Renstra BBWSPJ sda 2015 2020 by BBWS Pemali Juana

RENSTRA SDA

Kebijakan Program TA 2015-2019 (lanjutan) 1. Prioritas program pada wilayah-wilayah sungai kewenangan Pemerintah dan daerah perbatasan/terluar; 2. Program di bidang sungai dan pantai telah dilengkapi dengan kriteria kesiapan yang memadai (desain, lahan, amdal/UKL-UPL); 3. Program pengendalian banjir dilaksanakan dengan prioritas pengurangan titik banjir (Waktu, Kedalaman, Luas), dan penuntasan sistem pengendalian banjir di dalam wilayah sungai. 4. Kegiatan pengamanan tebing secara selektif dibatasi pada sungai-sungai yang kelongsoran tebingnya mengancam permukiman dan fasilitas umum serta pada sungai-sungai yang sifatnya sebagai revitalisasi kawasan sempadan;

Kebijakan Program TA 2015-2019 (lanjutan) 5.

Masing-masing BBWS/BWS menuntasi rencana pengendalian banjir dan ketahanan air wilayah kerja masing-masing merujuk pada pola/master plan/hasil studi, berupa peta wilayah sungai yang dilengkapi dengan peta rawan banjir, rencana penanganan, status pelaksanaan, dan kebutuhan biayanya;

Percepatan upaya sertifikasi bendungan yang sudah siap (desain, AMDAL, LARAP, izin lokasi, dan sudah masuk dalam RTRW);

Pembuatan MOU dan perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk percepatan pembangunan (sebelum kontrak) khususnya masalah pembebasan lahan termasuk tegakan/bangunan di atasnya, permasalahan sosial, dan pengalokasian anggaran;

Pelaksanaan kajian teknis sempadan sungai untuk mendukung program pengendalian banjir (berpedoman pada PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai);

Kebijakan Program TA 2015-2019 (lanjutan) 9.

Fokus pada penyelesaian kegiatan yang cepat berfungsi secara keseluruhan maupun bertahap (embung, revitalisasi situ, normalisasi sungai);

10. Penyelesaian program yang didanai dengan PHLN tepat waktu mengingat tanggal berakhirnya PHLN; 11. Programâ&#x20AC;&#x201C;program dengan prioritas rendah ditunda pelaksanaannya; 12. Prasarana yang belum berfungsi diprioritaskan penyelesaiannya.

ARAHAN BIDANG SUNGAI DAN PANTAI 

Memahami bahwa pengendalian banjir yang adalah menghindarkan diri dari bermukim di daerah banjir;

terbaik



Memahami penanganan sungai tidak cukup dengan upaya struktur saja, perlu upaya non struktur berupa pengaturan dan penyiapan masyarakat jika terjadi banjir yang melebihi kemampuan rencana upaya struktur;



Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pengelolaan resiko banjir yg ditujukan untuk mengurangi kerugian banjir;



Mengarahkan pengendalian banjir dengan sasaran semakin berkurangnya daerah rawan banjir pada tingkat pengamanan tertentu;



Pelaksanaan konstruksi tanggul memerlukan pembebasan lahan (untuk sempadan, tapak tanggul, dan bantaran) serta pekerjaan drainase daerah di luar tanggul yang terhalang tanggul.

ARAHAN BIDANG SUNGAI DAN PANTAI 

Pembebasan tanah menjadi tanggung jawab Pemda, pelaksanaan konstruksi dapat dipercepat jika tidak ada lagi masalah tanah yang belum bebas.



Negosiasi harga dengan masyarakat diintensifkan agar proses pembayaran pembebasan tanah dpt berjalan lancar.



Penyesuaian desain dengan kondisi lapangan perlu diperhatikan.



Perlunya antisipasi musim untuk pelaksanaan konstruksi.



Perlu ditinjau beberapa alternatif penanganan dan dipilih yang paling hemat. Misalnya tidak perlu membangun konstruksi pelindung tebing sungai jika kepentingan yang terancam (jalan, pemukiman dan lain-lain) dapat dipindahkan / digeser dengan biaya yang lebih murah.



Pemeriksaaan dan inventarisasi secara rutin dan periodik terhadap bangunanbangunan sungai serta prasarana dan sarana penanggulangan bencana banjir dan pengendalian banjir (walkthrough/audit teknis/ manajemen aset).

Arah Kebijakan Pengamanan Pantai Dilaksanakan dengan Urutan Prioritas

Penanganan abrasi pantai yang mengancam jiwa manusia dan prasarana umum (jalan raya, bangunan bernilai sosial-budaya tinggi) dan pantai pada pulau terluar untuk Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .

Pengamanan banjir di kawasan pantai (coastal floding) akibat kondisi curah hujan tinggi dan drainase buruk yang di komplikasikan oleh aktivitas badai dan pasang laut (sesaat) serta kenaikan muka air laut dan tekanan penduduk (jangka panjang)

Stabilitas muara sungai dan saluran drainase yang langsung ke laut untuk mendukung lalu lintas pelayaran dan pengendalian banjir.

Mendukung revitalisasi kawasan pantai.

Strategi Pengamanan Pantai 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Memprioritaskan pembangunan konstruksi pengaman pantai untuk: a. Menanggulangi kerusakan di daerah padat penduduk guna mencegah, mengurangi korban jiwa. b. Menanggulangi kerusakan yang mengancam permukiman dan fasilitas umum. c. Mencegah kerugian material lain, seperti kerusakan areal pertanian, tambak, hutan mangrove, dan perkebunan. Menyusun dan menerapkan program pemeliharaan yang berkelanjutan (pemantauan, evaluasi, perbaikan, rehabilitasi). Mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kelestarian ekosistem pantai. Menggunakan atau memanfaatkan bahan atau material ramah lingkungan. Meningkatkan anggaran di bidang Pengamanan Pantai. Dalam disain mencantumkan komponen peningkatan kenaikan muka air laut sebesar 0,5 m (contoh: penanganan reklamasi Pulau Nipah).

