Kabarserasan Edisi 03 (Februari 2011)

Kabar Serasan

Mari Raih Prestasi EDISI 03 - TAHUN I - FEBRUARI 2011

Dari meja Bupati

Cegah KKN dengan Pakta Integritas

U

ntuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) bukanlah suatu hal yang mudah. Namun jika kita bersungguh-sungguh hal itu juga bukan sesuatu yang mustahil.

Di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah se-ring kita mendengar hal-hal yang bersifat negatif bila berurusan de-ngan birokrasi. Lalu upaya apa yang dilakukan Pemkab Muaraenim untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih?

Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Muaraenim adalah dengan mengajak seluruh pejabat di lngkungan Ir. Muzakir Sai Sohar, Pemkab Muaraenim untuk melaksanaBupati Muaraenim kan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuia dengan ketentuan yang berlaku. Dan hal ini dikuatkan dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas.

Penandatangan Pakta Integritas ini intinya adalah agar para pejabat di lingkungan Pemkab Muaraenim selalu bertindak jujur (honest), dapat dipercaya, menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest), anti KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme), anti suap, serta tidak melakukan perbuatan tercela. “Sebagai Bupati, saya tekankan kepada semua pejabat agar dapat melaksanakan isi yang termuat dalam Pakta Integritas yang telah ditanda tangani dengan sungguh-sungguh. Agar efektif saya akan melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja masing-masing kepala dinas maupun pejabat lainnya. Para kepala dinas harus bisa meningkatkan kinerjanya. Jika kinerjanya tidak bagus maka akan saya ganti,� kata Muzakir. Namun hal ini, lanjutnya, jangan dianggap sebagai beban tapi jadikan sebagai pemacu agar kinerja para pejabat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Langkah ini diambil, menurut Muzakir, tidak lain agar reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Muaraenim untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governonce) dapat terlaksana. Sehingga proses percepatan pelaksanaan pembangunan di Muaraenim sesuai dengan harapan.

Harapan terwujudnya pemerintahan yang bersih di Bumi Serasan Sekundang tidak akan terjadi jika pejabat yang menandatangani menganggap penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai acara seremonial belaka. Artinya kesungguhan untuk melaksanakan Pakta Integritas sangat dibutuhkan agar Good Governance di lingkungan Pemkab Muaraenim dapat terwujud. ]

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan Kabar Serasan agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan Kabar Serasan dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

2

Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011 |

KABAR SERASAN

Penerbit: YPM Muaraenim Bangkit Pelindung: Ir. Muzakir Sai Sohar PU/Penanggung Jawab: Firdaus Masrun Pemimpin Perusahaan: Asrul Hadi Pemimpin Redaksi: Khairul Amri Redaktur: M. Lutfi Staf Redaksi: Muhammad Al Hadi Reza Fotografer: Riana Design Grafis: A. Raghib Amirullah Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi: Tita Zen

Alamat Redaksi : Jl Wijaya Timur Raya No 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12170) Telp. (021) 2616 1894 Fax. (021) 7788 5465 Email: kabar_serasan@yahoo.co.id

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500 Karakter) dan tidak menyangkut SARA.

Kabar Serasan Daftar Isi: TAMBANG dan KEADILAN ...Hlm 04 Jabatan itu Amanah, Harus Dipertanggungjawabkan

...Hlm 06 RS Rabain Raih Piala Citra

...Hlm 08 Semendo Darat Tengah Terima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa ...Hlm 09 PTBA Gandeng Perusahaan Jerman ...Hlm 10 Sekundang Bara Stadion Bertaraf Nasional ...Hlm 11

OPINI

WPR, SOLUSI (Oleh Firdaus Masrun)

P

ertengahan Januari 2011 lalu masyarakat Kabupaten Muaraenim diselimuti perasaan menggelegak. Emosi turun naik, seperti diaduk-aduk. Lho, memangnya ada apa? Apalagi kalau bukan karena tersiarnya kabar akan ada puluhan bahkan ratusan warga yang siap tidur di rel kereta api pengangkut batubara (KA Babaranjang; Kereta Api Batubara Rangkaian Panjang), demi memperjuangkan hajat mereka, minta aktivitas penambangan batubara yang selama ini dianggap liar supaya dilegalkan.

Hal yang diperjuangkan sebagian warga itu tentu tidak serta merta kemunculannya, tapi merupakan klimaks dari gemuruh masalah yang selama ini mengendap di bawah dan hanya berupa asap panas ke permukaan.

Ibaratnya, kelamaan tersumbat asap panas itu kini mulai memercikkan api.

Apalagi sumber masalahnya kalau bukan batubara, emas hitam yang konon cadangannya di perut bumi Kabupaten Muaraenim sangat besar—konon mencapai 6,25 miliar ton.

Diakui atau tidak, kekayaan potensi batubara yang melimpah ini, di satu sisi adalah anugerah tak ternilai

yang diberikan Tuhan kepada daerah ini. Dengan anugerah itulah biaya pembangunan daerah ini banyak ditopang.

Tapi di sisi lain, menjadi sumber masalah. Tak sedikit warga masyarakat merasa cuma terkena getahnya, hanya menghirup udara kotor yang tercemar, sarana jalan banyak rusak, keuntungan yang didapat perusahaan batubara milik negara pun tak membuat kehidupan mereka lebih baik Hampir sepuluh tahun terakhir ada fenomena muncul di masyarakat.

