Majalah Rangkang Demokrasi Edisi 5

ISSN: 2089-0222

5 Membangun Hubungan Sipil Militer Mayor. Inf. Abdul Rajab Perwira Menengah Kodam IM

Perusahaan dan Demokrasi

8

Salis Sufardi, AMS, SE Karwayan PT. IMACO Engineering

Rangkang

DEMOKRASI Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

Dicari,

Pemimpin Perempuan Aceh Rita Reziana

Aktifis LSM BYTRA

11

Remaja dan Kematian Budaya Raisa Agustiana

Aktif di Sanggar Cut Meutia Pendopo Bupati Aceh Utara

14

http://sekolahdemokrasi.sepakat.or.id

Saleum

I

Indeks Demokrasi sebagai ukuran ni merupakan edisi kelima Majalah ini, seperti biasa kami akan menyajikan beberapa tulisan artikel peserta Sekolah Demokrasi dan kegiatan yang sudah dilaksanakan teman-teman peserta yang kami harap menjadi bagian dari usaha perbaikan kondisi masyarakat. Khusus bulan November lalu Sekolah Demokrasi Aceh Utara bekerjasama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) menyelenggarakan Penelitian untuk Penyusunan Indeks Demokrasi Kota Lhokseumawe pada tanggal 26-30 November lalu.

Data hasil penelitian tersebut akan dipublikasikan pada awal Januari 2012 mendatang dan dapat digunakan oleh pemerintah serta otoritas lokal --seperti kepolisian, lembaga peradilan, organisasi masyarakat dan lainnya; sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan evidence-based analysis agar dapat menentukan bidang sasaran yang spesifik untuk diintervensi, maupun untuk berbagi pengalaman/praktek terbaik guna semakin mengukuhkan demokrasi di daerah.

Melalui indeks demokrasi, keadaan demokrasi di daerah dapat digambarkan dengan jelas, misalnya, pada indikator mana sebuah daerah berada pada tingkat kondisi demokrasi yang baik, sedang, atau buruk. Dengan gambaran ini, pemerintah dapat memberikan prioritas pembangunan politik menurut indikator tertentu yang dianggap perlu karena indeksnya dinilai rendah, atau sebaliknya, indikator mana saja yang perlu dipertahankan karena mendapatkan indeks tinggi. Bagi stakeholder pembangunan nonpemerintah, mereka dapat bersama-sama mengawasi bagaimana proses perencanaan itu disusun dan bagaimana pula rencana tersebut diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Kita berharap, hasil penelitian ini nantinya dapat memacu motivasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi wilayah masing-masing. Selamat membaca,!

DaftarIsi â–ź RESENSI

â–ź OPINI

5

Membangun Hubungan Sipil Militer.

Mayor Inf. Abdul Rajab | Perwira Menengah di Kodam Iskandar Muda

8

Demokrasi Dan Perusahaan Salissufardi, AMS, SE | Karwayan PT. IMACO Engineering

11

Dicari, Pemimpin Perempuan Aceh Rita Reziana | Aktivist LSM Bina Rakyat Sejahtera (BYTRA)

14

Remaja dan Kematian Budaya Raisa Agustiana | Aktif di Sanggar Cut Meutia Pendopo Bupati Aceh Utara

18

Negara, Kapital Dan Demokrasi Safrida Wati | Staf Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA)

â–ź KEGIATAN

21

16 PENANGGUNG JAWAB: Edi Fadhil PEMIMPIN UMUM: Edi Fadhil, SIDANG REDAKSI: Edi Fadhil, Fadli Sy, Zulkifli Hamid Paloh REDAKTUR PELAKSANA: Eka Saputra WARTAWAN: Muksalmina, Ismadi SIRKULASI: Zakaria LAYOUTER/DESAIN GRAFIS: Eka Saputra IKLAN: Zakaria KEUANGAN: Dewi Tirta Wati KASIR: Ika Febriani

2

: Jl. Petua Ali No. 49. Gampong Tumpok Teungoh, Lhokseumawe, Aceh Kode Pos: 24351 : rangkangdemokrasi@sepakat.or.id : http://sekolahdemokrasi.sepakat.or.id Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011 : sekolahdemokrasi.acehutara

22 Diterbitkan atas kerjasama antara:

humor

Suara Pembaca Masukan untuk Format Majalah Saya mempunyai beberapa masukan.

Dari pengamatan saya majalah ini harusnya bisa memperbaiki formatnya dari Majalah yang cenderung menjadi Kumpulan Tulisan/Opini peserta Sekolah Demokrasi menjadi majalah yang lebih bersifat reportase yang terfokus pada satu isu di setiap edisi penerbitannya, jadi misalnya disetiap penerbitan ada isu sentral yang diangkat dan peserta Sekolah di anjurkan untuk menulis tentang isu tersebut dan penyajiaannya merupakan kombinasi antara reportase langsung dilapangan dan kajian keilmuan yang diketengahkan melalui Opini peserta.

Jadi harapannya majalah ini bisa lebih fokus, kalau selama ini opini yang diangkat berbeda-beda isunya jadi pembaca lebih cepat bosan dan tidak fokus.

Menurut saya banyak sekali isu-isu sosial di Aceh yang menarik untuk kita hadirkan untuk masyarakat dan peserta SD bisa memperkuat melalui analis sesuai dengan ilmu yang didapat di sekolah demokrasi.

Dengan demikian saya mengharapkan majakah ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam melihat realitas sosial di sekitar kita.

Terimakasih.

Harwita (Ita) Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Ar Raniry Banda Aceh.

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Tinggal di Limpok Darussalam

Jawaban: Ita yang baik, terimakasih untuk surat elektroniknya. Masukan yang sangat bagus. Sesuai dengan visi “Rangkang Demokrasi” sebagai suplemen Sekolah Demokrasi Aceh Utara pertamakali diharapkan menjadi media belajar menulis bagi peserta sekolah sekaligus untuk membahas isu-isu publik. Kami akan pertimbangkan usul Ita untuk rencana penerbitan di tahun mendatang.

Bagaimana mengirimkan tulisan?

Saya mau bertanya bagaimana cara untuk mengirimkan tulisan ke majalah Rangkang Demokrasi, dan pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa membaca majalah rangkang demokrasi karena setahu saya majalah ini tidak didistribusikan sampai ke Subulussalam Wahda Sahira Kota Subulussalam Jawaban: Wahda yang baik, tulisan bisa dikirim ke email kami di: rangkangdemokrasi@ sepakat.or.id.

Jika tidak mendapatkan versi cetak, Rangkang Demokrasi juga bisa dibaca versi soft copy di web site kami di http:// sekolahdemokrasi.sepakat.or.id dan juga di halaman wall facebook kami dengan alamat: Sekolah Demokrasi Aceh Utara.

Edisi soft copy selalu kami update setiap penerbitan.

Terimakasih.

Mari bergabung dan berdiskusi bersama komunitas kami di halaman Facebook. klik facebook.com/sekolahdemokrasi.acehutara

Pemabuk dan Kereta Api Tiga orang pemabuk tiba di stasiun kereta api beberapa saat sebelum kereta berangkat. Karena melihat ketiga pemabuk itu sempoyongan seperti tidak mampu naik kereta api, maka kepala stasiun yang baik hati membantu mereka naik. Ia sudah membantu dua orang naik kereta sebelum kereta berangkat, dan meminta maaf kepada seorang pemabuk lagi yang terpaksa tertinggal kereta api tadi. “Maaf tuan”, katanya.

“Sebetulnya saya sangat ingin membantu Anda naik kereta”, kata kepala stasiun. “Tidak apa-apa”, jawab sang pemabuk yang tertinggal. “Teman saya akan lebih menyesal lagi. Mereka sebetulnya hanya mengantar saya ke stasiun”.

Salesman Buku Suatu hari ada orang gagap datang melamar jadi salesman buku…

“P…Ppper..misi…..,” salam si gagap.

“Ada perlu apa nih pak?”

