PSDA PAI yogyakarta 27/05/2013

PENGOLAHAN DATA & PUBLIKASI INFORMASI Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum

VISI & MISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR “Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat indonesia”

“Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan sumber daya air”

Dukungan data dan informasi yang memadai melalui sistem informasi sumber daya air

MISI 2014 

   

Membangun Jejaring Informasi Sumber Daya Air Pada Tingkat Pusat Dan Daerah; Membangun Kapasitas Kelembagaan Beserta Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Informasi Sumber Daya Air; Menciptakan Mekanisme Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air Yang Terpadu; Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Sistem Informasi; Meningkatkan Komunikasi Publik Yang Transparan, Akuntable Dan Inovatif.

DASAR HUKUM 1. UU No 7 Th 2004 Tentang Sumber Daya Air 2. UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. PP No 42 Th 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Peraturan Presiden No 88 Th 2012 5. Peraturan Presiden No 33 Th 2011

NEXT

DASAR HUKUM UU no 7 Th 2004 tentang Sumber Daya Air ď ą Pasal 65 1. Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya 2. Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. ď ą Pasal 66 1. Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi 2. Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air 3. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air BACK

DASAR HUKUM UU no 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – Pasal 2 (Asas) 3)

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

– Pasal 7 (Kewajiban Badan Publik) 1)

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai

2)

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

3)

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah

BACK

DASAR HUKUM UU no 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – Pasal 7 (Kewajiban Badan Publik) 6)

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik

BACK

DASAR HUKUM PP No 42 Th 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air Sistem Informasi – Pasal 106 1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air 2) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi 3) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi sumber daya air, prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air, serta institusi pengelola.

4) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi sumber daya air.

BACK

DASAR HUKUM PP No 42 Th 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air Sistem Informasi – Pasal 106 6) Informasi sumber daya air mengenai prasarana sumber daya air meliputi informasi tentang bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air. – Pasal 108 1) Prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) terdiri atas prasarana dan sarana: a. Pencatat data; b. Penyimpan data dan informasi; c. Pengolahan data dan informasi; dan d. Penyebarluasan data dan informasi.

BACK

DASAR HUKUM Peraturan Presiden No 88 Th 2012 Kbijakan Pengelolaan SIH3

• Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi – Konsultasi antar lembaga, penyusunan NSPK, – Sinergi Pusat – Daerah – Pengelompokan pengelolaan data nasional SIH3

• Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi – Data informasi sebagai salah satu program prioritas – Mekasnisme akses data dan informasi berdasar keterbukaan informasi

• Pemanfaatan IPTEK – Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam proses pengolahan data

• Pembiayaan pengelolaan data dan informasi – Pengalokasian dana pengelolaan data dan informasi BACK

DASAR HUKUM Peraturan Presiden No 33 Th 2011 Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional Terpadu 1) Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA a) Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi sumber daya air b) Meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA terutama mengenai SIH3; c) Membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data dan informasi sumber daya air terpadu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai d) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan; dan e) Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air

2) Pengembangan Jejaring SISDA a) Menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA paling b) Membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah c) Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SISD

3) Pengembangan Teknologi Informasi a) Mengembangkan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan b) Meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya; dan c) Memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air.

BACK

PUBLIKASI INFORMASI DEFINISI

• PUBLIKASI – Internal » Decision Support System (Penunjang Pengambilan Keputusan) » Knowledge Management (Pengembangan Pengetahuan Internal) – External » Kewajiban, penyebarluasan informasi

• INFORMASI, – informationem  “garis besar, konsep, ide” – Informasi adalah data yang sudah diolah dalam bentuk yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan untuk manusia (Laudon, Kenneth C ”Essentials Of Management Information Systems” 2012)

PUBLIKASI

PUSAT

PROVINSI / BALAI

LAYANAN INFORMASI BERKALA

KABUPATEN

SERTA MERTA

EKTERNAL

SETIAP SAAT

MASYARAKAT

DIKECUALIKAN WILAYAH SUNGAI

INTERNAL ORGANISASI

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR Peraturan Presiden No 33 Th 2011

