Kabar Serasan MEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM
Revitalisasi Perkebunan Karet
Naikkan Pendapatan Masyarakat
KABAR | Edisi 252012 | Tahun II | Desember 2012 EDISI 25 - TAHUN 2 - SERASAN DESEMBER
1
2
Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012 |
KABAR SERASAN
DARI MEJA BUPATI: Muara Enim Bakal Jadi Kabupaten Terkaya .............................................. 4 06
09
10
14
16
OPINI: Guru Oh Guru ................................... 5
Penerbit: YPM MUARA ENIM BANGKIT
SERASAN UTAMA: Revitalisai Perkebun Karet Naikkan Pendapatan Masyarakat...................... 6
PU/PP/Penanggung Jawab: Firdaus Masrun
PEMBANGUNAN: Tanjung Tiga , Desa Swadaya ............ 9 SMAS Kita Wujudkan Bersama ............................................. 12 Berkarya Melalui Seni Bernuansa Islami ............................... 13 NASIONAL: Tunjangan Profesi Guru, Mengapa Bermasalah? ....................... 10 SKPD: Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Aparatur Pemerintah ......................................... 14 Jabatan itu Amanah .......................... 16 KORPORASI/EKBS: PTBA Tanam Padi SRI di Karang Raja ................................... 17
17
18
Kabar Serasan
SERBA SERBI: MKGR Muara Enim Harus Berperan Dalam Pembangunan .......................... 18
Pelindung: Ir. Muzakir Sai Sohar
Pemimpin Redaksi: Khairul Amri Redaktur: M. Lutfi
Staf Redaksi: Muhammad Al Hadi Toto Fotografer: Riana
Design Grafis: A. Raghib Amirullah
Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi: Tita Zen Alamat Redaksi : Perumahan Depok Maharaja B3/8 RT 01/15 Pancoran Mas - DepokJawa Barat Telp. (021) 2616 1894 Fax. (021) 7788 5465
Hotline: 0811926736/08176696468 Email: redaksi@kabarserasan.com
Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500 Karakter) dan tidak menyangkut SARA.
KABAR SERASAN | Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012
3
DARI MEJA BUPATI
Mari Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kita Kita menyadari, guru adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Kehadiran guru ibarat sebuah lilin yang menjadi penerang bagi anak didiknya. Ir. H. Muzakir Sai Sohar, Bupati Muara Enim
D
alam mengemban amanah, seorang guru sudah selayaknya tampil sebagai sosok profesional. Sosok yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan luas, yang dapat memberi contoh teladan dan selalu berusaha untuk maju serta terus mengembangkan diri untuk melakukan inovasi yang bermanfaat sebagai bahan pengajaran kepada anak didik. Dalam dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal.
Saat ini ada beberapa faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi guru di Indonesia,termasuk di Kabupaten Muara Enim. Misalnya kualitas guru. Secara umum keadaan guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme
yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003. Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Meskipun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
Kemudian jumlah guru yang masih kurang. Kekurangan guru yang memang terjadi dalam skala nasional (keseluruhan) harus diatasi oleh pemerintah seperti yang diamanatkan oleh UUD 45. Namun sebagai anak bangsa kita harus menyadari, kekurangan guru bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah saja. Meskipun demikian, pemerintah harus tetap aktif dan dominan dalam urusan pendidikan. Esensi guru adalah orang yang bermartabat tinggi, mengajar, mendidik dan membimbing peserta
didik menuju kedewasaan. Pekerjaan ini bukan pekerjaan sembarangan dan boleh dilakukan sembarang orang. Disamping mempunyai kemampuan akademik, guru dituntut menguasai metode mengajar juga membutuhkan kesabaran dan perhatian terhadap siswanya. Kemudian masalah kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan. Untuk itu, Pemkab Muara Enim berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Yang tak kalah penting adalah distribusi guru itu sendiri. Masalah distribusi guru yang kurang merata, merupakan persoalan tersendiri. Di daerah-daerah terpencil banyak terjadi kekurangan guru, sedangkan di daerah perkotaan guru justru menumpuk. Permasalahan ini harus kita benahi, agar hal ini tidak terjadi lagi. Sehingga bidang pendidikan di Bumi Serasan Sekundang yang kita cintai ini, akan lebih baik dan berkualitas dimasa yang akan datang.
No Telepon Penting di daerah Muara Enim:
Polres Kodim Pemadam Kebakaran RSUD DR H M Rabain
4
(0734) 421-192 (0734) 421-059 (0734) 421-113 (0734) 421-192
Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012 |
Gangguan PLN Gangguan Telkom PDAM Tirta Lematang Askes Cab Pemb. ME
KABAR SERASAN
(0734) 421-601 (0734) 421-999 (0734) 421-093 (0734) 422-678
OPINI
yang masuk ke rekening daerah tidak langsung diberikan kepada guru, tetapi diendapkan terlebih dulu di bank. Mengacu ke aturan menteri keuangan ,pembayaran harusnya dibayarkan per triwulan, tapi prakteknya pembayaran dilakukan berbeda-beda tiap daerah. Ada yang dua bulan sekali, tiga bulan, dan empat bulan sekali, Bahkan ada enam bulan sekali.
GURU OH GURU
G
(Oleh Firdaus Masrun)
uru, demikian mulia profesi ini. Darinyalah kualitas manusia bahkan calon pemimpin bangsa dibentuk, lewat karya sentuhan ilmu mengajar yang ia berikan. Tapi dari dulu sampai kini, nasib guru selalu tak sebanding dengan kemuliaan profesinya. Sudah menjadi rahasia umum, gaji guru terbilang kecil dibanding profesi lain, itupun sering disunat sana sini lewat dalih potongan ini dan itu.
Sekarang pun guru kembali jadi perbincangan, terkait banyaknya kasus tunjangan profesi guru (tpg), dari sekedar lambat pembayaran, dipotong ini dan itu sampai ada guru yang tidak menerima haknya itu. Ah, guru. Nasibmu memang selalu begitu. Dulu, pemerintah pusat
dituding tak serius memberi perhatian pada kesejahteraanmu, tapi tatkala musim berubah dan muncul pemimpin yang memperhatikanmu, anak buah sang pemimpin yang tak berubah (oknum birokrat).
Jumlah anggaran tunjangan profesi guru selalu meningkat setiap tahun. Pada 2011 negara mengalokasikan tunjangan profesi guru sebesar Rp18,5 triliun dan tahun 2012 naik mencapai Rp30,5 triliun atau naik Rp12,02 triliun. Sedangkan untuk tahun 2013 alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru ini naik lagi menjadi rp 43, 05 triliun. Menggembirakan, tapi adakah semua itu dirasakan para guru? Selama ini tunjangan profesi guru
Karena itulah rencana menteri pendidikan dan kebudayaan M Nuh untuk melakukan pengawasan pembayaran tpg ini, perlu disambut baik dan didukung. Apalagi dalam pengawasan itu, kemendikbud akan melibatkan BPK dan BPKP.
