DEFINISI HUKUM
1
Prof. Mr. EM Meyers : Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa – penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Immanuel Kant : Hukum adalah keseluruhan syarat – syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.
2
Leon Duguit : Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. SM. Amin : Hukum ialah kumpulan – kumpulan peraturan – peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi – sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
3
JCT. Simorangkir dan Wirjono Sastropranoto : Hukum itu dalah peraturan – peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. MH.Tirtaatmidjaja : Hukum ialah semua aturan ( norma ) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan – tindakan dalam pergaulan hidup denganancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.
Menurut Zinsheimer : 1.Hukum Normatif ialah hukum yang tampak dalam peraturan perundangundangan serta hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundangundangan, tetapi toh diindahkan oleh masyarakat karena keyakinan, peraturan hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati 4
2. Hukum Ideal ialah hukum yang dicitacitakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa dai seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar obyektif. Unsur Ideal sifatnya abstrak, tetapi kehadirannya dapat dirasakan 5
3. Hukum wajar ialah hukum seperti yang terjadi dan tampak sehari-hari tidak jarang hukum yang tampak sehari-hari menyimpang dari hukum normatif (tercantum dalam perundang-undangan) karena tidak diambil oleh alat-alat kekuasaan pemerintah, pelanggaran tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap biasa. 6
Pengertian Ilmu Hukum Curzon berpendapat bahwa Ilmu Hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencangkup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum
7
Pokok Bahasan Ilmu Hukum (Bodenheimer) 
8
Sangat Luas meliputi hal-hal yang bersifat filsafat, sosiologis, historis, maupun komponen analitis dari teori hukum
Studi Teoritis (Jolowicz) 
9
Suatu Studi teoritis yang umum mengenai hukum dan asas-asasnya, sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang konkrit
Umum (Holmes) 
10
Adalah sekedar hukum dalam segala seginya yang paling umum, setiap usaha untuk mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan
Obyek Ilmu Hukum 
11
Hukum sebagai suatu gejala dalam kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dan dari masa kapanpun. Dengan kata lain hukum sebagai gejala universal, bukan lokal atau regional
Pengertian NORMA/Kaedah Hukum:
Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau sepantasnya dilakukan DALAM KEADAAN TERTENTU/SEBAGAI PETUNJUK HIDUP YANG MENGIKAT.
12
ISI KAEDAH HUKUM 


Hukum harus merupakan kenyataan normative, yaitu apa yang seharusnya dilakukan (das sollen), dan bukan merupakan kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (das sein). Norma hukum bersifat pasif, agar norma hukum menjadi aktif diperlukan rangsangan untuk mengaktifkan yaitu peristiwa konkrit (das sein). Peristiwa konkrit yang menjadi rangsangan untuk mengaktifkan hukum disebut peristiwa hukum.
13
FUNGSI KAEDAH UNTUK MENGATUR BERBAGAI KEPENTINGAN DI DALAM MASYARAKAT: ADA YANG SESUAI ADA YANG BERBENTURAN SEHINGGA HARUS MENCARAI JALAN KELUAR
14
Unsur-unsur hukum sebagai kaidah 1. 2. 3. 4.
5.
6.
Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem Perangkat Kaidah menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga masyarakat Berlaku bagi manusia sebagai warga masyarakat bukan manusia sebagai warga individu Kaidah bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain sebagai otoritas negara ataupun Tuhan (hukum agama) Kaidah secara nyata benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat dalam kehidupan mereka, yakni sebagi living law Harus ada sanksi ekternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum tersebut, sanksi mana dipertahankan oleh otoritas tertinggi tersebut
15
Berlakunya Norma Hukum 1.
Landasan Yuridis a. Proses penentuannya memadai, baik karena sesuai prosedur yang berlaku atau menurut cara yang telah ditetapkan (W.Sevenbergen) b. Sesuai dengan pertingkatan hukum atau kaedah hukum yang lebih tinggi (Hans Kelsen) c. Didasarkan kepada sistem/tertib hukum secara keseluruhan (Gustav Radbruch) d. Didasarkan kepada adanya ikatan yang memaksa untuk bersikap tindak/berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya (Logemann)
16
2. Landasan sosiologis, yaitu berdasarkan kepada penerimaan masyarakat terhadap suatu kaedah hukum, yang dapat dibedakan atas dua teori, yaitu : 1. Teori pengakuan, yang pada pokoknya beranggapan bahwa keberlakuan kaedah hukum didasarkan kepada adanya pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat. 2. Teori paksaan, yang menekankan kepada adanya unsur paksaan dari penguasa atau pejabat hukum agar kaedah hukum dipatuhi oleh masyarakat.
17
3. Landasan Filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum (rechts idee) sebagai nilai yang dianut dalam pergaulan hidup masyarakat dengan orientasi kepada kedamaian dan keadilan
18
�General Theory of Law and state� (Hans Kelsen) Sistem Norma yang statik (nomostatik) adalah sistem yang melihat isi norma Sistem norma yang dinamik (nomodynamics) adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya atau penghapusannya.
1. 2.
19
Pengertian NORMA :
Norma adalah serangkaian petunjuk yang berisi pedomam bertingkah laku. Ada 4 ( empat ) norma dalam masyarakat 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kebiasaan. 4. Norma hukum.