• Kondisi hidrologi, kebijakan, prasarana, teknologi, lingkungan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air – Diselenggarkan oleh institusi yang membidangi sumber daya air

• Kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air – Diselenggarakan oleh berbagai institusi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku

• Kondisi hidrometeorologi – Diselenggarakan oleh institusi yang membidangi meteorologi dan geofisika

• Kondisi hidrogeologi – Diselenggarakan oleh institusi yang membidangi air tanah

INFORMASI SUMBER DAYA AIR NO 1

INFORMASI Hidrologi

VARIABEL 

Curah Hujan, Ketersediaan Air Pada Sumber Air,

Sedimen Pada Sumber Air Tinggi Muka Air Pada Sumber Air, Kondisi Aliran Pada Sumber Air.

2

Kebijakan



Kebijakan Konservasi, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air.

3

Prasarana Sumber Daya Air



Bangunan Air Dan Bangunan Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air

4

Lingkungan



Informasi

Fungsi

Kawasan,

Zona

Pemanfaatan,

Penggunaan Sumber Daya Air, Kondisi Daratan Yang Mempengaruhi Sumber Daya Air.

5

Social Ekonomi Budaya



Informasi Tentang Hukum, Kelembagaan, Pendanaan, Demografi

Program,

KONDISI & PERMASALAHAN  Koordinasi antar lembaga  Balai – Dinas, Antar PPK, Pusat - Daerah  Ketersediaan SDM  Unit Pengelola Data dan Publikasi Informasi  Kemampuan SDM  Kompetensi  Kebijakan Pengelolaan  Komitmen Manajemen, Prosedur, Standar  Ketersediaan teknologi dan Ketersediaan fasilitas  Ruangan, Server, Koneksi    

Kondisi jaringan Sistem Informasi Fungsi jaringan Sistem Informasi Pemeliharaan jaringan Sistem informasi Anggaran Operasional

TUJUAN PENGELOLAAN • Ketersediaan data dan informasi terkait sumber daya air yang berkualitas – Cepat, tepat waktu, biaya ringan, sederhana, akurat, benar

• Terdapat mekanisme kerja pengelolaan data & informasi SDA yang terpadu tekoordinir dan terkoordinasi di tingkat pusat antara pengelola data & informasi di pusat dan daerah – Dengan memfasilitasi / memenuhi kebutuhan komunikasi dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air

• Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan data dan informasi – Dengan memfasilitasi akses data dan informasi untuk masyarakat meleui berbagai media (cetak dan elektronis)

• Memperkuat sumber daya pengelolaan sistem informasi (manusia, sarana dan prasarana) – Mengatur tata kelola sistem informasi (organisasi, prosedur) – Menyediakan peralatan pengelolaan data & informasi di pusat & daerah dalam pengelolaan data & informasi secara optimum – Mengadakan pelatihan keahlian, sesuai bidang dan kompetensinya

