddy Numberi di sela acara penyerahan penghargaan Wahana Tata Nugraha 2010 kepada 69 pemerintah kabupaten kota di Indoensia mengungkapkan, "Saya ucapkan selamat kepada daerah yang mendapat penghargaan WTN 2010 ini. Dengan adanya WTN, transportasi akan lebih baik lagi, khususnya di daerah dalam konsep tata ruang, sehingga transportasi mampu memberi kontribusi besar bagi perekononomian daerah." Sementara Dirjen Perhubungan

Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso mengatakan, pada penilaian penghargaan WTN kali ini, panitia menetapkan 16 kabupaten kota penerima piala WTN. Tiga di antaranya kategori angkutan, tujuh kategori lalu lintas, dan 43 kabupaten kota menerima plakat WTN. "Ada 77 kota yang dinilai. Bagi yang mendapat penghargaan, akan diberi bantuan teknis tertib lalu lintas yang dibiayai dari APBN," kata Suroyo. Berdasarkan SK Menteri Perhubungan No: KP.453. Tahun 2011, Muara Enim kembali terpilih sebagai penerima Plakat Wahana Tata Nugraha 2010. Hebatnya ini adalah kali ketujuh Muara Enim memperoleh penghargaan WTN. Satu di antaranya berupa piala, sedangkan enam lainnya berupa plakat. Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar, sangat berterima kasih atas

Bupati Muara Enim Kembali Terima Penghargaan WTN dari Pemerintah Pusat Tahun ini, Kabupaten Muara Enim kembali terpilih untuk ketujuh kali sebagai daerah penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Pemerintah Pusat.

Penghargaan WTN untuk Bupati Muara Enim yang diterima Wakil Bupati Muara Enim.

diterimanya kembali penghargaan WTN yang ketujuh kalinya tersebut. ”Sampai dengan pertengahan tahun 2011 ini telah banyak keberhasilan yang kita capai seperti Piala Adipura yang keenam kalinya, dan kini kita kembali menerima penghargaan WTN dari Kementerian Perhubungan. Ini bukanlah keberhasilan saya pribadi, tetapi keberhasilan kita semua masyarakat Muara Enim,” jelas Bupati kepada Kabar Serasan di Jakarta, beberapa waktu lalu. Khusus untuk WTN, Muzakir bertekad agar tahun depan, Muara Enim kembali mendapat piala. Untuk itu, kata Muzakir, Pemkab akan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi di Muara Enim. Misalnya Pemkab akan membangun trotoar yang menjadi salah satu unsur penilaian untuk memperoleh piala. Tentu saja hal itu tidak hanya untuk mengejar piala,tapi kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jalan khususnya warga Kota Muara Enim adalah hal yang paling penting. ”Penghargaan-penghargaan ini bukan diperoleh secara kebetulan, akan tetapi bukti dari kerja keras kita semua. Untuk itu saya atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya kepada instansi terkait,” ujarnya. Penghargaan WTN ini diterima Kota Muara Enim, karena dinilai berhasil dalam pelaksanaan ketertiban transportasi angkutan darat. Penilaian itu dilakukan oleh tim Kementerian Perhubungan RI didampingi tim Dinas Perhubungan Sumsel. Penilaian yang dilakukan tim pada tahun 2010 lalu ada tiga katagori. Penilaian pertama mengenai masalah administrasi transportasi darat seperti kelengkapan adiministrasi kendaraan laik jalan. Kemudian sarana dan prasarana di bidang perhubungan darat seperti trotoar jalan, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isarat lalu lintas, dan halte. Seluruh elemen di Muara Enim patutlah bersyukur karena kembali menerima penghargaan WTN. Dengan penghargaan ini, bukan berarti mereka berpuas diri. Tetapi penghargaan ini justru menjadi pemicu untuk berbuat yang terbaik, khususnya untuk masyarakat Muara Enim. ] Wulan

KABAR SERASAN | Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011

SEKTORAL

Sosialisasi stop put life in danger di wilayah hukum Satlantas Polres Muara Enim.

