Kinerja 4 Tahun Pemerintah Aceh 2013-2016 by Eka Saputra

KINERJA

TAHUN

PEMERINTAH ACEH

2013-2016

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) Kinerja 4 Tahun Pemerintah Aceh 2013-2016 Hairul Basri [et.al] ISBN: 978-602-0824-35-2 Edisi 1, Cet. 1 Tahun 2016 158 hal. 17,2 cm x 24 cm Pengarah : Sekretaris Daerah Aceh Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

Verifikator Data : 1. Kepala Bidang Bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh 2. Kepala Sub Bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Unsur Pendukung : Tim Sekretariat

Tim Penulis : 1. Dr.Ir. Hairul Basri, M.Sc. 2. Taufiqurrahman, SP, MM 3. Zaiyadi, SE

Desain dan Layout : aSOKA commucations (www.asoka.web.id) (isi diluar tanggungjawab desainer/layouter)

Kontributor Data : Seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh Penerbit : Lembaga Naskah Aceh (NASA) JL. Ulee Kareng - Lamreung, Desa Ie Masen, No. 9A Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh 23117 Telp./Fax. : 0651-635016 E-mail: nasapublisher@yahoo.com (isi diluar tanggungjawab penerbit) Bekerjasama dengan:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.26 Banda Aceh kode pos 23121 Telp : (0651) 21440 | Fax: (0651) 33654 email : bappeda@acehprov.go.id www.bappedal.acehprov.go.id UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA BAB I KETENTUAN UMUM 1.

1. 2.

Pasal 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 113 Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR TIM PENULIS Buku yang berjudul “Capaian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2013-2016” berupaya menyajikan kinerja pembangunan selama 4 tahun Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf secara independen (tidak memihak). Buku ini terdiri dari 4 Bab meliputi : Bab 1 menguraikan pendahuluan, Bab 2 menjelaskan Visi dan Misi Pembangunan Aceh, Bab 3 tentang Capaian Pembangunan Aceh, dan Bab 4 Penutup.

Tanggal 25 Juni 2012 dan ruang sidang DPRA menjadi waktu dan tempat bersejarah bagi dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi. Sejak menerima amanah sebagai Kepala Pemerintahan Aceh, dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf mempunyai komitmen yang kuat untuk menuntaskan tidak hanya permasalahan kekinian Aceh, namun juga merumuskan permasalahan Aceh ke depan yang semakin kompleks. Komitmen yang kuat tidak akan dapat berhasil tanpa dukungan jajaran Pemerintah Aceh secara menyeluruh untuk mengimplementasi Visi dan Misi Pembangunan Aceh yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Sudah barang tentu, untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Aceh memerlukan energi, waktu, pemikiran dan pengorbanan dari semua pihak. Dengan kata lain, untuk mewujudkan “Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri berlandaskan UndangUndang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsnki” memerlukan dukungan yang sungguhsungguh dari seluruh lapisan masyarakat. Di satu sisi, sudah banyak keberhasilan pencapaian pembangunan yang sudah diraih, namun harus diakui masih ada persoalan pembangunan yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

Para penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada para SKPA yang telah berkonstribusi terhadap data terkini sehingga buku ini dapat selesai tepat waktu. Masukan dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan untuk memberikan wawasan yang cerdas bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Desember 2016

TIM PENULIS

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

PENGANTAR KEPALA BAPPEDA ACEH Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang menjelaskan bahwa Badan Perencana Pembangunan Daerah mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai Perencana dan Pengendali Pembangunan Daerah. Kedua fungsi ini sudah dan akan terus dilaksanakan oleh Bappeda Aceh. Bappeda Aceh sebagai salah satu SKPA mempunyai komitmen untuk mendukung visi dan misi Pembangunan Aceh yang diemban oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Visi dan Misi Pembangunan Aceh untuk mewujudkan â&#x20AC;&#x153;Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsnkiâ&#x20AC;? memerlukan perencanaan dan pengendalian yang serius. Seluruh bidang perencanaan di Bappeda Aceh yaitu Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Keistimewaan dan Sumberdaya Manusia sudah bekerja keras untuk menyusun

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

perencanaan bersama dengan para SKPA. Demikian juga bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang dimotori oleh P2K (Percepatan dan Pengendalian Kegiatan) Aceh sebagai bagian dari Bappeda Aceh untuk mengevaluasi dan mengendalian pembangunan sudah bekerja keras sesuai dengan tupoksinya.

dan permasalahan pembangunan Aceh ke depan. Masukan dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan untuk memberikan masukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Aceh secara terintegrasi di masa yang akan datang.

Buku yang berjudul â&#x20AC;&#x153;Capaian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2013-2016â&#x20AC;? yang memuat kinerja pembangunan selama 4 tahun Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sudah ditulis secara baik dan tidak memihak. Bappeda Aceh mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada para SKPA yang telah berkonstribusi terhadap penyelesaian buku ini tepat waktu. Bappeda Aceh juga mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para penulis yang sudah meluangkan waktu dan tenaga dengan anggaran yang terbatas, namun dapat menyediakan informasi tentang keberhasilan

PROF. DR. IR. AMHAR ABUBAKAR, MS KEPALA BAPPEDA ACEH

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

PENGANTAR GUBERNUR ACEH Visi dan misi Pembangunan Aceh yang diemban oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk mewujudkan “Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki” bukanlah pekerjaan yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Mewujudkan cita-cita Pembangunan Aceh memerlukan komitmen, keikhlasan, kerja keras dan sungguh-sungguh dari seluruh lapisan masyarakat. Kami akui bahwa sesungguhnya kami sebagai Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur tidak dapat mewujudkan semua yang kita cita-citakan tanpa didukung oleh semua pihak yaitu: para SKPA, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Investor, Alim Ulama dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mendukung dan mensukseskan pembangunan Aceh. Kami mengucapkan terimakasih kepada tim penulis yang sudah menghasilkan buku yang berjudul “Capaian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2013-2016” yang memuat kinerja pembangunan selama 4 tahun Pemerintahan Zaini AbdullahMuzakir Manaf secara tidak memihak. Kritikan konstruktif yang tertuang dalam buku ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan Aceh di masa yang akan datang. Kami memohon maaf jika selama kepemimpinan belum dapat memuaskan semua pihak. Mari bersama kita membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera di masa yang akan datang.

Dr. ZAINI ABDULLAH GUBERNUR ACEH

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

PENGANTAR WAKIL GUBERNUR ACEH Visi Aceh yaitu “Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsnki” dapat diwujudkan dengan melaksanakan semua misi pembangunan yang sudah ditetapkan. Saya sebagai Wakil Gubernur Aceh sudah bekerja keras membatu Gubernur Aceh dalam mewujudkan cita-cita Pembangunan Aceh tersebut. Dukungan dan kerjasama semua pihak terutama masyarakat luas sudah membuahkan hasil pembangunan, namun kami mengakui bahwa belum semua target pembangunan tersebut dalam direalisasikan sesuai dengan harapan semua pihak. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada tim penulis yang sudah menghasilkan buku yang berjudul “Capaian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2013-2016” yang memuat kinerja pembangunan selama 4 tahun Pemerintahan Zaini AbdullahMuzakir Manaf secara tidak memihak. Semoga buku ini dapat membuka wawasan pembangunan bagi Pemerintahan Aceh di masa yang akan datang. Kami memohon maaf jika selama kepemimpinan belum dapat memuaskan semua pihak. Mari bersama kita membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera di masa yang akan datang.

MUZAKIR MANAF WAKIL GUBERNUR ACEH

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

DAFTAR ISI

PENGANTAR TIM PENULIS 1 PENGANTAR KEPALA BAPPEDA ACEH 2 PENGANTAR GUBERNUR ACEH 4 PENGANTAR WAKIL GUBERNUR ACEH 5

01 BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1.2 LANDASAN PENYUSUNAN 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

12 13 13

02 BAB DUA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH 2012-2017 15

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

03 BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH 23 3.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN 24 3.2 CAPAIAN BERDASARKAN 10 PRIORITAS PEMBANGUNAN 32 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 34 2. KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN 41 3. DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA 47 4. KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK 56 5. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 67 6. PENDIDIKAN 72 7. KESEHATAN 90 8. INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI 95 9. SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN 102 10. KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN 105 3.3 PENGGUNAAN ANGGARAN BERDASARKAN 10 PRIORITAS PEMBANGUNAN 116 3.4 KEGIATAN STRATEGIS 120 3.4.1. BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN 120 3.4.2. JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH 126 3.4.3. PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS DAN LINGKAR KEPULAUAN 129 3.4.4 RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN 135 3.4.5. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MESJID RAYA BANDA ACEH 138 3.4.6. PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO 141 3.4.7. RENCANA PEMBANGUNAN JEMBATAN SEUNAPET 145 3.4.8 DISTRIBUSI ZAKAT ACEH 146

04 BAB EMPAT PENUTUP 155

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

DAFTAR TABEL Tabel 3.1.1 PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) DALAM RUPIAH.................................................................................................................... 26 Tabel 3.1.2 PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA (ATAS HARGA KONSTAN) DALAM RUPIAH.....................................................................................................................27 Tabel 3.2.1.1. CAPAIAN INDIKATOR REFORMASI DAN TATA KELOLA....................................................38 Tabel 3.2.1.2. PENGHARGAAN TERKAIT REFORMASI DAN TATA KELOLA............................................38 Tabel 3.2.1.3. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP PRIORITAS REFORMASI DAN TATAKELOLA TAHUN 2013-3016. ...............................................................................39 Tabel 3.2.2.1. INVENTARIS QANUN TURUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH..................................... 42 Tabel 3.2.2.2. PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH...............................................45 Tabel 3.2.2.3. PERATURAN PRESIDEN TURUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH.............................................. 46 Tabel 3.2.2.4. HASIL PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN............................................ 46 Tabel 3.2.3.1. QANUN PENDUKUNG SYARIAT ISLAM............................................................................. 50 Tabel 3.2.3.2. HASIL KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM.................................. 51 Tabel 3.2.3.4. HASIL KEGIATAN PENDUKUNG ADAT DAN ISTIADAT....................................................53 Tabel 3.2.3.3. QANUN ACEH PENDUKUNG ADAT DAN ISTIADAT.........................................................54 Tabel 3.2.3.5. HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA.............55 Tabel 3.2.4.1. HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK............................................................................................ 61 Tabel 3.2.5.1. HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENANGGULAN KEMISKINAN..................... 71 Tabel 3.2.6.1. HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2013-2016..............................................75 Tabel 3.2.7.1. HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013-2016...................93 Tabel 3.2.8.1. KONDISI JEMBATAN PROVINSI TAHUN 2014...................................................................96 Tabel 3.2.8.2. KONDISI JEMBATAN NASIONAL TAHUN 2014..................................................................97 Tabel 3.2.8.3. LUAS DAERAH IRIGASI BERDASARKAN KEWENANGANNYA TAHUN 2014................98 Tabel 3.2.8.4. KONDISI SALURAN IRIGASI BERDASARKAN KEWENANGAN........................................98 Tabel 3.2.8.5. HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERINTEGRASI................99 Tabel 3.2.9.1. INDIKATOR KINERJA SUMBERDAYA ALAM BERKELANJUTAN.....................................103 Tabel 3.2.9.2. HASIL PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN...............................104 Tabel 3.2.10.1. LUAS LAHAN KRITIS DI ACEH TAHUN 2010 DAN 2013..................................................107 Tabel 3.2.10.2. JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (M3/HARI) TAHUN 2010-2013......................................109 Tabel 3.2.10.3. HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN TAHUN 2013-2016..........................................................................111 Tabel 3.3.1. PENGGUNAAN ANGGARAN BERDASARKAN 10 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN PEMBANGUNAN 2013-2016................................................................................ 118 Tabel 3.4.1.1 JUMLAH SISWA DAN ANGGARAN BEASISWA ANAK YATIM 2013-2016.................... 121 Tabel 3.4.1.2. PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN DAN DISTRIBUSI BERDASARKAN JENIS PENERIMA MANFAAT TAHUN 2013-2016............................................................. 123 Tabel 3.4.2.1. PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKRA) TAHUN 2013-2016...................128 Tabel 3.4.2.2. NAMA RUAS DAN PANJANG JALAN BERDASARKAN KEWENANGAN........................130 Tabel 3.4.2.4.1. DAFTAR PERUSAHAAN YANG MENGAJUKAN IZIN OPERASIONAL UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS DI PPS LAMPULO.......................................................144 Tabel 3.4.8.1 REKAPITULASI DISTRIBUSI ZAKAT ACEH 2013-2016.....................................................148 Tabel 3.4.8.2. RINCIAN DISTRIBUSI ZAKAT ACEH BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2013-2016...............................................................................................................149

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1.1 KONTRIBUSI PDRB ACEH MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2012-2015.....24 Gambar 3.1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH 2012-2015 (DALAM JUTA RUPIAH)...................25 Gambar 3.1.3 KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR TERHADAP RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH.............................................................................................................25 Gambar 3.1.4 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN ACEH MENURUT TEMPAT TINGGAL...............28 Gambar 3.1.5 PERSENTASE PENGANGGURAN TERBUKA DI ACEH TAHUN 2012-2015...................29 Gambar 3.1.6 JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI ACEH TAHUN 2012-2015.......................29 Gambar 3.1.7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI ACEH TAHUN 2012-2015..........................29 Gambar 3.1.8 KONSEP QUATTRO HELIX (ABGC) ...............................................................................30 Gambar 3.2.4.1. PRODUKSI PADI TAHUN 2012-2016............................................................................56 Gambar 3.2.4.2. PRODUKTIVITAS PADI TAHUN 2012-2016..................................................................56 Gambar 3.2.4.3. PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2012-2016...................................................................... 57 Gambar 3.2.4.4. PRODUKTIVITAS KEDELAI TAHUN 2012-2016........................................................... 57 Gambar 3.2.4.5. PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2012-2016..................................................................... 57 Gambar 3.2.4.6. PRODUKTIVITAS JAGUNG TAHUN 2012-2016........................................................... 57 Gambar 3.2.4.7. PRODUKSI KAKAO TAHUN 2012-2015........................................................................58 Gambar 3.2.4.8. PRODUKTIVITAS KAKAO TAHUN 2012-2015..............................................................58 Gambar 3.2.4.9. PRODUKSI KOPI TAHUN 2012-2016............................................................................58 Gambar 3.2.4.10. PRODUKTIVITAS KOPI TAHUN 2012-2016..................................................................58 Gambar 3.2.4.11. PRODUKSI KARET TAHUN 2012-2015.........................................................................59 Gambar 3.2.4.13. PRODUKSI KELAPA SAWIT (TON) TAHUN 2012-2015...............................................59 Gambar 3.2.4.14. PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT (TON/HA) TAHUN 2012-2015..............................59 Gambar 3.2.4.12. PRODUKTIVITAS KARET TAHUN 2012-2015...............................................................59 Gambar 3.2.4.15. PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2012-2014.............................................................. 60 Gambar 3.2.4.16. NILAI INVESTASI TAHUN 2012-2015.......................................................................... 60 Gambar 3.2.4.17. PENDAPATAN ASLI ACEH TAHUN 2012-2016........................................................... 60 Gambar 3.2.6.1. ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2012-2014........................................................ 73 Gambar 3.2.6.2. ANGKA PARTISIPASI MURNI TAHUN 2012-2014....................................................... 73 Gambar 3.2.6.3. ANGKA PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TAHUN 2012-2014..............................74 Gambar 3.2.7.1. ANGKA KEMATIAN IBU TAHUN 2012-2015................................................................ 91 Gambar 3.2.7.2. ANGKA KEMATIAN BALITA TAHUN 2012-2015..........................................................92 Gambar 3.2.7.3. ANGKA KEMATIAN BAYI TAHUN 2012-2015..............................................................92 Gambar 3.3.2. REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2016.........................................................................................................119

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB SATU PENDAHULUAN |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB SATU PENDAHULUAN |

01 BAB SATU

PENDAHULUAN Perencanaan menempati posisi strategis dalam tahapan pembangunan, karena perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuantujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, perencanaan pembangunan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk 20 (dua puluh) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahunan.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB SATU PENDAHULUAN |

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sudah menjadi pengetahuan umum, siklus manajemen pembangunan terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan (implementation) dan pengawasan dan evaluasi (monitoring & evaluation). Perencanaan menempati posisi strategis dalam tahapan pembangunan, karena perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, perencanaan pembangunan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk 20 (dua puluh) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahunan. Suatu perencanaaan disusun sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dijabarkan di dalam RPJP, RPJM dan RKP. Program dan kegiatan yang disusun di dalam RKP selanjutnya dilaksanakan oleh instansi terkait setiap tahunnya. Pelaksanaan program dan kegiatan memerlukan monitoring dan evaluasi sebagaimana mestinya agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat saja belum tercapai sepenuhnya akibat dari perencanaan yang terlalu optimis, kondisi kekinian yang berubah, pelaksanaan program dan kegiatan yang belum optimal akibat dari kurangnya komitmen dalam membangun dan terbatasnya pendanaan.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Pembangunan nasional akan berhasil jika didukung oleh pembangunan di seluruh provinsi karena pada hakikatnya sasaran pembangunan nasional tersebut berada di seluruh wilayahwilayah provinsi di Indonesia, termasuk Aceh. Demikian juga keberhasilan pembangunan Aceh sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Oleh karena itu, integrasi pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk membangun Indonesia secara menyeluruh. Dalam konteks kekinian, membangun Aceh tidak hanya memerlukan integrasi program dan kegiatan di semua level pemerintahan namun juga memerlukan kontribusi pendanaan yang bersumber dari APBN, APBA, APBK dan Swasta. Dengan kata lain, sebagai contoh indikator makro pembangunan Aceh seperti target angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi sulit untuk dicapai jika hanya mengandalkan pendanaan dari APBA semata. Di sisi lain, membangun Aceh ke depan memerlukan pemikiran dan kerjasama dari semua pihak yang melibatkan Pemerintah, Pebisnis, Akademisi dan Masyarakat yang secara bahu membahu, serius, komitmen tinggi yang mengedepankan moral membangun. Moral membangun merupakan suatu hal penentu dalam keberhasilan pembangunan. Moral membangun harus dimiliki oleh setiap pelaku pembangunan yang dimulai dengan niat yang ikhlas, jujur, transparan dan bertanggungjawab. Uraian dalam buku Capaian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2013-2016 mencoba memberikan gambaran tentang capaian kinerja selama 4 tahun yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan Aceh di masa yang akan datang.

| BAB SATU PENDAHULUAN |

1.2 LANDASAN

1.3 MAKSUD

PENYUSUNAN

DAN TUJUAN

Landasan peyusunan buku ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2005-2025 dan Rencana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017. Berdasarkan tahapan pembangunan yang diuraikan dalam RPJP Aceh 2005-2025, kondisi kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2013-2016 berada pada Tahap II (2013-2017) yang difokuskan pada penuntasan kegiatan yang belum fungsional, pencapaian MDGâ&#x20AC;&#x2122;s, peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian dalam arti luas serta perikanan kelautan. Selanjutnya, RPJM Aceh 2012-2017 menjadi dasar pembangunan yang diimplementasikan pada tahun 2013-2016. Dengan demikian, masa Pemerintahan Aceh 2012-2017 ini satu tahun lagi yang berakhir pada tahun 2017.

Maksud penulisan buku ini adalah untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017. Selanjutnya, tujuan dari penulisan buku ini adalah : (1) untuk mengetahui perkembangan perencanaan dan implementasinya, (2) untuk menguatkan koordinasi dan integrasi pembangunan di level kabupaten/kota, provinsi Aceh dan nasional, (3) untuk menjadi masukan yang membangun bagi Pemerintahan Aceh berikutnya dalam menyusunan kebijakan dan strategi pembangunan.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB DUA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH 2012-2017 |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB DUA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH 2012-2017 |

02 BAB DUA

VISI DAN MISI

PEMBANGUNAN ACEH 2012-2017

Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB DUA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH 2012-2017 |

VISI PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2012-2017

ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB DUA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH 2012-2017 |

Kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan ketahanan dan daya juang yang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah Perwujudannya antara lain melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan

SEJAHTERA

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasiÂ pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan BERKEADILAN berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh.

UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

MANDIRI

Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang UNDANG-UNDANG efektif dan efisien sebagaimana PEMERINTAHAN yang telah dituangkan dalam ACEH Undang-Undang tersebut guna tercapainya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB DUA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH 2012-2017 |

MISI PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2012-2017

1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.

2.Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan NilaiNilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat

3.Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia

4.Melaksanakan pembangunan Aceh yang

proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan

5.Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB DUA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH 2012-2017 |

DALAM MEWUJUDKAN VISI ACEH MAKA DITEMPUH MELALUI 5 (LIMA) MISI PEMBANGUNAN ACEH SEBAGAI BERIKUT:

1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi. Ini bermaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturanperaturan turunan UUPA. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik

pengembalian harkat dan melalui efisiensi martabat masyarakat Aceh. struktur pemerintahan, Mengimplementasikan membangun transparansi budaya Aceh dan nilaidalam perencanaan nilai Dinul Islam dalam dan penganggaran tatanan pemerintahan dan pembangunan daerah. kehidupan bermasyarakat Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya secara efektif dan tepat. sebagai acuan pelaksanaan 3. Memperkuat struktur dan percepatan ekonomi dan kualitas pembangunan Aceh sumber daya manusia secara menyeluruh serta adalah mengembangkan mewujudkan perdamaian kerangka ekonomi abadi di Aceh; kerakyatan melalui peningkatan potensi 2. Menerapkan nilai-nilai sektor unggulan budaya Aceh dan Nilai-Nilai daerah dalam upaya Dinul Islam di semua sektor membangun kualitas kehidupan masyarakat adalah membangun hidup masyarakat secara masyarakat Aceh yang optimal; menurunkan beriman, bertakwa, angka kemiskinan dan berakhlak mulia, beretika pengangguran dalam dan berkarakter, dengan memenuhi capaian Millenium Development mengangkat kembali budaya Goals (MDGs), memperluas Aceh yang bernafaskan kesempatan kerja Islami dalam upaya

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB DUA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH 2012-2017 |

melalui pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan koperasi. Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing wilayah. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh adalah mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dalam berbagai tingkat pendidikan, menurunkan disparitas partisipasi antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka prevalensi gizi buruk serta efektivitas penanganan penyakit menular guna pencapaian MDGs dan pengendalian penyakit tidak menular ditengahtengah masyarakat; 20

4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan adalah terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata; 5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB DUA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH 2012-2017 |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

03 BAB TIGA

CAPAIAN

PEMBANGUNAN ACEH

Kondisi eksisting Indikator Makro Pembangun dapat meng-gambarkan tentang kemajuan pembangunan secara umum di daerah. Indikator Makro Pembangunan ini adalah 1) Pertumbuhan Ekonomi Daerah, 2) Tingkat Kemiskinan, 3) Tingkat Pengangguran dan 4) Indeks Pembangunan Manusia.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

3.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

Informasi Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2012-2015 dengan tanpa Migas dan dengan Migas dapat dilihat pada Gambar 3.1.1. Kontribusi Migas cenderung menurun drastis dari 13,55 persen (2012) menjadi 3,70 persen (2015). Sementara itu, kontribusi Tanpa Migas cenderung meningkat dari 86,43 persen (2012) menjadi 96,30 persen (2015).

Hal di atas memberikan gambaran bahwa Aceh tidak dapat bergantung lagi kepada minyak dan gas. Pemerintah Aceh harus fokus untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor non migas untuk mendukung ekonomi makro pembangunan di masa yang akan datang. Kontribusi tanpa Migas

GAMBAR 3.1.1

KONTRIBUSI PDRB ACEH MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2012-2015 96,30 %

89,90 %

87,74 % 86,45 %

13,55 %

12,26 %

10,10 % 3,70 %

Kontribusi Migas

2012

2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

2014

2015

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh (dalam juta rupiah) dengan migas sebesar 108,9 juta rupiah (2012) menjadi 112,7 juta rupiah (2015), hanya meningkat 3 persen, sementara tanpa migas (dalam rupiah) sebesar 94,3 juta rupiah (2012) menjadi 106,6 juta rupiah (2015) meningkat sebesar 13 persen. Hal ini memperkuat argumentasi sebelumnya bahwa pembangunan Aceh tidak dapat lagi bergantung kepada migas (Gambar 3.1.2). Kontribusi 13 (tiga belas) sektor terhadap ratarata pertumbuhan ekonomi Aceh cenderung positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian cenderung negatif (-11,08 %) dan industri pengolahan (-7,85 %). Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memberikan kontribusi yang paling tinggi sebesar 7,67 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minimum sebesar 6,62 persen.

Gambar 3.1.3

KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR TERHADAP RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Kat. A -11,08

Kat. B Kat. C Kat. D Kat. E Kat. F Kat. G

GAMBAR 3.1.2

PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH 2012-2015 (DALAM JUTA RUPIAH)

Kat. H Kat. I

112,7 2015

113,5 2014

111,8 2013

108,9 2012

Kat. J

106,6 2015

102,2 2014

98,3

Kat. K Kat. L Kat. M,N

2013

Kat. O

94,3

Kat. P

2012

Kat. Q

PDRB dengan Migas Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

PDRB Kat. R,S,T,U tanpa Migas -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Berlaku) dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi yang paling tinggi yaitu sebesar Rp. 29.643.043,4 pada tahun 2012 menjadi Rp. 37.570.459,8 pada tahun 2015 (Atas

Dasar Harga Berlaku) meningkat sebesar 27 persen. Namun, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian cenderung menurun sebesar -52 Persen, pada tahun 2012 sebesar Rp, 15.363.815,0 (2012) menurun menjadi Rp. 7.409.122,5 (2015). Demikian juga dengan lapangan usaha Industri pengolahan menurun sebesar -22,77 persen.