Tapi baiknya tak hanya cukup melakukan pengawasan dari atas seperti itu. Kemendikbud juga harus membuat mekanisme pengawasan dari bawah, ya dari para guru sendiri sebagai subyek penerima. Misalnya dengan membuat kotak pengaduan, agar bisa menampung informasi dan keluhan dari para guru. Banyak guru tidak berani mengadu karena takut mempengaruhi jenjang kenaikan pangkat mereka. Pemerintah, termasuk pemimpin kepala daerah, adalah kunci terlaksananya semua pembenahan itu.
KABAR SERASAN | Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012
5
SERASAN UTAMA
Revitalisai Perkebunan Karet
Naikkan Pendapatan Masyarakat Program retbun pola kemiteraan dan pola non kemiteraan di Kabupaten Muara Enim secara nasional merupakan kabupaten yang dinilai berhasil. Ini terbukti daerah yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Serasan Sekundang ini, menjadi tujuan studi banding daerah lain, seperti dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Barat , Jambi dan Kalimantan Barat. foto: Dok. Kabar Serasan/Amri
P
erkebunan merupakan salah satu sub sektor yang sangat penting dalam pembangunan bidang pertanian. Secara ekonomi, perkebunan berfungsi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Secara ekologis, berfungsi meningkatkan konservasu tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung dan secara sosial budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Di Kabupaten Muara Enim, selain Sawit , karet merupakan primadona di bidang perkebunan. Tidak seperti sawit yang didominasi oleh perusahaan perkebunan bermodal besar, perkebunan karet lebih banyak melibatkan masyarakat petani. Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar mengatakan, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kebun, Pemkab Muara Enim melalui Dinas Perkebunan terus melaksanakan berbagai kegiatan baik yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sumsel maupun APBN. Kegiatan yang dilaksanakan misalnya memberikan bibit karet unggul kepada masyarakat yang kurang mampu, peremajaan karet rakyat,pembukaan lahan dan optimalisasi lahan serta pembibitan karet desa. “Ke depan, program pro rakyat seperti ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Muara Enim “SMAS�
6
Bupati Muara Enim Ir H Muzakir SS, saat melakukan Penyadapan Perdana Retbun Karet Non Kemiteraan di Desa Tandi
Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012 |
KABAR SERASAN
foto: Dok. Kabar Serasan
SERASAN UTAMA
Karet Rakya Di Kecamatan Penukal, Muara Enim
(sehat,mandiri,agamis dan sejahtera),� ujar Muzakir usai syukuran penyadapan perdana tanaman karet program revitalisasi perkebunan pola non kemiteraan di Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara , akhir November 2012 lalu.
Selain itu, kata Muzakir, Pemkab Muara Enim juga telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian khususnya bidang perkebunan. Program –program yang telah dilaksanakan misalnya program revitalisasi perkebunan (retbun). Program ini merupakan langkah untuk percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan. Pengembangan karet rakyat pola non kemiteraan ini dimaksudkan untuk mendukung program pengembangan agribisnis berbasis karet. Pengembangan karet, baik melalui penanaman baru (perluasan) maupun peremajaan karet yang sudah tua/ rusak merupakan salah satu upaya
pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut Muzakir mengatakan, di Kabupaten Muara Enim, realisasi kebun karet yang termasuk dalam program retbun pola non kemiteraan dari tahun 2007-2012 mencapai 2.684 Ha dan melibatkan 1.604 KK. Tersebar di 20 desa dalam empat kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Agung, Talang Ubi, Penukal dan Penukal Utara.
Kecamatan Penukal Utara, merupakan wilayah dengan realisasi pembangunan kebun karet tertinggi pada program revbun non kemiteraan ini, yakni seluas 1.823 Ha/1.035 KK dan Tanding Marga, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Penukal Utara mendapat kehormatan menjadi tempat dilaksanakannya penyadapan karet perdana, program retbun ini.
Tanding Marga juga merupakan desa pertama sebagai kelompok peserta yang mengikuti program retbun dengan luas
kebun mencapai 159 Ha dan melibatkan 81 KK pada tahun tanam 2007, baru kemudian diikuti desa-desa lainnya.
“Mengingat masih luasnya tanaman karet rakyat yang perlu diremajakan, tentu program ini secara bertahap akan terus kita laksanakan. Kepada semua pihak yang terkait, saya berharap agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat petani yang akan meremajakan tanaman karetnya melalui program retbun ini,� pungkas Muzakir.
Program retbun pola kemiteraan dan pola non kemiteraan di Kabupaten Muara Enim secara nasional merupakan kabupaten yang dinilai berhasil. Ini terbukti daerah yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Serasan Sekundang ini, menjadi tujuan studi banding daerah lain, seperti dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Barat , Jambi dan Kalimantan Barat. Sementara Kepala Dinas Perkebunan Muara Enim Ir Mat Kasrun mengatakan, syukuran penyadapan perdana tanaman karet program retbun pola
KABAR SERASAN | Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012
7
SERASAN UTAMA foto: Dok. Kabar Serasan
�Penghargaan ini merupakan keberhasilan para petani yang yang telah sungguh-sungguh mengikuti program Revitalisasi Perkebunan pola non Kemitraan. Kita juga berterima kasih kepada pihak perbankan yang telah memberikan kemudahan pinjaman modal kepada petani yang mengikuti program tersebut,’ jelas Bupati.
BupatiBupati MuaraMuara Enim Enim Ir. Muzakir SS dan Wabub H Nurul Aman SH Ir H Muzakir SS dan Kades Tanjung TigaSaat Kecmenghadiri SDU Tabligh Akbar Bersama Us
non kemiteraan di Desa Tanding Marga ini, diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi Pemkab Muara Enim terhadap keberhasilan pelaksanaan program retbun di Desa Tanding Marga yang mulai dilaksanakan pada 2007. Selain itu, juga sebagai bentuk dukungan bagi petani peserta program retbun yang masih dalam pengajuan dan pembangunan kebun.