20
Pengertian Norma Agama : Arti : Petunjuk yang berisi pedoman perilaku manusia; dari TUHAN; perintah dan larangan dan anjuran. Tujuan : membentuk manusia ( insan Kamil ); hub. baik dng Tuhan dan makhluk lainnya. (Vertikal – Horisontal). Sanksi : dari TUHAN; tidak langsung ( nanti di akhirat ). Pengikat : Iman -------- sanksi Ex : - Jangan membuat kerusakan di bumi. - Bayarlah zakat
21
Norma Kesusilaan 1. Arti
: Petunjuk yang berisi perilaku manusia dalam masyarakat; dari hati nurani; memuat mana yang baik ---- mana yang buruk. 2. Tujuan : Mengatur manusia sesuai dengan nilai – nilai susila. 3. Sanksi : Dari masyarakat ( nurani ); langsung. 4. Pengikat : Nurani masing – masing. 5. Ex : - Berbuat jujur ------- bohong ------cemooh masyarakat ------ rasa bersalah.  - Korupsi ------- cemooh masy & hukum
22
NORMA KEBIASAAN Arti : petunjuk yang berisi pedoman hidup; dari kebiasaan; diterima oleh kesadaran hukum dalam masyarakat. 2. Tujuan : mengatur manusia sesuai kesadaran hukum dalam masyarakat ( kebiasaan ) itu sendiri. 3. Sanksi : dari masyarakat yang bersangkutan. 4. Pengikat : Kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. 5. Ex : - Uang sewa ditagih pemilik kepada penyewa. 1.
23
NORMA HUKUM : 1. Arti
: Petunjuk berisi pedoman – pedoman perilaku manusia; sengaja dibuat oleh badan yang berwenang. 2. Tujuan : Menciptakan ketertiban 3. Sanksi : Tegas, Mengikat dan Memaksa. 4. Pengikat : Aturan hukum itu sendiri 5. Ex : - Membunuh ----- 338 KUHP - Mencuri ------ 365 KUHP - Ps. 10 KUHP ( pidana pokok & pidana tambahan ) 24
Perbedaan Norma Hukum dengan Norma lainnya Norma Hukum 1. Heteronom (datangnya dari luar diri seseorang) 2. Dapat dilekati dengan sanksi pidana/sanksi pemaksa secara fisik 3. Sanksi pemaksa dilaksanakan oleh aparat negara Norma Lainnya 1. Otonom (datangnya dari diri sendiri) 2. Tidak ada sanksi pidana atau sanksi fisik 3. Sanksi pemaksa datangnya dari diri sendiri.
25
Norma dan Kaidah HUKUM berisi tentang :
Kebolehan atau dalam bahasa Arab disebut ibahah, mubah (permittere) Anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu (sunnah) Anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu (makruh) perintah positifuntuk melakukan sesuatu ataukewajiban (Obligattere) Perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu atau ”haram” atau (Larangan)/ (prohibere) 26
Norma Hukum Umum dan Norma Hukum Individual
Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (addressatnya) umum dan tidak tertentu. Contoh : • Barangsiapa………. • Setiap orang........... • Setiap warganegara………
Norma hukum Individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang. Contoh : Amir Hamzah tinggal di Jalan Ijen 52 Malang Para pengemudi Mikrolet Jurusan Arjosari – Gadang dilarang melewati Jalan Kawi mulai dari pukul 10.00 – 22.00 pada tanggal 15 januari 2008
27
Norma Hukum Abstrak Norma hukum Abstark adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Contoh : ......membunuh......dst ......mencuri.......dst …..menebang pohon…..dst 28
Norma Hukum yang Terus Menerus (dauderhaftig) ď Ź

Norma Hukum yang berlaku terus menerus adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru
Contoh Peraturan perundang-undangan
29
Norma Hukum Konkret Norma Hukum Konkrit adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata
Contoh : ‌‌mencuri motor dengan merk ....warna.... no mesin.... pada hari..... ........membunuh fajar dengan menggunakan.......pada hari.......... .......menebang pohon jati........di........ 30
Norma Hukum Yang Sekali Selesai (einmahlig) Norma Hukum yang berlaku sekali selesai adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai jadi sifatnya hanya menetapkan saja.
Contoh SK PNS
31
Norma Hukum Dalam Peraturan Perundang undangan Menurut D.W.P.Ruiter dalam kepustakaan di Eropa Kontinental yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan atau wet in materiele zin mengandung tiga unsur, yaitu :  Norma hukum (rechtsnorm)  berlaku keluar (naar buiten werken)  bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin) 32
Kontrol terhadap norma hukum (Legal Norm Control Mechanism) Dilakukan melalui : 1. 2. 3. 4.
Pengawasan Pengendalian politik Pengendalian administratif Kontrol Hukum Sedangkan kontrol terhadap norma hukum yang dilakukan oleh lembaga administrasi yang menjalankan fungsi (bestuur) di bidang eksekutif dinamakan (Judicial Review) dan mekanismenya dilakukan oleh Pengadilan (Mahkamah Konstitusi)
33
Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum 1.
2.
3. 4.
