Kabarserasan Edisi 33 (Agustus 2013) by Imam Romdhoni

Kabar Serasan MEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

Bupati Ajak Masyarakat

Tingkatkan Rasa Nasionalisme

KABAR | Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013 EDISI 33 - TAHUN KE SERASAN III - AGUSTUS 2013

Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013 |

KABAR SERASAN

DARI MEJA BUPATI: Nasionalisme........................................ 4 06

OPINI: Lelang Jabatan..................................... 5 SERASAN UTAMA: Bupati Ajak Masyarakat Tingkatkan Rasa Nasionalisme................................ 6

PEMBANGUNAN: Bupati Muara Enim Resmikan Proyek PLTMH............................................. 8 Bupati Tinjau Proyek Air Bersih Amburadul.......................................... 12

NASIONAL: Lelang Jabatan, Seberapa Penting? ..... 10

SKPD: Muara Enim Kembali Buka Penerimaan CPNS Umum.................................... 13 Luliusan AKBID Siap Terjun ke Masyarakat........................................ 14

EKBIS: Bupati Akan Panggil Manajemen PT KME........................................... 16 SERBA SERBI: 75 Regu Pramuka Ikuti Gerak Jalan................................................... 15 Shinta Muzakir Dilantik Menjadi Ketua TP PKK Kab. Muara Enim.............. 18 Setiap Jumat, PNS Pemkab Muara Enim Berbusana Muslim............................... 19

Kabar Serasan Penerbit: YPM MUARA ENIM BANGKIT Pelindung: Ir. Muzakir Sai Sohar

PU/PP/Penanggung Jawab: Firdaus Masrun Pemimpin Redaksi: Khairul Amri Redaktur: M. Lutfi

Staf Redaksi: Muhammad Al Hadi Toto Fotografer: Riana

Design Grafis: A. Raghib Amirullah

Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi: Tita Zen Alamat Redaksi : Perumahan Depok Maharaja B3/8 RT 01/15 Pancoran Mas - DepokJawa Barat Telp. (021) 2616 1894 Fax. (021) 7788 5465

Hotline: 0811926736/08176696468 Email: redaksi@kabarserasan.com

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500 Karakter) dan tidak menyangkut SARA.

Redaksi menerima kiriman (via email atau pos) naskah/tulisan dan foto kegiatan UPTD

KABAR SERASAN | Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013

DARI MEJA BUPATI

Nasionalisme

Ir. H. Muzakir Sai Sohar, Bupati Muara Enim

etiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemeredekaan Republik Indonesia. Pada 2103 ini kita mempringati HUT ini untuk yang ke-68. Peringatan HUT RI ke 68 hendaknya kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengisi mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban darah, air marta dan harta untuk merebut kemerdekaan. Sebagai anak bangsa kita mengisi kemerdekaan ini dengan menjaga apa yang telah direbut para pahlawan pendahulu kita.

HUT Kemerdekaan tahun ini bertemakan â&#x20AC;&#x153;menjaga stabilitas keamanan untuk pertumbuhan ekonomi lebih sejahtera lagi â&#x20AC;&#x153;. Untuk itu

mari kita jaga persatuan dan kesatuan dan kita jaga negara kita dengan kondisi yang aman. Oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat , mari kita isi kemerdekaan ini dengan segala pembangunan dan tidak ada hal hal yang membuat kita terpecah-pecah. Hal itu dapat terjadi kalau kita saling menghormati dan toleransi yang tinggi. Mari kita jaga keamanaan negara kita, keutuhan dan kekompakan sebagai bentuk penghargaan bagi pahlawan-pahlawan kita yang telah berjasa sehingga kita bisa menghirup udara kemerdekaan.

Kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Muaraenim saya menghimbau mari kita meningkatkan rasa nasionalisme rasa kebangsaan yang tinggi dalam rangka mengenang arwah pahlawan yang telah merebut kemerdekaan. Banyak yang beranggapan bahwa nasionalisme sekarang ini semakin merosot, di tengah isu globalisasi, demokratisasi,

dan liberalisasi yang semakin menggila. Nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada.

Kita harus menempatkan persatuanâ&#x20AC;&#x201C;kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Selain itu kita juga harus menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

Pada akhirnya kita harus memutuskan rasa kebangsaan kita harus dibangkitkan kembali. Nasionalisme yang harus dibangkitkan kembali adalah nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi semua permasalahan, bagaimana bisa bersikap jujur, adil, disiplin, toleran, dan lain-lain. Dirgahayu Republik Indonesia.

No Telepon Penting di daerah Muara Enim:

Polres Kodim Pemadam Kebakaran RSUD DR H M Rabain

(0734) 421-192 (0734) 421-059 (0734) 421-113 (0734) 421-192

Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013 |

Gangguan PLN Gangguan Telkom PDAM Tirta Lematang Askes Cab Pemb. ME

KABAR SERASAN

(0734) 421-601 (0734) 421-999 (0734) 421-093 (0734) 422-678

OPINI

Jabatan Struktural. Dalam dua aturan ini ditentukan pergantian hanya dapat dilakukan untuk jabatan yang kosong.

Dua aturan ini mengandung pengertian bahwa pergantian seorang pejabat hanya bisa dilakukan jika sang pejabat sudah tidak lagi menjabat. Bahwa factor kompetensi (kemampuan) dan kebutuhan akan pejabat yang cakap, menjadifaktor yang kurangdiprioritaskan.

Lelang Jabatan S

(Oleh Firdaus Masrun)

uatu hari penulis pernah diundang seorang kepala daerah, khusus untuk mendengarkan â&#x20AC;&#x153;curhatâ&#x20AC;?nya. Singkatnya, sang kepala daerah merasa pusing dengan rendahnya mutu pejabat-pejabat di bawah pemerintahannya. Menurut sang kepala daerah ini, banyak pejabat yang dipercaya memimpin institusi UPTD (Unit Pelaksana Tugas Daerah) yang tidak mumpuni, tidak menguasai bidang pekerjaannya, dan dalam menjalankan tugasnya hanya sekedar ABS (Asal Bapak Senang), dan mengendalikan unit kerja yang dipimpinnyahanya dari balik meja. Yang bersangkutan tidak menguasai teknis lapangan, apa lagi untuk diharapkan memberikan langkah terobosan setiap menemukan masalah.

