Kabar Serasan MEDIA PEMBANGUNAN MUARAENIM
Muaraenim Siap
Jadi Daerah Lumbung Pangan EDISI 04 - TAHUN I - MARET 2011
INFOTORIAL
Bisnis Batubara Marak, Jalan Pun Rusak
Kabar Serasan 06
Ketika Kereta Api Pilihan Terbaik 08
Faisal Anwar
12
18
PU/Penanggung Jawab: Firdaus Masrun Pemimpin Perusahaan: Asrul Hadi
Redaktur: M. Lutfi
11
Medco Sejahterakan Masyarakat Muaraenim Melalui Padi Organik
Muaraenim Siap Jadi Daerah Lumbung Pangan
Pelindung: Ir. Muzakir Sai Sohar
Pemimpin Redaksi: Khairul Amri
(Ketua Badan Legislasi Komisi IV DRPD Muaraenim)
Jika Menuntut Hak, Kewajiban Harus Lebih Full
Penerbit: YPM Muaraenim Bangkit
Staf Redaksi: Muhammad Al Hadi Reza Dihar D Fotografer: Riana
Design Grafis: A. Raghib Amirullah
Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi: Tita Zen Alamat Redaksi : Jl Wijaya Timur Raya No 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12170) Telp. (021) 2616 1894 Fax. (021) 7788 5465
Hotline: 0811926736/08176696468 Email: kabar_serasan@yahoo.co.id
14
Muaraenim Miliki RPH Unggas Moderen Pertama di Sumsel
Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500 Karakter) dan tidak menyangkut SARA.
DARI MEJA BUPATI
Konsep Pembangunan Muaraenim
Ir. Muzakir Sai Sohar, Bupati Muaraenim
I
su yang berkembang menyebutkan bahwa pembangunan di Kabupaten Muaraenim tidak mempunyai konsep yang jelas. Isu ini dihembuskan ke tengah masyarakat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena tidak didukung oleh data-data yang valid. Faktanya, konsep pembangunan di Bumi Serasan Sekundang ini sangat jelas. Dalam APBD tahun 2011 yang berjumlah Rp 1.185.476.101.862 dan telah disahkan DPRD Muaraenim serta telah selesai diverifikasi Gubernur Sumatera Selatan itu, telah memuat dengan jelas rencana penggunaannya. Karena konsep pembangunan itu tercermin dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Konsep ke depan pembangunan di Muaraenim tetap mengacu pada RPJM yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim terpilih. Dan aplikasi RPJM itu dilaksanakan secara bertahap melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tetap mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat Pada anggaran tahun 2011 ini, konsep pembangunan Muaraenim
4
terencana dan terukur dengan jelas. APBD Muaraenim tahun 2011 yang lebih dari Rp 1,1 triliun akan digunakan untuk belanja pembangunan fisik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan pegawai, dan peningkatan sumber daya manusia. Penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan itu sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing SKPD. Seperti pembangunan bidang pendidikan yang dikelola SKPD Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp 452.788.780.362 atau 38 persen dari total APBD. Alokasi dana bidang pendidikan melebihi ketentuan UU Sisdiknas minimal 20 persen dari total APBD. Hal ini menunjukan Pemkab Muaraenim sangat konsen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dana itu digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik sebesar Rp 169.885.944.550 dan gaji dan peningkatan kesejahteraan guru sebesar Rp 282.877.835.818. Di bidang kesehatan, dianggarkan sebesar Rp 130.994.664.961 atau 11,05 persen dari total APBD. Dana itu digunakan untuk pembangunan fisik bidang kesehatan Rp 73.289.972.987 dan gaji pegawai peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tunjangan dokter Rp 57.712.691.974. Penggunaan anggaran itu dilaksanakan Dinas kesehatan, RSUD Dr HM Rabain dan RSU Talang Ubi Pendopo. Kemudian di bidang PU Bina Marga dianggarkan sebesar Rp 142.048.795.478. Dari jumlah itu untuk kegiatan fisik sebesar Rp 139.164.718.400 dan gaji pegawai Rp 28.840.770,078. Bidang PU Cipta Karya sebesar Rp 59.656.718.526. Jumlah itu untuk kegiatan fisik sebesar Rp 55.856.586.000 dan gaji pegawai Rp 3.880.132.526. Sementara di bidang pertanian dianggarkan sebesar Rp 44.641.361.584. Dengan rincian untuk Tanaman Pangan Hortikultura Rp 10.103.097.000, Perkebunan Rp 9.227.570.155, Peter-
Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011 |
KABAR SERASAN
nakan Rp 9.655.068.397 dan BP4K Rp15.655.626.032. Selanjutnya di bidang pertambangan dan energi program pembangunan jaringan listrik pedesaan dianggarkan sebesar Rp 14.704.370.303. Dari jumlah itu untuk kegiatan fisik Rp 13.320.910.500 dan gaji pegawai Rp 1.383.459.803. Kemudian bidang perdagangan dianggarkan Rp 7.333.146.898. Dari jumlah itu untuk kegiatan fisik pembangunan pasar kalangan pedesaan Rp 5.184.018.250 dan gaji pegawai Rp 2.149.128.648. Dari pengalokasian dana APBD terlihat sangat jelas tujuan pembangunan Kabupaten Muaraenim. Tinggal bagaimana menjalankan konsep yang termaktub dalam RPJM. Para Kepala Dinas/SKPD dituntut untuk melaksanakan program yang telah disusun dengan memaksimalkan segala potensi, sehingga tujuan pembangunan dapat terealisasi secara maksimal. Dan pada akhirnya tujuan untuk membuat Masyarakat Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera (SMAS) dapat tercapai. Selamat Bekerja. ]
No Telepon Penting di daerah Muaraenim: Polres
(0734)421-192
Kodim
(0734)421-059
Pemadam Kebakaran (0734)421-113 RSUD DR H M Rabain (0734)421-192 Gangguan PLN (0734)421-601 Gangguan Telkom (0734)421-999 PDAM Tirta Lematang (0734)421-093 Askes Cab Pemb. ME (0734)422-678
OPINI
SIAPA UNTUNG?
M
embicarakan batubara di Kabupaten Muaraenim sekarang ini, bisa jadi berbeda dengan ketika membicarakannya beberapa puluh tahun lalu. Dulu, warga kebanyakan tak peduli dengan barang tambang satu ini kecuali mengenalnya sebagai benda hitam dan bisa dibakar dengan aroma asapnya yang khas. Hampir, hanya warga Kota Tanjungenim dan sekitarnya yang dekat dengan barang tambang satu ini, itupun karena setiap hari melihat aktivitas penambangan dan pengangkutannya. Kini, jaman sudah berubah. Bicara batubara, yang terbayang dua hal. Apa itu? Gelimang uang dan debu angkutannya. Sorry, satu lagi, jalanan rusak. Batubara, bagi sebagian kalangan, tiba-tiba saja menjadi barang yang bisa mewujudkan khayalan mereka, menjadi jutawan—bahkan mungkin miliuner. Bermodalkan uang pinjaman, membeli lahan yang mengandung batubara, lalu dengan alat seadanya melakukan penambangan. Tapi bagi sebagian lain, batubara kini menjadi barang yang memuakkan— kalau bukan sumber malapetaka. Lubang-lubang besar bekas penambangan menjadi ancaman kelestarian bagi lingkungan sekitar. Jalan-jalan rusak, debu coklat kehitaman beter-
(Oleh Firdaus Masrun)
bangan memenuhi jalanan, dari aktivitas truk yang mengangkutnya. Maka menjadi menarik jika dikaitkan dengan kajian peristiwa yang terjadi beberapa bulan terakhir. Di satu sisi, sejak batubara menjadi komoditi primadona, kita mulai akrab dengan teriakan-teriakan yang menuntut agar penambangan yang belum memiliki izin, dilegalkan saja. Di sisi lain, kita pun mulai akrab dengan protes masyarakat yang kesalnya sampai ke ubun-ubun melihat jalanan di depan rumahnya rusak, hancur dan sepanjang malam mendengar suara bising dari angkutan mobil-mobil besar di depan rumahnya. Tak bisa dibayangkan, bagaimana keadaannya jika semua penambangan dilegalkan Memang, semuanya menjadi selesai jika ada jalan khusus bagi truktruk angkutan batubara itu. Jalan yang rancang bangunnya memang untuk dilewati kendaraan berat dan jauh dari pemukiman. Harapan itu ada, dan jalan khusus dimaksud sudah mulai dibangun tiga tahun lalu. Masalahnya, jalan khusus tersebut direncanakan baru akan selesai Oktober 2011 mendatang. Artinya masih akan ada setidaknya tujuh bulan lagi masyarakat di sepanjang jalannya mengelus dada. Jadi pertanyaannya, siapa untung, siapa buntung dengan
keadaan ini? Maka sangat simpatik, ketika beberapa hari lalu sejumlah anggota DPRD Muaraenim melakukan turba (turun ke bawah), memantau langsung petugas dari instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap truk-truk pengangkut batubara itu. Kecurigaan mereka memang terbukti, bahwa hampir semua kendaraan itu melanggar aturan. Baik izin uji petik kendaraan, batas maksimum tonase maupun syarat kelayakan pakai kendaraan itu sendiri. Setelah itu bola ada di tangan pengambil kebijakan, untuk menindak tegas kendaraankendaraan itu. Lalu apakah dengan tindakan para wakil rakyat hari itu masalahnya menjadi selesai? Rasanya, tidak juga—apalagi kalau hanya sekali itu, lalu kemudian hilang. Karena akar masalahnya adalah sepanjang belum ada jalan khusus, aktivitas angkutan itu akan terus berlangsung. Maka bisa diterima ketika komprominya adalah, memulangkan truk-truk itu ke asalnya lalu boleh kembali melintas jika semua syarat sudah dipenuhi, dan itu artinya perlu pengawasan ketat berkelanjutan dari petugas instansi terkait di lapangan. ] (Penulis adalah Ketua Umum YPM Muaraenim Bangkit)
Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan Kabar Serasan agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan Kabar Serasan dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.
