Kabar Serasan MEDIA PEMBANGUNAN MUARAENIM
SRI sang Primadona EDISI 05 - TAHUN I - APRIL 2011
INFOTORIAL
Batu Sandungan RSBI dan SBI
06
Empat Faktor Penentu Kualitas Pendidikan
Penerbit: YPM Muaraenim Bangkit Pelindung: Ir. Muzakir Sai Sohar
PU/Penanggung Jawab: Firdaus Masrun Pemimpin Perusahaan: Asrul Hadi Pemimpin Redaksi: Khairul Amri
08
SRI sang Primadona
Redaktur: M. Lutfi
Staf Redaksi: Muhammad Al Hadi Reza Dihar D Fotografer: Riana
10
DPRD Muaraenim Sahkan Enam Raperda
12
Kabar Serasan
Design Grafis: A. Raghib Amirullah
Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi: Tita Zen Alamat Redaksi : Jl Wijaya Timur Raya No 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12170) Telp. (021) 2616 1894 Fax. (021) 7788 5465
11
Emisi CO2 di Lumut Balai Akan Turun 1,09 Juta Ton Per Tahun
Prioritas Pembangunan Muaraenim Bersifat Bottom Up
14
Hotline: 0811926736/08176696468 Email: kabar_serasan@yahoo.co.id
Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500 Karakter) dan tidak menyangkut SARA.
KABAR SERASAN | Edisi 05 | Tahun I | April 2011
3
DARI MEJA BUPATI
Berjuang Meraih Prestasi
Ir. Muzakir Sai Sohar, Bupati Muaraenim
M
ens sana in corpore sano adalah sebuah kutipan terpopuler dalam dunia kesehatan dan olahraga. Berasal dari sebuah mahakarya seorang pujangga Romawi, Decimus Iunius Iuvenalis, yaitu Satire X. Dalam bahasa diartikan “di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat�. Kemudian kutipan ini menjadi sangat populer di bidang olah raga. Kabupaten Muaraenim juga memasukankan unsur sehat dalam mottonya yang di singkat SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera). Unsur sehat yang kita masukkan dalam motto tersebut tidak lain karena kita menyadari betapa pentingnya kesehatan itu. Dan Salah satu kegiatan yang membuat kita sehat adalah dengan berolah raga. Berbagai kegiatan olah raga baik yang sifatnya massal seperti sepeda santai, jalan santai hingga yang bersifat kejuaraan sering dilakukan di Kabupaten Muaraenim. Sepanjang tahun 2011 ini, berbagai kejuaraan olah raga telah dilaksanakan, misalnya kejuaraan Liga Pendidikan Indonesia. Bahkan beberapa waktu lalu Muaraenim terpilih men-
4
jadi tuan rumah berbagai kejuaraan yang bersifat nasional. Kita menjadi tuan rumah kejuaraan nasional junior Sepak Takraw se-Indonesia. Yang terakhir kita juga terpilih menjadi tuan rumah pertandingan basketball tingkat pelajar SMA se-Sumbagsel. Suatu kehormatan bagi Kabupaten Muaraenim menjadi tuan rumah kompetisi ini dan Pemerintah Kabupaten Muaraenim dengan senang hati bersedia memfasilitasi kegiatan ini. Lebih dari itu, penyelenggaraan kejuaraan ini berlangsung sukses. Terpilihnya Muaraenim menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan tentu tidak terlepas dari adanya sarana dan prasarana olah raga yang representatif di Muaraenim. Dengan adanya berbagai kejuaraan yang berlangsung di Muaraenim, kita bisa berharap akan muncul atlet-atlet handal dari daerah yang kita cintai ini. Tidak hanya handal, tetapi atlet kita kita dapat menjunjung tinggi sportivitas dalam meraih prestasi. Dan saya selaku Bupati tidak segan-segan memberikan apresiasi bagi altet-atlet kita yang berprestasi, baik berupa beasiswa maupun hadiah dalam bentuk materi. Melalui Dinas Pendidikan Muaraenim kita telah menyusun konsep untuk merekrut 120 siswa SMP yang berprestasi di bidang seni dan olah raga. Siswa yang direkrut akan di asramakan dan disekolahkan di SMP N 1 dan SMP N 2. Mereka yang terpiih akan di bina dalam 10 cabang olahraga. Dengan rekrutmen dan pembinaan yang benar diharapkan akan lahir atlet berkualitas handal paling tidak untuk tahap awal mereka akan mampu bersaing di tingkat provinsi. Jika program ini bisa didukung olah semua elemen termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Muaraenim, saya yakin dalam tiga tahun kita akan mampu mencetak atlet yang berprestasi secara nasional.
Edisi 05 | Tahun I | April 2011 |
KABAR SERASAN
Sementara untuk sarana olahraga, Muaraenim telah mempunyai gedung olah raga yang reprenstatif, yakni GOR Pancasila. Bahkan tidak lama lagi kita akan memilki kolam renang yang bertaraf international. Program yang dibuat Disdik ini tidak lain untuk memaksimalkan sarana dan prasarana olah raga yang telah ada. Dengan tersedianya sarana olah raga dan pembinaan yang benar, tidak ada alasan jika kita tidak mampu mencetak atlet handal, tinggal kemauan pihak-pihak yang terkait. Dengan kerja dan kemauan yang keras serta pembinaan yang benar, prestasi olah raga dari atlet Bumi Serasan Sekundang akan kita rasakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Selamat berjuang untuk meraih prestasi. ]
No Telepon Penting di daerah Muaraenim: Polres
(0734)421-192
Kodim
(0734)421-059
Pemadam Kebakaran (0734)421-113 RSUD DR H M Rabain (0734)421-192 Gangguan PLN (0734)421-601 Gangguan Telkom (0734)421-999 PDAM Tirta Lematang (0734)421-093 Askes Cab Pemb. ME (0734)422-678
OPINI
SBI, PROYEK GAGAL..?
A
(Oleh Firdaus Masrun)
da kisah, saat seorang bapak berikrar siap menjual hartanya demi mendukung sekolah anak sulungnya, dengan syarat sang anak setelah lulus di sekolah lanjutan tingkat pertamanya bisa masuk SMA de-ngan status SBI (Sekolah Berstandar Internasional). “Habis, kabar yang saya dengar, sekolah SBI itu biar kata biayanya selangit, tapi gengsinya tinggi dan keluarnya nanti dijamin bagus, mau cari kerja juga mudah. Ngomong sehari-hari di sekolah aja cas-cis-cus bahasa Inggrisnya,” demikian alasan sang bapak. Masuk sekolah SBI memang menjadi keinginan banyak orang tua bagi anak-anaknya. Tak heran, sejak program pemerintah ini digulirkan, muncul tempat-tempat bimbingan belajar yang menjanjikan para calon siswanya dibuat lebih pintar—jalan mulus menuju sekolah SBI. Para guru sekolah pun tak mau ketinggalan, mereka pun berkreasi dengan membuat bimbingan belajar internal dengan berbagai formula, dari penambahan jam belajar, memberi pelajaran tambahan di hari libur, hingga bimbingan ke rumahrumah para siswanya. Semua demi satu tujuan, berjuang masuk sekolah SBI. Karena pihak sekolah pun berkepentingan, citra sekolah akan ikut terdongkrak jika
banyak muridnya masuk sekolah itu. Demikianlah situasi selama hampir empat tahun terakhir di masyarakat kita, sejak program SBI digulirkan pemerintah tahun 2007, saat mana pemerintah menetapkan 260 sekolah unggulan di Tanah Air sebagai sekolah rintisan SBI atau RSBI. Sekolah-sekolah RSBI inilah yang kemudian menjadi rebutan, memicu lahirnya tempat-tempat bimbingan belajar, memacu sekolah-sekolah berbenah, para guru berlomba kursus bahasa Inggris. Pihak sekolah pun tak mau ketinggalan, melihat peluang emas menjual mahal bangku belajar mereka, dengan menetapkan biaya pendaftaran dan biaya semesteran dalam skala tinggi, dan para orang tua pun terobsesi memasukkan anaknya karena bisa menaikkan gengsi diri. Mereka bahkan siap menjual semua hartanya, untuk kelangsungan sekolah anaknya di situ. Dalam sekejap, program SBI telah mengubah wajah pendidikan kita di Tanah Air. Padahal, ini baru sebatas instrument. Ya, pemerintah dengan RSBI sedang melakukan sebuah percobaan meningkatkan mutu pendidikan secara instan. Disebut instan karena tanpa persiapan matang. Maka, di sinilah awal munculnya cap di masyarakat bahwa “pendidikan itu ma-
