Buku Pintar Penyuluh - Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh by Eka Saputra

BUKU PINTAR

PENYULUH

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH 2019

TIM PENYUSUN

BUKU PINTAR

PENYULUH A. Hanan, SP, MM. (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh/ Pengarah)

Mukhlis, SP, MA. (Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan / Penanggungjawab)

Nona Evy Maulina, SP, MM. (Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan/Ketua Tim)

TIM PENULIS Firdaus, SP, M.Si Mehran, SP, M.Si Ahmad Adriani, SP Ishar, S.ST Ir. Elviwirda, M.Si Fenti Ferawati, SP, M.Si Ratnawati, SP, M.Si Ir. Nurbaiti, M.Si Cut Nina Herlina, SP, M.Si Idawani, SP, M.Si M. Amin, SP drh. Saiful Helmy, MP Ismail, SP, M.Si Akram Hamidi, S.ST

TIM EDITOR Ir. T.Iskandar, M.Si Ir. Ferizal, M.Si Nona Evy Maulina, SP, MM Ibrahim, A.Md Safwan Fahmi, SP, M.Si

LAYOUTER : Dara Thursina, SP Edo Sukandar, A.Md

kataPENGANTAR kataPENGANTAR

Kami mengucapkan Syukur kehadirat Allah SWT, telah selesai tersusun buku pintar bagi penyuluh pertanian. Buku pintar ini untuk digunakan oleh penyuluh pertanian dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian di Provinsi Aceh. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Buku pintar penyuluh pertanian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyuluh pertanian yang mencakup isinya; 1) pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 2) pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian; 3) pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); dan 4) pembinaan kelembagaan petani. Adapun sumber buku ini sudah baku yaitu dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian RI dengan rentang waktu peraturan diberlakukan dari 2016 sampai dengan 2019. Selain materi tentang pedoman penyuluhan pertanian yang sudah baku, buku ini juga memuat budidaya dan teknologi komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dominan diusahakan oleh petani di Provinsi Aceh. Dukungan tim Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh dalam penyajian materi teknologi ini sangat kami hargai. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun, tim penulis dan tim editor yang telah serius dan bekerja keras sehingga tersusun buku pintar penyuluh pertanian. Kepada pengguna, pembaca buku pintar penyuluh pertanian, kami sangat mengharapkan kritikan, dan umpan balik untuk penyempurnaan buku pintar penyuluh pertanian pada edisi berikutnya. Banda Aceh, Desember 2019 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

A. Hanan, SP, MM { iii }

DA F TA R i DA F TA R i s i

iii / KATA PENGANTAR iv / DAFTAR ISI

1 / BAB I

PEDOMAN PENYELENGARAAN PENYULUH PERTANIAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018

33 /

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 47/Permentan/SM.010/9/2016

67 / BAB III

PENGELOLAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)

BUKU PINTAR PENYULUH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:. 03/Kpts/SM.200/1/05/2019

{ iv }

93 /

BAB IV PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016.

163 /

BAB V TEKNOLOGI BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Padi ~ 164 Jagung ~ 168 Kedelai ~ 172 Kacang Tanah ~ 176 Bawang Merah ~ 181 Cabai Merah ~ 190 Tomat ~ 200 Pepaya ~ 208 Kopi Arabika ~ 215 Lada Perdu ~ 223 Kakao ~ 230 Nilam ~ 237

244 / DAFTAR PUSTAKA

{v}

BUKU PINTAR PENYULUH

BAB I PEDOMAN PENYELENGARAAN PENYULUH PERTANIAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03/Permentan/SM.200/1/2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

BUKU PINTAR PENYULUH

Menimbang

{2}

: a. bahwa ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian pertanian swasta, swadaya dan penyuluh standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/ OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/ 4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan; b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Mengingat :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51); {3}

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/PERMENTAN/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1611); 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/PERMENTAN/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903); 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/ SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325); 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330); 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/ SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);

BUKU PINTAR PENYULUH

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

{4}

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.

PEDOMAN

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Sistem Penyuluhan Pertanian adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 3. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya,

dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian. Kebijakan Penyuluhan Pertanian adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan. Strategi Penyuluhan Pertanian adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan pertanian. Metode Penyuluhan Pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong, dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Materi Penyuluhan Pertanian adalah

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

BAB I KETENTUAN UMUM

serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 4. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya. 5. Pelaku Usaha Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang

{5}

bahan Penyuluhan Pertanian yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hokum, dan kelestarian lingkungan. 10. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah

dibentuk oleh Pelaku Usaha dengan memperhatikan kepentingan Pelaku Utama serta pembangunan Pertanian setempat. 15. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian. 16. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kelembagaan Penyuluhan Swadaya adalah kelembagaan penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non structural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama, baik perorangan maupun kelompok. Kelembagaan Penyuluhan Swasta adalah kelembagaan penyuluhan yang

Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian. 17. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian. 18. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. 19. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam

11.

BUKU PINTAR PENYULUH

12.

{6}

13.

14.

Pasal 3 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan: a. kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; b. peran dan partisipasi aktif petani, Kelembagaan Petani, dan KEP; dan c. kontribusi Penyuluhan Pertanian dalam pencapaian produksi dan

22. Kunjungan adalah kegiatan penyuluh kepada kelompoktani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah, dan berkelanjutan. 23. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian.

produktivitas komoditas strategis nasional dan komoditas lain yang ditetapkan.

Pasal 2 Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk pengelola Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swasta, dan Swadaya, serta instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, mulai dari pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota,

Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan Pertanian. 20. Pemuda Tani Inovatif adalah petani muda yang memiliki kemampuan inovasi bidang pertanian untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. 21. Pelatihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan, baik berupa teori maupun praktik dari fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif.

a. b. c. d. e. f.

kebijakan, strategi, dan program; kelembagaan; ketenagaan; pelaksanaan; prasarana dan sarana; mekanisme dan tata hubungan kerja; g. pembinaan dan pengawasan; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan i. pembiayaan.

kecamatan, dan kelurahan/desa serta pemangku kepentingan lainnya.

{7}

BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

BUKU PINTAR PENYULUH

Bagian Kesatu Umum

{8}

Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani melalui pendekatan kawasan pertanian. (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk melaksanakan fungsi Sistem Penyuluhan Pertanian: a. memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; b. mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama danPelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lain untuk mengembangkan usahanya; c. meningkatkankemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

d. membantu Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani menjadi KEP yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan; e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengelola usaha; f. menumbuhkan kesadaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan g. melembagakan nilai budaya pembangunan Pertanian yang maju dan modern bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha secara berkelanjutan. (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang profesional. Pasal 6 (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijabarkan ke dalam program. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu,

Bagian Kedua Kebijakan Pasal 7 Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. pengembangan kemitraan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani, dan KEP; b. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk Pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis huluhilir, teknologi tepat guna, dan teknologi informasi; c. fasilitasi pengembangan kemandirian dan profesionalisme Penyuluh Pertanian melalui peningkatan kompetensi profesi, dan lembaga sertifikasi profesi; dan d. pemenuhan prasarana, sarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Bagian Ketiga Strategi Pasal 8 Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a. penguatan fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sebagai penggerak utama penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada masingmasing wilayah administrasi pemerintahan; b. fasilitasi penguatan posisi tawar petani dalam sistem agribisnis hulu-hilir melalui penumbuhan dan pengembangan KEP, serta penguatan

aksesibilitas informasi agribisnis berbasis teknologi informasi (cyber extension); pengembangan Kelembagaan Petani melalui peningkatan profesionalisme dalam berusaha tani untuk pembangunan Pertanian berkelanjutan; peningkatan peran serta pemerintah daerah dan swasta dalam pemenuhan dan pengembangan prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; peningkatan kualitas ketenagaan Penyuluhan Pertanian melalui penataan, penempatan, dan pelatihan peningkatan profesionalisme; dan peningkatan sinergitas antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

sinergis, dan berkelanjutan. (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan kawasan Pertanian untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Pasal 9 Strategi penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian yang terpadu, berbasis kawasan {9}

Pertanian dan berkelanjutan, meliputi: a. penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta; b. penguatan ketenagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta; c. penguatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan;

BUKU PINTAR PENYULUH

d. penguatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian; dan e. pengembangan Penyuluhan Pertanian melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership).

{ 10 }

dan KEP; d. pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta; e. peningkatan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antarkelembagaan Penyuluhan Pertanian, antara kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Bagian Keempat Program

Pasal 10 Program Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) paling sedikit meliputi: a. penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah di daerah provinsi daerah kabupaten/kota, dan kecamatan; b. pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya, dan Swasta; c. pemberdayaan Kelembagaan Petani, yaitu kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan),

dengan dinas teknis terkait, dan lembaga penelitian; peningkatan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian melalui kerjasama kemitraan Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; peningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Pertanian dan petani; penumbuhan dan pengembangan generasi muda Pertanian dalam upaya regenerasi petani berkelanjutan; penumbuhan dan pengembangan wirausahawan bidang Pertanian; dan peningkatan dukungan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian berbasis teknologi kekinian.

Bagian Kesatu Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah Pasal 11 Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah terdiri atas: a. Badan PPSDMP di Pusat; b. Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi: c. Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota; dan d. Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan. Pasal 12 Badan PPSDMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berfungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan pengelola satuan

a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan; b. menyusun kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian nasional; c. melakukan diseminasi inovasi dan penerapan teknologi pertanian; d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; e. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya, Swasta dan Pemuda Tani Inovatif;

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

BAB III KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian di daerah provinsi. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang potensi komoditas pertaniannya dominan ditetapkan sebagai pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian. (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:

{ 11 }

f. mengembangkan sistem manajemen informasi Penyuluhan Pertanian; g. mengembangkan dan menguatkan KEP; h. melaksanakan penyeliaan, pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Pertanian; dan i. fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya Penyuluhan Pertanian.

BUKU PINTAR PENYULUH

Pasal 14 (1) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berfungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang potensi komoditas pertaniannya dominan ditetapkan sebagai pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian.

{ 12 }

(3) Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas: a. menyusun kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan programa Penyuluhan Pertanian provinsi dan nasional;

b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan Metode Penyuluhan Pertanian; c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran Materi Penyuluhan Pertanian bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian; e. menumbuhkan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Pemuda Tani Inovatif; f. melakukan inventarisasi dan validasi Penyuluh Pertanian Swasta; g. menumbuhkan, mengembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; h. menumbuhkan KEP; i. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; j. mengembangkan sistem manajemen informasi Penyuluhan

Pasal 15 (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah. (2) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 (1) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota. (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha. (3) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pos simpul koordinasi

(posko) pembangunan Pertanian berbasis kawasan. (4) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas: a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota; b. melaksanakan Penyuluhan

Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian; menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/ kelurahan (posluhdes); dan mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Pertanian; k. melaksanakan penyeliaan, pemantauan, dan evaluasi Penyuluhan Pertanian; dan l. fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya Penyuluhan Pertanian.

{ 13 }

dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal. (5) Pembentukan balai Penyuluhan Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 17 (1) Pengelolaan balai Penyuluhan Pertanian dilakukan paling kurang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

BUKU PINTAR PENYULUH

Bagian Kedua Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta

{ 14 }

Pasal 18 (1) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya berbentuk Kelembagaan Petani, dan KEP atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang melakukan fungsi Penyuluhan Pertanian. (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok tani, gabungan kelompok

tani, asosiasi komoditas Pertanian, dewan komoditas Pertanian nasional, dan Kelembagaan Petani yang dibentuk oleh para petani. Pasal 19 Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta berbentuk badan usaha dibentuk oleh Pelaku Usaha, yang melakukan fungsi Penyuluhan Pertanian dengan memperhatikan kepentingan Pelaku Utama dan pembangunan Pertanian setempat. Pasal 20 (1) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta berfungsi sebagai mitra kerja Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah untuk memperkuat fungsi Penyuluhan Pertanian dan meningkatkan partisipasi masyarakat. (2) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta melaksanakan tugas: a. menyusun perencanaan Penyuluhan Pertanian yang terintegrasi dengan programa Penyuluhan Pertanian; b. melaksanakan pertemuan dengan Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama sesuai dengan kebutuhan; c. membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan Pelaku Utama

serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; menyampaikan informasi Pertanian dan teknologi usaha kepada sesama Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan Pertanian serta perdesaan Swadaya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah, pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan melakukan pemantauan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 21 (1) Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta dilakukan paling sedikit melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

dan Pelaku Usaha; d. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; e. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan; f. menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan

Bagian Ketiga Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan Pasal 22 Pos Penyuluhan Pertanian desa/ kelurahan berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk: a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian; b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian di desa/kelurahan; c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya; d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani { 15 }

bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; f. melaksanakan kegiatan rembug tani, pertemuan teknis, temu lapang, dan Metode Penyuluhan Pertanian lainnya bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pelatihan bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha; dan h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Bagian Keempat Komisi Penyuluhan Pertanian

BUKU PINTAR PENYULUH

Pasal 23

{ 16 }

(1) Komisi Penyuluhan Pertanian meliputi komisi penyuluhan pertanian nasional, komisi Penyuluhan Pertanian provinsi, dan komisi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota. (2) Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas memberikan masukan kepada: a. Menteri Pertanian sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian nasional; b. gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan

strategi Penyuluhan Pertanian provinsi; c. bupati/wali kota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota. (3) Pembentukan komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Kelima Kelembagaan Pendukung Penyuluhan Pertanian Pasal 24 (1) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bersinergi dengan kelembagaan pendukung Penyuluhan Pertanian. (2) Kelembagaan pendukung Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, dan instansi terkait lain. (3) Direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lain sebagaimana dimaksud ayat (2) menyediakan program peningkatan produksi, prasarana, dan sarana Pertanian, inovasi teknologi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian. (4) Perguruan tinggi sebagaimana

dan efektivitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemetaan, pengangkatan atau penetapan, penempatan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

pendidikan, pelatihan, dan/atau pengkajian.

(1) Pemetaan ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. (2) Pemetaan ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (3) Pemetaan ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan pembangunan Pertanian masing-masing subsektor di setiap

BAB IV KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN Pasal 25 (1) Ketenagaan Penyuluhan Pertanian berperan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam Penyuluhan Pertanian. (2) Ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta. Pasal 26 (1) Ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan penataan untuk meningkatkan kompetensi

Pasal 27

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

dimaksud ayat (2) menyediakan inovasi teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian. (5) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pusat dan unit pelaksana teknis dinas daerah yang menyelenggarakan fungsi

wilayah berdasarkan: a. potensi wilayah; b. beban kerja; c. jumlah rumah tangga petani; dan d. rasio antara ketersediaan dan kebutuhan Penyuluh Pertanian. (4) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup kompetensi keterampilan atau keahlian di bidang Pertanian serta jenjang jabatan. { 17 }

(5) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Penyuluh Pertanian PNS di Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota merupakan kualifikasi kompetensi khusus di bidang Pertanian. (6) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Penyuluh Pertanian PNS di kecamatan dan desa/kelurahan merupakan kualifikasi

BUKU PINTAR PENYULUH

kompetensi umum di bidang Pertanian. (7) Pemetaan ketenagaan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{ 18 }

Pasal 28 (1) Pengangkatan Penyuluh Pertanian PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. (2) Penetapan THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan. (3) Penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 29 Pengangkatan Penyuluh Pertanian PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang berasal dari jabatan struktural dan jabatan fungsional lain, dilaksanakan berdasarkan formasi yang tersedia dan dinyatakan lulus uji

kompentensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Ketentuan mengenai pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis untuk penempatan ketenagaan Penyuluhan Pertanian. Pasal 31 (1) Penempatan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dilaksanakan sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS. (2) Selain memperhatikan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3), penempatan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, dilaksanakan untuk mengembangkan: a. kawasan Pertanian; b. teknologi Pertanian; dan c. kemitraan Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan Swasta. Pasal 32 Penyuluh Pertanian PNS dalam hal dialihtugaskan, harus diganti dengan Penyuluh Pertanian PNS yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 33 (1) Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan untuk memenuhi standar kompetensi

e. kepemimpinan dan manajemen. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan untuk Penyuluh Pertanian PNS. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan untuk THL TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta. (5) Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kelembagaan pendidikan dan pelatihan Pertanian Pemerintah yang terakreditasi. (6) Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian dapat diselenggarakan oleh kelembagaan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah yang terakreditasi bekerja sama dengan kelembagaan pendidikan dan pelatihan Pertanian Pemerintah.

Pasal 34 (1) Pendidikan dan pelatihan teknis untuk THL TB Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi proses belajar, metodologi Penyuluhan Pertanian, teknis Pertanian, dan kewirausahaan. (2) Pendidikan dan pelatihan teknis, kepemimpinan dan manajemen untuk Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diarahkan untuk meningkatkan kemampuan metodologi Penyuluhan Pertanian, teknis Pertanian, serta kepemimpinan dan manajemen. (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. (2) Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan: a. dasar terampil; b. dasar ahli; c. alih kelompok; d. teknis; dan

Pasal 35 (1) Sertifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (2) Sertifikasi kompetensi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LSP { 19 }

melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Pertanian. (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan lulus, diberikan sertifikat kompetensi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

BAB V PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN

BUKU PINTAR PENYULUH

Bagian Kesatu Umum

{ 20 }

Pasal 36 (1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian mengacu pada: b. programa; c. materi; dan d. metode. (2) Selain mengacu pada ayat (1), pelaksanaan Penyuluhan Pertanian bertumpu pada: a. peran serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan b. kerjasama antarkelembagaan dan antara kelembagaan. (3) Kerjasama antarkelembagaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara vertikal, horisontal, dan lintas sektoral. (4) Kerjasama antara kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam lingkup nasional, regional, dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Programa Penyuluhan Pertanian Pasal 37 (1) Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. (2) Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang terdiri atas: a. programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan; b. programa Penyuluhan Pertanian kecamatan; c. programa Penyuluhan kabupaten/ kota; d. programa Penyuluhan Pertanian provinsi; dan e. programa Penyuluhan Pertanian nasional. Pasal 38 (1) Programa Penyuluhan Pertanian

b memuat rencana kegiatan untuk perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan dan rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. (2) Programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota, provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 37 ayat (2) huruf b disusun oleh tim yang beranggotakan paling sedikit pimpinan balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian, kepala seksi pembangunan kecamatan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. (3) Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e disusun oleh tim yang beranggotakan paling kurang pejabat struktural yang melaksanakan tugas di bidang program, evaluasi, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

37 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e memuat program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian kabupaten/ kota, provinsi, dan nasional. (3) Penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 39 (1) Programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan dan programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a disusun oleh tim yang beranggotakan paling sedikit ketua pos penyuluhan desa/kelurahan, kepala urusan pembangunan desa/ kelurahan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. (2) Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Ketiga Materi Penyuluhan Pertanian Pasal 40 (1) Materi Penyuluhan Pertanian disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan memperhatikan kemanfaatan, kelestarian sumber daya pertanian, dan pengembangan kawasan Pertanian. (2) Materi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur: a. pengembangan sumber daya manusia; b. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, { 21 }

BUKU PINTAR PENYULUH { 22 }

manajemen, hukum, dan kelestarian lingkungan; dan c. penguatan Kelembagaan Petani. (3) Materi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mengembangkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengelola usaha tani yang menguntungkan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan

40 disusun masing- masing oleh tim penyusun materi Penyuluhan Pertanian Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling kurang pejabat struktural yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyuluhan dan Penyuluh Pertanian.

pendapatan dan kesejahteraan. (4) Materi Penyuluhan Pertanian yang memuat teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mencakup inovasi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. (5) Pengembangan kapasitas Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing Pelaku Utama dalam globalisasi perdagangan regional dan internasional. (6) Peningkatan profesionalisme dan daya saing Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 42 (1) Materi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikemas dalam bentuk media sesuai dengan standar teknis media Penyuluhan Pertanian. (2) Media Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komunikatif dan efektif sesuai dengan karakteristik sasaran Penyuluh Pertanian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Materi Penyuluhan Pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 41 (1) Materi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Bagian Keempat Metode Penyuluhan Pertanian Pasal 43 (1) Metode Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pertanian. Bagian Kelima Peran Serta dan Kerja Sama Pasal 44 (1) Peran serta dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan oleh kelembagaan Penyuluhan Pertanian dalam bentuk keikutsertaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. (2) Selain keikutsertaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keikutsertaan dapat berasal dari Kelembagaan Petani, perguruan tinggi, dan masyarakat Pertanian dalam rangka penyediaan inovasi serta pengembangan jejaring kemitraan usaha. Pasal 45 Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat dilakukan melalui penyelenggaraan forum komunikasi antara

kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani dengan instansi yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan Pertanian, pelayanan, penyediaan jasa, serta sektor penunjang lainnya. Pasal 46 (1) Kerjasama Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat dilakukan dalam dan luar negeri. (2) Kerjasama Penyuluhan Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara vertikal, horizontal, dan lintas sektor meliputi antarkelembagaan Penyuluhan Pertanian, antara kelembagaan Penyuluhan Pertanian dengan direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian, perguruan tinggi, dan instansi terkait lain di Pusat dan daerah. (3) Kerjasama Penyuluhan Pertanian secara vertikal dan horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka memperkuat usaha tani dari hulu sampai hilir untuk peningkatan: a. produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional; d. kemampuan manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan; dan e. aspek kapasitas Kelembagaan Petani, KEP, hukum, dan

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

(2) Metode Penyuluhan Pertanian ditentukan oleh Penyuluh Pertanian dengan mengacu pada kegiatan dalam programa Penyuluhan Pertanian dan rencana kerja tahunan Penyuluh Pertanian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Metode Penyuluhan Pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri

{ 23 }

BUKU PINTAR PENYULUH { 24 }

pelestarian fungsi lingkungan. (4) Kerjasama Penyuluhan Pertanian secara lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan aksesibilitas petani paling sedikit terhadap: a. inovasi teknologi; b. informasi harga dan pasar; c. prakiraan iklim; dan

Pertanian, Menteri Pertanian, gubernur, daerah kabupaten/kota menyediakan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian yang memadai. (2) Prasarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bangunan kantor; b. sumber air bersih; dan c. instalasi listrik.

d. permodalan usaha tani. (5) Kerjasama Penyuluhan Pertanian luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Kelembagaan Penyuluhan Pertanian nasional dengan regional dan/atau internasional, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Kerjasama Penyuluhan Pertanian luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pengembangan wawasan, keterampilan, profesionalisme, dan solidaritas Penyuluh Pertanian dan Pelaku Utama.

(3) Selain prasarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Balai Penyuluhan Pertanian mencakup lahan percontohan tanaman dan ternak. (4) Sarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. alat bantu Penyuluhan Pertanian; b. alat bantu komunikasi dan informasi; c. peralatan administrasi kantor dan mebeulair; d. alat transportasi; dan e. buku dan publikasi hasil penelitian. (5) Prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA Pasal 47 (1) (1) Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan kinerja Penyuluh

Pasal 48 (1) Prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud

prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

BAB VII MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 49 Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan antara Badan PPSDMP dengan: a. direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian; b. dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi; c. dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota; d. balai Penyuluhan Pertanian di

kecamatan; dan e. instansi terkait lain. Pasal 50 (1) Mekanisme kerja penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan melalui rapat teknis, koordinasi pelaksanaan, koordinasi pembinaan, koordinasi pengendalian, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan bersama dengan Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan dan kecamatan, petugas lapang lingkup Pertanian, mantri statistik, kepala desa/lurah, perwakilan Pelaku Utama dan petugas instansi terkait lain. (3) Rapat koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

dalam Pasal 48 ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, Pelaku utama, dan Pelaku Usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimal dan pemanfaatan

bersama dengan pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan, Penyuluh Pertanian di daerah kabupaten/kota, perwakilan Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan pimpinan instansi terkait lain. (4) Rapat koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi bersama { 25 }

dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota, Penyuluh Pertanian di daerah provinsi perwakilan Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan pimpinan instansi terkait lain. (5) Rapat koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan PPSDMP bersama dengan direktorat jenderal

BUKU PINTAR PENYULUH

atau badan lingkup Kementerian Pertanian dan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi, Penyuluh Pertanian di Pusat, perwakilan Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan pimpinan instansi terkait lain. (6) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) merupakan instansi yang menyelenggarakan atau berkaitan dengan pencapaian sasaran program strategis nasional dan unggulan daerah.

{ 26 }

Pasal 51 (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan sesuai dengan program dan kegiatan Penyuluhan Pertanian. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan, dinas yang menyelenggarakan

fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota, dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi, Badan PPSDMP, dan Menteri Pertanian. Pasal 52 (1) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antara dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota dengan balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan merupakan hubungan koordinasi pelaksanaan. (2) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antara dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota merupakan hubungan koordinasi pembinaan yang dilakukan melalui komunikasi dua arah. (3) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antara Badan PPSDMP dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi merupakan hubungan koordinasi pengendalian. Pasal 53 Dalam hal diperlukan: a. koordinasi pembinaan sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan PPSDMP bersama dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota. Pasal 54 (1) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antara Badan PPSDMP dengan direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian merupakan hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan. (2) Tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antara Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah dengan instansi terkait lain merupakan hubungan kerja

koordinatif fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaran Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi bersama dengan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota kepada balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan; b. koordinasi pengendalian

Pasal 56 (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja, efektivitas dan efisiensi pendayagunaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: { 27 }

a. b. c. d. e.

pemberian bimbingan; pelatihan; arahan; supervisi; dan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan serta sistem kerja Penyuluh Pertanian. (4) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembinaan dan pengawasan

BUKU PINTAR PENYULUH

dilakukan melalui penilaian kinerja Penyuluh Pertanian berdasarkan indikator kinerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penilaian kinerja Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memperhatikan: a. jumlah rumah tangga petani; b. luas dan karakteristik lahan; c. topografi wilayah kerja; d. Kelembagaan Petani; dan e. kreativitas dalam mengembangkan inovasi teknologi.

{ 28 }

Pasal 57 (1) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), pembinaan dan pengawasan kinerja Penyuluh Pertanian dilakukan oleh organisasi profesi Penyuluh Pertanian. (2) Pembinaan dan pengawasan oleh organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan kode etik profesi. Pasal 58 (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP atas nama Menteri Pertanian.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan Pasal 59 (1) Pemantauan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi data, dan informasi secara berkesinambungan. (3) Pemantauan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelembagan Penyuluhan Pertanian di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Bagian Kedua Evaluasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 60 Evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai proses, efektivitas dan efisiensi kinerja serta dampak penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Evaluasi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelembagan Penyuluhan Pertanian di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi secara berkala. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi evaluasi:

a. awal (pre evaluation); b. proses (on-going evaluation); c. akhir (post/terminal evaluation); dan d. dampak (ex-post evaluation). Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 61 (1) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari desa/ kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi sampai dengan Pusat. (2) Pelaporan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelembagan Penyuluhan Pertanian di Pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; b. Kelembagaan Petani; c. ketenagaan Penyuluhan Pertanian; d. pelaksanaan Penyuluhan Pertanian e. prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian; dan f. pembiayaan Penyuluhan Pertanian. (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkesinambungan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 62 (1) Pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan { 29 }

kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya: a. operasional Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; b. operasional Penyuluh Pertanian PNS; c. pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana; dan d. tunjangan profesi bagi penyuluh yang memenuhi syarat kompetensi dan melakukan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Menteri, gubernur, atau bupati/ wali kota dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian kepada Penyuluh Pertanian non PNS.

BUKU PINTAR PENYULUH

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

{ 30 }

Pasal 63 Dalam hal dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi dan dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota belum terbentuk, penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah provinsi dan badan yang menyelenggarakan fungsi

Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota. Pasal 64 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai: a. mekanisme pembinaan Penyuluh Pertanian swadaya dan Penyuluh Pertanian swasta berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta; b. penetapan standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/ 12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 488); c. jenis dan pemilihan metode Penyuluhan Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 489); dan d. mekanisme pengelolaan Balai Penyuluhan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ PERMENTAN/ OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 441), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta; b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/ OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 403); c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/ OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 488); d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/ OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 489); dan e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/ OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 441), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2016 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2016

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 65 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1477

Pasal 66 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. { 31 }

BUKU PINTAR PENYULUH

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 47/Permentan/SM.010/9/2016

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47/Permentan/SM.010/9/2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

BUKU PINTAR PENYULUH

Menimbang

{ 34 }

: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu disusun Programa Penyuluhan Pertanian; b. bahwa sebagai acuan dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian; c. bahwa dengan adanya perkembangan, tuntutan dan kebutuhan dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis,

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

Mengingat

{ 35 }

Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN

BUKU PINTAR PENYULUH

PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN.

{ 36 }

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2016 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. Pasal 2 Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian.

AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2016

Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

Pasal 1

ttd. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1477

{ 37 }

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 47/ Permentan/SM.010/9/2016 TANGGAL : 29 September 2016 PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BUKU PINTAR PENYULUH

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan memantapkan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang meliputi aspek penataan kelembagaan, ketenagaan,

{ 38 }

penyelenggaraan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyuluhan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 juga mengamanatkan bahwa programa penyuluhan pertanian terdiri atas programa penyuluhan desa/ kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional. Khusus

programa penyuluhan pertanian nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dalam Pedoman ini dimaknai sebagai program penyelenggaraan penyuluhan pertanian Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun substansinya meliputi aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana sarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian. Adapun programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa/ kelurahan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa/kelurahan merupakan perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun substansinya meliputi rencana kegiatan dalam rangka perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan, serta rencana

sehingga semua programa penyuluhan pertanian dalam berbagai tingkatan bersifat selaras dan saling memperkuat. Hasil evaluasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pedoman yang ada belum membedakan kekhasan programa penyuluhan pertanian nasional, provinsi, kabupaten/kota dengan programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa/kelurahan. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi dalam memahami makna programa penyuluhan pertanian khususnya di kecamatan dan desa/kelurahan, sehingga dalam penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian belum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian perlu disempurnakan. B. Tujuan Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan bagi tim penyusun programa penyuluhan pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintahan dalam menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian; 2. Memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian meliputi: 1. Kerangka Pikir dan Prinsip; 2. Pengorganisasian; 3. Penyusunan; dan

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Programa penyuluhan pertanian pada setiap tingkatan disusun setiap tahun dengan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya. Programa penyuluhan pertanian ini pada dasarnya disusun secara mandiri, namun saling memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan,

4. Pendanaan. D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi { 39 }

BUKU PINTAR PENYULUH { 40 }

lingkungan hidup. 2. Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku

dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. 6. Produktivitas Usaha Tani adalah perolehan hasil usaha per satuan unit usaha saat ini (faktual), maupun potensi perolehan hasil usaha yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. 3. Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis, sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. 4. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. 5. Potensi Usaha Tani adalah peluang usaha tani dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agrosistem setempat, sumber daya

pelaku utama dan pelaku usaha. Lingkungan Usaha Tani adalah kondisi ketersediaan prasarana dan sarana usaha yang meliputi saluran irigasi, agro input, alat mesin pertanian pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran, serta kebijakan yang mempengaruhi usaha tani. Perilaku adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi teknologi usaha tani dari hulu sampai hilir. Non Perilaku adalah kondisi yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha, berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani. Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian adalah rangkaian hubungan keterkaitan dan saling ketergantungan diantara sub-sub sistem kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan

10.

13.

14.

15.

16.

Utama adalah petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan

keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 18. Mimbar Sarasehan adalah forum konsultasi antara wakil Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pengembangan usaha Pelaku Utama dan/Pelaku Usaha dalam kaitan dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian. 19. Rembugtani Desa adalah pertemuan antara pengurus kelembagaan Petani untuk menggali masalah-masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagai salah satu bahan yang akan diusulkan dalam Mimbar Sarasehan kecamatan. 20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 21. Komoditas Pertanian Strategis Nasional adalah jenis-jenis komoditas yang ditetapkan sebagai komoditas prioritas di tingkat nasional karena

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

sarana, serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian yang mempengaruhi keberhasilan Penyuluhan Pertanian. 11. Penyuluh Pertanian, baik Penyuluh PNS, Swasta maupun Swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. 12. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku

{ 41 }

perannya yang strategis dalam pencapaian ketahanan pangan nasional. 22. Komoditas Unggulan adalah jenisjenis komoditas pangan yang potensial dikembangkan di daerahdaerah tertentu sesuai dengan kondisi agroekosistem setempat.

BAB II KERANGKA PIKIR DAN PRINSIP

A. Kerangka Pikir

BUKU PINTAR PENYULUH

Sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), Penyuluhan Pertanian terintegrasi dengan sub sistem program pembangunan pertanian, sehingga proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilakukan secara

{ 42 }

terpadu dan sinergis dengan proses perencanaan pembangunan pertanian. Proses perencanaan pembangunan pertanian dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan

Tahunan. Selanjutnya setiap daerah menyusun RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Perencanaan pembangunan pertanian didukung dengan APBN dan APBD yang penyusunan dan penetapannya mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran yang berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penyelenggaraan Musrenbang merupakan suatu tahap yang harus dilalui dalam proses pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, guna mewujudkan sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Sebelum penyusunan programa Penyuluhan Pertanian, dilakukan Rembugtani Desa atau Mimbar Sarasehan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, guna mengakomodasi aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pembangunan pertanian. Hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya digunakan sebagai bahan diskusi dalam

Musrenbang. Berdasarkan hasil Musrenbang disusun programa Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat pemerintahan yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah, selanjutnya disahkan dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

REMBUGTANI DESA

Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP). Kerangka pikir penyusunan programa Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat secara umum digambarkan sebagai berikut: (Lihat: Gambar 1) B. Prinsip Prinsip penyusunan programa Penyuluhan Pertanian, sebagai berikut: 1. Partisipatif, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Penyuluh pertanian mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; 2. Bermanfaat, yaitu hasil programa

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

pelaksanaan rembugtani atau Mimbar Sarasehan. Hasil kesepakatan Rembugtani Desa atau Mimbar Sarasehan tersebut menjadi usulan indikatif dan kualitatif programa Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya. Usulan indikatif dan kualitatif programa tersebut diusulkan oleh kelembagaan yang menangani fungsi Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintahan dalam forum

MUSRENBANG DESA JAN

ANALISIS KEADAAN

MIMBAR SARASEHAN KEC

MUSRENBANG KECAMATAN FEB

HASIL EVALUASI PROGRA MA (T-1)

MIMBAR SARASEHAN KAB/KOTA

MUSRENBANG KAB/KOTA

HASIL MUSRENBANG (T+1)

MAR

MIMBAR SARASEHAN PROVINSI

MUSRENBANG PROVINSI APR

MIMBAR SARASEHAN NASIONAL/ RAKOR

MUSRENBANG PUSAT

PENYUSUNAN/ PENGESAHAN PROGRAMA (T+1)

RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) (T+1)

MEI

Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian { 43 }

Penyuluhan Pertanian yang sudah disusun pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam upaya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan; 3. Terpadu, yaitu proses penyusunan

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 44 }

programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan program pembangunan pertanian strategis nasional dan daerah, dengan berdasarkan kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Sinergi, yaitu programa Penyuluhan Pertanian pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mempunyai hubungan yang bersifat selaras dan saling memperkuat. Transparan, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan prinsip keterbukaan, sehingga dapat menjamin akses dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan; Demokratis, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian disusun dengan saling memperhatikan dan menyerasikan program Pemerintah dan pemerintah daerah dengan kebutuhan serta kepentingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha lainnya; Bertanggung gugat, yaitu evaluasi

programa Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan membandingkan rencana dengan pelaksanaan programa penyuluhan sebelumnya guna mengetahui tingkat capaian, rasionalitas, ketepatan waktu dan permasalahan yang dihadapi. 8. Specific, Measurable, Actionary, Realistic, Time Frame (SMART) yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas, dapat diukur, dapat dikerjakan/ dapat dilakukan, sesuai kemampuan dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. 9. Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek khalayak sasaran, perubahan Perilaku yang dikehendaki, kondisi yang akan dicapai, dan derajat kondisi yang akan dicapai.

BAB III PENGORGANISASIAN Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintahan, diperlukan pembentukan Tim Penyusun Programa Penyuluhan Pertanian, dengan struktur dan susunan keanggotaan serta tugas sebagai berikut:

2. Tim Penyusun Programa Provinsi

Struktur dan susunan keanggotaan tim penyusun programa Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintahan sebagai berikut:

Ketua : Pejabat struktural pada unit kerja yang melaksanakan tugas bidang program penyuluhan pertanian di provinsi. Sekretaris : Koordinator Penyuluh Pertanian Provinsi. Anggota : 1) Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi; 2) Kelompok Penyuluh Pertanian pada Dinas Provinsi dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP); 3) Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di provinsi.

1. Tim Penyusun Programa Nasional Tim Penyusun Programa Nasional terdiri atas: Ketua : Pejabat eselon III yang melaksanakan tugas bidang program dan evaluasi pada Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Sekretaris : Koordinator Penyuluh Pertanian Pusat. Anggota : 1) Pejabat eselon III yang melaksanakan tugas bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian pada BPPSDMP; 2) Pejabat eselon III yang melaksanakan tugas bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada BPPSDMP; 3) Pejabat eselon IV lingkup Pusluhtan pada BPPSDMP; 4) Kelompok Penyuluh Pertanian di Pusat; 5) Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha tingkat nasional.

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

A. Struktur dan Susunan Keanggotaan

3. Tim Penyusun Programa Kabupaten/Kota Ketua : Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang program penyuluhan pertanian di kabupaten/kota. Sekretaris : Koordinator Penyuluh Pertanian kabupaten/kota. Anggota : 1) Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota; 2) Kelompok Penyuluh Pertanian pada unit kerja lingkup pertanian kabupaten/kota; 3) Perwakilan kelembagaan { 45 }

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di kabupaten/kota. 4. Tim Penyusun Programa Kecamatan Ketua : Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan. Sekretaris : Penyuluh Urusan Programa (Programmer). Anggota: 1) Kelompok Penyuluh Pertanian

BUKU PINTAR PENYULUH

pada Unit Kerja yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan; 2) Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan; 3) Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di kecamatan. 5. Tim Penyusun Programa Desa/Kelurahan

{ 46 }

Ketua : Ketua Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes). Sekretaris : Penyuluh Pertanian yang bertugas di desa/kelurahan. Anggota : 1) Kepala Urusan Pembangunan Desa/Kelurahan; 2) Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di desa/ kelurahan. B. Tugas Tim Penyusun Programa Tim penyusun programa mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Melakukan analisis keadaan pada masing-masing wilayah kerja; 2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya;

3. Menyiapkan Rembugtani Desa atau Mimbar Sarasehan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional; 4. Menyiapkan usulan indikatif dan kualitatif programa Penyuluhan Pertanian (termasuk dukungan prasarana sarana dan pengaturan) untuk diusulkan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang dalam bentuk daftar usulan kegiatan dan pembiayaan yang dilengkapi dengan kerangka acuan; 5. Menyiapkan pertemuan penyusunan programa pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan; 6. Melaksanakan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian; 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan hasil penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kepada pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV PENYUSUNAN PROGRAMA Penyusunan programa Penyuluhan Pertanian memperhatikan unsur, tahapan, dan proses penyusunan programa sebagai berikut: A. Unsur Unsur merupakan substansi programa Penyuluhan Pertanian, terdiri dari keadaan, tujuan, permasalahan dan

1. Keadaan Keadaan berisikan data dan informasi faktual mengenai: a. potensi, produktivitas dan produksi Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lain; b. Perilaku dan Non Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani; dan c. dukungan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Lingkungan Usaha Tani. 2. Tujuan Tujuan memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun berkaitan dengan: a. Perilaku dan Non Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani; b. dukungan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan c. upaya menciptakan Lingkungan Usaha Tani kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya.

3. Permasalahan Permasalahan berkaitan dengan Perilaku dan Non Perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang akan dicapai.

4. Rencana Kegiatan Rencana kegiatan disajikan dalam bentuk matriks berupa matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan, berisikan apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan, sasaran, cara, siapa yang melakukan, dimana, kapan, dan berapa biaya yang diperlukan.

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

rencana kegiatan yang dirumuskan pada saat penyusunan programa Penyuluhan Pertanian, dengan penjelasan sebagai berikut:

B. Tahapan Tahapan penyusunan programa dilakukan sesuai dengan skema sebagai berikut: (Lihat Gambar 2). 1. Perumusan Keadaan Keadaan dirumuskan dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Pada dasarnya Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan program { 47 }

sasaran produksi tersebut, yang meliputi aspek sebagai berikut: 1) kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya; 2) kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani; 3) ketenagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya; 4) penyelenggaraan penyuluhan berkaitan dengan materi,

BUKU PINTAR PENYULUH

Gambar 2. Skema Tahapan Penyusunan Programa

{ 48 }

penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Perumusan keadaan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data, sehingga menghasilkan informasi (kualitatif dan kuantitatif) yang menggambarkan Potensi Usaha Tani, produktivitas dan produksi komoditas strategis nasional serta Komoditas Unggulan lainnya, serta dukungan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dalam rangka mendukung pencapaian

metode, peran serta dan kerjasama; 5) prasarana dan sarana, serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian. Selain itu rumusan keadaan juga mencakup informasi tentang dukungan Lingkungan Usaha Tani yang meliputi fasilitasi kontruksi dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES); sarana produksi pertanian; alat mesin pertanian pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran; serta kebijakan yang mempengaruhi usaha tani. b. Kecamatan Programa Penyuluhan Pertanian kecamatan merupakan rencana penyuluhan yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Perumusan keadaan di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data, sehingga

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

inovasi/teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani (misalnya belum yakin, belum mau, belum terampil); Keragaan kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian); Keragaan Lingkungan Usaha Tani berupa ketersediaan sub terminal agribisnis, kios saprodi, lembaga perbankan di desa; Keragaan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES, dan jalan usaha tani; Keragaan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan desa (Pos Penyuluhan Desa/Posluhdes), ketenagaan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, prasarana dan sarana penyuluhan, serta pembiayaan penyuluhan; Keragaan pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI).