KABAR SERASAN | Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011
5
SOROTAN
Bisnis Batubara Marak, Jalan Pun Rusak
D
ulu, waktu tempuh dari Muaraenim-Palembang cukup 1,5 sampai 2 jam, namun kini tinggal kenangan. Hilangnya suasana kelancaran arus lalu lintas itu, Bukan karena jalannya bertambah panjang, juga bukan karena bajing loncat yang kerap mengganggu kendaraan angkutan barang sudah pindah lokasi operasi ke jalur ini. Bukan, sekali lagi bukan karena itu. Ketidaklancaran lebih karena kondisi jalan sepanjang 198,7 Kilometer itu telah rusak. Jika Anda menempuh perjalanan melintas jalanan ini, akan menemui banyak lubang besar. Jika musim hujan lubang-lubang besar itu muncul seperti hamparan kubangan, dan saat musim kemarau Anda seperti melihat medan ranjau. Penuh jebakan dan perlu kehati-hatian ekstra tinggi untuk sampai ke tujuan. Padahal ini Jalan Nasional. Demikian juga dengan kenyamanan, sudah tak dirasa lagi. Dulu Anda bisa melakukan perjalanan bersama keluarga sambil menikmati panorama alam dengan pohon-pohon berdaun hijau segar sepanjang jalan. Warungwarung makan menawarkan tempat peristirahatan dengan aneka sajian hidangan, dalam suasana yang tenang. Kini? Daun-daun hijau itu telah berganti wana kecoklatan—sebagian bahkan berwarna hitam karena kotor berdebu. Suara bising tak henti memekakkan telinga, udara pun tak bersih lagi karena penuh kotor berdebu. Semua karena angkutan batubara. Industri pertambangan batubara sejak lima tahun terakhir memang sedang bergairah, ditandai tingginya permintaan pasar dan melejitnya harga emas hitam ini di pasar internasional. Kondisi itu memicu peningkatan produksi batubara di Indonesia. Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu pernah memprediksi dalam sepuluh tahun ke depan produksi batubara akan terus meningkat. Bahkan jika menghitung produksi pertambangan yang tidak terdaftar peningkatan itu bisa mencapai 15-20 juta ton setiap tahunnya. Menurut catatan APBI, produksi batubara nasional tahun 2009 sebesar 300 juta ton, termasuk sekitar 40 juta ton dari per-
6
Jalan rusak akibat angkutan truk/tronton batubara.
Kelancaran perjalanan berkendaraan sepanjang jalur Muaraenim-Palembang atau sebaliknya, kini telah hilang. Tidak seperti dulu lagi, arus kendaraan lalu-lalang begitu lancar. Semua karena angkutan batubara. tambangan illegal. Mengiringi terus meningkatnya permintaan produksi batubara inilah, frekwensi angkutannya pun meningkat pula yang kemudian berpengaruh pada kondisi jalan yang dilewati. Lahat, Tanjungenim, dan Muaraenim adalah tiga wilayah di mana terdapat tambang dan aktivitas produksi batubara. Dari tiga wilayah inilah angkutan bermula untuk selanjutnya dibawa ke Palembang. Untuk batubara produksi PT Bukit Asam (Persero) angkutannya melalui KA Babaranjang (Kereta Api Batubara Rangkaian Panjang), tapi di luar itu menggunakan angkutan mobil. Celakanya kapasitas truk-truk angkutan batubara itu di atas tonase jalan, yakni maksimal delapan ton. Banyak dari truk pengangkut yang membawa sampai 20 ton batubara. Inilah penyebab rusaknya jalan, terlebih jika truk-truk itu berjalan beriringan. Kemacetan juga tak terhindarkan dan sudah lama dikeluhkan masyarakat sepanjang jalan yang dilewati truktruk ini. Tak hanya itu, akibat kondisi jalan yang kian rusak ini, mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan. Keadaan semakin runyam karena
Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011 |
KABAR SERASAN
jalanan juga sudah diramaikan banyaknya bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi). Dalam situasi seperti itu upaya memperbaiki jalan menjadi pilihan sulit karena jalan terus dilewati kendaraan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya sudah mengambil langkah konkrit dan berjangka panjang, sejalan pula dengan permintaan banyak pihak yakni membangunkan jalan khusus bagi mobil-mobil angkutan batubara ini dari Lahat, Muaraenim, dan Banyuasin ke Dermaga Tanjung Siapi-api Palembang sepanjang 229 Km dan telah menetapkan PT Servo Lintas Raya sebagai pelaksana pembangunannya. Peletakan batu pertama pembangunan jalan ini telah dilakukan Oktober 2008 lalu dan diperkirakan rampung dalam tiga tahun. Jalan ini nanti hanya bisa dilewati armada angkutan yang memiliki izin operasional, dan khusus pengangkutan batubara akan menjadi sarana pendukung dari jalur rel kereta api yang telah berjalan. Hanya masalahnya, selama tiga tahun jalan khusus tersebut belum selesai, truk-truk tronton pembawa
SOROTAN batubara tidak ada pilihan lain kecuali melintasi jalanan negara dan jalan provinsi, bercampur baur dan bersesak-sesakan dengan kendaraan angkutan umum dan mobil pribadi. Jalanan pun menjadi rusak, udara sepanjang jalan jadi tercemar, suara bising sepanjang waktu dan kemacetan pun menjadi pemandangan sehari-hari. Upaya penertiban dengan menindak truk-truk yang beroperasi tanpa izin dan melebihi tonase, sepertinya lumayan efektif bisa mengurangi masalah itu. Tapi kembali, lemahnya pengawasan dan banyaknya kepentingan di dalamnya membuat hal yang menjadi keinginan banyak pihak itu sulit diwujudkan. Ulah nakal pihak perusahaan angkutan dengan mengubah rancang bangun kendaraannya juga tak ditindak, juga mereka yang melebihi tonase. Aparat di lapangan seperti tutup mata. Kabar terakhir, mendekati rampungnya jalan khusus tadi Pemprov Sumatera Selatan sedang menyusun peraturan daerah (Perda) tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Melalui Perda itu seluruh angkutan batubara di Sumatera Selatan hanya boleh dilakukan dengan rel kereta api dan jalanan khusus tersebut, itupun hanya bagi armada angkutan yang memiliki izin. Pemprov Sumsel optimis Perda itu sudah bisa berlaku Tahun 2012 bersamaan dengan siap beroperasinya jalan khusus tersebut. Untuk itu, angkutan batubara dari Lahat, Muaraenim, dan Banyuasin menuju Dermaga Tanjung Siapiapi Kota Palembang diberi toleransi melalui jalanan umum hanya sampai
akhir tahun 2011. Itupun dengan sejumlah pembatasan yang meliputi bobot maksimal sebesar delapan ton, larangan melintas secara beriringan lebih dari tiga kendaraan dalam sekali waktu, dan pembatasan waktu beroperasi di sejumlah jalur padat untuk mencegah kemacetan. Truk maupun tronton batubara dilarang melalui jalur padat antara pukul 07.00-10.00 dan pukul 12.00-15.00. "Dengan adanya Perda pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ini, pengusaha angkutan batubara yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi hukum, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha," kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Iskandar Syamwell pada Rapat Paripurna DPRD Sumsel 23 Februari 2011 lalu. Iskandar mengakui telah banyak mendengar keluhan masyarakat tentang kerusakan jalan akibat angkutan batubara, selain juga menyebabkan kemacetan dan pencemaran udara di sepanjang jalanan yang dilalui. Patut pula menjadi perhatian, ungkapnya, aktivitas angkutan batubara ini tidak memberikan kontribusi pada Pemerintah Sumsel karena tidak ada pajak yang masuk. Saat ini, menurut Iskandar,jumlah angkutan batubara yang beroperasi di Sumsel diperkirakan mencapai 4.000 truk dan tronton dan akan terus bertambah karena baru sekitar 12 dari 62 usaha tambang batubara berizin yang aktif beroperasi. Seiring semakin banyaknya truk dan dan tronton yang beroperasi kondisi jalanpun kian rusak. Bupati Muaraenim Ir Muzakir Sai Sohar beberapa waktu lalu sempat
Anggota DPRD memberhentikan truk batubara yang bermuatan lebih.
