Kabar Serasan MEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM
Muara Enim Raih Penghargaan dari Menteri PAN & RB KABAR | Edisi 282013 | Tahun ke III | Maret 2013 EDISI 28 - TAHUN KE SERASAN III - MARET
1
2
Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013 |
KABAR SERASAN
DARI MEJA BUPATI: Reformasi Birokrasi.............................. 4 06
OPINI: Pelayan Publik...................................... 5 SERASAN UTAMA: Muzakir-Nurul Menangkan Pemilukada Muara Enim........................................ 6
08
10
13
14
17
19
NASIONAL: Penghargaan Daerah Pemberi Pelayanan Publik Terbaik..................................... 8 PEMBANGUNAN: Reformasi Birokrasi Ibarat Perang....... 10 Gubernur Tinjau Pasien Kelas III RSUD HM Rabain......................................... 12 Demi Adipura, Bupati Pimpin Langsung Kerja Bakti.......................................... 13 SKPD: Bupati Lantik 106 Pejabat Baru......... 14 Sungai Lematang Tercemar PDAM Sulit Olah Air Baku.................................... 15 Tingkatkan Produksi Padi Pemkab Ajak Petani Tanam Padi Dua Kali Setahun................................................ 16 EKBIS: PTBA dan Muara Enim Bangkit Panen Padi SRI Di Karang Raja.................... 17 SERBA SERBI: Anggota Dewan Bakal Gugat Peraturan KPU..................................................... 19
Kabar Serasan Penerbit: YPM MUARA ENIM BANGKIT Pelindung: Ir. Muzakir Sai Sohar
PU/PP/Penanggung Jawab: Firdaus Masrun Pemimpin Redaksi: Khairul Amri Redaktur: M. Lutfi
Staf Redaksi: Muhammad Al Hadi Toto Fotografer: Riana
Design Grafis: A. Raghib Amirullah
Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi: Tita Zen Alamat Redaksi : Perumahan Depok Maharaja B3/8 RT 01/15 Pancoran Mas - DepokJawa Barat Telp. (021) 2616 1894 Fax. (021) 7788 5465
Hotline: 0811926736/08176696468 Email: redaksi@kabarserasan.com
Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500 Karakter) dan tidak menyangkut SARA.
KABAR SERASAN | Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013
3
DARI MEJA BUPATI
Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan satu upaya menciptakan satu tatanan pemerintah yang efektif dan efesien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, dengan didasari etika, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ir. H. Muzakir Sai Sohar, Bupati Muara Enim
P
emkab Muara Enim sendiri telah menyusun rencana reformasi birokrasi tersebut. Kemudian membuat agenda pelaksanaan reformasi birokrasi. Antara lain dengan membentuk kelompok kerja delapan agenda perubahan serta membentuk satuan tugas (Satgas) penilai mandiri reformasi birokrasi di setiap SKPD. Selanjutnya melakukan penataan administrasi bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kemudian penyusunan pembangunan reformasi birokrasi pada anggaran 2014. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparatur Pemkab Muara Enim, sehingga dapat melakukan pelayanan publik secara
optimal. Untuk itu, semua unsur harus punya tekad kuat agar program ini bisa sukses. Saat ini, kinerja aparatur pemerintah dilingkungan Pemkab Muara Enim sudah berjalan cukup baik. Ini terlihat dari penghargaan yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) dalam kategori untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Maret 2013 lalu. Namun, meski telah memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat kita tidak boleh terlena, tetapi penghargaan ini hendaknya menjadi pemacu bagi kita, khususnya bagi apatur pemerintah di lingkungan Pemkab Muara Enim untuk berbuat lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Selain itu, penghargaan ini hendaknya dijadikan
komitmen untuk mendorong dan memberi motivasi lebih kepada para abdi negara khususnya pejabat PNS dilingkungan Pemkab Muara Enim untuk menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelayan masyarakat.“Abdi negara tugasnya melayani masyarakat, bukan minta dilayani�. Kedepan, Pemkab Muara Enim akan terus mengupayakan agar masyarakat merasa nyaman saat berhubungan dengan birokrasi. Jika selama ini masih ada pelayanan yang membutuhkan waktu panjang, harus bisa lebih cepat. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mengimplementasikannya.
Kepada aparatur di lingkungan Pemkab Muara Enim, saya harap mereka mampu meningkatkan kinerja sebagai abdi negara sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
No Telepon Penting di daerah Muara Enim:
Polres Kodim Pemadam Kebakaran RSUD DR H M Rabain
4
(0734) 421-192 (0734) 421-059 (0734) 421-113 (0734) 421-192
Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013 |
Gangguan PLN Gangguan Telkom PDAM Tirta Lematang Askes Cab Pemb. ME
KABAR SERASAN
(0734) 421-601 (0734) 421-999 (0734) 421-093 (0734) 422-678
OPINI
pembinaan, program pengawasan, monitoring dan evaluasi juga digalakkan. Penetapan Reward and Punishmen (pemberian hukuman bagi yang salah dan penghargaan bagi yang berpestasi) juga dilakukan.
P E L AYA N P U B L I K G
(Oleh Firdaus Masrun)
ebrakan pemerintah pusat memberi penghargaan kepada daerah yang dianggap telah melakukan pelayanan publik terbaik, tentulah harus disambut positif. Bahkan patut diacungi jempol. Karena masyarakat sebagai penerima pelayanan, tentu merasakan banyak manfaatnya. Berbagai urusan jadi lebih mudah, cepat dan murah. Cuma pertanyaannya, apakah sudah terlaksana dan dirasa?
Lembaga Ombudsman, yang kini bernama Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebenarnya dibuat untuk mengawasi kinerja pemerintah, demi kepentingan negara. Sayangnya sejauh ini lembaga ORI ini belum memperlihatkan eksistensinya. Tajinya tumpul, taringnya ompong. Aparat pemerintah, lebih takut kepada lembaga lain seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Mengapa bisa begitu? Karena lembaga ombudsman hanya diberi
kewenangan terbatas, yakni hanya memberi rekomendasi, maksimal sanksi administratif. Padahal, idealnya lembaga ini punya juga kewenang eksekusi, menindak tegas aparat pemerintah yang nakal, demi perbaikan pelayanan publik. Maka jadilah, lembaga ombudsman tak lebih sebagai lembaga untuk kepentingan pencitraan. Sangat disayangkan, memang.
