Kabarserasan Edisi 07 (Juni 2011) by Imam Romdhoni

Kabar Serasan MEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

Muara Enim Kota Adipura EDISI 07 - TAHUN I - JUNI 2011

INFOTORIAL

Muara Enim Kota Adipura 06

Kabar Serasan Penerbit: PT SARANA MEDIA MAHARAJA Pelindung: Ir. Muzakir Sai Sohar

Hiruk Pikuk Masuk Perguruan Tinggi

PU/Penanggung Jawab: Firdaus Masrun Pemimpin Perusahaan: Asrul Hadi Pemimpin Redaksi: Khairul Amri

Redaktur: M. Lutfi

Staf Redaksi: Muhammad Al Hadi Toto Fotografer: Riana

Design Grafis: A. Raghib Amirullah

Pemkab Muara Enim dan PLN WS2JB Kerjasama Pemenuhan Listrik Desa PKK Terus Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi: Tita Zen Alamat Redaksi : Jl Wijaya Timur Raya No 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12170) Telp. (021) 2616 1894 Fax. (021) 7788 5465

Hotline: 0811926736/08176696468 Email: kabar_serasan@yahoo.co.id

Pendidikan Lalu Lintas Resmi Masuk Mata Pelajaran PPKN

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500 Karakter) dan tidak menyangkut SARA.

KABAR SERASAN | Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011

DARI MEJA BUPATI

Pendapatan Daerah Muara Enim Tembus Rp 1 Triliun Ir. Muzakir Sai Sohar, Bupati Muara Enim

yukur alhamdulillah pendapatan Kabupaten Muara Enim pada 2010 melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun anggaran 2010, Pemkab Muara Enim memperoleh pendapatan sebesar Rp 1,02 triliun atau terealisasi 102,85 persen dari target Rp 997 miliar. Realisasi pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 65 milyar atau surplus 111,30%. Dari sisi PAD, pendapatan Pajak Daerah yang yang paling menonjol dengan memperoleh surplus 117,30% atau tercapai Rp 66 juta. Surplus target pencapaian juga datang dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Dana Penyesuaian sebesar Rp 82 milyar atau terealisasi 109,45%, sedangkan penyumbang pendapatan tertinggi dihasilkan dari Dana Perimbangan yang mencapai Rp 877 milyar atau terealisasi 101,70%. Keberhasilan pembangunan pada 2010 juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim yang mencapai nilai 70,40 dan kualitas kesehatan lingkungan yang meningkat menjadi 71,27% dari sebelumnya sebesar 67,69%. Hal tersebut menunjukkan progres peningkatan kualitas kehidupan masyarakat terhadap jasa layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat yang juga mencakup pe-

ningkatan Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH) dan penurunan Angka Kematian Bayi maupun Kematian Ibu Melahirkan. Dengan pencapaian pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim 2010 yang meningkat , tentu saja hal ikuti pula pencapaian pembangunan dibeberapa bidang. Keberhasilan ini tentu kita syukuri, namun bukan berarti membuat kita jadi terlena. Masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan dan kita benahi. Misalnya dalam penyelesaian tapal batas antar kabupaten/ kota,Pemerintah Kabupaten Muara Enim masih terus berusaha untuk melakukan percepatan pelacakan dan mengumpulkan data pendukung batas wilayah yang saat ini telah ditangani oleh Tim Penyelesaian Tapal Batas Provinsi Sumatera Selatan. Tapal batas yang dimaksud antara lain, perbatasan Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ulu. Sementara dari sisi anggaran pembelanjaan daerah Muara Enim belum mencapai target. Khususnya belanja bantuan sosial dan kesehatan masyarakat.Pembelanjaan bantuan sosial hanya tersalur 87% atau sebesar Rp 4 milyar dari target 4,6 milyar sedangkan pembelanjaan wajib kesehatan hanya terealisasi 85,93% atau sebesar Rp 55 milyar dari target Rp 64 milyar. Pembelanjaan di sektor Energi dan Sumber daya Mineral, seperti pelayanan listrik pedesaan, pengawasan pertambangan umum dan pengawasan produksi tambang batubara juga belum mencapai target seperti yang

Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011 |

KABAR SERASAN

diinginkan dengan realisasi hanya 60,80%. Khusus dibidang pendidikan, saya merasa bangga dan berbesar hati karena tingkat kelulusan ujian nasional siswa Muara Enim yang mencapai 100% dengan nilai diatas rata-rata. Untuk itu,saya minta agar Disdik Muara Enim dapat mempertahankan prestasi ini. Keberhasilan yang di capai Kabupaten Muara Enim tentu merupakan hasil kerja keras berbagai pihak. Sebagai Bupati saya hanya mengarahkan. Bagi pejabat yang mampu meningkatkan kinerjanya tentu akan diberi perhatian khusus, bisa saja dalam bentuk promosi jabatan. Dan sebaliknya, bagi pejabat yang kinerjanya buruk, saya juga tak segan-segan untuk memberikan sanksi berat bahkan bisa diberhentikan. Namun hal itu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Jadi untuk seluruh pemangku jabatan, saya harapkan agar terus meningkatkan kinerjanya, agar keinginan kita menuju masyarakat Muara Enim yang Sehat, Mandiri,Agamis dan Sejahtera (SMAS) dapat segera terwujud, Insya Allah. ]

No Telepon Penting di daerah Muara Enim: Polres

(0734)421-192

Kodim

(0734)421-059

Pemadam Kebakaran (0734)421-113 RSUD DR H M Rabain (0734)421-192 Gangguan PLN

(0734)421-601

Gangguan Telkom

(0734)421-999

PDAM Tirta Lematang (0734)421-093 Askes Cab Pemb. ME (0734)422-678

OPINI

ADIPURA

(Oleh Firdaus Masrun)

iang itu, Selasa 26 April 2011, hawa di ruang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebenarnya biasa saja, belum terlalu panas karena jam masih menunjukan pukul 11.00 WIB. Tapi ruang sidang yang penuh sesak, yang membuat mereka di dalam ruangan terasa dalam sekam. Hari itu pengunjung berbondong datang untuk melihat seorang kepala daerah disidang dengan tuduhan mengkorupsi uang APBD yang sebagian dipakai untuk “membeli” Piala Adipura. Ya, hari itu Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus korupsi Rp.263 miliar dengan terdakwa Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad. Kasus Adipura Bekasi, memang seperti mempertegas tudingan miring banyak pihak selama ini, bahwa penghargaan Adipura sebenarnya proyek basa-basi dan bisa dibeli. Tentu tuduhan itu perlu dibuktikan. Tapi jika kita melihat kenyataan di lapangan, khususnya ke kota/kabupaten