Perdata, Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dalam pasal 1365 KUH Perdata Pidana, disebut delik, atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana (strafbaarfeit) HTN, pelampauan kewenangan HAN, penyalahgunaan wewenang 34
PENGECUALIAN : Rechtvaar digingsgronden, atau alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan itu dibenarkan, dengan kata lain disebut alasan pembenar. Keadaan darurat (noodtoestand) 48 KUHP Noodweer (pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) Pelaksana UU (wettelijk voorshrift) Pasal 50 KUHP Perintah Jabatan (ambtelijkbevel) Pasal 51 ayat (1) KUHP
35
2. Schuldopheffingsgronden (alasan pemaaf) yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana. Karena tidak ada unsur kesalahan. - Ontoerekenings vatbaarheid (ketidakmampuan bertanggungjawab) Pasal 44 KUHP - Overmacht (daya paksa) Pasal 48 KUHP - Noodweer exces (pembelaan melampui batas) Pasal 49 ayat (2) KUHP
36
UNSUR – UNSUR HUKUM Mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dibuat badan – badan resmi yang berwajib. Bersifat memaksa.
37
CIRI-CIRI HUKUM Ada perintah dan / atau larangan. Harus dipatuhi semua orang. Sanksi yang tegas Ada penegaknya Perlindungan hukum bagi semua orang
38
Fungsi Hukum Menurut Lawrence M.Friedman 1. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control) 2. Penyelesaian Sengketa (dispute settlement) 3. Rekayasa Sosial (Social Engineering) 39
Fungsi Hukum a.
b.
c. d.
40
Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berprilaku Pengawasan atau pengendalian sosial Penyelesaian Sengketa Rekayasa Sosial
Kepastian Hukum
Keadilan
Tugas Kaedah Hukum
Kesebandingan Hukum
Ketertiban
Kedamaian
Ketentraman/ Ketenangan
TUGAS HUKUM DAN TUJUAN HUKUM 41
Tujuan Hukum
Tujuan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat Surojo Wignjodipuro adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan Sudikno Mertokusumo adalah menciptakan tatanan kemasyarakatan tertib, adanya keseimbangan dan ketertiban 42
Teori Tentang Tujuan Hukum 1. 2. 3.
Teori Etis (ethiscorihe theori) Teori Utilistis (utiliteis theori) Teori Gabungan/campuran (verenigngs theori)
43
Teori Etis Memandang hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat, hukum semata-mata bertujuan keadilan
44
Teori Gabungan 
45
Tujuan hukum bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya
Teori Utilitis 
46
Menurut Jeremy Bentham tujuan hukum adalah memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesarbesarnya
Nilai Dasar Hukum
Radbuck menyebut ketiga tuntutan hukum sebagai nilai-nilai dasar hukum, yaitu : 1. keadilan, 2. kegunaan, dan 3. kepastian hukum.
47
NILAI DASAR HUKUM
KEADILAN
KEGUNAAN
KEPASTIAN HUKUM 48
FILOSOFIS
HUKUM
SOSIOLOGIS
YURIDIS
HUKUM DALAM MASYARAKAT 1. 2. 3. 4.
49
MANUSIA PASTI HIDUP BERSAMA DALAM MASYARAKAT KEADAAN TERSEBUT HARUS DAPAT BERJALAN DENGAN TERTIB KEADAAN TERTIB DIDUKUNG DENGAN ADANYA SUATU TATANAN SUATU TATANAN DAPAT TERWUJUD KARENA DIDUKUNG OLEH BERBAGAI NORMA YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT YANG BEKERJA SECARA BERSAMA-SAMA
HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI
50
MEMPUNYAI ARTI BAHWA KEHADIRANNYA ADALAH UNTUK MELINDUNGI DAN MEMAJUKAN NILAI-NILAI YANG DIJUNJUNG TINGGI OLEH MASYARAKATNYA
UNSUR MANUSIA DALAM DIMENSI SOSIAL KETERTIBAN SISTEM SOSIAL PRANATA-PRANATA SOSIAL PENGENDALIAN SOSIAL
51
PENDAPAT SAJIPTO RAHARJO
52
HUKUM TIDAK LAGI DILIHAT SEBAGAI SUATU HAL YANG OTONOM DAN INDEPENDEN, MELAINKAN DIPAHAMI SECARA FUNGSIONAL DAN DILIHAT SENANTIASA BERADA DALAM KAITAN INTERDEPENDEN DENGAN BIDANG-BIDANG LAIN DALAM MASYARAKAT
DUNIA IDEA DAN DUNIA KENYATAAN
53
HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEHENDAK MASYARAKAT DITUNTUT UNTUK DAPAT MENYATUKAN ANTARA DUNIA IDEA DAN DUNIA KENYATAAN DALAM SUATU TATANAN PRAKTIS YAITU PERATURAN-PERATURAN UNTUK MEWUJUDKAN SUATU KEPASTIAN HUKUM
WUJUD DUNIA IDEA
54
MENGENAI SUATU HAL YANG SANGAT SAKRAL YAKNI SUATU KEADILAN
WUJUD DUNIA KENYATAAN
55
HUKUM HARUS DAPAT MEWUJUDKAN KEGUNAAN DENGAN CARA ADANYA PERHATIAN KEBUTUHAN2 DAN KEPENTINGAN2 ANGGOTA2 MASYARAKAT SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADANYA
MENGAPA HUKUM TIDAK OTONOM LAGI (sajipto raharjo)
56
KETIDAKMAMPUAN HUKUM DALAM MENGATUR SISTEM HUKUM YANG ADA UNTUK MENJADI SARANA PENGATUR MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI ADANYA KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MEMBENTUK SUATU KEHIDUPAN DAN TATA KEHIDUPAN BARU DI INDONESIA
HUKUM SEBAGAI KENYATAAN DALAM MASYARAKAT 1. 2. 3. 4.