Rumusan keadaan di kecamatan diperoleh dari rekapitulasi hasil analisis Participatory Rural Appraisal (PRA) desa/ kelurahan atau hasil rekapitulasi teknik identifikasi faktor penentu (impact point). Dalam hal wilayah kerja Balai Penyuluhan di Kecamatan meliputi lebih dari satu kecamatan, maka keadaan dirumuskan untuk setiap kecamatan. c. Desa/Kelurahan Programa desa/kelurahan merupakan acuan bagi Penyuluh pertanian di desa/ kelurahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja dan pendamping Petani di wilayah kerjanya. Perumusan keadaan di desa/ kelurahan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, antara lain melalui metode PRA, teknik identifikasi faktor penentu (impact point) atau teknik lainnya untuk menjaring kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani. Rumusan keadaan menghasilkan informasi (kualitatif dan kuantitatif) sebagai berikut: 1) Produktivitas dan produksi nyata di tingkat desa/kelurahan dengan basis kelompok tani dan gabungan kelompok tani; 2) Keragaan penerapan inovasi/ teknologi baru (misalnya belum

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

menghasilkan informasi (kualitatif dan kuantitatif) yang bersifat lebih operasional dan menggambarkan hal sebagai berikut: 1.) Produktivitas dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan Komoditas Unggulan di kecamatan dibandingkan dengan sasaran yang akan dicapai; 2.) Keragaan tingkat penerapan

yakin, belum mau, belum terampil menerapkan inovasi/teknologi yang direkomendasikan dalam { 49 }

usaha tani); 3) Keragaan kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian); 4) Keragaan kelas kemampuan kelompok tani termasuk Petani yang belum bergabung dalam kelompok; 5) Keragaan Lingkungan Usaha Tani berupa ketersediaan pasar desa, kios saprodi, lembaga keuangan mikro desa; 6) Keragaan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES, jalan usaha tani.

BUKU PINTAR PENYULUH

2. Penetapan Tujuan

{ 50 }

Penetapan tujuan dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun berkaitan dengan Perilaku dan Non Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani, sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, dan upaya untuk menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan Komoditas Unggulan lainnya di wilayah masingmasing. Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan meliputi kriteria SMART dan aspek ABCD, untuk tujuan:

a. Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Tujuan ditetapkan dengan merumuskan perubahan yang akan dicapai dalam Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian guna mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya di daerah masing-masing, meliputi: 1) Penguatan dan pendayagunaan kelembagaan penyuluhan; 2) Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Petani; 3) Peningkatan kompetensi dan pemberdayagunaan ketenagaan penyuluhan; 4) Pemenuhan prasarana dan sarana penyuluhan; 5) Pembiayaan penyuluhan; 6) Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan; dan 7) Kegiatan untuk mengupayakan kemudahan atau menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif. b. Kecamatan Tujuan ditetapkan dengan merumuskan perubahan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu tahun berkaitan dengan hal sebagai berikut: 1) Perilaku Petani dalam penerapan inovasi/teknologi yang direkomendasikan untuk meningkatkan produktivitas dan

teknologi baru yang direkomendasikan dalam usaha tani dengan basis kelompok tani dan gabungan kelompok tani; 2) Peran dan fungsi kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian); 3) Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani termasuk

agribisnis, kios saprodi, lembaga perbankan di kecamatan; 4) Kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES dan jalan usaha tani; 5) Kegiatan untuk mengoptimalkan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan desa (Posluhdes), ketenagaan, pelaksanaan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyuluhan; 6) Kegiatan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI).

peningkatan jumlah Petani yang bergabung dalam kelompok; 4) Kegiatan untuk mengupayakan kemudahan atau menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif berupa ketersediaan pasar desa, kios saprodi, lembaga keuangan mikro desa; 5) Kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES, jalan usaha tani. 3. Penetapan Masalah

Tujuan ditetapkan dengan merumuskan perubahan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu

Penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang akan dicapai. Terhadap faktorfaktor tersebut dilakukan pemeringkatan masalah, sesuai dengan prioritas

satu tahun berkaitan dengan hal sebagai berikut: 1) Tingkat penerapan inovasi/

pembangunan pertanian di suatu wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

c. Desa/Kelurahan

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

produksi usaha tani; 2) Peran dan fungsi kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian); 3) Kegiatan untuk mengupayakan kemudahan atau menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif, antara lain berupa ketersediaan sub terminal

{ 51 }

a. apakah masalah itu menyangkut mayoritas para Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; b. apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, Lingkungan Usaha Tani, Perilaku, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan c. apakah tersedia kemudahan

BUKU PINTAR PENYULUH

biaya, tenaga, teknologi/inovasi untuk pemecahan masalah. Penjelasan mengenai penetapan masalah di masing-masing tingkat sebagai berikut: a. Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

{ 52 }

Penetapan masalah dilakukan dengan memperhatikan faktor- faktor penyebab belum optimalnya dukungan terhadap pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya, sebagai berikut: 1) Pemetaan dan penguatan kelembagaan penyuluhan khususnya peran Balai Penyuluhan di kecamatan sebagai Pos Simpul Koordinasi (POSKO) Program dan Pelaksanaan Kegiatan serta Pusat Data dan Informasi Pembangunan Pertanian di kecamatan; 2) Penataan dan penetapan kebutuhan ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 3) Peningkatan kompetensi

ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 4) Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan pembiayaan serta optimalisasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; 5) Perkembangan tingkat kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam penerapan inovasi teknologi. b. Kecamatan Penetapan masalah dilakukan dengan memperhatikan faktor- faktor penyebab belum optimalnya dukungan terhadap pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya, sebagai berikut: 1) Faktor-faktor penyebab belum optimalnya peran Balai Penyuluhan di kecamatan dalam pelaksanaan keterpaduan program dan kegiatan, optimalisasi potensi sumber daya, evaluasi pencapaian target dan identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya; 2) Faktor yang bersifat Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan masih rendahnya tingkat adopsi Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam penerapan inovasi/teknologi baru yang direkomendasikan dalam usaha tani;

yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit, pengairan atau permodalan usaha. c. Desa/Kelurahan Penetapan masalah dilakukan dengan memperhatikan faktor- faktor penyebab belum optimalnya dukungan terhadap pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya, sebagai berikut: 1) Faktor penyebab belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan tani (kelompok tani dan gabungan kelompok tani) dan kelembagaan ekonomi Petani di desa/kelurahan; 2) Faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, antara lain sebagai berikut:

(a) pendampingan Petani dalam penyusunan RDK dan RDKK oleh Penyuluh pertanian; (b) fasilitasi Petani dalam mengakses informasi teknologi, pasar dan harga; (c) bimbingan penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan Kalender Tanam (KATAM), pola tanam dan pola usaha tani; (d) penyampaian umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi untuk disalurkan kepada BPTP; (e) bimbingan mengakses permodalan, sarana produksi dan pemasaran, menyusun rencana usaha tani dan mengembangkan jejaring kerja dan kerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi usaha; (f) fasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani; (g) pelaksanaan Rembugtani Desa/kelurahan; (h) identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya. 3) Faktor yang bersifat Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi Pelaku

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

3) Faktor penyebab masih rendahnya tingkat kemampuan Petani dalam mengakses informasi, permodalan dan pemasaran, menyusun rencana usaha tani, mengembangkan jejaring usaha untuk meningkatkan skala ekonomi usaha; 4) Faktor yang bersifat Non Perilaku,

{ 53 }

Utama dan Pelaku Usaha terhadap penerapan suatu inovasi/teknologi baru (misalnya belum yakin, belum mau atau belum terampil menerapkan inovasi/teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani); 4) Faktor yang bersifat Non Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit, pengairan atau permodalan usaha.

BUKU PINTAR PENYULUH

4. Penetapan Rencana Kegiatan

{ 54 }

Penetapan rencana kegiatan dilakukan dengan merumuskan cara mencapai tujuan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai. Rencana kegiatan ini disajikan dalam matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Mengingat makna programa Penyuluhan Pertanian di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota merupakan program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, maka matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan hanya dibuat di kecamatan/desa. Matriks rencana kegiatan penyuluhan terdiri dari matriks rencana kegiatan penyuluhan nasional/provinsi/kabupaten/ kota (Format 1) dan matriks rencana

kegiatan penyuluhan kecamatan/desa (Format 3). Rincian pada Format 1 dan Format 3 terdiri atas keadaan, tujuan, masalah, sasaran dan kegiatan (materi, metode, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab, pelaksana, dan keterangan). Matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan di tingkat kecamatan/desa (Format 5) terdiri dari rincian kolom tujuan, masalah, upaya/kegiatan yang dilakukan, lokasi, waktu, perkiraan biaya, penanggungjawab dan pelaksana. Berdasarkan matriks rencana kegiatan penyuluhan nasional/provinsi/ kabupaten/kota, selanjutnya setiap Penyuluh pertanian menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP), sebagaimana pada Format 2. Adapun Penyuluh pertanian di kecamatan/ desa menyusun RKTPP masing-masing berdasarkan matriks rencana kegiatan Penyuluhan Pertanian kecamatan/desa sebagaimana pada Format 4. Rincian Format 2 dan Format 4 terdiri dari tujuan, masalah, sasaran dan kegiatan (materi, metode, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggung jawab, pelaksana, dan keterangan). Penetapan Rencana Kerja: a. Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Penetapan rencana kegiatan di tingkat nasional/provinsi/ kabupaten/kota dilakukan dengan mengisi matriks rencana kegiatan penyuluhan dalam rangka

2) Penataan dan penetapan kebutuhan ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 3) Peningkatan kompetensi ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 4) Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan pembiayaan penyuluhan; 5) Optimalisasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; 6) Penguatan kemampuan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani. b. Kecamatan Penetapan rencana kegiatan di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengisi matriks rencana kegiatan penyuluhan untuk mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lain, meliputi: 1) Peningkatan kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pelaku Utama dan

Pelaku Usaha; 2) Penyediaan informasi teknologi/ inovasi dan materi Penyuluhan Pertanian; 3) Penyediaan data base penyuluhan berbasis Poktan dan gapoktan, serta data base ketenagaan Penyuluh; 4) Peningkatan kemampuan Penyuluh pertanian (PNS, Swadaya dan Swasta) melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; 5) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; 6) Fasilitasi pengembangan kelembagaan Petani/ kelembagaan ekonomi Petani dan kemitraan. Selain itu disusun matriks mengupayakan kemudahan pelayanan dan pengaturan yang berisikan rencana kegiatan pemecahan masalah Non Perilaku berkaitan dengan dukungan prasarana dan sarana usaha tani, pembiayaan, pengaturan, dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif.

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lain, meliputi: 1) Pemetaan dan penguatan kelembagaan khususnya peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan sebagai POSKO Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan;

c. Desa/Kelurahan Penetapan rencana kegiatan di tingkat desa/kelurahan dilakukan dengan menyusun rencana kerja Penyuluh { 55 }

pertanian di desa/kelurahan secara sistematis dengan memperhatikan kebutuhan Pelaku Utama di desa/ kelurahan, dan bersinergi dengan programa penyuluhan kecamatan. Selain itu disusun matriks mengupayakan kemudahan pemecahan masalah Non Perilaku berkaitan dengan dukungan prasarana dan sarana usaha tani, pembiayaan, pengaturan, dan

Penyuluhan Pertanian nasional tahun sebelumnya (T-1), guna mengukur keberhasilan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Pusat sekaligus memberi umpan balik terhadap programa Penyuluhan Pertanian nasional tahun berikutnya (T+1); d. hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan

penciptaan lingkungan kondusif untuk usaha tani.

Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan nasional tahun berjalan; e. kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan nasional menjadi usulan indikatif dan kualitatif program/kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/ pengaturan) yang disampaikan dalam musrenbangtan nasional yang dilaksanakan sekitar bulan April - Mei tahun berjalan; f. hasil definitif musrenbangtan nasional menjadi bahan dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian nasional tahun berikutnya (T+1); g. penyusunan programa Penyuluhan Pertanian nasional dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh sekretaris direktorat jenderal/ badan lingkup Kementerian Pertanian sebagai narasumber

C. Proses Penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian mulai dari Rembugtani Desa, Mimbar Sarasehan kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi sampai nasional melalui proses sebagai berikut: 1. Tingkat Nasional

BUKU PINTAR PENYULUH

a. Kepala BPPSDMP selaku penanggung jawab penyusunan

{ 56 }

programa Penyuluhan Pertanian nasional, memfasilitasi pembentukan tim penyusun programa Penyuluhan Pertanian nasional; b. pelaksanaan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian nasional dimulai dengan melakukan analisis keadaan; c. selain melakukan analisis keadaan, dilakukan juga evaluasi programa

BPPSDMP dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian dan Pimpinan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Alur proses penyusunan programa nasional dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini. (Lihat Gambar 3).

2. Tingkat Provinsi a. pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi selaku penanggung jawab penyusunan programa Penyuluhan Pertanian provinsi memfasilitasi pembentukan tim penyusun programa Penyuluhan Pertanian di provinsi; b. Pelaksanaan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian provinsi dimulai dengan melakukan analisis keadaan; c. selain melakukan analisis keadaan, dilakukan juga evaluasi

Alur Proses Penyusunan Programa Nasional

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

yang akan memaparkan sasaran program produksi dan keragaan prasarana dan sarana usaha tani, seluruh Penyuluh pertanian pusat, dan perwakilan organisasi Petani di tingkat nasional; h. Programa Penyuluhan Pertanian nasional disahkan oleh Kepala

HASIL EVALUASI PROGRAMA PUSAT (T-1)

HASIL ANALISIS KEADAAN

MIMBAR SARASEHAN/ RAKOR PUSAT

MUSRENBANG NASIONAL

MUSRENBANGTAN PUSAT APRIL - MEI

HASIL MUSREN BANGTAN (T+1)

PENYUSUNAN PROGRAM/ PROGRAMA PROVINSI (T+1)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) PUSAT (T+1)

Gambar 3. Alur Proses Penyusunan Programa Nasional { 57 }

BUKU PINTAR PENYULUH

programa Penyuluhan Pertanian provinsi tahun sebelumnya (T-1), guna mengukur keberhasilan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di provinsi sekaligus memberi umpan balik terhadap programa Penyuluhan Pertanian provinsi tahun berikutnya (T+1); d. hasil analisis keadaan dan hasil

{ 58 }

evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan provinsi; e. kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan provinsi menjadi usulan indikatif dan kualitatif program/ kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam musrenbangtan provinsi yang dilaksanakan sekitar bulan April â&#x20AC;&#x201C; Mei tahun berjalan; f. hasil definitif musrenbangtan provinsi menjadi bahan dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian provinsi tahun berikutnya (T+1); g. penyusunan programa Penyuluhan Pertanian provinsi dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan unit kerja lingkup pertanian provinsi sebagai narasumber

yang akan memaparkan sasaran program produksi dan keragaan prasarana dan sarana usaha tani, dinas terkait, seluruh Penyuluh pertanian pada kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi, pejabat fungsional bidang pertanian lain di kabupaten/kota, dan perwakilan organisasi Petani di provinsi; h. Programa Penyuluhan Pertanian provinsi disahkan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPPSDMP. Alur proses penyusunan programa provinsi dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini: (Lihat Gambar 4) 3. Tingkat Kabupaten/Kota a. pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota selaku penanggung jawab penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota memfasilitasi pembentukan tim penyusun programa Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota; b. Pelaksanaan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota dimulai dengan

(T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan kabupaten/ kota; e. kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan kabupaten/kota menjadi usulan indikatif dan kualitatif program/kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan

memberi umpan balik terhadap programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota tahun berikutnya (T+1); d. hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya

dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam Musrenbang kabupaten/kota yang dilaksanakan sekitar bulan Maret - April tahun berjalan; f. hasil definitif Musrenbang

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

melakukan analisis keadaan; c. selain melakukan analisis keadaan, dilakukan juga evaluasi programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/ kota tahun sebelumnya (T-1), untuk mengukur keberhasilan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota sekaligus

Gambar 4. Alur Proses Penyusunan Programa Provinsi { 59 }

kabupaten/kota menjadi bahan dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota tahun berikutnya (T+1); g. penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan unit kerja lingkup

petugas fungsional bidang pertanian lain di kabupaten/kota dan perwakilan organisasi Petani di kabupaten/kota; h. programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota disahkan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota dan selanjutnya

pertanian kabupaten/kota sebagai narasumber yang akan memaparkan sasaran program produksi dan keragaan prasarana dan sarana usaha tani, seluruh Penyuluh pertanian pada kelembagaan yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota,

disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi. Alur proses penyusunan programa kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini: (Lihat Gambar 5)

Alur Proses Penyusunan Programa Kabupaten/Kota HASIL EVALUASI PROGRAMA KABUPATEN (T-1)

BUKU PINTAR PENYULUH

HASIL ANALISIS KEADAAN

{ 60 }

MIMBAR SARASEHAN KABUPATEN

MUSRENBANG KABUPATEN MARET - APRIL

HASIL MUSREN BANG (T+1)

PENYUSUNAN PROGRAMA KABUPATEN (T+1)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) KAB/KOTA(T+1)

Gambar 5. Alur Proses Penyusunan Programa Kabupaten/Kota

a. pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan selaku penanggung jawab penyusunan programa penyuluhan kecamatan memfasilitasi pembentukan tim penyusun programa penyuluhan kecamatan; b. pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan kecamatan dimulai dengan melakukan analisis keadaan yang diperoleh dari hasil rekapitulasi PRA desa/kelurahan atau teknik identifikasi keadaan wilayah yang lain; c. selain melakukan analisis keadaan, Penyuluh Pertanian di kecamatan melakukan evaluasi programa penyuluhan kecamatan tahun sebelumnya (T-1), untuk mengukur keberhasilan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kecamatan sekaligus memberi umpan balik terhadap programa kecamatan tahun berikutnya (T+1); d. hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan kecamatan; e. kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan kecamatan menjadi usulan indikatif dan kualitatif

kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam Musrenbang kecamatan. Musrenbang kecamatan diperkirakan dilaksanakan sekitar bulan Februari- Maret tahun berjalan; f. hasil definitif Musrenbang kecamatan menjadi bahan dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kecamatan tahun berikutnya (T+1); g. penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kecamatan dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Penyuluh pertanian di wilayah unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan, UPTD lain yang membidangi pertanian, pejabat fungsional bidang pertanian lain di kecamatan. Dalam hal wilayah unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan meliputi lebih dari satu kecamatan, maka programa Penyuluhan Pertanian dibuat untuk setiap kecamatan; h. programa Penyuluhan Pertanian kecamatan disahkan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

4. Tingkat Kecamatan

{ 61 }

melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/ kota. Alur proses penyusunan programa kecamatan dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini: (Lihat Gambar 6). 5. Tingkat Desa/Kelurahan a. Penyuluh Pertanian yang bertugas di desa/kelurahan memfasilitasi proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian desa/ kelurahan berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan bekerjasama dengan Ketua Posluhdes. Dalam hal Posluhdes belum terbentuk, maka programa

Penyuluhan Pertanian mengacu pada RKTPP; b. pelaksanaan penyusunan programa desa/kelurahan dimulai dengan analisis keadaan melalui pelaksanaan PRA atau teknik identifikasi keadaan wilayah lain oleh Penyuluh Pertanian di desa/ kelurahan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Urusan Programa (Programmer) pada unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan dengan melibatkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; c. selain melakukan analisis keadaan, Penyuluh Pertanian di desa/ kelurahan bersama-sama dengan perwakilan kelembagaan Pelaku

Alur Proses Penyusunan Programa Kecamatan

BUKU PINTAR PENYULUH

ANALISIS KEADAAN

{ 62 }

HASIL EVALUASI PROGRAMA KECAMATAN (T-1)

MIMBAR SARASEHAN KECAMATAN BAHAN PROGRAMA MUSRENBANG KECAMATAN FEBRUARI - MARET

HASIL MUSREN BANG (T+1)

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PROGRAMA KECAMATAN (T+1)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) (T+1)

Gambar 6. Alur Proses Penyusunan Programa Kecamatan

Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam Musrenbang desa/kelurahan. Musrenbang desa/kelurahan diperkirakan dilaksanakan sekitar bulan Januari Februari tahun berjalan; f. hasil definitif Musrenbang desa/

d. hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Rembugtani Desa/Kelurahan; e. kesepakatan dalam Rembugtani Desa/kelurahan menjadi usulan indikatif dan kualitatif kegiatan

kelurahan menjadi bahan dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan tahun berikutnya (T+1); g. programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan ditandatangani oleh Ketua Posluhdes serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Kelurahan, selanjutnya programa

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

Utama dan/atau Pelaku Usaha berkewajiban melakukan evaluasi programa penyuluhan desa/ kelurahan tahun sebelumnya (T-1), untuk mengukur keberhasilan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di desa/ kelurahan sekaligus memberi umpan balik terhadap programa desa/ kelurahan tahun berikutnya (T+1);

Alur Proses Penyusunan Programa Desa HASIL EVALUASI PROGRAMA DESA (T-1)

ANALISIS KEADAAN

REMBUG TANI BAHAN PROGRAMA MUSRENBANG DESA JANUARI - FEBRUARI

HASIL MUSREN BANG (T+1)

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PROGRAMA DESA (T+1)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) (T+1)

Gambar 7. Alur Proses Penyusunan Programa Desa { 63 }

tersebut disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan. Alur proses penyusunan programa desa dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini. (Lihat Gambar 7).

BUKU PINTAR PENYULUH

D. Revisi Programa

{ 64 }

Revisi programa penyuluhan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dilaksanakan apabila terjadi perubahan sasaran kegiatan dan anggaran dalam tahun berjalan. Programa Penyuluhan Pertanian definitif di setiap tingkat administrasi pemerintahan selesai paling lambat 2 (dua) bulan setelah Musrenbang pada tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya. Prosedur revisi programa Penyuluhan Pertanian nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan dilaksanakan secara internal oleh kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan. Programa Penyuluhan Pertanian yang telah direvisi disampaikan kepada: 1. Programa Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota a. Programa Penyuluhan Pertanian Nasional yang telah direvisi disampaikan kepada Kepala BPPSDMP melalui Kepala Pusat

Penyuluhan Pertanian; b. Programa Penyuluhan Pertanian provinsi yang telah direvisi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi; c. Programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota yang telah direvisi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota. 2. Programa Kecamatan/Desa/Kelurahan a. Programa Penyuluhan Pertanian kecamatan yang telah direvisi disampaikan kepada Pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian di kecamatan. b. Programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan yang telah direvisi disampaikan kepada Kepala Desa/ Kelurahan.

BAB V PENDANAAN Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

keadaan, evaluasi programa penyuluhan tahun sebelumnya, Rembug tani Desa/ kelurahan atau Mimbar Sarasehan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, serta pertemuan penyusunan programa pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan.

BAB VI PENUTUP Pedoman ini merupakan acuan bagi penyelenggara Penyuluhan Pertanian di Pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMRAN SULAIMAN

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

Agar penyusunan programa Penyuluhan Pertanian sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka pengalokasian anggaran untuk menyusun programa Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya disediakan pada anggaran tahun berjalan. Pendanaan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian meliputi identifikasi dan analisis data dan informasi mengenai

{ 65 }

BUKU PINTAR PENYULUH

BAB III PENGELOLAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 03/Kpts/SM.200/1/05/2019

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03/KPTS/SM.200/1/05/2019 TENTANG PENGELOLAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

BUKU PINTAR PENYULUH

Menimbang

{ 68 }

: a. bahwa ketentuan mengenai Balai Penyuluhan Pertanian telah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/ SM.200/ 1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaran Penyuluhan Pertanian; b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 1 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/SM.200/1/2018, pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan clan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 10. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/ OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 350); 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ OT.140/ 12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita { 69 }

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /Permentan SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 /Permentan/ SM.010/9/2016 tentang Penyusunan ProgramJ Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ SM.200/ 1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN.

KESATU

: Pengelolaan Balai Penyu luhan Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Pengelolaan Balai Penyu luhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam mengelola Balai Penyu luhan Pertanian.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

BUKU PINTAR PENYULUH

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019 a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

{ 70 }

MOMON RUSMONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Pertanian; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian; 4. Pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah provinsi; 5. Pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota; 6. Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian seluruh Indonesia

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/ KPTS/SM.200/1/05/2019 TANGGAL 16 Mei 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 520/9340/OTDA Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah yang Penyediaan Aparaturnya Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat clan Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/ Permentan/SM.200/ 1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, aturan tersebut memberikan kejelasan pada arah kebijakan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 520/9340/OTDA Tahun 2017 menyatakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota masuk dalam fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan

bidang pertanian. Sebagai pelaksana operasional di kabupaten/kota dibentuk unit pelaksana teknis daerah dengan nomenklatur Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha yang dipimpin oleh koordinator penyuluh pertanian. Peran Balai Penyuluhan Pertanian sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi, sinergi, dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan. Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan yang kuat, menjadi garda terdepan dalam pengawalan dan sinergi program pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian bertujuan untuk memperkuat pembangunan pertanian yang maju dan modern di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian serta

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

PENGELOLAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

{ 71 }

memberdayakan pelaku utama clan pelaku usaha di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian dalam peningkatan kemampuan, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi. Sehubungan dengan dinamika kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah dan dalam upaya

BUKU PINTAR PENYULUH

mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai peninjauan kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan.

{ 72 }

B. Maksud dan Tujuan Keputusan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan sehingga pelaksanaan penyuluhan pertanian berjalan efektif dan efisien. Tujuan Keputusan Menteri ini untuk mewujudkan Balai Penyuluhan Pertanian yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian di kecamatan. C. Sasaran Keputusan Menteri ini ditujukan bagi para penyelenggara dan pelaksana penyuluhan pertanian, antara lain pejabat struktural dan fungsional penyuluh pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan.

D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Keputusan Menteri ini meliputi: 1. Pengorganisasian; 2. Persyaratan dan Klasifikasi; 3. Penyelenggaraan; 4. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja; 5. Pembiayaan; dan 6. Pembinaan dan Pengawasan. E. Pengertian Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya hayati dalam agro sistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Pembangunan Pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi Pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh- tumbuhan dan hewan.

utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian. 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah penyuluh Pertanian yang memenuhi

persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 7. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian

10.

11.

selama kurun waktu tertentu clan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal daridunia usaha dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas Pertanian, dan dewan komoditas Pertanian nasional. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

3. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 4. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku

{ 73 }

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan

13.

BUKU PINTAR PENYULUH

14.

{ 74 }

15.

16.

yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Kelembagaan Penyuluhan adalah

lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. 17. Lahan adalah lahan yang digunakan oleh BPP clan berfungsi untuk melaksanakan kegiatan uji coba/ kaji tindak/kaji terap/ percontohan usaha dalam rangka memantapkan teknologi yang harus dikuasai oleh penyuluh. 18. Kaji Terap adalah percobaan teknologi Pertanian yang dilaksanakan, oleh penyuluh Pertanian sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/ pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian Pelaku Utama atau dari berbagai sumber teknologi lainnya, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi Pelaku U tama. 19. Materi Penyuluhan Pertanian adalah bahan Penyuluhan Pertanian yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. 20. Metode Penyuluhan Pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh Pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong, dan mengorganisasikan dirinya

yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama. 22. Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian. 23. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Simluhtan merupakan sistem informasi Penyuluhan Pertanian yang menyajikan database berbasis web (online) yang dibangun untuk meningkatkan kualitas pendataan kelembagaan ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan kelembagaan Pelaku U tama.

BAB II PENGORGANISASIAN A. Kedudukan BPP berkedudukan di kecamatan clan merupakan unit kerja nonstruktural yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota. B. Tugas dan Fungsi EPP BPP merupakan unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota yang melaksanakan tugas: a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota; b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian; c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; d. pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; e. peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 21. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja nonstruktural

{ 75 }

Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; g. penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan

BUKU PINTAR PENYULUH

h. pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

{ 76 }

C. Peran BPP Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPP berperan sebagai: (1) Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian BPP digunakan sebagai wadah koordinasi sinkronisasi setiap pelaksanaan Pembangunan Pertanian di kecamatan yang dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional bidang Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, Penyuluh Pertanian Swasta, widyaiswara, akademisi, peneliti, tenaga teknis bidang Pertanian, camat, dan kepala desa/ lurah di wilayah kerja BPP dengan koordinasi Dinas daerah kabupaten/

kota yang menyelenggarakan urusan pertanian dan/ atau urusan pangan. (2) Pusat Pembelajaran Pertanian BPP berperan dalam proses pembelajaran dalam bentuk antara lain sekolah lapang, demplot, demfarm, demarea, atau Kaji Terap bagi Pelaku Utama, Pelaku Usaha, penyuluh, widyaiswara, akademisi, peneliti dalam mendukung pengembangan penangkar/ produsen benih, pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan), regenerasi petani, serta pengembangan usaha tani berorientasi ekonomi, dan/ atau spesifik lokalita di Lahan BPP atau Lahan Pelaku Utama. (3) Pusat konsultasi agribisnis BPP berperan sebagai tempat konsultasi agribisnis dan manajemen usaha tani Pelaku Utama dan Pelaku U saha dengan melibatkan instansi/lembaga lain, praktisi dan volunteer Pembangunan Pertanian sebagai narasumber. (4) Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian BPP berperan sebagai pusat pengembangan kemitraan usaha antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha secara regular dan/atau pada pelaksanaan Farm Field Day (FFD) dengan melibatkan sumber permodalan (bank, asuransi), Badan Urusan Logistik (Bulog), dinas koperasi, dinas perdagangan dan

D. Susunan Organisasi (1) Pimpinan Pimpinan BPP merupakan pejabat fungsional penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas atau kepala unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan Pertanian kabupaten/kota. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional penyuluh Pertanian diberikan tugas tambahan oleh pimpinan BPP untuk menangani urusan programa, urusan sumberdaya, clan urusan supervisi.

BAB III PERSYARATAN, DAN KLASIFIKASI A. Persyaratan Dalam melaksanakan tugas BPP harus memenuhi persyaratan antara lain: 1. Lokasi a. strategis mudah di akses oleh masyarakat dan mempunyai jaringan komunikasi dan listrik; dan b. berada di sentra kawasan Pertanian. 2. Bangunan a. bangunan permanen dan memenuhi persyaratan administratif, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. ruangan bangunan terdiri atas ruang: (1) pimpinan / koordinator; (2) administrasi; (3) kelompok jabatan fungsional; (4) perpustakaan; (5) pertemuan; (6) konsultasi/ display; (7) ibadah; (8) audio visual aid (ava); (9) laboratorium mini;

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

industri, eksportir, dinas perizinan dan instansi lainnya. (5) Pusat Data dan Informasi Pertanian BPP berperan dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi di wilayahnya.

{ 77 }

(10) gudang; (11) toilet; dan (12) dapur. c. bentuk bangunan huruf u dengan 9 (sembilan) tiang yang melambangkan 9 (sembilan) indikator kinerja penyuluh Pertanian. 3. Lahan

BUKU PINTAR PENYULUH

a. status Laban milik pemerintah daerah/hibah yang bersertifikat; b. memiliki Lahan percontohan di areal BPP atau lokasi di wilayah kerja BPP.

{ 78 }

4. Prasarana a. ruangan untuk kegiatan penyuluhan; b. Lahan percontohan/Kaji Terap untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan; c. rumah dinas; d. sumber air bersih; dan e. penerangan listrik/ genset/ solar cell atau panel surya. 5. Sarana a. peralatan administrasi kantor yaitu komputer, printer/scanner, lemari arsip, dan peralatan administrasi kantor lainya; b. mebeulair; c. kendaraan roda 2, roda 3, dan/ atau roda 4 untuk operasional

Penyuluhan Pertanian; d. perangkat teknologi informasi yaitu komputer, printer/scanner, modem, server, dan local areal network (lan)/ wifi; e. perangkat audio visual aid (ava) yaitu laptop, alat perekam digital (audio dan video), Icd projector, layar, tv monitor, dan sound system. f. alat bantu penyuluhan yaitu standing board, peta singkap, whiteboard/panelboard, papan display sebagai ternpat data dan informasi penyuluhan, alat mesin pertanian (alsintan) atau sesuai kebutuhan sasaran. 6. Ketenagaan Ketenagaan BPP terdiri atas: a. Penyuluh Pertanian PNS dengan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangundangan; b. PPPK Penyuluh Pertanian; c. THL-TB Penyuluh Pertanian; d. Penyuluh Pertanian Swadaya; dan/ atau e. Penyuluh Pertanian Swasta. B. Klasifikasi 1. BPP diklasifikasikan menjadi: a. BPP kelas Aditama; b. BPP kelas Utama; c. BPP kelas Madya; dan d. BPP kelas Pratama.

3. Penetapan kelas BPP dibuktikan dengan sertifikat klasifikasi BPP, dan pemberian nama kelas pada papan nama BPP. Kriteria klasifikasi BPP tercan tum dalam Form 1.

BAB IV PENYELENGGARAAN

A. Perencanaan Langkah dalam perencanaan sebagai berikut: 1. identifikasi potensi wilayah, meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi; 2. inventarisasi masalah, meliputi masalah perilaku dan masalah non perilaku yang dihadapi oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; 3. menyusun skala prioritas pengembangan usaha yang meliputi usaha kecil dan usaha menengah; 4. pemetaan komoditas usaha agribisnis unggulan; dan 5. menyusun rencana kebutuhan

administrasi, sarana clan prasarana BPP. B. Pelaksanaan 1. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian BPP menyusun programa Penyuluhan Pertanian di kecamatan, yang merupakan hasil rencana kerja Penyuluhan Pertanian desa. 2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian a. pembelajaran usaha tani ( on farm clan offfarm) clan mengusahakan kemudahan ( sarana produksi, akses permodalan dan akses pemasaran) bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; b. penyediaan materi pembelajaran melalui media cetak, elektronik (media sosial, media online) dan model spesifik lokal Penyuluhan Pertanian; dan c. penerapan metode penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pelaku U tama dan Pelaku U saha.

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

2. Klasifikasi BPP ditetapkan berdasarkan kriteria: a. pelayanan; b. sumber daya manusia; dan c. prasarana dan sarana.

3. Penyediaan dan Penyebaran Informasi Penyuluhan Pertanian Informasi Penyuluhan Pertanian yang disediakan dan disebarkan antara lain: d. informasi teknologi (teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran serta manajemen usaha tani); e. informasi sarana produksi (ketersediaan, keberadaan, { 79 }

BUKU PINTAR PENYULUH

jumlah dan mutu, bibit/benih, pupuk, obat-obatan, modal usaha, alat dan mesin Pertanian/ alsintan); f. informasi pembiayaan (satuan biaya usaha tani, sumber pembiayaan, akses pembiayaan); g. informasi pasar (harga komoditas, permintaan komoditas, sumber produksi, tujuan pasar);

{ 80 }

h. informasi manajemen usaha tani (kepemimpinan dan kewirausahaan, pengembangan Kelembagan Petani, KEP, dan aspek hukum); i. informasi kebijakan (pengaturan pola produksi, penggunaan produk, sarana produksi/ teknologi/sumber daya air, pasar, pelestarian fungsi lingkungan, kelestarian sumber daya alam, program strategis Pembangunan Pertanian); dan j. informasi lainnya yang bersifat mendukung penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di wilayah kerja BPP. 4. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani BPP melakukan pemberdayaan clan penguatan Kelembagaan Petani dengan kegiatan antara lain: a. mengidentifikasi Kelembagaan Petani (kemampuan manajemen, permodalan, skala usaha, dan kemitraan) di wilayah kerja

BPP dan memasukkan kedalam Simluhtan. b. membina dan mengembangkan Kelembagaan Petani di wilayah kerja BPP, melalui: (1) penumbuhan dan pengembangan Poktan, Gapoktan, dan KEP; (2) penumbuhan dan pengembangan kemampuan

(3)

(4)

(5)

(6)

manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan; pengawalan dan pendampingan Poktan dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) tahunan dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) per siklus tanam; pengawalan dan pendampingan Gapoktan dalam merekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) serta bertanggung jawab terhadap validitasnya; melaksanakan pendampingan kepada Pelaku Utama dengan berbagai Metode Penyuluhan Pertanian; mengusulkan Kelembagaan Petani dan KEP yang layak untuk memperoleh fasilitasi dari lembaga/instansi di

Pelaku Utama didampingi oleh penyuluh Pertanian; b. demonstrasi farm (demfarm) dilakukan oleh kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di hamparan yang dikelola kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; c. demonstrasi area (demarea) dilakukan oleh gabungan

Pertanian terpadu. 5. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian BPP melakukan peningkatan kapasitas penyuluh Pertanian dengan kegiatan antara lain: a. pendataan penyuluh Pertanian di wilayah kerja BPP; b. menyusun rencana kebutuhan sertifikasi keahlian/kompetensi penyuluh Pertanian; c. pelatihan/kursus/bimbingan teknis/ on the job training; d. pembelajaran dengan alat peraga (video teaching); e. permagangan/lokakarya/seminar/ studi banding; dan f. gelar teknologi/temu teknis. 6. Proses Pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha BPP melakukan proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan kegiatan antara lain: a. demonstrasi plot (demplot) dilakukan oleh Pelaku Utama secara individu di lahan

e. f. g. h.

kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam hamparan yang dikelola Gapoktan; demonstrasi unit (demunit) dilakukan oleh kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang berbadan hukum di Lahan yang dikuasai oleh kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; sekolah lapang; Kaji Terap; pameran/ gelar potensi; dan penumbuhan regenerasi petani.

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

pusat/provinsi/ kabupaten/ kota serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan; (7) penilaian kelas kemampuan Poktan di masing-masing wilayah kerja penyuluh Pertanian; dan (8) mendorong penerapan sistem

7. Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di Desa/ Kelurahan (Posluhdes). BPP melakukan pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes) dengan kegiatan antara lain: a. sosialisasi tingkat kecamatan dengan mengikutsertakan kepala desa, Poktan, dan Gapoktan; b. pendampingan dalam pembentukan dan pengukuhan Posluhdes yang diatur dalam { 81 }

peraturan desa; c. meningkatkan kemampuan pengurus Posluhdes/kelurahan; dan d. pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian yang diselenggarakan oleh Posluhdes.

BUKU PINTAR PENYULUH

C. Evaluasi dan Pelaporan

{ 82 }

a. Evaluasi Ruang lingkup evaluasi antara lain: (1) pelaksanaan latihan kunjungan dan supervisi (lakususi); (2) pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian; (3) penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan) dan KEP; (4) peningkatan kelas kemampuan Poktan; (5) penerapan sistem Pertanian terpadu; (6) penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian desa (Posluhdes); (7) peningkatan kapasitas penyuluh Pertanian; (8) kondisi dan pemanfaatan prasarana dan sarana PenyuluhanPertanian; (9) pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan); (10) peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas strategis nasional; (11) perubahan perilaku petani; dan (12) pembiayaan kegiatan Penyuluhan Pertanian. b. Pelaporan Pelaporan pelaksanaan penyuluhan di BPP dilakukan setiap bulan oleh pimpinan BPP kepada kepala Dinas. Format laporan bulanan tercantum dalam Form 2.

BAB IV MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

A. Mekanisme 1. Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan Pertanian kabupaten/ kota, unit kerja teknis Dinas yang menangani urusan Pertanian dan urusan pangan kabupaten/kota, Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian provinsi, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) serta instansi terkait lainnya. 2. Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan melalui:

B. Tata Hubungan Kerja 1. Tata hubungan kerja BPP dengan Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/ kota merupakan hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. 2. Hubungan kerja BPP dengan unit pelaksana teknis daerah lingkup Pertanian merupakan hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP. 3. Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petanimerupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB V PEMBIAYAAN Pembiayaan Penyuluhan Pertanian di BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

provinsi dan kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Pembiayaan Penyuluhan Pertanian di BPP terdiri atas: 1. Biaya Operasional Biaya operasional BPP digunakan untuk: a. membuat display data sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi; b. menyusun programa Penyuluhan Pertanian; c. melakukan pertemuan teknis; d. melakukan rembug Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; e. meningkatkan kapasitas penyuluh Pertanian; f. menumbuhkan dan mengembangan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku U saha; g. membuat demplot/Kaji Terap/ sekolah lapang pengembangan model usaha tani; dan h. menyusun laporan. 2. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian Biaya operasional penyuluh Pertanian digunakan untuk kegiatan pendampingan dan bimbingan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta penyusunan laporan. 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana a. pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan gedung/kantor BPP;

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (kali) dalam 1 (satu) bulan; b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh camat; c. pertemuan konsultatif dengan Dinas terkait sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh pimpinan BPP.

{ 83 }

b. peralatan kantor, audio visual aid (ava) dan meubelair; c. alat bantu Penyuluhan Pertanian; d. kendaraan dinas operasional (roda 2, roda 3 dan roda 4); dan e. unit Kaji Terap/percontohan dan perlengkapan penunjang.

BAB VI

BUKU PINTAR PENYULUH

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

{ 84 }

1. Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan mencakup aspek: a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, hubungan kerja dengan lembaga lain; b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional; c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran, laporan akuntabililtas

penggunaan anggaran. 2. Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh kepala Dinas yang menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan ditembuskan kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian provinsi. Format laporan tahunan BPP tercantum dalam Form 3.

BAB VII PENUTUP Keputusan Menteri ini memperjelas penguatan tugas BPP serta mendorong peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian di BPP dalam upaya mencerdaskan dan membangun keswadayaan serta kemandirian Pelaku Utama dan masyarakat perdesaan pada umumnya. a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

MOMON RUSMONO NIP. 19610524 198603 1003

FORM 1. KRITERIA KLASIFIKASI BPP KELAS Aditama

Madya

Utama

Pratama

PELAYANAN

Koordinasi dan Sinkronisasi program pembangunan pertanian

Perencanaan Program Pembangunan Pertanian

Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian

Evaluasi Program Pembangunan Pertanian

B. Pembelajaran pertanian

Sekolah Lapang

Demonstrasi (demplot, demfarm dan demarea)

Kaji terap

Kurusus Tani

Angjangsana/Pertemuan Kelompok

Lokasi Studi Banding

Lokasi Magang

Regenerasi Petani

C. Konsultasi Agribisnis

Langsung

Berbasis TIK

Pengembangan kemitraan usaha tani

Farm Field Day (FFD)

Temu usaha

Pameran dan promosi

Penyediaan data dan informasi pertanian + 1. Display

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

KRITERIA

Bahan tercetak

Digital display

Video

+ { 85 }

KELAS

KRITERIA

II.

Aditama

Utama

Madya

Pratama

Media online/internet/ Medsos

Siaran Radio

Call centre

Pengelolaan Data Berbasis TIK

SDM

A. KETENAGAAN 1.

Koordinator

Penyuluh urusan programa

Penyuluh urusan sumberdaya

Penyuluh urusan supervise

Tenaga administrasi

B. KOMPOSISI 1.

Penyuluh ASN

Fungsional Bidang Pertanian lainnya

THL-TBPP (APBN / APBD)

Penyuluh Swadaya

+/+

Penyuluh Swasta

+/-

Penjaga

+/•

Tukang kebun

+/•

Petugas Laboratorium

+/•

BUKU PINTAR PENYULUH

C. SDM yang lainnya

{ 86 }

II.