Tabel 3.1.1

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) DALAM JUTA RUPIAH KATEGORI

LAPANGAN USAHA

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

29.643.043,4

34.376.593,7

37.570.459,8

15.363.815,0

14.745.738,5

13.654.015,4

7.409.122,5

1. Pertambangan Minyak & Gas Bumi

11.214.339,5

10.620.267,0

9.390.689,8

3.419.364,3

2. Pertambangan Non Migas

4.149.475,5

4.125.471,5

4.263.325,5

3.989.758,2

9.859.251,3

9.759.312,0

9.474.648,9

7.613.962,9

1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas

4.302.279,7

4.255.347,6

3.534.889,1

1.364.781,1

Industri Pengolahan

2. Industri Non Migas

5.556.971,7

5.503.964,4

5.939.759,8

6.249.181,8

Pengadaan Listrik dan Gas

120.162,5

121.834,1

131.745,0

140.001,6

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

32.476,2

35.739,8

39.475,2

45.404,3

Konstruksi

9.622.105,0

10.396.155,3

11.442.127,9

12.252.090,3

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

16.390.462,2

17.513.910,4

18.944.311,5

20.311.118,6

Transportasi dan Pergudangan

8.605.696,1

9.345.929,4

9.902.620,5

10.355.210,3

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

1.145.553,3

1.290.932,1

1.438.534,8

1.587.893,0

Informasi dan Komunikasi

3.741.282,0

3.921.163,3

4.052.238,5

4.299.429,6

Jasa Keuangan dan Asuransi

1.876.869,2

2.106.944,4

2.238.791,8

2.396.605,0

Real Estate

3.579.378,3

3.856.064,2

4.392.552,6

4.877.740,3

M,N

620.392,2

664.725,4

728.982,8

764.091,8

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

8.000.749,2

8.844.477,8

10.120.979,4

11.638.466,5

Jasa Pendidikan

2.092.833,3

2.279.672,4

2.524.428,1

2.861.645,7

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

2.547.954,1

2.784.610,1

3.026.791,5

3.407.092,7

Jasa lainnya

1.310.058,3

1.409.852,2

1.537.562,4

1.670.224,9

PDRB DENGAN MIGAS

114.552.081,6

121.331.129,6

128.026.400,0

129.200.559,7

PDRB TANPA MIGAS

99.035.462,5

106.455.515,1

115.100.821,1

124.416.414,3

Q R,S,T,U

Jasa Perusahaan

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

32.254.068,2

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Selanjutnya, PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Konstan) dapat dilihat pada Tabel 3.1.2. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi yang paling tinggi yaitu sebesar Rp. 27.685.114,3 pada tahun 2012 menjadi Rp. 31.131.982,8 pada tahun 2015 atau meningkat

sebesar 12 persen. Namun, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian cenderung menurun sebesar â&#x20AC;&#x201C; 38 Persen, pada tahun 2012 sebesar Rp. 14.889.646,2 (2012) menurun menjadi Rp. 9.296.885,8 (2015). Demikian juga dengan lapangan usaha Industri pengolahan menurun sebesar -31 persen.

Tabel 3.1.2

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA (ATAS HARGA KONSTAN) DALAM JUTA RUPIAH KATEGORI

LAPANGAN USAHA

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian 1. Pertambangan Minyak & Gas Bumi 2. Pertambangan Non Migas

27.685.114,3

28.980.433,4

29.690.561,7

31.131.982,8

14.889.646,2

14.120.860,5

12.820.882,7

9.296.885,8

10.371.233,2

9.564.726,4

8.207.255,3

4.902.891,3

4.518.413,0

4.556.134,2

4.613.627,5

4.393.994,6

9.282.183,7

8.838.330,7

8.160.063,4

6.419.228,2

1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas

4.252.768,2

3.985.208,7

3.126.057,5

1.182.468,5

2. Industri Non Migas

5.029.415,4

4.853.122,0

5.034.005,8

5.236.759,6

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

130.347,2

135.586,2

144.430,2

150.668,2

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

28.608,2

30.312,0

31.780,3

33.921,3

Konstruksi

9.264.864,7

9.695.033,5

10.224.635,0

10.687.629,9

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

15.532.583,2

16.402.211,5

17.063.855,3

17.733.030,2

Transportasi dan Pergudangan

8.166.497,0

8.518.863,0

8.778.586,2

9.091.469,6

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

1.059.909,5

1.125.254,0

1.198.427,8

1.268.555,4

Informasi dan Komunikasi

3.657.710,9

3.839.056,1

4.047.640,9

4.218.014,2

Jasa Keuangan dan Asuransi

1.621.077,3

1.719.252,7

1.744.698,5

1.797.370,8

Real Estate

3.444.877,1

3.627.903,9

3.906.241,1

4.159.262,0

M,N

592.801,1

616.959,5

670.526,0

686.469,4

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

7.694.811,5

7.921.583,2

8.486.548,0

9.066.051,4

Jasa Pendidikan

2.108.503,5

2.201.840,3

2.314.478,6

2.451.445,0

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

2.514.908,7

2.683.144,0

2.828.131,7

3.030.371,1

R,S,T,U

Jasa Perusahaan

1.240.453,7

1.299.201,9

1.376.311,9

1.450.085,6

PDRB DENGAN MIGAS

Jasa lainnya

108.914.897,6

111.755.826,6

113.487.799,2

112.672.440,9

PDRB TANPA MIGAS

94.290.896,2

98.205.891,5

102.154.486,4

106.587.081,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Gambar 3.1.4

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN ACEH MENURUT TEMPAT TINGGAL DALAM PERSEN

21,97 19,46

19,96

20,52

19,44

17,60

18,05

17,08

11,59

11,76

13,07

2012

KOTA

2013

2014

11,13

2015

DESA

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

KOTA + DESA

Indikator Makro Pembangunan untuk persentase penduduk miskin di Aceh belum memuaskan, meskipun persentase penduduk miskin cenderung menurun (Gambar 3.1.4). Penduduk miskin di Aceh pada tahun 2012 sebesar 21,97 persen menjadi 19,44 persen pada tahun 2015 atau menurun sebesar 2,53 persen (rata-rata penurunan hanya sebesar 0,84 persen). Penduduk miskin dekonsentrasi di pedesaan yaitu sebesar 19,46 persen (2012) dan 17,08 persen (2015). Sementara, penduduk miskin di perkotaan hanya sebesar 13,07 persen (2012) dan 11,13 persen di perkotaan. Hal ini

PENGANGGURAN TERBUKA DI ACEH Angka pengangguran cenderung berfluktuasi, namun angka pengangguran sebesar 9,93 pada tahun 2015 tergolong tinggi (Gambar 3.1.5). Selanjutnya, jumlah penduduk yang menganggur cenderung meningkat dari 179.944 jiwa (2012) menjadi 217.806 jiwa (2015) seperti yang disajikan pada Gambar 3.1.6. Upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Aceh.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

memberikan gambaran bahwa penuntasan kemiskinan di Aceh perlu difokuskan untuk wilayah pedesaan. Hal yang menggembirakan adalah keberhasilan pemerintah Aceh dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 67,81 pada tahun 2012 menjadi 69,45 pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 1,64 selama rentang waktu 2012-2015 (Gambar 3.1.7). Meningkatnya IPM Aceh ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Aceh berupaya untuk menerapkan konsep pembangunan yang terpadu melalui pelibatan stakeholder kunci yaitu Pemerintah, Pebisnis, Akademisi dan Masyarakat untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya pencapaian Indikator Makro Pembangunan Aceh. Konsep ini diinisiasi oleh

Gambar 3.1.5

PERSENTASE PENGANGGURAN TERBUKA DI ACEH TAHUN 2012-2015

Dinas Perkebunan Aceh yang bekerja sama dengan Bappeda dan Perguruan Tinggi untuk diimplementasikan pada Tahun 2017 sebagai Teknopark untuk berbagai komoditi unggulan perkebunan seperti kakao dan kopi. Konsep Teknopark tersebut disajikan pada Gambar 3.1.8. Gambar 3.1.7

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI ACEH TAHUN 2012-2015 69,45 68,81 68,30 67,81

2012 2013 2014 2015 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

Gambar 3.1.6

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI ACEH TAHUN 2012-2015

9,10 %

10,30 %

179.944

209.521

2012

2013

2012

2013

9,02 %

9,93 %

191.489

217.806

2014

2015

2014

2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016 | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Gambar 3.1.8

KONSEP QUATTRO HELIX (ABGC)

• • • • • •

Tenant Pajak Kesempatan kerja Pasar produk Sponsorship, investor Ekonomi berdayasaing

• • • • •

Regulasi, kebijakan Lahan, infrastruktur Daya dukung lokal Program, anggaran Jejaring-akses

PEMERINTAH GOVERNMENT

• • • • •

Riset dan teknologi Inovasi Tenaga ahli, mentor Fasilitas lab/uji Suplai input tenaga kerja

AKADEMIK

BISNIS

ACADEMIC

BUSINESS

• • • • • •

Kebutuhan SDM berkualifikasi Kebutuhan Iptek Ide inovasi Kerjasama pengembangan Sponsorship/scholarship Internship/magang

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

• Ketrampilan • Training/magang • Pendampingan

• • • • •

• • • •

• • • • •

Regulasi, kebijakan Lahan, infrastruktur Program, anggaran Koordinasi Iptek Jejaring-akses

Program/kegiatan Modal Pendampingan Jejaring-akses pasar Infrastruktur

Edukasi SDM berkualifikasi Pengembangan strategis Daya kompetisi bangsa

• • • • •

MASYARAKAT COMMUNITY

• Teknologi • Inovasi • Pendampingan

• Ketrampilan • Training/magang • Pendampingan

• • • • •

Training/magang Pendampingan Kemitraan Modal Infrastruktur

Skill Pendampingan Kemitraan Modal Infrastruktur

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

3.2 CAPAIAN BERDASARKAN

10 PRIORITAS PEMBANGUNAN Pemerintah Aceh telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan visi pembangunan Aceh dengan menyusun dan mengimplementasikan 10 prioritas pembangunan. Keberhasilan pembangunan disusun dengan target dalam berbagai indikator sesuai dengan prioritas pembangunan.

Harus diakui bahwa pencapaian berbagai target indikator sudah cukup memuaskan namun ada juga yang pencapaian belum memuaskan seperti angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan perencanaan target yang terlampau optimis pada awal

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

penyusunan RPJM Aceh 2012-2017 dan upaya yang masih belum membuahkan hasil secara optimal. Berikut ini disajikan berbagai capaian dan kendala yang dihadapi untuk masingmasing prioritas.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

10 PRIORITAS PEMBANGUNAN

KUALITAS LINGKUNGAN .10 DAN KEBENCANAAN SUMBER DAYA ALAM .9 BERKELANJUTAN INFRASTRUKTUR .8 YANG TERINTEGRASI KESEHATAN .7 PENDIDIKAN .6

1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2. KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN 3. DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA 4. KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK 5. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Pemerintah Aceh mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Ada 3 (tiga) hal fokus dari Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ditujukan untuk: (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah, (2) Peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, dan (3) Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh; Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap. Reformasi Birokrasi Aceh mengacu kepada Reformasi Birokrasi Nasional yang mencakup delapan hal yaitu mental aparatur, 34

pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri PAN-RB Tahun 2015 yang menyatakan bahwa indikator dari capaian Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan meliputi 3 (tiga) hal yaitu: integritas dan efisiensi pemerintahan, indeks persepsi korupsi dan opini BPK. Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan energi, waktu dan kesungguhan dari semua aparatur pemerintahan. Sehingga reformasi birokrasi ini tak seperti membalik telapak tangan. Cepat tidaknya pencapaian sasaran reformasi birokrasi ini tergantung dari kondisi awal pelaksanaannya. “Banyak sekali Pekerjaan Rumah yang harus kita benahi. Ini membutuhkan

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

“

Fokus dari Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ditujukan untuk: 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah, 2. Peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, dan 3. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh;

Banyak sekali Pekerjaan Rumah yang harus kita benahi. Ini membutuhkan waktu dan energi besar serta dukungan dari semua pihak

“

dr. Zaini Abdullah GUBERNUR ACEH

waktu dan energi besar serta dukungan dari semua pihak,” ujar Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah. Selama tiga tahun Pemerintahan Zaini Abdullah, pelaksanaan reformasi birokrasi di Aceh semakin membaik. Hal itu ditandai dengan sudah dilakukannya penataan kelembagaan perangkat Aceh yang mengarah pada organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukur (right function and right sizing). Sistem dan prosedur kerja, sudah diperbaiki agar lebih efisien serta sudah memiliki SOP dan standar pelayanan. Unit pelayanan

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

PENGHARGAAN Citra Pelayanan Prima untuk RSUZA dari Menteri PAN-RB

Citra Bhakti Abdi Tani

Gubernur Aceh Menyerahkan Penghargaan dari Ombudsman RI kepda Kepala RSUZA

publik sudah mengelola pengaduan dan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan kinerja serta implementasi atas sistem akuntabilitas kinerja juga terus meningkat. Hal ini tergambar dari Indeks reformasi birokrasi berdasarkan penilaian mandiri oleh Pemerintah Aceh memperoleh predikat B dengan skor 65,28 pada Tahun 2014 dan 65,58 pada tahun 2015. Berdasarkan target dalam roadmap 2015-2019 secara nasional, indeks reformasi birokrasi untuk Pemerintah Provinsi ditargetkan wajib mencapai nilai 60 pada tahun 2019 mendatang. Sesuai UU SPPN No 25/2004, perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Setiap daerah mempunyai isu, karakteristik

dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik. Penghargaan ini dikenal dengan Penghargaan Pangripta Nusantara. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan dalam perencanaan pembangunan. Penghargaan Pangripta Nusantara diberikan oleh Bappenas kepada Bappeda seluruh Indonesia untuk mengapreasiasi keberhasilan dalam hal penyusunan dokumen perencanaan.

dari Menteri Pertanian

TOP

Inovasi Pelayanan Publik 2014 dari Wakil Presiden RI

Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2014 dari Ombudsman RI.

Anugerah Pangripta Nusantara 2013-2016

dari Bappenas RI.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Pemerintah Aceh telah berhasil menerima Penghargaan Pangripta Nusantra melalui Bappeda Aceh selama empat tahun berturut-turut (2013, 2014, 2015 dan 2016). Gubernur Aceh menerima langsung penghargaan tersebut dari Kepala Bappenas dalam acara Musrenbang Nasional di Jakarta. Dalam implementasi reformasi birokrasi sejak 2013 sampai 2015, berbagai penghargaan sudah diterima Pemerintah Aceh sebagai tanda makin baiknya tatakelola pemerintahan. Penghargaan yang diperoleh melalui keterlibatan Biro Organisasi Setda Aceh antara lain: Penghargaan Citra Pelayanan Prima untuk RSUZA dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Citra Bhakti Abdi Tani dari Menteri Pertanian, Top 9 Inovasi

Pelayanan Publik 2014 untuk inovasi format kendali hulu hilir P2K APBA dari Wakil Presiden RI, dan Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2014 dari Ombudsman RI. Selama periode 20122014, Pemerintah Aceh telah menyusun LKPA (Laporan Kinerja Pemerintah Aceh). Penilaian terhadap LKPA tersebut hanya WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK RI. Dengan dukungan semua pihak, Pemerintah Aceh memperoleh penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap LKPA Tahun 2015 dari auditor BPK RI. Dalam konteks ini, Gubernur Zaini Abdullah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh SKPA yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangannya sesuai aturan keuangan nasional.

â&#x20AC;&#x153;Penilaian WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015 yang kita peroleh ini merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan administrasi keuangan Pemerintah Aceh. Karena Provinsi Aceh belum pernah meraih opini pelaporan keuangan dengan predikat WTP sebelumnyaâ&#x20AC;?, demikian ungkapan terima kasih Gubernur Zaini Abdullah kepada seluruh masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh telah menunjukkan kepada rakyatnya bahwa kinerja keuangan daerah telah dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai alur penggunaan dan manfaatnya, baik dalam bentuk asset, aliran dan bantuan keuangan dan hutang piutang. Semuanya tersaji dengan baik sesuai standar aturan keuangan yang berlaku secara nasional.

Penilaian WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015 yang kita peroleh ini merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan administrasi keuangan Pemerintah Aceh. Karena Provinsi Aceh belum pernah meraih opini pelaporan keuangan dengan predikat WTP sebelumnya. Dr. Zaini Abdullah GUBERNUR ACEH

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

transparan dan akuntabel, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik,â&#x20AC;? demikian pesan Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah.

PIALA Citra Pelayanan Prima

untuk RSUZA dari Menteri PAN-RB Republik Indonesia Namun, Gubernur Aceh juga mengingatkan kepada semua pihak, khususnya para SKPA bahwa WTP bukan suatu tujuan, karena WTP hanya suatu standar penilaian berupa opini yang ditetapkan BPK terhadap sajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Aceh. â&#x20AC;&#x153;Prestasi opini WTP yang telah diperoleh dalam penyusunan LKPA 2015, tidak membuat kita harus berpuas diri dan berhenti. WTP ini sebagai motivasi kita untuk terus bekerja sesuai aturan dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang telah kita gunakan. WTP salah satu ukuran yang bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang

Perbaikan kualitas pelayanan publik juga menjadi komitmen Pemerintah Aceh. Dalam hal ini, kualitas pelayanan publik dinilai berdasarkan indeks kepuasan masyarakat, integritas pelayanan, tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, nilai pemeringkatan pemerintahan dan ukuran lainnya. Kemudian meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan ukuran keberhasilan antara lain nilai akuntabilitas kinerja dan nilai kinerja organisasi. Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas (mutu) pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hal yang telah ditindaklanjuti Pemerintah Aceh antara lain, menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta maklumat pelayanan, penyelenggaraan sistem informasi, survei kepuasan masyarakat, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan masyarakat rentan, dan

penerapan e-government. Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masingmasing instansi pemerintah baik melalui penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan maupun penyusunan dan pembakuan prosedur kerja. Pemerintah Aceh melalui Biro Organisasi Setda Aceh sudah membina dan memfasilitasi SKPA dalam penyusunan SOP untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dari sektor perizinan telah disusun SOP sebanyak 17 Sektor pembangunan Aceh yang terdiri atau SOP perizinan sektor kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehewanan dan veteriner, energi serta sumber daya mineral. Selain itu, SOP perizinan sektor pertambangan, sektor Lingkungan, sektor pengairan, bina marga, kesehatan, setya pariwisata, kebudayaan dan aset daerah, sektor perhubungan, komunikasi, informatika dan Telematika, serta perizinan sektor Sosial. Selanjutnya, SOP perizinan sektor ketenagakerjaan,

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

sektor Perdagangan dan Industri, koperasi, dan SOP sektor penanaman modal dan investasi. Selain SOP, Pemerintah Aceh juga sudah mengimplementasi e-government di beberapa dinas. Untuk penyelenggaraan pelayanan publik, menurut Sekda, Pemerintah Aceh melalui Biro Organisasi juga sudah melakukan fasilitasi keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik dengan mengusulkan inovasi dan kreativitas masyarakat. Dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2014, dari 515 inovasi yang diseleksi secara nasional oleh tim Menpan dan tim independen, hasilnya dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu Top 99, Top 33 dan Top 9. Untuk inovasi yang diusulkan Pemerintah Aceh yaitu inovasi Percepatan Pengendalian Kegiatan APBA yang menggunakan “Format Kendali Hulu Hilir” P2K masuk dalam kategori inovasi terbaik yaitu Top 9 inovasi pelayanan publik. Terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pada beberapa unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Aceh berdasarkan survei menunjukkan indeks kepuasan rata-rata “baik”. Pemerintah Aceh sudah 38

TABEL 3.2.1.1.

CAPAIAN INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Capaian

Indikator

2013-2014

2015

Indeks reformasi birokrasi

65,28

65,58

Laporan Kinerja Pemerintah Aceh (LKPA)

WDP

WTP

TABEL 3.2.1.2.

PENGHARGAAN TERKAIT REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Tahun

Institusi Pemberi Penghargaan

Citra Pelayanan Prima untuk RSUZA

2014

Menteri PAN-RB

Citra Bhakti Abdi Tani

2014

Menteri Pertanian

Top 9 Inovasi Pelayanan Publik 2014 untuk inovasi format kendali hulu hilir P2K APBA

2014

Wakil Presiden RI

Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik RI

2014

Ombudsman

2013 - 2016

Kepala Bappenas

Jenis Penghargaan

Pangripta Nusantara

membina, memfasilitasi, dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan standar pelayanan yang menjadi acuan bagi unit pelayanan teknis di provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun standar pelayanan. Dalam hal percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

pada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, Pemerintah Aceh juga telah melakukan upaya percepatan dengan unit kerja yang terkait langsung dengan penerapan SPM baik pada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dengan melatih 400 PNS dan sudah memfasilitasi pembentukan Tim penyusunan

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Pencapaian SPM pada masingmasing unit kerja terkait. Capaian hasil pembangunan yang berkaitan dengan reformasi dan tata kelola pemerintahan dan

penghargaan yang telah diterima Pemerintah Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.1 dan Tabel 3.2.1.2. Berbagai hasil pembangunan yang telah

dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan â&#x20AC;&#x153;Reformasi Birokrasi dan Tatakelola â&#x20AC;&#x153;Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.3.

TABEL 3.2.1.3.

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA TAHUN 2013-3016. NO

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

SATUAN

TAHUN 2013

2014

2015

2016

Pembangunan Kantor Keuchik/Datok Penghulu/ Kepala Kampung

Unit

118

Rehabilitasi Kantor Keuchik

Unit

Pembangunan Kantor Mukim

Unit

Pembangunan Pagar Kantor Keuchik

Unit

Pembangunan Pagar Kantor Mukim

Unit

Rehab Tuha Peut dan Penataan Halaman Kantor Keuchik

Unit

Pembangunan Balai Serbaguna

Unit

Pembangunan Balai Pertemuan

Unit

Pembangunan Gedung Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan

Unit

Pembinaan Kelembagaan Mukim

Mukim

767

779

783

Penerbitan Izin: - Sektor Kehutanan

Dokumen

- Sektor Perkebunan

Dokumen

- Sektor Kesehatan Hewan dan Peternakan

Dokumen

- Sektor Kelautan dan Perikanan

Dokumen

257

267

312

114

- Sektor Pertambangan dan Energi

Dokumen

- Lingkungan Hidup

Dokumen

- Sektor Pengairan

Dokumen

- Bidang Penanaman Modal

Dokumen

- Sektor Kebudayaan dan Pariwisata

Dokumen

112

- Perhubungan Komintel

Dokumen

2.420

2.730

2.358

1.018

- Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

Dokumen

- Sektor Bina Marga

Dokumen

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2013

2014

2015

2016

- Sektor Kesehatan

Dokumen

1.020

168

123

- Sektor Sosial

Dokumen

- Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Dokumen

- Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dokumen

Pelaksanaan Ujian Dinas

Orang

2.852

2.012

1.940

2.244

Penataan Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Orang

420

447

450

Pelaksanaan Rekruitment, Seleksi dan Pengangkatan CPNSD

Orang

166

Pelaksanaan Rekruitment dan Seleksi Calon Praja IPDN

Orang

Pelaksanaan DP3, KGB, Cuti, Askes dan Taspen

Orang

398

726

150

Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

Orang

Pembangunan/Pengembangan Sistim Informasi Pegawai Daerah (SIMPEGDA)

Record

9.160

9.285

9.319

9.233

Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian

Peserta

215

Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan Mental Kepegawaian

Peserta

100

Penyusunan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintahan

Orang

100

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/I STTD

Orang

324 12

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Angkatan

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Angkatan

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Orang

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Angkatan

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Orang

125

130

Pelatihan Pembangunan Peka Konflik Bagi Aparatur

Orang

150

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

Berkas

5.127

9.314

7.271

8.873

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kasus

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS

Orang

159

Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

Peserta

2.102

649

666

469

Sumber: Satuan Kerja Perangkat Aceh, 2016

SATUAN

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

2. KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN

Keberadaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan modalitas membangun perdamaian dan momentum yang tepat bagi pemerintahan dan masyarakat Aceh dalam melaksanakan program strategis pembangunan (Konsorsium Aceh Baru, 2014). Dengan demikian, suatu kondisi masyarakat dan wilayah yang damai menjadi penentu berhasilnya suatu pembangunan yang sudah dan akan diimplementasikan. Dengan kata lain, keberlanjutan perdamaian sangat penting untuk terus dijaga oleh Pemerintah Aceh. Komitmen yang tinggi dari setiap elemen masyarakat terhadap perdamaian berkelanjutan di Aceh menjadi kata kunci yang penting untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Perdamaian sebagai kata kunci dan kedamaian sebagai sebuah situasi yang perlu diwujudkan dan dijaga, harus menjadi pemahaman kolektif di dalam masyarakat (SICD, 2010).

Undang Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan sebuah landasan konstitusional untuk pembangunan, demokrasi dan perdamaian Aceh yang berkelanjutan. Respon Pemerintah Aceh untuk menjaga keberlanjutan perdamaian tergambar dari sasaransasaran pembangunan yang diuraikan di dalam RPJM Aceh 20122017, yaitu: 1. Terwujudnya penyelesaian peraturan-peraturan turunan UUPA yang sangat penting seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya 2. Terwujudnya implementasi UUPA secara cepat dan akurat melalui implementasi berbagai turunan UUPA yang mengikat dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan; 3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bermartabat, baik, bersih, dan amanah serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme.

Perdamaian, demokratisasi dan pembangunan merupakan tiga agenda utama dihadapi oleh Aceh pascakonflik dan pascatsunami. “Marilah secara tulus dan ikhlas sama-sama kita memperkuat kestabilan perdamaian Aceh serta membangun semangat saling menghormati dalam menangani persoalan-

persoalan penghambat kelangsungan tersebut dengan arif dan bijaksana. Kepada Allah kita berlindung, dan kepada Allah pula kita berserah diri” (Malik Mahmud, 2012). Beberapa pencapaian sasaran penyelesaian peraturan-peraturan turunan UUPA diuraikan pada Tabel 3.2.2.1, Tabel 3.2.2.2 dan Tabel 3.2.2.3.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.2.2.1.