57
HUKUM DAN KULTUR HUKUM DAN KETERTIBAN HUKUM DAN EKONOMI HUKUM DAN POLITIK
HUKUM DAN KULTUR
58
FRIEDMANN : SEBAGAI SUATU UNSUR TUNTUTAN. TUNTUTAN ATAU PERMINTAAN INI BERASAL DARI RAKYAT ATAU PEMAKAI JASA HUKUM LAINNYA TERMASUK PENGADILAN
HUKUM DAN KULTUR 1. 2. 3. 4.
59
WANPRESTASI : MENDATANGI DEBITUR SECARA BAIKBAIK MENGAJUKAN PERKARA KE PENGADILAN MENYELESAIKAN MELALUI PERANTARA MEDIATOR MENYEWA TUKANG PUKUL UNTUK MENAGIH PAKSA DEBITUR
PERSOALAN HUKUM SEBAGAI KULTUR 1.APAKAH MEMPERLAKUKAN SEMUA WARGA MASYARAKAT DENGAN SAMA 2. APAKAH HUKUM DAPAT MELAYANI KEPENTINGAN WARGA MASYARAKAT SECARA SEIMBANG TANPA KEBERPIHAKAN?
60
SIKAP ATU PERILAKU WARGA 1.
2.
61
TERHADAP ATURAN HUKUM YANG BERSIFAT PERINTAH ATAU LARANGAN A. MENAATI (COMPLIANCE) B. MENYIMPANGI (DEVIANCE) C. MENGELAK (EVASION) TERHADAP ATURAN HUKUM YANG BERSIFAT MEMBOLEHKAN A. MENGGUNAKAN ATURAN HUKUM TERSEBUT (use) B. TIDAK MENGGUNAKAN (NONUSE) C.MENYALAHGUNAKAN ATURAN HUKUM ITU (MISUSE)
HUKUM DAN KETERTIBAN
62
JEROME H.SKOLNICK : ANTARA HUKUM DI SATU PIHAK DENGAN KETERTIBAN DI PIHAK LAIN TIDAK SELAMANYA COCOK ATAU SELARAS, KADANG TERJADI PERTENTANGAN
TERLIHAT :
63
PADA TUGAS KEPOLISIAN, DI SATU PIHAK BERTUGAS MEMELIHARA KETERTIBAN, DI PIHAK LAIN BERTUGAS MENEGAKKAN HUKUM
KEKERASAN DEMI MENJAGA KETERTIBAN (sajipto raharjo) MEMANG BENAR DALAM SUATU NEGARA SUPERMASI HUKUM HARUS DIPERTAHANKAN AKANTETAPI HAL INI BUKAN BERARTI TIDAK BOLEH ADA KEKERASAN SEDIKITPUN. SELAMA HAL ITU DILAKUKAN OLEH NEGARA, MAKA KEKERASAN BOLEH DILAKUKAN ASALKAN TUJUANNYA TETAP UNTUK MENCAPAI KEADILAN 64
HUKUM DAN POLITIK PENEGASAN POLITIK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERTALIAN DENGAN KEKUATAN RESMI SUATU PEMERINTAHAN NEGARA
65
CARA PANDANG
66
DOGMATIK :HUKUM HANYA SEMATAMATA UU YANG MERUPAKAN SUATU PRODUK KEKUASAAN POLITIK MAKA TIDAK RELEVAN JIKA MEMPERTANYAKAN HUBUNGAN ANTARA KEKUASAAN HUKUM DAN KEKUASAAN POLITIK NON DOGMATIK : HUKUM BUKAN HANYA SEBAGAI SEKEDAR PERATURAN YANG DIBUAT OLEH KEKUASAAN POLITIK SAJA.
PENDAPAT EUGEN EHRLICH
67
HUKUM TERGANTUNG PADA PENERIMAAN UMUM DAN BAHWA SETIAP KELOMPOK MENCIPTAKAN HUKUM YANG HIDUP, DI MANA DI DALAMNYA MASING-MASING TERKANDUNG KEKUATAN KREATIF
PANDANGAN MAX IVER : 1.
2.
