Edisi_07

1

Ada Praktik Nepotisme “Terselubung” di FT Dua Mahasiswa Baru (Maba) kelas khusus Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) jurusan Pendidikan Teknik Elektro (PTE) Fakultas Teknik ”loncat” ke kelas reguler. Perpindahan kedua Maba tersebut disinyalir untuk menghindari pembayaran yang selangit. Diduga, pimpinan di fakultas itu turut berperan.

Kedua Maba tersebut masing-masing atas nama Nur Wahyu dan Nursan. Sebelumnya, mereka dinyatakan lulus melalui jalur Ujian Tulis Lokal (Utul) dengan menempati kelas khusus. Merekapun sempat menikmati perkuliahan sekitar empat pekan. Namun tanpa sebab yang jelas, nama keduanya tiba-tiba ditemukan berstatus sebagai mahasiswa reguler, dalam artian setara dengan lulusan jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Padahal, pembayaran kelas khusus untuk prodi PTIK sangat berbeda jauh dengan pembayaran kelas reguler. Untuk kelas khusus prodi PTIK jumlah pembayaran persemesternya sebesar Rp1,5juta, sementara untuk program kelas reguler biaya persemesternya sebesar Rp675 ribu.

Tak ayal, sejumlah protes dialamatkan ke pimpinan fakultas rajawali itu.

Ketua Jurusan PTE, Alimuddin Sa’ban Miru mengaku sangat kecewa terhadap kebijakan atasannya tersebut. Ia menilai, kelas khusus hanya dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara dari kalangan mahasiswa yang tidak mampu.

Alimuddin mensinyalir perpindahan ini dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran di kelas khusus yang terlalu selangit. Parahnya, yang membuat pria

FOTO: IYAN - PROFESI

KANTOR. Potret kantor program studi PTIK jurusan PTE FT. Maba dari prodi inilah yang diduga pindah kelas dari khusus ke reguler karena menghindari pembayaran yang terlalu tinggi.

berdarah Pinrang ini sangat kecewa, karena salah satu mahasiswa yang pindah merupakan keluarga dari atasannya. “Kemanakannya PD II Teknik salah satunya itu,” ungkapnya.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Dekan FT Husain Syam, ia menepis jika kedua maba tersebut dipindahkan. Yang dia pahami, kedua maba lulus melalui dua jalur yaitu PMDK dan Utul. Ia menjelaskan, yang dimaksud pindah adalah ketika mahasiswa bersangkutan sudah kuliah di kelas sebelumnya baru berada di kelas lain. “Yang saya pahami mereka itu tidak mendaftar ulang di Utul,” terangnya.

Komdis Dianggap Melanggar Dengan terbongkarnya ihwal tersebut, tak ayal membuat sejumlah pihak menaruh ragu dengan kinerja Komisi Disiplin (Komdis) di FT. Alimuddin mengatakan, regulasi perpindahan ini sangat tidak sesuai prosedur yang berlaku. Ia menilai perpindahan kelas tersebut merupakan

sebuah pelanggaran. Menurutnya, kelas khusus yang dibuka untuk orang mampu tersebut disalahgunakan. “Kelas khusus itu diperuntukkan bagi orang mampu, bukan untuk yang tidak mampu,” tegasnya.

Lanjut Alimuddin, perpindahan ini jelas melanggar. Pasalnya, yang boleh menempati kelas reguler adalah mahasiswa yang lulus lewat jalur SNM-PTN bukan jalur Utul.

Sementara itu, ketua prodi PTIK, Harifuddin membenarkan jika kedua Maba tersebut “loncat” ke kelas reguler. Pasalnya, menurut Harifuddin karena tidak adanya prosedur yang jelas dalam mengatur tentang perpindahan kelas. Ia mengaku hanya mengikuti instruksi dari pimpinan fakultas.

“Tidak ada mekanismenya untuk pindah kelas, perpindahan tersebut merupakan usulan dari atasan,” ungkapnya.

Alimuddin pun menyesalkan sikap ketua prodi PTIK yang tidak mengonfirmasi terlebih dahulu perpindahan kelas tersebut kepadanya. “Kenapa dia tidak berlanjut ke halaman 2...