Tujuan pelaksanaan penyadapan perdana tanaman karet pogram retbun ini , kata Mat Kasrun adalah untuk lebih mendekatkan hubungan pemerintah dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat, sehingga menciptakan keterpaduan yang bersinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perkebunan. Saat ini kata Mat Kasrun, luas perkebunanan karet rakyat di Kabupaten Muara Enim mencapai 220.256 Ha. Yang tengah berrproduksi 132.227 Ha, kebun karet yang sudah tua atau rusak 16.217 Ha, sedangkan yang belum berproduksi seluas 70.817 Ha. Terkait besarnya luas kebun karet yang rusak tentu memerlukan penanganan sesegera mungkin. Peremajaan harus segera dilakukan. Untuk meremajakan karet yang rusak seluas 16.217 Ha dana yang diperlukan sektar Rp 454 miliar. Dengan asumsi unit cost pertahun pertama sebesar Rp 28 juta. “Jika hanya mengandalkan program
8
peremajaan tahunan melalui dana APBD, tentu memerlukan waktu yang sangat panjang,� ujar Mat Kasrun. Untuk itu, lanjut Mat Kasrun, Pemkab , dalam hal ini Dinas Perkebunan bersama instansi terkait terus memsosialisasikan kepada masyarakat agar meremajakan tanaman karet mereka melalui program retbun dengan memanfaatkan skim kredit perbankan. Program retbun yang mulai dilaksanakan dari tahun 2007 ini telah merealisasikan akan kredit 2.694 Ha/1.604 KK.
Bupati Terima Penghargaan Retbun Kerja keras yang dilakukan Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar bersama jajarannya dalam melaksanakan program revitalisasi perkebunan (Retbun) karet pola non kemitraan mendapat apresiasi dari pihak lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengganjar keberhasilan itu dengan memberikan penghargaan program Retbun karet non kemitraan kepada Bupati Muara Enim. Penghargaan itu diterima Bupati Muara Enim, dari Gubernur Sumsel di hotel Swarna Dwipa Palembang, pada 4 Desember 2012 baru lalu. Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterima.
Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012 |
KABAR SERASAN
Kabupaten Muara Enim yang memiliki 25 kecamatan 310 desa dan 16 kelurahan dengan jumlah penduduk 717.717 jiwa telah berhasil melaksanakan program revitalisasi perkebunan karet pola non kemitraan. Sejak tahun 2007 sampai sekarang luas kebun pola non kemitraan telah mencapai 2.694 hektar dengan jumlah 1.604 Kepala Keluarga.
Kebun tersebut tersebut berada di 20 Desa di empat Kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Agung, Talang Ubi, Penukal Utara dan Penukal Abab. Pelaksanaan program revitalisasi perkebunan pola non kemitraan komoditi tanaman karet dilaksanakan dalam bentuk perluasan dan peremajaan karet rakyat. Hal itu sesuai dengan keputusan Dirjen Perkebunan tentang penunjukan standar biaya pembangunan kebun program revitalisasi perkebunan. Penghargaan yang diterima merupakan yang pertama di Indonesia. Karena baru Kabupaten Muara Enim yang berhasil melaksanakan program Retbun mencapai 2.684 hektar. Keberhasilan pelaksaanaan Retbun pola non kemitraan tak lepas dari dukungan beberapa pihak. Namun kemudahan mendapatkan pinjaman dari perbankan merupakan salah satu faktor penting. Dengan kemudahan yang diberikan pihak perbankan, masyarakat antusias mengikuti program tersebut.
Dengan bersinergi, apapun program yang akan dilaksanakan akan dapat berjalan dengan maksimal. Jika semua pihak yang terlibat bener-benar menjalankan fungsi dengan baik, tentu tidak hanya program retbun karet pola non kemiteraan ini saja yang berhasil dengan baik. Bidang lain pun tentu bisa berhasil, asalkan memiliki kesungguhan dalam pelaksanaannya. (Amri)
PEMBANGUNAN
Tanjung Tiga, Desa Swadaya Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) didesa ini berjalan sangat baik. Masyarakat desa yang terletak di perbukitan ini mulai menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Merekapun membangun jamban dan sarana cuci tangan dirumah masing secara swadaya. foto: Dok. Kabar Serasan
A
liran air bersih dari gunung menjadi sumber air yang digunakan masyarakat Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) Kabupaten Muara Enim. Air ini juga yang menjangkau masingmasing rumah. Pipa distribusi air bersih ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Di depan setiap rumah didesa ini juga tersedia jerigen yang sudah dimodifikasi dengan dipasangi kran air. Hebatnya, sabun untuk cuci tanganpun tersedia. “ Air bersih dan Listrik dibiayai secara swadaya. Setiap bulan masingmasing rumah memberikan dana partisipasi sebesar Rp 15.000 per bulan,� tutur Kepala Desa Tanjung Tiga,Rismuni HS saat ditemui Kabar Serasan disela kunjungan Bupati Muara Enim dalam acara deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pada awal Desember 2012 lalu.
Selain itu, Rismuni HS dalam laporannya menuturkan, program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) didesa ini berjalan sangat baik. Masyarakat desa yang terletak di perbukitan ini mulai menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Sebelumnyai, kata Rismuni, masyarakat masih memanfaatkan sungai, kebun dan rawa-rawa sebagai tempat BAB (buang air besar). Namun setelah program STBM ini diluncurkan, dengan bimbingan dan penyuluhan dari bidan desa secara berkesinambungan akhirnya masyarakat desa ini menyadari bahwa prilaku itu tidak sehat. Merekapun secara swadaya
Bupati Muara Enim Ir H Muzakir SS dan Kades Tanjung Tiga Kec SDU
membangun jamban dan sarana cuci tangan pakai sabun.
Di sisi lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Tanjung Tiga dan sekitarnya, Rismuni juga mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk membangun kantor kepala desa yang saat ini masih menumpang di balai desa. Selain itu, dia juga berharap agar jalan aspal dari desa Tanjung Agung ke Desa Tanjung Tiga sepanjang 10 Km ditingkatkan. Menanggapi usulan tersebut, Bupati Muara Enim H Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya mengatakan, untuk membangun jalan aspal sepanjang 10 Km itu dibutuhkan dana sekitar Rp 27 miliar. Meski dana yang diperlukan cukup besar, pemkab Muara Enim akan segera
merealisasikan usulan tersebut pada tahun anggaran 2013. Tanggapan bupati langsung disambut tepuk tangah ribuan masyarakat yang hadir. Muzakir juga mengingatkan agar masyarakat Desa TanjungTiga untuk datang ke TPS saat pemilukada yang akan di langsung pada 6 Maret 2013 mendatang.
Pada kesempatan itu Muzakir juga mengaku bangga dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Tiga, khususnya dalam pelaksaan program STBM. Apa lagi hal ini dilakukan secara swadaya. Bupati berharap apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Tiga ini, bisa dijadikan contoh bagi desa lain. Karena pembangunan akan dapat terlaksana dengan maksimal dengan adanya dukungan dari masyarakat. (Amri)
KABAR SERASAN | Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012
9
NASIONAL
Tunjangan Profesi Guru, Mengapa Bermasalah? foto: Istimewa
Pada tahun 2012 pemerintah pusat menyiapkan tunjangan profesi guru sekitar Rp 30,5 triliun. Di luar itu ada lagi sekitar Rp 2,8 triliun untuk guru yang nonsertifikasi. Namun sayangnya penyalurannya sampai Desember 2012 masih bermasalah. Hak guru telah dikebiri, PGRI berharap di tahun 2013 soal pembayaran tunjangan profesi guru ini tidak ada masalah lagi.