menghentikan truk-truk batubara itu, kini sejumlah anggota lintas fraksi DPRD Muaraenim pun ikut turun ke jalan. Para wakil rakyat ini melakukan rapat kordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Polres Muaraenim. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Muaraenim, M Thamrin AZ SH itu, menyepakati mengambil tindakan tegas terhadap truk angkutan batubara yang melebihi tonase tersebut. Rapat kordinasi itu dihadiri perwakilan pejabat Dinas Perhubungan Muaraenim, perwakilan pejabat Satpol PP Muaraenim dan Wakapolres Muaraenim, Kompol Kristovo Arianto, Kasat Lantas AKP Afri Darmawan SIK, Kasat Intelkan, dan AKP Budi Santoso. Tindakan tegas itu, diaplikasikan wakil rakyat ini dengan melakukan penyetopan terhadap mobil truk angkutan batubara di terminal regional Muaraenim, awal Maret 2011 lalu. Ketua DPRD Muaraenim, Thamrin AZ SH mengungkapkan bahwa truk batubara yang melintas jalan lintas wilayah Kabupaten Muaraenim sudah sangat mengganggu lingkungan khususnya kesehatan karena banyak debu batubara yang bertebaran. Penyetopan yang dilakukan wakil rakyat ini tentunya sangatlah beralasan dan mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Karena mobil truk batubara yang distop, ternyata seluruhnya melebihi tonase. Tindakan hukum yang dilakukan adalah meminta petugas Dinas Perhubungan Muaraenim, untuk mengenakan tilang terhadap mobil tersebut. Usai ditilang, pengemudi mobil disuruh membawa mobilnya pulang kembali ke Kabupaten Lahat tempat perusahaan penambangan batubara yang mereka angkat. Mereka diperbolehkan kembali melintas Muaraenim, jika muatan batubaranya dikurangi sesuai ketentuan yang ditetapkan. Semoga dengan adanya tindakan dari seluruh unsur yang ada di Kabupaten Muaraenim, ke depan angkutan batubara ini dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga infrastruktur jalan tidak cepat rusak dan masyarakat di wilayah yang dilewati truk-truk batu bara tidak lagi merasa dirugikan. ] Fir/Rsm
KABAR SERASAN | Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011
7
SOROTAN
Ketika Kereta Api Pilihan Terbaik
K
ekayaan potensi batubara yang berlimpah di Sumatera Selatan tak disangkal lagi adalah sumber keuntungan terbesar bagi PT Kereta Api (PT KAI) Persero, khususnya PT KA Divisi Regional III Sumatera Selatan. Sumsel diperkirakan memiliki kandungan batubara sekitar 15,6 miliar ton. Artinya, sekalipun penambangannya dimaksimalkan hingga 50 juta ton per tahun batubara di wilayah ini tidak akan habis hingga 200 tahun. Letak kandungan batubaranya yang jauh dari kota dan pelabuhan/dermaga sangat berisiko, mahal dan butuh lama jika angkutannya menggunakan moda transportasi darat seperti truk atau trailer. Tapi di situlah keuntungan PT KA selaku perusahaan perekeretaapian karena moda angkutan ini minim risiko, cepat dan lebih murah dan terpenting, ramah lingkungan. Dengan kata lain, kereta api adalah angkutan terbaik dan paling pas untuk mengangkut batubara, di banding moda angkutan lain khususnya mobil (truk dan sejenis) yang berpotensi merusak jalan, polutif dan sangat boros biaya. Maka itulah yang menjadi dasar ketika di tahun 1982 ditandatangani nota kerjasama antara PT Bukit Asam (PTBA) dan PT KA di mana disepakati kereta api sebagai angkutan utama batubara dari tambangnya di Tanjungenim menuju Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati. Penambangan dilakukan PTBA, sedangkan pengangkutannya dilakukan PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan, dengan KA Batubara Sumsel yang terbagi dua relasi KA Batubara Sumsel relasi Tanjungenim-Tarahan (419,5 Km) lebih dikenal sebagai KA Babaranjang (KA Batubara Rangkaian Panjang), karena rangkaiannya yang memang terpanjang di Indonesia, yaitu hingga 46 gerbong yang ditarik dua lokomotif CC202 (lokomotif dengan daya tarik terbesar di Indonesia). Terdapat 14 KA yang beroperasi. Sedangkan KA Batubara Sumsel relasi TanjungenimKertapati (159 Km) jumlah rangkaiannya 15 hingga 35 gerbong setiap KA. Lokomotifnya bukan CC202 tapi
8
berjenis CC201, BB203 atau BB202. Jika rangkaiannya tidak lebih dari 20 gerbong, rangkaian hanya ditarik satu lokomotif. Jika lebih dari 20 gerbong, maka rangkaian ditarik dua lokomotif. Saat ini ada delapan KA yang beroperasi. Tak pelak lagi, potensi KA Batubara bagi perkeretaapian Sumatera Selatan sangatlah besar. Lebih dari itu, angkutan batubara di Sumatera Selatan ini merupakan angkutan penyumbang pendapatan terbesar bagi Divre III Sumsel, bahkan bagi angkutan barang PT Kereta Api (Persero). Pasalnya, diperkirakan hampir 60 persen pendapatan angkutan Rangkaian kereta angkutan batubara. barang PT Kereta Api (Persero) disumbang dari KA Batubara Sumsel ini. per tahun. Lokomotif baru ini akan Kini tren terus meningkatnya semakin meningkatkan kapasitas permintaan batubara di pasaran baik angkutan batubara di Sumsel dalam domestik maupun internasional juga setahunnya. Jenis lokomotif baru itu memberi berkah tambahan dan tak buatan EMD-General Motor Kanada disia-siakan PT KAI. Tahun 2009 lalu, seri BB301. Seri lokomotif ini lebih tepatnya 12 Oktober 2009 atas dasar bertenaga dibandingkan dengan lokosaling menguntungkan, PTBA dan PT motif yang digunakan sekarang ini, KA sepakat menguatkan ikatan dalam seri BB203 maupun CC202� demikian bentuk kontrak kerjasama jangka pan- Wimbo menjelaskan. jang (Long Term Coal Transportation Menurut rencana, lokomotif baru Agreement). Kerjasama tersebut ber- ini akan beroperasi pada jalur Tanjung tujuan untuk melaksanakan angkutan Enim-Kertapati dan Tanjung Enimbatubara di Sumatera Selatan sam- Tarahan Bandar Lampung. Masingpai 20 juta ton/tahun (Tanjung Enim masing gerbong berukuran 30 ton – Tarahan) dan 2,7 juta ton/tahun atau total 1.380 ton batubara dalam (Tanjung Enim –Kertapati). Dengan sekali angkut dengan menggunakan adanya Perjanjian Jangka