PENGOLAHAN DATA DAN PUBLIKASI SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SISDA)
Ir. Leonarda B A Ibnu Said M.Eng Sub Direktorat Data & Informasi Yogyakarta, Mei 2013 1
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
1
DASAR HUKUM 2
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
2
UU 7 TAHUN 2004, PP 42 TAHUN 2008 UU 7/2004 Pasal 66 (ayat 1), PP 42/2008 Pasal 106 (ayat 2) : â–ş Sistem informasi sumber daya air merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. UU 7/2004 Pasal 65 (ayat 2), PP 42/2008 Pasal 107 (ayat 1) Informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai : a. kondisi hidrologis; b. hidrometeorologis; c. hidrogeologis; d. kebijakan sumber daya air; e. prasarana sumber daya air; f. teknologi sumber daya air; g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; serta h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
3
UU No. 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik
Informasi Publik Adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 5 2 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat , dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) .
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
4
Perpres 88 Tahun 2012
Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional Kebijakan Sistem Informasi H3 pada Tingkat Nasional ; Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi; dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi.
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
5
Perpres 33 Tahun 2011
Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional Terpadu Kebijakan pengembangan jaringan SISDA yang terpadu, terdiri dari : 1. Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA. Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi sumber daya air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) ditetapkan; b. Meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA terutama mengenai SIH3; c. Membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data dan informasi sumber daya air terpadu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan; d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan; dan e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air. 6
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
6
Perpres 33 Tahun 2011
Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air 2. Pengembangan Jejaring SISDA Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan; b. Membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan; dan c. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SISDA. 3. Pengembangan Teknologi Informasi Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan; b. Meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya; dan c. Memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air. 7
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
7
TUGAS DAN FUNGSI 8
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
8
TUGAS DAN FUNGSI SUBDIT DATA DAN INFORMASI
Permen PU No.8/PRT/M/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Khusus Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
Pasal 287 Subdirektorat Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air serta komunikasi publik. Pasal 288 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Subdirektorat Data dan Informasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data, informasi sumber daya air, dan komunikasi publik; 2) pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA); 3) pengolahan data dan penyajian informasi sumber daya air; 4) pengumpulan, penyiapan bahan informasi, penyelenggaraan, pembinaan pelayanan dan penyebarluasab informasi publik, serta komunikasi publik; dan 5) pembinaan penyelenggaraan pelayanan dan penyebarluasan informasi publik serta komunikasi publik.
Pasal 289 Subdirektorat Data dan Informasi Sumber Daya Air terdiri atas : Seksi Pengembangan Sistem; dan Seksi Komunikasi Publik. Pasal 290 Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data dan informasi sumber daya air serta pembinaan pengembangan, pengolahan data, dan sistem informasi Sumber Daya Air (SISDA).
Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengumpulan data dan informasi, penyajian informasi sumber daya air, pembinaan penyelenggaraan pelayanan dan penyebarluasan informasi serta komunikasi publik.
9
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
9
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PermenPU No.21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis , Kementerian PekerjaanUmum
Pasal 99
Pasal 56 Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan (i). pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
fungsi
:
Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi : (i). pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
Pasal 102
Pasal 63, Pasal 84 Bidang Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, usulan program dan anggaran, analisis dan evaluasi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, penerapan sistem manajemen mutu, penyediaan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, serta pemberdayaan masyarakat.
Pasal 66, Pasal 87 Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran, evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan program.
Seksi Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, penyusunan usulan program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, analisis dan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber sumber daya air, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan perencanaan umum.
Pasal 104 Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, penyusunan usulan program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik, analisis dan evaluasi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan, evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan, penerapan sistem manajemen mutu,. ..dst.