hal” dan “pendidikan bermutu hanya untuk orang kaya”. Inilah yang mengkhawatirkan banyak kalangan. Dalam pelaksanaannya, apa yang dikhawatirkan banyak kalangan itu memang terbukti. Sekolah RSBI menjelma menjadi sekolah mahal, eksklusif, diskriminatif, dan sangat komersial. Pihak sekolah pun membabibuta, mempertahankan reputasi sebagai sekolah ekslusif. Demi memenuhi standar minimal mutu siswa—yang tercermin dari angka kenaikan kelas dan kelulusan, bukan rahasia lagi, banyak guru yang membantu sang murid menjawab soal yang diajukan. Begitupun dengan mahalnya biaya pendidikannya, telah nyata-nyata melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan sekolah publik sebagai tanggungan pemerintah dan wajib memberi porsi bagi siswa kurang mampu—hal terakhir ini, belum dijalankan oleh RSBI. Berdasarkan evaluasi sampai pertengahan Maret 2011 lalu, RSBI tak ubahnya sebagai proyek gagal dari pemerintah. Dengan biaya masuk berkisar Rp. 15 juta dan uang sekolah Rp. 450.000 sampai Rp. 500.000, praktis RSBI hampir semua siswanya dari keluarga kaya. Soal kemampuan guru dan kepala sekolah yang diharapkan, juga mengecewakan. Hasil kajian di tahun 2008, sekitar 50 persen guru di RSBI kemampuan berbahasa Inggrisnya ada di level novice (10-250). Sementara untuk guru Matematika dan Sains kemampuan di level terendah notice dan elementary. Kemampuan bahasa Inggris kepala sekolah RSBI sekitar 51 persen berada di level terendah. Memang, menjadikan sekolah di Tanah Air berstandar internasional adalah amanat UU dan karena itu keputusan Kemendiknas menghentikan sementara mengeluarkan izin RSBI sebagai langkah tepat, karena masih harus dilanjutkan. Kecuali undang-undangnya direvisi. Begitupun penghentian kucuran dana ke RSBI yang sudah berjalan hampir lima tahun terakhir, terutama bagi RSBI yang mutunya masih tetap jeblok. Pemerintah perlu mencari format dan standar baru yang lebih sesuai. Tapi jika memang dinilai tak sesuai, tak menutup kemungkinan langsung menghentikan sama sekali program ini. Karena di beberapa negara, program SBI sudah divonis gagal dan kini ditinggalkan. ] (Penulis adalah Ketua Umum YPM Muaraenim Bangkit)
Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan Kabar Serasan agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan Kabar Serasan dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.
KABAR SERASAN | Edisi 05 | Tahun I | April 2011
5
SOROTAN
Batu Sandungan RSBI dan SBI
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh.
Awal Maret 2011 lalu, pemerintah memutuskan menghentikan pemberian izin baru bagi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Pemerintah mengganggap program RSBI belum mencapai hasil yang diharapkan—jika tak ingin disebut mengecewakan, dan akan melakukan evaluasi menyeluruh kepada 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan sepanjang Tahun 2006-2010.
W
akil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dalam acara "Simposium Sistem RSBI/SBI di Jakarta, Rabu, 9 Maret lalu mengakui, ternyata menciptakan sekolah bertaraf internasional tidak sesederhana dan semudah yang dibayangkan sebelumnya. Perlu memahaminya sebagai proses panjang, dan seperti apa wajahnya nanti masih belum jelas. Karena itu belum ada sekolah yang sudah dinaikkan statusnya menjadi SBI. Semua—1.329 sekolah di atas—masih berstatus RSBI. Bahkan ada beberapa di antaranya yang statusnya diturunkan kembali menjadi sekolah regular. Pemerintah agaknya berfikir jauh ke depan. Dari pada memaksakan diri melanjutkan program ini tanpa didukung kesiapan dan konsep yang matang dan jelas, mendingan mengevaluasinya secara menyeluruh sekaligus menyiapkan format dan aturan baru. Hal yang selama ini menjadi ganjalan dalam penerapan RSBI selama ini,
6
pendanaannya sebagian besar ditanggung pemerintah pusat dan ditambah dukungan para orang tua murid— melalui berbagai bentuk sumbangan. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah justru sangat minim. Dari dana yang dimiliki RSBI sekitar 50 persennya dialokasikan untuk sarana dan prasarana, untuk pengembangan dan kesejahteraan guru masing-masing 20 persen dan sisa sekitar 10 persen lainnya untuk manajemen sekolah. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengaku bisa memahami kritik dan protes masyarakat mengenai RSBI, terutama mengenai kesan RSBI eksklusif dan hanya untuk anak orang kaya, karena RSBI memang berbiaya mahal. Padahal, RSBI tetap sekolah publik yang harus mengalokasikan 20 persen untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Menurut Mendiknas konsep dasar RSBI perlu dirombak total karena pelaksanaannya tak sesuai dengan
Edisi 05 | Tahun I | April 2011 |
KABAR SERASAN
ide awal. Institusi pendidikan salah menerjemahkan kualitas dengan label "internasional" dan menggunakan pendekatan kelas serta menafsirkan metodologi pengajaran dengan bahasa asing sebagai bahasa pengantar. "Tidak penting namanya apa, internasional atau nasional. Masyarakat inginnya institusi pendidikan berkualitas. Jangan pakai nama internasional jika jiwanya belum internasional," kata Nuh seusai pembukaan "Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2011" di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu, 16 Maret. Mendiknas misalnya, menyayangkan ada sekolah RSBI yang menolak menerima siswa kurang mampu. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengakui, dana RSBI tidak seluruhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajarmengajar dan kualitas guru, melainkan juga digunakan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan ruangan kelas, pembangunan laboratorium, pemasangan mesin pendingin ruangan, dan pagar atau gerbang sekolah. Untuk itulah katanya, program SBI dihentikan sementara dan evaluasi yang akan dilakukan pemerintah akan menjadi landasan penyusunan peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai RSBI yang akan datang. Penyalahgunaan penggunaan dana oleh RSBI selama ini, kata Fasli, menjadi fokus utama evaluasi pemerintah. Keputusan pemerintah menghentikan sementara program SBI ini bisa dipahami saat kita masyarakat dihadapkan fakta yang disodorkan Mendiknas Mohammad Nuh saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, pada Senin 23 Maret lalu, bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program SBI sejak 2006-2010 ternyata 88,8 persennya belum melewati mutu standar pelayanan minimal (SPM). Padahal saat bersamaan pemerintah justru gencar menggelontorkan uang agar sekolah unggulan yang dipilih memenuhi standar yang diinginkan. Pada jenjang SD, baru 3,29 persen dari 146.904 sekolah yang masuk kategori sekolah standar nasional (SSN)