Sayangi Nyawa Anda, Patuhi Aturan lalu Lintas Tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Muara Enim tergolong tinggi. Bahkan angka kecelakaan daerah ini termasuk yang tertinggi di Sumsel. Untuk menekan tingginya kecelakaan itu, Satlantas Polres Muara Enim mengajak seluruh masyarakat melakukan stop put life in danger .

rogram dekade keselamatan lalu lintas stop put in danger itu, disampaikan Kasat Lantas Polres Muara Enim, AKP Afri Darmawan bersama anggotanya ke setiap sekolah dan kampus yang ada di Bumi Serasan Sekundang. ”Di Indonesia kecelakaan lalu lintas menempati urutan ke dua, sedangkan khusus di Provinsi Sumsel Kabupaten Muara Enim menempati urutan kedua tingkat kecelakaan lalu lintasnya. Dengan kondisi seperti ini, makanya PBB meminta Indonesia untuk menekan angka kecalakaan lalu lintas itu sampai 50 persen,” jelas Kasat Lantas, AKP Afri Darmawan Sik, tanpa menyebut angka yang pasti, ketika memberikan sosialisasi kepada mahasiswi Akademi Kebidanan Muara Enim. Menurutnya, untuk menekan kecelakaan lalu lintas tersebut, semuanya terpulang kepada masyarakat selaku pengendara. Karena polisi sifatnya hanya memberikan arahan untuk mencegahnya. ”Untuk itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan menghindari melibatkan orang lain

terjadinya kecelakaan,”imbaunya seraya menambahkan kecelakaan yang terjadi bisa disebabkan kelalaian diri sendiri maupun disebabkan kelalaian orang lain. “Misalnya, seorang pengemudi sepeda motor pada saat mengendarai sepeda motor dia sambil menerima telepon selulernya. Meski posisinya dilajur yang benar, karena kelalaiannya menabrak seseorang yang tengah berjalan kaki hingga menyebabkan korban mengalami luka berat bahkan meninggal dunia. Hal-hal seperti inilah yang harus kita hindarkan,” Afri mencontohkan penyebab laka lantas. Dia juga meluruskan asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa kendaraan besar selalu diposisi yang salah. Padahal, kata Afri, baik kendaraan besar, maupun kendaraan kecil bahkan pejalan kaki sekalipun jika berada di posisi yang salah, maka akan tetap menjadi tersangkanya. Mengetahui aturan lalu lintas adalah hal yang wajib, jangan hanya bisa mengendarai saja. Karena, berkendara tanpa mengetahui aturan berlalu lintas bisa mencelakai diri sendiri maupun orang lain. Mari tertib berlalu lintas. ] Sahar/Amri/MI

Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011 |

KABAR SERASAN

Tips untuk pengguna sepeda motor Meski nampak sepele, berboncengan harus memperhatikan beberapa hal baik bagi pemboceng maupun pengendaranya.

Untuk pengendara: Harus yang benar-benar mahir berkendara berboncengan. Bagi yang baru belajar lebih baik hindari sampai benar-benar mahir membawa motor. Jika sudah mahir, perhatikan kondisi motor apakah layak untuk berboncengan atau tidak, seperti tersedianya pijakan kaki untuk pembonceng, tekanan angin ban yang cukup, kemampuan suspensi, dan kondisi rem Jika berniat untuk mendahului, pastikan kemampuan motor, area di sekitar, dan adanya kesempatan untuk mendukung niat tersebut. Jika salah satu unsur itu tak terpenuhi, lebih baik tunda hingga benar-benar aman. Poin-poin di atas tadi wajib diperhatikan. Pasalnya pengendara harus sadar dengan tanggung jawab keselamatan selama berboncengan. Jika diabaikan bukan saja pengendara dan yang dibonceng yang celaka, tapi Anda bisa mencelakai juga pengendara lain di sekitar.

