pengolahan data dan publikasi yogyakarta 27/05/2013

PENGOLAHAN DATA DAN PUBLIKASI SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SISDA)

Ir. Leonarda B A Ibnu Said M.Eng Sub Direktorat Data & Informasi Yogyakarta, Mei 2013 1

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

1

DASAR HUKUM 2

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2

UU 7 TAHUN 2004, PP 42 TAHUN 2008 UU 7/2004 Pasal 66 (ayat 1), PP 42/2008 Pasal 106 (ayat 2) : â–ş Sistem informasi sumber daya air merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.

UU 7/2004 Pasal 65 (ayat 2), PP 42/2008 Pasal 107 (ayat 1) Informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai : a. kondisi hidrologis; b. hidrometeorologis; c. hidrogeologis; d. kebijakan sumber daya air; e. prasarana sumber daya air; f. teknologi sumber daya air; g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; serta h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

3

UU No. 14 Tahun 2008

Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik Adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 5 2 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat , dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) .

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

4

Perpres 88 Tahun 2012

Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional Kebijakan Sistem Informasi H3 pada Tingkat Nasional ; Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi; dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi.

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

5

Perpres 33 Tahun 2011

Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional Terpadu Kebijakan pengembangan jaringan SISDA yang terpadu, terdiri dari : 1. Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA. Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi sumber daya air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) ditetapkan; b. Meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA terutama mengenai SIH3; c. Membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data dan informasi sumber daya air terpadu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan; d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan; dan e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air.

6

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

6

Perpres 33 Tahun 2011

Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air 2. Pengembangan Jejaring SISDA Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan; b. Membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan; dan c. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SISDA. 3. Pengembangan Teknologi Informasi Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan; b. Meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya; dan c. Memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air.

7

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

7

TUGAS DAN FUNGSI 8

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

8

TUGAS DAN FUNGSI SUBDIT DATA DAN INFORMASI

Permen PU No.8/PRT/M/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Khusus Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum

Pasal 287 Subdirektorat Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air serta komunikasi publik.

Pasal 288 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Subdirektorat Data dan Informasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data, informasi sumber daya air, dan komunikasi publik; 2) pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA); 3) pengolahan data dan penyajian informasi sumber daya air; 4) pengumpulan, penyiapan bahan informasi, penyelenggaraan, pembinaan pelayanan dan penyebarluasab informasi publik, serta komunikasi publik; dan 5) pembinaan penyelenggaraan pelayanan dan penyebarluasan informasi publik serta komunikasi publik.

Pasal 289 Subdirektorat Data dan Informasi Sumber Daya Air terdiri atas :  Seksi Pengembangan Sistem; dan  Seksi Komunikasi Publik.

Pasal 290  Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data dan informasi sumber daya air serta pembinaan pengembangan, pengolahan data, dan sistem informasi Sumber Daya Air (SISDA). 

Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengumpulan data dan informasi, penyajian informasi sumber daya air, pembinaan penyelenggaraan pelayanan dan penyebarluasan informasi serta komunikasi publik.

9

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

9

TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS

PermenPU No.21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis , Kementerian PekerjaanUmum

Pasal 99

Pasal 56 Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan (i). pengelolaan sistem informasi sumber daya air;

fungsi

:

Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi : (i). pengelolaan sistem informasi sumber daya air;

Pasal 102

Pasal 63, Pasal 84 Bidang Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, usulan program dan anggaran, analisis dan evaluasi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, penerapan sistem manajemen mutu, penyediaan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 66, Pasal 87 Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran, evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan program.

Seksi Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, penyusunan usulan program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, analisis dan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber sumber daya air, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan perencanaan umum.

Pasal 104 Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, penyusunan usulan program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, analisis dan evaluasi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan, penerapan sistem manajemen mutu,. ..dst.