Beberapa pemilik lahan yang sadar di bawah tanah mereka terkandung cadangan batubara, mulai melakukan penambangan secara tradisional.

Awalnya hanya bermodal cangkul seadanya sebatas anggota keluarga, lama kelamaan menggunakan alat berat dan mempekerjakan beberapa orang. Semula hanya menjual ketengan, belakangan menyewa dan dikirim ke penampung di luar daerah. Makin membaiknya harga batubara dan kian terbukanya akses pasar domestik, dilirik sebagai peluang menikmati emas hitam demi kelangsungan asap dapur mereka.

Tentu saja fenomena ini membahayakan jika dibiarkan. Bukan bermaksud melarang sang pemilik tanah menikmati apa yang menjadi miliknya.

Juga tidak bermaksud mengatakan bahwa aktivitas eksplorasi dan eksploitasi menjadi monopoli perusahaan tertentu. Tidak, sekali lagi bukan itu maksudnya. Tapi bahwa, penting sekali mengikuti aturan yang sudah disepakati, aturan mana, dibuat pemerintah bersama DPR tidak saja untuk menjadi tuntunan bagaimana melakukan penambangan yang baik dan benar tapi juga berisi prosedur dasar agar aktivitas penambangan itu aman, tidak saja bagi pekerjanya di lapangan

tapi juga bagi lingkungan sekitar. Sebab, tak terhitung berapa banyak korban jiwa berjatuhan di lokasi tambang tradisional yang tak berizin. Tak lelah juga para aktivis lingkungan berteriak akan banyaknya sungai yang tercemar.

Aturan itulah yang kini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral. Regulasi ini bagaimanapun, lahir sebagai respon atas fakta makin maraknya aktivitas penambangan secara tradisional oleh warga, yang dalam aturan ini diarahkan untuk menjadi apa yang disebut Wilayah Penambangan Rakyat (WPR). Untuk detail dan teknisnya, pemerintah telah pula mengeluarkan aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian bola kini ada di tangan pemerintah, termasuk pemerintah daerah yang dalam peraturan di atas diberi kewenangan baik dalam hal pemetaan, perizinan hingga pengawasan.

Alangkah indahnya jika dalam menterjemahkan aturan ini antara pemerintah daerah dan para penambang bisa duduk bersama, membahasnya dalam semua aspek kepentingan, melihat ini sebagai masalah bersama tanpa rasa curiga. Dengan demikian tak ada rasa saling menyalahkan, apalagi berniat tidur di rel kereta api.

Mari, kita melangkah dalam bingkai berfikir yang sama, untuk kemajuan daerah yang kita cintai. Agar manfaat emas hitam ini bisa dirasakan bersama, sebagai anugerah bukan petaka apalagi bencana pemecah belah. ] (Penulis adalah Ketua Umum YPM Muaraenim Bangkit)

Dengan banyaknya permintaan pembaca untuk menambah halaman, mulai Edisi 04 (Maret 2011) KABAR SERASAN akan hadir 20 Halaman.

KABAR SERASAN | Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011

3

LAPUT SERASAN

TAMBANG dan KEADILAN

P

enggunaan batubara yang terpenting adalah untuk pembangkit tenaga listrik, produksi baja, dan produksi semen. Dalam perdagangan batubara dunia, sampai dua tahun lalu Indonesia tercatat sebagai produsen batubara terbesar ke enam setelah China, USA, India, Australia dan, Rusia. Produksi batubara yang dihasilkan enam negara ini sekitar 90,6% dari total produksi batubara dunia.

China merupakan produsen terbesar yang menyumbang hampir separuh produksi dunia, yakni 46%.

Indonesia adalah eksportir batubara dengan jenis sub-bituminus yang paling banyak diekspor dan merepresentasikan produksi batubara Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar cadangan batubara Indonesia terdapat di Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) dengan kualitas beragam, dari yang rendah seperti lignit (59%) dan sub-bituminus (27%) sampai yang kualitas tinggi seperti bituminus dan antrasit (14%).

Potensi terbesar batubara di Sumbagsel berada di wilayah Kabupaten Muaraenim dengan jumlah cadangan mencapai 6,25 miliar ton. Pemain utamanya perusahaan plat merah PT Bukit Asam Persero (PT BA). Perseroan yang berdiri sejak 1981 ini memegang hak Kuasa Pertambangan (KP) sebanyak 66.414 hektare meliputi tambang batubara Tanjungenim dengan kapasitas produksi rata-rata 10 juta ton per tahun. Di luar itu Pemerintah Kabupaten Muaraenim juga sudah mengeluarkan izin KP bagi investor di lahan seluas 215 ribu hektare lebih, sekitar 204 ribu hektare di antaranya masih berupa KP eksplorasi.

Akhir-akhir ini sejumlah daerah yang memiliki potensi cadangan mineral dan batubara sedang menghadapi masalah serius—jika tak ingin disebut sangat serius, yakni dengan makin maraknya aktivitas penambangan tradisional oleh warga sekitar tambang. Lebih dari itu keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

4

Batubara merupakan sumber energi yang penting dan banyak digunakan di dunia, konon berkontribusi terhadap sekitar 23% total energi utama dunia. Sebesar 38% energi elektrikal dunia diperoleh dari batubara. Sayangnya, eksplorasi batubara di Indonesia masih menimbulkan gesekan-gesekan. Apa pasal?