Output/outcome....? Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ, sert a bangunan penampung air lainnya

• Berapa jumlah kawasan yang dikonservasi....? • Berapa luas kawasan yang dikonservasi...? • Berapa buah prasarana sedimentasi yang dibangun...? • Berapa berkurangnya laju erosi....? • Berapa jumlah waduk, embung, situ yang dibangun...? • Berapa volume waduk, embung, situ yang dibangun....? • Berapa jumlah waduk, embung, situ yang direhab...? • Berapa volume waduk, embung, situ yang direhab....?

Output/outcome....? (lanjutan) Pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

• Berapa panjang pembangunan prasarana pengendalian banjir....? • Berapa luas kawasan yang dilindungi dari banjir...? • Berapa buah prasarana pengendalian lahar yang dibangun....? • Berapa volume sedimentasi yang bisa ditahan...? • Berapa panjang pembangunan prasarana pengaman pantai....? • Berapa luas kawasan yang dilindungi dari erosi pantai....? • Berapa panjang prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi....? • Berapa luas yang berkurang banjir....? • Berapa panjang prasarana pengendalian pengaman pantai yang direhabilitasi....? 10

ARAH KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI TAHUN 2015 - 2019 No 1

ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN

PERKUATAN PERENCANAAN IRIGASI a) SNVT PJPA WAJIB menyiapkan Dokumen RP2I, sebagai Dokumen Usulan Pelaksanaan Kegiatan

i. Dilaksanakan pada TA. 2015-2016 ii. Pada Tahun 2015, SNVT PJPA menyiapkan rencana Pengelolaan Irigasi iii. Pada Tahun 2016, SNVT PJPA menyiapkan rencana Pengembangan Irigasi iv. Data inventarisasi dan kondisi sistem irigasi, diambil dari PPK OP Irigasi v. Penyusunan Dokumen RP2I agar diselaraskan dengan POLA dan RTRW

POLA

RTRW

PENGELOLAAN SDA

RP2I

ARAH KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI TAHUN 2015 - 2019 No 2

ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI a) Optimalisasi prasarana irigasi eksisting b) Melakukan Review System Planning Irigasi, untuk mengetahui kondisi sistem irigasi

i. ii. iii.

Neraca Air Kondisi Infrastruktur / Bangunan Irigasi Luas Lahan, memperhitungkan alih fungsi dan potensi baru sebagai extention

c) Jika kesimpulan Review System Planning terjadi Kekurangan Air

Membangun lumbung air/ embung/ waduk lapangan, sebagai tampungan air dan menyuplai air irigasi pada musim kering Re-Use dari saluran drainase Mancari potensi sumber air alternatif sebagai supplesi.

ii. iii.

ARAH KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI TAHUN 2015 - 2019 No 2

ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI d) Jika kesimpulan Review System Planning terjadi Penurunan Fungsi infrastruktur/ bangunan irigasi

ii.

iii.

e) Jika kesimpulan Review System Planning terjadi Alih Fungsi Lahan

i. ii. iii.

Melakukan up-grade bangunan irigasi, dan selanjutnya WAJIB disertai dengan alat ukur Normalisasi saluran irigasi, mengembalikan ke bentuk atau dimensi SEMULA atau SESUAI KEBUTUHAN Mengganti saluran tanah ke pasangan (bila porus atau sering longsor)

Inventarisasi alih fungsi lahan pada setiap Daerah Irigasi Menyampaikan hasil alih fungsi lahan tersebut kepada Kementerian Pertanian Mencari potensi lahan baru untuk extention atau pengembangan baru di wilayahnya

ARAH KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI TAHUN 2015 - 2019 No 2

ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI f)

MODERNISASI Daerah Irigasi Strategis Nasional

g) Melaksanakan peningkatan (extension) Daerah Irigasi

i. ii.

DI Jatiluhur melalui program WISIMP-II DI Rentang

Dari hasil Review System Planning, dapat diketahui potensi lahan untuk pengembangan extention baru, menggantikan alih fungsi lahan Bekerjasama dengan Kementan dalam pelaksanaannya

ii. h) Melaksanakan PEMBANGUNAN BARU sebagai kompensasi pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian beririgasi

No 1

KEGIATAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG RAWA & TAMBAK PERKUATAN PERENCANAAN RAWA TAHUN 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN

TAMBAK

a) SNVT PJPA WAJIB menyiapkan Dokumen RP2I, sebagai Dokumen Usulan Pelaksanaan Kegiatan

POLA

RTRW

RP2I (Irigasi & Rawa)

SINKRONISASI PROGRAM

TAMBAK

DINAS KP

i. Dilaksanakan secara kontraktual TA. 20152016 ii. Pada Tahun 2015, SNVT PJPA menyiapkan rencana Pengelolaan Rawa iii. Pada Tahun 2016, SNVT PJPA menyiapkan rencana Peningkatan Rawa iv. Data inventarisasi dan kondisi Rawa bekerjasama dengan Dinas Pertanian v. Data inventarisasi dan kondisi Tambak bekerja-sama dengan Dinas Kelautan & Perikanan vi. Penyusunan Dokumen RP2I agar diselaraskan dengan POLA dan RTRW setempat vii. Penyusunan program peningkatan dan rehabilitasi tambak agar berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. viii.Memahami isu perubahan iklim dan lingkungan hidup pada Rawa serta isu peningkatan kehidupan nelayan pada tambak.