SOROTAN atau sekolah ideal. Sebanyak 44,84 persen layanan pendidikan SD bahkan di bawah SPM. Sebanyak 51,71 persen lainnya baru masuk kategori standar minimal. Pada jenjang SMP, 28,41 persen dari 34.185 sekolah masuk kategori SSN. Lainnya, 26 persen SMP masuk kategori di bawah SPM dan 44,54 SMP memenuhi SPM. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar memuat ketentuan minimal yang harus dipenuhi sekolah. Untuk lokasi SD misalnya, mesti terjangkau jalan kaki maksimal 3 kilometer. Sementara untuk SMP 6 km. Dalam satu rombongan belajar SD, maksimal siswa 32 orang, sedangkan SMP 36 orang dan harus ada ruang kelas dilengkapi meja dan kursi sesuai jumlah siswa. Kenyataannya, banyak sekolah berjubel siswa dengan sarana meja kursi tak memadai. Guru di SD minimal 6 orang. Di SMP satu guru untuk tiap mata pelajaran. Inipun belum bisa dipenuhi. Soal buku teks yang harus disediakan sekolah, juga masih jauh dari harapan. Kalangan praktisi dan pemerhati pendidikan juga sudah lama berteriak, minta program SBI dihentikan karena hanya kebijakan semu. Maka mereka mendukung langkah pemerintah menghentikan sementara proyek ambisius ini. Suparto, praktisi pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengatakan, pendirian RSBI tak ubahnya sebagai proyek untuk mengeruk uang dari masyarakat, karena output RSBI jelek bahkan tidak lebih baik dari sekolah reguler. "Seharusnya seleksi masuk RSBI bermula dari siswa reguler lebih dulu. Artinya, semua siswa baru memiliki kesempatan yang sama. Setelah semua masuk baru dilakukan seleksi masuk RSBI," kritiknya. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma dalam satu kesempatan bertemu Komisi X DPR RI bahkan tegas menyebut SBI sebagai program gagal dan mendesak komisi bidang pendidikan DPR RI ini segera menghentikan seluruh program ini. Menurut Satria, ada sepuluh kelemahan sekaligus alasan kuat mengapa pemerintah perlu menghentikan program ini, dari salah konsep, hingga caranya yang merusak mutu pendidi-
kan nasional. Pertama, program SBI tidak didahului riset yang lengkap sehingga tidak jelas apa yang ingin diperkuat, diperkaya, dikembangkan dan diperdalam dalam SBI. Kedua, SBI program salah model. Kemdiknas membuat panduan model pelaksanaan untuk SBI baru (news developed), tetapi yang terjadi justru pengembangan pada sekolah-sekolah yang telah ada (existing school). Ketiga, program SBI telah salah asumsi. Kemdiknas mengasumsikan, bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris, seorang guru harus memiliki TOEFL di atas 500. Padahal tidak ada hubungan antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogis. Kelemahan keempat, SBI gagal secara didaktif. Guru tidak mungkin disulap dalam lima hari agar bisa mengajarkan materinya dalam bahasa Inggris. Tak heran, banyak siswa RSBI justru gagal dalam ujian nasional (UN) karena mereka tidak memahami materi bidang studinya. Kelemahan kelima, dari SBI adalah menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa yang harus digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran, sementara di seluruh negara yang pendidikannya sudah maju seperti Jepang, China, Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya. Keenam, SBI dinilai telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. Dan ketujuh, bahwa SBI faktanya telah menjadi sekolah-sekolah publik itu menjadi sekolah komersial bahkan
sangat komersial. Hanya anak orang kaya yang bisa sekolah di RSBI dan itu berarti RSBI telah melanggar UU Sisdiknas karena pada tingkat pendidikan dasar sekolah publik atau negeri ditanggung pemerintah. Kedelapan, SBI telah menyebabkan penyesatan pembelajaran. Penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah-olah kalau tanpa itu sebuah sekolah tidak berkelas dunia. Kelemahan kesembilan, lanjut Satria, SBI telah menyesatkan tujuan pendidikan itu sendiri terutama pada penekanannya terhadap segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala hal yang nonakademik. Seolah tujuan pendidikan adalah menjadikan siswa sebagai seorang yang cerdas akademik belaka, padahal pendidikan bertujuan mendidik manusia seutuhnya, termasuk mengembangkan potensi siswa di bidang seni, budaya, dan olahraga. Dan kelemahan terakhir, SBI adalah sebuah pembohongan publik. SBI telah memberikan persepsi yang keliru kepada orang tua, siswa, dan masyarakat bahwa SBI sebagai sekolah yang akan menjadi sekolah bertaraf (lebih dari sekedar berstandar) internasional. Padahal, masih menurut Satria, tujuan itu tidak akan tercapai dan bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada. Maka, seperti banyak kalangan, Satria pun bisa memahami sekaligus mendukung keputusan pemerintah menghentikan—walaupun untuk sementara dengan alasan akan melakukan evaluasi, program SBI ini. ] fir
10 Alasan Program RSBI Harus Dihentikan 1. Konsepnya tidak jelas, karena tidak diawali dengan riset menyeluruh 2. Modelnya salah, panduan baru (news developed) tapi untuk sekolah yang telah ada (existing school) 3. Asumsinya keliru, bahwa mengajar hard science harus oleh guru dengan TOEFL> 500 4. Gagal secara didaktif karena guru dipaksa bisa mengajar dengan bahasa Inggris 5. Mengabaikan fakta bahasa Indonesia sebagai bahasa paling dimengerti murid 6. Menciptakan diskriminatif dan kastanisasi dalam pendidikan 7. Melahirkan sekolah-sekolah komersial 8. Menyesatkan hakekat pembelajaran, bahwa peralatan canggih mesti ada dalam pendidikan 9. Menyesatkan tujuan pendidikan itu sendiri bahwa segalanya diukur dari kecerdasan akademik dan mengabaikan non akademik (bakat, dan potensi lain) 10. SBI sebagai pembohongan publik, mencitrakan diri sebagai sekolah bertaraf internasional.
KABAR SERASAN | Edisi 05 | Tahun I | April 2011
7
SOROTAN
H
al ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Disdik) Kabupaten Muaraenim Hamirul Han kepada Khairul Amri dari Kabar Serasan di ruang kerjanya akhir Maret 2011. Mengacu pada keempat faktor itu, ke depan, kata Hamirul, Disdik akan melakukan peningkatan. Disebutkan, pada 2010, Disdik Kabupaten Muaraenim telah melakukan pendataan terhadap gedung-gedung sekolah. Nanti akan diketahui, mana yang perlu direhab atau jika masih kurang akan dibangun baru. Begitu juga dengan sarana pendukung seperti buku, alat peraga, maupun perpustakaan, semuanya akan ditingkatkan. Termasuk meubelernya. “Kita juga akan mem-push perusahaan lain yang ada di Muaraenim agar turut berpartisipasi dalam pembangunan sarana pendidikan di Kabupaten Muaraenim. Meskipun APBD untuk pendidikan tergolong besar, tetap saja membutuhkan bantuan pihak ketiga,” kata Hamirul. Lebih lanjut dia menuturkan bahwa saaat ini di Muaraenim sudah ada forum CSR. Dengan adanya wadah ini, Disdik Kabupaten Muaraenim melakukan perencanaan, meng-create program dengan dana selain dari APBD. Selain itu, dengan adanya dana tambahan dari CSR ini, Disdik akan meningkatkan kualitas guru, bila perlu akan melakukan kerjasama dengan luar negeri, misalnya dengan Australia. Kemungkinan Australia akan memberikan dana hibah. “Beberapa waktu lalu saya sudah bertemu dari utusan dari Australia untuk membicarkan soal dana hibah itu,” tutur Hamirul. Soal bagaimana mekanismenya, akan dibicarkan kemudian. Dari dana hibah itu, papar Hamirul, Disdik akan membangun gedung atau untuk meningkatan SDM, pogram magang maupun untuk siswa yang ingin menaikan jenjang pendidikan S 1 sampai S3. Menurut Hamirul, gedung-gedung sekolah yang berada di Kabupaten Muaraenim secara fisik 85 persen relatif masih baik. Artinya masih layak huni dan masih layak untuk digunakan dan tidak menganggu proses belajar mengajar. Dan tak kalah penting, untuk peningkatan mutu pendidikan
8
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Disdik) Kabupaten Muaraenim Hamirul Han.