68
HUKUM BERADA DI BAWAH PENGARUH POLITIK HUKUM YANG BERADA DI ATAS POLITIK, HANYA KONSTITUSI, SISANYA BERADA DI BAWAH POLITIK
SISTEM HUKUM Suatu rangkaian kesatuan peraturan – peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas – asasnya. Seperti pengertian – pengertian hukum mempunyai unsur – unsur daripada peraturan – peraturan hukum, maka peraturan hukum inilah merupakan unsur – unsur daripada sistem hukum. ( Bellefroid ) 69
KAITAN KEKUASAAN POLITIK DAN PENGADILAN
70
KEBEBASAN HAKIM MUTLAK DIBUTUHKAN, NAMUN HAKIM TETAP TIDK DAPAT KITA PISAHKAN DARI KEPENTINGAN POLITIK. BAGAIMANAPUN, PUTUSAN HAKIM HENDAKNYA DAPAT MENUNJANG KESELURUHAN TUJUAN MASYARAKAT SEPERTI YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGUASA POLITIK KEDUDUKAN PENGADILAN/HAKIM TIDAK SEKEDAR MENUNJANG KEPENTINGAN POLITIK TETAPI SEKALIGUS SEBAGAI PENGAWAL MORALITAS PUBLIK
FUNGSI HUKUM
71
FUNGSI HUKUM HANYA DAPAT BERJALAN OPTIMAL, JIKA HUKUM MEMILIKI KEKUASAAN DAN DITUNJANG OLEH KEKUASAAN POLITIK
KESIMPULAN :
72
KEKUASAAN POLITIK MEMILIKI KARAKTERISTIK TIDAK INGIN DIBATASI, SEBALIKNYA HUKUM MEMILIKI KARAKTERISTIK UNTUK MEMBATASI SEGALA SESUATU MELALUI ATURANATURANNYA DALAM HUBUNGANNYA SEYOGYANYA HUKUM MEMBATASI KEKUASAAN POLITIK AGAR TIDAK TIMBUL PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN KESEWENANG-WENANGAN
PIH 30 OKTOBER 2012 SUBYEK HUKUM
73
ILMU HUKUM : 1. NORMWISSENCHAFT YAITU ILMU TENTANG KAIDAH HUKUM, OBYEKNYA MENYOROTI “DAS SOLLEN”, APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN DAN APA YANG SEHARUSNYA TIDAK DILAKUKAN : ILMU HUKUM PIDANA, ILMU HUKUM PERDATA, SEMUANYA YANG BERSIFAT NORMATIF 74
ILMU HUKUM : 2. TATSACHENWISSENSCHAFT : ILMU TENTANG KENYATAAN HUKUM, ILMU HUKUM DALAM KENYATAAN, SOSIOLOGI HUKUM, ILMU HUKUM NON DOGMATIK
75
ILMU HUKUM 3. BEGRIFFENWISSENSCHAFT : ILMU TENTANG PENGERTIAN PENGERTIAN POKOK HUKUM DIKENAL DENGAN S1 PIH DI S2 DAN S3 TEORI HUKUM
76
Wujud Hukum 1. 2.
77
Hukum sebagai Kaidah Hukum sebagai kenyataan di masyarakat
KONSEP HUKUM Subyek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban
Alami – Naturlijk person Manusia
Subyek hukum Konstruksi – recht person Badan hukum
78
WUJUD MANUSIA DARI KACAMATA HUKUM 1.
2.
79
SEBAGAI PRIBADI MANUSIAWI (HUMAN PERSONALITY) YANG MEMILIKI DUA KUALITAS;JASMANI DAN ROHANI, FISIK DAN KEJIWAAN SEBAGAI PRIBADI HUKUM (LEGAL PERSONALITY), INILAH YANG DISEBUT SEBAGAI SUBYEK HUKUM
Subyek Hukum Subyek hukum adalah pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum
Menurut R.Soeroso 1. Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban 2. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Dari Segi HAkekatnya Subyek Hukum : 1. Manusia/orang (natuurlijke persoon) 2. Badan hukum ( rechts persoon ) 80
PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUM JIKA DIPANDANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM 1.
2.
81
WALAUPUN BH DAPAT MEMILIKI HAK MILIK SENDIRI, HAK CIPTA, HAK MEREK, HAK OKTROI SERTA DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, TETAPI BH TIDAK DAPAT MEMPUNYAI HAK PAKAI DAN HAK MENDIAMI. KEDUA JENIS HAK ITU HANYA DAPAT DIPUNYAI OLEH MANUSIA SAJA. DI BIDANG HUKUM KELUARGA, BH TIDAK DAPAT MELAKUKAN GERAKAN APAPUN
MANUSIA SEBAGAI SUBYEK HUKUM/LEGAL PERSONALITY:
82
LEGAL PERSONALITY MAY BE CONSIDERED AS THE SUM TOTAL OF A PERSON’S LEGAL ADVANTEGS AND DISADVANTAGES
BADAN HUKUM SEBAGAI SUBYEK HUKUM 1.
2.
83
BADAN HUKUM PUBLIK SEPERTI NEGARA , PROVINSI, KOTA MADYA, DSB BADAN HUKUM PRIVAT SEPERTI PT, YAYASAN DSB
SYARAT-SYARAT BH 1.
2.
3. 4.