Weekly News Profesi Edisi 07/November/2011

2

Geografi Siap “Cerai’ dari FMIPA

Jika tak ada aral melintang, jurusan Geografi bakal memisahkan diri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan akan membentuk fakultas sendiri. Hal ini diungkapkan langsung oleh ketua jurusan Geografi M. Nur Zakaria Leo, Rabu (23/11). Menurut Leo, proposal pengajuan membentuk fakultas tersendiri telah diajukan ke pusat sejak Maret 2011 lalu dan sedang menunggu konfirmasi.

Dia mengungkapkan, jika proposal tersebut diterima, pihaknya telah mengancang-ancang melakukan sejumlah terobosan baru sebagai fakultas baru di UNM. Lebih jauh, ketua jurusan yang baru terpilih ini mengungkapkan, secara umum jurusan geografi memang telah memenuhi kriteria untuk menjadi fakultas. Alasannya, Program Studi (Prodi) di Geografi baik pendidikan maupun non kependidikan memiliki akreditasi A dan B. Selain itu, kata dia, tenaga dosen dan mahasiswa di jurusan tersebut juga sudah memenuhi kriteria.

Hal lainnya, lanjut Leo karena adanya kerancuan ilmu dalam jurusan Geografi, dimana prodi pendidikan Geografi yang bergerak di bidang human geographic yang seharusnya berada di bawah naun-

gan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) begitupun dengan prodi Geografi yang bergerak di bidang phisical geographic yang justru dibawah naungan FMIPA . “Kan rancu, pendidikan Geografi harusnya masuk FIS sedangkan Geografi masuk FMIPA,” terangnya.

Hanya saja, untuk mewujudkan rencana tersebut, Leo berencana akan melakukan penambahan prodi baru yakni Sistem Informasi Kewilayahan (SIK) dan perencanaan wilayah yang saat ini berada di Fakultas Teknik (FT). Untuk nama fakultasnya sendiri, Leo mengungkapkan kemungkinan akan memilih nama Fakultas Ilmu Kebumian atau Fakultas Geografi dan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, menanggapi niat jurusan Geografi membentuk fakultas sendiri, Pembantu Dekan I FMIPA, Muharram mengatakan, secara umum FMIPA tidak melarang jurusan yang berada di bawah naungannya untuk memisahkan diri. “Sah-sah saja kalau Geografi mau mendirikan fakultas,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu mahasiswa jurusan Geografi, Rahmat Aras mengaku senang dengan rencana tersebut. “Jelas kami sangat senang dan menyambut baik rencana ini,” ungkapnya. (PR20/ PR 21)

sambungan dari halaman 1...

Praktik Nepotisme “Terselubung”di FT

lapor ke saya sebagai pimpinannya,” ujarnya. Alimuddin mengaku bingung kepada siapa kasus ini akan dilaporkan.

Pasalnya yang melakukan pelanggaran adalah Dekan selaku pimpinan tertinggi.

“Tidak mungkin saya mau melaporkan

Sudut + Ada Praktik Nepotisme “Terselubung” di FT - Asal demi keluarga... + Geografi Siap “Cerai” dari FMIPA - Karena Bukan Keluarga lagi... + LK FIS Tuntut Transparansi DPP - Karena Masih Keluarga...

kasus ini ke komdis karena ketua komdis, dalam hal ini PD III, tidak mungkin mengundang dekan selaku pimpinan tertinggi.

Padahal dia sendiri yang melakukan pelanggaran,” sesalnya.

Sementara itu, Darmawang selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik FT menjelaskan, kasus perpindahan ini berawal dari keterlambatan keluarnya pengumuman Maba yang lulus bidik misi.