Empat Faktor Penentu Kualitas Pendidikan Tinggi rendahnya kualitas pendidikan ditentukan oleh empat faktor yakni, akses, gedung, sarana pendukung, dan SDM. tentu harus didukung oleh kualitas guru yang baik. “Ini yang harus kita pikirkan bersama,” bilangnya. Dari segi jumlah guru, Hamirul mengakui tenaga pengajar masih kurang. Idealnya untuk seorang guru mengajar 15-16 siswa. Namun kendala yang terjadi saat ini adalah terjadinya penumpukan guru di daerah tertentu seperti di Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Muaraenim. Sementara untuk di dearah yang jauh dari dari kota sangat kekurangan tenaga guru. Ini terjadi di daerah Talang Ubi. Di daerah ini masih kekurangan sekitar 186 tenaga guru. Belum lagi daerah lain yang juga mengalami kendala yang sama. Hal ini tentu saja memerlukan pemikiran yang komperhensif. Untuk itu Disdik akan melakukan reposisi. Guru yang menumpuk di daerah tertentu akan di sebar ke derah yang masih mengalami kekurangan guru. Di samping Disdik juga akan merekut guru baru. Terkait dengan Rintisan Sekolah
Edisi 05 | Tahun I | April 2011 |
KABAR SERASAN
Bertaraf International RSBI, Hamirul mengatakan Disdik terus memacu agar kemampuan mengajar dalam bahasa Inggris terus di tingkatkan. Karena hal ini merupakan salah satu persyaratan RSBI, selain peningkatan mutu. Jika SDM-nya belum mampu untuk mengajar dengan pengatar bahasa Inggris, maka akan ditandemkan. Misalnya guru matematika akan ditandemkan dengan orang yang pandai berbahasa Inggris. Tujuan akhir RSBI ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional. Artinya, jika mereka mampu bersaing secara internasional, maka tidak akan ada lagi kisruh soal tenaga kerja, karena mereka mampu bersaing, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja. Menurut Hamirul, untuk meninggkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan bukan hanya pendidikan intlektual dan akademis saja, tetapi
SOROTAN bagaimana kita meningkatkan skill dan kemampuan keterampilan. Karena itu, bilang Hamirul, 70 persen anggaran sekarang sudah mengarah pada keterampilan. Menyangkut status RSBI yang disandang SMA Negeri 1 Muaraenim yang dikatakan telah dibatalkan, Hamirul membantah. Menurutnya yang terjadi adalah dana yang dikucurkan dari pusat untuk masa lima tahun tersebut distop pada tahun keempat. Sedangkan status RSBI SMU tersebut masih tetap atau tidak dicabut. Hamirul mengakui memang ada catatan-catatan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, catatancatatan inilah yang harus dibenahi atau ditingkatkan. Secara umum Pemkab Mauaraenim sangat konsen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu parameternya adalah anggaran pendidikan di APBD Muaraenim melebihi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 20 persen. Sementara anggaran pendidikan di APBD Kabupaten Muaraenim dialokasikan 36 persen. Ini artinya, Kabupaten yang dipimpin Ir Muzakir Sai Sohar jelas memperhatikan soal pendidikan. Terkait program RSBI ini, Muzakir mengatakan program ini tujuannya sangat baik. Dan Pemkab Muaraenim sangat siap untuk melaksanakannya. Selain SMU Negeri 1 yang telah berstatus RSBI, SMP N 1 pun telah diverifikasi untuk persiapan RSBI. Dia bahkan mendorong agar pihak-pihak terkait harus melakukan percepatan, agar status RSBI bisa meningkat menjadi SBI.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Muaraenim yang membidangi pendidikan H.M Ferdinan S, mengatakan, dari hasil pemantauan beberapa elemen yang terkait, RSBI yang ada di seluruh Indonesia itu belum memadai, terutama tenaga pengajar. Tenaga pengajar yang ada di daerah, ternyata baru ada satu dua orang yang mampu mengajar dalam bahasa Inggris. Selain itu, kata Ferdinan, hal-hal yang menyangkut RSBI itu sendiri tidak punya standar baku. Ini merupakan salah satu koreksi terhadap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, yang berstandar RSBI. Karena semua itu tidak terlepas dari keberadaan mereka (sekolah) itu sendiri. Jika dilihat dari kenyataan sesuai prestasi, daerah ini memang harus punya RSBI. “Dengan adanya RSBI akan menunjukkan kemampuan wilayah kita yang dianggap daerah yang kaya atau mampu hal ini merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Muaraenim. Terkait dengan masalah pendanaan dari APBD, DPRD akan mem-back up sesuai dengan keinginan masyarakat,� ujar Ferdinan. Dengan biaya yang lebih mahal masyarakat Muaraenim tentu berharap siswa yang dihasilkan dari sekolah RSBI ini akan lebih berkualitas. Ini yang menjadi tolak ukur pertama. Pendidikan gratis yang telah dilakukan di Sumatera Selatan khususnya adalah program yang dilakukan untuk dalam sekolah reguler. Sementara kebutuhan untuk RSBI ini sendiri memiliki kekhususan tersendiri. Pada prinsipnya dia menyetujui
dengan adanya RSBI ini, karena merupakan salah satu prestise yang harus diberikan Muaraenim kepada dunia luar. Tanpa adanya RSBI mungkin saja Muaraenim akan tertinggal dari daerah lain menyangkut mutu pendidikan itu sendiri maupun out put yang diberikan oleh anak-anak lulusan RSBI ini terhadap dunia luar. Hal ini memang tidak mudah, dia harus terlebih dahulu memenuhi standar yang diberikan oleh Kementerian Pendidiakn terhadap RSBI itu sendiri, terutama tenaga pengajar. Dari sisi pendanaan selain dari APBD, juga diharapkan dari kinerja komite sekolah. Dan yang harus dilakukan komite sekolah satu di antaranya adalah meminta bantuan dana dari seluruh perusahaan yang berdomisili di Muaraenim. Termasuk PTBA yang sering memberikan bantuan. Menyangkut infrastruktur secara umum memang belum mencukupi. Karena kebutuhn RSBI itu sendiri harus ditopang dengan sarana dan prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dan hal itu wajib kita penuhi. Untuk menuju Sekolah Bertaraf Interntional memang ada tahapantahapannya, dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ke depan, jika gol, yang diinginkan kualitas SDM yang handal dan mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional tidak bisa tidak keempat faktor tersebut, yakni akses, gedung, sarana pendukung, dan SDM harus bersinergi. Setelah ini bisa dipenuhi, baru bisa kita bicara kualitas. ] Amr
KABAR SERASAN | Edisi 05 | Tahun I | April 2011
9
NASIONAL
SRI sang Primadona
K
unjungan Menteri Pertanian (Mentan) ke Kabupaten Muaraenim didampingi Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin, Kepala Divisi Humas dan Security BP Migas, dan President Director PT Medco E&P Indonesia Budi Basuki, yang disambut oleh Bupati Muaraenim, Ir. Muzakir Sai Sohar, Wakil Bupati Muaraenim, H.Nurul Aman, Ketua DPRD Kabupaten Muaraenim, M.Tamrin AZ, Unsur Muspida, Kepala Dinas dan Instansi Lingkup Pemkab Muaraenim, dan dihadiri pula Bupati OKU, Yulius Nawawi. President Director PT Medco E&P Indonesia, Budi Basuki, mengatakan program SRI organik ini dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan petani oleh PT Medco E&P Indonesia di seluruh wilayah operasinya, sejak tahun 2008 hingga saat ini. Budi, dalam paparannya menjelaskan program tersebut telah diimplementasikan pada enam kabupaten, yakni Aceh Timur, Indragiri Hulu, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Muaraenim. Sementara Bupati Muaraenim, Muzakir Sai Sohar, dalam sambutannya mengatakan, daerah Muaraenim pada 2010 memiliki lahan sawah seluas 34.837,9 hektar (ha). Berdasarkan luas areal tersebut, luas panennya pada 2010 mencapai 51.032 ha, dengan produksi 247.180 ton gabah kering giling (GKG) atau rata-rata produksi 4,84 ton per ha. Produksi tersebut mengalami peningkatan 5,75% bila dibandingkan tahun 2009, yakni sebesar 232.962 ton GKG. Untuk tahun 2011, lanjut Muzakir, sasaran luas tanamnya seluas 53.535 ha, dengan target produksi 261.318 ton GKG. Menurut Menteri Pertanian RI H. Suswono, padi SRI organik ini sangat tepat dilakukan di Indonesia. Mentan pun berharap ke depan luasan areal pertanaman SRI organik ini dapat ditingkatkan lagi sehingga akan dapat memberikan konstribusi besar bagi ketersediaan pangan masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya beras. Mentan juga menjelaskan produksi beras Indonesia hanya 37.5 juta ton
10
Menteri Pertanian Dr. Ir. Suswono, MMA, melakukan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan panen padi perdana SRI (System of Rice Intensification) organik di Desa Embawang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muaraenim, Sabtu, 12 Maret 2011.
