Peraturan Umum Lembaga Kemahasiswaan
Birokrasi Kampus Tidak Dewasa
Aliansi Orange Bersatu mulanya melakukan aksi unjuk rasa di pelataran menara Pinisi UNM, Kamis (10/11) lalu. Pada aksi tersebut, mereka menyodorkan enam tuntutan kepada pihak rektorat. Salah satunya menanggapi soal draf PULK baru yang dikeluarkan oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (PR III), Arifuddin Usman. Draf PULK tersebut menjadi lampiran dalam surat bernomor 4998/UN36/ KM/2016 tertanggal 11 November 2016.
S
ecara khusus, para aktivis kemahasiswaan itu menolak pasal yang mengatur tentang status Ketua BEM UNM dan Ketua Maperwa UNM yang secara otomatis menjadi staf dari PR III. Bukan tanpa alasan, draf PULK pada Bab IV pasal 12 dan 13 itu terkesan mematikan gerakan mahasiswa. Ketua KEMA FSD Rifqi Rivaldy berpandangan, draf PULK tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan peran Ketua BEM serta Ketua Maperwa dalam mengawal kebijakan kampus. Menurutnya, draf tersebut dijadikan alat oleh birokrasi kampus untuk membatasi ruang gerak hingga mematikan peran dan fungsi lembaga kemahasiswaan tingkat universitas. “Kami jelas menolak aturan ini. Dampaknya kan ketika ada aspirasi dari mahasiswa mau tidak mau BEM yang turun. Tapi secara tidak langsung ada PR III dan staf ahli dibelakangnya. Jadinya akan saling tumpang tindih jika aturan ini berlaku,” ucapnya. Respon juga datang dari Ketua BEM FT, Irka Arismunandar terkait draf PULK yang dikonsep oleh pihak kampus tersebut. Irka berpendapat, aturan tersebut dapat melunturkan fungsi BEM sebagai pengawas kebijakan birokrasi kampus. Bahkan Irka meniUrai Data, Ungkap Fakta, Saji Berita
lai birokrasi kampus melalui aturan tersebut telah merendahkan status BEM dan Maperwa di tingkat universitas. “Kami minta perlu ada perwakilan BEM dalam memutuskan setiap aturan yang baru. Apalagi yang menjadi pelaksana kan mahasiswa. Kalau begini jelas sangat merendahkan BEM dan Maperwa. Kami aktivis bukan mahasiswa yang gila dengan uang dan jabatan,” kata Irka. Sementara itu, Ketua BEM FMIPA, Inal Iqbal menganggap draf PULK yang dikeluarkan, tak sejalan dengan peran control yang harusnya diemban oleh BEM dan Maperwa universitas. Bahkan, aturan tersebut juga dapat mempengaruhi citra para fungsionaris yang berkecimpung di lembaga kemahasiswaan. Tak hanya itu, Iqbal menilai birokrasi kampus terkesan takut akan pergerakan mahasiswanya sendiri.
tas bisa menjadi boneka birokrasi jika draf PULK baru itu disahkan. Ia pun menilai pihak birokrasi kampus tidak dewasa dalam menetapkan aturan yang dianggap akan merugikan lembaga kemahasiswaan. Bersambung ke halaman 4
"
Jelas kita tolak. Sepertinya pihak kampus tidak dewasa dalam berdemokrasi. Hal ini juga memperlihatkan rasa takut yang jikalau BEM dan Maperwa akan membongkar aib birokrasi kampus”
Ketua Maperwa FIS, Yunasri Ridho “Rektorat terlihat takut dengan adanya BEM dan Maperwa. Sampai- sampai para ketua harus dijadikan staf. Kalau memang pihak kampus berkeinginan mengembalikan BEM dan Maperwa universitas tidak perlu dengan membuat aturan tidak jelas. Terkesan ada kepentingan yang mau dibawa,” ucap Inal. “Ketika merangkap jabatan mejadi staf PR III, secara otomatis komando lembaga kemahasiswaan dikendalikan oleh birokrasi kampus. Kesannya, rektorat terlalu takut dengan pergerakan mahasiswa. Harusnya kami dibina, kalau begini caranya sama saja kami akan dibinasakan,” tambahnya. Ketua Maperwa FIS, Yunasri Ridho beranggapan BEM dan Maperwa universi-
Weekly News Profesi Edisi 03 / November 2016