Sehingga, mahasiswa tersebut mengikuti tes Utul. “Berhubung pengumuman bidik misi saat itu belum keluar. Jadi daripada tidak ada, maka yang tidak lulus tes reguler, diikutkan pada tes jalur Utul. Nah, ketika pengumuman bidik misinya keluar, maka yang lulus bidik misi tadi itu pindah ke kelas reguler,” tuturnya. Darmawang juga menambahkan, yang bisa pindah hanya mahasiswa bidik misi saja dikarenakan prosesnya tidak gampang. (PR08/ PR09)

Weekly News Profesi Edisi 07/November/2011

Kampusiana UKM MAPHAN

Birokrasi Dinilai Acuhkan MAPHAN Sejumlah pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Peduli HIV-AIDS dan NAPZA MAPHAN) kecewa dengan sikap birokrasi universitas. Para pengurus menilai birokrasi kurang memerhatikan keberadaannya sebagai salah satu UKM di UNM. Buktinya, pada pembukaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Pencegahan, dan Penanganan HIV-AIDS dan NAPZA atau disingkat PEN4 yang diselenggaran oleh MAPHAN, tak satupun dihadiri oleh petinggi UNM. Padahal, diakui Aswin selaku ketua panitia, Rektor UNM, Arismunandar berjanji akan membuka langsung kegiatan PEN4 ini.

Namun kenyataanya, orang nomor satu di UNM ini malah lebih memilih menghadiri acara lain yang waktunya bertepatan dengan kegiatan tersebut. Alhasil, Kepala Biro Kemahasiswaan Baliana, terpaksa harus menggatikannya untuk membuka acara tersebut.

Aswin berharap melalui kegiatan ini, birokrasi dapat membuka matanya bahwa MAPHAN juga mampu membawa nama harum UNM sama halnya dengan UKM lainnya. “Semoga melalui PEN4 ini, birokrasi lebih memerhatikan kami.

Pencitaraan UNM sedikitnya ada di MAPHAN,” ungkapnya.

Hal ini juga dianggap berimbas terhadap jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini. Meski awalnya ada 80 mahasiswa yang mendaftar namun saat hari H ternyata hanya dihadiri sebanyak 53 peserta. Pernyatan tersebut diungkap oleh Widyastuti selaku pembina. “Karena kurangnya partisipasi dari mahasiswa UNM mencerminkan sikap birokrasi UNM itu sendiri,” terangnya Lanjut Widyastuti, dosen psikologi ini berharap birokrasi dapat membuka ruang yang lebih luas untuk MAPHAN. “Kami berharap tidak hanya membuka jaringan dengan beberapa LSM tapi juga dengan UKM yang sejenis, apaling tidak di Sulsel,” tutupnya. (PR03)

Kilas LK @ktivitas HIMA PPKn

Galang Dana Sambut Olimpiade Untuk menyambut Olimpiade Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang rencana akan berlangsung pada bulan Februari tahun depan, Himpunan Mahasiswa PPKn (HIMA PPKn) menggelar Bazaar buku di depan gedung Flamboyan Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menggalang dana sebagai persiapan menghadapi Olimpiade PPKn nantinya.

Berbagai jenis buku yang disiapkan untuk dijual. Mulai dari buku yang bergenre pendidikan hingga buku keagamaan. Bazaar buku ini, akan berlangsung hingga 14 Desember.

Ketua umum HIMA PPKn Musawir mengatakan, sejauh ini masih banyak buku yang belum terjual. Meski demikian, pihaknya tetap optimis dengan bazaar buku yang diadakan akan sedikit membantu pendanaan kegiatan olimpiade nantinya. “Kami tetap optimis semua buku akan habis terjual,” kuncinya.

Kegiatan bazaar buku yang digelar oleh HIMA PPKn ini ternyata mendapat apresiasi positif dari sejumlah mahasiswa FIS, salah satunya Darsi. Darsi mengaku senang dengan adanya Bazzar buku ini. (PR27)

3

LK FIS Tuntut Transparansi DPP RABU (23/11), Lembaga Kemahasiswaan (LK) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNM kembali menuntut transparansi Dana Penunjang Pendidikan (DPP) di pelataran gedung FIS UNM. Aksi yang dikordinatori oleh LK Federasi Mahasiswa FIS itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap birokrasi FIS yang tak kunjung menjelaskan mengenai aliran dana tersebut.