Salah satu lokasi penambangan liar.

Batubara telah memicu munculnya pemain-pemain baru. Mengapa demikian? Karena dalam UU ini—yang teknisnya kemudian diterjemahkan melalui PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara keberadaan tambang tradisional mendapat porsi legalistik dalam bentuk apa yang disebut Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Pemerintah agaknya tak bisa menutup mata akan fakta di lapangan bahwa warga masyarakat sangat ingin ikut berperan dalam aktivitas penambangan, lebih-lebih pada cadangan batubara atau mineral yang berada di tanah milik mereka sendiri.

Dan aturan ini dibuat bertujuan agar aktivitas penambangan oleh warga

Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011 |

KABAR SERASAN

itu tidak menimbulkan ancaman bahaya baik bagi pekerjanya di lapangan maupun kelestarian lingkungan.

Tapi sebaliknya mendukung program ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kebersihan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan, khususnya penambangan batubara.

Satu hal lagi, dengan ketentuan yang telah dibuat maka para penambang tradisional diarahkan tidak bisa menjual batubara dengan harga yang lebih rendah dari harga dasar yang ditetapkan.

Bukan rahasia lagi, operasi penambangan batubara seringkali dituding penyebab kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas eksploitasi yang dilakukan. Pada beberapa area, limbah cair dibuang ke sungai terdekat yang pada akhirnya mencemari

LAPUT SERASAN sumber air warga sekitar. Tak terhitung pula sudah berapa jiwa pekerja tambang menjadi korban, akibat teknis penambangan yang di bawah standar kelayakan. Di sinilah peran besar pemerintah yang kemudian merespon permasalahan ini dengan membuat aturan sekaligus menuntut komitmen perusahaan—tak terkecuali para penambang, untuk merujuk pada peraturan pemerintah mengenai keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Memang, seiring makin majunya teknologi pengurangan emisi yang ditimbulkan dari batubara, kebutuhan akan bahan bakar ini makin meningkat dan sudah tentu mendongkrak harga batubara di pasar, baik domestik maupun dunia. Kondisi itu telah memunculkan pemain-pemain baru, termasuk di kalangan penambang tradisional. Dan dengan keluarnya UU Nomor 4 Tahun 2009 aktivitas itu menjadi semakin marak. Banyak dari kalangan pengusaha—termasuk pengusaha di core business lain mulai mengarahkan usahanya di bidang penambangan batubara ini, dan tak sedikit pula warga yang meninggalkan sawah dan beralih profesi menjadi penambang, karena dianggap lebih menjanjikan.

Kabupaten Muaraenim sebagai daerah dengan potensi cadangan batubara yang melimpah, sangat merasakan efek kehadiran regulasi itu.

Jauh sebelum undang-undang itu keluar, aktivitas penambangan batubara oleh warga sudah ada, meski dilakukan sembunyi-sembunyi dan terbatas

Lokasi pengolahan hasil tambang.

pada kalangan tertentu. Tapi sejak dua tahun terakhir, aktivitas penambangan itu meningkat pesat, seiring makin naiknya harga batubara dan makin terbukanya akses pasar di luar daerah. Ada yang memilih menambang sendiri di lahan yang mereka miliki, dan bagi yang tak didukung finansial yang memadai memilih bekerjasama dengan pemilik modal.

Tapi tak ada keputusan yang tak menuai risiko. Begitupun implikasi dari regulasi ini.

Pergesekan di bawah tak terelakkan. Belum adanya aturan main dalam bentuk peraturan daerah dan tumpang tindihnya pemberian konsesi dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) dengan status kepemilikan tanah, membuat potensi masalah itu ibarat bom waktu yang tersimpan dan siap meledak jika tak disikapi dengan tepat dan bijaksana. Karena fakta di lapangan masih banyak wilayah KP yang belum dibebaskan—bahkan sebagian dikuasai pemilik tanah, termasuk yang dimiliki perusahaan besar.

Satu contoh yang terjadi di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul. Di desa ini terdapat satu kawasan dengan cadangan batubara yang masih banyak dikuasai warga, aktivitas penambangan tradisional sangat marak terutama di sepanjang Sungai Jemili karena beredar kabar kadar kalori batubara di lokasi ini mencapai enam ribu kalori, terbilang baik dan laku di pasaran. Tapi belakangan aktivitas yang terus meningkat itu mengkhawatirkan pihak PT BA karena mulai mengancam keberadaan usaha pe-

nambangan batubara perusahaan mereka. Tidak saja PT BA yang dibuat resah, tapi juga Pemerintah Kabupaten Muaraenim karena berpotensi merugikan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Muaraenim. Sebagai respon atas situasi itu Pemkab Muaraenim membentuk tim, bertujuan menertibkan aktivitas penambangan tak berizin itu Karenanya tak dipungkiri lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009 seperti angin segar bagi para pemilik tanah dan pemain lokal, karena sesuai aturan itu aktivitas mereka berpeluang dilegalkan dan ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan dibarengi pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 undang-undang itu. Tapi menetapkan WPR dan mengeluarkan IPR bukan semata persoalan ada tidaknya lahan tapi juga terpenuhinya sejumlah persyaratan sebagaimana ditentukan, seperti cadangan primer dengan kedalaman maksimal 25 meter, luas maksimal 25 hektare, tidak tumpang tindih dengan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), dan WPN (Wilayah Pencadangan Negara), serta berada di wilayah kawasan yang peruntukannya memang untuk pertambangan dan telah diusahakan selama 15 tahun.