INVENTARIS QANUN TURUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH No 1

Judul Qanun Kawasan Perkotaan

Qanun Status Selesai

Nomor Qanun Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 1. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008

Pembentukan Lembaga, Badan, dan atau Komisi

Selesai

2. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 3. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013

Pembagian Urusan pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam

Urusan wajib, urusan wajib lainnya, dan urusan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh

Selesai

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Aceh

Selesai

Tanggungjawab Gubernur dan Penetapan Kebijkan Pemerintah Aceh

Belum selesai

Kewenangan Gubernur dalam Kewenangannya Sebagai Wakil Pemerintah

Belum selesai

Kewajiban Gubernur untuk Memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh

Belum selesai

Penyelenggaraan Pemelihan Umum

Selesai

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007

Penyelenggaraan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

Selesai

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006

Belum selesai

1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 2. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011. 1. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 2. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Judul Qanun

Qanun Status

Nomor Qanun

Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK

Selesai

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal

Selesai

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007

Lembaga Wali Nanggroe

Selesai

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013

Lembaga Adat

Selesai

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Selesai

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Selesai

Aceh Nomor Aceh 4 Tahun 2007

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan NAD

Selesai

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014

Tata Cara Pemilihan Imuem Mukim atau Nama lain

Selesai

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009

Tata Cara Pemilihan Keuchik atau Nama lain

Selesai

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Pelaksaan Syariat Islam (Qanun 20 Jinayat)

Selesai

Belum selesai

Izin Pendirian Tempat Ibadah

2. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 -

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Judul Qanun

Status

Nomor Qanun

Hukum Acara Jinayat

Selesai

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Tata Cara Pengangkatan, Persyaratan dan Pendidikan PPNS

Selesai

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012

Selesai

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009

24 Majelis Permusyawaratan Ulama 25

Tata Cara Pemberian Pertimbangan oleh MPU

Belum selesai

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA)

Selesai

Tata Cara Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Belum selesai

Tata Cara Pelepasan Hak Atas Tanah dan Besarnya Penggantian yang Layak

Belum selesai

Pengendalian Lingkungan Hidup

Selesai

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012

30 Pers dan Penyiaran Islami

Qanun

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013

Belum selesai

Rencana Penggunaan Dana dan Pengembangan Masyarakat

Belum selesai

Penanaman Modal

Selesai

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013

Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Kawasan Sabang

Selesai

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2007

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Qanun

Judul Qanun

Status

Nomor Qanun

Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara

Belum selesai

Pengerahan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Selesai

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014

Tata Cara Pendaftaran dan Perlindungan Tenaga Kerja

Selesai

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014

Sumber: Biro Hukum Setda Aceh, 2016

TABEL 3.2.2.2.

PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH No

Peraturan Pemerintah

Judul Peraturan Pemerintah

Status

Nomor PP

Partai Politik Lokal di Aceh

Selesai

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2007

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatann dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Selesai

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009

Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

Selesai

Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2010

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh

Selesai

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2015

Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh

Selesai

Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2015

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Belum selesai

Standar, Norma dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/ Kabupaten/Kota

Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Aceh

Sumber: Biro Hukum Setda Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Tabel 3.2.2.3.

PERATURAN PRESIDEN TURUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH No 1

Peraturan Presiden

Judul Peraturan Presiden

Status

Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetuan Internasional, Rencana Pembentukan UndangUndang, dan Kebijakan Adminsitratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintah Aceh

Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri

Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Perangkat Daerah

Nomor Perpres

Selesai

Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2007

Selesai

Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2010

Selesai

Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2015

Sumber: Biro Hukum Setda Aceh, 2016

Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan “Keberlanjutan Perdamaian” Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.2.4. TABEL 3.2.2.4.

HASIL PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

2013

2014

2015

2016*

Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP

Persen

131

Persentase pembinaan politik daerah

Persen

100

108

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh, 2016

Tahun

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

3. DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA

DINUL ISLAM Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam melalui penerapan Syariâ&#x20AC;&#x2122;at Islam di kalangan masyarakat Aceh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai

keislaman. Kondisi pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat masih sering terjadi di Aceh. Pasangan muda-mudi non muhrim sering terlihat melakukan tindakan yang melanggar syariat Islam di berbagai lokasi seperti di

ISBAT NIKAH Dalam pelaksanaan Syariat Islam, tahun 2015 Pemerintah Aceh telah melaksanakan kegiatan isbat nikah untuk pasangan Suami Istri (pasutri) yang tak berakta nikah. Pasutri yang diisbatkan khusus korban konflik, tsunami dan fakir miskin dengan pembiayaan secara gratis telah dilakukan di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Barat Daya dan Aceh Timur. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan institusi Mahkamah Syarâ&#x20AC;&#x2122;iyah, Kanwil Kementerian Agama serta Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil).

tempat-tempat wisata dan lokasi umum lainnya. Pengaruh globalisasi juga membawa efek negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Berkembangnya media internet online di perkotaan dan perdesaan sering dimanfaatkan oleh mudamudi secara tidak terkontrol sehingga arus informasi negatif melalui jasa internet sangat mudah diakses oleh kalangan muda-mudi. Pemerintah Aceh membentuk Dinas Syariat Islam yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah Aceh telah menetapkan beberapa produk hukum dalam bentuk Qanun dan Peraturan Gubernur dalam rangka menunjang pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun yang berhubungan dengan Peradilan Syariat Islam. Di samping itu, Pemerintah Aceh berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui suatu program pengkaderan dan pemberdayaan ulama untuk

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

menunjang pelaksanaan syariat Islam. Dalam hal pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan masyarakat, Pemerintah Aceh telah mendukung eksistensi guru pengajian yang berdomisili di seluruh kabupaten/kota yang memiliki tanggungjawab agar generasi muda gemar membaca AlQuran. Implementasi dinul Islam dikalangan pendidik dan peserta didik masih belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam telah melakukan beberapa upaya yaitu: 1) penertiban modul bagi siswa-siswi tentang Syariat Islam yang diberlakukan pada Masa Orientasi Sekolah (MOS); 2) workshop pelaksanaan Syariat Islam bagi guru-guru/tenaga pendidik; 3) pembekalan 48

pemahaman tanggungjawab keluarga khususnya orang tua dalam pemberian pendidikan kepada anak di dalam keluarga karena keluarga merupakan tempat pembelajaran pertama setelah sekolah. Pemerintah Aceh telah memprogramkan penempatan Daâ&#x20AC;&#x2122;i di perbatasan dan daerah terpencil untuk memperkuat keimanan masyarakat di daerah perbatasan dan daerah terpencil. Penempatan Daâ&#x20AC;&#x2122;i perbatasan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil sangat berpengaruh dalam penegakan Syariat Islam, pembinaan mualaf, memperkokoh ketahanan aqidah dari pengaruh aliran sesat. Pemerintah Aceh telah meningkatkan jumlah Daâ&#x20AC;&#x2122;i perbatasan yang ditempatkan pada daerah-daerah perbatasan dan terpencil (Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara,

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Selatan). Imum meunasah, muazzin dan khadam meunasah mempunyai peran yang cukup sentral dalam masyarakat Aceh. Saat ini di Aceh setiap gampong terdapat Meunasah yang dipimpin oleh imeum Meunasah sebagai orang yang memimpin aspek keagamaan di gampong. Pemerintah Aceh juga fokus untuk meningkatkan kerukunan kehidupan beragama dapat di tempuh dengan cara eksternal dan internal. Secara eksternal, kerukunan kehidupan beragama dapat dilakukan dengan meningkatkan toleransi antar umat beragama dan menyusun peraturan yang sesuai dengan mempertimbangkan

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas pendidikan dayah antara lain: 1.

Peningkatan daya tampung dayah yang terakreditasi sebanyak 1 (satu) ruangan untuk masing-masing dayah;

2. Peningkatan jumlah dayah yang terakreditasi; 3. Peningkatan kualitas Guru/Teungku; 4. Pendistribusian Guru/Teungku secara merata.

kearifan lokal. Selanjutnya secara internal, agar tidak membicarakan masalahmasalah khilafiah di tempat umum dan terbuka demi menjaga kemaslahatan dan persatuan umat. Dunia pendidikan di Aceh menghadapi tantangan globalisasi yang terus mengancam nilai-nilai budaya. Penguatan Dinul Islam serta sosial dan budaya menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Aceh. Dinul Islam harus diperkuat, salah satunya melalui pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, keberadaan pesantren juga sangat penting, karena dayah merupakan pengawal utama untuk pendidikan Dinul Islam di kalangan generasi muda. Sesuai Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di mana ditegaskan

bahwa sistem pendidikan yang dilaksanakan di Aceh adalah sistem pendidikan Islami. Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan Islami, pemerintah Aceh telah melakukan hal-hal sebagai berikut antara lain: 1) meningkatkan kapasitas guru umum dan guru agama; 2) menyediakan kurikulum, silabus dan bahan ajar yang terintegrasi dan 3) menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Dalam konteks pendidikan Islami, pendidikan dayah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berakhlakul karimah yang berlandaskan nilai-nilai

Dinul Islam. Jumlah dayah yang terakreditasi cenderung meningkat. Demikian juga dengan dengan rasio ketersediaan tengku/guru dan santri sebesar 1:15 sudah mencukupi. Upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas pendidikan dayah antara lain: 1) peningkatan daya tampung dayah yang terakreditasi sebanyak 1 (satu) ruangan untuk masing-masing dayah; 2) peningkatan jumlah dayah yang terakreditasi; 3) peningkatan kualitas Guru/ Teungku; 4) pendistribusian Guru/Teungku secara merata. Pemerintah Aceh melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh terus berupaya agar dayah di Aceh mampu memadukan sistem pendidikan umum dan pendidikan agama dengan baik, sehingga mampu menghadapi kemajuan zaman dan pengaruh globalisasi. Pemerintah Aceh juga terus mendorong agar semua pesantren di Aceh khususnya dayah terpadu untuk dapat menerapkan kurikulum nasional dikombinasikan dengan kurikulum lokal. Sehingga alumni pesantren juga bisa melanjutkan pendidikan S1, S2, dan S3 di berbagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia serta luar

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.2.3.1.

QANUN PENDUKUNG SYARIAT ISLAM No

Judul Qanun Pendukung Syariat Islam

Qanun Aceh Status

Nomor Qanun

Baitul Mal

Selesai

Qanun Nomor 10 Tahun 2007

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Selesai

Qanun nomor 2 Tahun 2009

Pokok-pokok Syariat Islam

Selesai

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014

Pembinaan dan Perlindungan Aqidah

Selesai

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015

Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Selesai

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015

Hukum Jinayat

Selesai

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Pembentukan Bank Aceh Syariah

Selesai

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014

Sumber: Biro Hukum Setda Aceh, 2016

negeri. Dalam pelaksanaan Syariâ&#x20AC;&#x2122;ah Islam tidak hanya menyangkut bidang ibadah, muamalah dan aqidah semata tetapi termasuk juga dan tidak kalah pentingnya masalah kehalalan suatu produk berupa barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Aceh. Penentuan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) suatu barang dan jasa, Pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan membentuk sebuah badan otonom yang berada langsung di bawah MPU Aceh yang diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan, 50

Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh. Pengelolaan Harta Agama juga menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Dinul Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Penelitian potensi zakat di Aceh yang dilakukan pada tahun 2014, kerjasama Baitul Mal Aceh dengan Pusat Penelitian dan Penerbitan (LP2M) UIN Ar-Raniry, menyajikan angka yang cukup fantastis yaitu 1,3 triliun potensi zakat seluruh Aceh pertahun, sedangkan rata-rata potensi zakat Kabupaten/Kota berkisar 58 miliar pertahun yang bersumber dari beberapa sektor ekonomi masyarakat Aceh. Namun, hasil penelitian tersebut memberikan informasi bahwa pengumpulan zakat seluruh Aceh sampai tahun 2014 hanya mencapai 180 miliar atau 15 persen dari keseluruhan potensi yang dimiliki. Begitu juga dengan

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

pengumpulan dana infak pada tahun 2014 hanya mencapai 90 miliar. Sumber dana infak dikutip dari rekanan yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah daerah dan pegawai dengan penghasilan di bawah nisab zakat. Ekspansi pengutipan infak tentunya masih bisa diperluas untuk sektor usaha dan jasa lainnya dengan ketentuan tertentu. Regulasi zakat sebagai

pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum singkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda

zakat dan pajak. Potensi lainnya dari harta agama adalah pengelolaan wakaf secara produktif. Saat ini Aceh memiliki tanah wakaf dengan luas 767.869.011,58 M2 yang tersebar di 24.898 lokasi di Aceh. Selanjutnya beberapa pencapaian dukungan terhadap pelaksanaan Syariat Islam disajikan pada Tabel 3.2.1.1 dan Tabel 3.2.3.2.

TABEL 3.2.3.2.

HASIL KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Dukungan terhadap 4.648 Guru Pengajian

Sosialisasi fatwa MPU Aceh di 19 Lokasi kepada

Qulaifikasi Guru Dayah S1/D-IV : 2.396 guru S2 : 184 guru

67 Perusahaan

Akreditasi Dayah : Tipe A : 69 Dayah Tipe B : 136 Dayah Tipe C : 283 Dayah Tipe D : 552 Dayah

8 Angkatan ( 320 kader ) Pendidikan Kader Ulama (PKU)

1.400 Orang

Memperoleh Sertifikat Halal

Pengumpulan Zakat sejumlah 180 Milyar (15 %)

44,86 %

Tanah Wakaf Tersertifikasi

320 Daâ&#x20AC;&#x2122;i

perbatasan

Sumber: 1) Dinas Syariat Islam Aceh; 2) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh ; 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; 4) Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2016 | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA Aceh terkenal dengan kebudayaannya yang berlandaskan syariat islam, di mana masyarakat Aceh memiliki kekayaan adat dan adat istiadat bersendikan hukum islam, sehingga menjadi salah satu keistimewaan Aceh. Di tengah

kondisi peradaban Aceh saat ini, lahir Lembaga Wali Nanggroe dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut dari MoU Helsinki.

Pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan Lembaga Wali Nanggroe ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan

TUJUAN PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI NANGGROE 1. Mempersatukan rakyat Aceh; 2. Meninggikan Dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian; 3. Menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan 4. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar Menyerahkan Wali Nanggroe Award

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe difasilitasi oleh Pemerintah Aceh melalui Keurukon Katibul Wali, dimana Keurukon Katibul Wali dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali. Lembaga Wali Nanggroe memiliki tugas dan fungsi sangat strategis dalam ikut serta berkontribusi memajukan peradaban Aceh sebagaimana tujuan pembentukannya, yakni: a). mempersatukan rakyat Aceh; b). meninggikan Dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian; c). menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat,

tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan d). mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

tersebut di atas mengalami

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan adat istiadat yang bersendikan syaraâ&#x20AC;&#x2122;, yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Selanjutnya norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terus dipelihara seperti adat perkawinan, adat meulaot (adat laut), adat meulampoh (adat berkebun), adat meugoe (adat bersawah), adat mawah (adat bagi hasil), adat treun u blang (adat turun ke sawah), adat ternak, dan adat uroe peukan (adat hari pekan).

pemahaman dan penerapan

Namun, adat istiadat

oleh kurangnya kegiatan pembinaan pada pemuka adat, untuk memperkuat adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu memberikan dampak pada minimnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menerapkan adat dan adat-istiadat. Di samping itu, upaya perlindungan terhadap keberadaan khazanah adat Aceh (Heritage) menyebabkan banyak khazanah adat dan peninggalan sejarah/ peradaban Aceh telah dilakukan. Pemerintah Aceh juga berupaya mengoptimalkan peran lembaga-lembaga adat, seperti Panglima Laot, Keujruen Blang, Peutua Seuneubok, Pawang glee, Haria Peukan, Syahbanda, Fungsi Keuchik, Imuem Mukim

TABEL 3.2.3.4.

(kepala Mukim), Tuha Peut

HASIL KEGIATAN PENDUKUNG ADAT DAN ISTIADAT No

kemunduran yang disebabkan

Kegiatan

Pelatihan/sosialisasi dalam bidang lembaga adat kepada pimpinan lembaga adat Imum Mukim.

Pendokumentasian manuskrip Aceh

Pembinaan seni, adat dan istiadat Aceh.

Sumber: Lembaga Wali Nanggroe, 2015

Hasil 778 Imum Mukim

Gampong, Tuha Peut Mukim, Imuem Meunasah (imam kampung) dan Sekretaris Gampong/Mukim. Terutama

16 Manuskrip

dalam menegakkan kehidupan

400 peserta

pengelolaan sumber daya alam

adat dalam bidang sosial, dan penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Untuk periode 2013-2015, jumlah pimpinan adat yang sudah dilatih dalam bidang lembaga adat 546 orang mendapatkan pelatihan peradilan adat dalam periode RPJM yang sedang berjalan. Selanjutnya dari 761 orang Imum Mukim di seluruh Aceh,

pada periode 2012-2015 baru sekitar 50 orang yang sudah mendapatkan pelatihan peradilan adat. Sisanya 711 orang Imum Mukim belum mendapatkan pelatihan dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pelatihan pada tahun berikutnya.

Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan â&#x20AC;&#x153;Dinul Islam, Adat dan Budayaâ&#x20AC;&#x153; Tahun 20132016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.3.3, 3.2.3.4 dan 3.2.3.5.

TABEL 3.2.3.3.

QANUN ACEH PENDUKUNG ADAT DAN ISTIADAT No

Judul Qanun/Pergub

Nomor Qanun/Pergub

Lembaga Wali Nanggroe

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Pelestarian Adat, Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2015

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013

Sumber: Biro Hukum Setda Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.2.3.5.

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA NO

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

Rehabilitasi Tempat Wudhu’ Meunasah

Unit

Partisipasi pada pagelaran, pameran seni dan atraksi budaya

orang

Tahun 2013

2014

2015

2016*

1.224

390

997

1.250

Pameran Budaya

Kegiatan

Atraksi budaya

Kegiatan

Perlombaan seni dan budaya

orang

1.155

200

Sosialisasi dan pelatihan bidang budaya

orang

100

258

550

Pengadaan Koleksi Museum Aceh

koleksi

3.224

500

2.800

Perawatan Koleksi Museum Aceh

koleksi

1.300

1.600

1.556

1.600

Pemeliharaan situs peninggalan cagar budaya dan objek wisata

Penerbitan Publikasi Budaya

buku

1.433

150

1.741

1.300

Pengumpulan data kebudayaan

buku

1.283

1.741

1.302

Fatwa, Himbauan, Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat islam

Dokumen

Saran/Pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah sesuai syar’i

Naskah

Sertifikat produk halal yang diterbitkan

Sertifikat

Pendidikan Kader Ulama

Peserta

120

159

120

Produk Qanun Syariat Islam

Qanun

Pembinaan Gampong Percontohan Syariah

Gampong

Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengajian di Gampong

3.000

1.125

600

220

Pembinaan Da’i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil

150

170

200

Itsbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin

Pasangan

125

400

Peningkatan Sarana/Prasarana Dayah dan Balai Pengajian (BP)

Dayah/BP

1.402

1.846

1.641

914

Pembangunan dan Pengembangan Dayah

Unit

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Unit

186

712

182

Pembangunan Fisik Bumi Perkemahan Pramuka

Unit

Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Unit

situs/objek

Orang Da’i

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: 1) Dinas Syariat Islam Aceh; 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; 4) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh; 5) Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

4. KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK

Pemerintah Aceh memiliki komitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nilai tambah produk melalui upaya peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, dan ketahanan pangan sehingga Kedaulatan Pangan Aceh dapat terjamin. Sebagai salah satu lumbung beras nasional, Aceh harus tetap menjadi daerah yang berdaulat dalam sektor ketersediaan pangan untuk kebutuhan masyarakatnya, dan bahkan kita berusaha menjadi daerah surplus ketersediaan pangan. Pemerintah Aceh telah dan akan terus melakukan upayaupaya meningkatkan produksi dan sekaligus meningkatkan cadangan makanan pokok terutama beras. Dalam periode 2013-2015, perkembangan cadangan beras Aceh terus meningkat. Pada tahun 2013, cadangan beras Aceh tercatat sebanyak 150 ton, setelah dikurangi penyaluran selama tahun 2014 sebanyak 120,2 ton, dan pengadaan tahun 2015 sebanyak 105,6 ton, maka cadangan beras Aceh hingga akhir Agustus 2015 mencapai 201,5 ton.

Pemerintah Aceh berupaya meningkatkan peran Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui bantuan yang diberikan untuk mendukung ketahanan pangan Aceh. Bantuan diberikan sebesar Rp 150 juta untuk LDPM penumbuhan dan Rp 75 juta untuk LDPM mandiri. Pemerintah Aceh juga membantu untuk Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Rp 20 juta untuk masing-masing LPM. Pemerintah Aceh telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan pangan, GAMBAR 3.2.4.1.

1.789

2.331

Komoditi pangan Aceh seperti padi, kedelai dan jagung mengalami peningkatan. Produksi padi Aceh periode 2012-2016 meningkat dari 1.789 ton (2012) menjadi 2.550 ribu ton (2016). Demikian juga dengan produktivitas padi meningkat dari 4,61 ton/ha (2012) menjadi 5,23 ton/ha (2016) seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.1 dan 3.2.4.2. GAMBAR 3.2.4.2.

PRODUKSI PADI TAHUN 2012-2016 1.957

keadaan darurat dan adanya spekulasi dan manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan, khususnya pada kondisi terjadinya bencana alam.

PRODUKTIVITAS PADI TAHUN 2012-2016 2.366

1.820

2012 2013 2014 2015 2016* Angka dalam Ribu Ton

4,80

5,06

5,32

4,61

4,67

2012

2013 2014 2015 2016* Angka dalam Ton/Ha

Ket: 2016* = angka ramalan Sumber: 1) Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh; 2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Produksi kedelai meningkat meskipun cenderung berfluktuasi selama 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.3. Produksi kedelai pada tahun 2012 sebesar 51.440 ton meningkat menjadi 70.000 ton pada tahun

2016. Demikian juga dengan produktivitas kedelai pada tahun 2012 sebesar 1,44 ton/ha meningkat menjadi 1,55 ton/ha pada tahun 2016 seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.4.

GAMBAR 3.2.4.3.

GAMBAR 3.2.4.4.

PRODUKTIVITAS KEDELAI TAHUN 2012-2016

PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2012-2016 2012

51.440

2013

45.027

1,48

1,47 2014

1,44

63.363

2015

1,48 1,46

47.910

2016*

70.000

2012

Angka dalam Ribu Ton

2013

2014

2015

2016*

Angka dalam Ton/Ha

Ket: 2016* = angka ramalan Sumber: 1) Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh; 2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, 2016

Produksi jagung cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.5. Produksi jagung pada tahun 2012 sebesar 167.285 ton meningkat menjadi 250.000 ton pada tahun 2016. Demikian juga dengan produktivitas jagung pada tahun 2012 sebesar 3,83 ton/ha meningkat menjadi 4,39 ton/ha pada tahun 2016 seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.6. GAMBAR 3.2.4.6.

PRODUKTIVITAS JAGUNG TAHUN 2012-2016

GAMBAR 3.2.4.5.

PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2012-2016 167.285 177.841

4,31 4,27

4,28

2012 2013

202.309

2014

205.125

2015

286.730

2016*

4,03 3,83

2012

2013

2014

2015

Angka dalam Ton/Ha Ket: 2016* = angka ramalan Sumber: 1) Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh; 2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, 2016

2016* Angka dalam Ton/Ha | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Pemerintah Aceh juga berupaya meningkatkan berbagai produksi dan produktivitas komoditi perkebunan. Produksi kakao mengalami peningkatan dari 36.661 ton

pada tahun 2012 menjadi 44.542 ton pada tahun 2015 (Gambar 3.2.4.7). Demikian juga dengan produktivitas kakao cenderung meningkat dari 0,71 ton/ha pada tahun 2012 menjadi 0,76 ton/ha.

GAMBAR 3.2.4.7.

Gambar 3.2.4.8.

PRODUKSI KAKAO TAHUN 2012-2015 43.739

36.661

PRODUKTIVITAS KAKAO TAHUN 2012-2015

44.542

34.795

0,76

2014

2015

0,71

0,66

2012

2013

2014

2015

2012

Angka dalam Ribu Ton

2013

Angka dalam Ton/Ha

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

Produksi kopi cenderung menurun selama 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.9. Produksi kopi arabika pada tahun 2012 sebesar 47.784 ton menurun menjadi 41.847 ton pada tahun 2016. Produksi kopi robusta pada

tahun 2012 sebesar 6.530 ton menurun menjadi 5.597 ton pada tahun 2016. Menurunnya produksi kopi ini berkaitan dengan cenderung stagnantnya produktivitas kopi seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.10.

GAMBAR 3.2.4.9.

GAMBAR 3.2.4.10.

PRODUKSI KOPI TAHUN 2012-2015 47.784

42.079

6.530

2013

0,73 0,65 0,72 0,74 0,50 0,47 0,50 0,50

41.847

38.940

6.203

2012

PRODUKTIVITAS KOPI TAHUN 2012-2015

5.400

2014

5.597

2015

Angka dalam Ribu Ton 2012 Arabica

Robusta

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

2013

2014

Angka dalam Ton/Ha

2015

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Produksi karet cenderung berfluktuasi selama 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.11. Produksi karet pada tahun 2012 sebesar 67.735 ton meningkat menjadi 69.948 ton pada tahun 2015, namun menurun menjadi 68.809 ton

pada tahun 2015. Produktivitas karet cenderung

GAMBAR 3.2.4.11.

GAMBAR 3.2.4.12.

PRODUKSI KARET TAHUN 2012-2015

stagnant di mana pada tahun 2012 sebesar 0,90 ton/ ha menjadi 0,94 ton/ha pada tahun 2016 seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.12.

PRODUKTIVITAS KARET TAHUN 2012-2015 0,94

69.948 68.809

67.735

0,90 0,87

66.919

2012

2013

0,94

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Angka dalam Ton/Ha

Angka dalam Ribu Ton Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

Produksi kepala GAMBAR 3.2.4.13. 310.766 sawit cenderung PRODUKSI KELAPA SAWIT (TON) meningkat selama 5 TAHUN 2012-2015 tahun terakhir seperti Angka dalam Ribu Ton yang disajikan pada Gambar 3.2.4.13. Produksi kelapa sawit pada tahun 2012 sebesar 310.766 2012 ton meningkat GAMBAR 3.2.4.14. menjadi 385.175 2,80 PRODUKTIVITAS ton pada tahun KELAPA SAWIT (TON/HA) 2015. Selanjutnya, TAHUN 2012-2015 produktivitas kelapa Angka dalam Ton/Ha sawit di mana pada 2,62 tahun 2012 sebesar 2,62 ton/ha menjadi 2,86 ton/ha pada tahun 2015 seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.14. 2012 2013 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

345.893

375.826

385.176

2013

2014

2015

2,86

2014

2,86

2015

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Pemerintah Aceh sudah berupaya meningkatkan sektor perikanan. Produksi perikanan cenderung meningkat dari tahun 2012 sebesar 188.457 ton menjadi 215.689 ton pada tahun 2014 seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.15. Upaya Pemerintah Aceh yang didukung oleh seluruh masyarakat secara umum sudah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas berbagai komoditi unggulan pangan, perkebunan dan perikanan. Namun, upaya peningkatan nilai tambah (added value) berbagai komoditi unggulan tersebut masih belum dapat dikembangkan secara baik.

215.689

GAMBAR 3.2.4.15.

PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2012-2014

202.182

Angka dalam Ribu Ton 188.457

2012

2013

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2015

GAMBAR 3.2.4.16.

NILAI INVESTASI TAHUN 2012-2015

5,90

1,54 1,03

2012

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

0,70

0,33

0,24

2013

2014

Sumber: Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2016

5,03

3,56

Agroindustri yang mendukung peningkatan nilai 2012 2013 2014 tambah belum berkembang secara baik meskipun promosi PMDN PMA dan kemudahan investasi Sumber: Badan Investasi dan Promosi Aceh, 2016 sudah dilakukan. Produk GAMBAR 3.2.4.17. unggulan tersebut masih PENDAPATAN ASLI ACEH cenderung dipasarkan dalam TAHUN 2012-2016 bentuk row material ke luar Aceh. Hal ini tergambar dari 1,73 nilai investasi cenderung masih rendah dan berfluktuasi seperti 1,31 yang disajikan pada Gambar 0,90 3.2.4.16. Investasi juga berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh meskipun cenderung meningkat dari

2014

2015 Angka dalam Trilyun Rp

1,91

2015

2,07

2016

Angka dalam Trilyun Rp

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

0,9 Triliun pada tahun 2012 menjadi 2,07 Triliun seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.17. PAD Aceh ini belum bersumber dari investasi yang masuk melainkan dari sumber pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan â&#x20AC;&#x153;Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produkâ&#x20AC;&#x153; Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.4.1.

TABEL 3.2.4.1.

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK No

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

Pembangunan Pasar Desa

Unit

Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Gampong (PEPG)

Tahun 2013

2014

2015

2016*

Kelompok

Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG)

Kelompok

Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP)

Kelompok

Badan Usaha Milik Gampong

Kelompok

Pembangungan Jambo Ikan Asin

Unit

Fasilitasi Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)

Kelompok

Bantuan Modal bagi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)

Kelompok

Prestasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang telah diraih

Juara

Juara Harapan II TTG

Juara harapan III TTG

Juara I Inovasi TTG

Prestasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang telah diraih

Juara

Juara Juara Harapan Harapan II II TTG Posyantek

Juara Harapan I Posyantek

Aneka Bangunan

Unit

3.108

727

260

Peningkatan Kapasitas Unit Ekonomi Produktif (UEP)

Orang

1.360

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan

Orang

4.113

Prasarana Pendidikan lainnya

Unit

125

Sarana dan Perlengkapan Pendididkan

Unit

5.042

Pengadaan Tambatan Perahu

Unit

491

Simpan Pinjam

Kelompok

1.755

Penyertan Modal Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)/Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Unit

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Tahun 2013

2014

2015

2016*

Pameran Pariwisata

Kegiatan

Atraksi wisata

event

Sosialisasi dan pelatihan bidang pariwisata

orang

225

105

317

950

Publikasi Pariwisata

media

Publikasi bidang Pariwisata melalui kegiatan lainnya

kegiatan

Pengumpulan data pariwisata

Eksemplar

150

Terbentuknya kelompok sadar wisata di Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)

kelompok

Terbentuknya desa wisata

desa

Jumlah Kunjungan Wisata: orang

1.075.626

1.377.541

1.662.528

2.387.658

orang

42.552

50.721

54.588

69.805

1.250

965

1.154

600

- Karet Rakyat

2.786

700

745

100

- Kakao Rakyat

872

937

- Kelapa Sawit

485

450

600

1.300

- Karet

250

850

461

700

300

350

710

1.198

- Kopi

2.000

1.336

- Lada

Batang

50.000

100.000

- Pala

Batang

55.380

109.200

- Sawit

Batang

286.200

342.000

- Karet

Batang

388.300

553.500

- Kakao

Batang

327.000

600.000

- Arabika

Batang

136.500

550.000

- Kopi Robusta

Batang

33.000

39.080

- Kelapa Dalam

Batang

34.400

32.000

- Pisang Abaca

Batang

99.000

27.000

- Cengkeh

Batang

89.000

100.000

Data Base Tenaga Kerja Daerah

Buku

100

- Wisatawan Nusantara

- Wisatawan Mancanegara

Pembangunan Kebun: - Sawit Rakyat

Satuan

Pemeliharaan Tanaman Perkebunan:

- Kakao

Pengadaan Bibit Pola Parsial:

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Tahun

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur Balai Latihan Kerja (BLK)

Orang

120

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Orang

941

510

160

1.210

Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasana Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Orang

130

400

182

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas & Pelatihan Kewirausahaan

Orang

140

340

285

Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Orang

160

572

312

624

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Kasus

Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan

270

146

226

Pembangunan: Unit

- Pasar Tradisional

- Gedung Pertokoan

Unit

- Gerai Pemasaran Hasil Kerajinan

Unit

- Kios Dhuafa

- Pusat Kuliner dan Souvenir - Lantai Jemur Pabrik Coklat

- Gedung Pabrik Cangkang Telur

- Gedung Industri Garam

- Pusat Promosi Kerajinan Daerah

- Workshop Industri Kecil Menengah 41

Satuan

2014

2015

Blok 1

Unit

670

Unit

- Kompon Karet Vulkanisir

Meter per segi

Unit

2016*

Unit

- Gudang Pabrik Garam Beryodium - Gedung Gemstone Center

2013

1 1 8

Unit

Pengadaan Mesin:

- Mesin dan Peralatan Industri Garam Beryodium

- Mesin dan Peralatan Konveksi Digital

Unit Unit

1 3

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output) - Mesin Jahit dan Bordir di Kabupaten Kota

- Mesin dan Peralatan Usaha Batu-Bata/ Batako

- Mesin Peralatan Penyulingan Minyak Ikan Hiu

- Mesin Peralatan Perontok Jagung/Padi

- Mesin Pengolah Industri Rotan

- Mesin Roasting Kopi/ Mesin Espresso - Mesin Peralatan Pengolahan Kue/ Pangan - Mesin Peralatan Pengeringan/ Pengolahan Kakao

- Mesin Peralatan Pengolahan Batu Mulia/Batu Alam

Tahun 2013

2014

2015

Unit

101

228

Unit

Unit Unit

2016*

210

344 5

1 4 1

Set

Unit 1

Set

- Mesin Peralatan Bengkel Roda-2

Set

- Mesin Peralatan Bengkel Las

Set

- Mesin Isi Ulang RO dan Perlengkapannya

- Mesin Peralatan Bengkel Kendaraan Roda-4

- Mesin Peralatan Doorsmeer

- Mesin Peralatan Pande Besi/Perak/ Tembaga - Mesin Peralatan Cetak Cangkang (papan lempingan) ayam petelur

- Mesin Peralatan Pengolahan Bambu Terpadu - Mesin Peralatan untuk Sentra Pengolahan Ikan

- Mesin Peralatan untuk Sentra Pengolahan Kopi

- Mesin Peralatan Industri Sentra Tenun Adat/Songket

Pengadaan Peralatan Usaha Industri Perabot dan Ketam Kayu

Pengadaan: - Peralatan Pengolahan Gula Aren - Alat-alat Industri Nilam/Atsiri

- Peralatan Kerja Industri Pengolahan Teri Kering

Satuan

Set

Unit

Set

Unit

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

11 7

2 9

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Optimasi Lahan

Pembangunan: - Jalan Usaha Tani (JUT)

- Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

- Power Thresher

2014

2015

2016*

1.991

134

425

292

135.877

115.365

1.543

151.095

57.187

13.955

3.933

Unit

8 80

- Mesin Pompa Air (4, 6, 8 inci)

Unit

- Mesin Giling Padi Keliling

Unit

- Cornsheller

- Sarana Prasaran Pemantau Iklim Daerah

Set

2 1

Pengadaan Benih: - Padi Unggul

Kg Kg

65.625

- Jagung Hibrida

- Padi Inbrida

- Padi Non Hibrida

100.000

78.000

126.600

- Kacang Tanah

8.400

12.000

- Bawang Merah

Kg Btg

5.990

- Mangga

Btg

6.800

- Benih Kentang

25.000

677.900 84.000

96.750 440

4.800

50.000

82.500

25.000

Pengadaan Bibit: - Rambutan

Btg

Budidaya Tanaman Pisang

Perbanyakan Benih:

- Durian

- Benih Padi - Kedelai

- Tanaman Bawang Merah 52

2013

Unit

- Combine Harvester

Tahun

Pengadaan Peralatan dan Mesin: - RMU Mobile

Satuan

5.000

30.196

9.050 24

33.750

28.076

25.345

108.000

12.620

870

20.000

- Tanaman Durian

Btg

5.500

- Kentang

8.000

- Pupuk Urea

- Pupuk NPK

Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan 179.460

156.000

4.450

105.450

90.750

3.231.362

2.415.300

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

- Pupuk KCl

- Pupuk Organik - Trichoderma

Tahun 2013

2014

2015 5.400

7.100

210

4.200

184

5.168

96.000

654.250

5.000

200

- Pestisida

Ltr Kg

997.000

- Herbisida

Ltr

3.584

7.680

- Psedomonas Fluorescense

Ltr

2.880

- Pupuk Pelengkap Cair (PPC)

Ltr

- Mulsa Plastik

Glg

3.988

2016*

16.500 20.000 800

1.572

Fasilitasi Sarana dan Prasarana bagi Koperasi

Koperasi

Fasilitasi Sarana dan Prasarana bagi UMKM

UMKM

317

645

Peningkatan SDM Koperasi dan UKM

Orang

210

360

400

532

Gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

unit

Gedung Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

unit

Pabrik Pakan Unggas

unit

Kandang ternak ruminansia

unit

Kandang ternak unggas

unit

Laboratorium IB

unit

Pembangunan: 449

527

241

- Lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT)

- Pos Inseminasi Buatan (IB)

unit

- Klinik Hewan Terpadu

unit

- Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/U) unit

- Kios Daging

unit

- Pasar Hewan

unit

Ket: 2016* = Tahun target/rencana Sumber:

1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; 3) Dinas Perkebunan Aceh; 4) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh; 5) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh; 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh; 7) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh; 8) Dinas Koperasi dan UKM, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

5. PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penanggulangan kemiskinan telah menjadi Prioritas Pembangunan Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. RPJM Aceh 2012-2017 memberikan informasi sasaran penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen per tahun. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya pada Gambar 3.4, angka kemiskinan Aceh pada tahun 2012 secara rata-rata mencapai 19,48 persen. Dengan harapan adanya penurunan 2 persen per tahun, maka pada 2017, angka kemiskinan Aceh diharapkan turun menjadi 9,5 persen. Namun, angka kemiskinan Aceh pada tahun 2015 hanya dapat diturunkan menjadi 19,44 persen. Dapat dipastikan bahwa target penurunan angka kemiskinan tersebut tidak akan tercapai. Kondisi angka penduduk miskin Aceh ini sudah menjadi perhatian serius Gubernur Aceh. Hal ini memerlukan upaya yang sangat keras mengingat sampai tahun 2015 dengan konsentrasi terbesar adalah di daerah perdesaan, tingkat kemiskinan Aceh

118

Rehabilitasi/Bedah Rumah Masyarakat untuk Miskin

93.280

Bantuan akses pelayanan sosial/bantuan sosial kepada PMKS

8.695

Pembangunan Rumah Sehat Sederhana untuk Masyarakat Miskin

88.777

Pelayanan dan Rehabilitasi sosial kepada PMKS

PMKS = Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sumber: Tabel 3.2.5.1 (Rekap item pilihan 2013-2016) | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

mencapai 17,08 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional. Gubernur Aceh sudah meminta jajaran bupati/ walikota dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) segera melakukan evaluasi kebijakan dan seluruh program penanggulangan kemiskinan di seluruh Aceh, agar dapat melaksanakan program yang secara efektif dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks kesejahteraan rakyat. Oleh karena kantong-kantong kemiskinan berada di desadesa maka gampong (desa) dan mukim harus dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh sehingga masyarakat berdaya dalam membangun gampong, demikian pernyataan Gubernur Zaini Abdullah yang diterbitkan pada berbagai media elektronik di Aceh. Zaini Abdullah telah meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, melakukan langkah-langkah konstruktif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Aceh, antara lain, segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi penanggulangan 68

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan, pemerintahan pusat telah melaksanakan berbagai program, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), dan lain-lain. Sejak 2007, pemerintah juga meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai payung berbagai program penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks Aceh, Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG), merupakan satu program penanggulangan kemiskinan daerah yang utama. BKPG yang diberlakukan Pemerintah Aceh sejak 2009 ditujukan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan nasional. Program BKPG berjalan beriringan dengan program Alokasi Dana Gampong (ADG) yang didanai kabupaten/

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

kota. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan pemerintah gampong. Program penanggulangan kemiskinan di Aceh juga didukung oleh program/ kegiatan di sektor-sektor seperti infrastruktur (misalnya pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur antarwilayah), kesehatan (misalnya program Jaminan Kesehatan Aceh) dan pendidikan (pemberian beasiswa anak yatim, dll). Upaya yang telah ditempuh ini, meski perlu terus dikembangkan dan disempurnakan, merupakan langkah tepat karena alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan menciptakan anggaran yang pro-poor (mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin). Mengatasi masalah kemiskinan dengan mengupayakan akses perbankan lebih luas bagi para pelaku usaha kecil. Para pelaku usaha juga mendapat bantuan perbankan untuk penguatan ekonomi, baik dalam bentuk

bantuan modal, akses pasar, dan pelatihan manajemen usaha. Mendukung pengembangan ekonomi rakyat dengan melarang pendirian pasar modern untuk melindungi pedagang kecil. Pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmen dalam program pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu yang dilakukan adalah membangun tempat tinggal atau rumah layak huni bagi fakir dan miskin. Hingga 2015, Pemerintah Aceh melalui

Baitul Mal sudah membangun 1.454 rumah bagi fakir dan miskin yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Pada tahun 2013, Baitul Mal menambah jumlahnya menjadi 1.000 unit. Pembangunan 1.000 rumah fakir dan miskin program 2013, tuntas dilaksanakan pertengahan 2014 lalu. Total dana untuk pembangunan 1.000 unit rumah tersebut mencapai Rp 57 miliar. Kini, seluruh rumah tersebut sudah ditempati. Program

pembangunan rumah fakir dan miskin Baitul Mal Aceh ini bertujuan untuk efektivitas pendayagunaan infaq dan manfaat berkelanjutan bagi fakir dan miskin. Rumah bantuan fakir dan miskin ini dialokasikan berdasarkan persentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota di Aceh, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah Aceh terus menempatkan pembangunan berbagai infrastruktur gampong dan penguatan

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

ekonomi masyarakatnya sebagai salah satu program prioritas. Hal itu dimaksudkan agar semua desa di Aceh memiliki fasilitas umum yang memadai sekaligus dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan. Untuk memperkuat ekonomi gampong, Pemerintah Aceh menempatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) sebagai andalan. Sebab, dengan keunggulan yang dimiliki, kedua program itu diyakini mampu menekan angka

kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Angka pengangguran Aceh seperti yang dijelaskan sebelumnya pada Gambar 3.5, angka pengangguran Aceh cenderung berfluktuasi dan masih tinggi. Pada tahun 2012, angka pengangguran Aceh 9 persen dan meningkat menjadi 9,9 persen tahun 2015. Sudah dapat dipastikan bahwa target RPJM Aceh 2012-2017 untuk menurunkan angka pengangguran sebesar 6,5 persen pada tahun 2017 tidak akan dapat dicapai. Program dan kegiatan PNPM dan BKPG diusulkan dan diputuskan oleh masyarakat

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

melalui musyawarah gampong secara demokratis berdasarkan skala prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan yang dibiayai PNPM dan BKPG dilaksanakan oleh masyarakat secara swakelola dan melibatkan tenaga kerja setempat dengan prioritas warga miskin. Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan â&#x20AC;&#x153;Penanggulangan Kemiskinanâ&#x20AC;&#x153; Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.5.1.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Tabel 3.2.5.1.

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENANGGULAN KEMISKINAN No

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

Rehabilitasi/Bedah Rumah Masyarakat untuk Unit Miskin

Pembangunan Rumah Sehat Sederhana untuk Masyarakat Miskin

Tahun 2013

2014

2015

2016*

Unit

4.641

1.839

1.025

1.191

Pembangunan Rumah Sehat Sederhana bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Mantan Kombatan, Tahanan Politik (Tapol)/ Narapidana Politik (Napol) dan Masyarakat Imbas Konflik

Unit

322

Bantuan akses pelayanan sosial/bantuan sosial kepada PMKS

Jiwa

23.357

53.886

14.809

1.228

Rehabilitasi rumah keluarga miskin

Unit

733

744

Bantuan/santunan kepada keluarga KK pahlawan, perintis dan pejuang kemerdekaan

250

490

Bantuan sarana dan prasarana kepada TMP dan MPN

Unit

Pelayanan dan Rehabilitasi sosial kepada PMKS

Jiwa

- 40.884

35.159

12.734

Peningkatan kapasitas dalam pelayanan sosial kepada anggota masyarakat

Jiwa

367

1.110

598

Perlindungan sosial kepada penyandang cacat non potensial dan lanjut usia terlantar non potensial

Jiwa

500

346

827

666

Pembinaan Organisasi sosial (Orsos)/yayasan sosial

Orsos

264

135

Pembinaan Karang Taruna (KT)

1.636

354

Bantuan peningkatan sarana dan prasarana panti sosial masyarakat

Panti

108

Ket: 2016* = Tahun target/rencana Sumber: 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; 2) Dinas Cipta Karya Aceh; 3) Dinas Sosial Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

6. PENDIDIKAN

Pemerintah Aceh menyadari bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia merupakan tanggungjawab yang sangat penting karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), berperan penting dalam kemajuan perekonomian dan menjadi alat untuk mengadopsi teknologi modern, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian Aceh. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012-2014 sudah cukup baik untuk semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI/paket A sudah di atas 100 persen. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP/Mts/Paket B, Angka Partisipasi Kasar pada berkisar antara 99,33 persen. Namun, untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C, Angka Partisipasi Kasar cenderung menurun. Pada tahun 2012, APK sebesar 81,51 persen menurun menjadi 79,26 persen pada tahun 2015 seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.6.1.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Untuk mengatasi persoalan pendidikan Aceh, Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA). Di samping itu, berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat dan mutu pendidikan, Pemerintah Aceh menfokuskan program dan kegiatan antara lain:, 1.

Menyusun program-program peningkatan kualifikasi dan mutu tenaga pendidik dan pendistribusian guru berkualitas antar kabupaten/kota yang lebih merata;

2. Mengalokasikan dana pembangunan Aceh untuk sektor pendidikan secara berkeadilan antarkota/kabupaten di Aceh; dan 3. Meningkatkan efisiensi, profesionalisme dan transparansi pengelolaan dana pendidikan.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

GAMBAR 3.2.6.1.

ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2012-2014 108,55

102,69

99,33

102,53 101,86

98,53

81,51

SD/MI/ Paket A

80,03

79,26

SMP/MTs/ Paket B

SM/SMK/MA/ 2012

2013

2014

Paket C

Angka dalam persen

GAMBAR 3.2.6.2.

ANGKA PARTISIPASI MURNI TAHUN 2012-2014 94,6

96,99

78,84

97,8

82,58

69,2

63,31

61,71

SD/MI/

85,2

Paket A

SMP/MTs/ Paket B

SM/SMK/MA/ 2012

2013

2014

Paket C

Angka dalam persen Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2015

Gambar 3.2.6.2 menyajikan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan periode 2012-2015 belum memuaskan. Hal ini tergambar dari APM untuk SD/MI/Paket A berkisar antara 94,6-97,8 persen, APM untuk

SMP/MTs/Paket B berkisar antara 78,84-82,58 persen, bahkan APM untuk SMA/SMK/MA/Paket C hanya mencapai 61,71 â&#x20AC;&#x201C; 69,2 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

jenjang pendidikan Rendahnya Angka Partisipasi Murni yang dijelaskan sebelumnya mempunyai berdampak terhadap Angka Pendidikan yang Ditamatkan. Secara umum, pendudukan Aceh yang tamat SMA/ sederajat periode 2012-2014 hanya berkisar 24,36 – 26,15 persen seperti yang disajikan pada Gambar 3.18. Di sisi lain, penduduk Aceh yang tamat DI/DII/DIII berkisar 2,83 – 3,04 persen, tamat DIV/S1 berkisar 4,22 – 5,07 persen, bahkan tamat S2/S3 hanya sebesar 0,24 – 0,29 persen. Dalam era globalisasi dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), kualitas SDM menjadi penentu untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Kesiapan SDM Aceh yang handal diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja asing sehingga pangsa tenaga kerja tidak didominasi oleh tenaga kerja asing. Pemerintah Aceh melalui instansi terkait harus berupaya untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan ini secara serius. Pendidikan Vocasional (SMK) bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja yang melibatkan pihak swasta sangat berpengaruh dalam penyiapan daya saing tenaga kerja Aceh di masa yang akan datang. Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan “Pendidikan“ Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.3.8. 74

GAMBAR 3.2.6.3.

ANGKA PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TAHUN 2012-2014 27,46 24,36

2012

20,98

19,88

2,83

4,22

0,26

27,73 25,34 20,10

19,55

2013

2,9

4,14

0,24

26,50 26,15 18,52

20,43

2014

3,04

5,07

0,29

Tamat SD/ Sederajat

Tamat SMP/ Sederajat

Tamat SMA/ Sederajat

Tamat DI/ DII/DIII

Tamat DIV/S1

Tamat S2/S3

Tidak Tamat SD/ sederajat Angka dalam persen Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2015

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.2.6.1.

HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2013-2016 No

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

Tahun 2013

2014

2015

2016*

Bantuan Biaya Pendidikan Orang

887

Insentif Tenaga Pendidikan

Orang

322

Prasarana Pendidikan lainnya

Unit

125

Sarana dan Perlengkapan Pend.

Unit

5.042

Sekolah

Unit

184

Jumlah Sarana Gedung Pendididkan

Unit

148

Pembangunan gedung sekolah

UNIT

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

UNIT

Penambahan ruang kelas sekolah

UNIT

Penambahan ruang guru sekolah

UNIT

Pengembangan pendidikan anak usia dini

ORG

550

Pembangunan Pagar Sekolah

UNIT

Pembangunan ruang serba guna/aula

DED

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

UNIT

Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

UNIT

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

PAKET

Pengadaan alat praktik seragam siswa

PAKET

201

138

234

204

Pengadaan mebeluer sekolah

PAKET/SET/ SEKOLAH

483 Paket dan 1.750 Set

35 Sekolah

95 Paket dan 8 Set

97 Paket

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

UNIT

Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

UNIT

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas guru

UNIT

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

ORG

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

KEC.