yang pernah mendapatkan penghargaan bidang kebersihan lingkungan hidup ini, maka akan diperoleh kesan bahwa kotakota itu lebih terkesan mengejar piala— lalu mendirikan tugu adipura--ketimbang menciptakan pola hidup dan lingkungan yang bersih sesuai tujuan lomba itu. Apakah berarti, proyek Adipura tidak mencapai target atas substansi yang diinginkan saat proyek ini dilahirkan? Pertanyaan lainnya, mengapa proyek Adipura ini tidak sustainable (tidak ditopang sistem yang kuat)? Pertama, tingginya gengsi penghargaan, tak sebanding dengan pengawasan yang dilakukan terhadap tim penilai. Di sinilah awal munculnya tudingan, piala Adipuran bisa dibeli. Kedua, tidak adanya “nilai ekonomis” yang diberikan pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, membuat kemandirian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sa-

ngat mudah pudar setelah piala diraih. Seharusnya, lomba Piala Adipura inipun lebih berorientasi program, bukan berorientasi proyek, jika ingin sustainable. Karena, sehebat bagaimanapun pekerjaan itu, akan cepat hancur kalau orientasinya proyek. Setelah penilaian, pekerjaan menciptakan lingkungan bersih berhenti, sampah kembali berserakan, tidak ada lagi pula, imbauan atau ajakan berkelanjutan ke masyarakat akan pentingnya hidup sehat di lingkungan yang bersih. Salah seorang pengamat lingkungan yang pernah dilibatkan dalam Tim Penilai akhir Piala Adipura pernah berkata kepada kami, bahwa kalau mau jujur —kalau mau disiplin mengikuti pertanyaan dalam penilaian— banyak kabupaten/ kota peraih Piagam dan Piala Adipura, sebenarnya tidak pantas memperolehnya. Faktanya juga, hampir semua kabupaten/ kota di Indonesia yang membangun rumah kompos, baik yang ada di sekitar pasar tradisional atau di Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) gagal total menangani sampah. Karena itulah, secercah harapan muncul, ketika Kemeneg LH memperketat seleksi penilaian Adipura, mulai tahun 2011. Sejumlah persyaratan ditambah, aspek diperluas —yang semula hanya dua aspek— pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kini menjadi empat aspek, yaitu kebersihan, RTH, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara. Tim penilai pun dibuat silang. Seorang anggota tim dari kota A, misalnya, akan bertugas menilai kota F atau kota N, demikian. Mudah-mudahan lomba Adipura mampu mengubah paradigma masyarakat akan hidup sehat, tak sekadar proyek mubazir dan bisa dibeli. ] (Penulis adalah Ketua Umum YPM Muara Enim Bangkit)

KABAR SERASAN | Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011

SOROTAN

Bupati bersama Kepala SKPD Kabupaten Muara Enim usai menerima Piala ADIPURA dari Presiden SBY di Istana Negara.

Kota Muara Enim kembali meraih Piala Adipura keenam kalinya.. Namun tujuan akhir Adipura bukan sekadar piala, tetapi yang terpenting adalah kita bisa melayani masyarakat, sehingga mereka merasa lebih nyaman. Kewajiban pemerintah mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama bisa menjaga kebersihan lingkungan, Piala Adipura ini hanya sebagai simbol.

alam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 7 Juni 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, menyerahkan penghargaan 11 Piala Kalpataru dan 63 Piala Adipura kepada kelompok, per-seorangan, dan daerah yang dianggap layak menerima penghargaan ini ka-rena memperhatikan faktor lingkungan. Penghargaan yang diserahkan setiap tahun itu terbagi atas empat kategori untuk Piala Adipura yang diberikan kepada perorangan dan kelompok, dan empat kategori Adipura untuk kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Penghargaan juga diberikan kepada kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (LHSD) 2012 terbaik. Menteri Lingkungah Hidup Gusti Muhammad Hatta menegaskan pada tahun 2011 ini, sebanyak 63 kabupaten dan kota akan mendapat anugerah Adipura, lebih sedikit dibanding tahun 2010 karena kini seleksinya lebih ketat dan persaingannya lebih kompetitif.

Muara Enim Kota Adipura Kota Muara Enim termasuk satu dari 63 kota yang mendapatkan penghargaan ini, kategori Piala Adipura untuk kota kecil. Bersama Muara Enim, ada 41 kota lainnya yang menerima penghargaan untuk kategori kota kecil. Bagi Muara Enim, keberhasilan mempereroleh Adipura tahun ini, merupakan kali keenam. Suatu prestasi yang membanggakan tentu. Lalu apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim hingga bisa enam kali memperoleh penghargaan Adipura? Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar ketika ditemui Kabar Serasan di Istana negara usai menerima langsung Piala Adipura dari Presiden, merasa bangga dan bersyukur dengan apa yang telah diperoleh Kota Muara

Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011 |

KABAR SERASAN

Enim. Karena menurutnya, penghargaan Adipura tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. â&#x20AC;&#x153;Kriteria yang dinilai pada tahun ini lebih menyeluruh, tidak hanya sebatas kebersihan saja. Meski lebih sulit, namun berkat kesiapan warga yang selalu menjaga kebersihan lingkungan akhirnya Muara Enim bisa kembali mendapat penghargaan Adipura tahun 2011. Tentu hal ini sangat membanggakan,â&#x20AC;? ujar Muzakir. Diraihnya kembalinya Piala Adipura ini, kata Muzakir, berarti program menjaga kebersihan lingkungan di Muara Enim harus terus digalakkan. Ke depan, lanjutnya, Pemkab Muara Enim akan membenahi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meskipun TPA itu sendiri sudah cukup luas, pemkab

SOROTAN akan memperluas TPA dengan tambahan area 4 Ha lagi. Kemudian faktor penunjang lain seperti kolam penampungan, alat pencacah sampah, pemilahan jenis sampah, dan penambahan alat untuk menunjang sistem pengolahan sampah di TPA juga akan ditingkatkan. Dan yang sangat penting, imbuhnya, adalah kebersihan dan penata Lingkungan Sungai (DAS), yang selama ini yang agak lepas dari pantauan akan dibersihkan. “Sungai Enim sebagai jantung kota harus bersih dari segala macam sampah,” kata Muzakir. Untuk itu Pemkab Muara Enim akan menganggarkan dana khusus untuk menganani masalah kebersihan sungai. Hanya Muzakir belum bisa menyebutkan nilai anggarannya karena masih dalam pengkajian. Misalnya keperluan alat yang bisa memfilter sampah agar tidak mengganggu arus sungai. “Dan kebesihan sungai akan bisa kita jaga,” kata Muzakir. Selain itu Pemkab Muara Enim juga sangat konsen akan penghijauan. Bahkan beberapa lahan sudah dibebaskan untuk kemudian menjadi lokasi penghijauan. “Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia pada 5 Juni lalu, saya mencangkan program penanaman satu orang satu pohon perhari,” jelasnya. Muzakir tidak hanya menghimbau, tetapi juga memberikan contoh. Dia telah melaksanakan program penanaman pohon ini di Pasar Bawah, Muara Enim dengan menanam tidak kurang 400 pohon jati sebagai pemacu agar masyarakat juga bisa melaksanakannya.