ARAH KEBIJAKAN BIDANG RAWA TAHUN 2015 - 2019 No 2

ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RAWA - TAMBAK a) Optimalisasi prasarana rawa

i. Pengaturan muka air untuk mencegah emisi gas rumah kaca dan CO2. ii. Pemasangan pintu air pada saluran, dengan mempertimbangkan keperluan transportasi air. iii. Pembuatan/perbaikan jalan usaha tani, ketiadaan akses akan • mengurangi minat petani bercocok tanam di rawa. • Mengganggu pemasaran hasil produksi

ARAH KEBIJAKAN BIDANG RAWA TAHUN 2015 - 2019 No 2

ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RAWA - TAMBAK b) Optimalisasi prasarana tambak

Pengaturan suplesi air tawar dan air payau melalui pintu, saluran air tawar, saluran air payau, kolam pencampuran, dll ii. Kerjasama desain dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait kebutuhan air dan kadar salinitasnya untuk tiap komoditas (salinitas untuk ikan berbeda dengan salinitas untuk udang) iii. Pengangkatan sedimen harus sampai di muara. iv. Perkuatan tebing saluran dengan teknologi sederhana seperti cerucuk dan gedhek (anyaman bambu)

ARAH KEBIJAKAN BIDANG AIR TANAH TAHUN 2015 - 2019 No

ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN

PERKUATAN PERENCANAAN AIR TANAH a) SNVT PJPA WAJIB menyiapkan Dokumen yang berisi data kebutuhan dan potensi airtanah berisi data total potensi lahan air tanah, data capaian, dan data sisa kebutuhan akan sarana dan prasarana air tanah yang perlu dibangun/ direhabilitasi, berkerjasama dengan Dinas Pertanian, dan Dinas ESDM b)

Paradikma air tanah harus mulai berorientasi pada aspek scientific, tidak hanya berorientasi pada eksploitasi air tanah.

Harus Sinkron antara pengembangan air tanah dengan penyusunan pola pengelolaan SDA, Pola Wilayah Sungai dan RTRW. pastikan aspek air tanah harus masuk dalam kegiatan perencanaan bendung, bendungan, irigasi dll. Sehinga air tanah bisa sebagai conjunctivities

Dalam pengelolaan/Pendayagunaan Air Tanah harus sesuai dengan tahapan SIDLAKOM (PP 43/2008 ttg Air Tanah: Inventarisasi air tanah, Penetapan zona Konservasi air tanah dan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

i. ii. iii. iv. v.

Lokasi (kabupaten/kota) Loordinat (xo xâ&#x20AC;&#x17E; xâ&#x20AC;&#x153; LU LS BT BB) Debit rencana dan debit aktual Jenis dan kondisi prasarana Dokumentasi (desain, foto dan sebagainya)

ARAH KEBIJAKAN BIDANG AIR TANAH TAHUN 2015 - 2019 No

ARAH KEBIJAKAN

KEGIATAN

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH a) Revitalisasi prasarana Irigasi Air Tanah yang sudah tidak berfungsi

Redevelopment, Redrill dan Flushing sumur bor. ii. Rehabilitasi JIAT, Rumah Pompa dan Pompa Air tanah. iii. Penggantian mesin penggerak dan Pompa Air Tanah. iv. pemboran juga memanfaatkan mata air dan sungai bawah tanah.

Penyadapan sumber air yang mudah dimanfaatkan

i. air tanah dangkal ii. air tanah artesis dan iii. air tanah dalam lainnya namun tidak memperburuk lingkungan.

penerapan teknologi sederhana dan berskala kecil agar mampu dikelola oleh petani sendiri.

Sumur pompa irigasi harus dibangun fasilitas penyediaan air minum dengan mengambil air tanah dari sumur yang sama.

SKEMA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) UNIT AIR BAKU

UNIT DISTRIBUSI DAN PELAYANAN

UNIT PRODUKSI

P-68

P-67

P-75

P-69

P-79P-76

P-78 P-71 P-70

E-32

Unit Produksi (IPA, SPL, dll) E-37

P-74 P-77

E-33

E-38 E-34

HU P-73 P-72

PP No. 16/2005 Tentang PENGEMBANGAN SPAM PASAL 5

(1) SPAM

UNITdilakukan AIR BAKU dapat

UNIT PRODUKSI (dapat termasuk Water Meter Induk, Pipa Transmisi & melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan Reservoir)

UNIT DISTRIBUSI DAN UNIT PELAYANAN

jaringan(APBD perpipaan. Prop/Kab/Kota/DAK)

(2) SPAM dengan jaringan perpipaanAPBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi UNIT AIR BAKU, Pusat dan Propinsi UNIT PRODUKSI, UNIT DISTRIBUSI, UNIT PELAYANAN, dan UNIT PENGELOLAAN. PASAL 10 (2) Unit distribusi wajib memberikan kepastian KUANTITAS, KUALITAS AIR, dan KONTINUITAS PENGALIRAN.

STANDAR DAN PEMANTAUAN KUALITAS 

PP No. 82/2001 Tentang PENGELOLAAN KUALITAS AIR dan PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR  KEPMEN KESEHATAN RI No.907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

GOAL 7 - TARGET 10 - MDGs 2015

DUKUNGAN PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM

TARGET 10 : “Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation” Target MDGs 2015 : 68.87% masyarakat Indonesia dapat akses air bersih secara kontinyu

ARAH KEBIJAKAN BIDANG AIR BAKU TAHUN 2015 - 2019 No 1

ARAH KEBIJAKAN PERKUATAN PERENCANAAN AIR BAKU a) Review desain terutama pada desain-desain

KEGIATAN

Review Desain perencanaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah ii. Review Desain Perencanaan yang dilaksnakan oleh PDAM

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi prasarana/sarana penyediaan air baku yang sudah dibangun melalui program O&P dan Rehabilitasi.

