Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Paser Tahun 2017 by Diskominfo Paser

Olo Manin Aso Buen Si Olo Nâ&#x20AC;&#x2122;do Hari Esok Harus Lebih Baik Dari Hari Ini

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Paser

LKjIP 2017

Ikhtisar eksekutif

emerintah Kabupaten Paser berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Instansi Pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana 22 sasaran yang ingin dicapai dengan 1 sasaran yang tidak dapat diukur yaitu sasaran 16 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pendidikan Politik dan Perilaku Demokratis dengan indikator Tingkat partisipasi pemilihan umum pada tahun 2017 tidak termasuk kedalam sasaran dan indikator kinerja yang dinilai, karena tingkat partisipasi pemilihan umum dilaksanakan apabila ada pemilihan umum, sehubungan pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan Pemilu, maka sasaran 16 tidak dilakuan pengukuran, sehingga sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2017 hanya menjadi 21 sasaran dan 55 indikator kinerja, yang juga merupakan indikator kinerja Utama dengan mengacu pada lima misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2017. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 21 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 menunjukkan 16 sasaran telah berhasil dicapai dengan baik. Tingkat pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 94,81% dengan kategori â&#x20AC;&#x153;Sangat Berhasilâ&#x20AC;?. Rincian capaian kinerja rata-rata tiap sasaran strategis tersebut dapat dideskripsikan dalam tabel yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 iv

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Paser

LKjIP 2017

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2017 ditetapkan sebagai berikut : Tabel 1 Capaian Kinerja Per Sasaran

No 1.

Sasaran Meningkatnya

kualitas

pembangunan,

infrastruktur

jaringan

dasar

komunikasi

Rata-rata capaian Outcome (%)

Keterangan

102,5

Sangat Berhasil

90,4

Sangat Berhasil

96,6

Sangat Berhasil

100

Sangat Berhasil

71,5

Berhasil

Sangat Berhasil

dan

internet 2. 3. 4. 5.

Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan Meningkatnya akses dan kualitas dan daya saing pendidikan Meningkatkan partsisipasi dan peran aktif pemuda dan prestasi keolahragaan Meningkatkan akses, mutu dan daya saing pelayanan kesehatan Meningkatnya

Kualitas

produksi,Produktifitas

Komoditi

Pertanian,

dan

perkebunan,

Peternakan dan Perikanan 7.

Meningkatnya nilai tukar petani (NTP)

94,7

Sangat Berhasil

Tercukupinya Ketersediaan Pangan

100

Sangat Berhasil

Berkembangnya sektor pariwisata

Berhasil

105

Sangat Berhasil

104

Sangat Berhasil

Meningkatnya 10

peran

pasar

tradisional,

koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat

11.

Menurunnya Angka Pengangguran

12.

Meningkatnya investasi

Sangat Berhasil

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan

Sangat Berhasil

92,25

Sangat Berhasil

13. 14.

hidup Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatnya

15.

pembangunan,pengelolaan

perencanaan data

dan

implementasi kerjasama daerah v

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Paser

Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk 17.

LKjIP 2017

20,31

Kurang Berhasil

100

Sangat Berhasil

dan

100

Sangat Berhasil

terhadap

167

Sangat Berhasil

bagi

106,5

Sangat Berhasil

Meningkatnya perlindungan bagi perempuan

84,7

Berhasil

berpartisipasi

dalam

berbagai

proses

promosi

nilai-nilai

kearifan

pembangunan 18. 19. 20. 21. 22.

Meningkatnya

lokal dalam pembangunan Meningkatnya

kerukunan,

keamanan

ketertiban masyarakat Meningkatnya

kesiapsiagaan

bencana alam Meningkatnya

perlindungan

sosial

masyarakat dan pemenuhan hak anak NILAI CAPAIAN KINERJA SASARAN ( RATARATA SEDERHANA)

94,81

SANGAT BERHASIL

Tabel 2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kabupaten Paser Tahun 2017 Sasaran NO 1

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar

pembangunan, jaringan komunikasi dan internet INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 2

Panjang jalan dalam kondisi mantap

94 km

80 Km

Panjang jembatan kondisi mantap (persentase)

56,50%

54,55

96,54

Tingkat kepatuhan terhadap dokumen RTRW

60%

74%

123

Irigasi kondisi mantap

47%

45,57

Persentase desa blankspot

30%

20%

133

Persentase pelayanan publik terintegrasi dalam sistem e-

10%

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Paser

LKjIP 2017

government 7.

Hasil pelaksanaan konstruksi yang terstandar SNI

10%

Sarana dan prasarana publik yang memadai

100

Sub Total

Sasaran

102,5

2 Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

453,6 Ha

453 Ha

81,13

56.200 KK

55.964 KK

99,58

1. 2.

Luasan kawasan kumuh dan kawasan berpotensi kumuh Rumah tangga yang memiliki akses minum dan air bersih

Sub Total

90,4

Sasaran 3 Meningkatnya Akses dan Kualitas dan Daya Saing NO

Pendidikan INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

APK PAUD

50,45

APM PAUD

51,13

APK SD

100

APM SD

96,1

APK SMP

APM SMP

71,2

Rata-rata lama sekolah

Sasaran NO

48,47 48,43 113,2 94,13 87,8 60,31 8,19 Sub Total

96 95 113 98 98 85 91 96,6

4 Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dan

Prestasi Keolahragaan INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1. 2.

Jumlah wirausaha muda mandiri Jumlah cabang olahraga berprestasi nasional

2 3

100 100

Sub Total vii

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Paser

Meningkatkan Akses, Mutu dan Daya Saing Pelayanan Kesehatan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

Sasaran NO 1

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Angka harapan hidup

72,02

AKI/1000 penduduk

8 kasus

12 kasus

AKB/1000 penduduk

11 kasus

40 Kasus

35%

29,71

50%

45%

Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Indeks Keluarga Sehat

0,3

0,237 Sub Total

79 71,5

6 Meningkatnya Produksi, Produktifitas dan Kualitas

Komoditi Pertanian, Perkebunan, Peternaka dan Perikanan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

Sasaran

LKjIP 2017

Kontribusi sektor pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan terhadap PDRB (%)

13,18

12,56

95%

Sub Total

Sasaran

95%

7 Meningkatnya Produksi Pertanian dalam Arti Luas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

48.315 1.066 224

41.468 3.523 61

86 330 27

Produksi Hasil Pertanian (Ton/tahun) a. Produksi Padi b. Produksi Jagung c. Produksi Kedelai

Rata-rata 2

Produksi Hasil Perikanan (Ton/tahun) a. Perikanan Tangkap b. Perikanan budidaya Produksi Hasil Perkebunan (Ton/tahun) a. Kelapa Sawit

10.870 15.157

3.040.000 viii

10.937,70 12.476,5 Rata-rata

2.029.319

148

100,6 82 89,7

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Paser

b. Karet

10.500

10.640

Rata-rata 4

Produksi Hasil Peternakan (Ton) a. Daging b. Telur

559,29 572,98

319,68 324,09 Rata-rata Sub Total

Sasaran

LKjIP 2017 101

84 57 57 57 94,7

8 Tercukupinya Ketersediaan Pangan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

68 Desa

100

Jumlah Penanganan Desa Rawan Pangan

Sub Total

Sasaran

100

9 Berkebangnya Sektor Pariwisata

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

25.609 Orang

17.834 Orang Sub Total

70% 70%

Jumlah Kunjungan Wisata

Sasaran 10 Meningkatnya Peran Pasar Tradisional, Koperasi dan NO

UMKM dalam Perekonomian Masyarakat INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1. 2. 3.

Omzet UMKM (%)

36%

38,69%

107

Presentase koperasi aktif

70%

78%

111

4,64%

4,51%

97,20

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Sub Total

105%

Sasaran 11 Menurunnya Angka Pengangguran NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET ix

REALISASI

CAPAIAN (%)

2 Tingkat keterserapan tenaga kerja (%)

LKjIP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Paser

91,41%

97,37

104%

Sub Total

104%

Sasaran 12 Meningkatnya Investasi NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

522.665

510.165

Jumlah nilai investasi berskala Nasional (juta)

Sub Total

Sasaran 13 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup NO 1

1. 2.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Luas kawasan konservasi

REALISASI

CAPAIAN (%)

66,56

225.831,17

100 94

Sub Total

Sasaran 14 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

WTP

100

2,6

2,9 40,58

112 68 89

1. 2. 3. 4.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Nilai EKPPD Nilai Evaluasi AKIP

Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan yang melakukan Pelayanan Publik

66,5

Sub Total

92,25

Sasaran 15 Meningkatnya PerencanaanPembangunan, Pengelolaan NO 1

Data dan Implementasi Kerjasama Daerah INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 2

Persentase Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

CAPAIAN (%)

100%

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Paser

Sub Total

LKjIP 2017 100

Sasaran 16 Meningkatnya NO 1

Pemahaman Masyarakat tentang Pendidikan Politik dan Perilaku Demokrasi INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 2

Tingkat partisipasi pemilihan umum

Sub Total

Sasaran 17 Meningkatnya NO 1

1. 2.

Akses Masyarakat Lokal untuk Berpartisipasi dalam Berbagai Proses Pembangunan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 2

Persentase komunitas adat terpencil (KAT) yang menjadi sasaran pembangunan Indeks pembangunan gender

30%

11,9%

39,67

72,26

68,66

95% 20,31

Sub Total

Sasaran 18 Meningkatnya

NO 1

Promosi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berpartisipasi dalam Berbagai Proses Pembangunan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 2

Persentase program pembangunan yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal

80%

100

Sub Total

100

Sasaran 19 Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban NO 1

1. 2.

Masyarakat INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 Jumlah konflik berbau SARA Persentase Penegakan PERDA

REALISASI

CAPAIAN (%)

1 Kasus

0 Kasus

100 100 100

100%

Sub Total

Sasaran 20 Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Bencana NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET xi

REALISASI

CAPAIAN (%)

LKjIP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Paser

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Bencana Alam

3 Jam

1 Jam

167%

Sub Total

167%

Sasaran 21 Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Menurunnya Tingkat Kemiskinan

CAPAIAN (%)

9,2

8,68 Sub Total

106,5 106,5

Sasaran 22 Meningkatnya NO

Perlindungan bagi Perempuan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1. 2. 3. 4.

2 kasus kekerasan terhadap perempuan kasus kekerasan terhadap anak Predikat kabupaten layak anak Anak dan balita terlantar (anak dan balita)

18 Kasus

23 Kasus

18 Kasus

22 kasus

77,7

600

480

Anak Terlantar 70 Balita Terlantar 450

111,4

420

106,7 Rata2

109,1 84,7

Sub Total Kinerja

sasaran

strategis

yang

diukur

dengan

indikator

sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa capaian indikator yang masih rendah dan perlu digarisbawahi untuk dilakukan perbaikan capaiannya pada tahun mendatang melalui serangkaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dan efektif dan tepat sasaran yang tertuang baik dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran, termasuk dalam hal kebijakan percepatan, peningkatan dan penguatan pelayanan publik melalui kebijakan penerapan standar pelayanan minimal bagi Perangkat Daerah xii

LKjIP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Paser

pengampu SPM, penyusunan standar pelayanan publik, penyusunan SOP, penerapan

ISO

setiap

satuan

kerja,

penguatan

komitmen

dalam

pencapaian target MDGs. Perlu untuk mereview program dan kegiatan yang tetuang dalam rencana kerja tahunan dengan program kegaiatan yang lebih memberikan dampak percepatan dan perbaikan dalam capaian indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran organisasi khususnya bagi indikator kinerja yang capaiannya rendah, adapun jkan program kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan juga tertuang dalam dokumen anggaran. Yang juga menjadi dilema dan menjadi keluhan di setiap Perangkat Daerah

adalah

keberhasilan

terkait

yang

sudah

dengan

penganggaran

ditetapkan

dalam

yaitu

rencana

ukuran-ukuran

jangka

menengah

(Renstra Perangkat Daerah) belum terkawal secara optimal dalam bentuk penganggaran yang memadai, oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem yang memadai agar ukuran-ukuran keberhasilan yang sudah ditetapkan dalam rencana jangka menengah terkawal dengan baik memenuhi dukungan anggaran yang memadai. Hal

lain

yang

juga

bersifat

urgens

untuk

kedepannya

adalah

membangun sistem pengelolaan data kinerja yang selama ini menjadi kelemahan yang mendasar dalam pengumpulan data kinerja, kevalidan, keabsahan dan keandalan data/informasi kinerja.

xiii

Pemerintah Kabupaten Paser

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP 2017

DAFTAR ISI

PENGANTAR ............................................................................................................................................... i-iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................................iv-iii

DAFTAR ISI ...............................................................................................................................................

xiv

BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................................hal 1-32

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ............................................... hal 33-65

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................................hal 66-125

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................hal 126-128

LAMPIRAN :  PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PASER TAHUN 2017  TABEL REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN 2017  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKjIP) KABUPATEN PASER

xvii

Pemerintah Kabupaten Paser

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

xvii

LKjIP 2017

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

kuntabilitas Kinerja pemerintah

untuk

kegagalan

diamanatkan

adalah perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

program

dan

suatu instansi

keberhasilan

kegiatan

yang

telah

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai

misi organisasi

secara terukur dengan sasaran/target

telah ditetapkan

kinerja yang

melalui Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah yang

disusun secara periodik. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Inpres Nomor 7 tahun 1999 Salah pelaksanaan

satu

kewajiban

Sistem

Instansi

pemerintah

Akuntabilitas

Kinerja

Daerah

Instansi

dalam

Pemeritah

sebagaimana amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 adalah menyusun Laporan

Kinerja.

menjelaskan

Pengertian Laporan

Kinerja adalah

ikhtisar

yang

secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang

disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara / Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) Lebih jauh Laporan Kinerja pertanggungjawaban

pelaksanaan 1

dibuat dalam rangka perwujudan program

dan

kegiatan

serta

Pemerintah

pengelolaan

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

sumber

daya

dan

pelaksanaan

kebijakan

yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, sekaligus

berperan sebagai alat

kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016 â&#x20AC;&#x201C; 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2016 dan perpres Nomor 29 Tahun 2014

tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan tata cara

reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Pencapaian

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Laporan

Sasaran

Kinerja

sebagaimana

Tahun

2017

ditetapkan

berisi

dalam

Ikhtisar Dokumen

Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RKPD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian Laporan Kinerja Kabupaten Paser menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Telah menjadi tekad seluruh Paser

untuk

semakin

berbenah

dan

jajaran Pemerintah Kabupaten memberdayakan

diri

dalam

menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang akuntabel, transparant dalam

menentukan

arah

kebijakan

dan

pembangunan

sesuaikan dengan potensi, tingkat kebutuhan dan

yang

karakteristik Daerah

Kabupaten Paser. Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka Pemerintah

Kabupaten Paser membuat laporan Kinerja tahun anggaran 2017, sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Paser

dibentuk berdasarkan Undang-undang

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9). Dalam mewujudkan

menjalankan

tugas

akuntabilitas,

pokok

dan

Pemerintah

fungsinya

untuk

Kabupaten

Paser

berpedoman kepada antara lain : 1)

Undang-Undang Penyelenggaraan

Nomor Negara

Tahun

yang

Bersih

1999 dan

Tentang

Bebas

dari

Kolusi,Korupsi Nepotisme; 2)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Undang-undang

Nomor

Tahun

2005

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126) 4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan

Pemerintah

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2005

Nomor140,

tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4577) 6)

Peraturan

Pemerintah

Nomor

Pedoman

Pembinaan

dan

Pemerintahan

Daerah

Tahun

Pengawasan

(lembaran

Negara

2005

tentang

Penyelenggaraan RI

Tahun

2007

Nomor 89, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4741. 7)

Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permenpan Nomor 53

Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja , pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

2. Struktur Organisasi Pemerintah

Kabupaten

Paser

dipimpin

oleh

Bupati

Drs.