Mengacu kepada sejumlah persyaratan itu, terhitung berat untuk dipenuhi. Apalagi jika melihat ketentuan minimal modal usaha yang dimiliki. Lalu pertanyaannya bagaimana jika pemerintah kabuapten belum memiliki aturan main dalam bentuk Perda soal WPR, apakah aktivitas penambangan harus dihentikan? Semua pihak memang diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan jika bersama menghadapi dengan tenang dan pikiran jernih.

Terpenting, UU Nomor 4 Tahun 2009 juga dibuat dalam semangat mendukung denyut nadi kehidupan ekonomi rakyat, yang tak boleh dimatikan dengan aturan yang kaku. Di sisi lain semua pihak harus memahami jika Pemkab Muaraenim terkesan sangat hati-hati menyikapi situasi ini, sebelum kemudian mengeluarkan putusan. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, termasuk kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar tambang. ] Fir

KABAR SERASAN | Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011

5

SOSOK SERASAN H Taufik Rahman SH (Sekda Kabupaten Muaraenim):

Jabatan itu Amanah, Harus Dipertanggungjawabkan Pada 30 November 2010 H Taufik Rahman SH, resmi dilantik menjadi Sekeretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaraenim menggantikan Drs HA Wahab Maharis. Gubernur Sumatera Selatan H Alex Nurdin, dalam sambutannya mengatakan pelantikan Taufik Rahman sebagai Sekda tergolong istimewa. Karena, pelantikan tersebut dilangsungkan bertepatan dengan Sidang Paripurna DPRD Muaraenim dalam rangka HUT ke-64 Kabupaten Muaraenim, yang dihadiri pimpinan daerah, anggota DPRD Muaraenim dan ratusan masyarakat. Dua hari setelah pelantikan, Sekda baru yang berpenampilan sederhana ini berkenan menerima wawancara Khairul Amri dari Kabar Serasan di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya.

Apa arti jabatan ini bagi Anda?

Jabatan itu menurut saya ada dua hal, pertama kepercayaan dari pimpinan dan yang kedua amanat. Karena sudah diberikan kepercayaan dari pimpinan tentu saya emban dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak saat melaksanakan tugas, saya tidak mengecewakan pemberi kepercayaan. Dan sebagai amanah, tentu saya akan melaksanakan tugas seperti yang diamanatkan, karena amanah itu akan dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah.

Sebagai Sekda, menurut Anda hal apa yang harus segara dibenahi di lingkungan Pemkab Muaraenim?

Kalau menggunakan istilah membenahi saya kira terlalu ekstrem.

Mungkin yang lebih tepat penyempurnaan dan peningkatan. Misalnya melakukan pembinaan kepada PNS. Sebagai langkah awal yang akan dilakukan adalah bagaimana meningkatkan disiplin dan memberdayakan PNS di lingkungan Pemkab Muaraenim agar bisa bekerja secara optimal. Tugas pokok Sekda sendiri adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya memberdayakan potensi pegawai.

Program apa saja yang akan segera Anda laksanakan?

Pertama kita akan melakukan konsilidasi terlebih dahulu. Sekda se

6

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin melantik Sekda Muaraenim, Taufik Rahman.

bagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan harus bisa melakukan koordinasi dan mensinkronkan unit

Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011 |

KABAR SERASAN

kerja yang ada untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan

SOSOK SERASAN Pemkab Muaraenim.

Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai koordinator perumusan kebijakan, penyelenggara administrasi dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana. Menurut Anda, yang mana yang paling sulit untuk dilaksanakan?

Sepanjang kita memilki komitmen bersama saya pikir tidak ada yang sulit. Tinggal bagaimana kita me-manage-nya. Karena untuk menjalankan fungsi itu sudah ada mekanisme atau sistemnya. Semuanya sudah jelas tergantung komitmen itu tadi. Jadi, yang harus saya lakukan adalah membangun komitmen bersama antar aparatur pemerintah dengan tekad bulat agar bisa membantu bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut Anda apakah SDM di lingkungan Pemkab Muaraenim sudah cukup berkualitas?

Kalau berkualitas secara penuh saya kira belum. Tapi kalau standar secara umum sudah cukup baik.

Apa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Pemkab Muaraenim?

Kita akan melakukan pembinaan, memberikan pelatihan dan meningkatkan disiplin. Sepanjang mereka (pegawai) mempunyai komitmen yang kuat, saya pikir peningkatan kualitas pegawai akan terjadi.

Apakah akan ada reposisi jabatan

dalam waktu dekat?

Saya pikir reposisi jabatan adalah hal yang biasa terjadi. Misalnya untuk penyegaran. Tetapi dalam waktu dekat belum ada. Meskipun demikian, saya kira juga harus dipertimbangkan.