“S..ss..saya….mmm..mmmau mme… lammmarrrr jj..jjadi sales pak,” “Yang normal, cakep dan cantik aja nggak bisa jual banyak buku! apa kamu yakin bisa jadi salesman??”

“Bbb..bb.bisa pak,” jawabnya mantap.

Esok harinya, ternyata nggak sampai setengah hari, terjual 10 buku. Dikasih 20 buku, terjual semuanya. Begitu seterusnya sampe buku tersebut menjadi best seller.

Pada saat malam resepsi penghormatan, sampailah waktu si gagap memberikan rahasia menjual buku.

“Ss…ssederha..ha…na kok, ss…saya cc..ccum…cuman… Ss..sa..saya..cc.. cuman..tt..ta..tanya ssaja ke cc..ccal… cal…calon pembelinya, An…anda mmau bb…bbbeli..bbu..bu..ku ini atau… mma..mmau..ss..sa..saaa ya ya …BA… BACA… IIIN….. ??”

Kirimkan kritik dan saran atau pendapat anda melalui email rangkangdemokrasi@sepakat.or.id

Redaksi menerima tulisan berbentuk opini dan artikel yang bertemakan tentang politik, sosial dan isu demokrasi. Panjang tulisan artikel maksimal 500-600 kata.

Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

| Rangkang Demokrasi

3

Editorial

J

alan menuju objek wisata air terjun Blang Kulam, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, nyaris menjadi ajang tawuran massal, Minggu (4 September) lalu di jalan itu ratusan santri dari Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, dihadang para pemuda dari kawasan Blang Kulam, karena para santri nekat mensweeping warga yang hendak bertamasya ke air terjun tersebut, alasan santri karena di objek wisata tersebut seringkali terjadi perbuatan maksiat.

Sweeping tersebut telah berulang kali terjadi baik di wilayah Lhokseumawe maupun Aceh Utara. Tindakan seperti ini jelas merupakan contoh sebuah tantangan nyata bagi sektor pariwisata di Kota Lhokseumawe maupun Aceh Utara. Pariwisata dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan mengerogoti Syariat Islam yang sedang diterapkan di Aceh. Lalu, pertanyaannya apakah mungkin pemerintah menata suatu konsep wisata yang berbasis syariat?, wisata yang tidak melanggar nilai-nilai agama?

Gagasan tentang pariwisata berbasis Syari’at Islam sering mengemuka dalam diskusi-diskusi yang dilakukan. Pariwisata berbasis syariat di satu sisi dipandang sebagi peluang, tapi disisi lainnya menjadi tantangan tersendiri.

Masih ada pandangan negatif terhadap sektor wisata di kalangan ummat Islam di Aceh, khususnya terkait dengan budaya impor yang bertentangan dengan syariat Islam. Padahal ada tiga konsep pariwisata Islami, pertama ekonomi pariwisata Islami. Wisata difokuskan antarnegara muslim. Potensi ini belum tergarap dengan baik. Negara-negara muslim di dunia adalah pasar baru yang perlu digarap dengan baik, dan menjadi alternatif terhadap pasar Amerika dan Eropa.

Kedua, Konsep pendidikan budaya pariwisata Islam dengan mengarahkan pengembangan budaya Islam di sektor pariwisata. Tujuannya untuk memperkuat nilai budaya Islam. Ketiga, konsep religius konservatif pariwisata Islami, dengan menjadikan industri pariwisata sesuai dengan aturan syariat Islam.

Kebutuhan terhadap konsep ini akan meningkat seiring meningkatnya kesadaran bersyariat.

Sedangkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif pariwisata, menurut adalah hal yang wajar. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Sebab, masyarakat Aceh akan selalu menjaga daerahnya dari kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Akan

4

tetapi, pelaksanaan syariat Islam di Aceh harusnya tidak menjadi pengghalang upaya menarik arus wisatawan mancanegara. Sebab, di manapun wisatawan mancanegara itu menghargai aturan dan adat yang berlaku di daerah yang dikunjunginya sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi terhadap pariwisata.

Dalam hal ini,mungkin kita tidak salah jika melihat visi Banda Aceh Visit Years 2011 sebagai “Spiritual Gateway Blessed with Natural Beauty” Melalui program yang di buat pemerintah kota Banda Aceh, arus deras wisatawan yang masuk ke Aceh selain menjadi sumbangan devisa yang dapat menyejahterakan penduduknya, dan belum kita dengar ada tindakan dari wisatawan lokal maupun turis asing yang merusak kenyamanan penduduk aceh dalam menjalankan Syariat Islam.

Apakah wisatawan yang memakai baju tanpa lengan, berambut gimbal, bertindik dan sekujur tubuhnya di penuhi tato akan di tangkap satpol PP karena di anggap merupakan injeksi yang tidak sehat bagi masyarakat ?

Mungkin justru penerapan syariat Islam di Aceh lah yang akan menjadi daya tarik bagi wisatawan karena Aceh lah satu-satunya provinsi yang menjalankan Syariat Islam di Indonesia. Karena Islam juga agama yang menekankan perlunya menghormati tamu yang datang serta memeliha kebersihan agar menyenangkan bagi turis.

Dalam hal ini mungkin ada pertanyaan reflektif yang penting untuk kita jawab bersama terkait dengan tantangan sektor pariwisata di Aceh khususnya, misalnya apakah kita sendiri sudah menerapkan dengan baik sikap-sikap yang diajarkan dalam Islam seperti menjaga kebersihan, sopan dan memperlakukan tamu dengan baik dan adil?, Misalnya saja; betapa susah kita mendapatkan toilet yang bersih dengan air bersih yang memadai di lokasi-lokasi wisata, lalu bagaimana dengan tukang becak dan supir angkutan umum yang sering memberlakukan tarif yang cenderung diskriminatif untuk pendatang?

Di bidang kuliner, masih banyak pedagang kopi kita yang masih menerapkan cara ‘hitung cepat’ yang sering diprotes pelanggan.

Harusnya beberapa contoh tersebut bisa terlebih dahulu kita perbaiki sebelum kita menerapkan konsep wisata yang khas dengan nilai Islami, Mungkinkah?!▼

WISATA BERBASIS SYARIAT; MUNGKINKAH?

Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

Mayor Inf. Abdul Rajab Perwira Menengah di Kodam Iskandar Muda Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

Membangun Hubungan

Sipil Militer

OPINI

H

ampir semua tulisan tentang “Hubungan Sipil Militer� mengisyaratkan bahwa antara Sipil dan Militer bagaikan air dengan minyak.

Artinya tidak dapat disatukan.

Berkecimpungnya militer dalam dunia politik dianggap mengkaburkan jati diri militer sebagai prajurit professional.

Karena sedari awal politik reformasi telah mengariskan kehidupan sosial politik Indonesia paska mundurnya Soeharto, harus bebas dari segala bentuk cengkeraman militerisme.

Opini masyarakat yang berkembang bahwa Militer relatif dianggap sebagai ancaman dan kendala bagi terbangunnya negara Indonesia yang demokratis, karena militer memiliki sifat yang represif, sangat ekslusif, berorientasi pada korps yang berlandasakan kedisiplinan, kepatuhan dan ketaatan pada hierarki dengan sistem komando dan hierarki yang kuat. Sehingga dikhawatirkan Jika militer diberi hak politik praksis, maka yang akan terjadi adalah kekacauan, karena militer akan terbagi menjadi berbagai kelompok partisan sesuai kehendak nilai dan kepentingan dan ideologinya. Hal demikian dapat membahayakan bagi peraturan dan kesatuan bangsa, apalagi militer dibekali ketrampilan represif dan disandangi senjata yang mematikan, oleh karena itu dalam sebuah negara yang demokratis harus menjamin militernya tidak cenderung berkiprah dalam politik praktis.

Sebagai Institusi, TNI sudah meninggalkan wilayah politik.

Namun sayangnya, tidak bisa dipungkiri, banyak dibelokkan oleh para politisi sipil sendiri.

Foto: internet Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

| Rangkang Demokrasi

5

OPINI 6

Para tokoh puncak partai-parati politik, masih mencoba menarik militer untuk kepentingan politik.