Sarana

A. Peralatan Administrasi Kantor 1.

Perangkat Komputer a. Komputer all in one

b. Komputer CPU

Printer

Scanner

Kalkulator

Brankas

Mebeulair

KELAS Aditama

Utama

Madya

Pratama

a. Meja + kursi kerja Meja + kursi

b. rapat/pertemuan/pelatihan

c. Meja+ kursi dan rak perpustakaan

d. Meja + kursi dan peralatan makan dan peralatan dapur

e. Lemari buku dan arsip

f. Kotak P3K

g. Kotak saran

B. Transportasi 1.

Kendaraan roda 2

Kendaraan roda 3

+/-

Kendaraan roda 4

+/-

Laptop

a. ultra book

b. note book

+/+

computer

printer

CD duplikator

Scanner

modem

server

+/-

mikroskop

+/-

Local Areal Network (LAN)/ wifi.

+/â&#x20AC;˘

10.

alat perekam digital a. Digital SLR

b. Kamera digital mirror less

c. Handycam

d. Digital audio recording

C. Audio Visual Aid (AVA) 1.

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

KRITERIA

{ 87 }

KELAS

KRITERIA

Aditama

Utama

Madya

Pratama

e. Drone

11.

LCD projector

12.

Layar

13.

TV monitor

+/-

14.

Sound system

15.

Wirelless

16.

Megaphone

17.

Microphone

BUKU PINTAR PENYULUH

D. Alat bantu penyuluhan

{ 88 }

II.

Standing board

White board/ panel board

Specimen

Benda tiruan

Soil tester

Bagan Warna Daun

pH meter

Alat pengukur curah hujan

+/-

Alat pengukur kadar air gabah

10.

Alat mesin pertanian a. Traktor roda 2

+/-

b. Traktor roda 4

+/-

c. CHK

+/-

d. CHS

+/-

e. CHB

f. Pompa Air

+/+

g. Power Thresher

h. Rice Transplanter

+/-

Prasarana

ruang pimpinan/ coordinator ukuran 3 x 3 m2

ruang administrasi/TU ukuran 3 x 4 m2

+/-

KELAS Aditama

Utama

Madya

Pratama

ruang kelompok jabatan Fungsional ukuran 4 x 4 m2

ruang perpustakaan ukuran 3 x 3 m2

+/-

ruang pertemuan/kegiatan penyuluhan / pelatihan ukuran 4 x 6 m2

ruang konsultasi agribisnis/ display ukuran 3 x 3 m2

+/-

ruang ibadah ukuran 3 x 4 m2

ruangan Audio Visual Aid (AVA) + pendingin ruangan ukuran 3 x 2 m2

+/-

ruangan laboratorium mini ukuran 3 x 2 m2

+/-

10.

gudang ukuran 6 x 8 m2

+/-

11.

kamar mandi dan toilet ukuran 2 x 2 m2

12.

ruang dapur ukuran 2 x 2 m2

13.

lahan percontohan/kaji terap

+/-

14.

rumah dinas setara dengan tipe 36

+/-

15.

pagar halaman setinggi 1, 5M

16.

sumber air bersih

17.

penerangan (listrik, genset solar cell atau panel surya)

18.

pos penjaga kantor BPP

+/-

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

KRITERIA

{ 89 }

FORM.2 CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN BPP Nama BPP

: ………………………………….

WKBPP

: Kecamatan ……………………..

Kabupaten/ Kota

: ………………………………….

Provinsi

: ………………………………….

Bulan/Tahun

: ……………/…………………….

No. 1

Kode Tugas BPP*)

Rincian Kegiatan

Sasaran

Volume Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Pelaksana

Jadwal

Biaya

Sumber Biaya

2 3 4 5 6 7 8

BUKU PINTAR PENYULUH

(5) peningkatan kapasitas penyuluh;

{ 90 }

(6) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan. (7) penumbuhan dan pengembangan Posluhdes (8) mengembangkan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. **) Diisi dengan APBN, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat ..................., ………………….

Pimpinan BPP

FORM.3

Nama BPP

: ………………………………….

WKBPP

: Kecamatan ……………………..

Kabupaten/ Kota

: ………………………………….

Provinsi

: ………………………………….

Bulan/Tahun

: ……………/…………………….

No. 1

Kode Tugas BPP*)

Kegiatan

Sasaran

Waktu (Bulan)

Lokasi

Biaya

Sumber Biaya **)

2 3 4 5 6 7 8

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

CONTOH FORMAT LAPORAN TAHUN BPP

*) Diisi dengan (1) menyusun programa penyuluhan pertanian; (2) melaksanakan Penyuluhan Pertanian; (3) menyediakan dan menyebarkan informasi; (4) pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; (5) peningkatan kapasitas penyuluh; (6) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan. (7) penumbuhan dan pengembangan Posluhdes (8) mengembangkan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. **) Diisi dengan APBN, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat

Mengetahui Kepala Dinas Kabupaten/Kota

………,…………………..

Pimpinan BPP

(

)

) { 91 }

BUKU PINTAR PENYULUH

BAB IV PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUKU PINTAR PENYULUH

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

{ 94 }

Menimbang : a. bahwa sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan dan pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

7. 8.

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Pembinaan Kelembagaan Tani

Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI. { 95 }

Pasal 1 (1) Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kelompok tani; b. gabungan kelompok tani; c. asosiasi komoditas pertanian; dan d. dewan komoditas pertanian nasional.

BUKU PINTAR PENYULUH

Pasal 2 (1) Untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pembinaan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kelembagaan Penyuluhan dan Penyuluh. (3) embinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

{ 96 }

Pasal 3 Instrumen pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan b. Sistem Kerja Latihan, Kunjungan

dan Supervisi (Sistem Kerja LAKU SUSI). Pasal 4 (1) RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib disusun oleh kelompok tani. (2) Sistem Kerja LAKU SUSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib dilakukan oleh Penyuluh. (3) Penyusunan RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Sistem Kerja LAKU SUSI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055), dicabut dan menyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016

ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016

Pembinaan Kelembagaan Tani

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2038

{ 97 }

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 67/Permentan/SM.050/12/2016 TANGGAL : 20 Desember 2016 PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI

BUKU PINTAR PENYULUH

BAB I PENDAHULUAN

{ 98 }

A. Latar Belakang Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, bioenergi, penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Oleh karena itu, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani,

sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUUXI/2013 bahwa Pasal 70 ayat (1), harus dimaknai sebagai kelembagaan petani termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani,Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani perlu disempurnakan, sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha dalam pelayanan dan pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pembinaan Kelembagaan Petani meliputi: 1. Kelompok Tani; 2. Gabungan Kelompok Tani; 3. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan 4. Dewan Komoditas Pertanian Nasional. D. Pengertian Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. 2. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

3. Klasifikasi Kemampuan Poktan adalah pemeringkatan kemampuan Poktan ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari: Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya dan Kelas Utama yang penilaiannya berdasarkan kemampuan Poktan. 4. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani

yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan

Pembinaan Kelembagaan Tani

B. Tujuan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan pembinaan Kelembagaan Petani.

{ 99 }

bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan dalam suatu agroekosistem. 9. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan

10.

11.

BUKU PINTAR PENYULUH

12.

{ 100 }

13.

pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usahatani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Pelaku Utama selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha saranaproduksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya

dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 14. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

BAB II KELOMPOK TANI Penumbuhan dan pengembangan Poktan dilakukan melalui pemberdayaan Petani, dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal untuk meningkatkan Usahatani dan kemampuan Poktan dalam melaksanakan fungsinya. Penyebutan Poktan dimaksud dapat menggunakan nama antara lain paguyuban, syarikat dan ikatan yang selaras dengan budaya, kearifan lokal dan tidak menyimpang dari karakteristik (ciri, unsur pengikat, fungsi) dan dasar penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani. Pemberdayaan Petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan

b. kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota; c. kader yang mampu menggerakkan Petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota; d. pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan

Kemampuan Poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya.

bersama; dan e. motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan.

A. Karakteristik Poktan Poktan merupakan Kelembagaan Petani non formal dengan kriteria sebagai berikut: 1. Ciri Poktan a. saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota; b. mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan c. memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi. 2. Unsur Pengikat Poktan a. kawasan Usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota;

3. Fungsi Poktan a. kelas belajar: Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik; b. wahana kerja sama: Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman,

Pembinaan Kelembagaan Tani

kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya Kelembagaan Petani yang mampu membangun sinergitas antar Petani dan antar Poktan dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan Poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, dengan melaksanakan penilaian Klasifikasi

{ 101 }

BUKU PINTAR PENYULUH

tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan c. unit produksi: Usahatani masingmasing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

{ 102 }

B. Penumbuhan Poktan 1. Dasar Penumbuhan Poktan a. penumbuhan Poktan dapat dimulai dari kelompokkelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat, antara lain kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian didorong untuk menumbuhkan Poktan, sehingga terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahataninya; b. anggota Poktan harus memiliki kegiatan Usahatani sebagai mata pencaharian utama; c. Poktan dapat ditumbuhkan dari Petani dalam satu wilayah satu RW/dusun atau lebih, satu desa/ kelurahan atau lebih, berdasarkan domisili, hamparan/lahan Usahatani atau jenis Usahatani sesuai dengan kebutuhan mereka di

wilayahnya; d. Poktan ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani dengan jumlah anggota antara 20 sampai dengan 30 orang Petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahataninya; e. kegiatan Poktan yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggota, sesuai jenis usaha dan/ atau unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi Pertanian, budidaya/ produksi, panen dan pasca panen, pemasaran, pengolahan hasil Pertanian, dan lain-lain). Dalam penumbuhan Poktan, yang perlu diperhatikan yaitu kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosialekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan. 2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Poktan a. kebebasan, artinya menghargai setiap Petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama; b. keterbukaan, artinya kegiatan Poktan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota;

RW/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan; b. kondisi Petani dan keluarganya; c. tingkat pemahaman Petani tentang Kelembagaan Petani; d. organisasi sosial yang anggotanya Petani; dan e. domisili dan sebaran Petani, serta jenis Usahatani. (2) Penyuluh Pertanian menjelaskan

menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan kemandirian Poktan; e. kesetaraan, artinya hubungan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha harus merupakan mitra sejajar; dan f. kemitraan, artinya kerjasama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

kepada tokoh-tokoh Petani dan aparat desa hal-hal sebagai berikut: a. pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat membentuk Poktan untuk kepentingan Usahatani serta hidup bermasyarakat; b. proses penumbuhan; dan c. penyusunan rencana kerja. (3) Penyuluh Pertanian kemudian melakukan pertemuan kelompokkelompok atau kelembagaan sosial dan pertemuan di tingkat RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut: a. syarat-syarat menjadi calon anggota Poktan; b. pemahaman tentang Poktan, meliputi pengertian Poktan, tujuan dan manfaat berkelompok; c. kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus; d. fungsi Poktan; e. ketentuan dalam Poktan; dan f. ciri-ciri Poktan yang kuat dan mandiri.

3. Pelaksanaan Penumbuhan Poktan Pelaksanaan Penumbuhan Poktan melalui tahapan sebagai berikut: a. Persiapan Penumbuhan Poktan (1) Penyuluh Pertanian mengidentifikasi melalui pengumpulan data dan informasi Petani yang belum menjadi anggota Poktan, meliputi: a. jumlah Petani dalam satu wilayah

Pembinaan Kelembagaan Tani

c. partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola Poktan (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi); d. keswadayaan, artinya pengembangan kemampuan

{ 103 }

BUKU PINTAR PENYULUH { 104 }

b. Proses Penumbuhan Poktan (1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan Poktan kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan; (2) pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian;

dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). C. Pengembangan Poktan Pengembangan Poktan diarahkan pada (a) penguatan Poktan menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri; (b) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan

(3) menyepakati pembentukan Poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui Penyuluh Pertanian; (4) pengurus Poktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksiseksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut: a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis; b. berdomisili di wilayah Poktan; c. mampu membaca dan menulis; d. tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa; e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan; dan f. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin g. Poktan. (5) setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja; dan (6) setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan

agribisnis; dan (c) peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya. 1. Penguatan Poktan menjadi Kelembagaan Petani yang Kuat dan Mandiri, melalui: a. memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama; b. melaksanakan pertemuan secara berkala dan berkesinambungan (rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat lainnya); c. menyusun rencana kerja dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berdasarkan kesepakatan dan dilakukan evaluasi secara partisipatif; d. memiliki pengadministrasian Kelembagaan Petani; e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai dengan hilir; f. memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;

c. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan; d. meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola Usahatani secara komersial, berkelanjutan dan ramah lingkungan;

usaha bersama; dan j. meningkatkan kelas kemampuan Poktan yang terdiri atas Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha menjadi unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dari aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas; f. mengembangkan kemampuan anggota dalam menghasilkan teknologi spesifik lokasi; dan g. mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpanpinjam guna pengembangan modal Usahatani.

2. Peningkatan Kemampuan Anggota dalam Pengembangan Usahatani Upaya peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan Usahatani, meliputi: a. memperlancar proses identifikasi kebutuhan dan masalah dalam menyusun rencana dan memecahkan masalah dalam usahataninya; b. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi pasar, peluang usaha, potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki, untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan yang optimal;

Pembinaan Kelembagaan Tani

g. sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha Petani umumnya dan anggota khususnya; h. menumbuhkan jejaring kerjasama kemitraan antara Poktan dengan pihak lain; i. mengembangkan pemupukan modal usaha, baik iuran anggota maupun penyisihan hasil kegiatan

3. Peningkatan Kemampuan Poktan dalam Menjalankan Fungsinya. Pembinaan dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Poktan dalam melaksanakan fungsinya sebagai (1) kelas belajar; (2) wahana kerjasama; dan (3) unit produksi, sehingga mampu mengembangkan Usahatani dan menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri. { 105 }

BUKU PINTAR PENYULUH

a. Kelas Belajar Peningkatan kemampuan Poktan melalui proses belajar mengajar diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut: (1) mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan belajar; (2) merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar; (3) menumbuhkan kedisiplinan dan

{ 106 }

motivasi anggota; (4) melaksanakan pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib; (5) menjalin kerjasama dengan sumbersumber informasi dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama anggota, instansi pembina maupun pihak terkait; (6) menciptakan lingkungan belajar yang kondusif; (7) aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan Penyuluhan Pertanian, dan sumbersumber informasi lainnya; (8) mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat dan masalah anggota; (9) merumuskan kesepakatan bersama, dalam memecahkan masalah dan melakukan berbagai kegiatan; dan (10) merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala, baik internal maupun dengan instansi terkait.

b. Wahana Kerjasama Peningkatan kemampuan Poktan sebagai wahana kerjasama, diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama; (2) menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama; (3) mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara anggota sesuai dengan kesepakatan bersama; (4) mengembangkan kedisiplinan dan rasa ddtanggungjawab diantara anggota; (5) merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota; (6) melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa Pertanian; (7) melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan; (8) mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain; (9) menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan; dan (10) melakukan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

sumberdaya alam lainnya; menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, sert rencana kebutuhan Poktan atas dasar pertimbangan efisiensi; memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) Usahatani oleh anggota sesuai dengan rencana kegiatan; menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Usahatani; mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain; mengevaluasi kegiatan dan rencana kebutuhan bersama, sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan yang akan datang; meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan; dan mengelola administrasi secara baik dan benar.

4. Penilaian Kelas Kemampuan Poktan Penumbuhan dan pembinaan Poktan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Poktan dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsifungsi Poktan sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Penilaian kelas kemampuan Poktan dilakukan setiap tahun oleh Penyuluh Pertanian dan dikukuhkan sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan Poktan. Tata cara penilaian kelas kemampuan Poktan lebih lanjut diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pembinaan Kelembagaan Tani

c. Unit Produksi Peningkatan kemampuan Poktan sebagai unit produksi, diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan

BAB III GABUNGAN KELOMPOK TANI Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit Usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam). Pada tahap pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Penggabungan Poktan ke dalam Gapoktan, diharapkan akan { 107 }

menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

A. Karakteristik Gapoktan Gapoktan yang mampu mandiri dan berdaya saing, memiliki karakteristik sebagai berikut:

BUKU PINTAR PENYULUH

1. Ciri Gapoktan

{ 108 }

a. memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama; b. melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain rapat anggota dan rapat pengurus; c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif; d. memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir; e. memfasilitasi Usahatani secara komersial berorientasi agribisnis; f. melayani informasi dan teknologi bagi Usahatani anggota Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan Petani lainnya; g. menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain; dan h. melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil

usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 2. Unsur Pengikat Gapoktan Unsur pengikat Gapoktan meliputi adanya: a. tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi Usahatani; b. pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan Usahatani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota; c. pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri Pertanian perdesaan; d. kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir; dan e. manfaat bagi Petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain. 3. Fungsi Gapoktan a. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida,

b. Unit Usahatani/Produksi Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil. c. Unit Usaha Pengolahan Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin Pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi/grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk. d. Unit Usaha Pemasaran Gapoktan dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil Pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani mandiri. e. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam)

Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan Usahatani kepada anggota melalui kredit/permodalan Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha. B. Penumbuhan Gapoktan 1. Dasar Penumbuhan Gapoktan a. penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing Poktan untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan, tanpa ada unsur pemaksaan; b. Gapoktan tumbuh dari Poktan-poktan yang ada di desa/kelurahan, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian, diarahkan dengan menumbuhkan Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala Usahatani yang menguntungkan dan efisien; dan c. penggabungan Poktan dalam Gapoktan dilakukan oleh Poktan yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungan Poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.

Pembinaan Kelembagaan Tani

alat mesin Pertanian, dan permodalan Usahatani yang bersumber dari kredit/ permodalan Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Gapoktan a. kebebasan, artinya Gapoktan dapat mengembangkan unit { 109 }

BUKU PINTAR PENYULUH

jasa/usaha otonom sesuai kebutuhan, seperti unit Usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan pinjam serta unit jasa penunjang lainnya; b. kesepahaman, artinya anggota Gapoktan memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan;

{ 110 }

c. partisipatif, artinya anggota Gapoktan memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan; d. kesukarelaan, artinya keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela (atas dasar kesadaran sendiri) tanpa paksaan; e. keswakarsaan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada kemauan, kebutuhan dan inisiatif para anggota Gapoktan; f. keterpaduan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota untuk memperkuat dan mengembangkan usahataninya; dan g. kemitraan, artinya pengembangan polapola kerjasama dalam

Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan dan saling memperkuat. 3. Pelaksanaan Penumbuhan Gapoktan Penumbuhan Gapoktan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Persiapan (1) Penyuluh Pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi Poktanpoktan, melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan Poktan, antara lain: a. kondisi Usahatani dari Poktan; b. Poktan yang belum menjadi anggota Gapoktan; c. tingkat pemahaman Poktan tentang Gapoktan; dan/atau d. klasifikasi kemampuan Poktan dari aspek manajemen dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi Poktan. (2) Penyuluh Pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh Petani setempat serta aparat desa/kelurahan mengenai: a. pengertian tentang Gapoktan, meliputi ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan; b. proses dan langkah-langkah penumbuhan Gapoktan; dan c. penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gapoktan.

b. kewajiban dan hak setiap Petani yang menjadi anggota, serta pengurus Gapoktan; c. ketentuan yang berlaku dalam Gapoktan; dan d. syarat-syarat calon anggota. (2) Membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh Poktan-poktan tentang penumbuhan Gapoktan; (3) Langkah-langkah membuat kesepakatan dalam Gapoktan: a. Penyuluh Pertanian memfasilitasi pertemuan pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh para ketua Poktan yang akan bergabung, aparat desa/ kelurahan atau pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait; b. Penyuluh Pertanian memfasilitasi terbentuknya Gapoktan, meliputi nama Gapoktan dan pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan); c. membuat berita acara penumbuhan Gapoktan yang

disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian, sebagai bahan penyusunan programa desa/ kelurahan; d. menyusun daftar Poktan yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam Gapoktan; dan e. setelah programa desa/kelurahan disusun, pengembangan Gapoktan menjadi bahan bagi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian. (4) Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam SIMLUHTAN.

Pembinaan Kelembagaan Tani

b. Proses Penumbuhan Gapoktan (1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan Poktan-poktan dan pertemuan RW/ dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut: a. pemahaman tentang Gapoktan, meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;

c. Ketentuan Gapoktan (1) Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) Poktan, dengan syarat sebagai berikut: a. adanya kepentingan untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi dalam pelayanan kepada para Petani; b. semua anggota Poktan sepakat membentuk Gapoktan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis; c. Poktan memiliki usaha yang sama atau saling melengkapi; dan d. Poktan berkedudukan di desa/ kelurahan atau beberapa desa/ kelurahan dalam satu kecamatan. (2) Pengurus Gapoktan terdiri atas Ketua, { 111 }

Sekretaris, Bendahara, dan seksiseksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut: a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis; b. berdomisili di wilayah Gapoktan; c. mampu membaca dan menulis; d. tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa; e. memiliki waktu yang cukup untuk

BUKU PINTAR PENYULUH

memajukan Gapoktan; dan f. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Gapoktan. (3) Tertib administrasi dan pembukuan keuangan.

{ 112 }

4. Peningkatan Kemampuan Gapoktan Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai (a) unit usaha sarana dan prasarana produksi, (b) unit Usahatani/ produksi, (c) unit usaha pengolahan, (d) unit usaha pemasaran, (e) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam), dan (f) unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya. a. Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi Sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi, Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dari setiap anggota

Gapoktan; (2) mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan lembaga usaha sarana dan prasarana produksi Pertanian; dan (3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi Pertanian (pabrik dan kios saprodi), permodalan, pengolahan, dan/atau pemasaran hasil. b. Unit Usahatani/Produksi Sebagai unit Usahatani/produksi, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) merencanakan dalam mengembangkan Usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, ekonomi, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya yang berbasis kawasan; (2) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) Usahatani yang direkomendasikan Badan Litbang Pertanian/BPTP sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan; (3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Usahatani; (4) melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan bersama dalam

baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melaksanakan berbagai kegiatan; dan (8) merencanakan dan melaksanakan pertemuan secara berkala, baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan Poktan, serta dengan instansi/ lembaga terkait. c. Unit Usaha Pengolahan Sebagai unit usaha pengolahan, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) menyusun rencana kebutuhan peralatan pengolahan hasil Usahatani anggota; (2) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan Pertanian dan penyedia saprodi serta pengusaha pengolahan hasil-hasil Pertanian dan pelaku pasar; (3) mengembangkan kemampuan anggota dalam pengolahan produkproduk hasil Pertanian; dan (4) mengorganisasikan kegiatan produksi Usahatani anggota ke

dalam unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran. d. Unit Usaha Pemasaran Sebagai unit usaha pemasaran, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi/ produk dari Usahatani anggota guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal; (2) merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar; (3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pelaku pasar dan pihak pemasok produk-produk hasil Pertanian; dan (4) mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil Pertanian.

Pembinaan Kelembagaan Tani

Gapoktan maupun kesepakatan dengan pihak lain; (5) mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gapoktan, sebagai bahan perencanaan kegiatan yang akan datang; (6) meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan; (7) merumuskan kesepakatan bersama,

e. Unit Usaha Keuangan Mikro Sebagai unit usaha keuangan mikro, Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan agribisnis yang tersedia; (2) menumbuhkembangkan aksesibilitas anggota terhadap { 113 }

BUKU PINTAR PENYULUH { 114 }

sumber-sumber pembiayaan agribisnis yang tersedia; (3) meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan mikro secara komersial; (4) mengembangkan kemampuan anggota untuk menggali sumbersumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan; (5) mendorong dan mengadvokasi

g. Unit Jasa Penunjang lainnya Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa penunjang lainnya yang dapat mendukung pengembangan agribisnis di wilayahnya.

anggota agar mau dan mampu menyisihkan hasil usaha guna pengembangan modal usaha; dan (6) mendorong dan mengadvokasi anggota Gapoktan agar mau dan mampu melakukan kegiatan simpanpinjam, menyisihkan hasil Usahatani guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

pengembangan, meliputi: (1) Peningkatan dan perluasan Usahatani serta jenis Usahatani berorientasi pasar dan berbasis kawasan; (2) Peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; dan (3) Fasilitasi penguatan Gapoktan menjadi KEP berbasis Poktan/ Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Pengembangan Gapoktan dilakukan melalui pendampingan Penyuluh Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memperluas fungsi unitunit usaha dalam Gapoktan, serta meningkatkan kapasitas usaha dan/atau jenis usaha yang berskala ekonomi; 2. Pemberdayaan Usahatani melalui pengembangan jenis-

f. Unit Penyedia Informasi Mengembangkan pelayanan terhadap anggota dalam penyediaan informasi, antara lain informasi tentang (1) sarana produksi Pertanian, (2) harga Komoditas Pertanian, (3) peluang dan tantangan pasar, (4) perkiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/ atau wabah penyakit hewan menular, (5) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, (6) pemberian subsidi dan bantuan modal, (7) ketersediaan lahan Pertanian. Untuk menunjang kegiatan unit penyedia informasi, Gapoktan diharapkan dapat memanfaatkan cyber-extension atau penyedia informasi Pertanian lainnya.

C. Pengembangan Gapoktan Pengembangan Gapoktan dilakukan agar fungsi Gapoktan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan ruang lingkup

hukum. D. Penilaian Kelas Kemampuan Gapoktan Penumbuhan dan pembinaan Gapoktan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Gapoktan dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi Gapoktan sebagai (a) unit usaha sarana dan prasarana produksi, (b) unit Usahatani/

produksi, (c) unit usaha pengolahan, (d) unit usaha pemasaran, (e) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam), dan (f) unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya. Penilaian kelas kemampuan Gapoktan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar melalui peningkatan profesionalisme dalam mengelola Usahatani dengan menerapkan prinsipprinsip ekonomi secara lebih baik. Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga

Pembinaan Kelembagaan Tani

jenis usaha/diversifikasi usaha berorientasi pasar dan berbasis kawasan agribisnis; 3. Fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis (kerjasama dan kemitraan) antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan 4. Meningkatkan kemampuan Gapoktan agar mampu membentuk KEP yang berbadan

Gambar 1. Mekanisme Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan

{ 115 }

Strategi pemberdayaan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan), seperti tertera pada Gambar 2.

Gambar 2. Strategi Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan

BUKU PINTAR PENYULUH

independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani dalam membela kepentingan para Petani berkaitan dengan jenis usaha para anggota asosiasi. Petani dalam mengembangkan asosiasinya

{ 116 }

dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani. Asosiasi dapat dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai dengan di wilayah kabupaten/kota. Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas: 1. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani; 2. mengadvokasi dan mengawasi

pelaksanaan kemitraan Usahatani; 3. memberikan masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan 4.

5. 6.

Petani; mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri; mendorong persaingan Usahatani yang adil; memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusahatani.

BAB V DEWAN KOMODITAS PERTANIAN NASIONAL Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagai mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani. Dalam pengembangan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani. Dewan Komoditas Pertanian Nasional bersifat nirlaba, mandiri, profesional dan mampu mengelola dan mengembangkan tugas dan fungsi lembaga. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Dewan Komoditas Pertanian Nasional dibentuk di pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Organisasi Dewan Komoditas Pertanian

aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mengenai pengembangan agribisnis; 2. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengenai pengembangan agribisnis; 3. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan 4. membantu mediasi antar Asosiasi Komoditas Pertanian.

Pembinaan Kelembagaan Tani

Pembentukan asosiasi dapat diinisiasi oleh para Petani yang telah mengelola Usahatani secara intensif, selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi organisasi formal, berbadan hukum dengan susunan, jumlah dan jangka waktu kepengurusan asosiasi disusun secara efisien dan demokratis.

Nasional terdiri dari unsur-unsur (1) tokoh masyarakat; (2) Petani dan Pelaku Usaha; (3) Asosiasi Komoditas Pertanian; (4) pakar; (5) akademisi; dan/atau (6) konsumen produk dan jasa agribisnis. Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah dalam memperjuangkan kepentingan Petani, dengan tugas antara lain: 1. menampung dan penyalurkan

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani, dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar Petani mampu berprakarsa dan berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha dan { 117 }

BUKU PINTAR PENYULUH { 118 }

kepastian hukum. Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani harus diselenggarakan pada setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Pengorganisasian penumbuhan, pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani berada pada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan

berbagai informasi dan teknologi Usahatani; 4. memfasilitasi Poktan dan Gapoktan dalam melakukan identifikasi potensi wilayah, penyusunan RDK dan RDKK, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK; 5. menyusun programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan;

di kabupaten/kota dan provinsi, dan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan penyuluhan Pusat sesuai dengan kewenangannya.

6. membimbing berbagai keterampilan Usahatani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya; 7. membantu Petani untuk mengidentifikasi permasalahan Usahatani serta memilih alternatif pemecahannya; 8. menginventarisasi masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota, Poktan, dan Gapoktan untuk dibawa dalam pertemuan di BP3K; 9. melakukan pencatatan keanggotaan serta kegiatan Poktan dan Gapoktan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya; 10. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan anggota Poktan dan Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya; 11. memfasilitasi terbentuknya Poktan dan Gapoktan serta pembinaannya; 12. melaksanakan forum penyuluhan desa/kelurahan (musyawarah/ rembug tani, temu wicara serta koordinasi Penyuluhan Pertanian);

A. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Desa/ Kelurahan Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana operasional di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) di desa/kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) yang ada di WKPP, termasuk Kelembagaan Petani yang ditumbuhkan melalui program dari masing-masing subsektor; 2. menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh Poktan dan Gapoktan; 3. melaksanakan kunjungan ke Poktan dan Gapoktan untuk menyampaikan

15. melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemutakhiran data Poktan dan Gapoktan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. 16. Kepala desa/lurah sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah desa/ kelurahan.

lapangan di wilayah kerja satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan; 3. memfasilitasi proses pembelajaran Petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhan; 4. menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi Usahatani; 5. melaksanakan kaji terap dan percontohan Usahatani melalui

7. B. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kecamatan Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) di kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kecamatan yang disesuaikan dengan programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan dan/atau unit kerja lapangan; 2. memfasilitasi terselenggaranya programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan atau unit kerja

10.

penerapan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP); mensosialisasikan rekomendasi teknologi dan mengupayakan akses kepada sumber informasi dan sumberdaya lain yang dibutuhkan Petani; melaksanakan forum penyuluhan kecamatan (musyawarah/rembug tani, temu wicara dan koordinasi Penyuluhan Pertanian); memfasilitasi kerjasama antara Petani, Penyuluh Pertanian, dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi Usahatani yang menguntungkan serta akrab lingkungan; menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan Kelembagaan Petani serta pelaku agribisnis lainnya; menyediakan fasilitas pelayanan

Pembinaan Kelembagaan Tani

13. melaksanakan penilaian kemampuan Poktan dan Gapoktan dalam melaksanakan fungsinya, serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan; 14. berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi Petani/ kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Kelembagaan Petani; dan

{ 119 }

konsultasi bagi para Petani dan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan; 11. memfasilitasi terbentuknya Gapoktan dan pembinaannya; 12. menginventarisasi Poktan dan Gapoktan yang berada di wilayah kecamatan; 13. memfasilitasi Poktan dan Gapoktan dalam merekapitulasi RDK dan RDKK

14.

15. 16.

BUKU PINTAR PENYULUH

17.

{ 120 }

18.

dan bertanggungjawab terhadap validitas RDK dan RDKK; mengusulkan kepada kelembagaan Penyuluhan Pertanian kabupaten/ kota, Kelembagaan Petani yang layak untuk memperoleh fasilitasi dari lembaga/instansi di pusat/provinsi/ kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan; melakukan kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan Poktan, Gapoktan, dan memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan; melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota.

19. Camat sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah kecamatan. C. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kabupaten/ Kota Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan, dan Asosiasi) di kabupaten/kota dengan kegiatan sebagai berikut: 1. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota, terutama berisi rencana kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten/kota dan memberikan dukungan kegiatan Penyuluhan Pertanian di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan; 2. melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengemasan serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang diperlukan Petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam mengembangkan usahataninya; 3. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani serta terlaksananya berbagai forum penyuluhan; 4. melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota untuk pembinaan Kelembagaan Petani yang berkaitan dengan pengembangan komoditas/ diversifikasi produk dan manajemen

mendapatkan fasilitasi dari satuan kerja di Pusat/provinsi/kabupaten/ kota serta pemangku kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan; 8. melakukan supervisi, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan di wilayah

kabupaten/kota; dan 9. melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan 10. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi. Bupati/walikota sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten/ kota. Mekanisme Fasilitasi Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan), seperti tertera pada Gambar 3.

Pembinaan Kelembagaan Tani

usaha; 5. menginventarisasi data Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten/ kota; 6. melakukan bimbingan dan penilaian dalam rangka pengembangan Kelembagaan Petani; 7. mengusulkan kepada satuan kerja yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di provinsi, Kelembagaan Petani yang layak untuk

Gambar 3. Mekanisme Fasilitasi Kelembagaan Petani { 121 }

D. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Provinsi Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan, dan Asosiasi) di wilayah provinsi dengan kegiatan sebagai berikut: 1. menyusun programa Penyuluhan Pertanian provinsi, terutama berisi

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 122 }

rencana kegiatan penyuluhan di provinsi dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan di kabupaten/ kota; melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan Kelembagaan Petani; melakukan monitoring dan bimbingan teknis penumbuhan serta pembinaan Kelembagaan Petani; menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk pelaksanaan tentang penumbuhan dan pengembangan, serta pembinaan Kelembagaan Petani dan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang berkaitan dengan pengembangan komoditas/ diversifikasi produk dan manajemen usaha;

6. menginventarisasi Kelembagaan Petani yang berada di wilayah provinsi; 7. mengusulkan kepada Kementerian Pertanian/instansi lain, Kelembagaan Petani yang layak untuk memperoleh fasilitasi dari satuan kerja di Pusat/ provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan; 8. melakukan pembinaan dan pemantauan, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten/kota; dan melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan 9. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP). Gubernur sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah provinsi. E. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Pusat Kepala Badan PPSDMP sebagai penanggungjawab operasional di Pusat, melakukan pembinaan dan

3. 4.

7. 8.

Petani; menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria penilaian Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan); menyelenggarakan bimbingan serta fasilitasi pembinaan di provinsi dan kabupaten/kota; melakukan identifikasi, pengolahan dan analisis data Kelembagaan Petani; melakukan berbagai kajian untuk menyempurnakan penetapan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria penilaian Kelembagaan Petani; memfasilitasi apresiasi pengembangan Kelembagaan Petani; melakukan pengendalian, kompilasi dan validasi, serta mengolah dan menganalisis hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan); dan melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Menteri Pertanian.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistimatis dan berkesinambungan untuk memantau proses pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan, Asosiasi, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional). Monitoring dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Selanjutnya, ditetapkan tindakan yang harus dilakukan agar proses pembinaan Kelembagaan Petani terlaksana sesuai dengan tujuan. Tindakan yang diambil dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses pembinaan Kelembagaan Petani agar terlaksana lebih efisien dan efektif, sebagai bahan untuk penyusunan rencana kebijakan dan kegiatan tahun berikutnya. Pelaksanaan monitoring pada masingmasing tingkatan wilayah, sebagai berikut: 1. di wilayah kecamatan, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan; 2. di wilayah kabupaten/kota,

Pembinaan Kelembagaan Tani

pengembangan Kelembagaan Petani dengan kegiatan sebagai berikut: 1. menyusun programa Penyuluhan Pertanian nasional, terutama berisi rencana kegiatan penyuluhan di Pusat dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan penyuluhan di provinsi dan kabupaten/ kota; 2. menetapkan kebijakan penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan

{ 123 }

dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota; 3. di wilayah provinsi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi; dan 4. di Pusat, dilakukan oleh Badan PPSDMP.

BUKU PINTAR PENYULUH

Kegiatan monitoring meliputi:

{ 124 }

a. aspek perencanaan dalam penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani; b. keadaan dan ketersediaan fasilitas kerja Penyuluhan Pertanian; c. penilaian proses pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Petani; d. kinerja penyuluh dan petugas lainnya dalam penyuluhan dan pendampingan; e. peningkatan sumber daya manusia Petani; dan f. pengembangan aspek statika (organisasi dan administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek manajerial dan kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi). B. Evaluasi Evaluasi merupakan penilaian efektifitas dan efisiensi atas hasil suatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi secara sistematik dengan mengikuti prosedur

tertentu dan kaidah ilmiah serta diakui keabsahannya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan Kelembagaan Petani. Evaluasi pembinaan Kelembagaan Petani perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (preevaluation), evaluasi proses (on-going evaluation), evaluasi akhir (post/terminal evaluation), maupun evaluasi dampak (expost evaluation). C. Pelaporan Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara periodik dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan Pusat untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Penyuluh Pertanian dan petugas lainnya perlu membuat laporan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan, perencanaan dan penyusunan kebijakan tahun berikutnya. Penyuluh Pertanian merekapitulasi data Kelembagaan Petani yang baru tumbuh dan berkembang, selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dengan melampirkan berita acara penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani. Data ini dicatat sebagai database di kecamatan, selanjutnya oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan disampaikan kepada

Petani (Poktan dan Gapoktan) yang telah melakukan jejaring dan kerjasama kemitraan Usahatani; dan (4) lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani. Pelaporan dilaksanakan secara berkala sebagaimana alur pelaporan sebagai berikut (Gambar 4): 1. Penyuluh Pertanian menyampaikan

(3) jumlah anggota; (4) status kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan; (5) permasalahan yang dihadapi; (6) kegiatan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani yang dilaksanakan serta hasilnya; dan (7) lain-lain sesuai dengan program spesifik lokasi.

laporan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan atas dasar inventarisasi/ pencatatan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah kerjanya (WKPP); 2. pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan menyampaikan laporan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota; 3. pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi; dan 4. pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi menyampaikan laporan kepada Badan PPSDMP.

Laporan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian (e-evaluh). Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan merekapitulasi data dan informasi perkembangan Kelembagaan Petani di wilayahnya, meliputi: (1) nama dan jumlah Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan); (2) jumlah anggota Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan); (3) nama dan jumlah Kelembagaan

Pembinaan Kelembagaan Tani

satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota melalui SIMLUHTAN. Data dan informasi pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani disiapkan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi: (1) nama, alamat anggota Poktan dan Gapoktan; (2) jenis usaha;

{ 125 }

BAB VIII PENDANAAN

(APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BUKU PINTAR PENYULUH

Pedanaan pembinaan Kelembagaan Petani dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

{ 126 }

Gambar 4. Alur Pelaporan Pembinaan Kelembagaan Petani

Pembinaan Kelembagaan Petani bersifat dinamis dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pengembangan pembangunan Pertanian.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

Pembinaan Kelembagaan Tani

BAB IX PENUTUP

AMRAN SULAIMAN

{ 127 }

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 67/Permentan/SM.050/12/2016 TANGGAL : 20 Desember 2016 PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI DAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI

BUKU PINTAR PENYULUH

BAB I PENDAHULUAN

{ 128 }

A. Latar Belakang Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan petani; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan. Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perlu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas serta target pencapaian swasembada dan swasembada pangan berkelanjutan. Instrumen yang digunakan dalam menyusun sasaran tersebut, dilakukan melalui penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). RDK merupakan rencana kerja

usahatani dari Kelompok Tani untuk periode satu tahun yang berisi rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani, kemudian RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi RDKK. RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari kredit/permodalan/ subsidi usahatani maupun dari swadana petani. Penyusunan RDK dan RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara serentak dan tepat waktu, sehingga diperlukan suatu gerakan untuk mendorong Kelompok Tani menyusun RDK dan RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Mengingat kemampuan petani dalam penyusunan RDK dan RDKK masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing Kelompok Tani. B. Tujuan Penyusunan RDK dan RDKK bertujuan untuk:

C. Sasaran Sasaran Penyusunan RDK dan RDKK meliputi: 1. penyelenggara penyuluhan pertanian di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaksana penyuluhan di desa/kelurahan; dan 2. pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Penyusunan RDK dan RDKK meliputi: 1. Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK); 2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK); 3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi); 4. gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK; 5. pengorganisasian; 6. supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 7. pendanaan.

E. Pengertian Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 2. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 3. Rencana Definitif Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usahatani dari Poktan untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani. 4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang

Pembinaan Kelembagaan Tani

1. memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani; 2. meningkatkan kapasitas Kelompok Tani dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani; dan 3. meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam membimbing Kelompok Tani untuk menyusun rencana kegiatan usahatani.

{ 129 }

BUKU PINTAR PENYULUH { 130 }

disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian Poktan kepada Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. 5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 8. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta,

yang selanjutnya disebut RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gapoktan atau penyalur sarana produksi pertanian. 6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. 7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya

maupun penyuluh swadaya. 9. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. 10. Pelaku Utama yang selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 11. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

RDK disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan Usahatani Poktan, termasuk kebutuhan sarana produksi dan alat mesin Pertanian (saprotan), dalam jangka waktu satu tahun. RDK merupakan bahan dalam penyusunan programa penyuluhan desa/ kelurahan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan usulan pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes). A. Penyusunan RDK RDK disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1. pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDK dengan ruang lingkup antara lain (a) evaluasi pelaksanaan kegiatan Poktan tahun sebelumnya, (b) evaluasi produksi dan produktivitas rata-rata yang dicapai anggota Poktan, dan (c) rencana penyusunan RDK dan RDKK; 2. pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh ketua Poktan, didampingi oleh Penyuluh Pertanian, meliputi antara lain (a) mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan Usahatani; (b) menetapkan jenis

menyusun dan menyepakati RDK kegiatan Usahatani; 3. RDK dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format 1 yang ditandatangani oleh ketua Poktan dan menjadi pedoman bagi anggota Poktan dalam menyelenggarakan kegiatan usahataninya; 4. RDK disusun paling lambat pada akhir Januari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes; dan 5. Penyuluh Pertanian bersama pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDK desa/kelurahan dalam bentuk sesuai dengan Format 2, sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Gapoktan dan rencana pendampingan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).