10
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
10
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
VISI MISI
Terwujudnya Kemanfaatan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia
Peningkatan Keterbukaan Dan Ketersediaan Data Serta Informasi Dalam Pembangunan Sumber Daya Air
ACTION
Mendukung dengan Memfasilitasi & Melengkapi Data Melalui Sistem Publikasi Data Dan Informasi Yang Memadai
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
11
SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI VISI 2012 Terwujudnya Sistem Informasi Sumber Daya Air yang mudah diakses dan mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi Sumber Daya Air yang akurat, benar dan tepat waktu dan komunikasi publik yang transparan.
Misi 2014 Membangun Jejaring Informasi Sumber Daya Air Tingkat Pusat & Daerah. Membangun Kapasitas Kelembagaan Beserta Sumber Daya Manusia (Pengelola Sistem Informasi) Sumber Daya Air. Menciptakan Mekanisme Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air Terpadu. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Sistem Informasi Meningkatkan Komunikasi Publik Yang Transparan, Akuntable Dan Inovativ
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
12
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SISDA DAN KOMUNIKASI PUBLIK
13
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
13
KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Sosial Ekonomi Irigasi BATAS DAS
WADUK
HIDROLOGI
KAWASAN UPPER WATERSHED
DAERAH IRIGASI STASIUN HIDROLOGI KAWASAN RURAL
DAERAH RAWA
DAERAH RAWAN BANJIR
KAWASAN URBAN
Sumber Air
KEGIATAN
BANJIR/BENCANA
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
15
KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEBIJAKAN DITJEN SDA
DATABASE BWS/BBWS PENGOLAHAN DATA
KEGIATAN BALAI
DOKUMEN/ SUMBER DATA
PUBLIKASI VIA INTERNET
DATA HASIL KEGIATAN
PENGOLAHAN DATA
DATABASE DITJEN SDA PENGAMBILAN KEPUTUSAN BALAI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITJEN
KEBIJAKAN BALAI PUBLIKASI VIA INTRANET
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
PUBLIKASI VIA INTRANET
16
ARUS PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI SDA (PP 42/2008)
Ditjen. SDA (Subdit. Data & Informasi)
Dinas Propinsi
Dinas Kab/Kota
Pengelola WS WS dalam 1 kab/kota
WS dalam 1 kab/kota Strategis Nas.
WS lintas kab/kota
WS lintas kab/kota Strategis Nas.
WS lintas propinsi
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
WS lintas negara
17
Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi SDA Secara Profesional
Terwujudnya Data dan Informasi SDA yang Mudah Diakses dan Mampu Memenuhi Kebutuhan Data dan Informasi yang Akurat, Benar dan Tepat Waktu
Melaksanakan Perbaikan Secara Berkesinambungan
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
1
2 3
18
No
Sasaran Mutu
2013 10 Unit/ Pokja
Time Frame 2014 20 Unit/ Pokja
2015 33 Unit/ Pokja
Terealisasi 80% terhadap Rencana
Terealisasi 85% terhadap Rencana
Terealisasi 90% terhadap Rencana
1
Jumlah Kelembagaan Unit/Pokja Data Informasi di B/BWS
2
Pelaksanaan Bimbingan Teknik dan Monitoring Evaluasi
3
Jumlah Website B/BWS yang dapat Diakses
10 B/BWS
20 B/BWS
33 B/BWS
4
Interkoneksi Data antara B/BWS dan Pusat
10 B/BWS
20 B/BWS
33 B/BWS
1 Back up 1 Tempat
1 Back Up 2 Tempat
2 Back Up 2 Tempat
5
Keamanan Data : Jumlah dan Tempat Back up Data
6
Jumlah Pemutakhiran Data (PDSDA, PDSDA-PAI, Website dan GIS)
10 B/BWS
20 B/BWS
33 B/BWS
7
Jumlah B/BWS yang mampu Mengoperasikan PDSDA dan PAI
10 B/BWS
20 B/BWS
33 B/BWS
Jumlah B/BWS yang Mampu Menjalankan Tugas dan Fungsi dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
10 B/BWS
20 B/BWS
33 B/BWS
8
19
Sistem Informasi & komponennya
•Pengaturan hub. antar institusi pengelola •Pengaturan hub. antar pengelola & pemakai •OP sistem informasi •Pengelolaan data & informasi •Dll.