Prilaku pejabat seperti memperlambat pelayanan, mengutip uang untuk pengurusan perizinan, polisi yang nakal di jalanan, hakim atau jaksa yang memperjualbelikan keadilan, mestinya bisa diminimalkan. Tapi ya itu, sekali lagi, lembaga Ombudsman tak lebih bak macan ompong
Tapi tak berarti upaya meningkatkan pelayanan publik jadi terabaikan. Pemerintah pusatpun sebagai pemegang otoritas kebijakan tak tinggal diam. Selain terus melakukan
Kualitas pelayanan publik memang harus jadi prioritas peningkatan kinerja pemerintah. Karena untuk itulah negara membentuk pemerintahan. Sayang, meski berbagai aturan telah dibuat, pembinaan terus dilakukan, bahkan sanksi tegas bagi yang melanggar terus dilakukan tetap saja ada oknum-oknum yang nekat berbuat nakal.
Kelemahan lain, soal kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatnya. Kelambanan pelayanan memang tak melulu karena aparat punya motivasi koruptif, adakalanya karena ketidakmampuan menterjemahkan aturan birokrasi, kehandalan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah. Sehingga, meskipun sudah sesuai aturan, proses pelayanan tetap berjalan lambat. Inipun jadi masalah.
Maka ketika kini pemerintah menggalakkan pemberian penghargaan—dengan menerapkan sistem pemeringkatan, diharapkan daerah—melalui aparatnya, berlomba memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Memperoleh penghargaan adalah indicator, pelayanan telah berjalan baik. Dan masyarakat harus mengapresiasi prestasi tersebut, salah satunya dengan ikut mengikuti aturan, tidak larut dalam kebiasaan buruk, memberi uang kutipan--diminta atau tidak diminta, demi kelancaran urusan. Karena itu prilaku buruk dan harus dihilangkan.
KABAR SERASAN | Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013
5
SERASAN UTAMA
Muzakir-Nurul Menangkan Pemilukada Muara Enim foto: Dok. Humas dan Protokol
Kemenangan pasangan petahana ini bisa dikatakan sudah diprediksi sebelumnya. Selain Muzakir dan Nurul sudah cukup dikenal, program SMAS yang mereka ketengahkan disebut-disebut sebagai program terbaik dari kandidat lain.
Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan Wabub. Nurul Aman SH.
P
asangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup), Ir H Muzakir Sai Sohar alias Cakuk-H Nurul Aman SH (CakNur) akhirnya ditetapkan sebagai Cabub dan Cawabup terpilih periode 2013-2018 dalam pemilukada Muara Enim.
Pasangan nomor urut 3 ini, ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Muara Enim 5 Maret lalu setelah mengungguli tiga pasang kandidat lainnya.Penetapan itu berlangsung dalam rapat pleno terbuka KPUD Muara Enim dipimpin Ketuanya, Isa Ansori SE bersama anggota KPUD Lainnya, M Farizal Akmal, Dra Parti, Suprayitno SHi, pada medio Maret 2013 lalu. Rapat pleno yang berlansung di kantor
6
KPUD Muara Enim itu dihadiri langsung pasangan Cabup-Cawabup terpilih, Ir H Muzakir Sai Sohar dan H Nurul Aman SH. Kemudian Kapolres Muara Enim, AKBP M Aris, Dandim 0404 Muara Enim, Letkol Kav Siswono, Ketua Panwaslu Muara Enim, Dra Aruji, Kepala Kantor Kesbang, Drs Firdaus HN serta para relawan dan timses CakNur lainnya dan Tim timses dari pasangan Cabup-Cawabup lainnya. Ketua KPUD Muara Enim, Isa Ansori SE mengatakan, sesuai hasil rekapitulasi perhitungan suara dalam rapat pleno terbuka KPUD, pasangan Cabup-Cawabup nomor urut 3 memperoleh 159.475 dari 391.516 suara atau 40,73 persen. Sementara pesaing terdekat Caknur
Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013 |
KABAR SERASAN
yakni pasangan nomor urut satu Asri AGRachman Djalili (Aseli-Rajas) memperoleh 130.894 suara atau 33,4%. Pasangan nomor urut dua Edi Hermanto-Herfiyan S Danal (EHA) meraih 45.223 suara atau 11,55% dan pasangan nomor empat Syahril Djemalip –Giri Ramanda (SGM) memperoleh 55.924 suara atau 14,28%. Namun, hasil keputusan KPU Muara Enim ini digugat oleh cabup/cawabup pasangan nomor urut 1, yakni pasangan Asri AG-Rachman Djalili . Pasangan ini lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun permohonan gugatan tersebut di tolak MK.
Majelis hakim yang dipimpin langsung Ketua MK, Akil Muchtar bersama 6 hakim
SERASAN UTAMA foto: Dok. Kabar Serasan
anggota lainnya, dalam amar putusannya mengatakan, pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak beralasan hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka mahkamah memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Dengan demikian pasangan Cabup nomor urut 3 ditetapkan sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih periode 20132018. Calon Bupati terpilih, Ir H Muzakir Sai Sohar menyatakan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena dengan ridhoNya pasangan CakNur kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten Muara Enim periode 2013-2018. �Kemenangan kami merupakan kemenangan rakyat Kabupaten Muara Enim,� ujar Muzakir.
Untuk itu, dia mengajak seluruh komponen masyarakat Muara Enim untuk bersatu membangun Kabupaten Muara Enim yang lebih baik dan lebih maju lagi untuk percepatan terwujudnya visi Kabupaten Muara Enim Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera (SMAS). Kemenangan pasangan petahana ini bisa dikatakan sudah diprediksi sebelumnya. Selain Muzakir dan Nurul sudah cukup dikenal , program SMAS yang mereka ketengahkan disebut-disebut sebagai program terbaik dari ke empat kandidat.
Pada paparan visi-misi oleh empat pasang calon bupati dan calon wakil Bupati Muaraenim disidang paripurna DPRD Muara Enim pada 16 Februari 2013 lalu banyak tokoh yang berpendapat. Program SMAS yang mereka tawarkan sangat lengkap. Salah satu tokoh itu adalah H.M.Sukawati Abu Bakar, Anggota Majelis Ahli Koalisi kependudukan & Pembangunan Propinsi Sumsel yang juga Mantan Deputi Menko Kesra RI Bidang Koordinasi Kesehatan & LH, Staf Ahli Menko Kesra RI Bidang Ketenaga Kerjaan & TKI serta mantan kepala BKKBN Kabupaten Muaraenim Th.1980-1985.
Menurut Sukawati, dari ke empat pasang calon yang menyampaikan visi misi termasuk rencana program kerja yang disampaikan, program SMAS yang disampaikan oleh pasangan Muzakir-Nurul Aman bernuansa Pembangunan Manusia Indonesia yang berkualitas.
Ketua KPUD Muara Enim menandatangani Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Muara Enim
HM Sukawati memaparkan , menurut ukuran standar yang ditetapkan oleh badan persatuan bangsa-bangsa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) pada dasarnya ada 4 indikator yang menjadi ukuran untuk menilai kinerja pembangunan suatu daerah, yaitu : Angka Harapan Hidup untuk bidang kesehatan, Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama sekolah untuk bidang pendidikan serta kemampuan daya beli masyarakat dalam arti kesejahteraan untuk bidang ekonomi.