Sebenarnya, apa yang dikeluhkan teman saya yang kepala daerah ini bukanlah masalah unik dan khusus. Karena masalah seperti ini ada dan dialami oleh banya pimpinans uatu unit kerja besar, termasuk kepala daerah. Jangan heran, birokrasi di negeri ini pun berjalan tersendat dan tujuan yang dicapai

sebagai pelayan masyarakat tidak sesuai harapan. Tapi menimpakan kesalahan kepada kepala daerah juga tidak terlalu tepat. Karena adakalanya, sang kepala daerah sendiri terjebak oleh sistem aturan yang ada dan harus diapatuhi. Terlebih di era reformasi, dimana semua warga Negara merasa paham hukum dan berhak menggugat secara hukum. Salah langkah, pejabat pengambil kebijakan bisa digugat.

Ya. Kesalahan juga terletak pada produk hukum yang dilahirkan pejabat lebih tinggi. Persoalan rekrutmen pejabat birokrasi, tentu arahnya ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpandan RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ambil contoh SuratEdaran (SE) Menteri PAN dan RB No 16/2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan juga Peraturan Pemerintah (PP) No 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Bisa dibayangkan jika seorang kepala UPTD, karena factor kedekatan emosional, yang bersangkutan akan cenderung terus dipertahankan, meski terbukti tidak cakap dan menguasai bidang dan tanggungjawabnya. Sebaliknya, akan ada pejabat yang cakap dan mumpuni di bidangnya, akan selalu rawan dicopot (dimutasi) jika tidak memiliki kedekatan emosional dengan pimpinannya.

Maka ketika kini ada kepala daerah yang melakukan terobosan berupa lelang jabatan, banyak kalangan menganggap itu sebagai langkah terobosan yang patut diacungi jempol. Meski terkesan menabrak kedua aturan yang lebih tinggi, setidaknya, karena alasannya baik dan bertujuan mendapatkan pejabat yang bermutu da nmenguasai bidangnya, sejauh ini pejabat yang melakukan instrument birokrasi itu tidak ada yang menggugat.

Maka kiranya jika di kemudian hari saya kembali diundang, mendengarkan dan dimintai lagi pendapat tentang kesemerawutan birokrasi di bawahnya, agaknya saya tidak akan berpikir dua kali untuk menyarankan menempuh lelang jabatanini. Ini cara efektif, pro rakyat dan terbukti tepat untuk mendapatkan sosok pejabat yang cakap, menguasai masalah danâ&#x20AC;&#x201D;paling tidak, memiliki motivasi tinggi untuk membuktikan kemampuannya, karena ia dapatkan jabatan itu bukan berdasarkan kedekatan emosional dengan atasan, tapi lewat sebuah kompetisi yang terbuka. (firdausmasrun)

KABAR SERASAN | Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013

SERASAN UTAMA

Bupati Ajak Masyarakat Tingkatkan Rasa

Nasionalisme

foto: Dok. Humas dan Protokol

Mari kita jaga persatuan dan kesatuan dan kita jaga negara kita dengan kondisi yang aman. Kepada masyarakat saya menghimbau mari kita meningkatkan rasa nasionalisme rasa kebangsaan yang tinggi dalam rangka mengenang arwah pahlawan yang telah merebut kemerdekaan. (Muzakir Sai Sohar)

Nasionalisme

pacara detik detik Proklamasi HUT RI ke 68 di Muara Enim, Sabtu (17/8) berlangsung cukup khidmat. Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar selaku inspektur upacara, telah menyerahkan duplikat bendera sang saka merah putih kepada Nefi Afrillah Juniwati (Siswi SMAN 1) selaku petugas Paskibra yang bertugas membawa baki bendera, untuk dikibarkan

di tiang 17.

Sedangkan petugas Paskibra yang mengibarkan bendera di tiang 17, Rio Sandi Pratama (siswa SMA Bukit Asam), Wida Fenriansyah (Siswa SMAN 1) dan Yurio Aspila Pratama (siswa SMAN 2). Bertindak sebagai Komandan Upacara Mayor Inf Sutomo yang menjabat sebagai Kasdim 0404 Muara Enim. Pada upacara

Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013 |

KABAR SERASAN

itu, Bupati selaku inspektur upacara membacakan naskah Proklamasi. Sedangkan Ketua DPRD Muara Enim, M Thamrin AZ SH, membacakan naskah UUD 1945. Upacara itu diikuti para pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, pelajar, TNI, Polri serta para

foto: Dok. Kabar Serasan

SERASAN UTAMA

foto: Dok. Kabar Serasan

Ketua TP PKK Muara Enim Hj. Shinta Paramita

jasa pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan darah dan air mata. Sebagai bangsa kita mengisi kemerdekaan ini dengan menjaga apa yang telah direbut para pahlawan pendahulu kita,” jelas bupati.

Menurut bupati, tema HUT Kemerdekaan tahun ini menjaga stabilitas keamanan untuk pertubuhan ekonomi lebih sejahtera lagi. ”Mari kita jaga persatuan dan kesatuan dan kita jaga negara kita dengan kondisi yang aman. Kepada masyarakatsaya menghimbau mari kita meningkatkan rasa nasionalisme rasa kebangsaan yang tinggi dalam rangka mengenang arwah pahlawan yang telah merebut kemerdekaan,” jelasnya.

pegawai di lingkunagn Pemkab Muara Enim dan pimpinan perusahaan BUMN dan PUMD serta BUMS. Pejabat yang mengikuti upacara itu diantaranya Wakil Bupati, H Nurul Aman, unsur Muspida, diantara Kapolres, AKBP M Aris, Kajari Rober Palealu, Ketua Pengadilan Negeri, Kamaludin SH, Sekda Muara Enim, Ir H Taufik Rahman, Ketua Tim Penggerak PKK, Hj Sinta Muzakir serta para kepala dinas, kepala kantor, pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Muara Enim dan Ketua Partai Politik diantarnya Ketua DPD PAN Muara Enim, Ganef Asmara NL SH. Usai upacara detik-detik proklamasi, Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, menyerahkan bingkisan kepada 13 Narapidana di Lapas Muara Enim yang

mendapatkan remisi bebas pada HUT Kemerdekaan tersebut. Selain itu, kedua pemimpin Bumi Serasan Sekundang ini, juga menyerahkan bingkisan kepada para veteran pejuang kemerdekaan di Balai Agung Serasan.