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU a) Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air baku untuk memenuhi target MDGs 2020.

i. Kawasan Regional ii. Cost sharing antara Pemerintah Pusat (APBN), Provinsi (APBD Prov) dan Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota) iii. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Mengembangkan pembangunan penyediaan air baku skala besar

menyediakan air bersih secara kontinyu yang dapat diakses paling tidak oleh 85% masyarakat Indonesia atas standar kebutuhan minimal setiap orang akan air bersih 60 lt/org/hari ii. Mendukung MP3EI

EVALUASI KEGIATAN IRIGASI & RAWA  EVALUASI OUTCOME Sungai A

Rehabilitasi tahun I saluran 1 km Outcome 500 Ha

Permasalahan

Luas DI. AAA = 600 Ha Sungai A

• Perhitungan ganda

Rehabilitasi tahun II saluran 1 km Outcome 600 Ha

total rehabilitasi > luas D.I. (1.100 Ha)

(600 Ha)

RENCANA RENSTRA 2015 - 2019  OUTCOME RENSTRA 2015 – 2019 (RENCANA) 1. Alternatif I : berdasarkan peningkatan nilai IP (Indeks Pertanaman) Luas DI. AAA = 600 Ha Sungai A

Sungai A

Rehabilitasi saluran 1 km

Sebelum Rehabilitasi IP = 150

Sesudah Rehabilitasi IP = 200

Outcome = (200 – 150) / 150 x 600 Ha = 200 Ha

RENCANA RENSTRA 2015 - 2019 2. Alternatif II : memperhitungkan kondisi jaringan di hulu Luas DI. AAA = 600 Ha Sungai A 1

Kondisi jaringan 70%

• Rehabilitasi tahun I di lokasi “2” Outcome = luas jaringan lokasi “2” x kondisi setelah rehabilitasi x kondisi jaringan di lokasi 1 = 500 Ha x 100% x 70% • Rehabilitasi = tahun II di lokasi 350 Ha “1” Outcome = luas jaringan lokasi “1+2” x kondisi setelah rehabilitasi = 600 Ha x 100% = 600 Ha

Permasalahan:

KEMUNGKINAN TERJADI PERHITUNGAN GANDA (total rehabilitasi > luas D.I.)

RENCANA RENSTRA 2015 - 2019  PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI

Instrumen output Total Outcome (Ha)

-Jumlah bangunan -Panjang saluran …… Km

…… buah

RENCANA RENSTRA 2015 - 2019

 OUTCOME RENSTRA 2015 - 2019

Instrumen output Total Outcome (Ha)

-Jumlah bangunan -Panjang saluran …… Km

…… buah

RENCANA RENSTRA 2015 - 2019

 OUTCOME RENSTRA 2015 - 2019

Instrumen output Total Outcome (Ha)

-Jumlah titik

…… buah

-Jumlah bangunan

…… buah

-Panjang saluran …… Km

RENCANA RENSTRA 2015 - 2019  OUTCOME RENSTRA 2015 - 2019

Instrumen output Total Outcome (m3/s)

-Panjang pipa

…… km

-Jumlah bangunan

…… buah

dalam ribuan

Jaringan Irigasi (ha)

RENSTRA OP IRIGASI 2015-2019 2.740

2.800

2.740

2.700 2.600 2.500

425

2.400 2.300

2.200

2.315

2.100

Tahun Operasi dan Pemeliharaan

Pembangunan/Peningkatan

Waduk/Situ/Embung (buah)

2.500

RENSTRA OP WADUK/SITU/EMBUNG 2015-2019

2.000 1.500

1.946

2015

2016

2017

2018

2019

746

1.000 500

1.200

0 2010-2014

Tahun Operasi dan Pemeliharaan

Pembangunan/Peningkatan

RENSTRA OP AIR BAKU 2015-2019

Air Baku (m3/dtk)

120,00

100,75

100,00

80,00

56,00

60,00 40,00 20,00

44,75

Tahun Operasi dan Pemeliharaan

Pembangunan/Peningkatan

dalam ribuan

jaringan Reklamasi Rawa (ha)

RENSTRA OP JARINGAN REKLAMASI RAWA 2015-2019 1.325

1.400

1.200

1.325

225

1.000 800 600

1.100

400

200 -

Tahun Operasi dan Pemeliharaan

Pembangunan/Peningkatan

RENSTRA OP PENGENDALI BANJIR 20152019

4.000 Pengendali Banjir (km)

3.500

3.450

2015

2016

2017

2018

2019

3.000 2.500

1.450

2.000 1.500

1.000

2.000

500

2010-2014

Tahun Operasi dan Pemeliharaan

Pembangunan/Peningkatan

400

RENSTRA OP PENGAMAN PANTAI 20152019 370

370

2015

2016

2017

2018

2019

Pengaman Pantai (km)

350 300 250

270

200 150

100 50

100

2010-2014

Tahun Operasi dan Pemeliharaan

Pembangunan/Peningkatan

Jaringan Irigasi Air Tanah (ha)

RENSTRA OP JARINGAN IRIGASI AIR TANAH 2015-2019 55.840

60.000

50.000

55.840

12.000

40.000 30.000

20.000

43.840

10.000 -

Tahun Operasi dan Pemeliharaan

Pembangunan/Peningkatan

dalam ribuan

Jaringan Tata Air Tambak (ha)

RENSTRA OP JARINGAN TATA AIR TAMBAK 2015-2019 110

120

110

100

38 80 60 40

20 -

Tahun Operasi dan Pemeliharaan

Pembangunan/Peningkatan

110

RENSTRA OP PENGENDALI LAHAR/SEDIMEN 2015-2019 Pengendali lahar/sedimen (buah)

350 300

300

2015

2016

2017

2018

2019

250 150

200 150

100 150 50

2010-2014

Tahun Operasi dan Pemeliharaan

Pembangunan/Peningkatan

RENSTRA KEGIATAN WAJIB BALAI OP SDA 1. 2. 3. 4.