P
embayaran tunjangan profesi guru (tpg) di berbagai daerah sepanjang tahun 2012 masih bermasalah. Banyak kalangan minta Pemerintah serius memperbaiki penyaluran tunjangan profesi guru ini kepada yang berhak, yakni guru yang bersertifikat. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Sahiri Hermawan, Selasa (27/11/2012) lalu di Jakarta mengatakan, pada tahun 2012
10
tunjangan profesi guru disiapkan sekitar Rp 30,5 triliun. Di luar itu ada lagi sekitar Rp 2,8 triliun untuk guru yang nonsertifikasi. Namun sayangnya penyalurannya sampai desember 2012 masih bermasalah. Hak guru telah dikebiri, PGRI berharap di tahun 2013 soal pembayaran tunjangan profesi guru ini tidak ada masalah lagi.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), malah lebih terang mengungkap carut marut pembayaran tunjangan
Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012 |
KABAR SERASAN
profesi guru ini. Sebagaimana dikatakan Guntur Ismail, Presidium FSGI, pihaknya menemukan modus penghilangan tunjangan profesi guru oleh birokrasi pendidikan di daerah dengan berbagai alasan.
Alasan yang kerap dijadikan dalih adalah guru yang bersangkutan tidak mengajar 24 jam, mengajar 24 jam tetapi tidak sesuai dengan mata pelajaran yang didaftarkan saat disertifikasi, atau mengajar 24 jam
NASIONAL
Kasus yang dialami sejumlah guru di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Barat mungkin bisa jadi rujukan. Para guru di daerah itu banyak mengeluhkan besarnya tunjungan profesi guru yang tidak diterima utuh. Pada triwulan kedua dan ketiga. Ada lagi kasus , guru bersertifikat yang berhak menerima pembayaran tunjangan profesi guru sebesar satu bulan gaji pokok, hanya menerima masing-masing dua bulan. Padahal, berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan RI No 34/2012 tentang Pembayaran TPG, penyalurannya tiap triwulan. Guru menerima 12 kali TPG dan dibayarkan empat kali dalam setahun. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah mengenai banyaknya keluhan insan guru ini? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan, pihaknya akan melibatkan inspektorat jenderal bersama BPK dan BPKP untuk mengawal penyaluran tunjang profesi guru. "Agar disalurkan secara benar, maka untuk tahun 2013 dana tunjangan guru akan langsung� ujar M Nuh, pekan lalu di jakarta . Terkait dengan soal pembayaran tunjangan profesi guru ini, di tempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pihaknya telah menerbitkan dua aturan, yang jika dilaksanakan secara benar tidak akan ada masalah. Kedua Peraturan dimaksud yakni peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.07/2012 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2012. masing-masing mengenai tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/12/2012) lalu menyebutkan, dua Tunjangan Profesi
foto: Dok. Serasan
tetapi nomor unik pendidik tenaga kependidikan (NUPTK) belum juga didapat dengan alasan adminitrasi. Ada lagi alasan si guru mengajar 24 jam tetapi bertikai dengan pihak yayasan.
Konkerda PGRI Di Balai Agung Serasan Muara Enim
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangundangan kuota Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011.
Sedangkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan sebagai tambahan penghasilan bagi Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Tunjangan profesi diberikan satu kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhitung mulai 1 Januari 2012 dan untuk dana tambahan penghasilan akan diberikan sebesar Rp250 ribu per orang per bulan juga terhitung mulai 1 Januari 2012. Adapun alokasi untuk tunjangan profesi Guru PNSD tahun 2012 adalah sebesar Rp30,56 triliun dan alokasi untuk dana tambahan penghasilan Guru PNSD sebesar Rp2,89 triliun.
Penyaluran dan pembayaran tunjangan serta dana tambahan penghasilan Guru PNSD dilaksanakan secara triwulan. di tahun 2012 waktu penyaluran pada triwulan I minggu terakhir Maret 2012, triwulan II pada minggu terakhir Juni 2012, triwulan III pada minggu terakhir September 2012, dan triwulan
IV pada minggu terakhir November 2012. Penyalurannya masing-masing sebesar seperempat dari alokasi tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD.
Untuk tunjangan maupun dana tambahan tersebut, pembayaran dilaksanakan sebanyak 12 bulan dalam setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke-13. Pembayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setelah menerima dana tersebut dalam rekening kas umum daerah secara triwulanan, yaitu untuk triwulan I paling lambat April 2012, triwulan II paling lambat Juli 2012, triwulan III paling lambat Oktober 2012, dan triwulan IV paling lambat Desember 2012.
Untuk menghindari sanksi penundaan penyaluran tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan Guru PNSD triwulan II tahun anggaran berikutnya, Pemda diwajibkan untuk menyerahkan laporan realisasi pembayaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan . Laporan diserahkan pada semester I paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus 2012 dan untuk semester II paling lambat minggu terakhir bulan April 2013.
KABAR SERASAN | Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012
11
PEMBANGUNAN
SMAS
Kita Wujudkan Bersama K
foto: Dok. Humas dan Protokol
omitmen Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dan H Nurul Aman SH untuk membangun Muara Enim patut diajungkan jempol. Keduanya yang kembali berpasangan dalam pencalonan sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim pada Pemilukada 2013 ini, benarbenar sudah terbukti dan teruji dalam melaksanakan pembangunan di Bumi Serasan Sekundang tersebut.
Kedua pemimpin ini berkomitmen untuk mewujudkan visi Kabupaten Muara Enim yang Sehat Mandiri Agamis dan Sejahtera (SMAS). Komitmen itu diwujudkan dengan telah memberikan uang insentif imam dan mudim yang ada di Kabupaten Muara Enim. Bahkan uang insentif tersebut akan dinaikkan lagi dari Rp 65 ribu/bulan/orang menjadi Rp 150 ribu/orang/bulan. Hal itu disampaikan kedua pemimpin ini pada acara tabligh akbar yang dilaksanakan Forum Silaturrahmi Antar Pengajian Serasan Sekundang (FORSAP SS) di lapangan kantor Camat Gelumbang, 6 Desember 2012 lalu. Tabligh akbar yang dihadiri ribuan kelompok pengajian ibu-ibu dengan penceramah ustad Ahmad Al Habsy dari Jakarta. Pada acara itu kedua pemimpin Muara Enim telah membagikan uang insentif kepada 258 orang iman dan mudim yang berada di zona 5 Gelumbang sebesar Rp 408.600/ orang. Kedua pemimpin ini juga memberikan bantuan terhadap 6 Majlis yang berada di Desa Karang Endah, Gelumbang masing-masing sebesar Rp 10 juta. Kemudian memberikan bantuan pembangunan
12
menara masjid di Desa Paya Bakal sebesar Rp 50 juta yang berikan secara bertahap sebesar Rp 15 juta dengan tiga tahap. Acara itu dihadiri langsung Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman SH, Kabag Kesra, Rusdi Khairullah Camat Gelumbang, Musadek dan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Dihadapan ribuan jemaah tabligh akbar tersebut bupati mengatakan mengajak jemaah untuk bekerja sama membangun Muara Enim . “Visi pembangunan Kabupaten Muara Enim SMAS harus kita wujudkan terutama agamis,” tegas Muzakir.