10

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

10

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

VISI MISI

Terwujudnya Kemanfaatan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia

Peningkatan Keterbukaan Dan Ketersediaan Data Serta Informasi Dalam Pembangunan Sumber Daya Air

ACTION

Mendukung dengan Memfasilitasi & Melengkapi Data Melalui Sistem Publikasi Data Dan Informasi Yang Memadai

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

11

SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI  VISI 2012 Terwujudnya Sistem Informasi Sumber Daya Air yang mudah diakses dan mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi Sumber Daya Air yang akurat, benar dan tepat waktu dan komunikasi publik yang transparan.

 Misi 2014  Membangun Jejaring Informasi Sumber Daya Air Tingkat Pusat & Daerah.  Membangun Kapasitas Kelembagaan Beserta Sumber Daya Manusia (Pengelola Sistem Informasi) Sumber Daya Air.  Menciptakan Mekanisme Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air Terpadu.  Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Sistem Informasi  Meningkatkan Komunikasi Publik Yang Transparan, Akuntable Dan Inovativ

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

12

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SISDA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

13

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

13

KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Sosial Ekonomi Irigasi BATAS DAS

WADUK

HIDROLOGI

KAWASAN UPPER WATERSHED

DAERAH IRIGASI STASIUN HIDROLOGI KAWASAN RURAL

DAERAH RAWA

DAERAH RAWAN BANJIR

KAWASAN URBAN

Sumber Air

KEGIATAN

BANJIR/BENCANA

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

15

KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEBIJAKAN DITJEN SDA

DATABASE BWS/BBWS PENGOLAHAN DATA

KEGIATAN BALAI

DOKUMEN/ SUMBER DATA

PUBLIKASI VIA INTERNET

DATA HASIL KEGIATAN

PENGOLAHAN DATA

DATABASE DITJEN SDA PENGAMBILAN KEPUTUSAN BALAI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITJEN

KEBIJAKAN BALAI PUBLIKASI VIA INTRANET

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

PUBLIKASI VIA INTRANET

16

ARUS PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI SDA (PP 42/2008)

Ditjen. SDA (Subdit. Data & Informasi)

Dinas Propinsi

Dinas Kab/Kota

Pengelola WS WS dalam 1 kab/kota

WS dalam 1 kab/kota Strategis Nas.

WS lintas kab/kota

WS lintas kab/kota Strategis Nas.

WS lintas propinsi

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

WS lintas negara

17

Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi SDA Secara Profesional

Terwujudnya Data dan Informasi SDA yang Mudah Diakses dan Mampu Memenuhi Kebutuhan Data dan Informasi yang Akurat, Benar dan Tepat Waktu

Melaksanakan Perbaikan Secara Berkesinambungan

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

1

2 3

18

No

Sasaran Mutu

2013 10 Unit/ Pokja

Time Frame 2014 20 Unit/ Pokja

2015 33 Unit/ Pokja

Terealisasi 80% terhadap Rencana

Terealisasi 85% terhadap Rencana

Terealisasi 90% terhadap Rencana

1

Jumlah Kelembagaan Unit/Pokja Data Informasi di B/BWS

2

Pelaksanaan Bimbingan Teknik dan Monitoring Evaluasi

3

Jumlah Website B/BWS yang dapat Diakses

10 B/BWS

20 B/BWS

33 B/BWS

4

Interkoneksi Data antara B/BWS dan Pusat

10 B/BWS

20 B/BWS

33 B/BWS

1 Back up 1 Tempat

1 Back Up 2 Tempat

2 Back Up 2 Tempat

5

Keamanan Data : Jumlah dan Tempat Back up Data

6

Jumlah Pemutakhiran Data (PDSDA, PDSDA-PAI, Website dan GIS)

10 B/BWS

20 B/BWS

33 B/BWS

7

Jumlah B/BWS yang mampu Mengoperasikan PDSDA dan PAI

10 B/BWS

20 B/BWS

33 B/BWS

Jumlah B/BWS yang Mampu Menjalankan Tugas dan Fungsi dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

10 B/BWS

20 B/BWS

33 B/BWS

8

19

Sistem Informasi & komponennya

•Pengaturan hub. antar institusi pengelola •Pengaturan hub. antar pengelola & pemakai •OP sistem informasi •Pengelolaan data & informasi •Dll.