Yusriansyah Syarkawi M.Si periode 2016 - 2021. Untuk mendukung pelaksanaan

kewenangan

pemerintah

daerah,

Pemerintah

Kabupaten Paser didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari : a. Sekretariat Kabupaten, b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, c.

Badan sebanyak 5 satuan kerja,

d. Dinas sebanyak 20 satuan kerja dan e.

Inspektorat

Kecamatan 10 Satuan Kerja

Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penanggulangan Bencana Daerah

Rumah Sakit Umum

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Korpri

3. Kewenangan Dengan dijadikannya Kabupaten Paser

sebagai daerah otonomi,

maka sesuai UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bidang

pemerintahan,

kewenangannya mencakup seluruh

kecuali

kewenangan

yang

menjadi

kewenangan pusat yakni : 1)

Politik luar negeri,

Pertahanan dan keamanan,

Peradilan,

Moneter dan fiskal,

Agama,

Pertanahan (ditunda sesuai Keppres Nomor 10 Tahun 2001 dan surat Mendagri dan Otda selaku Kepala BPN Nomor 110201-KBPN tanggal 23 Januari 2001) 4

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi

negara

pembinaan

dan

lembaga

pemberdayaan

perekonomian

sumber

daya

negara, manusia,

pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional (sesuai Keppres Nomor 62 Tahun 2001). Dengan

disahkannya

Undang-

Undang

Tahun

2014

Tentang Pemerintah Daerah disebutkan tentang pembagian penyelenggaraan dibagi

atas

urusan

pemerintah, urusan

absolut

yang

pemerintahan

diselenggarakan

oleh

Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan umum, dan Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan Pemerintah

yang

Pusat.

sepenuhnya

Urusan

menjadi

pemerintahan

kewenangan

Konkuren

adalah

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan

umum

adalah

Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua

Daerah.

Sedangkan

Urusan

Pemerintahan

Pilihan

adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan berkaitan

Dasar

dan

dengan

penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan

Pelayanan

Dasar.

pemerintahan 5

daerah

diatur

yang Esensi

tidak dari

berdasarkan

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

distribusi kewenangan tersebut adalah untuk merealisasikan fungsi â&#x20AC;&#x201C; fungsi pemerintahan di bidang pelayanan publik, pembangunan

dan

pemberdayaan,

dan

keamanan.

Pelaksanaan fungsi itu membutuhkan kejelasan kewenangan yang memadai dan dukungan anggaran yang maksimal. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung

jawab

Pemerintah

Peraturan

Pemerintah

Perangkat

Daerah.

Daerah,

Nomor

maka

Tahun

Diundangkannya

diterbitkanlah 2016

Peraturan

tentang

Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 adalah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah

masing-masing

serta

adanya

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara

Pusat

dan

Daerah.

Dasar

utama

pembentukan

perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib

dibagi

atas

urusan

wajib

yang

berkaitan

dengan

pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan

dasar.

Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan

yang

bersifat

pilihan

hanya

dapat

diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

pemanfaatan

sumber

daya

daerah

dalam

rangka

mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu : - Strategic Apex (Kepala Daerah); - Middle Line (Sekretaris Daerah); - Operating Core (Dinas Daerah); - Technostructure (Badan/Fungsi Penunjang); dan - Supporting Staff (Staf Pendukung). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus

sesuai

bidang

Urusan

Pemerintahan

yang

diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan

(technostructure)

Daerah yang

melaksanakan melaksanakan

fungsi tugas

penunjang dan

fungsi

sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur

dan

mengurus

untuk

menunjang

kelancaran

pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dalam

rangka

mewujudkan

pembentukan

perangkat

daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf,

unsur

pelaksana,

dan unsur

penunjang.

Unsur

staf

diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur

pelaksana

urusan

pemerintahan

yang

kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. 7

diserahkan

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Unsur

pelaksana

fungsi

penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus

melaksanakan

fungsi

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam wadah Inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan

untuk

melaksanakan

fungsi

koordinasi

kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat dan Camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada Kepala Daerah. Berdasarkan Pemerintah

pembagian

Pusat

kabupaten/kota

dan

Urusan

Daerah

sebagaimana

Pemerintahan

provinsi dimuat

dan

dalam

antara Daerah matriks

pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola

unsur

manajemen

yang

meliputi

sarana

dan

prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen pelaksanaan,

yang

meliputi

perencanaan,

pengoordinasian,

pengorganisasian,

penganggaran,

pengawasan,

penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Pembentukan

Perangkat

Daerah

mempertimbangkan

faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan

yang

diserahkan

kepada

Daerah

sebagai

mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui 8

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Perangkat

Daerah.

Peraturan

Pemerintah

ini

menetapkan

Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja

Daerah

dengan

bobot

sebesar

20%

(dua

puluh

persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Pemerintahan

Daerah

memprioritaskan

pelaksanaan

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan

Pemerintah

ini

dimaksudkan

dalam

rangka

penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar

Daerah

dan

antar

sektor,

sehingga

masing-masing

Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku 9

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 4. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia baik yang berstatus PNS/CPNS yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Paser berjumlah 5.301 orang. Tabel : 1 Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Golongan dan Jabatan 2016 Golongan Degree (1)

Eselon Echelon I (2)

III

(3)

(4)

(5)

(6)

Staf Staff

Jumlah Total

(7)

(8)

Golongan IV IV/E IV/D IV/C IV/B IV/A

0 0 0 0 0 0

38 0 2 29 5 2

141 0 0 0 55 86

53 0 0 0 0 53

1 0 0 0 0 1

1 010 1 0 1 99 909

1 243 1 2 30 159 1 051

Golongan III III/D III/C III/B III/A

0 0 0 0 0

16 16 0 0 0

497 270 188 39 0

10 0 1 7 2

2 502 517 389 785 811

3 025 803 578 831 813

Golongan II II/D II/C II/B II/A

0 0 0 0 0

1 1 0 0 0

2 2 0 0 0

1 003 190 390 259 164

1 006 193 390 259 164

Golongan I I/D I/C I/B I/A

0 0 0 0 0

77 24 41 9 3

0 0

38 38

157 157

551 551

13 13

4 592 4 592

5 351 5 351

Jumlah Total

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser Catatan : Untuk CPNS Belum Diklasifikasikan Golongannya

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

TABEL : 3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2015 Luas Wilayah / Area (Km2)

Kecamatan

Subdistrict

Darat /

Land

(1)

(2)

1. Batu Sopang 1 2. Muara Samu

Jumlah /

Total

(Km2)

Laut / Sea

(3)

Persentase

Percentage ( )

(4)

(5)

1,111.38 855.25

0.00 0.00

1,111.38 855.25

9.58 7.37

480.40

233.65

714.05

6.15

1,501.61

5.65

1,507.26

12.99

5. Pasir Belengkong

836.62

153.49

990.11

8.53

6. Tanah Grogot

326.95

8.63

335.58

2.89

7. Kuaro

596.76

150.54

747.30

6.44

3. Tanjung Harapan 4. Batu Engau

8. Long Ikis 9. Muara Komam 10. Long Kali

Kabupaten Paser

1,138.37 1,753.40 2,250.44

65.85 1,204.22 0.00 1,753.40 134.95 2,385.39

10.38 15.11 20.56

10,851.18

752.76 11,603.94

100.00

Sumber : Bappeda Kabupaten Paser

Source : Regional Development Planning Board of Paser Regency TABEL : 4 Jumlah Pegawai Tidak Tetap/ Honor Pemerintah Kabupaten Paser 2016 Unit Kerja Work Unit

Jumlah Total

(1) 1 2 3 4 5

(2)

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Bagian Hukum Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Keuangan Bagian Organisasi

9 1 8 2 3

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Bagian Pembangunan Bagian Perekonomian Bagian Pemerintahan Bagian Umum Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Inspektorat RSUD Panglima Sebaya Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kepegawaian Daerah Badan Ketahanan Pangan D n Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (1)

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kantor Perpustakaan Dan Arsip Dinas Bina Marga Pengairan Dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olah Raga Dinas Kehutanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendidikan ** Dinas Perdagangan Ko si Dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian Dan Energi Dinas Per ambangan Dinas Per anian Dan Perkebunan Dinas Pe ernakan Dan Kesehatan Hewan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi http://paserkab

Kecamatan Batu Engau Kecamatan Batu Sopang Kecamatan Kuaro Kecamatan Long Ikis Kecamatan Long Kali Kecamatan Muara Komam Kecamatan Muara Samu Kecamatan Pasir Belengkong Kecamatan Tanah Grogot Kecamatan Tanjung Harapan Kelurahan Kuaro Keluarahan Long Ikis Kelurahan Long Kali Kelurahan Muara Komam Kelurahan Tanah Grogot

Jumlah Total

10 3 6 112 15 47 0 7 358 69 12 69 18 39 8 28 49 (2)

15 33 7 16 70 45 208 32 35 22 44 452 28 15 2.316 120 67 12 3 44 28 36 23

23 27 39 24 26 28 23 33 29 15 6 4 8 2 17

2016 2015 2014 2013

4.848 2.552 1.920 163

LKj IP 2017

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

Tabel 5 Penerimaan Penghargaan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

JENIS PENGHARGAAN Penghargaan LKjIP dengan predikat C

TAHUN 2016

Kejuaran Provinsi Wushu Indonesia Kab. Paser Juara I LDBI Juara I Juara I Beregu Puteri Tenis lapangan Pornas KORPRI XIV Juara I Tenis (Ganda Beregu) Pornas KORPRI XIV Juara III Badminton Pornas KORPRI XIV Panji I Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Panji I Bidang Ketahanan Pangan Juara III Bidang Pangan, Perkebunan, Peternakan Juara III tentang Pengelolaan Keungan Daerah Juara III Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan KB Tenis Meja

2017 2017 2017

PEMBERI PENGHARGAAN Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Gubernur Kaltim Gubernur Kaltim

2017 2017 2017

Gubernur Kaltim

2017 2017 2017 2017

Gubernur Gubernur Gubernur Gubernur

2018

Jerman

Kaltim Kaltim Kaltim Kaltim

B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Letak Geografis Kabupaten Paser merupakan kabupaten paling selatan dari Provinsi

Kalimantan

Timur.

Kabupaten

Paser

memiliki

ibukota

kabupaten yang terletak di Kota Tanah Grogot. Secara geografis, Kabupaten Paser terletak di antara 0°45’18,37”-2°27’20,82” Lintang Selatan dan 115°36’14,5”–166°57’35,03” Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Paser dibagi menjadi 10 kecamatan

yang

tersebar

pada

wilayah

pesisir

(pantai

Selat

Makassar) sebelah timur sampai wilayah perbukitan sebelah barat. Pada bagian utara, Kabupaten Paser berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat dan Penajam Paser Utara. Di sebelah barat terdapat Kabupaten barito Utara, Tabalong dan Balangan, Provinsi Kalimantan

Selatan,

sedangkan 13

bagian

selatan

terletak

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sebelah timur, terdapat Kepulauan Balabalagan yang terletak di perairan Selat Makassar. Peta 1 menyajikan gambaran sebaran wilayah administrasi kecamatan

Kabupaten

Paser.

Luas

wilayah

masing-masing

kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 6 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Paser Luas Wilayah / Area Kecamatan Subdistrict (1)

(Km Darat / Land

Jumlah / Total

2 )

Laut / Sea

(2)

(3)

(Km

)

(4)

Persentase Percentage (%) (5)

1. Batu Sopang

1 111,38

0,00

1 111,38

9,58

2. Muara Samu

855,25

0,00

855,25

7,37

3. Tanjung Harapan

480,40

233,65

714,05

6,15

1 501,61

5,65

1 507,26

12,99

5. Pasir Belengkong

836,62

153,49

990,11

8,53

6. Tanah Grogot

326,95

8,63

335,58

2,89

7. Kuaro

596,76

150,54

747,30

6,44

8. Long Ikis

1 138,37

65,85

1 204,22

10,38

9. Muara Komam

1 753,40

0,00

1 753,40

15,11

2 250,44

134,95

2 385,39

20,56

10 851,18

752,76

11 603,94

100,00

4. Batu Engau

10. Long Kali

Kabupa en Paser

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

2. Ekonomi. a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Paser Tahun 2013 â&#x20AC;&#x201C; 2016 ( Juta Rupiah )

39 250 901

40 000 000

38 249 407

39 000 000 38 000 000

37 191 462

36 916 267

37 000 000 36 000 000 35 000 000

2013

2014

2015*

2016**

Sumber : BPS Kabupaten Paser

Laju

pertumbuhan

PDRB

menunjukkan

perkembangan

agregat

pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Tahun

2016

hanya

kabupaten/kota

yang

mengalami

laju

pertumbuhan PDRB ADHK positif yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan,

dan

Kota

Samaarinda.