Akibatnya, terjadi tarik ulur untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan tentara terhadap langkahlangkah para elit politik. Untungnya para petinggi militer sekarang tetap konsisten untuk tetap menjaga netralitasnya, bahkan memberi sanksi yang tegas terhadap anggotanya yang tidak netral.

Melihat kenyataan ini, seharusnya para politisi sadar sehingga penggunaan kekuatan tentara dalam urusan politik segera diakhiri demi berfungsinya peranan masing-masing agar tercipta n e g a r a demokrasi.

Di Indonesia, bisa kita lihat TNI sudah mempertahankan dan mendukung politisi sipil, namun politisi sipil ternyata masih mencoba mempolitisir militer, ketimbang mendorong profesionalisme militer secara mandiri. Mengapa ini dilakukan oleh politisi sipil? Salah satu alasannya adalah untuk memperoleh loyalitas & legitimasi dari pihak militer. Hal ini seringkali tidak disadari oleh militer sendiri, sehingga akibatnya militer lupa terhadap bidang profesionalnya dan sibuk bergelut menikmati bidang sosial politik dengan alasan bahwa bidang tersebut masih dalam kerangka pengabdian kepada bangsa dan negara.

Oleh sebab itu, meminjam pendapat Samuel P Huntington dalam karyanya The Soldier and the State: the Theory of Civil - Military Relations, tentang kontrol sipil obyektif yang diyakini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan militer. Maka kondisi hubungan sipil - militer di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru diarahkan untuk menciptakan sebuah pola hubungan sipil-militer yang seimbang dan terkendali.

Dalam pengertian kontrol sipil yang obyektif kekuasaan militer akan diminimalkan. Tetapi, tidak dilenyapkan sama sekali. Landasan berfikir Huntington inilah yang kemudian juga dijadikan alasan untuk menggusur kekuatan militer dari pentas politik sehingga hanya menempatkan TNI berdasarkan pada fungsi dan tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara.

Mengenai fungsi militer dalam negara demokratis lebih jauh, bisa kita pelajari dari prinsip prinsip yang ditawarkan Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel.

Dari sembilan prinsip tersebut, saya rasa sebagian besar sudah diterapkan oleh TNI, hanya

Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

saja sering terjadi tarik ulur kepentingan. Mau tidak mau kepentingan itu pasti muncul. Oleh sebab itu, penting kiranya mengawal kepentingan tersebut dalam kerangka demokrasi.

Contoh sederhana, militer merupakan sebuah lembaga atau institusi yang bertugas sebagai badan pertahanan untuk menjaga daerah teritorial dan kedaulatan sebuah negara dari serangan luar. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Pembinaan Teritorial (Binter) dimana binter ini sebagai salah satu fungsi utama dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dan mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat. Penggunaan Binter dalam lingkup Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) diarahkan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Darat.

Kaitannya dengan Pembinaan Teritorial (Binter) yang dilakukan TNI maka dalam sebuah

“...dalam sebuah negara demokrasi yang mempertimbangkan akan keharmonisan hubungan sipil-militer tentunya agenda dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam bidang pertahanan tidak boleh mengintervensi terlalu jauh ke dalam tubuh militer. Begitu pun halnya dengan militer yang tidak diperkenankan mencampuri urusan pemerintahan dan harus selalu patuh terhadap kebijakan pemerintah serta menghormati proses demokrasi.

negara demokrasi yang mempertimbangkan akan keharmonisan hubungan sipil-militer tentunya agenda dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam bidang pertahanan tidak boleh mengintervensi terlalu jauh ke dalam tubuh militer. Begitu pun halnya dengan militer yang tidak diperkenankan mencampuri urusan pemerintahan dan harus selalu patuh terhadap kebijakan pemerintah serta menghormati proses demokrasi. Namun demikian, sipil tetap harus melakukan peran strategisnya dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses kontrol terhadap peran militer maupun politisi sipil itu sendiri. Ini penting agar para politisi sipil dan militer tidak keluar dari garis mandat yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Perlu dicatat bahwa pemberian mandat oleh rakyat kepada politisi sipil tidak berarti penyerahan seluruh kedaulatan kepada mereka.

Kita sudah mengikuti proses panjang demokrasi, sebelum negara ini merdeka sampai sekarang.

Jangan pernah berhenti untuk terus berdemokrasi, hanya karena kepentingan insititusi atau pribadi.

Sipil dalam pengertiannya adalah rakyat, militer adalah TNI yang juga bagian dari rakyat. Dalam buku putih pertahanan, TNI disebut sebagai tentara rakyat, maka harus selalu dekat dengan rakyat.

TNI harus mengenal dan hidup bersama rakyat.

Pada setiap instansi TNI selalu didapati selogan “baik-baik dengan rakyat” dan selogan “damai itu indah”. Slogan itu bukan hanya selogan yang terpampang begitu saja, tetapi merupakan upaya TNI untuk menciptakan budaya demokrasi dengan berprilaku baik, bersama-sama menjaga ketentraman dan keamanan bersama rakyat.

Oleh karena itu memisahkan TNI dari rakyat merupakan pengingkaran akan kodrat TNI sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu, siapapun dia, sipil atau militer, seharusnya saling menyatu untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Sebagai TNI dan juga rakyat, penulis rela berjuang walau mati di medan perang akan terus mengikuti proses demokrasi sampai mati! Merdeka!.▼

Fungsi militer da lam negara dem okratis Menurut Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel.

1. Militer merup akan bagian dari kekuasaan eksekutif suatu ta takelola pemerin tahan.

Dengan demikia n, militer merup akan elemen pemisaha n kekuasaan dala m sistem politik yang dem okratis, yang dita nd ai dengan pemisaha n kekuasaan legi sla tif, eksekutif dan yu dikatif.

2. Militer berada di bawah kepem impinan politik yang tela h disahkan secara demokratis, deng an jabatan mente ri pertahanan dipe gang oleh sipil.

3. Militer mengi kuti pedoman po litik yang digariskan.

4. Militer patuh dan tunduk pada hukum.

5. Militer dibata si oleh tugas-tuga s yang telah ditetapkan oleh konstitusi; secara reguler menjaga keaman an eksternal nega ra (dari serangan atau an caman dari luar) da n menjaga pertahan an negara. Dalam kasuskasus tertentu de ngan situasi dan batasbatas tertentu ya ng digariskan se ca ra jelas.

(Militer dapat di libatkan) dalam up ayaupaya untuk men jaga keamanan internal negara dibawah komando polisi.

6. Militer bersifa t netral dalam po litik.

7. Militer tidak di benarkan memili ki akses untuk mempero leh dukungan-duk ungan keuangan diluar anggaran pendap atan dan belanja negara.

8. Militer dikend alikan oleh parle men, kepemimpinan po litik, kekuasaan kehakiman, dan masyarakat sipil secara umum.

9. Militer memili ki tanggung jaw ab yang jelas berdasarka n keahlian profes ional yang dimilikiny a dan dengan itu , memiliki harkat dan marta batnya. ▼

Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

| Rangkang Demokrasi

7

OPINI 8

B

erbicara demokrasi bukan saja dalam hal pemerintahan saja sebagai mana kita ketahui bahwa Demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Tetapi mencakup dari segala lini baik dari pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, maupun sampai tingkat pemerintahan gampong. seseorang yang mencalonkan diri untuk menjadi Bupati, wakil Bupati atau Gubernur dan wakil Gubernur selalu meminta dukungan dari rakyat dengan cara pengumpulan KTP dan tanda tangan walaupun kadang-kadang dilakukan secara kecurangan, tapi tidak semua hal dilakukan secara demikian masih banyak calon yang melakukan secara benar.

Demokrasi memang sejak dulu sudah ada tanpa disadari oleh masyarakat mereka sudah melakukan praktikpraktik demokrasi, baik dalam pemerintahan, pembangunan, dalam suatu usaha yang besar seperti perusahaan. Demokrasi juga mencakup aspek tentang ham, masyarakat sipil dan juga kelompok dalam berorganisasi dalam bermasyarakat.