Bagaimana Anda akan menerapkan disiplin pegawai di lingkungan Pemkab Muaraenim, apakah akan ada punish and reward misalnya?

Salah satu unsur pembinaan hal itu harus dilakukan. Bagi pegawai yang berprestasi tentu akan diberikan reward, misalnya memperhatikan jenjang karirnya, penempatannya, dan sebagainya. Sebaliknya bagi mereka yang malas atau melakukan pelanggaran tentu akan kita tindak sesuai dengan PP 30.

Bagaimana dengan penyelesaian aset Pemkab Mauaraenim yang bermasalah?

Saya sudah membicarakannya dengan para staf. Untuk langkah awal saya mengajak teman-teman untuk berkoordinasi soal aset yang bermasalah ini. Insya Allah secara adminitrasi kita bisa ditertibkan agar jelas keberadaannya dan betul-betul dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.

Bagaimana dengan penyelesaian sengketa perbatasan dengan daerah lain?

Setiap ada kesempatan berbicara dengan pemerintah provinsi dan DPRD provinsi maupun pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri),

kita terus mendorong agar batas wilayah itu bisa segera diproses dan diselesaikan. Karena batas wilayah kabupaten/kota itu kewenangannya ada di provinsi. Selain itu kita juga sudah mengirim surat kepada pihak-pihak yang berwenang. Namun yang menjadi prioritas utama adalah kepentingan masyarakat yang ada di perbatasan itu sendiri. Artinya jangan sampai masyarakat di daerah itu merasa dirugikan.

Secara umun potensi apa yang harus dimaksimalkan untuk kemajuan Kabupatem Muaraenim?

Untuk membangun Muaraenim ini tentu diperlukan keterlibatan semua pihak. Bagaimana kita mendorong semua pihak untuk ikut dalam mengelola potensi yang ada. Apakah itu sektor swasta, masyarakat, dan terutama PNS sebagai motor pembangunan. Itu yang harus kita gerakkan. Harus kita pacu. Tidak mungkin potensi yang ada ini hanya digerakkan oleh bupati dan wakil bupati saja.

Semua pihak harus terlibat.

Untuk masyarakat Kabupaten Muaraenim sendiri harapan Anda seperti apa?

Pertama, saya mengharapkan doa dari masyarakat Muaraenim agar saya dalam menjalankan tugas sebagai Sekda ini tetap istiqomah. Kedua, saya mengharapkan dukungan agar saya dapat melaksanakan tugas membantu bupati/wakil bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. ]

Sekilas Profil H Taufik Rahman SH, Sekda Muaraenim.

H

Taufik Rahman SH, dilahirkan di Surabaya pada 21 Januari 1959. Setelah menamatkan pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Lahat Sumatera Selatan tahun 1972, ia melanjutkan penddikan di SMP Muhammadiyah Lahat.

Di daerah yang sama Taufik menamatkan SMA pada tahun 1979. Kemudian dia merantau ke Palembang untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah.

Bagi pria lulusan Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya ini, jabatan adalah amanah yang harus di pertanggungjawabkan. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Daerah, suami dari Hj Meitri S.Pd, ini telah malang melintang di berbagai posisi strategis di

lingkungan Pemkab Muaraenim. Sejak 1 Oktober 1988, Taufik mulai diperhitungkan, saat itu dia menduduki posisi sebagai Kasubbag APK. Setelah itu karirnya semakin cemerlang. Pada 11 Maret 1995, dia dipercaya sebagai Kabag Hukum di Pemkab Muaraenim. Berbagai posisi startegis lain yang pernah diembannya antara lain, Kepala Bawasda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra hingga akhirnya mencapai karir tertinggi PNS sebagai Sekda Kabupaten Muaraenim. Selain itu, ayah tiga orang anak ini mengikuti berbagai diklat kepemimpinan dan fungsional baik di dalam maupun di luar negeri. ]

KABAR SERASAN | Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011

7

INFO SERASAN

RS Rabain Raih Piala Citra Keberhasilan Rumah Sakit Dr HM Rabain Muaraenim meraih penghargaan Piala Citra Unit Pelayanan Publik merupakan buah kerja keras seluruh jajaran RS Rabain. Selain pelayanan yang sudah berstandar nasional rumah sakit ini juga memiliki tingkat hunian (bed occupancy rate/BOR) di atas rata-rata nasional.

Bupati Muaraenim, Ir Muzakir Sai’ Sohar bersama Direktur RS Rabain, Drg Defiardi MARS.

S

ebanyak 204 Unit Pelayanan Publik (UPP) di Tanah Air menerima penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima (CPP) dari Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden Jakarta, medio Desember 2010. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pusat dan rekomendasi Timpanel serta sidang Tim Panitia Penentu Akhir (Pantuhir) yang diketuai Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) EE Mangindaan pada 5 Oktober 2010, penerima piala CPP ini mendapat predikat amat baik sekali.

EE Mangindaan mengatakan, program pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik (UPP) ini sudah dilakukan sejak 1995 dengan nama

8

penghargaan Abdisatyabhakti. Pada 2002, namanya diubah menjadi penghargaan Citra Pelayanan Prima, yang bermakna gambaran tampilan sosok kinerja pelayanan yang sangat baik.