Bingkisan yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati kepada para veteran tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih atas perjuangan yang dilakukan para veteran yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Bupati Muara Enim mengatakan, peringatan HUT RI ke 68 hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengisi mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban darah, air marta dan harta untuk merebut kemerdekaan. ” Hut RI ke 68 ini mari kita mengenang

Kita, lanjut bupati, sudah 68 tahun merdeka. ”Oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat mari kita isi kemerdekaan ini dengan segala pembangunan tidak ada hal hal perpecahan diantara kita, kita saling hormati, toleransi yang tinggi. Mari kita jaga keamanaan negara kita, keutuhan kekompakan sebagai bentuk mengenang jasa pahlawan,” harapnya. (Amr/ME-01)

Di sisi lain Muzakir menilai, rasa nasionalisme masyarakat sudah mulai berkurang. Indikasi itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak memasang bendera merah putih di rumahnya masing-masing pada peringatan HUT RI ke 68 . Hal ini membuatnya prihatin. Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan yang tinggi guna mengenang jasa jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dengan titis air mata dan darah.

KABAR SERASAN | Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013

PEMBANGUNAN

Bupati Muara Enim Resmikan

Proyek PLTMH

foto: Dok. Humas

Pembangunan PLTMH merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa Plakat untuk dijadikan tenaga energi listrik. Pembangunan PLTMH yang dilakukan PTBA di Desa Plakat sebagai contoh bagi desa lain di Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar menghimbau agar desa lain di Muara Enim bisa mencontoh apa yang telah dilakukan masyarakat Desa Pelakat yang kompak bergotong royong.

Kades Desa Pelakat Menandatangani Peresmian Desa Pelakat Sebagai Desa

upati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar meresmikan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Plakat Kecamatan Semendo Dara Ulu, Selasa (20/08/2013).

Proyek tersebut merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bukit Asam (persero) Tbk (PTBA) didukung Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Peduli Umat.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Bukit Asam Millawarma mengatakan, PTBA hanya memiliki ide dan dana dalam pembangunan PLTMH ini. Namun belum memiliki pendamping.

kebutuhan penerangan tapi juga meningkatkan potensi desa, seperti membantu kinerja pabrik kopi.

Pihaknya berharap keberadaan jaringan listrik tak hanya membantu

Pemerintah Kabupaten Muara Enim sangat mengapresiasi

"Beruntung Yayasan Al-Azhar menawarkan kerja sama sebagai fasilitator maka langsung kami terima," ujar Millawarma.

Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013 |

KABAR SERASAN

"PTBA mengucapkan terima kasih atas kerja sama dengan Yayasan Islam Al-Azhar. Apa yang diperoleh dari bisnis PTBA akan kembali ke masyarakat. PTBA tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat," ungkapnya.

PEMBANGUNAN foto: Dok. Kabar Serasan

program PTBA yang memfasilitasi pembangunan PLTMH di Desa Plakat ini. Menurut Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar ,masuknya jaringan listrik ke desa ini, diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, pembangunan PLTMH merupakan salah satu upaya Pemkab Muara Enim untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pedesaan yang belum terjangkau listrik PLN. Dengan diresmikannya pemakaian listrik PLTMH tersebut, maka tinggal 2 desa lagi di SDU belum menikmati listrik PLN yakni Desa Tanjung Tiga dan Danau Gerak.

foto: Dok. Kabar Serasan

PLTMH

Pembangunan PLTMH merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa Plakat untuk dijadikan tenaga energi listrik. Bupati akan menjadikan bantuan pembangunan PLTMH yang dilakukan PTBA di Desa Plakat sebagai contoh bagi desa lain di Kabupaten Muara Enim. Dia juga menghimbau desa lain di Muara Enim mencontoh apa yang telah dilakukan masyarakat Desa Pelakat yang kompak bergotong royong. â&#x20AC;&#x153; Sifat kegotong royongan yang dilakukan masyarakat Desa Pelakat hendaknya ditiru masyarakat desa lain. Jangan sampai kegotong royongan itu sampai hilang,â&#x20AC;? harap Bupati.

Pembangunan PLTMH berkapasitas 22 KW, dibangun pihak ketiga kontraktor yang ditunjuk, dengan pendampingan dari tenaga ahli dan melibatkan pemberdayaan masyarakat

Mengenai anggarannya menghabiskan dana Rp 869 juta. Meski kapasitas tidak terlalu besar, PLTMH itu sudah membantu setidaknya 160 kepala keluarga (KK) dengan 740 jiwa warga di Desa Pelakat. Sedangkan bangunan warga ada 124 unit.

Disaksikan Bupati Muara Enim, Dirut PTBA Milawarma Menyerahkan Bantuan Dana Kepada Kades Pelakak

Sementara pengelolaan PLTMH dilakukan oleh koperasi Harapan Bersama Desa Pelakat. Sementara untuk pemeliharaan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat melalui bimbingan Yayasan Islam Al-Azhar.

Pembangun PLTMH ini telah dilakukan sejak enam bulan yang lalu, namun operasional penerangan telah berlangsung sejak dua bulan terakhir.Tiap rumah mendapatkan kuota aliran listrik sebesar 250 watt. Sedangkan untuk fasilitas umum seperti sekolah, Puskesmas, masjid dan lain-lain sebesar 400

watt.

Ada yang menarik terkait iuran pemakaian listrik di daerah ini. Karena setiap Kepala Keluarga (KK) nantinya akan membayar iuran PLTMH dengan 1 kg biji kopi perbulan atau setara dengan Rp 18 ribu. Dari pembayaran tersebut Rp 5.000 akan dialokasikan untuk dana simpan pinjam dan biaya perawatan turbin PLTMH. Selain peresmian PLTMH, PTBA juga memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk pembangunan rumah ilmu dan pabrik kopi. (Ria/ me-01)

KABAR SERASAN | Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013

NASIONAL

Lelang Jabatan, Seberapa Penting? foto: sindikasi.net

Lelang jabatan merupakan mekanisme yang baik dalam mempercepat reformasi birokrasi. Transparansi dan meritokrasi ini kata kunci menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, tidak korupsi, dan benar-benar melayani masyarakat.

Lelang Jabatan

elang jabatan, yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai sebuah terobosan kebijakan yang tidak biasa (out of the box). Karena tidak biasa, tentu saja pada awalnya menuai kontroversi. Bisa ditebak, mereka yang tak setuju lebih banyak daripada pihak yang mendukung. Maka, langkah terobosan yang sebenarnya bertujuan baik itu, kemudian memunculkan keraguan bagi sebagian kalangan. Antara lain, penggagasnya dicap ingin cari popularitas agar dianggap prorakyat, tidak akan menyelesaikan persoalan, dan

seterusnya.

