Analisis Kebijakan Aceh Timur

analisis kebijakan

Pembangunan ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (sPasial) kabupaten aceh timur

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 2014

analisis kebijakan

Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial) kabupaten aceh timur

Menuju Percepatan Pembangunan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 2014

TIM PENYUSUN Pengarah : BUPATI ACEH TIMUR : HASBALLAH BIN M. THAIB WAKIL BUPATI ACEH TIMUR : SYAHRUL BIN SYAMA’UN Penanggung Jawab : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR : M. IKHSAN AHYAT, S.STP, M.AP Penulis: Dr. MAIMUN, SE. Ak, M.Si Dr. NAZAMUDDIN, MA MUHAMMAD ORIZA, SE, M.Si Editor: ADLINSYAH, S.Sos, M.AP Drs. MOHD. MUKHTAR, M.AP Drs. IRFAN KAMAL, M.Si Dr. DARMAWAN M. ALI, ST, MISD Desain dan Layout : aSOKA communications www.asoka.web.id

Hak Cipta © 2014, Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Hak Publikasi, Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. Dilarang memperbanyak, memperbanyak dalam bentuk sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Korespondensi: Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Aceh Timur (TP2AT) Kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Jalan : Banda Aceh – Medan Km. 370, Idi - Kode Pos 24454 Telepon : +62 646 21115 Faximile : +62 646 21115 E-mail : maimun.ma@yahoo.com

analisis kebijakan

Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial) kabupaten aceh timur

Menuju Percepatan Pembangunan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 2014

Sambutan Bupati

Saya mengucapkan terima kasih, kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam menyumbangkan buah pikiran, saran dan masukan di dalam penulisan buku ini.

Semoga pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam membawa perubahan bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur pada saat ini dan masa yang akan datang.

Sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, dengan terbitnya buku analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang (spasial) Kabupaten Aceh Timur, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

4

Kabupaten Aceh Timur, yang memiliki keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber-sumber daya yang cukup tersedia, telah menciptakan banyak pilihan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berimprovisasi dalam membangun perekonomian daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Untuk itu, melalui peranserta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di Aceh Timur, kita harus mampu bersinergi dalam mengelola sumber daya dan potensi spasial geografis ekonomi yang terdapat di masing-masing daerah atau wilayah pembangunan.

Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan membentuk pola kemitraan yang strategis antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta, serta para pemangku kepentingan (stakeholders), dengan meningkatkan investasi, perluasan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta perencanaan

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

tata ruang wilayah, yang mengarah pada konsep pembangunan kawasan dalam dimensi ruang (spasial) geografis ekonomi dari alokasi sumber daya (capital investment), melalui pemanfaatan ruang wilayah yang sinergis, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam proses pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan (green development).

Semoga kajian analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional melalui pemanfaatan ruang geografis ekonomi dan alokasi sumber daya (capital investment) yang ada, untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Aceh Timur, serta pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai serta dalam hidayah dan rahmat Allah Subhanahuwata’ala.

HASBALLAH BIN M. THAIB Bupati Aceh Timur

kabupaten aceh timur

5

Ringkasan Eksekutif

P

roses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat pada suatu daerah atau wilayah pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya polarisasi spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya (capital investment) antar ruang wilayah yang berbedabeda.

Kabupaten Aceh Timur, yang memiliki keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang cukup tersedia. Telah menciptakan banyak pilihan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berimprovisasi dalam membangun perekonomian daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pembangunan daerah, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan regional yang diarahkan pada kemajuan pembangunan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, kajian pembangunan ekonomi regional, konsep pembangunan daerah, atau wilayah pembangunan serta karakteristik lokal

6

(local specific), menjadi perhatian yang sangat penting dalam pola pembangunan spasial geografis ekonomi. Oleh karenanya, peranan ruang wilayah sebagai unit analisis dari wilayah sub nasional, yang meliputi; Provinsi, Kabupaten/ Kota yang mempengaruhi lokasi aktifitas/ kegiatan pembangunan ekonomi menjadi semakin penting adanya.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut.

Oleh karena itu, terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah, dapat ditimbulkan dari permasalahan pembangunan wilayah itu sendiri, yang muncul apabila wilayah yang kaya akan sumber daya alam mengalami ketertinggalan pembangunan, akibat dari; sumber daya manusia (human capital), sumber daya alam (natural capital), sumber daya keuangan/ modal investasi (financial capital), sumber daya sosial (social

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

capital), dan sumber daya infrastruktur (physical capital) yang rendah serta aspek keunggulan geografis ekonomi yang berbedabeda.

Penyusunan analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang (spasial) Kabupaten Aceh Timur, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dimaksudkan untuk mendukung dan menyelaraskan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, dengan memperhatikan amanat dari: •

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur tahun 2008 - 2028 (Qanun : 5 Tahun 2008);

•

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2017 (Qanun : 11 Tahun 2013); dan

•

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2032 (Qanun : 10 Tahun 2013).

Dengan mengedepankan konsep pembangunan kawasan dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan (green

development), serta turut memperhatikan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, dalam menggerakkan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Diarahkan pada pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan, yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi pengembangan kawasan strategis dan kawasan lain disekitarnya. Secara umum, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, adalah sebagai berikut : 1) Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektoral yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya rencana tata ruang wilayah tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial geografis ekonomi dari alokasi sumber daya pembangunan pada setiap sektoral, agar

kabupaten aceh timur

7

pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam proses pembangunan; 2) Peningkatan percepatan pembangunan pada wilayah/ daerah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah/ daerah lainnya, melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia (human capital), sumber daya alam (natural capital), sumber daya keuangan/ modal investasi (financial capital), sumber daya sosial (social capital), dan sumber daya infrastruktur (physical capital); 3) Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koneksi dan distribusi hasil produksi dari wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa sebagai pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/ agropolitan/ minapolitan dan sektor lainnya; Kajian strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan, adalah sebagai berikut : 1) Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

8

2) Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran; 3) Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; 4) Pro Sustainability, yaitu : Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; Analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang (spasial) Kabupaten Aceh Timur, dipersiapkan untuk mensukseskan keberhasilan pembangunan wilayah menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, meliputi : 1) BIDANG PERTANIAN DAN HORTIKULTURA, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kesejahteraan Petani.”

2) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Konsepsi Minapolitan.”

3) BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Konsepsi Kemitraan dan Agribisnis Peternakan.”

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

4) BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN; “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pengembangan Komoditas Perkebunan Strategis dan Kehutanan yang Lestari.”

segenap potensi daerah dan sumber daya yang ada, sangat diperlukan dalam rangka membangun daerah Kabupaten Aceh Timur yang lebih baik dan sejahtera dimasa yang akan datang.

5) BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM; “Melalui Pengembangan Usaha Manufaktur Agribisnis dan Pusat Pertumbuhan Industri serta Peningkatan Ekspor Daerah, Kita Tingkatkan Keberhasilan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM.”

Oleh karena itu, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Diperlukan suatu perubahan besar dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi dan alokasi sumber daya (capital investment) yang ada di Kabupaten Aceh Timur, melalui pemanfaatan ruang (polarisasi spasial) geografis ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

6) BIDANG PEKERJAAN UMUM, “Melalui Peningkatan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Wilayah, Kita Tingkatkan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Pembangunan Wilayah Yang Berkelanjutan.”

Banyak kemajuan pembangunan daerah yang telah dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Namun masih banyak pula tantangan dan hambatan serta upaya-upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat terpecahkan.

Idi, 17 September 2014 Hormat kami,

Tim Penyusun

Untuk itu, segala upaya dan tindaklanjut pembangunan daerah dengan menggerakkan

kabupaten aceh timur

9

Kata Pengantar Alhamdulillahirabbil ‘alamiin.

kami sampaikan kepada:

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang di dalam genggaman-NYA segala urusan berada.

Ucapan salawat dan salam, kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas pertinggal ilmu dan pengetahuan dari Beliaulah, kita mampu berada pada tatanan kehidupan kemajuan ilmu dan pengetahuan yang kita jalani saat ini.

1. Bupati Aceh Timur; Hasballah Bin M. Thaib, atas arahannya, awal dari penyusunan buku ini bermula sebagai ide, dalam penyusunan Buku Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial) Kabupaten Aceh Timur;

Kesadaran atas keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam penyusunan Buku Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial) Kabupaten Aceh Timur, telah menyebabkan perlunya penghargaan yang tinggi terhadap berbagai bantuan, dorongan, masukan, kritikan, ide, inspirasi dan semangat serta motivasi yang diperoleh, dalam penyelesaian buku ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih,

10

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur; M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP, atas segenap bantuan, motivasi dan solusi, serta pengarah dalam kebijakan umum tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Timur; 3. Para Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Aceh Timur beserta seluruh jajarannya, terutama; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pertanian dan

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

up 27% to $ 6,861millions sequatiis audis mossequiat experfero cor sussequatiis audis mossequiat experfero

Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum, serta Para Staf Ahli Bupati Aceh Timur, dalam memberikan bantuan informasi, data, fakta, saran dan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur; 4. Para Anggota Tim Percepatan Pembangunan Aceh Timur (TP2AT) yang telah menyusun Buku Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial) Kabupaten Aceh Timur, serta mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang telah memberikan masukan tentang kebijakan pembangunan daerah menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan kita yang berlipat ganda dan menjadi amal yang tidak terputus bagi kita, dalam mengemban amanah untuk pencapaian kemajuan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Idi, 17 September 2014 Hormat Kami,

Tim Penulis

kabupaten aceh timur

11

daftar isi SAMBUTAN BUPATI / 4 RINGKASAN EKSEKUTIF / 6 KATA PENGANTAR / 10 DAFTAR ISI / 12 DAFTAR TABEL / 14 DAFTAR GAMBAR / 15

BAB I PENDAHULUAN / 17 1.1 Latar Belakang / 18 1.2 Dasar Hukum Penyusunan / 22 1.3 Maksud dan Tujuan / 26

BAB II KARAKTERISTIK UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR / 29 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Timur / 30 2.2 Kondisi Spasial Geografis Kabupaten Aceh Timur / 32 2.3 Potensi Pengembangan Kawasan Pembangunan Aceh Timur / 36

BAB III KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH / 39 3.1 Pengertian Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah / 40 3.2 Amanat RPJP Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2028 / 42 3.3 Amanat RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2017 / 46 3.4 Amanat RTRW Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2032 / 50 3.5 Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur / 52

12

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

REGIONAL DALAM DIMENSI RUANG (SPASIAL) KABUPATEN ACEH TIMUR / 55

4.1 Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional / 56 4.2 Dimensi Ruang Wilayah Dalam Persepektif Pembangunan / 59 4.3 Jejaring Kawasan Dalam Dimensi Ruang Kabupaten Aceh Timur / 62 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Keberhasilan

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kawasan di Kabupaten Aceh Timur / 64

4.4.1 Bidang Pertanian dan Hortikultura / 65

4.4.2 Bidang Kelautan dan Perikanan / 75

4.4.3 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan / 83

4.4.4 Bidang Kehutanan dan Perkebunan / 91

4.4.5 Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah (UKM) / 99

4.4.6 Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur / 109

BAB V PENUTUP / 117

DAFTAR PUSTAKA / 121

kabupaten aceh timur

13

daftar tabel Tabel 1.1 Laju Perkembangan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur (2007 s/d 2012) / 20 Tabel 2.1 Data Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Aceh Timur / 35 Tabel 4.4.1 Hasil Produksi Pertanian dan Hortikultura di Kabupaten Aceh Timur (2010 s/d 2012) / 71 Tabel 4.4.2 Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya serta Pengolahan Hasil Perikanan dan Industri Kelautan di Kabupaten Aceh Timur (2010 s/d 2012) / 80 Tabel 4.4.3 Jenis Ternak dan Perkembangan dari Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Timur (2010 s/d 2012) / 87 Tabel 4.4.4 Hasil Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hasil Hutan Produksi serta Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Aceh Timur (2010 s/d 2012) / 97 Tabel 4.4.5 Kegiatan Bidang Usaha Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur (2010 s/d 2012) / 107

14

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

daftar gambar Gambar 4.2.1

Teori Tempat Sentral / 61

Gambar 4.3.1

Skema Ilustrasi Jejaringan Pengembangan Kawasan Tempat Sentral Kabupaten Aceh Timur 2012-2017 / 63

Gambar 4.4.1.1

Model Pembangunan Pertanian dan Hortikultura di Kabupaten Aceh Timur / 67

Gambar 4.4.1.2

Peta Orientasi Pembangunan Wilayah Pertanian, Untuk Tanaman Pangan Padi di Kabupaten Aceh Timur / 68

Gambar 4.4.1.3

Peta Orientasi Pembangunan Wilayah Pertanian, Untuk Tanaman Pangan Padi Gogo, Kedelai dan Jagung di Kabupaten Aceh Timur / 69

Gambar 4.4.1.4

Peta Orientasi Pembangunan Wilayah Pertanian, Untuk Tanaman Hortikultura di Kabupaten Aceh Timur / 70

Gambar 4.4.2.1

Model Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Aceh Timur / 77

Gambar 4.4.2.2

Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur / 79

Gambar 4.4.3.1

Model Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Aceh Timur / 85

Gambar 4.4.3.2

Peta Orientasi Pembangunan Wilayah Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Aceh Timur / 86

Gambar 4.4.4.1

Model Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Aceh Timur / 93

Gambar 4.4.4.2 (1) Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Aceh Timur / 94 Gambar 4.4.4.2 (2) Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Aceh Timur / 96 Gambar 4.4.5.1

Model Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur / 101

Gambar 4.4.5.2

Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Aceh Timur / 102

Gambar 4.4.5.3

Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Potensi Pertambangan, Energi dan Mineral di Kabupaten Aceh Timur / 103

Gambar 4.4.5.4

Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Koperasi di Kabupaten Aceh Timur / 104

Gambar 4.4.5.5

Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Timur / 105

Gambar 4.4.6.1

Model Pembangunan Infrstruktur PU dan Permukiman Wilayah di Kabupaten Aceh Timur / 111

Gambar 4.4.6.2

Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Bidang Infrastruktur PU di Kabupaten Aceh Timur / 112 kabupaten aceh timur

15

bab i

pendahuluan

Kantor Sekretariat Daerah Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan regional yang diarahkan pada kemajuan pembangunan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

P

elaksanaan pembangunan yang terus tumbuh dan berkembang, harus dilakukan secara selaras, terpadu, serasi dan seimbang, sesuai dengan pola keruangan geografis ekonomi (polarization spatial) dan potensi dari alokasi sumber daya (capital investment) yang ada di daerah tersebut.

Dalam kajian pembangunan ekonomi regional, konsep pembangunan daerah atau wilayah pembangunan serta karakteristik lokal (local specific), menjadi perhatian penting dalam pola pembangunan keruangan geografis ekonomi. Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada pola keruangan geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber

18

daya yang ada, serta kebutuhan masyarakat, dapat membawa dampak pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Terjadinya perubahan pola pembangunan ekonomi global yang terus berlangsung pada saat ini, telah menyebabkan batas-batas suatu negara atau wilayah pembangunan menjadi menyatu dalam kegiatan pembangunan ekonomi global.

Konsep pembangunan ekonomi global yang mengacu pada pola pembangunan ekonomi regional, telah menyebabkan munculnya

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

berbagai bentuk kerjasama pembangunan ekonomi regional, seperti: Zona Masyarakat Ekonomi Eropa, Zona Pasar Bebas Asia (Asia Free Trade Area, atau AFTA), Integrasi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community), Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC) dan berbagai bentuk kerjasama pembangunan ekonomi regional lainnya.

Proses pembangunan yang terjadi dibelahan dunia manapun pada saat ini, tetap saja memiliki dimensi ruang (spasial) yang akan mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Proses pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah pembangunan tidaklah selamanya berlangsung secara linear, dimana pertumbuhan ekonomi itu dapat terjadi lebih awal di beberapa tempat atau wilayah pembangunan bila dibandingkan dengan beberapa tempat (wilayah pembangunan) lainnya, yang kesemuanya itu juga sangat tergantung pada skala spasial dan kekuatankekuatan ekonomi yang dipengaruhi oleh ruang wilayah sekitarnya atau daerah tetangganya melalui efek spillover spatial.

Dalam dimensi ruang terdapat beberapa prinsip dasar dalam proses pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah yang perlu diperhatikan, sebagaimana dikemukakan oleh Direktorat

Pengembangan Kawasan Strategis Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), yaitu : 1) Sebagai growth center, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus juga diperhatikan sebaran atau pengaruh (spread effect) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah disekitarnya bahkan secara nasional; 2) Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi suatu keberhasilan pengembangan wilayah; 3) Pola pengembangan wilayah bersifat integral, merupakan integrasi dari daerahdaerah yang tercakup dalam suatu wilayah melalui pendekatan kesetaraan; 4) Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar juga harus menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Dengan demikian, peranan ruang wilayah dari wilayah sub nasional sebagai unit analisis yang meliputi; Provinsi, Kabupaten/ Kota yang mempengaruhi lokasi aktifitas/ kegiatan pembangunan ekonomi menjadi semakin penting adanya. Penyelenggaraan konsep desentralisasi di Indonesia saat ini, telah menempatkan Kabupaten/ Kota sebagai titik tumpu otonomi daerah yang memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan pemerintahan, serta lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan ruang geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang ada di daerah.