Kabupaten/kota

lainnya

mengalami pertumbuhan PDRB minus. Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan PDRB minus yaitu -0,38%. Hasil perhitungan PDRB perkapita diperoleh dari PDRB atas Dasar Harga

Berlaku

(ADHB)

dibagi

jumlah

penduduk

pertengahan tahun. Data PDRB perkapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, meskipun rata-rata perkapita tersebut telah yang

tinggi.

yang tinggi tidak

menjamin

bahwa

dapat mencapai tingkat kesejahteraan PDRB

perkapita

mencapai 139 Juta.

Kabupaten

Paser

daerah

masyarakat Tahun

2016

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

PDRB Perkapita Kabupaten Paser 2013 â&#x20AC;&#x201C; 2016 (Juta Rupiah)

180 160

153

148

146

139

140 120 100 80 60 40 20 0

2013 PDRB Perkapita

2014

2015*

2016**

PDRB Perk pita Tanpa Pertambangan Batu Bara

b. Struktur Perekonomian Daerah Struktur peranan

ekonomi

masing-masing

merupakan sektor

indikator

terhadap

untuk

melihat

pembentukan

PDRB.

Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling besar memberikan konstribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser. Besaran nilai konstribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap struktur perekonomian Kabupaten Paser adalah sebesar 71,31 persen. Sedangkan sektor lain yang juga memberikan nilai konstribusi cukup besar terhadap pembentukan perekonomian

Kabupaten

Paser

adalah

sektor

pertanian,

kehutanan, dan perikanan (12,56 persen). . c. PDRB Perkapita Hasil perhitungan PDRB perkapita diperoleh dari PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Data PDRB perkapita sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu daerah, meskipun rata-rata 16

tingkat

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

perkapita yang tinggi tidak menjamin bahwa daerah tersebut telah dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang

tinggi.

PDRB perkapita Kabupaten Paser Tahun 2016 mencapai 139 juta Seperti kita

ketahui bersama bahwa di Kabupaten Paser terdapat

tambang

non

migas (batubara) yang,

pembentukan nilai PDRB, sehingga perperlu

kita

PDRB pertambangan non migas. pada

2016

tahun

lihat

angka

angka PDRB

perkapita tanpa tambang non migas sebesar 47 juta rupiah d. Pertumbuhan Ekonomi Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan ditujukan untuk melihat

pertumbuhan

ekonomi

secara

riil

tanpa

dipengaruhi

perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan dalam proses kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB ADHK tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser sebesar -4,79 persen. Struktur peranan

ekonomi

masing-masing

merupakan sektor

indikator

terhadap

untuk

pembentukan

melihat PDRB.

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

3. SOSIAL BUDAYA. a. Penduduk Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan

lain

sebagainya.

Tabel

3.1

menyajikan

karakteristik

penduduk

menurut umur dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kabupaten Paser tahun 2016 sebesar 268.261 jiwa yang terdiri dari 142.377 laki-laki dan 125.884 perempuan sehingga menghasilkan Rasio Jenis Kelamin sebesar 113,10 persen, yang berarti bahwa diantara 100 perempuan terdapat 113 laki-laki. Bila dirinci menurut kelompok umur, secara umum jumlah laki-laki lebih banyak dibanding jumlah perempuan, hal tersebut juga dapat dilihat dari nilai rasio jenis kelamin yang lebih dari 100 di hampir semua masing-masing kelompok umur. Tabel 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2016 Laki - laki

Perempuan

Jumlah

Rasio Jenis Kelamin

(2)

(3)

(4)

(5)

0- 4

13 801

13 232

27 033

104.30

5- 9

13 348

12 400

25 748

107.65

10- 14

12 637

11 947

24 584

105.78

15- 19

12 327

11 231

23 558

109.76

20- 24

12 299

10 892

23 191

112.92

25- 29

12 762

10 992

23 754

116.10

30- 34

12 889

11 094

23 983

116.18

35- 39

12 022

10 273

22 295

117.03

40- 44

10 736

9 444

20 180

113.68

45- 49

9 617

7 835

17 452

122.74

50- 54

7 126

5 978

13 104

119.20

Kelompok Umur (1)

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

55- 59

5 076

3 975

9 051

127.70

60- 64

3 414

2 795

6 209

122.15

65- 69

2 181

1 657

3 838

131.62

70- 75

1 144

1 076

2 220

106.32

75+

998

1 063

2 061

93.89

2016

142 377

125 884

268 261

113.10

2015

139 219

123 082

262 301

113.11

2014

135 925

120 250

256 175

113.04

Jumlah

LKj IP 2017

Sumber: Proyeksi Penduduk

b. Tenaga Kerja Data ketenagakerjaan dewasa ini semakin diperlukan, terutama untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta produktifitas tenaga kerja. Sangat masuk akal jika analisis mengenai kualitas sumber daya manusia biasanya menempatkan faktor ketenagakerjaan sebagai salah satu dimensi yang vital. Apabila kita bicara masalah penduduk usia kerja dewasa ini menurut UU No. 20 tahun 1999, berarti kita berbicara tentang penduduk usia 15 tahun keatas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan

angkatan

penduduk

dalam

kerja. usia

Yang kerja

termasuk (15

tahun

angkatan keatas)

kerja yang

adalah bekerja,

mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan orang tidak bekerja yang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja, adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, tetapi kegiatan golongan ini masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti tidak m mpu bekerja, pensiun). Pada tahun 2016, BPS tidak melakukan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang menghasilkan angka estimasi hingga level kabupaten,

karena

keterbatasan

anggaran

sebagai

dampak

dari

efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pada ahun 19

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

2016 Sakernas yang dilaksanakan hanya menghasilkan data hingga level propinsi. Oleh karena itu, pada publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser tahun ini masih menggunakan data tahun 2015. Hasil Sakernas 2015 Kabupaten Paser seperti terlihat pada tabel 6.1 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun keatas) tercatat ada sebanyak 186.460 orang, yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 121.524 orang (65,17 persen) dan bukan angkatan kerja sebesar 64.936 orang (34,83 persen). Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut kegiatan utamanya adalah bekerja (59,27 persen). Bila dilihat dari jenis kelamin penduduk usia kerja, angkatan kerja

laki-laki

lebih

besar

dibandingkan

dengan

angkatan

kerja

perempuan, di mana persentasenya masing-masing sebesar 85,37 persen dan 41,70 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia kerja laki-laki lebih berpotensi untuk bekerja dibanding dengan penduduk perempuannya. Sebaliknya, untuk penduduk usia kerja perempuan yang termasuk bukan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan laki-laki di mana persentasenya masing-masing sebesar 58,30 persen dan 14,63 persen. Kegiatan utama seminggu yang lalu untuk penduduk usia kerja laki-laki sebagian besar adalah bekerja (80,47 persen) sementara penduduk usia kerja perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga (45,98 persen). Tabel 7 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser, Tahun 2015 Kegiatan Utama

Laki - laki

Perempuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Angkatan Kerja

85 568

85.37

35 956

41.70 121 524

65.17

80 655

80.47

29 856

34.62 110 511

59.27

Pengangguran Pernah Bekerja

2 114

2.11

1 014

1.18

3 128

1.68

Pengangguran Tidak Pernah Bekerja

2 799

2.79

5 086

5.90

7 885

4.23

14 660

14.63

50 276

58.30

64 936

34.83

9 884

9 86

8 900

10.32

18 784

10.07

Bekerja

2. Bukan Angkatan Kerja Sekolah

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Mengurus Rumah Tangga

1 122

1.12

39 653

45.98

40 775

21.87

Lainnya

3 654

3.65

1 723

2.00

5 377

2.88

Jumlah

100 228 100.00

86 232 100.00 186 460 100.00

Sumber: Sakernas 2015

Sedangkan

Tingkat

Kesempatan

Kerja

(TKK)

adalah

rasio

antara

penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Antara TPT dan TKK akan selalu berkaitan satu sama lain. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang, dan sebaliknya jika TKK besar berarti TPT akan berkurang atau semakin kecil. Tabel 8 Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser, Tahun 2013 - 2015 Uraian

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

Angkatan Kerja (jiwa)

110 147

117 188

121 524

TPAK (%)

62.03

64.11

65.17

TPT (%)

9.25

6.69

9.06

TKK (%)

90.75

93.31

90.94

Isu

penting

lain

terkait

ketenagakerjaan

adalah

masalah

pengangguran. Angka pengangguran sering kali menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah, bahkan cukup

banyak

pula

dijadikan

indikator

makro

pencapaian

kinerja

pemerintah daerah setempat. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan merek tidak bekerja (job less). Penganggur

dengan

konsep

definisi

tersebut

pengangguran terbuka (open unemploymnet ).

biasanya

disebut

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana Data base Sosial Ekonomi Kabupaten Paser 2014-2021 TPT

merupakan

persentase

jumlah

penganggur

terhadap

jumlah

angkatan kerja. TPT Kabupaten Paser pada tahun 2013 cenderung menurun jika dibanding tahun 2012. TPT Kabupaten Paser tahun 2013 sebesar 9.25 persen sedang tahun 2015 adalah 9.06 persen. Pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja banyak akan berdampak pada rendah tingkat kesempatan kerja (TKK) yang dimiliki penduduk usia kerja serta mampu menciptakan peningkatan terhadap angka pengangguran yang ada.Tahun 2013,

TKK

memberikan

Kabupaten

gambaran

Paser

bahwa

sebesar

kesempatan

90.75

persen.

penduduk

usia

Angka

ini

kerja

Kabupaten Paser untuk memperoleh pekerjan masih relative cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, walaupun tidak signifikan, angka TKK ini mengalami peningkatan sebesar 90.94 persen. c. Kesehatan ď&#x201A;ˇ Sarana Kesehatan Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan

pokok

dalam

upaya

meningkatkan

taraf

kesehatan

masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta eberadaannya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Paser ternyata cukup memadai untuk jumlah penduduk yang harus dilayani. Hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Paser. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten

Paser dapat dilihat bahwa pada tahun

2016 terdapat satu unit ruma sakit, 18 unit puskesmas, dan didukung oleh 1043 orang tenaga kesehatan. Salah satu indikator yang

digunakan

untuk

mengetahui

keterjangkauan

penduduk

terhadap puskesmas adalah rasio puskesmas per 100.000 penduduk. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2016 adalah sebesar 6,71 sedangkan pada tahun 2015 sebesar 6,48. Artinya, diantara

100.000

penduduk

puskesmas pada tahun 2016 22

Kabupaten

Paser

terdapat

6,71

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

Tabel 9 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Paser, Tahun 2014 - 2016 Sarana/Tenaga 2014

2015

2016

(2)

(3)

(4)

Rumah Sakit

Puskesmas

Pusban

118

Puskesmas Keliling

Tenaga Kesehatan

1009

1116

1043

Kesehatan (1)

Ket: *) data tidak tersedia Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

ď&#x201A;ˇ Keluhan dan Angka Kesakitan Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik segala aktivitas dalam kehidupn sehari-hari akan berjalan dengan lancar baik bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai

keluhan

kesehatan

selama

sebulan

yang

lalu,

sedangkan angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Grafik 4.2 Perkembangan Angka Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Paser, Tahun 2012 - 2016 22,41 20,91

16,5

15,16

8,38

8,01

16,25 9,41

2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: Susenas 2012 â&#x20AC;&#x201C; 2016

8,46

Angka Kesakitan

9,65

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa penduduk Kabupaten Paser yang menderita sakit, sebagian besar terganggu aktivitas sehari-harinya selama 0 sampai 3 hari (50,40 persen), sedangkan yang terganggu akivitas sehari-harinya selama 4 sampai 7 hari ada sebanyak 40,31 persen. Selanjutnya, penduduk yang menderita sakit sehingga terganggu aktivitas sehari-harinya selama 8 sam ai 14 hari sebesar 3,84 persen. Penduduk yang menderita sakit sehingga terganggu aktivitas sehari-harinya selama 15

sampai

hari

memiliki

persentase

sebesar

2,02

persen

dan

penduduk yang menderita sakit sehingga terganggu aktivitas sehariharinya selama 22 sampai 30 hari sebanyak 3,43 persen Tabel 10 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Bulan Referensi Menurut Jumlah Hari Sakit,Tahun 2014 - 2016 Jumlah Hari Sakit

2014

2015

2016

(2)

(3)

(4)

0-3

53.56

42.63

50.40

4-7

31.20

34.88

40.31

8 â&#x20AC;&#x201C; 14

4.26

7.52

3.84

15 - 21

0.00

4.71

2.02

22 - 30

10.98

10.26

3.43

(1)

Sumber: Susenas 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2016

ď&#x201A;ˇ Penolong kelahiran Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Keberadaan tenaga medis seperti dokter dan bidan yang ditunjang dengan sarana/peralatan yang memadai, akan sangat menolong pada

saat

pengetahuan

proses

kelahiran.

Dokter

dan

yang

memadai

dalam

proses

bidan

mempunyai

kelahiran

yang

mempunyai resiko kematian yang tinggi terhadap ibu dan anak. Sehingga mereka diharapkan dapat menurunkan tingkat kematian ibu dan anak pada saat proses kelahiran. 24

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Seiring

dengan

berkembangnya

informasi,

kesadaran

masyarakat akan resiko kelahiran pada ibu dan anak semakin meningkat.