Pembinaan Kelembagaan Tani

BAB II RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI

komoditas yang akan diusahakan dan sasaran produksi; (c) membahas pola tanam/pola Usahatani, kebutuhan sarana produksi dan teknologi yang akan digunakan; (d) merencanakan kegiatan Poktan lainnya, misalnya gerakan perbaikan irigasi, pemberantasan OPT, pemupukan modal; (e) mengorganisasikan dan menyusun pembagian kerja; dan (f)

B. Materi RDK Materi RDK terdiri atas: (1) Pola tanam dan pola Usahatani yang disusun atas dasar pertimbangan: a. aspek teknis, meliputi { 131 }

agroekosistem dan teknologi; b. aspek ekonomi, meliputi permintaan pasar, harga, dan keuntungan Usahatani; dan c. aspek sosial, meliputi kebijakan pemerintah, kerja sama Poktan dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. (2) Sasaran produktivitas didasarkan atas:

(3)

(4)

BUKU PINTAR PENYULUH

(5)

{ 132 }

(6) (7)

a. potensi wilayah Poktan; dan b. produktivitas dari masing-masing komoditas. Teknologi Usahatani: a. ketersediaan teknologi; dan b. rekomendasi teknologi. Sarana produksi dan permodalan, didasarkan atas: a. luas areal Usahatani Poktan; b. teknologi yang akan diterapkan; dan c. kemampuan permodalan anggota Poktan. Kegiatan penguatan kapasitas Poktan, meliputi: a. pertemuan rutin Poktan; b. kursus tani/sekolah lapang; c. demplot atau demfarm; dan d. penilaian kelas kemampuan Poktan. Jadwal kegiatan, mengacu kepada rencana kegiatan Usahatani; dan Pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan Poktan.

BAB III RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI A. Penyusunan RDKK RDKK disusun mengacu pada RDK masing-masing Poktan dengan tahapan sebagai berikut: 1. pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian untuk persiapan penyusunan RDKK dengan materi antara lain (a) evaluasi realisasi RDKK musim tanam sebelumnya, dan (b) rencana penyusunan RDKK; 2. pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh ketua Poktan, didampingi Penyuluh Pertanian, dengan materi antara lain (a) membahas dan menetapkan saprotan yang akan digunakan; (b) menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan saprotan untuk memenuhi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu); dan (c) menetapkan kebutuhan saprotan yang akan dibiayai swadana Petani, kredit, atau sumber pembiayaan Usahatani lainnya termasuk dari subsidi pemerintah; 3. RDKK disusun dan dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format dan ditandatangani oleh ketua Poktan; 4. selanjutnya RDKK tersebut diperiksa

Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan dan arsip Gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam. B. Materi RDKK Materi RDKK terdiri dari: (1) jenis dan luas masing-masing komoditas yang diusahakan;

Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan; 7. pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK dari Poktan dan dituangkan sesuai dengan Format 4a, yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan. Poktan yang belum bergabung dalam Gapoktan, maka RDKK direkapitulasi oleh Penyuluh Pertanian Pendamping dan dituangkan sesuai dengan Format 4b. Selanjutnya, rekapitulasi RDKK tersebut (Format 4a atau Format 4b) diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping, dan diketahui oleh kepala desa/lurah kemudian disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan (Gambar 1); dan 8. Rekapitulasi RDKK ( Format 4a atau 4b) dibuat rangkap tiga, lembar pertama untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, lembar kedua untuk

(2) jumlah kebutuhan: a. benih/bibit; b. pupuk; c. pestisida; d. biaya garapan dan pemeliharaan; dan e. biaya alat dan mesin Pertanian (budidaya, panen dan pasca panen). (3) kebutuhan biaya lain yang terkait dengan jenis usaha yang dikelola anggota Poktan seperti untuk sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan jenis usaha pengolahan pangan disesuaikan dengan sarana produksi yang diperlukan; (4) jadwal penggunaan saprotan (sesuai kebutuhan lapangan); dan (5) masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan secara rinci (jumlah dan nilai uangnya), baik yang akan dibiayai secara swadana maupun melalui kredit atau fasilitasi pembiayaan lainnya.

Pembinaan Kelembagaan Tani

kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping; 5. penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam; 6. RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 ( tiga), lembar pertama untuk Gapoktan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian

{ 133 }

BUKU PINTAR PENYULUH

BAB IV RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI PUPUK BERSUBSIDI

{ 134 }

Petani yang bergabung dalam Poktan. Pengurus Poktan diharapkan mendorong Petani lainnya untuk bergabung dalam Poktan serta bersama-sama menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi.

Dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka

A. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi RDKK Pupuk Bersubsidi disusun berdasarkan RDK yang telah disusun oleh Poktan, dengan tahapan sebagai berikut:

kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan Petani, pekebun, dan peternak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK Pupuk Bersubsidi. Tujuan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah membantu Petani, pekebun, dan peternak untuk merencanakan pengadaan dan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas enam tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga). RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk Poktan selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari desa/ kelurahan sampai Pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut sekaligus juga digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi. Fasilitasi pupuk bersubsidi diberikan kepada Petani dengan luas lahan maksimal dua hektar dan hanya akan diberikan kepada setiap

1. penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Poktan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Poktan dan didampingi Penyuluh Pertanian; 2. RDKK Pupuk Bersubsidi dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format 5 dan ditandatangani oleh ketua Poktan; 3. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pendamping sebelum disetujui dan ditandatangani; 4. penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi paling lambat selesai pada awal Februari; dan 5. RDKK Pupuk Bersubsidi yang telah disusun dibuat rangkap lima, lembar pertama untuk penyalur/ pengecer resmi (sebagai pesanan), lembar kedua untuk kepala desa/ lurah, lembar ketiga untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, lembar keempat untuk ketua Gapoktan, dan lembar kelima untuk ketua Poktan.

7). Selanjutnya, rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya sebelum disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan serta diketahui oleh Camat. Dalam hal di kecamatan tidak terbentuk satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana

dengan Format 6b. Selanjutnya rekapitulasi RDKK tersebut (Format 6a atau 6b) diperiksa kelengkapan dan kebenarannya sebelum disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping, dan diketahui oleh kepala desa/lurah. 2. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi (Format 6a dan 6b) dibuat rangkap empat, lembar pertama untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana dan sarana Pertanian di kecamatan, lembar kedua untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, lembar ketiga untuk Penyuluh Pertanian Pendamping, dan lembar keempat sebagai arsip Gapoktan atau Poktan. Rekapitulasi RDKK paling lambat selesai pada akhir Februari. 3. Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana dan sarana Pertanian di kecamatan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kecamatan sekaligus menandatangani (Format

dan sarana Pertanian, maka peran satuan kerja tersebut digantikan oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. 4. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kecamatan (Format 7) dibuat rangkap empat, lembar pertama untuk Dinas Pertanian/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan di kabupaten/kota, lembar kedua untuk satuan kerja yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota, lembar ketiga dan keempat untuk arsip satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana dan sarana Pertanian di kecamatan dan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kecamatan paling lambat selesai pada akhir Maret. 5. Kepala Dinas Pertanian/SKPD yang

Pembinaan Kelembagaan Tani

B. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi 1. Pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dari Poktan dan dituangkan sesuai dengan Format 6a, serta ditandatangani oleh ketua Gapoktan. Bagi Poktan yang belum bergabung dalam Gapoktan, maka RDKK direkapitulasi oleh Penyuluh Pertanian Pendamping dan dituangkan sesuai

{ 135 }

pangan,

hortikultura,

perkebunan,

dan/atau

peternakan

kabupaten/kota. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kabupaten/ kota paling selesai April. melaksanakan urusanlambat prasarana dan pada akhiratau peternakan di provinsi, lembar 7. Pertanian, Kepala Dinas Pertanian/SKPD yang kedua melaksanakan urusan sarana tanaman pangan, untuk satuan kerjaprasarana yang dan perkebunan, sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hortikultura, dan/ melaksanakan urusan penyuluhan di dan/atau di provinsi melakukan rekapitulasi Pupuk atau peternakan dipeternakan kabupaten/kota provinsi, lembar ketigaRDKK untuk satuan Bersubsidi provinsi (Format 9). urusan melakukan rekapitulasi RDKKsekaligus Pupuk menandatangani kerja yang melaksanakan 8. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi provinsi dibuat rangkap Bersubsidi kabupaten/kota sekaligus penyuluhan di kabupaten/kota, empat, (Format lembar 8).pertama untuk dan Kementerian Pertanian menandatangani lembar keempat sebagaimelalui arsip Direktorat Jenderal Prasarana dan untuk Sarana Pertanian, lembar yang kedua 6. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Dinas Pertanian/SKPD untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Manusia kabupaten/kota dibuat rangkap melaksanakan urusanDaya prasarana dan Pertanian, lembar kerja yangtanaman melaksanakan empat, lembar pertama untukketiga untuk satuan sarana Pertanian, pangan, urusan penyuluhan di provinsi, dan lembar keempat sebagai Dinas Pertanian/SKPD yang hortikultura, perkebunan, dan/ arsip untuk urusan Dinas prasarana Pertanian/SKPD yang atau melaksanakan urusan prasarana melaksanakan dan peternakan di kabupaten/kota. dan sarana Pertanian, hortikultura, perkebunan, sarana Pertanian, tanaman pangan,tanaman pangan, Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dan/atau peternakan di provinsi. Rekapitulasi RDKK hortikultura, perkebunan dan/ kabupaten/ kota paling lambatPupuk selesai Bersubsidi provinsi paling lambat selesai pada akhir Mei.

Rekapitulasi RDKK Provinsi

(selesai paling lambat akhir Mei)

Rekapitulasi RDKK Kabupaten/Kota

(selesai paling lambat akhir April)

BUKU PINTAR PENYULUH

Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan

{ 136 }

Rekapitulasi RDKK Kecamatan

(selesai paling lambat akhir Maret)

KEMENTERIAN PERTANIAN

P usat

Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di provinsi

Provinsi

Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di kabupaten/kota

Kabupaten/Kota

Satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana dan sarana pertanian di kecamatan

Kecamatan

Rekapitulasi RDKK Desa/Kelurahan (selesai paling lambat awal Februari)

Fasilitasi Penyusunan RDKK oleh Penyuluh Pertanian Pendamping

Desa/Kelurahan

Penyuluh Pertanian di WKPP

Gapoktan

Poktan

Petani

Gambar 1. Alur/Mekanisme Penyusunan dan Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi

provinsi dibuat rangkap empat, lembar pertama untuk Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, lembar kedua untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, lembar ketiga untuk satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, dan lembar keempat sebagai arsip untuk Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di provinsi. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi provinsi paling lambat selesai pada akhir Mei.

BAB V GERAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RDK DAN RDKK Untuk mendukung keberhasilan pengembangan Usahatani diperlukan partisipasi aktif Petani, baik oleh aparat pembina maupun pemangku kepentingan lain dalam gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK termasuk RDKK Pupuk Bersubsidi. Gerakan tersebut, dilakukan melalui peningkatan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usahatani sesuai anjuran teknologi secara berkelompok dan berencana dengan azas musyawarah. Dalam penyusunan RDK dan RDKK, Poktan difasilitasi Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam rencana kerja Penyuluh Pertanian di WKPP. Fasilitasi penyusunan RDK dan RDKK dilakukan melalui praktik langsung dan simulasi sehingga proses penyusunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil Petani.

Pembinaan Kelembagaan Tani

pada akhir April. 7. Kepala Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di provinsi melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi provinsi sekaligus menandatangani (Format 9). 8. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi

A. Persiapan Penyusunan RDK dan RDKK 1. Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan sosialisasi manfaat dan kegunaan RDK dan RDKK bagi Petani, pengurus Poktan sebagai perencanaan dalam pengembangan Usahatani; { 137 }

2. Penyuluh Pertanian di WKPP (3) gerakan penyusunan RDK dan RDKK melakukan inventarisasi faktordi desa/kelurahan dilaksanakan secara faktor yang mempengaruhi kegiatan serentak pada Januari, melalui antara - 51 - lain: Usahatani anggota Poktan; dan 3. anggota Poktan mempersiapkan a. mengadakan pertemuan dengan data dan informasi untuk menyusun ketua dan pengurus Poktan yang membangun kesadaran dan mendorong Petani serta RDK dan RDKK. ada di desa/kelurahan untukpemangku mengatur dan menetapkan kepentingan lain untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut; B. Pelaksanaan Gerakan RDK dan RDKK musyawarah Poktan; 3. gerakan penyusunan RDK dan RDKK dijadwal desa/kelurahan dilaksanakan (1) pencanangan gerakan penyusunan b. menggerakkan anggota Poktan secara serentak pada Januari, melalui antara lain: RDK dan RDKK di desa/kelurahan untuk hadir dan aktif dalam a. mengadakan pertemuan dengan ketua dan pengurus Poktan yang dilakukan oleh kepala desa/kelurahan musyawarah Poktan; dengan tokoh masyarakatuntuk mengatur adamelibatkan di desa/kelurahan dan menetapkan jadwal c. mendorong Petani lain untuk dan musyawarah pemangku kepentingan lainnya; bergabung dan berpartisipasi aktif Poktan; (2) pencanangan gerakan penyusunan di dalam Poktan; dan b. menggerakkan anggota Poktan untuk hadir dan aktif dalam RDK dan RDKK dilaksanakan di d. menghadirkan kepala desa/lurah musyawarah Poktan; setiap tingkatan, yang bertujuan dalam musyawarah Poktan. c. mendorong Petani lain untuk (4) bergabung dan berpartisipasi untuk mensosialisasikan kegiatan, Instansi pembina di masing-masing aktif di membangun kesadarandan dan tingkatan, melakukan bimbingan dan dalam Poktan; mendorong Petani serta pemangku terhadap penyusunan d. menghadirkan kepala desa/lurahPengawasan dalam musyawarah Poktan. kepentingan lain untuk berpartisipasi RDK dan RDKK. 4. Instansi pembina di masing-masing tingkatan, melakukan aktif dalam kegiatan tersebut; bimbingan dan pengawasan terhadap penyusunan RDK dan RDKK. Januari

BUKU PINTAR PENYULUH

RDK

{ 138 }

RDKK

RDKK MT I

RDKK MT II

RDKK Pupuk Bersubsidi (untuk tahun berikutnya)

Setiap akhir musim tanam/siklus usaha

RDKK MT III

Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Desa/Kelurahan

Awal Februari

Akhir Februari

Gambar Keterkaitan Penyusunan RDK, RDKK danBersubsidi RDKK Gambar22 .Keterkaitan Penyusunan RDK, RDKK dan RDKK Pupuk Pupuk Bersubsidi BAB VI

Organisas pelaksana pembinaan penyusunan RDK dan RDKK secara berjenjang dilakukan di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan di desa/ kelurahan. A. Desa/Kelurahan Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK dan RDKK, dengan tugas sebagai berikut: 1. melakukan identifikasi kemampuan Poktan dalam menyusun RDK dan RDKK; 2. menyusun jadwal pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK dan RDKK; 3. memfasilitasi penyusunan RDK dan RDKK; dan 4. melaporkan hasil pendampingan penyusunan RDK dan RDKK di desa/kelurahan kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, sebagai bahan informasi dan perencanaan pembinaan lebih lanjut. B. Kecamatan Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan

kepada Penyuluh Pertanian di desa/ kelurahan; menyusun jadwal pengawalan dan pendampingan penyusunan RDK dan RDKK di desa/kelurahan; melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan RDK dan RDKK, berdasarkan laporan dari Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan; melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan RDK dan RDKK, sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut; dan melaporkan perkembangan penyusunan RDK dan RDKK ke Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota.

Pembinaan Kelembagaan Tani

BAB VI PENGORGANISASIAN

bertanggungjawab dalam pengawalan pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK, berkoordinasi dengan petugas teknis terkait, dengan tugas sebagai berikut: 1. menyebarluaskan petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK, sebagai acuan bagi Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan; 2. menjelaskan petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK,

C. Kabupaten/Kota Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pembinaan penyusunan RDK dan RDKK, { 139 }

yang berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut: 1. menyusun petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK kabupaten/kota, sebagai acuan pelaksanaan penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan; 2. mensosialisasikan petunjuk teknis

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 140 }

penyusunan RDK dan RDKK kabupaten/kota kepada pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan; menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan RDK dan RDKK di setiap kecamatan; melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan RDK dan RDKK berdasarkan laporan dari kecamatan, sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut; melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK, sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut; dan melaporkan perkembangan penyusunan RDK dan RDKK ke Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan implementasi pembinaan penyusunan RDK dan

RDKK. D. Provinsi Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, bertanggungjawab dalam pembinaan penyusunan RDK dan RDKK, yang berkoordinasi dengan satuan kerja terkait di provinsi termasuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dengan tugas sebagai berikut: 1. menyusun petunjuk pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK provinsi sebagai acuan bagi pelaksanaan penyuluhan di provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan; 2. mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK provinsi kepada pelaksana penyuluhan di provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan; 3. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan RDK dan RDKK; 4. melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan RDK dan RDKK berdasarkan laporan dari kabupaten/ kota, sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut; 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil pembinaan penyusunan RDK dan RDKK bersama dengan satuan kerja lingkup Pertanian di provinsi, sebagai bahan informasi dan perumusan

E. Pusat Badan PPSDMP bertanggungjawab dalam kebijakan pembinaan pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK, dengan tugas sebagai berikut: 1. menyusun Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RDK dan RDKK, berkoordinasi dengan unit eselon I terkait sebagai acuan bagi pelaksana penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan; 2. mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RDK dan RDKK kepada pelaksana penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan; 3. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan RDK dan RDKK; 4. melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan RDK dan RDKK berdasarkan laporan dari provinsi, sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut; dan

5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK bersama dengan Eselon I terkait sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program nasional.

BAB VII SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Supervisi dan Monitoring Supervisi dan monitoring dilaksanakan secara terkoordinasi, berkala dan berkelanjutan untuk memperlancar penyusunan RDK dan RDKK melalui pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunan, permasalahan, serta pemecahannya. Supervisi dan monitoring dilaksanakan secara berjenjang, sebagai berikut: 1. supervisi dan monitoring oleh Pusat dilaksanakan bersamaan dengan pengawalan dan pendampingan kegiatan penyuluhan ke provinsi dan kabupaten/kota; 2. supervisi dan monitoring dari provinsi dilaksanakan melalui pembinaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan ke kabupaten/ kota; 3. supervisi dan monitoring dari kabupaten/kota ke kecamatan

Pembinaan Kelembagaan Tani

perencanaan program di provinsi; dan 6. melaporkan perkembangan penyusunan RDK dan RDKK ke Badan PPSDMP dengan tembusan ke satuan kerja terkait di provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan dan implementasi pembinaan penyusunan RDK dan RDKK.

{ 141 }

dilaksanakan pada awal dan akhir musim tanam/siklus usaha; 4. pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan wajib melakukan supervisi dan monitoring kepada Penyuluh Pertanian dalam memfasilitasi penyusunan dan pengusulan RDK dan RDKK; dan 5. Penyuluh Pertanian wajib

BUKU PINTAR PENYULUH

memfasilitasi penerapan teknologi sesuai dengan rekomendasi, sebagai dasar penyusunan kebutuhan saprotan dalam RDK dan RDKK.

{ 142 }

B. Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam penyusunan RDK dan RDKK, sebagai bahan perbaikan perencanaan di masa yang akan datang. Pelaporan pengusulan RDK dan pelaporan rekapitulasi RDKK, merupakan instrumen dalam pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi.

BAB VIII PENDANAAN Pendanaan penyusunan RDK dan RDKK dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX PENUTUP Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan RDK dan RDKK sehingga memotivasi penumbuhan dan pengembangan Poktan, serta pengembangan Usahatani. Mekanisme penyusunan RDK dan RDKK dilakukan melalui kerjasama dan sinergitas antara satuan kerja Penyuluhan Pertanian, kelembagaan teknis, serta kelembagaan penelitian dan pengembangan Pertanian. Penyusunan RDK dan RDKK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembinaan Kelembagaan Petani.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

AMRAN SULAIMAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang LAKU SUSI merupakan sistem kerja penyuluhan pertanian untuk mewujudkan petani yang profesional, andal, berkemampuan manajerial, dan kewirausahaan, melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan Petani yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi pertanian, teknologi informasi dan komunikasi, dan kebutuhan pelatihan bagi Petani dan Penyuluh Pertanian. Supervisi pendampingan penyuluh kepada Petani dilakukan oleh pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan/atau Penyuluh Urusan Supervisi (Supervisor). Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara terjadwal, teratur, terarah dan berkelanjutan sebagai suatu sistem penyiapan SDM Pertanian menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan.

B. Tujuan Sistem Kerja LAKU SUSI bertujuan untuk: 1. memberikan acuan bagi penyelenggara penyuluhan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan LAKU SUSI di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan; 2. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI; dan 3. meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian untuk melakukan pengawalan dan pendampingan.

Pembinaan Kelembagaan Tani

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 67/Permentan/SM.050/12/2016 TANGGAL : 20 Desember 2016 SISTEM KERJA LATIHAN, KUNJUNGAN DAN SUPERVISI

C. Sasaran Sasaran Sistem Kerja LAKU SUSI meliputi: 1. Penyuluh Pertanian; dan 2. penyelenggara penyuluhan dan pemangku kepentingan lain di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Sistem Kerja LAKU SUSI meliputi: 1. kebijakan sistem penyelenggaraan { 143 }

BUKU PINTAR PENYULUH

penyuluhan pertanian; 2. pelaksanaan LAKU SUSI; 3. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan 4. pendanaan.

{ 144 }

E. Pengertian Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyuluhan Pertanian adalah proses

antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan Kunjungan berupa pendampingan kepada Petani/Poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi Kunjungan. 5. Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan, baik

pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 2. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya. 3. Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut WKPP, adalah daerah binaan Penyuluh Pertanian yang terdiri dari satu atau beberapa desa/kelurahan. 4. Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi yang selanjutnya disebut Sistem Kerja LAKU SUSI adalah pendekatan yang memadukan

berupa teori maupun praktek dari fasilitator kepada Penyuluh Pertanian melalui metode partisipatif untuk meningkatkan kemampuan mendampingi dan membimbing Poktan. 6. Kunjungan adalah kegiatan pendampingan dan bimbingan Penyuluh Pertanian kepada Petani secara personal dan dalam kelembagaan petani (Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/ Kelembagaan Ekonomi Petani). 7. Supervisi adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan. 8. Pelaku Utama yang selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan,

10. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. 11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 13. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari

produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

BAB II KEBIJAKAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN A. Arah Kebijakan Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan Petani, maka arah kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilakukan melalui pemantapan sistem Penyuluhan Pertanian yang terpadu dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan Petani dan Pelaku Usaha yang berkarakter, memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri dan berdaya saing mendukung bioindustri berkelanjutan.

Pembinaan Kelembagaan Tani

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 9. Pelaku Usaha adalah setiap orang Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Sistem Kerja LAKU SUSI sebagai bagian dari penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, merupakan pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi Penyuluh Pertanian, dan ditindaklanjuti dengan Kunjungan berupa pendampingan kepada Petani/Kelembagaan Petani secara terjadwal serta didukung dengan Supervisi teknis dari Penyuluh Pertanian senior, dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi Kunjungan. { 145 }

B. Strategi Strategi pemantapan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung Sistem kerja LAKU SUSI, meliputi: 1. peningkatan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antarkelembagaan Penyuluhan Pertanian, dinas 2.

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 146 }

teknis, dan lembaga penelitian; penguatan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan; pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya dan Swasta; pemberdayaan Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani (BUMP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing; pengembangan dan penyebaran informasi/materi Penyuluhan Pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian; dan peningkatan dukungan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian.

Strategi pemantapan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

dijabarkan sebagai berikut: (1) Peningkatan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antarkelembagaan Penyuluhan Pertanian, satuan kerja teknis, dan lembaga penelitian, dalam penguatan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai Pusat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan, melalui: a. pengembangan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian; dan b. menjalin pengembangan kerjasama kemitraan usaha dengan pihak lain. (2) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya dan Swasta, melalui: a. peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian melalui pelatihan/diklat (diklat dasar, diklat alih kelompok, dan diklat teknis agribisnis); b. bimbingan teknis/apresiasi/ Latihan Kunjungan/magang/studi banding; c. uji kompetensi Penyuluh Pertanian; d. penumbuhan dan pengembangan peran Penyuluh Pertanian Swadaya; e. optimalisasi peran Penyuluh Pertanian Swasta; dan

Petani dan kelembagaan ekonomi Petani; pemberdayaan Petani melalui pelatihan dan magang di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan di P4S; penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes); pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui pengembangan masyarakat (Community Development); pengembangan Kelembagaan Petani dan KEP melalui pengembangan jejaring dan kemitraan usaha; pengawalan dan pendampingan Penyuluh Pertanian di sentra produksi melalui rembug tani, kursus tani, hari lapang Petani, dan lainnya; pengawalan dan pendampingan Penyuluh Pertanian dalam penyusunan RDK dan RDKK;

h. peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani dan KEP; dan i. penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan) dan KEP. (4) Pengembangan dan penyebaran informasi/materi Penyuluhan Pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian, meliputi: a. pengembangan sistem cyber extension dan SIMLUHTAN berbasis internet; b. penyusunan materi penyuluhan dan penyebarluasan informasi melalui media elektronik (televisi dan radio), media cetak (Majalah Ekstensia, leaflet, brosur, liptan, dan poster), dan e-learning; c. penyediaan informasi melalui tabloid dan majalah pertanian; d. pengembangan database Penyuluhan Pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan penyuluhan, Kelembagaan Petani, dan ketenagaan penyuluhan; e. peningkatan hubungan kerjasama antarkelembagaan yang melaksanakan tugas penyuluhan, satuan kerja teknis, dan lembaga penelitian dalam diseminasi informasi teknologi; dan f. pengembangan data base Penyuluhan Pertanian

Pembinaan Kelembagaan Tani

f. evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian PNS secara berkelanjutan dan berjenjang. (3) Pemberdayaan Petani, Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani (BUMP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing, melalui: a. peningkatan manajemen pengelolaan Kelembagaan

{ 147 }

terintegrasi. (5) Peningkatan dukungan prasarana dan sarana, melalui: a. dukungan penyediaan sarana pembelajaran penyuluhan, komputer, dan pengadaan alat bantu penyuluh lainnya; dan b. pemanfaatan lahan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai

diselenggarakan untuk kepentingan sasaran, yaitu Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang bergabung dalam Kelembagaan Petani dan KEP, agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,

media pembelajaran penyuluh melalui kegiatan kaji terap teknologi bekerjasama dengan BPTP.

pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian akan efektif bagi Pelaku Utama 64 - Pelaku Usaha, apabila setiap tahun C. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pertanian dilakukan penyusunan rencana kegiatan Penyuluhan Pertanian penyusunan programa Keterkaitan LAKU SUSI dengan dimulai Sistemdari Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1. SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PUSAT SASARAN

PROV

KAB/KOTA

Tim Supervisi Terpadu

KEC

DESA/KEL Supervisi

Tim Supervisi Terpadu

Kunjungan

BUKU PINTAR PENYULUH

materi

BPPSDMP KJF Penyuluh DITJEN TEKNIS

SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan prov KJF Penyuluh

SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan kab/kota KJF Penyuluh

BADAN LITBANGT AN PERGURU AN TINGGI

Dinas Teknis terkait BPTP

Dinas Teknis terkait LITBANG Peneliti Pendamping

UPT lingkup BPPSDMP Profesional

Profesional PUSDATIN Call Centre

Profesional

Satker yang melaksanakan tugas penyuluhan kecamatan KJF/ Pimpinan satker yg melaksanakan tugas penyuluhan kec Supervisor, programmer, sumberdaya

Permentan ttg Pembinaan Kelembagaan Petani

8 â&#x20AC;&#x201C; 16 Poktan dan Gapoktan

Sistem Informasi, SMS gateway

melatih

P E N Y U L U H

melatih

dilatih

Melaporkan

1 kunjungan

Identifikasi Masalah

Gambar Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Gambar11 Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

{ 148 } BAB III PELAKSANAAN LAKU SUSI

mekanisme kerja dan metode Penyuluhan Pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Materi Penyuluhan Pertanian disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang berisi unsur-unsur: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan. Materi penyuluhan bersifat spesifik lokasi yang penyajiannya mampu menumbuhkan dan mengembangkan motivasi Petani dalam mengembangkan usahataninya. Penyuluhan Pertanian diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, mulai dari Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta melalui kerjasama, baik antarkelembagaan penyuluhan maupun lintas sektoral. LAKU SUSI sebagai sistem

kerja yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan di kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

BAB III PELAKSANAAN LAKU SUSI LAKU SUSI dilaksanakan melalui tahapan dan mekanisme kerja sebagai berikut: A. Penetapan Jadwal LAKU SUSI Jadwal pelaksanaan LAKU SUSI ditetapkan pada awal tahun atau akhir tahun oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP), melalui proses sebagai berikut: 1. rapat koordinasi penetapan jadwal LAKU SUSI dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat perencanaan kegiatan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan lainnya; 2. rapat dipimpin oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhandi kecamatan/Penyuluh Pertanian Urusan Program (Programmer); 3. peserta terdiri dari semua Penyuluh Pertanian yang berada di Wilayah

Pembinaan Kelembagaan Tani

Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Selanjutnya Penyuluh Pertanian yang bertugas di desa/kelurahan menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan. Penyuluh Pertanian melakukan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui

{ 149 }

BUKU PINTAR PENYULUH { 150 }

Kerja satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan beserta ketua/pengurus dari Poktan dan Gapoktan; 4. rapat bertujuan untuk menyusun jadwal pelaksanaan Latihan, Kunjungan, Supervisi dan jadwal pertemuan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan; dan

tugas penyuluhan di kecamatan. Minggu I: (1) Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan Kunjungan kepada empat Poktan selama empat hari kerja (hari ke I, II, III, dan IV); (2) pada saat Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan Kunjungan ke Poktan (hari ke I, II, III, dan

5. rapat koordinasi menghasilkan antara lain jadwal Latihan, jadwal Kunjungan, jadwal Supervisi, dan jadwal pertemuan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan seperti contoh jadwal Latihan dan Kunjungan pada Gambar 2. Jadwal Latihan, Kunjungan, dan Supervisi disesuaikan dengan kondisi di masing- masing satuan kerja yang melaksanakan

IV), Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan/Supervisor dapat melakukan Supervisi ke lapangan; dan (3) hari ke-5, Penyuluh Pertanian dan Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan melakukan pertemuan untuk menelaah dan mengkonsultasikan hasil Kunjungan ke Petani/Poktan/Gapoktan/KEP

Gambar 2 Contoh Jadwal dan Mekanisme Pelaksanaan LAKU SUSI

Minggu II: (1) Penyuluh Pertanian di WKPP melanjutkan melakukan Kunjungan kepada minimal empat Poktan selama empat hari kerja (hari ke I, II, IV, dan V); dan (2) pada hari ke III, semua Penyuluh Pertanian mengikuti Latihan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, sekaligus dilakukan Supervisi teknis oleh Penyuluh Pertanian senior dan pejabat dari SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota. Setiap Penyuluh Pertanian di WKPP dapat membina 8 - 16 Poktan, Gapoktan, dan KEP serta dijadwalkan mengunjungi setiap Poktan minimal sekali dalam dua minggu. Jadwal Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan, Gapoktan, dan KEP dapat disesuaikan dengan kesepakatan pada rembug tani. Apabila jumlah Poktan di WKPP lebih dari 8 Poktan, maka Penyuluh Pertanian dapat melakukan Kunjungan lebih dari satu Poktan setiap hari. Apabila ada Poktan di WKPP menjadi pelaksana kegiatan program tertentu, maka Penyuluh Pertanian dapat menambahkan waktu Kunjungan ke Poktan tersebut.

B. Persiapan dan Pelaksanaan LAKU SUSI 1. Latihan a. Persiapan Pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan (1) Menetapkan Materi Pelatihan Materi pelatihan ditetapkan melalui langkah-langkah berikut: a. Identifikasi Potensi dan Masalah Pengembangan Usahatani di WKPP 1. saat Kunjungan, Penyuluh Pertanian melakukan identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh Petani/Poktan/Gapoktan/ KEP, meliputi pengembangan Usahatani, manajemen Kelembagaan Petani dan lain- lain sesuai dengan Format 1; 2. berdasarkan hasil identifikasi potensi dan masalah pengembangan Usahatani, manajemen Kelembagaan Petani dan lain-lain, ditetapkan urutan prioritas materi pelatihan yang dibutuhkan; dan 3. menelaah Programa Penyuluhan Pertanian Desa/ Kelurahan dan Kecamatan

Pembinaan Kelembagaan Tani

dan hasil Supervisi yang dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan/Supervisor.

{ 151 }

BUKU PINTAR PENYULUH

pada tahun berjalan. Apabila ada potensi dan masalah yang belum tercantum dalam programa, maka dapat dilakukan revisi terhadap programa tersebut. b. Identifikasi Kebutuhan Materi Pelatihan â&#x20AC;&#x153;Materi pelatihan yang dibutuhkanâ&#x20AC;? (dari hasil

{ 152 }

identifikasi potensi dan masalah) dibandingkan dengan kemampuan Penyuluh Pertanian dalam memfasilitasi Petani melalui diskusi dengan semua Penyuluh Pertanian pada pertemuan rutin hari ke V, minggu II di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. Hasil diskusi sesuai dengan Format 2. (2) menyepakati dan menetapkan bersama materi pelatihan yang akan dilatihkan kepada para Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan menetapkan narasumber untuk materi yang akan dilatihkan termasuk rencana waktu pelaksanaannya, sesuai dengan Format 3; dan (3) selanjutnya pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan melaporkan kepada pimpinan

SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/ kota tentang rencana pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. Apabila narasumber tidak tersedia di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan atau di wilayah kecamatan, agar dapat difasilitasi dan didukung oleh narasumber dari instansi terkait di kabupaten/kota. b. Pelaksanaan Pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan (1) Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Penyuluh Pertanian tentang hal-hal nyata dan baru sebagai materi dalam membina Petani/Poktan/ Gapoktan/KEP; (2) Pelatihan dilaksanakan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan secara rutin setiap dua minggu sekali, kegiatan pelatihan bagi penyuluh dapat disinergikan dengan pelatihan tematik/pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dengan metoda on the job training (OJT). (3) peserta pelatihan yaitu Penyuluh Pertanian yang berada di wilayah

dari Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan yang menguasai materi atau instansi/lembaga terkait yang sesuai dengan bidangnya antara lain: KCD, UPT kecamatan, Penyuluh Pertanian swadaya, SKPD yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota, satuan kerja teknis terkait kabupaten/kota, praktisi, perbankan, tenaga profesional pertanian. Apabila diperlukan, maka narasumber dapat berasal dari SKPD yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di provinsi, dinas teknis terkait provinsi, BPTP, Balai Pelatihan Pertanian, dan perguruan tinggi, sesuai dengan Format 3; (7) setiap akhir pelatihan, masingmasing Penyuluh Pertanian membuat rencana materi Kunjungan kepada poktan/ gapoktan/KEP di WKPP; dan (8) pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelatihan Penyuluh Pertanian, kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan kepada pimpinan SKPD yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota.

Pembinaan Kelembagaan Tani

satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan; (4) materi pelatihan dapat berasal dari: a. materi pelatihan mengacu pada hasil identifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan Format 2; b. materi pelatihan tentang penumbuhan dan penguatan Poktan, Gapoktan dan KEP mengacu pada: 1) Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; 2) Buku I: Kelompok Tani Sebagai Kelas Belajar; 3) Buku II: Kelompok Tani Sebagai Wahana Kerjasama; 4) Buku III: Kelompok Tani Sebagai Unit Produksi; 5) Buku IV: Pembentukan Koperasitani; 6) Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani; 7) Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani; dan 8) Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani. (5) pelatihan dilakukan dengan pendekatan andragogy dan pemecahan masalah serta dapat dikombinasikan dengan pengamatan langsung pada lahan percontohan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai sarana pembelajaran; (6) narasumber pelatihan terdiri

{ 153 }

BUKU PINTAR PENYULUH { 154 }

2. Kunjungan a. Persiapan Kunjungan Sebelum pelaksanaan Kunjungan Penyuluh Pertanian kepada Petani/Poktan/ Gapoktan/KEP, setiap Penyuluh Pertanian melakukan persiapan sebagai berikut: (1) menyampaikan dan menyepakati rencana serta jadwal Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP pada pertemuan Posluhdes/Rembug

pengembangan Poktan/ Gapoktan/ KEP; dan c. peningkatan kapasitas SDM Petani/Poktan/ Gapoktan/KEP. (5) Menetapkan metode penyampaian materi Kunjungan Metode penyampaian materi Kunjungan disesuaikan dengan materi Kunjungan, seperti materi untuk peningkatan pengetahuan

Tani; (2) frekuensi Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan/ Gapoktan/KEP minimal dua minggu sekali; (3) menyesuaikan Rencana Kegiatan Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTP) dengan jadwal Kunjungan Poktan/Gapoktan; (4) menyediakan materi Kunjungan beserta alat peraganya yang dibutuhkan untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh Poktan/Gapoktan/ KEP, antara lain: a. mengembangkan Usahatani, meliputi antara lain: 1. teknologi Usahatani spesifik lokasi; 2. pengembangan Usahatani berbasis komoditas unggulan wilayah; 3. program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa/kelurahan tersebut. b. penumbuhan dan

dengan metode ceramah dan diskusi, sedangkan materi untuk meningkatkan keterampilan dengan metode praktik. b. Pelaksanaan Kunjungan (1) kunjungan Penyuluh Pertanian kepada Petani/Poktan/ Gapoktan/ KEP: a. Melakukan pendampingan dan bimbingan berdasarkan materi Kunjungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petani sesuai dengan materi Kunjungan untuk memecahkan masalah yang dihadapi Petani/ Poktan/ Gapoktan/KEP. b. Mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi: 1. data Poktan, sesuai dengan Format 4; 2. data Gapoktan, sesuai dengan Format 5; (3) data KEP, sesuai dengan Format 6;

(rumah Petani/balai pertemuan/ posluhdes), tempat Usahatani (lahan/saung), dan lain-lain yang telah disepakati; (4) jadwal Kunjungan harus tercantum dalam RKTP sehingga setiap Kunjungan Penyuluh Pertanian harus mencatat hasil Kunjungan pada buku kerja Penyuluh Pertanian, sesuai dengan

dalam satu minggu (seperti pada Gambar 2). Jadwal Kunjungan disesuaikan sebagai berikut: a. jadwal Kunjungan rutin yang telah disepakati dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyuluh Pertanian dengan Poktan/ Gapoktan/KEP; b. apabila jumlah Poktan yang berada di WKPP lebih dari 8 Poktan, maka Penyuluh Pertanian dapat melakukan Kunjungan lebih dari satu Poktan per hari dan dapat ditambah satu Gapoktan; c. apabila di WKPP ada Poktan/Gapoktan/KEP yang menjadi pelaksana kegiatan program tertentu, maka Penyuluh Pertanian dapat menambahkan waktu/frekuensi Kunjungan ke Poktan tersebut. (3) kegiatan Kunjungan dapat dilakukan di tempat pertemuan Petani/Poktan/Gapoktan/KEP

Format 8; dan (5) Penyuluh Pertanian melaporkan hasil Kunjungan ke Poktan/ Gapoktan/KEP kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan pada setiap pertemuan (dua minggu sekali).

Pembinaan Kelembagaan Tani

3. data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas strategis, sesuai dengan Format 7; dan 4. permasalahan Petani/Poktan/ Gapoktan/KEP. (2) setiap Penyuluh Pertanian melakukan Kunjungan ke Poktan/ Gapoktan/KEP selama 4 hari kerja

3. Supervisi Supervisi dilakukan secara berjenjang dan terpadu mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat. a. Kecamatan Penyuluh Pertanian Supervisor melakukan Supervisi terhadap kinerja Penyuluh Pertanian di lapangan setiap dua minggu sekali. Jika Penyuluh Pertanian Supervisor belum ada, maka Supervisi dapat dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan atau Penyuluh Pertanian senior yang ditunjuk. Supervisi dilakukan secara { 155 }

langsung di lapangan pada saat Penyuluh Pertanian melakukan Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/ KEP atau pada saat pertemuan dua minggu sekali. Hasil Supervisi Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP sebagai materi pertemuan pada periode berikutnya, sesuai dengan Format 9.

BUKU PINTAR PENYULUH

b. Kabupaten/Kota

{ 156 }

Supervisi dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota dengan satuan kerja yang melaksanakan urusan lain kabupaten/kota pada awal tahun untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan/Gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program pembangunan pertanian di kabupaten/ kota. Dalam pelaksanaan Supervisi terpadu ini, SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/ kota dengan instansi terkait lainnya menyepakati: (1) jadwal Supervisi (hari, tanggal) setiap 3 bulan sekali; (2) membentuk Tim Supervisi Terpadu kabupaten/kota, terdiri dari SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, satuan kerja yang melaksanakan

urusan lain dan peneliti pendamping; dan (3) materi Supervisi disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing instansi. Supervisi terpadu kabupaten/kota dapat dilakukan melalui pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelatihan Penyuluh Pertanian, dan/atau langsung di lapangan. Hasil Supervisi disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, mencakup: (1) materi pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan kecamatan yang membutuhkan dukungan narasumber dari kabupaten/kota, Peneliti dan Praktisi/Profesional; (2) kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan Kunjungan ke Poktan/ Gapoktan/KEP, termasuk masalah dan pemecahannya yang perlu mendapat dukungan untuk peningkatan kinerja penyuluh; (3) masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan (4) mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi: a. data Poktan, sesuai dengan

Hasil Supervisi terpadu ini ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota ke SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan provinsi. c. Provinsi Supervisi dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi dengan satuan kerja yang melaksanakan urusan lain di provinsi pada awal tahun untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan kecamatan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan/Gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program pembangunan pertanian di provinsi. Dalam pelaksanaan Supervisi terpadu ini, SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi dengan satuan kerja yang melaksanakan urusan lain menyepakati: (1) jadwal Supervisi (hari, tanggal)

setiap 3 bulan sekali; (2) membentuk Tim Supervisi Terpadu provinsi, terdiri dari SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, satuan kerja yang melaksanakan urusan lain, BPTP dan UPT lingkup Badan PPSDMP, Profesional; dan (3) materi Supervisi disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing instansi. Supervisi terpadu provinsi dapat dilakukan di SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, melalui pertemuan para Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, dan/atau langsung di lapangan. Hasil Supervisi disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, mencakup: (1) materi pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan yang membutuhkan dukungan narasumber dari provinsi, antara lain SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, satuan kerja yang melaksanakan urusan lain, BPTP dan UPT lingkup Badan PPSDMP, Profesional; (2) kinerja Penyuluh Pertanian dalam

Pembinaan Kelembagaan Tani

Format 4; b. data Gapoktan, sesuai dengan Format 5; c. data KEP, sesuai dengan Format 6; dan d. data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional, sesuai dengan Format 7.