Menurutnya, bantuan yang diberikan serta semua pelaksanaan pembangunan yang dilakukan semata-mata wujud komitmennya
Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012 |
KABAR SERASAN
untuk mewujudkan SMAS. “Kami lihat uang insentif imam dan mudim masih tergolong kecil, untuk itu tahun 2013 mendatang saya bersama wakil bupati dan DPRD sepakat untuk menaikkan uang insentif itu menjadi Rp 150 ribu/bulan,” tegasnya.
Dijelaskannya, angka tersebut masih terus akan dinaikkan, disesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Kalau bias uang insentif imam mudim itu besarnya sama dengan Upah Minimim Regional (UMR),” jelas Muzakir yang disambut tepuk tangan meriah jemaah. Dihadapan ribuan jemaah tersebut, bupati juga mengingatkan agar memasuki musim penghujan supaya tetap menjaga kebersihan lingkungan untuk mengantisifasi penyakit demam berdarah.(me)
PEMBANGUNAN
Berkarya Melalui
foto: Dok. Humas dan Protokol
Seni Bernuansa Islami akan dilaksanakan di Gedung Kesenian Dayang Rindu dengan menampilkan acara bernuansa insani, seperti menampilkan lagulagu Qasidah oleh beberapa grup Rabhana. “Mudah-mudahan ibuibu berkenan untuk berkumpul dan berdoa bersama, dengan harapan semoga di tahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi,” harap Hj. Shinta.
Ketua SSI Muara Enim Hj Shinta Paramita Sari menyerahkan bingkisan kepada pengurus SSI Desa D
Dengan ikut dalam kelompok kesenian, apa lagi yang bernuansa islami, para remaja mempunyai kegiatan yang positif. Hal ini bisa menghindarkan mereka dari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri.
B
ertema ”Dengan Semangat Nuansa Islami Kita Wujudkan Kebersamaan SMAS” pada medio Desember 2012 lalu, Ketua Sanggar Seni Islam (SSI) Kabupaten Muara Enim Hj Shinta Paramitasari mengukuhkan group Qasidah Rabhana Umattan Wahidah. Grup kesenian yang bernuansa islami yang beranggotakan ibu-ibu majelis ta’lim Masjid Al Muhajirin Simpang Karso Desa Darmo ini terlihat sangat bahagia bertemu dengan Hj Shinta Paramitasari. Mereka nampak antusias untuk berfoto bersama usai menampilkan beberapa lagu qasidah.
Dalam sambutannya Hj Shinta mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Darmo yang ikut berperan dalam pembangunan, khususnya dibidang keagamaan. Hj Shinta juga mengajak masyarakat Desa Darmo untuk berkumpul di Kota Muara Enim dalam rangka berdoa bersama saat pergantian tahun. Pada kesempatan itu Hj Shinta mengungkapkan, dirinya sengaja membatalkan berangkat umroh yang sudah dia jadwalkan jauhjauh hari sebelumnya. Hal ini dia lakukan agar bisa bersama masyarakat Muara Enim saat tahun baru. Menurut Hj Shinta, acara tahun baru kali ini
Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya mengharapkan agar Sanggar Seni Islami harus terus digalakkan. “Tidak hanya ibu-ibu , tetapi anak-anak dan remaja juga harus diikut sertakan,” ujar Muzakir.
Dengan ikut dalam kelompok kesenian, apa lagi yang bernuansa islami, kata Muzakir para remaja mempunyai kegiatan yang positif. Hal ini bisa menghindarkan mereka dari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri. Menurut ketua SSI Lawang Kidul Fajeri Erham, saat ini jumlah grup rabhana qasidah yang telah dikukuhkan berjumlah 70 kelompok. Pada Januari 2013 mendatang, kata Fajeri, akan ada lagi beberapa grup rabhana qasidah yang akan dikukuhkan. Pengukuhan sanggar seni bernuansa islami ini tak lepas dari salah satu cara dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Muara Enim “SMAS” khususnya di bidang keagamaan (Agamis). (Amri)
KABAR SERASAN | Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012
13
foto: Dok. Humas
SKPD
Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar,didampingi Wabub Nurul Aman dan Sekda Taufik Rahman serta para As
Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Aparatur Pemerintah Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur sangat diperlukan. Sehingga aparatur pemerintah, khususnya di Kabupaten Muara Enim lebih siap dan mampu melaksanakan tugas program dan kegiatan yang diberikan secara baik dan benar serta tepat waktu.
S
ecara umum tingkat kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemkab Muara Enim masih perlu ditingkatkan. Hal ini sangat diperlukan agar gerak kemajuan kinerja dari program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik kinerja output maupun penyerapan anggaran kas dan time schedule dapat maksimal.
Hal itu terungkap dalam rapat kordinasi tingkat Kabupaten Muara Enim yang dibuka, Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar di gedung putri dayang rindu, awal Desember lalu.
Rapat itu dihadiri juga oleh Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman SH dan Sekda
14
Taufik Rahman SH itu diikuti juga seluruh SKPD, camat, kabag, asisten dan para kades/lurah diwilayah Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar dalam rakor tersebut mengatakan, rakor yang dilakukan merupakan gabungan dari 5 daerah pemilihan di Muara Enim.
Menurut Muzakir, tujuan dilaksanakannya rakor ini adalah untuk membahas permasalahan yang ada ,baik yang disampaikan para asisten maupun dari peserta rapat lainnya. Segaligus mencari jalan keluar terhadapa permasalahan yang ada. “Dengan demikian,pemerintah
Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012 |
KABAR SERASAN
Kabupaten Muara Enim bersama instansi terkait dapat mencarikan solusi , sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarkat dapat berjalan dengan maksimal,� harap Muzakir.
Dalam rakor tersebut juga terungkap beberapa permasalahan dan solusi yang di tawarkan. Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra, Drs H Bulgani Hasan menyampaikan, permasalahan pembuatan akta kelahiran bagi yang berusia lebih dari 1(satu) tahun yang harus melalui penetapan Pengadilan, harus segera dikoordinasikan lagi kepada Pengadilan Negeri Muara Enim oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga masyarakat yang memerlukan akta kelahiran dapat memperoleh
foto: Dok. Humas
SKPD memberikan reward kepada kecamatan yang pertisipasi masyarakatnya tinggi dalam pembuatan IMB.
foto: Dok. Humas
salah seorang peserta, menyampaikan permasalahan dalam Rakor seluruh SKPD dan Instansi wilayah Kab Mu
salah seorang peserta, menyampaikan permasalahan dalam Rakor seluruh SKPD dan Instansi wilayah Kab Mu
kemudahan. Selain itu intensitas sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar masyarakat mengerti dan dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran sebelum anak berumur 60 Hari.