Dilihat dari aspek kesehatan, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Muaraenim dalam 4 tahun terakhir terlihat adanya peningkatan yang cukup siqnifikan, dari 67,09 tahun pada tahun 2007 menjadi 67,66 tahun pada tahun 2010. Demikian juga kalau dilihat dari indikator lain, yaitu Angka Kematian Bayi (IMR) dari 40,41 per1000 kelahiran pada tahun 2007 menurun menjadi 31 per-1000 kelahiran pada tahun 2010. Dari aspek pendidikan di Kabupaten Muaraenim, juga terlihat adanya capaian yang cukup siqnifikan, baik dilihat dari angka melek huruf maupun rata-rata lama sekolah penduduk. Pada tahun 2008 angka melek huruf berada pada angka 98,8% dan meningkat menjadi 98,82 % pada tahun 2010; angka tersebut diatas angka melek huruf Propinsi Sumsel yang hanya 97,36%. Demikian juga rata-rata lama sekolah penduduk, dari 7,3 tahun pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,49 pada tahun 2010. Selanjutnya, dari aspek kemampuan daya beli masyarakat (pengeluaran riil
perkapita) di Kabupaten Muaraenim juga menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ketahun dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2008 berada pada angka 602,42 ribu rupiah perkapita meningkat menjadi 614,4 ribu rupiah perkapita pada tahun 2010. Perkembangan yang baik dalam arti keberhasilan dibidang kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat (bidang ekonomi) diatas, tersimpul dan tercermin dengan jelas dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muaraenim yang meningkat dari tahun ketahun dalam empat tahun terakhir, yaitu dari 69,42 pada tahun 2007 meningkat menjadi 70,81 pada tahun 2010. (sumber data : Indikator Sosial Ekonomi Kab.Muaraenim 2010 yang dikeluarkan oleh Bappeda & BPS Kab. Muaraenim pada bulan Agustus 2011). Keberhasilan pembangunan yang tercermin dari perkembangan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muaraenim diatas, merupakan cerminan dari ketepatan dan efektifnya pembangunan yang dilaksanakan selama ini.
Dengan mereka kembali memimpin Kabupaten Muaraenim dalam lima tahun mendatang, berarti programprogram pembangunan yang baik dan telah ada selama ini bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Sehingga keberhasilan pembangunan bisa segera dinikmati rakyat Muaraenim secara merata.(amri/ nrl)
KABAR SERASAN | Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013
7
NASIONAL
Penghargaan Daerah Pemberi Pelayanan Publik Terbaik Keberhasilan sejumlah penyelenggara pelayanan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun unit pelayanan telah mendorong pihak lain untuk belajar dan mengadopsi serta mengaplikasikan langkah-langkah yang dilakukan penyelenggara pelayanan. Kemenetrian PANRB tak henti-hentinya mempromosikan praktek-praktek terbaik (best practices) pelayanan publik tersebut.
P
foto: Dok. Humas dan Protokol
ertama kali dalam sejarah perjalanan negara bernama Republik Indonesia, pemerintah melakukan pemeringkatan kinerja pelayanan publik, dan memberi penghargaan bagi mereka yang meraih nilai tertinggi. Tanggal 28 Maret 2013 pun menjadi saat membanggakan bagi 10 pemerintah provinsi peraih peringkat atas. Lebih-lebih bagi dua pemprov peringkat teratas yang meraih penghargaan tertinggi berupa piala
Pemeringkatan yang disertai pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi dari negara terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik, menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, yang pada gilirannya akan mempertebal kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya.
foto: Dok. Humas dan Protokol
Menteri PAN & RB Bersama Kabupaten Kota Penerima Penghargaan
Kategori pelayanan kepada masyarakat meliputi banyak hal, mulai dari pelayanan orang melahirkan, kesehatan, pendidikan, mencari pekerjaan, pelayanan perijinan dunia usaha, perbankan, hingga orang meninggal yang akan dikubur. Bahkan setelah meninggal pun banyak yang masih membutuhkan pelayanan.
Memang, hingga kini masih sering terdengar pelayanan yang masih sulit, mahal, berbelit, tidak jelas yang terjadi di berbagai daerah. Ada yang mengeluhkan mahalnya mengurus KTP, paspor, mahalnya biaya rumah sakit, sulitnya mencari sekolah, rumitnya mengurus ijin usaha, hingga urusan di
8
Azwar Abubakar
pemakaman yang sangat birokratis.
Tetapi harus diakui juga bahwa sudah banyak daerah yang terus melakukan perbaikan dan bahkan melakukan
Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013 |
KABAR SERASAN
inovasi dalam memberikan pelayanan. Ada yang menerapkan sistem jemput bola, drive thru, pelayanan berbasis teknologi informasi, penerapan
NASIONAL pelayanan berstandar internasional, dan lain-lain.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama seluruh instansi pusat dan daerah tak pernah berhenti mendorong dan memfasilitasi unit pelayanan publik dalam memperbaiki pelayanan publiknya.
Perbaikan tentu saja dengan pembinaan terus menerus, monitoring serta—tentu saja evaluasi. Karena tak semua rencana berjalan sesuai harapan, tak semua aparat memiliki dedikasi dan kemampuan sama. Itu sebabnya, pemerintahpun menyertakan kebijakan Reward and Punishmen (hukuman bagi yang bersalah dan penghargaan bagi yang berprestasi). Caranya? Dilakukan bimbingan teknis (bintek), lalu penerapan indicator, baik indikator kepuasan masyarakat maupun, standar internasional (ISO) Dalam beberapa tahun terakhir dikenal adanya dua jenis penghargaan pelayanan publik, yakni Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dan Citra Pelayanan Prima (CPP). Penghargaan CBAN diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki komitmen kuat dan kepeloporan dalam menggerakkan birokrasi di jajarannya untuk mewujudkan pelayanan prima. Sedangkan CPP, merupakan penghargaan untuk unit-unit pelayanan publik terbaik.
Kedua jenis penghargaan itu dirasakan telah banyak memberikan motivasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, bahkan BUMN untuk berpacu dan berinovasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat . Lebih dari itu, keberhasilan sejumlah penyelenggara pelayanan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun unit pelayanan telah mendorong pihak lain untuk belajar dan mengadopsi serta mengaplikasikan langkah-langkah yang dilakukan penyelenggara pelayanan. Kemenetrian PANRB tak henti-hentinya mempromosikan praktek-praktek terbaik (best practices) pelayanan publik tersebut.