Berbagai studi dan literatur dalam kajian pembangunan ekonomi regional, juga sangat menekankan pentingnya daerah dan peranannya sebagai pelaku ekonomi dalam konfigurasi baru pola pembangunan spasial,

Karet, komoditi andalan Aceh Timur

kabupaten aceh timur

19

Perkampungan Nelayan di Aceh Timur

yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Oleh karena itu, apabila kita mencermati aspek keruangan (wilayah pembangunan) dalam perspektif pembangunan daerah, maka kita mendapati suatu daerah atau wilayah pembangunan bukanlah merupakan suatu

wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Sehingga pembangunan wilayah itu dapat dikatakan ideal apabila terjadinya interaksi wilayah yang saling bersinergi sesuai dengan kapasitas dan potensi sumber daya yang dimiliki masingmasing daerah atau wilayah pembangunan.

Tabel 1.1 Laju Perkembangan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur NO

INDIKATOR

1.

PDRB (milyaran rupiah)

2.

IPM

3.

Jumlah Penduduk

4.

LAJU PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN TAHUNAN 2007 6.359,21

2008 7.307,64

2009

2010

2011

6.107,15

6.719,24

7.080,49

7.557,81

69,40

69,55

70,19

70,55

70,94

71,17

313.337

332.915

349.417

360.475

368.728

380.876

Tingkat Kemiskinan (%)

28,15

24,05

21,33

18,43

18,01

18,01

5.

Pertumbuhan Ekonomi ADHK (%) dgn Migas

-0,94

-2,81

2,38

2,33

1,97

2,02

6.

APBK (milyaran rupiah)

597,07

513,75

605,89

655,01

713,77

791,23

Sumber : BAPPEDA (Dihimpun Dari Berbagai Sumber Rujukan) Tahun 2014

20

2012

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

Pada Tabel 1.1, disajikan beberapa indikator laju perkembangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur, terlihat jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur yang terus meningkat secara signifikan pada setiap tahunnya.

Namun demikian, mencermati perkembangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dari pengalaman pembangunan yang telah berlangsung beberapa periode yang lalu hingga saat ini. Masih didapati fenomena permasalahan pembangunan yang ada, seperti: kesenjangan kemakmuran, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang masih cukup tinggi serta laju pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan. Dimana konsep pembangunan daerah yang selama ini telah berjalan, perlu disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur yang mengarah kepada konsep pembangunan kawasan, sesuai dengan pola keruangan geografis ekonomi (polarization spatial) dan potensi dari alokasi sumberdaya (capital investment) yang ada, melalui suatu kajian analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang (spasial), menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa, masih diperlukan berbagai upaya penyesuaian Pembangun Infrastruktur Jalan Baru di Aceh Timur

kabupaten aceh timur

21

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang ( spasial ) Kabupaten Aceh Timur secara normatif, juga perlu disandarkan kepada aturan -aturan perundang undangan penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku.

H

al ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, memiliki landasan yang kuat untuk diimplementasikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan perekonomian daerah. Beberapa dasar hukum yang mengacu pada kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang (spasial) Kabupaten Aceh Timur, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, adalah sebagai berikut: 1. Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan

22

Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kaupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

kabupaten aceh timur

23

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Wilayah Kota Langsa ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

24

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014; 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatandan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2028; 26. Qanun Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2032; 27. Qanun Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 - 2017.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 121); 25. Qanun Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

kabupaten aceh timur

25

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang ( spasial ) Kabupaten Aceh Timur, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

D

imaksudkan untuk mendukung dan menyelaraskan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, dengan memperhatikan amanat dari:

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur tahun 2008– 2028; • Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2017; dan • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2032.

Dengan mengedepankan konsep

26

Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur dan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Idi

pembangunan kawasan dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan (green development), serta turut memperhatikan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

Adapun tujuan penyusunan analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang (spasial) kabupaten Aceh Timur, adalah:

(1) Menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan pola keruangan geografis ekonomi (polarization

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

spatial) dan potensi dari alokasi sumber daya (capital investment) yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

(2) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergisitas dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Timur, dan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya atau tetangganya dan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Pemerintah Aceh serta Pemerintah Pusat.

(3) Menyediakan suatu acuan dalam mendukung arah kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Timur, dalam

menentukan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), dan sumber pendanaan lainnya

(4) Sebagai bahan masukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Timur, masyarakat dan stakeholder, dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi daerah, yang mengarah kepada konsep pembangunan kawasan (wilayah), yang terus berlangsung dalam proses pembangunan daerah, nasional dan regional saat ini hingga ke depan.

Kawasan Geothermal di Aceh Timur

kabupaten aceh timur

27

bab iI

karakteristik umum kabupaten aceh timur

Kapal Nelayan di Kuala Idi

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Timur

Peta Geografis Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur, secara geografis berada pada koordinat 4o09’ – 5o16’ Lintang Utara dan 97o13’ – 98o02’ Bujur Timur.

S

ecara administrasi mempunyai batasbatas wilayah adalah sebagai berikut (Bappeda Aceh Timur, 2009):

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka - Sebelah Timur : Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan Selat Malaka - Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah - Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di Indonesia dalam bentuk otonomi daerah, yang telah diberlakukan

30

melalui UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Aceh Timur sejak tahun 2001 sebagai daerah kabupaten induk telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) Daerah Otonom yaitu: 1) Kabupaten Aceh Timur dengan ibukotanya Idi (PP No. 5 Tahun 2007); 2) Kota Langsa dengan ibukotanya Langsa; (UU No. 3 Tahun 2001).

3) Kabupaten Aceh Tamiang dengan ibukotanya Karang Baru. (UU No. 4 Tahun 2002).

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

Suasana di desa nelayan Idi

Dengan demikian pasca pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Timur, maka Kabupaten Aceh Timur yang semula memiliki luas wilayah 8.242,73 Km2 saat ini menjadi 6.040,60 Km2 atau sekitar 10,53 % dari luas Provinsi Aceh, yang meliputi 24 Kecamatan, 54 Mukim dan 513 Gampong yang terdiri dari 1.596 Dusun. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Serbajadi seluas 2.165,66 Km2 dan terkecil adalah Kecamatan Darul Ikhsan seluas 54,50 Km2. (Qanun RTRW dan BPS Aceh Timur, 2013). Proses pemekaran ini juga berimplikasi terhadap adanya perubahan perwilayahan pembangunan, perubahan sistem pusatpusat pertumbuhan ekonomi dan perubahan arah kebijakan publik. Pemekaran wilayah secara otomatis membawa perubahan pada fungsi dan hirarki beberapa wilayah kota kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, serta penetapan kecamatan Idi Rayeuk sebagai ibukota kabupaten yang baru.

Topografi Kabupaten Aceh Timur memiliki keragaman yang cukup tinggi.

Sebagai daerah yang terletak di pesisir timur Provinsi Aceh, selain merupakan daerah dataran dan hamparan, Kabupaten Aceh

Timur juga merupakan daerah berbukit, dengan ketinggian wilayah yang cukup beragam berkisar antara 0 - 308 m dpl (di atas permukaan laut) dan kemiringan antara 1 sampai dengan 5 derajat. Wilayah Aceh Timur sebagian besar didominasi oleh hutan dengan luas mencapai 346.469 Ha (57,36%), kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat seluas 78.513 Ha (13%). Iklim di Kabupaten Aceh Timur sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan September sampai dengan bulan Februari, sedangkan musim kemarau mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.

Suhu udara berkisar antara 260 – 300C dengan kelembaban relatif (RH) rata-rata 75% (Qanun RPJM dan BPS Aceh Timur, 2013).

Penduduk merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Hal ini dimungkinkan karena penduduk merupakan obyek dan sekaligus subyek dari pembangunan, yang dengan sendirinya turut menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Hasil sensus penduduk 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Timur mencapai 359.280 jiwa. Sedangkan kondisi kekinian jumlah penduduk Aceh Timur pada tahun 2012, mencapai angka 368.728 jiwa dengan ratarata kepadatan penduduk 61 jiwa/km2.

Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Idi Rayeuk yaitu 426 jiwa/km2, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Serbajadi yaitu 3 jiwa/km2 (BPS Aceh Timur, 2013).

Perkebunan coklat milik rakyat

kabupaten aceh timur

31

2.2. Kondisi Spasial Geografis Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur mempunyai kondisi spasial geografis ekonomi dan potensi sumber daya alam, dengan keragaman kekayaan sumber daya yang tersedia, seperti: minyak dan gas bumi, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, industri serta pertambangan, untuk terus dikembangkan dalam proses pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten Aceh Timur.

M

engacu pada RTRW Kabupaten Aceh Timur, kondisi spasial geografis ekonomi dalam pengembangan pembangunan Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 dan

UU No. 1 tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Timur, telah dikembangkan sebagai kawasan Minapolitan perikanan tangkap dan perikanan budidaya (SK Menteri Kelautan

32

dan Perikanan RI Nomor 35/KEPMEN-KP/2013).

Dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan pembangunan kawasan Minapolitan tersebut, diperlukan juga pengembangan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Idi, melalui pembangunan pelabuhan atau dermaga yang lebih modern serta rehabilitasi tempat pelelangan ikan dari pusat-pusat pelayanan kegiatan di WKOPP tersebut. Demikinan pula sebagai pengamanan untuk perlindungan permukiman di wilayah pesisir, maka

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

perlu juga dikembangkan budidaya kebun campuran, hutan bakau/mangrove serta penataan ruang sempadan pantai dan lainnya, serta jalan sebagai akses untuk perlindungan ke zona yang aman dari bencana.

b. Perkembangan kegiatan perkotaan di

kawasan pesisir diarahkan pada pola “linier-satelit� (pusat-pusat permukiman berorientasi pada jalan nasional Banda Aceh - Idi - Langsa - Medan), kawasan permukiman akan tersebar pada jalanjalan akses ke wilayah bagian barat dan tengah Kabupaten Aceh Timur, yang juga disertai dengan mendistribusikan fungsifungsi pelayanan ke sub pusat wilayah pengembangan pembangunan di sebelah

Utara (sebagai counter magnet terhadap wilayah Kabupaten Aceh Utara yang sudah berkembang) dan Timur (sebagai counter magnet terhadap wilayah Kota Langsa yang juga sudah mulai berkembang).

c. Untuk Kondisi spasial geografis ekonomi

yang terdapat di wilayah tengah, sesuai potensi dari alokasi sumber daya alam, akan dikembangkan sebagai kawasan kegiatan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Peruntukkan kawasan budidaya tersebut juga bisa menjadi koridor/ pembatas dengan fungsi kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser.

d. Mendistribusikan secara lebih merata

Pasar Hewan di Aceh Timur

kabupaten aceh timur

33

Tanaman Jagung

pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan umum agar pola ruang wilayah pembangunan ekonomi dapat menjadi tersebar dan lebih merata.

Demikian juga dengan pembangunan ruasruas jalan dialokasikan pada bagian tengah wilayah Kabupaten Aceh Timur yang masih relatif kurang akses yang menghubungkan antar kecamatan.

e. Mengingat lokasi yang akan dikembangkan merupakan bagian daerah pesisir dan dataran rendah, sementara di beberapa lokasi terdapat banyak potensi Daerah Aliran Sungai (DAS), maka pengelolaan

34

sistem drainase regional juga perlu mendapatkan perhatian agar di masa mendatang wilayah ini tidak mendapat masalah-masalah seperti banjir. Demikian juga dengan penyediaan air bersih, agar tidak terjadi masalah intrusi air laut sebagai akibat pengeboran air tanah yang berlebihan, maka diperlukan pengelolaan air minum secara komunal dengan memanfaatkan pengolahan air sungai sebagai air bahan baku.

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

Tabel 2.1 Data Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Aceh Timur NO.

PERUNTUKAN PEMANFAATAN LAHAN

LUAS LAHAN PERUNTUKAN (Ha)

PERSENTASE PERUNTUKAN LUAS WILAYAH (%)

1.

Pertanian: a. Tanah Sawah b. Tanah Ladang

42.086 64.822

6,97 10,73

2.

Perikanan Budidaya

23.285

3,85

3.

Perkebunan

85.880

14,22

4.

Bangunan/ Pekarangan

128.758

21,32

5.

Lainnya

259.209

42,80

604.040

100,00

TOTAL Sumber: BAPPEDA Aceh Timur, Tahun 2014

Mengacu pada pola pembangunan keruangan geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya yang ada, serta kebutuhan masyarakat. Pembangunan kawasan yang didukung oleh ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak untuk kegiatan pembangunan yang berbasis kawasan. Tabel 2.1 menunjukkan luas lahan dan persentase peruntukan lahan terhadap total luas wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Terdapat tiga sektor unggulan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu sektor pertanian, perikanan (budidaya dan tangkap) serta perkebunan, dengan memanfaatkan lahan seluas 216.073 Ha atau 35,77% dari total luas wilayah

Kabupaten Aceh Timur. Melalui pemanfaatan luas lahan peruntukan sektoral yang cukup besar tersebut, ditambah dengan masih besarnya kemungkinan pemanfaatan lahan lainnya. Kebijakan pembangunan daerah yang berbasis kawasan dipandang cukup memenuhi persyaratan untuk dilakukan di Kabupaten Aceh Timur. Sesuai dengan pola keruangan geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya yang ada, melalui kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang (spasial), menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

kabupaten aceh timur

35

2.3. Potensi Pengembangan Kawasan Pembangunan Aceh Timur

Tanaman Padi Gogo di Aceh Timur

Keberadaan pola ruang geografis ekonomi ( polarization spatial ) dan potensi dari alokasi sumber daya (capital investment ) yang ada di Kabupaten Aceh Timur, dapat menjadi pendukungan utama dalam percepatan pembangunan dan perkembangan perekonomian daerah.

N

amun demikian, keberadaan infrastruktur dasar pembangunan daerah yang masih terbatas keberadaannya, seperti: kondisi jalan yang kurang baik dalam menghubungkan jaringan intergrasi trasportasi antar wilayah desa dan kecamatan, jaringan infrastruktur energi dan kelistrikan yang belum optimal serta masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informatika, adalah hal yang juga sangat perlu diperhatikan dalam memacu percepatan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa jenis infrastruktur dasar yang patut menjadi prioritas pembangunan dalam mengembangkan pembangunan kawasan antara lain: panjang dan ruas jalan yang memadai; aksesibilitas jembatan yang

36

mencukupi; fasilitas publik seperti terminal, pelabuhan, dermaga, pasar, infrastruktur sosial kemasyarakatan seperti pusat layanan kesehatan dan sekolah; hingga infrastruktur penunjang lainnya seperti telekomunikasi, moda transportasi, listrik, dan air bersih.

Menjadi hal yang stragis dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, agar mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat tumbuh secara signifikan setiap tahunnya.

Kabupaten Aceh Timur yang memiliki

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang cukup tersedia, telah menciptakan banyak pilihan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berimprovisasi dalam membangun perekonomian daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Potensi keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang ada, dapat memungkinkan dikembangkannya beberapa kawasan atau wilayah pembangunan di Kabupaten Aceh Timur, seperti: Kawasan Minapolitan, Kawasan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan

Perikanan (WKOPP), Kawasan Agroindustri dan Perdagangan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Terpadu Peternakan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Industri Aceh Timur (KIAT), Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan Kawasan Penyangga Hutan Lindung serta Kawasan Hutan Ekosistem Leuser.

Usaha Produksi Pisang Salee Aceh Timur

kabupaten aceh timur

37

bab iII

kebijakan umum pembangunan daerah

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Meninjau Gedung Pusat Pemerintahan

3.1. Pengertian Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

Arah kebijakan umum pembangunan daerah, merupakan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten Aceh Timur, yang penyusunannya diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan potensi dan alokasi sumber daya yang ada, guna mewujudkan suatu pembangunan daerah yang efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

A

rah kebijakan pembangunan daerah ini disusun, sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah dalam pembangunan sebagaimana amanat dari otonomi daerah, meningkatkan semangat

40

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Aceh Timur

persatuan dan kesatuan bangsa di dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan, perlu adanya suatu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, dilakukan dengan memperhatikan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur tahun 2008 - 2028, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2017, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Aceh Timur tahun 2012 – 2032, dengan mengedepankan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (green development), serta turut memperhatikan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

Kebun Kelapa Sawit di Aceh Timur

kabupaten aceh timur

41

3.2. Amanat RPJP Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008–2028

Industri Pengolahan Karet Eksport

Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahunan.

R

encana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008–2028 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) ke depan, yang disusun sebagai penjabaran dari tujuan penyelengaraan pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, yang mengacu kepada RPJP Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu tahun 2008 – 2028 mendatang, tentunya akan menghadapi persaingan dan tantangan global yang semakin meningkat

42

serta dinamika masyarakat yang semakin beraneka ragam. Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur dalam mewujudkan visi dan misinya, tentu diperlukan suatu upaya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dimana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya secara terus menerus. Permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada pada masa mendatang, harus mampu disikapi secara positif dengan tetap memperhatikan peluangpeluang serta potensi dari sumber daya yang

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

ada, untuk mendapatkan konsep-konsep perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Timur yang berkualitas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dinamika pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur yang berlangsung selama beberapa dekade yang lalu hingga saat ini, telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi; bidang sosial budaya, kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum dan keamanan, pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan.