Berdasarkan

tabel

4.4,

sebagian

besar

penolong

persalinan terakhir dari perempuan pernah kawin usia 15 â&#x20AC;&#x201C; 49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup kurang dari 2 tahun yang lalu adalah tenaga medis yang terdiri dari bidan (59,37 persen), dokter kandungan (25,71) dan dokter umum (3,56 persen). Hal yang menjadi perhatian adalah masih adanya kelahiran yang ditolong oleh dukun beranak/paraji, yakni sebesar 11,36 persen. Masih adanya masyarakat yang melakukan proses kelahiran dengan dibantu oleh tenaga non medis dimungkinkan karena faktor ekonomi

dan

budaya/kebiasaan

masyarakat

setempat,

atau

kurangnya akses menuju informasi bagaimana proses kelahiran yang aman serta akses pada fasilitas kesehatan yang ada. Tabel 11 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15 â&#x20AC;&#x201C; 49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Kurang Dari 2 Tahun yang Lalu Menurut Penolong Persalinan Terakhir di Kabupaten Paser, Tahun 2016 Fasilitas Kesehatan

2016

(1)

(2)

Dokter Kandungan

25.71

Dokter Umum

3.56

Bidan

59.37

Perawat

0.00

Tenaga Kesehatan Lainnya

0.00

Dukun Beranak/Paraji

11.36

Lainnya

0.00

Tidak Ada

0.00

Sumber: Susenas 2016

ď&#x201A;ˇ Status Gizi Balita Status gizi balita Gizi adalah elemen terdapat dalam makanan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh. Gizi yang 25

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

seimbang dibutuhkan oleh tubuh terlebih pada balita yang masih dalam masa pertumbuhan. Pemenuhan gizi pada setiap balita ini merupakan keharusan karena sangat berpengaruh terhadap masa depannya. Perlunya perhatian lebih dalam tumbuh kembang di usia balita didasarkan fakta bahwa kekurangan gizi yang terjadi pada masa emas ini bersifat irreversible (tidak dapat pulih). Salah satu indikator mengenai jumlah balita yang mengalami kekurangan gizi adalah dengan melihat status gizinya. Pemberian air susu ibu (ASI) merupakan metode pemberian makan bayi yang terbaik, terutama pada bay berumur 6 bulan ke bawah, selain juga bermanfaat bagi ibu. ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk seluruh gizi bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Selain itu bayi yang diberi ASI memiliki kekebalan lebih tinggi terhadap penyakit. Pada umur 6-12 bulan,

ASI

masih

merupakan

makanan

utama

bayi,

karena

mengandung lebih dari 60 persen kebutuhan gizi bayi. Pemberian ASI yang ideal adalah sampai anak berumur 24 bulan. Berdasarkan grafik 4.4 diketahui bahwa bayi di Kabupaten Paser yang disusui kurang dari 12 bulan sebanyak 54,56 persen. Namun terdapat 36,06 persen bayi yang hanya disusui sampai umur kurang dari 6 bulan. Selain itu, sebanyak 45,44 persen anak masih mendapatkan ASI pada umur 12 sampai 23 bulan. Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Paser, 2013â&#x20AC;&#x2019;2016 Percentage of Children Under Five Years Who Had Immunization by Type of Immunization in Paser Regency, 2013â&#x20AC;&#x2019;2016 Jenis Imunisasi 2013

Type of Immunization (1)

2014

(2)

2015

2016

(3)

(4)

(5)

B CG

95,13

95,74

94,94

82,12

Campak/M easles

91,32

88,38

82,67

72,37

DP T

95,91

94,96

86,03

79,28

P o lio

96,39

94,96

94,09

84,90

Hepatitis B

96,39

94,29

82,08

84,55

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret Source National Socio Economic Survey kor, M arch

ISU STRATEGIS 1. Isu Internasional Perumusan internasional.

isu

strategis

Meskipun

juga

hanya

harus

berada

mempertimbangkan

dalam

level

isu

kabupaten,

perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Kabupaten Paser; a. MDGs/SDGs Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan pembaruan Millenium Development Goals (MDGs) dengan

agenda

pembangunan global yang bernama Sustainable Development Goals (SDGs).

Tujuan-tujuan

yang

tertuang

dalam

SDGs

merupakan

penyempurnaan tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas,

meningkatkan

mengesampingkan

kelestarian

perekonomian lingkungan

dan

global

yang

pembangunan

tidak yang

berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk 20162030 meliputi:

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya.

Mengakhiri

kelaparan,

mencapai

ketahanan

pangan

dan

peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. 3.

Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia.

Menjamin

kualitas

pendidikan

inklusif

dan

adil

dan

mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. 5.

Mencapai

kesetaraan

gender

dan

memberdayakan

semua

perempuan dan anak perempuan. 6.

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan.

Menjamin

akses

energi

modern

yang

terjangkau,

dapat

diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua. 8.

Mempromosikan berkelanjutan,

pertumbuhan kesempatan

ekonomi

kerja

penuh

yang

inklusif

dan

produktif

dan

pekerjaan yang layak untuk semua. 9.

Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.

10.

Mengurangi ketimpangan di antara negara-negara.

11.

Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. 15. Melindungi, ekosistem

memulihkan darat

dan

meningkatkan

danpengelolaan

hutan

yang

pemanfaatan berkelanjutan,

memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. 16. Mempromosikan pembangunan

masyarakat berkelanjutan,

yang

damai

menyediakan

dan

inklusif

akses

untuk

terhadap

keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. 28

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Perkembangan

teknologi

komunikasi

menyebabkan

perkembangan

teknologi

dan

internet

media

informasi

semakin

telekomunikasi

saat

pesat. yang

ini

Disertai

menciptakan

konvergensi media, internet telah meruntuhkan sekat antar masyarakat bahkan dalam level global. Membanjirnya informasi bisa dimaknai sebagai peluang maupun tantangan bagi pemerintah daerah, bagi pemerintah kabupaten Paser, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk membantu proses pembangunan daerah. Penyediaan teknologi

dan

sistem

informasi

akan

mempermudah

pemerintah

kabupaten untuk aktivitas penyediaan data, transparansi, penyebaran informasi, sosialisasi, dan promosi daerah melalui website. Namun di sisi lain, pemerintah kabupaten juga harus menyiapkan substansi informasi agar nantinya teknologi dan infrastruktur yang disiapkan dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal c.

Ekonomi Ekologis (Green Economy) Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep green economy, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian green economy

merujuk

pada

ekonomi

yang

mempertimbangkan

aspek

lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan

dan

ekologi.

Misalnya

perekonomian

berbasis

industri

dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi. Prinsip-prinsip tersebut

menjadi

ekonomi

berkelanjutan

pedoman

perubahan

dalam arah

green

economy

pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan 29

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level

perencanaan

pembangunan

dengan

menyeimbangkan

pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya. 2. Isu Nasional Isu jangka panjang nasional yang dapat dijadikan referensi dalam merumuskan isu strategis diantaranya adalah dokumen RPJP Nasional dan RPJMN. Rujukan terhadap RPJPN bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan sasaran pembangunan pada setiap tahapan lima tahunan. Dengan mengetahui arah dan sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, maka isu strategis Kabupaten Paser dapat selaras dengan

tujuan

pembangunan

nasional.

Adapun

tahapan

dan

skala

prioritas pada RPJPN 2005-2025 ditampilkan pada tabel berikut ini:

RPJMN I (2005-2009)

RPJMN II (2010-2014)

RPJMN III (2015-2019)

RPJMN IV (2020-2024)

Tabel 12 : Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025 Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang, Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang, Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keungulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif 30

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

3. Isu Provinsi Kalimantan Timur Selain merujuk pada RPJPN dan RPJMN, arah pembangunan Paser mempertimbangkan Pemerintah

Daerah

perencanaan Provinsi

pembangunan

Kalimantan

yang

Timur.

ditentukan

Sinergi

oleh

perencanaan

pembangunan tersebut dapat dilihat dalam dokumen RPJMD, hal ini untuk memudahkan

perencanaan

dan

pengawasan

pembangunan,

serta

pemerataannya di segala bidang. Perencanaan pembangunan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut (RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018): a.

Diperlukannya

peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

yang

mandiri dan berdaya saing, b.

Diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis masyarakat dengan menggunakan sumber daya serta energi yang terbarukan.

Pertumbuhan

ekonomi

ini

dapat

dijalankan

dengan

penerapan konsep ekonomi hijau (green economy). c.

Diperlukannya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata,

Diperlukannya peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik

Diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

4. Isu Strategis Kabupaten Paser Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan pada isu-isu strategis di level nasional serta provinsi Kalimantan Timur, maka dapat dirumuskan sejumlah isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten untuk lima tahun mendatang, yaitu sebagai berikut: 1. Peningkatan kesehatan

layanan melalui

dasar

terutama

ketersediaan

dan

layanan

pendidikan

keterjangkauan

dan

infrastruktur,

sumberdaya manusia, dan peningkatan mutu layanan; 2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat, terutama jalan dan listrik; 3. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang mengakomodasi berbagai isu

strategis:

pemberantasan 31

korupsi,

pengelolaan

aset

daerah

Pemerintah

profesional,

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

ketepatan

sasaran

pembangunan,

pemerataan

pembangunan, dan perkembangan kawasan sekitar; 4. Peningkatan mengakomodasi

produktivitas berbagai

perekonomian

isu

strategis:

daerah

pengelolaan

dengan

sumber

dan

peningkatan PAD secara optimal, peningkatan produktivitas dari sektor non-tambang melalui diversifikasi usaha pertanian dan perkebunan, perikanan dan jasa berbasis spirit ekonomi hijau secara merata dan berkelanjutan; 5. Peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan langsung dengan kebutuhan daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, yang ditujukan bagi aparatur desa maupun masyarakat; 6. Pemberdayaan masyarakat adat dan pelestarian nilai-nilai sosialbudaya secara berkesinambungan; 7. Terbukanya investasi di level regional (ASEAN) terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dimulai dari aspek perencanaan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan menjawab

oleh Instansi Pemerintah Daerah agar mampu

tantangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan

tetap dalam tatanan sistem adminstrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Strategis atau lazim dengan sebutan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya Perencanaan strategis kabupaten/kota dikenal dengan dengan istilah RPJMD atau Rencana Jangka Menengah Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

merupakan

Perencanaan

merupakan pejabaran Visi,

Misi,

Arah

Strategis

Daerah

(Renstrada),

Kebijakan dan Rencana Program

Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang telah disampaikan kepada

masyarakat

pemilih

dan

dalam

Sidang

Paripurna

DPRD

dalam

tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu, RPJMD yang disusun juga mengacu pada

RPJP

Nasional

dan

berbagai

Pemerintah daerah dan Pemerintah dimaksudkan memberikan

kebijakan

dan

prioritas

program

Provinsi. Selain itu penyusunan RPJMD

landasan kebijakan

taktis strategis lima tahunan

dalam kerangka pencapaian visi misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah

pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. 33

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

VISI DAN MISI 1. V I S I Visi merupakan kondisi ideal sekaligus landasan konseptual bagi daerah. Visi daerah ini disusun dengan memperhatikan aspek substantif yang berpijak pada isu strategis, maupun aspek teknis berupa susunan kata yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam pembangunan lima tahun mendatang, Kabupaten Paser memiliki visi:

Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan Visi di atas merupakan keberlanjutan dan penegasan dari visi pembangunan lima tahun kebelakang. Visi ini juga bermakna sebagai keberlanjutan dan apresiasi pada pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan telaah obyektif. Selain itu juga memiliki makna berupa harapan untuk terus bergerak progresif menuju kondisi ideal, ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, selanjutnya fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh empat kata kunci di dalam visi ini, yaitu: 1. Maju Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Paser sebagai daerah yang maju dan mampu sejajar dengan daerah lain. Maju juga berarti berdaya saing, hal yang dibutuhkan bagi setiap daerah untuk responsif dan dapat unggul di tengah perkembangan kondisi lokal, regional dan global yang dinamis. Dalam visi ini, maju merujuk pada beberapa hal, yaitu: pertama meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kedua, sebagai suatu kondisi semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Paser. Kondisi tersebut mencakup ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata serta kualitas pelayanan yang semakin meningkat. Ketiga, adalah peningkatan kualitas sumber daya 34

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

manusia masyarakat Paser agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif. SDM berkualitas selain berperan dalam menghadapi perubahan sistem global, salah satunya melalui pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), juga mempunyai peran penting sebagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Mandiri Mandiri adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Paser yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Mandiri juga merujuk pada kondisi yang berkesinambungan dalam proses pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Kabupaten Paser akan menjadi mandiri dengan mengandalkan sumber daya yang berkualitas dengan perkonomian yang merata dan berlandaskan pada potensi lokal. 3. Sejahtera Sejahtera

merupakan

masyarakat

dapat

yang

sebuah

kondisi

memenuhi

kehidupan

standar

kehidupan

individu yang

dan layak

sehingga tercipta kehidupan yang aman, sentosa dan makmur. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Paser

yang

semakin

membaik

pada

berbagai

bidang

pembangunan

terutama pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat membutuhkan dua prasyarat utama yaitu pendidikan dan

kesehatan.

Dua

prasyarat

tersebut

sebagai

modal

untuk

mengoptimalkan potensi masyarakat agar lebih berdaya, mandiri, produktif dan

berbudaya.

antara

lain

masyarakat,

Semakin

ditandai

membaiknya

dengan

meningkatnya

tingkat

meningkatnya

pendapatan

kesejahteraan

tersebut

produktivitas

ekonomi

perkapita

masyarakat,

hingga

meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Kesejahteraan bermakna pula secara sosial dan budaya, yaitu ketika masyarakat memiliki kohesivitas sosial yang menjadikannya sebagai modal untuk berpartisipasi aktif, serta budaya yang menjadikan setiap komponen

merasa

memiliki

daerah

dan

bertanggung

jawab

atas

berjalannya pembangunan daerah. Kondisi tersebut akan menciptakan situasi yang kondusif untuk menjalankan roda pembangunan. Namun untuk mencapainya dibutuhkan syarat berupa tata kelola pemerintahan 35

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

yang baik, yaitu adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor privat dan organisasi masyarakat sipil. 4. Berkeadilan Berkeadilan merupakan perwujudan kesamaan hak dan kewajiban dalam segala aspek kehiduan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Adil juga bermakna bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan secara merata. Merata berarti menghilangkan kesenjangan antar wilayah, termasuk kesenjangan antar masyarakat.