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

MENYEDIAKAN DATA & INFORMASI

MANAJEMEN ASSET

ANALISA DAN PERENCANAAN

PENYEDIAAN INFORMASI KEPADA SELURUH STAKEHOLDER

PENGOLAHAN DATA MENJADI INFORMASI SEBAGAI KEBIJAKAN

PENGOLAHAN DATA (TABULAR DAN SPATIAL) SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN ASSET

INTEGRASI

DATABASE & WEBSITE

TABULAR

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

SPATIAL

KOMUNIKASI DATA KEBIJAKAN DITJEN SDA

DATABASE BWS/BBWS

KEGIATAN BALAI

PENGOLAHAN DATA

DOKUMEN/ SUMBER DATA

DATA HASIL KEGIATAN

PENGOLAHAN DATA

KEBIJAKAN BALAI

DATABASE DITJEN SDA PENGAMBILAN KEPUTUSAN BALAI PUBLIKASI VIA INTRANET

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITJEN

PUBLIKASI VIA INTERNET

PUBLIKASI

PUBLIKASI VIA INTRANET

PENGUMPULAN DATA SUMBER DAYA AIR

DATA SUMBER DAYA AIR

IRIGASI

SUNGAI

WADUK

DANAU

SITU

EMBUNG

RAWA

POS KLIMATOLOGI

POS DUGA AIR

POS HUJAN

BANJIR

KEKERINGAN

METODE & ALAT PDSDA, PENGOLAH DATA SUMBER DAYA AIR • DATABASE DAERAH ALIRAN SUNGAI • MENCAKUP SUNGAI, DANAU, WADUK, IRIGASI, HIDROLOGI, DLL • TABULAR

PAI, PENGELOLAAN ASET IRIGASI

• DATABASE DAERAH DAN SKEMA JARINGAN IRIGASI • MENCAKUP KONDISI, FUNGSI, SISA UMUR, KEKRITISAN , LEVEL OF SERVICE PRIORITAS KEGIATAN PENGELOLAAN ASET: REHABILITASI, OPERASI, ALOKASI AIR • SPASIAL

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

PENGELOLAAN ASET IRIGASI STRUKTUR MENU • Arsip – Pengaturan Printer – Akses Masuk / Keluar

• Data – Tabel Referensi – Daerah Irigasi

• Supervisor – Pengelolan Pengguna

• Cetak – Pembuatan Laporan (Report)

• Panduan – Panduan Penggunaan – Petunjuk Teknis – Petunjuk Pelaksanaan

33

PENGELOLAAN ASET IRIGASI PROSEDUR PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

 Bangunan Pengambilan

 Bangunan Pengatur

 Bangunan Pelengkap

Saluran Akan Otomatis di Buat Oleh System

 Atribut pendukung Aset

PENGOLAH DATA SUMBER DAYA AIR

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

PENGEMBANGAN

PENGEMBANGAN PAI DAN PDSDA ALUR PUBLIKASI INFORMASI PENGUMPULAN

PENGISIAN

PENGIRIMAN

KOMPILASI

PUBLIKASI

EXISTING PENGISIAN

PUBLIKASI

RENCANA

PENGEMBANGAN PAI DAN PDSDA

PENGEMBANGAN PAI DAN PDSDA

TUJUAN PENGEMBANGAN • Menyediakan Data dan Informasi terkait Sumber Daya Air yang berkualitas – Cepat, Tepat waktu, Biaya ringan, Sederhana, Akurat, Benar

• Pengelolaan data & informasi SDA yang terpadu tekoordinir dan terkoordinasi di tingkat pusat antara pengelola data & informasi di pusat dan daerah – Dengan memfasilitasi / memenuhi kebutuhan komunikasi dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air

• Memfasilitasi akses data dan informasi untuk masyarakat melalui media elektronis • Memperkuat sumber daya pengelolaan sistem informasi (manusia, sarana dan prasarana) – Mengatur tata kelola sistem informasi sesuai organisasi & prosedur – Menyediakan peralatan pengelolaan data & informasi di pusat & daerah dalam pengelolaan data & informasi secara optimum

TARGET PENGEMBANGAN • Koordinasi antar lembaga  Balai – Dinas, Antar PPK, Pusat – Daerah  Melakukan Integrasi Sistem • Menyiasati Ketersediaan dan Kemampuan SDM, Unit Pengelola Data dan Publikasi Informasi  Meningkatkan Efisiensi • Kemampuan SDM  Kompetensi  Meningkatkan Efisiensi • Kebijakan Pengelolaan  Komitmen Manajemen, Prosedur, Standar  Penyediaan Informasi yang Berkualitas • Ketersediaan teknologi dan fasilitas  Ruangan, Server, Koneksi  Meningkatkan Efektifitas – – – –

Kondisi jaringan Sistem Informasi Fungsi jaringan Sistem Informasi Pemeliharaan jaringan Sistem informasi Anggaran Operasional

TERIMA KASIH SUBDIT DATA & INFORMASI - 2013