TERSEDIANYA DOKUMEN RAAG/RAAD DI SELURUH BBWS/BWS TERSEDIANYA DATA KONDISI DAN KINERJA SARANA DAN PRASARANA TERSEDIANYA PEDOMAN OP SDA DI SELURUH WILAYAH SUNGAI TERSEDIANYA PETUNJUK MANUAL OP SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 5. TERSELENGGARANYA PELATIHAN OP SDA 6. TERSELENGGARANYA MONITORING BANJIR DAN KEKERINGAN 7. TERBANGUNNYA SISTEM INFORMASI OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 8. TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA 9. TERWUJUDNYA AMANAT PERATURAN PEMERINTAH 37 TAHUN 2010 TENTANG BENDUNGAN DISELULUH BBWS/BWS DALAM PENGELOLAAN BENDUNGAN 10.TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ASET IRIGASI DI SELURUH BBWS/BWS

PERKIRAAN PERHITUNGAN UNTUK ALOKASI KEUANGAN OP 1. JARINGAN IRIGASI AIR TANAH YANG DI OPERASIKAN DAN DIPELIHARA - PERMEN PU NO 13/PRT/M/2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI - AKNOP 2. SARANA/PRASARANA PENYEDIAAN AIR BAKU YANG DIOPERASIKAN DAN DIPELIHARA  AKNOP 3. JARINGAN REKLAMASI RAWA YANG DI OPERASIKAN DAN DIPELIHARA  AKNOP 4. JARINGAN IRIGASI AIR TANAH YANG DI OPERASIKAN DAN DIPELIHARA  AKNOP 5. JARINGAN TATA AIR TAMBAK YANG DIOPERASIKAN DAN DIPELIHARA  AKNOP 6. WADUK/EMBUNG/SITU/BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA YANG DIOPERASIKAN DAN DIPELIHARA  MEAV (MODERN EQUIVALENT ASSET VALUE) = (0,25 – 0,30) % X VOL TUBUH BENDUNG X BIAYA/M3 X CPI (CONSUMER PRICE INDEX TAHUN PROYEKSI)/ CPI0 (CPI SAAT PEMBANGUNAN); 7. SARANA/PRASARANA PENGENDALIAN BANJIR YANG DI OPERASIKAN DAN DIPELIHARA : SUNGAI YANG ALAMI, SUNGAI YANG TERDAPAT AKTIFITAS PEMBANGUNAN DAN SUNGAI YANG MELEWATI PERKOTAAN  AKNOP

PENUTUP

BEBERAPA RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PENYUSUNAN RENSTRA OP 2015-2019 ANTARA LAIN: • MELAKUKAN ANALISIS LANJUTAN TERHADAP PENCAPAIAN RENSTRA 2010-2014, KHUSUSNYA FINALISASI TAHUN 2014 • MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA YANG BERKAITAN DENGAN RENSTRA 2015-2019 DARI BBWS/BWS DAN DIREKTORAT-DIREKTORAT SDA TERKAIT • MELAKUKAN PERHITUNGAN TERHADAP TARGET OUTPUT DAN OUTCOME TAHUN2015-2019

Muatan RENSTRA BBWS/BWS Mandat, tugas, kewenangan, stand ar pelayanan, peran Es. II Kondisi umum, tantangan dan isu strategis yang dihadapi Visi (sesuai Visi Eselon I), misi (jabaran misi Eselon I), tujuan, sasaran strategis

Kebijakan operasional strategi operasional

dan

Pogram, kegiatan, pendanaan dan turunannya SUMBER: Draft Pedoman Penyusunan Renstra Strategis Unit, PUSTRA 2011

Muatan RENSTRA BBWS/BWS BAB 1 : PENDAHULUAN  Umum Uraian kedudukan Balai dikaitkan dengan unit kerja diatasnya serta tujuan dan arti penting penyusunan Renstra dalam mendukung pelaksanaan tugas Unit Balai Eselon II/III.

 Mandat, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Uraian sesuai dengan Permen PU No. 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu bagaimana dukungannya terhadap UU sektor (sesuai Bab 2, Sub bab 1.2) yang terkait dengan Unit Organisasi Eselon I diatasnya.

 Peran Uraian bagaimana peran UPT Balai Eselon II/III dalam mendukung peran (sesuai Bab 2, Sub bab 1.3) Unit Organisasi Eselon I diatasnya serta dalam rangka pencapapaian visi dan misinya Unit Organisasi Eselon I.  Standar Pelayanan Standar pelayanan UPT Balai Eselon II/III diarahkan dalam rangka mendukung standar pelayanan minimum (sesuai Bab 2, Sub bab 1.3) Unit Organisasi Eselon I diatasnya. Standar pelayanan tersebut berdasar pada core busines UPT Balai Eselon II/III yaitu bagaimana meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka pelayanan publik atau pencapaian outcome yang mengacu kepada Permen PU No. 22/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian PU. Selain itu juga mengacu pada Kepmen PU Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sumber: Draft Pedoman Penyusunan Renstra Strategis Unit, PUSTRA 2011

Muatan RENSTRA BBWS/BWS BAB 2 : KONDISI, TANTANGAN, DAN ISU STRATEGIS  Kondisi Umum Memberikan gambaran kondisi pencapaian kinerja (outcome), dan kinerja output utama/penting masing-masing (UPT) Balai Eselon II/III sebagai baseline perencanaan – untuk 5 (lima) tahun ke depan. Kondisi tersebut dapat meliputi antara lain sebagai berikut:   

Profil dan cakupan serta potensi wilayah sungai wilayah Profil dan kondisi sistem jaringan infrastruktur, bangunan dan sarana prasarana Kondisi Umum aspek terkait perwujudan program meliputi:     



 

Penyediaan dan pengelolaan air baku Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai Peningkatan kualitas pengelolaan SDA terpadu

Kondisi umum stakeholders meliputi keterpaduan lintas sektor, sinergi pusat daerah, kemitraan dalam dukungan sektor pertanian, air bersih dan energi serta pemberdayaan/partisipasi masyarakat dalam pola dan manajemen pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Konservasi melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamat Air (GNKPA), Irigasi melalui partisipasi masyarakat P3A Kondisi umum pengelolaan sistem hidrologi Kondsi umum manajemen termasuk sumber daya manusia dan komponen reformasi birokrasi.