Melalui kebijakan percepatan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab Pelayanan Publik (PERMEN PAN-RB No.66 TAhun 2012) No
Obyek yang dinilai
Tingkat Implementasi aspek-aspek dalam UU No. 25/2009
1
Kebijakan (umum) ttg. penyelenggaraan pelayanan publik
3
Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan
2 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
Bobot 5%
Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi (termasuk tindak lanjut hasil evaluasi
0%
7.5%
PTSP (pembentukannya)
10%
Evaluasi kinerja pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik
9%
Kebijakan penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan dan maklumat
8%
Larangan bagi pelaksana: kebijakan
4%
Sistem informasi pelayanan publik: terbangunnya sistem informasi pelayanan publik
6%
Pelayanan khusus: kebijakan dan implementasinya
4%
Pengelolaan pengaduan: kebijakan, mekanisme pengolahan, unit pengelola
7.5%
Peran serta masyarakat
6%
Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM): kebijakan dan pelaksanaan survey
4%
Pengolaan sarana prasarana pelayanan
4%
Penunjang Kinerja Pembina/Penanggung Jawab
1
Kebijakan korporasi
2%
3
Kebijakan pembangunan ekonomi dan hasilnya: PDRB, PAD, employment, penurunan angka kemiskinan
0%
2 4 5
Penerapan standar pelayanan minimal (tertentu) dan HDI
0%
Pengembangan dan pemanfaatan e-government
10%
Penerapan sistem manajemen mutu – dan SNI – ISO 9001
11%
Penilaian Unit Pelayanan Publik (PERMEN PAN-RB No. 38 Tahun 2012) No
Komponen yang dinilai
1
Visi, misi, dan motto pelayanan
3
Sistem, mekanisme, dan prosedur
2 4 5 6 7 8 9
Bobot 5%
Standar pelayanan dan maklumat pelayanan
25%
Sumber daya manusia
17%
Sarana dan prasarana
10% 8%
Penanganan dan pengaduan
10%
Sistem informasi pelayanan publik
7%
Indeks kepuasan masyarakat
10%
Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan
Birokrasi (PANRB) menekankan pentingnya pemeringkatan kinerja pelayanan publik bagi seluruh instansi pemerintah. Oleh karena itu CBAN dan CPP merupakan bagian dari pemeringkatan kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. Pemeringkatan dikelompokkan sesuai dengan cluster, yakni kementerian, lembaga pemerintah
8%
non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Diharapkan dengan pemeringkatan ini semua terpacu untuk berlomba meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, mereka yang dianggap telah melakukan yang terbaik, diberikan penghargaan, sementara yang belum , dilakukan pembinaan dan yang nakal diberi teguran atau peringatan. (firdaus masrun)
KABAR SERASAN | Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013
9
PEMBANGUNAN
Reformasi Birokrasi Ibarat Perang foto: Dok. Humas dan Protokol
Untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, Pemkab Muara Enim menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas pembangunan tahun 2014 mendatang. Keseriusan Pemkab Muara Enim dalam mereformasi birokrasi bisa dilihat dari pengajuan ke Menteri Aparatur Negara (Menpan) agar menunjuk Muara Enim sebagai pilot project reformasi birokrasi.
Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar
D
alam lima tahun terakhir, gerakan reformasi birokrasi menunjukkan trend yang cukup menggembirakan. Di level nasional terjadi penguatan kerangka regulasi , contohnya seperti RUU Aparatur Sipil Negara sebagai pondasi sistem manajemen aparatur. Kemudian RUU Administrasi Pemerintahan, penyiapan regulasi nasional mengenai penataan organisasi (right sizing) serta sistem penggajian dan pensiunan pegawai negeri sipil.
Dengan kerangka regulasi yang makin kokoh tentu akan mendorong sejumlah target reformasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN & RB tentang
10
kriteria dan ukuran keberhasilan dalam reformasi birokrasi akan diraih dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 33 kota dan 33 kabupaten sebagai pilot projek reformasi birokrasi.
Pada 2013 ini Kementerian PAN & RB telah menetapkan 99 pemerintah
Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, Pemkab Muara Enim (ME) menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas pembangunan tahun 2014 mendatang. Keseriusan Pemkab Muara Enim dalam mereformasi birokrasi bisa dilihat dari pengajuan ke Menteri Aparatur
Salah satu indikator kemajuan reformasi birokrasi, pada tahun 2011, 63 persen kementerian/lembaga dan pemda mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Angka ini meningkat dibandingkan pada 2009 yang hanya 43 persen. Akuntabiitas instansi pemerintahan juga telah mencapai 83 persen pada 2012. Gerakan reformasi juga sudah menjangkau pemerintah daerah.
Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013 |
KABAR SERASAN
Salah satu daerah yang punya keingian kuat untuk melakukan Reformasi Birokrasi ini adalah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
PEMBANGUNAN Negara (Menpan) agar menunjuk Muara Enim sebagai pilot project reformasi birokrasi. ”Harapan kita, Muara Enim bisa ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia,” ujar Muzakir yang ditemui usai menerima penghargaan dari Kementerian PAN & RB akhir Maret 2013 lalu.
Muzakir menjelaskan, saat ini Pemkab Muara Enim telah menyusun rencana reformasi birokrasi tersebut. Kemudian membuat agenda pelaksanaan reformasi birokrasi. Antara lain dengan membentuk kelompok kerja delapan agenda perubahan serta membentuk satuan tugas (Satgas) penilai mandiri reformasi birokrasi di setiap SKPD. Selanjutnya melakukan penataan administrasi bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penyusunan pembangunan reformasi birokrasi pada anggaran 2014.
foto: Dok. Humas dan Protokol
”Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparatur Pemda sehingga dapat melakukan pelayanan publik secara optimal. Kita akan bahu membahu untuk mensukseskan program ini,” jelasnya.
Sebetulnya kinerja aparatur pemerintah dilingkungan Pemkab Muara Enim sudah berjalan cukup baik. Buktinya, Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan & RB) dalam kategori untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menpan RB , Azwar Abubakar, di Jakarta. “Penghargaan ini hendaknya menjadi pemacu bagi kita, khususnya bagi apatur pemerintah di lingkungan Pemkab Muara Enim untuk berbuat lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” ujar Muzakir.
Muzakir menekankan, penghargaan ini hendaknya dijadikan komitmen untuk mendorong dan memberi motivasi lebih kepada para abdi negara khususnya pejabat PNS dilingkungan Pemkab Muara Enim untuk menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelayan masyarakat. “Abdi negara tugasnya melayani masyarakat, bukan minta dilayani,” tegas Muzakir.
Kedepan, kata Muzakir, Pemkab Muara Enim akan terus mengupayakan agar masyarakat merasa nyaman saat berhubungan dengan birokrasi. Dia mencontohkan, jika selama ini masih ada pelayanan yang membutuhkan waktu panjang , harus bisa lebih cepat. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mengimplementasikannya. “Jika bisa lebih cepat kenapa mesti lama. Jika dalam mengurus dokumen memang tidak ada biaya, kenapa harus ada biaya. Hal ini perlu kita kawal,” tegasnya.
Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar (kanan) Usai menerima penghargaan
Bupati juga mengajak kepada aparatur di lingkungan Pemkab Muara Enim agar mampu meningkatkan kinerja sebagai abdi negara sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reformasi Birokrasi memang bukan pekerjaan yang mudah, karena banyak yang sudah terbelengu dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Namun, demi kebaikan dan kebangkitan bangsa ini, reformasi birokrasi mutlak diperlukan. Kita tahu,musuh reformasi birokrasi sangat banyak, baik dari luar maupun dari dalam. Bahkan, Menteri PAN&RB, Azwar Abubakar menyebutkan , reformasi birokrasi itu ibarat perang. Peperangan jenis ini, kata Menpan & RB, tidak mudah untuk dimenangkan. Karena itu , diperlukan taktik dan strategi yang jitu.
Reformasi birokrasi juga masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus terus digarap. Pekerjaan Rumah yang sangat penting untuk segera diselesaikan antara lain, belum mamadainya kapasitas dan kapabiltas kementerian/lembaga dan pemda dalam menerapkan berbagai langkah strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Kemudian masih terhambatnya pelaksanaan manajemen perubahan, baik itu aplikasi PMPRB online, sistem pinilaian kinerja individual dan perubahan kelembagaan. Tak bisa dipungkiri, meski belum maksimal reformasi birokrasi telah menunjukkan beberapa kesuksesan yang nyata. Instansi pemerintah mulai meningkat akutabilitasnya, gerakan reformasi mulai meluas , kinerja pegawau semakin produktif dan indeks persepsi korupsi menunjukkan trend positif. Seperti kata Men PAN&RB, reformasi birokrasi ibarat perang, untuk menjadi pemenang segala kekuatan harus dimaksimalkan. Dengan medan yang lebih kompleks, tak bisa tidak, diperlukan strategi dan taktik yang jitu untuk menang. Dengan membangun benteng regulasi yang kokoh serta tak mudah ditembus peperangan ini bisa dimenangkan.( Amri/wrb)
KABAR SERASAN | Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013
11
PEMBANGUNAN
Gubernur Tinjau Pasien Kelas III RSUD HM Rabain Saat ini, untuk ruang perawatan kelas III RS HM Rabain sudah mengalami over kapasitas. Idealnya, setiap ruangan hanya diisi 6 pasien, tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini terpaksa diisi 8 pasien. Karena itu manajemen RS HM Rabain berencana untuk membangun ruang rawat inap untuk pasien klass III dengan kapasitas 150 tempat tidur.
K
Dalam kunjungan itu, dia menemui pasien yang berobat di ruang perawatan kelas III rumah sakit yang rata-rata dihuni pasien dari kalangan kaluarga ekonomi lemah. Pada Kesempatan itu, orang nomor satu di Sumsel juga sempat berbincang-bincang dengan salah seorang pasien, tentang prgram berobat gratis yang dilakukannya. ”Senang idak dengan program berobat gratis,”tanya Alex dalam bahasa daerah pada pasien tersebut.
Sang Pasien, Aminah (40), meski dalam kondisi sakit, dengan wajah berseri-seri menjawab, dirinya sangat senang. Karena dengan adanya program berobat gratis tersebut dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya
12
foto: Dok. Kabar Serasan
einginan Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program berobat gratis tidak main-main. Untuk mengetahui sejauh mana program yang diperuntukan bagi masyarakat ekonomi lemah ini ini dijalankan, pada awal April 2013 Alex mengunjungi secara mendadak RSUD HM Rabain. Dia ingin tahu secara langsung bagaimana pelaksanaan program berobat gratis yang diprogramkan sejak lima tahun lalu.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin kunjungi pasien di bangsal kelas 3 RSUD dr. HM Rabain Muara Enim
perawatan.
Pada kunjungan yang terkesan mendadak tersebut, Gubernur didampingi Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, Direktur RSU dr HM Rabain Muara Enim dan sejumlah pejabat lainnya.
Direktur RSU dr HM Rabain Muara Enim, dr Swandi Safitra, kepada Gubernur mengatakan,untuk ruang perawatan kelas III tersebut sudah mengalami over kapasitas. Idealnya,kata Suwandi setiap ruangan hanya diisi 6 pasien, tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini terpaksa diisi 8 pasien. Karena itu , lanjut Suwandi, pihak akan membangun ruang perawatan
Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013 |
KABAR SERASAN
untuk pasien kelas III.
”Kita berencana akan membangun ruang perawatan klas III yang representatif berlantai 4 dengan jumlah kapasitas 150 orang pasien,’ jelas Swandi. Setelah mendengar penjelasan kepala RSUD HM Rabain tersebut, Gubernur meminta agar para pasien bersabar dengan kondisi ruangan perawatan kelas III yang masih terbatas.
Dengan ruangan rawat inap yang representatif yang akan segera dibangun, Gubernur berharap dapat menjadikan rumah sakit umum Muara Enim salah satu rumah sakit terbaik di Sumsel. (01/amr)
PEMBANGUNAN
Demi Adipura, Bupati Pimpin Langsung Kerja Bakti foto: Dok. Kabar Serasan
meningkatkan kebersihan, keindahan dan kesejukan kota Muara Enim.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Muara Enim, Ir Zulkarnain Bachtiar menjelaskan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan besok , Sabtu (16/3), tim adipura akan turun ke Muara Enim untuk melakukan penilaian kedua (P-2). Sedangkan penilaian pertama (P-1) ADIPURA - Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati H. Nurul Aman SH. telah selesai dilakukan eski sudah 7 kali meraih beberapa bulan lalu. Adipura Kabupaten Muara Menurut Zulkarnain, tim yang Enim tetap berkeinginan untuk akan turun sebanyak 3 orang kembali meraih piala untuk ke berasal dari Jakarta, Riau 8 kalinya. Setiap tahun kriteria dan Palembang. Tim ini akan penilaian penghargaan bergengsi melakukan penilaian terhadap ini semakin ketat. Karena itu, kekurangan pada penilaian P-1. Pemkab Muara Enim terus
M
�Jika nilai passing grade pada penilaian P-2 ini di atas 71, maka kita sudah lolos untuk mendapatkan piala adipura tersebut. Tetapi jika pada penilian P-2 nanti nilai passing grade kita masih kurang, maka tim akan melakukan penilaian P-3,� jelas Zulkarnain, Jum’at (15/3). Lebih lanjut dia menjelaskan, pada penilaian P-2 ini, ada 13 item yang dinilai. Diantaranya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kebersihan pasar, terminal, stasiun kereta api, Puskesmas, sekolah-sekolah, perkantoran, hutan kota dan aliran sungai dalam kota serta pemukiman masyarakat.