Penentuan pemberian penghargaan ini dilakukan melalui mekanisme seleksi penilaian yang transparan dan obyektif. Pada tahap pertama, diawali dengan usulan dari setiap pimpinan kementerian, lembaga, kejaksaan agung, Polri, LPNK, BUMN, dan pemerintah daerah yang diajukan kepada Kementerian PAN dan RB. Dari 218 UPP yang dinilai, diputuskan sebanyak 83 UPP layak menerima penghargaan berupa piala CPP, dan 121 menerima piagam Pratama dan Madya. Sementara 14 UPP dinyatakan gagal atau belum berhasil me-

Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011 |

KABAR SERASAN

nerima penghargaan.

Dari 83 UPP yang berhak menerima piala CPP pada 2010, salah satunya adalah RS Rabain Muaraenim. Bupati Muaraenim Ir Muzakir Sai Sohar menerima langsung piala ini dari Wakil Presiden RI Boediono. Seusai acara penyerahan Muzakir mengatakan, keberhasilan RS Rabain Muaraenim meraih piala citra ini merupakan hal yang membanggakan. Namun, kata Muzakir, hal ini jangan sampai membuat manejemen RS Rabain menjadi terlena, tapi justru menjadi pemicu agar RS kebanggaan Muaraenim ini semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Senada dengan Bupati, Direktur RS Rabain, Drg Defiardi MARS juga menyambut gembira keberhasilan RS yang dipimpinnya mendapat piala citra pada 2010 ini. Defiardi mengatakan, keberhasilan ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran RS Rabain.

Ada hal menarik yang disampaikan Defi, menurutnya manejemen RS Rabain tidak merasa sulit untuk mengikuti standar penilaian yang disyaratkan oleh Kemenpan, karena pada dasarnya apa yang disyaratkan merupakan hal yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Rabain. Misalnya sejak awal 2009 RS Arbain Muaraenim telah terakreditasi 12 pelayanan oleh Badan Akreditasi Rumah Sakit Nasional.

Di sisi lain RS dengan klasifikasi Type C ini saat ini memilki 135 tempat tidur. Salah satu nilai plus yang yang dimilki RS ini adalah tingkat hunian yang cukup tinggi di atas rata-rata nasional : Bed Occupancy Rate (BOR).

Tingkat BOR RSUD ini mencapai 81% di atas rata-rata BOR nasional sebesar 60-70%.

Penghargaan yang diperoleh RS Rabain Muaraenim tentu merupakan hal yang patut kita apresiasi. Keberhasilan ini kita harapkan dapat memacu agar UPP-UPP lain yang berada di Kabupaten Muaraenim ikut meningkatkan pelayanannya. Sehingga pada giliranya setiap unit pelayanan di Bumi Serasan Sekundang ini mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. ] Amr

INFO SERASAN Bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim sepanjang 2010 merupakan tahun penghargaan.

Di tahun 2011 pun sepertinya Muaraenim akan meraih kesuksesan yang sama. Buktinya, di awal 2011 Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar, memberikan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa kepada salah satu desa di Bumi Serasan Sekundang.

Semendo Darat Tengah Terima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa

Menkumham, Patrialis Akbar menyerahkan piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa kepada Bupati Muaraenim, Ir Muzakir Sai Sohar.

P

iagam penghargaan yang diberikan kepada desa sadar hukum ini diterima langsung Bupati Muaraenim Ir Muzakir Sai Sohar di hadapan Gubernur Sumsel Ir Alex Noerdin. Usai menerima penghargaan, Bupati Muaraenim Ir Muzakir Sai Sohar mengatakan, piagam yang ada merupakan kerja keras semua komponen masyarakat dalam menegakkan hukum di daerah dan itu diberikan kepada desa yang berprestasi dalam menegakkan hukum

di daerah sebagai salah satu program sadar hukum.

“Wujud kepedulian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Artinya, Pemkab Muaraenim melakukan pelayanan hukum yang menyertakan pelayanan hak asasi manusia, sebagai masukan dari masyarakat akan pentingnya pengaduan masalah hak asasi manusia,” ujar Muzakir.

Menurut Muzakir, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, memberi-

kan apresiasi positif kepada pelayanan hukum yang ada di Muaraenim, dengan mensinergikan lembaga-lembaga lainnya dalam pelayanan hukum dalam menindaklanjuti pengaduan hukum dan HAM di masyarakat.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol, Zainal Arifin SH mengatakan, penghargaan diterima karena salah satu desa di Muaraenim menjadi percontohan desa sadar hukum yakni, Desa Semende Darat Tengah (SDT).

“Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum di masyarakat tumbuh dan semuanya hasil kerja keras elemen masyarakat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Sehingga masyarakat sadar diri terhadap penegakan hukum dan HAM yang ada,” pungkas Zainal Kriteria ditetapkannya sebuah desa menjadi desa sadar hukum meliputi pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90%, tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka Kriminalitas Rendah, Rendahnya Kasus Narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Data yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM, sampai dengan tahun 2010 jumlah desa sadar hukum berjumlah 734 desa. Jumlah ini terbilang sangat kecil atau hanya satu persen dari jumlah desa di seluruh Indonesia. Desa Sadar Hukum menjadi tolok ukur kesadaran hukum masyarakat.