Kelembagaan

•Pengelola Kedudukan (Pusat & Daerah) Struktur organisasi Keanggotaan (jumlah & keahlian) SDM •Pemakai Siapa? Lokasi

•Manual Base Kertas & pensil Buku laporan/data tahunan, leaflet, dll •Computer Base Hardware Software Storage Technology Communications Technology

Sistem Informasi & komponennya

Manajemen

Teknologi

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

20

Kondisi eksisting pengolahan data

Kendala

SDM

Waktu

•

input

1

•

take/send

2

•

compiling

•

publikasi

1 2 3

4

•

up to date

•

tepat waktu

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

21

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web ALUR PUBLIKASI INFORMASI PENGUMPULAN

PENGISIAN

PENGIRIMAN

KOMPILASI

PUBLIKASI

EXISTING

PENGISIAN

PUBLIKASI

RENCANA

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

22

WEBSITE DITJEN. SDA

23

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

23

http://bencana.pdsda.net

24

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

24

Penerbitan Majalah AIR dan Buku AIR

25

25

Produksi Program Media Massa

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

26

Pembuatan Film & Iklan layanan Masyarakat

Kampanye Air & Kios Informasi

27

27

KONDISI SISDA DI DAERAH 2012 - 2013 28

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

28

Kondisi SISDA B(B)WS Wilayah Timur (1) Nama Balai

Unit / Tim SISDA

Ruang SISDA

Kegiatan Rutin

Dukungan Dana

Komputer

Server

LAN

Internet

Website

BBWS Brantas (2012)

Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS Bali Penida (2012)

Tdk Ada

Ada

Tdk Ada

Tidak Memadai

Ada

Ada

Tdk Ada

Ada

Kurang Aktif

BWS NT I (2012)

Ada

Ada

Ada

Tidak Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS NT II (2012)

Tdk Ada

Ada

Tdk Ada

Tidak Memadai

Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Aktif

BWS Kalimantan I (2012)

Ada

Ada

Ada

Tidak Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS Kalimantan II

Tdk Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS Kalimantan III

Ada

Tdk Ada

Ada

Tidak Memadai

Ada

Tdk Ada

Ada

Ada

Aktif

Kondisi SISDA B(B)WS Wilayah Timur (2) Unit / Tim SISDA

Ruang SISDA

Kegiatan Rutin

Dukungan Dana

Komputer

Server

LAN

Internet

Website

BWS Sulawesi I (2012)

Ada

Ada

Ada

Tidak Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS Sulawesi II (2012)

Ada

Ada

Ada

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Tdk Aktif

BWS Sulawesi III

Ada

Tdk Ada

Ada

Tidak Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS Sulawesi IV (2012)

Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Kurang Aktif

BBWS Pompengan Jeneberang (2012)

Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS Maluku (2012)

Ada

Ada

Tidak Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Kurang Aktif

BWS Maluku Utara

Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Memadai

Ada

Tdk Ada

Ada

Ada

Aktif

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

-

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Ada

Tdk Aktif

Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Dalam Proses

Nama Balai

BWS Papua BWS Papua Barat

Kondisi SISDA B(B)WS Wilayah Barat (1) Unit / Tim SISDA

Ruang SISDA

Kegiatan Rutin

Duku ngan Dana

Komputer

Server

LAN

Internet

Website

BWS Sumatera I

Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS Sumatera II

Ada

Ada

Tdk Ada

Tidak Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Tdk Aktif

BWS Sumatera III

Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Ada

Ada

Tdk Aktif

BWS Sumatera IV

Ada

Tdk Ada

Tdk

Tidak Memadai

Tdk Ada

Tdk Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS Sumatera V (2012)