Dalam sebuah perusahaan yang bersekala besar maupun kecil baik perusahaan swasta maupun BUMN tentu saja tidak seperti yang di dapatkan dalam pemerintahan baik antara rakyat dengan pemimpinnya, karena Gubernur, Bupati dan sampai ke tingkat kepala desa dipilih oleh rakyat. Sementara dalam perusahaan diatur oleh manajemen sendiri atau pemegang saham sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada baik peraturan perusahaan untuk mengangkat seorang Direksi atau pimpinan perusahaan

DEMOKRASI dan PERUSAHAAN

Salissufardi, AMS, SE

Karwayan PT. IMACO Engineering

Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara.

berdasarkan keputusan rapat pemengang saham atau pengangkatan berdasarkan SK Menteri, namun tetap tak lepas dari sistem demokratis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Namun yang ingin disampaikan suatu perbandingan antara demokrasi yang terdapat dalam masyarakat dan yang terdapat dalam perusahaan.

Hubungan pimpinan perusahaan dengan tenaga kerja dalam mengambil suatu kebijakan dalam perusahaan, selain aturan udang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39 yang harus diperbaharui sehingga tenaga outsourching dapat dihapus. Namun ada sisi

Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

lain yang kadang-kadang oleh manajemen perusahaan yang diabaikan seperti tenaga kerja yang mempunyai pendapatan upah yang diterima (Gaji), kesejahteraan, kesehatan dan pesangon yang diberikan sering tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut.

Keluhan tenaga kerja hanya dapat disampaikan melalui SP (Serikat Pekerja untuk disampaikan kepada pimpinan perusahaan bagi yang memiliki SP (Serikat Pekerja) namun bagi tenaga kerja yang tidak memiliki SP (Serikat Pekerja) mengadu kemana, seperti tenaga kerja kontrak, tenaga harian lepas.

Keputusan berada di pimpinan perusahaan apabila ada karyawan atau tenaga kerja yang melakukan

OPINI Foto: internet

kesalahan langsung melakukan penalti alias dipecat tanpa melakukan warning atau teguran secara tertulis dan juga apabila pekerja melakukan demontrasi atas ketidak kepuasan kepada manajemen maka dianggap mangkir atau melalaikan tugas.

Ini merupakan penindasan yang dilakukan pimpinan terhadap pekerja dan selalu diisukan dengan pemecatan.

Suatu fenomena yang sering terjadi sehingga kebebasan berbicara atau berpendapat yang disampaikan oleh masyarakat pekerja kepada pimpinan perusahaan sering tidak terealisasi sehingga membuat tidak harmonis.

Seharusnya seorang pimpinan harus loyal dan memperhatikan kebutahan pekerja sehingga memperoleh kesejahteraan, begitu juga dengan hubungan pemerintah dengan masyarakatnya saling terkait selalu harus diperhatikan apa

kebutuhan masyarakat, apakah itu dibidang infrakstruktur maupun yang lainnya.

Namun yang menjadi pertanyaan apa hubungan Demokrasi dalam perusahaan dengan masyarakat dalam pemerintahan, ini merupakan suatu perbandingan apakah masyarakat pekerja, buruh pada sebuah perusahaan sudah mendapat keadilan?

Apakah masyarakat pekerja sudah benar-benar menikmati iklim demokratis di perusahaan, bukan masyarakat pekerja/ buruh yang mengangkatnya menjadi Direktur, namun yang mengangkatnya menjadi direktur adalah Dewan Komisaris atau Menteri apabila ia berada pada perusahaan BUMN sedangkan pada perusahaan Swasta tergantung pada pemegang saham atau pemilik perusahaan.

Penulis pikir sifat Demokrasi

tidak dimiliki oleh pimpinan perusahaan yang mengabaikan kebutuhan tenaga kerja.

Kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan terhadap pekerja sering tidak mendukung dipihak karyawan/pekerja. Disisi lain juga timbulnya kesenjangan antara Karyawan tetap (induk) dengan anak perusahaan baik dibidang pengajian, insentif, bonus yang diperolehnya. Pada perusahaan yang memiliki tenaga kerja tetap atau karyawan tetap selalu diperhatikan oleh manajemen tentang fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan tentunya Perusahaan yang besar dan memiliki anak perusahaan, tugas dan pekerjaan yang sama antara pekerja induk dengan pekerja anak perusahaan pada Perusahaan yang sama hanya dibedakan status karyawan saja, namun tingkat penghasilan jauh

Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

| Rangkang Demokrasi

9

OPINI

lebih rendah dari pekerja induk dan tidak diberikan Insentif, bonus sementara karyawan induk memperolehnya dan biaya-biaya lain sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Walaupun yang saya paparkan hanya masalah intern dalam perusahaan namun bentuk demokrasi yang ada dalam sebuah perusahaan tidak mencerminkan atau membela pekerja, namun tidak semua perusahaan melakukan demikian tetapi umumnya hal yang demikian yang sering muncul. Tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja sangat jarang dilakukan apabila ada permasalahan tenaga kerja, kantor dinas tenaga kerja hanya mencatat jumlah pengangguran sepertinya tidak ada solusi bangaimana cara mengatasi permasalahan tenaga kerja.

Demokrasi itu penting dalam sebuah perusahaan sehingga aspirasi pekerja dapat ditampung sehingga berbagai permasalahan dapat diatasi, suksesnya suatu perusahaan berkat adanya kerja sama antara induk dan anak perusahaan begitu juga dengan pemerintahan majunya suatu daerah berkat ada dukungan dari rakyatnya maka sukseslah

suatu pemerintahan yang dipimpinnya.

Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan suatu kasus yang berlarut-larut yang sanpai saat ini belum terealisasi antara masyarakat dengan perusahaan dan kasus ini sudah lebih 30 tahun dan sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti. Semenjak dibangunnya PT. Arun ada beberapa hal dalam pemindahan masyarakat Desa Rancong Barat, dan Desa Rancong timu serta masyarakat Desa Blang Lancang yang saat ini menjadi wilayah Pemkot Lhokseumawe Aceh, waktu itu dijanjikan oleh pemerintah akan dialokasikan pemindahan kedaerah lain.

Setelah mereka menjanjikan dan diberikan tempat untuk pindah dari desa mereka kedaerah Paya Cicem, masyarakat waktu menolak dengan alasan tidak sesuai dengan mata pencaharian mereka, yang umumnya mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan petani tambak sementara lokasi yang dipindah kedaerah yang bukan tempat mata pencaharian, sehingga sangat sulit untuk beradaptasi.

Untuk pemindahan pernah disampaikan oleh Gubernur Aceh yang watu itu dijabat oleh

Muzakir Walad sesuai dengan surat gubernur. Masyarakat meminta ganti rugi/kompensasi dengan uang namun sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti, penulis juga merupakan salah satu anak dari korban ketidakadilan dalam hal ganti rugi yang dijanjikan pemerintah waktu itu. Sehingga saya berpikir untuk mempertanyakan adakah Demokrasi dalam pemerintah dan Perusahaan atas ketidakadilan ini. Saya sangat berharap Pemko Lhokseumawe beserta Pemerintah Aceh dapat mencari solusi secepat mungkin agar masyarakat yang tertindas dapat hidup tenang dan damai.â–ź

Tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja sangat jarang dilakukan apabila ada permasalahan tenaga kerja, kantor dinas tenaga kerja hanya mencatat jumlah pengangguran sepertinya tidak ada solusi bangaimana cara mengatasi permasalahan tenaga kerja.

10

Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

OPINI

Dicari Pemimpin Perempuan Aceh Issu gender sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Sejak peradaban manusia mulai lahir, telah dibedakan menjadi dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki dan perempuan.

Pada saat itu pula sudah terjadi konstruksi sosial budaya tentang peran masing-masing dari makhluk Adam dan Hawa.

S

elama ini banyak pemahaman yang kita dengar mengenai gender.