Untuk pembonceng: Rapatkan posisi tubuh pada pembonceng. Ikuti gerakan pengendara. Bila hal itu terasa melelahkan karena harus ikut berkonsentrasi, maka tak ada jalan lain selain memasrahkan diri pada pembonceng dengan mendekap erat pinggang pembonceng. Saat menikung tajam, jangan sekali-kali melawan arah kemiringan, terlebih pada kecepatan tinggi. Pasalnya ketika arah tikungan berubah sebaliknya, kondisi pembonceng yang melawan arah kemiringan tadi dapat mengganggu kelincahan pengendara dalam mengendalikan motor. Saat terperangkap dalam kemacetan, jangan sekali-kali mencoba ikut mengendalikan motor dengan meliuk-liukan tubuh. Gerakan tersebut justru akan 'menginfeksi keseimbangan' pengendara. Untuk pengendara dan pembonceng: Gunakan helm, jaket, celana panjang dan sepatu, bila perlu gunakan sarung tangan. Apa lagi jika perjalanannya tergolong jauh perlengkapan tersebut menjadi suatu kewajiban yang mutlak. Semoga bermanfaat. ]

PEMBANGUNAN

ntuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan integritas kepala daerah sehingga terwujud optimalisasi pengeluaran daerah. Melalui penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Negara dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Griya Agung, Palembang (5/7), Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai Sohar, berkomitmen mewujudkan transparansi dan optimalisasi pengelolaan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Disaksikan langsung oleh Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak dan Gubernur Sumatera Selatan, Ir. Alex Noerdin, Bupati Muara Enim menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan, Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM, Ak. Penandatangan ini merupakan langkah strategis Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan sinergi dengan BPK RI dalam pengawasan keuangan daerah karena semua data keuangan akan terintegrasi langsung dalam Pusat Data BPK RI yang menggunakan sistem elektronik BPK RI (e-BPK) dan elektronik auditee (eAuditee). Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan, Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM, Ak. menjelaskan bahwa melalui pusat data tersebut, BPK RI dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Dengan demikian proses pemeriksaan akan semakin efisien dan efektif. “Dengan penandatangan nota kesepahaman ini, nantinya semua data keuangan masuk dalam Pusat Data BPK RI, dalam pusat data tersebut akan dilakukan perekaman, peng-olahan, pemanfaatan, dan monitoring data sehingga pemeriksaan akan semakin kuat dan efektif. Inilah yang kita sebut dengan BPK Sinergi,” jelas Ambar. Sementara itu, Ketua BPK RI Drs. Hadi Poernomo, Ak mengharapkan melalui nota kesepahaman ini dapat mengurangi tindak korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN) sistemik, mendukung optimalisasi penerimaan negara serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara. BPK RI berusaha melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mempermudah akses data dan pengelolaan sistem informasi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa BPK RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara. “Saya berharap dengan integritas kepala daerah ini akan mengurangi KKN, terciptanya optimalisasi penerimaan negara serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara. Apa yang dilakukan BPK RI ini merupakan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 9 UndangUndang No. 15 tahun 2006. Jadi kita bangun sinergi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah guna mempermudah akses informasi dalam monitoring keuangan daerah,” ungkap Hadi Poernomo. Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai Sohar menyambut baik sinergi

antara pemerintah daerah dan BPK RI ini. Menurut Muzakir sudah seharusnya pemerintah daerah melakukan transparansi keuangan daerah dan mendukung kebijakan serta langkah strategis BPK RI dalam monitoring pengelolaan keuangan daerah. “Saya sangat mendukung adanya kesepahaman dan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam mengakses data dan informasi pengelolaan keuangan daerah ini. Silakan, kita akan mempermudah BPK RI dalam memperoleh data yang diperlukan. Apalagi dengan adanya Pusat Data BPK RI yang berbasis elektronik ini, monitoring dapat lebih efisien karena audit dapat dilakukan tanpa harus berkunjung ke daerah tersebut. Semua data akan terekam lengkap dan diolah melalui teknologi sistem informasi,” jelas Muzakir. Muzakir menambahkan, dengan adanya sistem pengawasan yang baik dan terukur, nantinya pemerintah daerah akan lebih cermat dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari penerimaan maupun pengeluaran sehingga dapat mencegah tindak KKN dan terciptanya optimalisasi penerimaan maupun efektivitas pengeluaran keuangan daerah. ] Zen

Bupati Muara Enim Dukung Transparansi Keuangan Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penandatangan MOu antara BPK dengan seluruh Bupati dan Walikota se Sumatera Selatan.