{ 157 }

melakukan Kunjungan ke Poktan/ Gapoktan/KEP, termasuk masalah dan pemecahannya yang perlu mendapat dukungan untuk peningkatan kinerja penyuluh; (3) masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan pertanian; (4) mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai bahan masukan untuk SIMLUHTAN,

BUKU PINTAR PENYULUH

meliputi: a. a) data Poktan, sesuai dengan Format 4; b. b) data Gapoktan, sesuai dengan Format 5; c. c) data KEP, sesuai dengan Format 6; dan d. d) data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional, sesuai dengan Format 7. Hasil Supervisi terpadu ini ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi ke Badan PPSDMP.

{ 158 }

d. Pusat Supervisi dilakukan oleh Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan Pertanian dengan instansi lingkup pertanian pusat pada awal tahun untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan Kunjungan Penyuluh

Pertanian ke Poktan/Gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program pembangunan pertanian nasional. Dalam pelaksanaan Supervisi terpadu ini, Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan Pertanian dengan instansi terkait lainnya menyepakati: (1) jadwal Supervisi (hari, tanggal) setiap 3 bulan sekali; (2) membentuk Tim Supervisi Terpadu Pusat, terdiri dari Pusat Penyuluhan, Direktorat Teknis lingkup Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin), Perguruan Tinggi, Profesional; dan (3) materi Supervisi disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing instansi. Supervisi terpadu pusat dapat dilakukan di SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, melalui pertemuan para Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, dan/atau langsung di lapangan. Hasil Supervisi disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan Pertanian, mencakup: (1) materi pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan

mendapat dukungan untuk peningkatan kinerja penyuluh; (3) masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan pertanian; (4) mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi: a. data Poktan, sesuai dengan Format 4; b. data Gapoktan, sesuai dengan Format 5; c. data KEP, sesuai dengan Format 6; dan d. data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional, sesuai dengan Format 7. Hasil Supervisi terpadu ini ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh Badan PPSDMP ke Menteri Pertanian.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Selanjutnya, ditetapkan tindakan untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan LAKU SUSI agar terlaksana lebih efisien dan efektif, sebagai bahan untuk penyusunan rencana kebijakan dan kegiatan tahun berikutnya. Pelaksanaan monitoring pada masingmasing tingkatan wilayah, sebagai berikut: 1. di kecamatan, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan; 2. di kabupaten/kota, dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota; 3. di provinsi, dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan provinsi; dan 8. di Pusat, dilakukan oleh Badan PPSDMP. Kegiatan monitoring meliputi persiapan dan pelaksanaan LAKU SUSI, untuk mengetahui: 1. keadaan dan ketersediaan fasilitas

Pembinaan Kelembagaan Tani

di kecamatan yang membutuhkan dukungan narasumber dari pusat, antara lain Badan PPSDMP, Direktorat Teknis lingkup Pertanian, Peneliti Pendamping, praktisi, profesional; (2) kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan Kunjungan ke Poktan/ Gapoktan/KEP, termasuk masalah dan pemecahannya yang perlu

{ 159 }

kerja LAKU SUSI; 2. penilaian proses pelaksanaan LAKU SUSI; 3. kinerja Penyuluh Pertanian dan petugas lainnya dalam pelaksanaan LAKU SUSI; dan 4. peningkatan SDM Petani dan Penyuluh Pertanian. B. Evaluasi

BUKU PINTAR PENYULUH

Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi secara sistematik dengan mengikuti prosedur tertentu dan kaidah ilmiah serta diakui keabsahannya. Evaluasi dilakukan untuk penilaian efektifitas dan efisiensi atas hasil suatu kegiatan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pelaksanaan LAKU SUSI. Evaluasi LAKU SUSI dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (preevaluation), evaluasi proses (on-going evaluation), evaluasi akhir (post/terminal evaluation), maupun evaluasi dampak (expost evaluation).

{ 160 }

C. Pelaporan Hasil monitoring dan evaluasi LAKU SUSI dilaporkan secara periodik dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan Pusat, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Penyuluh Pertanian dan petugas lain perlu menyusun laporan sebagai bahan pertimbangan dalam

perumusan, perencanaan dan penyusunan kebijakan tahun berikutnya. 1. Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, paling lambat setiap tanggal 2, berisi antara lain: a. pelaksanaan Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP (Format 8); dan b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas, dan standing crop) komoditas strategis prioritas nasional di setiap desa/kelurahan (Format 7). c. pelaporan kegiatan Kunjungan oleh Penyuluh Pertanian menjadi bahan bagi evaluasi mandiri penyuluh melalui e-evaluh yang harus dilaporkan secara rutin. 2. Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan menyampaikan laporan bulanan kepada SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/ kota, paling lambat tanggal 5, berisi antara lain: a. pelaksanaan LAKU SUSI ke desa/ kelurahan (Format 9); dan b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas, dan standing crop) komoditas strategis prioritas nasional di

Usahatani (luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas, dan standing crop) komoditas strategis prioritas nasional di setiap kecamatan (Format 10). 4. SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi menyampaikan laporan bulanan kepada Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan Pertanian paling lambat tanggal 15, berisi antara lain: a. hasil pelaksanaan LAKU SUSI di setiap kabupaten/kota (Format 10); dan b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas, dan standing crop) komoditas strategis prioritas nasional di setiap kabupaten/kota (Format 10). 5. Badan PPSDMP menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI kepada Menteri Pertanian.

BAB V PENDANAAN Pendanaan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pembinaan Kelembagaan Tani

setiap kecamatan (Format 7). 3. SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota menyampaikan laporan bulanan kepada SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, paling lambat tanggal 10, berisi antara lain: a. hasil pelaksanaan LAKU SUSI di setiap kecamatan (Format 10); dan b. rekapitulasi data perkembangan

Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI sehingga memotivasi Penyuluh Pertanian, serta satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan kecamatan dalam pengembangan Usahatani di lokasi sentra produksi pertanian. Sistem Kerja LAKU SUSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembinaan Kelembagaan Petani.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN { 161 }

BUKU PINTAR PENYULUH

BAB V

TEKNOLOGI BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

PADI Oleh : Cut Nina Herlina, SP, M.Si dan Idawani, SP, M.Si

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 164 }

Padi Sawah Sistem Tanam Jajar Legowo Super. Terobosan teknologi produksi atau budidaya padi terbaru yang ditemukan Badan Litbang Pertanian adalahÂ Jajar Legowo (Jarwo) Super. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan (mendongkrak) produktivitas dan keuntungan usahatani padi secara nyata sembari menjaga keberlangsungan sistem produksi. 1. Komponen Teknologi Jarwo Super terdiri atas 2 (dua) komponen utama yaitu : a. Varietas unggul dan Benih Bermutu; varietas unggul merupakan komponen dalam meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani. b. Aplikasi Pupuk Hayati ; yaitu pupuk hayati Agrimeth mikroba yang memiliki aktivitas enzimatik serta fitohormon yang telah teruji berpengaruh positif terhadap pengambilan hara makro dan mikro tanah, memacu pertumbuhan, pembungaan, pemasakan biji, pematahan dormansi, meningkatkan vigor dan viabilitas benih, efisiensi

penggunaan pupuk NPK anorganik dan produktivitas tanaman. Pupuk hayati Agrimeth diaplikasikan hanya satu kali, yakni pada saat benih akan disemai, dengan cara sebagai berikut: (1) Benih padi yang telah direndam dan diperam selama 24 jam, kemudian ditiriskan (kondisi lembab) kemudian dicampur dengan pupuk hayati yang dilakukan di tempat yang teduh. (2) Benih padi yang telah dicampur pupuk hayati segera disemai, upayakan tidak ditunda lebih dari 3 jam dan tidak terkena paparan sinar matahari agar tidak mematikan mikroba yang telah melekat pada permukaan benih. Sisa pupuk hayati yang tidak melekat pada benih padi disebarkan di persemaian. Adapun benih yang telah terselimuti pupuk hayati disebar di persemaian pada kondisi tidak hujan. 2. Persemaian; dianjurkan menggunakan persemaian sistem

3. Penyiapan Lahan; kegiatan utama dari penyiapan lahan adalah pelumpuran tanah hingga kedalaman lumpur minimal 25 cm, pembersihan lahan dari gulma, pengaturan pengairan, perbaikan struktur tanah, dan peningkatan ketersediaan hara bagi tanaman. 4. Aplikasi Pupuk Organik; sumber pupuk organik terdiri dari jerami

Benih disebar pada media dalam kotak dapog berukuran 18 cm x 56 cm dengan jumlah benih sekitar 100-125 gram/kotak. Dapog juga dapat dibuat secara in situ menggunakan plastik lembaran dengan media tanam yang terdiri atas campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:2. Pada saat bibit berumur 14-17 hari setelah semai (HSS), atau tanaman sudah tumbuh dengan tinggi 1015 cm dan memiliki 2-3 helai daun, bibit dari persemaian dapog ditanam ke sawah menggunakan alat mesin Indojarwo transplanter. Kebutuhan bibit antara 200-230 dapog untuk setiap hektar lahan. Bila menggunakan persemaian biasa, benih padi yang telah direndam dan diperam masingmasing selama 24 jam dan telah diaplikasi pupuk hayati langsung disebar merata di persemaian. Bibit ditanam saat berumur 15-18 hari setelah sebar.

segar dan pupuk kandang. Pemberian pupuk kandang yang sudah matang sempurna dengan dosis 1-2 ton/ha dilakukan sebelum pengolahan tanah pertama atau bersamaan dengan pengolahan tanah kedua. 5. Aplikasi Biodekomposer; biodekomposer adalah komponen teknologi perombak bahan organik, diaplikasikan 2-4 kg/ha untuk mendekomposisi 2-4 ton jerami segar yang dicampur secara merata dengan 400 liter air bersih. Setelah itu larutan

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

dapog karena bibit ditanam menggunakan alat tanam mesin jarwo transplanter. Persemaian dengan sistem dapog yang diawali dengan perendaman dan pemeraman benih padi masing-masing selama24 jam kemudian ditiriskan, lalu benih dicampur dengan pupuk hayati dengan takaran 500 gram/25 kg benih, atau setara untuk 1 ha lahan.

Gambar 1. Persemaian dengan sistem dapog { 165 }

biodekomposer disiramkan secara merata pada tunggul dan jerami pada petakan sawah, kemudian digelebeg dengan traktor, tanah dibiarkan dalam kondisi lembab dan tidak tergenang minimal 7 hari. 6. Tanam; sistem tanam jajar legowo 2:1 merupakan sistem tanam pindah antara dua barisan tanaman terdapat lorong kosong memanjang sejajar

dengan dosis minimal masing-masing pupuk urea 200 kg/ha dan NPK Phonska 300 kg/ha. Pupuk Phonska diaplikasikan 100% pada saat tanam dan pupuk urea masing-masing 1/3 pada umur 7-10 HST, 1/3 bagian pada umur 25-30 HST, dan 1/3 bagian pada umur 40-45 HST.

BUKU PINTAR PENYULUH

dengan barisan tanaman dan dalam barisan menjadi setengah jarak tanam antar baris. Sistem tanam jajar legowo bertujuan untuk peningkatan populasi tanaman persatuan luas, perluasan pengaruh tanaman pinggir dan mempermudah pemeliharaan tanaman. Penerapan sistem tanam

jajar legowo 2:1 dengan jarak tanam 25 cm x 12,5 cm x 50 cm meningkatkan populasi tanaman menjadi 213.333 rumpun/ha atau meningkat 33,3% dibandingkan dengan sistem tanam tegel 25 cm x 25 cm dengan populasi 160.000 rumpun per ha. 7. Pemupukan Anorganik; untuk mendapatkan produktivitas >10 ton GKG/ ha diperlukan pemberian pupuk

Gambar 2.Penanaman padi dengan transplanter { 166 }

bahkan mengalami kegagalan. f. Penggunaan pupuk N sesuai anjuran (tidak berlebihan). g. Pengendalian dengan pestisida secara tepat (dosis, sasaran, waktu, cara dan bahan aktif). h. Penyebaran penyakit tungro dapat dihambat melalui penekanan aktivitas pemencaran wereng hijau, dengan modifikasi sebaran

tanaman padi adalah wereng batang cokelat (WBC), penggerek batang padi (PBP), dan tikus. Sedangkan penyakit penting adalah blas, hawar daun bakteri, dan tungro. Komponen pengendalian hama dan penyakit tanaman padi adalah sebagai berikut: a. Tanam serempak dan pergiliran varietas . b. Penggunaan varietas berpotensi hasil tinggi dan tahan hama penyakit antara lain Inpari 30, Ciherang Sub 1, Inpari 32 HDB, dan Inpari 33. c. Mempertahankan keberadaan musuh alami di lingkungan setempat. d. Pemantauan populasi hama dan penyakit secara rutin. e. Pengendalian hama wereng sedini mungkin, ketika populasinya pada pertanaman merupakan generasi ke-1. Pada umumnya, keberhasilan pengendalian wereng cokelat jika sudah memasuki generasi ke-2 atau ke-3 akan sangat kecil,

tanaman dengan tanam jajar legowo dan mengatur kondisi pengairan (menggenangi sawah yang terserang tungro). i. Sanitasi lingkungan untuk menghilangkan sumber inokulum penyakit dan memutus siklus hidup hama melalui eradikasi ratun/singgang. 9. Panen; alat pemanenan yang dikembangkan mesin pemanen seperti stripper, reaper, dan combine harvester. Kapasitas kerja mesin ini 5 jam per hektar dan ground pressure 0,13 kg/cm2, dioperasikan oleh 1 orang operator dan 2 asisten operator, sehingga mampu menggantikan tenaga kerja panen sekitar 50 HOK/ ha (BB Mektan, 2013). Penggunaan combine harvester dapat menekan kehilangan hasil gabah kurang dari 2%, sementara kehilangan hasil jika dipanen secara manual rata-rata 10% (BB Padi, 2014).

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Penetapan status hara tanah hara P dan K diukur dengan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS). Pemupukan dilakukan tiga kali yaitu 1/3 pada umur 7-10 HST, 1/3 bagian pada umur 25-30 HST, dan 1/3 bagian pada umur 40-45 HST. Kecukupan N dikawal dengan Bagan Warna Daun (BWD) setiap 10 hari hingga menjelang berbunga. 8. Pengendalian OPT; hama utama

{ 167 }

JAGUNG Oleh : Fenti Ferawati, SP, M.Si dan Ir. Elviwirda, M.Si.

Produksi jagung di Provinsi Aceh antara 3-5 ton/ha dan rendahnya produksi ini disebabkan oleh pengelolaan tanaman yang masih terbatas.Teknologi pengelolaan tanaman jagung yang diunggulkan oleh Badan Litbang Pertanian adalah pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yaitu suatu pendekatan inovatif dan dinamis dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui perakitan komponen teknologi secara partisipatif bersama petani. A. Komponen Teknologi Dasar

BUKU PINTAR PENYULUH

1. Varietas Unggul Baru (VUB) ; terbagi

{ 168 }

atas hibrida dan komposit. VUB hibrida adalah Bima-4, Bima-5, Bima6, Bima-15, Bima-19, dan Bima-20. Sedangkan VUB Komposit adalah Lamuru, Sukmaraga, Srikandi Kuning-1 dan Srikandi Putih-1. 2. Benih bermutu/berlabel dan perlakuan benih ; benih bermutu adalah benih dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi (>95%) dan berlabel. Perlakuan benih

(seed treatment) dilakukan dengan menggunakan fungisida berbahan aktif metalaksil. Perlakuan benih dengan metalaksil bertujuan untuk mencegah penyakit bulai. 3. Populasi dan cara tanam : populasi tanaman sekitar 66.600 - 75.000 tanaman/ha dan benih ditanam dengan jarak tanam 70-75 cm x 20 cm (1 biji per lubang) atau 75 cm x 40 cm (2 biji per lubang). 4. Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah Rekomendasi pemupukan N, P, dan K tanaman jagung mengacu pada salah satu teknik berikut ini : Âť Takaran dan waktu pemberian pupuk N berdasarkan kebutuhan tanaman dan diberikan 2 kali: 7 - 10 HST dan 30 - 35 HST. Âť BWD (bagan warna daun) digunakan pada 40 - 45 HST untuk mendeteksi kecukupan N bagi tanaman. Âť Pemberian pupuk P dan K pada lahan kering mengacu pada PUTK (Perangkat Uji Tanah Lahan Kering).

B. Komponen Teknologi Pilihan 1. Penyiapan lahan ; penyiapan lahan Tanpa Olah Tanah (TOT) atau Tanam dengan Olah Tanah Minimum (TOM), baik di lahan kering ataupun di lahan sawah dapat diterapkan tergantung dari kondisi fisik lahan. Lahan yang ditumbuhi sisa-sisa tanaman atau gulma dapat disemprot dengan herbisida golongan paraquat ataupun jenis Glyphosat, tergantung dari kondisi gulma di lokasi tersebut. Satu minggu sesudah disemprot, benih sudah dapat ditugal. 2. Pembuatan saluran drainase atau saluran irigasi ; pada lahan kering saluran drainase diperlukan untuk pengaliran air, terutama pada musim hujan, karena tanaman jagung peka terhadap kelebihan air. Pada lahan sawah saluran irigasi diperlukan untuk memudahkan pengaturan air. Pembuatan saluran irigasi untuk setiap dua baris tanaman lebih efisien dibanding setiap baris tanaman. Saluran irigasi dibuat pada saat penyiangan pertama. 3. Pemberian bahan organik ; pupuk organik terdiri atas bahan organik sisa tanaman, kotoran hewan, pupuk hijau dan kompos (humus) yang telah

mengalami proses pelapukan. Pupuk organik dapat diaplikasikan sebagai penutup lubang tanam benih dengan takaran 2-3 ton/ha. 4. Pembumbunan ; bertujuan untuk memberikan lingkungan akar yang lebih baik, agar tanaman tumbuh kokoh dan tidak mudah rebah. Pembumbunan bersamaan dengan penyiangan pertama dan pembuatan saluran atau setelah pemupukan kedua (35 HST) yang bersamaan dengan penyiangan kedua secara mekanis. 5. Pengendalian gulma ; penyiangan pertama dilakukan dengan menggunakan cangkul atau mesin pembuat alur (jika ada gulma). Sedangkan penyiangan kedua dengan menggunakan mesin pembuat alur, cangkul atau herbisida paraquat dengan takaran 1-2 liter per hektar dan dilakukan pada saat tanaman berumur 30-35 hari setelah tanam. Sementara periode kritis tanaman jagung terhadap gulma yaitu pada dua bulan pertama. 6. Pengendalian Hama dan Penyakit a. Hama Penggerek Batang (Ostrinia furnacalis ) Tanaman inangnya adalah jagung, sorgum, terong, Amaranthus sp., Panicium sp. Gejala adanya lubang gerekan pada batang dengan kotoran menutupi lubang gerekan dengan siklus hidup sekitar satu bulan.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Rekomendasi pemupukan jagung per Ha adalah Urea 300 kg, SP-36 150 kg, KCl 75 kg.

{ 169 }

tongkol rapat dan menggunakan musuh alami seperti : parasit telur Trichogramma sp, parasit telur larva muda Eriborus sp., Tachinid, cendawan Entomophaga Metharhizium, Nuklear Polyhidrosis Virus ( NPV ) dan Penyemprotan Insektisida pada ambang kerusakan 3 tongkol/50 tanaman.

Gambar 1. Ulat Penggerek Batang Jagung

Pengendalian terpadu dengan komponen terpadu meliputi: pergiliran tanaman, tanaman serempak, sanitasi inang liar, pemangkasan bunga jantan 25 %, pemberian biopesisida dipel (Basillus Thuringiensis ) dan aplikasi insektisida .

c. Penyakit Bulai (Peronoscleropora spp) Tanaman inangnya adalah : jagung, sorgum, tebu, dan Beberapa jenis rumputan. Gejala adanya Khlorose sebagian atau keseluruh helaian daun. Pada permukaan yang khlorase tampak ada masa tangkai konidia berupa tepung putih. Jika tanaman terinfeksi awal terjadi khlorose berat dan dapat

BUKU PINTAR PENYULUH

b. Hama Penggerek tongkol (Helikoverpa Armigera) Âť Gejalanya : Adanya lubang-lubang

{ 170 }

melintang pada daun tanaman stadia vegetatif. Rambut tongkol jagung terpotong, Ujung ujung tongkol ada bekas gerekan dan sering kali ada larvanya dan penyebabnya adalah Helikoverpa armigera (Hbn). Âť Pengendalian terpadu: Komponen Pengendalian terpadu meliputi : menanam varietas jagung yang kelobotnya menutup

Gambar 2. Ulat Penggerek Tongkol Jagung

mati atau tumbuh kerdil. Dapat juga tongkol tidak tumbuh sempurna dan sering tidak terbentuk biji atau bijinya jarang. Komponen pengendalian untuk PHT meliputi: menggunakan varietas tahan bulai, tanam serempak, periode bebas tanaman jagung dan aplikasi fungisida berbahan aktif metalaksil melalui biji .

7. Panen Tepat Waktu dan Pengeringan Segera Âť Panen dilakukan jika kelobot tongkol telah mengering atau berwarna coklat, biji telah mengeras, dan telah terbentuk lapisan hitam minimal 50% pada setiap baris biji. Âť Tongkol yang sudah dipanen segera dijemur, atau dianginanginkan jika kondisi hujan Âť Tidak menyimpan tongkol dalam keadaan basah karena dapat menyebabkan tumbuhnya jamur.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

d. Penyakit busuk tongkol Disebabkan cendawan Fusarium verticillioides. Gejala yang terlihat tongkol jagung berwarna merah atau merah kecoklatan dan busuk. Pengendalian dilakukan dengan pergiliran tanaman, membakar bagian tanaman yang terserang dan menanam varietas yang tahan.

Gambar 4.Tongkol Jagung Siap Panen

Âť

Pemipilan biji setelah tongkol kering (kadar air biji + 20%) dengan alat pemipil. Jagung pipil dikeringkan lagi sampai kadar air biji mencapai sekitar 14%. Jika cuaca hujan, pengeringan menggunakan mesin pengering. Tidak dianjurkan menyimpan jagung pada kadar air biji >14% dalam karung untuk waktu lebih dari satu bulan. Gambar 3. Tongkol jagung Busuk { 171 }

KEDELAI (Oleh : drh. Saiful Helmy, MP.)

S BUKU PINTAR PENYULUH

Sistem perbenihan kedelai secara formal belum berjalan seperti yang diharapkan, saat ini sangat sedikit petani menggunakan benih bermutu yaitu kurang dari 3 %. Kemampuan industri benih untuk memasok benih berkualitas hingga kepedesaan merupakan syarat mutlak untuk mempercepat pengembangan varietas unggul kedelai.

{ 172 }

1. Teknik Produksi Secara umum tidak ada perbedaan teknik budidaya kedelai untuk tujuan produksi benih dengan konsumsi. Pada prinsipnya tanaman diupayakan untuk tumbuh sehat, bebas dari OPT, dan mengakomodasikan teknologi pascapanen agar benih yang dihasilkan terjamin kualitasnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam produksi benih /tanam kedelai adalah: 1. Kegiatan produksi dilakukan disentra produksi, pada lahan subur dengan sumber pengairan yang memadai dan tidak dilokasi endemik penyakit. 2. Penanaman dilakukan pada saat yang tepat, tidak terlalu cepat atau

terlambat yang berakibat tanaman berpotensi diserang hama penyakit. Tanam serentak dan dalam satu hamparan dapat menghemat biaya produksi dan menekan serangan hama penyakit. 3. Penyiangan yang teratur sesuai jadwal membuat tanaman tumbuh pesat karena tak ada saingan atau perebutan unsur hara oleh gulma. Hama dan penyakit dikendalikan secara terpadu. Pestisida digunakan bila komponen pengendalian yang lain tidak efektif. 4. Panen dilakukan pada saat yang tepat. Penundaan waktu panen menyebabkan hilangnya sebagian hasil. 2. Persiapan Lahan Âť Tanah bekas tanaman padi tidak perlu olahan (TOT), bila menggunakan lahan tegal pengolahan dilakukan secara intensif, 2 kali bajak lalu diratakan. Âť Buat saluran untuk setiap 4-5

meter dengan kedalaman 2530 cm dan lebar 30 cm yang berfungsi untuk mengurangi kelebihan air dipetakan dan juga sebagai saluran irigasi bila hujan.

4. Pemupukan; tanaman dipupuk dengan 50 kg urea, 75 kg SP36 dan 100150 kg KCL/hektar pada saat tanam. Bila lahannya subur tanaman tak perlu penambahan pupuk NPK. 5. Pengairan; sangat penting dilakukan terlebih saat musim kemarau, dimana tanaman kedelai sangat peka terhadap kekeringan terutama pada fase awal pertumbuhan vegetatif (1521 HST), fase berbunga (25-35 HST), dan saat pengisisan polong (55-70 HST). 6. Pengendalian hama; dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dilapangan. Jika populasi hama tinggi, ditandai dengan tingkat kerusakan daun tanaman hingga 12,5 % dan kerusakan polong hingga 2,5 %, gunakan insektisida yang efektif (biologis) lebih di utamakan antara

Gambar 1.Buah Kedelai Muda

lain dapat menggunakan mulsa jerami, pergiliran tanaman, tanam serentak dalam satu hamparan dan penggunaan tanaman perangkap jagung dan kacang hijau. 7. Pengendalian penyakit; penyakit utama kedelai adalah karat daun (Phakopsora pachyrhizi), busuk batang, busuk akar dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. karat daun (Phakopsora pachyrhizi) dapat dikendalikan dengan fungisida anjuran seperti mancozeb. Sedangkan pengendalian virus dilakukan dengan mengendalikan vektornya berupa serangga hama kutu dengan insektisida anjuran seperti decis. Pengendalian pemyakit dan vektor virus dilakukan pada saat tanaman berumur 40, 50 dan 60 hari.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

3. Penanaman; penanaman benih dilakukan dengan menggunakan tugal sedalam 2-3 cm. Jarak tanam 10-15 cm x 40 cm. Jumlah benih 2-3 biji perlubang. Pada lahan sawah dianjurkan benih kedelai tidak lebih dari 7 hari untuk menghindari tanaman kekeringan dan juga akumulasi serangan hama penyakit.

8. Teknologi pascapanen; Menjaga mutu fisik dan genetik terutama dilakukan selama masa prosesing, sedangkan menjaga mutu fisiologis benih dimulai pada saat panen hingga penyimpanan dan bahkan hingga benih siap ditanam. Penyimpanan benih yang ideal adalah pada kondisi suhu dan kelembaban { 173 }

Gambar 2. Buah Kedelai Matang

BUKU PINTAR PENYULUH

ruang simpan yang rendah yaitu sekitar 18 0 C dengan kelembaban relatif sekitar 60 % (ruangan AC).

{ 174 }

9. Panen; Âť Panen hendaknya dilakukan pada saat mutu benih mencapai maksimal yang dapat diamati bila sekitar 95 % polong telah berwarna coklat dan sebagian besar daun sudah rontok. Âť Panen dilakukan dengan cara memotong pangkal batang. Âť Brangkasan kedelai hasil panen langsung dikeringkan dihamparan terpal plastik, tikar atau anyaman bambu dibawah sinar mata hari dengan ketebalan sekitar 25 cm selama 2-3 hari, tergantung cuaca. Pengeringan dilakukan hingga kadar air mencapai 14 persen. Âť

Âť

Usahakan untuk tidak menumpuk brangkasan basah lebih dari 2 hari yang berakibat kedelai berjamur dan mutunya rendah. Bila pada musim hujan (sinar

mata hari terbatas) usahakan jangan menumpuk brangkasan, namun dihamparkan merata dan diangin anginkan untuk mempercepat proses penurunan kadar air bila memungkinkan brangkasan kedelai di hembuskan dengan udara panas dengan menggunakan dryer. 10. Perontokan; Brangkasan yang sudah kering (kadar air 14 %) perlu segera dirontokkan. Bisa dilakukan secara manual (geblok) atau mekanis (pedal tresher/ power tresher). Lakukan perontokan secara hati-hati agar terhindar pemecahan kulit, retak dan kotiledon terlepas sehingga penurunan kualitasnya. 11. Pembersihan dan Sortasi; kedelai hasil perontokan dibersihkan dari kotoran seperti potongan batang, cabang tanaman dan tanah. Bisa dengan tampian (manual) atau Blower (mekanis). Sortasi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang seragam dengan memisahkan sekitar 5 % biji yang berukuran kecil. Disamping untuk keseragaman hasil sortasi juga diperlukan untuk seleksi biji yang menyimpang. 12. Pengeringan; Benih yang sudah bersih dan ukurannya seragam segera

kg dengan ketebalan 0,08 mm satu lapis atau 0,05 mm dua lapis cukup baik untuk mengemas benih kedelai hingga 8 bulan pada suhu kamar dengan kadar air awal sekitar 9-10 %. Usahakan benih yang sudah dikemas disimpan dalam ruangan beralas kayu, jangan langsung tersentuh lantai. Setiap tumpukan benih dilengkapi dengan kartu pengawasan yang

disimpan dipastikan kadar air 9-10 %, usahakan tidak menumpuk kedelai dalam karung atau wadah tertutup bila masih dalam kondisi panas, dianjurkan untuk dianginanginkan selama setengah jam untuk keseimbangan suhu penyimpanan.

berisikan informasi: nama varietas, tanggal panen, jumlah benih asal (saat awal penyimpanan), jumlah benih pada saat stok akhir.

13. Pengemasan; Dilakukan dengan pengemas kedap udara untuk menghambat masuknya uap air dari luar kemasan kedalam benih. Kantong plastik benih yang bening atau buram berkapasitas 2-5

Dengan sistem uraian yang sistematis diatas (mulai dari panen hingga penyimpanan) daya tumbuh benih lebih dari 80 % dapat bertahan hingga delapan bulan.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

dikeringkan hingga mencapai kadar air 9-10 %, dengan cara penjemuran dibawah sinar matahari yang tidak terlalu panas agar terhindar dari kerusakan kecambah, beralaskan terpal plastik atau tikar pada lantai jemur. Setiap 2-3 jam lakukan pembalikan agar keringnya merata. Penjemuran dimulai dari pukul 8-11 wib selama 2-3 hari. Sebelum

Gambar 3. Proses Panen Kedelai { 175 }

KACANG TANAH Oleh : Mehran, SP, M.Si dan Ahmad Adriani, SP

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 176 }

Kacang tanah dapat dibudidayakan di lahan kering (tegalan) maupun di lahan sawah setelah padi. Kacang tanah dapat ditanam pada tanah bertekstur ringan maupun agak berat, yang penting tanah tersebut dapat mengatuskan air sehingga tidak menggenang. Akan tetapi, tanah yang paling sesuai adalah tanah yang bertekstur ringan, drainase baik, remah, dan gembur. Pada tanah yang kandungan bahan organiknya tinggi (>2%) polong yang dihasilkan berwarna kehitaman sehingga menjadi kurang menarik. Kacang tanah masih dapat berproduksi dengan baik pada tanah yang berpH rendah atau tinggi. Tetapi pada pH tanah tinggi (7,5–8,5) kacang tanah sering mengalami klorosis, yakni daun-daun menguning. Apabila tidak diatasi, polong menjadi hitam dan hasil menurun hingga 40%.

baik untuk dijadikan benih. » Pemilihan varietas sebaiknya memperhatikan kesesuaian lingkungan, ketahanan terhadap hama/penyakit, dan kebutuhan pasar. Untuk keperluan pasokan industri kacang garing, biasanya digunakan varietas berbiji dua. Untuk keperluan lain bisa dipilih kacang tanah biji 3 atau 4 seperti Kelinci, Singa, Turangga, dan Domba yang hasilnya lebih tinggi. Varietas unggul untuk lahan sawah antara lain : Kancil, Jerapah, Bison, Tuban, Zebra, panter, Singa, domba, Hypoma1, Hypoma2 sedangkan untuk lahan masam adalah varietas Talam (J.Purnomo, dkk. 2013).

1. Varietas » Gunakan varietas unggul yang mempunyai potensi hasil tinggi, ukuran biji seragam, sehat dan jelas asal usulnya. Biji kacang tanah yang baru dipanen sangat

Gambar 1. Kacang Tanah Berbunga

sebagai saluran irigasi pada saat kering. Jika tanah sudah gembur, tidak perlu diolah sempurna, cukup dilakukan penyemprotan herbisida untuk membersihkan gulma kemudian dilakukan pengolahan tanah minimal (minimum tillage) sepanjang

barisan/alur yang akan ditanami. 3. Cara Tanam » Penanaman secara baris tunggal dengan tugal atau alur bajak dengan jarak tanam 35–40 cm x 10–15 cm, satu biji/lubang sehingga populasi sekitar 250.000 tanaman per hektar. Kebutuhan benih antara 90–100 kg biji/ha. »

Penanaman juga dapat dilakukan secara baris ganda (50 cm x 30 cm) x 15 cm, satu biji/lubang.

4. Pemupukan » Penggunaan pupuk hayati seperti bakteri penambat N (Rhizobium) disesuaikan dengan kebutuhan, perhatikan waktu

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

2. Penyiapan Lahan » Tanah dibajak 2x sedalam 15–20 cm, lalu digaru, dan diratakan, dibersihkan dari sisa tanaman dan gulma, dan dibuat bedengan selebar 3–4 meter. Antar bedengan dibuat saluran drainase dalam 30 cm dan lebar 20 cm yang berfungsi sebagai saluran drainase pada saat becek, dan

Gambar 2. Hamparan Tanaman Kacang Tanah { 177 }

Jika kandungan K tersedia dalam tanah kurang dari 0,3 me/100 g tanah, maka perlu dipupuk dengan KCl sebanyak 33–50 kg/ha (45% K2O) atau 25–38 kg KCl (60% K2O). Pupuk K dapat diberikan bersamaan tanam dengan cara disebar. Pada tanah dengan kandungan Ca rendah (Ca-dd <1 me Ca/100

g tanah), maka perlu diberi dolomit sebanyak 300–500 kg/ ha bersamaan tanam dengan cara disebar atau larikan pada fase pembentukan polong. Pada tanah masam, pemberian dolomit sangat membantu pembentukan dan pengisian polong. Pada daerah yang endemik klorosis (gejala kuning) karena pH tanahnya tinggi (>7,4) perlu ditambahkan bubuk belerang sebesar 300–400 kg/ha dengan cara mencampur rata dengan tanah atau diberikan pada alur tanaman sebelum tanam atau diberikan bersama pengolahan tanah. Bila tidak tersedia bubuk belerang, bisa diganti dengan 2,5–5 ton/ha pupuk kandang.

BUKU PINTAR PENYULUH

kadaluwarsanya. 50 kg Urea/ha atau 100 kg ZA/ha, diberikan bersamaan tanam atau saat tanaman umur antara 7–15 hari. Pemupukan paling efisien dilakukan secara larikan disebelah barisan tanaman, tugal 5 cm dari lubang tanam atau disebar merata sesudah tanam pada saat tanah masih lembab.

Gambar 3. Buah Kacang Tanah Siap Panen { 178 }

Gejala kuning juga dapat diatasi dengan penyemprotan larutan yang mengandung 0,5–1% FeSO4, 0,1% asam sitrat, 3% ammonium sulfat (ZA), 0,2% Urea pada umur 30, 45, dan 60 hari untuk mempercepat pemulihan klorosis. Bila kandungan P rendah (P-Bray I <12 ppm P), perlu diberikan 80– 100 kg SP36/ha pada saat tanam. Bila sudah tinggi (>12 ppm) tidak perlu dipupuk P. PUTK (Perangkat Uji Tanah Kering) dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam menetapkan takaran pupuk dan amelioran.

Lahan alkalin » Mempunyai pH >7, mengandung kapur (CaCO3) tinggi. » Pada tanah dengan pH >7,3, kacang tanah sering mengalami gejala klorosis. » Klorosis disebabkan oleh kekurangan besi (Fe) atau sulfur (S). » Gejala klorosis dapat diatasi dengan pemberian pupuk kandang, pemberian pupuk yang mengandung Fe, atau ameliorasi lahan dengan pemberian sulfur. 5. Pengendalian Hama dan Penyakit » Hama utama kacang tanah antara lain wereng kacang

Gambar 4. Ulat Penggerek Daun

tanah (Empoasca fasialin), penggerek daun (Stomopteryx subscevivella), ulat jengkal (Plusia chalcites) dan ulat grayak (Prodenia litura). Hama tersebut dapat dikendalikan dengan insektisida endosulfan, klorfirifos, monokrotofos, metamidofos, diazinon, (seperti Thiodan, Dursban, Azodrin, Tamaron, dan Basudin). Untuk pencegahan, pestisida dapat diaplikasikan pada umur 25, 35, dan 45 hari. Penyakit utama kacang tanah antara lain layu bakteri (Pseudomonas solanacearum), bercak daun (leafspot), penyakit karat (Puccinia arachidis). Pengendalian dapat dilakukan dengan menanam varietas tahan atau menggunakan fungisida benomil, mankozeb, bitertanol, karbendazim, dan klorotalonil (seperti Benlate, Dithane M-45, Baycor, Delsane MX 200, dan

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

{ 179 }

Daconil). Untuk pencegahan, fungisida tersebut dapat diaplikasikan pada umur 35, 45, dan 60 hari.

6. Penyiangan dan Pembumbunan; penyiangan gulma dilakukan sebelum tanaman berbunga. Setelah ginofor masuk ke dalam tanah tidak boleh disiang karena menyebabkan kegagalan pembentukan polong. Pembumbunan dapat dilakukan bersamaan penyiangan I.

BUKU PINTAR PENYULUH

7. Pengairan pada periode kritis terhadap air: » Fase perkecambahan 15 hari. » Fase berbunga (25–30 hari). » Periode masuknya ginofor ke tanah (35–40 hari). » Periode pengisian polong (50–65 hari). » Menjelang panen 75 hari.

{ 180 }

8. Panen dan Pascapanen » Umur panen tergantung varietas dan musim tanam. Panen dilakukan bila 75% polong telah masak. Tanda-tanda tanaman siap panen: kulit polong mengeras, berserat, bagian dalam berwarna coklat, jika ditekan polong mudah pecah. Jika biji telah penuh, harus segera dipanen, karena bila terlambat, biji dapat tumbuh di lapang.

» » » »

Setelah panen polong segera dirontokkan, dikeringkan hingga kadar air 10-12% yang ditandai oleh mudah terkelupasnya kulit ari. Membiarkan polong dalam kondisi basah lebih dari 24 jam menyebabkan polong berlendir, mudah terinfeksi jamur Aspergillus flavus dan terkontaminasi aflatoksin yang menyebabkan kacang menjadi pahit dan beraroma tengik. Jika cuaca tidak memungkinkan lebih baik dijemur dalam kondisi polong belum dirontok. Untuk keperluan konsumsi, pengeringan dapat dilakukan terus-menerus hingga polong sangat ringan dan berbunyi bila digoyang-goyangkan. Untuk keperluan benih, penurunan kadar air benih jangan dilakukan secara cepat, hindari penjemuran pada suhu tinggi. Bersihkan polong dari kotoran. Kadar air polong sebelum simpan maksimal 10%. Simpan polong di dalam wadah kedap udara dan tutup rapat. Simpan benih pada tempat yang sejuk, tidak lembab dan bersih serta di atas pelet (alas kayu) sehingga tidak langsung bersentuhan dengan lantai.

BAWANG MERAH

Masalah yang dihadapi dalam budidaya bawang merah, antara lain adalah rendahnya penggunaan benih unggul bermutu di tingkat petani, masih tingginya serangan OPT, pendampingan teknologi yang belum optimal, dan penerapan teknologi budidaya yang belum sesuai dengan SOP/GAP. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan budidaya yang sesuai dengan Standar Operasional Procedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan produksi bawang merah,yang memuat alur proses budidaya dari onfarm sampai penanganan pascapanen berdasarkan atas norma budidaya yang baik dan benar (Good Agriculture Praktices/ GAP) yang terdiri dari : 1. Pemilihan Lokasi; » Ketinggian tempat tumbuh 25 – 1.000 m dpl, pH tanah 5,5 – 6,5 serta berdrainase baik, suhu berkisar 25 - 32o C, lahan tidak ternaungi dan tersedia sumber air. 2. Persiapan Lahan » Membajak tanah sedalam 30 cm

» » »

beberapa kali sampai tanah menjadi gembur, kemudian dibuat pematang lahan/galengan. Bila pH tanah < 5,6 yang telah diberi kapur dolomit (1,5 ton/ha), dan pupuk kandang (10 ton/ha) atau kompos (5 ton/ha). Bedengan dibuat dengan ukuran lebar 90 - 100 cm dan panjang menyesuaikan lahan. Jarak antar bedengan (parit dalam) adalah 50–60 cm, kedalaman 30 cm. Dibuat parit keliling dengan lebar 60 cm dan kedalaman 50 cm. Pengolahan lahan dilakukan 10– 15 hari sebelum tanam untuk memperbaiki keadaan tata udara dan aerasi tanah serta menghilangkan gas-gas beracun dan panas hasil dekomposisi sisa-sisa tanaman. Berikan pupuk dasar dan tutup bedengan dengan mulsa.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Oleh : Ir. Nurbaiti, M.Si dan Ir. Elviwirda, M.Si

3. Penyiapan Benih » Pilih benih berukuran sedang (3-5 g/ umbi) atau besar (5-7 g/umbi) yang telah siap tanam (telah disimpan 2 – 4 { 181 }

bulan). » Jika calon/ tunas dalam benih sudah muncul 80% maka ujung benih tidak perlu dirompes. » Jika tunas dalam benih masih sekitar 50 – 60% maka perlu dirompes 1/3 bagian ujungnya.

BUKU PINTAR PENYULUH

Gambar 1. Umbi yang sudah dirompes untuk mempermudahkan keluarnya tunas

{ 182 }

dengan cara disebar dan diaduk dengan tanah, kemudian ditutup mulsa (3-5 hari, sebelum tanam). Adapun pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang 10 ton/ ha atau kompos 5-6 ton/ha, SP 36 sebanyak 200 kg/ha dan NPK sebanyak 100 kg/ha. b. Pemupukan II, diberikan dengan cara di cor (10-15 hari setelah tanam) yaitu NPK sebanyak 150 kg/ha, ZA 100 kg/ha dan KCl sebanyak 100 kg /ha. c. Pemupukan III, diberikan dengan cara di cor (20-25 hari setelah tanam) yaitu NPK sebanyak 100 kg/ha, ZA 50 kg/ha dan KCl sebanyak 100 kg/ha.

4. Pembuatan Lubang Tanam dan Jarak Tanam » Lubang tanam dilubangi dengan pelubang mulsa dengan jarak antar baris 15 - 20 cm untuk benih ukuran sedang dan 20 – 25 cm untuk benih ukuran besar. » Jarak tanam dalam barisan 10 cm untuk benih ukuran sedang dan 15 cm untuk benih ukuran besar 5. Penanaman Benih dibenamkan ¾ bagiannya ke dalam lubang tanam, setelah selesai penanaman, dilakukan penyiraman. 6. Pemupukan a. Pemupukan dasar, diberikan

Gambar 2. Penanaman Bawang merah

7. Pemeliharaan; dilakukan penyiangan dan pembumbunan yang dilaksanakan satu hari sebelum pemupukan, hal ini dilakukan untuk efesiensi dan pemupukan dan penyiangan.