Kelembagaan
•Pengelola Kedudukan (Pusat & Daerah) Struktur organisasi Keanggotaan (jumlah & keahlian) SDM •Pemakai Siapa? Lokasi
•Manual Base Kertas & pensil Buku laporan/data tahunan, leaflet, dll •Computer Base Hardware Software Storage Technology Communications Technology
Sistem Informasi & komponennya
Manajemen
Teknologi
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
20
Kondisi eksisting pengolahan data
Kendala
SDM
Waktu
•
input
1
•
take/send
2
•
compiling
•
publikasi
1 2 3
4
•
up to date
•
tepat waktu
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
21
Pengembangan Aplikasi Berbasis Web ALUR PUBLIKASI INFORMASI PENGUMPULAN
PENGISIAN
PENGIRIMAN
KOMPILASI
PUBLIKASI
EXISTING
PENGISIAN
PUBLIKASI
RENCANA
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
22
WEBSITE DITJEN. SDA
23
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
23
http://bencana.pdsda.net
24
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
24
Penerbitan Majalah AIR dan Buku AIR
25
25
Produksi Program Media Massa
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
26
Pembuatan Film & Iklan layanan Masyarakat
Kampanye Air & Kios Informasi
27
27
KONDISI SISDA DI DAERAH 2012 - 2013 28
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
28
Kondisi SISDA B(B)WS Wilayah Timur (1) Nama Balai
Unit / Tim SISDA
Ruang SISDA
Kegiatan Rutin
Dukungan Dana
Komputer
Server
LAN
Internet
Website
BBWS Brantas (2012)
Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS Bali Penida (2012)
Tdk Ada
Ada
Tdk Ada
Tidak Memadai
Ada
Ada
Tdk Ada
Ada
Kurang Aktif
BWS NT I (2012)
Ada
Ada
Ada
Tidak Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS NT II (2012)
Tdk Ada
Ada
Tdk Ada
Tidak Memadai
Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Tdk Aktif
BWS Kalimantan I (2012)
Ada
Ada
Ada
Tidak Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS Kalimantan II
Tdk Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS Kalimantan III
Ada
Tdk Ada
Ada
Tidak Memadai
Ada
Tdk Ada
Ada
Ada
Aktif
Kondisi SISDA B(B)WS Wilayah Timur (2) Unit / Tim SISDA
Ruang SISDA
Kegiatan Rutin
Dukungan Dana
Komputer
Server
LAN
Internet
Website
BWS Sulawesi I (2012)
Ada
Ada
Ada
Tidak Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS Sulawesi II (2012)
Ada
Ada
Ada
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Tdk Aktif
BWS Sulawesi III
Ada
Tdk Ada
Ada
Tidak Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS Sulawesi IV (2012)
Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Kurang Aktif
BBWS Pompengan Jeneberang (2012)
Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS Maluku (2012)
Ada
Ada
Tidak Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Kurang Aktif
BWS Maluku Utara
Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Memadai
Ada
Tdk Ada
Ada
Ada
Aktif
Tdk Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
-
Tdk Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Ada
Tdk Aktif
Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Dalam Proses
Nama Balai
BWS Papua BWS Papua Barat
Kondisi SISDA B(B)WS Wilayah Barat (1) Unit / Tim SISDA
Ruang SISDA
Kegiatan Rutin
Duku ngan Dana
Komputer
Server
LAN
Internet
Website
BWS Sumatera I
Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS Sumatera II
Ada
Ada
Tdk Ada
Tidak Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Tdk Aktif
BWS Sumatera III
Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Tdk Ada
Ada
Tdk Aktif
BWS Sumatera IV
Ada
Tdk Ada
Tdk
Tidak Memadai
Tdk Ada
Tdk Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS Sumatera V (2012)
Ada
Tdk Ada
Ada
Tidak Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS Sumatera VI
Ada
Tdk Ada
Ada
Memadai
Tdk Ada
Tdk Ada
Ada
Ada
Aktif
BWS Sumatera VII
Ada