KABAR SERASAN | Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011

EKBIS

Prusda Segera Kelola 29 Buah Sumur Tua Peninggalan Belanda

etelah hampir tiga tahun lebih berjibaku mengurus proses perizinan, akhirnya Perusahaan Daerah (Prusda) Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) dalam waktu dekat ini akan melakukan pengelolaan eksploitasi terhadap 29 buah sumur minyak tua peninggalan Belanda yang selama ini dikelola PT Pertamina EP Region Pendopo. Pasalnya Prusda dalam waktu dekat ini lagi akan melakukan penanda tanganan Kerjasama Oprasional (KSO) dengan PT Pertamina. ”Sekarang sudah tahap melengkapi persaratan untuk menuju KSO tersebut dengan PT Pertamina,” jelas Direktur Umum dan SDM Prusda SPME, H Hopandi Said BSC, Rabu (20/7). Menurutnya, sumur tua yang akan dikelola tersebut sebanyak 12 buah berada di lapangan Betun, Kecamatan Abab, dan 17 buah di lapangan Selo Benakat Minyak, Kecamatan Benakat, dan Talang Ubi. ”Proses tahapan perizinan untuk mengelola sumur tua itu memang cukup banyak dan memakan waktu yang cukup lama. Jika KSO tersebut telah ditanda tangani, yang ditargetkan pada Agustus mendatang, maka kita sudah dapat melakukan kegiatan operasional di sumur tersebut,” ujar Hopandi. Dijelaskannya, penandatanganan

Perusahaan Daerah (Prusda) Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME), pada Agustus 2011 melakukan penanda tanganan Kerjasama Oprasional (KSO) dengan PT Pertamina. Pengelolaan eksploitasi 29 sumur minyak tua pun siap dimulai. kerjasama (MoU) antara Prusda dengan Pertamina telah berlangsung sejak

Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011 |

KABAR SERASAN

tahun 2007 lalu. Setelah pelaksanaan MoU dilanjutkan dengan perjanjian konfedesiality agremen dengan PT Pertamina dan BP Migas. ”Dalam kerjasama ini yang menentukan besaran persentase pihak Pertamina. Kita belum tahu berapa besar persentase yang akan diberikan PT Pertamina kepada Prusda jika pengelolaan sumur tersebut berlangsung,” ujarnya. Dalam operasional pengelolaan sumur tua itu, pihaknya nantinya akan menggandeng pihak ketiga dalam kegiatan eksploitasi di lapangan. ”Sejauh ini sudah banyak investor pihak ketiga yang mengajukan penawaran untuk mengeksploitasi sumur tersebut, namun kita belum memutuskannya,”jelasnya. ] Sahar

DINAMIKA

uzakir Sai Sohar sebelum meresmikan Gedung PAUD Terpadu Permana Bina Insani mengungkapkan bahwa anak-anak yang ada saat ini adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. “Jika diibaratkan dari dunia pertanian, PAUD merupakan upaya kita melahirkan benih-benih atau bibit unggul,” kata Muzakir. Bupati menekankan, pentingnya kedudukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam menyiapakan kemam-

puan dasar anak yang mempengaruhi secara berkelanjutan terhadap kemampuan anak di tahap kehidupann selanjutnya. Maka, dengan adanya pembangunan dan peresmian Gedung PAUD Permana Bina Insani dirasakan tepat dan sesuai dengan visi misi Kabupaten Muara Enim “SMAS”. Dalam kesempatan itu, Muzakir juga menyampaikan apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal yang menunjukan perkembangan

PAUD Terpadu Permana Bina Insani Wadah Melahirkan Bibit-bibit Unggul

Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar meresmikan Gedung PAUD Terpadu Permana Bina Insani, Senin, 25 Juli 2011. Upaya Pemkab Muara Enim melahirkan bibit unggul di masa mendatang.

Ketua Yayasan Bina Insani, Shinta Paramitha Muzakir melakukan pengguntingan pita sebagai tanda peresmiangedungPAUDTerpadu Permana Bina Insani.