Di samping banyak kemajuan pembangunan daerah yang telah dicapai oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Masih banyak pula tantangan dan hambatan serta upaya-upaya yang harus ditempuh untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat terpecahkan. Untuk itu segala upaya dan tindak lanjut pembangunan daerah dengan menggerakkan segenap

Menuju Masyarakat Aceh Timur yang Makmur, Aman dan Damai, Sejahtera, Mandiri, dengan Menjalankan Syariat Islam

potensi daerah dan sumber daya yang ada, sangat diperlukan dalam rangka membangun Kabupaten Aceh Timur yang lebih baik dan sejahtera dimasa yang akan datang. Untuk itu disusunlah Visi dan Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2008 – 2028 adalah : “ Menuju Masyarakat Aceh Timur yang Makmur, Aman dan Damai, Sejahtera, Mandiri, dengan Menjalankan Syariat Islam.”

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun mendatang, akan dapat ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2008 – 2028, sebagai berikut: 1) Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan pelayanan umum kepada masyarakat berlandaskan pada prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif; 2) Membangun pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan investasi; 3) Membangun kondisi aman dan damai yang berkesinambungan; 4) Membangun infrastruktur daerah berdasarkan skala prioritas kebutuhan pembangunan; Kebun Karet Rakyat di Aceh Timur

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2008-2028 kabupaten aceh timur

43

5) Terlaksananya syariat Islam secara kaffah.

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menjalankan kebijakan pembangunannya, mendasarkan pada beberapa prinsip dan nilai-nilai organisasi (core values) yang terus dikembangkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2008 - 2028, sebagai berikut: 1. Demokratis; adalah prinsip yang dianut dimana kebijakan akan selalu didasarkan pada kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tetap melindungi dan memperhatikan kepentingan minoritas; 2. Profesionalisme; adalah nilai yang menjadi pedoman dalam penata kelolaan aparatur pemerintahan dengan mengedepankan pengetahuan, keterampilan, keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan pengabdian, yang dilandasi dengan penuh dedikasi dan kesadaran tinggi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

Peninjauan Pelabuhan Kuala Idi, Bupati Aceh Timur, Anggota DPR RI, dan Tokoh Masyarakat, bersama Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

3. Partisipatif; adalah nilai-nilai di dalam penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dimana peran serta dari seluruh komponen masyarakat akan terus dilibatkan dan diikutsertakan; 4. Transparan; adalah suatu nilai-nilai yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pembangunan serta mendapatkan pelayanan dan informasi secara baik dan benar; 5. Akuntabel; adalah nilai dasar dimana dalam setiap pengambilan kebijakan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan maupun pragmatik;

44

10

core value

demokratis / profesionalisme / partisipatif / transparan / akuntabel / keadilan / integritas / tanggung jawab / disiplin / kemandirian.

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

`

Peninjauan Pelabuhan Kuala Idi

6. Keadilan; adalah dengan memberikan hak-hak dasar yang sama kepada setiap orang, tanpa membedakan kelompok, golongan, gender dan tidak bertentangan dengan tujuan strategis pembangunan;

9. Disiplin; adalah sikap yang selalu taat kepada aturan dan norma serta prinsipprinsip dasar dalam menjalankan tugas dan pekerjaan untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah; dan

7. Integritas; adalah kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan bertanggungjawab, sehingga menimbulkan kepercayaan dan juga rasa hormat;

10. Kemandirian; adalah upaya untuk berdiri di atas kemampuan sendiri, yang terbebas dari sifat ketergantungan, namun tetap memiliki keterikatan kerja sama dalam lingkup regional, nasional, dan internasional yang terus berkembang, berkelanjutan dan berkesinambungan serta mampu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

8. Tanggungjawab; adalah kesediaan menanggung akibat dan memperbaikinya dalam suatu tindak pekerjaan dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;

kabupaten aceh timur

45

3.3. Amanat RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012–2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012-2017, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

P

eraturan menteri tersebut tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang 2012-2017.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur 2012 – 2017 yang memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh Timur, isuisu strategis, visi dan misi, arah kebijakan pembangunan, program prioritas, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan,

46

Siswa Belajar dalam Pendidikan Umum

serta kaidah pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Timur tahun 2012 – 2017 merupakan RPJM kabupaten Aceh Timur ke 2 (dua) dari amanat Rencana RPJP Kabupaten Aceh Timur tahun 2008 – 2028.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur untuk tahun 2012-2017 adalah : “Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur Yang Islami, Bermartabat, Adil, Dan Demokratis Berlandaskan UUPA Sebagai Wujud Implementasi Mou Helsinki Untuk Kesejahteraan Seluruh Rakyat Aceh Timur”

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

Penjelasan dari visi pembangunan pemerintah Kabupaten Aceh Timur tersebut, adalah sebagai berikut: 1. Tatanan Kehidupan; Mencerminkan nilai-nilai ataupun aturan-aturan dalam kehidupan yang mengatur hubungan hidup masyarakat Aceh Timur antara satu dengan lainnya menuju arah yang lebih baik.

2. Masyarakat; Merupakan komunitas yang terdiri dari individu dan kelompokkelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Timur yang saling memiliki hungungan dan rasa ketergantungan satu sama lainnya.

3. Islami; Menunjukkan nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta

berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antar umat beragama.

4. Bermartabat; Terciptanya kondisi masyarakat Aceh Timur yang memiliki peradaban tinggi, akhlak mulia, cerdas, berwawasan luas, taat hukum, sehat sesuai dengan standar kehidupan serta terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang mampu melaksanakan kewenangan khusus dan istimewa yang dimilikinya.

5. Adil; Terwujudnya pembangunan yang merata, partisipatif dan proporsional sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah berlandaskan azas manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur Yang Islami, Bermartabat, Adil, Dan Demokratis Berlandaskan UUPA Sebagai Wujud Implementasi Mou Helsinki Untuk Kesejahteraan Seluruh Rakyat Aceh Timur

Siswa Belajar dalam Pendidikan Agama

Visi Pembangunan Daerah, dalam RPJM Kabupaten Aceh Timur tahun 2012-2017

6. Demokratis; Perwujudan kegiatan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat Aceh Timur, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan maupun dalam menikmati hasilhasil pembangunan.

kabupaten aceh timur

47

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 ( lima) tahun (2012-2017)

1. Menjalankan Syariat Islam secara kaffah 2. Meningkatkan pendidikan dayah/ pasantren secara terpadu 3. Menjaga keberlangsungan perdamaian 4. Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak–hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan 5. Mewujudkan Good Governance dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan 6. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK 8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

7. UUPA; adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yang merupakan landasan bagi Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pemerintahan secara istimewa dan khusus.

8. Kesejahteraan; Mencerminkan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang layak, baik materil maupun spiritual yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun mendatang tersebut dapat ditempuh melalui beberapa Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2012-2017, sebagai berikut : 1. Menjalankan Syariat Islam secara kaffah Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Syariat Islam merupakan penyelesaian masalah seluruh sendi kehidupan dan Syariat Islam adalah panduan menyeluruh dan sempurna bagi permasalahan hidup manusia serta kehidupan dunia ini.

2. Meningkatkan pendidikan dayah/ pasantren secara terpadu Dayah / Pasantren adalah lembaga pendidikan Islam dan merupakan sumber pengkaderan bagi umat Islam di bidang pemahaman, penghayatan dan pengamalan Syariat Islam secara kaffah.

3. Menjaga keberlangsungan perdamaian Perdamaian merupakan ujung tombak dalam memajukan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu perdamaian perlu dijaga bersama.

9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat

48

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

4. Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak–hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan Reintegrasi salah satu faktor yang mendukung proses kelanjutan perdamaian yang sedang berjalan, mengupayakan keberlanjutan pemenuhan hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan yang belum tertangani.

5. Mewujudkan Good Governance dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan Mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, menerima saran, aspirasi masyarakat serta berpartisipasi dan terbuka kepada publik.

6. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta menciptakan kemakmuran masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi sesuai dengan potensi unggulan masing-masing tempat.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan

sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK Meningkatkan pelayanan umum dalam bidang kesehatan, pendidikan yang lebih maju dan persoalan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang sedang berkembang.

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Meningkatkan kemampuan dan mutu sarana jalan, jembatan sebagai pilar roda perputaran kegiatan ekonomi masyarakat dan prasarana umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan agar tidak berdampak negatif terhadap ekosistem ke depan.

9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan mencegah aliran-aliran sesat yang meresahkan masyarakat serta membina masyarakat dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sekda Aceh Timur, Dalam Rangka Sosialisasi Raskin di Aceh Timur 2014

Sekretaris Daerah Aceh Timur

kabupaten aceh timur

49

3.4. Amanat RTRW Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012–2032

Normalisasi Sungai di Aceh Timur

Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) adalah: suatu proses sistem perencanaan tata ruang yang meliputi, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

P

enyelenggaraan penataan ruang wilayah adalah suatu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10

50

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2032.

Sebagai landasan pemanfaatan dan pengendalian pemanfatan ruang dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan di Kabupaten Aceh Timur serta mendorong pembangunan ekonomi daerah, nasional dan regional.

RTRW Kabupaten Aceh Timur adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur.

RTRW Kabupaten Aceh Timur, memuat:

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan

ruang wilayah kabupaten; b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. Penetapan kawasan strategis kabupaten; e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Sedangkan RTRW Kabupaten Aceh Timur itu sendiri menjadi pedoman untuk: 1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; 4) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor; 5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 6) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Rencana rinci penataan ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud

akan ditetapkan dengan Qanun/ peraturan daerah kabupaten Aceh Timur.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten Aceh Timur adalah 20 (dua puluh) tahun (2012 – 2032), dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/ atau wilayah kabupaten, ditetapkan dengan Undang-Undang.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur tahun 2012-2032, dimaksudkan sebagai wujud keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan dalam pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Aceh Timur, yang diperlukan pengaturan dan penataan ruang wilayah yang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan ruang wilayah yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, dan produktif, menuju pecepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur.

Budidaya Perikanan di Jaring Apung

kabupaten aceh timur

51

3.5. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kebupaten Aceh Timur

Industri Kerajinan Tikar Pandan Aceh Timur

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2012-2017, diarahkan pada pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan.

A

rah kebijakan pembangunan daerah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi pengembangan kawasan strategis dan kawasan disekitarnya.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur, adalah sebagai berikut: 1) Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor yang tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan

52

di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan; 2) Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal, agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia (human capital), sumber daya alam (natural capital), sumber daya keuangan/ modal investasi (financial capital), sumber daya sosial (social capital), dan sumber daya infrastruktur (physical capital); 3) Peningkatan keseimbangan pembangunan

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koneksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa sebagai pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/ agropolitan/ minapolitan dan sektor lainnya; dan

Peningkatan kerjasama antar daerah dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

Industri Tenun Tradisional Aceh Timur

kabupaten aceh timur

53

bab IV

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL DALAM DIMENSI RUANG (SPASIAL) KABUPATEN ACEH TIMUR

Program Bantuan Pengembangan Ternak Sapi

4.1. Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional

Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dimana bentukbentuk dari perkembangan dunia perekonomian akan terus mengalami perubahan - perubahan yang tentunya membutuhkan penyesuaian sosial dan ruang geografis ekonomi dalam kajian strategis pembangunan ekonomi regional.

P

roses pembangunan yang terjadi di belahan dunia manapun, tentu memiliki dimensi lokasi dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Mencermati kajian dari laporan pembangunan dunia (World Bank, 2009) terdapat 3 (tiga) kajian strategis kebijakan pembangunan ekonomi regional yang menjadi perhatian dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sebagai berikut : 1) Kepadatan ruang (density) yaitu, menunjukkan pada masa atau agregat ekonomi per unit lahan atau kepadatan geografis aktivitas ekonomi. Kepadatan,

56

Pasar Tradisional

misalnya dapat diukur sebagai nilai tambah atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang hasilkan per kilometer persegi lahan.

2) Jarak ruang (distance) yaitu, menunjukkan pada seberapa mudah atau sulit bagi barang, jasa, tenaga kerja, modal, informasi dan gagasan melintasi ruang.

Jarak mengukur seberapa mudah modal mengalir, tenaga kerja berpindah, barangbarang diangkut, dan layanan disediakan antara dua lokasi.

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

3) Pembagian fungsi ruang (division) yaitu, muncul dari hambatan-hambatan yang terjadi terhadap berbagai interaksi ekonomi dalam pengelolaan arus barang dan faktor-faktor produksi, yang seharusnya dapat menembus segala macam batas-batas wilayah agar bisa menikmati keuntungan yang ditimbulkan oleh adanya interaksi ekonomi dengan berbagai wilayah lain sehingga pembangunan ikut terdorong dan meningkat.

Ketiga dimensi kajian strategis pembangunan ekonomi regional tersebut tentu menjadi penting dan perlu mendapat perhatian untuk menjawab tantangan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Kepadatan ruang (density) yang tinggi umumnya terdapat di wilayah perkotaan adalah sebagai konsekuensi dari adanya interaksi kegiatan ekonomi. Jarak ruang (distance) yang terjadi antar pusatpusat konsentrasi kegiatan ekonomi telah menyebabkan adanya perbedaan kesempatan

ekonomi antar tempat dan antar wilayah.

Begitu pula dengan adanya penyekatan atau pembagian fungsi ruang (division) telah menyebabkan fungsi ruang dari kegiatan ekonomi memiliki skala dan spesialisasi tertentu dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Oleh karenanya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah tidaklah selamanya berlangsung secara linear, dimana pertumbuhan itu dapat terjadi lebih awal di beberapa tempat bila dibandingkan dengan beberapa tempat lainnya. Disamping itu perbedaan geografis dan perbedaan standar hidup juga akan berkembang seiring dengan berkembangnya penduduk dan aktivitas ekonomi. Dimana kecepatan perkembangannya sangat bergantung pada skala ruang (spasial) dari kekuatankekuatan perekonomian dan juga struktur perekonomian suatu wilayah. Sebagaimana kita dapati dari pengalaman pembangunan di negara-negara maju maupun negara sedang berkembang yang telah berlangsung dalam Komoditi Semangka

kabupaten aceh timur

57

beberapa dekade terakhir ini.

Ilmu ekonomi regional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang di dalam pembahasannya turut memperhitungkan unsur lokasi (location) dan ruang (space) dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Walter Isard melalui disertasinya berjudul �Location and Space Economics�. Ia sangat menekankan pentingnya kedudukan pusat-pusat urban yang menyangkut dengan aglomerasi ekonomi, (Walter Isard dalam Barro dan Martin, 2004) yaitu : 1) Large-scale economies within a firm, consequent upon the enlargement of the firm’s scale of production at one point.

2) Localization economies for all firms in a single industry at a single location, consequent upon the enlargement of the total output of that industry at that location.

3) Urbanization economies for all firms in all industries at a single location, consequent upon the enlargement of the total economic size (population, income, output, or wealth) of that location, for all industries taken together.

Large-scale economies, yaitu besarnya ukuran bisnis akan menurunkan biaya per unit produk. Hal ini yang menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil akan kalah bersaing dengan perusahaan yang besar,

kecuali kalau perusahaan itu mempunyai suatu keunikan.

Localization economies, yaitu berpusatnya industri sejenis di lokasi yang sama akan dapat berkolaborasi mengundang konsumen, guna mendapatkan pasokan dan menggunakan sarana/ prasarana bersama. Dimana secara agregat akan dapat meningkatkan keuntungan. Namun demikian dalam hal ini tentunya sangat tergantung pola hubungan antar firma. Kalau kompetisinya saling mematikan meskipun secara agregat keuntungan aglomerasi meningkat, maka akan ada firma yang kalah dan mati.

Urbanization economies, ini sangat diharapkan agar aglomerasi tidak saja menghasilkan keuntungan bersama dalam memanfaatkan sumber daya, populasi penduduk, supplies, serta infrastruktur. Akan tetapi juga kerja sama dalam hubungan input/ output antar firma, termasuk memecahkan masalah energi, air bersih, dan limbah secara bersama, sebagaimana kerangka landasan ilmu ekonomi regional yang dibangun oleh Walter Isard tersebut. Ia kemudian dipandang sebagai orang yang meletakkan landasan dalam pengembangan ilmu ekonomi regional secara utuh.

Peternakan Ayam Petelur di Aceh Timur

58

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

4.2. Dimensi Ruang Wilayah Dalam Persepektif Pembangunan

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang di dalam pembahasannya turut memperhitungkan unsur lokasi ( location ) dan ruang ( space ) dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

U

nsur lokasi dan tata ruang wilayah saat ini menjadi semakin penting, sebagai variabel analisis dalam bidang kajian ekonomi regional bagi para perencana pembangunan ekonomi wilayah. Dengan semakin majunya kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi regional, telah membawa dampak yang besar dalam kajian teori pembangunan ekonomi yang diperkenalkan oleh para ahli ilmu ekonomi, sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Rustiadi (2006), mendefinisikan ruang wilayah sebagai unit geografis dengan batasbatas spesifik tertentu dimana komponenkomponen wilayah tersebut satu sama lain

Lahan Kebun Rakyat di Aceh Timur

saling berinteraksi secara fungsional.