Terkait permasalahan batas Desa, Bulgani meminta agar Camat mengkoordinir penyelesaian batas antar desa dalam Kecamatan masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Dan terhadap batas yang tidak bermasalah agar segera difasilitasi oleh Camat untuk dilakukan penegasan batas. Untuk Kepala Desa agar memusyawarahkan masalah batas desa masing-masing dengan desa tetangga untuk disepakati yang difasilitasi oleh Camat yang bersangkutan.
Selain itu Bulgani juga menyampaikan, banyaknya pelaksanaan proyek yang masuk ke Kecamatan tanpa berkoordinasi dengan Camat setempat. Kedepan ,
kata Bulgani, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Jika ada kegiatan atau pelaksanaan proyek supaya dikoordinasikan secara administratif.
Sementara di Bidang Perkonomian Pembangunan dan SDA, permasalahan yang timbul antara lain IMB. Dimana ada usulan agar ada pemutihan. Asisten Perekobang dan SDA, Ir. H. Hasanudin, M.Si mengatakan, pelaksanaan pemutihan IMB akan dikaji lebih lanjut sesuai dengan ketentuan. Kepada SKPD terkait serta Camat untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di Desa dan Kelurahan masing – masing. Hasanudin menyampaikan, partisipasi masyarakat terhadap pembuatan IMB masih rendah. Untuk itu, kata Hasan,sosialisasi perda no: 08 tahu 2012 tentang restribusi perizinan tertentu perlu ditingkatkan. Selain itu, dia akan
Kemudian soal TPA (tempat pembuangan akhir), Hasanudin meminta ibu kota kecamatan yang belum memilki TPA segera menyiapkan lokasi. Untuk mengefektifkan Kebersihan dia meminta satu Kasi (kepala seksi) yang sesuai dengan tugasnya untuk melaksanakan tugas-tugas kebersihan . Bila memerlukan dana agar diusulkan melalui ke RKA Camat. Sementara dibidang pendidikan masalah kekurangan guru menjadi prioritas dalam penempatan pada saat penerimaan guru PNS.
Sementara assiten Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Ibrahim Ilyas mengungkapkan, masalah kenaikan pangkat reguler maupun kenaikan gaji berkala sesuai edaran Bupati Nomor 800/512/BKD-4/2012 Tanggal 13 April 2012 dilaksanakan secara otomatis tanpa pengurusan oleh PNS yang bersangkutan, terhadap kekurangan data bagi PNS yang akan naik pangkat akan dimintakan kepada yang bersangkutan, kepada pegawai Pemkab. Muara Enim dituntut untuk meningkatkan kinerja akan diadakan penilaian PNS teladan. Selain itu, kata Ibrahim,jumlah APBD Kabupaten Muara Enim belum cukup signifikan menopang pembiayaan semua program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi. Untuk itu, lanjutnya,perlu perjuangan keras dan sungguh-sungguh dari semua SKPD untuk mendapat sumber-sumber pembiayaan lain. Baik dari APBN, APBD provinsi, maupun dari sumber lokal atau PAD. Tujuan lain dilaksanakannya rakor dinas instansi ini untuk membangun sinergi antara lembaga dan perangkat daerah untuk menjalankan program pemerintah dan juga mengidentifikasi permasalahan dibidang pemerintahan, pembangunan adminstrasi dan kemasyarakatan baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. Selain itu juga sebagai ajang untuk meningkatkan tali silaturahmi antar pejabat pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan aparatur kecamatan dan desa/kelurahan.(Amri)
KABAR SERASAN | Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012
15
SKPD
Jabatan Itu Amanah
foto: Dok. Kabar Serasan/Amri
Penempatan seseorang pada suatu jabatan mengacu pada asas profesionalisme, kompetensi dan prestasi kerja. Selain itu, jenjang pangkat dan persyaratan objektif lainnya juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi untuk menduduki suatu jabatan ada mekanismenya, bukan unsur like or dislike.
Pelantikan Pejabat Di Lingkungan Pemkab Muara Enim
B
upati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar melantik 37 orang pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Muara Enim. Pelantikan yang berlangsung di Balai Agung Serasan, pada 12 Desember 2012 itu, selain karena pejabat yang lama pensiun juga bertujuan untuk penyegaran. Adapun pejabat eselon II yang dilantik Drs Minson Dahimat SH sebagai staf ahli SDM dan kemasyarakatan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Drs Darmawan MM sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang sebelumnya menjabat staf Sekretariat Pemkab Muara Enim.
Kemudian H Mubri Akhmad SP MM sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menggantikan Ir H Said Ali yang memasuki masa pensiun. Mubri sebelumnya menjabat Kepala Badan BP4K. Selanjutnya, Ir Maryana menjabat sebagai Kepala Badan BP4K yang sebelumnya staf ahli Pemkab Muara
16
Emim. Siti Herawati SH mejabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah menggantikan Drs H Herman Effendi yang pensiun. Kepada para pejabat yang dilantik Muzakir mengatakan, penempatan seseorang pada suatu jabatan mengacu pada asas profesionalisme, kompetensi dan prestasi kerja. Selain itu, jenjang pangkat dan persaratan objektif lainnya juga menjadi bahan pertimbangan.
Sebelum melakukan pengangkatan dan pemberhentian jabatan PNS dalam suatu jabatan struktural terlebih dahulu melalui rapat tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang dipimpin Sekretaris Daerah. Khusus pengangkatan pejabat eselon II, sesuai dengan ketentuan pasal 130 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda dan PP nomor 5 tahun 2005 yang harus terlebih dahulu persetujuan gubernur.
Dijelaskan bupati, mutasi merupakan hal biasa. Pergantian jabatan sudah melalui masukan dari badan pertimbangan
Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012 |
KABAR SERASAN
jabatan dan kepangkatan. Bupati menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya terhadap banyaknya PNS yang tidak bisa menerima terhadap mutasi yang dilakukan.