Hal ini tentu saja tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemkab sendiri. ”Seluruh elemen masyarakat yang ada di Muara Enim tentu akan kita minta untuk turut berperan. Tak terkecuali dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Muara Enim. Akan kita minta sumbangsih mereka, misalnya dengan membantu menyediakan bibit pohon, atau penambahan alat angkut sampah dan sebagainya,” paparnya. Pemkab juga sudah berencana untuk menambah armada angkutan sampah bermotor. Anggarannya, kata Muzakir, selain dari pemkab juga bisa dari bantuan pihak ketiga. Selain sarana dan prasarana, faktor petugas kebersihan tak luput dari perhatikan. Sebab, menurut Muzakir, secanggih apapun alat, kalau faktor manusianya tidak memilki rasa tanggung jawab, tentu segala program telah dicanangkan akan sia-sia. Untuk memacu kinerja pasukan biru (petugas kebersihan–Red), pemkab akan menambah alat kelengkapan mereka dalam menjalankan tugas seperti, jaket, sepatu, topi, dan lainlain. Jadi semua kebutuhan mereka akan diperhatikan. Selain itu pemkab akan akan memberikan insentif . Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Zulkarnain ketika ditemui di Istana Negara Jakarta mengatakan, yang paling utama setiap tahun pihaknya selalu membuat perubahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. “Pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat juga merupakan hal yang harus dilakukan,” ujar Zulkarnain seraya menambahkan, langkah ini adalah buah pelayanan Dinas

Suasana Arak arakan Pawai Keliling Penghargaan Adipura Kota Muara Enim.

Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim kepada masyarakat. Timbal baliknya masyarakat lalu akan mendukung program yang kita lakukan ”Pemerintah adalah pelayan masyarakat, apa yang kita lakukan haruslah bermanfaat untuk masyarakat. Mereka pun kita ajak agar bisa berperan dalam pogram yang akan kita laksanakan,” kata Zulkarnain. Bahkan, ungkapnya, bukan masyarakat umum saja yang diajak kerjasama, sekolahsekolah juga kita rangkul. “Jadi semua stake holder mempunyai andil atas keberhasilan ini,” pungkasnya. Menurut Zulkarnain, tujuan akhirnya bukan sekadar piala, tetapi yang terpenting adalah aparat pemerintah bisa melayani masyarakat. Sehingga mereka merasa lebih nyaman. “Dan kita mengajak masyarakat secara bersama-sama bisa menjaga kebersihan lingkungan. Jadi Adipura ini hanya sebagai simbol,”tutur Zulkarnain. Sekadar diketahui, dulu, penilaian untuk memperoleh Adipura penilaian dititik beratkan hanya soal kebersihan saja, tetapi sekarang penilaian terdiri dari banyak faktor. Misalnya dari unsur keindahan, keteduhan, kesehatan, dan lain-lain. Artinya mulai tahun ini untuk memperoleh Adipura tidak semudah seperti tahun-tahun sebelumnya. “Tetapi, jika semuanya bergerak, masyarakat, swasta pemerintah mempunyai tujuan yang sama, tentu hal ini bisa kita wujudkan,” kata Zulkarnain optimis. Lebih jauh dikatakan Zulkarnain, kendala yang dihadapi dalam program ini, yaitu bagaimana mengubah prilaku sehari-hari masyarakat. Mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Dengan pendekatan dan pembinaan yang intensif, perlahan tapi pasti, masyarakat akhirnya menyadari pentingnya mengikuti program kebersihan lingkungan yang dibuat pemkab. Misalnya cara membuang sampah, membuang sampah juga harus dipilah, sampah organik dan non organik harus dibuang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Karena sampah organik bisa diolah menjadi pupuk, misalnya. Sedangkan sampah non organik masih memilki nilai ekonomis, misalnya plastik bisa dijual lagi, atau dibuat kerajinan. Dengan adanya kesadaran masyarakat, tentu program bersih dan hijau dapat dilaksanakan dengan baik di Kota Muara Enim, seperti yang di-

KABAR SERASAN | Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011

SOROTAN harapkan bersama.

Merayakan Piala Adipura Keberhasilan Kota Muara Enim mendapatkan penghargaan Piala Adipura yang ke-VI kalinya mendapat sambutan hangat dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Muara Enim. Sebagai wujud kegembiraan, pada 8 Juni 2011 pemkab dan masyarakat mengadakan arak-arakan (pawai) keliling Kota Muara Enim. Upacara arak-arakan Piala Adipura itu dipimpin langsung Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar. Sebelum diarak, piala adipura diserahkan bupati kepada Ketua DPRD Muara Enim, M Thamrin AZ SH mewakili masyarakat, selanjutnya diserahkan kepada Camat Kota Muara Enim, Ipan Firmansyah, setelah itu baru diarak keliling kota. Pada kesempatan upacara itu, bupati juga memberikan bingkisan sembako berupa beras dan bahan makanan lainnya sebagai ucapan terima kasih kepada petugas kebersihan yang senantiasa setia menjaga kebersihan dan keindahan Kota Muara Enim. Selain itu bupati juga memberikan bonus kepada petugas kebersihan tersebut untuk memberikan semangat kepada mereka agar lebih meningkatkan kinerjanya. Arak-arakan Piala Adipura yang diikuti organisasi sepeda motor besar, para tukang ojek, pegawai dan organisasi kepemudaan itu berlangsung cukup meriah. Ribuan warga Kota Muara Enim berbaris di pinggir jalan untuk melihat arak-arakan Piala Adipura itu. Adapun rute arak-arakan yang dilalui yakni Jl. Jenderal A Yani, Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Jl.