276

368

Penyelenggaraan akreditasi lembaga PAUD

KEG

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

ORG

880

150

1.003

Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini

KEG

Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini

KEG

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

KEG/ORG

2 Keg

6 Keg.

684 Orang

315 Orang

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini

KEG

Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

KEG

Pengembangan pendidikan anak usia dini

ORG

140

550

Pembangunan gedung sekolah

UNIT

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

UNIT

Penambahan ruang kelas sekolah

UNIT

190

Satuan

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Tahun 2013

2014

2015

2016*

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Penambahan ruang guru sekolah

RUANG

Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah

RUANG

Pembangunan ruang serba guna/aula

UNIT

Pembangunan sarana dan UNIT prasarana olahraga

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

UNIT

120

Pembangunan ruang ibadah

UNIT

Pembangunan perpustakaan sekolah

UNIT

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah

UNIT

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/ SDLB dan SMP/MTS

PAKET

13.616

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

PAKET/ SISWA

1/4.800

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

UNIT

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

UNIT

Pengadaan pakaian seragam sekolah

PAKET/ SISWA

2/4.802

Pengadaan pakaian olahraga

PAKET

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

UNIT, PAKET DAN SET

533 Unit, 40 paket dan 2 set

951 unit,182 paket dan 128 set

11 Paket, 2055 Set dan 50 Unit

Satuan

Tahun 2013

2014

2015

2016*

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Tahun

Satuan

2013

2014

2015

2016*

71 Paket, 428 unit, 42 391 Ruang paket dan dan 251 41.480 set Set

731 Ruang dan 3217 Set

1 Paket, 483 Ruang dan 100 Set

Pengadaan mebeluer sekolah

UNIT, PAKET DAN SET

Pengadaan perlengkapan sekolah

UNIT

105 Unit dan 1 paket

4.829 Siswa dan 31 Paket

9 Unit dan 20 Paket

39 Unit dan 1 Paket

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

UNIT

Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

UNIT

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

UNIT

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

UNIT

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

UNIT

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah

UNIT

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

UNIT

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

UNIT

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

UNIT

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

ORG

802

480

400

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

400

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

840

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

870

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

960

720 Org

Pembinaan minat dan Kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan

69 Org

Pelatihan penyusunan kurikulum

ORG

806

Sosialisasi kurikulum SD/ MI dan SMP/MTs

KEG

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

184

334 Org

Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS

5.180

5.030

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

SKLH

360

566 Orang

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

ORG

138

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

SISWA/KEG

1935 Siswa

16 Keg

511 Siswa

762 Orang

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

ORG

Satuan

Tahun 2013

2014

2015

2016*

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

Penyelenggara paket B setara SMP

KEG

Penyediaan beasiswa transisi

Tahun 2013

2014

2015

2016*

SISWA

116.666

113.560

110.101

104.019 Org

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren PAKET Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs

THN

Bimbingan belajar siswa kelas III SMP/MTs Khusus Mata pelajaran ujian Nasional

KEG

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

ORG/KAB

300 Orang

23 Kab.

Pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan SD/MI

ORG/KEG

151 Orang

1 Keg

902 Orang

Pengembangan kurikulum dan KEG pembinaan kesiswaan SD/ MI dan SMP/MTs

Pembangunan Pagar Sekolah

UNIT

181

Pembangunan gedung sekolah

UNIT

Penambahan ruang kelas sekolah

UNIT

Penambahan ruang guru sekolah

UNIT

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

UNIT

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

UNIT

Pembangunan sarana dan UNIT prasarana olahraga

Pembangunan ruang serba guna/aula

UNIT/DED

7 Unit

1 DED

4 Unit

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

UNIT/DED

27 Unit

18 Unit dan 2 DED

43 Unit

87 Unit

Pembangunan ruang ibadah

UNIT

Pembangunan perpustakaan sekolah

UNIT

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

PAKET

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

UNIT

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

UNIT

Pengadaan pakaian seragam sekolah

SET

100

Pengadaan pakaian olahraga

PAKET

101

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

UNIT/PAKET

60 Unit dan 133 Paket

426 Unit, 2 Set dan 168 Paket

76 Paket dan 468 Unit

718 Unit, 80 Set dan 77 Paket

102

Pengadaan mebeluer sekolah

SET/PAKET

8.563 Set, 3 Paket, 184 2 Ruang Ruang dan dan 42 698 Set Paket

86 Ruang, 180 Set dan 4 Paket

103

Pengadaan perlengkapan sekolah

UNIT/PAKET

104

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

UNIT

Satuan

Tahun 2013

2014

15.254 Set dan 12 Paket

2015

2016*

23 Paket

2 Paket

10 Unit dan 1 Paket

191 Unit

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

105

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

RUANG

106

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

RUANG

107

Rehabilitasi sedang/ berat laboratorium dan praktikum sekolah

RUANG

108

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga

RUANG

109

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

RUANG

110

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

RUANG

111

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

ORG/KEG

687 Orang

6 Keg.

6 Kegiatan dan 742 Peserta

300 Orang

112

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

KEG/ORG

2 Keg.dan 134 Orang

113

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

ORG

725

114

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

ORG

742

107

115

Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ORG

674

116

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

ORG

416

825

117

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

ORG

Satuan

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Tahun 2013

2014

2015

2016*

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

118

Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS

ORG

119

Pelatihan penyusunan kurikulum

ORG

218

120

Sosialisasi kurikulum SMA/SMK/MA

KEG/ORG

4 Keg.

5 Kegiatan dan 2.206 Orang

600 Orang

121

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

SEKOLAH

122

Penyelenggraan paket C setara SMU

KEG

123

Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

ORG

153

124

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

UNIT/KEG

3 MTU + 3 Unit dan 3 13 keg dan Keg 11 Paket

3 Unit dan 3 Keg

1950 Siswa

125

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

KEG

1 Keg.

3 Keg. dan 319 Orang

126

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

KEG

127

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN siswa SMA Provinsi NAD

KEG

12 Keg.

33 Keg.

27 Keg. dan 2155 Orang

31 Keg

128

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

KEG/ORG

2 Keg.

1 Keg. dan 92 Orang

129

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Siswa SMA/MA Berwawasan Keunggulan

SISWA/KEG

2.155 Orang

5 Keg.

4 Keg. dan 6.460 Orang

130

Pembinaan UKS SMA/ SMK/MA

KEG

Satuan

Tahun 2013

2014

2015

2016*

3.120

360 -

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Tahun

Satuan

131

Bimbingan belajar khusus mata pelajaran UNAS KEG siswa Kelas III SLTA

132

Pembangunan Pagar Sekolah

UNIT/DED

133

Pemberdayaan tenaga pendidik Non formal

134

2013

2014

2015

2016*

17 Unit dan 3 DED

ORG

865

285

414

Pemberi bantuan operasional pendidikan Non formal

LBG

135

Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal

LBG

150

106

62 PKBM / 120 LKP

136

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

PROGRAM/ LBG/ INSTRUKTUR

21 Program

140 Lembaga

32 Instruktur

138 Org/ Instruktur

137

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

ORG

1.237

45.911

140

170

138

Pengembangan pendidikan keaksaraan

ORG

474

86.760

230

195

139

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal

DOKUMEN

14 DED, 1 GEDUNG, 2 MOBILER,203 SET MOBILER

4.725 Orang

4 Unit Prasarana dan 42 Set Sarana

14 Paket Sarana dan 4 Unit Prasarana

140

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Non Formal

DOKUMEN/ ORG

1 Dokumen 360 Orang

230 Orang

141

Pengembangan Sertifikasi ORG PNF

142

Publikasi dan sosialisasi pendidikan Non Formal

TUTOR

143

Pembangunan gedung sekolah

144 145

577

235

UNIT

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

UNIT

Penambahan ruang kelas sekolah

RUANG

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

146

Penambahan ruang guru sekolah

RUANG

147

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

RUANG

148

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

UNIT

149

Pembangunan ruang ibadah

RUANG

150

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

UNIT

151

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

PAKET/SET

67 Paket dan 20 Set

130 Paket

124 Paket

45 Paket

152

Pengadaan mebeluer sekolah

PAKET

1 dan 70 Set

1.034 Set

29 Paket

153

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

UNIT

154

Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

UNIT

155

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

KEG

156

Sosialisasi kurikulum

KEG

157

Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ORG

243

277

158

Pengembangan Kreativitas guru TK/SLB

ORG/KEG

40 Orang

4 Keg.

100 Orang

Satuan

Tahun 2013

2014

2015

2016*

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

159

Pemantapan program sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI), netra, autis melalui magang dan pembekalan guru berijazah non PLB

KEG

160

Penyediaan Biaya Operasional SDLB/ SMPLB/SMALB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

SEKOLAH/ KEG/SISWA

161

Pusat Layanan Autis Aceh

KEG

162

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

163

Tahun 2013

2014

2015

2016*

67 Sekolah

9 Keg.

2.110 Siswa

271 PTK dan 650 Siswa PLB

ORG/KEG

491 Orang

10 Keg

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

ORG/KEG

805 Orang

20 Keg.

164

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

ORG/KEG

5.254 Orang

3 Keg.

165

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

ORG/KEG

1.431 Orang

3.626 Orang

166

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

ORG/KEG

900 Orang

12 Keg

167

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

KEG

168

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

KEG

169

Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS

ORG

79.915

6.915

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

170

Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)

UNIT

171

Biaya Pengadaan Peralatan Pusat Sumber belajar berbasis TIK di daerah terpencil (3T) dengan solarsell

UNIT

172

Biaya Pengadaan Peralatan Pusat Sumber belajar berbasis TIK di daerah terpencil (3T) tanpa solarsell

UNIT

173

Pembangunan Ruang Belajar UPTD BPKB Aceh

UNIT

174

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

DOKUMEN/ LAPORAN

3 Dokumen dan 1 Laporan

3 Dokumen dan 2 Laporan

175

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

KEG

176

Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

KEG

177

Pembinaan dewan pendidikan

PAKET

178

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

KEG

179

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

KEG

180

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

DOKUMEN

181

Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA

KEG

Satuan

Tahun 2013

2014

2015

2016*

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

182

Bimbingan profesional guru dan siswa kelas III SLTP/SLTA khusus mata pelajaran UNAS

PAKET

183

Penggandaan naskah, pendistribusian, pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs, SMA/MA/ SISWA SMK dan pemantauan UAS/UN SLB, SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA/SMK

263.354

340.026 Siswa

340.786

184

Pemetaan sekolah sesuai standar pelayanan minimum (Kerjasama LP2KM UIR)

DOKUMEN

185

HUT dan Rakornas PGRI

DOKUMEN

186

Supervisi pengawas satuan pendidikan dan operasional APSI

DOKUMEN

187

Supervisi pengawas satuan pendidikan

KEG

340 Orang

188

Pemetaan sekolah sesuai standar pelayanan minimum

DOKUMEN

189

Penyusunan, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan

KEG

190

Pusat Layanan Autis Aceh

KEG

191

Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh

ORG/THN

887

1.337

192

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Serta Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan

193

Pembangunan fasilitas pendukung belajar mengajar

UNIT

Satuan

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Tahun 2013

2014

2015

2016*

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

194

Pembangunan fasilitas pendukung belajar mengajar

UNIT

195

Penyusunan kurikulum Aceh untuk PAUD

196

Satuan

Tahun 2013

2014

2015

2016*

DOKUMEN

Penulisan bahan ajar untuk PAUD

DOKUMEN

197

Pelatihan kurikulum Aceh bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk PAUD

198

Penyusunan kurikulum Aceh untuk Pendidikan Dasar

DOKUMEN

199

Penulisan bahan ajar untuk Pendidikan Dasar

DOKUMEN

200

Pelatihan kurikulum Aceh bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjangPendidikan Dasar

201

Penyusunan kurikulum Aceh untuk Pendidikan menengah

DOKUMEN

202

Penulisan bahan ajar untuk Pendidikan menengah.

DOKUMEN

203

Pelatihan kurikulum Aceh bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang Pendidikan menengah.

203

Bantuan Bea Siswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu.

Siswa

116.666

113.560

Ket: 2016* = Tahun target/rencana Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

7. KESEHATAN

Masyarakat Aceh yang sehat menjadi idaman semua pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berupaya secara sungguhsungguh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh telah dan akan terus melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi kepada upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dengan membudayakan pola hidup sehat lebih baik dari pada upaya kuratif. Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan dana untuk

Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) setiap tahunnya dengan anggaran yang cukup besar untuk kegiatan kuratif. Namun, Pemerintah Aceh juga menyadari bahwa pelaksanaan programprogram preventif yang bisa membuat orang sehat tidak sakit dan orang sakit tidak menjadi lebih parah sakitnya merupakan hal yang lebih penting lagi. Pendanaan kuratif JKRA bersumber dari anggaran provinsi. Sementara, upaya preventif diminta kepada kabupaten/kota untuk mengalokasikan pendanaanya. Perpaduan kebijakan pendanaan preventif dan kuratif serta

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

perbaikan tatakelola keuangan di puskesmas dan rumah sakit dapat mewujudkan good and clean government. Program eliminasi malaria di Provinsi Aceh menghasilkan pencapaian yang signifikan. Pemberian sertifikat eliminasi kepada 14 kabupaten/ kota sampai tahun 2015 termasuk Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Subulussalam, Sabang, Pidie, dan Bireuen menjadi bukti keberhasilan program eliminasi malaria di Aceh.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

GAMBAR 3.2.7.1.

ANGKA KEMATIAN IBU TAHUN 2012-2015 2012

2013

2014

2015

184

158

149

134

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

Keberhasilan ini membuat Aceh dipercaya untuk merancang tujuan pembelajaran tentang eliminasi di tingkat nasional dan internasional dan telah dipublikasikan jurnal internasional tentang program eliminasi malaria. Indikator kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung membaik seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.7.1. AKI Aceh pada tahun 2012 sebesar 184 orang menurun menjadi 134 orang pada tahun 2015. Namun, AKABA pada tahun 2012 sebesar 12 persen meningkat menjadi 13 persen pada tahun 2015 (Gambar 3.2.7.2). Demikian juga dengan AKB pada tahun 2012 sebesar 10 persen meningkat menjadi 12 persen pada tahun 2015 (Gambar 3.2.7.3).

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

GAMBAR 3.2.7.2.

ANGKA KEMATIAN BALITA TAHUN 2012-2015 2012

12 %

2013

14 %

2014

16 %

2015

13 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

GAMBAR 3.2.7.3.

ANGKA KEMATIAN BAYI TAHUN 2012-2015 2012

10 %

2013

13 %

2014

15 %

2015

12 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

Tingginya angka persentase AKABA dan AKB tersebut menggambarkan bahwa program dan kegiatan preventif dan kuratif kepada pasangan suami istri baru dan ibu hamil perlu dilakukan secara serius. Dalam hal ini, kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 92

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

mengatasi persoalan ini akan terus dilaksanakan melalui instansi terkait. Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan â&#x20AC;&#x153;Kesehatanâ&#x20AC;&#x153; Tahun 20132016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.7.1.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.2.7.1.

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013-2016 Tahun

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

PMT-AS (Peyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah)

Sekolah

Gedung Kesehatan

Unit

Satuan

2013

2014

2015

2016*

Pemberian Makanan Tambahan

Unit

5.356

Prasarana Kesehatan lainnya

Unit

Revitalisasi Posyandu dan PAUD

Paket

Jumlah Sarana gedung Kesehatan

Unit

Jumlah Pasien IGD

Pasien

16.301

18.510

17.395

14.904

Jumlah Pasien Rawat Jalan

Pasien

43.330

24.184

25.475

16.284

Jumlah Pasien Rawat Inap

Pasien

8.541

8.193

7.371

5.136

Kamar Operasi

Pasien

1.681

993

712

396

Kamar Bersalin

Pasien

2.023

2.077

1.364

672

Bed Occupancy Rate (BOR)

Avarage Lenght Of Stay (ALOS)

Hari

Turn Over Interval (TOI)

Hari

Bed Turn Over (BTO)

Kali

Net Death Rate (NDR)

‰

Gross Death Rate (GDR)

‰

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

72,75

79,60

76,62

Cost Recovery Rate

41,07

40,69

40,66

Admission Rate

14,32

19,19

17,19

16,46

Jumlah Tempat Tidur

Buah

110

Pembangunan Gedung Rawat Jalan

Unit

Pasien Sembuh Klinis Setelah Mendapat Palyanan dari RSJ

Pasien

2.232

2.214

2.002

822

Pemulangan (Dropping) Pasien yang sudah sembuh klinis

Pasien

133

626

439

244

Pembebasan Pasien Pasung

Pasien

Residen yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi NAPZA

Resieden

20 68

Kegiatan rehablitasi psikososial

Kegiatan

105

101

104

Alat Laboratorium

Set

Alat Kesehatan Puskesmas

Set

304

Perlengkapan Puskesmas

Set

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

2013

2014

2015

2016*

Pembangunan Baru Puskesmas

Unit

187

161

Pengadaan Mobil/Ambulance/Pusling

Unit

Pengadaan Mobiler

Set

Alat Kesehatan Poskesdes

Set

Perlengkapan Rumah Sakit

Set

Perlengkapan Poskesdes

Set

Sepeda Motor

Unit

Pengadaan Penunjang Rumah Sakit

Set

Jumlah Puskesmas

Unit

334

337

339

Rumah Sakit Regional

Unit

Peserta JKRA yang ditanggung

Jiwa

1.762.452

Ket: 2016* = Tahun target/rencana Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2016

Tahun

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

1.260.857 2.066.979 2.066.979

8. INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI

Pemerintah Aceh berupaya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Dalam konteks ini, berbagai kebijakan telah dan akan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh seperti: 1) Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah, 2) Pengembangan seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berdaya guna, 3) Peningkatan infrastruktur pembangunan daerah dengan

memperhatikan aspek lingkungan dan dampak resiko bencana, 4) Peningkatan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara integrasi dan 5) Pembangun berbagai jaringan transportasi dan infrastruktur penghubung antar wilayah dengan mengedepankan kebutuhan dan manfaat serta pengurangan dampak resiko bencana. Kondisi jembatan

provinsi tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.3.10. Rata-rata jembatan dengan kondisi baik sebesar 81,37 persen. Namun, kondisi jembatan dengan kondisi baik di beberapa kabupaten seperti Bener Meriah, Aceh Timur dan Aceh Besar perlu mendapat perhatian karena persentasenya masih di bawah 50 persen. Infrastruktur jembatan yang baik akan mendukung tingkat aksesibiltas barang dan orang dari dan menuju suatu wilayah.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.2.8.1.

KONDISI JEMBATAN PROVINSI TAHUN 2014 Kondisi Jembatan No

Kabupaten/Kota

Jumlah (buah)

Panjang

Buah

(m)

(%)

Simeulue

114

2.086,30

108

2.026,30

97,12

Aceh Singkil

409

287,4

70,27

Aceh Selatan

306,3

169,1

55,21

Aceh Tenggara

92,75

Aceh Timur

1.529,40

736,2

48,14

Aceh Tengah

679,5

489,5

72,04

Aceh Barat

677,8

541,3

79,86

Aceh Besar

1.910,50

901,3

47,18

Pidie

107

1.918,00

1.590,20

82,91

Bireuen

100,00

Aceh Utara

231,3

100,00

Aceh Barat Daya

128,9

100,00

Gayo Lues

1.243,15

1.079,45

86,83

Aceh Tamiang

Nagan Raya

895,04

890,04

99,44

Aceh Jaya

295,8

235,8

79,72

Bener Meriah

344,6

134,1

38,91

Pidie Jaya

194

183,9

94,79

Banda Aceh

562,2

252,2

44,86

Sabang

71,5

100,00

Langsa

100,00

Lhokseumawe

126

100,00

Subulussalam

268

100,00

14.034,29

627

10.494,49

Jumlah

768

Rata-rata Sumber: Dinas Bina Marga Aceh, 2015

Baik

Panjang (m)

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

81,37

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Kondisi jembatan nasional tahun 2014

kabupaten seperti Aceh Singkil dan Aceh Jaya

cenderung lebih baik dari kondisi jembatan

masih memerlukan perhatian karena kondisi

provinsi. Rata-rata jembatan nasional dengan

jembatannya masih rendah seperti yang

kondisi baik sebesar 90,42 persen. Beberapa

disajikan pada Tabel 3.2.8.2.

TABEL 3.2.8.2.

KONDISI JEMBATAN NASIONAL TAHUN 2014 Kondisi Jembatan No

Kabupaten/Kota

1 Simeulue

Jumlah (buah)

Baik

Panjang (m)

Panjang

Buah

(m)

(%)

2 Aceh Singkil

656,6

427,1

65,05

3 Aceh Selatan

118

2.555,80

112

2.252,10

88,12

4 Aceh Tenggara

851,1

762,1

89,54

5 Aceh Timur

1.441,60

100,00

6 Aceh Tengah

914,4

890,7

97,41

7 Aceh Barat

693,1

682,1

98,41

8 Aceh Besar

2.904,20

2.575,70

88,69

9 Pidie

1.696,00

1.301,50

76,74

10 Bireuen

1.255,80

1.168,30

93,03

11 Aceh Utara

1.173,60

1.083,20

92,30

12 Aceh Barat Daya

1.334,40

1.163,40

87,19

13 Gayo Lues

832,7

100,00

14 Aceh Tamiang

558,6

100,00

15 Nagan Raya

729,4

680,4

93,28

16 Aceh Jaya

2.126,20

1.641,10

77,18

17 Bener Meriah

471,1

462,6

98,20

18 Pidie Jaya

569,6

520,4

91,36

19 Banda Aceh

839,5

806,5

96,07

20 Sabang

44,4

35,4

79,73

21 Langsa

245,4

233,4

95,11

22 Lhokseumawe

274,3

262,3

95,63

23 Subulussalam

496,9

428,5

86,23

1.044

22.664,70

935

20.209,70

Jumlah Rata-rata

90,42

Sumber: Dinas Bina Marga Aceh, 2015 | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Infrastruktur jaringan irigasi merupakan infrastruktur penting untuk dijaga dan dikembangkan secara terintegrasi karena

berkaitan dengan kewenangan. Luas daerah irigasi berdasarkan kewenangannya tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.2.8.3.

TABEL 3.2.8.3.

LUAS DAERAH IRIGASI BERDASARKAN KEWENANGANNYA TAHUN 2014 No

Kewenangan

Lintas Kabupaten/ Kota (Ha)

Utuh Kabupaten/ Kota (Ha)

Total

Pemerintah

26.397,00

82,225

108,622 Ha

Pemerintah Propinsi

2.144,00

76,324

78,468 Ha

III

Pemerintah Kabupaten/ Kota

0,00

203,428

203,428 Ha

1,439

28,541

361,977

390,518 Ha

1,499 DI

Total Sumber: Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2014

Kondisi saluran irigasi berdasarkan kewenangan dapat dilihat pada Tabel 3.2.8.4. Kondisi saluran irigasi kewenangan pusat sebesar 75,67 persen, kewenangan kabupaten/kota sebesar 59,26 persen dan kewenangan kabupaten/kota sebesar 51,59 persen. Selanjutnya, saluran irigasi kewenangan provinsi kategori rusak berat sebesar

15,54 persen dan kewenangan kabupaten/kota sebesar 23,38 persen. Koordinasi intensif antara nasional dengan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kondisi saluran irigasi di Aceh sangat diperlukan agar ketahanan pangan di Aceh dapat terwujud.

TABEL 3.2.8.4.

Luas Baku

Fungsional

(Ha)

Kewenangan Pusat

101.622

87,903

Kewenangan Provinsi

65,409

28,975

Kewenangan Kab/ Kota

196,261 104,018

Kuantitas

Kewenangan

KONDISI SALURAN IRIGASI BERDASARKAN KEWENANGAN

1.195 km 3.347 bh 705 km 1.369 bh 1.760 km

Sumber: Dinas Pengairan 2014

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Kondisi Saluran Baik (km)

Rusak Sedang

(%)

(km)

(%)

785

65,67

322

418

59,26

908

51,59

Rusak Berat (km)

(%)

26,92

7,42

178

25,20

110 15,54

440

25,03

411 23,38

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan â&#x20AC;&#x153;Infrastruktur yang

Terintegrasiâ&#x20AC;&#x153; Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.8.5.

TABEL 3.2.8.5.

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI No

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

Tahun 2013

2014

2015

2016*

Air Bersih

Unit

71.013

8.616

Bangunan Pelengkap

Unit

379.539

Irigasi

Meter

124.331

89.010

9.040

Jalan

Meter

3.796.474

1.011.445

140.766

Jembatan

Unit

412

165

MCK

Unit

Pasar

Unit

Prasarana Umum lainnya

Unit

Plat Beton

Unit

546

541

Saluran

Meter

447.829

253.669

83.903

Box Cluvert / Pintu Air

Unit

488

21.736

1.793

Bronjong / TPT / Talud

Meter

138.433

86.150

15.830

Sumur Bor

Unit

Drainase

Meter

126

3.294

Panjang saluran drainase/ gorong-gorong perdesaan

188

116

Panjang pembangunan jalan perdesaan

186

148

Jumlah jaringan distribusi air bersih yang terbangun

Kws

Jumlah peralatan pendukung dan bangunan pengolahan sampah yang terbangun

Unit

Jumlah produk perencanaan pengembangan kawasan wilayah strategis Laporan dan cepat tumbuh

363

Jumlah gedung yang terbengkalai dan di alih fungsikan (katibul wali)

Kawasan

Jumlah kawasan Mesjid Raya yang tertata (Multi Years)

Kawasan

Jumlah Mesjid dan Meunasah yang terbangun

Unit

329

629

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang di rehab/dibangun (Mesjid/ Unit meunasah/ pesantren/ dayah)

Jumlah sarana Gedung (Seni Budaya, perkantoran/fasilitas umum) yang terbangun

Unit

Tahun 2013

2014

2015

2016*

714

1.464

116

133

Pemeliharaan rutin jembatan

21.017

22.112

22.243

22.316

Pemeliharaan rutin jalan

1.861

1.823

1.736

1.689

Pelebaran Jalan

Pembangunan Jalan Tembus

Unit

Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan

Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jembatan

700

162

Pembangunan Jembatan Baru

263

107

121

Penggantian Jembatan

172

Pembangunan Fly over

153

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Unit

(1)

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Koridor

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Unit

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kegiatan

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Sta/Apl

20 / 10

25 / 11

38 / 11

40 / 12

Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Unit

212

250

242

220

Kerjasama informasi dengan Mass Media

Kegiatan

Pengembangan Data dan Statistik

Unit

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: 1) Dinas Cipta Karya Aceh; 2) Dinas Bina Marga Aceh; 3) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh; 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, 2016

100

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

101

9. SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Pemerintah Aceh berpaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan hal ini sudah dan akan terus diimplementasikan. Kebijakan-kebijakan tersebut anatara lain:1) Meningkatkan inovasi dan kreatifitas yang memberikan nilai tambah pada produksi masyarakat, 2) Menumbuhkembangkan konsep agribisnis dan

102

agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menyerap tenaga kerja terutama di wilayah perdesaan, 3) Mengembangkan kawasan potensi perikanan tangkap untuk menjadi kawasan minapolitan , 4) Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, 5) Meningkatkan dukungan inovasi teknologi, 6) Mengembangkan kawasan industri wisata dan 7) Melakukan pembinaan dan

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah Aceh memiliki komitmen untuk menjamin sumberdaya alam yang berkelanjutan dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam. Kebijakan Gubernur Aceh di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), khususnya, dalam rangka menyelesaikan turunan UUPA dan menata kembali sektor pertambangan di Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.2.9.1.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.2.9.1.

INDIKATOR KINERJA SUMBERDAYA ALAM BERKELANJUTAN No

Kegiatan

Status

Diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Selesai

Pembangunan Terminal Regasifikasi Arun

Selesai

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Aceh (RUKA) Tahun 2012-2031.

Selesai

Pembangunan Energi Terbaharukan: 1. PLTA Peusangan-Aceh Tengah 80 MW (2x40 MW). 2. PLTM Krueng Isep Nagan Raya 10 MW (2x5 MW) 3. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Seulawah Agam, Jaboi-Sabang, Geureudong, Gunung Kembar, dan Gunung Peut Sagoe.

Optimalisasi Energi Fosil : 1. PLTU Nagan Raya 1-2, 220 MW (2x110 MW). 2. PLTU Nagan Raya 3-4 Nagan Raya 440 MW (2x220 MW) 3. PLTG Arun-Lhokseumawe 200 MW (2x100 MW)

Tahap Pembangunan Tahap pembangunan Tahap persiapan

Selesai Tahap proses lelang Tahap persiapan

Penataan Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh: 1. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selesai

2. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 11/INSTR/2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Selesai

3. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/777/2015 tentang Pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara di Provinsi Aceh.

Selesai

4. Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh tanggal 5 Agustus 2014 untuk menertibkan maraknya penggunaan merkuri/air raksa dan sianida pada kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dan untuk mencegah meluasnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.

Selesai

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

103

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan “Sumber Daya Alam Berkelanjutan“ Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.9.2. TABEL 3.2.9.2.