Menteri Pertanian Dr. Ir. Suswono, MMA menyerahkan bantuan sapi secara simbolis saat kunjungan kerja dalam rangka kegiatan panen padi perdana SRI.
per tahun, dan untuk konsumsi penduduk Indonesia 2.7 juta ton per bulan. “Memang produksi beras Indonesia surplus beras antara 4-5 juta ton per tahun jika dibandingkan dengan kebutuhan beras Indonesia 33.5 juta ton per tahun,” kata Mentan. Lebihlebih jika dibandingkan dengan Thailand yang mempunyai produksi beras 20 juta ton per tahun, tetapi konsumsi berasnya hanya 10 juta ton per tahun, dan masyarakatnya tidak hanya beras sebagai makanan pokoknya sehingga negara tersebut dapat mengekspor beras. Mencontoh dari Thailand, ke depan masyarakat Indonesia juga harus membiasakan mengkonsumsi pangan selain beras seperti jagung dan ubi. Sehingga negara kita dapat swasembada beras dan menjadi negara pengekspor beras. Program SRI organik terbukti bisa menghemat bibit dan lebih menghe-
Edisi 05 | Tahun I | April 2011 |
KABAR SERASAN
mat air, sehingga dapat menjadi alternatif terbaik budidaya tanaman padi menghadapi kesulitan air yang suatu saat bisa terjadi. “Kita melakukan berbagai upaya agar target surplus 10 juta ton bisa tercapai. Salah satunya dengan membuat varietas baru yang lebih unggul,” jelas Mentan. Dalam acara Panen Raya Perdana Padi SRI Organik ini, dilakukan panen perdana secara simbolis oleh Menteri Pertanian RI H. Suswono, Gubernur Sumsel H.Alex Noerdin, Bupati Muaraenim Ir. Muzakir Sai Sohar, Wakil Bupati Muaraenim H.Nurul Aman, Ketua DPRD Muaraenim Thamrin AZ, Dandim Muaraenim Letkol. Inf Budi Kusworo, Kajari Muaraenim Robert PA, Wakapolres Muaraenim Kompol Kristopo, Direktur PT. Medco EP. Budi Basuki dan kelompok tani Desa Embawang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muaraenim. ] Humas&Protokol Muaraenim/Amr
LEGISLASI
M
eskipun dalam pandangan umum anggota dewan atas nama fraksi sempat mempermasalahkan Raperda tentang retrebusi perizinan tertentu. Karena didalam Raperda itu terdapat retrebusi izin penjualan minuman beralkohol. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari eksekutif, akhirnya delapan fraksi yang ada di gedung wakil rakyat tersebut menyetujui dan mengesahkan Raperda tersebut. Pengesahan Raperda itu berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD M Thamrin AZ SH. Rapat itu dihadiri Bupati Muaraenim, Ir Muzakir Sai Sohar, para kepala dinas, unsur Muspida serta camat di lingkungan Pemkab Muaraenim. Adapun ke enam Raperda yang disahkan menjadi Perda tersebut yakni Perda tentang retrebusi jasa umum, Perda tentang retebusi jasa usaha, Perda tentang retrebusi perizinan tertentu, Perda tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Perda tentang izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri. Serta Perda tentang penambangan penyertaan modal Pemkab Muaraenim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim. Bupati Muaraenim, Ir Muzakir Sai Sohar, dalam rapat paripurna itu mengatakan, dia mencermati apa yang disampaikan oleh anggota dewan, baik melalui pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi dan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus). Menurut Muzakir, banyak saran, pendapat dan masukan yang sangat berharga serta dipandang perlu untuk ditindak lanjuti. Semua itu tidak lain untuk lebih menyempurnakan Perda yang telah dibahas. Sehingga akhirnya akan terbit suatu kebijakan daerah yang betul-betul aspiratif yang pada gilirannya dapat diterima seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Muaraenim. Untuk perubahan draf Raperda yang ada,serta rekomendasi yang disampaikan oleh pansus akan menjadi perhatian eksekutif dalam penyempurnaan Raperda yang telah dibahas dan akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sementara itu, juru bicara Fraksi
Ketua DPRD Muaraenim M Thamrin AZ SH (kanan) menandatangani pengesahan enam Raperda disaksikan Bupati Muaraenim Ir Muzakir Sai Sohar (kiri).
DPRD Muaraenim Sahkan Enam Raperda Setelah hampir satu bulan lebih melakukan pembahasan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaraenim berhasil merampungkan tugasnya mengesahkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah. PDI-P, Aries HB SE, mengatakan Fraksinya menyambut baik Perda tersebut. Dengan adanya Perda itu, kata Aries, menunjukkan telah terealisasinya otonomi daerah yang hidup, dinamis sesuai dengan tuntutan kehidupan yang semakin maju. Selain itu, kata Aries, Perda yang baru disahkan ini mencerminkan keinginan untuk kehidupan yang tertata dalam bingkai norma dan aturan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Disisi lain diharapkan agar Perda tersebut mampu memfasilitasi dan mendorong pembangunan agar kehidupan rakyat semakin sejahtera. Perda juga harus mampu memberi ruang gerak, ruang usaha kepada masyarakat terlebih masyarakat lapisan bawah. Kemudian perda harus tetap berada pada koridor peraturan dan hukum, sehingga tidak terjadi duplikasi ataupun friksi dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Dari 6 perda yang diajukan, 3 diantaranya tentang retribusi. Hal ini
menunjukakan tujuan dibuatnya perda ini adalah usaha untuk meningkatkan pendapat asli daerah. Karena retrebusi daerah merupakan cerminan usaha memungut atau mengenakan kewajiban kepada seseorang atau badan oleh daerah. Pemerintah daerah dapat memungut apabila pemerintah mampu menyediakan sesuatu baik berupa barang ataupun jasa. Semoga saja 6 Raperda yang telah disahkan ini berdampak positif bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Muaraenim. Pembentukan perda haruslah benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekedar memenuhi target jumlah perda yang harus ditetapkan. Dan merupakan rancangan yang sudah terkonsep dan terencana dengan baik, melalui kajian ilmiah yang sesungguhnya dan bukan kajian pelengkap agar memenuhi syarat untuk dibahas, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah, dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. ] RSM/Amr
KABAR SERASAN | Edisi 05 | Tahun I | April 2011
11
EKBIS
Emisi CO2 di Lumut Balai Akan Turun 1,09 Juta Ton Per Tahun
Lokasi Geothermal Energy Lubuk Balai, Semende Darat Laut.
Semakin minimnya cadangan minyak bumi dunia menyusul pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin menjadi, Indonesia harus segera menggeser penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan (renewable energy) yang jauh lebih bersih dan ramah lingkungan.
K
eberadaan geothermal (energi panas bumi) sebagai alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan menjadi pertimbangan bagi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk mengikat kontrak kompensasi pengurangan emisi berbasis clean development mechanism (CDM) dengan konsultan global asal Swiss, South
12
Pole Assets Management Ltd. Adapun pengurangan emisi di lapangan panas bumi Lumut Balai unit 1 dan 2, Sumatera Selatan sebanyak 1,09 juta ton karbon (CO2) per tahun. Dalam kerja sama ini, South Pole akan membayar tiap ton karbon reduksi di dua lapangan panas bumi PGE, Ulubelu unit 3 dan 4 dan Lumut Balai unit 1 dan 2, sejak produksi per-
Edisi 05 | Tahun I | April 2011 |
KABAR SERASAN
dana di 2014. Basis harga terendah (floor price) disepakati Euro 6 per ton karbon. Kesepakatan dikukuhkan melalui penandatanganan Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) antara PGE dan South Pole di kantor pusat Pertamina, Jakarta medio Maret 2011. Menurut Direktur Utama PGE Abadi Poernomo, kontrak ini berlaku 20 tahun dengan evaluasi tiap tahun. “Harga kesepakatan ini harga terendah. Artinya, harga riilnya tetap mengambang mengikuti fluktuasi harga di pasar internasional. Makin tinggi, kami dapat kompensasi lebih banyak. Jika harga pasar di bawah Euro 6, mereka nombok,” ujar Abadi. Dari harga jual, South Pole mendapatkan fee sebesar 12%. Fee tersebut diberikan karena perusahaan ini yang mengajukan registrasi proyek kepada CDM Board di Perserikatan Bangsabangsa (PBB). Abadi melanjutkan, lapangan Ulubelu unit 3 dan 4 dan Lumut Balai unit 1 dan 2 masing-masing berkapasitas 110 megaWatt (mW). Jumlah pengurangan emisi di kedua lapangan diestimasikan 1,09 juta ton karbon per tahun. Dengan floor price Euro 6 per ton, PGE sedikitnya mendapatkan Rp85 miliar per tahun. Adapun saat ini harga di pasaran berkisar Euro 11 per ton. “Proyek CDM memang mulai diajukan sejak awal pengerjaan proyek. Ini agar Board di PBB bisa menilai kelayakan proyek tersebut untuk proses register-nya,” ujarnya. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), berdiri sejak tahun 2006. Sahamnya 91% dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan 9% oleh PT Pertamina Dana Ventura. Energi Bersih Geothermal atau panas bumi merupakan salah satu energi alami di dalam bumi, hasil interaksi antara
EKBIS panas batuan dan air yang mengalir di sekitarnya. Merupakan sumber energi yang terbarukan (renewable energy). Namun, pemanfaatan energi panas bumi memang tidak mudah. Energi panas bumi yang umumnya berada di kedalaman 1.000-2.000 meter di bawah permukaan tanah sulit ditebak keberadaan dan "karakternya". Investasi untuk menggali energi panas bumi tidak sedikit karena tergolong berteknologi dan berisiko tinggi. Investasi untuk kapasitas di bawah satu MW, berkisar US$ 3.000-5.000 per kilowatt (kW). Sementara untuk kapasitas di atas satu MW, diperlukan investasi US$ 1.500-2.500 per kW. Tantangan selanjutnya adalah akibat sifat panas yang "site specific" kondisi geologis setempat. Karakter produksi dan kualitas produksi akan berbeda dari satu area ke area yang lain. Penurunan produksi yang cepat, sebagai contoh, merupakan karakter produksi yang harus ditanggung oleh pengusaha atau pengembang, ditambah kualitas produksi yang kurang baik, dapat menimbulkan banyak masalah di pembangkit. Misalnya, kandungan gas yang tinggi mengakibatkan investasi lebih besar di hilir atau pembangkitnya. Dalam pembangkitan listrik, harga jual per kWh yang ditetapkan PLN dinilai terlalu murah sehingga tak sebanding dengan biaya eksplorasi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Dalam hal ini, PLN tidak bisa disalahkan karena tarif dasar listrik yang ditetapkan pemerintah masih di bawah harga komersial, yaitu tuluh sen dollar AS per kWh. Di sisi lain, adanya potensi panas bumi di suatu daerah biasanya di pegunungan dan terpencil-sering tak bisa dimanfaatkan karena kebutuhan listrik di daerah itu sedikit sehingga belum ekonomis untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan energi panas bumi tersebut. Pada kenyataannya, pembangkit listrik yang menggunakan energi panas bumi memberikan beberapa keuntungan, di antaranya menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit lain seperti batubara, minyak atau yang menggunakan gas alam. Oleh karena itu, prospek bisnis
Direktur Utama PGE Abadi Poernomo.