Menurut Wakil presiden (Wapres) FEMA FIS, Budiman, birokrasi kampus seharusnya bisa mentransparansikan DPP ini. “Kami di sini ingin mempertanyakan di manakah DPP itu sekarang. Dari dulu sampai sekarang fasilitas yang diberikan tidak ada yang ditambah ataupun diganti,” ujarnya berapi-api.

Lanjutnya, pendidikan yang ada sekarang bukanlah lagi untuk kelas menengah ke bawah melainkan untuk mereka yang berduit. Hal ini menurutnya, semacam bentuk komersialisasi pendidikan. “Jadi kami pengurus LK sangat menolak jika DPP ini masih diberadakan tahun 2012 nanti. Bagaimana mungkin DPP akan terus diberadakan sedangkan birokrasi kampus sendiri tak pernah mentransparansikan DPP yang sebelumnya,” tegas mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah ini.

Hal berbeda diungkapkan ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi

(HMPS) Pendididkan Sosiologi, Ibrahim Arifin. Ia berpendapat, DPP ini semestinya memang harus diperadakan. Apalagi DPP itu sendiri merupakan salah satu cara untuk menunjang kualitas pendidikan UNM. “Saya sepakat-sepakat saja dengan DPP ini, mahasiswa tak usah banyak menuntut. Tugas mahasiswa adalah belajar dengan baik dan benar,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Pembantu Dekan (PD) bidang Kemahasiswaan Hasnawi Haris menegaskan, persoalan transparansi DPP di FIS ini sebenarnya sudah dibahas oleh fakultas. “Persoalan ini sudah clear. Dulu kita telah mengadakan dialog terkait DPP ini. Keputusan waktu itu, dekan akan memberikan penjelasan tentang transparansi DPP ini kepada mahasiswa,” jelasnya. Hanya saja, menurutnya, persoalan waktu belum memungkinkan untuk dipertemukannya mahasiswa dengan birokrasi.

Terkait dengan komersialisasi pendidikan, Hasnawi meminta adanya pembicaraan secara seksama seperti apa yang dimaksud dengan komersialisasi itu sendiri. “Berikan bukti kepada saya jika memang ada komersialisasi di kampus kita, kalau misalnya kita ingin mengadakan komersialisasi, mengapa tidak kita menerima saja mahasiswa dengan jumlah yang besar?” tegasnya. (PR22)

Tak Dapat Restu Tempat, Gravitasi Tetap Jalan Meski belum mendapat restu oleh pimpinan fakultas mengenai tempat yang digunakan. Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI) tetap menggelar gebyar civitas fisika ( Gravitasi) yang berlangsung selama empat hari yakni tanggal 28 november hingga 1 desember.

Pembantu Dekan II FMIPA, Hamka, mengatakan pelataran gedung FMIPA yang saat ini digunakan untuk kegiatan tersebut tidak disetujui oleh beberapa dosen. Hal ini, berdasarkan hasil rapat yang telah dilakukan. “Ada beberapa dosen yang tidak sepakat dengan hal ini dikarenakan acara tersebut ribut sehingga mengganggu perkuliahan dan tempat parkir dosen,” ungkapnya.

Lebih jauh, dosen biologi ini menu-

turkan perihal kegiatan yang telah dilakukan oleh beberapa himpunan di FMIPA yang memiliki kasus yang sama.

“Dulu Himpunan Mahasiswa Biologi (HIMABIO) tidak saya kasih izin, ketika Himpunan Mahasiswa Kimia (HMK) meminta izin saya sudah lepas tangan,” paparnya. Namun, mengenai masalah ini Ia tetap menyerahkan kepada jurusan yang bersangkutan.

Hal ini diakui oleh Najib selaku ketua panitia. Menurutnya, awalnya kegiatan ini akan dilaksanakan di Sao Panrita gedung Ikatan Alumni UNM tersebut.

“Untuk tempat rencana awal kami adalah gedung Sao Panrita, dikarenakan temapt pelataran tersebut ternyata dilarang PD II,” ujarnya.