Tantangan dan isu strategis merupakan hal-hal utama yang dihadapiPola&Rencan dan perlu diantisipasi oleh UPT Balai Eselon II/III dalam perencanaan 5 (lima) tahun ke depan Sumber: Draft Pedoman Penyusunan Renstra Strategis Unit, PUSTRA 2011

a sebagai acuan?

Muatan RENSTRA BBWS/BWS BAB 3 : VISI, MISI DAN TUJUAN

 Visi Merupakan penjelasan peran dan fungsi UPT Balai Eselon II/III dalam mendukung pencapaian visi Eselon I.

 Misi Merupakan penjelasan peran dan fungsi UPT Balai Eselon II/III dalam mendukung pencapaian misi Eselon I

 Tujuan Merupakan penjelasan peran UPT Balai Eselon II/III untuk mencapai tujuan Kementerian yang terkait Eselon I.

 Sasaran Strategis Merupakan sasaran strategis Eselon I terkait berdasarkan Permen PU No. 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Permen PU No. 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Kementerian PU dan Permen PU No. 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Permen PU No. 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian PU 2010-2014

Sumber: Draft Pedoman Penyusunan Renstra Strategis Unit, PUSTRA 2011

Pola&Rencan a sebagai acuan?

Muatan RENSTRA BBWS/BWS BAB 4 : KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi Kementerian yang lebih operasional yaitu: • Implementasi BBWS/BWS dalam pelaksanan tugas fungsi dalam wilayahnya yang mencakup: a). manajemen pengelolaan SDA terpadu; b). konservasi; c). pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air meliputi penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air; d). pengendalian daya rusak air; e). partisipasi pemberdayaan masyarakat dan hubungan dengan stakeholders; f). kemitraan dalam pengelolaan SDA; g). penerapan Iptek. • Implementasi pengelolaan data informasi sumber daya air. • Kebijakan baru/direktif Presiden/ Nasional/sektor/ bidang yang terkait

Sumber: Draft Pedoman Penyusunan Renstra Strategis Unit, PUSTRA 2011

Muatan RENSTRA BBWS/BWS BAB 5 : PROGRAM DAN KEGIATAN

 Program dan Kegiatan 2015-2019  Nama program, kegiatan, indikator kinerja outcome, indikator kinerja output Satmikal Eselon II dan komponen beserta target.

 Pendanaan  Uraian pendanaan untuk keseluruhan dirinci per output, indikator kinerjanya, serta lokasi pelaksanaannya. Sesuaikan BAB 6 : PENUTUP

kebutuhan, kemampuan

Uraian tantangan yang diantisipasi dalam perencanaan kedepan.

LAMPIRAN : MATRIKS RENSTRA

Sumber: Draft Pedoman Penyusunan Renstra Strategis Unit, PUSTRA 2011

RENSTRA 2015-2019  Didasarkan pada pola dan rencana pengelolaan SDA WS (jika sudah ada)  Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) : terencana mulai dari studi hingga konstruksi NO

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ PAKET PEKERJAAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGELOLAAN SDA

Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang Disusun 1

Penyusunan studi kelayakan pembangunan Waduk A

Penyusunan AMDAL, UKL/UPL OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan Rinci yang Disusun Penyusunan desain pembangunan Waduk A OUTPUT: Jumlah Waduk Yang Dibangun Pembangunan Waduk A

RENSTRA 2015-2019 CONTOH MATRIKS SASARAN STRATEGI S

(1)

OUT COME

(2)

INDIKA TOR OUT COME

(3)

TARGET 2010 20102014

(4)

(5)

TARGET OUT PUT

(6)

INDI KATOR OUT PUT/KO MPONE N

2010

2011

2012

2013

2014

20102014

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

ALO KASI DANA 20102014

(14)

KEBIJA KAN YANG DIDU KUNG

(15)

LOKASI

(16)

Keterangan: 1.Isi dengan sasaran strategis unit Eselon I 2.Isi dengan pernyataan outcome unit Eselon I 3.Isi dengan indikator kinerja program/outcome 4.Isi target indikator kinerja outcome pada awal tahun perencanaan beserta satuannya 5.Isi target indikator kinerja outcome selama 5 tahun perencanaan beserta satuannya 6.Isi dengan pernyataan output kegiatan 7.Isi dengan indikator kinerja kegiatan/ output 8- (12) Isi dengan target indikator kinerja output per tahun (13) Isi dengan total target indikator kinerja output selama 5 tahun perencanaan (14) Isi dengan perkiraan alokasi dana per kegiatan selama 5 tahun (15)Isi dengan nama kebijakan yang didukung (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia/MP3EI, Perubahan Iklim/PI, Papua & Papua Barat/P4B, Master Plan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Indonesia/MP3KI, dan Ketahanan Pangan/KP) (16)Lokasi pelaksanaan pekerjaan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN DAN PERMUKIMAN KE DEPAN

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTCOME

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Meningkatnya  Cakupan layanan pendukung dalam perencanaan, keberlanjutan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan ketersediaan air untuk SDA memenuhi berbagai kebutuhan