Bupati, Ketua DPRD beserta Unsur Muspida Kabupaten Muara Enim, berfoto bersama Pasukan Biru, seusai Upacara dalam rangka Pawai Keliling setelah mendapatkan Penghargaan Piala Adipura.

rumah dinas bupati, Jl. Pramuka, Jl. Jenderal Sudirman, dan kembali ke Jl. Jenderal A Yani. Bupati Muara Enim mengatakan, diterimanya kembali Piala Adipura merupakan berkat kerja keras semua elemen masyarakat. Karena penilaian untuk mendapatkan Piala Adipura yang akan datang semakin ketat. Terbukti delapan kabupaten/kota di Sumsel yang telah mendapatkan Piala Adipura tahun lalu, pada tahun ini hanya enam kabupaten/kota yang mendapatkannya. â&#x20AC;&#x153;Atas keberhasilan ini, kita akan membangun Taman Kota Dipura dan akan relokasi lahan eks penambangan PTBA menjadi taman hutan kota seluas 60 hektar. Kita juga akan buat alat filterisasi sampah di aliran Sungai Enim dan Sungai Lematang, agar aliran sungai tersebut senantiasa tetap bersih,â&#x20AC;? jelas bupati. Selain itu, pihaknya akan melakukan uji emisi kendaraan roda empat dan dua untuk mengantisipasi polusi udara di Kota Muara Enim. Uji emisi

Ketua Tim Penggerak PKK Muara Enim, Shinta Paramitha SH MHum memberikan bantuan sembako kepada Pasukan Biru.

Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011 |

KABAR SERASAN

itu akan dikelola Dinas Pehubungan Muara Enim. Menurut bupati, Piala Adipura merupakan lambang yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas prestasi Kota Muara Enim sebagai salah satu kota kecil terbersih dan teduh (clean and green city) di Indonesia. Pada prinsipnya, visi program Adipura adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sehingga diharapkan menjadi motivasi dalam impelentasi kepemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau dikenal dengan good environmental governance. Untuk itu Piala Adipura yang telah diraih, wajib disukuri dan harus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dengan keberhasilan ini Muzakir berharap agar masyarakat tidak cepat berpuas diri. Bersama Pemkab, masyarakat tetap harus menjaga bahkan harus bisa meningkatkan kebersihan dan lingkungan masing-masing. Bravo Muara Enim ] Amri/Shr

Pasukan Biru, yang menjadi ujung tombak kebersihan Kota Muara Enim.

SOROTAN

ADIPURA, Yang Makin Sulit Didapat

endapatkan penghargaan Adipura dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemneg KLH) tahun ini, tentu memberi kebanggan tersendiri bagi kota yang meraihnya. Karena mulai seleksi 2011, Kemneg KLH selaku penyelenggara, menerapkan sejumlah penilaian tambahan, memperluas aspek penilaian dari tahun sebelumnya. Yang semula dua aspek yaitu pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi empat aspek yaitu kebersihan, RTH, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara. â&#x20AC;&#x153;Penambahan aspek penilaian ini tentu membuat program Adipura makin kompetitif dan berimplikasi makin sedikitnya jumlah kota peraih penghargaan Adipura. Tapi dengan penilaian makin ketat ini, makin mengarah pada tujuan pelaksanaan Adipura itu sendiri, yakni menuju standar kualitas lingkungan yang sesuai dengan persepsi masyarakat,â&#x20AC;? kata Meneg KLH Gusti Muhammad Hatta, dalam satu kesempatan di Jakarta belum lama ini. Memang, penilaian aspek pencemaran udara diperuntukkan bagi kota metropolitan dan kota besar. Sedangkan aspek pencemaran air akan diperuntukkan bagi semua kota. Hal lain

yang berubah dari tahun sebelumnya adalah peran serta masyarakat dalam memberi penilaian. Sebagai pelaksana program 3R (reduce, reuse, recycle), masyarakat bertindak sebagai pemantau dan ikut menilai kepantasan suatu kota mendapatkan penghargaan. Menurut ketentuan, warga masyarakat yang diberi hak menilai ini, sebelumnya telah dilakukan pelatihan. Tahun 2011 ini, hingga tiga tahun ke depan, aspek penilaian lingkungan hidup masih sebatas penilaian kualitatif, sebelum meningkat ke kuantitaif di tahun berikutnya. Kualitas sungai harian kota, misalnya, dinilai bagaimana aksi penanganan untuk meminimalisasi pencemaran. Ada tidaknya saringan di saluran air, bagaimana pembuangan sampahnya, pemakaian ditergen dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Begitupun menyangkut penanganan sampah, Kemneg KLH memberi penilaian khusus dengan menambahkan prosentase pada berapa sampah dari masing-masing kota, berapa sampah organik dan non organik, sudah melakukan komposting

di mana, dan digunakan untuk apa saja. Semuanya lebih untuk mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tahap awal penilaian Adipura 2011 dimulai November 2010 dengan diikuti 378 kabupaten/kota. Dari situ hanya 180 kabupaten/kota yang dinyatakan lolos. Seleksi selanjutnya dilakukan dua tahap lanjutan, di mana setiap tahap harus meraih nilai minimal 71. Itu sengaja dilakukan untuk menjaga konsistensi daerah dalam menjaga lingkungannya. Tim penilai melibatkan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia, untuk kemudian diserahkan ke Dewan Adipura. Hasil akhirnya, hanya 63 kota dan kabupaten yang memenuhi kriteria untuk meraih penghargaan ini. Karena itu, berbanggalah Kota Muara Enim ketika ditetapkan sebagai salah satu kota peraih penghargaan Adipura ini, untuk kategori kota kecil. Ini adalah yang raihan prestasi keenam kali bagi kota ini. Pantas merasa berbangga, karena artinya Kota Muara Enim meraih penghargaan ini setelah melalui seleksi ketat, menyisihkan ratusan kota pesaingnya. ]

KABAR SERASAN | Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011

NASIONAL

Hiruk Pikuk Masuk Perguruan Tinggi

eleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) resmi dimulai tanggal 31 Mei. Pelaksanaannya selama dua hari, hingga 1 Juni 2011. Inilah satusatunya cara pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri untuk menjaring calon mahasiswanya. Setelah SNMPTN dilangsungkan, barulah dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian keterampilan selama dua hari, dari tanggal 3-4 Juni. Berdasarkan informasi dari website resmi SNMPTN, tanggal 26-28 Juni adalah jadwal penetapan hasil ujian tertulis serta keterampilan. Tanggal 28 Juni, barulah akan diumumkan hasil-hasilnya. Sedikitnya, 540.928 orang akan mengikuti ujian tulis dan keterampilan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Mereka memperebutkan 110.149 kursi yang tersedia di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). "Data Pendaftaran SNMPTN 2011 jalur tulis secara keseluruhan berjumlah 540.928 orang. Terdiri dari

Sinyal Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) telah dimulai. Sayang, jumlah kursi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA. Menjadi dilema bagi siswa dari kalangan ekonomi pas-pasan. kelompok IPA, IPS dan IPC," ujar Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Djoko Santoso di kantornya, Jl Jendral Sudirman, Jakarta, Minggu, 29 Mei. Untuk kelompok IPA terdapat 179.340 peserta, sementara untuk kelompok IPS 196.469 peserta dan untuk kelompok IPC ada 165.119. Mereka akan mengikuti ujian pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2011. Para peserta, lanjut Djoko, akan memperebutkan 110.149 kursi dari 60 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2011. "Sesuai peraturan menteri, semua PTN tidak boleh menggelar ujian mandiri sebelum pengumuman SNMPTN," kata Djoko. Panitia akan memfasilitasi peserta dengan kemampuan khusus

Suasana Ujian SMPTN.

Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011 |

KABAR SERASAN

(Difabel). Bagi peserta yang tak dapat melihat panitia akan menyediakan pendamping. "Kita belum bisa memfasilitasi naskah soal dengan huruf braile, tetapi kita akan fasilitasi peserta dengan pendamping yang akan membantu peserta dan kami jamin akan bekerja secara jujur," janji Ketua Panitia SNMPTN, Herri Suhardiyanto. Memang, sudah menjadi pemandangan umum di setiap tahun ajaran baru, jutaan siswa lulusan SMA menaruh harap dapat melanjutkan ke perguruan tinggi (PT), lebih-lebih bisa masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Sudah menjadi pemandangan umum pula jumlah kursi yang tersedia di PT dengan jumlah lulusan dari SMA saat ini tidak seimbang, itu yang menjadi permasalahan hingga saat

NASIONAL ini. Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati mencatat, sedikitnya ada 1,5 juta orang yang lulus SMA, kemudian ikut ujian masuk PTN, dengan jumalah kursi yang tersedia hanya sekitar 200 ribu lebih. “Artinya hampir ada 1,2 juta calon mahasiswa yang tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri,” jelas Reni Marlinawati di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Juni. Pengalaman sebelumnya, dari 1,2 juta orang yang tidak diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), itu hanya 30 persen yang masuk Perguruang Tinggi Swasta (PTS) akibat tingginya biaya pendidikan. “Sisanya akan menambah pengangguran terdidik indonesia,” bilang Reni. Tentu saja hal tersebut harus diantisipasi oleh Kementrian Tenaga Kerja, DPR, dan Kementrian Pendidikan Nasional. “Antisipasi DPR yang pertama, DPR sedang membahas rancangan undang-undang pendidikan tinggi. Diharapkan dengan lahirnya RUU Pendidikan Tinggi ini, kita ingin peserta didik, calon-calon mahasiswa bisa memperoleh haknya sebagai mahasiswa,” Reni menjabarkan. Reni juga menekankan biaya pendidikan harus rendah, terjangkau, kemudian ada program pemerintah untuk memberikan beasiswa sebanyak-banyaknya. Karena saat ini beasiswa baru bisa diberikan kepada 20 persen dari jumlah mahasiwa yang ada. Intinya, kata Reni, selain masalah anggaran, hal penting lainnya yang sama penting adalah harus adanya sinerjitas antara dunia usaha dan industri dengan pemerintah. Dia mencontohkan, kalau di Jerman, setiap perusahaan ada 26 persen anggarannya diberikan kepada PTN untuk bersama-sama melakukan penelitian dan pelatihan sehingga ketika anak lulus itu langsung bekerja. Di Indonesia, imbuhnya, pola seperti itu belum terjadi. Lalu dengan lulusan SMA yang tidak terserap, lanjutnya, bagaimana pemerintah memperbanyak sekolah SMK untuk menyerap lulusan SMP yang kemungkinan tidak mau meneruskan keperguruan tinggi ne-geri. “Artinya dengan pendidikan tinggi negeri ini kita ingin memilah mana anak yang mau kuliah atau anak lulus sekolah mau jadi pegawai. Kalau mekanisme pendidikan masih seperti

Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Djoko Santoso.

sekarang, maka lulusan SMA banyak yang menganggur dan tidak melanjutkan kuliah,” terangnya. Patut disayangkan memang bagi mereka yang dinyatakan tidak diterima masuk ke PTN, namun berkeinginan keras melanjutkan kuliah ke PTS. Kendati demikian, tidak semudah itu mereka bisa masuk ke PTS. Ada sesuatu yang aneh dan sudah hampir menjadi suatu budaya ketika kita membaca berita tentang sistem penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun swasta (PTS) tentang adanya uang sumbangan yang harus dibayar oleh mahasiswa baru. Besarnya uang sumbangan--atau apapun istilahnya--yang ditetapkan sebagai salah satu syarat bagi para calon mahasiswa merupakan suatu permasalahan yang apabila direnungi lebih lanjut. Dana sumbangan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tidak paralel dengan keadaan masyarakat luas pada umumnya. Sistem ini memberikan keuntungan finansial besar bagi perguruan tinggi. Akan tetapi seberapa jauh sistem ini dapat memperbesar peluang para lulusan SMA agar dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi? Lebih lugas lagi, pihak mana sajakah yang kesempatannya untuk masuk perguruan tinggi semakin be-

sar, akibat pemberlakuan mekanisme ini? Penerimaan mahasiswa melalui SNMPTN maupun penelusuran prestasi akademik di SMA, keduanya menandaskan kompetisi akademik. Sedangkan pada sistem rekrutmen yang mulai dipraktekkan oleh banyak perguruan tinggi, persaingan memasuki lingkungan akademik naifnya didominasi oleh faktor non-akademik. Sehingga, alih-alih memancarkan jiwa empati terhadap keprihatinan yang dialami kelompok masyarakat yang berasal dari golongan ekonomi lemah, format baru dalam penerimaan mahasiswa baru justru lebih memfasilitasi anggota masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi lebih dari sekadar mampu dalam rangka memasuki perguruan tinggi. Fenomena yang terjadi di atas sebenarnya bertentangan dengan visi dari Kemdiknas 2014 yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif, di mana yang dimaksud layanan prima pendidikan adalah layanan pendidikan yang tersedia secara merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. ] Fie

KABAR SERASAN | Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011

EKBIS

Bupati bersama Jajaran Tim dan Direksi PLN seusai bertemu GM PT PLN WS2JB.