Upaya untuk meraih Adipura ke 8 kalinya, tak tanggung-tanggung, Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar memimpin langsung kerja bakti untuk membersihkan berbagai sampah yang ada di pasar kota Muara Enim. Begitu juga dengan para petugas kebersihan kota, mereka terlihat berjibaku memoles wajah kota Muara Enim agar terlihat lebih bersih, indah dan sejuk. Mereka tidak saja mempercantik semua taman yang ada dalam kota Muara Enim, tetapi membersihkan semua sampah yang ada di berbagai tempat fasilitas umum dan selokan dalam kota.
KABAR SERASAN | Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013
13
SKPD
Bupati Lantik 106 Pejabat Baru foto: Dok. Humas
Pemilukada, pelantikan tersebut baru dilakukan sekarang.
Bupati menjelaskan, memperhatikan surat edaran tersebut, dapat saja dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilukada 5 Maret lalu, karena mutasi yang dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong.
Bupati Lantik 106 Pejabat Baru di Lingkungan Pemkab Muara Enim
U
sai Pemilukada, Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar menyusun ulang pejabat teras dilingkungan Pemkab Muara Enim. Pada hari Rabu, 14 April 2013 lalu, bertempat di Balai Agung Serasan Sekundang, sebanyak 106 pejabat eselon III dan IV dilantik oleh bupati. Pada pelantikan itu ada 11 camat yang bergeser atau dimutasi. Pejabat eselon III-A yang dilantik sebanyak 22 orang, eselon III-B sebanyak 21 orang, eselon IV-A sebanyak 56 orang dan eselon IV-B sebanyak 7 orang.
Adapun ke 11 camat yang dimutasi diantaranya, Camat Tanjung Agung, Drs Risman Effendi MSI menempati jabatan baru sebangai Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Muara Enim, posisinya digantikan Drs Rachmad Noviar MSI yang sebelumnya Camat SDL.
14
Kemudian Camat Penukal Utara Chaerul Saleh SH menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa digantikan Amrin SH. Camat Lembak, Fikri HidayatSIP, MSI menduduki jabatan baru sebagai Inspektur II Inspektorat Muara Enim digantikan Elvik Fransiska S STP. Selanjutnya Camat Talang Ubi, Saprioma MSI menempati jabatan baru sebagai Camat Gunung Megang, penggantinya Drs Darmawi MSi.
Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar dalam pidatonya mengatakan, pelantikan pejabat tersebut sebetulnya sudah sejak lama direncanakan. Namun karena adanya surat edaran Mendagri nomor 800/53335/ SJ tanggal 27 Desember 2012 himbauan untuk tidak melakukan mutasi pejabat struktural menjelang 6 bulan pelaksanaan
Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013 |
KABAR SERASAN
Untuk menghindari persepsi yang negatif, kata Bupati, dirinya selaku pembina kepegawaian memutuskan untuk menunda mutasi jabatan ini sampai selesai pelaksanaan Pemilukada.
Pada kesempatan itu Bupati juga menjelaskan, mutasi jabatan yang dilaksanakan jangan ditafsirkan dengan persepsi yang lain. Apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang berbau politis, karena Kabupaten Muara Enim baru saja selesai melaksanakan Pemilukada.
Kepada para pejabat yang dilantik, Bupati mengingatkan bahwa salah satu program prioritas Pemkab Muara Enim adalah reformasi birokrasi. Guna mensukseskan program tersebut, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diharapkan akan memperoleh pedoman kerja untuk diaplikasikan dilingkungan Pemkab Muara Enim. Untuk itu, dia mengharapkan para pejabat yang baru ini dapat melasanakan program ini sebaik-baiknya.( Me01/amr)
SKPD
Sungai Lematang Tercemar PDAM Sulit Olah Air Baku Sesuai ketentuan standar yang diperbolehkan untuk air minum 500 Nepolometric Turbidity Unit (NTU). Saat ini tingkat kekeruhan air sungai tersebut telah melebihi ambang batas sebesar 2.407 NTU. Karena itu PDAM Lematang Enim tidak bisa mengolahnya.
M
Namun hal itu tak urung membuat manejemen PDAM Lematang Enim menuai protes, karena pasokan air bersih ke pelanggan menjadi tersendat.
”Kita meminta maaf kepada para pelanggan, kalau air PDAM yang kita distribusikan kualitasnya tidak bening. Karena kita mengalami kesulitan mengolah air baku baik dari intake Sungai Lematang maupun dari intake Sungai Enim,” jelas Kepala Cabang PDAM Lematang Enim, Muara Enim, Tonie, Kamis (18/4).
Tonie menjelaskan, sesuai ketentuan standar yang diperbolehkan untuk air minum 500 Nepolometric Turbidity Unit (NTU). Saat ini tingkat kekeruhan air sungai tersebut telah melebihi ambang batas sebesar 2.407 NTU. Sehingga pihaknya tidak bisa mengolahnya.
foto: Dok. Humas
anajemen PDAM Lematang Enim Muara Enim mengaku, sejak tanggal 24 Maret lalu, pihaknya kesulitan mengolah air baku yang diambil dari Sungai Lematang dan Sungai Enim untuk distribusikan kepada pelanggan. Soalnya air sungai itu telah tercemar hingga menimbulkan kekeruhan mele bihi ambang batas. Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan Ass. II. Pemkab Muara Enim, Ir. Hasanudin saat memeriksa salah Intake milik PDAM Lematang Enim
”Adanya dugaan pencemaran ini sudah kita sampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Muara Enim untuk melakukan pemeriksaan,’ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Muara Enim, H Zulkarnain Bachtiar, ketika dikonfirmasi mengaku telah menerima laporan dugaan pencemaran air Sungai Lematang dari PDAM. ”Laporan yang kita terima dugaan pencemaran air Sungai Lematang, sedangkan air Sungai Enim kita belum menerima laporan,” jelasnya. Menurutnya, dari pemeriksaan yang dilakukannya, tingkat kekeruhan air Sungai Lematang
sudah melebihi batas baku mutu.
”Kita sudah melaporkannya kepada BLH Lahat, karena pencemaran itu diduga dari kegiatan penambangan batubara yang ada di hulu Sungai Lematang di Lahat,’ jelasnya. Pencemaran air Sungai Lematang diduga disebabkan banyak faktor diantaranya adanya kegiatan penambangan batubara di hulu sungai tersebut. Untuk itu, Kata Zulkarnain, untuk mengetahui secara pasti pihaknya akan segera mengecek kualitas air Sungai Lematang tersebut. (me-01)
KABAR SERASAN | Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013
15
SKPD
Tingkatkan Produksi Padi Pemkab Ajak Petani Tanam Padi Dua Kali Setahun M
foto: Dok. Humas
engubah kebiasaan turun termurun tentu bukanlah hal yang mudah. Tapi demi untuk kebaikan , tak ada salahnya terus mencoba. Agar kebiasaan itu sedikit demi sedikit bis ditinggalkan. Misalnya mengajak para petani yang sudah terbiasa melakukan penanaman satu kali dalam setahun. Padahal, lahan mereka potensial untuk melakukan penamana dua kali dalam setahun. Hal ini disampaikan Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kecamatan Kota Muara Enim dan
Ujanmas, Loehalni Agoestirini SP Msi.