Ada yang mengatakan bahwa gender itu tidak diperbolehkan karena menentang kodrat dan agama dan bahkan yang lebih ekstrem lagi, issu gender itu merupakan suatu gagasan dari bangsa yang mayoritasnya non Islam. Hal-hal seperti ini masih terjadi pro dan kontra ditengahtengah kehidupan masyarakat.

Untuk mengupas pro dan kontra seperti ini, ada baiknya kita Rita Reziana Aktivist LSM Bina Rakyat Sejahtera (BYTRA) mengerti dan memahami dulu Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara apa sebenarnya yang dimaksud

dengan gender.

Pengertian gender itu sebenarnya berasal dari bahasa latin “Genus� yang berarti jenis atau tipe. Gender dalam pengertian bahasa Inggris adalah jenis kelamin (John M. Echols dan Hasan Sadhily, 1983 : 256).

Namun secara umum disebut sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tigkah laku. Jadi gender itu merupakan suatu konsep kultural, berupaya perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa gender bukanlah dititik beratkan pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan melainkan lebih kepada sifat tingkah laku atau peran yang sama antara laki-laki

Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

| Rangkang Demokrasi

11

OPINI 12

dan perempuan dikarenakan bentukan dari masyarakat yang bisa berubah kapan saja sesuai budaya dan tempat masingmasing. Sehingga dari peran atau tingkah laku yang diproses akibat pembentukannya di masyarakat maka terjadi pembentukan yang “mengharuskan” misalnya perempuan itu identik dengan feminim, lemah lembut, emosional, sebagai pengasuh anak, pengurus rumah.

Sedangkan laki-laki itu terkesan kuat, rasional, maskulin, pencari nafkah.

Proses pembentukan yang diajarkan secara turun-temurun oleh orang tua kita, masyarakat, bahkan lembaga pendidikan yang ada dengan sengaja atau tanpa sengaja memberikan peran (perilaku) yang sehingga membuat kita berpikir bahwa memang demikianlah adanya peran-peran yang harus kita jalankan. Bahkan, kita menganggapnya sebagai kodrat.

Padahal hal semua sifat dan ciri-ciri yang disebutkan diatas tersebut bisa bertukar, artinya sekarang banyak kita lihat lakilaki yang lemah lembut, feminim, emosional dan perempuan cenderung kuat, rasional dan maskulin (tomboy). Dan dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya gender dan jenis kelamin itu berbeda, gender itu adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk akibat social budaya, sedangkan jenis kelamin adalah kodrat tuhan yang tidak akan berubah karena ketentuan biologi.

Berbicara masalah gender, Aceh dapat dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia. Sejarah panjang yang dimiliki daerah ini

membuktikan bahwa para wanita Aceh telah mendarmabaktikan dirinya dalam berbagai bidang, baik sebagai pemimpin di tingkat paling rendah sampai dengan pemimpin tertinggi di masyarakat. Dalam struktur masyarakat wanita mempunyai otonomi yang cukup, yang mana tampak pada sebutan po rumoh bagi wanita. (Sufi, 1997). Di bidang lain terlihat dari adanya wanita yang menjadi Sultanah (wanita kepala pemerintahan Kerajaan Aceh), laksamana (pemimpm angkatan perang), uleebalang (kepala kenegerian) dan tidak sedikit yang berperan sebapai pemimpin perlawanan terhadap penjajah.

Peran wanita di Aceh dalam bidang peperangan secara panjang lebar telah diuraikan oleh H.C. Zentgraff.

Dia menyebut para wanita Aceh sebagai “de leidster van het verzet” (pemimpin perlawanan) dan grandes dames (wanita-wanita besar). Keberanian dan kesatriaan wanita Aceh melebihi segala wanita yang lain, lebih-lebih dalam mempertahankan cita-cita kebangsaan dan keagamaannya dan mereka selalu ada, baik di belakang layar maupun secara terang-terangan menjadi pemimpin perlawanan tersebut.

Mereka rela menerima hidup dalam kancah peperangan. Di balik tangan yang sifat lemahlembut, kulit halus, kelewang dan rencong dapat menjadi senjata yang berbahaya di tangan wanita Aceh. Zentgraaff (1983: 95) menyatakan kelebihan yang dipunyai oleh wanita Aceh dengan pernyataan sebagai berikut: “Dari pengalaman yang dimiliki oleh panglima-panglima

Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

perang Belanda yang telah melakukan peperangan di segala penjuru dan pojok Kepulauan Indonesia, bahwa tidak ada bangsa yang lebih pemberani perang serta fanatik, dibandingkan dengan bangsa Aceh, dan kaum wanita Aceh yang melebihi kaum wanita bangsa lainnya, dalam keberanian dan tidak gentar mati.

Bahkan, mereka pun melampaui kaum laki-laki Aceh yang sudah dikenal bukanlah laki-laki lemah dalam mempertahankan cita-cita bangsa dan agama mereka”.

Nah untuk itu kita akan menjawab pertanyaan apakah gender di Aceh sudah pernah ada? jawabnya sudah, jauh sebelum gender ini diperkenalkan dan jadi pembicaraan di bebagai Negara, dan hak-hak mereka (perempuan Aceh) pada masa dulu itu tidak dibatasi, bahkan mereka juga ikut ambil bagian dan punya andil yang besar dalam setiap perjuangan dalam melawan dan mengusir penjajahan Portugis dan Belanda dari Tanoh Rencong.

Dari segi budayapun tidak ada kungkungan budaya bagi perempuan Aceh.

Terus bagaimana dengan keadaan perempuan Aceh pada masa sekarang? Sepertinya jika dibandingkan dengan masa dulu sangatlah jauh perbedaannya.

Oleh karena itulah perlunya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pendidikan, social dan politik. Di dalam bidang pendidikan banyak kita lihat didaerah pedalaman bahwa anak perempuan lebih rendah tingkat pendidikannya dibandingkan anak laki-laki, begitu juga di dalam bidang politik, kuota perempuan sangat minim dibanding laki-laki.

Kalau kita lihat sekarang

menuju tuhan harus dilihat juga dari segi kapasitas namun hanya di peruntukan bagi laki-laki saja, bila pun dalam rumah tangga/ urusan menuju tuhan kapasitas yang dimiliki perempuan lebih banyak dari pada laki-laki maka tetap laki-laki yang memimpin dengan catatan kapasitas perempuan hanya menjadi supporting system bagi lakilaki dengan cara mengadakan pembelajaran secara bersamasama sehingga laki-laki tersebut menjadi pemimpin yang lebih baik, maka inilah yang menjadi konsep gender dalam Islam yaitu pemisahan peran hanya kepada hal yang menuju tuhan saja, namum bila yang berhubungan dengan urusan tamaddun dan peradaban dunia ini bagi perempuan dibolehkan dengan kata lain bila menyangkut dengan fiddunyahasanah maka laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, namun bila sudah memasuki wafilakhiratilhasanah maka peran ini hanya bagi lakilaki saja sedangkan perempuan menjadi pendukung dari peran tersebut. â–ź

OPINI

perempuan dapat melakukan apapun yang biasa dilakukan oleh laki-laki, misalnya dalam konteks politik sekarang ada perempuan yang menjadi camat (Serambi 12/3/2011) itu merupakan salah satu bukti bahwa perempuan juga bisa memangku jabatan sama seperti laki-laki pada umumnya.

Bahkan sekarang ada qanun yang mengatur tentang Pemberdayaan Perempuan yaitu Qanun No. 11 Tahun 2009.

Dalam hubungan dengan tamaddun atau peradaban yang bersifat pembangunan berupa infrastruktur, sosial budaya dan masyarakat perempuan boleh ikut serta bahkan boleh menjadi pemimpin selain laki-laki, dalam masalah peradaban ini yang menjadi dasar utamanya adalah kemampuan dan kapasitas yang mendukung, namun bila sudah berhubungan dengan yang menuju tuhan maka lakilakilah yang memang harus menjadi pemimpinnya, misalnya dalam shalat tidak boleh yang menjadi imam itu perempuan, di wirid/takziah juga tidak boleh perempuan kecuali mereka sesama perempuan yang tidak berhimpun laki-laki di dalamnya.