Namun, keberadaan kegiatan tersebut tetap mendapat dukungan penuh dari pihak jurusan. Ketua jurusan Fisika, Nurhayati mengaku sangat mendukung kegiatan yang tahunan yang diadakan oleh pengurus Himafi tersebut. “Saya selaku ketua jurusan sangat mendukung acara gravitasi ini baik secara moral maupun finansial,”ujarnya.

Senada dengan Nurhayati, Dosen pembina Himafi, A. Momang Yusuf juga turut memberikan support penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tahunan ini. “ Acara ini sangat bagus dan kami akan tetap memberikan dukungan, meskipun masalah dana kami tidak memberi secara langsung,” ujarnya. (PR12)

Weekly News Profesi Edisi 07/November/2011

Lintas UNM

4 EDITORIAL_

Pejabat, Jembatan dan Jabatan Bukan rahasia lagi jika kebanyakan orang “mengincar” sebuah jabatan hanya sekadar menjadi jembatan dalam mencapai tujuan dan prestise. Peruntukannya pun beragam, pemanfaatan tahta kekuasaan yang digenggam oleh sang empunya dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kerabat.

Praktek tersebut juga dilakoni para pejabat di salah satu fakultas UNM. Masalahnya klasik, lagi-lagi karena faktor duit. Ironisnya, mahasiswa bersangkutan sudah menerima beasiswa namun masih saja menghindari pembayaran. Diperparah lagi, karena masih menginginkan status yang “lebih”, yakni pindah dari kelas khusus ke kelas reguler. Padahal mahasiswa bersangkutan lulus di institusi pencetak generasi Oemar Bakrie ini dengan jalur Ujian Tulis Lokal (Utul).

Dalam aturan akademik yang berlaku di institusi ini, dijelaskan bahwa yang boleh menempati kelas reguler hanya bagi mahasiswa lulusan jalur Seleksi Mahasiswa Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNM-PTN). Nampaknya, hal ini diabaikan.

Potret penyalahgunaan jabatan di atas mudah kita jumpai. Tidak usah terlalu jauh. Di kampus orange ini, apabila anda memperhatikan para penerima beasiswa bidik misi, anda akan terkejut. Pasalnya, beberapa diantaranya memiliki kendaraan pribadi (motor).

Singkatnya, pemberian beasiswa yang notabenenya diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu hanya dibagikan bagi keluarga pejabat di kampus ini.

Pemberian beasiswa bidik misi kepada keluarganya ini juga dilakoni pejabat di Fakultas Teknik. Meski belum ada keterangan jelas mengenai hal tersebut, namun jelas mahasiswa yang bersangkutan lulus lewat jalur utul.

Tiba-tiba dinyatakan sebagai penerima bidik misi. Ingat, penerima beasiswa tersebut hanya yang lulus lewat jalur mandiri. (*)

BEASISWA BIDIK MISI

Mahasiswa Bidik Misi Harus Berprestasi Untuk tetap mempertahankan statusnya sebagai penerima bidik misi, para mahasiswa diharapkan mampu mengukir prestasi dalam berbagai bidang. Baik bidang akademik maupun non akademik.

Hal ini diungkapkan Rektor UNM, Arismunandar saat memberi sambutan di acara penyerahan buku tabungan kepada penerima bidik misi (23/11). Dalam acara yang dihelat di Auditorium Amanaggappa UNM, Arismunandar menghimbau agar penerima bidik misi selalu membuka peluang untuk berprestasi. “Pada dasarnya tidak ada alasan bagi mahasiswa bidik misi untuk tidak berprestasi. Tidak hanya di lingkungan sesama penerima bidik misi, namun semangat untuk berprestasi juga dapat ditularkan kepada mahasiswa lain,” ujarnya.

Pembantu Rektor III, Hamsu A Gani mengatakan apabila ada mahasiswa yang memiliki IPK di bawah standar maka statusnya sebagai penerima beasiswa akan

dihilangkan. Dosen Fakultas Teknik ini, mengaku saat ini sudah ada 10 mahasiswa angkatan 2010 penerima beasiswa tersebut direncanakan akan dicabut beasiswanya. “Dari 350 mahasiswa bidik misi 2010 sudah ada 10 mahasiswa yang mau dicabut beasiswanya,” jelasnya.