Tapi seiring perjalanan waktu terobosan itu akhirnya bisa diterima akal sehat karena dilaksanakan secara konsisten meski diterpa serangan kanan-kiri. Tanpa mempersoalkan siapa yang lebih dulu memulai, lelang jabatan telah menjadi tren baik di lingkungan birokrasi pemerintahan kita. Kita tidak tahu apakah Gubernur DKI Jakarta Jokowi (Jokowi) yang pertama kali menggunakan terobosan ini atau ada tokoh sebelumnya. Ada informasi, sebelumnya beberapa kepala daerah telah melakukan ini

Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013 |

KABAR SERASAN

meski tidak terekspose media secara masif seperti yang dilakukan Jokowi. Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, disebut-sebut telah melakukannya saaat memulai jabatannya di lingkungan pemerintahan kabupaten sejak beberapa tahun lalu. Tapi harus diakui, lelang jabatan popular setelah mantan Walikota Solo itu melakukannya setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pembahasan tulisan ini bukan berfokus pada siapa yang pertama melakukan langkah terobosan ini, melainkan siapa lagi kepala daerah yang akan melaksanakannya. Karena lelang jabatan terbukti efektif sebagai mekanisme

NASIONAL foto: Dok. Kabar Serasan

persyaratan yang ditentukan untuk suatu jabatan yang diperebutkan. Apalagi pada seleksi ini, pejabat yang jabatannya akan dileleng, diwajibkan mengikuti seleksi ini. Ambil contoh pada lelang jabatan camat dan lurah di DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Semua camat dan lurah yang sedang menjabat diharuskan mengikuti. Maksudnya, agar tim pelaksana lelang bisa membandingkan kualitas camat atau lurah yang sedang menjabat dengan peserta lelang yang mengincar jabatan itu.

Lelang Jabatan

kepala daerah mendapatkan bawahan berkualitas dan akan menempati jabatannya sesuai kemampuan.

Rumorsnya, pemerintah pusat mulai melirik cara ini dan akan menggunakannya untuk mengisi pos-pos penting dibirokrasinya. Jika benar, kita akan lega karena virus lelang jabatan yang baik ini sudah menyebar sampai ke pusat birokrasi. Lelang jabatan memang bukan jaminan 100 persen menghilangkan korupsi dan KKN di jajaran pemerintah pusat maupun daerah. Namun, semangat keterbukaan dalam pengisian jabatanjabatan eselon I dan II yang pegang kendali birokrasi ini membuka kesempatan yang lebih besar kepada sosok-sosok birokrat yang kompeten, tapi tenggelam oleh kemunculan sosoksosok birokrat yang kurang kompeten, tapi memiliki keunggulan dalam lobi dan jaringan untuk memengaruhi pengambilan keputusan.

Orang bisa skeptis dengan gagasan ini. Tapi, bagaimanapun lelang jabatan merupakan mekanisme yang baik dalam mempercepat reformasi birokrasi. Transparansi dan meritokrasi ini kata kunci menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, tidak korupsi, dan benar-benar melayani masyarakat.

Lelang jabatan juga membuka peluang lebih besarkepada aparat negara untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat bersaing demi meraih posisi eselon I maupun II. Ada persaingan sehat dan terbuka di sana.

Birokrat-birokrat yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan terjebak dalam zona nyaman harus rela kehilangan kesempatan besar untuk menduduki puncak karier. Faktor perkoncoan lambat laun akan terkikis digantikan faktor kompetensi.

Publik maupun seluruh pemangku kepentingan memiliki hak penuh untuk menentukan siapa saja yang akan membuat keputusan terhadap kebijakan yang berdampak luas di masyarakat. Bisa saja bupatinya mempunyai konsep bagus dan visioner, tapi akan sia-sia bila birokratnya tidak mampu menjalankan program-program pemerintahan dengan baik dan benar.

Ke depan orang yang tidak kompeten, tapi memaksakan diri menduduki jabatan penting akan malu dengan sendirinya. Mau tidak mau, semua aparat negara harus dipaksa untuk memiliki kompetensi. Birokrat yang tak mau mengembangkan diri akan terlindas oleh roda zaman yang menggelinding sangat kencang. Memang, tak ada yang sempurna dalam setiap instrument. Begitupun dengan kebijakan lelang jabatan. Apalagi di mata mereka yang sejak awal tidak sependapat dengan langkah terobososan ini. Di mata mereka, lelang jabatan bisa menimbulkan persoalan, ketidakadilan, bahkan bisa dibawa ke ranah hukum alias bisa digugat. Karena dalam proses seleksi dan promosi model ini terbuka bagi semua pihak yang merasa memenuhi

Padahal berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) No 16/2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah (PP) No 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, pergantian hanya dapat dilakukan untuk jabatan yang kosong. Sementara jabatan yang sudah terisi tidak mesti dilelangkan secara terbuka. Secara normatif kebijakan lelang jabatan bisa dianggap sebagai menabrak aturan hukum berlaku dan berpotensi digugat Kendati demikian,menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Khairun Ternate, Margarito, kebijakan lelang jabatan ini penting dilakukan di lingkungan birokrasi di semua daerah yang dianggap pengisian dan penempatan pejabatnya sarat aroma KKN.

â&#x20AC;?Budaya birokrasi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Apalagi mekanisme pengangkatan untuk jabatan eselon, mulai dari eselon V hingga eselon I bermuatan politis serta sarat kolusi. Hal tersebut harus dibasmi dengan cara mengubah budaya pengangkatan tertutup antara pejabat berwenang dan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi seleksi terbukaâ&#x20AC;? ujar Margarito

Nah, akhirnya kembali ke kepala daerah. Mau atau tidak melakukan lelang jabatan ini. Pertanyaaannya sederhana, mau mendapatkan pejabat yang berkualitas atau semata patuh dan mudah diatur? Jika jawabannya pilihan pertama maka lelang jabatan adalah langkah terbaik dan sangat penting untuk dilakukan oleh kepala daerah. (firdaus masrun)