"Kita terus memberikan pengertian kepada  petani agar mereka mau merubah prilakunya menanam padi dua kali setahun yang selama ini hanya sekali dalam setahun. Ajakan ini terus kita lakukan setiap melakukan pertemuan kepada kelompok tani yang ikut dalam program SLPTT,� jelas Loehalni, Minggu (17/3). Upaya terus menerus yang dilakukan, kata Loehalni , sudah mulai menuai hasil positif. Misalnya, pada pertemuan dengan kelompok tani Desa Tanjung Jati dan Desa Muara Lawai, Kecamatan Kota Muara Enim beberapa waktu lalu, ternyata mendapat respon positif dari masyarakat petani disana.
Sebetulnya mereka mau untuk menanam padi dua kali setahun. Hanya saja mereka menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi jika menanam padi dua kali setahun.
Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar
16
Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013 |
Kendala yang mereka hadapi diantaranya, sulitnya mengendalikan ternak hewan sapi masyarakat jika sudah musim panen. Karena kebiasaan
KABAR SERASAN
selama ini, jika para petani telah selesai panen, ternak sapi tersebut selalu masuk ke sawah untuk memakan jerami padi yang telah selesai dipanen. Selain itu permasalahan air juga menjadi kendala, mengingat lahan mereka yang tadah hujan. �Dalam pertemuan itu saya sampaikan, agar ternak sapi mereka di ikat, tidak dilepas begitu saja seperti selama ini. Jika mereka kompak mengendalikan ternaknya, tentunya mereka bisa menanam padi dua kali setahun,� ujar Loehalni.
Sedangkan permasalahan air, imbuhnya, supaya jangan sempat kekeringan, para petani bisa mensiasatinya lebih dahulu menanam pada tanam padi pertama pada awal musim hujan. Sehingga untuk menanam padi yang kedua kalinya, curah hujan masih ada.
Pada kesempatan itu, kata Loehalni, pihaknya juga menyampaikan kepada mereka saat ini kita sudah memiliki Balai Penelitian dan Pengembangan Tehnologi Pertanian. Balai tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi suaca. Sementara Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar mengatakan, Pemkab Muara Enim terus menerus melakukan sosialisasi kepada para petani, agar mau melakukan penanaman dua kalai setahu. Karena ,kata buapti ,hal ini menguntungkan masyarakat petani itu sendiri. Jika panen dua kali tentunya hasil yang diperoleh akan lebih banyak. Jika selama ini dengan menanam sekali setahun hasil yang diperoleh lebih sering habis untuk dimakan sendiri, dengan menaman dua kali setahun , hasil panen kedua bisa dijual untuk menambah pendapatan. Yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian masyarakat petani itu sendiri.
foto: Dok. Kabar Serasan
EKBIS
Direktur Umum dan SDM PTBA, Maizal Ghazali bersama GM PTBA Tanjung Enim, SM CSR dan Ketua Umum YPM Muara Enim, Firdaus Masrun saat panen perdana padi SRI
PTBA dan Muara Enim Bangkit Panen Padi SRI Di Karang Raja M
engubah kebiasaan yang sudah turun temurun tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Perlu ada usaha yang terus menenerus dan tak kenal lelah, agar apa yang kita tawarkan bisa diterima di suatu komunitas atau daerah. Hal ini juga berlaku saat PT Bukit Asam (persero) Tbk (PTBA) dan YPM Muara Enim Bangkit akan memperkenalkan metode tanam padi SRI ( System of rice intensification) kepada masyarakat Desa Karang Raja
Kecamatan Kota Muara Enim.
Dengan sosialisasi terus menerus, akhirnya pola tanam SRI ini bisa mereka terima meski tidak semua petani di desa ini ikut dalam program ini. Karena mereka belum yakin, pola tanam yang asing bagi mereka ini bisa meningkatkan hasil panen . Bahkan tidak sedikit yang mengatakan pola tanam ini tidak akan berhasil. Namun fakta menunjukkan, hasil panen petani yang mengikuti program ini
mengalami peningkatan yang cukup besar.
Direktur SDM dan Umum PTBA, Maizal Ghazali mengatakan, pada awalnya manajemen PTBA sempat ketar ketir juga , apakah program ini akan berhasil.
“Pada penanaman perdana yang pada saat itu dilakukan oleh pak dirut, kita melihat yang ditanam hanya sebatang padi. Padahal selama ini kita menanam padi satu ikat. Apa benar
KABAR SERASAN | Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013
17
EKBIS foto: Dok. Humas
sebatang ini bisa menjadi banyak ,” ujar Maizal usai panen padi perdana pola SRI yang dilaksanakan PTBA dan YPM Muara Enim Bangkit di Desa Karang Raja pada awal April lalu.
Bahkan, kata Maizal, setiap lewat desa Karang Raja ini, kadang-kadang tanpa sepengetahuan penduduk mereka berhenti dan melhat lahan yang ditanam menggunakan pola SRI ini. “Intinya kami terus monitor, karena kami dan YPM Muara Enim Bangkit yang membawa pola tanam SRI ke Desa Karang Raja ini. Kalau sampai gagal tentu akan membawa dampak yang kurang baik. Alhamdulillah,kekhawatiran itu kini sudah terjawab. Kita dirahmati Allah dan program ini berhasil,” tutur Maizal.