     

UNIT KERJA ESELON II/UPT

1) 2)

Direktorat Bina Program. Dit. Bina Penatagunaan SDA 3) Dit Irigasi dan Rawa 4) Dit. Sungai dan Pantai 5) Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan 6) Setditjen Sumber Daya Air 7) Sekretariat Dewan SDA 8) Balai Bendungan 9) BBWS/BWS Debit air layanan sarana/prasarana air baku untuk air BBWS/BWS minum yang dibangun Debit air layanan sarana/prasarana air baku untuk air BBWS/BWS minum yang direhabilitasi Debit air layanan sarana/prasarana air baku untuk air BBWS/BWS minum yang dioperasikan dan dipelihara Kapasitas tampung sumber air yang BBWS/BWS dibangun/ditingkatkan Kapasitas tampung sumber air yang direhabilitasi BBWS/BWS Kapasitas tampung sumber air yang dioperasikan BBWS/BWS dan dipelihara Jumlah kawasan sumber air yang BBWS/BWS dilindungi/dikonservasi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN DAN PERMUKIMAN KE DEPAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTCOME

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Berkurangnya luas kawasan  Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir melalui yang terkena dampak banjir pembangunan sarana/prasarana pengendalian banjir  Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir melalui rehabilitasi sarana/prasarana pengendalian banjir  Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir melalui operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendalian banjir  Volume lahar/sedimen yang dikendalikan melalui pembangunan sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen  Volume lahar/sedimen yang dikendalikan melalui rehabilitasi sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen  Volume lahar/sedimen yang dikendalikan melalui operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen  Panjang garis pantai yang dilindungi dari bahaya abrasi melalui pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai  Panjang garis pantai yang dilindungi dari bahaya abrasi melalui rehabilitasi sarana/prasarana pengamanan pantai  Panjang garis pantai yang dilindungi dari bahaya abrasi melalui pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai

UNIT KERJA ESELON II/UPT BBWS/BWS BBWS/BWS BBWS/BWS

BBWS/BWS

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN DAN PERMUKIMAN KE DEPAN NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTCOME

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Meningkatnya layanan  Luas cakupan layanan jaringan irigasi jaringan irigasi dan rawa dibangun/ditingkatkan  Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi  Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara  Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan  Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi  Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara  Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan  Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi  Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara  Luas cakupan layanan jaringan tata air tamabk yang dibangun/ditingkatkan  Luas cakupan layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi  Luas cakupan layanan jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara  Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir melalui pembangunan sarana/prasarana pengendalian banjir

UNIT KERJA ESELON II/UPT

BBWS/BWS BBWS/BWS BBWS/BWS BBWS/BWS

BBWS/BWS BBWS/BWS BBWS/BWS BBWS/BWS BBWS/BWS BBWS/BWS BBWS/BWS

BBWS/BWS BBWS/BWS

Metode Penyusunan

TEORI MODEL KERANGKA LOGIKA PROGRAM DAMPAK/IMPACTS

Agenda Pembangunan/perubahan kondisi sosial/ekonomi dari capaian pembangunan pada sektor tertentu, manfaat bagi masyarakat

HASIL/OUTCOMES

Hasil jangka menengah untuk spesifik manfaat yang merupakan konsekuensi dari capaian output spesifik

Apa yang ingin kita capai

OUTPUTS

Keluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan

Apa yang kita produksi

KEGIATAN

Proses/tindakan yang menggunakan rangkaian input untuk menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang kita lakukan

Apa perubahan yang ingin dituju

Metode Pelaksanaan INPUT

Sumber daya yang berkontribusi untuk menghasilkan output

Apa yang digunakan untuk melakukan kegiatan 53

Time Frame LOKAKARYA 1: ARAHAN

FGD WIL. BARAT DAN WIL. TIMUR

MEI

AGS-SEPT

LOKAKARYA 2: PENYAMPAIAN HASIL NOV

RPJMN 2015-2019

PRESIDEN BARU JAN

DISKUSI PUSAT:

PERSIAPAN PUSAT:

Kesepakatan Arah, Program, Kegiatan dan Indikator Output/Outcome

Menyusun masukan untuk RENSTRA Kementerian PU

SEPT

JULI

OKT

Proses penyusunan Renstra Ditjen SDA dan Renstra Kementerian PU

PENYUSUNAN RENSTRA DITJEN SDA

RENSTRA KEMENTERIAN PU DITETAPKAN

 Amanat Kepmen PU No. 23/PRT/M2010 tentang RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010-2014 bahwa Unit

Organisasi Eselon I diamanatkan menyusun rencana program dan Unit Kerja Eselon II/UPT Eselon II/UPT Eselon III untuk menyusun rencana kegiatan.  Agar dibentuk Tim Penyusun RENSTRA, baik di lingkungan BBWS/BWS, Direktorat (Es. II di Pusat), dan Ditjen SDA. Untuk penyusunan RPJMN dan Renstra 2015-2019 Kementerian PU telah dibentuk melalui Keputusan Menteri PU No. 61.1/Kpts/M/2013

Pemrograman dalam RENSTRA Ditjen SDA 20152019 SIKLUS PELAKSANAAN PEKERJAAN HARUS JELAS Sebelum UU No. 7 Tahun 2004 (PSA 01/KP-01)

Setelah UU No. 7 Tahun 2004

Inventarisasi Pola Pengelolaan SDA WS

Identifikasi Pengenalan (Reconnaissance)

MASTERPLAN

Pra-Studi Kelayakan

Rencana Pengelolaan SDA WS

Studi Kelayakan

Desain

Konstruksi dan pelaksanaan

O&P

PERENCANAAN KEGIATAN, mempertimbangkan: Kemampuan pelaksana (ketersediaan jumlah dan kompetensi SDM) Kemampuan pembiayaan Kebutuhan