kian menggembirakan dari tahun ke tahun. Disebutkan, saat ini sudah ada 96 Lembaga PAUD yang tersebar di kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat mendukung kebijakankebijakan program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki dasar keilmuan yang jelas. Muzakir juga mengingatkan bahwa hal terpenting yang harus diperlihatkan dalam pelaksanaan PAUD non formal, yaitu lebih menitik beratkan pada terwujudnya layanan PAUD yang menyenangkan dan bermakna. Pelaksanaan PAUD non formal sendiri, kata Muzakir, dapat diselenggarakan di rumah-rumah penduduk atau di balai desa, yang harus mengedepankan pelayanan mudah, murah tetapi tetap mengedepankan mutu, sehingga semua elemen masyarakat dimungkinkan untuk ikut menyelenggarakan PAUD. Sementara itu, Shinta Paramitha Muzakir, Ketua Yayasan Bina Insani, melaporkan bahwa jumlah anak didik PAUD Permana Bina Insani sampai dengan saat ini berjumlah 20 orang anak, dan lokasi tempat dibangunnya gedung pembelajaran merupakan wakaf dari Bapak H. Jufri Ro’i. Menyinggung masalah pendidikan, menurut Shinta, tidak terlepas dari tiga komponen penting. Pertama, Aspek Kognitif, yaitu para tenaga pendidik mempunyai kewajiban dan tugas untuk mentransfer ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik. Kedua, Aspek Afektif, yaitu pendidikan yang menekankan kepada aspek moral dan ahlak kepada peserta didik. Ketiga, Aspek Psikomotorik, yaitu pendidikan yang berisikan keterampilan seperti keterampilan, kesenian juga keahlian di bidang olah raga. Nah, untuk memenuhi semua itu, kata Shinta, tentunya dibutuhkan dukungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas di pendidikan usia dini (PAUD) Permana Bina insani dapat terselenggara seperti yang diharapkan. Setelah selesai acara, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Gedung PAUD Permana Bina Insani dengan penguntingan pita oleh Bupati Muara Enim didampingi Ketua Yayasan Permana Bina Insani. ] Wln

KABAR SERASAN | Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011

DINAMIKA

Awal Ramadhan, Mengapa Selalu Berbeda Pandangan?

Kegiatan Rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadhan.

Bukan hal aneh lagi, hampir setiap menjelang datangnya bulan Ramadhan masyarakat kita terlibat perbedaan pendapat, soal kapan awal bulan suci ini dimulai. Begitupun sekarang, meski Kementeria Agamaâ&#x20AC;&#x201D;selaku pemerintah, tetap berharap perbedaan itu takkan terjadi lagi.

i Sumatera Barat, misalnya, kelompok Naqsabandiyah bahkan menganggap Ramadhan telah masuk sejak Sabtu (30/7) dan mereka telah mulai menjalankan ibadah puasa. Muncul pertanyaan, mengapa selalu ada perbedaan pendapat? Jika ditelusuri, ada beberapa penyebab sehingga penentuan awal bulan menjadi simpang siur, di antaranya: Pertama, tak lepas dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang diberi otoritas menentukan. Kedua, menyakut perbedaan kriteria hilal yang sah. Dan ketiga,

pengaruh perbedaan letak wilayah. Pertama, krisis kepercayaan. Mengapa ada ketidakpercayaan? Bisa jadi karena hasil rukyat tidak dapat disampaikan kepada seluruh umat sesaat setelah diperoleh bukti. Bisa jadi pula hasil rukyat yang disampaikan hanya berbentuk laporan-laporan dari utusan yang mengaku telah melihat hilal. Sesungguhnya apabila seluruh umat Islam Indonesia menaruh sepenuhnya kepercayaan kepada institusi yang memang ahli di bidang tersebut yang memang satu-satunya lembaga tinggi yang dapat mengayomi umat

Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011 |

KABAR SERASAN

Islam, maka tidak akan ada lagi perbedaan. Umat islam akan merasakan nikmatnya kebersamaan dalam persatuan. Kedua, perbedaan kriteria hilal yang sah. Ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa awal bulan terjadi apabila bulan baru sudah muncul ketika matahari terbenam walaupun hilal tidak tampak karena posisinya yang hampir berhimpitan dengan matahari. Ada juga yang berpendapat bahwa bulan baru yang sudah mencapai ketinggian 2o sudah cukup untuk menentukan awal bulan walaupun sangat sulit sekali bagi mata untuk dapat melihat hilal. Ada juga yang beranggapan bahwa bulan baru yang telah mencapai ketinggian 7o merupakan ketinggian minimal sehingga hilal dapat dilihat dengan mata manusia. Ketiga, pengaruh perbedan wilayah. Tidak dapat dipungkiri ini menjadi faktor perbedaan pandangan, karena wilayah lain mungkin saja memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Penentuan awal bulan yang didasari dari munculnya bulan baru setelah matahari terbenam tanpa melakukan rukyat hilal bisa saja menimbulkan awal bulan yang lebih awal satu hari dibandingkan dengan metode rukyat hilal tradisional. Di Indonesia, terdapat beberapa kriteria yang digunakan baik oleh pemerintah maupun organisasi Islam untuk menentukan awal bulan pada Kalender Hijriyah: 1. Rukyatul Hilal, yakni kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan merukyat (mengamati) hilal secara langsung. Apabila hilal (bulan sabit) tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan (kalender) berjalan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari. 2. Wujudul Hilal, yakni kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan prinsip: Jika