Nilai

ini

sekaligus

bermakna

menutup/memperkecil

kesenjangan dalam mendapatkan pelayanan publik, mengelola sumber daya strategis serta memperoleh distribusi hasil pembangunan. Kondisi pembangunan yang merata merupakan wujud penghormatan pada semua masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di Kabupaten Paser, dan

khususnya

sebagai

pengakuan,

afirmasi,

dan

pemberdayaan

masyarakat Paser yang masih merasakan persoalan terkait pembangunan. Harapannya akan tercipta stabilitas sosial sekaligus modal dasar bagi pembangunan

dari

waktu

pembangunan

bagi

daerah

waktu.

yang

Kesenjangan

mempunyai

adalah

wilayah

problema

sangat

luas,

sekaligus tertundanya pemenuhan hak bagi setiap masyarakat daerah untuk

menikmati

hasil

pembangunan.

Dengan

demikian,

pemerataan

adalah kewajiban pembangunan yang harus terpenuhi melalui berbagai urusan pemerintahan. Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. meningkatkan perekonomian

Secara

substantif,

pemenuhan masyarakat

rangkaian

kebutuhan dan

daerah,

visi

tersebut

infrastruktur, serta

bertujuan peningkatan

meningkatkan

kualitas

pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Paser.

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

2. M I S I Guna mewujudkan visi kabupaten 2016-2021 sebagai Kabupaten Paser Maju, Madiri, Sejahtera dan Berkeadilan diperlukan adanya misi sebagai perwujudan dari penjabaraan visi. Adapun misi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser 2016-2021 adalah: 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Bersih, dan Pemukiman.

Transportasi,

Energi,

Air

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. 3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. 5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Lokal 6.

TUJUAN DAN SASARAN Agar misi yang diagendakan dapat diimplementasikan secara operasional dan fokus diperlukan arahan umum dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan arahan umum dari sebuah perencanaan yang hendak dicapai, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dengan rujukan yang lebih spesifik dan terarah. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan di bawah ini sesuai urutan yang terdapat pada misi. 1. Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman Bagian ini akan secara khusus membahas misi pertama yang diturunkan dari Visi yang telah ada khususnya mengenai peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan pemukiman. Misi ini masih memberikan ruang bagi diimplementasikannya pembangunan (ketersediaan) dan peningkatan (akses dan kualitas) infrastruktur yang menjadi urusan wajib dasar. Pemerataan pembangunan dari sisi akses dan kualitas infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan pemukiman yang layak masih menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan. Selain peningkatan 37

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

yang sudah ada, beberapa titik kritis di Paser masih membutuhkan ketersediaan sejumlah infrastruktur tersebut. Pembangunan infrastruktur harus bisa dimengerti sebagai ruang tempat bertemunya berbagai dimensi dan sektor pembangunan. Fokus peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser juga dapat menjadi penjamin terealisasinya perencanaan yang sudah dirumuskan. Misi ini akan diturunkan ke dalam

tujuan

besar

yang

mencakup

bidang

infrastruktur

darat

dan

laut,

komunikasi dan informasi, energi dan air bersih, dan pemukiman dengan poin-poin tujuan sebagai berikut:

a. b. c. d.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik. Meningkatkan akses jaringan komunikasi. Meningkatkan akses air bersih. Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat

Sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan sektor pendukung yang menggerakkan aktivitas perekonomian, ketersediaan infrastruktur perhubungan yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Paser menjadi prasyarat yang mesti dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Ketersediaan infrastruktur perhubungan ini mencakup perhubungan darat dan perhubungan laut sesuai kondisi geografis dan topografi Kabupaten Paser. Peningkatan akses dan kualitas transportasi publik diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi darat dan laut. Di darat, infrastruktur transportasi difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah yang terisolir dengan pusat-pusat layanan publik dan pusat kegiatan perekonomian. Hal ini sangat penting untuk memperlancar interaksi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan. Perbaikan kualitas jalan dan jembatan juga mencakup berbagai pembangunan fasilitas pelengkap jalan seperti turap penahan di wilayah yang rawan longsor dan tanah amblas, penguatan jalan dan bantaran sungai dengan jaring batu penahan (bronjong) serta penyediaan fasilitas penerangan jalan, rambu dan taman hijau di sempadan jalan. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Selain infrastruktur transportasi darat, infrastruktur transportasi laut dan sungai juga perlu ditingkatkan, mengingat wilayah Kabupaten Paser yang dilalui beberapa sungai besar dan berbatasan dengan Selat Makassar. Kabupaten Paser hanya memiliki satu infrastruktur pendukung perhubungan laut berupa pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Teluk Adang yang terletak 12 km dari ibu kota kabupaten (Kecamatan Tanah Grogot). Karena itu, selain pelabuhan penyeberangan, yang perlu dibangun di wilayah- wilayah pesisir adalah 38

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

dermaga untuk perahu kecil (ketinting) sebagaipenghubung desa-desa dan kecamatan yang ada di pesisir. Selain itu, infrastruktur pendukung transportasi sungai juga perlu ditingkatkan dengan membangun lebih banyak dermaga bagi perahu motor yang berfungsi sebagai sarana transportasi ke wilayah-wilayah pedalaman. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan rasio antara jumlah perahu motor dengan jumlah penduduk yang menggunakan sarana angkutan ini. Peningkatan infrastruktur pendukung transportasi sungai ini sangat penting mengingat wilayah-wilayah pedalaman sulit dijangkau dengan transportasi darat, sementara banyak desa terletak di daerah aliran sungai. Dermagadermaga angkutan perahu motor perlu dibangun lebih banyak di desa-desa yang terletak di daerah aliran sungai ini. Perbaikan fasilitas transportasi publik juga tidak terbatas pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur fisik berupa jalan dan jembatan tapi juga termasuk perbaikan tata kelola sarana dan prasarana perhubungan. Hal itu dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi publik dan perbaikan pelayanan angkutan umum. Hal ini juga didorong untuk memperbaiki pelayanan urusan transportasi baik di darat maupun di laut. Peningkatan akses jaringan komunikasi juga menjadi aspek penting dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Paser. Upaya ini dapat dilakukan dengan peningkatan jangkauan jaringan komunikasi seluler dan jaringan internet ke seluruh wilayah yang sulit mendapatkan jaringan. Keberadaan sarana komunikasi dan infromasi ini perlu diperluas jangkauan distribusinya agar mampu mencapai dan diakses juga oleh masyarakat di pedalaman, pesisir dan wilayah yang belum sepenuhnya terbuka terhadap akses informasi dan komunikasi. Tujuan selanjutnya dari misi ini adalah peningkatan akses air bersih. Karena itu misi peningkatan infrastruktur air bersih pelu dilakukan secara serius mengingat besarnya jumlah jumlah pemakaian air bersih dan terus meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun. Upaya ini dapat dilakukan dengan peningkatan jangkauan layanan air bersih baik jenis perpipaan maupun non perpipaan. Ketersediaan air bersih merupakan aspek sentral dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Paser. Pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat juga menjadi tujuan tersendiri dalam perencanaan pembangunan lima tahunan Kabupaten Paser. Keberadaan

infrastruktur

pemukiman 39

merupakan

hal

mendesak

dalam

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini konsen terhadap dua hal yaitu peningkatan kawasan pemukiman yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana serta peningkatan kualitas pemukiman masyarakat yang didalamnya termasuk perbaikan sanitasi dan ruang terbuka hijau. Berikut tabel lengkap misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Paser 2016-2021. Tabel 13 Tujuan dan Sasaran Misi 1 1.

Tujuan Meningkatkan akses dan 1.1. kualitas pelayanan transportasi publik , energi air bersih dan pemukiman Meningkatkan kualitas 1.2. kawasan dan lingkungan pemukiman 1.3.

Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar pembangunan, jaringan komunikasi dan internet Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat

Kedua tujuan pada misi pertama ini berupaya mewadahi berbagai upaya perbaikan kualitas pelayanan transportasi publik. Energi, air bersih dan pemukiman serta kualitas kawasan dan lingkungan hidup. Dengan demikian, keberadaan tujuan dan sasaran pada misi ini diharapkan mampu mengkover kondisi kontekstual dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Paser. 2. Misi 2: Meningkatkan Kesehatan RPJMD

Pelayanan

Kabupaten

Paser

Dasar

2016-2021

Bidang

sangat

Pendidikan

dan

memperhatikan

perencanaan pembangunan terutama yang bersifat pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas

sumberdaya

manusia

sebagai

pelaksana

pembangunan,

oleh

karenanya kualitas sumberdaya manusia harus menjadi prioritas penting pembangunan. Di antara indikator dari kualitas sumberdaya manusia adalah pada kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang baik 40

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Mencerdaskan

kehidupan

bangsa

melalui

pendidikan

LKj IP 2017

merupakan

tugas

nasional bagi semua aparatur pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah telah diatur melalui Peraturan Menteri yakni Permendikbud nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sedangkan di bidang kesehatan,

pemerintah melalui Menteri Kesehatan

mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang mengatur mengatur aspek pemenuhan sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan biaya) dalam pelaksanaan urusan kesehatan di daerah. Pemerintah Daerah

Kabupaten

pembangunan

Paser bidang

dalam

memenuhi

pendidikan

dan

kewajibannya

kesehatan

bagi

melakukan masyarakat

menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dua peraturan menteri tersebut. Dalam rangka misi peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, terdapat dua tujuan yaitu: a. b.

Mewujudkan pendidikan yang maju , unggul dan merata. Meningkatkan derajat kesehatan

Dalam hal peningkatan pelayanan pendidikan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Paser adalah untuk mewujudkan pendidikan yang maju, unggul dan merata. Pertama, terkait dengan pemenuhan akses pendidikan meliputi peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, daya saing peserta didik, ketersediaan sekolah, dan keterjangkauan siswa terhadap pelayanan pendidikan. Kondisi riil saat ini dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan masih terfokus pada program penyediaan dan infrastruktur, padahal isu yang lebih penting dari isu pelayanan adalah soal peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan keterjangkauan masyarakat sehingga menyebabkan tingkat pelayanan yang rendah. Dengan kondisi geografis yang sulit dan sarana perhubungan yang terbatas, pelayanan pendidikan. Dalam hal peningkatan pelayanan pendidikan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Paser adalah untuk mewujudkan pendidikan yang maju, unggul dan merata. Pertama, terkait dengan pemenuhan akses pendidikan meliputi peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, daya saing peserta didik, ketersedian sekolah, dan keterjangkauan siswa terhadap 41

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

pelayanan pendidikan. Kondisi riil saat ini dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan masih terfokus pada program penyediaan dan infrastruktur. Padahal isu yang lebih penting dari isu pelayanan adalah soal peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan keterjangkauan masyarakat sehingga menyebabkan tingkat pelayanan yang rendah. Dengan kondisi geografis yang sulit dan sarana perhubungan yang terbatas, pelayanan pendidikan juga tidak akan dapat dijangkau oleh siswa-siswa yang bertempat tinggal jauh dari lokasi-lokasi sekolah. Oleh karenanya untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan diperlukan peningkatan akses masyarakat maupun pelaksana lapangan, kedepan hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi siswa usia sekolah dan usia dini. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada kualitas peserta didik dan lulusan sekolah baik melalui perbaikan kurikulum, manajemen sekolah dan optimalisasi kegiatan belajar mengajar. Ketiga, pelayanan pendidikan yang berdaya saing tidak hanya dari aspek akreditasi sekolah dan guru tetapi dengan dibuktikan hasil lulusan peserta didik sekolah yang mampu bersaing dalam jenjang pendidikan yang lebih baik atau pasar kerja yang kompetitif. Pemerintah Kabupaten Paser menyadari bahwa tingkat pelayanan dasar di bidang pendidikan masih belum optimal, sehingga masyarakat kabupaten Paser masih tertinggal dalam hal kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Paser memprioritaskan dalam misi pembangunan untuk meningkatkan ketersediaan keterjangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan yang berdaya saing sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan berbudaya. Dalam hal pelayanan kesehatan, tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser adalah meningkatkan derajat kesehatan. Pertama, meningkatkan berbagai pelayanan primer hingga unit pelayanan terkecil. Kedua, peningkatan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan, Ketiga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan resiko kematian dari penyakit, Keempat, peningkatan pelayanan kesehatan keluarga, remaja, dan balita, dan Kelima, peningkatan kualitas kelembagaan dan sumberdaya Kondisi kesehatan di Kabupaten Paser masih menjadi pekerjaan rumah yang layak dijadikan prioritas terutama dengan adanya temuan minimnya kualitas

pelayanan,

angka

mortalitas

ibu

yang

masih

tinggi

hingga

pengelolaan sistem pelayanan yang belum optimal. Sehingga perlu usaha 42

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

strategis yang dirumuskan secara terarah agar tujuan pemerataan kesehatan yang terpadu dapat terwujud dengan maksimal. Pada tabel di bawah ini dipaparkan sasaran dari setiap tujuan pada Misi Kedua Tabel 14 Tujuan dan Sasaran Misi 2 1.