Panjang ini, dua lokomotif. Wimbo memperkiratelah disepakati peningkatan target kan lokomotif baru akan mampu angkutan secara bertahap mulai ta- menarik sedikitnya 50 rangkaian gerhun 2010 (total 11,5 juta ton) hingga bong dalam sekali angkut, dengan ka2029 (total 22,7 juta ton). pasitas bobot angkutan yang sama 30 Realisasinya, PT KA sudah menyi- ton per gerbong, atau total lebih dari apkan pengoperasian sepuluh loko- 1.500 ton batubara. motif baru. Berbicara kepada warBerdasarkan catatan PT KA, tawan di Bandung Jawa Barat belum pengalokasian lokomotif baru ini juga lama ini, Direktur Komersial PT KA akan disertai dengan pengembangan Sulistyo Wimbo Hardjito mengatakan, pra-sarana kereta api di wilayah operasionalisasi lokomotif baru itu Sumsel lainnya. Potensi angkutan diharapkan sudah bisa dilaksanakan batubara di Sumsel masih terbuka mulai Agustus 2011 dengan tahap lebar seperti pada jalur Sukacintaawal dioperasikan enam lolomotif. Kertapati sebesar 4 juta ton per �Kalau sekarang kapasitas ang- tahun dan Merapi-Kramasan 4,7 juta kut batubara baru sekitar 12 juta ton ton per tahun. ] Fir
Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011 |
KABAR SERASAN
W
alau pemeritah pusat belum spesifik menyebutkan daerah mana saja yang disasarkan program penyediaan rumah sangat murah dan murah, setidaknya semangat tersebut direspon positif warga miskin di Kecamatan Ujan Mas dan Benakat di Kabupaten Muaraenim yang baru-baru ini mendapatkan dana hibah Rp 5 Juta per rumah dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Dana hibah Rp 5 Juta ini diberikan secara bertahap dari APBN 2010 untuk memperbaiki kualitas rumah masyarakat yang dianggap belum layak. Konsultan Program BPS2S (Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya), Herry menjelaskan, program ini merupakan program pemerintah melalui Kementrian Perumahan Rakyat (kemenpera), di mana warga miskin menerima dana hibah yang dipilih berdasarkan data dari masing–masing kepala desa. Dana ini diberikan oleh pemerintah secara hibah, yang seluruhnya berjumlah Rp.750 Juta . Dana hibah ini diberikan melalui dua tahap, dengan total penerimanya sebanyak 95 orang di Kecamatan Ujan Mas, dan 55 orang di Kecamatan Benakat. Bantuan ini di berikan dalam bentuk hibah murni dengan tujuan untuk perbaikan kualitas perumahan masyarakat. Tak dipungkiri, hingga saat ini masih banyak rakyat miskin yang tidak memiliki tempat tinggal, bahkan tak sedikit masyarakat yang tinggal di tempat-tempat kumuh hingga kolong jembatan. Bisa jadi kepala daerah menaruh harap agar penyediaan
Salah satu contoh perumahan murah.
NASIONAL
Pemerintah Upayakan Rumah Sangat Murah Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang mengupayakan penyediaan rumah sangat murah dan murah turut menjadi angin segar bagi masyarakat kelas bawah. rumah sangat murah dan murah juga menyentuh rakyat miskin di daerahnya. Seperti diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang mengupayakan penyediaan rumah rakyat sangat murah dan murah bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Presiden menyebutkan, penyediaan rumah sangat murah untuk rakyat yang berkategori miskin dan sangat miskin, dengan harga Rp 5-10 juta. “Sementara program rumah murah untuk rakyat berpenghasilan rendah dengan harga Rp 20 juta sampai 25 juta," kata Presiden Yudhoyono, dalam pidato penutupan rapat koordinasi dengan menteri-menteri dan seluruh kepala daerah di Istana Bogor, Selasa 22 Februari 2011. Menurut presiden, program rumah rakyat sangat murah seharga Rp 5-10 juta ini semacam rumah sementara atau rumah singgah yang diperuntukkan bagi kaum miskin yang berada dikolong jembatan. Dananya bisa diambil dari dana bantuan pemerintah atau BUMN, dana tanggung jawab sosial perusahaan swasta atau beberapa varian lainnya. Jenis rumah ini kemungkinan bisa diproduksi dalam jumlah jutaan dan dalam waktu lima tahun atau lebih. Menurut presiden, rumah s a n g a t sederhana jauh lebih baik ketimbang hidup
di kolong jembatan, atau ditempat yang tidak sepatutnya. Sedangkan untuk program rumah murah seharga Rp 20 juta hingga Rp 25 juta, kata presiden, disasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti petani penggarap, nelayan dan buruh. Pembeliannya bisa dengan kredit sangat lunak dimana pemerintah membantu sebagian biaya pembelian. Diharapkan, pemerintah bisa memproduksi jutaan rumah murah ini dalam waktu 5 hingga 10 tahun. Meski banyak rintangan, Kementerian Perumahan Rakyat optimistis program rumah super murah ini akan berhasil. Kementerian akan menggunakan mekanisme subsidi dan pembebasan uang muka. "Sehingga rakyat berpenghasilan sangat rendah bisa memiliki rumah," kata Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa di Jakarta. Agar harga tetap murah, pemerintah akan memberi subsidi tanah. Tanah ini sebenarnya milik BUMN, TNI, dan kepolisian yang kemudian dimanfaatkan pemerintah. Pemerintah juga akan memberi keringanan lain, seperti bebas biaya izin mendirikan bangunan (IMB). "Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjalankan program ini," ujar dia. Cara lain, masyarakat yang punya lahan tapi tidak punya uang untuk membangun rumah, bisa minta bantuan pemerintah. "Tentunya, harga jadi murah karena tidak perlu biaya pengadaan tanah," katanya. Karena itu, Kementerian Perumahan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemda. "Pihak perbankan tetap kami libatkan untuk menopang subsidi selisih bunga," kata Suharso. ] Fie
KABAR SERASAN | Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011
9
NASIONAL
Menuntut Karena (Merasa) Terabaikan
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menutut kesetaraan status dan kenaikan pendapatan yang sama dengan pejabat negara, setingkat bupati. Tuntutan hak tentunya harus diimbangi dengan kewajiban mereka sebagai wakil rakyat.