Ternyata dari pemahaman konsepsi diatas perempuan hanya dibatasi ketika yang berhubungan dengan yang menuju tuhan.

Contoh urusan rumah tangga itu juga hal yang menuju tuhan, maka mau tidak mau maka lakilaki yang memimpin jika memang dalam rumah tangga tersebut masih ada laki-laki. Dalam urusan

“

Peran wanita di Aceh dalam bidang peperangan secara panjang lebar telah diuraikan oleh H.C. Zentgraff. Dia menyebut para wanita Aceh sebagai “de leidster van het verzet� (pemimpin perlawanan) dan grandes dames (wanita-wanita besar).

Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

| Rangkang Demokrasi

13

OPINI

Remaja Raisa Agustiana Aktif di Sanggar Cut Meutia Pendopo Bupati Aceh Utara Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

Remaja yang berbudaya adalah remaja yang punya rasa percaya diri dan bangga dengan adat-istiadat Aceh, baik itu tutur bahasa, cara berpakaian, cara bergaul yang memperhatikan gaya hidupnya sesuai dengan ketentuaan syariah.

S

eperti halnya dalam pemilihan Pemilihn putri Indonesia (PPI), apakah mereka-mereka yang dipilih itu sesuai dengan kaidah syariat Islam atau sesuai dengan budaya Aceh itu sendiri?. Pemilihan PPI itu jangan hanya bermodal dengan kecantikan, badan ramping, kulit mulus, langsung dilewatkan dan diterbangkan begitu saja.

PPI itu harus sejawat dengan ketentuan provinsi masingmasing, menguasai budaya dan sejarah-sejarah para pahlawan, menguasi pariwisata, kesenian Aceh, bahasa Aceh, jangan yang tidak berbudaya Aceh yang diterbangkan kesana.

Apakah setelah terpilih mewakili Aceh masih menjaga citra kebudayaan Aceh yang syari’,

14

masih menggunakan kerudung, jelas kita lihat sekarang ini hanya sebuah formlitas saja.

Kepala berkerudung dibawah buka warung, begitulah istilah kerennya zaman sekarang ini yang lagi populer dikalangan remaja.

Berbicara tentang kebudayaan tidak terlepas dengan manusia dan lingkungan di mana insan itu berinteraksi dengan lingkungannya.

Kebudayaan lahir akibat kriativitas manusia.

Kriativitas manusia muncul karena interaksi sesama manusia itu sendiri. Lahir dan berkembangnya kebudayaan di masyarakat sangat di tentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat tertentu. demikian juga kebudayaan di pengaruhi oleh sistem politik

Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

dan agama dalam masyarakat itu sendiri.kebudayaan sebagaimana manusia hidup dan berkembang.

Setiap kebudayaan didunia ini pasti berkembang, bila sesuatu kebudayaan tidak berkembang menandakan kebudayaan itu akan mati. Kebudayaan merupakan hasil dari olah fikir manusia, maka kebudayaan seirama dengan prinsip ideologi manusia itu sendiri.

Setiap kali ada orang yang mau melindungi dan melestarikan budaya sendiri, kita harus bersyukur. Karena kalau toh ia tidak berhasil meyelamatkan jiwa orang lain, setidaknya ia telah menyelamatkan jiwanya sendiri dan budayanya. Kalau kita setiap harinya beraktivitas mulai mengejar waktu dari habis subuh sampai sore harinya

sehingga dan merasa kehilangan rasa bosan maupun rasa gembira selama 50 tahun, kita telah mengalami kematian budaya.

Selingan hidup sekarang adalah yang mengembirakan hidupnya hanyalah dengan menoton film, jalan-jalan dengan kerabat kita, nongkrong di cafe, pergi wisata kuliner dan tempat-tempat yang memang mengikuti kebaratbaratan, dengan kata lain tidak mau kalah saing dengan group boy band korea yang lagi naik daun sekarang dikalangan remaja.

Aceh sangat dikenal dengan bentuk budaya dan sejarahnya yang mampu menerobos jendela dunia. Apakah kita sebagai putra-putri aceh tidak mewarisi semangat yang dimiliki Cut Nyak Dhien? telah lunturkah semangat

untuk mempertahankan budaya Aceh yang dimakan oleh waktu.

Sangat disayangkan, remaja sekarang malu berbahasa daerah.

Kehidupan kaum remaja sekarang penuh dengan hurahura dan sangat menarik terlebih dalam pola budaya hidup yang serba bebas. Bisa dilihat sekarang ini dalam pola hidup kaum remaja saat ini yang hampir tak lagi memiliki batas yang dapat menimbulkan kegelisahan secara agama.

Bagaimana peran keluarga remaja disini, apakah orang tua mereka membiarkan anak-anak mereka untuk hidup bebas, membiarkan mereka bersekolah jauh hanya untuk mendapatkan sebuah kebebasan tanpa ada pengawasan. Peran keluarga sangat menentukan arah masa

OPINI

dan Kematian Budaya

depan sianak, orang tua adalah cerminan bagi anak. Seperti kata pepatah “boh u hana jioh rhet dari peureude� begitu juga dengan sianak. Sianak akan melihat gimana karakteristik orang tuanya untuk dapat mencontohi ranah moral yang akan jadi panutan untuk bekal sianak kelak.

Apa boleh buat, sekarang ini kita sedang mengalami kematian budaya yang dilakukan oleh anak negeri sendiri. Apakah ada tanggapan pemerintah dalam hal ini, apakah mereka hanya menonton saja, atau janganjangan putra-putri mereka juga terlibat adegan didalamnya.

Ibarat “Matee ma meupat jrat, matee adat pat tamitaâ€?. â–ź

Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

| Rangkang Demokrasi

15

KEGIATAN

Foto: sekolahdemokrasi

Kegiatan:

Pemilihan Dusun Sehat Se-Gampong Teumpok Teungoh Tahun 2011 Oleh: Kelompok Kesehatan

T

erpilihnya kegiatan pemilihan dusun sehat tidak lepas dari beberapa alasan.

Pertimbangan pertama yaitu mengenai tempat penyelenggaraan kegiatan. Terpilihnya Gampong Teumpok Teungoh bukan tanpa sebab. Beberapa alasan yang mengemuka antara lain tingginya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Teumpok Teungoh.

Bahkan, Gampong tersebut

16

selalu menduduki posisi pertama sebagai Desa penyumbang kasus DBD terbanyak untuk Kota Lhokseumawe. Alasan lain memilih Teumpok Teungoh karena lokasi penyelenggara Sekolah Demokrasi Aceh Utara terletak di Gampong Teumpok Teungoh, sehingga kegiatan ini dapatlah dipandang sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) mini Sekolah Demokrasi khususnya kelompok kesehatan bagi

Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

masyarakat sekitar.

Konsep mengenai dusun sehat sebenarnya ingin menangkap refleksi situasi lingkungan masyarakatnya.

Adapun kaitan dengan masalah DBD dikarenakan penyakit menular tersebut sebenarnya merupakan masalah kesehatan yang berbasis lingkungan.

Beberapa yang menjadi penilaian seperti bagaimana masyarakat “memperlakukan� sampah rumah tangga, bagaiman kebiasaan

mengadakan rapat ketiga untuk membahas pemberian poin sesuai dengan observasi lapangan dan wawancara dengan anggota keluarga dari rumah tangga yang dikunjungi.

Hal yang menjadi masalah selama proses penilaian yaitu tingginya curah hujan yang terjadi terutama pada waktu pagi hari, sehingga mengganggu objektivitas penilaian. Selain kendala cuaca, relatif tim penilai tidak menjumpai hambatan yang cukup berarti. Bahkan kelompok menemui hal yang cukup menarik untuk menanggulangi DBD. Salah satu keluarga yang dikunjungi mengatakan, bahwa semenjak anaknya terserang DBD maka orang tua sang anak membongkar seluruh bak mandi yang ada di rumahnya, dan untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga tersebut menggunakan ember kecil dimana air diisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada genangan air yang dapat menjadi sarang bagi nyamuk untuk berkembang biak.