KABAR SERASAN | Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013

PEMBANGUNAN

foto: Dok. Kabar Serasan

Bupati Tinjau Proyek Air Bersih Amburadul

Bupati Muara Enim meninjau lokasi proyek pipanisasi di Desa Siring Agung yang sempat longsor

upati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, meninjau proyek pembangunan air bersih Air Baku Mayan di Kecamatan Semende Darat Ulu. Dalam peninjauan itu, orang nomor satu di Muara Enim mengaku kecewa dengan pekerjaan proyek yang amburadul tersebut sehingga tidak bisa digunakan masyarakat. Dalam peninjauan itu, bupati meminta kepada masyarakat, jika ada proyek yang dianggarkan melalui dana APBD Provinsi dan APBN supaya segera melaporkan kepadanya. “Jangan setelah selesai seperti ini tetapi pekerjaan tidak bagus dan tidak bisa dimanfaatkan masyarakat airnya baru melapor kepada saya, pada saat sedang dalam pengerjaan itulah lapor dengan saya sehingga bisa dimonitor,’ tegas Bupati, Orang nomor satu di Muara Enim ini, meminta kepada kontraktor yang mengerjakan pembangunan air bersih

tersebut supaya bertanggung jawab. Dia meminta agar pihak kontraktor segera melakukan perbaikan kembali terhadap jaringan pipa air bersih yang rusak akibat tertimbun tanah longsor. Sehingga air bersih tersebut bisa dinikmati masyarakat. Sementara itu, masyarakat Desa Siring Agung, Kecamatan semende Darat Ulu (SDU) berharap proyek pipanisasi dapat berjalan. Karena masyarakat sangat mengharapkan desa mereka dapat dijangkau air bersih. “Kita harapkan persoalan pipanisasi segera beres,” kata Nurul.

Untuk diketahui jalur pipa air proyek air bersih yang selesai dibangun oleh Balai Besar PU Palembang menggunakan dana APBN Rp 5,7 miliar mengalami kerusakan karena tertimpa tanah longsor. Pipa besi itu diduga tidak kuat menahan beban hingga mengalami patah, bengkok bahkan

Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013 |

KABAR SERASAN

tertanam dalam tanah longsoran yang diperkirakan sepanjang 180 meter, atau sekitar 30 batang pipa besi. Kondisi itu membuat air bersih tersebut tidak bisa digunakan masyarakat.

Pelaksana Kontraktor PT Antara Konstruksi, Yas ketika dihubungi melalui telepon mengatakan, saat ini masih melakukan perbaikan pipanisasi yang rusak. Menurutnya, pekerjaan 1 dan 2 pembangunan proyek air bersih itu dan kekurangan volume pekerjaan dilakukan kontraktor sebelumnya. Pekerjaan yang ditanganinya hanya perbaikan pipanisasi. Dia juga mengaku masalah proyek tersebut telah dilakukan pengusutan oleh Kejaksaan Muara Enim. Pihaknya sudah menjelaskan kepada Jaksa bahwa pengerjaan tahap 1 dan 2 bukan mereka pelaksanaanya. Perusahaannya hanya melakukan perbaikan pipa saja. (me-01)

SKPD

Muara Enim Kembali Buka Penerimaan CPNS Umum BKD Muara Enim akan menyusun sesuai formasi tersebut sesuai dengan kebutuhan yang menjadi skala prioritas. Karena jumlah pelamar umum yang akan diterima hanya sedikit. Karena penyusunan kebutuhan itu akan melihat dari skala prioritas yang ada. foto: Dok. Kabar Serasan

(BKD) Muara Enim setelah melakukan rapat di Jakarta beberapa hari lalu. â&#x20AC;&#x153;Untuk jumlah formasi PNS Kabupaten Muara Enim dari jalur pelamar umum sudah kita terima ada sebanyak 87 orang,â&#x20AC;? kata Kepala BKD Siti Herawati.

Menurut mantan Kabag Hukum ini, secara prosentasi yang dibutuhkan itu yakni dominan tenaga guru yakni sebanyak 55 %, disusul tenaga kesehatan sebanyak 35 %, dan tenaga teknis sebanyak 10 %. Pelaksanaan tes, diperkirakan dilaksanakan secara nasional pada minggu keempat September 2013 mendatang.

Untuk selanjutnya, kata dia, BKD akan menyusun sesuai formasi tersebut sesuai dengan kebutuhan yang menjadi skala prioritas. Karena jumlah pelamar umum yang akan diterima hanya sedikit. kata dia, penyusunan kebutuhan itu akan melihat dari skala prioritas yang ada.

Sedangkan untuk tes bagi kategori K2, lanjut Siti Herawati, diperkirakan juga sama. Hanya saja, kata dia, jumlah yang akan diterima secara nasional hanya sekitar 30 %.

Siti Herawati, Kepala BKD Muara Enim

etelah beberapa tahun tidak melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (SPNS) dari formasi umum, pada tahun ini Pemkab Muara Enim akan menerima

sebanyak 87 orang CPNS dari formasi umum.

Jumlah tersebut diketahui setelah pihak Badan Kepegawaian Kabupaten

Dari Kabupaten Muara Enim, jumkah K2 yang bisa ikut tes ada sebanyak 972 orang, setelah sebelumnya ada sebanyak 996 orang. Karena setelah dilakukan uji public ternyata ada 24 nama yang tidak memenuhi persyaratan. Bagi yang lulus uji public tinggal menunggu infomasi dan pengumuman lanjutan. (Amri/ME-01)

KABAR SERASAN | Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013

SKPD

Lulusan Akbid Siap Terjun Kemasyarakat Saat ini Akbid Muara Enim dengan kompetensi yang ada, berusaha menciptakan bidan berkualitas. Kelulusan siswa tetap akan diperketat. Ini bertujuan supaya keberadaan bidan dapat membantu menekan angka kematian ibu dan anak.

foto: Dok. Humas

kademi Kebidanan (Akbid) Muara Enim nampaknya benar-benar menjaga kualitas dan kridibilitasnya untuk mencetak bidan yang bermutu dan siap pakai diterjunkan di tengah masyarakat. Terbukti dari 125 orang mahasiswi tingkat III, hanya 118 orang yang diwisuda angkat X periode 20122013. Sedangkan 2 mahasiswi tidak mengikuti wisuda karena dinyatakan Drop Out (DO) karena karena gagal dalam mengikuti ujian mata kuliah kecakapan keperawatan.

“Kelulusan mahasiswi tetap akan diperketat guna menjadikan bidan yang bermutu siap diterjunkan ke tengah masyarakat. Ini bertujuan supaya keberadaan bidan dapat membantu menekan angka kematian ibu dan anak,” ujarnya Direktur Akbid Muara Enim, Hj Rita Kamelia M.Kes, yang ditemui Kabar Serasan di selasela acara wisuda yang berlangsung pada 20 Agustus 2013.