84
ADANYA HARTA KEKAYAAN YANG TERPISAH MEMPUNYAI KEPENTINGAN SENDIRI MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU MEMPUNYAI ORGANISASI YANG TERATUR
PIH TANGGAL 13 NOVEMBER 2012
85
Hak Dan Kewajiban Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Ciri-ciri hak : Hak dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak. Hak tertuju pada pihak lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban Hak yang melekat pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) maupun tidak melakukan suatu perbuatan (ommission) Commission atau ommission itu menyangkut sesuatu yang disebut sebagai obyek hak Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. 86
Ada 4 (empat) definisi hak :  Hak dalam pengertian sempit : hak berkorelasi dengan kewajiban  Hak dalam pengertian kemerdekaan : kemerdekaan untuk melakukan apa saja, selama perbuatan itu tidak mengganggu hak orang lain  Hak dalam pengertian kekuasaan : hak yang diberikan pada seseorang menurut jalan hukum, untuk mewujudkan kehendaknya guna mengubah hak-hak, kewajibankewajiban, pertanggungjawaban, atau lain-lain hubungan hukum, baik dari dirinya sendiri atau orang lain. Kekuasaan dalam bidang publik disebut kewenangan, sedangkan di bidang hukum perdata disebut kecakapan  Hak dalam pengertian immunitas : kekebalan pemegang hak dari campur tangan pihak lain
87
JENIS-JENIS HAK (CURZON) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
88
PERFECT RIGHTS : HAK YANG DILAKSANAKAN OLEH HUKUM KALAU PERLU DENGAN PAKSAAN IMPERFECT RIGHTS : HAK YANG DIAKUI OLEH HUKUM, TETAPI TIDAK SELALU DILAKSANAKAN DI PENGADILAN PRINCIPAL RIGHTS ADALAH HAK YANG DIPERBESAR DAN DILENGKAPI OLEH HAK LAIN ACCESORY RIGHTS ADALAH HAK YANG MELENGKAPI PRINCIPAL RIGHTS PUBLIC RIGHTS ADALAH HAK YANG DITETAPKAN BAGI MASYARAKAT LUAS PRIVAT RIGHTS ADALAH HAK YANG DITETAPKAN BAGI PERSEORANGAN POSITIVE RIGHTS ADALAH HAK YANG BERTALIAN DENGAN KEWAJIBAN POSITIV SECARA TIMBAL BALIK NEGATIVE RIGHTS ADALAH HAK YANG BERTALIAN SECARA TIMBAL BALIK SEBAGAI KEWAJIBAN NEGATIF
PROPRIETARY RIGHTS : BERHUBUNGAN DENGAN MILIK SESEORANG PERSONAL RIGHTS : BERHUBUNGAN DENGAN STATUS ORANG, TIDAK DAPAT DIALIHKAN LEGAL RIGHTS : HAK YANG DIAKUI OLEH COMMON LAW EX:RIGHTS IN REM(HAK MILIK)
89
Pengelompokkan Hak Hak yang sempurna dan tidak sempurna 1. Hak yang sempurna :  hak yang dapat dilaksanakan melalui hukum, kalau perlu melalui pemaksaan oleh hukum 2. Hak yang tidak sempurna :  Hak yang diakui oleh hukum tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan 3. Hak utama dan tambahan  Hak utama : hak yang diperluas hak-hak lain  Hak tambahan : hak yang melengkapi hak yang utama. Contoh : hak sewa menyewa sebagai tambahan hak milik
90
4. Hak publik dan perdata Hak publik : hak yang ada pada masyarakat umumnya Hak perdata : hak yang ada pada perorangan 5. Hak positif dan negatif Hak positif : menuntut dilakukan perbuatan positif (commission) Hak negatif : menuntut tidak dilakukan perbuatan (ommission) 6. Hak milik dan pribadi Hak milik : berhubungan dengan barang yang dimiliki seseorang, biasanya bisa dialihkan Hak pribadi : berhubungan dengan kedudukan seseorang dan tidak dapat dialihkan
91
HAK DAN KEWAJIBAN MANUSIA MENURUT AJARAN ISLAM (SAYID ABUL ALA MAUDUDI) 1. 2. 3. 4.
92
HAK TUHAN DIMANA MANUSIA DIWAJIBKAN UNTUK MEMENUHINYA HAK MANUSIA ATAS DIRINYA SENDIRI HAK ORANG LAIN ATAS DIRI SESEORANG HAK KEKUATAN DAN SUMBERSUMBER (ALAM) YANG TELAH DIANUGERAHKAN TUHAN UNTUK DIMANFAATKAN MANUSIA
OBYEK HUKUM SEGALA SESUATU YANG BERMANFAAT BAGI SUBYEK HUKUM SERTA DAPAT MENJADI OBYEK DALAM SUATU PERHUBUNGAN HUKUM. OBYEK HUKUM JUGA SERING DISEBUT BENDA, YAITU SEGALA BARANG DAN HAK YANG DAPAT DIMILIKI ORANG
93
PENGGOLONGAN BENDA 1.PEMBEDAAN BENDA BERWUJUD DAN TIDAK BERWUJUD A. BENDA BERWUJUD ADALAH SEGALA SESUATU YANG DAPAT DIRABA OLEH PANCA INDERA B. BENDA TIDAK BERWUJUD ADALAH SEGALA MACAM HAK
94
BENDA BERGERAK A.BENDA BERGERAK YAITU BENDABENDA YANG DAPAT DIPINDAHKAN. BENDA BERGERAK ITU SENDIRI MASIH DAPAT DIBEDAKAN ATAS : 1. MENURUT SIFATNYA DAPAT BERGERAK SENDIRI 2. YANG DAPAT DIPINDAHKAN 3. KARENA DITETAPKAN UU SEBAGAI BENDA BERGERAK 95
BENDA TIDAK BERGERAK YAITU BENDA YANG PADA ASASNYA TIDAK MUDAH ATAU TIDAK DAPAT DIPINDAHKAN 1.MENURUT SIFATNYA : TANAH, RUMAH 2. MENURUT TUJUANNYA 3. KARENA PENETAPAN UU
96
Lembaga Hukum ( Law Institution )
Menurut T.O.Ihromi adalah lembaga yang digunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para warga dan merupakan alat untuk tindakan balasan bagi setiap penyalahgunaan yang mncolok dan dari aturan yang ada pada lembaga lain dalam masyarakat
97
Macam-macam Lembaga Hukum 1. 2. 3. 4. 5.