Hal tersebut dapat kita katakan sebagai metode terobosan untuk penanggulangan DBD dan termasuk cukup efektif dan bebas bahan kimia.

Akhirnya saat-saat yang dinantikan pun tiba. Keluar sebagai juara ketiga dusun sehat diberikan kepada dusun lima (dusun Pasar Inpres). Setingkat di atasnya, dusun empat (dusun Blang Malo) menjadi juara kedua.

Dan sebagai dusun paling sehat se-Gampong Teumpok teungoh Tahun 2011 diberikan kepada dusun dua (Dusun Aron II).

Sedangkan dusun satu dan tiga juga diberikan apresiasi karena keterlibatan dan partisipasi kedua dusun tersebut untuk ikut menyukseskan kegiatan

pemilihan ini.

Harapan Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kesehatan sangat mendapat apresiasi oleh masyarakat.

Untuk kedepannya, masyarakat Gampong Teumpok teungoh sangat mengharapkan adanya perhatian-perhatian dari pihakpihak tertentu untuk terus membantu dan membangun bersama masyarakat demi kemajuan dan peningkatan status kesehatan masyarakat. Teruntuk Sekolah Demokrasi Aceh Utara, Pak Keuchik menitipkan pesan agar angkatan kedua siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara dapat melakukan hal-hal serupa seperti yang dilakukan oleh kelompok kesehatan. Kegiatankegiatan yang memberikan pengaruh positif yang luas dan mamfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. â–ź

Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

| Rangkang Demokrasi

KEGIATAN

menjaga kebersihan saluran air dan ada tidaknya jentik nyamuk Aedes Aegypti yang “tertangkap kamera� selama proses penilaian.

Sejak awal ide mengenai kegiatan ini diluncurkan, kekhawatiran kelompok kesehatan selalu terfokus pada pertanyaan “seberapa besar acara ini akan didukung oleh masyarakat?� jawaban tentang pertanyaan klasik tersebut mungkin akan terjawab saat pertemuan dengan tokoh masyarakat dilaksanakan.

Namun kekhawatiran itu pupus setalah mendapati peserta yang hadir saat sosialisasi sangat banyak, dan masyarakat yang hadir cukup memberikan kontribusi yang positif, ditandai dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh kepala dusun tiga, dimana dusun tiga mengharapkan adanya sosialisasi lanjutan yang lebih intensif. Tanggapan lain langsung dikemukakan oleh Pak Keuchik Gampong Teumpok Teungoh. Pak Herman mengharapkan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan ini karena dinilai sangat positif dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Proses penilaian dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama ditandai dengan kunjungan oleh kader kesehatan dan perwakilan kelompok kesehatan untuk menilai rumah yang didapatkan secara acak. Proses penilaian ini akan dimulai tanggal 31 Oktober s/d 4 November 2011.

Setelah penilaian ke-lima dusun dilakukan, maka kader kesehatan dan kelompok kesehatan akan

17

Resensi

NEGARA,

KAPITAL DAN DEMOKRASI

SAFRIDA WATI

Staf Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA) Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

B

uku ini saya dapatkan di Pustaka Sekolah Demokrasi Aceh Utara. Jikalau kita melihat sekilas sampul buku ini, berbagai karakter manusia muncul disampulnya ada yang berkulit hitam, putih sedang membangun demokrasi sehari-hari. Buku ini mengulas satu topik yang memperoleh tempat utama dalam agenda studi ilmuan politik dalam satu dasawarsa terakhir adalah proses demokratisasi, atau lebih tepat proses transisi dari otoriterisme menuju demokrasi, yang terjadi sejak pertengahan dasawarsa 1970-an.

Masa yang diwarnai “the wind of change” yang melanda kira-kira 35 negara termasuk Spanyol, Portugal, Turki, Brazil, Argentina, Chile, Korea Selatan, Taiwan, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Thailand dan yang paling spektakuler adalah yang terjadi di Uni Soviet dan Negara-negara satelitnya di Eropa Timur.

Di Indonesia, isu itu mendorong para ilmuan

18

Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

maupun aktivis politik untuk menggelar berbagai forum diskusi, melakukan penelitian, menelaah berbagai hasil studi mengenai demokratisasi, dan mengamati perkembangan global dengan memanfaatkan berbagai sarana pemantauan( akibatnya, tayangan berita TV CNN semakin populer dan penerbitan “serial demokrasi” laku keras). Itu semua dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosesnya dan kondisi-kondisi apa yang memungkinkan berlangsungnya perrubahan demokratisasi di masyarakat-masyarakat yang otoriter itu.

Dalam kaitan ini, cukup sah kalau orang menuntut ilmuan politik menjelaskan mengapa dan bagaimana semua itu terjadi. Dan karena itu, cukup beralasan kalau para ilmuwan berusaha melakukan “stock-taking” dengan mengajukan pertanyaan: pengetahuan apa yang telah dihasilkan oleh ilmuwan politik mengenai demokratisasi akhir-

Judul: Negara, Kapital dan Demokrasi Pengarang: Dr. Mochtar Mas’oed Penerbit: Pustaka Pelajar

akhir ini? Bagaimana proses itu berlangsung? Bagimana bentuknya? Dalam kondisi-kondisi apa proses itu berlangsung mulus, tersendat-sendat atau gagal sama sekali?

Walaupun dalam skala yang sangat terbatas, kumpulan tulisan didalam buku ini dimaksud untuk mendorong kita semua melibatkan diri dalam arena wacana yang dinamik itu. Setiap warga yang menginginkan perbaikan kehidupan masyarakatnya pasti berkepentingan dengan pengembangan berbagaicara dan sarana untuk mencapai tujuan itu.

Tetapi, apakah untuk itu mereka perlu merepotkan diri dengan perbincangan teoritik? Dalam penulisan buku ini penulis buku yakin bahwa setiap tindakan pembaharuan memerlukan pemahaman yang jelas mengenai fenomena yang hendak ditangani. Tanpa tuntunan konseptualisasi dan teorisasi yang memadai, tindakan itu tidak akan efektif.

Buku ini sangat bagus dibaca untuk kalangan mahasiswa, masyarakat pedesaan dan elit-elit politi serta Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara khususnya.

Disini kita bisa berkaca bagaimana perjalanan teorisasi demokrasi masa kini dan teorisasi demokrasi masa yang akan datang. â–ź

Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

| Rangkang Demokrasi

19

KEGIATAN

Kegiatan:

Penelitian Untuk Penyusunan Indeks Demokrasi

S

ekolah Demokrasi Aceh Utara bekerjasama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) menyelenggarakan Penelitian untuk Penyusunan Indeks Demokrasi Kota Lhokseumawe pada tanggal 26-30 November lalu.

Penyusunan Indeks Demokrasi ini dilaksanakan oleh dua orang peneliti dari Universitas Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan 2 metode yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif diselenggarakan dengan penyebaran kuisioner kepada 60 orang peserta yang berlatar pendidikan beragam mulai dari tamatan SD sampai dengan Sarjana dan lintas profesi. Kuisioner berisi sekitar 120 pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi demokrasi daerah yang berkaitan dengan tiga aspek penting: Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Sedangkan metode kualitatif dilakukan dengan metode FGD bagi para pengambil

20

Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

kebijakan di Lhokseumawe yang terdiri dari Anggota DPRK, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Akademisi, perwakilan LSM dan Pemuda. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada Awal tahun 2012 mendatang. Indeks Demokrasi akan menyajikan gambaran kondisi demokrasi daerah provinsi berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari tiga aspek tersebut. Dengan indeks bisa dilihat kemajuan/kemunduran dalam pembangunan demokrasi. Indeks Demokrasi menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait penilaian terhadap demokrasi di tingkat daerah untuk memastikan keselarasan antara good governance dengan tujuan reformasi demokratis. Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah serta otoritas lokal --seperti kepolisian, lembaga peradilan, organisasi masyarakat dan lainnya; sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan evidence-

KEGIATAN Foto: sekolahdemokrasi

Responden sedang mengisi kuisioner dari peneliti

based analysis agar dapat menentukan bidang sasaran yang spesifik untuk diintervensi, maupun untuk berbagi pengalaman/praktek terbaik guna semakin mengukuhkan demokrasi di daerah.