Wisuda yang dilaksanakan di gedung Kesenian Putri Dayang Rindu itu dihadiri Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman SH. Bahkan bupati didampingi Direktur Akbid telah melantik para wisudawati tersebut dengan ditandai pemindahan kuncir topi toga yang mereka kenakan. Acara itu dihadiri juga sorang tua mahasiswi yang diwisuda.

Menurut Direktur Akbid, jumlah wisuda angkatan X periode 2012-2013 ada sebanyak 118 orang, dari total jumlah angkatan sebanyak 125 orang. Sebagai lulusan terbaik ada tiga orang yakni, Ayu Septriani dengan total IPK 3,67, Dwi Oktaviani dengan total IPK

Wisuda Mahasiswi Akbid Muara Enim

3,61, dan Dwi Puspitasari dengan total IPK 3,58.

Selain itu ada juga 2 siswa drop out (DO), karena gagal dalam mata kuliah kecakapan keperawatan. Saat ini Akbid Muara Enim dengan kompetensi yang ada, berusaha menciptakan bidan berkualitas. “Kelulusan siswa tetap akan diperketat. Ini bertujuan supaya keberadaan bidan dapat membantu menekan angka kematian ibu dan anak,” ujarnya. Selain masih kekurangan bidan khususnya di desa-desa Muara Enim juga masih kekurangan tenaga dokter. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Muara Enim, dr H Yan Riadi MARS, saat ini, dari sekitar 25 Puskesmas, masih ada sebanyak 5 Puskesmas di Muara Enim yang belum memiliki tenaga dokter. Dari 6 Puskesmas itu, sebanyak 3 Puskesmas berada di wilayah Kabupaten PALI yang

Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013 |

KABAR SERASAN

sebelumnya masih bergabung dengan Kabupaten Muara Enim.

“Masih ada 5 Puskesmas lagi yang belum memiliki dokter,” kata Yan Riadi MARS, ditemui usai acara wisuda. Puskesmas yang dimaksudkannya yakni Puskesmas Ujanmas Kecamatan Ujanmas, Puskesmas Kelekar Kecamatan Kelekar, Puskesmas Tempirai Kecamatan Penukal Utara, Puskesmas Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Ulu dan Puskesmas Sukarami Kecamatan Sungai Rotan.

Rencananya, kata Yan Riaddi, kekosongan akan diisi dokter PTT pada September 2013 mendatang. Untuk sementara dokter di wilayah Puskesmas terdekat membantu di Puskesmas yang masih kosong tenaga dokter. Seperti dari Air Itam membantu di Tempirai, dan Sukarame yang kosong dibantu tenaga dokter dari Gelumbang. (Amri/ME-01)

SERBA SERBI

75 Regu Pramuka Ikuti Gerak Jalan foto: Dok. Humas

Lomba Gerak Jalan Pramuka ini diikuti tak kurang dari 75 regu se Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim. Lomba gerak jalan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT RI ke 68 dan HUT Pramuka ke- 52.

Gerak Jalan Pramuka

ebanyak 75 regu Paramuka tingkat SD, SMP dan SMA se Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim mengikuti lomba gerak jalan, Rabu (14/8). Lomba gerak jalan dalam rangka menyambut HUT RI ke 68 itu sempat membuat arus lalu lintas jalan di Tanjung Enim menjadi macet. Di depan tim juri serta unsur pimpinan Kecamatan, seperti Danramil, Kapolsek, Camat Lawang Kidul, masing-masing regu dari kepanduan pramuka tersebut saling unjuk kebolehan. Mereka berasal dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama (SMP), serta sekolah menengah atas (SMA) se-Kecamatan Lawang Kidul.

Pelaksanaan gerak jalan pramuka itu banyak

mendapat perhatian warga. Tak urung, petugas Satlantas terpaksa mengatur arus lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Koordinator kegiatan, Darwin SPdI mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan dalam memperingati HUT RI ke-68, sekaligus dalam peringatan HUT Pramuka ke -52.

â&#x20AC;&#x153;Kegiatan gerak jalan pramuka ini diikuti sebanyak 75 regu. Mereka berasal dari SD-SMP dan SMA di Kecamatan Lawang Kidul,â&#x20AC;? kata Darwin. Hari sebelumnya, dilaksanakan kegiatan gerak jalan indah, dan diikuti para pelajar. Dari penilaian, kata dia, masing-masing regu akan dilihat bagaimana keseragaman,

kekompakan, keutuhan regu, dan bagaimana kelengkapan atribut. Nantinya, dari tim juri, kata dia, akan mengambil nilai dan menentukan siapa yang berhak dari masingmasing baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbudi luhur, ramah dan toleran. Itulah karakter bangsa Indonesia yang luhur. Untuk terus menjaganya, harus dilakukan dengan mendukung dan mengembangkan revitalisasi gerakan Pramuka Revitalisasi Pramuka harus terus diarahkan ke pemantapan gerakan dalam memperkuat karakter bangsa. Karakter dan watak bangsa yang unggul akan mampu mempertahankan nilai-nilai bangsa. (amri/ME-01)

KABAR SERASAN | Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013

EKBIS

Bupati Akan Panggil Manajemen PT KME

foto: Dok. Humas

Sikap manejemen PT Kampung Minyak Energi (KME) yang tidak menyalurkan dana CSR, selain menyalahi aturan juga membuat masyarakat di sekitar perusahaan menjadi antipasti sampai akhirnya memblokir jalan. Kalau sudah begini, perusahaan juga akhirnya yang rugi.

Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar

ikap manajemen perusahaan Minyak dan Gas (Migas) PT Kampung Minyak Energi (KME) yang tidak peduli terhadap lingkungan, membuat masyarakat Trans Sosial, Desa Karang Raja, Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim menjadi kecewa dan kesal. Akibatnya secara spontan warga beramai-ramai memasang portal jalan Trans Sosial, yang selama ini hilir mudik dilalui kendaraan perusahaan tersebut.

Warga memportal badan jalan itu dengan cara memasang batang bambu dan kayu dilintangkan di tengah badan jalan tersebut. Mereka juga

ramai-ramai menjaga portal tersebut agar tidak dibuka pihak perusahaan. Akibatnya tidak satupun kendaraan perusahaan yang bisa melintas melalui jalan tersebut. Kondisi itu membuat arus transportasi perusahaan menjadi lumpuh.

