PENGANTAR KAJIAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial …”. Tujuan Perlindungan dan memajukan kesejahteraan umum merupakan dua dari empat tujuan didirikannya Negara kesatuan republik Indonesia, untuk itulah perlunya diadakan suatu sistem penjaminan sosial sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Adapun sistem penjaminan sosial tersebut harus sesuai dengan dasar Negara Indonesia „Pancasila‟ dimana dalam sila ke-5 disebutkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Di Indonesia telah lama beroperasi program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, PT Asabri, Bapel JPKM dan berbagai program-program jaminan sosial mikro, tetapi cakupannya masih relatif rendah dan terbatas pada pekerja sektor formal. Badan-badan penyelenggara tersebut beroperasi secara parsial masing-masing berlandaskan Undang-undang atau peraturan-peraturan yang terpisah, tumpang tindih, tidak konsisten, dan kurang tegas. Pengelolaan
lembaga
dianggap
belum
transparan dan dengan
manajemen
yang
profesionalitasnya masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, diketahui bahwa manfaat yang diterima peserta masih terbatas sehingga peserta tidak terlindungi secara optimal dalam artian belum semua masyarakat merasakan manfaat dari program jaminan tersebut. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur serta untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penetapan sistem jaminan sosial nasional, antara lain :
Universal Declaration of Human Rights (Isi Pernyataan Pernyataan Umum tentang HakHak Asasi Manusia) antara lain mencantumkan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapat jaminan sosial”
UUD Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
UUD Tahun 1945, Pasal 28H ayat (3), “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”
UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1), “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”
UUD Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2), “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”
UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3), “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”
UU 32 tahun 2004 Pasal 22 huruf h: “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial”.
UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya (Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri) yang dinilai kurang berhasil memberikan manfaat yang berarti kepada penggunanya, karena jumlah pesertanya kurang, jumlah nilai manfaat program kurang memadai, dan kurang baiknya tata kelola manajemen program tersebut. Namun pertayaannya, apakah SJSN sudah siap untuk diterapkan di Indonesia? Awal
tahun 2014 SJSN akan diterapkan, namun sosialisasi masih jarang dilakukan, sedangkan program SJSN ini semua penduduk Indonesialah yang akan terlibat sebagai peserta, sehingga seharusnya sosialisasi sudah gencar dilakukan. Lalu bagaimana pengaruh SJSN terutama dalam bidang kefarmasian? Dikarenakan SJSN termasuk di dalamnya jaminan kesehatan, berkaitan juga dengan bidang kefarmasian, baik di bidang pelayanan maupun di bidang Industri. Sehingga proses pengaplikasian dari SJSN inilah yang harus kita kaji terlebih dahulu, termasuk di dalamnya mengkaji tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
Arahan kerja: Setiap institusi membuat kajian terkait SJSN dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: 1. Terdapat data yang valid dan disertai sumber. 2. Kajian dapat menampung aspirasi dari semua pihak, baik itu dari pihak birokrasi kampus (dekanat), mahasiswa, dan sebagainya. 3. Disamping memberikan masukan yang konstruktif kita sebagai mahasiswa mencoba memberikan solusi dalam menyukseskan penyelenggaraan SJSN.
Mekanisme Pembuatan Kajian
Mekanisme dan arahan kerja mengadaptasi dari Kajian SJSN yang pernah dilakukan oleh ISMKI
Aturan penulisan : Kajian ditulis dengan menggunakan font times new roman dengan ukuran 12 spasi 1,5. Margin : Kiri
: 4 cm
Kanan : 3 cm Atas
: 4 cm
Bawah : 3 cm
Template Kajian SJSN
COVER (berisi judul, tanggal pengkajian, coordinator kajian, nama universitas yang mengkaji)
Isi kajian : 1. Latar belakang 2. Tujuan 3. Sasaran 4. Tinjauan Pustaka 5. Identifikasi Masalah 6. Analisa Masalah - Dapatkah manfaat SJSN dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia? - Apakah substansi dari UU SJSN dan BPJS sudah sesuai ? - Bagaimana dampak implementasi SJSN terhadap profesi kesehatan? Dan Bagaimanakah dampak SJSN bagi bidang kefarmasian, terutma Profesi Apoteker ? 7. Solusi 8. Kesimpulan : Lembar pernyataan sikap masing-masing komisariat
Semua kajian dikirim dalam format .doc ke email : secgen@ismafarsi.org Untuk info lebih lanjut, dapat meghubungi : Staf Ahli Pendidikan dan Keprofessian : Wimzy RP ( 085869161800 )
Regards, Wimzy Rizqy Prabhata Staf Ahi pendidikan dan Keprofessian ISMAFARSI Periode 2012-2014