Oleh karenanya batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik alamiah dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis, dimana komponen wilayah dapat mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan lainnya. Istilah wilayah juga menekankan interaksi yang terdapat antar manusia dengan sumber daya lainnya, yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik sebagaimana yang dikemukakan para ahli (Hagget, Cliff dan Frey, dalam Rustiadi, 2006), mengklasifikasikan konsep wilayah kabupaten aceh timur

59

ke dalam empat kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (homogenous region); (2) wilayah nodal (nodal region); (3) wilayah administratif (administrative region); dan (4) wilayah perencanaan (planning region).

Konsep wilayah homogen adalah suatu kesatuan tata ruang yang dibentuk oleh wilayah-wilayah yang memiliki sifat karakteristik yang sama. Kesamaan karakteristik tersebut dapat berupa kesamaan geografis, sosial budaya, ekonomi, sejarah dan lain sebagainya. Wilayah nodal adalah wilayah yang dibentuk atas dasar keterkaitan sosial ekonomi yang mempunyai satu titik daya tarik satu dengan lainnya atau suatu kesatuan wilayah yang saling tergantung di antara bagian-bagian wilayah yang berbeda. Struktur wilayah dapat tercermin pada struktur arus manusia, barang dan jasa.

Wilayah administratif adalah wilayah yang dibentuk untuk keperluan admininstrasi pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, dan lain-lain. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibentuk untuk keperluan penyusunan perencanaan pembangunan atau satu kesatuan tata ruang wilayah melalui suatu kebijakan perencanaan pembangunan wilayah. Penentuan suatu wilayah perencanaan biasanya didasarkan pada perpaduan antara konsep wilayah homogen dan wilayah nodal.

Secara teoritis dalam kajian ekonomi regional, ibukota kabupaten/kota dari suatu wilayah dapat diasumsikan sebagai tempat sentral (central place) bagi daerah lain dibawahnya (hinterland). Sehingga

tempat pusat yang merupakan titik inti bagi pertumbuhan ekonomi diwilayahnya juga dapat menentukan tingkat perkembangan ekonomi ke wilayah lainnya. Dengan demikian tempat pusat menyatakan fungsi pokok dari pusat kegiatan atau daerah inti (core) sebagai pusat pelayanan bagi wilayah komplementer atau wilayah dibelakangnya, yaitu menyuplai barang-barang dan jasa-jasa seperti; jasa perdagangan, perbankan, profesional, pendidikan, hiburan dan kebudayaan serta jasa-jasa lainnya.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu ruang wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu, terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah, dapat ditimbulkan dari permasalahan pembangunan wilayah itu sendiri, yang muncul apabila wilayah yang kaya akan sumber daya alam mengalami ketertinggalan pembangunan, akibat dari; sumber daya manusia (human capital), sumber daya alam (natural capital), sumber daya keuangan/ modal investasi (financial capital), sumber daya sosial (social capital), dan sumber daya infrastruktur (physical capital) yang rendah serta aspek keunggulan geografis yang berbeda.

Teori Tempat Sentra (Central Place theory)Â sebagaimana dikemukakan oleh Tanaman Jagung di Aceh Timur

60

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

`

Christaller pada 1933, menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat, yang disebutnya sebagai tempat sentral. Tempat sentral tersebut memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai kemampuannya melayani kebutuhan wilayah tersebut. Bentuk pelayanan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk segi enam (heksagonal), yang merupakan teori mengenai hubungan fungsional antara satu tempat pusat dan wilayah disekelilingnya atau wilayah tetangganya, yang dapat diilustrasikan sebagaimana gambar 4.2.1.

Teori Tempat Pusat menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah.

Model tempat pusat ini, menggambarkan area dari pusat-pusat kegiatan pelayanan barang-barang maupun jasa pelayanan yang cenderung tersebar dalam suatu wilayah dengan membentuk pola segi enam, yang merupakan wilayah pelayanan yang dianggap optimum. Teori Tempat Pusat juga merupakan bahagian suatu tempat, yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa bagi penduduk di daerah belakangnya (hinterland). Elemen - elemen tempat pusat tersebut yakni; jangkauan (catchment area),

Sumber: Cristaller dalam (Sjafrizal, 2008)

Gambar 4.2.1. Teori Tempat Sentral ambang batas (threshold), dan fungsi sentral elemen, yang mempengaruhi terbentuknya tempat pusat dan luasan pasar untuk pelayanan barang-barang maupun jasa pada suatu wilayah.

Keberadaan Teori Tempat Pusat dalam hubungannya dengan fungsi elemen yang mempengaruhi terbentuknya tempat pusat, dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

2) Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ ibukota kecamatan.

3) Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

4) Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk berfungsi dalam melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

5) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

kabupaten aceh timur

61

4.3. Jejaring Kawasan Dalam Dimensi Ruang Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur dalam jejaringan kawasan pembangunan yang berdimensi ruang ( spasial ) memiliki daerah inti pembangunan yang berpotensi sebagai kawasan inti yaitu Idi sebagai pusat pertumbuhan (central place ) yang dapat memberikan kontribusi pembangunan pada daerah penyangga disekitarnya.

Idi

sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan (central place), jika keberadaan fasilitas sarana dan prasarana terus dipacu pembangunannya seperti; peningkatan status pelabuhan Idi dari Pelabuhan Perikanan menjadi Pelabuhan Samudera.

Sebagaimana Central Place Theory yang dikemukakan oleh Cristaller, secara skematis dalam periode 5 tahun ke depan (2012 – 2017), jejaring kawasan pusat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kecamatan Idi

62

Perahu Nelayan di Kuala Idi

Rayeuk sebagai ibukota Kabupaten Aceh Timur dapat digambarkan sebagaimana ilustrasi pada Gambar 4.3.1.

Dengan memanfaatkan kota penyangga, diharapkan nantinya Kabupaten Aceh Timur dalam 5 tahun ke depan akan menjadi sebuah kawasan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan, peternakan, perindustrian, perkebunan, pertanian dan memiliki kemampuan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam, sumber daya sosial, dan sumber daya energi sebagai potensi

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

pembangunan wilayah yang dapat dikembangkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu fungsi daerah sebagai sentra produksi dan pusat pertumbuhan sangat penting sebagai kesatuan fungsional dan sebagai daerah penyedia berbagai komoditas unggulan, industri pengolahan, kelembagaan, keuangan, telekomunikasi dan infrastruktur pembangunan lainnya.

Keterangan : Kota Penyangga adalah Kota - kota Kecamatan di sekitar Kecamatan Idi Rayeuk Sentra Produksi dan Industri adalah area pengembangan komoditas unggulan yang mendukung kota penyangga.

Pusat Pertumbuhan adalah Kota Idi yang merupakan kawasan yang memiliki kesatuan fungsional di dalam menyediakan berbagai komoditas unggulan, industri pengolahan, perbankan, kelembagaan keuangan, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya sesuai dengan skala ekonomi dan pengembangan produksi yang dekat dengan pasar.

Gambar 4.3.1. Skema Ilustrasi Jejaringan Pengembangan Kawasan Tempat Sentral Kabupaten Aceh Timur

kabupaten aceh timur

63

4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kawasan di Kabupaten Aceh Timur

Tanaman Kedelai di Aceh Timur

64

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

4.4.1 Bidang Pertanian dan Hortikultura kabupaten aceh timur

65

`

Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pertanian Dan Hortikultura Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Dan Kesejahteraan Petani

Sebagai indikator keberhasilan pembangunan pertanian dan hortikultura melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam meningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani, akan dapat terlihat dari 2 aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact). Hasil yang dimaksudkan adalah produktivitas di bidang pertanian dan hortikultura dapat meningkat, pendapatan masyarakat petani dapat meningkat serta rah Kebijakan Pembangunan Daerah investasi masyarakat yang meningkat. Dampak Bidang Pertanian dan Hortikultura yang dimaksudkan adalah, terdapat kegiatan di Kabupaten Aceh Timur, adalah : usaha ikutan lainnya yang dapat tumbuh subur di sekitar kawasan pertanian dan “Mensukseskan Keberhasilan hortikultura, melalui pembangunan ekonomi Pelaksanaan Pembangunan kreatif masyarakat Aceh Timur. Terbentuknya Bidang Pertanian Dan Hortikultura Melalui kelompok masyarakat petani, koperasi dan Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan kelembagaan petani lainnya, yang mampu Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat menyusun skala usaha berorientasi pasar dan Dan Kesejahteraan Petani “ berwawasan lingkungan, serta terbentuknya Dalam rangka mendukung keberhasilan tim penyuluh pertanian dan pengembangan pembangunan bidang pertanian dan kawasan pertanian terpadu yang maju, hortikultura di Kabupaten Aceh Timur. menjadi tempat pusat belajar bagi yang Terdapat 3 (tiga) tujuan utama yang menjadi lainnya. konsentrasi pembangunan bidang pertanian Model pembangunan pertanian dan dan hortikultura ke depan, yaitu: hortikultura melalui kegiatan terpadu berbasis 1) Meningkatkan dan Memantapkan kawasan, di dalam meningkatkan ketahanan Swasembada Pangan Yang Berkelanjutan. pangan masyarakat dan kesejahteraan petani, 2) Revitalisasi Usaha Pertanian, Meliputi: akan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Revitalisasi Lahan, Perbenihan dan potensi dari alokasi sumber daya yang ada Perbibitan, Infrastruktur dan Sarana, secara optimal. Pendekatan kawasan dapat di Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Petani, bangun melalui penerapan azas kebersamaan Kelembagaan Petani, serta Teknologi dan ekonomi, antar kegiatan pertanian dan Industri Hilir. kelembagaan kelompok petani yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); 3) Mewujudkan Kemandirian Ketahanan melalui penerapan teknologi, ketersediaan Pangan Masyarakat dan Kesejahteraan infrastruktur dan sarana produksi, pengolahan Petani serta Menjaga Kelestarian

A

Lingkungan Hidup.

66

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

dan pemasaran hasil, serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah pertanian dan hortikultura melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya, sehingga membutuhkan jangka waktu pembangunan yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan pertanian dan hortikultura, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang berkelanjutan. Sangatlah diperlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelembagaan kelompok masyarakat petani serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan usaha pertanian dan hortikultura di Kabupaten Aceh Timur, juga sangat perlu diperhatikan adanya daya dukung kawasan pertanian, serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur dan

teknologi. Kesinambungan akan ketersediaan sumber daya tersebut, merupakan kunci keberhasilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertanian dan hortikultura, guna menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian dan hortikultura, yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan hidup, untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional, program dan kegiatan, untuk para pemangku kepentingan dan masyarakat pelaku usaha di bidang pertanian dan hortikultura.

Model pembangunan pertanian dan hortikultura melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana Gambar: 4.4.1.1. Merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, melalui perencanaan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah, dalam pengelolaan sumber daya

gambar 4.4.1.1

model pembangunan pertanian dan hortikultura

menuju percepatan pembangunan dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat aceh timur

luar negeri (global/ regional)

pembenihan pen

r e v italisasi pembibitan & lahan

g emban te k n o l g an ogi in d ust & r i hili r

g uatan g aan pen k elemba petani

Dapat dicapai melalui

revitalisasi usaha pertanian

Perbaikan infrastruktur & saranan

g em pembiayaan pen g an ban D M petani S

Meningkatkan Swasembada Pangan

Untuk Mencapai

hasil produksi sumberdaya pertanian dan holtikultura

Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat

dengan tujuan

peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat

Pasar (market)

dalam negeri ( lokal/ domestik ) faktor eksternal pembangunan strategis pertanian dan holtikultura

kabupaten aceh timur

created by: tim percepatan pembangunan aceh timur ( tp2at )

67

pertanian dan hortikultura yang dapat dikembangkan di Kabupaten Aceh Timur.

Model pembangunan pertanian dan hortikultura melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam meningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Gambar: 4.4.1.1. Menunjukkan sebuah model pembangunan pertanian dan hortikultura dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan dan memantapkan swasembada pangan, melalui revitalisasi usaha pertanian, meliputi: Revitalisasi Lahan, Perbenihan dan Perbibitan, Infrastruktur dan Sarana, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Petani, Kelembagaan Petani, serta Teknologi dan Industri Hilir, dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani, serta turut menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui

pemanfatan sumber daya pertanian dan hortikultra secara menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir, yang dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura di Kabupaten Aceh Timur.

Kerjasama dengan instansi terkait, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan dan Perguruan Tinggi serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura di Aceh Timur.

Gambar : 4.4.1.2; 4.4.1.3 dan 4.4.1.4

gambar 4.4.1.2

Peta Orientasi

3

Pembangunan Wilayah Pertanian, Untuk Tanaman Pangan Padi di Kabupaten Aceh Timur

2 4 20 13 9

Aceh Utara

18

19 14

1

Bener Meriah 21

8

16 10

12

7 22

Aceh Tengah

Kawasan inti pertanian tanaman pangan padi:

6

11

23

17

5

Langsa

24

15

Aceh Tamiang

1. Pantee Bidari 2. Simpang Ulim 3. Madat 4. Julok

kawasan zona penyangga tanaman pangan padi: 17. Peudawa 9. Idi Reyeuk 10. Banda Alam 18. Idi Timur 11. Idi Tunong 19. Nurussalam 12. Sungai Raya 20. Darul Falah 21. Peunaron 13. Darul Aman 14. Darul Ikhsan 22. Rantau Seulamat 23. Indra Makmur 15. Simpang Jernih 16. Peureulak Timur 24. Serbajadi

Gayo Lues

68

5. Birem Bayeun 6. Peureulak 7. Ranto Peureulak 8. Peureulak Barat

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

Ibukota kabupaten idi rayeuk

merupakan peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dalam meningkatkan swasembada pangan dan kemandirian ketahanan pangan masyarakat guna mendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura di Kabupetan Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut. Gambar 4.4.1.2 ; 4.4.1.3 dan 4.4.1.4 merupakan peta orientasi pembangunan wilayah dalam mendukung keberhasilan pembangunan

bidang pertanian dan hortikultura, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur, yang meliputi : A. Kawasan Inti Pertanian :  Tanaman Pangan Padi, yaitu: Kecamatan Pantee Bidari, Simpang Ulim, Madat, Julok, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, dan Peureulak Barat.  Tanaman Pangan Padi Gogo (Lahan Kering), Kedelai dan Jagung, yaitu : Kecamatan Peunaron, Serbajadi dan Pante Bidari.

gambar 4.4.1.3

Peta Orientasi

Pembangunan Wilayah Pertanian, Untuk Tanaman Pangan Padi Gogo, Kedelai dan Jagung di Kabupaten Aceh Timur Aceh Utara

Kawasan inti pertanian tanaman pangan padi gogo keDelai, dan jagung:

3

4

Bener Meriah

5

kawasan zona penyangga tanaman pangan padi gogo, kedelai, dan jagung:

1

Aceh Tengah

1. Peunaron 2. Serbajadi 3. Pante Bidari

2

6

Langsa

4. Indra Makmur 5. Sungai Raya 6. Rantau Seulamat

Ibukota kabupaten idi rayeuk

Aceh Tamiang Gayo Lues

kabupaten aceh timur

69

B. Kawasan Zona Penyangga Pertanian :  Tanaman Padi, yaitu: Kecamatan Idi Rayeuk, Banda Alam, Idi Tunong, Sungai Raya, Darul Aman, Darul Ikhsan, Simpang Jernih, Peureulak Timur, Peudawa, Idi Timur, Nurussalam, Darul Falah, Peunaron, Rantau Selamat, Indra Makmur, dan Serbajadi.  Tanaman Pangan Padi Gogo (Lahan Kering), Kedelai dan Jagung, yaitu: Kecamatan Indra Makmur, Sungai Raya dan Rantau Selamat.