“Saya prihatin dan kecewa kenapa dalam kegiatan mutasi seperti ini banyak PNS yang tidak bisa menerima dirinya dipindah atau digeser. Tadi pagi, ada PNS datang menghadap dengan tidak memakai seragam PNS. PNS tersebut menanyakan posisinya dimana,” ujar bupati dengan nada kecewa. Karena tidak berkenan, kata Bupati , dia meminta PNS tersebut keluar dari ruangan kerjanya. “Diberi jabatan bukan bersyukur, padahal belum menunjukan sesuatu atau prestasi,” ujar Muzakir mengingatkan. Bupati juga meminta pejabat yang sudah dilantik untuk melakukan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang telah dipercayakan oleh pimpinan. (Amri/03)
KORPORASI/EKBS
PTBA Tanam Padi SRI di Karang Raja
Padi SRI sangat bermanfaat untuk petani karena memiliki beberapa keunggulan. Diantaranya, lebih hemat benih, bebas pestisida atau bahan kimia sehingga aman terhadap lingkungan. Kemudian hasil gabah lebih banyak bisa mencapai 7-10 ton/ hektar, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani.
P
Penanaman perdana itu disaksikan Direktur Dirut PTBA Umum PTBA, Maizal Ghazali, Ketua Yayasan YPM Muara Enim Bangkit, Firdaus Masrun, Senior Manager CSR PTBA, Danang Sudira Raharja, Sekcam Muara Enim Sugiarto serta para kelompok tani yang mengikuti kegiatan tersebut. Senior Manajer CSR PTBA, Danang Sudira Raharja mengatakan, menanam padi SRI bekerja sama dengan YPM Muara Enim Bangkit merupakan salah satu kegiatan sentra industri yang akan dikembangkan PT BA melalui program CSR untuk masyarakat. Menurutnya saat ini ada dua kelompok tani yang dibina PTBA dan YPM Muara Enim Bangkit yang menanam padi SRI. Pertama di Desa Karang Raja sebanyak 4 kelompok tani berjumlah 90 orang , kelompok kedua berasal dari Desa Lingga sebanyak 1 kelompok tani
foto: Dok. Kabar Serasan/Amri
T Bukit Asam (Persero) Tbk melakukan penanaman perdana padi SRI (System Rice Intensification) di Desa Karang Raja Muara Enim, pada 8 Desember 2012 lalu. Penamanan perdana padi SRI bekerjasama dengan YPM Muara Enim Bangkit itu dilakukan Direktur Utama PTBA Tbk Tanjung Enim, Milawarma. Dalam kesempatan tersebut, Milwarma juga menyerahkan bantuan satu unit hand tractor kepada kelompok Tani Desa Lingga.
Milawarma, Ketua YPM Muara Enim Bangkit, Firdaus Masrun dan Sekcam Muara Enim melaksanakan penanaman perdana Padi SRI
berjumlah 8 warga.
Danang menjelaskan, secara analisa menanam padi SRI sangat bermanfaat untuk petani karena memiliki beberapa keunggulan. Diantaranya lebih hemat benih, bebas pestisida atau bahan kimia sehingga aman terhadap lingkungan. Kemudian hasil gabah lebih banyak bisa mencapai 7-10 ton/hektar, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani. Sementara Dirut PTBA, Mila Warma menegaskan, saat ini perusahaannya tengah mengembangkan sentra industri bagi masyarakat melakukan kegiatan CSR. �Tujuan kita ingin mengangkat masyarakat dengan cara sistematis sehingga jelas manfaatnya, seperti penanaman padi SRI ini,� jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Muara Enim Bangkit, Firdaus Masrun mengatakan, program SRI yang dijalankan merupakan perpaduan tiga sinergi. Yakni adanya keinginan petani untuk maju, adanya keinginan yayasan untuk mendampingi kegiatan petani dan adanya keinginan PTBA untuk mendistribusikan program yang dilakukannya. Penanaman padi SRI di Karang Raja ini merupakan kerjasama perdana PTBA dengan YPM Muara Enim Bangkit. Ke depan kerjasama yang saling menguntungkan ini akan dilanjutkan. Baik penanaman padi SRI di daerah lain maupun dalam bentuk program lain yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Muara Enim.(Me-03)
KABAR SERASAN | Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012
17
SERBA SERBI
MKGR Muara Enim Harus Berperan Dalam Pembangunan
MKGR harus maju dan berperan dalam pembangunan. MKGR sebagai ormas yang tumbuh di masyarakat, oleh masyarakat, harus kembali ke masyarakat.
P
foto: Dok. Kabar Serasan/Amri
ada 3 Desember 2012 organisasi massa (ormas) Masyarakat Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) melaksanakan musyawarah cabang (muscab). Salah satu agendanya adalah melaksanakan pergantian pengurus. Dalam muscab yang dilaksanakan di aula Mess PGRI Muara Enim tersebut, Febriansyah Nangali ST,secara aklamasi terpilih sebagai ketua.
Dalam sambutannya pria yang akrab di sapa Ferry, mengaku bangga dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan padanya untuk memimpin ketua MKGR cabang Muara Enim masa bakti 2013-2018. “Untuk memimpin organisai sebesar ini tentu tidak mudah,perlu kerja keras agar MKGR tetap menjadi organisai yang membanggakan. Untuk itu saya memerlukan dukungan dari rekan-rekan anggota khususnya para sesepuh dan tentu saja para pengurus lainnya,”ujar Ferry. Tidak ada kata lain, lanjut Ferry, MKGR harus maju, karena MKGR sebagai ormas yang tumbuh di masyarakat, oleh masyarakat, harus kembali ke masyarakat.
Dibawah kepemimpinannya, Ferry bertekad agar MKGR Kabupaten Muara Enim akan terus menunjukkan eksistensinya dan terus berperan dalam pembangunan, khususnya di Kabupaten Muara Enim. “Amanah yang diberikan kepada saya, Insya Allah akan saya pertanggung jawabkan,”pungkasnya.
Ir H Muzakir SS dan Febriansyah Nangali, ST MM
18
Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012 |
KABAR SERASAN
Sementara Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya mengatakan, dirinya selalu memperhatikan intensitas dari para kader MKGR yang turut berperan dalam pembangunan. Namun, agar tetap eksis ditengah-tengah masyarakat, MKGR juga perlu lebih mengasah diri, agar organisasi ini mampu bertumbuh dan berkembang ditengah masyarakat. “Eksistensi MKGR terus saya pantau, karena organisasi
SERBA SERBI foto: Dok. Kabar Serasan/Amri
Siti Aminah Sugandhi secara sepihak –tidak melewati mekanisme organisasi– mendeklarasikan berdirinya Partai MKGR di Jakarta dan menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum Partai MKGR. Hal ini membawa konsekuensi serius berkenaan dengan amanat almarhum R.H. Sugandhi yang menegaskan, bahwa “sekali ormas tetap ormas”. Ini berarti langkah politik Ny. Siti Aminah Sugandhi jelas-jelas mengingkari ajaran orisinil Bapak Pendiri MKGR R.H. Sugandhi, sehingga tidak bisa lagi dipertahankan sebagai Ketua Umum Ormas MKGR.