DINAMIKA pada setelah terjadi ijtimak (konjungsi), bulan terbenam setelah terbenamnya matahari, maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian (altitude) Bulan saat Matahari terbenam. 3. Imkanur Rukyat, yakni kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: o Pada saat matahari terbenam, ketinggian (altitude) bulan di atas cakrawala minimum 2°, dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari minimum 3°, atau o Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak. Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya ijtimak (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) melakukan kegiatan rukyat (pengamatan visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan Sidang Itsbat, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Di samping metode Imkanur Rukyat di atas, juga terdapat kriteria lainnya yang serupa, dengan besaran sudut/angka minimum yang berbeda. 4. Rukyat Global, kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang menganut prinsip bahwa: jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri berpuasa (dalam arti luas telah memasuki bulan Hijriyah yang baru) meski yang lain mungkin belum melihatnya. ] Fir

Pengertian Hilal, Hisab, dan Rukyat

etiap tahun, setiap kali membicarakan penentuan awal masuknya bulan suci Ramadhan, selalu tersebut tiga istilah: Hilal, Hisab, dan Rukyat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui makna ketiga istilah itu. Berikut gambaran singkat pengertian ketiga istilah tersebut, yang disari dari berbagai sumber.

HILAL Hilal adalah penampakan bulan yang paling awal terlihat menghadap bumi setelah bulan mengalami konjungsi/ijtimak. Bulan awal ini (bulan sabit tentunya) akan tampak di ufuk barat (maghrib) saat matahari terbenam. Ijtimak/ konjungsi adalah peristiwa yang terjadi saat jarak sudut (elongasi) suatu benda dengan benda lainnya sama dengan nol derajat. Dalam pendekatan astronomi, konjungsi merupakan peristiwa saat matahari dan bulan berada segaris di bidang ekliptika yang sama. Pada saat tertentu, konjungsi ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Hilal merupakan kriteria suatu awal bulan. Seperti kita ketahui, dalam Kalender Hijriyah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari waktu setempat, dan penentuan awal bulan (kalender) tergantung pada penampakan hilal/bulan. Karena itu, satu bulan kalender Hijriyah dapat berumur 29 hari atau 30 hari. “Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah: “Hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji…” [Al Baqoroh(2):189]

HISAB Secara harfiyah bermakna ‘perhitungan’. Di dunia Islam istilah ‘hisab’ sering digunakan sebagai metode perhitungan matematik astronomi untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Penentuan posisi matahari menjadi penting karena umat Islam untuk ibadah shalatnya menggunakan posisi matahari sebagai patokan waktu shalat. Sedangkan penentuan posisi bulan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam Kalender Hijriyah. Ini penting terutama untuk menentukan awal Ramadhan saat orang mulai berpuasa, awal Syawwal saat orang mangakhiri puasa dan merayakan Idul Fithri, serta awal Dzulhijjah saat orang akan wukuf haji di Arafah (9 Dzulhijjah) dan hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah). “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tandatanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” [Yunus(10):5] “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.” [ArRahmaan(55):5] RUKYAT Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtimak (pada waktu ini, posisi bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang waktu setempat telah memasuki tanggal 1. Perihal penentuan bulan baru, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memberi perhatian khusus pada Sya’ban dan Ramadhan. Hadits dari Abi Hurairah radhiallahu ‘anhu, ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal bulan Syawal). Jika kalian terhalang awan, maka sempurnakanlah Sya’ban tiga puluh hari.” (HSR. Bukhari 4/106, dan Muslim 1081). ]

KABAR SERASAN | Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011

RESEP NUSANTARA Pembaca, mengingat banyaknya usulan yang masuk ke meja redaksi agar disajikan pula rubrik resep masakan dari berbagai penjuru di Tanah Air, maka mulai edisi 08/Juli/2011 ini kami hadirkan rubrik baru di tabloid kesayangan Anda ini. Nama rubriknya: Resep Nusantara. Semoga dengan hadirnya rubrik baru ini, memberi manfaat kepada para pembacanya.