R
encana pemerintah menaikkan gaji sekitar 8.000 pejabat negara, seperti pernah dilansir Menteri Keuangan Agus Martowardjono, mendapat reaksi dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah dari kabupaten di seluruh Indonesia. Termasuk dalam barisan pejabat negara yang bakal naik gaji adalah presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan kepala daerah. Para politikus daerah itu pun menuntut kenaikan pendapatan yang setara dengan pendapatan bupati. "Kami kan setara dengan bupati, punya tanggung jawab seimbang," kata Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Salehuddin, dalam Pertemuan Nasional Adkasi di Jakarta, 25 Februari 2011. Rupanya Adkasi menganggap anggota DPRD tidak termasuk daftar pejabat yang bakal bertambah penghasilannya. Soalnya, Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD tidak mencantumkan anggota DPRD sebagai pejabat negara. Padalah, menurut Salehuddin, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2000 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak melabeli anggota DPRD sebagai pejabat negara. "Tapi, dalam undang-undang, kami hanya unsur pelaksana pemerintah daerah," kata Salehuddin yang juga Ketua DPRD Kutai Kartanegara. Terkait munculnya tuntutan dari Adkasi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, status sekitar 17 ribu anggota parlemen lokal memang perlu diperjelas. Saat ini mereka itu, "Pejabat negara bukan, PNS (pegawai negeri sipil) pun bukan," ungkap Djohermansyah. Kendati demikian, para anggota parlemen lokal itu jangan terus berkecil hati. Sembari menunggu perubahan status, menurut Djohermansyah, anggota DPRD bisa berlega hati. Soalnya, dalam satu atau dua bulan
10
lagi, Rancangan Peraturan Pemerin- RI tentang usulan revisi itu. tah tentang Kedudukan Protokoler "Coba dorong melalui partai dan Keuangan Pimpinan dan Anggota masing-masing demi kepentingan DPRD akan disahkan. kita bersama. Anggota DPRD itu tidak Setelah ada aturan baru, menurut seperti anggota DPR RI yang menjadi Djohermansyah, gaji anggota DPRD pejabat negara. Status kita tidak jelas kabupaten pun bakal naik signifikan. dalam sistem kenegaraan ini, dan hak Anggota DPRD yang tadinya mendapat kita pun hanya diberikan alakadarnya gaji dan tunjangan Rp 4,75 juta bakal saja," bilang Irfan. naik menjadi Rp 7 juta. Gaji wakil keMenurut dia, kejelasan status itu tua DPRD bakal naik dari kisaran Rp sangat penting, karena DPRD adalah 5 juta menjadi Rp 8 juta. Adapun gaji elemen pengontrol jalannya pemeketua DPRD bakal naik dari Rp 6 juta rintahan. Kewajiban yang berat itu ke kisaran Rp 10 juta. sudah selayaknya diimbangi dengan Masih terkait usulan persamaan pemenuhan hak yang layak. status ini, sebelumnya anggota DPRD Anggota parlemen lokal memang di tingkat provinsi dan kabupaten/ sah-sah saja menuntut adanya persakota di Jawa Barat mendorong agar maan status serta pendapatan setara merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan bupati. Tapi, perlu direnungtentang Pemerintahan Daerah, agar kan juga apakah kewajiban mereka status anggota DPRD bisa disebut se- sebagai anggota dewan sudah seperti bagai pejabat yang diharapkan rakyatnya? ] Fie negara. “Dengan demikian, anggota DPRD bisa mendapatkan hak seperti pejabat eselon II di eksekutif yang mendapat gaji tinggi, mobil dinas, rumah dinas, dan uang pensiun,� kata Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara saat berbicara di hadapan anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat asal Jawa Barat dari Partai Hanura di Hotel Horison, Bandung, Sabtu, 23 Oktober 2010. Pertemuan yang diselenggarakan Partai Hanura itu mengambil tema "Membangun Kerja Sama Antara DPR RI dan DPRD se-Jabar dalam Rangka Memperjuangkan Anggaran yang Prorakyat". Irfan mengatakan, revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 itu harus didorong oleh setiap anggota DPRD melalui rekan-rekannya di DPR RI. Asosiasi DPRD Gedung kementerian keuangan. pun sudah menyurati DPR
Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011 |
KABAR SERASAN
NASIONAL Faisal Anwar
(Ketua Badan Legislasi Komisi IV DRPD Muaraenim)
Jika Menuntut Hak, Kewajiban Harus Lebih Full
J
ika anggota dewan yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) bersuara keras menuntut persamaan status pejabat setingkat bupati dan kenaikan pendapatan, bagaimana dengan DPRD Kabupaten Muaraenim. Apakah mereka juga bersuara lantang dalam menuntut hak-haknya, atau pasrah saja sambil berharap munculnya kebaikan hati pemerintah pusat untuk mengubah nasib mereka? Untuk mengetahuinya, Kabar Serasan mewawancarai Faisal Anwar, Ketua Badan Legislasi Komisi IV DPRD Muaraenim dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Berikut petikannya:
Sebagai anggota DPRD dari Kabupaten Muaraenim, bagaimana Anda menyikapi permintaan Adkasi soal kenaikan gaji untuk anggota dewan? Pada dasarnya saya setuju-setuju saja, namun dengan catatan anggota dewan itu juga harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengemban aspirasi masyarakat itu sendiri. Jika kita menuntut hak, kewajiban juga harus lebih full dilakukan oleh anggota dewan. Karena itu, jika kita ingin menuntut hak, sekarang sudah berapa besar kewajiban yang sudah dilaksanakan. Kita boleh menuntut hak lebih, dengan catatan kewajiban kita juga lebih. Yang perlu diperhatikan, kita harus melihat situasi keuangan daerah. Karena DPRD itu kan sumber anggarannya dari sumber dana daerah. Maka, harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, jangan ‘dipukul’ rata. Karena, ada daerah tertentu, jangankan ingin memberikan lebih kepada anggota dewan atau yang lainnya, untuk fasilitas saja
masih minim. Saya sendiri lebih sepakat jika peningkatan penghasilan anggota dewan itu ingin dilakukan, hanya berupa tunjangan komunikasi dewan, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.
Anda menilai permintaan kenaikan gaji sama dengan pejabat negara ini justru berlebihan atau masih dalam batas wajar? Pertama, harus dilihat dulu pejabat itu pejabat yang mana. Karena undang undang sudah mengatur bahwa DPRD setingkat dengan pejabat eselon II A.
Melihat kondisi keuangan daerah Muaraenim saat ini, jika gaji anggota dewan dinilai layak dinaikkan, berapa persen kenaikan tersebut? Anggota DPRD Muaraenim justru tidak membahas soal permintaan kenaikan gaji. Contoh lain, jika ada anggota dewan membahas kenaikan tunjangan uang perumahan, kami tidak membahasnya. Malah belum masuk dalam anggaran dewan. Pada prinsipnya, jika ditanya berapa persen kenaikan gaji atau tunjangan, kami belum membahasnya. Jika Anda bersikap demikian, bagaimana dengan anggota dewan Muaraenim yang lain? Sampai saat ini DPRD Muaraenim tidak ada gonjang-ganjing menuntut kenaikan gaji atau tunjangan.
Tapi tuntutan ini sudah disuarakan dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia? Setahu saya sampai sekarang DPRD Muaraenim belum ada tuntutan apa-apa. Karena kemarin, contoh konkrit, soal permintaan kenaik-
an tunjangan perumahan, DPRD Muaraenim justru diam-diam saja.
Secara pribadi, penghasilan yang didapat sebagai anggota DPRD Muaraenim memang sudah cukup? Kalau saya pribadi, jika ditanya soal penghasilan yang saya terima saat ini, jelas saya jawab masih kurang. Karena apa, kecuali ada persediaan dana aspirasi untuk membantu masyarakat dalam kapasitas membangun daerah. Saat ini, yang keluar itu justru uang pribadi anggota dewan. Jika pemerintah pusat itu berfikir untuk daerah, berikanlah dana aspirasi untuk anggota dewan, yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan sosial masyarakat. Jadi, sebenarnya dana aspirasi ini bukan untuk anggota dewan, tapi untuk masyarakat. Misalnya masyarakat ingin memperbaiki jalan setapak, nah idenya itu dari masyarakat dan anggota dewan yang bersangkutan. Karena itu, jika ada undang undang yang mengatur tentang dana aspirasi, misalnya setiap dewan itu dana aspirasinya Rp 200 juta, nah uang itu akan kami sampikan ke masyarakat. Karena, anggota dewan ini kan penyambung atau membawa aspirasi rakyat. Apalagi dulu yang dikedepankan supaya dewan ini di mata masyarakat, karena dewan juga punya janji-janji politik, harus bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Karena itu, kalau bisa, pemerintah membagi anggaran yang ada untuk dana aspirasi masyarakat. ] Fie
KABAR SERASAN | Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011
11
EKBIS
Medco Sejahterakan Masyarakat Muaraenim Melalui Padi Organik
S
alah satu aktivitas sosial untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakan di sekitar wilayah pertambangan yang dilakukan oleh Medco adalah mengembangkan padi SRI Organik di Kabupaten Muaraenim. Program disusun secara sistematis, terencana, terpadu, serta bermuatan capacity dan institutional building untuk memperkuat akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Pelaksanaannya diterapkan melalui proses perencanaan organisasi, pelaksanaan, akutabilitas, dan evaluasi. Prinsip kegiatan pengembangan masyarakat adalah melibatkan masyarakat secara aktif dan langsung, serta mengembangkan kemandirian dengan konsep "memberikan kail, bukan ikan." Di samping itu, membantu mereka secara efektif dan tulus sesuai dengan fokus sumberdaya alam dan lingkungan. Sebagai wujud keberbahasilan pelasanaan program-program pengembangan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan, PT Medco E&P Indonesia menerima penghargaan PADMA Award pada 2003 dan 2007,serta Social Empowerment Eward pada 2007 dari Pemerintah Indonesia. MDG's Award 2009 di bidang kesetaraan gender yang merupakan sebuah penghargaan berkat keberhasilan mereka dalam memberdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengembanan padi SRI Organik di sekitar wilayah operasi perusahaan. Alik Sutaryat, Pengembang SRI Organik Indonesia PT Medco E&P Indonesia mengungkapkan, pengembangan padi SRI Organik dilakukan PT Medco E&P Indonesia bersamasama dengan Pemerintah Kabupaten Muaraenim, Sumatra Selatan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Salah satunya dengan
12
Sebagai industri yang memiki tanggang jawab sosial, PT Medco E&P Indonesia mengembangkan sikap peduli terhadap permasalah yang terjadi di sekitar wilayah operasinya yang terangkum dalam program pengembangan masyarakat (Community Development).
Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011 |
Alik Sutaryat (kanan) Pengembang SRI Organik Indonesia, berbincang dengan salah seorang petani binaan.
KABAR SERASAN
EKBIS
Salah satu daerah persawahan pengguna tekhnik SRI.
mendorong budidaya padi organik di daerah itu. Pada program kali ini, PT Medco E&P Indonesia melibatkan 40 pasang petani dalam mengembangkan padi SRI varietas Sinta Nur. Lokasi penanaman perdana padi di atas lahan seluas 36,5 hektar di Desa Embawang, Kecamatan Tanjung Agung, Muaraenim. Alik memprediksi, hasil panen yang direncanakan akan dilaksanakan pada 10 Maret mendatang di Desa Embawang mencapai 9,3 ton per hektar."Untuk Muaraenim ini adalah panen pertama dan terbesar di tiga daerah sebelumnya," kata Alik. Rencananya, dalam acara panen bersama tersebut akan dihadiri oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia Gusti M Hatta dan Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar. Budidaya ini dilakukan dengan proses manajemen sistem perakaran yang berbasis pada pengolahan tanah, tanaman, dan air. Semua bahan yang digunakan dalam budidaya ini termasuk pupuknya berasal dari alam (kompos), sehingga ramah lingkungan dan hasil produksinya baik untuk kesehatan manusia. Selain Muaraenim, pihaknya juga membina 36 petani dengan lahan sekitar 36 hektar di Kecamatan BTS Ulu Musi Rawas, Banyuasin seluas 7 hekatar, dan Musi Banyuasin seluas
5 hektar. Jumlah petani yang dibina sekitar 100 orang dari 92 hektar di empat wilayah tersebut. di Sumatera Selatan, proyek ini baru dimebangkan sejak 2009. "Panen pertama pada 2 Agustus 2009 di Musi Rawas. Produksi mencapai 7,48 ton. Artinya ada peningkatan jika dibanding panen pada 10 Maret mendatang," kata Alik. Menurut dia, hasil panen padi SRI Organik sangat baik, produksi gabah meningkat 200%. Begitu juga saat panen di Muba maupun Banyuasin. "Rencananya 800 hektar lagi akan dikembangkan lagi untuk kekua-
tan pangan daerah setempat. Medco membantu pelatihan dan pendampingan," ujar dia. Dia mengungkapkan, tantangan yang sering dihadapi timnya dalam mengembangkan padi organik di daerah Sumsel adalah kekurangan bahan organis, seperti kotoran hewan sebagai bahan dasar pupuk kompos. Selain itu, tim juga menghadapi kesulitan dalam mengubah cara pandang para petani untuk beralih dari anorganik ke organik. "Sementara kendala lainnya adalah mengerjakan kompos masih dilakukan secara manual," kata dia. ] Dihar
Alik Sutaryat (kanan) memberikan arahan kepada salah satu kelompok tani pengguna Tekhnik SRI.
KABAR SERASAN | Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011
13
PEMBANGUNAN
Para petani tengah memanen padi.
Muaraenim Siap Jadi Daerah Lumbung Pangan
P
residen Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Untuk mensukseskan program tersebut pemerintah pusat memberikan target kenaikan produksi beras sebesar 5 persen kepada masing-masing pemerintah daerah. Sebelumnya, presiden juga telah mencanangkan beberapa daerah untuk menjadi lumbung pangan nasional. Salah satu daerah yang dicanangkan menjadi lumbung pangan nasional tersebut adalah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Pemprov Sumsel menetapkan beberapa kabupaten untuk mendukung program tersebut. Kabupaten Muaraenim menjadi salahsatu daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan. Bupati Muaraenim, saat itu H Kalamudin D dan Wakil Bupati Ir Muzakir Sai Sohar (Sekarang Bupati Muaraenim, Red), berupaya keras untuk meningkatkan produksi pertanian khusunya beras di daerah ini. Peraturan Daerah (Perda) untuk menggolkan program ini pun dibuat. Perda tersebut dibuat untuk membentuk lembaga teknis khusus menangani
14
Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sebuah tantangan yang harus kita sukseskan. Peran pemerintah daerah tentu menjadi penting. Karena daerahlah yang menjadi ujung tombak sukses tidaknya progarm tersebut. Lalu Bagaimana kesiapan daerah, khususnya Kabupaten Muaraenim untuk mensukseskan program tersebut? pertanian yang diberi nama Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K), dibentuk dan diresmikan pada 2008. Badan yang dipimpin seorang pejabat eselon II ini, merupakan sebagai wadah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang menangani secara teknis. Mereka, dalam kesehariannya, bertugas memberikan penyuluhan teknis kepada para petani guna meningkatkan produksi pertaniannya. Setelah Ir Muzakir Sai Sohar menjadi Bupati Muaraenim, dia pun mulai membuat program inovasi dan pengembangan teknolgi pertanian. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTH)ditunjuk sebagai leader untuk program itu dan ber-
Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011 |
KABAR SERASAN
koordinasi dengan BP4K. Untuk tanaman padi, Pemkab Muaraenim bekerja sama dengan perusahaan Migas PT Medco Energi (persero) melalui program CSR (Corporate Social Responsibilty) untuk mengembangkan pola pertanian yang disebut System of Rise Intensifikasi (SRI). Melalui SRI ini Pemkab Muaraenim yakin target swasembada pangan segera dapat diwujudkan. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Muaraenim, Ir H Said Ali, menjelaskan pengembangan pertanian pola SRI dimulai pada musim tanam tahun 2010 lalu. Uji coba pengembangan pola tersebut dilakukan di lahan seluas 38,5 hektar di Desa Embawang dan Tanjung Bulan
PEMBANGUNAN Kecamatan Tanjung Agung terhadap beberapa kelompok tani. Dengan pola SRI tersebut produksi padi yang dihasilkan dua kali lipat dibandingkan dengan pola bercocok tanam yang biasa dilakukan para petani di daerah ini. Jika dengan pola lama produksi padi hanya mampu menghasilkan 3-4,5 ton gabah kering panen (GKP) per hektar. Dengan SRI para petani diharapkan mampu menghasilkan 7-8 ton GKP per hektar. ”Panen perdana padi pola SRI di dua desa itu direncanakan akan dilakukan Menteri Pertanian pada pertangan bulan ini,” jelas Said. Dengan peningkatan produksi yang sanagt signifikan terbut, Pemkab Muaraenim bertekad untuk segera “menularkan” pola ini pada Kecamatan lain. Pada 2011 ini pengembangan pertanian pola SRI akan dilakukan di tiga kecamatan (Kecamatan Semende Darat Laut, Muaraenim, dan Tanjung Agung) dengan luas lahan 160 hektar. Pengembangan pertanian pola SRI itu akan didanai melalui APBD Muaraenim dan dana APBN tahun 2011. Sedangkan tenaga teknisnya tetap dibantu oleh manajemen PT Medco Energi melalui pola kemitraan dibantu petugas PPL dari BP4K. ”Kita harapkan dengan pengembangan pertanian pola SRI ini, produksi padi Muaraenim akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” kata Said. Pengembangan pertanian pola SRI, nantinya akan dilakukan ke seluruh kecamatan di Muaraenim secara bertahap. Mengingat areal pertanian Muaraenim cukup luas yakni sawah irigasi desa mencapai 6.118 hektar, sawah tadah hujan 6.195 hektar, sawah lebak 24.447 hektar, dan ladang atau padi darat 18.862 hektar. Produksi padi Muaraenim tahun 2009 sebesar 232.952 ton gabah kering panen dengan luas penan 50.696 hektar. Produksi padi tersebut mengalami peningkatan di tahun 2010 yang mencapai 247.140 ton dengan luas panen 51.032 hektar. Dengan pengembangan pertanian pola SRI, maka produksi padi Muaraenim tahun 2011 ditargetkan rata-rata 4,25 ton padi kering panen/hektar dengan luas tanam 53.000 hektar. Dari luasan sawah yang ditanam para petani, mereka rata-rata menda-