Sikap yang diambil warga karena pihak perusahaan sama sekali tidak peduli untuk melakukan perbaikan badan jalan tersebut yang kini kondisinya rusak parah. Padahal kerusakan badan jalan itu akibat dilalui kendaraan berat perusahaan yang melintas pada tengah malam. â&#x20AC;?Selama ini kami sudah cukup bersabar, tetapi pihak perusahaan

Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013 |

KABAR SERASAN

tidak juga peduli untuk memperbaiki badan jalan ini, makanya hari ini kami kompak memportal jalan ini agar kendaraan perusahaan tidak bisa melintas,â&#x20AC;? jelas Sumintak salah seorang warga.

Menurutnya, beberapa waktu lalu pihak perusahaan telah berjanji akan melakukan perbaikan jalan tersebut. Ironisnya perbaikan jalan itu dilakukan semaunya sendiri. Akibatnya badan jalan bukannya bertambah bagus melainkan bertambah berlumpur membuat warga menjadi kesusahan. â&#x20AC;? Jika musim kemarau kami mandi debu dan jika musim penghujan kami

EKBIS foto: Dok. Humas

Sikap manajemen PT Kampung Minyak Energi (PT KME) tersebut mendapat perhatian dari Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar. Bupati dan Komisi II DPRD Muara Enim akan memanggil manajemen perusahaan Minyak dan Gas (Migas) tersebut untuk dimintai penjelasan. ”Saya akan tindak lanjuti aspirasi masyarakat Trans Sosial untuk memanggil pimpinan perusahaan itu. Perusahaan tersebut seharusnya peduli dengan lingkungan tempatnya berusaha melalui program Community Sosial Responsibility (CSR). Karena ada aturan yang mengatur soal CSR tersebut,” jelas Muzakir. Masyarakat Portal Jalan yg di Lalui Kendaraan PT KME

berkubang lumpur, inilah kondisi jalan kami yang sudah bertahun tahun kami rasakan,” jelasnya.

Untuk itu, aksi pemasangan portal itu mereka lakukan karena sudah tidah tahan lagi melihat sikap perusahaan yang tidak peduli kepada lingkungan. Padahal jika jalan tersebut bagus, maka pihak perusahaan juga yang enak melintas dan masyarakat bisa terbantu perekonomiannya karena mudah untuk menjual hasil produksi pertaniannya ke pasar. ”Dalam aksi ini kami hanya mengajukan dua tuntutan, pertama meminta perusahaan melakukan perbaikan jalan dan yang kedua pihak perusahaan melibatkan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan,” jelasnya. Kampung kami, lanjut Sumintak, berada di ring satu perusahaan, tetapi warga yang bekerja di perusahaan itu tidak sampai 10 orang. Pihak perusahaan banyak mengambil tenaga kerja dari luar. Setelah berjalan hampir 3 jam, sekitar pukul 13.00 WIB File Manager PT KMR, Heru bersama beberapa orang karyawannya menemui warga. Dalam pertemuan itu, Sumintak, bersedia membuka portal tersebut, apabila perusahaan pada hari itu juga mendatangkan batu koral dan alat berat untuk melakukan perbaikan

jalan. Kemudian perusahaan akan melibatkan tenaga kerja lokal bekerja di perusahaan itu.

”Kampung kami merupakan ring satu, tetapi yang bekerja diperusahaan itu tidak sampai 10 orang. Makanya kami meminta supaya perusahaan mempekerjakan tenaga lokal untuk bagian yang tidak membutuhkan tenaga skill,’ jelas Sumintak.

Menanggapi tuntutan warga, File Manajer PT KME, Heru, menyatakan bersedia memperbaiki badan jalan tersebut. ”Pada hari ini juga batu koral akan kami kirim ke titik badan jalan yang rusak. Kami sudah memprogramkan memperbaiki jalan ini. Perbaikan jalan itu menggunakan alat berat kami lakukan pada pagi hari, sedangkan siang harinya alat berat akan melakukan perbaikan jalan di lingkungan perusahaan,’ jelas Heru. Heru juga berjanji akan memperhatikan tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut. ”Pada prinsipnya kami bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan warga untuk melakukan perbaikan jalan maupun mempekerjakan tenaga kerja lokal,” jelasnya. Dengan adanya kesepakatan tersebut, warga bersedia membuka portal yang dipasang dibadan jalan.

Orang nomor satu di Muara Enim ini dapat memahami dan memaklumi tindakan yang dilakukan masyarakat memportal badan jalan tersebut karena tidak adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat setempat. ”Saya himbau kepada perusahaan supaya melakukan program CSR kepada masyarakat setempat. Jika mereka tidak peduli maka akan berhadapan dengan masyarakat,” tegas bupati. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Muara Enim, Aries HB SE, mengaku sangat kecewa dengan manajamen PT KME yang tidak peduli dengan masyarakat sekitar tempatnya berusaha. ”Kita akan panggil manajemen PT KME untuk memintai penjelasan seputar kegiatan usahanya dan mempertanyakan apakah menjalankan program CRS atau tidak,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan aturan kepada setiap perusahaan Migas untuk mengadakan program CRS untuk masyarakat lingkungan tempatnya bekerja. ”Saya yakin selama ini perusahaan tersebut tidak melaksanakan program CSR tersebut, jadi sangatlah wajar jika masyarakat menjadi marah dengan memportal badan jalan tersebut. Langkah yang dilakukan masyarakat sudah tepat untuk memberikan pelajaran bagi perusahaan yang tidak peduli terhadap lingkungan,” tegasnya. (me-01)

KABAR SERASAN | Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013

foto: Dok. Humas

SERBA SERBI

Bupati Muara Enim, Ir. H. Muzakir SS Memberi sambutan pada Pelantikan Ketua TP PKK Muara Enim

Ketua PKK Provinsi Sumatera Selatan Hj. Eliza Alex Noerdin, melantik Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim Hj. Shinta Muzakir, SH.M.

Shinta Muzakir Dilantik Menjadi Ketua TP PKK Kab. Muara Enim K

etua PKK Provinsi Sumatera Selatan Hj. Eliza Alex Noerdin, melantik Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim Hj. Shinta Muzakir, SH.M. Hum masa bakti 2013-2018 di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu Muara Enim, pada 21 Agustus 2013 lalu.

dicananangkan oleh pemerintah kabupaten.