C. Kawasan Budidaya Tanaman Hortikultura :  Tanaman Cabai Merah, yaitu: Kecamatan Pantee Bidari, Peudawa,

Peureulak Timur, Peureulak Barat, Idi Timur, dan Peureulak Barat.  Tanaman Cabai Rawit, yaitu: Kecamatan Serbajadi, Madat, Sungai Raya, Idi Timur, dan Peunaron.  Tanaman Semangka, yaitu: Kecamatan Julok, Madat, Peudawa, dan Peureulak Barat.  Tanaman Pisang, yaitu: Kecamatan Darul Aman, Julok, Nurussalam, Ranto Peureulak, Pantee Bidari, Peudawa, Simpang Jernih, Darul Ikhsan, dan Peunaron.  Tanaman Rambutan, yaitu: Kecamatan Darul Aman, Ranto Seulamat, Simpang Ulim, Rantau Peureulak, Pante Bidari,

gambar 4.4.1.4

Peta Orientasi Pembangunan Wilayah Pertanian, Untuk Tanaman Hortikultur a di Kabupaten Aceh Timur

12 9 2

kawasan budidaya tanaman hortikultura / jenis komoditi

6 22 1

Aceh Utara 13

14

3

21

23

16 18

11

7

Bener Meriah

17

15 24

19

10

8 4

Aceh Tengah

Langsa

5

20

Aceh Tamiang Gayo Lues

70

1. Darul Iman - 4/5 2. Julok - 3/4 3. Idi Rayeuk - 7/9 4. Birem Bayeun - 7 5. Serbajadi - 2/7 6. Nurussalam - 4/9 7. Peureulak - 7/9/10 8. Rantau Seulamat - 5/7 9. Simpang Ulim - 5/7/8/10 10. Ranto Peureulak - 4/5/9/10 11. Pante Bidari - 1/4/5/6/7 12. Madat - 2/3/5/6 13. Indra Makmur - 7 14. Idi Tunong - 5/7 15. Banda Alam - 5 16. Peudawa - 1/3/4/5/9/10 17. Peureulak Timur - 1/7 18. Peureulak Barat - 1/3/6 19. Sungai Raya - 2/6 20. Simpang Jernih - 4 21. Darul Ikhsan - 4/9 22. Darul Falah - 5 23. Idi Timur - 1/2/5/7 24. Peunaron - 2/4/7/9/11

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

jenis komoditi 1. Cabai Merah 2. Cabai Rawit 3. Semangka 4. Pisang 5. Rambutan 6. Jeruk Besar 7. Durian 8. Mangga 9. Jahe 10. Kunyit 11. Jeruk Manis

Ibukota kabupaten idi rayeuk

Madat, Idi Tunong, Banda Alam, Peudawa, Darul Falah, dan Idi Timur.

 Tanaman Jahe, yaitu: Kecamatan Idi Rayeuk, Nurussalam, Rantau Peureulak, Peudawa, Darul Ikhsan, dan Peunaron.

 Tanaman Jeruk Besar, yaitu: Kecamatan Pantee Bidari, Madat, Peureulak Barat, dan Sungai Raya.

 Tanaman Kunyit, yaitu: Kecamatan Peureulak, Simpang Ulim, Rantau Peureulak, dan Peudawa.

 Tanaman Durian, yaitu: Kecamatan Idi Rayeuk, Birem Bayeun, Serbajadi, Peureulak, Ranto Selamat, Simpang Ulim, Pante Bidari, Indra Makmu, Idi Tunong, Peureulak Timur, Idi Timur, dan Peunaron.

 Tanaman Jeruk Manis, yaitu: Kecamatan Peunaron.

Pembangunan bidang pertanian dan hortikultura, yang dilaksanakan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam

 Tanaman Mangga, yaitu: Kecamatan Simpang Ulim.

Tabel : 4.4.1 Hasil Produksi Pertanian dan Hortikultura di Kabupaten Aceh Timur (2010 s/d 2012) No

Rincian Produksi

T a h u n / (satuan ton) 2010

2011

210.823

274.339

281.475

16,34

2. Jagung

2.987

5.656

11.049

92.35

3. Kedelai

2.136

5.824

3.634

67,53

1. Kacang Tanah

260

358

76

-20,54

2. Kacang Hijau

262

348

94

-20,08

A

Tanaman Pangan :

1. Padi

B

2012

Kenaikan Rata-Rata (%)

Tanaman Palawija :

3. Ubi Kayu

9.749

9.670

4.085

-29,28

4. Ubi Jalar

1.455

1.936

475

-21,20

1. Cabai Merah

1.921

2.073

1.158

-18,11

2. Cabai Rawit

389

445

323

-6,51

3.959

3.918

3.661

-3,80

4. Pisang

21.806

23.183

20.722

-2,15

5. Rambutan

11.369

7.775

7.536

-17,34

973

1.696

1.029

17,49

C

Tanaman Hortikultura:

3. Semangka

6. Jeruk Besar 7. Durian

5.918

4.065

5.061

-3,40

8. Mangga

2.446

2.695

2.143

-5,15

9. Jahe

3.825

5.791

6.342

30,46

10. Kunyit

3.079

4.470

1.815

-7,11

11. Jeruk Manis 0 0 0 Sumber : Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2013.

0.00

kabupaten aceh timur

71

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur, meliputi beberapa komoditi utama bidang pertanian dan hortikultura, sebagai berikut : A. Komoditi Pertanian Tanaman Pangan, yaitu : 1) Tanaman Padi, 2) Tanaman Jagung, dan 3) Tanaman Kedelai.

B. Komoditi Pertanian Tanaman Palawija, yaitu : 1) Kacang Tanah, 2) Kacang Hijau, 3) Ubi Kayu, dan 4) Ubi Jalar.

C. Komoditi Pertanian Tanaman Hortikultura, yaitu : 1) Cabai Merah, 2) Cabai Rawit, 3) Semangka, 4) Pisang, 5) Rambutan, 6) Jeruk Besar, 7) Durian, 8) Mangga, 9) Jahe, 10) Kunyit, 11) Jeruk Manis.

Hasil produksi pertanian dan hortikultura di Aceh Timur, dalam periode waktu tiga tahun terakhir (2010 s/d 2012), dapat terlihat pada Tabel 4.4.1

Data hasil produksi pertanian dan hortikultura di Kabupaten Aceh Timur, dalam periode waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2010 s/d 2012) sebagaimana data Tabel: 4.4.1.

Menunjukkan komoditi pertanian tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) terdapat peningkatan produksi, seiring adanya upaya revitalisasi infrastruktur dan sarana produksi pertanian, dalam pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dan berkelanjutan.

Adapun untuk komoditi pertanian tanaman palawija dan hortikultura, belum menunjukkan peningkatan produksi yang optimal. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan hortikultura, perlu dilakukan revitalisasi usaha pertanian secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan kemandirian ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

Dengan demikian dalam upaya mensukseskan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan Kedelai

72

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

hortikultura, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur. Penetapan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan dalam bidang pertanian dan hortikultura, adalah sebagai berikut : a. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan

meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, sebagai pelaku usaha budidaya tanaman pertanian dan hortikultura, dengan melakukan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya pertanian dan hortikultura secara optimal dan berkelanjutan. b. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran; Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pertanian dan Tanaman Jagung

kabupaten aceh timur

73

hortikultura dari hulu sampai dengan hilir, baik yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, guna menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal kerja dan investasi serta kepastian berusaha. c. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan hortikultura sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah, dengan melakukan transformasi usaha ekonomi sub sistem menjadi pelaku usaha ekonomi yang modern. Melalui dukungan revitalisasi usaha pertanian dan hortikultura serta pengembangan teknologi dan industrialisasi, yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat.

menjaga kelestarian lingkungan hidup; Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya pertanian dan hortikultura yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang pertanian dan hortikultura, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Timur. Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi, dari alokasi sumber daya pertanian dan hortikultura sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

d. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan

74

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

4.4.2 Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten aceh timur

75

`

Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan Dan Perikanan, Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Konsepsi Minapolitan

A

rah Kebijakan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, adalah :

“Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan Dan Perikanan, Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Konsepsi Minapolitan ” Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur.

Pemerintah Pusat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, telah menetapkan Surat Keputusan Menteri Nomor 35/KEPMEN-KP/2013, tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, untuk daerah Kabupaten Aceh Timur, yaitu :

 Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya; dan

 Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap.

Perikanan Tangkap, dipusatkan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yang saat ini telah ditingkatkan statusnya menjadi Pelabulan Perikanan Pantai (PPP) Idi di Kecamatan Idi Rayeuk.

Dengan adanya penetapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur, secara garis besar terdapat 4 (empat) tujuan utama, yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Aceh Timur ke depan, yaitu: 1) Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Usaha Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap.

2) Meningkatkan Pengolahan dan Industrialisasi Hasil Perikanan Minapolitan dan Sumber Daya Kelautan, Melalui Pembangunan Ekonomi Kreatif Aquaculture Yang Berwasasan Lingkungan.

3) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap, Serta Pengolahan dan Industrialisasi Perikanan Minapolitan dan Sumber Daya Kelautan.

4) Meningkatkan Kesejahteraan Para Nelayan dan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Penetapan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Kabupaten Aceh Timur, meliputi: Sebagai indikator dari keberhasilan Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Peureulak, pembangunan kelautan dan perikanan Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan Kecamatan Peudawa, dan Kecamatan Peureulak dengan konsepsi Minapolitan, akan dapat Barat. Penetapan Kawasan Minapolitan

76

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

terlihat dari 2 aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact). Hasil yang dimaksudkan adalah, produktivitas perikanan di kawasan Minapolitan dapat meningkat, pendapatan masyarakat pembudidaya perikanan dapat meningkat, investasi masyarakat yang meningkat. Dampak yang dimaksudkan adalah terdapat kegiatan usaha ikutan lainnya yang dapat tumbuh subur di sekitar kawasan Minapolitan melalui pembangunan ekonomi kreatif aquaculture masyarakat di Aceh Timur. Terbentuknya kelompok masyarakat pembudidaya ikan, koperasi, dan kelompok usaha pembudidaya perikanan lainnya, yang mampu menyusun skala usaha berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan.

Terbentuknya tim penyuluh perikanan serta pembudidayaan ikan yang maju, menjadi tempat pusat belajar bagi yang lainnya.

pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah berbasis keunggulan, dengan memanfaatkan potensi dari alokasi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada secara optimal. Pendekatan kawasan dibangun melalui penerapan azas kebersamaan ekonomi, antar kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dalam kelembagaan kelompok pembudidaya ikan, yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); melalui pemanfaatan penerapan teknologi, sarana produksi, proses budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan wilayah Minapolitan merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya, sehingga membutuhkan jangka waktu pembangunan yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis kawasan Minapolitan di

Minapolitan merupakan suatu model pembangunan yang menggunakan gambar 4.4.2.1

model pembangunan kelautan dan perikanan

menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat aceh timur

X X

X

X2 X

X1

sentra produksi 1

X X

Luar negeri (global/ regional)

pengolahan & industrialisasi hasil perikanan minapolitan & sumber Daya kelautan

hasil produksi perikanan

Pasar

dan sumber daya kelautan

(market) dalam negeri (lokal/ domestik)

pengawasan & pengendalian mutu

pr od

uk si 3

X2 X

X2 X

faktor eksternal

uk

si

2

X

pembangunan strategis

od

ra X

X X

pr

X

meningkatkan produksi usaha perikanan budidaya

kelautan dan perikanan

ra

X1

sent

X

meningkatkan produksi usaha perikanan tangkap

sent

X

peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat

X

X1

X

unit usaha produksi turunan

kabupaten aceh timur

created by: tim percepatan pembangunan aceh timur ( tp2at )

77

Kabupaten Aceh Timur, sangatlah diperlukan adanya sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Dalam pemanfaatan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur, juga perlu diperhatikan daya dukung kawasan dan kemampuan asimilasi wilayah laut, wilayah pesisir dan daratan, serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur dan teknologi. Kesinambungan akan ketersediaan sumber daya tersebut, merupakan kunci dari keberhasilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, guna menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan hidup, untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional bagi para pemangku kepentingan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Model Pembangunan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Gambar: 4.4.2.1. Merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, melalui suatu perencanaan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah, dalam memanfaatkan investasi serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan di Aceh Timur.

Model pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, sebagaimana Gambar: 4.4.2.1. Menunjukkan sebuah model pembangunan dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan produksi dan produktifitas usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Meningkatkan pengolahan dan industrialisasi hasil perikanan Minapolitan dan sumber daya kelautan, melalui pembangunan

78

ekonomi kreatif aquaculture yang berwasasan lingkungan. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu usaha perikanan budidaya dan tangkap, serta pengolahan dan industrialisasi perikanan minapolitan dan sumber daya kelautan. Meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, yang dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur. Kerjasama dengan instansi terkait, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan dan Perguruan Tinggi, serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Aceh Timur.

Gambar: 4.4.2.2. merupakan peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah Minapolitan guna mendukung keberhasilan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut.

Gambar: 4.4.2.2. merupakan Peta orientasi pembangunan wilayah dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan dengan

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

konsepsi Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur, meliputi : A.

B.

Julok, Kecamatan Simpang Ulim, dan Kecamatan Madat.

Kawasan Inti Minapolitan, yaitu : Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, Kecamatan Peudawa, dan Kecamatan Peureulak Barat. Kawasan Minapolitan untuk Perikanan Tangkap, dipusatkan pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Idi di Kecamatan Idi Rayeuk.

Kawasan Zona Penyangga Minapolitan, yaitu : Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Rantau Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan

C.

Kawasan Budidaya Air Tawar, yaitu : Kecamatan Rantau Peureulak, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Serbajadi.

Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur, meliputi 3 (tiga) usaha pengelolaan kelautan dan perikanan, yaitu : 1) Usaha Perikanan Tangkap.

2) Usaha Perikanan Budidaya.

3) Pengolahan dan Industrialisasi Hasil

gambar 4.4.2.2

Peta Orientasi Pendek atan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur

14 13 12 11

Kawasan inti minapolitan :

1

1. Darul Aman 2. Idi Rayeuk 3. Idi Timur

2

Aceh Utara

3 4

4. Peudawa 5. Peureulak Barat 6. Peureulak

5 16

Bener Meriah

kawasan zona penyangga minapolitan:

6 10 9 15

8 7

Aceh Tengah

7. Birem Bayeun 8. Rantau Selamat 9. Sungai Raya 10. Peureulak Timur

11. Nurussalam 12. Julok 13. Simpang Ulim 14. Madat

Langsa

18

kawasan budidaya air tawar: 17

15. Rantau Peureulak 17. Simpang Jernih 16. Banda Alam 18. Serbajadi

Aceh Tamiang Gayo Lues

Ibukota kabupaten idi rayeuk kabupaten aceh timur

79

Perikanan serta Sumber Daya Kelautan.

perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Hasil Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan dan industrialisasi perikanan serta sumber daya kelautan, dalam periode waktu tiga tahun terakhir (2010 s/d 2012) dapat terlihat pada Tabel 4.4.2.

Data hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasil perikanan dan industri kelautan di Kabupaten Aceh Timur. Menunjukkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan secara umum dalam periode waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2010 s/d 2013), mulai menunjukkan peningkatan produksi seiring dengan adanya upaya revitalisasi infrasturktur dan sarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan

Dengan demikian, dalam upaya mensukseskan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan. Penetapan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan dalam bidang kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut : a. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, sebagai pelaku usaha pembudidaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasil-hasil perikanan dan industri

Tabel : 4.4.2 Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Serta Pengolahan Hasil Perikanan dan Industri Kelautan di Kabupaten Aceh Timur (2010 s/d 2012).

Rincian Produksi

T a h u n / (satuan ton) 2010

2011

2012

Perikanan Tangkap:

14.488,25

17.662,00

21.743,51

22,5 %

Perikanan Laut

14.488,25

17.662,00

21.743,51

22,5 %

Perikanan Budidaya:

5.571,00

5.819,70

8.426,00

24,62 %

Budidaya Air Payau (Tambak)

5.466,00

5.644,70

8.325,00

25,38 %

Budidaya Air Tawar (Kolam)

95,00

120,00

77,00

-4,76 %

Keramba Jaring Apung

10,00

55,00

24,00

196,82 %

Pengolahan Hasil Perikanan & Industri Kelautan :

1.250,00

1.280,00

1.305,00

2,18 %

Pengolahan Hasil Perikanan (Penggaraman & Ikan Kering)

1.250,00

1.280,00

1.305,00

2,18 %

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2013.

80

Kenaikan Rata-Rata (%)

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

kelautan. b. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran; Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasil perikanan dan industri kelautan yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, untuk menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan investasi serta kepastian berusaha. c. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah.

Melalui transformasi pelaku usaha ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi sub sistem menjadi pelaku usaha ekonomi modern, melalui dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan revitalisasi sarana produksi perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat. d. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Budidaya Kepiting di Aceh Timur

kabupaten aceh timur

81

Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, yang berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur.

Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi, dari alokasi sumber daya kelautan dan perikanan sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

82

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

4.4.3 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten aceh timur

83

`

Mensukseskan Keberhasilan Pembangunan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Konsepsi Kemitraan Dan Agribisnis Peternakan

Sebagai indikator keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan, akan dapat terlihat dari 2 aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact). Hasil yang dimaksudkan adalah ketersediaan mutu benih dan bibit ternak dapat meningkat. Populasi, produksi rah Kebijakan Pembangunan Bidang dan produktivitas ternak yang meningkat, Peternakan dan Kesehatan Hewan di pendapatan masyarakat petani ternak dapat meningkat serta investasi masyarakat Kabupaten Aceh Timur, adalah : dan kemitraan dengan pihak swasta yang “Mensukseskan Keberhasilan juga dapat terus meningkat. Dampak yang Pembangunan Bidang Peternakan dimaksudkan adalah, terdapat kegiatan Dan Kesehatan Hewan, Melalui Kegiatan usaha ikutan lainnya yang dapat tumbuh Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Konsepsi subur di sekitar kawasan peternakan dan Kemitraan Dan Agribisnis Peternakan� industri agribisnis peternakan terpadu, melalui pengembangan pembangunan Dalam rangka mendukung keberhasilan ekonomi kreatif masyarakat Aceh Timur, pembangunan bidang peternakan dan terbentuknya kelompok masyarakat veteriner, kesehatan hewan di Kabupaten Aceh Timur. koperasi, dan kelompok usaha peternakan Terdapat 5 (lima) tujuan utama yang menjadi lainnya yang mampu menyusun skala usaha konsentrasi pembangunan bidang peternakan yang berorientasi pasar dan berwawasan dan kesehatan hewan ke depan, yaitu: lingkungan, terbentuknya tim penyuluh 1) Meningkatkan Penyediaan Mutu Benih dan peternakan, serta terdapat pengembangan Bibit Ternak. kawasan industri agribisnis peternakan terpadu yang maju, menjadi tempat pusat 2) Meningkatkan Populasi, Produksi dan belajar bagi yang lainnya.

Produktifitas Ternak.

A

3) Meningkatkan Pengolahan Usaha Produksi dan Pakan Ternak.

4) Meningkatkan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5) Mengembangkan Sentra Kawasan Industri Agribisnis Peternakan Terpadu.

84

Model pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan dalam memanfaatkan potensi dan alokasi sumber daya yang ada secara optimal. Pendekatan kawasan dapat dibangun melalui penerapan

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

azas kebersamaan ekonomi antar kegiatan peternakan budidaya dan dalam kelembagaan kelompok pembudidaya peternak, yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); melalui penerapan teknologi, sarana produksi, proses budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil, serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan wilayah peternakan dan kesehatan hewan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya, sehingga membutuhkan jangka waktu pembangunan yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan

yang berkelanjutan. Sangatlah diperlukan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat veteriner, dan kelembagaan kelompok peternak serta mitra usaha peternakan dan juga para pemangku kepentingan yang ada.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan usaha peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Aceh Timur, sangat perlu diperhatikan adanya daya dukung kawasan dan pembudidaya peternakan / masyarakat veteriner, serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur dan teknologi. Kesinambungan akan ketersediaan sumber daya tersebut, merupakan kunci keberhasilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan, guna menyusun strategi

gambar 4.4.3.1

model pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat aceh timur

X X

X

X2

X

X1

X

k at p r k an od pen u te k si d g o lahan r na an k pa k an

menin usaha g

X

hasil produksi ternak dan sumber daya peternakan

pasar ( market ) dalam negeri (lokal / domestik)

X2

faktor eksternal pembangunan strategis peternakan dan kesehatan hewan

X

X

Meningkatkan penyediaan mutu benih dan bibit ternak

X

X

X2

peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat

,

X1

pulasi v itas p o kti u k an d at p r o k gk d an r na te

X

si menin uk od

pr

X

meningkatkan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner

luar negeri (global / regional)

sentra kawasan agribisnis peternakan

unit usaha produksi turunan

X1 kabupaten aceh timur

created by: tim percepatan pembangunan aceh timur ( tp2at )

85

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya peternakan, melalui konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan, untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat veteriner sebagai pelaku usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Model Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Konsepsi Kemitraan dan Agribisnis Peternakan di Kabupaten Aceh Timur. Sebagaimana Gambar 4.4.3.1.

Merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, melalui suatu perencanaan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah, dalam pengelolaan

sumber daya peternakan dan kesehatan hewan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Aceh Timur.

Model pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana Gambar: 4.4.3.1.

Menunjukkan sebuah model pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan penyediaan mutu benih dan bibit ternak, meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas ternak, pengolahan usaha produksi dan pakan ternak serta meningkatkan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, juga menata usahakan pengembangan sentra kawasan agribisnis peternakan terpadu. Melalui pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan

gambar 4.4.3.2

Peta Orientasi Pembangunan Wilayah Peternak an dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Aceh Timur

4 5 24

Kawasan inti peternakan:

2

1.

2.

3.

4.

5.

21 17

Aceh Utara

15 1

3

16 20

Bener Meriah

23

19

9 8 13

18

14 7

22

6

10

Aceh Tengah

Langsa 11

Nurussalam Darul Falah Pantee Bidari Madat Simpang Ulim

kawasan zona penyangga peternakan: 11. Serbajadi 17. Idi Rayeuk 12. Simpang Jernih 18. Banda Alam 13. Peureulak Timur 19. Idi Tunong 14. Sungai Raya 20. Darul Ikhsan 15. Idi Timur 21. Darul Aman 16. Peudawa kawasan sentra agribisnis peternakan terpadu:

12

22. Ranto Peureulak 23. Indra Makmur

Aceh Tamiang Ibukota kabupaten idi rayeuk

86

Gayo Lues

6. Birem Bayeun 7. Rantau Selamat 8. Peureulak 9. Peureulak Barat 10. Peunaron

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

24. Julok

hewan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis kawasan, dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan di Kabupaten Aceh Timur.

Kerjasama dengan instansi terkait, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan dan Perguruan Tinggi serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Aceh Timur.

Gambar 4.4.3.2. merupakan peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan

kesehatan di Kabupaten Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut. Gambar 4.4.3.2 merupakan Peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan di Kabupaten Aceh Timur, yang meliputi : A. Kawasan Inti Peternakan, yaitu: Kecamatan Nurussalam, Darul Falah, Pantee Bidari, Madat, Simpang Ulim, Birem Bayeun, Ranto Seulamat, Peureulak, Peureulak Barat, dan Peunaron.

B. Kawasan Zona Penyangga Peternakan, yaitu: Kecamatan Serbajadi, Simpang

Tabel: 4.4.3 Jenis Ternak dan Perkembangan dari Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Timur (2010 s/d 2012).

Rincian Jenis Ternak Ternak Besar :

T a h u n / (satuan ekor) 2010

2011

Kenaikan

2012

Rata-Rata (%)

120.353

76.354

79.457

Ternak Sapi

70.089

65.958

68.075

-1,34

Ternak Kerbau

50.264

10.396

11.382

-34,92

Ternak Kecil :

67.766

73.505

76.507

6,28

Ternak Kambing

60.427

43.398

45.240

-11,97

7.339

30.107

31.267

157,04

Ternak Unggas :

486.580

768.814

472.711

9,74

Ayam Buras

284.141

386.398

271.772

3,16

Ayam Broiler

42.875

164.634

12.052

95,65

Ayam Layer / Petelur

83.098

73.138

63.138

-12,83

Itik

76.466

144.644

125.749

38,05

Ternak Domba

-16,25

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2013. kabupaten aceh timur

87

Jernih, Peureulak Timur, Sungai Raya, Idi Timur, Peudawa, Idi Rayeuk, Banda Alam, Idi Tunong, Darul Ikhsan, dan Darul Aman.

C. Kawasan Sentra Agribisnis Peternakan Terpadu, yaitu: Kecamatan Rantau Peureulak, Indra Makmur dan Julok.

Pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang dilaksanakan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan di Kabupaten Aceh Timur, meliputi tiga bagian pengelolaan ternak, yaitu : 1) Ternak Besar.

2) Ternak Kecil.

3) Ternak Unggas.

Jenis ternak dan perkembangan populasi ternak di Kabupaten Aceh Timur dalam periode waktu tiga tahun terakhir (2010 s/d 2012), dapat terlihat pada Tabel 4.4.3.

Data jenis ternak dan perkembangan populasi ternak di Kabupaten Aceh Timur, menunjukkan pembangunan bidang peternakan dan Kesehatan Hewan secara umum dalam periode waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2010 s/d 2013) belum menunjukkan peningkatan, di dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk Padang Pengembalaan Ternak Sapi

88

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perlu dilakukan peningkatan kegiatan usaha penyediaan mutu benih dan bibit ternak, populasi, produksi dan produktifitas ternak, pengolahan usaha produksi dan pakan ternak, serta meningkatkan status kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner, juga menata usahakan pengembangan sentra kawasan agribisnis peternakan terpadu, yang dilakukan melalui pemanfatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan secara menyeluruh (simultan). Dalam rangka meningkatkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh

Timur.

Dengan demikian, dalam upaya mensukseskan keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan. Penetapan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten Aceh Timur ke depan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan,adalah sebagai berikut : a.

Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;

Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan Integrasi Peternakan Kambing dan Pekebunan Kelapa Sawit

kabupaten aceh timur

89

meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, sebagai pelaku usaha pembudidaya peternakan dan masyarakat veteriner, dalam melakukan pemanfaatan / pengelolaan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan secara optimal dan berkelanjutan b.

Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran;

Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi peternakan dan hasil peternakan serta industri peternakan yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, untuk menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan investasi serta kepastian berusaha. c.

Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor peternakan dan kesehatan hewan sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah. Melalui transformasi pelaku usaha ekonomi peternakan dan kesehatan hewan, dari pelaku ekonomi sub sistem menjadi pelaku usaha ekonomi yang modern. Melalui dukungan pengembangan infrastruktur,

90

industrialisasi dan revitalisasi sarana produksi peternakan, dalam pengelolaan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan secara terpadu, yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat. d. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya peternakan dan kesehatan hewan yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi kemitraan dan agribisnis peternakan di Kabupaten Aceh Timur. Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi dari alokasi sumber daya peternakan dan kesehatan hewan sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

4.4.4 Bidang Kehutanan dan Perkebunan kabupaten aceh timur

91

`

Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kehutanan Dan Perkebunan Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Meningkatkan Pengembangan Komoditas Perkebunan Strategis Dan Kehutanan Yang Lestari

A

rah Kebijakan Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Aceh Timur, adalah :

“Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kehutanan Dan Perkebunan Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan Dengan Meningkatkan Pengembangan Komoditas Perkebunan Strategis Dan Kehutanan Yang Lestari “.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan Perkebunan, secara garis besar terdapat tiga tujuan utama yang menjadi konsentrasi pembangunan kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Aceh Timur ke depan, yaitu: 1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Hasil Tanaman Perkebunan Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perkebunan Yang Berkelanjutan.

Kawasan Hutan Yang Lestari.

Sebagai indikator keberhasilan pembangunan perkebunan dan kehutanan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari, akan dapat terlihat dari 2 (dua) aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact). Hasil yang dimaksudkan adalah produktivitas di bidang perkebunan dan kehutanan dapat meningkat, pendapatan masyarakat petani kebun dan hutan dapat meningkat serta investasi masyarakat dan kemitraan dengan pihak swasta yang juga terus meningkat. Dampak yang dimaksudkan adalah terdapat kegiatan usaha ikutan lainnya yang dapat tumbuh subur di sekitar kawasan perkebunan dan kehutanan lestari, melalui pengembangan pembangunan ekonomi kreatif masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

Terbentuknya kelompok masyarakat petani kebun, koperasi, dan kelembagaan perkebunan serta kehutanan lainnya, yang mampu menyusun skala usaha yang berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan.

Terbentuknya tim penyuluh perkebunan dan kehutanan serta pengembangan kawasan perkebunan terpadu dan kehutanan lestari yang maju, menjadi tempat pusat belajar bagi yang lainnya.

Model pembangunan kehutanan dan 2. Pengembangan Program Revitalisasi Usaha Perkebunan Melalui Perluasan, Peremajaan perkebunan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam meningkatan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan pengembangan komoditas perkebunan Strategis Yang Memenuhi Skala Ekonomi. strategis dan kehutanan yang lestari, dapat 3. Meningkatkan Produksi dan Pelestarian dilakukan dengan memanfaatkan potensi dari Sumber Daya Hutan Serta Penataan

92

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

alokasi sumber daya yang ada secara optimal.

Pendekatan kawasan dapat di bangun melalui penerapan azas kebersamaan ekonomi, antar kegiatan usaha perkebunan dan kehutanan serta kelembagaan kelompok petani kebun yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); melalui pemanfaatan penerapan teknologi, infrastruktur dan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan wilayah dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari, merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya, sehingga membutuh-kan jangka waktu pembangunan yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan perkebunan dan kehutanan yang lestari, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan meningkatkan pengembangan komoditas

perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari, sangatlah diperlukan adanya suatu sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kelembagaan kelompok masyarakat perkebunan dan kehutanan serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan usaha perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Aceh Timur, juga sangat perlu diperhatikan adanya daya dukung kawasan perkebunan dan kehutanan, serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur dan teknologi. Kesinambungan akan ketersediaan sumber daya tersebut, merupakan kunci keberhasilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan. Guna menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perkebunan dan kehutanan, yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan hidup, untuk mencapai suatu

gambar 4.4.4.1

model pembangunan kehutanan dan perkebunan

an

n ya n g l e s

Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha perkebunan melalui pengembangan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan

i Luar Negeri (Global / Regional )

pengembangan program revitalisasi perkebunan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi perkebunan strategis

be g

p

em

ba

ng

una

n perkeb

un

an

peningkatan kesejahteraan petani kebun dan masyarakat

dalam negeri ( lokal / domestik )

Produksi Perkebunan dan komoditi sumber daya kehutanan Pasar ( market )

ke

meningkatkan produksi dan pelestarian sumber daya hutan serta penataan kawasan hutan yang lestari

ta r

ya

n

Pemb

ana ut

la n j u ta n

n

K

eh

gu

na

menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat aceh timur

created by: tim percepatan pembangunan aceh timur ( tp2at )

faktor eksternal pembangunan strategis kehutanan dan perkebunan

kabupaten aceh timur

93

tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pelaku usaha di bidang perkebunan dan kehutanan.

Model pembangunan kehutanan dan perkebunan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari di Kabupaten Aceh Timur. Sebagaimana Gambar 4.4.4.1, merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, melalui suatu perencanaan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah dalam upaya pengelolaan sumber daya kehutanan dan perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Aceh Timur.

Model pembangunan kehutanan dan perkebunan melalui pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana Gambar : 4.4.4.1. Menunjukkan sebuah model pembangunan kehutanan dan perkebunan dalam kegiatan usaha, meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tanaman perkebunan melalui pengembangan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.

Pengembangan program revitalisasi usaha perkebunan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan strategis yang memenuhi skala ekonomi. Meningkatkan produksi dan pelestarian sumber daya hutan serta penataan kawasan hutan yang lestari, melalui pemanfatan sumber daya kehutanan dan perkebunan secara menyeluruh,

Gambar : 4.4.4.2 (1)

Peta Orientasi Pendek atan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Kehutanan dan Perkebunan di k abupaten Aceh Timur

18 11 10

6

Aceh Utara

Kawasan inti perkebunan komoditas strategis:

12 5

17

20 4

Bener Meriah

19

7

8 9

13

22

14

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rantau Seulamat Birem Bayeun Rantau Peureulak Pante Bidari Indra Makmur Idi Tunong Banda Alam

8. Peureulak Timur 9. Sungai Raya 10. Darul Ikhsan 11. Darul Falah 12. Idi Timur 13. Peunaron

15 1

Aceh Tengah

16

21

Langsa 2

Aceh Tamiang

94

Gayo Lues

kawasan inti kehutanan lestari: 14. Rantau Seulamat 19. Indra Makmur 15. Birem Bayeun 20. Banda Alam 16. Serbajadi 21. Simpang Jernih 17. Pante Bidari 22. Peunaron 18. Madat

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

Ibukota kabupaten idi rayeuk

mulai dari hulu sampai dengan hilir, yang dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani kebun dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam upaya meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari.

Dukungan dari instansi terkait, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan, dan Perguruan Tinggi, serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan di Aceh Timur.

Gambar 4.4.4.2 (1 & 2), merupakan Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Kehutanan dan Perkebunan, di dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan di Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut.

Gambar 4.4.4.2(1) dan 4.4.4.2(2) merupakan Peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari meliputi : A. Kawasan Inti Perkebunan Komoditas Strategis, yaitu : Kecamatan Rantau Seulamat, Birem Bayeun, Ranto

Peureulak, Pante Bidari, Indra Makmur, Idi Tunong, Banda Alam, Peureulak Timur, Sungai Raya, Darul Ikhsan, Darul Falah, Idi Timur dan Peunaron.

B. Kawasan Inti Kehutanan Yang Lestari, yaitu : Kecamatan Rantau Seulamat, Birem Bayeun, Serbajadi, Pante Bidari, Madat, Indra Makmur, Banda Alam, Simpang Jernih dan Peunaron.

C. Kawasan Zona Penyangga Komoditi Perkebunan, yaitu : Kecamatan Simpang Ulim, Julok, Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Peureulak, Peudawa, Peureulak Barat dan Indra Makmur.

D. Kawasan Zona Penyangga Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu, yaitu : Kecamatan Peunaron, Pante Bidari dan Serbajadi.

E. Kawasan Sentra Agribisnis Perkebunan Terpadu, yaitu : Kecamatan Julok dan Indra Makmur Pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, yang dilaksanakan melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari di Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut : A. Komoditi Perkebunan Strategis, yaitu : 1) Tanaman Sawit, 2) Tanaman Karet, dan, 3) Tanaman Coklat.