HASIL PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN No

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

Pembangunan dan Rehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Unit / Piko Hidro

Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Kaum Dhuafa

2013

2014

2015

2016*

Unit

1.647

973

1.814

804

Pengadaan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya - Solar Home System (PLTS-SHS)

Unit

Pemasangan KWh Meter Pada Konsumen PLTMH

Unit

900

Penyaluran Pembangkit Listrik Kecil / Genset

Unit

190

206

135

Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah

Pemasangan Pembangkit Air Tenaga Surya (PATS)

Unit

Pembangunan Sumur Bor

Unit

148

Penurapan air tanah

Unit

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar

Unit

1.420

1.511

838

642

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Ornamen (PJU Ornamen)

Unit

259

130

1.103

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Unit Umum Tenaga Surya (PJU-TS)

197

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, 2016

104

Tahun

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

10. KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN

Pemerintah Aceh menjadikan kualitas lingkungan dan kebencanaan sebagai prioritas pembangunan untuk menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Kualitas lingkungan sangat dipengaruhi oleh tata guna lahan yang penggunaannya diatur sesuai dengan pola ruang. Aceh merupakan provinsi dengan tutupan hutan paling baik di Sumatera yakni sebesar 58.96 %. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KEPMENLHK Nomor: SK.103/ MenLHK-II/2015, luas kawasan hutan dan perairan Aceh sebesar 3.557.928 Ha (62%) atau 58,96% dari luas daratan. Komposisinya adalah hutan konservasi seluas 1.058.144 Ha, Hutan Lindung: 1.788.266 Ha, Hutan Produksi: 711.519 Ha, Hutan Produksi Terbatas: 141.771 Ha, Hutan Produksi Tetap: 554.339 Ha, dan Hutan Produksi Konversi : 15.409 Ha.

seluas 3.523.925 Ha (60,37%) dan pada tahun 2010 seluas 2.291.080 ha (40,36%). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan luas kawasan hutan (deforestasi) sebesar 20,01 persen. Aceh merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikannya sebagai salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap bencana, khususnya bencana alam. Tingkat resiko bencana alam yang terjadi setiap tahunnya sangat tinggi, terutama bencana banjir dan kekeringan. Permasalahan

Hutan konservasi

1.058.144 Ha Hutan Lindung

1.788.266 Ha Hutan Produksi

711.519 Ha Hutan Produksi Terbatas

141.771 Ha Hutan Produksi Tetap

554.339 Ha Hutan Produksi Konversi

15.409 Ha

Pola ruang wilayah Aceh terdiri dari kawasan lindung seluas 2.708.550 Ha (47,7%) dan Kawasan Budidaya seluas 2.934.602 Ha (52,3%). Hutan Aceh pada tahun 2008 | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

105

utama lingkungan hidup di Aceh dalam beberapa tahun terakhir adalah kerusakan hutan, akibat perambahan hutan (illegal logging dan over cutting). Aktivitas pertambangan ilegal, perladangan berpindah dan kebakaran hutan juga merupakan penyebab utama dari kerusakan hutan. Degradasi Hutan dalam beberapa tahun terakhir adalah disebabkan oleh kerusakan

106

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

kawasan, perambahan hutan (illegal logging). Lahan kritis tahun 2013 seluas 275.970,70 Ha menurun sebesar 30 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010 seluas 391.484,80 Ha. Pada tahun 2013, lahan kritis dalam kawasan hutan seluas 164.110,12 Ha (59,46 %) dan di luar kawasan hutan seluas 112.179,42 Ha (40,63 %). Luas lahan kritis di Aceh tahun 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.2.8.8.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.2.10.1.

LUAS LAHAN KRITIS DI ACEH TAHUN 2010 DAN 2013 Tahun 2010 No

Kabupaten/ Kota

Luas (Ha)

Tahun 2013 Luas (Ha)

Dalam Kawasan Hutan

Luar Kawasan Hutan

(Ha)

(%)

(Ha)

(%)

Simeulue

15.540,60

2.531,48

2.224,47

87,87

307,01

12,13

Aceh Singkil

16.635,90

38,63

100,00

Aceh Selatan

24.126,00

14.469,07

9.353,68

64,65

5.115,39

35,35

Aceh Tenggara

9.753,20

383,90

383,9

100,00

Aceh Timur

10.774,20

12.439,83

11.423,95

91,83

1.015,88

8,17

Aceh Tengah

68.026,30

62.203,11

35.374,46

56,87

26.828,65

43,13

Aceh Barat

2.121,10

9.030,31

923,59

10,23

8.106,72

89,77

Aceh Besar

46.399,70

53.242,23

28.661,27

53,83

24.580,96

46,17

Pidie

27.808,20

22.982,52

15.526,31

67,56

7.456,21

32,44

Bireuen

8.599,40

3.239,36

699,8

21,60

2.539,56

78,40

Aceh Utara

14.908,00

2.526,77

1.477,41

58,47

1.049,36

41,53

Aceh Barat Daya

5.365,30

13.656,98

9.818,70

71,90

3.838,28

28,10

Gayo Lues

53.190,20

37.075,96

25.949,42

69,99

11.126,54

30,01

Aceh Tamiang

6.604,60

3.916,32

2.570,28

65,63

1.346,04

34,37

Nagan Raya

7.727,90

11.904,95

5.580,70

46,88

6.324,25

53,12

Aceh Jaya

34.615,60

14.093,01

9.668,40

68,60

4.424,61

31,40

Bener Meriah

31.007,80

9.366,22

1.831,77

19,56

7.534,45

80,44

Pidie Jaya

1.458,53

1.255,36

203,17

Banda Aceh

121,56

Sabang

4.234,00

243,35

162,57

66,81

80,78

33,19

Langsa

4.046,80

1.168,17

1.155,71

98,93

12,46

1,07

Lhokseumawe

128,54

Subulussalam

9,04

391.484,80

275.970,70

164.089,42

59,46

112.140,42

40,63

17021,08

11998,73

7134,32

2,59

4875,67

1,77

Jumlah Rata-rata

Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Aceh, 2011, Statistik Pembangunan BPDAS Kr. Aceh, 2014.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

107

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Luas kawasan terbuka akibat deforestasi jika tidak segera ditangani akan berpotensi meningkatkan intensitas bencana seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Untuk mengantisipasi perambahan hutan dan mengoptimalkan pengawasan di sektor kehutanan, Dinas Kehutanan (Dishut) Aceh membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terbagi atas enam wilayah. KPH merupakan Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 20 Tahun 2013 dan resmi bertugas pada pertengahan tahun 2015.

Implementasi KPH dalam UU 41/1999 diatur lebih rinci dalam PP No. 06 Tahun 2007, yang mengatur bahwa satu unit pengelola KPH memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

KPH menjadi salah satu peluang bagi Aceh untuk mulai meningkatkan pendapatan dari hasil hutan bukan kayu. Per Juli 2015, pendapatan dari HHBK di tingkat Provinsi sudah mencapai 1.2 milyar Rupiah. Sementara dari Kabupaten kurang lebih 320 juta Rupiah. Pemerintah Aceh memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan sampah untuk menjamin lingkungan sehat bagi masyarakat. Jumlah Timbulan Sampah (m3/Hari) Tahun 20102013 dapat dilihat pada Tabel 3.2.8.9.

Menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan, yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan hutan, penggunaan kawasan hutan, pelaksanaan tata batas hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi;

2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk diimplementasikan melalui rencanarencana pengelolaan kawasan hutan dan sekitarnya; 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah masing-masing KPH, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian; 4. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan; 5. Meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui pengembangan skema kehutanan sosial berdasarkan kearifan/karakteristik lokal; dan 6. Menyelesaikan konflik tenurial dengan mengembangkan skema kolaboratif atau kemitraan dalam pengelolaan hutan.

108

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.2.10.2.

JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (M3/HARI) TAHUN 2010-2013 Kabupaten/ Kota

Tahun 2010

2011

2012

2013

Simeulue

73,00

37,60

560,00

Aceh Singkil

12,39

258,00

Aceh Selatan

39,15

62,90

445,70

Aceh Tenggara

30,00

Aceh Timur

135,68

127,30

133,90

Aceh Tengah

60,00

65,00

218,00

Aceh Barat

270,00

Aceh Besar

108,00

685,07

740,91

Pi d i e

55,00

52,00

911,00

116,50

Bireuen

120,00

130,50

Aceh Utara

706,00

710,00

723,00

548,30

Aceh Barat Daya

12,00

45,00

Gayo Lues

21,00

30,00

21,70

Aceh Tamiang

67,39

26.103,97

57.274,85

Nagan Raya

27,00

25,00

35,00

Aceh Jaya

8,40

9,00

250,00

Bener Meriah

84,31

100,00

Pidie Jaya

356,90

212,89

387,84

Banda Aceh

640,00

690,00

734,00

Sabang

50,95

71,17

31,03

Langsa

190,00

304,71

382,00

Lhokseumawe

210,00

243,76

187,00

Subulussalam

19,34

24,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2014

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

109

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Pencapaian target dan sasaran pengelolaan sampah menghadapi beberapa tantangan diantaranya; 1). Persentase sampah tertangani (perdesaan dan perkotaan) adalah sebesar 35,69 persen. 2). Belum seluruhnya Pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Provinsi Aceh yang dikelola secara sanitary landfill. TPA yang telah sanitary landfill adalah 4 kabupaten/kota (Banda Aceh, Aceh Barat, Subulussalam, Singkil), selebihnya Controlled landfill (Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, dan Nagan Raya). 3). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap (PHBS), 4). Kurangnya komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah, 5). Kelembagaan pengelolaan sampah (registor dan operator). Dalam usaha mencapai target target dan sasaran 100 persen cakupan pelayanan persampahan dibutuhkan peningkatan layanan penampungan

110

dan pengangkutan serta pengelolaan akhir yaitu dengan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari Sistem Open Dumping dan Controlled Dumping menjadi Sanitary Landfill. Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada enam bidang yang harus diperhatikan, yaitu proses perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum. Berkaitan dengan amanah Undang-undang ini, Pemerintah Aceh memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus lingkungan. Pemerintah Aceh meminta aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam menangani perkara kejahatan lingkungan dalam upaya mengkampanyekan perlindungan dan pelestarian alam di Aceh. Aspek penegakan hukum merupakan salah satu hal yang utama, di samping

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

sosialisasi kepada publik dan kerjasama dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam upaya merawat dan menjaga kelestarian lingkungan. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan sejak tahun 2013 s/d 2014 telah dapat diselesaikan sebanyak 11 kasus dengan target penyelesaian 15 kasus sehingga dengan demikian persentase penyelesaian kasus 73,33 persen. Indeks kualitas lingkungan Aceh cenderung membaik dari tahun 2013 sebesar 63,71 (Kategori Kurang Baik) meningkat menjadi 70,11 (Kategori Cukup) pada tahun 2014 dan 77,23 (Kategori Baik) pada tahun 2015. Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan â&#x20AC;&#x153;Kualitas Lingkungan dan Kebencanaanâ&#x20AC;&#x153; Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.3.17.

Ha Orang Jiwa Kasus

Kab/Kota Kab/kota usaha/ kegiatan

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Bantuan Kedaruratan Korban Bencana Alam/Sosial

kasus lingkungan yang tertangani

Pembangunan rumah kompos

Pembangunan bank sampah

Pengujian kualitas air

Pengujian kualitas udara

Pembentukan Komisi Penilai AMDAL

Pemantauan Pasca AMDAL (uji petik)

Rekomendasi AMDAL, UKL/UPL

usaha/ kegiatan

sungai/ danau

unit

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Satuan

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

1.870

268

815

23 Kab/Kot

2013

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN TAHUN 2013-2016

TABEL 3.2.10.3.

2014

215.953

1.847

588

682

Tahun 2015

114.310

1.833

218

612

23 Kab/Kot

2016*

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

111

112

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Taman KeanePembangunan Taman karagaman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Hayati desa

laporan/ Peta

laporan/ Peta laporan/ Peta laporan/ Peta laporan/ Peta

Kampung Iklim (Proklim)

Perencanaan dan Penyusunan Program pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indek Kualitas Lingkungan Aceh

a. Indeks Kualitas Air

b. Indeks Pencemaran Udara (IKU)

c. Indeks Tutupan Hutan

DAS

Penanaman sepanjang Daerah Aliran Sungai

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Sekolah/ Dayah/ Lingkungan (Terlaksananya Pesantren lomba sekolah/dayah dan kantor ramah lingkungan tingkat provinsi)

unit

Pembangunan sumur resapan

Satuan

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

16 sekolah (SD/SLTP/ SLTA/ dayah/ pesantren )

58,64

77,7

10 sekolah (SD/ SLTP/ SLTA)/ dayah/ pesantren

58,64

97,51

58,02

70,11 (Katagori Cukup)

63,71 (Katagori Kurang Baik) 56,5

1 (satu) Laporan SPM Bidang LH

1 (satu) laporan dan 1 (satu) Peta Keberadaan DAS Kr. Aceh Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar

2014

2013

19 sekolah (SD/ SLTP/ SLTA)/ dayah/ pesantren

58,64

89,03

50,31

77,23 (Katagori Baik)

Terlaksananya lomba sekolah/dayah dan kantor ramah lingkungan di Aceh

1 (satu) peta dan deskipsi Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Aceh

1 (satu) Laporan Data Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2016*

2015

Tahun

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Laporan/ Buku

Laporan / Buku

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Laporan /Buku

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Satuan

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Terlaksananya Kantor lomba sekolah/dayah dan kantor ramah lingkungan tingkat provinsi)

6 jenis diseminasi

60% kualitas sistem informasi

18 kegiatan Hari Lingkungan Hidup dan 2 pameran

1 (satu) laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Aceh

1 (satu) Film dokumenter lingkungan judul “Pengelolaan Lingkungan Hidup”

6 (enam) kegiatan 1 (satu) edisi Buletin Hari Lingkungan Lingkungan “Clean Hidup dan 2 pameran dan Green” lingkungan 6 (enam) kegiatan 6 (enam) kegiatan Hari Lingkungan Hari Lingkungan Hidup dan 2 pameran Hidup dan 2 pameran lingkungan lingkungan

2 (satu) edisi Buletin Lingkungan “Clean dan Green”

6 (enam) kegiatan Hari Lingkungan Hidup dan 2 pameran lingkungan

Profil Lingkungan Hidup Provinsi

Terbangunnya Pusdatin Lingkungan Hidup

2 edisi Jurnal “Rona Lingkungan Hidup”

2016*

Data Base Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan

2015

2 Buku SLHD Aceh 2013 (Buku Data dan Buku Laporan)

Tahun

2014

2013

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

113

114

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut

Pilot project pengelolaan pesisir

Sumber: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Aceh, 2016

Ket: 2016* = tahun target/rencana

unit

Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah

lokasi

Buku

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Satuan

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

No 2013

44,85

2015

44,7

Terakreditasi Laboratorium UPTB BPPL Bapedal Aceh

2 (dua) Buku SLHD 2 (dua) Buku SLHD Aceh 2014 (Buku Data Aceh 2015 (Buku Data dan Buku Laporan) dan Buku Laporan)

2014

Tahun

41 Peralatan laboratorium lingkungan

2 (dua) Buku SLHD Aceh 2016 (Buku Data dan Buku Laporan)

2016*

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

115

3.3 PENGGUNAAN ANGGARAN BERDASARKAN 10 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pembangunan menitikberatkan pada 10 Perioritas Pembangunan sebagaimana yang dituangkan di dalam dokumen rencana jangka menengah Aceh sebagaimana yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017.

Pengalokasian anggaran berdasarkan 10 prioritas Pembangunan tersebut seperti yang disajikan pada Tabel 3.3.1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi menduduki alokasi anggaran yang

116

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

tertinggi dibandingkan dengan prioritas lainnya. Prioritas Pendidikan adalah peringkat kedua yang memperoleh anggaran tertinggi disusul oleh Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk pada peringkat ketiga dan Kesehatan pada peringkat keempat.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

PENGGUNAAN ANGGARAN BERDASARKAN 10 PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI

10.270.238.465.990

PENDIDIKAN

6.726.207.258.848

KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK

4.247.584.010.938

KESEHATAN

4.189.503.241.265

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

1.422.408.128.876

DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA

1.143.008.435.918

KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN

872.984.753.942

KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN

427.610.826.640

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

263.790.610.162

SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

212.203.303.177

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

117

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.3.1.

PENGGUNAAN ANGGARAN BERDASARKAN 10 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN PEMBANGUNAN 2013-2016 Prioritas Pembangunan

TAHUN 2016*

JUMLAH

2013

2014

2015

Infrastruktur yang Terintegrasi

3.434.033.267.135

2.229.586.508.598

2.129.710.140.808

2.476.908.549.449

10.270.238.465.990

Pendidikan

1.335.552.376.049

1.652.190.062.646

1.761.638.135.811

1.976.826.684.342

6.726.207.258.848

Kesehatan

892.888.523.898

1.004.431.477.085

1.098.687.227.432

1.251.576.782.523

4.247.584.010.938

Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk

1.105.321.896.431

1.102.643.738.135

1.017.353.751.355

964.183.855.344

4.189.503.241.265

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

481.357.498.556

322.445.678.073

187.827.035.417

430.777.916.830

1.422.408.128.876

Dinul Islam, Adat dan Budaya

293.766.912.680

244.800.213.352

277.155.964.827

327.285.345.059

1.143.008.435.918

Keberlanjutan Perdamaian

182.628.602.980

213.208.425.534

298.997.134.283

178.150.591.145

872.984.753.942

Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan

121.106.092.705

89.728.548.311

83.796.571.334

132.979.614.290

427.610.826.640

Penanggulangan Kemiskinan

83.221.767.685

58.957.050.361

36.629.219.763

84.982.572.353

263.790.610.162

Sumber Daya Alam Berkelanjutan

63.875.921.961

37.415.902.885

48.662.851.970

62.248.626.361

212.203.303.177

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, 2016

Dasar pertimbangan alokasi anggaran ini memiliki orientasi untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar yang menjadi kendala pembangunan. Alokasi anggaran kesehatan menjadi tinggi karena adanya amanah undang-undang untuk mengalokasikan anggaran minimal sebesar 20 persen dan

118

kesehatan sebesar 10 persen dari total APBA. Selanjutnya, prioritas ketahanan pangan dan nilai tambah produk memperoleh anggaran yang signifikan untuk mewujudkan Aceh sebagai lumbung pangan Nasional. Namun, anggaran

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

yang cukup besar ini belum mampu diwujudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk karena belum berkembangnya agribisnis. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh akan terus berupaya agar agribisnis dapat berkembang secara signifikan.

GAMBAR 3.3.2.

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2016

2013

2014

2015

2016

INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI PENDIDIKAN KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK KESEHATAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

119

3.4 KEGIATAN STRATEGIS

Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis pembangunan yang mengacu kepada prioritas pembangunan Aceh yang sudah diuraikan sebelumnya. Beberapa kegiatan strategis tersebut antara lain: Bantuan Beasiswa Pendidikan, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, Pembangunan Jalan Tembus dan Lingkar Kepulauan, Jalan Bebas Hambatan, Pembangunan Pengambangan Mesjid Raya, serta Pelabuhan Perikanan Lampulo.

3.4.1. BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN Beasiswa Transisi Mengingat Aceh saat ini berstatus Otonomi Khusus, memudahkan Pemerintah Aceh dalam melahirkan program-program unggulan terutama di sektor pendidikan. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah pemberian beasiswa bagi anak sekolah yatim piatu yang telah dilakukan sejak tahun 2008 yang lalu. Beasiswa tersebut disalurkan bagi siswa yang berada pada jenjang Pendidikan Dasar hingga Menengah Atas yang orang tuanya 120

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

telah meninggal dunia. Melalui pemberian beasiswa tersebut diharapkan dapat dapat membantu para siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (beasiswa transisi). Dengan demikian maka angka siswa putus sekolah menjadi semakin kecil, sehingga pendidikan Aceh akan semakin baik di masa yang akan datang. Komitmen Pemerintahan Zikir dalam membina kehidupan yang layak bagi anak yatim dan piatu cukup besar besar. Dalam bidang pendidikan, sejak 4 (empat) tahun memimpin Aceh, yaitu terhitung mulai dari tahun 2013

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

hingga 2016 telah dan akan disalurkan bantuan beasiswa kepada 450.330 orang anak yatim dan piatu mencapai Rp 810.594.200.000,. Jumlah beasiswa yang disalurkan pada 2013 telah membantu 116.568 siswa dengan anggaran mencapai Rp 209.822.400.000,-. Pada tahun 2014 dilanjutkan penyalurannya terhadap 113. 560 siswa dengan jumlah anggaran Rp 204.408.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah siswa yang dibantu mencapai 110.101 orang dengan anggaran Rp 198.182.000.000,-. Adapun pada tahun 2016, target jumlah siswa yang akan dibantu sama seperti tahun 2015 yang diperkirakan mencapai 110.101 orang dengan jumlah pagu anggaran Rp 198.182.000.000,-. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai jumlah siswa yatim piatu yang mendapat bantuan berikut anggaran yang disalurkan, dapat dilihat Tabel 3.4.1.1.

Beasiswa Perguruan Tinggi Dalam rangka mewujudkan peningkatan sumberdaya manusia Aceh melalui jenjang pendidikan tinggi, Pemerintah Aceh juga memberikan bantuan bagi putra dan putri Aceh yang telah lulus jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi, yaitu Perguruan Tinggi. Pemberian bantuan ini diperuntukkan dalam 2 (dua) utama kategori seleksi, yaitu: program jalur umum dan program jalur miskin. a. Pemberian beasiswa melalui jalur seleksi umum mengutamakan pada hasil test terhadap potensi akademik dengan bekerja sama beberapa universitas yang berada di dalam dan di luar negeri. Jenis beasiswa ini diberikan bagi putra-putri Aceh yang melanjutkan pendidikan pada jenjang S1, S2, dan S3. Universitas dalam negeri yang terlibat dalam kerjasama ini diantaranya Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan beberapa universitas ternama lainnya. Sedangkan pengiriman mahasiswa untuk studi ke luar negeri dilakukan ke beberapa

Adapun daerah terbanyak penerima beasiswa yatim dan piatu selama ini, berturutturut adalah adalah Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Pidie, dan Aceh Timur. Sedangkan daerah terendah penerima adalah Kota Sabang, Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam dan Kabupaten Gayo Lues. Hal tentunya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa yatim piatu yang terdata setiap tahunnya. TABEL 3.4.1.1

Daerah Penerima beasiswa yatim dan piatu terbanyak, berturut-turut adalah adalah: 1. Aceh Utara, 2. Bireuen, 3. Pidie, 4. Aceh Timur.

JUMLAH SISWA DAN ANGGARAN BEASISWA ANAK YATIM 2013-2016 Tahun

Jumlah siswa (Orang)

Jumlah Anggaran (Rp)

2013

116.568

209.822.400.000

2014

113.560

204.408.000.000

2015

110.101

198.182.000.000

2016*

110.101

198.181.800.000

450.330

810.594.200.000

Jumlah

Daerah penerima beasiswa yatim dan piatu terendah adalah: 1. Kota Sabang, 2. Simeulue, 3. Kota Subulussalam 4. Gayo Lues.

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia (LPSDM) Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

121

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Pengolahan Hasil Tambang, Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan Hasil Laut, Penyuluhan Pertanian, Teknologi Produksi Benih dan Pakan Ikan, Teknik Elektronika Industri, Teknik Mesin yang dilanjutkan ke Teknik Permesinan Kapal.

Negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Taiwan, Jepang, China, Korea, Perancis, Rusia, Inggris, Amerika, Yaman, Maroko, Turki, Jerman, Sudan, Italia, Suriah, India, Belanda, Australia, Thailand dan lain-lain. b. Sedangkan beasiswa keluarga miskin, mekanisme dan sistem dalam penyeleksian disesuaikan dengan kriteria keluarga miskin. Kalangan yang diutamakan dari keluarga miskin akibat konflik, tsunami dan bencana alam yang terjadi di Kabupaten/Kota. Pemberian beasiswa program jalur miskin merupakan tindaklanjut dari visi Pemerintah Aceh 2012 â&#x20AC;&#x201C; 2017, yaitu â&#x20AC;&#x153;Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai wujud Memorandum of Understanding (MoU) Helsinkiâ&#x20AC;?. Penerima beasiswa dari jalur ini, diarahkan untuk memilih program Diploma-III dengan lebih memfokuskan pada arah pendalaman materi (70%) dibandingkan dengan teori (30%) dalam menjalankan proses pendidikannya. Para lulusan nantinya dapat dengan cepat menguasai keterampilan vokasional yang mampu memacu dan mengembangkan kreativitas individu dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosial. Adapun perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai tempat studi program jalur miskin adalah Politeknik Aceh, Politeknik Aceh Selatan, Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan Politeknik Indonesia-Venezuela. Sedangkan untuk program studi/jurusan yang menjadi prioritas adalah Akuntansi, Industri 122

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Di samping 2 (dua) hal tersebut, juga dilakukan pemberian beasiswa/bantuan keuangan lainnya, yaitu Tahfizh AlQuran, Pilot, Dokter Spesialis, Kualifikasi Guru, Riset Unggulan, distancelearning programme, dan persiapan bahasa (short course).

Untuk meningkatkan manajemen pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut, Gubernur Aceh telah menunjuk Lembaga Peningkatan Sumberdaya Manusia (LPSDM) Aceh guna merumuskan kebijakan pemberian beasiswa, kerjasama pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Hal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Keputusan Gubernur Nomor: 422.5/371/2011, Tentang Susunan Personalia Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh Tahun 2011. Jumlah anggaran yang telah dialakokasikan secara selama 4 (empat) untuk program beasiswa tersebut berjumlah Rp 331.366.908.267,- di mana pada tahun 2014 mendapat alokasi terbesar yang mencapai Rp 104.428.834.260,- dibandingkan periode lainnya. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan alokasi anggaran dan distribusi berdasarkan jenis penerima manfaat, dapat dilihat Tabel 3.4.1.2.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.4.1.2.

PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN DAN DISTRIBUSI BERDASARKAN JENIS PENERIMA MANFAAT TAHUN 2013-2016 No

Tahun (Orang)

Uraian

TAHUN 2013

Lainnya

Diploma

Beasiswa Dalam Negeri

Beasiswa Luar Negeri

Beasiswa Dokter Spesialis

4 5

Pagu (Rp)

508

9.112.085.022

276

142

56.978.379.485

Beasiswa Miskin

Beasiswa D3 Agribisnis

Tahfidz Al-Quran

Pilot

Bantuan Pendidikan

6.600.000.000

3.226.104.000

Kualifikasi Guru

Riset Unggulan

Distancelearning Programme

Persiapan Bahasa, Short Course

631.657.500

543

392

164

76.548.226.007

Jumlah Tahun 2013

TAHUN 2014

Beasiswa Dalam Negeri

15.077.562.100

Beasiswa Luar Negeri

195

50.026.125.000

Beasiswa Dokter Spesialis

Beasiswa Miskin

213

5.337.520.000

Beasiswa D3 Agribisnis

Tahfidz Al-Quran

481.250.000

Pilot

14.808.708.000

Bantuan Pendidikan

11.744.945.660

Kualifikasi Guru

Riset Unggulan

1.150.000.000

Distancelearning Programme

Persiapan Bahasa, Short Course

2.500.000.000

213

307

104.428.834.260

Jumlah Tahun 2013

3.302.723.500

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

123

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Tahun (Orang)

Uraian

Lainnya

TAHUN 2015 1

Beasiswa Dalam Negeri

Beasiswa Luar Negeri

Beasiswa Dokter Spesialis

Pagu (Rp)

346

18.853.118.800

128

30.619.213.200

Beasiswa Miskin

419

14.352.477.500

Beasiswa D3 Agribisnis

1.600.000.000

Tahfidz Al-Quran

460.500.000

3.488.032.000

Pilot

1.762.750.000

Bantuan Pendidikan

3.392.350.000

Kualifikasi Guru

Riset Unggulan

50.000.000

Distancelearning Programme

Persiapan Bahasa, Short Course Jumlah Tahun 2015

2.659.051.000

525

346

222

118

77.237.492.500

TAHUN 2016*

Beasiswa Dalam Negeri

Beasiswa Luar Negeri

Beasiswa Dokter Spesialis

Beasiswa Miskin

576

Beasiswa D3 Agribisnis

Tahfidz Al-Quran

443

13.805.040.000

21.030.941.000

5.016.030.000

19.860.894.000

1.596.000.000

1.005.906.000

Pilot

Bantuan Pendidikan

5.564.000.000

Kualifikasi Guru

Riset Unggulan

Distancelearning Programme

Persiapan Bahasa, Short Course Jumlah Tahun 2016

124

Diploma

5.273.544.500

633

524

105

73.152.355.500

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Uraian

Tahun (Orang) Lainnya

Diploma

TAHUN 2013-2016

Pagu (Rp)

Beasiswa Dalam Negeri

1.297

136

56.847.805.922

Beasiswa Luar Negeri

647

379

158.654.658.685

Beasiswa Dokter Spesialis

186

15.032.889.500

Beasiswa Miskin

1.208

39.550.891.500

Beasiswa D3 Agribisnis

116

3.196.000.000

Tahfidz Al-Quran

1.947.656.000

Pilot

16.571.458.000

Bantuan Pendidikan

27.301.295.660

Kualifikasi Guru

Riset Unggulan

1.200.000.000

Distancelearning Programme

Persiapan Bahasa, Short Course

11.064.253.000

1.371

1.413

969

464

331.366.908.267

Total 2013-2016 Ket: 2016* = tahun target/rencana

Sumber: Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia (LPSDM) Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

125

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

3.4.2. JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH Gubernur Aceh, Zaini Abdullah bersama Direktur Utama Jamsostek, Fachmi Idris yang didampingi Wali Nanggroe Malik Mahmud pada acara penandatanganan kerjasama Pelayanan Kesehatan JKRA antara PT Askes (Persero) dengan Pemerintah Aceh Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) merupakan salah satu program andalan Pemerintah Aceh di bidang kesehatan. JKRA adalah suatu jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi dasar kesehatan yang diberikan kepada stiap penduduk Aceh yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Aceh. Jaminan kesehatan ini diberikan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia selama belum memiliki jaminan Kesehatan Naional (JKN) sesuai dengan kedudukannya. JKRA telah dimulai sejak tahun 2010 dengan nama Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) melalui kerjasama dengan PT Askes Persero dengan pola bayar kapitasi terhadap pelayanan kesehatan tingkat dasar dan 126

TUJUAN JKRA 1.

Menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh.

2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai tingkat lanjutan. 3. Memberikan perlindungan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Aceh.

free for service untuk pelayanan tingkat lanjutan. Selanjutnya mulai tahun 2014 JKRA telah teringrasi dengan BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) Kesehatan yang menanggung seluruh penduduk Aceh.

bisa berobat gratis meski tanpa

Melalui JKRA, memungkinkan masyarakat

Tanda Penduduk (KTP) Aceh

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

kartu Asuransi Kesehatan (ASKES), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Pelayanan Persalinan (JAMPELSAL) dan sejenisnya, cukup dengan memiliki Kartu atau Kartu Keluarga (KK)

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Aceh. Jika tidak memiliki KTP atau KK, masih tetap bisa dilayani jika penduduk Aceh tersebut disertai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Keuchik/Kepala Desa yang disahkan oleh Camat. Pengobatan berobat gratis akan dilayani di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah yang berada di ibu kota kabupaten/ kota serta ibu kota provinsi maupun luar daerah. Terhadap penduduk miskin yang tidak memiliki biaya transpor untuk merujuk dirinya ke rumah sakit kabupaten/kota atau provinsi, pihak puskesmas atau RSUD Kabupaten/Kota bisa membiayai transpor pasien maupun penampingnya satu orang. Bahkan untuk rujukan ke luar daerah, misalnya ke Rumah Sakit Umum (RSU) Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pihak rumah sakit provinsi bisa membiayai transportasi udara. Pemberian biaya transpor untuk pasien dan pendamping tidak hanya berlaku untuk jalur darat saja, namun juga terhadap pasien darurat (emergency) dari wilayah kepulauan,

misalnya dari pulau Simeulue, bahkan pihak RSUD dapat mencarter pesawat khusus, jika diperlukan. Biaya transportasi yang telah dikeluarkan tersebut, bisa diklaim kepada PT Askes untuk diganti dan selanjutnya PT Askes akan memperoleh penggantian dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Aceh dengan PT Askes menanggung terhadap sisa penduduknya sekitar 1,2 - 2 juta orang yang belum mendapat jaminan asuransi kesehatan dari negara. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dinilai sebagai pelopor pertama sebagai penanggung jaminan kesehatan penduduk secara universal di Indonesia. Adapun daerah lain, seperti DKI Jakarta, memang mempunyai program seperti yang dilaksanakan Pemerintah Aceh, namun tidak menanggung sisa seluruh penduduknya yang belum masuk dalam tanggungan negara melalui

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah Aceh mendaftarkan seluruh penduduknya yang belum masuk dalam peserta JKN, serta diintegrasikan dengan JKN. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh tersebut telah mendapat apresiasi oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 bahwa secara nasional, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) baru akan meng-cover seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 mendatang. Oleh karena itu sudah sepantasnya Pemerintah Aceh dijuluki sebagai pelopor Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Untuk memberikan informasi secara lebih mendalam tentang perkembangan pelaksanaan JKRA di Aceh dapat dilihat Tabel 3.4.2.1.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

127

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.4.2.1.

PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKRA) TAHUN 2013-2016 No.

Tahun

Anggaran (Rp)

2013

419.124.895.000 Sejak 2010-2013 program ini bernama Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kerjasama dengan PT Askes Persero dengan pola bayar kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat dasar dan Free For Service untuk pelayanan tingkat lanjutan. Biaya premi disediakan untuk 1.762.452 orang serta pembayaran claim pelayanan medis JKA tahun 2010.

2014

368.365.971.263 Jumlah penduduk Aceh yang telah menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 4.429.548 jiwa, diantaranya 1.691.410 jiwa adalah peserta JKRA dengan membayar premi Rp.19.225 per bulan ke BPJS Kesehatan. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 28 RS sedang jumlah Rumah Sakit Swasta 33 RS. Kebijakan dari Pemerintah Aceh menyediakan kursi roda yang tidak ditanggung dalam Program JKN, jumlah kursi roda yang diklaim dan dibayar oleh Dinas Kesehatan Aceh sebanyak 44 buah.

2015

443.878.332.078 Jumlah penduduk Aceh yang telah menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 4.429.548 jiwa, diantaranya 2.066.979 jiwa adalah peserta JKRA dengan membayar premi Rp.19.225 per bulan ke BPJS Kesehatan. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 28 RS Kebijakan dari Pemerintah Aceh menyediakan kursi roda yang tidak ditanggung dalam Program JKN, Dinas Sosial juga melakukan pengadaan kursi roda yang diklaim dan dibayar oleh Dinas Kesehatan Aceh sebanyak 44 buah.

2016*

540.978.533.326 Jumlah peserta awal yang ada dalam master BPJS kesehatan pada saat perjanjian kerjasama program JKRA ditandatangani dengan peserta 2.066.979 jiwa. Peserta tambahan yang belum termasuk dalam peserta awal yang melakukan pendaftaran selama periode kerjasama.

Jumlah

1.772.347.731.667

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2016

128

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Keterangan

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

3.4.3. PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS DAN LINGKAR KEPULAUAN Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin padat dan perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka pergerakan barang dan jasa juga akan meningkat yang kemudian harus diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, diantaranya penambahan

jaringan jalan dan pengaturan transportasi. Pembangunan jalan dilaksanakan guna meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik terhadap masyarakat baik dari segi sosial dan segi ekonomi.

keterisolasian khususnya

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan akses guna membebaskan

Rencana pembangunan jalan

masyarakat yang berada daerah terutama daerah tengah termasuk kepulauan, Pemerintah Aceh terus melanjutkan upaya untuk menyelesaikan pembangunan jalan lintas tengah dan lingkar kepulauan Aceh. tersebut merupakan usaha telah lama direncanakan

Jantho â&#x20AC;&#x201C; Lamno Simpang Krueng Geukuh â&#x20AC;&#x201C; Batas Bener Meriah Batas Aceh Utara Batas Bener Meriah

Aceh Besar

Sp. Teritit - Pondok Baru Samarkilang - Peunaron Bts. Aceh Timur

Pidie Jaya Bireuen Aceh Jaya

Pidie

Aceh Utara

Bener Meriah

Genting Gerbang Ceulala - Beutong Ateuh Jeuram - Lhokseumot Beutong Ateuh

Aceh Timur

Langsa

Aceh Tengah

Aceh Barat

Aceh Tamiang

Nagan Raya

Ie Mirah - Lama Muda

Gayo Lues Aceh Barat Daya

Babah Rot - Bts. Gayo Lues

Peureulak - Lokop Bts. Gayo Lues Blang Kejeren - Pinding Bts. Aceh Timur

Aceh Selatan

Aceh Tenggara

Blang Kejeren - Trangon Bts. Abdya

Sp. Lawe Desky - Muara Situlen - Gelombang Subulussalam

Nasreuhe - Lewak - Sibigo

Trumon - Buluseuma Kuala Baru - Singkil Singkil

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

129

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

dan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Pada masa kepemimpinan Gubernur Ibrahim Hasan digunakan istilah pembangunan jalan jaring laba-laba, masa Gubernur Syamsuddin Mahmud disebut dengan 16 (enam belas) ruas jalan tembus, sedangkan masa Gubernur Abdullah Puteh diberi nama Ladia Galaska. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sebenarnya mempunyai tujuan yang

sama untuk membuka akses wilayah tengah dan pedalaman Aceh termasuk kepulauan dari keterisoliran dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa tersebut, karena beberapa isu yang berkaitan tentang lingkungan hidup, menyebabkan sampai sekarang pembangunan jalan ini belum seluruhnya terlaksana, walaupun sebenarnya secara teknis dan ekonomis pembangunan jalan itu

merupakan suatu keharusan. Jalan lintas tengah dan lingkar kepulauan yang sedang dilanjutkan pekerjaannya sampai saat ini, telah terbagi dalam beberapa ruas sesuai dengan masing-masing level kewenangan pemerintahan, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mengetahui ruas jalan dimaksud, dapat dilihat Tabel 3.4.2.2

TABEL 3.4.2.2.

NAMA RUAS DAN PANJANG JALAN BERDASARKAN KEWENANGAN No

130

Ruas Jalan

Panjang (Km)

Kab/Kota

Kewenangan Pemerintah

Kondisi

Jantho – Lamno

48,34

Aceh Besar dan Aceh Jaya

Provinsi

Belum tembus 13,8 Km

Simpang Krueng Geukuh – Batas Bener Meriah

52,60

Aceh Utara

Provinsi

Telah tembus seluruhnya, 15 Km belum teraspal

Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues

107,30

Aceh Timur

Telah tembus seluruhnya dan telah teraspal ± 90 Km

Simpang Tiga Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang

57,08

Bener Meriah, Aceh Tengah

Provinsi

Telah teraspal ± 21 Km

Samar Kilang – Peunaron

Aceh Tengah, Aceh Timur

Provinsi

Dilakukan perubahan Design karena melewati rencana genangan Waduk Jambo Aye

Batas Aceh Utara – Bandara Rembele

29,73

Provinsi

Telah tembus dan hampir selesai teraspal seluruhnya

Jeuram – Lhokseumot – Beutong Ateuh dan Genting Gerbang – Ceulala – Beutong Ateuh

111,00

Nagan Raya dan Aceh Tengah

Nasional

Telah tembus dan teraspal seluruhnya

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Ruas Jalan

Panjang (Km)

Kab/Kota

Kewenangan Pemerintah

Kondisi

Batas Aceh Timur – Pining Blangkejeren

61,42

Gayo Lues

Provinsi

Telah tembus seluruhnya Belum teraspal ± 8,5

Simpang Lawe Deski – Muara Situlan – Gelombang

80,28

Aceh Tenggara

Provinsi

Belum teraspal ± 4 Km, belum tembus ± 20 Km

Blang Kejeren – Trangon – Batas Aceh Barat Daya

90,15

Gayo Lues

Provinsi

Telah tembus seluruhnya, telah teraspal ± 15,67 Km

Batas Gayo Lues – Babah Roet

27,57

Aceh Barat Daya

Provinsi

Telah tembus seluruhnya, telah teraspal ± 15,67 Km

Ie Mirah – Lama Muda Aceh Barat Daya

36,00

Aceh Barat daya

Kabupaten

Trumon – Bulohseuma – Kuala Baru – Singkil.

96,35

Aceh Selatan, Singkil

Provinsi

Telah tembus sampai ke Kuala Baru, telah teraspal ± 4 Km

Lingkar Pulau Simeulu

± 321

Simeulue

Nasional, Provinsi, Kabupaten

Sudah teraspal ± 195,57,belum teraspal ± 122,930 Km, Belum tembus 2,5 Km

Telah tembus seluruhnya, telah teraspal 300 M

Sumber: Dinas Bina Marga Aceh, 2016

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

131

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Adapun uraian secara lebih lengkap mengenai kondisi capaian pembangunan pada masing-masing ruas jalan tersebut, yaitu : 1.

132

Jalan Jantho – Lamno (Aceh Besar-Aceh Jaya), sebagian telah telah dikerjakan, namun terdapat masih terdapat 13,8 kilometer yang belum ditembus. Pada 2016 telah dianggarkan dana sebesar Rp 10 (sepuluh) Milyar untuk pembukaan jalan dan pengerasan melalui karya Bakti TNI yang dikerjakan oleh Kodam Iskandar Muda. Pengerjaannya dilakukan dari 2 (dua) sisi, yaitu dari arah Kota Jantho dan arah Kota Lamno . Kondisi lapangan yang terdiri atas pergunungan yang berbatu yang disertai kelerengan yang curam menyebabkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan menjadi lambat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada akhir tahun 2016 jalan tersebut dapat tembus seluruhnya sehingga diharapkan pada tahun 2017dapat diselesaikan seluruhnya.

seluruhnya dan sebagian besar telah diaspal, diperkirakan pada tahun 2016 akan selesai teraspal seluruhnya. 4. Jalan Peureulak-Lokop-batas Gayo Lues (Kabupaten Aceh Timur) sepanjang 107,30 Kilometer, merupakan jalan yang menghubungkan wilayah timur ke Tengah Aceh. Jalan ini telah tembus dan menjadi alternatif masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian. Kondisi yang telah teraspal adalah sepanjang ± 90 Km, sedangkan sisanya masih berupa jalan tanah. Pada Tahun 2016, Pemerintah Aceh pada akan menyelesaikan secara keseluruhan pembangunan jembatan pada ruas ini.

2. Jalan Simpang Krueng Geukuh – Batas Bener Meriah dengan Aceh Utara sepanjang 52,60 Kilometer menghubungkan kabupaten aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah, jalan ini merupakan jalan bekas milik PT.Kertas Kraft Aceh (KKA). Sisa badan jalan yang belum teraspal namun sudah dilakukan perkerasan sekitar 15 kilometer, diharapkan pada akhir tahun 2016 akan tuntas teraspal seluruhnya.

5. Melalui SK Gubernur Aceh Nomor 620/1243/2015 tanggal 29 Oktober 2015, nama ruas jalan Simpang Tritit – Pondok Baru – Samarkilang – Peunaron telah dirubah menjadi ruas jalan Simpang Tiga Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang sepanjang 57,08 Kilometer. Jalan ini untuk membuka keterisoliran masyarakat Samar Kilang. Jalan yang sudah ter aspal sepanjang ± 21 Kilometer, dan sebahagian lagi masih berupa tanah dan kerikil. Sementara itu untuk jalan dari Samar Kilang – Peunaron harus dilakukan perubahan desain terlebih dahulu, karena desain awal ruas jalan ini ternyata akan melewati daerah genangan waduk pembangunan waduk Jambo Aye yang juga akan dibangun.

3. Jalan Batas Aceh Utara – Bandara Rembele sepanjang 29,73 Km merupakan kelanjutan dari ruas jalan Jalan Simpang Krueng Geukuh – Batas Bener Meriah yang sudah tembus

6. Jalan Jeuram – Lhokseumot – Beutong Ateuh (Batas Aceh Tengah) dan Jalan Genting Gerbang – Ceulala – Beutong Ateuh (Batas Nagan Raya) sepanjang 111 Km. Kedua ruas jalan tersebut telah

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

tembus dan terspal seluruhnya. Pada tahun 2015, jalan tersebut telah berubah status dari jalan Provinsi menjadi ruas Jalan Nasional dimana pengelolaannya akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 7. Jalan Batas Aceh Timur – Pining Balangkejeren sepanjang 61,42 Km. merupakan jalan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues, jalan ini merupakan lanjutan dari ruas jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues. Jalan yang dapat memberikan begitu besar manfaat bagi Kabupaten Gayo Lues ini telah tembus namun ada ± 8,5 Km yang belum teraspal masih dalam kondisi tanah dan Kerikil. 8. Jalan Simpang Lawe Deski – Muara Situlan – Gelombang Aceh Tenggara sepanjang 80,28 Km, merupakan ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam. Ruas jalan ini belum dapat ditembus sepanjang ± 20 Km yang disebabkan melewati kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) sehingga memerlukan review Desain terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pembangunannya.. Kondisi ruas jalan tersebut, saat ini telah teraspal sepanjang ± 14 Km. 9. Jalan Blang Kejeren – Trangon – Batas Aceh Barat Daya sepanjang 90,15 KM merupakan ruas jalan yang menghubungkan daratan tinggi Gayo dengan wilayah Timur Aceh. Jalan Ini telah tembus seluruhnya sejak masih bernama Ladia Galaska. Panjang jalan yang belum teraspal ± 10KM dan ±40 Km telah rusak ringan dan berat. Oleh Karenanya, sejak tahun 2012 sampai

dengan 2016 Pemerintah Aceh terus mengalokasikan dana ke ruas jalan ini t untuk memudahkan arus pergerakan masyarakat serta barang. 10. Jalan Batas Gayo Lues – Babah Rot sepanjang 27,57 Km merupakan lanjutan jalan Blang Kejeren – Trangon ke Aceh Barat Daya yang menghubungkan wilayah timur ke bagian Tengah Aceh. Jalan ini telah lama tembus, sejak masih bernama Ladia Galaska, di mana dari panjang 27,57 Km telah teraspal ± 15,67 Km, sedangkan sisanya masih berupa tanah dan kerikil. 11. Jalan Ie Mirah – Lama Muda Aceh Barat Daya sepanjang 36 Km yang menghubungkan Desa Ie Mirah ke Pelabuhan Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ruas jalan ini telah diubah statusnya dari kewenagan Provinsi menjadi kewenangan Kabupaten pada Tahun 2015, sehingga pelaksanaan pembangunannya tidak di lakukan lagi oleh Pemerintah Aceh dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2016. Ruas jalan Ini telah tembus dan terbentuk badan jalan sepanjang 36 Km dengan lebar 20 M. Adapun itu panjang jalan yang telah teraspal baru mencapai 300 meter. 12. Jalan Trumon – Buloh Seuma – Kuala Baru – Singkil sepanjang 96,35 Km. Sesuai dengan SK Gubernur Aceh Tahun 2015, ruas ialan ini terbagi dalam 2 (dua) segmen, yaitu Trumon – Batas Singkil sepanjang 51,42 Km dan Batas Aceh Selatan – Kuala Baru – Singkil sepanjang 44,93 Km. Namun masyarakat lebih terbiasa menyebutnya dengan nama | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

133

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

ruas jalan Trumon – Kuala Baru –Singkil. Pemerintah Aceh pada tahun 2016 telah berhasil menembuskan jalan tersebut sampai ke Kuala Baru serta membangun 3 (tiga) unit jembatan yang fungsional. Pekerjaan pada ruas jalan ini umumnya dilakukan dengan cara penimbunan yang menggunakan geotekstil karena sebagian besar ruas jalan ---ini berlokasi di daerah rawa. Sepanjang 65 Km yang sudah dilakukan penimbunan dari Trumon sampai Kuala Baru, sedangkan yang sudah berhasil diaspal baru mencapai ± 4 Km. 13. Jalan lingkar Simeulue bertujuan untuk membebaskan masyarakat pulau tersebut dari keterisoliran. Secara keseluruhan panjang total jalan lingkar ini adalah ± 321 Km, sudah termasuk ruas jalan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Adapun ruas yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, adalah ruas Nasreuhe – Lewak -

134

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Sibigo sepanjang 129,42 Km dan ruas Sinabang – Sibigo sepanjang 92,64 Km. Dari keseluruhan panjang jalan tersebut yang sudah selesai diaspal baru mencapai ± 195,57 Km. Sedangkan yang belum teraspal dengan kondisi masih berupa tanah dan kerikil sepanjang ± 122,930 Km. Di samping itu sepanjang masih terdapat 2,5 Km lagi yang belum selesai ditembus. Diharapkan pada akhir Tahun 2016, jalan yang belum ditembus tersebut sudah dapat diselesaikan. Mengingat masih panjangnya jalan yang harus diselesaikan, maka pengaspalan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan yang tersedia baik melalui APBN, APBA maupun APBK. Rencana pembangunan jalan Bebas hambatan Banda Aceh-batas Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu program prioritas yang telah dicanangkan sejak masa

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

3.4.4 RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf (20082012). Sebagai langkah awal pada masa itu telah dipersiapkan Survey Investigation Desaign (SID) guna menentukan trase jalan yang akan dipilih sebagai calon lahan. Oleh karena pembangunan jalan ini memerlukan berbagai pertimbangan dan persiapan yang matang termasuk sumebr pendanaan yang mencukupi sehingga tidak dapat dilakukan secara cepat. Selanjutnya pada masa Pemerintahan dr.Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, rencana pembangunan jalan bebas ambatan tersebut tersebut digulirkan dan dimatangkan kembali. Hal ini dilakukan mengingat bahwa rencana tersebut termasuk dari bagian rencana pembangunan jalan Trans Sumatera sepanjang 2.700 kilometer dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung berkonsep High Grade Highway (HGH) dari Pemerintah Pusat yang dicanangkan pada masa kepemimpinan Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo-Yusuf Kalla.

Tiga lintasan, yaitu Lintas Utama, Lintas Penghubung, dan Non Lintas Sumatera. Adapun Jalur Lintas Utama terdiri atas 17 (tujuh belas) ruas dengan pembagian sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 150 kilometer Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 100 kilometer Pematang Panggang-Kayuagung sepanjang 85 kilometer Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang 111,7 kilometer Jambi-Betung sepanjang 191 kilometer Jambi-Rengat sepanjang 190 kilometer Rengat-Pekanbaru sepanjang 175 kilometer Pekanbaru-Dumai sepanjang 135 kilometer Dumai-Rantau Prapat sepanjang 175 kilometer Rantau Prapat-Kisaran sepanjang 100 kilometer Kisaran-Tebing Tinggi sepanjang 60 kilometer Tebing Tinggi-Medan sepanjang 61,7 kilometer Medan-Binjai sepanjang 15,8 kilometer Binjai-Langsa sepanjang 110 kilometer Langsa-Lhokseumawe sepanjang 135 kilometer Lhokseumawe-Sigli sepanjang 135 kilometer Sigli-Banda Aceh sepanjang 75 kilometer

Jalur Lintas Penghubung terbagi atas 7 (tujuh) pembangunan yaitu: 1.

Indralaya-Palembang sepanjang 22 kilometer 2. Indralaya-Muara Enim sepanjang 110 | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

135

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

RENCANA JALUR PEMBANGUNAN JALAN TOL

TRANS SUMATRA

Banda Aceh

460 km Binjai

Medan - Banda Aceh

Medan Tebing Tinggi

172 km

548 km

Medan - Sibolga

Pekanbaru - Medan Sibolga

Dumai

242 km Pekanbaru - Padang

610 km

Pekanbaru

Palembang - Pekanbaru Padang Jambi

Palembang

303 km Palembang - Bengkulu Bengkulu

Indrajaya 358 km Jati Agung Bakauheni - Palembang Bandar Lampung Bakauheni

136

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

3. 4. 5. 6. 7.

kilometer Muara Enim-Lahat Lubuk Linggau sepanjang 125 kilometer Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu sepanjang 95 kilometer Pekanbaru-Bengkinang-PayakumbuhBukittinggi sepanjang 185 kilometer Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk AlungPadang sepanjang 5 kilometer Tebing Tinggi-Pematang Siantar-PrapatTarutung-Sibolga sepanjang 200 kilometer

berjumlah 9 (sembilan) buah Kabupaten/Kota, yaitu : Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang. Beberapa kesepakatan yang telah dicapai diantaranya : 1.