Tdk Ada
Ada
Memadai
Ada
Tdk Ada
Ada
Ada
Tdk Aktif
Tdk Ada
Ada
Tdk Ada
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
Nama Balai
BBWS Sumatera VIII BBWS Mesuji Sekampung (2012)
Kondisi SISDA B(B)WS Wilayah Barat (2) / 2012 Unit / Tim SISDA
Ruang SISDA
Kegiatan Rutin
Dukungan Dana
Komputer
Server
LAN
Internet
Website
BBWS CidanauCiujung-Cidurian
Ada
Ada
Ada
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BBWS Citarum
Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Tdk Aktif
BBWS Citanduy
Tdk Ada
Ada
Ada
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Kurang Aktif
BBWS Cimanuk Cisanggarung
Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Tdk Aktif
BBWS Ciliwung Cisadane
Tdk Ada
Ada
Tdk Ada
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Kurang Aktif
BBWS Pemali Juana
Ada
Ada
Ada
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Kurang Aktif
BBWS Bengawan Solo
Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
BBWS Serayu Opak
Ada
Ada
Ada
Memadai
Ada
Ada
Ada
Ada
Aktif
Nama Balai
Potensi Permasalahan 1. 2. 3.
3.
Perubahan tugas dan fungsi data dan informasi pada UPT (B/BWS) Koordinasi antar instansi pengelola data, baik dalam lingkup Ditjen SDA (pusat dan balai) maupun antara pusat dan daerah. Ketersediaan Sumber Daya Manusia : • Jumlah personil terbatas • Personil yang mempunyai keahlian khusus (bidang IT) kurang • Personil yang mengikuti pelatihan SISDA tidak dilibatkan kembali dalam kegiatan pengelolaan SISDA Ketersediaan media pendukung, jaringan
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
33
HARAPAN ► ► ► ►
Terbentuknya unit data dan informasi diseluruh UPT(B/BWS) Seluruh UPT(B/BWS) telah memiliki website Seluruh UPT(B/BWS) mampu menjalankan dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi SISDA ( PDSDA, PAI, dll) Tersedianya data yang akurat, tepat guna dan bermanfaat
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
34
ARAHAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR ►
PERSIAPAN OLEH MASING-MASING BBWS/BWS
Personel, Peralatan, dan fasilitas kerja ► Mempersiapkan personil pengelola data dengan sumber daya manusia yang cukup dan memadai; ► Pengadaan server dan komputer manyesuaikan dengan kondisi, keperluan dan kemampuan BBWS/BWS; ► Fasilitas kerja berupa ruangan pengelolaan data beserta peralatan yang mendukung/diperlukan dalam pengelola-an data dan informasi. Misalnya : Akses Internet;
Pembangunan Local Area Network (LAN) ► Jaringan komputer dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi alur informasi; ► Information & Knowledge Sharing meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan TUPOKSI dengan INTRANET.
35
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
35
ARAHAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
Pembangunan Portal Web (Website) ► Website intranet merupakan sarana interaksi internal BBWS/BWS dan sumber informasi untuk pengambilan keputusan terkait keperluan dan kepentingan BBWS/BWS; ►
Updating Data ►
Updating data dilakukan secara rutin setiap tahun, perlu difasilitasi (honorarium dan perjalanan dinas).
Penyiapan Data Spatial ►
Penyediaan informasi melalui web eksternal yang merupakan SUB-DOMAIN dari domain sda.pu.go.id disesuaikan dengan UU 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Penyajian informasi akan lebih lengkap dan informatif dengan adanya dukungan data spatial, sehingga perlu di fasilitasi dipersiapkan dan diupdate.
Koordinasi dan Konsultasi : ► Keterpaduan data dan informasi antara BBWS/BWS/Propinsi/ Kab/Kota dan Pusat, perlu disiapkan koordinasi dan konsultasi
36
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
36
TERIMA KASIH
37
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan
37