Pemkab Muara Enim dan PLN WS2JB Kerjasama Pemenuhan Listrik Desa

ertempat di ruang rapat direksi PT PLN WS2JB Palembang, Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai sohar beserta tim Kamis (19/5) mengadakan pertemuan dengan General Manager PT PLN WS2JB Nandi Reksadinata. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Bupati didampingi oleh Direktur Perusda Muara Enim Hasan Basri, Direktur Keuangan & Niaga Drs Sunarijanto MM, Direktur Keuangan & Niaga, H. M, Yusuf Mahidin, MBA, Direktur Umum SDZN Hopandi Said, Dirut PT MEPI Arda Pradia, Kepala Dinas PPKAD. Sedangkan GM PT PLN WS2JB didampingi langsung oleh Deputy Manager Perencanaan dan beberapa kepala divisi PLN. Dalam pertemuan tersebut Muzakir menyampaikan yang menjadi latar belakang pertemuan hari itu adalah Pembangunan PLTMG yang merupakan upaya Pemkab Muara Enim dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat,sekaligus pemanfaatan potensi sumberdaya energi primer yang ada. Kondisi kelistrikan di Kabupaten Muara Enim masih memerlukan perhatian serius dimana terdapat 19 Desa yang belum menikmati listrik, serta diperlukan untuk pengembangan industri-industri kecil di perdesaan, agar mengacu pada meningkatnya daya tarik investor, keekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Direktur Umum Perusda dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Muara Enim berkeinginan untuk melanjutkan kerjasama jual beli listrik yang saling menguntungkan dengan PLN WS2JB dan segera merealisasikan rencana pembangunan PLTMG sebesar 5 MW. Mengenai Proyek PLTMG 5 MW, Hasan Basri menambahkan dalam paparannya pada tanggal 16 Juni 2008 Mitra usaha PERUSDA telah mencapai kesepakatan dengan PLN WS2JB dan dituangkan dalam berita acara mengenai kerjasama jual beli listrik, dimana Pemkab Muara Enim memiliki MOU dengan MEDCO untuk menda-

Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011 |

patkan Gas. Pemkab telah menunjuk PERUSDA Sarana Pembangunan Muara Enim untuk bermitra dengan Investor. Perusahaan kemitraan telah dibentuk bersama-sama dengan Investor dan BP MIGAS telah menyetujui bahwa pihak MEDCO sebagai Gas producer akan memberikan kepada Pemkab sebesar 1 MMBTUD. Menanggapi hal tersebut Dirut PT PLN WS2JB Nandi Ranadireksa menyatakan PLN siap melanjutkan kerjasama jual beli listrik tersebut, poin penting yang turut disampaikan adalah mempersingkat birokarsi sehingga tidak menghambat kebutuhan pasokan listrik. ] wln

Rencana Pemerintah Daerah Di Bidang Kelistrikan Sumber Energi Primer: MEDCO dan LEMIGAS

KABAR SERASAN

EKBIS

Bupati & DPRD Kabupaten Muara Enim Study Banding ke Area Geothermal Lahendong

ntuk memantapkan potensi energi panas bumi (Geothermal) di desa Penindaian Kecamatan Semende Darat Ulu. Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar, Ketua DPRD Muara enim Thamrin AZ SH bersama anggota DPRD Muara enim dari Komisi I Darmadi Suhaimi,Ketua Komisi II Aries HB SE, Ketua Badan Legislasi Faisal Anwar SE dan Sejumlah anggota dewan Lainnya, dan turut serta rombongan unsur Muspida, Kepala Dinas Kehutanan Muara Enim Rustam Eeffendi, Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Muara Enim Feri Nangali, melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong, Kabupaten Tomohon, Sulawesi Utara. Pada studi banding itu, Pimpinan Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga Geothermal Lumut Balai, Silvius Patangke menjelaskan studi banding ini bertujuan untuk melihat secara dekat bagaimana beroperasinya pembangkit geothermal Lahen-

dong sehingga keberhasilannya dapat diaplikasikan pada geothermal yang akan dibangun di Lumut Balai. Dalam persentasinya, GM Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong, Khairul Rozak, di Kantor Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong, Kabupaten Tomohon, Sulawesi Utara, menjelaskan Pengembangan sumber daya panas bumi (geothermal) untuk pembangkit listrik diproyeksikan akan menjadi sumber energi andalan seiring dengan semakin menipisnya cadangan migas di dunia. Selain itu, penggunaan energi panasbumi diyakini lebih ramah lingkungan karena emisi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit lain yang menggunakan batubara, minyak maupun gas alam, dan menurut khairul rozak Manfaat lain dari penggunaan panas bumi yang paling unggul adalah dampak terhadap lingkungan karena tidak terjadinya pembuangan limbah secara terbuka disebabkan air kondensat

dan air produksi diinjeksikan kembali ke dalam sumur sehingga kestabilan tekanan reservoir tetap terjaga. Dalam sambutanya Bupati Muara Enim menyatakan, dalam pengelolaan panas bumi di Lumut Balai harus dilandasi analisis yang menyeluruh tentang kebutuhan bisnis dan potensi yang bisa dikembangkan, diusahakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama mengatasi kebutuhan listrik masyarakat desa Penindaian kecamatan SDU, Bupati juga menghimbau agar dalam pelaksanaan explorasi kelak masing-masing dinas instansi terkait dapat bekerjasama dalam upaya untuk menjaga hubungan baik dan bersinergi dengan seluruh stakeholder namun tetap mendahulukan kepentingan masyarakat. Pada kesempatan ini Ketua Badan Legislasi DPRD Muara enim Faisal Anwar SE turut menyampaikan agar selama pelaksanaan eksplorasi, masyarakat sekitar juga dapat langsung mendapatkan manfaat yang dapat memperbaiki kesejahteraan secara langsung sehingga tidak perlu me nunggu breaking point yang diperkirakan akan di capai selama 10 tahun dari di mulainya explorasi geothermal tersebut. Setelah acara presentasi dan paparan, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan menuju lokasi AG Lahendong. ] wln

Bupati dan Anggota DPRD Muara Enim beserta rombongan saat mengunjungi Lokasi AG Lahendong.

KABAR SERASAN | Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011

PEMBANGUNAN

PKK Terus Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat

etua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Muara Enim Shinta Paramita SH M.Hum mengatakan melalui berbagai kegiatan diharapkan TP PKK setempat dapat mendorong tingkat perekonomian, guna terciptanya masyarakat yang sejahtera. ``Kita harapkan kegiatan PKK dapat terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, baik melalui program pembinaan usaha kecil menengah, maupun berbagai program kegiatan lainnya,’’ ujar Shinta . Lebih lanjut Shinta menyampaikan, ke depan TK-PKK sudah menyiapkan berbagai program, baik di tingkat kecamatan hingga ke tingkat desa guna menyatukan dan mensinergikan langkah dengan tujuan lebih berpartisipasi dalam upaya menuju keluarga sejahtera. Program-program yang telah disiapkan tersebut, nantinya dapat disinergikan hingga ke tingkat PKK pedesaan, guna lebih meningkatkan keberhasilan program yang telah dicapai selama ini. “Ke depan PKK diharapkan dapat terus melangkah dan membangun dalam upaya mewujudkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat,” jelas Shinta. Ketua TK PKK Muara Enim tak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Pemkab Muara Enim , yang terus mendukung berbagai program yang dilaksanakan selama ini. Terkait pelaksanaan program PKK , Shinta juga berharap agar perusahaan-perusahaan besar yang berada di Kabupaten Muara Enim bisa turut berperan dalam menyukseskan program-program PKK. “Kami (PKK) tidak meminta uang, kami menunjukkan program yang te-lah disusun oleh PKK Kabupaten. Silahkan mereka berpartisipasi pada program yang telah disiapkan. Partisipasi perusahaan -perusahaan itu

Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011 |

PKK merupakan suatu organisasi mitra pemerintah dapat menyatukan gerak dan langkah melalui berbagai program untuk membangun daerah, menuju masyarakat sejahtera.Melalui pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM), dan pemberian keterampilan dan keahlian yang diberikan melalui berbagai program PKK nantinya, dapat menambah wawasan, dan berpartisipasi dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan.

Shinta Paramita SH M.Hum.

KABAR SERASAN

PEMBANGUNAN diharapkan ,karena dana yang tersedia tidak bisa mencukupi seluruh program yang ada,” ujar Shinta. Dari beberapa perusahaan yang ada ,menurut Shinta ,PT Tanjung Enim Lestari (TEL) adalah perusahaan yang paling susah diajak bekerja sama. “Mungkin mereka beranggapan dengan berhubungan Pemkab itu sudah cukup. Mereka salah, seharusnya mereka perhatikan masyarakat yang berada disekitar lokasi perusahaan karena mereka tang bersentuhan langsung. Tak ada salahnya mereka memberikan kontribusi dengan menyisihkan CSR mereka untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. Ini salah satu bentuk bagaimana PKK menghimbau kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk membantu masyarakat. Selain itu PKK juga konsen dengan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sekarang mendapat prioritas pemerintah pusat. Untuk program PAUD PKK bekerjasa dengan Dinas Pendidikan Nasional dan Dinas Kesehatan. Karena Disdiknas yang memiki data soal anak usia dini yang orangtuanya kurang mampu . sementara Dinkes mempunyai data kesehatan anak. Baru-baru ini PKK Kabupaten dan Provinsi mempunyai program pembe

Kegiatan Posyandu.

lian kaca mata gratis untuk anak-anak. Tak kurang dari 120 buah kacamata

10 program pokok PKK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pengahyatan dan pengamalan Pansila Gotong royong Pangan. Sandang Perumahan dan tata laksa rumah tangga. Pendidikan dan keterampilan Kesehatan Pengembangan hidup berkoperasi Kelestarian lingkungan hidup Perencanaan sehat

Kader umum, mereka yang telah dilatih dan memahami serta melaksanakan 10 program pokok PKK, mencakup pengertian pengorganisasian, cara-cara penyuluhan dan pergerakan masyarakat. Kader khusus, kader umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga instansi pemerintah atau non-pemerintah. Pengurus TP-PKK adalah tokoh pemuka masyarakat setempat secara perorangan sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, peserta politik, lembaga atau sektor. Kelompok PKK, kelompok-kelompok yang berada di bawah TP PKK atau kelurahan setempat yang dapat dibentuk berdasarkan wilayah atau kegiatan dan kelompok dasawisma yang disebut kelompok PKK RW dan kelompok RT .

Kader dan Kelompok PKK 2. 3. 4.

disiapkan. Namun sayangnya, kata Shinta akibat kurangnya koordinasi, yang datang untuk menerima bantuan kacamata tersebut hanya sekitar 20 orang saja. Ini tentu saja membuat program itu menjadi mubazir. Seharusnya, menurut Shinta Panitia program bisa memenuhi kuota anak yang ingin diberi bantuan. Jika perlu siapkan 500 orang anak, sisanya bisa PKK pemkab yang akan men-suplai. Sebenarnya program utama PKK secara nasional adalah sama,yang membedakan implementasi di lapangan. Namun sayangnya sering kali kurang koordinasi dalam pelaksanaan program. Dia mencontohkan soal program KB. “PKK kan punya program semestinya bisa berkoordinasi dengan BKKN, karena mereka praktis sudah punya biaya untuk program itu,”ungkap Shinta. Kedepan hal ini tak boleh lagi terjadi, koordinasi harus lebih ditingkatkan. Dan tak kalah penting, kata Shinta adalah mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan agar mampu lebih mewujudkan langkah menuju masyarakat sejahtera. ] amr

KABAR SERASAN | Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011

DINAMIKA

edatangan Tim penilai Lomba Desa yang terdiri dari 9 orang dari berbagai unsur dinas, badan dan kantor dilingkungan Pemprov. Sumsel diterima langsung oleh Wakil Bupati Muaraenim, H. Nurul Aman yang didampingi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Kabupaten Muara Enim, Drs. H. Fajeri Erham, MM beserta Camat Tanjung Agung di SD Negeri 1 Pulau Panggung. Penyambutan ini dihadiri pula oleh seluruh unsur masyarakat Desa Pulau Panggung dan desa sekitarnya. Wakil Bupati Muara Enim, H. Nurul Aman, SH menyampaikan, masyarakat Desa Pulau Panggung telah jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk penilaian tingkat provinsi ini dan diharapkan mampu menjadi yang terbaik di Sumatera Selatan. Dia juga berharap masyarakat Desa Pulau Panggung dapat mempertahankan kondisi desa yang ideal dan jangan hanya termotivasi untuk mengejar target juara saja. ”Lomba desa ini merupakan awal dari kebangkitan untuk membangun desa dan Desa Pulau Panggung telah memperlihatkan keseriusannya dalam menata desanya dalam rangka mempersiapkan diri dalam penilaian pada tingkat provinsi. Saya mengharapkan keadaan desa seperti ini terus dijaga dan dilaksanakan, jangan hanya untuk mengejar target juara dalam lomba desa.” harap Nurul Aman. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Azwar Junaidi, SH, MM mengatakan bahwa pelaksanaan lomba desa ini dilaksanakan berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Adapun pemenang dari tingkat provinsi, akan mewakili Sumatera Selatan dalam lomba desa di tingkat nasional. Penilaian yang dilakukan meliputi 8 kriteria, yaitu pendidikan, kesehatan masyarakat, pekonomian masyarakat, pemerintahan desa, keamanan dan ketertiban masyakarat, lembaga kemasyarakatan, kegiatan PKK dan partisipasi/inisiatif masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Pada Kesempatan itu,Wakil Bupati Muara Enim beserta Kepala BPMPD Kabupaten Muara Enim, Camat Tanjung Agung dan Kepala Desa Pulau Panggung ikut mendampingi tim