panas bumi di masa datang cukup serah seiring kebijakan Clean Development Mechanism (CDM). Manfaat lain terhadap lingkungan adalah tidak terjadinya pembuangan limbah secara terbuka karena air kondensat dan air produksi diinjeksikan kembali ke dalam sumur untuk menjaga kestabilan tekanan reservoir. Hal ini menjadikan panas bumi sebagai energi alternatif yang renewable (terbarukan). Di samping itu luas lahan yang digunakan relatif lebih kecil dibandingkan dengan proyek pembangkitan/ penambangan lain. Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Luluk Sumiarso mengatakan saat ini Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batubara dan gas. Bahan bakar fosil di Indonesia digunakan oleh 95 persen penduduk maupun pelaku industri, dengan konsumsi energi meningkat tujuh persen setiap tahunnya. Padahal bahan bakar fosil ini ikut 'berkontribusi' terhadap total emisi energi CO2, yang hingga 2008 tercatat mencapai 351 juta ton. Selain itu bahan bakar fosil jelas merupakan energi yang tidak bisa dibarukan. Jika terus digunakan, tentu persediaan bahan bakar akan habis. Sementara, sumber-sumber energi terbarukan, yang notabene jauh lebih banyak ketimbang bahan bakar fosil, belum dimanfaatkan secara optimal. Energi terbarukan seperti hydrogen, air, panas bumi, dan sebagainya masih dianggap sebagai energi alternatif, di mana penggunaannya hanya mencapai lima persen. "Selama ini, kebutuhan energi
masyarakat belum cukup efisien. Kebutuhan tersebut kemudian dipenuhi oleh energi fosil dengan biaya berapapun, bahkan pemerintah memberikan subsidi untuk bahan bakar itu. Sementara, energi terbarukan hanya dipandang sebagai sumber energi alternatif," ucap Luluk. Luluk mengklaim, Indonesia memiliki masa depan cerah dalam penggunaan energi alternatif, karena masih banyak sumber energi yang bisa dieksplorasi. "Saat ini, mayoritas pelaku industri sudah banyak memanfaatkan tenaga air, di mana sumbernya tidak akan habis. Tapi, kita belum mengoptimalkan sumber energi terbarukan lain seperti panas bumi, bio energi, tenaga matahari ataupun tenaga samudera," jelas Luluk. Khusus untuk panas bumi, ujar Luluk, jelas masih banyak yang bisa dieksplorasi karena Indonesia memiliki sumber panas bumi sebanyak 28 ribu megawatt, sedangkan yang digunakan saat ini masih kurang dari 12 ribu megawatt. Penggunaan dan pengembangan energi terbarukan serta pelaksanaan konservasi energi ini sejalan dengan komitmen Indonesia yang dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada konferensi G-20 di Pittsburgh (2009) dan Konferensi Para Pihak ke-15 CITES atau COP15 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada 2020 mendatang. Indonesia diharapkan bisa mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca hingga 26 persen (767 juta ton) melalui upaya sendiri, dan 41 persen melalui upaya sendiri serta dukungan internasional. ] Dihar
KABAR SERASAN | Edisi 05 | Tahun I | April 2011
13
PEMBANGUNAN
(dari kiri) Kepala Bappeda Muara Enim, Ir H Abdul Nadjib MM, Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar, Kepala Bappeda Sumsel Ir Johanes Hatoruan dan Ketua DPRD Muara Enim, M Thamrin AZ SH.
Prioritas Pembangunan Muaraenim Bersifat Bottom Up Bupati Muaraenim, Ir Muzakir Sai Sohar mengatakan, dalam pelaksanaan skala prioritas program pembangunan Muaraenim pada 2012 akan dilihat usulan dari bawah, tidak bisa dari atas. “Jika selama ini skala prioritas bersipat up down, sekarang sifatnya bottom up,� kata Muzakir.
T
eori manajemen menyebutkan ada empat pokok hal yang penting dilakukan jika suatu pembangunan akan terlaksana dengan baik. Salah satu fungsi manajemen itu adalah perencanaan. Untuk menyusun rencana pembangunan daerah telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam perencanaan pembangunan haruslah berbasis kinerja yang penyusunannya dilakukan secara aspiratif. Penyusunan rencana pembangunan itu dilakukan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan. Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga dilanjutkan kepada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.
14
Untuk menyusun perencanaan pembangunan tahun 2012, Pemkab Muaraenim telah melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan tahun 2011 yang dibuka Bupati Muaraenim, Ir Muzakir Sai Sohar pada akhir Maret 2011. Acara yang berlangsung di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu itu, dihadiri Wakil Bupati Muaraenim, H Nurul Aman, Ketua DPRD, M Thamrin AZ SH, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Ir Johanes Hatoruan, Sekda Muaraenim, H Taufik Rahman SH, unsur Muspida serta seluruh SKPD dan camat di lingkungan Pemkab Muaraenim. Bertitik tolak dari amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 itu, Pemkab Muaraenim setiap tahun anggaran dalam melakukan kegiatan pembangunan terlebih dahulu mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Apalagi pen-
Edisi 05 | Tahun I | April 2011 |
KABAR SERASAN
dapatan APBD Kabupaten Muaraenim pada 2012 diperkirakan dapat dipatok cukup besar mencapai Rp 1,697 triliun. Anggaran yang cukup besar itu akan digunakan untuk sepuluh prioritas pembangunan. Kepala Bappeda Muaraenim, Ir H Abdul Nadjib MM, selaku panitia penyelenggara mengatakan, penyelenggaraan Musrenbang RKPD Muaraenim tahun 2011 dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, dan singkronisasi rencana kerja perangkat daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan. Adapun tujuannya di antaranya guna mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD. Rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang
PEMBANGUNAN pendanaannya berasal dari APBD provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Kemudian mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD). Serta mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan. Musrenbang tersebut bertemakan percepatan pertumbuhan ekonomi lokal yang didukung oleh pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik. Bupati Muaraenim, Ir Muzakir Sai Sohar, mengatakan Musrenbang merupakan kegiatan lanjutan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan juga Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai implementasi UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, kata bupati, untuk menyusun rencana pembangunan tahunan yang bersifat aspiratif tentunya diperlukan koordinasi dan singkronisasi program dari seluruh pemangku kepentingan. Wujud koordinasi dan singkronisasi dimaksud antara lain melalui Forum Musrenbang. Musrenbang ini sifatnya untuk mengkoordinasikan program untuk rencana pembangunan di 2012. Dan memberikan gambaran persiapan pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2012. �Kita bisa memperkirakan berapa kemampuan
anggaran untuk melaksanakan program yang paling diprioritaskan. Dan skala prioritas akan bisa dilihat usulan dari bawah, tidak bisa dari atas. Jika selama ini skala prioritas bersifat up down, sekarang sifatnya bottom up,� Muzakir memaparkan. Menyikapi rencana pembangunan 2012 yang disebutkan minus Rp 569 miliar, Muzakir menjelaskan, angka itu baru estimasi saja, tidak tertutup kemungkinan malah surplus. “Kita akan lihat kondisi ke depan, dengan mengerahkan segala potensi yang ada, bisa saja ada sumber pendapatan yang cukup signifikan yang bisa menutup defisit ini. Bahkan bisa surplus,� katanya optimis. Disebutkan, dalam rancangan RKPD Muaraenim tahun 2012 mencapai Rp 1,697 triliun yang terdiri atas belanja langsung senilai Rp 1,113 triliun dan belanja tidak langsung mencapai Rp 586,2 miliar untuk membiayai 431 program dan 1812 kegiatan yang terdapat pada 61 SKPD meliputi 22 kecamatan dalam Kabupaten Muaraenim. Sementara pendapatan tahun 2012 diprediksi mencapai Rp 1,107 triliun, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana hibah. Jika melihat jumlah RKPD tersebut, maka masih mengalami kekurangan Rp 590 miliar. Lebih jauh bupati mengemukakan berbagai permasalahan yang menjadi isue utama di Kabupaten Muaraenim antara lain jumlah penduduk miskin masih tinggi mencapai 106.400 jiwa atau 15,96 persen. Indeks pembangu-
Wakil Bupati Muara Enim H Nurul Aman (tengah), Sekda Muara Enim H Taufik Rahman SH (kanan) hadiri Musrenbang.