patkan benih bantuan dari pemerintah yang dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten Muaraenim, APBD Provinsi Sumsel dan APBN. ”Saat ini sekitar 60 persen petani Muaraenim menggunakan benih padi bantuan dari pemerintah,” ujar Said. Benih padi yang digunakan jenis IR-64, Ciherang, Ciliwung dan Shintanur. Produksi padi petani rata-rata berkisar 3-4,5 ton/hektar. Sayangnya, meski produksi padi di Kabupaten Muaraenim setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun penjualannya belum terkordinir secara sistematis. Akibatnya para petani terpaksa menjual hasil panennya secara serampangan ke berbagai daerah melalui tengkulak. Dengan harga tentu saja lebih murah dari harga yang telah ditetapkan pemerintah. Artinya para petani di dearah ini tetap tidak mendapatkan keuntungan yang lebih dari jerih payah yang dilakukannya. Said mengatakan, kondisi ini disebabkan Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumsel belum melakukan pembelian produksi padi petani Muaraenim. Seharusnya, lanjut Said, untuk menstabilkan harga panen padi petani, Bulog berperan untuk membelinya. Namun sejauh ini pihak Bulog belum ada yang membeli produksi padi petani. ”Kita tidak tahu persis kenapa Bulog belum membeli padi petani Muaraenim. Mungkin terkait kualitas padinya karena mereka mempunyai kriteria tersendiri. Namun kami menilai kualitas padi petani Muaraenim cukup bagus dan layak dibeli Bulog,” jelasnya.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Muara Enim yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat, Drs H Ahmad Subardi Akbar, ketika dimintai tanggapannya sangat menyesalkan sikap Bulog yang belum membeli produksi padi petani Muaraenim. Subardi menekankan, ”Kita mendesak Pemkab Muaraenim untuk segera mengirim surat ke Bulog Sumsel supaya dapat membeli produksi petani Muaraenim pada tahun 2011 ini.” Karena, lanjutnya, hampir setiap tahun produksi padi petani Muaraenim meningkat. Bahkan pada 2011 ini produksi padi Muaraenim cukup tinggi mencapai 286.227 ton gabah kering panen. “Produksi padi yang begini besar, jika tidak dibeli Bulog sangat merugikan petani. Jika padi mereka dibeli Bulog tentunya ekonomi petani akan meningkat,” jelasnya. Apa yang dilakukan Pemkab Muaraenim beserta instansi terkait adalah hal yang patut kita berikan apresiasi. Dengan program SRI yang dikembangkan di daerah ini, program Ketahanan Pangan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sesuatu yang mustahil. Tentu saja kerja keras semua pihak sangat diperlukan. Peran Bulog menjadi sangat sentral. Penanganan pascapanen khususnya makanan pokok bangsa Indonesia ini dapat dikelola dengan baik oleh Bulog. Agar keberhasilan Kabupaten Muaraenim menjadi lumbung pangan dapat berbading lurus dengan kesejahteraan para petani. ] Rsm/Amr
Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar, melihat para petani memperagakan penggunaan pola SRI.
KABAR SERASAN | Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011
15
DINAMIKA
Pola Agrobisnis Tingkatkan Perekonomian Petani Kopi Peningkatan mutu biji kopi rakyat dilakukan dengan arah pendekatan agrobisnis. Dengan pola ini, diharapkan petani tidak lagi dilihat sebagai individu dengan kemampuan bidang produksi yang terbatas. Tetapi, konsep agrobisnis bertumpu pada pemberdayaan para petani agar mampu berusaha secara kelompok.
S
eperti kita ketahui kopi merupakan tanaman asli Afrika dan pulau-pulau di sekitarnya, namun telah tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia tanaman kopi tumbuh subur di Jawa, Sumatera, dan Papua. Di Sumatera Selatan sendiri perkebunan kopi banyak terdapat di Kotif Pagar Alam dan Kabupaten Muaraenim. Sentra kopi di Muaraenim berada di tiga Kecamatan yakni Semende Darat Ulu(SDU), Semende Darat Tengah(SDT), dan Semende Darat Laut (SDL). Sejak dulu daerah ini memang dikenal sebagai penghasil kopi, tidak saja di Kabupaten Muaraenim tapi juga merambah sampai ke Ibukota negara Jakarta. Sebenarnya sebagian besar masyarakat petani kopi di Semende sendiri sudah mengetahui tahapantahapan yang harus dilakukan bagaimana untuk menghasilkan kopi yang bermutu. Namun karena suatu keadaan, mereka terpaksa tidak melakukannya. Sebagai contoh para petani sering tak sabar menunggu memetik buah kopi hingga merah (matang), mereka memanen saat buah kopi masih berwarna hijau. Sehingga hasil panen kopi (masyarakat Semende menyebutnya kawe) kurang baik mutunya. Padahal jika bersabar satu hingga satu setengah bulan saja, kualitas hasil panen tentu akan lebih baik. Tanaman kopi yang bernama latin Purpugenus Coffea dari famili Rubiaceae, secara garis besar dibagi menjadi empat kelompok besar, pertama Coffea Canephora, yang salah satu jenis varietasnya menghasilkan kopi dagang Robusta, kedua Coffea Arabica, menghasilkan kopi dagang Arabica, ketiga, Coffea Excelsa meng-
16
Buah Kopi siap olah.
hasilkan kopi Dagang Excelsa, dan keempat, Coffea Liberica menghasilkan kopi dagang Liberica. Secara umum pengolahan kopi di dunia dibagi menjadi tiga cara pengolahan biji kopi yaitu pengolahan kering, pengolahan basah, dan pengolahan semi basah. Dari ketiga metode pengeringan, cara kering banyak dilakukan di tingkat petani di Indonesia karena mudah dilakukan, peralatan sederhana dan dapat dilakukan di rumah petani.
Tahap-tahap pengolahan kopi cara kering Kopi yang sudah dipetik dan disortasi (dipilih) harus sesegera mungkin dikeringkan agar tidak mengalami proses kimia yang bisa menurunkan
Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011 |
KABAR SERASAN
mutu. Pengeringan memerlukan waktu 2-3 minggu dengan cara dijemur. Kopi dikatakan kering apabila waktu diaduk terdengar bunyi gemerisik. Dan kadar air maksimal 12,5 persen. Apabila cuaca tidak memungkinkan untuk pengeringan dapat menggunakan alat pengering mekanis. Seperti produk-produk lainnya, biji kopi harus memiliki standar mutu yang diperlukan sebagai petunjuk dalam pengawasan mutu yang menjamin biji kopi agar aman dikonsumsi, dan memiliki nilai jual yang tinggi baik dari pasar lokal maupun pasar internasional. Standardisasi ini meliputi definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat penandaan, cara pengemasan. Standar ini telah dituangkan Standar
DINAMIKA Nasional Indonesia Biji Kopi menurut SNI No.01-2907-1999
Pengemasan dan Penyimpanan Kemasan biji kopi dengan menggunakan karung bersih dan baik, serta diberi label sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI 012907-1999). Simpan tumpukan kopi dalam gudang yang bersih, bebas dari bau asing dan kontaminasi lainnya, lalu karung diberi label yang menunjukkan jenis mutu dan identitas produsen. Penggunaan cat untuk label menggunakan pelarut non minyak. Gunakan karung yang bersih dan jauhkan dari bau-bau asing. Kemudian mengatur tumpukan karung kopi di atas landasan kayu dan beri batas dengan dinding. Selanjutnya monitor kondisi biji selama disimpan terhadap kondisi kadar airnya, keamanan terhadap organisme gangguan tikus, serangga, jamur, dan faktor-faktor lain yang dapat merusak kopi. Sementara beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyimpanan adalah: kadar air, kelembaban relatif dan kebersihan gudang serta kelembaban ruangan gudang sebaiknya 70 persen. Untuk meningkatkan kualitas kopi sudah saatnya kita melakukan reformasi pengolahan biji kopi khususnya yang berasal dari Semende, agar sesuai dengan tuntutan pasar yang menginginkan kualitas dan kuantitas biji kopi yang bermutu tinggi. Sekadar informasi, saat ini harga per kilogram biji kering Arabika melesat di kisaran Rp 38 ribu-Rp 42 ribu atau melonjak tajam dari akhir tahun lalu yang hanya Rp 25 ribu/kg. Sementara jenis Robusta dari sebelumnya Rp 11 ribu saat ini menyentuh angka Rp 18 ribu/kg. Pada prinsipnya untuk menghasilkan kopi yang yang bermutu, ada beberapa proses penting yang harus dilakukan. Pertama, kopi yang dipanen harus betul-betul dalam kondisi sudah berwarna merah (matang), kedua biji kopi yang telah kering disortir sesuai dengan ukurannya. Dan ketiga memisahkan biji kopi yang pecah/ busuk/rusak. Mengingat pentingnya label SNI ini, diharapkan semua petani kopi di Semende dan agen pengumpul dapat segera melakukannya. Selain kualitas biji kopi yang tetap terjaga juga akan