Dalam rencana strategi Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2010-2014 program pemberdayaan masyarakat untuk sadar hukum dilaksanakan melalui serangkaian kebijakan dan kegiatan prioritas, antara lain seluruh desa di Indonesia menjadi desa Sadar Hukum dan HAM. Semendo Darat Tengah (SDT) yang berhasil memproleh penghargaan ini tentu patut kita apreasiasi. Dan sudah selayaknya untuk dijadikan sebagai contoh bagi desa-desa lain. Dengan kesadaran masyarakat tentang hukum dan HAM dapat menunjang programprogram pemerintah sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Pada gilirannya cita-cita menuju masyarakat makmur, sejahtera dan kondusif dapat dapat terwujud. ] Amr/Rsm

KABAR SERASAN | Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011

9

BISNIS SERASAN

Pabrik CPO Tanpa Limbah Hadir di Muaraenim Membangun pabrik membutuhkan seni tersendiri. Jika salah langkah, dapat menimbulkan gesekan dengan masyarakat di sekitar areal pabrik yang akan dibangun. Hal ini disadari betul oleh PT Mahkota Andalan Sawit Mill. Mereka punya cara yang cukup jitu untuk merangkul masyarakat, LSM dan pemerintah agar mendukung pembangunan pabrik mereka, dengan membangun pabrik yang berorientasi ramah lingkungan.

P

otensi sumber daya alam di Kabupaten Muaraenim yang melimpah merupakan magnet yang luar biasa bagi para investor. Para investor terus berdatangan untuk memanfaatkan sumber daya alam di Bumi Serasan Sekundang. Selain berinvestasi di sektor pertambangan batubara, mereka (investor) juga melirik sektor perkebunan. Tidak hanya di sektor hilir tetapi juga mulai mengembangkan pada sektor hulu. Misalnya dengan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit (Crude Palm Oil /CPO).

Membangun pabrik biasanya bukanlah hal gampang. Sulitnya perizinan terkadang menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi limbah yang ditimbulkan setelah pabrik itu beroperasi. Lalu soal tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pabrik. Hal ini ternyata disadari benar oleh PT Mahkota Andalan Sawit (MAS) Mill. Pe-

10

rusahaan yang memiliki perkebunan sawit di Kabupaten Muaraenim ini mematahkan anggapan yang negatif itu. Mereka mendirikan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muaraenim yang berorientasi ramah lingkungan.

Pabrik yang mereka bangun didesain tanpa limbah. Limbah padat maupun cair yang dihasilkan justru menjadi nilai tambah (added value) bagi perusahaan. Limbah tersebut didaur ulang menjadi kompos. Kemudian kompos yang dihasilkan dipergunakan untuk perkebunan sawit milik perusahaan tersebut.

Menurut Manager Pabrik PT MAS Mill Elnagowan, untuk tahap pertama pabrik tersebut baru memiliki kapasitas produksi sebesar 45 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam, dan selanjutnya akan ditingkatkan hingga 90 ton TBS perjam. Dengan kapasitas saat ini, pabrik baru tersebut membu-

Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011 |

KABAR SERASAN

tuhkan buah kelapa sawit sebanyak 900 ton perhari. Suplai buah sawit selain dipasok dari kebun kelapa sawit milik grup PT MAS yang berada di Kabupaten Banyuasin seluas 6000 hektar dan di Kabupaten Muaraenim seluas 8.500 hektar, pihak PT MAS juga akan membeli sawit dari perkebunan milik masyarakat.

Elgnagowan menambahkan, sejak awal pabrik yang dibangun memang didesain tanpa limbah. Limbah dari sisa pengolahan baik cair maupun limbah padat yang berupa tanda kosong (tankos) diolah kembali menjadi pupuk kompos.

Terkait tenaga kerja, PT MAS memberikan kuota yang cukup besar bagi putera daerah. Sebanyak 70 persen karyawan pabrik berasal dari Sumatera Selatan khususnya Kecamatan Gelumbang. Mereka dipekerjakan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

Dalam sambutannya pada peresmian pengoperasian pabrik tersebut, Bupati Muaraenim, Ir Muzakir Sai Sohar, menyambut baik atas beroperasinya pabrik tersebut. Menurut Muzakir dengan beroperasinya pabrik kelapa sawit tersebut, hasil kebun sawit milik masyarakat maupun perusahaan swasta lain akan bisa di produksi di pabrik milik PT MAS. Dengan diresmikannya pengoperasian pabrik CPO PT MAS, maka jumlah pabrik CPO di Muaraenim bertambah satu lagi menjadi enam perusahaan. Keberadaan pabrik tersebut nantinya dapat menjadi mitra pengelolaan hasil TBS dengan masyarakat atau kebun kelapa sawit milik petani swadaya. Sehingga dapat meningkatkan produksi CPO di Kabupaten Muaraenim.