nan manusia mencapai 70,38 persen masih relatif rendah dibandingkan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain itu pertumbuhan ekonomi melalui sektor migas tahun 2010 mencapai 5,55 persen, artinya masih jauh di bawah nasional yang mencapai 6,1 persen. Rendahnya pendapatan daerah tahun 2011 hanya mencapai Rp 1,15 triliun dibandingkan kebutuhan riil yang digambarkan dalam RKP tahun 2011 mencapai Rp 1,8 triliun. Serta masih belum optimalnya kinerja pegawai dalam pelayanan publik.
10 Program Pembangunan Bertitik tolak dari permasalahan tersebut serta dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 dan prioritas pembangunan nasional, maka Kabupaten Muaraenim telah memprioritaskan sepuluh program pembangunan yang benar-benar berpihak dengan masyarakat. Adapun kesepuluh program prioritas pembangunan tersebut yakni penanggulangan kemiskinan, tatakelola pemerintahan yang baik, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Kemudian peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, pemberdayaan UMKMK dan industri, pengembangan kepemudaan, pariwisata dan kebudayaan lokal. Sedangkan fokus pembangunan tahun 2012 meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan lingkungan hidup, serta pemberdayaan UMKMK dan industri. Prioritas pembangunan tersebut perlu menjadi perhatian bagi semua perangkat daerah dengan tetap mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan. Yakni mekanisme perencanaan dan anggaran yang dilaksanakan harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (policy driven), dan tidak semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven). Dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2012 menggunakan pendekatan regional/ kewilayahan selain pendekatan sektoral yang telah dilaksanakan selama ini. ] Rsm/Amr
KABAR SERASAN | Edisi 05 | Tahun I | April 2011
15
DINAMIKA
U
ntuk lebih menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarif Hasan meminta kalangan perbankan yang menyalurkan KUR untuk melakukan diversifikasi program hingga klustering program penyaluran KUR. Pihaknya pun sudah mengunjungi bank-bank penyalur KUR untuk lebih menggenjot penyaluran KUR ini. Menurut Syarif, pemerintah juga telah melakukan perjanjian kerjasama (MoU) dengan 33 kepala dinas yang membidangi urusan KUKM provinsi dan 19 bank pelaksana KUR untuk meningkatkan plafon KUR mikro dari Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta serta peningkatan penjaminan pemerintah untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan serta industri kecil dari 70% menjadi 80%. Apa yang dilakukan pemerintah melalui program KUR bertujuan sangat baik, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Namun keinginan terkadang tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kenyataannya, progarm KUR ini sulit didapat oleh pelaku UMKMK di daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Muaraenim. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muaraenim, Minson Dahimat, perkembangan UKM di Bumi Serasan Sekundang ini setiap tahun mengalami perkembangan cukup pesat. Usaha seperti koperasi mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen. Untuk program KUR ini, setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 20 triliun. Namun karena peliknya persyaratan dari bank, terutama soal agunan, banyak pelaku usaha kecil di sini (Muaraenim) mengalami kesulitan untuk mendapat KUR ini. Padahal KUR ini merupakan program pemerintah untuk untuk mengembangkan UMKMK yang memiliki kemampuan untuk berkembang tetapi tidak bisa memenuhi persyaratan dari bank (tidak bankable). Untuk meyakinkan bank, maka pemerintah menugaskan Jamkrindo dan Askrindo sebagai lembaga penjamin. Artinya bank penyalur seperti BRI tidak perlu jaminan yang terpenting adalah feasibility dari usaha itu. “Namun yang terjadi di Muara-
16
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muaraenim, Minson Dahimat.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui UKM Program KUR yang diluncurkan pemerintah bertujuan sangat baik, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Namun keinginan terkadang tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kenyataannya, program KUR ini sulit didapat oleh pelaku UMKMK di daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Muaraenim. enim tidak seperti itu, pelaku UKMK masih sulit memproleh dan KUR. Apakah untuk Muaraenim harus ada jaminan seperti yang disyaratkan oleh BRI sebagai bank penyalur dana KUR?� Minson mempertanyakan kebijakan BRI. Untuk membantu pelaku UMKMK khususnya koperasi, Pemkab Muaraenim telah mempunyai progam Gerbang Serasan. Dalam Program
Edisi 05 | Tahun I | April 2011 |
KABAR SERASAN
Gerbang Serasan ini ada konsultan kemiteraan mitra bank (KKMB) untuk membantu pelaku UMKMK, misalnya dalam hal pembuatan proposal untuk memproleh dana KUR. Pada 2009 lalu, kata Minson Dinas Koperasi Muaraenim, telah mengajukan 7 koperasi untuk mendapat pinjaman dan pemkab membantu dalam pemabayaran bunga sebesar 50 persen. Jika bunga 18 persen, maka
DINAMIKA pelaku usaha hanya membatar 9 persen dan sisanya dibantu pemkab. “Selain itu, kita sudah ada perjanjian kerjasama dengan Jamkrindo sebagai penjamin. Namun pada kenyataannya dari tujuh koperasi yang diajukan tidak satu pun yang berhasil memproleh dana itu. Padahal ketujuh koperasi yang dipilih merupakan koperasi yang anggap bisa berkembang dan akan mampum membayar. Pihak Bank (BRI) hanya sebatas memberikan janji-janji saja, tanpa ada realisasi hingga saat ini,� beber Minson. Minson menuturkan, dalam berbagai kesempatan rakornas di Jakarta dikatakan dana untuk peningkatan usaha bagi UMKMK ini setiap tahun bertambah. Seperti tahun ini alokasi KUR bahkan mencapai Rp 20 triliun. Namun pada kenyataannya dana tersebut tidak sampai ke daerah, khususnya Kabupaten Muaraenim. Kemudian Dinas Koperasi Muaraenim mengajukan pinjaman ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Pada 2009-2010, ada dua koperasi yang memproleh dana itu. Dan juga melalui Kementerian Koperasi & UKM melalui dana hibah. Dan pada 2010 koperasi yang yang telah disurvey untuk menerima dana bergulir itu ada enam koperasi. Pada sisi lain, dari dana KUR yang dikucurkan untuk UMKMK tiap tahunnya, namun Kabupaten Muaraenim lebih banyak memperoleh bantuan dana kemiteraan (PKBL) dari PTBA. Dengan sulitnya memproleh pinjaman dana dari bank penyalur KUR, dinas Koperasi dan UKM sangat berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan PT Bukit Asam (persero) Tbk
(PTBA) dalam membantu pelaku UMKMK di Mauaraenim. Setiap tahun PTBA selalu mengucurkan dana untuk sektor UMKMK ini. Pada 2010 PTBA mengucurkan dana PKBL sebesar Rp 54 miliar. Namun yang tersalur hanya sekitar Rp 4,9 miliar. Karena prioritas utama penyaluran dana PKBL dari PTBA ini disalurkan di ring satu, yakni di Kecamatan Lawang Kidul dan Muaraenim. Minson berharap pada manajemen PTBA agar dana dari CSR itu dapat disalurkan juga ke pelaku usaha UMKMK di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Muaraenim. Untuk 2011, dana PKBL PTBA akan meningkat dari tahun sebelumnya seiring dengan bertambahnya keuntungan yang diperoleh perusahaan tambang batubara itu. Untuk tahun ini diharapkan PTBA dapat menyalurkan dana sekitar Rp 68 miliar. Namun sayangnya selain PTBA, perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Muaraenim kurang perhatian pada sektor ini. Pihak lain yang menyalurkan bantuan adalah Kementerian Koperasi melalui LPDB juga pemerintah daerah. Pemkab Muaraenim sendiri sejak 2005-2008 telah menyalurkan dana sekitar Rp 1,7 miliar, sedangkan dari pemerintah pusat dana yang telah disalurkan untuk periode 2002–2008 lebih dari Rp 8 miliar. Dana dari pusat tentu dikelola oleh pusat, karena adanya LPDB. Berdasarkan Kemenkeu No 99 dana dari pusat dikelola LPDB. Pelaku UMKMK mengajukan proposal bantuan ke LPDB. Saat ini koperasi yang ada di Muaraenim sebanyak 482, sementara pelaku usaha UMKM yang terdata se-
Produk hasil salah satu koperasi yang ada di Muaraenim.