memudahkan dari sisi pemasaran. Di sisi lain, penanganan pascapanen kopi harus memperhatikan keamanan pangan. Oleh karena itu harus dihindari terjadinya kontaminasi dari beberapa hal yaitu: Fisik (tercampur dengan benda asing selain kopi, misalnya: rambut, kotoran, dll); Kimia (tercampur bahan-bahan kimia); Biologi (tercampur jasad renik yang bisa berasal dari pekerja yang sakit, kotoran/sampah di sekitar yang membusuk). Terkait dengan itu, Bupati Muaraenim Ir Muzakir Sai Sohar baru-baru ini meresmikan unit usaha pengolahan kopi Gapoktan Cahaya Ratu di Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL). Pada kesempatan itu Muzakir mengatakan, pengembangan usaha kopi di Kabupaten Muaraenim khususnya di Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut berkembang pesat dan menjadi daya tarik tersendiri. Ini terbukti dengan perhatian dari Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Departemen Pertanian, sehingga memberikan bantuan bangunan tempat pengolahan kopi dan alat pengolahan biji kopi. “Diharapkan ke depan komoditi kopi di Muaraenim dengan luas areal 23.495 hektar dapat berkembang dengan baik, melalui programprogram pengembangan tanaman kopi dan peningkatan mutu hasil kopi,� jelasnya. Peningkatan mutu biji kopi rakyat dilakukan dengan arah pendekatan agrobisnis. Dengan pola ini, kata dia, diharapkan petani tidak lagi dilihat sebagai individu dengan kemam-
puan bidang produksi yang terbatas. Tetapi, konsep agrobisnis bertumpu pada pemberdayaan para petani agar mampu berusaha secara kelompok. Dengan mengadopsi teknologi produksi yang bercirikan efisiensi tinggi diproduksi dengan punya daya saing tinggi. “Adanya bantuan ini diharapkan ke depan komoditi kopi asal Muaraenim akan lebih memiliki daya saing. Sehingga tidak hanya dijual di Muaraenim saja, tapi juga berbagai daerah di luar Muaraenim,� jelasnya. Lebih lanjut orang nomor satu di Bumi Sarasan Sekundang ini mengemukakan, bantuan dari Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Departemen Pertanian berupa bangunan tempat pengolahan kopi dan alat mesin pengolah kopi dari pengolahan biji basah sampai siap dipasarkan, hendaknya digunakan secara baik sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi pengolahan kopi yang ada. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat khususnya petani kopi, komuditas ini dapat diharapkan menjadi primadona sektor pertanian. Dan dapat meningkatkan produksi biji kopi, baik secara kualiatas maupun kuantitas. Dengan disertai penerapan proses seperti yang telah disyaratkan SNI, petani kopi khususnya di wilayah Semende akan mendapat nilai tambah dari hasil panen yang dilakukan hingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi tunggu apa lagi, mari kita lakukan mulai sekarang. ] Amri/semende.wordpress.com
Buah kopi matang.
KABAR SERASAN | Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011
17
SEKTORAL
Muaraenim Miliki RPH Unggas Moderen Pertama di Sumsel
P
rogram Gerbang Serasan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Muaraenim beberapa tahun lalu mulai menampakan hasil yang nyata. Peternakan ayam pedaging yang menjadi salah satu andalan dalam program tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan. Saat ini, produksi ayam pedaging di Bumi Serasan Sekundang ini mencapai angka 5 juta ekor per tahun. Terkait dengan tingginya produksi ayam pedaging tersebut, Pemkab Muaraenim akan segera membangun Rumah Potong Hewan (RPH) unggas modern. Tak tanggung-tanggung Pemkab Muaraenim menggelontorkan dana yang berasal dari APBD tak kurang dari Rp 900 juta untuk pembangunan RPH itu. RPH modern pertama di Sumsel itu memilki kapasitas 100-300 ekor per jam dan akan mulai beroperasi pada Maret 2011. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Muara Enim, Ir Teguh Sumitro mengatakan, RPH ini dibangun di daerah Tegal Rejo Tanjung Enim. Tujuan pembangunan RPH ini, untuk mengantisipasi pemotongan hewan unggas yang tidak higenis. Selain itu, kata Teguh, dengan RPH ini maka di Muaraenim akan tercipta hewan unggas yang dipotong: Aman, Sehat dan Halal (ASUH) dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Menurutnya selama ini pemotongan hewan unggas dilakukan masih dilakukan secara individual oleh masing-masing pengusaha ayam. Dengan adanya RPH ini diharapkan, para pengusaha ayam potong bisa membuat RPH mini. �RPH yang kita bangun bertujuan untuk memacu para pengusaha ayam untuk membangun RPH mini supaya ayam yang potong yang mereka jual benar-benar higenis,� jelas Teguh. Lebih lanjut Teguh mengatakan, pembangunan RPH tersebut merupakan kebutuhan yang sudah sangat diperlukan karena tinggi konsumsi ayam pedaging masyarakat Muaraenim dan sekitarnya cukup tinggi. Sebagai contoh di Pasar Tanjung Enim
18
Pemkab Muaraenim akan segera membangun Rumah Potong Hewan (RPH) unggas modern. Tak tanggung-tanggung Pemkab Muaraenim menggelontorkan dana APBD tak kurang dari Rp 900 juta untuk pembangunan RPH itu. Lalu apa keuntungan bagi pedagang dan masyarakat dengan adanya RPH modern ini?
Peternakan ayam pedaging.
saja kebutuhan ayam potong mencapai 1700 ekor per hari dan pasar Kota Muaraenim mencapai 1500 eko per hari. Sedangkan total produksi ayam di Kabupaten Muaraenim secara keseluruhan mencapai 5 juta ekor per tahun dengan 400 kandang. Dari 400 kandang tersebut, sekitar 60 persen di antaranya milik peternak yang tergabung dalam program Gerbang Serasan. Produksi ayam pedaging yang dihasilkan tersebut selain memenuhi kebutuhan masyarakat Muaraenim juga masyarakat Kota
Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011 |
KABAR SERASAN
Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Baturaja, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Provinsi Lampung. Dengan beroperasinya RPH modern ini, diharapkan masyarakat Muaraenim dan sekitarnya dapat memanfaatkanya dengan baik. Selain lebih higenis tentu saja lebih menghemat waktu pemotongan, sehingga hasil yang diperoleh juga lebih maksimal. Pada gilirannya berdampak pada keuntungan para pedagang ayam potong yang semakin besar. ] Me
INFOTORIAL
KABAR SERASAN | Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011
19
LENSA SERASAN
20
Bupati Muaraenim memberikan bantuan untuk pembangunan Mesjid.
Bupati Muaraenim mendatangi salah satu kawasan tambang liar yang ada di Muaraenim.
Bupati Muaraenim memberikan bantuan kepada warga untuk pembangunan salah satu Mesjid di daerah Muaraenim.
Bupati Muaraenim saat peletakan batu pertama pembangunan balai, kantor PKK dan Perpustakaan keluurahan Handayani.
Ketua PKK Muaraenim, Ibu Shinta Paramithasari melakukan gunting pita, dalam rangka peresmian salah satu mesjid di Muaraenim.
Wakil Bupati H Nurul Aman melakukan pelepasan benih ikan ditambak salah satu warga.
Dalam rangka mempertahankan Adipura, Wakil Bupati H Nurul Aman menyerahkan bantuan berupa kendaraan pengangkut sampah.
Dalam rangka mencerdaskan bangsa, Wakil Bupati H Nurul Aman menerima Perpustakaan Keliling bantuan Pertamina.
Edisi 04 | Tahun I | Maret 2011 |
KABAR SERASAN