Kepolisian Kejaksaan Pengadilan Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Advokasi
98
Peristiwa Hukum Menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan yang tercantum di dalamnya itu diwujudkan.
99
Akibat hukum : kelanjutan dari peristiwa hukum, yaitu suatu akibat yang dirumuskan dalam peraturan hukum Peristiwa hukum merupakan dasar hukum bagi timbulnya akibat hukum. Sedangkan peraturan hukum yang digunakan sebagai acuan disebut dasar peraturan Peristiwa Hukum ada karena terdapat 100 perbuatan hukum
Pembagian Perbuatan Hukum 1.
2.
3.
Perbuatan Hukum yang bersegi satu, yaitu perbuatan hanya merupakan satu kejadian (surat wasiat) Perbuatan Hukum Bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang akibatnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua orang.(perjanjian dua pihak) Perbuatan Hukum Bersegi banyak, yaitu perbuatan hukum yang akibatnya ditimbulkan oleh kehendak banyak pihak
101
Hubungan Hukum Adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain.
102
Unsur Hubungan Hukum 1.
2.
3.
Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan Adanya Obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan terhadap obyek yang bersangkutan.
103
Syarat-syarat Hubungan Hukum 1. 2.
Harus ada dasar hukumnya Harus menimbulkan peristiwa hukum
104
Pembagian Hubungan Hukum 1. Hubungan Hukum Sederajat (nebeneinander) 2. Hubungan Timbal balik dan timpang
105
PENGUASAAN
106
Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Penguasaan dapat diperoleh dengan cara pengambilan atau penyerahan. Pengambilan : dilakukan tanpa persetujuan pemilik sebelumnya. Penyerahan : merupakan cara penguasaan dengan persetujuan pemilik sebelumnya. Penguasaan bersifat faktual.
Pemilikan
107
Pemilikan terdiri dari suatu komplek hak-hak yang bersifat ius karena berlaku terhadap semua orang. Pemilikan mempunyai fungsi sosial Ciri-ciri hak milik : Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya, walaupun tidak menguasai barang itu Pemilik mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimiliki Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya Pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Hak dari pemilik bersifat tak terbatas
Kodifikasi Menurut Surojo Wignjodipuro adalah pengumpulan berbagai peraturan perundangan mengenai sesuatu materi tertentu dalam suatu buku yang sistematis dan teratur, atau pembukuan secara teratur dan sistematis daripada berbagai peraturan hukum yang mengenai sesuatu materi tertentu.
108
Kelebihan Dari Kodifikasi : 1. 2. 3.
Memperoleh kepastian hukum Memperoleh penyederhanaan hukum Memperoleh kesatuan hukum
Kekurangan dari kodifikasi : 1. Hukum menjadi statis
109
Unifikasi Adalah kesatuan atau keseragaman berlakunya hukum yang dilaksanakan atau ditetapkan dalam suatu negara. Contoh : KUHP
110
Hukum yang berlaku di Indonesia 

Hukum Tidak Tertulis (ongeschreven recht)/Hukum Kebiasaan (gewoonte recht)/Hukum Adat yakni perbuatan yang diulang-ulang dengan cara atau bentuk yang sama. Hukum tertulis yang berlaku umum (algemeen geldend) dan mengikat orang banyak (algemeen binded) serta mempunyai lingkup laku wilayah manusia (personengebeid), wilayah ruang (ruimtegebied), dan wilayah waktu (tijdsgebeid) yang lebih luas, tidak tentu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum tidak tertulis.
111
Pengertian Tata Hukum 

112
Tata hukum (Recht Orde) atau susunan hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu yang disebut hukum positif, Bahasa latinnya Ius Constitutum Ius Constituendum atau hukum yang dicitacitakan/hukum yang belum membawa akibat hukum.
TATA HUKUM : “ recht orde “ ( Bahasa Belanda ), memberi tempat yang sebenarnya kepada hukum. Menyusun dengan baik dan tertib aturan – aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dapat dengan mudah diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.
113
Tata Hukum Indonesia dimulai ditandai sejak saat Proklamasi Kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 , sebab dengan Proklamasi Kemerdekaan berarti: 1. Negara Republik Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia. 2. Sejak saat itu pula Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum Bangsa Indonesia dengan hukumnya yang baru (tata hukum sendiri) 114
Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi proklamasi: "Hal-hal yang menjadi pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya" Ketentuan ini dipertegas lagi setelah Indonesia mempunyai UUD 1945 di dalam Pasal II aturan peralihan, sebagai berikut: "Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"  .