8. Pengairan; pada lahan penanaman bawang pemberian air dilakukan dengan di leb /digenangi hingga rata dengan permukaan bedengan selama 15 menit dan selanjutnya air didalam parit dibuang. Penyiraman dapat juga dilakukan dengan memakai gembor. Pada pertumbuhan awal (setelah tunas tumbuh merata), penyiraman dilakukan setiap

pada pengendalian hama/penyakit terpadu dengan meminimalkan penggunaan pestisida (insektisida dan fungisida).

hari sampai tanaman berumur 7 hari dan selanjutnya penyiraman dilakukan dua hari sekali sampai 5 hari menjelang panen. 9. Penanggulangan OPT Konsep penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) berpedoman

bintik-bintik putih dan liang korokan larva yang berkelok â&#x20AC;&#x201C; kelok pada daun bawang. Serangan berat mengakibatkan hampir seluruh helaian daun penuh dengan korokan, sehingga menjadi kering dan berwarna coklat seperti terbakar.

JENIS HAMA PENTING PADA TANAMAN PADA BAWANG MERAH

OPT BAWANG MERAH

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

1. Lalat Penggorok Daun Gejala serangan : daun bawang yang terserang ditandai dengan adanya

Gambar 3. Jenis OPT yang menyerang bawang merah fase vegetatif dan generatif { 183 }

Penanggulangan : » Mengumpulkan daun yang terserang dan di masukkan kantong plastik kemudian diikat dan dimusnahkan » Melakukan pemasangan perangkap kuning berperekat yang terbuat dari kertas atau plastik kuning dengan ukurun 16 cm x 16 cm. » Apabila serangan telah mencapai 10% dapat dilakukan penyemprotan dengan pestisida efektif dengan dosis sesuai anjuran berbahan aktif bensultap, klorfenapir dan siromazin.

BUKU PINTAR PENYULUH

Gambar 4 : Lalat Pengorok Daun Dewasa

{ 184 }

2. Ulat Bawang Gejala serangan : tampak pada daun berupa bercak berwarna putih transparan. Begitu menetas dari telur ulat masuk ke dalam daun dengan jalan melubangi ujung daun pada saat stadia larva kemudian menggerek permukaan bagian dalam daun, sedangkan bagian epidermis luar ditinggalkan. Serangan lebih lanjut menyebabkan daun mengering. Jika populasi ulat banyak, dapat menyerang umbi. Serangan lebih lanjut menyebabkan daun terkulai dan mengering.

Penanggulangan : » Melakukan pergiliran tanaman dengan jenis tanaman yang bukan inang ( tanaman palawija ) untuk musim tanam selanjutnya. » Mengumpulkan kelompok telur dan ulat bawang, lalu dimasukkan kedalam kantong plastik kemudian dimusnahkan » Melakukan penanaman secara serentak » Penggunaan perangkap Feromon Exi untuk menarik ngengat jantan. Feromon exi mengandung senyawa tidak toksik (beracun), besifat spesifik terhadap serangga ulat bawang, jumlah yang digunakan per satuan luas sebanyak 12-20 perangkap/ha. Feromon exi juga digunakan sebagai alat pemantauan (monitoring) untuk memberikan informasi tentang tingkat populasi ngengat dan selanjutnya untuk melakukan tindakan dalam sistem Pengendalian Hama Terpadu. Untuk monitoring cukup di pasang 5 buah perangkap feromon exi per ha, jika tangkapan

Gambar 5. Ulat Bawang pada Pertanaman bawang Merah

3. Trips (Thrips tabaci Lind & Thrips parvisipunus Karny)

Gambar 7. Gejala serangan trips pada tanaman bawang merah

Gejala serangan : sasaran serangan adalah daun muda dan pucuk daun. Secara visual daun yang terserang berwarna putih mengkilap seperti perak dan kemudian berubah kecoklatan dan berbintik hitam. Bila serangan berat seluruh daun bisa berwarna putih. Penanggulangan : » Melakukan pergiliran tanaman. » Melakukan pemasangan likat kuning sebanyak 80 – 100 buah/ hektar » Apabila populasi dan serangan terus meningkat dilakukan pengendalian dengan insektisida efektif yang berbahan aktif betaslifutrin, piraklos.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

ngengat per malam rata-rata 10 ekor per perangkap atau 50 ekor per ha, perlu dilakukan pemasangan perangkap feromon exi » Dapat juga digunakan perangkap lampu dengan waktu nyala mulai pukul 18.00 sampai dengan 24.00 paling efisien dan efektif untuk menangkap ngengat dan menekan serangan

4. Ulat Tanah (Agrotis ipsilon)

Gambar 6. Perangkap feromon exi dan perangkap lampu Gambar 8. Ulat Bawang yang Memakan Leher Batang Bawang Merah

{ 185 }

Gejala serangan : ulat aktif pada malam hari. Ulat menyerang leher batang dengan memotong-motong bagian tersebut. Potongan tanaman tersebut sering ditarik/ dibawa ke tempat. Penanggulangan : » Melakukan pergiliran tanaman (tanaman palawija ) » Melakukan pengolahan tanah sebaikbaiknya sehingga pupa maupun ulat mati terkena sinar matahari. » Menggunakan lampu perangkap seperti pengendalian pada ulat bawang

dasar umbi. Apabila umbi lapis dipotong membujur terlihat adanya pembusukan berawal dari dasar umbi meluas baik ke atas maupun samping

PENYAKIT – PENYAKIT PENTING PADA BAWANG MERAH

Penanggulangan : Melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inangnya atau tingkat keinangannya rendah ( tanaman palawija ). Menggunakan benih yang bebas penyakit Menggunakan pupuk organik dengan penambahan agens hayati Trichodherma pada setiap lubang tanam Drainase dijaga sebaik mungkin Memberi perlakuan benih sebelum ditanam dengan 100 gr fungisida per 100 kg umbi benih di daerah endemis Melakukan penyiraman / siram untuk pencucian daun setelah hujan reda

BUKU PINTAR PENYULUH

Pada umumnya penyakit yang sering menyerang tanaman bawang merah disebabkan oleh cendawan, terutama disebabkan oleh lahan yang selalu lembab sehingga memungkinkan cendawan berkembang dengan baik. Beberapa jenis penyakit penting yang menyerang tanaman bawang merah, antara lain :

{ 186 }

Gejala serangan : » Sasaran serangan adalah bagian dasar dari umbi lapis. » Daun bawang menguning dan terpelintir layu (diweng) serta tanaman mudah tercabut. » Umbi yang terserang akan menampakkan dasar umbi yang putih karena massa cendawan dan umbi membusuk dimulai dari

1. Layu Fusarium (Fusarium oxysporum Hanz)

» »

Gambar 9. Serangan Layu Fusarium pada Bawang Merah

2. Bercak Ungu/trotol (Alternaria porri)

jaringan umbi mengering dan berwarna gelap.

Gambar 10. Serangan Trotol pada Bawang Merah

» »

Gejala Serangan : Cendawan Alternaria porri menimbulkan gejala bercak melekuk pada daun, berwana putih atau kelabu. Pada serangan lanjut, terdapat bercak - bercak menyerupai cincin, berwarna agak ungu dengan tepi agak merah atau keunguan dan dikelilingi oleh bagian berwarna kuning yang dapat meluas ke atas atau ke bawah bercak dan ujung daunnya mengering. Ujung daun mengering bahkan dapat patah. Pada saat atau setelah panen biasanya dapat terjadi infeksi pada umbi, sehingga umbi membusuk dan berair yang bermula dari bagian leher umbi dan umbi berwarna kuning atau merah kecoklatan. Serangan berat mengakibatkan

» Menanam umbi dari kultivar toleran » Melakukan sanitasi dan pembakaran sisa – sisa tanaman yang sakit » Menjaga lahan tidak tergenang air dengan membuat saluran drainase » Mengadakan penyiraman dipagi hari » Jika terjadi hujan pada siang hari, maka tanaman segera disiram dengan air bersih untuk menghindari patogen yang menempel pada daun » Menggunakan pupuk organik dengan penambahan agens hayati Trichodherma pada setiap lubang tanam » Apabila masih ditemukan gejala serangan dapat dilakukan penyemprotan dengan fungisida efektif yang dianjurkan yang berbahan aktif klorotalonil, mankozeb, promineb, difenokonazol.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Penanggulangan : » Melakukan pergiliran tanaman » Menggunakan benih yang berasal dari tanaman sehat, tidak keropos dan tidak terdapat luka pada kulit/terkelupas dan warna mengkilap.

{ 187 }

3. Antraknosa (Collectrotichum gloeospoiroides)

» »

Gambar 11. Serangan Antraknosa pada daun bawang merah

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 188 }

Gejala Serangan : Tampak bercak putih pada daun yang terserang dengan ukuran antara 1 – 2 mm. Bercak putih tersebut berkembang dan melebar kemudian berubah warna menjadi putih kehijauan. Tanaman bawang dapat mati mendadak karena daun bagian bawah pangkal mengecil. Apabila infeksi berlanjut spora akan terlihat dengan koloni berwarna merah mudakemudian berubah menjadi coklat gelap dan akhirnya menjadi kehitam hitaman.

Penanggulangan : Mengatur waktu tanam yang tepat yaitu penanaman pada musim kemarau Menggunakan benih yang berasal dari tanaman sehat dan bebas bibit penyakit Menanam kultivar yang toleran terhadap antraknosa Melakukan pergiliran tanaman

» Melakukan sanitasi dan pemusnahan tanaman sakit » Memberikan perlakuan benih sebelum ditanam yaitu, 100gr fungisida per 100 kg umbi benih pada daerah endemis » Perbaikan saluran drainase » Apabila masih ditemukan gejala serangan dapat dilakukan penyemprotan dengan fungisida efektif yang dianjurkan berbahan aktif karbendazim 4. Penyakit Embun Tepung (Sercospora duddie)

Gambar 12. Serangan Embun Tepung pada Bawang Merah

Gejala serangan : » Daun bagian luar dan umbi tertutup

berkerut. Penanggulangan : » Penanaman sebaiknya dilakukan pada musim kemarau. » Melakukan pergiliran tanaman (tanaman palawija ). » Menjaga kebersihan lahan dengan memotong daun daun yang terinfeksi dan membongkarnya. » Menggunakan benih yang sehat dan bebas penyakit. » Memberi perlakuan benih sebelum tanam dengan dosis 100 gr fungisida/ 100 kg benih atau direndam 0,2 %/lt/ kg benih/ 30 menit ( untuk fungisida cair ). » Menjaga kondisi mikroklimat disekitar tanaman tetap kering dengan membuat saluran drainase dengan baik sehingga kelembaban. 5. Panen; biasanya dilakukan setelah tanaman berumur 65 – 72 hari dengan ciri-ciri fisik 80% daun rebah menguning dan leher batang kosong, umbi tersembul kepermukaan tanah

dan berwarna merah. Panen dilakukan dengan mencongkel umbi dengan hati – hati dari dalam tanah kemudian dicabut, lalu mengangkatnya sehingga umbi ke luar dari dalam tanah dan langsung dijemur dengan posisi umbi tertutup daun sehingga tidak terkena sinar matahari langsung. 6. Pasca Panen ; a. Pelayuan dan Pengeringan » Pelayuan dilakukan dengan menjemur bawang merah dibawah sinar matahari selama 2 – 3 hari setelah panen atau sampai daun menjadi setengah kering. » Pengeringan prosesnya hampir sama, hanya waktunya lebih lama 7– 14 hari atau juga bisa dengan cara menggantung diatas para para dan dibalik tiap 2 hari. b. Penyimpanan; bawang merah yang telah dibersihkan dan disortasi serta digedeng digantung ke dalam ruang penyimpanan yang disusun secara rapi menggunakan paranet.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

“ bulu - bulu halus “ berwarna ungu yang merupakan massa spora dalam jumlah yang sangat banyak, daun kemudian menjadi layu dan kering. » Jika tanaman terinfeksi mampu bertahan hidup, pertumbuhannya terhambat, daun hijau pucat. Serangan dapat menjalar ke umbi yang mengakibatkan umbi membusuk, tetapi lapis luarnya mengering dan

{ 189 }

CABAI MERAH Oleh : Ahmad Adriani, SP dan M.Amin, SP

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 190 }

1. PENYEDIAAN BENIH Penyediaan benih merupakan rangkaian kegiatan menyediakan benih cabai merah bermutu dari varietas yang dianjurkan dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat. Badan Litbang Kementerian Pertanian merekomendasikan penggunaan varietas unggul baru (VUB Kencana, Perisai dan Tanjung â&#x20AC;&#x201C; 2). a. Penyiapan media semai : Benih disemaikan terlebih dahulu di media semai dengan komposisi tanah halus dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 : 1 serta dimasukkan dalam polibag semai. Media disiapkan 1 minggu sebelum penyemaian. Polibag semai ini disusun di rak persemaian yang sudah dilengkapi insek net untuk mencegah Organisme Pengganggu Tanaman yang menyerang persemaian Cabai merah. b. Pemilihan benih : Varietas benih dipilih sesuai dengan selera petani dan selera pasar dengan

mempertimbangkan kualitas benih. Ciri benih berkualitas adalah daya kecambah tinggi, ketegaran tumbuh (vigor) baik,tumbuh serentak dan tahan hama dan penyakit. c. Perlakuan benih : Benih direndam dalam air hangat (suhu sekitar 50oC) atau Previcur N (1 cc/liter) selama 1 jam. Tujuan perendaman ini adalah mempercepat perkecambahan dan menghilangkan hama dan penyakit.

Gambar 1. Pemilihan dan perlakuan benih cabai

Siram media tanam dengan air sampai jenuh, setelah itu benih di tanam dalam polibag. Tutup media tanam yang telah berisi benih cabai dengan plastik selama 2-3 hari, setelah berkecambah plastik dibuka dan lakukan pemeliharaan.

Apabila terdapat serangan hama dan penyakit maka bibit cepat dicabut/dimusnahkan. Dalam upaya menanggulangi hama/penyakit, sebaiknya insek net/jaring kelambu dipasang di persemaian sehingga hama yang merupakan vektor penyakit tidak dapat masuk ke areal persemaian. Gambar 3. Bibit cabai yang siap ditanam di lahan.

Gambar 2. Cabai persemaian dengan menggunakan insek net. Setelah 21-25 hari setelah semai (HSS) dan memiliki daun 4-5 helai dengan tinggi 10-15 cm, benih biasanya sudah siap pindah ke lahan.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

d. Pemeliharaan bibit Benih disiram setiap pagi secukupnya dan media dibersihkan dari gulma.

2. PEMUPUKAN Pupuk dasar yang diberikan berupa pupuk kandang/kompos sebanyak 5.000 kg/ha dan NPK (15:15:15) sebanyak 200 kg. Pupuk dasar diberikan pada tengah bedengan dengan membuat larikan sedalam 10 â&#x20AC;&#x201C; 15 cm. Pupuk kandang ditabur pada larikan secara merata dilanjutkan dengan pemberian pupuk NPK (15:15:15). Pemberian pupuk kimia tergantung jenis tanah. Semakin ringan teksurnya maka semakin tinggi dosis pupuk. Apapun jenis tanah, pupuk kandang dianjurkan untuk diberikan pada tanah. { 191 }

3. PENGENDALIAN OPT Kegiatan pengendalian OPT dilakukan dengan sistem terpadu untuk menurunkan populasi OPT atau intensitas serangan sehingga tidak merugikan secara ekonomis dan aman bagi lingkungan. A. Jenis Hama Yang Menyerang Tanaman Cabai Merah 1. Thrips (Thips parvispinus Karny)

BUKU PINTAR PENYULUH

Gambar 4. Proses Penyemprotan Pestisida

{ 192 }

Dosis Pupuk yang digunakan adalah 200 gram NPK (15:15:15) + 50 gram ZA dilarutkan dengan air 20 liter. Pupuk (NPK+ZA) yang telah dicairkan diberikan sebanyak 100 ml (1/2 gelas plastik) per tanaman. Pemberian dilakukan pada umur saat tanam dan 2 (dua) minggu setelah tanam dengan dosis/takaran seperti diatas. Pupuksusulan berikutnya adalah NPK (15:15:15) sebanyak 200 kg/ha atau 10 gram/ tanaman yang diberikan pada umur 8 minggu setelah tanam. Selain pupuk kimia sebaiknya juga diberikan Pupuk Organik Hayati (POH) untuk memberikan ketahanan pada tanaman cabai. Dosis yang digunakan adalah 200 ml POH dilarutkan dalam 20 liter air dan diberikan sebanyak 200 ml (1 gelas plastik) per tanaman dan diulang setiap 10 hari.

Pada umumnya hama ini berkembang pesat dimusim kemarau, sehingga populasi lebih tinggi sedangkan pada musim penghujan populasinya akan berkurang karena banyak thrips yang mati akibat tercuci oleh air hujan. Hama ini menyerang tanaman dengan menghisap cairan permukaan bawah daun (terutama daun-daun muda). Serangan ditandai dengan adanya bercak-bercak putih/ keperak-perakan. Daun yang terserang berubah warna menjadi coklat tembaga, mengeriting atau keriput dan akhirnya mati.

Gambar 5. Hama Thrips pada Cabai Merah

Âť

Âť Âť

Penggunaan mulsa plastik yang dikombinasikan dengan tanaman perangkap. Cara ini cukup efektif untuk menunda serangan yang biasanya terjadi pada umur 14 HST. Penggunaan mulsa plastik juga dapat mencegah infeksi kutu daun dari luar pertanaman dan mencegah thrips mencapai tanah untuk berpupa, sehingga daur hidup thrips menjadi terputus. Sanitasi dan pemusnahan bagian tanaman yang terserang thrips. Tidak menanam tanaman inang (Famili Solanaceae). b. Fisik Mekanis Penggunaan perangkap likat warna biru atau putih sebanyak 40 buah per ha atau 2 buah per 500 m2, dan dipasang sejak tanaman berumur 2 minggu. Perangkap likat dapat dibuat dari potongan paralon berdiameter 10 cm dan panjang + 15 cm, kemudian di cat putih atau biru, digantungkan di atas tanaman cabai. Lem yang digunakan berupa lem kayu

yang diencerkan atau vaselin, lem dipasang setiap seminggu sekali. c. Hayati : pemanfaatan musuh alami yang potensial untuk mengendalikan hama thrips, antara lain predator kumbang Coccinellidae, tungau, predator larva Chrysopidae, kepik Anthocoridae dan patogen Entomophthora sp. d.

Kimiawi : pestisida digunakan apabila populasi hama atau kerusakan tanaman telah mencapai ambang pengendalian (serangan mencapai lebih atau sama dengan 15% per tanaman contoh) atau caracara pengendalian lainnya tidak dapat menekan populasi hama. Pengendalian juga dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida alami antara lain yang berasal dari gadung (Diascorea hispida). Tabel 1. Bahan Aktif dan Merek Dagang Pestisida untuk Hama Thrips

Bahan Aktif

Nama dagang

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Pada serangan berat menyebabkan daun, tunas atau pucuk menggulung ke dalam dan muncul benjolan seperti tumor, pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil bahkan pucuk tanaman menjadi mati. Gambar berikut adalah trips dan daun cabai yang terserang. Pengendalian : a. Kultur Teknis

Kode cara kerja

Abamektin

Agrimec 18EC

Abamektin

Aspire18EC

Abamektin

Demolish18EC

Abamektin

Indomektin 20EC

Abamektin

Isigo 18EC

2. Lalat Buah (Bactrocera sp) Gejala serangan : ditandai dengan adanya lubang titik hitam pada bagian pangkal buah, tempat serangga betina meletakkan telurnya. Jika buah cabai { 193 }

dibelah, didalamnya terdapat larva lalat buah. Larva tersebut membuat saluran di dalam buah dengan memakan daging buah serta menghisap cairan buah dan menyebabkan terjadinya infeksi oleh OPT lain sehingga buah menjadi busuk dan gugur sebelum larva berubah menjadi pupa. Serangan berat terjadi pada musim hujan, disebabkan oleh bekas tusukan ovipositor serangga

BUKU PINTAR PENYULUH

betina terkontaminasi oleh bakteri sehingga buah yang terserang menjadi busuk dan jatuh ke tanah.

{ 194 }

Gambar 6. Lalat Buah dan serangan pada buah Cabai

Pengendalian : a. Fisik mekanis: Tanah dicangkul atau dibajak sehingga kepompong lalat buah yang ada di dalam tanah akan mati terkena sinar matahari. Selain itu dengan mengumpulkan buah yang terserang kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. b. Hayati dengan beberapa cara: Âť Penggunaan perangkap dengan atraktan misalnya metil eugenol (ME) atau petrogenol sebanyak 1 ml/perangkap. Jumlah perangkap yang dibutuhkan 40 buah/Ha atau 2. Perangkap dipasang pada saat tanaman berumur 2 minggu sampai akhir panen dan atraktan diganti setiap 2 minggu sekali. Âť Pemanfaatan musuh alami yang potensial untuk mengendalikan hama lalat buah, antara lain parasitoid larva dan pupa (Biosteres sp, Opius sp), predator semut, Arachnidae (labalaba), Staphylinidae (kumbang) dan Dermatera (Cocopet). c. Penggunaan Varietas tahan: beberapa varietas yang agak tahan terhadap serangan hama lalat buah, yaitu Tombak 1, Tombak 2, Nenggala 1 dan Cemeti 1. d. Kimiawi: Pengendalian secara kimiawi dilakukan apabila cara-cara pengendalian lainnya tidak dapat menekan populasi hama, sehingga digunakan pestisida yang efektif, terdaftar dan sesuai anjuran.

No.

Bahan aktif

Nama dagang

Kode cara kerja

Alfa-sipermetrin Valiant 50 EC

Asefat

Dafat 400 SL

Emamektin Benzoat

Iguana 50 EC

3. Kutu Daun Persik (Myzus persicae Sulz) : Tanaman yang terserang kutu daun persik menjadi keriput, pertumbuhan tanaman kerdil, warna daun kekuningan, terpuntir, layu dan akhirnya mati. Ledakan hama biasanya terjadi pada musim kemarau.

Pengendalian : a. Kultur teknis dengan melakukan eradikasi gulma dan bagian-bagian tanaman yang terserang, kemudian dibakar. b. Fisik mekanis dengan Penggunaan perangkap kuning. Perangkap yang dibutuhkan sebanyak 40 buah per ha , dipasang pada saat tanaman cabai berumur 2 minggu. c. Hayati dengan musuh alami yang potensial menyerang kutu daun persik di lapangan antara lain parasitoid Aphidius sp, predator kumbang Coccinella transversalis. d. Kimiawi, Apabila jumlah kutu daun lebih dari 7 ekor per 10 daun contoh atau kerusakan tanaman lebih dari 15% per tanaman contoh dapat digunakan pestisida yang efektif, terdaftar dan sesuai anjuran. Tabel 3. Bahan Aktif dan Merek Dagang Pestisida untuk Kutu Daun Persik

Gambar 7. Kutu Daun Persik dan serangannya pada daun Cabai

No. Bahan aktif Nama dagang

Kode cara kerja

Abamektin

Aspire 18 EC

Abamektin

Demolish 18 EC

Abamektin

Indomektin 20 EC 6

Abamektin

Matros 18 EC

Abamektin

Mectimax 18 EC

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Tabel 2. Bahan Aktif dan Merek dagang Pestisida untuk Hama Lalat Buah

4. Ulat grayak (Spodoptera lituraF.): Gejala serangan pada buah cabai ditandai dengan timbulnya lubang yang tidak beraturan pada permukaan buah. Pada serangan berat { 195 }

menyebabkan tanaman gundul karena daun dan buah habis dimakan ulat. Umumnya serangan berat terjadi pada saat musim kemarau.

mencapai lebih atau sama dengan 12,5% per tanaman contoh, maka pertanaman cabai disemprot dengan pestisida sesuai yang dianjurkan. Tabel 4. Bahan Aktif dan Merek Dagang Pestisida untuk Ulat Grayak No.

BUKU PINTAR PENYULUH

Gambar 8. Serangan ulat grayak dan stadia Larva

{ 196 }

Pengendalian : a. Kultur teknis : dengan cara sanitasi lahan dengan cara membersihkan gulma dan sisa tanaman yang dapat menjadi sumber infeksi dan eradikasi selektif dilakukan terhadap kelompok telur Spodoptera sp yang dijumpai pada pertanaman cabai merah. b. Fisik mekanis : melalui pemusnahan kelompok telur, larva atau pupa dan bagian tanaman yang terserang dan penggunaan perangkap feromonoid seks untuk ngengat Spodoptera litura sebanyak 40 buah per Ha. c. Hayati : melalui pemanfaatan patogen Sl. NPV (Spodoptera litura-Nuclear Polyhedrosis Virus). d. Kimiawi: jika intensitas kerusakan daun akibat serangan ulat grayak telah

Bahan aktif

Nama dagang Supemec 18 EC

cara kerja

Abamektin

Alfa-sipermetrin BM alpha 100 EC 3A

Alfa-sipermetrin Faster 15 EC

Alfa-sipermetrin Tetrin 36 EC

Alfa-sipermetrin Valiant 50 EC

5. Kutu Kebul (Bemisia tabaci) dengan gejala serangan pada daun berupa bercak nekrotik, akibat serangan nimfa dan serangga dewasa.

Gambar 9. Kutu kebul dan juga vektor penyakit virus gemini penyebab penyakit keriting.

insektisida secara selektif. c. Penggunaan “ Companion planning”, Beberapa jenis tanaman dapat digunakan untuk mengurangi serangan kutu Kebul, antara lain tumpangsari antara cabai dengan tagetes. d. Penggunaan pestisida selektif, Beberapa insektisida yang diketahui efektif untuk mengendalikan kutu kebul, antara lain Permethrin, Amitraz, Fenoxycarb, Imidacloprid, Bifenthrin, Deltamethrin, Buprofezin, Endosulphan dan asefat. B. JENIS PENYAKIT PADA TANAMAN CABAI : 1. Penyakit Layu Bakteri Ralstonia (Ralstonia solanacearum) dengan gejala serangan layu pada pucuk daun kemudian menjalar ke bagian bawah daun sampai seluruh daun menjadi layu dan akhirnya tanaman menjadi mati.

Gambar 10. Serangan Layu Bakteri

Pengendalian : a. Melakukan sanitasi dengan mengeradikasi tanaman yang terserang dan sisa-sisa tanaman sakit dicabut dan dimusnahkan. b. Melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang bagi bakteri Ralstonia solanacearum. c. Memperbaiki aerasi tanah agar tidak terjadi genangan air dan kelembaban yang cukup tinggi, dengan membuat guludan setinggi 40- 50 cm. d. Memanfaatkan agens antagonis Trichoderma spp dan Gliocladium spp. e. Apabila cara–cara pengendalian lainnya tidak dapat menekan serangan penyakit ini dapat digunakan fungisida yang efektif dan sesuai anjuran.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Pengendalian : a. Pemanfaatan musuh alami , Predator yang diketahui efektif terhadap kutu kebul, antara lain Menochilus sexmaculatus (mampu memangsa larva Bemisia tabaci sebanyak 200 – 400 larva/hari. b. Penggunaan perangkap, likat dapat dipadukan dengan pengendalian secara fisik/mekanik dan penggunaan

2. Penyakit Layu Fusarium (Fusarium oxysporum) Gejala serangan : tanaman menjadi layu mulai dari bagian bawah dan anak { 197 }

tulang daun menjadi menguning. Apabila infeksi berkembang, tanaman menjadi layu dalam waktu 2 – 3 hari setelah infeksi.

3. Penyakit busuk buah antraknose (Colletotrichum capsici, C.gloeosporioides dan Gloeosporium piperatum) Gejala serangan : Gejala serangan awal berupa bercak coklat kehitaman pada permukaan buah, kemudian menjadi busuk lunak. Bagian tengah buah tampak bercak kumpulan titik hitam. Serangan berat menyebabkan seluruh buah keriput dan kering.

BUKU PINTAR PENYULUH

Gambar 11. Serangan penyakit layu Fusarium pada cabai

{ 198 }

Pengendalian : a. Sanitasi dengan mengeradikasi tanaman yang terserang kemudian dicabut dan dimusnahkan. b. Memperbaiki pengairan untuk mencegah terjadinya genangan air dan kelembaban yang tinggi, dengan membuat guludan setinggi 40 – 50 cm. c. Memanfaatkan agens hayati Trichoderma spp dan Gliocladium spp. d. Apabila cara lain tidak dapat menekan serangan penyakit ini dapat digunakan fungisida yang efektif, terdaftar dan dianjurkan.

Gambar 12. Serangan Antraknose pada buah cabai

Pengendalian : a. Perlakuan biji dengan cara merendam biji dalam air panas (55° C) selama 30 menit atau perlakuan dengan fungisida sistemik golongan Triazole dan Pyrimidin (0.05 – 0.1%). b. Sanitasi rumput-rumput/gulma dan buah cabai yang terserang penyakit busuk buah dikumpulkan kemudian dimusnahkan. c. Menanam benih yang bebas patogen’

yang efektif dan sudah terdaftar/ dianjurkan. 3. Penyakit Virus Penyakit virus yang menyerang tanaman cabai merah di Indonesia dapat disebabkan oleh satu jenis atau gabungan beberapa jenis virus. Adapun gejala serangan adalah helai daun mengalami vein clearing, dimulai dari daun-daun pucuk, berkembang menjadi warna kuning yang jelas, tulang daun menebal dan daun menggulung ke atas. Infeksi lanjut dari geminivirus menyebabkan daun-daun mengecil dan berwarna kuning terang, tanaman kerdil dan tidak berbuah.

c. d.

e. f.

Eradikasi tanaman yang sakit. Sanitasi lingkungan disekitar pertanaman cabai, termasuk penyiangan gulma dan tanaman liar lainnya yang dapat menjadi inang sementara bagi virus atau inang bagi vektor. Menggunakan benih yang sehat. Praktek budidaya, antara lain : pengendalian dengan perangkap warna kuning berperekat dan pengendalian dengan mulsa plastik pemantul sinar ultraviolet. Melakukan penyemprotan serangga vektor dengan insektisida sesuai anjuran.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

d. Memanfaatkan agens antagonis Trichoderma spp dan Gliocladium spp, e. Memanfaatkan mikroba antagonis Pseudomonas fluorescens danBacillus subtilis, diaplikasi mulai fase pembungaan hingga 2 minggu setelah pembungaan dengan selang waktu 1 minggu. f. Apabila gejala penyakit semakin meluas dapat digunakan fungisida

Pengendalian : Pemupukan berimbang yaitu 150 â&#x20AC;&#x201C; 200 kg urea, 450-500 kg ZA, 100-150 kg TSP, 100150 KCl dan 20-30 ton pupuk organik/ha. a. Menggunakan benih yang sehat (tidak mengandung virus) atau bukan dari daerah yang terserang. b. Melakukan rotasi tanaman dengan tanaman bukan dari famili solanaceae dan cucurbitaceae. { 199 }

TOMAT Oleh : Akram Hamidi, S.ST

Seiringnya dengan perkembangan teknologi varietas, terdapat 400 jenis yang sudah ada dan terbilang unggul pada varietas. Contohnya varietas berlian, mutiara dan kada. Jenis varietas umumnya berbeda-beda tergantung pada kecocokan tempat anda membudidayakanya, seperti yang disinggung di atas bahwa syarat tumbuh tanaman merupakan salah satu faktor penentu.

BUKU PINTAR PENYULUH

Syarat Tumbuh

{ 200 }

1. Keadaan Iklim Tanaman tomat dapat tumbuh dengan baik pada musim kemarau dengan pengairan yang cukup. Kekeringan banyak mengakibatkan banyak bunga yang gugur, lebih-lebih bila disertai dengan angin kering. Sebaliknya pada musim hujan pertumbuhannya kurang baik karena kelembaban dan suhu yang tinggi akan menyebabkan timbulnya banyak penyakit. Tanaman tomat memerlukan sinar matahari yang cukup. Kekurangan sinar

matahari menyebabkan tanaman tomat terserang penyakit, baik parasit atau non parasit. Intensitas sinar matahari sangat penting dalam pembentukan vitamin C dan karoten dalam buah tomat. Sinar matahari berintensitas yang tinggi akan menghasilkan vitamin C dan karoten (provitamin A) yang lebih tinggi. Pertumbuhan tanaman tomat didataran tinggi lebih baik dari pada didataran rendah karena tanaman menerima sinar matahari lebih banyak tetapi suhu rendah. Keadaan Tanah Tanaman tomat dapat ditanam di segala jenis tanah, mulai tanah pasir sampai tanah lempung. Akan tetapi tanah yang ideal adalah tanah lempung berpasirÂ Â yang subur, gembur, banyak mengandung unsur organikÂ Â serta unsur hara dan mudah merembeskan air. Tanah yang selalu tergenang air menjadi tanaman yang kerdil dan mati. Tanaman tomat tumbuh baik dengan tanah ber-pH 6,0-7,0.

2. Budidaya Tomat Adapun cara-cara budidaya tanaman tomat yang dilakukan sebagai berikut: » Varietas : pada penggolongan tomat secara resmi, terdapat istilah determinate (pertumbuhan tanaman

akan terhenti setelah memasuki fase pembungaan) dan indeterminate (pertumbuhan varietas tidak terhenti setelah memasuki fase pembungaan) sehingga tanamannya lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman varietas determinate. Beberapa jenis varietas : Varietas intan : potensi hasil mencapai ±25 ton/ha. Buah berbentuk seperti apel, warna buah muda hijau muda, sedangkan warna buah tua jingga sampai merahdengan bobot per buah 50-75 g. Umur berbuah 70-80 hari setelah semai dan panen seluruhnya 130-140 hari setelah semai. Toleran terhadap penyakit layu bakteri dan peka terhadap busuk daun. Cocok untuk dataran rendah. Varietas ratna : potensi hasil mencapai ±20 ton/ha. Warna buah muda putih polos dan warna buah tua jingga sampai merah dengan bobot per buah 35-45 g. Umur berbuah 70-80 hari setelah semai dan panen seluruhnya 130-140 hari setelah semai. Toleran

terhadap penyakit layu bakteri dan peka terhadap penyakit busuk daun. Cocok untuk dataran rendah maupun dataran tinggi. Varietas berlian : varietas ini merupakan introduksi dari Taiwan dan berumur genjah atau cepat berbuah. Postur tanamannya pendek dan bersifat determinate. Bentuk buah bulat oval dan pada waktu muda berwarna hijau muda, sedangkan waktu masak berwarna merah sampai oranye. Ukuran buah sedang (43 g) serta tumbuh dengan di dataran tinggi atau medium. Potensi hasilnya 11-23 ton/ha. Tomat taiwan : varietas ini diintroduksi dari Taiwan. Tanaman ini mampu tumbuh tinggi dengan dua jenis varietas yaitu tomat taiwan besar dan tomat taiwan kecil. Tomat besar dimanfaatkan sebagai sayur, buah, dan bahan olahan makanan, seperti jus, sambal, dan saos. Sementara itu, tomat taiwan berukuran lebih kecil dan dimanfaatkan sebagai sayur, buah, dan beberapa bahan olahan. Namun, tomat taiwan kecil tidak cocok untuk digunakan sebagai bahan jus. Varietas mutiara : varietas ini merupakan hasil persilangan dalam negeri dan berumur genjah. Postur tanaman sedang sampai agak tinggi serta bersifat determinate. Buahnya berbentuk oval dengan permukaan

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Pada tanah yang kurang subur ditanami pupuk hijau misalnya orok-orok (Crotalalia juncea)(Pracaya,1998).

{ 201 }

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 202 }

yang licin. Buah muda berwarna putih kehijauan, sedangkan buah tua berwarna merah dan berukuran besar (75 g). Varietas ini tumbuh dengan baik di dataran rendah dan tinggi serta tahan terhadap layu bakteri dan busuk daun. Potensi hasilnya mencapai 40 ton/ha. Varietas zamrud : potensi hasil 30-45 ton/ha. Bentuk buah bulat, rasa manis

3. Benih atau biji bersih dari kotoran. 4. Pilih benih atau biji yang tidak keriput. b. Teknik Penyemaian Benih Berdasarkan tempat persemaiannya, penyemaian benih tomat dibedakan menjadi dua jenis: Persemaian di Bedengan : menggunakan barisan kecil yang di buat dengan larika, pada lekukan atau lubang seperti

agak asam, cocok untuk dimakan segar atau untuk bumbu masakan. Umur panen 59-61 hari setelah tanam dan daya tahan simpan buah delapan hari. Toleran terhadap penyakit layu bakteri dan cocok untuk dataran rendah. Varietas opal : potensi hasil 30-50 ton/ ha. Bentuk buah lonjong, rasa manis agak masam, cocok untuk dimakan segar atau untuk bumbu masakan dan bahan pasta. Umur panen 58-61 hari setelah tanam dan daya tahan simpan buah sembilan hari. Toleran terhadap penyakit layu bakteri dan cocok untuk dataran rendah.

bedengan adalah tempat di mana biji tomat di letakan. Bariskan biji secara tersusun rapih dengan jarak 2 – 3 cm dan usahakan jangan saling bertumpukan satu sama lain. Untuk transplanting anda bisa menggunakan air yang berguna meluluhkan dan memisahkan benih dan tanah. Atau dengan cara mencongkel pada bagian dasar tanah sehingga akar yang menempel tidak terputus.

3. Pembibitan a. Persyaratan Benih Kriteria-kriteria teknis untuk seleksi benih tanaman tomat adalah: 1. Pilih biji yang utuh, tidak cacat atau luka, karena biji yang cacat biasanya sulit tumbuh. 2. Pilih biji yang sehat, artinya biji tidak menunjukkan adanya serangan hama atau penyakit.

Gambar 1. Persemaian Tanaman Tomat di Bedengan

Persemaian di Polybag : media persemaian polybag dapat di isi menggunakan tanah yang sudah di campur dengan pupuk dasar, untuk proses

d. e. f. g.

dengan jari sedalam kurang lebih 1 cm. Tanam bibit, lalu timbun kembali dengan tanah, serta sedikit ditekan. Letakkan bibit dalam bumbunan di tempat yang teduh. Siram bibit dengan air secukupnya setiap pagi dan sore hari. Penyapihan berlangsung selama 14-21 hari atau setelah bibit memiliki tinggi 15 cm dan berdaun 4 atau 5 helai.

Gambar 2. Penanaman Tomat di Polybag

Untuk pemindahan ke lahan bisa merobek plastik dan pisahkan plastik polybag dengan bibit, masukan bibit ke dalam lubang tanam di lahan. 2. Penyapihan Penyapihan berperan penting dalam proses adaptasi bibit. Wadah yang digunakan untuk penyapihan dapat berupa bumbunan yang terbuat dari daun pisang atau polybag berukuran 5 cm x 8cm. Tahapan penyapihan yaitu : a. Isi bumbunan dengan media tanam berupa campuran tanah dan pupuk kandang halus, dengan perbandingan 1 :1. b. Pilih bibit yang akan disapih dari tempat persemaian untuk dipindahkan ke kantong plastik atau bumbunan. c. Lubangi media dalam bumbunan

3. Pemindahan Bibit Bibit tomat dapat dipindahkan ke kebun setelah berumur 30-35 hari di persemaian. Waktu yang baik untuk menanam bibit tomat di kebun adalah pagi atau sore hari. Ada beberapa cara pemindahan bibit dari persemaian yaitu sistem cabut, sistem putaran dan pengeluaran bibit tanaman dari polybag. 4. Pengolahan Media Tanam a. Persiapan Lamanya waktu pembibitan sekitar 30-35 hari, sedangkan lamanya pengolahan tanah yangintensif sampai siap tanam adalah 21 hari.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

pembuatan tanah persemaian mungkin sudah tahu bagai mana cara membuatnya. Beri lubang sedalam 1 cm dan masukan benik dan tutup menggunakan tanah semai. Siram 2 x sehari pada pagi hari dan sore hari.

Pengolahan Tanah Pengolahan tanah yang intensif pada dasarnya melalui 3 tahap, yaitu : » Tahap pertama adalah membalik agregat tanah sehingga tanah yang berada pada lapisan dalam dapat terangkat ke permukaan. Tanah diolah dengan kedalaman 25 cm-30 cm. { 203 }

» »

Tahap kedua, tanah digemburkan dengan cara dicangkul tipis-tipis. Tahap ketiga, dilakukan pemupukan dasar dengan pupuk kandang yang matang sebanyak 15-20 ton/ha. Tanah yang telah ditaburipupuk kandang dicangkul kembali tipis-tipis dan diratakan.

BUKU PINTAR PENYULUH

c. Pembentukan Bedengan

{ 204 }

Bedengan dibuat dengan ukuran lebar 1-1,2 m, panjang disesuaikan dengankeadaan lahannya dan tinggi bedeng 30 cm. Jika penanaman tomat dilakukan pada musim penghujan, bedengandapat dibuat lebih tinggi yaitu 40-45 cm. Sedangkan ukuran parit dibuat lebar 20-30 cm dan kedalamannya 30 cm. Kemudian pada sekeliling petak-petak bedengan dibuatsaluran pembuangan air dengan ukuran lebar 50 cm, dan kedalamannya 50 cm. d. Pemupukan ; sebelum bibit tomat ditanam, lahan harus diberi pupuk dasar (pupuk kompos dan SP36). e. Pemberian Mulsa, Penggunaan plastik hitam-perak sebagai mulsa lebih praktis dibandingkan dengan penggunaan sisa-sisatanaman yang telah mati, misalnya jerami padi. 5. Teknik Penanaman a. Penentuan Pola Tanam ; tomat dapat ditanam dengan 2 macam jarak tanam, yaitu dengan sistem dirempel dan sistem bebas.