Bupati M Enim Melantik Pengurus MKGR Muara Enim
yang melaksankan program dengan serius seperti MKGR ini yang akan terus maju. Karena itu, saya akan membantu MKGR dalam melaksanakan kegiatannya,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Muzakir yang juga ketua Dewan Pembina MKGR Muara Enim memberikan apresiasi kepada bapak Fauzi sebagai sesepuh MKGR di Muara Enim. Fauzi, kata Muzakir merupakan salah satu teladan dalam berorganisasi, sampai akhir hayatnya dia tetap berjuang untuk memajukan MKGR.
Untuk memajukan organisasi yang paling penting adalah kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh para kader. Ada tiga pilar yang harus dimiliki pengurus organisasi. Pilar pertama adalah ada waktu. Artinya pengurus harus memilki waktu untuk menggerakkan organisasi. Kedua , pengurus bisa memberikan sumbangsih baik tenaga muapun pikiran. Ketiga, jika memungkinkan bisa memberikan kontribusi dalam bentuk financial demi tumbuh kembangnya organisasi. Jika ketiga pilar ini tidak ada pada pengurus mana mungkin roda organisasi tidak akan berjalan secara maksimal.
Sekilas MKGR
MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) lahir pada tanggal 3 Januari 1960. Merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang dalam perkembangannya kemudian pada tahun 1985 diatur dan terikat oleh UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ketua Umum MKGR sejak kelahirannya (th 1960) s/d 1991 adalah Mayjen TNI (Purn) R.H. Sugandhi. Sebagai pendiri dan pimpinan MKGR bersama-sama dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, R.H. Sugandhi turut serta membidani kelahiran Sekber GOLKAR (Sekretariat Bersama Golongan Karya) pada 20 Oktober 1964 dan sampai akhir hayatnya tetap menjadi tokoh Golkar.
Sedangkan yang menjadi saksi utama kelahiran bayi MKGR itu hanya beberapa orang terdekat R.H. Sugandhi. Kelahiran MKGR tidak disambut oleh para pejabat teras yang berpangkat tinggi atau orangorang berpengaruh. Yang ikut menunggui kelahiran bayi MKGR tersebut hanya beberapa orang saja, antara lain seorang petani bunga dari Kampung Kebon Jeruk di pinggiran Kota Jakarta, Thoyib Pardjojo. Juga ikut hadir seorang anggota Polisi yang berpangkat Bintara dari Jakarta, bernama Abas Tarwi. Petani Thoyib Pardjojo, Polisi Abas Tarwi dan Ny. Siti Aminah Sugandhi itulah antara lain orang-orang yang ikut membidani kelahiran bayi MKGR. Bahkan menurut pengakuan Pak Gandhi, mereka itu selanjutnya ikut menimang-nimang bayi MKGR. Setelah Bapak Pendiri MKGR, R.H. Sugandhi, wafat pada 25 Juli 1991, Ketua Umum DPP MKGR dijabat sementara oleh Ny. Siti Aminah Sugandhi (Ibu Mien Sugandhi). Kemudian tahun 1994 dalam MUBES IV Ibu Mien Sugandhi terpilih sebagai Ketua Umum DPP MKGR untuk masa bakti tahun 1994-1999. Pada tanggal 24 September 1998 terjadi situasi politik yang dramatis ketika Ny.
Pada tanggal 27 September 1998 para kader MKGR yang masih setia pada citacita murni MKGR sebagai organisasi kemasyarakatan (ORMAS) membentuk Komite Nasional Penyelamat MKGR.
Sebagai kelanjutan Komite Nasional Penyelamat MKGR, pada tahun 1998 ini pula dibentuk DPP MKGR Reformasi dengan Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) H. Daryono dan Sekretaris Jenderal H. Zainal Bintang. Pada tanggal 6 – 7 Mei 1999 para kader Ormas MKGR tersebut selanjutnya menyelenggarakan Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) di Jakarta, menghasilkan Kepengurusan DPP Ormas MKGR Masa Bakti 1999–2004 dengan Ketua Umum Drs. H.M. Irsyad Sudiro, M.Si, Sekretaris Jenderal Drs. H. Zulkarnaen Djabar, MA dan Bendahara Umum Drs. H. Roem Kono.
Pada tanggal 17 Nopember 1999 Departemen Dalam Negeri RI telah mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) DPP Ormas MKGR Nomor : 338 tahun 1999. Kemudian berdasarkan keputusan MPO II Ormas MKGR 2003, Masa Bakti Kepengurusan DPP Ormas MKGR diperpanjang sampai dengan tahun 2005. Pada tanggal 28–30 Juli 2005 diselenggarakan Musyawarah Besar (MUBES) VI Ormas MKGR di Kopo, Cipayung, Bogor, yang menghasilkan Kepengurusan DPP Ormas MKGR Masa Bakti 2005–2010 dengan terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum dan sekaligus sebagai Ketua Formatur adalah Drs. H. Priyo Budi Santoso.
Pada tanggal 1 – 3 Agustus 2010 diselenggarakan MUBES VII Ormas MKGR di Hotel Shangri-La, Surabaya. Terpilih secara aklamasi Drs. H. Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum. Dewan Kehormatan Ormas MKGR dipimpin oleh Ir. H. Aburizal Bakrie selaku Ketua dengan beberapa orang anggota dari tokoh-tokoh nasional. (Amri)
KABAR SERASAN | Edisi 25 | Tahun II | Desember 2012
19
foto: Dok. Humas dan Protokol
foto: Dok. Humas dan Protokol
Silaturrahmi Pengurus dan Pembina AGPH Muara Enim dengan Bupati Muara Enim Ir H Muzakir SS
Pelepasan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Dra Hj Nurlela dan Penyambutan Wkl Ketua Pengadilan Agama Dr M Rasyid SH
foto: Dok. Humas dan Protokol
foto: Dok. Humas dan Protokol
Ketua PKK Muara Enim Hj Shinta Paramita Sari memberikan bingkisan kepada warga Talang Jawa dalam acara hiburan menyam
Ketua SSI Muara Enim Hj Shinta Paramita Sari, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir SS dan Wakil Ketua DPRD Muara Enim H Akw
Ribuan Masyarakat MengikuitiTablig Akbar bersama Ustadz Ahmad Al Habsy Di Gelumbang
foto: Dok. Humas dan Protokol
Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar memberi sambutan pada acara Tablig Akbar bersama Ustadz Ahmad Al Hasby di hala
foto: Dok. Humas dan Protokol
Bupati Muara Enim Ir H Muzakir SS melantik 37 pejabat struktural di Lingkungan Pemkab Muara Enim pada Awal Desember
foto: Dok. Humas dan Protokol
foto: Dok. Humas dan Protokol
LENSA SERASAN
Kesenian Reog mengibur masyarakat Talang Jawa Muara Enim dalam menyambut tahun baru 2013