B. Komoditi Perkebunan Lainnya, yaitu : 1) Tanaman Kelapa Dalam, 2) Tanaman Pinang, 3) Tanaman Kopi Robusta, 4) Tanaman Pala, 5) Tanaman Kapok / Randu, 6) Tanaman Kemiri, 7) Tanaman Lada, 8) Tanaman Sagu, 9) Tanaman Aren, 10) Tanaman Tembakau dan, 11) Tanaman Tebu.

C. Komoditi Tanaman Hasil Hutan Produksi dan Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yaitu: Tanaman Rotan, Kayu Sengon, dan Kayu Jabon.

kabupaten aceh timur

95

Data Perkembangan Hasil Produksi Komoditi Tanaman Sawit, Karet, Coklat dan beberapa komoditi tanaman perkebunan dan tanaman hasil hutan produksi serta tanaman hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Aceh Timur dalam periode waktu tiga tahun terakhir (2010 s/d 2012), dapat terlihat pada Tabel 4.4.4.

Data hasil produksi tanaman perkebunan dan tanaman hasil hutan produksi serta tanaman hasil hutan bukan kayu, menunjukkan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan secara umum dalam periode waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2010 s/d 2013) belum menunjukkan peningkatan hasil produksi tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan yang signifikan, di dalam pemanfaatan

pengelolaan sumber daya kehutanan dan perkebunan secara optimal dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan. Perlu dilakukan kegiatan usaha meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tanaman perkebunan melalui pengembangan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.

Pengembangan program revitalisasi usaha perkebunan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan strategis yang memenuhi skala ekonomi. Meningkatkan tanaman hasil hutan produksi serta tanaman hasil hutan bukan kayu dan pelestarian sumber daya hutan serta penataan kawasan hutan yang lestari, menuju percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

Gambar : 4.4.4.2 (2)

Peta Orientasi Pendek atan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Kehutanan dan Perkebunan di k abupaten Aceh Timur

1 2 3

13

4

Kawasan zona penyangga komoditi perkebunan:

5

Aceh Utara

7 9

11

Bener Meriah

8 6

14

Langsa 12

Aceh Tamiang

96

Gayo Lues

Simpang Ulim Julok Nurussalam Darul Aman Idi Rayeuk

6.

7.

8.

9.

Peureulak Peudawa Peureulak Barat Indra Makmur

kawasan zona penyangga komoditi hasil hutan bukan kayu:

10

Aceh Tengah

1.

2.

3.

4.

5.

10. Peunaron 11. Pantee Bidari

12. Serbajadi

kawasan sentra agribisnis perkebunan terpadu: 13. Julok 14. Indra Makmur

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

Ibukota kabupaten idi rayeuk

masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, yang berbasis kawasan dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari di Kabupaten Aceh Timur, maka diperlukan penetapan strategi dan arah kebijakan yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Aceh Timur ke depan, sebagai berikut : a. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, sebagai pelaku usaha perkebunan dan kehutanan, dalam meningkatkan pemanfaatan / pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan secara optimal dan berkelanjutan b. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran; Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perkebunan dan kehutanan yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, untuk menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan

Tabel : 4.4.4 Hasil Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan dan Tanaman Hasil Hutan Produksi serta Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu di Aceh Timur (2010 s/d 2012).

No

Rincian Komoditi

T a h u n / (ton)

Kenaikan RataRata (%)

2010

2011

2012

1. Komoditi Sawit

104.546

105.546

105.048

0,24

2. Komoditi Karet

13.754

14.165

14.915

4,40

3. Komoditi Coklat

6.972

6.880

6.535

- 3,17

1. Komoditi Kelapa Dalam

5.752

5.708

6.015

2,31

2. Komoditi Pinang

1.659

1.651

1.609

- 1,51

A

B

Tanaman Perkebunan Strategis:

Tanaman Perkebunan Lainnya:

3. Komoditi Kopi (Robusta)

151

149

125

- 8,72

4. Komoditi Pala

0,22

0,22

0,22

0,00

5. Komoditi Kapok / Randu

11

11

11

0,00

6. Komoditi Kemiri

45

45

45

0,00

7. Komoditi Lada

3,21

3,45

3,45

0,00

8. Komoditi Sagu

152

152

162

3,29

9. Komoditi Aren

21

21

22

2,38

10 Komoditi Tembakau

-

-

-

0,00

11 Komoditi Tebu

-

-

-

0,00

20

-

40

0,50

C

Hasil Hutan Bukan Kayu :

1. Komoditi Rotan

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2013. kabupaten aceh timur

97

dukungan pengembangan modal dan investasi serta kepastian berusaha. c. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan dan kehutanan sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah.

Melalui transformasi pelaku usaha ekonomi perkebunan dan kehutanan, dari pelaku ekonomi sub sistem menjadi pelaku usaha ekonomi yang modern.

Melalui dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan revitalisasi sarana produksi perkebunan dan kehutanan, dalam pengelolaan sumber daya komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari, yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kehutanan dan perkebunan yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, yang berbasis kawasan dalam meningkatan pengembangan komoditas perkebunan strategis dan kehutanan yang lestari di Kabupaten Aceh Timur. Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi dari alokasi sumber daya kehutanan dan perkebunan yang ada, sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

d. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; Pendekatan Pro Sustainability dilakukan

98

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

4.4.5 Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) kabupaten aceh timur

99

`

Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi Dan UKM, Melalui Pengembangan Usaha Manufaktur Agribisnis Dan Pusat Pertumbuhan Industri Serta Peningkatan Ekspor Daerah

A

rah Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Aceh Timur, adalah :

“Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi Dan UKM, Melalui Pengembangan Usaha Manufaktur Agribisnis Dan Pusat Pertumbuhan Industri Serta Peningkatan Ekspor Daerah “.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, secara garis besar terdapat 5 (lima) tujuan utama yang menjadi konsentrasi pembangunan perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur ke depan, yaitu: 1. Mengembangkan Pusat Pertumbuhan Perindustrian (Besar, Menengah, dan Kecil) di Aceh Timur, Yang Terintegrasi Dalam Koridor Pembangunan Ekonomi Daerah, Nasional, Regional dan Global.

2. Meningkatkan Kegiatan Usaha Perdagangan Domestik, Nasional,

100

Regional dan Global, serta Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Kelancaran Arus Distribusi Barang dan Jasa Perdagangan di Aceh Timur.

3. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pertambangan, Energi dan Mineral, Untuk Kemajuan Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Timur.

4. Meningkatkan Pengembangan Investasi Bagi Para Pelaku Usaha Koperasi, dan Peningkatan Peranserta Koperasi di Aceh Timur, Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, Nasional dan Regional.

5. Meningkatkan Kemampuan Kewirausahaan dan Produktivitas, Serta Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat, UKM dan UMKM Yang Dapat Menghasilkan Nilai Tambah (Value Added).

Sebagai indikator keberhasilan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah, akan dapat terlihat dari 2 (dua) aspek yaitu; Hasil (output) dan Dampak (impact).

Hasil yang dimaksudkan adalah produktivitas bidang usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM meningkat, pendapatan masyarakat dan para usahawan dapat meningkat, serta investasi masyarakat dan swasta yang juga meningkat. Dampak yang dimaksudkan adalah terdapat kegiatan

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

usaha ikutan lainnya yang tumbuh subur di sekitar kawasan perindustrian, perdagangan, dan pertambangan melalui pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, UKM dan UMKM di Aceh Timur. Terbentuknya kelompok masyarakat, usahawan, koperasi, UKM dan kelembagaan usaha lainnya, serta mampu menyusun skala usaha yang berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan serta terwujudnya pembangunan ekonomi daerah, melalui pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan pusat pertumbuhan industri serta peningkatan ekspor daerah yang maju, menjadi tempat pusat belajar bagi yang lainnya.

Model pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan pusat pertumbuhan industri serta peningkatan

ekspor daerah, dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dari alokasi sumber daya yang ada secara optimal. Pendekatan kawasan dapat dibangun melalui penerapan azas kebersamaan ekonomi, antar kegiatan usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, serta kelembagaan kelompok usaha manufaktur agribisnis yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); melalui pengembangan penerapan teknologi, infrastruktur dan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan ekonomi wilayah di dalam meningkatkan pengembangan kegiatan usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya, sehingga membutuhkan

gambar 4.4.5.1 model pembangunan perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM

menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat aceh timur

luar negeri (global / regional)

MENGEMBANGKAN PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI YANG TERINTEGRASI DALAM KORIDOR PEMBANGUNAN EKONOMI MENINGKATKAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN PEMANFAATAN POTENSI INVESTASI BAGI PARA PERTAMBANGAN, PELAKU USAHA, ENERGI & MINERAL, KOPERASI, DAN UNTUK KEMAJUAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN PERANSERTA KOPERASI DAERAH DAN DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIVITAS SERTA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT, UKM & UMKM

hasil- hasil produksi industri, perdagangan, pertambangan, mineral, barang dan jasa

peningkatan kesejahteraan masyarakat & kemajuan pembangunan daerah

Pasar ( market )

MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DAN KELANCARAN DARI ARUS DISTRIBUSI BARANG DAN JASA PERDAGANGAN

dalam negeri (lokal / domestik)

faktor eksternal pembangunan strategis perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan ukm

kabupaten aceh timur

created by: tim percepatan pembangunan aceh timur ( tp2at )

101

jangka waktu pembangunan yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan melalui pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan pusat pertumbuhan industri serta peningkatan ekspor daerah, sangatlah diperlukan adanya suatu sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kelembagaan kelompok masyarakat perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di

Kabupaten Aceh Timur, juga sangat perlu diperhatikan adanya daya dukung kawasan serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur dan teknologi. Kesinambungan akan ketersediaan sumber daya tersebut, merupakan kunci keberhasilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, guna menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan hidup, untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional bagi para pemangku kepentingan dan pelaku usaha di bidang perindustrian,

Gambar : 4.4.5.2

Peta Orientasi Pendek atan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Perindustrian dan Perdagangan di k abupaten Aceh Timur 6 7 1

Aceh Utara

5

Kawasan inti pembangunan perindustrian:

8

Bener Meriah

4

3 2

Langsa

Aceh Tengah

1.

2.

3.

4.

5.

kawasan inti pembangunan perdagangan dan jasa: 6. Julok 7. Idi Rayeuk 8. Peurelak

Aceh Tamiang

102

Gayo Lues

Idi Rayeuk Birem Bayeun Rantau Seulamat Banda Alam Darul Ikhsan

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

Ibukota kabupaten idi rayeuk

perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM. Model pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Gambar: 4.4.5.1. Merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dari arah kebijakan pembangunan daerah yang dapat dikembangkan di Aceh Timur.

Model pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam upaya pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana Gambar: 4.4.5.1.

Menunjukkan sebuah model pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir yang dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan, dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah. Dukungan dari instansi terkait, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan

Gambar : 4.4.5.3

Peta Orientasi Pendek atan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Potensi Pertambangan, Energi dan Miner al di k abupaten Aceh timur 10

Aceh Utara 11

2

8

4

Bener Meriah

7

6

Kawasan pembangunan potensi pertambangan, energi dan mineral:

9

Aceh Tengah

5

1

Langsa

3

Aceh Tamiang Gayo Lues

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Serbajadi Indra Makmur Simpang Jernih Banda Alam Birem Bayeun Sungai Raya

7. Ranto Peureulak 8. Peureulak 9. Peunaron 10. Nurussalam 11. Pante Bidari

Ibukota kabupaten idi rayeuk kabupaten aceh timur

103

Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan, dan Perguruan Tinggi, serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur.

Gambar : 4.4.5.2 s/d 4.4.5.5, merupakan Peta Orientasi Pendekatan Kawasan dan Pembangunan Wilayah, di dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu

kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut. Gambar 4.4.5.2 s/d 4.4.5.5, merupakan Peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah, yang meliputi : A. Kawasan Inti Pembangunan Perindustrian, yaitu : Kecamatan Idi Rayeuk, Birem Bayeun, Rantau Selamat, Banda Alam dan Darul Ikhsan.

Gambar : 4.4.5.4

Peta Orientasi Pendek atan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Koper asi di k abupaten Aceh Timur

1 23 21

18

24

Kawasan inti pembangunan Koperasi:

3

Aceh Utara

4 2

16

19 5

Bener Meriah

7

20

9

22

8 10

17

6 12

15 11

Aceh Tengah

Langsa 13

14

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Madat Pante Bidari Idi Rayeuk Idi Timur Indra Makmur Banda Alam

7. Peudawa 8. Peureulak Timur 9. Peureulak 10. Sungai Raya 11. Birem Bayeun 12. Peunaron

kawasan pengembangan pembangunan koperasi: 13. Serbajadi 19. Nurussalam 14. Simpang Jernih 20. Darul Ikhsan 15. Rantau Seulamat 21. Darul Falah 16. Peureulak Barat 22. Idi Tunong 17. Rantau Peureulak 23. Simpang Ulim 18. Julok 24. Darul Aman

Aceh Tamiang Ibukota kabupaten idi rayeuk

104

Gayo Lues

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

B. Kawasan Inti Pembangunan Perdagangan dan Jasa, yaitu : Kecamatan Julok, Idi Rayeuk dan Peureulak.

C. Kawasan Pembangunan Potensi Pertambangan, Energi dan Mineral, yaitu: Kecamatan Serbajadi, Indra Makmur, Simpang Jernih, Banda Alam, Birem Bayeun, Sungai Raya, Ranto Peureulak, Peureulak, Peunaron, Nurussalam dan Pante Bidari.

D. Kawasan Pembangunan Koperasi, meliputi : 1) Kawasan Inti Pembangunan Koperasi, yaitu : Kecamatan Madat, Pante Bidari, Idi Rayeuk, Idi Timur, Indra Makmur, Banda Alam, Peudawa, Peureulak Timur, Peureulak, Sungai Raya, Birem Bayeun dan Peunaron.

2) Kawasan Pengembangan Pembangunan Koperasi, yaitu : Kecamatan Serbajadi, Simpang Jernih, Rantau Seulamat, Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Julok, Nurussalam, Darul Ikhsan, Darul Falah, Idi Tunong, Simpang Ulim dan Darul Aman.

E. Kawasan Pembangunan UKM dan UMKM, meliputi : 1) Kawasan Inti Pembangunan UKM, dan UMKM, yaitu: Kecamatan Idi Rayeuk, Peunaron, Pante Bidari, Indra Makmur, Birem Bayeun, Sungai Raya, Madat, Ranto Peureulak, Peureulak, Nurussalam, Idi Timur dan Idi Tunong.

Gambar : 4.4.5.5

Peta Orientasi Pendek atan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) di Aceh Timur

7 21 23 10

22

24

Aceh Utara

1

3 20 4

Bener Meriah

18 17

12

9 16

19

6

2

Aceh Tengah

11

8

15

5

13

Langsa

14

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kawasan inti pembangunan ukm & umkm: Idi Reyeuk 7. Madat Peunaron 8. Ranto Peureulak Pante Bidari 9. Peureulak Indra Makmur 10. Nurussalam Birem Bayeun 11. Idi Timur Sungai Raya 12. Idi Tunong

Kawasan pengembangan pembangunan ukm & umkm: 13. Serbajadi 19. Banda Alam 14. Simpang Jernih 20. Darul Ikhsan 21. Simpang Ulim 15. Rantau Selamat 16. Peureulak Timur 22. Darul Aman 23. Darul Falah 17. Peureulak Barat 18. Peudawa 24. Julok

Aceh Tamiang Ibukota kabupaten idi rayeuk

Gayo Lues

kabupaten aceh timur

105

2) Kawasan Pengembangan Pembangunan UKM dan UMKM, yaitu : Kecamatan Serbajadi, Simpang Jernih, Rantau Selamat, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Peudawa, Banda Alam, Darul Ikhsan, Simpang Ulim, Darul Aman, Darul Falah, Julok.

Pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah, meliputi beberapa kegiatan bidang usaha, yaitu: 1)

Bidang Perindustrian, meliputi ; Industri Besar, Sedang dan Kecil.

2)

Bidang Perdagangan, meliputi ; Kelompok Komoditi Perdagangan, yaitu : Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Perindustrian.

3)

Bidang Pertambangan, dengan Jenis Bahan Tambang, meliputi; Emas,

Besi, Timah, Minyak Bumi, dan Gas. Untuk Jenis Bahan Galian C, meliputi; Tanah Urung, Batu, Kerikil, Pasir dan Sirtu.

4)

Bidang Perkoperasian.

5)

Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kegiatan bidang usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur dalam periode waktu tiga tahun terakhir (2010 s/d 2012), dapat terlihat pada Tabel 4.4.5.

Data kegiatan bidang usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur, dalam periode waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2010 s/d 2012).

Belum menunjukkan terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas yang signifikan, terhadap kemajuan pembangunan daerah untuk bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya Industri Pisang Salee di Aceh Timur

106

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

Tabel : 4.4.5 Kegiatan Bidang Usaha Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur (2010 s/d 2012).