banyak 4000 lebih. Bisa dibayangkan, jika pelaku usaha UMKM ini dibantu dalam permodalan tentu saja hal ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat Muaraenim. Di antaranya untuk penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan. Khusus untuk koperasi primer minimal memiliki 20 orang anggota, dan anggotanya adalah pelaku usaha mikro. Seperti kita ketahui, koperasi memilki azas dari anggota untuk anggota. Dengan meningkatkan pendapatan koperasi tentu saja akan berdampak pula pada peningatan pendapatan anggotanya. Khusus di kabupaten Muaraenim, pelaku UMKM terbanyak dari sektor perdagangan dan kerajinan tangan. PTBA juga berperan untuk meningkatkan pemasaran dengan membangun rumah kemas. Pelaku usaha yang belum mengetahui cara pengemasan hasil produknya akan terbantu dengan adanya rumah kemas ini. Dengan pengemasan yang lebih baik, diharapkan hasil produksi dapat dijual keluar daerah. Kerajinan tangan yang dihasilkan dari Kabupaten Muaraenim, misalnya maket rumah yang terbuat dari kayu dan kain majun. Untuk meningkat hasil produksi dari para anggota, Dinas Koperasi & UKM Muaraenim setiap tahun mangadakan pelatihan bagi koperasi, baik yang diadakan di Muaraenim sendiri maupun yang diadakan di Palembang, serta di daerah lain. Selain SDM, sabagian besar pelaku UMKM di daerah ini mengalami kendala dari sisi permodalan. Untuk perkembangan UMKM diharapkan agar pihak-pihak terkait seperti bank penyalur KUR dapat memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman bagi pelaku usaha UMKMK agar dapat mengembangkan usahanya. Karena pemberdayaan pelaku usaha ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMS. Sudah selayaknya BUMN dan BUMS yang ada di Kabupaten Muaraenim dapat ikut membantu mengembangkan dan memberdayakan UMKMK, sehingga daerah-daerah yang belum mendapat perhatian serius dapat memperolah bantuan dari perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kabupaten Muaraenim. ] Amr
KABAR SERASAN | Edisi 05 | Tahun I | April 2011
17
SEKTORAL
Pembangunan Renovasi Masjid Jamik As Syech Yahya Bupati Muaraenim Ir. Muzakir Sai Sohar melakukan peletakan batu pertama pembangunan renovasi Masjid Jamik As Syech Yahya yang terletak di Kelurahan Muaraenim, Kecamatan Muaraenim, Kamis, 20 Maret 2011. Muzakir sumbang dana Rp. 128 juta.
Bupati Muaraenim Ir. Muzakir Sai Sohar melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jamik As Syech Yahya.
M
asjid yang berdiri tahun 1904 atau lebih satu abad ini merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Muaraenim. Masjid ini didirikan oleh tokoh-tokoh agama yang dipimpin oleh Kyai Haji Asyekh Yahya yang kemudian nama beliau digunakan untuk masjid tersebut. Yang berbeda dari peletakan batu pertama Masjid Jamik As Syech Yahya dengan masjid lainnya adalah pada saat peletakan batu pertama kondisi masjid sudah dalam proses pemban-
18
gunan dan renovasi. “Hal ini dikarenakan warga setempat menginginkan peletakan batu tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Muaraenim,” kata Drs. H. Thalib Yahya, MBA, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jamik As Syech Yahya. Semula, peletakan batu pertama pembangunan masjid diagendakan pada bulan Februari, namun pada saat yang bersamaan Bupati Muaraenim melaksanakan ibadah umroh. Sambil menuggu kepulangan bupati dari ibadah Umroh, pembangunan dan reno-
Edisi 05 | Tahun I | April 2011 |
KABAR SERASAN
vasi masjid tetap dimulai. Dalam laporannya Drs. H. Thalib Yahya, MBA mengemukakan pembiayaan pembangunan dan renovasi masjid ini diperkirakan mencapai Rp. 860 juta. Sementara ini dana pembangunannya diperoleh dari hasil swadaya masyarakat, baik di lingkungan Kecamatan Muaraenim maupun warga luar yang peduli terhadap sarana ibadah. Bupati Muaraenim dalam sambutannya mengemukakan, “Pembangunan masjid ini sesuai dengan visi Kabupaten Muaraenim yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Muaraenim SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera).” Muzakir menjelaskan bahwa peran masjid adalah sebagai wahana umat (muslim) untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah SWT. Seiring dilaksanakannya pembangunan masjid ini, Muzakir berharap dapat meningkatkan kualitas ilmu, amal, dan iman umat Islam di lingkungan masjid tersebut. Muzakir lantas menekankan, jangan sampai terjadi bangunan masjid yang megah tetapi kualitas umat sangat minim, bahkan masjid hanya dijadikan simbol semata. Pada sisi lain Muzakir juga berharap apabila pembanguan masjid telah selesai dan dapat digunakan, maka masjid ini juga dapat dijadikan sarana untuk majelis ta’lim dan pengajian-pengajian TPA. Mengakhiri sambutanya, Bupati Ir. Muzakir Sai Sohar menyampaikan niat untuk memberikan bantuan dana sebesar Rp 128 juta atas nama pribadi, dari total bantuan dana yang dijanjikan. Hari itu bupati menyerahkan terlebih dahulu Rp 25 juta kepada Drs. H. Thalib Yahya, MBA selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jamik As Syech Yahya, dan sisanya akan diberikan secara bertahap. Peletakan batu pertama ini juga dihadiri oleh Kabag Kesra dan Camat Muaraenim, yang disaksikan warga sekitar dan ratusan tamu yang hadir. ] Humas&Protokol Muaraenim
INFOTORIAL
KABAR SERASAN | Edisi 05 | Tahun I | April 2011
19
LENSA SERASAN
20
Bupati Muaraenim memberikan sambutan saat Musrembang.
Para peserta yang mengikuti Musrenbang Kabupaten Muaraenim.
Bupati Muaraenim memberikan bantuan tunai ke pengurus pembangunan Masjid Jamik As Syech Yahya.
(dari kiri) Bupati Muaraenim, Bupati OKU, Wakil Bupati Muaraenim dan Ketua DPRD Muaraenim saat acara kunjungan Menteri Pertanian di Desa Embawang.
Bupati Muaraenim menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait pelayanan hukum gratis bagi warga miskin.
Bupati Muaraenim melakukan jump ball saat pertandingan liga basket antar pelajar SMU di GOR Pancasila Muaraenim.
Para petani SRI organik ketika panen perdana bersama Menteri Pertanian.
Gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Muaraenim.
Edisi 05 | Tahun I | April 2011 |
KABAR SERASAN