Dijelaskannya, di Kabupaten Muara Enim banyak bidang yang bisa dikembangkan dan yang bisa dilakukan, diantaranya sektor wisata dan perkebunan. Tetapi hal tersebut tentu harus diimbangi oleh kemampuan tenaga yang handal dalam rangka menunjang dan mendukung kegiatan Pemerintahan dan PKK harus menjadi bagian dalam pembentukan SDM dan SDA tersebut.

Kemudian ditindak lanjuti oleh kementerian pendidikan, pengajaran kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah dan pendidikan masyarakat (penmas) sampai sekarang.

Eliza dalam kesempatan tersebut mengatakan, PKK merupakan suatu wadah lembaga yang bertujuan untuk kesejahteraan. Harapanya PKK kabupaten dapat menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan dan mendukung kesejahteraan di daerah untuk mencapai Sumsel yang Gemilang.

“Saya yakin Ketua PKK yang telah dilantik ini sudah sangat memahami tugas PKK. Dan selama ini telah mengayomi semua Tim Penggerak PKK yang ada selama ini, “ tuturnya.

Sementara itu, Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar mengucapkan selamat kepada Ketua Penggerak PKK periode 2013-2018 yang telah dilantik ini. “Keberadaan PKK dapat menjadi penggerak keluarga yang sejahtera. Kepada pengurus PKK saya ucapkan selamat,”ujar muzakir Apa yang telah di kerjakan oleh PKK selama ini menurut Muzakir sudah sangat membantu program kesejahteraan dan peningkatan SDM di Kabupaten Muara Enim Tentu, penggerak PKK ini merupakan suatu wadah dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung kegiatan pemerintah dan untuk terwujudnya program SMAS yang telah

"PKK membantu pemerintah dalam membangun keluarga yang berakhlakul karimah, meningkatkan pendidikan keterampilan dalam keluarga, menciptakan keluarga harmonis dan lain-lain," ujarnya. SEJARAH SINGKAT GERAKAN PKK PKK yang merupakan gerakan pembangunan mayarakat bermula dari seminar home economic di bogor pada tahun 1957, dengan menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga.

Sekitar tahun 1967 kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan, khususnya daerah Dieng Kabupaten Wonosobo. Di antara mereka banyak yang menderita Busung Lapar.

Kenyataan itu menyentuh hati ibu Isriati Moenadi. Sebagai Isteri Gubernur Jawa Tengah saat itu, beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa tengah, dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur isteri pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 segi pokok PKK secara intensif. Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Pada Tahun 1972 Menteri Dalam Negeri mengirim surat nomor :sus 3/6/12 tanggal 27 desember

Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013 |

KABAR SERASAN

1972 kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada gubernur seluruh indonesia, yang isinya agar menyesuaikan Nomenklatur PKK dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, sejak itu Gerakan PKK dilaksanakan di daerah dengan nama Pembinaan Kesejateraan Keluarga. Tujuan gerakan PKK untuk mencapai keluarga sejahtera denga tidak membeda-bedakan golongan, agama partai dan lain-lain. Hal ini menarik perhatian pemerintah yang selanjutnya gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diatur dan dibina oleh departemen dalam negeri. Sesuai dengan Era Reformasi dan GBHN 1999 adanya Paradigma baru pembanguan serta otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang no. 22 tahun 1999 maka Tim Penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 02 Nopember 2000 di Bandung, yang mengahsilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain, adalah pengertian dan nomenklatur Gerakan PKK berubah dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disingkat PKK.

Hasil kesepakatan Rakernaslub PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah no. 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan dasar Kepmendagri tersebut disusunlah pedoman umum gerakan PKK sebagai panduan pelaksanaan gerakan Pkk, sampai saat ini. PKK adalah suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. Selain itu PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu. (Wulan/Amr)

SERBA SERBI

Setiap Jumat,

PNS Pemkab Muara Enim Berbusana Muslim foto: Dok. Humas

Gagasan yang disampaikan Bupati agar PNS berbusana muslim mendapatkan sambutan positif dan antusias dari kalangan pegawai. Bahkan mereka sangat senang dengan penggunaan busana muslim setiap hari Jumat tersebut.

Suasana kerja Pemkab Muara Enim pada hari jum'at Semua berpakain Muslim

upati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, terus berupaya mewujudkan visi Kabupaten Muara Enim yang Agamis dalam masa jabatannya.Salah satu upaya yang dilakukannya mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Muara Enim bagi yang muslim setiap hari Jumat mengenakan busana muslim.

Pemakaian busana muslim itu mulai diberlakukan hari ini, Jumat (15/8). Gagasan itu disampaikan orang nomor satu di Muara Enim ini pada saat apel gabungan dan sekaligus halal bihalal hari pertama kerja pada 12 Agustus 2013 lalu setelah libur panjang hari raya Idul Fitri 1434 H. ”Mulai minggu depan, setiap hari Jumat seluruh pegawai mengenakan busana

muslim, bagi yang peria mengenakan baju koko sedangkan yang wanita mengenakan jilbab. Bagi yang selama ini belum berjilbab supaya belajar makai jilbab,” jelas Bupati dihadapan para pegawai pada apel gabungan tersebut. Menindak lanjuti pidato bupati pada apel gabungan tersebut, Pemkab Muara Enim telah membuat surat edaran kepada semua instansi dan SKPD di lingkungan Pemkab Muara Enim agar PNS mengenakan busana muslim setiap hari Jumat.

Gagasan yang disampaikan Bupati, ternyata mendapatkan sambutan positif dan antisias dari kapangan pegawai. Bahkan mereka sangat senang dengan penggunaan busana muslim setiap hari Jumat tersebut. ’Ini ide yang cemerlang,

karena kalau hari Jumat kita diwajibkan untuk sholat Jumat, sehingga tidak repot repot lagi pulang ke rumah untuk menukar baju dinas dengan baju koko karena kita sudah mengenakan baju koko,” jelas salah seorang PNS pria yang tidak bersedia ditulis namanya.

Kegembiraan juga disambut para PNS wanita. ”Untung be aku selama ini udah pakai jilbab jadi idak repot lagi. Ini ide yang bagus dan sesuai dengan tuntutan agama, maka harus kita dukung agar nuansa Islami tercermin di Pemkab Muara Enim,” jelas seorang ibu yang bertugas di salah satu instansi di lingkup Pemkab Muara Enim. (me)

KABAR SERASAN | Edisi 33 | Tahun ke III | Agustus 2013

foto: Dok. Humas dan Protokol

LENSA SERASAN