Kenaikan RataRata (%)

Tahun / (Jumlah Satuan) No. A

Rincian Bidang Usaha

2011

2012

Bidang Perindustrian : Industri Besar

2

2

2

0,00

Industri Sedang

5

5

4

-10,00

1.914

2.137

2.216

7,67

-

-

Industri Kecil B

2010

Bidang Perdagangan : Meliputi Kelompok Komoditi : Pertanian,Perkebunan,Perikanan, Perternakan, dan Perindustrian.

C

-

-

Bidang Pertambangan : Jenis Bahan Tambang, Meliputi: Emas

-

-

-

-

Besi

-

-

-

-

Timah

-

48

64

33,33

Minyak Bumi (Barel / Ton)

-

3.337,18

4.449,57

33,33

Gas Bumi (MMBT/ Metrik Ton)

- 135.717,75

180.957,00

33,33

Jenis Bahan Galian C, Meliputi: Tanah Urung, Batu, Kerikil, Pasir, dan Sirtu D

E

-

-

-

-

Jumlah Koperasi

458

469

488

3,23

Koperasi Yang Masih Aktif

246

264

284

7,45

2.193

1,523

1.505

-15,87

-

-

1.295

-

Bidang Koperasi :

Bidang UKM dan UMKM : Jumlah UKM dan UMKM UKM / UMKM Yang Terbantu Dalam Pendanaan

Sumber : Dinas Deperindag, Pertambangan, Koperasi dan UKM Aceh Timur, Tahun 2013.

kabupaten aceh timur

107

sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah.

Melalui transformasi pelaku usaha ekonomi perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, dari pelaku ekonomi sub sistem menjadi pelaku usaha ekonomi yang modern.

Melalui dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan revitalisasi sarana produksi, dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah yang akan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(capital investment) yang ada secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, melalui kegiatan terpadu berbasis kawasan dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah di Kabupaten Aceh Timur.

Penetapan strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan dalam bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Timur, adalah sebagai berikut: a.

Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat; Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, sebagai pelaku usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, dalam melakukan pemanfaatan / pengelolaan sumber daya perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM secara optimal dan berkelanjutan

b.

Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja; Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalisasi potensi perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, untuk menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan investasi serta kepastian berusaha.

c.

Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi;

d.

Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup;

Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan konservasi sumber daya perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, yang berbasis kawasan dalam pengembangan usaha manufaktur agribisnis dan peningkatan ekspor daerah di Kabupaten Aceh Timur. Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi, dari alokasi sumber daya perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM, sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan UKM

108

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

4.4.6 Bidang Pekerjaan Umum dan infrastruktur kabupaten aceh timur

109

`

Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, Infrastruktur Dan Permukiman Wilayah, Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan Dan Keseimbangan Pembangunan Wilayah Yang Berkelanjutan

A

rah Kebijakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Aceh Timur, adalah :

Jalan dan Jembatan.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Wilayah serta Pusat-Pusat Kegiatan Umum untuk Kesejahteraan Rakyat.

3. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Yang Berkelanjutan.

4. Meningkatkan Pembangunan Wilayah dan Keseimbangan Pembangunan Sesuai dengan Daya Dukung dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Mensukseskan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, Infrastruktur dan Permukiman Wilayah, Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Pembangunan Wilayah Yang Berkelanjutan “.

Sebagai indikator keberhasilan pembangunan di bidang pekerjaan umum, melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, akan dapat terlihat dari 2 (dua) aspek yaitu; Dalam rangka mendukung keberhasilan Hasil (output) dan Dampak (impact). Hasil pembangunan bidang pekerjaan umum, yang dimaksudkan adalah meningkatnya melalui kegiatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan kelancaran arus orang dan dan permukiman wilayah, sesuai dengan barang, serta investasi masyarakat dan swasta daya dukung lingkungan dan keseimbangan yang meningkat. Dampak yang dimaksudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. adalah meningkatnya kualitas pembangunan Secara garis besar terdapat 4 (empat) tujuan infrastruktur lingkungan dan permukiman utama, yang menjadi konsentrasi dari arah wilayah serta tingkat kesejahteraan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan masyarakat, ketersediaan sumber daya air umum di Kabupaten Aceh Timur ke depan, yaitu: dan energi yang berkelanjutan, serta kegiatan 1. Meningkatkan Konektivitas dan Kelancaran usaha ikutan lainnya yang akan berdampak Arus Orang, Barang dan Jasa, melalui: pada peningkatan pengembangan ekonomi  Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru. kreatif masyarakat, yang juga dibarengi dengan peningkatan kualitas penataan ruang  Meningkatkan Struktur dan Kapasitas ruang wilayah sesuai dengan pemanfaatan Pelebaran Jalan dan Jembatan. dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).  Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Model kebijakan pembangunan bidang

110

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

pekerjaan umum, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah, akan dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan alokasi sumber daya yang ada secara optimal, melalui pembangunan pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Pembangunan melalui pendekatan kawasan di bidang pekerjaan umum, dapat dilakukan melalui penerapan azas kebersamaan ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan teknologi, yang dapat menghasilkan nilai tambah (value added); melalui pemanfaatan penerapan teknologi, infrastruktur serta aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan wilayah berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pembangunan

infrastruktur dan permukiman wilayah, adalah pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah lainnya dan akan membutuhkan jangka waktu pembangunan yang panjang serta melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah, sangatlah diperlukan adanya suatu sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur lingkungan permukiman dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Aceh Timur, juga perlu

gambar 4.4.6.1

Model pembangunan infrastruktur dan Permukiman Wilayah

menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat aceh timur

4

TA S

3 N AA AR

IH

EL M PE N AN DA AT B

M PE EN LE ING BA K RA ATK N AN JA LA ST N RU DA K N TUR JE M DA BA N TA KA N PA

SI

AN TA EM J LI UN YAH N BI AN NG ILA TA T HA D BA W IA A N M N EG KY RE LA PE MA S K RA JA AS KI A N IT U LIT AA AL RM SI TER KU PE FA H N N AT EJA KA DA US ES AT UR -P K GK T AT UK IN UK US NT EN TR P U M AS RTA M FR SE MU U IN

2

N LA U JA AR AN N B UN TA NG BA BA M M JE PE AN D

1

MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN KELANCARAN ARUS ORANG, BARANG DAN JASA

M DA EN S N ING PE ESU KE KA W MA AI SEI TK ILA N D M AN YA FA ENG BA P H AT A NG EM (R AN N A B TR R DA N AN W EN YA PE G ) CA DU MB UN NA K AN AN TA UNG GU WI TA D NA LA RU AN N, YAH AN G

SI

G

N AN AA GI Y L LO ER GE EN N N PE A N IR D A K A AT YA AN K A T G IN ER D NJU N E B A M UM EL S ERK B

kabupaten aceh timur

created by: tim percepatan pembangunan aceh timur ( tp2at )

111

diperhatikan; kesesuaian daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta hubungan ekologis dengan sumber daya ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur dan teknologi, sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan operasional bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah.

Model kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum sebagaimana Gambar 4.4.6.1, merupakan suatu model pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah dari perencanaan strategis arah kebijakan pembangunan daerah, dalam upaya mengelola sumber daya lingkungan dan keseimbangan pembangunan

wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur.

Model pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah sesuai daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Gambar: 4.4.6.1.

Menunjukkan sebuah model pembangunan bidang pekerjaan umum dalam meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus orang dan barang, melalui peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, serta infrastruktur sarana lingkungan permukiman, guna mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan RTRW, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah yang berdampak

Gambar : 4.4.6.2

Peta Orientasi Pendek atan Kawasan dan Pembangunan Wilayah Bidang Infr astruktur PU di k abupaten Aceh Timur

112

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang pekerjaan umum, melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemukiman wilayah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Dukungan dari instansi terkait, diantaranya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perbankan, dan Perguruan Tinggi, serta Instansi terkait lainnya, sangatlah diperlukan dalam rangka

mensukseskan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum di Kabupaten Aceh Timur.

Dimensi ruang wilayah dalam perspektif pembangunan ekonomi regional, bukanlah merupakan suatu wilayah yang bersifat tunggal dan tertutup, tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang saling berinteraksi antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, sehingga aksesibilitas suatu wilayah sangatlah menentukan kecepatan dari perkembangan wilayah tersebut.

Gambar 4.4.6.2 merupakan Peta orientasi pendekatan kawasan dan pembangunan wilayah, dalam mendukung keberhasilan

Pembangunan Infrstruktur Jalan Baru di Aceh Timur

kabupaten aceh timur

113

pembangunan bidang pekerjaan umum, melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah.

4. Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Pembangunan Wilayah Melalui Peningkatan Kualitas Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur, meliputi beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur dan permukiman, yaitu:

Pembangunan infrastruktur dan permukiman wilayah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur, secara umum dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2010 s/d 2012), telah menunjukkan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar fisik jalan dan jembatan, seiring dengan adanya upaya revitalisasi infrastruktur dan permukiman wilayah pembangunan, yang telah dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

1. Pembangunan Konektivitas dan Kelancaran Arus Orang dan Barang, melalui:  Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru.  Peningkatan Struktur dan Kapasitas Pelebaran Jalan dan Jembatan.  Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan.

2. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Permukiman dan Perumahan Rakyat.

3. Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Yang Berkelanjutan.

114

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang infrastrukur dan permukiman wilayah, yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur. Perlu dilakukan penetapan strategi dan arah kebijakan yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang pekerjaan umum di

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

Kabupaten Aceh Timur ke depan, sebagai berikut : a. Pro Poor, yaitu: Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Pendekatan Pro Poor, dilakukan dengan meningkatnya konektivitas dan kelancaran arus orang dan barang serta investasi yang meningkat, berikut kegiatan usaha ikutan lainnya yang akan berdampak pada peningkatan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. b. Pro Job, yaitu: Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja; Pendekatan Pro Job, dilakukan dengan mengoptimalisasi potensi sumber daya infrastruktur dan permukiman wilayah yang sudah berjalan ataupun yang belum tergarap, untuk menurunkan tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan investasi serta kepastian berusaha. c. Pro Growth, yaitu: Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi;

pilar ketahanan ekonomi daerah yang akan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. d. Pro Sustainability, yaitu: Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup; Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya-upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan konservasi sumber daya air dan energi yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pemukiman wilayah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Timur. Diperlukan suatu perubahan besar, dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi dari alokasi sumber daya infrastruktur dan permukiman wilayah yang ada, sebagai masa depan pembangunan ekonomi daerah, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

Pendekatan Pro Growth, dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pekerjaan umum, sebagai

kabupaten aceh timur

115

bab V

penutup

Gedung Pusat Pemerintahan Aceh Timur

Kapal Nelayan di Kuala Idi, Aceh Timur

B

erdasarkan hasil kajian pendahuluan, karakteristik umum Kabupaten Aceh Timur, dan kebijakan umum pembangunan daerah, serta analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang (spasial) Kabupaten Aceh Timur.

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang (spasial) Kabupaten Aceh Timur, adalah sebagai berikut : 1.

118

Kabupaten Aceh Timur yang memiliki keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang cukup tersedia, telah menciptakan banyak pilihan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk berimprovisasi dalam membangun perekonomian daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Potensi keragaman spasial geografis ekonomi dan alokasi sumber daya yang ada, dapat memungkinkan dikembangkannya beberapa kawasan atau wilayah pembangunan di Kabupaten Aceh Timur, seperti: Kawasan Minapolitan, Kawasan

Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), Kawasan Agroindustri dan Perdagangan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Terpadu Peternakan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Industri Aceh Timur (KIAT), Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan Kawasan Penyangga Hutan Lindung serta Kawasan Hutan Ekosistem Leuser.

2.

Pola penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur yang selama ini dilakukan melalui pendekatan sektoral, belum sepenuhnya terintegrasi dengan lintas sektor pembangunan bidang perekonomian antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perlu adanya

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

perubahan arah kebijakan pembangunan daerah, dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan kawasan, melalui peningkatan koordinasi pembangunan dan sinergisitas serta sinkronisasi dari arah kebijakan pembangunan daerah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Aceh Timur, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

3.

Kajian strategis dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur ke depan, yang perlu dilakukan adalah : a) Pro Poor, yaitu : Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. b) Pro Job, yaitu : Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran;

c) Pro Growth, yaitu : Keberpihakan kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; d) Pro Sustainability, yaitu : Keberpihakan kepada pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; 4.

Kabupaten Aceh Timur dalam jejaringan kawasan pembangunan yang berdimensi ruang (spasial) memiliki daerah inti pembangunan yang berpotensi sebagai kawasan inti yaitu Idi sebagai pusat pertumbuhan (central place) yang dapat memberikan kontribusi pembangunan pada daerah penyangga disekitarnya.

Idi sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Timur juga berpotensi menjadi pusat kota (urban) jika keberadaan fasilitas sarana dan prasarana terus dipacu pembangunannya seperti; peningkatan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan

Gapura Selamat Datang di Pelabuhan Perikanan Idi

kabupaten aceh timur

119

(WKOPP) Idi dari Pelabuhan Perikanan menjadi Pelabuhan Samudera, serta pengembangan wilayah Idi dan wilayah disekitarnya sebagai pusat pertumbuhan kawasan Minapolitan.

5.

Analisis kebijakan pembangunan ekonomi regional dalam dimensi ruang Kabupaten Aceh Timur, untuk mendukung keberhasilan pembangunan berbasis kawasan di Kabupaten Aceh Timur, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, meliputi : 1) BIDANG PERTANIAN DAN HORTIKULTURA, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kesejahteraan Petani.”

2) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Konsepsi Minapolitan.”

3) BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Konsepsi Kemitraan dan Agribisnis Peternakan.”

4) BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN; “Melalui Kegiatan Terpadu Berbasis Kawasan, Kita Tingkatkan Pengembangan Komoditas Perkebunan Strategis dan Kehutanan yang Lestari.”

5) BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, KOPERASI DAN UKM; “Melalui Pengembangan Usaha Manufaktur Agribisnis dan Pusat Pertumbuhan Industri serta Peningkatan

120

Ekspor Daerah, Kita Tingkatkan Keberhasilan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM.” 6) BIDANG PEKERJAAN UMUM, “Melalui Peningkatan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Wilayah, Kita Tingkatkan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Pembangunan Wilayah Yang Berkelanjutan.”

Banyak kemajuan pembangunan daerah yang telah dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Namun masih banyak pula tantangan dan hambatan serta upaya-upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat terpecahkan.

Untuk itu, segala upaya dan tindaklanjut pembangunan daerah dengan menggerakkan segenap potensi daerah dan sumber daya yang ada, sangat diperlukan dalam rangka membangun daerah Kabupaten Aceh Timur yang lebih baik dan sejahtera dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Diperlukan suatu perubahan besar dalam cara kita berpikir, mengembangkan dan menggunakan serta mengelola potensi dan alokasi sumber daya (capital investment) yang ada di Kabupaten Aceh Timur, melalui pemanfaatan ruang (polarisasi spasial) geografis ekonomi, untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang dapat diwujudkan.

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)

`

daftar pustaka Adisasmita, R. (2005). Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Arsyad,

Lincolin.

(2005).

Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. (2013). Produk Domestik Regional Bruto (2010 s/d 2012) Provinsi Aceh, Banda Aceh.

Badan Pusat Statistik. (2013). Produk Domestik Regional Bruto (2010 s/d 2012) Kabupaten Aceh Timur.

Barro, Robert J and Xavier, Sala-i-Martin.

(2004). Economic Growth, 2nd edn.

MIT Press Cambridge, Massachusetts and London.

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI. (2002). Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Pengembangan Wilayah, Jakarta.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah RI. (2011).

Menata Daerah Dengan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), Jakarta.

LeSage, J and Pace RK. (2009). The Theory and Practice of Spatial Econometrics, Departement of Economics University of Toledo.

Maimun., Abubakar Hamzah, Mohd Nur Syechalad, Nazamuddin. (2014). The Influence of Spatial Transformation on the Economic Growth of AcehIndonesia: a Spatial Economic Model, Journal of Economic and Sustainable Development, ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol. 5, No. 14, 100-103. JESD@iiste.org.

Nurcholis, Hanif. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta.

Sardadvar, S. (2011). Economic Growth in the Regions of Europe : Theory and Empirical Evidence From a Spatial Growth Model, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Sekretariat Negara RI. (2004). Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

-------- (2004). Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

-------- (2004). Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

-------- (2006). Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

Sjahrizal. (2008). Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi, Baduose Media, Padang, Sumatera Barat.

Sodik,

Jamzani.

(2006).

Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Analisis Konvegensi Antar Provinsi di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 1, Arpil 2006 hal 21-32.

Tian, L. Wang, H dan Chen, Y. (2010). Spatial Externalities in China Regional Economic Growth, China Economic Review, Vol. XXX P. 1-12.

The Word Bank Office Jakarta. (2006). Analisis Pengeluaran Publik Aceh, Jakarta.

The Word Bank Office Jakarta. (2009). Diagnosis Pertumbuhan Aceh, Jakarta.

Word Bank. (2009). Menata Ulang Geografi Ekonomi, Salemba Empat, Jakarta.

Rustiadi, Ernan.

(2006).

Perencanaan Pengembangan Wilayah Konsep Dasar dan Teori, IPB – Bogor.

kabupaten aceh timur

121

122

analisis kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Dimensi Ruang (Spasial)