115
Sumber Hukum Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya
116
Bentuk Sumber Hukum Menurut C.S.T Cansil : 1. Sumber Hukum Materiil yaitu faktor-faktor atau kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum, faktor ekonomi, sejarah, sosiologi, kebiasaan, agama, kesadaran hukum, filsafat 2. Sumber Hukum Formal : a. UU (Statue) b. Kebiasaan (custom) c. Keputusan hakim (yurisprudence) d.Traktat e. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin) 117
Aliran Pemikiran Dalam Hukum 1. Aliran Legisme menyatakan bahwa semua hukum terdapat dalam UU, maksudnya di luar UU tidak ada hukum, hakim hanya sebagai pelaksana UU, berkeyakinan semua persoalan sosial dapat diselesaikan dengan UU
118
Aliran Dalam Hukum 2. Free Rechtslehre /Hukum Bebas Aliran yang pandangannya berlawanan dengan aliran legisme, aliran ini beranggapan, bahwa di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan sesuatu menurut UU atau tidak, dikarenakan pekerjaan hakim adalah menciptakan hukum
119
Aliran Dalam Hukum 3. Aliran Rectsvinding adalah suatau aliran yang berada di antara aliran legisme dan aliran freie rectsbewegung, aliran ini berpendapat bahwa hakim terikat pada UU dan hakim juga mempunyai kebebasan, jadi tugas hakim adalah menyelaraskan hukum dan perkembangan zaman, yurisprudence wajib dipelajari selain UU
120
Hukum (Pembagian Hukum)
121
Menurut sumbernya Hukum UU Hukum Kebiasaan (Adat) Hukum Traktat Hukum Yurisprudence Hukum Ilmu
122
Menurut Bentuknya
Hukum Tertulis Terkodifikasi Tidak terkodifikasi
123
Hukum Tidak Tertulis/Kebiasaan
Menurut Tempat Berlakunya Hukum Nasional Hukum Internasional Hukum Asing Hukum Gereja
124
Menurut Waktu Berlakunya Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku di suatu negara  Ius Constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang  Hukum Alam adalah hukum yang berlaku di mana saja, kapan saja dan untuk siapa saja 
125
Menurut Cara Mempertahankannya
126
Hukum Materiil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Hukum Formil / Hukum Acara adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil Hukum Acara Pidana Hukum Acara Perdata Hukum Acara TUN Hukum Acara Agama
Menurut Sifatnya Hukum Yang Memaksa /Imperatif Adalah hukum yang dalam keadaan konkrit harus ditaati Hukum Yang Mengatur / Fakultatif Adalah hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh aturan lain
127
Menurut Wujudnya Hukum Obyektif Hukum Subyektif
128
Menurut Isinya Hukum Privat Hukum Publik
129
Pengertian Perbandingan Hukum Perbandingan Hukum adalah SUATU CABANG ILMU PENGETAHUAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN METODE PERBANDINGAN DALAM RANGKA MENCARI JAWABAN YANG TEPAT ATAS PROBLEMA HUKUM YANG KONKRET
130
Kegunaan Perbandingan Hukum 1. 2. 3. 4. 5.
Unifikasi Hukum Harmonisasi hukum Pembaharuan Hukum Penentuan Hukum Penentuan asas-asas Umum dari Hukum
131
Tugas Utama Untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan setempat.
132
Pengertian Sistem Hukum Menurut Lili Rasyidi adalah Suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas sebagai komponen sistem hukum yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum
133
Prinsip Legalitas untuk mengukur sistem hukum (Fuller) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Harus ada peraturan terlebih dahulu Peraturan harus diumumkan secara layak Peraturan itu tidak boleh berlaku surut Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci Hukum tidak boleh dijalankan oleh hal-hal yang tidak mungkin Tidak boleh ada pertentangan antara satu dengan yang lain Peraturan harus tetap tidak boleh sering berubah Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat
134
Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia Menurut Erman Radjagukguk
1. Civil Law System 2. Common Law Sistem 3. Islamic Law 4. Socialisme Law 5. Customary Law atau Sistem Hukum Adat.
 135
Kelompok Sistem Hukum Di Dunia 

136
1. Eropa Kontinental (Civil Law Sistem) - Sumber Hukum Tertulis - Ada Pemisahan Privat dan Publik 2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law Sistem) - Sumber Hukum Tidak tertulis - Tidak ada Pemisahan antara Privat dan Publik
Menurut Ediwarman Klasifikasi Sistem Hukum di Dunia, atau (legal families) terdiri atas : 1. Sistem Eropah Kontinental dan Amerika Latin (Civil Law System) 2. Sistem Anglo – American (Common Law System) 3. Sistem Timur Tengah (Middle East System). Misalnya : Yordania, Saudi Arabia, Libanon, Siria, Maroko, Sudan, dsb. 4. Sistem Timur Jauh (For East System). Misalnya : Cina, Jepang. 5. Sistem Negara-negara Sosialis (Socialist Law System). 137 Misalnya : Sovyet, Kuba,
Teori Hukum Menurut Satjipto Rahardjo Teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. Pada saat orang mempelajari hukum positif, ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya seperti kesahannya, penafsirannya, dan sebagainya
138
Satjipto Rahardjo Membagi Teori Ilmu Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Teori-teori Yunani dan Romawi : Hukum Alam Positivisme dan Utilitarinisme Teori Hukum Murni Pendekatan sejarah dan antropologis Pendekatan-pendekatan sosiologis Realisme baru
139
Bidang Studi Hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sosiologi Hukum Antropologi Hukum Perbandingan Hukum Sejarah Hukum Politik Hukum Filsafat Hukum Psikologi Hukum
140
Penegakan Hukum Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum : 1. UU 2. Penegak Hukum 3. Sarana atau Fasilitas 4. Masyarakat 5. Kebudayaan
141