Kolak Pisang Kolak Pisang ini paling umum dibuat dari aneka variasi kolak yang ada. Pembuatannya mudah dan biasanya pada saat puasa jadi hidangan wajib untuk berbuka. Kita buat yuk. BAHAN: 10 bh pisang kepok kuning, iris melintang serasi 500 gr buah atap (kolang-kaling) 250 gr gula merah 3 sdm gula pasir 250 ml air 500 ml santan kental 3 lbr daun pandan 1 – 2 sdt garam

CARA MEMBUAT: 1. Rendam buah atap dengan air mendidih. Tiriskan. 2. Rebus gula merah, gula pasir, dan garam dengan 250 ml air hingga larut. Saring. 3. Tambahkan santan dan daun pandan. Rebus dengan api kecil. Aduk-aduk. 4. Sebelum mendidih, masukkan irisan pisang dan buah atap. Aduk-aduk hingga mendidih dan pisang matang. Sajikan.

Es Blewah Blewah itu bentuknya mirip labu, tapi harumnya lebih dekat ke melon. Dulu blewah hanya muncul pas puasa. Sekarang sih setiap hari rasanya kita bisa melihat buah blewah ini. Maklum, sudah banyak digunakan untuk es buah dorong. Untuk resep Es Blewah ini Mlandhing sengaja membuat yang paling simpel.

TIPS & TRIK: • Usahakan santan tidak ‘pecah’ dengan cara mengaduk kolak secara konstan. • Jangan membiarkan kolak terlalu lama mendidih. Termasuk, jangan memanaskan kolak berkali-kali, daripada kuahnya ‘berminyak’. Tidak asik lagi. • Setiap membuat hidangan dengan santan, meskipun hidangan itu manis, gunakan garam secukupnya. Garam memberikan efek mantap pada santan.

BAHAN: 1/2 bh blewah 250 gr gula pasir es batu

CARA MEMBUAT: • Bersihkan blewah dari isinya. Serut dengan serutan yang lembut memanjang, tampung dalam mangkok. • Tambahkan gula pasir, aduk-duk dengan sendok hingga airnya keluar. • Siapkan gelas, ambil beberapa sendok blewah berikut ’sirupnya’, sesuai selera. Beri es batu. • Sajikan. TIPS & TRIK: Pilih blewah yang tidak terlalu matang, tapi juga jangan yang mentah. Biasanya kulitnya sudah menguning tapi teksturnya masih keras.

Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011 |

KABAR SERASAN

INFOTORIAL

KABAR SERASAN | Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011

LENSA SERASAN

Bupati Muara Enim saat penanaman pohon dalam rangka Pekan Penghijauan Nasional.

Bupati Muara Enim melakukan SIDAK ke pasar Inpres Kota Muara Enim.

Pengukuhan Forum Ojek kecamatan Lawang Kidul oleh Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar.

Peresmian Gedung PAUD Terpadu Permana Bina Insani oleh Bupati Muara Enim yang diketuai Shinta Paramitha SH MHum.

Ketua PKK Muara Enim, Shinta Paramitha SH MHum, saat penanaman pohon dalam rangka Pekan Penghijauan Nasional.

Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Untung Tri Basuki SH SPn didampingi Wakil Bupati Muara Enim H Nurul Aman saat pembukaan pameran kerajinan rakyat yang diikuti 15 Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Sosialisasi stop put life in danger di wilayah hukum Satlantas Polres Muara Enim.

Acara pelantikan pengambilan sumpah jabatan dan mutasi pejabat lingkungan Pemkab Muara Enim.

Edisi 09 | Tahun I | Agustus 2011 |

KABAR SERASAN