Tujuan Mewujudkan pendidikan 1.1. yang maju , unggul dan merata Meningkatkan derajat 2.1. kesehatan

Sasaran Meningkatnya akses dan kualitas dan daya saing pendidikan Meningkatkan akses, mutu dan daya saing pelayanan kesehatan

Dengan demikian, misi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan fokus pada tiga hal yaitu akses, kualitas dan daya saing yang semuanya difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Paser. Misi 3:

Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

Potensi lokal adalah dasar yang kuat untuk menggerakan dimensi ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Paser. Potensi tersebut harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser pada masa kini dan akan datang. Walaupun Kabupaten Paser memiliki sektor potensial berupa hutan dan pertambangan, namun kedua sektor tersebut sudah ditarik ke dalam urusan Pemerintah Pusat setelah pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pertimbangan tersebut, maka beberapa sektor potensial penggerak ekonomi lokal yang menjadi otoritas Kabupaten Paser berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan adalah beberapa sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Paser. Kebutuhan akan produk-produk dari sektor ini terus bertambah, seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, misi pembangunan pertanian, perkebunan dan

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

perikanan ke depan ditujukan untuk memperkuat produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain ketiga sektor potensial di atas, sektor pedagangan, jasa dan investasi merupakan sektor pendukung yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sebagian besar masyarakat Paser berprofesi sebagai pedagang, sebagian yang lain bergerak di bidang jasa, seperti pariwisata, penginapan atau perhotelan. Dengan pertimbangan tersebut, maka dasar perekonomian dari bidang perdagangan, jasa dan investasi akan menjadi prioritas. Selain itu isu tentang degradasi lingkungan karena pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi prioritas untuk diperbaiki, sehingga konsep green economy mampu diterapkan secara baik. Dengan demikian, untuk memenuhi misi tiga RPJMD, priotitas dasar perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan yang akan dikelola oleh Kabupaten Paser adalah : a.

Meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Kualitas Komoditi Pertanian, perkebunan dan Peternakan. b. Meningkatkan kesejakteraan petani c. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. d. Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UMKM e. Meningkatkan iklim investasi Pengembangan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas produk-produk sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan merupakan salah satu isu prioritas yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Isu ini tidak hanya berhubungan dengan masalah ekonomi, namun juga berhubungan dengan masalah ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan dan mitigasi bencana.

Produk-produk

pertanian,

perikanan,

dan

peternakan

berperan

penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sementara pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi kajian yang harus benar-benar

diperhatikan,

agar

stabilitas

sosial-ekonomi

dan

kualitas

lingkungan dapat terjaga secara berkesinambungan. Sektor perkebunan di Kabupeten Paser didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Produk hasil olahan kelapa sawit memiliki nilai jual yang baik, namun berdampak kurang baik terhadap ketersediaan air dalam tanah. Sehingga mitigasi terhadap bencana kekeringan harus diperhatikan. Selain sektor-sektor di atas, pariwisata adalah sektor potensial yang harus dikembangkan ke depan. Pengembangan sektor pariwisata berbasis 44

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

masyarakat dan berkelanjutan, akan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pengembangan ini perlu dilakukan agar aspek keberlanjutan perekonomian Paser menjadi semakin kuat. Di masa depan, meningkatnya lahan

konversi

eks-tambang

diharapkan

mampu

berkontribusi

terhadap

perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Paser. Untuk itu, reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang perlu dilakukan Sedangkan pendukung

yang

perdagangan, sangat

jasa

potensial

dan

untuk

investasi dikelola.

merupakan

Jumlah

sektor

pedagang

Kabupaten Paser meningkat tiap tahun, akan tetapi belum terkelola dengan baik agar mampu bersaing dengan pedagang dari pasar modern. Jika tidak dikelola dengan baik, lambat laun pasar modern akan menjadi persoalan bagi pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu pengembangan pasar tradisional, koperasi, UMKM dan IKM perlu ditingkatkan. Sedangkan kualitas lingkungan selalu menjadi dasar terkuat untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan di masa depan. Pada tabel di bawah ini dipaparkan sasaran dari setiap tujuan pada misi ketiga: Tabel 15 Tujuan dan Sasaran Misi 3 Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan Produksi, 1.1. Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas produksi,Produktifitas dan Komoditi Pertanian, perkebunan Kualitas Komoditi Pertanian, dan Peternakan perkebunan dan Peternakan 2. Meningkatkan kesejahteraan 2.1. Meningkatnya nilai tukar petani petani (NTP) 2.2 Tercukupinya Ketersediaan Pangan 3.

Mengembangkan pariwisata 3.1 berbasis masyarakat yang berkelanjutan Meningkatkan kinerja pasar 4.1. tradisional, koperasi dan UMKM

Berkembangnya pariwisata

sektor

Meningkatnya peran pasar tradisional,koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

4.2 5. 6

Meningkatkan iklim investasi 5.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Menurunnya Pengangguran Meningkatnya investasi Meningkatnya indeks lingkungan hidup

LKj IP 2017 Angka

kualitas

Dengan demikian, misi peningkatan fondasi perekonomian dengan basis potensi ekonomi lokal dan berkelanjutan berupaya memperkuat perekonomian tanpa merusak atau mendegradasi kualitas lingkungan. Sasaran-sasaran pada tiap tujuan di atas secara spesifik menekankan perlunya penyelamatan lingkungan

hidup

pada

satu

sisi

tapi

juga

mendorong

investasi

dan

pengembangan ekonomi lokal dengan partisipasi masyarakat yang lebih kuat. 4. Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas tatakelola merupakan pra-syarat yang menopang berkerjanya misi-misi yang lain. Pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan membutuhkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga sangat bergantung dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya berkaitan dengan transparansi, akuntablitas, dan sinergitas, tapi juga berkaitan dengan partisipasi publik dalam pembangunan. Oleh karena itu, misi keempat ini mempunyai dua tujuan, yaitu: a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih serta layanan publik yang berkualitas. b. Meningkatkan iklim investasi Pelaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah membutuhkan sistem dan sumber daya manusia yang berkualitas. Keduanya menjalankan peran penting pemerintah sebagai pembuat kebijakan bersama legislatif daerah, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana anggaran. Dengan kewenangan yang besar itu, untuk mencapai misi 4 RPJMD maka pengembangan sistem akuntabilitas pemerintahan menjadi hal yang mutlak diperlukan. Sistem akuntabilitas dibangun secara internal maupun eksternal.. Akuntabilitas internal untuk menjalankan tertib adiministrasi dan tata kelola keuangan daerah. Sedangkan akuntabilitas eksternal merupakan wujud 46

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk mengetahui dan menerima manfaat dari berbagai kebijakan, tata kelola dan capaian pembangunan daerah. Adanya akuntabilitas eksternal tersebut sekaligus sebagai wujud transparansi pemerintah daerah. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga diarahkan untuk meningkatkan sinergi antar dokumen perencanaan. Peningkatan sinergitas agar terdapat ketersatuan arah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Dalam hal ini merupakan sinergi antar dokumen perencanaan, maupun antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Perencanaan melalui berbagai dokumen tersebut, tidak lain untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelayan publik. Dengan tidak sedikitnya layanan yang diberikan, baik terkait urusan wajib maupun pilihan, maka dalam pencapaian misi 4 ini, juga ditempuh melalui peningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah Seiring paradigma

pula

dengan

tuntutan

berpemerintahan,

maka

zaman

tata

yang

kelola

membawa

pemerintahan

perubahan yang

baik

mensyaratkan adanya keterlibatan aktif aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat keterlibatan

sipil antar

dan

sektor

komponen

swasta.

Dalam

daerah

itu

menjalankan diperoleh

pembangunan,

dengan

semakin

terbukanya ruang partisipasi. Keterbukaan ruang partisipasi tidak saja dalam bentuk partisipasi pasif seperti halnya masyarakat mengetahui berbagai informasi kebijakan pemerintah, sekaligus partisipasi aktif ketika publik dapat berperan merupakan

dalam

perumusan

partisipasi

yang

dan

pelaksanaan

menekankan

kebijakan.

adanya

Hal

tersebut

kepastian

aspirasi

masyarakat untuk ditindaklanjuti dan direalisasikan. Penjabaran misi 4 ke dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 16 Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan Sasaran Mewujudkan Tata Kelola 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Yang Efektif birokrasi dan Bersih serta Layanan 1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang Berkualitas publik 47

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

1.3

Meningkatnya Pemanfataan Sistem Informasi Publik Meningkatkan Partisipasi 2.1. Meningkatnya perencanaan Publik Dalam Proses pembangunan,pengelolaan data Pembangunan, Hukum dan dan implementasi kerjasama HAM daerah 2.2 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis 2.3 Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan produk hukum

Sasaran-sasaran dari tiap tujuan tersebut menggambarkan kondisi yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam periode RPJMD dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.. 5. Misi 5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal Pembangunan

bidang

pertambangan

ternyata

belum

mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi tetapi juga terjadi karena

persoalan

sosial.

Selayaknya

pembangunan

pada

umumnya,

pembangunan akan menciptakan kelas sosial baru. Kelas sosial ini akan membentuk

persoalan

baru,

apabila

tidak

diimbangi

dengan

perhatian

terhadap dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Berpijak kepada pemikiran tersebut, dalam RPJMD ini Pemerintah Kabupaten Paser berencana untuk memperkuat kohesivitas sosial sebagai salah satu misi pembangunan selama lima tahun ke depan. Kohesivitas sosial akan menjadi salah satu perhatian utama di dalam proses pembangunan Kabupaten Paser. Dalam RPJMD ini, misi tentang kohesivitas sosial dipandang sebagai salah

satu

misi

yang

perlu

diperhatikan

dalam

konsep

pembangunan

berkelanjutan, mengingat adanya dua hal besar yang perlu diperhatikan. Pertama, Kabupaten Paser memiliki penduduk yang berasal dari berbagai latar

belakang

sosial

(suku)

yang

beragam. 48

Kedua,

pemerataan

hasil

Pemerintah

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

pembangunan ekonomi di Kabupaten Paser belum mampu berjalan dengan optimal. Secara umum misi ini berhubungan dengan proses penciptaan keselarasan/ harmoni

kehidupan

sosial

dalam

masyarakat.

Harmoni

sosial

ini

perlu

diciptakan dan dikelola dengan baik untuk menghindari adanya persoalanpersoalan sosial, seperti konflik dan berbagai masalah sosial lainnya. Dengan demikian guna memenuhi misi tiga RPJMD, pembangunan di bidang sosial yang menjadi proritas Kabupaten Paser adalah : a.

Meningkatkan Rekognisi dan Promosi;

Meningkatkan Stabilitas Sosial Rekognisi dan promosi adalah dua hal yang perlu ditingkatkan untuk

memberi ruang bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan pengakuan dalam pembangunan. Pengakuan tersebut dapat dijalankan dengan membuka akses

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

pembangunan,

mulai

dari

perencanaan, implementasi, evaluasi hingga menikmati hasil pembangunan. Selama ini masyarakat pribumi berada di luar pusat aglomerasi ekonomi. Oleh

karena

itu

rekognisi

dan

promosi

keterlibatan

masyarakat

perlu

ditingkatkan. Selain rekognisi dan promosi, stabilitas sosial juga perlu ditingkatkan. Kondisi ini dapat besifat fluktuatif karena persoalan lingkungan dan ekonomi. Persoalan

lingkungan

seperti

bencana

kekeringan,

sedangkan

persoalan

ekonomi dapat berupa kemiskinan dan kurangnya pemerataan. Dalam RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Paser akan meningkatkan perhatian pada bidang stabilitas sosial untuk menjaga dimensi sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan dirumuskan Kabupaten

meningkatkan untuk

Paser.

stabilitas

meningkatkan Hingga

saat

sosial

kerukunan ini,

merupakan dan

masyarakat

tujuan

kohesivitas Paser

yang

sosial

dikenal

sebagai

masyarakat yang heterogen baik dari sisi etnis mupun agama, tapi mampu hidup berdampingan dan harmonis. Secara lebih detail, sasaran dari ketiga tujuan pada misi kelima ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 49

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

Tabel 17 Tujuan dan Sasaran Misi 5 Tujuan 1 Meningkatkan dan promosi

Meningkatkan sosial

Sasaran rekognisi 1.1. Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan 1.2. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan stabilitas 2.1. Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat 2.2 Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam 2.3 Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat 2.4 Meningkatnya perlindungan bagi perempuan dan pemenuhan hak anak

Seluruh ulasan pada Bab 5 akan diperdalam dan dilengkapi dengan alur logika

perencanaan

dari

visi-misi

hingga

program-kegiatan

beserta

indikator-indikatornya. Sinergi beberapa dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan dokumen pengarusutamaan ekonomi hijau berusaha ditampilkan dengan dasar yang ada di Bab 5. Bab 6 secara khusus akan melengkapi ulasan pada Bab 5 dengan refleksi khusus mengenai strategi yang harus diambil untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang menopang visi-misi pembangunan Kabupaten Paser. Hal lain yang akan diperdalam adalah mengenai arah kebijakan. Beberapa pilihan teknokratis seputar fokus program dan kegiatan yang akan dipilih maupun lokus wilayah yang diprioritaskan bagi implementasi perencanaan. Semua ini akan menjadi bagian formal dan substansial yang tidak bisa dipisahkan dari Bab 6 yang akan dibahas. Tabel 18 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Paser No Prioritas Pembangunan

Program Pembangunan Daerah / Program Prioritas

Sasaran

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Air Bersih, Dan Pemukiman

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan, Jaringan Komunikasi dan Internet;

Meningkatnya Kawasan Pemukiman Rakyat yang Berwawasan Lingkungan

LKj IP 2017

1. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan 2. Pembangunan dan rehabilitasi jalan 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4. Peningkatan Pelayanan Angkutan 5. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 6. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 7. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 8. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 9. Tanggap darurat jalan dan jembatan 10. Peningkatan sistem informasi dan data base jalan dan jembatan 11. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 12. Perencanaan teknis ke-PU-an 13. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Jalan 14. Pembangunan turap/talud/bronjong 15. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 16. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa/Internet 17. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa/Internet (Persandian) 18. Penyelenggaraan Persandian dan pengamanan Informasi 19. Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika 1. Program pembangunan infrastruktur pemukiman 2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Pengelolaan Areal Pemakaman 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5. Pengembangan Perumahan 6. Pengendalian Banjir

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

7. Lingkungan Sehat Perumahan 8. Peningkatan dan Fasilitasi Pengembangan sarana dan prasarana kelistrikan 9. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 10. Pengawasan dan Pengendalian serta pengelolaan bangunan dan lingkungan pemukiman 11. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 12. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya 13. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2

Meningkatkan Meningkatnya Akses dan Kualitas dan Daya Saing Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Pendidikan Kesehatan

Meningkatnya Akses, Mutu dan Daya Saing Pelayanan Keseahatan

Memperkuat Fondasi Perekonomian Yang Berbasis Potensi Lokal Dan Berkelanjutan

Meningkatkan Produksi, Produktifitas dan Kualitas Komoditi Pertanian, perkebunan, Peternakan dan perikanan

1. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun 2. Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan 3. Pengembangan PAUD 4. Pendidikan Non-formal 5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Pengembangan Manajemen Pelayanan pendidikan 7. Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 2. Peningkatan keselamatn ibu melahirkan dan anak 3. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat 1. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2. Pengembangan budidaya perikanan 3. Pengembangan perikanan tangkap 4. Peningkatan produksi hasil peternakan 5. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 6. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

7. Peningkatan penerapan teknologi pertanian 8. Peningkatan penerapan teknologi peternakan 9. Peningkatan penerapan teknologi peternakan 10. Peningkatan penerapan teknologi petanian/perkebunan 11. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 12. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 13. Penerapan teknologi peternakan 14. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 15. Optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan 16. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 17. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 18. Pengembangan prikanan tangkap 19. Pengembangan budidaya perikanan 20. Peningkatan penerapan teknologi peternakan Meningkatnya nilai tukar 1. Optimalisasi pengelolaan dan petani (NTP) pemasaran produksi perikanan 2. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan 4. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 5. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya 6. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Berkembangnya sektor 1. Pengembangan kemitraan pariwisata 2. Pengembangan destinasi pariwisata 3. Pengembangan pemasaran pariwisata Meningkatnya peran pasar 1. Pengembangan kewirausahaan tradisional, koperasi dan dan keunggulan kompetitif UMKM dalam perekonomian UMKM 53

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

masyarakat

Menurunnya angka pengangguran

Meningkatnya investasi

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya Meningkatnya kualitas pelayanan publik

LKj IP 2017

2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 3. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi aktif 5. Pengembangan industri kecil dan menengah 6. Pengembangan sentra industri potensial 7. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 8. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 1. Perluasan kesempatan kerja 2. Penempatan tenaga kerja 3. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4. Pembinaan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan 1. Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah 2. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3. Peningkatan iklim investasi 1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2. Pengembangan kinerja pengeloaan persampahan 3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 4. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 5. Pengelolaan tahura 1. Perencanaan tata ruang 2. Meningkatnya sinergi antar dokumen Perencanaan lainnya 1. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2. Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal (operasi/patrol) 3. Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal (SDM dan Sarana Prasarana)

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

Meningkatnya partisipasi masyarakat

1. Pendidikan politik masyarakat (pilkada) 2. Pendidikan politik masyarakat (pileg dan pilpres) 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (konteks aduan masyarakat) Meningkatnya kualitas 1. Penataan administrasi pelayanan publik kependudukan (KTP) (Urusan Wajib Non2. Penataan administrasi Pelayanan Dasar kependudukan (KK) Administrasi Kependudukan 3. Penataan administrasi dan Pencatatan Sipil) kependudukan (akta kelahiran) Meningkatnya akuntabilitas 1. Pembinaan dan fasilitasi kinerja dan keuangan daerah perencanaan dan pengelolaan keuangan desa 2. Peningkatan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pemdes Meningkatnya partisipasi Peningkatan partisipasi masyarakat publik dalam membangun desa Meningkatnya akses terhadap informasi publik (Urusan Wajib NonPelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika) Meningkatnya akses terhadap informasi publik (Urusan Wajib NonPelayanan Dasar Statistik)

Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

1. Pengembangan kelembagaan keterbukaan informasi 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 3. Kerjasama informasi dan media masa 1. Pengembangan data/informasi/statistik daerah 2. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 3. Penyelesain Konflik-Konflik Pertanahan 4. Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas umum dan Pemerintah 1. Perbaikan sistem administrasi kearsipan 2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi 3. Penyelamatan dan pelestarian dokumen 4. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan 1. Peningkatan disiplin aparatur 2. pelayanan administrasi perkantoran (rutin SKPD) 3. Peningkatan sarana dan

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

prasarana aparatur (rutin SKPD) 4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/publik (khusus Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang) 5. Pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan serta pengelolaan gedung dan rumah negara Meningkatnya akuntabilitas Pengadaan barang dan jasa secara kinerja dan keuangan daerah elektronik Meningkatnya akses Pengembangan data dan informasi terhadap informasi publik Meningkatnya konsistensi 1. Perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan daerah (Khusus Bappeda) dan antara perencanaan 2. Perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah (Setiap SKPD) 3. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah (Khusus Bappeda) Meningkatnya sinergi antar 1. Perencanaan wilayah strategis dokumen perencanaan dan cepat tumbuh lainnya 2. Perencanaan sosial budaya 3. Perencanaan pembangunan ekonomi 4. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 5. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 6. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Meningkatnya akuntabilitas 1. Peningkatan pengembangan kinerja dan keuangan daerah sistem pelaporan kinerja dan keuangan 2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3. Manajemen aset daerah 4. Pengendalian dan evluasi pelaksanaan pembangunan daerah Meningkatnya kemandirian Peningkatan dan Pengembangan keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan 56

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

dan antara perencanaan dengan penganggaran Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat Meningkatnya partisipasi publik

LKj IP 2017

keuangan kabupaten/kota 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Khusus BKD) 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (setiap SKPD) 3. Pembinaan dan pengembangan aparatur (Khusus BKD) 4. Pendidikan kedinasan 5. Pembinaan dan pengembangan aparatur (BKD dan Bagian Organisasi dan Kerjasama) 1. Pengembangan standarisasi pelayanan publik (SKPD urusan wajib pelayanan dasar) 2. Pengembangan standarisasi pelayanan publik Pengembangan Inovasi Daerah

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

Pengembangan wilayah perbatasan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan 2. Perumusan kebijakan bagian bina ekonomi, bagian pengadaan barang dan jasa dan bagian kesra 3. Perumusan kebijakan bidang administrasi umum 4. Koordinasi bagian pemerintahan dan hukum 5. Koordinasi bagian bagianekonomi, bagian pengadaan barang dan jasa&bina Kesra 6. Koordinasi bidang administrasi umum 7. Pelayanan administrasi bagian pemerintahan dan hukum 8. Pelayanan administrasi bagian ekonomi, bagian pengadaan

Fasilitasi dan dukungan kelembagaan KORPRI

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Meningkatnya partisipasi publik

Kohesivitas Sosial, Budaya, Dan Adat Istiadat Lokal

LKj IP 2017

barang dan jasa&bina Kesra 9. Pelayanan administrasi bidang administrasi umum 10. Penataan peraturan perundangundangan Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan publik (Urusan Kecamatan Penunjang Urusan Pemerintahan)

Pencegahan dan pemberantasan korupsi

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum 2. Koordinasi pemberdayaan masyarakat 3. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 4. Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada 5. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 6. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan Meningkatnya akses 1. Pemberdayaan fakir miskin, masyarakat lokal untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) berpartisipasi dalam dan Penyandang Masalah berbagai proses Kesejahteraan Sosial (PMKS) pembangunan Lainnya 2. Penguatan/Revitalisasi lembaga adat Meningkatnya akses bantuan 1. Penanggulangan korban bencana untuk masyarakat yang sosial terkena bencana sosial 2. Rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial Meningkatnya perlindungan 1. Pemberdayaan fakir miskin, sosial bagi masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 58

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan Meningkatnya pemenuhan hak anak

Meningkatnya promosi nilainilai kearifan lokal dalam pembangunan Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat

Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam

Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

LKj IP 2017

2. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 3. Pembinaan panti jompo 4. Pemberdayaan lanjut usia 5. Pembinaan Anak Terlantar 6. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 7. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan (jabatan politik dan publik) 2. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 3. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (kekerasan anak) 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (layak anak) 1. Pengembangan Nilai Budaya 2. Pengelolaan Keragaman Budaya 3. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Penataan Administrasi Kependudukan (e-KTP) 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2. Peningkatan Peran eerta Kepemudaan 3. Upaya Pencegahan

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi

LKj IP 2017

Penyalahgunaan Narkoba 4. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembangunan dan pengembangan wilayah transmigrasi

Tabel 19 PERUMUSAN CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SEBAGAI DASAR PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TUJUAN 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik , energi air bersih dan pemukiman

SASARAN INDIKATOR SASARAN 1. Meningkatnya kualitas 1. Panjang jalan infrastruktur dasar dalam kondisi pembangunan, jaringan mantap komunikasi dan internet 2. Panjang jembatan kondisi mantap (persentase) 3. Tingkat kepatuhan terhadap dokumen RTRW 4. Irigasi kondisi mantap 5. Persentase desa blankspot 6. Persentase pelayanan publik terintegrasi dalam sistem egovernment 7. Hasil pelaksanaan konstruksi yang terstandas SNI 8. Sarana dan prasarana publik yang memadai 2. Meningkatkan 2. Meningkatnya kawasan 9. Luasan kawasan kualitas kawasan pemukiman rakyat yang kumuh dan 60

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

dan lingkungan pemukiman

berwawasan lingkungan

3. Mewujudkan 3. Meningkatnya akses dan pendidikan yang kualitas dan daya saing maju , unggul dan pendidikan merata

4. Meningkatkan partsisipasi dan peran aktif pemuda dan prestasi keolahragaan

4. Meningkatkan derajat 5. Meningkatkan akses, mutu kesehatan dan daya saing pelayanan kesehataan

LKj IP 2017

kawasan berpotensi kumuh 10. Rumah tangga yang memiliki akses minum dan air bersih 11. APK PAUD 12. APM PAUD 13. APK SD 14. APM SD 15. APM SMP 16. APK SMP 17. Rata-rat lama sekolah 18. Jumlah wirausaha muda mandiri 19. Jumlah cabang olahraga berprestasi nasional 20. Angka harapan hidup 21. AKI/1000 penduduk 22. AKB/1000 penduduk 23. Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan 24. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi 25. Indeks Keluarga Sehat

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

5. Meningkatkan 6. Meningkatnya 26. Kontribusi sektor Produksi, produksi,Produktifitas dan pertanian Produktifitas dan Kualitas Komoditi perkebunan, Kualitas Komoditi Pertanian, perkebunan, peternakan dan Pertanian, Peternakan dan Perikanan perikanan perkebunan dan terhadap PDRB Peternakan (%) 6. Meningkatkan kesejahteraan petani

7. Meningkatnya nilai tukar 27. Nilai Tukar petani (NTP) Petani (%) 8. Tercukupinya Ketersediaan 28. Jumlah Desa Pangan Rawan Pangan 7. Mengembangkan 9. Berkembangnya sektor 29. Jumlah pariwisata berbasis pariwisata kunjungan masyarakat yang wisata berkelanjutan 8. Meningkatkan 10. Meningkatnya peran pasar 30. Omzet UMKM kinerja pasar tradisional,koperasi dan (%) tradisional, koperasi UMKM dalam 31. Presentase dan UMKM perekonomian masyarakat koperasi aktif 32. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB 11. Menurunnya Angka 33. Tingkat Pengangguran keterserapan tenaga kerja (%) 9. Meningkatkan investasi

iklim 12. Meningkatnya investasi

34. Jumlah nilai investasi berskala Nasional (juta)

10. Meningkatkan 13. Meningkatnya indeks 35. Indeks Kualitas kualitas lingkungan kualitas lingkungan hidup Lingkungan hidup Hidup 36. Luas kawasan 62

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

konservasi

11. Mewujudkan Tata 14. Meningkatnya akuntabilitas 37. Opini BPK Kelola kinerja birokrasi terhadap Pemerintahan Yang Laporan Efektif dan Bersih Keuangan serta Layanan Daerah Publik yang 38. Nilai EKPPD Berkualitas 39. Nilai Evaluasi AKIP 40. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah yang melakukan Pelayanan Publik 12. Meningkatkan 15. Meningkatnya perencanaan 41. Persentase Partisipasi Publik pembangunan,pengelolaan usulan Dalam Proses data dan implementasi Musrenbang Pembangunan, kerjasama daerah yang diakomodir Hukum dan HAM 16. Meningkatnya pemahaman 42. Tingkat masyarakat tentang partisipasi pendidikan politik dan pemilihan umum perilaku demokratis 13. Meningkatkan 17. Meningkatnya akses 43. Persentase rekognisi dan masyarakat lokal untuk komunitas adat promosi berpartisipasi dalam terpencil (KAT) berbagai proses yang menjadi pembangunan sasaran pembangunan 44. Indeks pembangunan gender 18. Meningkatnya promosi 45. Persentase nilai-nilai kearifan lokal program dalam pembangunan pembangunan yang mengangkat 63

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

14. Meningkatkan stabilitas sosial

LKj IP 2017

nilai-nilai kearifan lokal 19. Meningkatnya kerukunan, 46. Jumlah konflik keamanan dan ketertiban berbau SARA masyarakat 47. Angka kriminalitas 20. Meningkatnya 48. Respon time kesiapsiagaan terhadap bencana alam 21. Meningkatnya perlindungan 49. Tingkat sosial bagi masyarakat Kemiskinan 22. Meningkatnya perlindungan 50. kasus kekerasan bagi perempuan dan terhadap pemenuhan hak anak perempuan 51. kasus kekerasan terhadap anak 52. Predikat kabupaten layak anak 53. Anak dan balita terlantar (anak dan balita

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kinerja tahun ini, termasuk kinerja (out come) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup out come yang dihasilkan dari tahuntahun sebelumnya. 64

Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Paser

LKj IP 2017

Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama mengambarkan hasil-hasil utama dan kondisi seharusnya, mengesampingkan indikator yang lain relevan.

yang tanpa

Perjanjian Kinerja adalah sesuatu dokumen yang di dalamnya tertuang rencana kinerja yang definitive atau sudah menjadi RKA/DPA SKPD, Perjanjian Kinerja Kabupaten Paser Tahun 2017 sebagaimana dalam lampiran 1

Pemerintah Kabupaten Paser

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas

kinerja

adalah

kewajiban

untuk

menjawab

dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi

kepada

pihak-pihak

akuntabilitas/pemberi

yang

amanah.