Pemrograman dalam RENSTRA Ditjen SDA 20152019 RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2010-2014 1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 2. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai 3. Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya 4. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 5. Peningkatan Kualitas SDA Terpadu

2015-2019 1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 2. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai 3. Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya 4. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

5. Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA 6. Peningkatan Kualitas SDA Terpadu  Diusulkan untuk menambah output pada masingmasing kegiatan, terkait perencanaan teknis (studi FS, AMDAL, dll); perencanaan rinci (DED); dan pembebasan lahan, sehingga output terpisah dari pekerjaan fisik.  Agar diperjelas lagi pembedaan antara pekerjaan Pengendalian Banjir dengan Perlindungan Sungai (PP No. 38 tahun 2010)  Indikator Kinerja Utama (IKU) apakah akan sama?

RENSTRA 2015-2019 NO

KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT

SATUAN

TARGET 20152019

Kegiatan Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai 1

Sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun

Sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi Sarana/prasarana pengendalian banjir yang di operasikan dan dipelihara Sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen yang dibangun Sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi Sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara Sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun

Sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi

Sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara

3 4 5 6

Km Buah Buah Buah Km

RENSTRA 2015-2019 NO

KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT

SATUAN

TARGET 20152019

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1

Jaringan Irigasi yang dibangun/ ditingkatkan

Hektar

Jaringan irigasi yang di rehabilitasi

Hektar

Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara

Hektar

Jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan

Hektar

Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi

Hektar

Jaringan irigasi air tanah yang di operasikan dan dipelihara Jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan

Jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi

Hektar

Jaringan reklamasi rawa yang di operasikan dan dipelihara 10 Jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan 11 Jaringan tata air tambak yang direhabilitasi 9

Jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan

Hektar

Hektar Hektar Hektar

RENSTRA 2015-2019 NO

KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT

SATUAN

TARGET 20152019

Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 2 3

Sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan Sarana/prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi Sarana/prasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara

m3/detik m3/detik m3/detik

Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya 1

Waduk yang dibangun

Embung / Situ / bangunan penampung air lainnya yang dibangun Waduk yang direhabilitasi

3 4 5 6

Embung / Situ / Bangunan Penampung Air lainnya yang direhabilitasi Waduk/Embung/Situ/bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara Kawasan sumber air yang dilindungi/dikonservasi

Waduk Buah

Waduk Buah Buah Kawasan

RENSTRA 2015-2019 Tebal aliran (mm/hari)

1. KEGIATAN IRIGASI, RAWA, JIAT, DAN TAMBAK 8.00

 Peningkatan IP eksisting irigasi, melalui:

mm/hari

 Peningkatan areal yang dilayani waduk dari 11% menjadi 20%  Peningkatan efisiensi melalui modernisasi irigasi: irigasi mikro (teknologi); rehabilitasi; kelembagaan  Pembangunan irigasi baru, antara 100 ribu-150 ribu hektar, terutama pada daerah sawah tadah hujan  Pengelolaan rawa difokuskan pada upaya revitalisasi rawa-rawa yang sudah ada  Pengelolaan tambak untuk mendukung pengembangan tambak perikanan

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

2. KEGIATAN KONSERVASI

 Pembangunan waduk-waduk, outcome:

Tebal aliran (mm/hari)

peningkatan volume waduk dari 14 milyar m3 menjadi 17 milyar m3  Pembangunan embung-embung (1000 buah)  Revitalisasi danau-danau kritis (15 danau prioritas)  Revitalisasi situ (525 buah)

Jawa

Sumatera

Kalimantan

Sulawesi

3.62

4.56

6.74

4.33

Bali dan Nusa Tenggara 1.86

Maluku

Papua

5.43

7.07

Ketersediaan air yang dinyatakan sebagai tebal aliran, menunjukkan seberapa basah atau kering suatu wilayah. Konsep ini memungkinkan kita untuk menghitung jumlah air yang tersedia pada suatu titik di sungai.

RENSTRA 2015-2019 3. KEGIATAN PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI  Semua sungai perkotaan bebas banjir  Penurunan areal genangan, dari 32 ribu hektar menjadi 75 ribu hektar  Pengamanan pantai pada pulau-pulau terluar (perbatasan NKRI), pantai wisata, dan padat permukiman/aktivitas perekonomian  Pengendalian lahar gunung berapi pada kawasan disekitar gunung berapi aktif 4. KEGIATAN PENYEDIAAN AIR BAKU  Mendukung program Ditjen Cipta Karya, pencapaian 85% akses air bersih  Penyediaan air baku, dari 56 m3/detik menjadi 53,54 m3/detik (tahun 2020 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta jiwa) 5. KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN  Pemeliharaan sungai-sungai perkotaan (urban river)  Penerapan PAI dan AKNOP untuk seluruh kegiatan OP

RENSTRA 2015-2019 6. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

 PPP dalam Pengembangan Infrastruktur SDA ( Waduk, Situ dan Air Baku)  Kelembagaan Pengelolaan SDA : - Perluasan Korporatisasi “RBO” (PJT) - Kerjasama Pusat, Propinsi dan Kab./ Kota  Modernisasi Irigasi (effisiensi dalam main system )  Harmonisasi Pola PSDA WS dgn RTRW  Pemberdayaan Peran Masyarakat - Komunitas Peduli Sungai - P3A

PROGRAM DAN KEGIATAN (2015-2019)

KET : - P/P : PEMBANGUNAN / PENINGKATAN

TERIMA KASIH

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M DI R EKTO R AT J EN DE R AL SUM B E R DAYA AI R D I R E KO R AT B I N A O P E R A S I DA N P E M E L I H A R A A N