Muzakir berharap agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar areal pabrik. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dengan ada-nya pabrik CPO milik PT MAS tersebut serta dapat menunjang percepatan pembangunan ekonomi rakyat. ] Amr/Rsm

SERBA SERBI SERASAN

S

ecara bertahap pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang refresentatif di Bumi Serasan Sekundang telah dilaksanakan. Pada 2006 pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) seluas 2.914 m2 berikut sarana penunjang lainnya berhasil diselesaikan dengan menghabiskan dana sekitar Rp 26 miliar. Dana untuk membangun GOR ini berasal dari APBD Kabupaten Muaraenim dan dana CSR PT. Bukit Asam (persero) Tbk (PTBA) Tanjung Enim sebesar Rp 17,382 miliar serta dana APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 8,660 miliar.

GOR yang diberi nama Pancasila ini telah dimanfaatkan sebagai tempat kejuaraan Sepak Takraw Yunior Tingkat Nasional dan Andalas Cup. Setelah menyelesaikan GOR Pancasila, Pemkab Muaraenim melanjutkan pembangunan stadion sepak bola dengan dilengkapi fasilitas lintasan lari. Untuk keperluan pembangunan stadion yang berkapasitas 4.250 penonton tersebut dana yang disiapkan mencapai Rp 34 miliar. PTBA kembali menjadi penyumbang terbesar. Perusahaan tambang batubara yang berbasis di Tanjung Enim itu menggelontorkan dana lebih dari Rp 30 miliar.

Sekretaris Perusahaan PTBA Achmad Sudarto mengatakan, pembangunan GOR tersebut adalah bentuk kepedulian PTBA terhadap fasiltas umum terkait fasiltas olah raga di Muaraenim. Dengan adanya fasiltas tersebut PTBA berharap komunitas olahragawan di Muaraenim dan sekitarnya dapat berprestasi lebih baik.

Ide pembangunan GOR ini sendiri secara prinsip kata Achmad Sudarto memang berasal dari Pemkab Muaraenim dan merupakan bagian fasilatas umum yang harus disediakan Pemkab. PTBA hanya membantu dari sisi pendanaan. Dana yang dikeluarkan untuk pembangun GOR itu menurut Achmad Sudarto berasal dari dari Corporate Social Responsibilty (CSR) PTBA dengan beberapa kali termijn.

Meskipun telah diresmikan pada akhir November 2010, namun sebetulnya fasilitas stadion ini belum sepenuhnya selesai. Menurut Kadis Cipta Karya Ramlan Suryadi untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas Stadion Sekundang Bara pihaknya masih memerlukan dana sekitar Rp 7 miliar. Dana tersebut akan dipergu-

Sekundang Bara Stadion Bertaraf Nasional

Dalam rangka pembinaan dan meningkatkan prestasi olah raga di daerahnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan, memandang perlu untuk membangun sarana dan prasarana olah raga yang memadai serta memenuhi standard nasional. Untuk mewujudkan hal itu, tak tanggung-tanggung Pemkab Muaraenim menyediakan lahan sekitar 14,7 hektaare (ha) untuk dijadikan kawasan olahraga (sport center). nakan untuk membeli lampu stadion, scoring board outomatic, sound system dan beberapa fasilitas penunjang lainnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bupati Muaraenim Ir Muzakir Sai Sohar. Menurut orang nomor satu di Muaraenim ini pembanguan fasilitas pendukung stadion akan diselesaikan secara bertahap. “Untuk sarana dan prasarana akan kita lengkapi secara bertahap tergantung kebutuhan. Namun secara umum kita telah penuhi seperti tribun, ruang ganti, loker, ruang rapat, dan sebagainya,� jelas Muzakir.

Dengan telah tersedianya stadion sepak bola yang refresentatif

ini komunitas sepak bola di Kabupaten Muaraenim telah memilki beberapa rencana untuk meningkatkan prestasi olahraga yang paling digemari di dunia ini. Menurut Sekretaris PSSI Muaraenim Ridwan Noviar yang ditemui di sela-sela pertandingan persahabatan antara Persime Muaraenim dan Sriwijaya FC Palembang, hal yang paling penting adalah dengan mendirikan Sekolah Sepak Bola (SSB). Menurut Ridwan dengan SSB paling tidak para pemain akan mengerti dasar-dasar sepak bola yang benar. Dengan teknik dasar yang benar diharapkan akan muncul pemain sepak bola yang handal dari Bumi Serasan Sekundang. ] Amr

KABAR SERASAN | Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011

11

KABAR LENSA

12

Penandatanganan Pakta Integritas pejabat di lingkungan Pemkab Muaraenim.

Piala Citra Unit Pelayanan Publik yang diterima RSUD Dr HM Rabain Kabupaten Muaraenim.

Wakil Bupati Muaraenim, H Nurul Aman saat Raker Ketahanan Pangan bersama Wapres Boediono di Kabupaten Banyuasin.

Pelantikan H Nurul Aman sebagai Ketua Pengcab PSSI Muaraenim.

Bupati Muaraenim berkunjung kelokasi pabrik CPO tanpa limbah di daerah Kecamatan Blumbang.

Kunjungan Bupati Muaraenim ke perairan terusan desa terluar di Kabupaten Muaraenim.

Antusias masyarakat Muaraenim menyaksikan pertandingan persahabatan antara PERSIME Muaraenim versus Sriwijaya FC.

Bupati didampingi Wakil Bupati dan Dandim Muaraenim bersama tim PERSIME dan Sriwijaya FC.

Edisi 03 | Tahun I | Februari 2011 |

KABAR SERASAN