Lanjut Hamsu, mahasiswa yang memiliki IPK di bawah standar dianggap mahasiswa bermalas-malasan sehinga akan digantikan oleh mahasiswa yang lebih berhak mendapatkannya.

Selain syarat tersebut, Hamsu juga megingatkan agar seluruh penerima beasiswa tersebut, tidak ikut dalam aksi demonstrasi yang anarkis. “Haram hukumnya penerima beasiswa bidik misi turun ke jalan melempar batu pada saat demonstrasi,” tegasnya. Masih menurut Hamsu, jika ada yang ditemukan melanggar peringatan tersebut, maka hak beasiswanya langsung dicabut,” terangnya. (PR17/ PR18)

SALAH satu Mitra kerjasama UNM, Bank Republik Indonesia (BRI) cabang Alauddin telah membuat sejumlah nasabah dari mahasiswa penerima bidik misi UNM kecewa. Salah satunya, Arman.

Mahasiswa Fakultas Teknik ini mengaku telah dipersulit untuk mengambil kartu ATMnya. Padahal, ketika perwakilan pimpinan cabang BRI tersebut bertandang ke UNM, dengan lantang ia mengatakan bahwa seluruh penerima bidik misi bisa datang kapan saja ke kantornya untuk mengurus berkas-berkasnya (BRI Cabang Alaudin-red) kapan saja (23/11).

Lain halnya dengan Nur Syam, Ia mengaku identitas yang tertera pada-

kartu yang diberikan oleh pihak bank tersebut malah berbeda dengan identitas aslinya. “Saya bersyukur bisa mendapat kartu rekeningku, tapi namaku berbeda, ditambah lagi begitupun dengan jenis kelaminku yang tertulis juga berbeda pada kartu,” ungkapnya.

Menanggapi masalah itu, Syamsiah salah satu pegawai Biro Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK) menyarankan agar mendapatkan pelayanan yang baik. Menurutnya, sebaiknya mahasiswa diperintahkan langsung ke BAAK saja. “Kalau masalah seperti ini, lebih baik langsung ke BAAK supaya lebih baik,” sarannya. (PR04)

BRI Kecewakan Mahasiswa

Weekly News

Pelindung: Arismunandar Penasehat: Sofyan Salam, Andi Ihsan, Hamsu Abd. Gani, Nurdin Noni, Kamaruddin, Yusuf Syam Dewan Pembina: Abdullah Dolla, Hazaerin Sitepu, Mukramal Aziz, Uslimin Pemimpin Umum: Rahmat Fadhli, Pemimpin Redaksi: Isnaeni Dahlan, Redaktur : Asri Ismail Reporter: Muhammad Darwin HS, Muhammad Yasir, Yeni Febrianti, Zaiful, Syamsul Alam, Soeparman Ismail, Utomo Permana Putra, Rizki Army Pratama, Azhar Fadhil, Wajtahida, Muhammad Ilham Nur, Khaerul Musta'an, Fatma Husni, Nur Lela, Nur Inayah, A. Ayu Lestari, Sugianto, Hesikumalasari, Susi Amriani, A. Angsih Cahyati Bastiar, Ary Utary Nur, Marwah Thalib, Musniah Juhanto, Dzurahmah Ibnu Hasan, A. Fauziah Mustafa, Triady Akbar Yusuf, Fitriani Rumbaru, Muhammad Jumardan, Fadilah Dwi Octaviani, Rosita, A. Ilah Nurul Falah, Muhammad Rusdi Natsir, Arief Maulana. Layouter dan Artistik: Imam Rahmanto.

Redaksi LPPM Profesi UNM : Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Lt.I, Kampus UNM Gunung Sari Universitas Negeri Makassar (UNM) atau Kompleks Hartaco Indah Blok IV AB No.1, Telp.(0411) 887964, e-mail: lppm_profesiunm@yahoo.com, Website: www.profesi-unm.org.

Dalam proses peliputan, wartawan PROFESI dibekali tanda pengenal atau surat tugas dan dilarang meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun.

Weekly News Profesi Edisi 07/November/2011