berwenang

Pemerintah

menerima

Kabupaten

pelaporan

Paser

selaku

pengemban amanah masyarakat,melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser yang dibuat menyesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing

sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD

Tahun 2016-2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menggambarkan dan menilai keberhasilan serta kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser. A. PENGUKURAN KINERJA ď ś Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja

dilakukan dengan

membandingkan

rencana dan

realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut: 1) Apabila kinerja

semakin atau

tinggi

semakin

realisasi

menunjukkan

semakin

tingginya

rendah

realisasi

menunjukkan

semakin

rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi Capaian IndkaTor Kinerja

x Rencana

100 %

Pemerintah Kabupaten Paser

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Realisasi – (realisasi – rencana) Capaian Indikator Kinerja

x 100 % Rencana

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga

dilakukan

dengan

membandingkan

realisasi

tahun

ini

dengan

Pengukuran

kinerja

realisasi tahun lalu.  Metode

Penyimpulan

Capaian

Kinerja

Sasaran

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing- masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 

85 s/d 100

: Sangat Berhasil



70 s/d <85

: Berhasil



55 s/d < 70

: Cukup Berhasil



0 s/d< 55

: Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja 67

Pemerintah Kabupaten Paser

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKj IP 2017

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebabsebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. b. B. bb IDENTIFIKASI PENETAPAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan Pengukuran IKU, maka Identifikasi untuk menetapkan IKU yang ingin diukur harus dilakukan, untuk melaksanakan hal tersebut penetapan pengukuran IKU haruslah memperhatikan aspek legalitas penetapan dasar IKU, Untuk memenuhi aspek legalitas dasar penetapan IKU, dirujuklah RKPD Kabupaten Paser tahun 2017 sebagai dasar untuk menetapkan Goals dari Tujuan, Sasaran, Target dan Capaian baik Kinerja maupun Keuangan dengan berdasarkan pada Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder penyelenggara urusan pemerintahan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Paser. Didalam dokumen RKPD Kabupaten Paser dijabarkan tentang Tujuan Prioritas, sasaran dan target yang ingin dicapai pada tahun 2017. Untuk melihat lebih jelas terkait hal tersebut disajikan melalui tabel berikut : c. C. PERUMUSAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Berdasarkan pencapaian masing-masing sasaran sebagaimana di atas, selanjutnya

dilakukan

Perumusan

pengukuran

mengukur pencapaian sasaran strategis LKjIP 2017 sebagaimana tabel berikut :

Indikator

Kinerja

untuk

Kabupaten Paser tahun

Pemerintah Kabupaten Paser

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKj IP 2017

Tabel 20 Perumusan Indikator Kinerja Utama Target dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar pembangunan, jaringan komunikasi dan internet

2. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan 3. Meningkatnya akses dan kualitas dan daya saing pendidikan

4. Meningkatkan partsisipasi dan peran aktif pemuda dan prestasi keolahragaan 5. Meningkatkan akses, mutu dan daya saing pelayanan kesehatan

6. Meningkatnya produksi, Produktivitas dan Kualitas Komoditi Pertanian, perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1 Panjang jalan dalam kondisi mantap 2 Panjang jembatan kondisi mantap (persentase) 3 Tingkat kepatuhan terhadap dokumen RTRW 4 Irigasi kondisi mantap

Target 94 km 56,50%

5 Persentase desa blankspot 6 Persentase pelayanan publik terintegrasi dalam sistem e-government 7 Hasil pelaksanaan konstruksi yang terstandas SNI 8 Sarana dan prasarana publik yang memadai

30% 10%

60% 30%

10% 53%

1 Luasan kawasan kumuh dan kawasan berpotensi kumuh

453,6 Ha

2 Rumah tangga yang memiliki akses minum dan air bersih 1 APK PAUD 2 APM PAUD 3 APK SD 4 APM SD 5 APK SMP 6 APM SMP 7 Rata-rat lama sekolah 1 Jumlah wirausaha muda mandiri 2 Jumlah cabang olahraga berprestasi nasional 1 Angka harapan hidup 2 AKI/1000 penduduk 3 AKB/1000 penduduk 4 Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan 5 Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi 6 Indeks Keluarga Sehat 1 Kontribusi sektor pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan terhadap PDRB (%)

64.527 RT

50,45 51,13 100 96,1 90 71,2 2 3 74 8 kasus

11 kasus 35% 50% 0,3 13,18

Pemerintah Kabupaten Paser

Sasaran 7. Meningkatnya Produksi Pertanian dalam Arti Luas

8. Tercukupinya Ketersediaan Pangan 9. Berkembangnya sektor pariwisata

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Indikator Kinerja 1 Produksi Hasil Pertanian (Ton/Pertahun) a. Produksi Padi b. Produksi jangung c. Produksi Kedelai 2 Produksi Hasil Perikanan (Ton/tahun) a. Perikanan Tangkap b. Perikanan Budidaya 3 Produksi Hasil Perkebunan (Ton/Pertahun) a. Kelapa Sawit b. Karet 4 Produksi Hasil Peternakan a. Daging b. Telur 1 Jumlah Desa Rawan Pangan 1 Jumlah kunjungan wisata

LKj IP 2017 Target

48.315 1.066 224

10.870 15.157

3.040.000 10.500 559,29 572,98 68 25.609 Orang

10. Meningkatnya peran pasar tradisional,koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat

1 Omzet UMKM (%) 2 Presentase koperasi aktif 3 Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

70% 4,64%

11. Menurunnya Angka Pengangguran

1 Tingkat keterserapan tenaga kerja (%)

91,41%

12. Meningkatnya investasi

1 Jumlah nilai investasi berskala Nasional (juta)

522.665

13. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

14. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

2 Luas kawasan konservasi 1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 2 Nilai EKPPD 3 Nilai Evaluasi AKIP 4 Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah yang melakukan Pelayanan Publik

36%

76 WTP 2,6 60 = (B) 2,00

Pemerintah Kabupaten Paser

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran 15. Meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan implementasi kerjasama daerah 16. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis 17. Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan

Indikator Kinerja 1 Persentase Program Prioritas tertuang dalam RKPD

18. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan

1 Persentase program pembangunan yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal

19. Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat

1 Jumlah konflik berbau SARA

20. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam 21. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat 22. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan dan pemenuhan hak anak

yang

1 Tingkat partisipasi pemilihan umum

1 Persentase komunitas adat (KAT) yang menjadi pembangunan 2 Indeks pembangunan gender

terpencil sasaran

LKj IP 2017 Target 100%

30%

72,26

1 Kasus

2 Angka Kriminalitas 1 Respon time

1 Tingkat Kemiskinan

9,2

1 kasus kekerasan terhadap perempuan 2 kasus kekerasan terhadap anak 3 Predikat kabupaten layak anak 4 Anak dan balita terlantar (anak dan balita

18 Kasus 18 Kasus 600 Anak : 70 Balita : 450

Pemerintah Kabupaten Paser

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKj IP 2017

Tabel 21 Rekapitulasi Pengukuran Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2017

Sasaran NO

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar

pembangunan, jaringan komunikasi dan internet INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

Panjang jalan dalam kondisi mantap

94 km

80 Km

Panjang jembatan kondisi mantap (persentase)

56,50%

54,55

96,54

Tingkat kepatuhan terhadap dokumen RTRW

60%

74%

123

Irigasi kondisi mantap

47%

45,57

Persentase desa blankspot

30%

20%

133

Persentase pelayanan publik terintegrasi dalam sistem egovernment

10%

100

Hasil pelaksanaan konstruksi yang terstandar SNI

10%

Sarana dan prasarana publik yang memadai

100

Sub Total

Sasaran

102,5

2 Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

453,6 Ha

453 Ha

81,13

56.200 KK

55.964 KK

99,58

1. 2.

Luasan kawasan kumuh dan kawasan berpotensi kumuh Rumah tangga yang memiliki akses minum dan air bersih

Sub Total 72

90,4

Pemerintah Kabupaten Paser

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKj IP 2017

Sasaran 3 Meningkatnya Akses dan Kualitas dan Daya Saing NO

Pendidikan INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

APK PAUD

50,45

APM PAUD

51,13

APK SD

100

APM SD

96,1

APK SMP

APM SMP

71,2

Rata-rata lama sekolah

Sasaran NO

48,47 48,43 113,2 94,13 87,8 60,31 8,19 Sub Total

96 95 113 98 98 85 91 96,6

4 Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dan

Prestasi Keolahragaan INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1. 2.

Jumlah wirausaha muda mandiri Jumlah cabang olahraga berprestasi nasional

2 3

100 100

Sub Total

Meningkatkan Akses, Mutu dan Daya Saing Pelayanan Kesehatan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

Sasaran NO 1

1. 2. 3. 4. 5. 6.

72,02

AKI/1000 penduduk

8 kasus

12 kasus

AKB/1000 penduduk

11 kasus

40 Kasus

35%

29,71

50%

45%

Angka harapan hidup

Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Indeks Keluarga Sehat

Sasaran

100

0,3

0,237 Sub Total

79 70

6 Meningkatnya Produksi, Produktifitas dan Kualitas

Komoditi Pertanian, Perkebunan, Peternaka dan Perikanan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 2

3 73

Pemerintah Kabupaten Paser

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kontribusi sektor pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan terhadap PDRB (%)

13,18

12,56

Sub Total

Sasaran

LKj IP 2017 95%

95%

7 Meningkatnya Produksi Pertanian dalam Arti Luas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

48.315 1.066 224

41.468 3.523 61

86 330 27

Produksi Hasil Pertanian (Ton/tahun) a. Produksi Padi b. Produksi Jagung c. Produksi Kedelai

Rata-rata 2

Produksi Hasil Perikanan (Ton/tahun) a. Perikanan Tangkap b. Perikanan budidaya Produksi Hasil Perkebunan (Ton/tahun) a. Kelapa Sawit b. Karet

10.870 15.157

3.040.000 10.500

10.937,70 12.476,5 Rata-rata

2.029.319 10.640 Rata-rata

Produksi Hasil Peternakan (Ton) a. Daging b. Telur

559,29 572,98

319,68 324,09 Rata-rata Sub Total

Sasaran

148

100,6 82 89,7

67 101 84 57 57 57 94,7

8 Tercukupinya Ketersediaan Pangan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

68 Desa

100

Jumlah Penanganan Desa Rawan Pangan

Sub Total

100

Pemerintah Kabupaten Paser

Sasaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKj IP 2017

9 Berkebangnya Sektor Pariwisata

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

25.609 Orang

17.834 Orang Sub Total

70% 70%

Jumlah Kunjungan Wisata

Sasaran 10 Meningkatnya Peran Pasar Tradisional, Koperasi dan NO

UMKM dalam Perekonomian Masyarakat INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1. 2. 3.

Omzet UMKM (%)

36%

38,69%

107

Presentase koperasi aktif

70%

78%

111

4,64%

4,51%

97,20

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Sub Total

105%

Sasaran 11 Menurunnya Angka Pengangguran NO 1

INDIKATOR KINERJA 2 Tingkat keterserapan tenaga kerja (%)

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

91,41%

97,37

104%

Sub Total

104%

Sasaran 12 Meningkatnya Investasi NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

522.665

510.165

Jumlah nilai investasi berskala Nasional (juta)

Sub Total

Sasaran 13 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup NO 1

1. 2.

INDIKATOR KINERJA 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Luas kawasan konservasi

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

66,56

225.831,17

100 94

Sub Total 75

Pemerintah Kabupaten Paser

LKj IP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran 14 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi NO 1

1. 2. 3. 4.

INDIKATOR KINERJA 2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Nilai EKPPD

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

WTP

100

2,6

112 68 89

Nilai Evaluasi AKIP

2,9 40,58

Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan yang melakukan Pelayanan Publik

66,5

Sub Total

92,25

Sasaran 15 Meningkatnya PerencanaanPembangunan, Pengelolaan NO 1

Data dan Implementasi Kerjasama Daerah INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 2

Persentase Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

CAPAIAN (%)

100%

100

Sub Total

100

Sasaran 16 Meningkatnya NO 1

Pemahaman Masyarakat tentang Pendidikan Politik dan Perilaku Demokrasi INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 2

Tingkat partisipasi pemilihan umum

Sub Total

Sasaran 17 Meningkatnya NO 1

1. 2.

Akses Masyarakat Lokal untuk Berpartisipasi dalam Berbagai Proses Pembangunan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 2

Persentase komunitas adat terpencil (KAT) yang menjadi sasaran pembangunan Indeks pembangunan gender

30%

11,9%

39,67

72,26

68,66

95% 20,31

Sub Total 76

Pemerintah Kabupaten Paser

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKj IP 2017

Sasaran 18 Meningkatnya

NO 1

Promosi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berpartisipasi dalam Berbagai Proses Pembangunan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 2

Persentase program pembangunan yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal

80%

100

Sub Total

100

Sasaran 19 Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban NO 1

1. 2.

Masyarakat INDIKATOR KINERJA 2

Jumlah konflik berbau SARA Persentase Penegakan PERDA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1 Kasus

0 Kasus

100%

100 100 100

Sub Total

Sasaran 20 Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Bencana NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Bencana Alam

3 Jam

1 Jam

167%

Sub Total

167%

Sasaran 21 Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Menurunnya Tingkat Kemiskinan

9,2

8,68 Sub Total

106,5 106,5

Sasaran 22 Meningkatnya NO 1

Perlindungan bagi Perempuan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 2

kasus kekerasan terhadap

18 Kasus

23 Kasus

Pemerintah Kabupaten Paser

2. 3. 4.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

perempuan kasus kekerasan terhadap anak Predikat kabupaten layak anak Anak dan balita terlantar (anak dan balita)

LKj IP 2017

18 Kasus

22 kasus

77,7

600

480

Anak Terlantar 70 Balita Terlantar 450

111,4

420

106,7 Rata2

Sub Total

109,1 84,7

Berdasarkan data tersebut diatas, dari 21 sasaran yang diukur kinerjanya pada tahun 2017 berdasarkan 55 Indikator Kinerja, untuk mengukur sasaran

organisasi maka diperoleh rata-rata nilai capaian

kinerja tahun 2017 sebesar 94,81 dengan Kategori

: Sangat Berhasil.