Ada

Tdk Ada

Ada

Tidak Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS Sumatera VI

Ada

Tdk Ada

Ada

Memadai

Tdk Ada

Tdk Ada

Ada

Ada

Aktif

BWS Sumatera VII

Ada

Tdk Ada

Ada

Memadai

Ada

Tdk Ada

Ada

Ada

Tdk Aktif

Tdk Ada

Ada

Tdk Ada

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

Nama Balai

BBWS Sumatera VIII BBWS Mesuji Sekampung (2012)

Kondisi SISDA B(B)WS Wilayah Barat (2) / 2012 Unit / Tim SISDA

Ruang SISDA

Kegiatan Rutin

Dukungan Dana

Komputer

Server

LAN

Internet

Website

BBWS CidanauCiujung-Cidurian

Ada

Ada

Ada

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BBWS Citarum

Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Tdk Aktif

BBWS Citanduy

Tdk Ada

Ada

Ada

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Kurang Aktif

BBWS Cimanuk Cisanggarung

Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Tdk Aktif

BBWS Ciliwung Cisadane

Tdk Ada

Ada

Tdk Ada

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Kurang Aktif

BBWS Pemali Juana

Ada

Ada

Ada

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Kurang Aktif

BBWS Bengawan Solo

Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

BBWS Serayu Opak

Ada

Ada

Ada

Memadai

Ada

Ada

Ada

Ada

Aktif

Nama Balai

Potensi Permasalahan 1.

2.

3.

3.

Perubahan tugas dan fungsi data dan informasi pada UPT (B/BWS) Koordinasi antar instansi pengelola data, baik dalam lingkup Ditjen SDA (pusat dan balai) maupun antara pusat dan daerah.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia : • Jumlah personil terbatas • Personil yang mempunyai keahlian khusus (bidang IT) kurang • Personil yang mengikuti pelatihan SISDA tidak dilibatkan kembali dalam kegiatan pengelolaan SISDA Ketersediaan media pendukung, jaringan

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

33

HARAPAN ► ► ► ►

Terbentuknya unit data dan informasi diseluruh UPT(B/BWS) Seluruh UPT(B/BWS) telah memiliki website Seluruh UPT(B/BWS) mampu menjalankan dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi SISDA ( PDSDA, PAI, dll) Tersedianya data yang akurat, tepat guna dan bermanfaat

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

34

ARAHAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR ►

PERSIAPAN OLEH MASING-MASING BBWS/BWS 

Personel, Peralatan, dan fasilitas kerja ► Mempersiapkan personil pengelola data dengan sumber daya manusia yang cukup dan memadai; ► Pengadaan server dan komputer manyesuaikan dengan kondisi, keperluan dan kemampuan BBWS/BWS; ► Fasilitas kerja berupa ruangan pengelolaan data beserta peralatan yang mendukung/diperlukan dalam pengelola-an data dan informasi. Misalnya : Akses Internet;



Pembangunan Local Area Network (LAN) ► Jaringan komputer dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi alur informasi; ► Information & Knowledge Sharing meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan TUPOKSI dengan INTRANET.

35

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

35

ARAHAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR 

Pembangunan Portal Web (Website) ► Website intranet merupakan sarana interaksi internal BBWS/BWS dan sumber informasi untuk pengambilan keputusan terkait keperluan dan kepentingan BBWS/BWS; ►



Updating Data ►



Updating data dilakukan secara rutin setiap tahun, perlu difasilitasi (honorarium dan perjalanan dinas).

Penyiapan Data Spatial ►



Penyediaan informasi melalui web eksternal yang merupakan SUB-DOMAIN dari domain sda.pu.go.id disesuaikan dengan UU 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Penyajian informasi akan lebih lengkap dan informatif dengan adanya dukungan data spatial, sehingga perlu di fasilitasi dipersiapkan dan diupdate.

Koordinasi dan Konsultasi : ► Keterpaduan data dan informasi antara BBWS/BWS/Propinsi/ Kab/Kota dan Pusat, perlu disiapkan koordinasi dan konsultasi

36

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

36

TERIMA KASIH

37

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

37