Sedangkan Jalur Non-Lintas Sumatera terdiri dari: Jalur Batu Ampar, Muka Kuning, hingga Bandara Nadim. Pada Tahun 2015 pembangunan 4 (empat) ruas, yaitu Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang-Indralaya, Riau-Dumai, dan MedanBinjai sudah mulai dilakukan pembangunannya oleh PT. Hutama Karya yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sehubungan dengan telah dimulainya pembangun terhadap ruas jalan tersebut, Pemerintah Aceh meminta kepada Pemerintan Pusat agar memprioritaskan pembangunan ruas jalan yang berada di wilayah ujung pulau Sumatera terlebih dahulu, termasuk wilayah Aceh. Dalam rangka melakukan percepatan terhadap pembangunan ruas jalan bebas hambatan di wilayah Aceh, telah dilakukan koordinasi guna melakukan pembagian tugas kepada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Koordinasi ini juga untuk untuk mendengar sikap para Bupati/Walikota yang daerahnya akan dilintasi proyek pembangunan jalan bebas hambatan Aceh-Sumut sepanjang 412,77 kilometer dengan lebar 100 (seratus) meter. Daerah yang diperkirakan akan dilintasi

Bupati/Walikota menyatakan siap untuk mendukung, terutama dalam percepatan pelaksanaan pembebasan tanah masyarakat yang terkena jalur pembangunan jalan. 2. Dinas Bina Marga Aceh, segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk percepatan persiapan trase lokasi badan jalan dan pembuatan Detail Engeneering Design (DED) yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh maupun RTRW Nasional yang sudah ditetapkan. 3. Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional (BPN) beserta Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, akan mengambil langkah-langkah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah, berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK). 4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) akan segera memastikan penyelesaian pembuatan dokumen Analisis dampak Lingkungan (AMDAL). Dinas Kehutanan Aceh, Dinas Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Dinas Cipta Karya Aceh, Dinas Pengairan Aceh, membuat langkah- langkah untuk percepatan pelaksanaan pembebasan tanah sesuai dengan tugas dan fungsi dinasnya masing-masing termasuk membantu membuat penghitungan harga satuan bangunan yang terkena trase badan jalan yang akan dibebaskan.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

137

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

3.4.5. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MESJID RAYA BANDA ACEH Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh merupakan masjid yang memiliki lembaran sejarah yang panjang, yang kini memiliki status sebagai Masjid Provinsi yang berada di jantung Aceh. Nama Masjid Raya Baiturrahman ini

138

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

berasal dari pada saat pertamakali dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 Hijriah/1612 Masehi. Uraian ringkas mengenai sejarah adalah sebagai berikut:

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Setelah terbakar 4 (empat) tahun, pada pertengahan bulan Shafar 1294 H/Maret 1877 M, maka tepat pada hari Kamis 13 Syawal 1296 Hijriah/9 Oktober 1879 Masehi dilaksanakan pembangunan kembali dengan peletakan batu pertamanya yang diwakili oleh Teungku Qadhi Malikul Adil atas perintah oleh Jenderal Mayor Vander selaku Gubernur Militer Aceh pada waktu itu. Masjid Raya Baiturrahman ini selesai dibangun kembali pada tahun 1299 Hijriyah dengan dengan kubahnya hanya sebuah saja. Keputusan pembangunan kembali masjid ini diambil karena berdasarkan kesimpulan bahwa pembangunan ini sangat besar pengaruhnya bagi rakyat Aceh yang 100 (seratus) persen beragama Islam pada masa itu. Pada tahun 1991 Masehi, dimasa Gubernur Ibrahim Hasan dilakukan perluasan kembali yang meliputi, halaman depan dan belakang serta bangunan masjidnya itu sendiri. Bagian masjid yang diperluas, meliputi penambahan 2 (dua) kubah, lantai tempat salat, perpustakaan, ruang tamu, perkantoran, aula dan tempat wuduk, dan 6 (enam) kelas madrasah. Sedangkan perluasan pada bagian halaman masjid meliputi, taman dan tempat parkir serta 1 (satu) buah menara utama dan 2 (dua) buah minaret. Saat ini masjid Raya Baiturrahman, ini juga dijadikan salah satu pusat kawasan Syariat Islam sekaligus manjadi objek tujuan wisata religius bagi para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri..

Masjid yang pertama kali dibangun tersebut, telah terbakar habis pada agresi Belanda ke-dua di bulan Shafar 1290 Hijriah/April 1873 Masehi, dimana dalam peristiwa tersebut tewas Mayjen Khohler yang kemudian diabadikan tempat tertembaknya pada sebuah monumen kecil dibawah pohon Ketapang/Geulumpang dekat pintu masuk sebelah utara masjid.

Tahun 1935 Masehi, Masjid Raya Baiturrahman ini diperluas pada bagian sayap kanan dan kirinya dengan tambahan 2 (dua) kubah. Selanjutnya pada tahun 1975 Masehi dilakukan perluasan perluasan kembali. Perluasan kali ini juga menambah 2 (dua) kubah lagi dan 2 (dua) buah menara sebelah utara dan selatan. Selesainya perluasan tersebut, sehingga Masjid Raya Baiturrahman mempunyai 5 (lima) buah kubah dan 2 (dua) buah menara.

Pada waktu terjadinya gempa bumi dan tsunami (26 Desember 2004) yang menghancurkan sebagian wilayah Aceh, masjid ini selamat tanpa kerusakan yang berarti dan banyak warga kota Banda Aceh yang berlindung dan selamat di sini

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

139

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Aceh mewacanakan pengembangan kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan disamping untuk menciptakan kenyaman beribadah seperti di Masjid Nabawi Madinah, juga untuk menambah keindahan, sekaligus menjadi daya tarik bagi kunjungan wisata yang bersifat religious. Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan dimaksud diperkirakan tersebut diperkirakan mencapai 1,4 Triliun Rupiah. Untuk kegiatan pembangunan jangka pendek, dibutuhkan dana Rp 344,845 Milyar dan untuk jangka panjang Rp 1,1 Triliun. Perluasan dan pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman, tidak mengubah kondisi fisik masjid yang ada sekarang, karena hanya bertujuan untuk menambah kapasitas dan kenyamaman para jamaah dalam beribadah serta menjadikan Masjid Raya Baiturrahman menjadi ikon Internasional bernuansa Masjid Nabawi. Daya tampung Masjid Raya Baiturrahman setelah seluruh pekerjaan pelebaran halaman dan

140

pembangunan fasilitas lainnya tuntas, diperkirakan dapat mencapai 15.000 orang jamaah. Artinya, meningkat 115 (seratus lima belas) persen dari saat ini yang hanya menampung sekitar 7.000 (tujuh ribu) orang. Kegiatan untuk jangka pendek meliputi persiapan pekerjaan yang diperkirakan memerlukan butuh dana sebesar Rp 2,175 , pekerjaan struktur Rp 163,298 Milyar, pekerjaan arsitektur Rp 125,199 Milyar, pekerjaan elektrikal Rp 12,651 Milyar, pekerjaan mekanikal Rp 5,714 Milyar, pekerjaan landscape Rp 3,206 Milyar, dan pekerjaan nonstruktural Rp 1,249 Milyar. Kegiatan jangka pendek ini ditargetkan selesai pada bulan Mei 2017, yaitu pengadaan dan pemasangan 12 (dua belas) unit payung elektrik, pembuatan basement tempat parkir kenderaan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), pembangunan tempat wudhuâ&#x20AC;&#x2122;, dan perbaikan beberapa bagian interior bangunan masjid. Sementara itu untuk jangka panjang, kegiatan yang akan dilakukan adalah pembebasan lahan serta pembangunan sampai ke tepi Krueng Aceh. Pengembangan sisi barat

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

masjid diperkirakan akan membutuhkan anggaran sebesar Rp 83,60 Milyar dengan pembangunan fisik sebesar Rp 122,375 Milyar. Sisi selatan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 56,129 Milyar dan pembangunan fisik Rp 133,643 Milyar. Sisi utara dibutuhkan dana Rp 201,1692 Milyar dan biaya pembangunan fisik Rp 13 Milyar. Sisi timur memerlukan dana Rp 105,022 Milyar dan pembangunan fisik Rp 35,643 Milyar. Selain itu, itu juga diperlukan dana untuk pembangunan dalam lingkungan masjid sebesar Rp 344,845 Milyar dan biaya supervisi Rp 4,5 Milyar, sehingga secara total anggaran yang harus disediakan untuk jangka panjang mencapai Rp 1,1 Trilyun. Sedangkan fasilitas yang tersedia jika seluruh pekerjaan selesai, diantaranya klinik, rumah imam dan marbot, Tempat Pengajian Al-Quran (TPA) dan Hafiz Quran, taman azar, Madrasah Aâ&#x20AC;&#x2122;liah, toko, plaza internal sekolah, pintu gerbang, ramp masuk ke parkir mobil, ramp masuk pakir sepeda motor, tangga basement, payung besar, stasiun TV dan radio Baiturrahman, parkir bus, hotel, convention center, open space dan pedestrian.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

3.4.6. PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO Sebagai daerah berada paling ujung barat Indonesia, Aceh memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks kemaritiman. Hal ini karena wilayah Aceh berada diantara Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur, Samudera Hindia di sebelah Barat dan Selatan, dan Laut Andaman di sebelah Barat Laut dari kawasan Sabang. Selat Malaka merupakan jalur transportasi laut internasional yang sangat padat, dan pemanfaatan sumber daya perikanannya telah maksimal (over fishing). Sedangkan Samudera Hindia, tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanannya masih belum optimal (under fishing). Selanjutnya Laut Andaman di sebelah utara dari Kawasan Sabang memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi sehingga masih banyak dijumpai populasi ikan pelagik, baik berukuran kecil, sedang, maupun besar (cakalang dan tuna). Fenomena tersebut tentunya sangat menunjang aktivitas masyarakat di wilayah pesisir. Pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, telah

Terdapat 2 (dua) kategori kegiatan yang diperkirakan akan terlayani melalui PPS tersebut, diantaranya: 1. Aktivitas Laut : operasional penangkapan ikan (tonase kapal < 30 GT dan >30 GT), tambat kapal, beserta pelayanan perbaikan/ pemeliharaan kapal 2. Aktivitas Darat : bongkar ikan, penyortiran dan pembersihan, pelelangan, penyortiran/pengepakan, pengolahan (pembekuan, pengeringan, penggaraman), transportasi, dan pemasaran (termasuk ekspor) ikan. Untuk melayani kegiatan tersebut maka fasilitas yang diperlukan, yaitu : 1. Fasilitas dasar : dermaga bongkar/muat dan tambat kapal, area lapangan parkir, jaringan jalan, drainase. 2. Fasilitas fungsional yang terdiri dari : a. Produksi : Tempat Pelelangan Ikan berikut kelengkapannya, toilet umum, shelter nelayan. b. Perbekalan : Pabrik es, stasiun Bahan Bakar Nelayan, gudang penyimpanan, toserba. c. Pemeliharaan : bengkel, galangan kapal. d. Pengolahan : cold storage termasuk gudang penampungan sementara, perlengkapan pengolahan. e. Adminstrasi : Kantor Adminstrasi Pelabuhan, Balai Pertemuan, Bank. 3. Fasilitas Penunjang, berupa tempat ibadah, poliklinik, kantin, pertokoan/pasar, sarana pengolahan limbah/sampah, pagar keliling. | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

141

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

142

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

menyebabkan kerusakan terhadap sebagian besar wilayah pesisir Aceh (18 Kabupaten/Kota), termasuk sarana dan prasarana perikanan tangkap yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo, Kota Banda Aceh. Pada tahun 2006-2007, Pemerintah Aceh bersama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NADNias, kementerian dan pihak donatur lainnya, mengambil inisiatif melakukan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, dalam rangka untuk recovery sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Mengingat PPP Lampulo lama tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut, maka direncanakan pembangunan PPS pada lokasi baru yang lebih layak. Lokasi ini memiliki luas lahan darat sebesar 62 Ha dan luas kolam pelabuhan sebesar 80 Ha. Diharapkan melalui upaya ini, dapat menyediakan lapangan kerja yang lebih luas sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi setelah masa recovery berakhir. Mengingat besarnya pendanaan yang diperlukan, maka pembangunan PPS

Aktivitas Pengolahan dan Pengawetan Ikan

Lampulo dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Pembangunan tahap awal digunakan anggaran yang bersumber dari BRR NAD-Nias, namun pada tahap selanjutnya dibiayai melalui APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dan APBA Pemerintah Aceh. Oleh karenanya, sejak Tanggal 7 Januari 2014 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo telah dijalankan operasionalnya pada lokasi baru dengan luas lahan darat 62 Ha dan luas kolam 80 Ha. Adapun fasilitas yang telah tersedia diantaranya, dermaga bongkar muat, jetty pelabuhan, jaringan jalan, lapangan parkir, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan, cold storage, gudang

penyimpanan, sarana ibadah, dan kantin. Adapun aktivitas yang sudah berjalan saat ini, antara lain aktivitas nelayan, toke pemilik, toke bangku , buruh bongkar muat barang dan kapal, muge ikan, pekerja gudang es, Penjual/pedagang Ikan, pembersih ikan, kios nelayan, pedagang keliling, cekuriti, pemasok logistik, perbengkelan, dan aktivitas perdagagangan di sekitar pelabuhan. Salah satu perusahaan yang telah mengantongi izin adalah PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari yang bergerak di bidang industri pengolahan dan pengawetan produk ikan.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

143

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Sedangkan beberapa perusahaan yang masih dalam proses pengajuan izin untuk melakukan aktivitas, seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini : TABEL 3.4.2.4.1.

DAFTAR PERUSAHAAN YANG MENGAJUKAN IZIN OPERASIONAL UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS DI PPS LAMPULO No.

Nama Perusahaan

Tanggal Permohonan

Luas Lahan

CV. Mega Usaha

12 Agustus 2015

PT. Delicious Lobster Indonesia

PT. Tuah Putra Persada

Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan

10 Mei 2016

PT. Nagata Prima Tuna

13 Juni 2016

18 September 2015 18 April 2015

Jenis Usaha

3000 M2 Lahan Pabrik Es 1.5 Ha Lahan Industri 1.5 Ha Docking 1.5 Ha Pabrik Pengolahan Ikan 2 Ha Lahan Industri

2.4 Ha Pabrik Pengolahan Cold Storage Blast Freezer

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2016

Dalam rangka menyelenggarakan operasional PPS Lampulo secara terpadu, Pemerintah Aceh melalui Dinas kelautan dan Perikanan Aceh, telah menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo Aceh untuk melaksanakan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

Penyusunan program perencanaan dibidang pengelelolaan, pengawasan, penataan, pengembangan dan pelayanan teknis;

2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; 3. Pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah dalam kawasan pelabuhan perikanan; 4. Pelaksanaan dan pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; 5. Pelaksanaan pengawasan dan ketertiban 144

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 6. Pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan; 7. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap; 8. Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap; 9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pemerintah Aceh berharap bahwa dengan beroperasinya PPS Lampulo tersebut menandakan bangkitnya kembali semangat pembangunan perikanan tangkap di Aceh. Pengembangan PPS Lampulo merupakan langkah yang tepat terutama dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian Aceh ke depan.

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

3.4.7. RENCANA PEMBANGUNAN JEMBATAN SEUNAPET Salah satu kawasan jalan nasional Banda Aceh-Medan yang dianggap paling rawan adalah Tikungan Seunapet yang berada di lintasan Gunung Seulawah, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Kawasan ini jalan ini telah mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang telah menimbulkan sejumlah besar korban jiwa terutama yang dialami oleh armada berukuran besar, seperti bus dan truck. Sehubungan dengan hal tersebut, telah beberapa kali dilakukan peninjauan lapangan secara terpadu, baik oleh pihak legeslatif maupun eksekutif termasuk melibatkan unsur kementerian terkait serta DPR-RI. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa faktor utama yang mengakibatkan kenderaan seperti truk dan bus terperosok ke jurang. Kondisi kemiringan dan sudut tikungan jalan yang ada sering menyebabkan hilangnya keseimbangan truk dan bus saat menurun menuju Banda Aceh yang diakibatkan meningkatnya gaya sentrifugal terhadap kendaraan sehingga mencapai batas di luar kontrol pengemudi. Sebagai langkah antisipasi, perlukan diupayakan

Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersama Wakil Ketua I DPRA didampingi Kapolres Aceh Besar berdiskusi dengan kepala SKPA saat meninjau lokasi jalan Seunapet yang rawan kecelakaan.

memindahkan dan meluruskan trase badan jalan dengan cara membelah bukit Seunapet sepanjang lebih kurang 800 meter. Cara penanganan ruas jalan pada tikungan menurun yang tajam seperti itu sudah dilakukan pihak USAID ketika pembangunan kembali ruas jalan Calang-Banda Aceh pada beberapa titik di sepanjang 150 kilometer. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Dinas Bina Marga Aceh bersama Satuan Kerja Jalan Nasional akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai hal tersebut terlebih dahulu. Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah pada saat kunjungan ke lokasi tikungan Seunapet (KM 77) pada tanggal 17 Juli 2015, memerintahkan seluruh SKPA terkait untuk mempersiapkan beberapa hal menyangkut pelaksanaan pelurusan badan jalan

tersebut. Diharapkan sebelum masa tugas berakhir pada Desember 2017, pembangunan pelurusan badan tersebut sudah dilaksanakan. Pelaksanaannya harus didahului penyiapan dokumen Detail Engeneering Design (DED) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Selanjutnya dokumen agar diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) karena merupakan ruas jalan nasional. Menindaklanjuti amanat oleh Gubernur tersebut, maka telah dilakukan upaya, yaitu Penyusunan Dokumen Amdal Relokasi Pembangunan Jalan Banda Aceh - Km 77 (Seunapet) dengan anggaran sebesar Rp 850 Juta.

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

145

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

3.4.8 DISTRIBUSI ZAKAT ACEH Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Sedangkan dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Sebagai daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, Pemerintah Aceh telah menetapkan â&#x20AC;&#x153;Dinul Islam, Adat dan Budayaâ&#x20AC;? sebagai salah satu prioritas

146

pembangunan. Oleh karena itu untuk mendukung prioritas pembangunan tersebut, zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) andalan dalam rangka mengambil peran penting dalam penanggulangan kemiskinan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat disamping berbagai sumber pendapatan lainnya. Dalam rangka melakukan pengelolaan zakat, telah ditetapkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 yang memutuskan bahwa Baitul

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, termasuk waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Bersamaan dengan hal tersebut, Baitul Mal juga ditetapkan menjadi wali/ pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan Syariat Islam. Berdasarkan level, Baitul Mal dibagi ke dalam 4 (empat) tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman,

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

dan Gampong. Realisasi terhadap distribusi zakat tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa terdapat Rp 127,48,- Milyar yang telah terdistribusi dan 40.474 Mustahiq yang telah terbantu. Distribusi ini dilakukan melalui 3 (tiga) program utama, yaitu pendidikan, sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program pendidikan difokuskan pada pemberian beasiswa/biaya pendidikan, dan pelatihan kecakapan hidup (life skill). Program sosial dilakukan dengan memberikan bantuan yang bersifat social, diantaranya bantuan/ santunan berupa keuangan secara insidentil termasuk pembangunan/rehabilitasi rumah. Sedangkan program pemberdayaan ekonomi, dilaksanakan dengan menyalurkan zakat kepada kegiatan produktif seperti modal usaha

baik untuk keluarga miskin maupun muallaf. Ditinjau dari waktu, maka jumlah distribusi zakat yang paling tinggi dilakukan pada tahun 2013 yang mencapai Rp 67,70 Milyar. Sedangkan berdasarkan dari jumlah mustahiq yang disantuni, maka tahun 2016 yang tertinggi dimana diperkirakan akan didistribusikan dana terhadap 14.332 orang. Adapun berdasarkan program yang dilaksanakan tersebut, maka pendistribusian zakat masih terfokus kepada hal-hal yang bersifat sosial. Hal ini terlihat dari jumlah dana yang diperuntukkan, pdiman aling banyak adalah pada program sosial (Rp 96,31 Milyar), diikuti oleh program pendidikan (Rp 24,32 Milyar) dan program pemberdayaan ekonomi (Rp 6,85 Milyar). Diharapkan ke depan pendisribusan zakat akan lebih mengarah pada usaha ekonomi produktif guna meningkatkan | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

147

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

nilai tambah produk sehingga dapat menambah pendapatan masyakat. Hal ini tentunya memerlukan kerja keras untuk membimbing para mustahiq dalam mengelola usaha produktif secara lebih ekonomis sehingga dapat tumbuh dan menyediakan lapangan kerja yang tinggi. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai distribusi zakat yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal, dapat dilihat Tabel 3.4.8.1 dan Tabel 3.4.8.2.

TABEL 3.4.8.1

REKAPITULASI DISTRIBUSI ZAKAT ACEH 2013-2016 No

Tahun

Mustahiq (Orang)

2013

9.102

67.702.498.008

2014

5.718

7.131.418.000

2015

11.322

19.924.300.000

2016*

14.332

32.724.607.619

Jumlah

40.474

127.482.823.627

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2016

148

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Zakat (Rp)

Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Qur’an Tingkat SLTP, SLTA dan Mahasiswa

Beasiswa Penuh Anak Miskin Tingkat Mahasiswa

Beasiswa Berkelanjutan Untuk Anak Miskin Tingkat SD, SLTP dan SLTA

Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SLTP dan SLTA

I. PROGRAM PENDIDIKAN

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN

393

Mustahiq

191.950.000

634.800.000

247.000.000

257.600.000

2013

291

Mustahiq

421.300.000

523.800.000

342.000.000

492.350.000

2014

Tahun

RINCIAN DISTRIBUSI ZAKAT ACEH BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2013-2016

TABEL 3.4.8.2.

470

Mustahiq 7

717.900.000

1.128.000.000

466.000.000

865.000.000

2015

116

755

126

131

Mustahiq 9

1.079.400.000

2.311.200.000

1.676.100.000

1.433.000.000

2016* Mustahiq 264

1.909

200

275

2.410.550.000

4.597.800.000

2.731.100.000

3.047.950.000

Jumlah

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

149

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN

Beasiswa Berkelanjutan Untuksiswa/santri Tahfidh

Bantuan pendidikan berkelanjutan bagi anak muallaf tingkat SD, SLTP, SLTA

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa S1 dan D3 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan study

Bantuan biaya pendidikan bagi santri

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

1.000

461

Mustahiq

1.000.000.000

691.500.000

135.000.000

1.000

116

Mustahiq 5

1.000.000.000

174.000.000

163.800.000

2014

1.395

550

141

Mustahiq

150

2013

Tahun

1.395.000.000

1.100.000.000

338.400.000

2015 Mustahiq 3.000

763

141

440

3.000.000.000

1.526.000.000

424.800.000

3.696.000.000

2016* Mustahiq 6.395

1.890

465

440

6.395.000.000

3.491.500.000

1.062.000.000

3.696.000.000

Jumlah

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Pelatihan-Pelatihan Life Skill (Pelatihan Babysitter, Pelatihan Computer, Pelatihan Dalam Mendidik Anak Yang Berkebutuhan Khusus)

Bantuan santunan Ramadhan untuk keluarga miskin

Bantuan Insidentil

Bantuan Untuk Musibah Bencana Alam/Bencana Kemanusiaan/ Bantuan Sosial

II. PROGRAM SOSIAL

Jumlah

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN

Mustahiq

3.550

2.091

1.607

Mustahiq

230.000.000

49.030.000

1.242.500.000 3.000

3.370.968.008

213.118.008

2013

62.180.000

1.200.000.000

3.117.250.000

2014

Tahun

4.000

2.828

Mustahiq 7

500.000.000

110.000.000

2.000.000.000

6.235.300.000

225.000.000

2015 Mustahiq 6.000

5.132

100

124.107.619

3.000.000.000

11.600.500.000

150.000.000

2016* Mustahiq -

16.550

11.658

260

730.000.000

345.317.619

7.442.500.000

24.324.018.008

588.118.008

Jumlah

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

151

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

Bantuan biaya orang yang terlantar/ kehabisan bekal

Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin

Renovasi Rumah Fakir dan Mskin

Bantuan sunnatan untyuk anak miskin

Bantuan Untuk perempuan dan anak korban kekerasan

Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa

Santunan Bulanan Fakir Uzur

Jumlah

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN

Mustahiq

5.911

1.067

200

1.000

62.131.530.000

2.560.800.000

100.000.000

800.000.000

100.000.000

57.000.000.000

49.200.000

Mustahiq 4.111

1.111

4.014.168.000

2.666.400.000

85.588.000

2014

6.661

1.561

100

1.000

Mustahiq

152

2013

Tahun

9.039.000.000

5.619.600.000

200.000.000

500.000.000

109.400.000

2015 Mustahiq 9.200

2.000

100

500

21.124.107.619

7.200.000.000

200.000.000

100.000.000

350.000.000

10.000.000.000

150.000.000

2016* Mustahiq -

25.883

5.739

250

144

1.700

500

1.000

96.308.805.619

18.046.800.000

500.000.000

900.000.000

950.000.000

10.000.000.000

57.000.000.000

394.188.000

Jumlah

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

Mustahiq

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2016

Ket: 2016* = tahun target/rencana

2.200.000.000

67.702.498.008

1.100

9.102

TOTAL

Bantuan Modal Usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong

Jumlah

Bantuan Modal Usaha Untuk Keluarga Muallaf

2.000.000.000

200.000.000

Bantuan alat-alat/ Peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin

1.000

100

Bantuan ZIS Produktif

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN

2013 Mustahiq 5.718

7.131.418.000

2014

Tahun

Mustahiq 11.322

1.833

750

608

475

19.924.300.000

4.650.000.000

1.500.000.000

1.650.000.000

1.500.000.000

2015 Mustahiq 14.332

500

32.724.607.619

600.000.000

1.000.000.000

1.430.000.000

2016* Mustahiq 40.474

2.933

850

1.108

1.475

127.482.823.627

6.850.000.000

2.300.000.000

1.000.000.000

3.080.000.000

3.500.000.000

Jumlah

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

153

| BAB EMPAT PENUTUP |

154

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB EMPAT PENUTUP |

04 BAB EMPAT

PENUTUP

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

155

| BAB EMPAT PENUTUP |

Visi pembangunan Aceh Tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Aceh dilakukan melalui penerapan 6 (enam) Misi yaitu: 1) Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah, 2) Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam, 3) Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia , 4) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh, 5) Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan dan 6) Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA. Buku Kinerja Empat Tahun Pemerintah Aceh (2013-2016) ini telah memberikan informasi tentang capaian kinerja pembangunan yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi dan solusi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh 2017-2022. Secara umum, berbagai capaian pembangunan di Bidang Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Keistimewaan Aceh sudah cukup baik, namun secara khusus sasaran penurunan angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi masih belum memenuhi harapan. Oleh karena itu, pembangunan Aceh ke depan perlu difokuskan untuk meningkatkan ekonomi produktif masyarakat dan dukungan investasi yang berorientasi kepada penciptaan lapangan kerja serta didukung oleh kualitas Sumberdaya Manusia yang handal. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai seperti yang diharapkan. Pemerintah Aceh mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pembangunan Aceh, tanpa dukungan masyarakat secara luas sudah dapat dipastikan sasaran pembangunan Aceh tidak akan dapat dicapai seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Semoga buku ini bermanfaat untuk pembangunan Aceh di masa yang akan datang.

156

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB EMPAT PENUTUP |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

157

| BAB EMPAT PENUTUP |

Sumber foto-foto: www.tribunnews.com www.portalaceh.com www.acehbisnis.com www.beritadaerah.com www.antaranews.com www.humas.acehprov.go.id www.baitulmal.acehprov.go.id www.katadata.org www.jurnalasia.com www.medanbisnisdaily.com dll.. Pernyataan: ÂŠ Copyright dan Credit foto pada pemilik foto yang masing-masing. BAPPEDA Aceh menggunakan foto-foto di dalam buku ini untuk kegiatan nonkomersil.

158

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

| BAB EMPAT PENUTUP |

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

159

NASKAH ACEH