(1) Sistem dirempel dengan jarak tanam 50 cm x 50 cm atau 60 cm x 60 cm, bujur sangkar atau segitiga sama sisi. Cara menanam dengan sistem ini maksudnya yaitu tunas-tunas yang tumbuh diambil (dipotong) sedini mungkin,sehingga tanaman hanya memiliki satu batang tanpa cabang. (2) Sistem bebas yaitu ukuran jarak bebas adalah 80 cm x 100 cm; 80 cm x 80 cm; 80 cm x 100 cm; 100 cm x 100 cm. Bentuk yang digunakan dapat berupa bujur sangkar, segi panjang atau segitiga sama sisi. Cara menanam dengan sistem ini bertujuan membiarkan tunas-tunas yang tumbuh menjadi cabang-cabang besar dan dapat berubah. b. Pembuatan Lubang Tanam Bedengan yang telah dipersiapkan untuk penanaman bibit, sehari sebelumnya hendaknya diairi terlebih dahulu supaya basah. Kemudian pada bedeng yang telah tertutup mulsa plastik dibuat lubang tanam dengan diameter 7-8 cm sedalam 15 cm. c. Cara Penanaman Apabila penanaman dilakukan padamusim kemarau pakailah mulsa plastik hitam perak. Apabila tomat ditanam pada musim hujan pasanglah lebih dahulu atap plastik transparan

6. Pemeliharaan Tanaman a. Penyulaman Penyulaman adalah mengganti tanaman yang mati, rusak atau yang pertumbuhannya tidak normal, misalnyatumbuh kerdil. Penyulaman sebaiknya dilakukan seminggu setelah

e. Pemupukan Untuk memperoleh hasil yang memuaskan perlu dilakukan dengan pupuk anorganik (Urea, SP36, dan KCl). Untuk 10 m2 diberikan pupuk urea 500 gram, SP36 350 gram dan KCl 300 gram. Pupuk diberikan 3 kali dengan dosis sebagai berikut: Tabel 1. Dosis Pupuk Susulan

tanam. b. Penyiangan Gulma yang tumbuh di areal penanaman tomat harus disiangi agar tidak menjadi pesaing dalam menyerapunsur hara sekaligus memberantas inang hama. c. Pembubunan Tujuan pembubunan adalah memperbaiki peredaran udara dalam tanah dan mengurangi gas-gas atau zat-zat beracun yang ada di dalam tanah sehingga perakaran tanaman akan menjadi lebih sehat dan tanaman akan menjadicepat besar. d. Perempelan Tunas yang tumbuh di ketiak daun harus segera dirempel/dipangkas agar tidak menjadi cabang. Perempelan paling lambat dilakukan 1 minggu sekali. Pada tanaman tomat yang tingginya terbatas, perempelannya harusdilakukan dengan hati-hati agar tunas terakhir tidak ikut dirempel, supaya tanaman tidak terlalu pendek.

Untuk Tanaman Tomat Waktu Pemberian

Jenis Pupuk

Dosis Pupuk/10

Susulan 1

Urea

330 gram

10 hari setelah tanam

SP 36

250 gram

Susulan 2

Urea

100 gram

Setelah buah pertama keluar

SP 36

100 gram

KCL

150 gram

Susulan 3

Urea

70 gram

Setelah pembentukan buah ke 4

KCL

150 gram

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

(tembus cahaya) pada bedengan yang akan ditanami.

f. Penyiraman Pemberian air yang berlebihan pada areal tanaman tomat dapat menyebabkan tanaman tumbuh memanjang, tidak mampu menyerap unsur-unsur hara dan mudah terserang penyakit. Kekurangan air yang berkepanjangan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padastadia awal. g. Pemasangan Ajir Pemasangan ajir dimaksudkan untuk mencegah tanaman tomat roboh.

{ 205 }

h. Pemangkasan cabang Pemangkasan cabang dengan meninggalkan satu cabang utama per tanaman akan menghasilkan buah tomat dengan diameter yang lebih besar dibandingkan dengan tanpa pemangkasan. 7. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tomat a. Hama Hama adalah hewan yang merusak tanaman atau hasil tanaman karena aktivitas hidupnya, terutana aktivitas untuk memperoleh makanan. Hama tanaman memiliki kemampuan merusak yang sangat hebat. berikut adalah jenis-jenis hama yang menyerang tomat dan cara penanggulangannya. (Lihat Tabel 2)

b. Penyakit Penyakit tanaman adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut adalah virus, bakteri, protozoa, jamur dan cacang nematode. Mikroorganisme itu dapat menyerang organ tumbuhan seperti pada akar, batang, daun atau buah. (Lihat Tabel 3) c. Gulma Penyiangan pertama sebaiknya dilakukan pada saat tanamn sayuran tomat berumur 2 minggu. Penyiangan ini dapat dilakukan dua kali. Tujuannya adalah menghilangkan gulma-gulma yang menjadi saingan dalam mencari zat makanan dari dalam tanah. Selain itu juga bertujuan menggemburkan tanah.

Tabel 2. Jenis Hama Tanaman Tomat Dan Cara Penanggulangannya

BUKU PINTAR PENYULUH

Nama Hama

{ 206 }

Sasaran Hama

Pengendalian

Gurem

Daun, bunga dan buah

Pengendalian kimiawi (copper fungisida dan Dieldrin)

Ulat Tanah

Batang

Pengendalian kuratif (memasang umpan dengan campuran dedak, gula dan paris green)

Cacing

Akar

Pengendalian kimiawi (Nematisida)

Siput/ Bekicot

Daun

Pengendalian mekanik (membasmi langsung dengan tangan) Pengendalian kuratif (memberiumpan dengan campuran Metadex dan bekatul) Pegendlian preventif (membuat got keliling)

Kutu Pucuk Pucuk tanaman

Pengendalian kimiawi (Folidol dan Dieldrin) Pengendalian bercocok tanam (rotasi tanaman)

8.Â Ciri dan Umur Panen Pemetikan buah tomat dapat dilakukan pada tanaman yang telah berumur 60-100 hari setelah tanam tergantung pada varietasnya. Kriteria masak petik yang optimal dapat dilihat dari warna kulit buah kekuningan, ukuran buah, bagian tepi daun tua telah mongering, tanaman dan batang tanaman menguning/mengering. a.

Waktu Pemetikan Tomat Pemetikan buah tomat yang baik adalah pada pagi atau sore hari dan

keadaan cuaca cerah. Pemetikan yang dilakukan pada siang hari dapat dapat menyebabkan daya simpan buah tomat menjadi lebih pendek. b.

Cara Pemanenan Buah Tomat Cara memetik buah tomat cukup dilakukan dengan memuntir buah secara hati-hati hingga tangkai buah terputus. c.

Periode Panen Buah Tomat Pemetikan buah tomat tidak dapat dilakukan sampai 10 kali pemetikan karena masaknya buah tomat tidak bersamaan waktunya. Pemetikan buah tomat dapat dilakukan setiap selang 2-3 hari sekali sampai seluruh tomat habis terpetik.

Tabel 3. Jenis Penyakit Pada Tanaman Dan Cara Pengendaliannya Nama Penyakit

Pengendalian

Penyakit Jamur Phythophthora infestans

Pengendalian kimiawi (Fungisida protektan Kocide 54WDG dan Fungisida sistemik Starmyl 25WP)

PenyakitÂ Layu

Pengendalian mekanik (tanaman dicabut dan dibakar)

PenyakitÂ Akar

Pengendalian bercocok tanam (rotasi tanaman)

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Penyiangan selanjutnya dapat dilakukan pada saat umur tanaman sudah sekitar 5 minggu.

Pengendalian mekanik (tanaman dicabut dan dibakar) Penyakit Virus Mozaik

Pengendalian mekanik (tanaman dicabut dan dibakar)

Penyakit Bengkak Akar

Pengendalian kimiawi (Nematisida)

Busuk Ujung Buah Tomat

Pengendalian bercocok tanam (pengapuran, pemupukan dan pengarain)

Pengendalian bercocok tanam (pengairan)

Pengendalian kimiawi (pemberian CaCl2) Pengendalian mekanik (buah busuk dikumpulkan dan dibuang) { 207 }

PEPAYA Oleh : Ratnawati, SP, M.Si dan Ir. Nurbaiti, M.Si

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 208 }

A. Syarat Tumbuh Hal yang pertama sekali diwajibkan untuk budidaya pepaya adalah penentuan lokasi karena pepaya menghendaki daerah tropis dan sub tropis dengan syarat : 1. Iklim : yaitu tipe basah sampai sedang, curah hujan merata sepanjang tahun : 1000 – 2000 mm per tahun, temperatur 15 º C - 35 ºC , Optimum 23 º C – 27 º C dengan kelembaban udara 40 % serta ketinggian dari dataran rendah 500 sampai 1000 meter diatas permukaan laut. 2. Tanah : dapat tumbuh dengan baik pada tanah kaya bahan organik, subur, dan banyak mengandung humus, tidak terlalu mengandung air agar tanaman tidak mudah terserang jamur, yang ideal adalah tanah yang mempunyai kelembaban sedang dengan pH tanah yang dikehendaki : 6,5 – 7,0 .

B. Varietas Anjuran adalah Pepaya Merah Delima dengan deskripsi sebagai berikut : 1. Panjang : 21-30 cm, lingkar Buah : 30–40 cm, bobot buah : 0,8-1,9 kg ; 2. Bentuk buah : silindris, dengan warna daging buah orange kemerahan ; 3. Kemanisan TSS : 11-14,50 Brix, persentase yang dapat dimakan : 7086% ; 4. Tebal daging : 2,5- 4,5(cm), bentuk rongga buah bintang bersudut lima, tekstur daging buah masak : kenyal dengan kandungan vitamin C : 43,4098,25 mg/100g. 5. Umur berbuah 2-3 bulan setelah tanam, umur panen buah pertama 7-8 bulan setelah tanam. 6. Tinggi buah pertama 45-60 cm, produksi : 70-90 (ton/ha/empat bulan) 7. Jarak tanam 2,5x2,5 m, jumlah populasi / ha : 1200 tanaman dan agak tahan hama Trips dan Apid.

Gambar 2. Buah indek warna 1

» »

» Gambar 1. Varietas Unggul Pepaya Merah Delima

» C. Teknologi Budi Daya 1. Teknologi Benih a) Kriteria buah untuk benih Buah pepaya yang dihasilkan pohon sempurna. Bentuk buah memanjang, tidak cacat dan bebas dari penyakit, berumur 4-5 bulan setelah penyerbukan. Pilih buah dengan kulit warna Indek 3 seperti gambar (yang dilingkar) dan disimpan sampai 100% matang.

Buah sudah matang sempurna Potong buah kira-kira 2/3 dari buah (gambar 2) dan kumpulkan biji yang berwarna hitam legam saja. Campurkan benih dan abu gosok dalam nampan kemudian diremasremas sampai semua sarkotesta terlepas. Bilas dengan air bersih sampai selaput sarkotestanya tidak tercampur lagi dengan benih. Benih yang diambil adalah yang tenggelam sedangkan yang terapung dibuang. Keringkan benih dengan cara menghampar benih diatas nampan yang telah dialasi kertas koran bersih. Benih dikeringkan selama 4-5 hari dengan kisaran KA 10-12 % dan benih siap disimpan.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

b) Prosesing biji untuk benih

Gambar 3. Bagian Pepaya diambil untuk Benih

{ 209 }

c) Penyimpanan Benih ; benih disimpan dengan kadar air 8-10 %, disimpan dalam kemasan alumunium foil tertutup, letakkan pada suhu dibawah 15-10 Â°C dan benih dapat bertahan kurang dari enam bulan. d) Persiapan Benih : rendam biji pepaya dg air hangat kuku selama Âą 24 jam. Ambil biji yang bernas (tenggelam).

Gambar 5. Perkecambahan dengan Tissue/ kertas basah

CARA 1 : Kecambahkan benih dengan kain atau kertas basah (tissu), letakkan dipetridis, tutup rapat dan simpan pada suhu Âą300C atau jemur (lama 4 -10 hari) sampai berkecambah kemudian kecambah disemai di polybag.

CARA 2 : Persemaian dipasir dengan menyemai biji pada pasir sedalam 0,5-1 cm setelah tumbuh (15 hari) dipindah ke media polybag

Gambar 6. Perkecambahan dengan pasir

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 210 }

Gambar 4. Benih Pepaya yang dikecambahkan dengan tisu basah

2. Waktu yang diperlukan ; perendaman benih 1-2 hari, proses perkecambahan 7-15 hari, penyemaian 4-6 hari, pertumbuhan di pembibitan 30-40 hari dengan total waktu yang diperlukan sampai dengan pemindahan bibit ke lahan: 60-65 hari. 3. Persiapan lahan a. Bentuk lahan menjadi bedengan dengan ukuran lebar bedeng 1 â&#x20AC;&#x201C; 2 m, panjang bedeng sesuai degan

x 40 cm dengan jarak antar lubang 2,5 x 2,5 m atau 2 X 3 m. Dalam pembuatan lubang, letakkan tanah bagian atas di sisi kanan dan tanah bagian bawah di sisi kiri. Biarkan selama 2 minggu lalu tambahkan pupuk kandang yang sudah melalui tahapan dekomposer sebanyak 5 – 10 kg/ lubang sebagai pupuk dasar sebaiknya ditambahkan trichoderma sebagai agensia hayati, lubang tanam siap untuk ditanami. 4. Waktu tanam sebaiknya diatur agar berbunga bertepatan dengan musim hujan. 5. Pengairan dilaksanakan secara teratur didaerah yang mempunyai musim kering lebih dari dua bulan. Tanaman sangat peka terhadap kekurangan dan kelebihan air terutama pada saat bibit baru ditanam dan pada saat keluarnya bunga (fase generatif). Kebutuhan air pada saat bibit baru ditanam sebanyak 1-2 liter/hari,tanaman muda sampai dengan dewasa sebanyak 10 -20 liter/ hari, tanaman yang sedang berbuah

20-30 liter/hari. 6. Penyiangan dilakukan terutama pada musim penghujan, secara hati-hati agar tidak merusak perakaran tanaman. Buat piringan yang bersih seluas tajuk tanaman disekitar batang tanaman dan cangkul tanah disekitar batang lalu bentuk timbunan disekitar batang agar batang tidak roboh saat berbuah. Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

kondisi lahan dengan tinggi bedeng 30 – 40 cm dengan jarak antar bedeng 60 cm -1m. b. Aplikasi kapur sebanyak 1 kg /pohon secara merata pada lahan yang sudah diolah. c. Pada lahan yang drainase kurang baik buat parit diantara bedengan untuk drainase sedalam 40 – 50 cm. d. Buat lubang dengan ukuran : 40 x 40

Gambar 7. Tanaman telah dilakukan penyiangan , penyulaman dan pemberian mulsa

7. Pemberian Mulsa Pemberian mulsa dapat berupa jerami, alang-alang dan rumput untuk mengurangi penguapan, mencegah pertumbuhan gulma, menjaga suhu permukaan dan menambah kesuburan. 8. Pemupukan (Pupuk bentuk NPK 16 – 16 – 16) Tabel 1. Pemupukan NPK Jenis Pupuk

Umur < 1bulan setelah tanam

Umur 1-3 bulan setelah tanam

Umur 4-6 bulan setelah tanam

Umur >7 bulan setelah tanam

NPK 16:16:16

100 gr (2x50gr) / Tanaman

150 gr / Tanaman

300 gr + 50 KCl/ Tanaman

350 gr + 50gr KCl/ Tanaman

Ket :1 mst dg dosis 50 gram/tanaman. { 211 }

Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Berbagai ragam jenis hama dan penyakit menyerang tanaman pepaya tetapi yang utama adalah : a. Hama Tungau Merah (Tetranycus sp.) dan penyakit antraknose yang disebabkan oleh Colletotrichum gleosporiades. Gejala awal : Timbulnya bintik-bintik putih pada daun. Pada serangan berat seluruh permukaan daun terselaput bintikbintik putih. Pengendalian : dapat dilakukan dengan sanitasi lingkungan dengan mengurangi gulma yang merangkap sebagai inang alternatif.

BUKU PINTAR PENYULUH

b. Kutu Daun (Myzus Persicae ) Gejala : Timbulnya bercak-bercak pada daun , serangan berat tanaman kerdil dan layu, warna daun tidak normal, daun menggulung pada bagian yang terserang dan semut bergerombol.

{ 212 }

Pengendalian : Aplikasi pestisida organik atau agensia hayati, 2 cc/liter agensia hayati yan terdiri dari cuka 1 liter, alkohol 1 liter, telur ayam 1 kg dan bawang putih Â˝ kg. Bawang , telur diblender sampai hals lalu masukkan cuka dan alkoholkemudian difermentasikan selama 14 hari. Aplikasi pestisida berbahan aktif triazofos atau asefat.

Lakukan penyemprotan dengan belerang a. Kutu Putih ( Desmicoccusbrevives dan Paracoccusmarginatus). Berkembang biak secara bergerombol, penyebarannya bisa terbang bersama angin dan berkoloni dengan semut. Menghisap cairan sel dalam jaringan daun batang buah dengan meggunakan mulutnya. Akibatnya daunÂ bisa mengkerujut kehabisan cairan daun rusak dan mati. Jika menempel di buah kutu putih ini bergerombol dan menyerap cairan buah pepaya. Gejala: Daun akan kerdil, buah menjadi berwarna hitam jika serangan berat buah akan membusuk dan keriput. Pengendalian : Lakukan pengamatan terhadap pohon, jika ada kutu putih segera bersihkan dengan sponge yang diberi detergen 5 %. Lakukan selama tiga kali dengan interval tiga hari. Apabila serangan agak berat eradikasi daun daun yang terserang kemudian timbun atau di bakar. Untuk serangan agak berat lakukan penyemprotan dengan detergen 2,5% atau dengan Monosodium Glutamate (MSG) dengan konsentrasi 1 sendok makan /20 liter air kebagian tanaman yang terserang selama tiga kali dengan interval tigahari. Penyemprotan dengan insektisida

dipuncaknya dan mati jika digali terlihat akar lateral membusuk. Pengendalian : » Draenase dan aerasi harus baik » Tanah pembibitan perlu disterilkan. » Penanaman biji atau bibit tidak terlau dalam. » Rotasi tanaman bukan inang

Gambar 8. Hama Kutu Putih

B. Penyakit a) Penyakit Busuk Akar dan Busuk Pangkal Gejala awal: daun bawah layu,menguning dan menggantung disekitar batang tanaman hanya mempunyai sedikit daun-daun kecil

selain (kelapa, jeruk, coklat, durian karet, lada). Serangan pada buah dilakukan dengan penyemprotan fungisidaterutama didekat tangkai buah.

b) Penyakit Antaraknose. Pengedalian : » Sanitasi kebun. » Hindari Pelukaan pada buah sejak muda sampai panen. » Memusnakan daun dan buah yang bergejala penyakit. » Hindari tumpang sari dengan tanaman inang alternatif penyebab penyakit antraknose ( tanaman cabai, mangga, pisang dan ubi kayu). » Lakukan fungisida dengan bahan aktif Manzeb. » Pencegahan selama penyimpanan rendam buah dalam air dengan suhu 43-49 ºC selama 20 menit.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

dilakukan pada kondisi yang serangan sudah berat dan diawali dengan penyemprotan detergenuntuk menghilangkan lapisan lilin.

{ 213 }

10. Panen ; Âť Umur buah dari saat bunga mekar Âą 163 hari atau 5,5 bulan. Âť Warna kulit buah 25% kuning atau standar warna 3 seperti gambar 1. Pada saat memetik harus dijaga agar getah tidak menetes pada kulit buah, 11. Penyimpanan ; memperpanjang masa

BUKU PINTAR PENYULUH

simpan dengan cara membungkus buah yang telah dipanen dengan plastik tanpa lubang didalamnnya diisi dengan potongan kecil batu bata yang telah dicelup kedalam larutan KMnO4 sehingga dapat menunda kematangan buah sampai dengan 32 hari dan memperpanjang masa simpan buah sampai 36 hari.

{ 214 }

12. Penanganan Segar dan Pengemasan: Pepaya dengan tingkat kematangan 25 % dibungkus dengan kertas koran, plastik berlubang dan dimasukkan dari karton serta diberi penyekat potongan kertas. Penyusunan buah pepaya dalam kemasan dapat secara berjajar (isi 3 buah/kemasan); Dengan perlakuan ini kerusakan pasca panen dapat dikurangi. Hasil penelitian menunjukkan kerusakan pasca panen hanya mencapai 1,3.

KOPI ARABIKA

Kopi Arabika (Coffe Arabica) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang menjadi produk ekspor unggulanÂ di Indonesia. Persyaratan tumbuh tanaman kopi Arabika antara lain sebagai berikut : 1. SYARAT TUMBUH a. Iklim : tinggi tempat 1.000 s/d. 2.000 meter dpl, curah hujan 1.250 s.d. 2.500 mm/th, bulan kering (curah hujan < 60 mm/bulan) 1-3 bulan serta suhu udara rata-rata 15-250C. b. Tanah : kemiringan tanah kurang dari 30% dengan kedalaman tanah efektif lebih dari 100cm. Tekstur tanah berlempung (loamy) dengan struktur tanah lapisan atas remah. 2. BEBERAPA VARIETAS KOPI ARABIKA Tanaman kopi sangat banyak jenisnya, bisa mencapai ribuan. Namun yang banyak dibudidayakan hanya empat jenis saja

yakni arabika, robusta, liberika dan excelsa. Masing-masing jenis tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada beberapa varietas yang berkembang di Indonesia antara lain Gayo 1, Gayo 2, AB3, USDA 762, S 795, Kartika 1, dan Kartika Andungsari 1, Andungsari 2, Lini S 288, lini S 795, Klon USDA 230762, USDA 320731, AB7, P88 dan Ateng Super.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Oleh : Ishar S.ST

3. PERBANYAKAN TANAMAN KOPI Pemilihan pohon induk (Blok penghasil tinggi), pohon induk terpilih berasal dari hamparan kebun dengan varietas/klon yang sama dan terisolir dari varietas lain, tumbuh pada lahan yang sesuai, terawat secara optimal, memiliki produksi tinggi. 3.1 Proses Perbayakan secara generatif Ada beberapa tahapan â&#x20AC;&#x201C; tahapan yang harus dilakukan dalam perbanyakan kopi secara generatif antara lain : a. Petik buah, seleksi buah (dilakukan { 215 }

b. c. d. e.

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 216 }

perendaman dengan air, biji yang terapung tidak digunakan). Pengupasan kulit (pulper). Fermentasi Pencucian Pengeringan dengan cara dikering anginkan hindari sinar matahari langsung. Sortir Benih (Benih yang cacat, terserang hama, biji gajah, segi tiga

c. Naungan di gunakan paranet yang beukuran 50-75%, dan juga bisa yanag lainnya. d. Setelah semua top soil, kompos dan pasir di campurkan. e. Masukkan media yang telah dicampur kedalam polibag hingga penuh yang berukuran 15 cm x 21 cm. Dengan ketebalan 0.08 mm dan berwarna hitam,

tidak digunakan).

f. Polibag yang telah di isi, disusun didalam bedengan pembibitan yang sudah di siapkan. dengan arah bujur Utara-Selatan. Untuk bedengan ukuran lebar 120 cm dapat diisi 8-10 polybag. Pemeliharaan di persemaian hanya berupa penyiraman serta penyiangan gulma secara manual. Penyiraman dilakukan setiap hari (kecuali ada hujan), kecambah dipindahkan ke polibag pada stadia serdadu atau kepelan.

Persemaian dan Pembibitan Syarat tempat penyemain benih antara lain : lokasinya dekat sumber air, media semai berdrainase baik, kondisi lahan datar, adanya pelindung dan sebaiknya dekat dengan lokasi kebun. Pemeliharaan di persemaian hanya berupa penyiraman serta penyiangan gulma secara manual. Penyiraman dilakukan setiap hari, bedengan disiram menggunakan gembor air yang digunakan harus yang bersih (tidak tercemar pestisida). Lamanya proses perkecambahan stadia serdadu dapat muncul pada saat umur 1 - 2,5 bulan Cara Pembuatan bedengan pembibitan adalah : a. Media tumbuh berupa campuran tanah atas (top soil), pasir, kompos dengan perbandingan 3: 2 : 1. b. Pembibitan ini dilakukan di tempat yang datar dan dibersihkan dari gulma atau sisa tanaman.

Cara pemindahan kecambah ke polibag antara lain: Âť Kecambah dipindahkan ke polybag pada stadia serdadu atau kepelan. Âť Kecambah diseleksi yang tumbuh normal (tumbuh sehat dengan hipokotil lurus, akar tunggang tumbuh norma, tidak bengkok dan tidak bercabang). Âť Kecambah ditanam dalam polibag dengan melubangi terlebih dahulu media sedalam 10 cm dengan cara ditugal.

b. c. d.

e. Pengendalian hama, penyakit,dan gulma dilakukan secara manual dan kimiawi. Hama yang menyerang bibit kopi adalah hama kutu, belalang bekicot, penyakit yang sering di jumpai karat daun,dan antrak serta penyakit rebah batang. f. Bibit siap tanam umur 10-12 bulan dari penyemaian. g. Intensitas cahaya Âą 75 %. Secara bertahap intensitas cahaya dinaikan dengan membuka naungan sedikit demi sedikit. Pengendalian hama, penyakit,dan penyiangan gulma dilakukan secara manual dan kimiawi. 3.2 Perbanyakan tanaman kopi secara vegetatif Teknik perbanyakan pohon kopi secara vegetatif, mulai dari, sambungan, stek, kultur jaringan dan somatic emberiogenesis. Cara ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya mudah dilakukan, sifat pohon kopi yang dihasilkan sama persis dengan induknya, hasilnya seragam dan lebih cepat berbuah.

Penyambungan pada tanaman kopi dilaksanakan pada beberapa fase pertumbuhan tanaman antara lain : pada fase serdadu, fase bibit dan pada fase tanaman dewasa. a. Penyambungan tanaman kopi fase serdadu; persiapan batang atas dan batang bawah dilakukan bersamaan yaitu dengan cara menyemaikan terlebih dahulu benih kopi robusta sebagai bakal batang bawah, dan jenis kopi arabika sebagai bakal batang atas. b. Penyambungan tanaman kopi fase bibit; bibit kopi asal benih maupun stek yang berumur Âą 6-7 bulan dengan diameter batang Âą 1 cm dipersiapkan sebagai batang bawah. Sedangkan entres batang atas dapat disiapkan dari kebun entres atau cabang orthotrop ( wiwilan ) tanaman induk kopi dewasa. c. Penyambungan pada fase tanaman dewasa ; penyambungan fase ini biasanya dilakukan guna memperbaiki tanaman kopi yang telah tumbuh, sehingga jenis/ varietas yang tidak diinginkan diubah dengan jenis varietas yang dikehendaki. d. Stek ; benih stek dapat dipakai sebagai batang bawah untuk pembuatan benih sambungan. Keuntungan benih stek dibandingkan benih semaian yaitu: 1) Menjamin kemurnian klon. 2) Umur siap tanam relatif pendek (912 bulan) sejak perakaran dengan perakaran cukup banyak dan akar tunggang pengganti yang tidak

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Pemeliharaan bibit kopi antara lain : Penyiangan gulma dilakukan pada media maupun tempat pembibitan Penyiraman disesuaikan dengan kondisi kelembaban lingkungan. Media di gemburkan setiap 2 bulan sekali. Pemupukan sesuai umur bibit, yang diberikan 1 bulan sekali,dosis 1 gram / polibag.

{ 217 }

kalah kokoh dengan akar tunggang asal biji. 3) Mempunyai sifat yang sama dengan pohon induknya dan mutu yang dihasilkan seragam. 4) Prekositas (masa berbuah awal) relatif pendek (1-2 tahun). 5) Tahapan pelaksanaan penyetekan meliputi: pembuatan bedengan

BUKU PINTAR PENYULUH

penyetekan, persiapan bahan serta pemeliharaan.

{ 218 }

4. PENANAMAN Persiapan lahan dengan cara pembongkaran pohon-pohon, tunggul beserta perakarannya, pembongkaran tanaman perdu dan pembersihan gulma, pembuatan teras-teras pada lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 30%. Pengajiran dilakukan untuk mengatur jarak tanam 2,5 m x 2,5 m atau 2,75 mx 2,75 m, dengan ukuran lubang tanam 60 cm x 60 cm x 60 cm. Kira- kira 2-4 minggu sebelum tanam lubang ditutup tanah top soil dicampur dengan pupuk organik atau kompos. 5. PEMANGKASAN KOPI ARABIKA Pemangkasan kopi arabika merupakan tindakan kultur teknik yang secara teratur harus dikerjakan agar tanaman tumbuh sehat dan produktif. Pemangkasan adalah pemotongan bagianbagian tanaman yang tidak dikehendaki, seperti cabang yang telah tua, cabang

kering dan cabang tidak produktif. Secara alamiah pembuahan tanaman kopi cenderung menunjukkan pola yang tidak stabil, dalam arti secara bergantian tahun berbuah lebat akan diikuti dengan tahun berbuah kurang, atau sebaliknya. Hal ini disebabkan karena : Pada saat tanaman berbuah lebat sebagian besar persediaan makanan hasil fotosintesis digunakan untuk mendukung pertumbuhan buah, sehingga sebahagian kecil saja yang digunakan untuk pembentukkan cabang-cabang baru. Sedangkan pada saat tanaman berbuah sedikit, tanaman memerlukan sebahagian kecil saja makanan yang digunakan untuk pertumbuhan buah, sehingga sebagian besar zat makanan digunakan untuk pembentukkan pertumbuhan cabang-cabang buah atau cabang produktif yang akan meningkatkan produksi tahun berikutnya. Akibat pembuahan yang sangat banyak yang melebihi daya dukung tanaman, sering mengakibatkan tanaman menderita, sehinggga cabang akan mengalami mati pucuk, dan buah tidak dapat masak secara normal kurang merah, menguning bahkan menghitam. Pada kasus kelebatan buah yang berat di alami oleh kopi yang masih muda, menyebabkan sistem perakaran akan rusak dan tanaman mati. Tujuan pemangkasan adalah : Âť Untuk membentuk kerangka/ habiatus tanaman sehat

Âť

hama dan penyakit. Âť Mengurangi terjadinya fluktasi produksi yang tajam serta dampak pembuahan berlebih (Overbearing) serta memudahkan panen. Sistem pemangkasan pada tanaman kopi dikenal ada tiga cara pemangkasan yaitu : pemangkasan bentuk, pemangkasan

pemeliharaan dan pemangkasan peremajaan (Rejuvinasi). Pemangkasan Pembentukan : bertujuan untuk membentuk kerangka pohon sehingga tanaman tidak terlalu tinggi, mengasilkan cabang yang kuat, letaknya teratur arahnya menyebar dan produktif. pada dasarnya, pemangkasan pembentukan bisa dibedakan menjadi dua yaitu, pemangkasan untuk membentuk tajuk berbatang tunggal dan tajuk berbatang ganda. a. Pemangkasan berbatang tunggal Âť Pemenggalan (topping) adalah melakukan perlakuan pemotongan pucuk tanaman dengan tujuan untuk menghilangankan pengaruh dominasi pucuk sehingga cabang

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Âť

mengatur tinggi tanaman sehingga mudah perawatannya. Menghilangkan cabang tua, cabang liar, cabang balik, cabang cacing, dan cabang yang tidak dikehendaki. Memudahkan masuknya cahaya dan memperlancar aliran udara dalam tajuk dan juga memudahkan pengendalian

Gambar 1. Jenis Pemangkasan Tanaman Kopi { 219 }

lateral dapat tumbuh lebih kuat dan lebih panjang. Tujuan lain dari Topping adalah agar tanaman tidak terlalu tinggi dan tanaman lebih cepat saling menutup. Tinggi tanaman diatur maksimal tinggi 150-180 cm. Sistem Pemangkasan Etape pada prinsipnya juga melakukan pemenggalan pucuk tanaman,

Membuang cabang tua yang tidak produktif lagi, membuang tunas air, tunas yang tumbuh tumpang tindih, membuang ranting yang rusak (sakit, megering atau tua) dan membuang sebagian daun.

hanya saja pemenggalannya dilakukan secara bertahap atau beretape, pemenggalan dapat dilakukan sebanyak 2 kali (2-etape) atau 3 kali (3-etape), yaitu dengan menumbuhkan batang susulan (cabang orthotrop). Âť sistem koker (sistem Aceh) sistem ini yang umumnya diterapkan oleh petani kopi di Dataran Tinggi Gayo. Pada prinsipnya pemangkasan sistem koker adalah melakukan penjarangan percabangan pada bagian atas tajuk kopi, sehingga udara dan sinar matahari memungkinkan masuk melalui bagian tersebut. b. Pemangkasan Berbatang ganda akan terbentuk satu tunggal (batang utama) yang menyangga beberapa cabang reproduksi.

hanya dilakukan apabila produksi sudah terlalu rendah, tetapi keadaan pohonnya masih cukup baik. Tujuannya adalah untuk meremajakan tanaman yang sudah tua. Rejuvinasi dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan memotong batang hingga tertinggal 30-50 cm dari permukaan tanah. Setelah tunas tumbuh, dipilih satu atau dua tunas yang baik dan berada paling bawah untuk dipelihara. Cara kedua dilakukan kira-kira satu tahun sebelim rejuvinasi, sebagian cabangcabang primer dibuang (diswing), setelah wiwilan tumbuh baru batang dipotong.

BUKU PINTAR PENYULUH

Âť

{ 220 }

Pemangkasan Pemeliharaan ; bertujuan untuk mengatur pertumbuhan cabang, membuang cabang-cabang adventif (cabang balik, cabang cacing).

Pemangkasan Peremajaan (rejuvinasi) Selain kedua sistem pemangkasan tersebut di atas, terdapat pula terdapat pula sistem pemangkasan rejuvinasi yang

5. PEMUPUKAN Manfaat pemupukan pada tanaman kopi yaitu untuk perbaikan kondisi tanaman ( tanaman yang dipupuk secara optimal dan teratur akan memiliki daya tahan yang lebih besar terhadap keadaan ekstrim seperti; kekurangan air, suhu tinggi atau kelebahan buah) yang berimbas pada peningkatan produksi dan mutu ( biji kopi lebih besar dan rendemen lebih tinggi). Stabilitas produksi (tanaman kopi

bersifat biennial bearing, artinya panen tinggi pada suatu tahun akan diikuti dengan panen yang rendah pada tahaun berikutnya. Pemupukan yang optimal dapat mengurangi sifat tersebut. Teknik pemupukan memiliki lima sistem yang disingkat 5T yaitu Tepat cara yaitu pemupukan melalui tanah dan daun, dibuat rorak melingkar, rorak pendek dan rorak panjang. Tepat waktu

tanah, dan iklim serta kondisi tanaman sebagai berikut : (Lihat Tabel 1)

yaitu, dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada awal musim dan akhir musim hujan. Tepat Jenis pupuk organic dan an organic. Tepat tempat pemberian pupuk pada tanaman kopi adalah dengan cara meletakan pupuk pada alur (rorak) yang telah dibuat dibenamkan dan ditutup lokasi penempatan pupuk antara ujung tajuk terluar daun kopi. Jika menggunakan pupuk kimia dosis ditentukan oleh umur tanaman, kondisi

udara dapat menyuburkan tanah, untuk menahan erosi dan tajuk dapat menahan terpaan angin. 7. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) Hama utama pada tanaman kopi Arabika yaitu Pengerek buah kopi (PBKo) (hypothenemushampei), Pengerek batang kopi (zeuzera coffeae ), Kutu hijau kutu coklat(coccusviridis dan saesetiacoffea),

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

6. PENGELOLAAN TANAMAN PENAUNG Manfaat penaung untuk tanaman kopi arabika adalah untuk menekan pertumbuhan gulma, mengurangi penyinaran langsung, penghasil bahan organik dan dapat menyuburkan tanah, akar naungan menyerap unsur n dari

Tabel 1. Dosis Pemupukan Tanaman Kopi Berdasarkan Umur Tanaman Umur tanaman (Tahun

Awal Musim hujan (g/phn) Urea Sp36

Akhir musim hujan g/phn

Kcl

Dolomit

Urea

Sp36

Kcl

Dolomit

100

5-10

150

100

150

100

>10

200

100

125

200

100

125

{ 221 }

Nematoda parasit (P.coffea dan R.similis), Kutu putih kutu dompolan (planococcus citri), Pengerek ranting /cabang coklat dan hitam (xylosandrusmorigerus dan X.compactus). Adapun pengendaliannya dilakukan dengan kultur teknis, sanitasi kebun, penggunaan musuh alami, penggunaan kimiawi. Penyakit utama pada tanaman kopi adalah jamur akar putih (Rigidoporus

BUKU PINTAR PENYULUH

Lignosus), karat daun ( Hemileiae Vastatrix B), bercak daun (Cescospora), jamur upas (Corticiumsalmonicolor), jamur akar coklat, dan rebah batang. Pengendaliannya melalui kultur teknis yaitu memberi naungan secukupnya, pupuk berimbang, pemangkasan dan pengendalian gulma. Sedangan secara kimia, penyemprotan dengan menggunakan bavistis, cupravit, dithane,delsene.

{ 222 }

8. PANEN KOPI ARABIKA Panen kopi arabika dilakukan dengan cara memetik buah kopi masak yang berwarna merah dengan rotasi 12 hari. Â Kriteria panen kopi adalah : a. Biji kopi yang bermutu baik dan disukai konsumen berasal dari buah kopi yang sehat, bernas dan petik merah dimana ukuran kematangan buah ditandai oleh perubahan warna kulit buah telah merah. b. Buah kopi masak mempunyai daging buah lunak dan berlendir serta mengandung senyawa gula yang relatif tinggi sehingga rasanya manis.

Secara teknis, panen buah masak (buah merah) memberikan beberapa keuntungan dibandingkan panen buah kopi muda antara lain: Âť Mudah diproses karena kulitnya mudah terkelupas. Âť Rendeman hasil (perbandingan berat biji kopi beras perberat buah segar) lebih tinggi yaitu biji kopi lebih bernas sehingga ukuran biji lebih besar karena telah mencapai kematangan fisiologi optimum. Âť Waktu pengeringan lebih cepat dengan mutu fisik biji dan citarasanya lebih baik. c. Pemanenan buah yang belum masak (buah warna hijau atau kuning) dan buah lewat masak (buah warna hitam) atau buah tidak sehat akan menyebabkan mutu fisik kopi biji menurun dan cita rasanya kurang enak. d. Buah yang telah dipanen harus segera diolah, penundaan waktu pengolahan akan menyebabkan penurunan mutu secaranyata. Untuk pengolahan kopi Arabika dimulai dari penerimaan kopi gelondong dari lapangan/kebun sampai dengan pengepakan dan pengiriman. Ada dua macam proses pengolahan, yaitu proses kering (dry process) dan process basah (wet process).

LADA PERDU

Beberapa keuntungan menanam lada perdu diantaranya tidak memerlukan tiang panjat, pemeliharaan lebih mudah dan murah, tidak memerlukan lahan yang luas, dapat ditanam dalam pot, mudah dalam pemanenan, dapat dikembangkan diantara/di bawah tegakan tanaman tahunan, atau tumpangsari dengan tanaman semusim, sehingga penggunaan lahan lebih efisien. Meskipun produktivitas lada perdu relatif rendah (0,4-0,5 kg lada kering/tahun) dan baru

menggunakan cabang buah, sehingga pertumbuhannya melebar dengan tajuk berbentuk perdu berdiameter Âą 1,5 m, tinggi tanaman Âą1 m dan tidak memerlukan tiang panjat untuk pertumbuhannya. Bahan tanaman yang berupa setek cabang bertapak maupun dari setek cabang buah/produksi harus diambil dari pohon induk yang sehat (bebas hama dan penyakit). Adapun varietas lada yang digunakan diusahakan berasal dari varietas unggul yang disesuaikan dengan

mulai dipanen pada umur 2 tahun, tetapi populasi per satuan luas cukup tinggi (Âą 4.000-4.500 tanaman/ha), sehingga produksi per hektar hampir setara dengan tanaman lada panjat. Selain itu pemeliharaan lada perdu relatif lebih mudah dan murah dibanding lada panjat, sehingga biaya produksi dapat ditekan.

kesesuaian agroklimat lahan.

PENYIAPAN BENIH LADA PERDU Lada perdu diperbanyak dengan

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Oleh : Ismail, SP, M.Si

A. Persyaratan Lahan Beberapa persyaratan lahan untuk pembibitan lada perdu adalah sebagai berikut: relatif datar namun tidak mudah tergenang, dekat dengan sumber air, dekat dengan kebun produksi, mudah dalam pengangkutan (transportasi), dan relatif bebas dari serangan atau gangguan hama/penyakit. Lahan yang baik untuk { 223 }

penanaman lada biasanya memiliki tanah liat berpasir dengan kandungan humus yang tinggi, lahan seperti ini biasanya terdapat di lereng-lereng bukit. B. Persiapan Media Tanam dan Lahan 1. Gunakan media tanam berupa campuran tanah bagian atas (top soil) dan pupuk kandang yang sudah matang dengan perbandingan 2:1

BUKU PINTAR PENYULUH

dan dimasukkan ke dalam polibag berukuran 15 cm x 20 cm. 2. Polibag yang sudah diisi media tanam disusun di bawah rangka bambu (sungkup yang ditutup plastik). Ukuran sungkup idealnya tinggi 1 m, lebar 1,2 m dan panjangnya disesuaikan dengan lahan yang tersedia (tergantung kebutuhan). Sungkup plastik disusun rapi dan dinaungi paranet dengan intensitas sinar matahari sekitar 75%. Media tanam dibiarkan selama Âą 2 minggu atau sampai ditumbuhi rumput yang menandakan bahwa media telah siap untuk ditanami.

{ 224 }

Persiapan Bahan Tanaman Bahan setek diambil dari tanaman yang sehat dan cabang yang dipilih sebaiknya tidak terlalu tua namun sudah berkayu. Pengambilan bahan setek sebaiknya dilakukan antara pukul 11.0012.00 pagi, karena pada waktu tersebut kandungan karbohidratnya paling tinggi, sehingga akan memacu pertumbuhan akar

dan tunas setek (Syakir dan Zaubin, 1994). Bahan setek dapat berasal dari cabang buah primer, sekunder dan tersier, yang diambil dari tanaman lada biasa atau dari pohon lada perdu. Setek yang dihasilkan bisa berbentuk setek cabang bertapak atau setek cabang buah/produksi. Setek cabang bertapak (Gambar 7) yaitu setek yang berasal dari cabang primer dengan menyertakan satu buku sulur panjat yang berakar.