Sebagai informasi dengan pola tanam SRI yang dilakukan di desa ini bisa menghasilkan 10 ton per hektar dalam kondisi tanpa irigasi. Sementara di Desa Embawang hasil produksinya sekitar 12 ton per hektar sudah ada irigasi. Nah, jika kita sudah menggunakan irigasi, hasil produksi petani per hektar diperkirakan bisa mencapai 15-16 ton per hektar. “Pembangunan irigasi ini menjadi pekerjaan rumah kita kedepan. Karena hal ini berhubungan dengan penduduk yang tanahnya akan dilalui irigasi ini. Jika persoalan ini sudah ada titik temu, kemungkinan besar pembangunan irigasi bisa dilaksanakan,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Maizal juga menyampaikan, Manajemen PTBA saat ini mempunyai beberapa program yang terkait dengan CSR. Pada tahu 2012 PTBA meluncurkan program sentra industry bidang pabrikasi dan spare part. Pada program ini PTBA sudah melakukan kerjasama dengan 13 bengkel yang ada di Tanjung Enim. Sebelumnya PTBA bersama Poli Teknik ITB memberikan pelatihan kepada
18
Salah seorang petani di Desa Karang Raja memamerkan hasil panen dengan pola tanam SRI
ketiga belas bengkel tersebut agar bisa memenuhi standar produk yang diinginkan PTBA. Tak hanya itu , PTBA juga membuatkan badan hukum untuk mereka. Mulai dari SIUP hingga TDR. Hal inin dilakukan sebagai kelengkapan dan syarat untuk berbisnis dengan PTBA. Selain itu PTBA juga punya program sentra industry pertanian agrobisnis, sahabat CSR dan Beasiswa bagi yang tidak mampu dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua YPM Muara Enim Bangkit, Firdaus Masrun mengatakan, tingkat keberhasilan memang relative. Namun, jika diukur dari tingkat produksi, program ini cukup berhasil. “Jika sebelum menggunakan metode SRI ini para petani disini bisa menghasilkan produksi sebesar 5-7 ton per hektar. Setelah menggunakan metode SRI ini produksi petani mengalami peningkatan menjadi 9-10 ton per hektar,” jelas Firdaus usai panen padi perdana metode SRI di Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim pada 8 April 2013 lalu. Disamping itu, kata Firdaus, tingkat keberhasilan program ini juga bisa dilihat dari aspek non materi. Misalnya dari sisi pemberdayaan masyarakat yang merupakan inti
Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013 |
KABAR SERASAN
dari apa yang ingin dilakukan YPM MB dengan melaksanakan program seperti ini.
“YPM Muara Enim Bangkit berkeinginan memberdayakan masyarakat dengan pemahaman dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari tahu menjadi pintar. Dan itu yang kami lakukan selama berbulan bulan. Kami berharap petani yangt tadinya tidak bisa membuat kompos menjadi bisa, petani yang tadinya tidak bisa bagaimana memaksimalkan lahannya sekarang sudah bisa. Kalau itu sudah diakui, kita bisa mengatakan program ini sudah berjalan baik dan berhasil,”jelasnya. Dengan hasil panen yang telah diperoleh, diharapkan mejadi pemicu agar masyarakat Karang Raja yang tadinya apatis , berbalik menjadi antusias untuk mengikuti pola tanam SRI. Jika saat ini dari 63 Ha sawah yang ada di desa ini baru 10 ha sawah yang ikut, kedepan kita bisa berharap akan lebih banyak lagi yang akan berpartispasi. Sehingga desa ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk ikut menerapkan pola tanam padi yang ramah lingkungan ini. Pada giirannya bisa berperan di bidang pertanian di Kabupaten Muara Enim. (amri)
SERBA SERBI
Anggota Dewan Bakal Gugat Peraturan KPU Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 pada pasal 19 huruf (i) butir 2 telah memberangus demokrasi, karena partai yang tidak lolos Pemilu tersebut sama dengan sudah bubar.
foto: Dok. Humas
P
eraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2013, banyak menuai protes anggota DPRD yang partainya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014. Soalnya pada pasal 19 huruf (i) butir 2 menyatakan, mereka tidak boleh memiliki kartu partai ganda. Jadi, jika mereka mencalonkan kembali sebagai Calon Anggota Legislatif
partai lain.
”Sesuai aturan tersebut, salah satu sarat mencalonkan diri sebangai Caleg melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai. Jika mereka mencalonkan dari partai lain apa mungkin memiliki KTA partai ganda atau memiliki 2 KTA,” jelas akhir Maret lalu.
pemilu 2014, Devi Harianto SH MH menilai, PKPU telah merugikan anggota DPRD yang partainya tidak lolos sebagai peserta Pemilu.
”Saat ini telah ada wacana dari teman-teman anggota DPRD untuk menggugat Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 itu ke Mahkamah Agung (MA),” jelas Devi yang dihubungi Minggu (24/3). Devi menambahkan,peraturan yang diterbitkan KPU tersebut perlu ditinjau ulang. Karena tidak saja merugikan anggota DPRD tetapi merugikan partai yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu.
”Bagaimana jika ada daerah anggota dewannya sebagian besar berasal dari partai yang tidak lolos peserta Pemilu seperti Kota Prabumulih? Jika dilakukan PAW maka akan terjadi kekosongan dewan dan akan mengganggu proses pembahasan APBD. Apalagi, proses PAW itu waktunya sangat singkat,” ujar Devi.
Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim
(Caleg) dari partai lain harus mengundurkan diri. Ini artinya, mereka terancam mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW).
Ketua KPUD Muara Enim, Isa Ansori SE, ketika dikonfirmasi mengakui, kemungkinan besar anggota DPRD Muara Enim yang partainya tidak lolos sebagai peserta Pemilu banyak mengalami PAW jika mereka mencalonkan diri sebagai Caleg dari
Menurut Isa, jika mengacu pada aturan tersebut, maka peluang PAW itu cukup besar. Namun pihaknya masih melakukan pengkajian lagi terhadap aturan KPU tersebut. Dia juga menjelaskan, pendaftaran Caleg akan dimulai pada tanggal 9 April mendatang.
Sementara itu, anggota DPRD Muara Enim dari Partai PBR yang juga Caleg DPRD Sumsel , Drs H Ahmad Subardi Akbar menilai, Peraturan KPU tersebut telah memberangus demokrasi. Karena partai yang tidak lolos Pemilu tersebut sama dengan sudah bubar. Menurut Subardi, jika aturannya demikian, secara pribadi dia siap saja mundur dan mencalonkan diri kembali dari partai lain. (01/Amr)
Ditempat terpisah, anggota DPRD Muara Enim, dari partai PNBKI yang partainya tidak lolos menjadi peserta
KABAR SERASAN | Edisi 28 | Tahun ke III | Maret 2013
19
Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan Menteri PAN&RB Azwar Abubakar
foto: Dok. Humas dan Protokol
foto: Dok. Humas dan Protokol
LENSA SERASAN
Bupati dan Kabag Organisasi Pemkab Muara Enim bersama Piagam Penghargaan
foto: Dok. Humas dan Protokol
foto: Dok. Humas dan Protokol
Bupati Muara Enim bersama Daerah yang menerima penghargaan dari Kemen PAN&RB
KPUD Muara Enim Menetapkan Pasangan Caknur sebagai Pemenang Pemilukada Muara Enim 2013-2018
foto: Dok. Humas dan Protokol
foto: Dok. Humas dan Protokol
Bupati Lantik Pejabat Baru di Lingkungan Pemkab Muara Enim
Manejemen PTBA dan YPM Muara Enim Bangkit Bersama Petani Desa Karang Raja