Pulau Panggung Wakil Muara Enim di Lomba Desa Tingkat Provinsi Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung tampak indah dan rapi menyambut kedatangan tim penilai lomba desa tingkat Provinsi Sumatera Selatan (23/5). Sebagai Pemenang Pertama Lomba Desa tingkat Kabupaten Muara Enim, desa ini menjadi wakil Kabupaten Muara Enim pada Lomba Desa tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman bersama Tim Penilai Lomba Desa.

penilai berkeliling desa melakukan penilaian serta pengamatan secara langsung terhadap 8 aspek penilaian. Mulai dari sarana pendidikan, puskesmas, meninjau penanganan ibu hamil dan keluarga berencana, masjid, kantor kepala desa, poskamling hingga masuk gang-gang perumahan penduduk untuk melihat kondisi lingkungan dan sanitasi masyarakat. Usai berkililing tim penilai nampak puas dengan kondisi yang ada dan berharap Desa Pulau Panggung dapat menjadi contoh, khususnya di Kabupaten Muara Enim. Ketua Tim Penilai menyatakan seandainya Desa Pulau Panggung berhasil menjadi desa terbaik tingkat Provinsi Sumatera Selatan, maka ha-

Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011 |

KABAR SERASAN

rus pula siap untuk dilakukan pembinaan secara intensif dan pembenahan lebih lanjut untuk mempersiapkan diri dijenjang penilaian berikutnya untuk ditingkat nasional. “Seandainya desa ini menang, konsekuensinya harus bersedia dibina dan dipersiapkan kembali untuk penilaian tingkat nasional, karena indikator penilaian akan lebih ketat sehingga perlu dilakukan pembinaan secara intensif,” jelas Azwar Junaidi. Apapun hasilnya, kata Azwar, Desa Pulau Panggung harus tetap mempertahankan kondisi desa yang baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Muara Enim maupun di Sumatera Selatan. ] zen

DINAMIKA

KABAR SERASAN | Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011

SEKTORAL

Pendidikan Lalu Lintas Resmi Masuk Mata Pelajaran PPKN

Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar menandatangi MoU Pendidikan Lalulintasbersama Kapolres Muara Enim, AKBP Budi Suryanto SH, M.Si.

emerintah Kabupaten Muaraenim bekerjasama dengan Polres Muara Enim, resmi memasukkan pendidikan lalu lintas dalam kurikulum pendidikan sekolah pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai Sohar dan Kapolres Muara Enim, AKBP Budi Suryanto SH, M.Si di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu akhir Mei 2011 lalu. Bupati Muara Enim dalam sambutannya mengatakan bahwa hal tersebut sangat diperlukan mengingat angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat tajam tiap tahunnya, khususnya terhadap pengendara usia muda atau remaja. Lebih lanjut dikatakan bahwa tolak ukur pendidikan pada generasi muda juga dinilai dari budaya tertib lalu lintas di jalan raya tidak hanya dari nilai akademik semata.

“Hampir tiap hari saya membaca terjadi kecelakaan lalu lintas yang korban jiwanya adalah para generasi muda sehingga sangat penting untuk disisipkan pelajaran ketertiban berlalu lintas di sekolah-sekolah agar dapat ditanamkan budaya tertib berlalu lintas”, ujar Muzakir. “Saya juga mengimbau kepada orangtua agar memperhatikan anakanaknya, mengapa harga helm yang lebih murah dari motor tidak bisa dibeli, mengapa harga pembuatan SIM lebih murah dari motor tetap tidak dibuatkan. Selain itu Muzakir merasa prihatin dengan kurangnya perhatian orang tua terhadap pentingnya tertib dalam berlalu lintas. Dia mempertanyakan sikap para orang tua yang tidak membuatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau membelikan Helm yang harganya lebih murah dari motor.” Apakah harus dibiarkan anak-anak kita menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalanan,” tanya Muzakir. Sementara itu, Kapolres Muara

Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011 |

KABAR SERASAN

Enim AKBP Budi Suryanto SH, M.Si mengatakan bahwa pendidikan berlalulintas ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan menyelamatkan masa depan generasi muda dari korban kecelakaan di jalan raya. “Dengan masuknya pendidikan berlalu lintas ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan menyelamatkan generasi muda dari kecelakaan lalu lintas, mengingat mayoritas korban kecelakaan lalu lintas merupakan generasi muda atau anak usia sekolah,” harap Budi. Hadir pula dalam penandatangan nota kesepahaman ini Dirlantas Polda Sumatera Selatan Kombes Firman Santyabudi, M.Si dan Kasatlantas Polres Muara Enim, AKP Afri Darmawan S.Ik. Kedepan, Polres Muara Enim juga akan menyelenggarakan pemilihan Duta Lalu Lintas Kabupaten Muaraenim yang merupakan para remaja putra-putri di Muara Enim untuk membantu Polres Muara Enim dalam menyosialisasikan sadar berlalu lintas di kalangan generasi muda. ] zen

INFOTORIAL

KABAR SERASAN | Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011

LENSA SERASAN

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar memberikan bantuan secara simbolis kepada salah seorang anggota Pasukan Biru.

Bupati didampingi Wakil Bupati, Kajari, Kapolres, Dandim, dan Sekda Kabupaten Muara Enim memperlihatkan enam Piala Adipura yang telah diraih Kota Muara Enim.

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar saat menerima cinderamata dari management Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong.

Bupati Muara Enim menyematkan tanda kepada salah seorang peserta pelatihan Pelatih Cabang Olahraga.

Wakil Bupati Muara Enim menerima penghargaan Adhi Bhakti dari Gubernur Sumsel mewakili Gubernur Muara Enim.

Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman saat mendampingi tim penilai Lomba Desa di Pulau Panggung.

Bupati Ir Muzakir Sai Sohar bersama Anggota DPRD Muara Enim dan Rombongan saat mengunjungi AG Lahendong.

Bupati Muara Enim menyerahkan Piala Bergilir Sepak Takraw Bupati Muara Enim Cup kepada Ketua Panitia Penyelenggara.

Edisi 07 | Tahun I | Juni 2011 |

KABAR SERASAN