Gambar 1. Setek cabang bertapak

Daun tetap dibiarkan menempel pada setek sebanyak 5-10 helai daun utuh. Untuk antisipasi kekeringan, setek cabang bertapak dapat pula menyertakan 2-3 buku. Buku yang lebih banyak akan membentuk perakaran yang lebih banyak, sehingga tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Setek cabang buah/produksi diambil dari setek cabang sekunder dan tersier. Setek dipotong di atas bagian buku yang membengkak (Zaubin et al., 1994). Panjang

Gambar 2. Setek cabang buah dan pengeratannya

Pembibitan lada perdu dengan metode perompesan daun memerlukan waktu 6-7 bulan sampai siap tanam (Rivai et al., 2008). Waktu pembibitan dapat dipersingkat dengan metode tanpa perompesan dimana 10-15 lembar daun tidak dibuang, kemudian disungkup rapat (tanpa dibuka) selama 3 bulan hingga dalam waktu 4 bulan tanaman sudah dapat dipindah ke lapangan. Perlakuan Bahan Tanaman Setek yang telah disiapkan perlu mendapat perlakuan sebelum disemaikan agar kondisinya lebih baik dan dapat

memacu pertumbuhan. 1. Setek cabang bertapak ; setek cabang bertapak direndam dalam larutan gula pasir 1-2% (untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan akar) selama 1-2 jam (Zaubin dan Sunarti, 1990) dan larutan fungisida (1-2 gr/liter air), sehingga setek yang disemai bebas dari gangguan penyakit. 2. Setek cabang buah/produksi 3. Selanjutnya setek direndam dalam campuran larutan 1-2% gula pasir dan larutan fungisida 1-2 gr/ liter air selama 1-2 jam. Setelah dikeringanginkan, bagian pangkalnya sampai pada bagian keratan teratas, dicelupkan ke dalam Zat Perangsang Tumbuh untuk akar, misalnya 2-3% IBA (Zaubin et al., 1992). Penyemaian dan Pemeliharaan Setek yang telah diberi perlakuan fungisida atau ZPT siap ditanam dalam polibag. Saat penyemaian hanya satu buku yang ditanam di dalam tanah baik untuk setek berbuku satu, dua maupun tiga. Setelah semua setek ditanam, dilakukan penyiraman sampai jenuh sebelum disungkup plastik.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

setek Âą 20 cm dengan menyertakan daun Âą 15 helai daun utuh tanpa dipotong (Gambar 8). Setek cabang buah/produksi dikerat melingkar pada bagian pangkalnya dengan menggunakan gergaji besi atau pisau cutter. Keratan melingkar dibuat sebanyak 2-3 titik dengan jarak 0,5 cm mulai dari pangkal setek (Zaubin, et al., 1994).

Penanaman Umumnya lada perdu ditanam secara polikultur sebagai tanaman sela di antara tanaman tahunan seperti kelapa dalam, cengkeh, sengon dan lain sebagainya. Jika ditanaman secara monokultur, { 225 }

BUKU PINTAR PENYULUH

perlu penanaman pohon pelindung terlebih dahulu karena lada perdu hanya membutuhkan 25-50% saja intensitas penyinaran matahari, serta perakarannya sangat dangkal dan sedikit. Artinya lada perdu lebih baik ditanam sebagai tanaman sela dengan menggunakan tanaman tahunan sebagai pohon pelindung sehingga petani akan memperoleh hasil dan manfaat dari kedua tanaman.

{ 226 }

1. Persiapan Lahan Persiapan lahan dimulai pada musim kemarau sehingga penanamannya dilakukan pada musim hujan. Diawali dengan pembersihan lahan, pengajiran dengan jarak tanam 1,5 m x 1,5 m atau 1,5 m x 2 m, dan pembuatan lubang tanam dengan ukuran minimal 35 cm x 35 cm x 35 cm. Pada pertanaman polikultur, contohnya pada kelapa biasanya ditanam Âą 2 m dari pangkal batang kelapa atau di luar batas tajuk tanaman pokoknya, karena perakaran kelapa umumnya terkonsentrasi tertinggi sampai sejauh 2 m dari pangkal batang dengan kedalaman 1,5 m (Nair, 1983). Menjelang musim penghujan, lubang tanam ditutup dengan campuran tanah atas dan pupuk kandang sebanyak 5-10 kg/lubang tanam, sehingga terbentuk guludan individu setinggi Âą 20 cm. Penambahan Dolomit 0,5 kg/lubang tanam dapat dilakukan sesuai kebutuhan. 2. Penanaman Saat melepaskan polibag, usahakan

agar media tanam tidak pecah yang dapat mengganggu perkembangan akar dan berpotensi pada kematian bibit. Selanjutnya tanah di sekitar bibit dipadatkan (Gambar 9). Untuk mengurangi penguapan, bibit diberi naungan yang terbuat dari daun yang tidak mudah lapuk seperti daun alang-alang atau kelapa hingga tanaman kuat beradaptasi.

Gambar 3. Penanaman bibit di lahan

C. Pemeliharaan Tanaman Pemeliharaan tanaman meliputi: a) penyiangan, b) perompesan bunga, c) pengairan, d) pemupukan, e) perbaikan guludan, f) pemberian mulsa, g) pengendalian hama dan penyakit, dan h) perbaikan saluran drainase. a. Penyiangan ; dilakukan secara mekanis dan sedapat mungkin tidak menggunakan herbisida. Dilakukan dengan cara membuang gulma di sekitar batang tanaman/tajuk b. Perompesan bunga Tanaman lada perdu biasanya sudah berbunga pada umur Âą 1 bulan setelah

dipindah ke lapang. Bunga yang muncul harus segera dibuang sampai tanaman berumur Âą 1,5 tahun (Gambar 10). Perompesan bunga sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif, dan dihentikan setelah tanaman cukup rimbun.

Adapun pupuk kandang diberikan setiap tahun pada awal musim kemarau dengan dosis 5-10 kg per batang. Untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif (agar tanaman cepat rimbun) dapat diberikan pupuk daun dengan cara disemprot 2 kali sebulan atau sesuai dengan kebutuhan.

bentuk dan tinggi guludan individu dilakukan dengan cara menaikkan kembali tanah yang terkikis air sekaligus mengendalikan gulma. Tindakan ini juga akan memberikan ruang udara bagi pernafasan akar.

Gambar 4. Perompesan bunga

c. Pengairan, penyiraman baik dilakukan pada pagi dan sore hari bergantung kondisi lapangan. d. Pemupukan Pada tahun pertama dapat diberikan pupuk NPKMg (12:12:17:2) sebanyak 12,5 gr per batang yang diulang 4 kali setahun dimulai dari umur 3 bulan setelah tanam (BST). Memasuki tahun kedua dosis dinaikkan menjadi 100 gr per batang per tahun, dan tahun ketiga dan seterusnya sebanyak 200 gr per batang per tahun. Pupuk diberikan dengan dalam larikan atau ditugal Âą 20 cm dari pangkal batang lada.

f. Pemberian mulsa baik mulsa plastik maupun mulsa alam, sangat dianjurkan terutama pada musim kemarau. g. Pengendalian hama dan penyakit perlu dilakukan penyemprotan pestisida sekali sebulan atau sesuai dengan kebutuhan. Pemberian bambu penyangga (Gambar 11) bertujuan untuk menghindarkan daun tanaman kontak langsung dengan tanah, sebagai salah satu upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

e. Perbaikan guludan. Mempertahankan

{ 227 }

menggunakan para-para, tikar, tampah, atau menggunakan plastik terpal dan dijaga dari gangguan hewan. Penjemuran dilakukan hingga 3 hari (tergantung dari cuaca) hingga kadar airnya 14% yang ditandai dengan buah akan pecah bila digigit dan warnanya menjadi hitam pekat (Gambar 12). Gambar 5. Pemberian bambu penyangga

BUKU PINTAR PENYULUH

PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL Lada perdu mulai berproduksi pada umur 2 tahun, dan panen selanjutnya dilakukan setiap tahun hingga tanaman berumur lebih dari 10 tahun, tergantung pemeliharaan. Panen pertama dapat menghasilkan Âą 200 gr lada kering per tanaman, panen berikutnya akan meningkat hingga Âą 300 gr. Waktu panen sangat ditentukan oleh jenis lada yang akan dihasilkan dan tidak berbeda dengan lada panjat, yaitu lada hitam dan lada putih. Pemanenan lada perdu cukup mudah karena tidak memerlukan tangga.

{ 228 }

Pengolahan Lada Hitam Untuk membuat lada hitam, buah dipanen pada umur 6-7 bulan setelah berbunga (BSB). Proses pengolahan lada hitam sangat sederhana, hanya dengan memisahkan buah lada dari tangkainya. Kemudian dilakukan blanching (pencelupan dalam air panas selama 2,5 menit) agar diperoleh warna hitam mengkilap yang seragam serta aroma yang lebih baik. Setelah itu lada dijemur dengan

Pengolahan Lada Putih Untuk memproduksi lada putih, buah lada dipetik pada umur 8-9 bulan setelah berbunga, ditandai oleh sebagian buah sudah berwarna kuning kemerahan (Gambar 13). Tahapan pengolahan lada putih yaitu perendaman, perontokan, pengupasan kulit buah, pengeringan dan sortasi. 1) Perendaman Buah lada dimasukkan ke dalam karung goni, kemudian direndam di dalam air mengalir/sungai selama 7â&#x20AC;&#x201C;10 hari untuk membusukkan kulit buah supaya mudah dilepaskan. 2) Perontokan dan pengupasan Setelah perendaman, lada dikeluarkan dari dalam karung dan dimasukkan ke dalam bak dan dipisahkan kulit dan tangkainya dengan cara diaduk-aduk. Buah lada yang telah terpisah dari tangkai dan kulit buahnya, kemudian dicuci sampai bersih sehingga tinggal bijinya.

sortasi untuk memisahkan dari kotoran dan biji-biji yang rusak.

Gambar 6. Pengolahan lada hitam

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

3) Pengeringan ; Proses pengeringan untuk lada putih sama dengan lada hitam. Biji lada yang telah bersih dijemur dengan menggunakan para-para, tikar atau plastik terpal dan dijaga dari gangguan hewan. Lamanya penjemuran Âą 3 hari (tergantung dari cuaca) hingga kadar air 14% yang ditandai dengan buah akan pecah bila digigit dan warnanya menjadi putih. kemudian lakukan

Gambar 7. buah lada siap panen untuk diolah menjadi lada putih

{ 229 }

KAKAO Oleh: M. Amin, SP dan Ishar, S.ST

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 230 }

Kualitas kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia dimana bila dilakukan fermentasi dengan baik dapat mencapai cita rasa setara dengan kakao berasal dari Ghana dan keunggulan kakao Indonesia tidak mudah meleleh sehingga cocok bila dipakai untuk blending. Sejalan dengan keunggulan tersebut, agribisnis kakao Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kompleks antara lain produktivitas kebun masih rendah akibat serangan hama Penggerek Buah Kakao (PBK), mutu produk masih rendah serta masih belum optimalnya pengembangan produk hilir kakao. SYARAT TUMBUH 1. Curah Hujan; areal penanaman kakao yang ideal adalah daerahdaerah bercurah hujan 1.100 - 3.000 mm per tahun karenacurah hujan yang melebihi 4.500 mm per tahun tampaknya berkaitan dengan serangan penyakit busuk buah

(black pods). Didaerah yang curah hujannya lebih rendah dari 1.200 mm per masih dapat ditanami kakao, tetapi dibutuhkan air irigasi. Hal ini disebabkan air yang hilang karena transpirasi akan lebih besar daripada air yang diterima tanaman dari curah hujan, sehingga tanaman perlu dipasok dengan air irigasi. 2. Temperatur; temperatur ideal bagi pertumbuhan kakao adalah 300 C s.d. 320C (maksimum) dan 180 C s.d. 210C (minimum). Temperatur yang lebih rendah dari 100C akan mengakibatkan gugur daun dan mengeringnya bunga, sehingga laju pertumbuhannya berkurang. Temperatur yang tinggi akan memacu pembungaan, tetapi kemudian akan segera gugur. 3. Sinar Matahari; kakao termasuk tanaman yang mampu berfotosintesis pada suhu daun rendah. Fotosintesis maksimum diperoleh pada saat penerimaan cahaya pada tajuk

4. Tanah 4.1. Sifat Kimia Tanah Tanaman kakao dapat tumbuh dengan baik pada tanaman yang memiliki pH 6 - 7,5; tidak lebih tinggi dari 8 serta tidak lebih rendah dari 4; paling tidak pada kedalaman 1 meter. Hal ini disebabkan terbatasnya ketersediaan hara pada pH tinggi dan efek racun dari Al, Mn, dan Fe pada pH rendah. Disamping faktor keasaman, sifat kimia tanah yang juga turut berperan adalah kadar zat organik. Kadar zat organik yang tinggi akan meningkatkan laju pertumbuhan pada masa sebelum panen. Untuk itu zat organik pada lapisan tanah setebal 0 - 15 cm sebaiknya lebih dari 3%. Kadar tersebut setara dengan 1,75 % unsur karbon yang dapat menyediakan hara dan air serta struktur tanah yang gembur. Usaha meningkatkan kadar organik dapat dilakukan dengan memanfaatkan serasah sisa pemangkasan maupun pembenaman kulit buah kakao. Sebanyak 1.990 kg per ha per tahun daun gliricida

yang jatuh memberikan hara nitrogen sebesar 40,8 kg per ha, fosfor 1,6 kg per ha, kalium 25 kg per ha, dan magnesium 9,1 kg per ha. Kulit buah kakao sebagai zat organik sebanyak 900 kg per ha memberikan hara yang setara dengan 29 kg urea, 9 kg RP, 56,6 kg MoP, dan 8 kg kieserit. Sebaiknya tanah-tanah yang hendak ditanami kakao paling tidak juga mengandung kalsium lebih besar dari 8 Me per 100 gram contoh tanah dan kalium sebesar 0,24 Me per 100 gram, pada kedalaman 0 - 15 cm. 4.2. Sifat Fisik Tanah Tekstur tanah yang baik untuk tanaman kakao adalah lempung liat berpasir dengan komposisi 30 - 40 % fraksi liat, 50% pasir, dan 10 - 20 persen debu. Tanaman kakao menginginkan solum tanah menimal 90 cm. Walaupun ketebalan solum tidak selalu mendukung pertumbuhan, tetapi solum tanah setebal itu dapat dijadikan pedoman umum untuk mendukung pertumbuhan kakao.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

sebesar 20% dari pencahayaan penuh. Kejenuhan cahaya di dalam fotosintesis setiap daun kakao yang telah membuka sempurna berada pada kisaran 3-30 % cahaya matahari penuh atau pada 15 % cahaya matahari penuh. Hal ini berkaitan pula dengan pembukaan stomata yang menjadi lebih besar bila cahaya yang diterima lebih banyak.

4.3. Kriteria tanah yang tepat bagi tanaman kakao Areal penanaman tanaman kakao yang baik tanahnya mengandung fosfor antara 257 - 550 ppm berbagai kedalaman (0 - 127,5 cm), dengan persentase liat dari 10,8 - 43,3 persen; kedalaman efektif 150 cm; tekstur (rata-rata 0-50 cm di atas) SC, CL, SiCL; kedalaman Gley dari permukaan tanah 150 cm; pH-H2O (1:2,5) = 6 s/d 7; zat { 231 }

organik 4 persen; K.T.K rata-rata 0-50 cm di atas 24 Me/100 gram; kejenuhan basa ratarata 0 - 50 cm di atas 50%. B. Jenis Tanaman Kakao Secara skematis pengelompokan jenis kakao tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 1. Jenis Tanaman Kakao Criollo (choiced - Central American Criollos cacao) : - South American Criollos Forastero (bulk cacao):

- Lower Amazone Farastero - Upper Amazone Hybrids

Trinitario

BUKU PINTAR PENYULUH

Jenis kakao yang ditanam saat ini sebagian besar adalah jenis Criollo.

{ 232 }

C. Bagian-bagian Tanaman Kakao Akar Tanaman Kakao Akar kakao atau cokelat adalah akar tunggang (radix primaria). Pertumbuhan akar kakao bisa sampai 8 meter ke arah samping dan 15 meter ke arah bawah. Kakao yang diperbanyak secara vegetatif pada awal pertumbuhannya tidak menumbuhkan akar tunggang, melainkan akar-akar serabut yang banyak jumlahnya. Setelah dewasa tanaman tersebut menumbuhkan dua akar tunggang. Keterbatasan akar kakao untuk berkembang pada tanah yang permukaan airnya ekstrim menjadi faktor pembatas penanaman kakao didaerah pantai. Pada tanah yang drainasenya jelek dan permukaan air tanahnya tinggi, akar tunggang tidak dapat tumbuh lebih dari 45 cm.

Batang Tanaman Kakao Kakao dapat tumbuh sampai ketinggian 8-10 meter dari pangkal batangnya pada permukaan tanah. Tanaman kakao punya kecenderungan tumbuh lebih pendek bila tanaman tanpa pohon pelindung. Diawal pertumbuhannya tanaman kakao yang diperbanyak melalui biji akan menumbuhkan cabangcabang primer. Letak cabang-cabang primer itu tumbuh disebut jorguette, yang tingginya dari permukaan tanah 1-2 meter. Ketinggian jorguette yang ideal adalah 1,2 - 1,5 meter agar tanaman dapat menghasilkan tajuk yang baik dan seimbang. Pada tanaman kakao yang diperbanyak secara vegetatif tidak didapati jorguette. Cabang-cabang primer tumbuh dari pangkal batang dekat permukaan tanah sehingga ketinggian tanaman relatif lebih rendah dari tanaman kakao asal biji.Â Untuk membentuk habitat yang baik, dibutuhkan seleksi cabang atau pemangkasan yang teratur. Dari batang maupun cabang acapkali tumbuh tunas-tunas air (chupon). Ditinjau dari tipe pertumbuhannya, cabang-cabang pada tanaman kakao tumbuh ke arah atas ataupun samping. Cabang-cabang tumbuh ke arah samping disebut cabangcabang plagiotrop dan cabang-cabang yang tumbuh ke arah atas disebut cabangcabang orthotrop. Penyerbukan buka tanaman kakao dibantu oleh serangga. Penyerbukan

Buah Tanaman Kakao Buah tanaman kakao merupakan buah buni yang daging bijinya sangat lunak. Kulit buah mempunyai 10 alur dan tebalnya 1-2 cm. Pada waktu masih muda, biji kakao menempel pada bagian kulit dalam buah, tetapi bila buah kakao telah matang maka biji kakao terlepas dari kulit buah. Buah kakao demikian akan berbunyi bila digoncang. Jumlah bunga tanaman kakao yang menjadi buah sampai matang dan jumlah biji di dalam buah serta berat biji merupakan faktor-faktor yang menentukan produksi. Buah kakao muda yang ukurannya kurang dari 10 cm disebut cherelle (buah pentil). Didalam setiap buah kakao terdapat 30-50 biji, bergantung pada jenis tanaman. Sedangkan berat kering atau satu biji kakao yang ideal 1+0,1 gram. Beberapa jenis tanaman kakao menghasilkan buah yang banyak tetapi bijinya kecil, dan sebaliknya. Perubahan warna kulit tongkong dapat dijadikan tanda kematangan buah. Terdapat buah kakao yang berwarna hijau tua, hijau muda, atau merah pada waktu muda, tetapi akan berwarna kuning bila telah matang.

SYARAT TUMBUH TANAMAN KAKAO 5. Pembersihan Lahan dan Pengolahan Tanah Areal yang telah bebas dari semak belukar, kayu-kayu kecil, dan pohon besar, apalagi bila baru dibakar, biasanya cepat sekali menumbuhkan ilalang. Pembersihan areal sering juga diakhiri dengan tahap pengolahan tanah. Pengolahan tanah umumnya dilaksanakan dengan cara mekanis khususnya pada areal yang dibuka untuk penanaman kakao cukup luas. 5.2. Jarak Tanam Kakao Jarak tanam erat kaitannya dengan sifat pertumbuhan, sumber bahan tanam, dan kesuburan areal. Ditinjau dari segi produksinya, jarak tanam 3x3 m, 4x2 m, dan 3,5x2,5 m adalah sama, walaupun pertautan tajuk mebutuhkan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan jarak tanam 3x3 m. Karena itu, pilihan jarak tanam optimum bergantung pada bahan tanam dan kejagurannya (besarnya pohon), jenis tanah, dan iklim areal yang dikehendaki.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

biasanya berlangsung pada pagi hari, yaitu pada pukul 7.30 - 10.30. Â Lingkungan yang lembab, dingin, dan gelap karena tajuk sudah tumbuh rapat merupakan kondisi yang disenangi serangga tersebut.

5.3. Pola Tanam Kakao Pola tanam erat kaitannya dengan keoptumuman jumlah pohon per ha, keoptimuman peranan pohon pelindung, dan meminimumkan kerugian yang timbul pada nilai kesuburan tanah serta biaya pemeliharaan. Ada empat pola tanam yang dianjurkan, diantaranya adalah:

{ 233 }

BUKU PINTAR PENYULUH { 234 }

1. Pola tanam kakao segi empat, pohon pelindung segi empat. Pada pola tanam ini, seluruh areal ditanami menurut jarak tanam yang ditetapkan. Pohon pelindung berada tepat pada pertemuna diagonal empat pohon kakao. 2. Pola tanam kakao segi empat, pohon pelindung segi tiga. Pada pola tanam ini, pohon pelindung terletak di antara

dalam penyerapan air dan unsur hara dan mencegah hama dan penyakit. Penyiangan harus dilakukan secara rutin, minimal satu bulan sekali yaitu dengan menggunakan cangkul, koret, atau dicabut dengan tangan. c. Pemupukan dilakukan setelah tanaman kakao berumur dua bulan di lapangan. Pemupukan pada tanaman kakao yang belum

dua gawangan dan dua barisan yang membentuk segi tiga sama sisi. 3. Pola tanam, kakao berpagar ganda, pohon pelindung segi tiga. Pada pola tanam ini, pohon kakao dipisahkan oleh dua kali jarak tanam yang telah ditetapkan dengan beberapa barisan pohon kakao berikutnya. Dengan demikian, terdapat ruang di antara barisan kakao yang bisa dimanfaatkan sebagai jalan untuk pemeliharaan. 4. Pola tanam kakao berpagar ganda, pohon pelindung segi empat.

menghasilkan dilaksanakan dengan cara menaburkan pupuk secara merata dengan jarak 15 cm – 50 cm (untuk umur 2 – 10 bulan) dan 50 cm– 75 cm (untuk umur 14 – 20 bulan) dari batang utama. Untuk tanaman yang telah menghasilkan, penaburan pupuk dilakukan pada jarak 50 cm – 75 cm dri batang utama. Penaburan pupuk dilakukan dalam alur sedalam 10 cm. Banyaknya pupuk yang dibutuhkan setiap tahun untuk lahan seluas 1 ha. d. Penyiraman tanaman kakao yang tumbuh dengan kondisi tanah yang baik dan berpohon pelindung, tidak perlu banyak memerlukan air. Air yang berlebihan menyebabkan kondisi tanah menjadi sangat lembab. Penyiraman pohon kakao dilakukan pada tanaman muda, terutama tanaman yang tidak diberi pohon pelindung. e. Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dalam dua tahap, pertama

5.4. Pemeliharaan Tanaman Kakao a. Pemangkasan pohon pelindung tetap dilakukan agar dapat berfungsi untuk jangka waktu yang lama. Pemangkasan dilakukan terhadap cabang – cabang yang tumbuh rendahan lemah. Pohon dipangkas sehingga cabang terendah akan berjarak lebih dari 1 m dari tajuk tanaman cokelat. b. Penyiangan pada tanaman kakao adalah untuk mencegah persaingan

penyakit, yaitu Deltametrin (Decis 2,5 EC), Sihalotrin (Matador 25 EC), Sipermetrin (Cymbush 5 EC), Metomil (Nudrin 24 WSC/Lannate 20L), dan Fenitron (Karbation 50 EC). Hama yang sering menyerang tanaman kakao antara lain adalah belalang (Valanga Nigricornis), ulat jengkal (Hypsidra talaka Walker.), kutu putih (Planoccos lilaci), penghisap buah (Helopeltis sp.), dan penggerek batang (Zeuzera sp.). Insektisida yang sering digunakan untuk pemberantasan belalang, ulat jengkal, dan kutu putih antara lain adalah Decis, Cupraycide, Lebaycide, Coesar, dan Atabron. Penghisap buah dapat diberantas dengan Lebaycide, Cupraycide, dan Decis. Penyakit yang sering ditemukan dalam budidaya kakao, yaitu penyakit jamur upas dan jamur akar. Penyakit tersebut disebabkan oleh jamur Oncobasidium thebromae. Selain itu, juga sering dijumpai penyakit busuk buah yang disebabkan oleh Phytoptera sp.

6. Panen Kakao Buah kakao bisa dipanen apabila terjadi perubahan warna kulit pada buah yang telah matang. Sejak fase pembuahan sampai menjadi buah dan matang, kakao memerlukan waktu sekitar 5 bulan. Buah kakao matang dicirikan oleh perubahan warna kulit buah dan biji yang lepas dari kulit bagian dalam. Bila buah diguncang, biji biasanya berbunyi. Ketelatan waktu panen akan berakibat pada berkecambahnya biji di dalam. Terdapat tiga perubahan warna kulit pada buah kakao yang menjadi kriteria kelas kematangan nbuah di kebun – kebun yang mengusahakan kakao, yakni : » » » »

Kelas kematangan A+, kuning tua pada seluruh permukaan buah Kelas A, kuning pada seluruh permukaan buah Kelas B, kuning pada alur buah dan punggung alur buah Kelas C, kuning pada alur buah

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

bertujuan untuk mencegah sebelum diketahui ada hama yang benar– benar menyerang dengan kadar dan jenis pestisida disesuaikan. Penyemprotan tahapan kedua adalah usaha pemberantasan hama, di mana jenis dan kadar pestisida yang digunakan juga ditingkatkan. Contoh pestisida yang digunakan untuk pemberantasan hama dan

7. PASCA PANEN TANAMAN KAKAO 7.1. Fermentasi Tujuan dari fermentasi adalah untuk mematikan lembaga biji agar tidak tumbuh sehingga perubahan-perubahan di dalam biji kakao akan mudah terjadi, seperti warna keping biji, peningkatan aroma dan rasa, perbaikan konsistensi keping biji, dan untuk melepaskan pulp. Biji kakao difermentasikan di dalam kotak kayu berlubang. Selama fermentasi, biji { 235 }

beserta pulpnya mengalami penurunan berat sampai 25%. 7.2. Perendaman dan Pencucian Perendaman berpengaruh terhadap proses pengeringan dan rendemen. Selama proses perendaman berlangsung, sebagian kulit biji kakao terlarut sehingga kulitnya lebih tipis dan rendemennya berkurang.

BUKU PINTAR PENYULUH

Dengan demikian, proses pengeringan menjadi lebih cepat. Setelah perendaman, dilakukan pencucian yang bertujuan untuk mengurangi sisa – sisa pulp yang masih menempel pada biji dan mengurangi rasa asam pada biji. Apabila biji masih ada sisa pulp, bijiakan mudah menyerap air dari udara sehingga mudah terserang jamur dan juga akan memperlambat proses pengeringan.

{ 236 }

7.3. Pengeringan Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air biji dari 60 % sampai pada kondisi kadar air dalam biji tidak dapat menurunkan kualitas biji dan biji tidak ditumbuhi cendawan. Pengeringan biji kakao dapat dilaksanakan dengan sinar matahari atau pengeringan buatan. Dengan sinar matahari dibutuhkan waktu 2 - 3 hari, tergantung kondisi cuaca,

sampai kadar air biji menjadi 7 – 8 %. Dengan pengeringan buatan, pengeringan biji kakao berlangsung pada temperatur 65oC – 68oC. 7.4. Penyortiran / Pengelompokan Biji kakao kering dibersihkan dari kotoran dan dikelompokkan berdasarkan mutunya: a. Mutu A : dalam 100 g biji terdapat 90 – 100 butir biji b. Mutu B : dalam 100 g biji terdapat 100 – 110 butir biji c. Mutu C : dalam 100 g biji terdapat 110 – 120 butir biji

7.5. Penyimpanan Biji kakao yang telah kering dimasukkan ke dalam karung goni. Tiap goni diisi 60 kg biji cokelat kering, kemudian karung tersebut disimpan dalam gudang yang bersih, kering, dan memiliki lubang pergantian udara. Penyimpanan di gudang sebaiknya tidak lebih dari 6 bulan, dan setiap 3 bulan harus diperiksa untuk melihat ada tidaknya jamur atau hama yang menyerang. Sebaiknya, biji kakao bisa segera dijual dan diangkut dengan menggunakan truk atau sebagainya.

NILAM

Tanaman nilam merupakan tanaman perkebunan yang sangat dibutuhkan dalam industry kosmetika dan industry obat-obatan yang berfungsi sebagai bahan baku utama, tanaman tersebut menghasilkan minyak atsiri yang dikenal dengan â&#x20AC;&#x153; Patchouly Oil â&#x20AC;&#x153;. Bahan yang dihasilkan dari usaha tani nilam

yaitu daun, batang, ranting dan akar melalui proses penyulingan sehingga menghasilkan minyak nilam Komoditas tanaman ini dapat dipanen pertama kali saat berumur 4-6 bulan.Panen berikutnya dilakukan dalam selang waktu 2-6 bulan sekali sampai tanaman berumur tiga tahun.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Oleh: M. Amin SP dan Ishar, S.ST

Gambar 1. Varietas Tanaman Nilam

{ 237 }

TANAMAN NILAM PERSIAPAN LAHAN 1. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan memakai cangkul dan traktor dan kemudian digaru agar tanah rata dan gembur, sehingga aerasi tanah baik untuk mempermudah berkembangnya perakaran tanaman nilam. 2. Pembuatan saluran drainase dibutuhkan pada lahan-lahan yang mudah tergenang air. Lebar saluran 30 â&#x20AC;&#x201C; 40 cm dengan kedalaman 50 cm, saluran di buat disekelilingi areal kebun nilam.

berat daun kering dan komposisi minyaknya jelek. c. Pogostemon hortensis, Backer. Nilam ini digunakan untuk sabun, daun tipis ujungnya agak runcing dan tidak berbunga. Kadar minyaknya rendah 0,5 â&#x20AC;&#x201C; 1,5 dari berat daun kering komposisi minyaknya jelek. Diantara ketiga varietas nilam tersebut diatas yang paling unggul adalah Pogostemon Cablin, Benth (nilam Aceh) karena kadar minyaknya lebih tinggi dari varietas lain.

BUKU PINTAR PENYULUH

PEMBIBITAN NILAM 1. Penggunaan varietas unggul ; tanaman nilam pada dasar terbagi dalam tiga jenis yang terdiri dari : a. Pogostemon cablin , Benth yang mempunyai ciri daunnya agak membulat seperti jantung, bagian

bawah daun terdapat bulu rambut berwarna coklat, kadar minyaknya 2,5 â&#x20AC;&#x201C; 5 % komposisinya bagus dan mempunyai kualitas minyaknya yang tinggi. b. Pogostemon heyneanus, Benth dengan ciri daunnya tipis, ujung daun agak runcing nilam ini terdapat bunga dan tumbuh secara liar. Kadar minyaknya 0,5 â&#x20AC;&#x201C; 1,5 % dari

Gambar 2. Bibit Nilam Siap Untuk Ditanam { 238 }

PEMELIHARAAN 1. Pemupukan Selain pemberian pupuk kandang atau pupuk organic lainnya sebagai pupuk dasar, juga sangat diperlukan pupuk anorganik seperti urea, SP-36 dan KCL. Pemberian pupuk anorganik dengan dosis 180 kg urea, 90 kg SP-36, 90 kg KCL per hektar. Pemupukan pertama dilakukan pada umur tanaman satu bulan, dengan dosis

kandang. Bibit yang akan disemaikan berupa stek yang dapat diambil dari stek batang, stek cabang dan stek pucuk. Panjang stek antara 15-25 cm dengan 3-5 mata tunas. Bibit stek dipilih dari tanaman yang sehat, bebas dari hama dan penyakit. (Anonymous, 2008). Bibit Nilam Siap Untuk Ditanaman

1/3 bagian Urea, SP-36 dan KCL. Pemupukan kedua pada umur tanaman tiga bulan hanya pemberian pupuk Urea. Pemberian pupuk dasar pupuk kandang diberikan sekitar 10â&#x20AC;&#x201C;20 ton/ha yang diberikan pada waktu sebelum tanam. Sedangkan pupuk anorganik diberikan dengan cara ditugal di sekeliling tanaman kemudian ditimbun dengan tanah. Pupuk anorganik yang diberikan yaitu Urea, SP36, dan KCl ataupun pupuk majemuk.

3. Penanaman Sebelum dilakukan penanaman terlebih dahulu disiapkan lobang tanam dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm. jarak antar lobang tanam yaitu 100 cm antar baris dan 50 cm dalam barisan. Bibit dari persemaian yang telah disiapkan berumur 3- 4 minggu, telah berakar dan berdaun, langsung di tanam dilobang tanam yang telah dipersiapkan. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan agar proses perakaran dan pertunasan menjadi cepat dan terhindar dari kekeringan pada awal pertumbuhan tanaman.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

2. Penyemaian bibit ; Membuat bedengan dengan lebar 1,5 m, tinggi bedengan 20 cm, sedangkan panjang disesuaikan dengan kebutuhan. Diantara bedengan juga dibuatkan saluran pembuangan air yang berlebihan waktu hari hujan. Lebar saluran 30-40cm dalamnya 50 cm. Tanah bedengan yang telah dicampur dengan pasir, dengan perbandingan 2 : 1 serta diberikan pupuk

2. Penyulaman Bibit tanaman nilam yang mati atau tertekan pertumbuhannya (kerdil) perlu dilakukan penyulaman biasanya dilakukan satu bulan setelah penanaman sehingga mendapatkan tanaman yang seragam. 3. Penyiangan bertujuan untuk menghilangkan tumbuhan pengganggu yaitu rerumputan atau gulma lainnya.

{ 239 }

Tabel 1. Waktu, Jenis dan Dosis Pupuk tanaman Nilam Pemupukan

Jenis dan Dosis per Ha (kg)

Umur (bulan)

Waktu

Kandang

Dasar

1-2 minggu sebelum tanam

20. 000

Urea

SP-36

KCl

100

150

130

Setelah panen 1

100

150

Setelah panen 2

100

Setelah panen 3

100

Setelah panen 4

500

250

450

Jumlah

20. 000

40. 000

Sumber : Anoniymous, 2013.

BUKU PINTAR PENYULUH

HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN NILAM Hama ; hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman nilam adalah sebagai berikut :

{ 240 }

Gambar 3. Gejala Serangan Ulat Penggulung Daun

1. Ulat penggulung daun (Pachyzaneba Stutalis) Gejala serangannya, ulat ini hidup

dalam gulungan daun muda sambil memakan daun. Ulat penggulung daun ini dapat menurunkan produksi hasil secara drastis. 2. Belalang (Orthoptera) merupakan hama potensial (hama utama) pada tanaman nilam. Belalang ini memakan daun tanaman nilam hingga gundul, pada tingkat serangan berat batang tanaman juga dimakannya sehingga tanaman mati. Jenis belalang yang banyak merusak tanaman nilam adalah belalang kayu ( Valanga nigricornis) dan belalang daun (Acridaturita). Belalang kayu dapat menyebabkan kerugian hasil 20 % - 25%, karena belalang tersebut berpindah dari satu kebun kekebun lainnya bila tanaman sudah habis

akan rontok yang dapat menimbulkan kerugian yang berarti. PENGENDALIAN HAMA Usaha pengendalian yang dilakukan untuk pengendalian hama pada tanaman nilam adalah sebagai berikut : 1. Kultur teknis yaitu dengan menggunakan teknik bercocok tanam yang baik seperti menggunakan jarak tanam yang teratur serta menjaga kebersihan lahan. Disamping itu dilakukan pergiliran tanaman, dan tanam serentak untuk dapat memutuskan siklus hidup hama, juga menggunakan tanaman perangkap seperti tanaman jarak yang berfungsi sebagai penghambat (barrier) dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat populasi hama pada tanaman, (Anoniymous. 1995). 2. Secara mekanis yaitu dilakukan pada awal serangan dengan mencari, mengumpulkan hamahama dan langsung memukul dan memusnahkannya. .

3. Secara kimia merupakan langkah terakhir pelaksanaan bila cara lain belum berhasil. Jenis dan dosis Insektisiada yang sesuai anjuran yaitu Surecide 25 EC, Hustation 40 EC, Korpos 50 EC dan Sevin 85 SP, pada areal tanaman yang terserang OPT dapat dilakukan penyemprotan dengan insektisida pada saat tanaman berumur 20, 35, 50 dan 65 hari setelah tanam dengan maksud pencegahan hama bila terjadi serangan, (Nuryani. Y, Emmyzar dan Wiratno, 2005). PENYAKIT TANAMAN NILAM Tanaman nilam sering terjadi serangan penyakit yang disebabkan oleh beberapa jenis micro organisme sebagai berikut : 1. Layu bakteri (Ralstonia solanacearum) yaitu timbul serangan pada tanaman umumnya karena bibit yang digunakan sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Gejala awal serangan penyakit berupa salah satu daun pucuk layu dan diikuti dengan daun bagian bawah. Kemudian terlihat gejala lanjut dengan intensitas serangan diatas 50 %, tanaman akan mati dalam waktu 7 â&#x20AC;&#x201C; 25 hari. Jaringan akar dan batang tanaman yang terinfeksi membusuk, dan warna agak hitam. Irisan batang berwarna coklat kehitaman sepanjang jaringan cabang yang layu. Bila bagian cabang yang layu terpotong akan terlihat lendir

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

dimakannya. 3. Tungau merah (Tetranychus sp) pada umumnya menyerang daun tua dan daun muda yang hidup berkelompok pada permukaan daun bagian bawah. Merusak tanaman dengan mengisap cairan daun. Gejala serangan dengan memperlihatkan dengan daun berlekuk-lekuk yang tidak teratur. Pada tingkat serangan berat daun

{ 241 }

berwarna seperti susu berwana putih, (Anonymous, 2012) Cara pengendaliannya : a. sanitasi dan eradikasi (pemusnahan) untuk mengurangi sumber penyakit (Inokulum). b. Memberakan lahan yang sudah terinfeksi penyakit bakteri 2 -3 tahun dan mencabut tanaman

BUKU PINTAR PENYULUH

{ 242 }

yang sudah terserang bakteri untuk membakarnya. Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang bakteri layu seperti padi dan jagung. Memperbaiki saluran drainase pada waktu curah hujan tinggi sehingga tidak terjadi genangan air pada lahan. Menggunakan bibit yang berasal dari tanaman sehat pada kebun yang belum terserang penyakit layu. Menggunakan pestisida untuk mencegah penularan penyakit layu pada tanaman nilam. Menanam Varietas Unggul yang toleran penyakit seperti varietas nilam Sidikalang, (Anonimous, 2008).

2. Penyakit Budok (Hoprosep) yaitu disebabkan oleh virus dengan gejala awal terlihat pada batang tanaman nilam membengkak, menebal dengan daun yang berkerut menggeriting dan tebal. Dengan permukaan bawah berwarna merah, permukaan atas daun menguning karena kekurangan unsur hara. Terbentuk benjolanbenjolan pada batang sampai akar bila dipijit baunya tidak enak. Penyakit ini tumbuh setelah musim kemarau dan disebabkan oleh pemangkasan yang salah di waktu panen. Penyakit ini tidak sampai mematikan tanaman secara total, tetapi menyebabkan produksi dan mutu daun merosot, bahkan tidak dapat di panen. Cara Pengendaliannya dapat dilakukan dengan kultur teknis yaitu dengan teknik budidaya, sanitasi lahan yang sempurna, menggunakan alat-alat yang steril sebelumnya dicuci dengan air sabun, penggunaan bibit yang sehat, penggunaan mulsa jerami padi, ampas nilam atau alang-alang, memberikan pupuk kandang dan abu sekam sebanyak 10 ton/ha untuk menghindari serangan penyakit budok tersebut. Dengan cara menggunakan bahan kimia seperti dengan pestisida lengkap yaitu Agrep + Cobox + Curater + Azodrin dengan dosis yang telah ditentukan, (Mustika, I dan Arifin Asman. 2004)

Gambar 5. Penyakit layu bakteri pada tanaman nilam

3. Penyakit disebabkan Nematoda dapat menyerang tanaman nilam diantarannya Pratylenchus brachyurus, Meloidogyne incognita. Gejala serangan akibat nematode warna daun nampak berubah menjadi coklat atau kemerahan. Selain itu, perlu diperhatikan tanaman inang yang telah ada dilokasi sebelum dipergunakan untuk menanam nilam. Tanaman inang nematode antara lain pisang, jahe, tomat, kacang tanah dan lain-lain. Cara pengendaliaannya yaitu selain menggunakan varietas yang toleran/ tahan penyakit dapat juga dengan menggunakan agensia hayati . Pasteuria penetrans, Arthrobotrys sp, jamur ini dapat menyerang nematode pada tanaman, dan penggunaan pestisida nabati dengan penyemprotan estrak biji mimba, bungkil jarak pada tanaman nilam yang diserang oleh nematoda.

pada tanaman nilam, agar hasil panen berikutnya tidak terlalu menurun dengan cepat. Pemanenan dilakukan dengan memangkas atau memotong cabangcabang, ranting dan daun nilam, (Anonymous, 1995). Cabang-cabang yang dipangkas adalah cabang dari tingkat dua keatas, sedangkan cabang tingkat pertama ditinggalkan. Sebelum dikeringkan, Brangkasan hasil panen terlebih dahulu dipotong-potong sepanjang 3 â&#x20AC;&#x201C; 5 cm untuk mempercepat proses pengeringan dan mempermudah keluarnya minyak pada saat penyulingan. Pengeringan dilakukan dengan menjemur brangkasan hasil panen dibawah sinar matahari sampai didapatkan kadar air Âą 15 % . untuk menjemur dapat digunakan lantai semen atau tikar penjemur yang bersih, untuk mendapatkan hasil minyak yang baik, disarankan menjemur daun selama 5 jam. Selanjutnya dikering anginkan selama 2 sampai 3 hari diatas rak-rak bambu, sehingga kadar air daun menjadi Âą 15 persen.

Teknologi Budidaya Pertanian Dan Perkebunan

Gambar 4. Penyakit budok (Hoprosep) pada tanaman nilam

PEMANENAN NILAM Tanaman nilam yang tumbuh dan terpelihara dengan baik, sudah dapat dipanen pada umur 6 sampai 8 bulan setelah penanaman. Panen dapat dilakukan berulang-ulang bila keadaan tanaman cukup subur, biasanya pemanenan berikutnya dilakukan sekali 3 â&#x20AC;&#x201C; 5 bulan. Setiap kali selesai panen, dilakukan pemupukan dan pembubunan

{ 243 }

DAFTAR PUSTAKA Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47 / Permentan / SM. 010 / 9 / 2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47 / Permentan / SM. 050 / 12 / 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03 / Permentan / SM. 200 / 1 / 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

BUKU PINTAR PENYULUH

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03 / KPTS / SM.200 / 1 / 05 / 2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

{ 244 }

Buku Pintar Penyuluh - Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Articles inside

Nilam

Lada Perdu

Kopi Arabika

Kakao

Tomat

Jagung

Bawang Merah

Kacang Tanah

Padi

Pepaya

Kedelai

Cabai Merah