Melalui indeks demokrasi, keadaan demokrasi di daerah dapat digambarkan dengan jelas, misalnya, pada indikator mana sebuah daerah berada pada tingkat kondisi demokrasi yang baik, sedang, atau buruk. Dengan gambaran ini, pemerintah dapat memberikan prioritas pembangunan politik menurut indikator tertentu yang dianggap perlu karena indeksnya dinilai rendah, atau sebaliknya, indikator mana saja yang perlu dipertahankan karena mendapatkan indeks tinggi.

Bagi stakeholder pembangunan nonpemerintah, mereka dapat bersama-sama mengawasi bagaimana proses perencanaan itu disusun dan bagaimana pula rencana tersebut diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Kita berharap, hasil penelitian ini nantinya dapat memacu motivasi pemerintah provinsi dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi wilayah masing-masing. Kerja keras dalam meningkatkan kondisi demokrasi ini pada gilirannya akan meningkatkan kinerja demokrasi secara nasional. Kita semua juga berharap, melalui penelitian ini, kemajuan demokrasi Indonesia dapat terus ditingkatkan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. â–ź

Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

| Rangkang Demokrasi

21

Foto: sekolahdemokrasi

Foto: sekolahdemokrasi

KEGIATAN

Kegiatan:

Kunjungan Konsul Amerika ke SDAU

T

anggal 09 November lalu, Sekolah Demokrasi Aceh Utara dikunjungi oleh Kepala Konsul Amerika Serikat di untuk Wilayah Sumatera yaitu bapak Anthony Woods bersama para stafnya.

Dalam pertemuan tersebut konsul berdiskusi dengan perwakilan siswa sekolah demokrasi yaitu: Bapak Junaidi (Perwakilan Partai Lokal), bapak Yafitzam Yusuf (Perwakilan Partai Nasional), Bapak Ade A. Alyasak (Perwakilan Pengusaha), Bapak Abdul Rajab (Paerwakilan TNI), dan Bapak Faisal (Perwakilan Pemerintah).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut konsul Amerika menanyakan kondisi terkini Provinsi Aceh berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pemilukada serta

22

konflik regulasi yang terjadi beberapa bulan terakhir serta komitmen pemerintah Amerika untuk menjaga perdamaian Aceh. Diskusi berjalan cukup menarik dan dari diskusi yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sekaligus saran dari peserta SDAU bahwa masyarakat banyak mengharapkan agar konflik antar elite yang terjadi agar secepatnya bisa diakhiri dengan mengedepankan caracara dialog karena bagaimanapun konflik antar elit hanya akan mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat Aceh. Peserta mendorong agar elit lebih mengedepankan pelaksanaan demokrasi secara substansial dan tidak mengedepankan demokrasi prosedural. Peserta memberikan contoh dampak konflik elite yang

Rangkang Demokrasi | Edisi 5 | Tahun 1 | Oktober-November 2011

muncul seperti makin seringnya mutasi pejabat yang menyebabkan kebijakan berubah, iklim usaha yang terganggu karena investor cukup mencermati iklim politik serta di kalangan masyarakat khawatir konflik antar elit akan berdampak pada konflik antar komponen masyarakat.

Diakhir diskusi Konsul menegaskan komitmen pemerintah Amerika untuk terus membantu Aceh dalam program program kemanusiaan yang sedang dan akan dijalankan serta harapannya agar masalah yang muncul agar dicarikan jalan keluarnya dengan caracara demokratis demi kemajuan masyarakat Aceh. â–ź

PENGUMUMAN PENERIMAAN SISWA SEKOLAH DEMOKRASI ACEH UTARA ANGKATAN KE-II LSM SEPAKAT (Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat) Lhokseumawe bekerjasama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dengan dukungan pendanaan dari Kemitraan (Partnership) akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) Angkatan ke-II. Selain di Aceh, Sekolah Demokrasi juga sudah terselenggara di Provinsi Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.

Sekolah Demokrasi mempunyai visi untuk terciptanya komunitas yang memiliki pengalaman dan komitmen untuk transformasi kearah masyarakat demokratis, sadar politik dan mampu berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik melalui wacana demokrasi dalam sistem politik multi-partai.

Sekolah Demokrasi akan melatih dan mendidik individu yang muda untuk sadar politik dan bisa memainkan peran strategis untuk memajukan demokasi di daerahnya masing-masing.

Salah satu konteks yang akan menjadi perhatian Sekolah Demokrasi adalah interaksi antar-pranata (inter-institutional interaction) diantara empat pranata utama yaitu lembaga politik dan para politisi, pegawai/aparatur pemerintahan, komunitas bisnis dan rakyat dalam civil society

Sekolah Demokrasi Aceh Utara membuka peluang kepada masyarakat untuk menjadi siswa angkatan kedua dengan syarat sebagai berikut: 1. Berusia antara 21 s/d 40 Tahun 2. Pendidikan Minimum SMA/yang sederajat 3. Lulus seleksi Administrasi, Ujian Tulis, dan Wawancara 4. Berasal dari 4 pranata utama yaitu dari lembaga politik dan para politisi, pegawai/aparatur pemerintahan, komunitas bisnis dan organisasi masyarakat sipil 5. Bersedia mengikuti pembelajaran sekolah demokrasi baik in class dan out class selama satu tahun penuh (sebagian besar kegiatan belajar akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu) 6. Mempunyai komitmen personal dan professional terhadap transformasi masyarakat 7. Peserta yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe lebih dianjurkan untuk melamar 8. Peserta perempuan dianjurkan untuk ikut melamar

Jadwal Seleksi Siswa angkatan pertama sebagai berikut: Item

Waktu

Seleksi Administrasi

05 s/d 16 Januari 2012

Tempat/Media

Keterangan

Mengisi Formulir pendaftaran, Formulir pendaftaran bisa di unduh di website Foto Kopi KTP, Foto Kopi Sekolah Demokrasi atau dapat diambil di Ijasah terakhir Sekretariat LSM SEPAKAT. Berkas kelengkapan Administrasi bisa diantar langsung ke kantor LSM SEPAKAT, dikirim via pos, via Fax atau via Email

Pengumuman Administrasi

Hasil

Seleksi 18 Januari 2012

Website, Email, SMS

Bagi yang tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahu melalui surat

Ujian Tulis

20 s/d 23 Januari 2012

Sekretariat LSM SEPAKAT

Hanya bagi yang lulus seleksi Administrasi

Pengumuman Hasil Ujian Tulis

26 Januari 2012

Website, Email, SMS

Bagi yang tidak lulus seleksi ujian tulis akan diberitahu melalui surat

Seleksi Wawancara

27 s/d 30 Januari 2012

Sekretariat LSM SEPAKAT

Bagi yang Lulus Ujian Tulis

Website, Email, SMS

Bagi yang tidak lulus seleksi wawancara akan diberitahu melalui surat

Pengumuman Wawancara

Hasil

Mulai Pembelajaran

Seleksi 31 Januari 2012 04 Februari 2012

Sekolah Utara

Demokrasi

Aceh Dimulai dengan kegiatan Briefing, Matrikulasi dan Outbond

Catatan: Semua Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara bebas dari segala pungutan/iuran seperti SPP dan iuran lainnya dalam bentuk apapun, Peserta sekolah juga tidak mendapatkan imbalan/keuntungan materi dalam bentuk apapun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi: Website : http://sekolahdemokrasi.sepakat.or.id atau www.sepakat.or.id Email : sekolahdemokrasi@sepakat.or.id cc ke: edifadhil@sepakat.or.id Facebook : Sekolah Demokrasi Aceh Utara

Atau bisa langsung menghubungi Sekretariat kami di: LSM SEPAKAT Lhokseumawe Jl. Peutua Ali No.49 Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, 24351 Telp/Fax : 064546077 Contact Person : Ika (085262160966) / Dewi (085270056458)

Disampaikan oleh: