Majalah Rangkang Demokrasi Edisi 8 by Eka Saputra

ISSN: 2089-0222

Pemimpin Dan Harapan Masa Depan Zuraidah

Penyuluh Kehutanan BKPP Kab. Aceh Utara

Realisasi MoU Secara Kaffah Sariyulis Mahasiswa Fak. Hukum Unimal

Rangkang

DEMOKRASI Edisi 8 | Tahun 2 | Mei-Juni 2012

http://sekolahdemokrasi.sepakat.or.id

Pemimpin dalam Pandangan Islam Aceh Rindu Pemimpin Pro Rakyat

Silaturahmi Politik U Batavia

Saleum Zia dan Mifta; Selamat Bergabung,,! Mulai awal April lalu, terasa ada hal baru di ruang rapat redaksi Rangkang Demokrasi. Jika biasanya yang mengikuti rapat redaksi hanya 7 orang tim redaksi yang juga merangkap sebagai pelaksana operasional harian SDAU kini jumlah tim kami bertambah menjadi 9 orang. Ya, 2 wajah baru ini bernama Miftahul Jannah (Mifta) dan Zia Febriza. S (Zia). Mifta dan Zia merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe. Mereka hadir sebagai salah satu bentuk kerjasama antara Sekolah Demokrasi Aceh Utara dengan STAIN Malikussaleh khususnya dengan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Ya, sejak Maret lalu SDAU menjalin kerjasama dengan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAIN Malikussaleh dimana salah satu bentuk kerjasamanya adalah jurusan KPI akan mengirimkan 2 orang mahasiswanya per-semester untuk magang jurnalistik di SDAU. Ya, singkatnya Mifta dan Zia akan menjadi wartawan di Majalah yang anda pegang ini. Ceritanya,, bentuk kerjasama ini berawal dari keresahan salah satu anggota tim SDAU yang mempunyai adik yang bersekolah di jurusan kewartawanan di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh, sang adik berkeluh kesah tentang sedikitnya kesempatan praktik keterampilan kewartawanan di kampusnya. Si adik merasa bosan dengan banyaknya teori dan sangat sedikit waktu untuk mempraktekkan teori tersebut misalnya dengan praktik wawancara, praktik melakukan reportase, menulis features, membuat dan mengedit opini dan lainnya. Sejak itu kami mencoba menjalin komunikasi dengan Jurusan KPI STAIN dan beraudiensi dengan Bapak Ridwan Hasan. PhD selaku ketua jurusan KPI dan menawarkan kerjasama, dan gayung bersambut,,!. Pak Ridwan dengan senang hati menyambut tawaran kami, dan jadilah Mifta dan Zia sebagai mahasiswa magang pertama di media ini. Semoga kami bisa saling belajar,!

DaftarIsi ▼ OPINI

Pemimpin dalam pandangan Islam Dailami | Guru Dayah Babussalam, Matang Kuli

Silaturahmi Politik U Batavia Zarama Yusuf | Ketua DPW IPPKINDO Aceh

Pemimpin Dan Harapan Masa Depan Zuraidah | Penyuluh Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kab. Aceh Utara

Aceh Rindu Pemimpin Pro Rakyat Miftahuljannah | Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe

▼ RESENSI

Self Leadership, Seni Memimpin Diri Afrina Dewi |Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

▼ WAWANCARA

Wiratmadinata: Pemimpin yang baik adalah yang mampu memberi ruang bagi seluruh unsur di daerah.

RANGKANG

▼ KEGIATAN

campus

Realisasi MoU Secara Kaffah Sariyulis | Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal

27 PENANGGUNG JAWAB: Edi Fadhil PEMIMPIN UMUM: Edi Fadhil, SIDANG REDAKSI: Edi Fadhil, Muhammad Usman, Zulkifli Hamid REDAKTUR PELAKSANA: Eka Saputra WARTAWAN: Muksalmina SIRKULASI: Zakaria LAYOUTER/DESAIN GRAFIS: Eka Saputra IKLAN: Zakaria KEUANGAN: Dewi Tirta Wati KASIR: Ika Febriani

: Jl. Petua Ali No. 49. Gampong Tumpok Teungoh, Lhokseumawe, Aceh Kode Pos: 24351 : rangkangdemokrasi@sepakat.or.id : http://sekolahdemokrasi.sepakat.or.id Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012 : sekolahdemokrasi.acehutara

Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Zia Febriza S | Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Diterbitkan atas kerjasama antara:

humor Berhenti Waktu Lampu Hijau

TTS

Paijo memacu mobilnya di tengah kota. Budi dan Jono yang ikut menumpang jadi ketar-ketir melihat cara menyetir Paijo yang ugalugalan.

teka teki silang Edisi 8

“jo, tadi kan lampu merah, kok kamu terus saja? Bisa tabrakan nanti kita...” keluh Budi. Paijo menjawab dengan santai, “Ah, abangku selalu begitu, sampai sekarang sehat-sehat saja.” Tidak berapa lama kemudian, mereka tiba di lampu merah berikutnya. Walaupun lampu menyala merah, Paijo tetap tancap gas. “Wah, kalau begini terus bisa mati kita... Paling tidak opname di rumah sakit...” kata Budi kuatir.

Mendatar

Menurun

2. Presiden RI ke 1 3. Bangsawan yang memegang kekuasaan negara 6. Ibukota Iran 7. Ibu kota Kab. Aceh Utara 9. Jakarta 10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 12.Khalifah kedua setelah Abu Bakar 14.Pusat peradaban filsafat

1. Sistim pemerintahan di Indonesia 4. Perang pertama Nabi Muhammad 5. Majelis permusyawaratan dalam Islam 8. Hak azasi manusia 11.Jaminan kesehatan masyarakat Aceh 13.Struktur pemerintahan Gampong

Mari bergabung dan berdiskusi bersama komunitas kami di halaman Facebook. klik facebook.com/sekolahdemokrasi.acehutara

Namun lagi-lagi Paijo menjawab, “Kalian bedua tenang saja. Abangku selalu nerobos lampu merah, nyatanya sampai sekarang dia sehatsehat saja.” Sampai ketika mereka tiba lagi di persimpangan, tiba-tiba lampu hijau menyala. Dengan serta merta Paijo menginjak rem sampai mobilnya berhenti. Budi dan Jono yang heran kemudian bertanya, “Kok kamu malah berhenti? Lampunya kan hijau?” “Tentu saja aku berhenti,” jawab Paijo, “Coba kalian bayangkan, di sebelah sana kan lagi merah. Lha, kalo abangku lewat dari sebelah sana gimana? Bisa ancur kita!”

Kirimkan kritik dan saran atau pendapat anda melalui email rangkangdemokrasi@sepakat.or.id

Redaksi menerima tulisan berbentuk opini dan artikel yang bertemakan tentang politik, sosial dan isu demokrasi. Panjang tulisan artikel maksimal 500-600 kata. Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

Editorial

PEMIMPIN BARU; HARAPAN BARU

roses pemilihan Gubernur plus 17 pasangan kepala daerah secara serentak di Aceh melalui pemilukada pada 09 April lalu Desember 2006 adalah peristiwa sejarah yang monumental. Pemimpin dipilih bukan dilotre meski Pemilukada terkadang ibarat lotre, kali pertama salah pilih, kali kedua juga salah pilih. Tidak seperti pada masa orde baru. Lima tahun pertama ditipu, lima tahun kedua ditipu lagi, lima tahun ketiga masih ditipu dan begitu seterusnya. Masyarakat yang sama, ditipu oleh orang-orang yang sama. Partai yang sama, pemilih yang sama dan timses yang sama tetapi anehnya bisa terus menipu untuk masa waktu yang berbeda. Hampir semua pembeli lotre ingin mencoba lagi dan mencoba lagi, bukan pembeli lotre namanya kalau mudah menyerah ketika gagal. Pembeli cuma punya dua pilihan, mencoba lagi atau berhenti saja. Dalam konteks Aceh, proses demokrasi yang â&#x20AC;&#x2DC;khasâ&#x20AC;&#x2122; yang ditandai dengan kehadiran partai lokal semakin memperkuat komitmen untuk menjadikan proses politik di Aceh menjadi model bagi proses demokratisasi di Indonesia. Ikut sertannya partai politik lokal ikut dalam pemilu legislatif di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh akan memberikan inspirasi bagi upaya membangun demokrasi di provinsi-provinsi lain dengan semangat Desentralisasi yang lebih adil dan aspiratif. Inspirasi dari Aceh ini akan membangun semangat, sistem politik dan tatanan demokrasi yang baru serta lebih representatif secara nasional. Relasi antara partai politik lokal dengan partai politik nasional, secara bertahap semakin membaik dan menuju pada perbaikan kondisi demokrasi untuk mendukung Perdamaian dan Pembangunan. Kembali ke pemilihan kepala daerah, siap atau tidak PR besar menunggu pemimpin baru Aceh, diantaranya tentangan besar untuk perbaikan kondisi kesejehtaraan sekaligus menjaga perdamaian. Berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional Provinsi Aceh Triwulan IV-2011 yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tingkat kemiskinan di Aceh terus

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

menunjukkan penurunan meski tipis. Dari 19,57% pada Maret 2011 menjadi 19,48% pada September 2011. Namun angka ini masih jauh di atas nasional yang sebesar 12,36% per September 2011. Ironi ini semakin besar karena pemerintah Aceh setiap tahun mendapatkan dana yang sangat besar dari pemerintah pusat. Pada tahun 2012 ini saja, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan ke Aceh berjumlah Rp27,4 triliun lebih, terdiri dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rp8,2 triliun, DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp932,0 miliar, DAU (dana alokasi umum) Rp10,2 triliun dan dana Otsus (otonomi khusus) Rp5,4 triliun. Sebagai perbandingan, tahun lalu, DAK Aceh Rp913,6 miliar, DAU Rp8,4 triliun dan dana otsus Rp4,5 triliun. Di sisi lain, kemiskinan merupakan pemantik utama bagi konflik. Angka kemiskinan di Aceh akan terus menurun apabila perdamaian terjaga dan pembangunan berkelanjutan. Karenanya, para elit politik baik di pusat maupun di Aceh dituntut agar tidak mendorong munculnya konflik. Kehadiran pemimpin baru pasti akan memunculkan harapan baru akan terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Untuk menjaga harapan itu, maka pemimpin baru Aceh nanti dituntut memiliki keberanian paling tidak dalam empat hal. Pertama, berani hidup sederhana. Di tengah meningkatnya jumlah rakyat miskin seperti sekarang, kesederhanaan merupakan hal yang sangat penting. Kedua, berani menjadi tauladan. Keteladanan menjadi hal utama yang disorot rakyat. Kepatuhan terhadap penguasa sangat berbanding lurus dengan kemampuan mereka memberikan keteladanan. Ketiga, berani mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan diri sendiri, apalagi kepentingan kelompok tertentu. Terakhir kita semua berharap pemimpin terpilih adalah pemimpin yang bersih karena kebersihan adalah syarat pertama bagi seorang calon pemimpin karena ujian kepemimpinan meliputi ujian intelektual, spiritual, keberanian dan kesabaran. []

OPINI

Pemimpin

Dalam Pandangan

Islam

Pemilukada Aceh telah usai dan berlangsung sukses dan damai walaupun setelah â&#x20AC;&#x153;pestaâ&#x20AC;? ada daerah yang bergejolak kerusuhan seperti yang terjadi di Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues (Serambi Indonesia, Kamis 12 April 2012).

T Dailami Guru Dayah Babussalam, Matang Kuli dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

api secara umum telah berlangsung secara sukses yang sebelumnya disangsikan oleh para pengamat dan elit politik bahwa pemilukada Aceh akan terjadi banyak masalah dan berpotensi gagal. Ini terbantahkan dengan berjalannya Pemilukada dengan damai dan sukses. Hasil Pemilukada Aceh 2012 untuk provinsi dimenangkan oleh pasangan dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf dari Partai Aceh dengan perolehan

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

OPINI

1.327.695 suara atau 55,75% (hasil rekapitulasi KIP Aceh), jauh mengungguli dari kandidat-kandidat lain baik dari jalur koalisi partai maupun dari jalur independen. ini membuktikan bahwa masyarakat Aceh masih mempercayakan tampuk kepemimpinan Provinsi Aceh kepada para mantan kombatan GAM seperti pada Pilkada 2009. Pemimpin yang dihasilkan dalam pemilukada Aceh 2012 adalah wajah baru dalam kancah kepemimpinan Aceh, mereka dahulunya dikenal sebagai lawan politik pemerintah Indonesia, bahkan mereka orang yang paling dicari oleh militer Indonesia sampai mereka menjadi pelarian politik di luar negeri. Namun dengan adanya perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM di Helsinki FiNlandia, mereka sekarang bisa menjadi orang nomor satu di Aceh. Mereka yang terpilih dalam pemilukada Aceh yang lalu adalah hasil pilihan masyarakat Aceh secara demokratis, maka sudah semestinya pemimpin yang terpilih itu menjadi pemimpin rakyat, pemimpin yang terbaik untuk rakyat, pemimpin yang berpihak kepada rakyat, keberpihakan pemimpin kepada rakyat sangat diharapakan dan diimpikan oleh rakyat Aceh yang telah memilih

mereka menjadi khalifah di bumi Serambi Mekkah ini. Hal ini dikarenakan lebih dari 20% rakyat Aceh telah lama berada dibawah garis kemiskinan, tentu saja harapan rakyat Aceh kepada pemimpin baru agar dapat mengurangi kemiskinan tersebut. Di samping itu pada saat ini Aceh secara umum masih kritis dalam persoalan keamanan, ini dapat ditandai dengan masih maraknya kekerasan dan kriminilitas di tengah-tengah masyarakat, masalah penegakan hukum dan syariat Islam semakin tidak jelas, di mana semakin lama rakyat semakin jauh dari agama. Oleh karena itu kepada pemimpin terpilih diharapkan dapat memperbaiki kemakmuran rakyat Aceh, sekaligus dapat memberikan kenyamanan hidup, terutama aman dalam berusaha dan tidak ada lagi pemerasan yang sifatnya ilegal. Pemimpin Dalam Islam Masalah pemimpin, Islam melihatnya sebagai suatu keharusan yang harus ada dalam masyarakat, tidak mungkin dalam suatu daerah tidak ada yang memimpin. Rasulullah sendiri menyuruh ummatnya jika bepergian dua orang maka salah satunya adalah sebagai pemimpin, begitu pentingnya pemimpin dalam Islam sehingga ada

}

Jadwal Talkshow SDAU di TVRI Aceh

Talkshow Interaktif Sekolah Demokrasi Aceh Utara di TVRI Aceh

Kerjasama antara: Rangkang Demokrasi | 6

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

dengan

10 Maret 2012 07 April 2012 05 Mei 2012 02 Juni 2012 30 Juni 2012 28 Juli 2012 22 September 2012

: I Jam.00 W 16

Jangan Lewatkan

Aceh

amanah dari rakyat yang telah memilihnya, mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau partainya, menepati janji yang telah disampaikan pada saat kampanye supaya rakyat menjadi percaya kepada pemimpin yang terpilih. Rakyat sudah sangat bosan terhadap janji-janji muluk tanpa ada realisasi dilapangan, kini saatnya pemimpin baru membuat perubahan. Peluang untuk melakukan perubahan sangat terbuka lebar mengingat mayoritas anggota parlemen berasal dari partai PA, kita tidak ingin lagi mendengar alasan pihak eksekutif berselisih dengan pihak legislatif, mereka semua baik eksekutif maupun legislatif dipilih langsung oleh rakyat, dan kepada kepentingan rakyat lah mereka tunduk. Ketiga Kafa’ah, yaitu memiliki kemampuan untuk memimpin ummat, menguasai ilmu yang berkaitan dengan manajemen pengaturan masyarakat, cerdas, dan matang secara kejiwaan. Seorang pemimpin dituntut bukan hanya sekedar formalitas pengangkatan dirinya sebagai pemimpin, tetapi juga kemampuan untuk dapat mengerti terhadap orang orang yang dipimpinnya, dapat menunjukkan empati kepada persoalan dan kebutuhan hidup mereka, dapat mensejahterakan kehidupan mereka dan menjalin hubungan yang penuh harmoni agar kebersamaan dengan rakyat tetap terjalin. Aspek-aspek inilah yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang calon pemimpin. Kadang jabatan itu dipandang sebagai kehormatan dan status sosial yang terhormat dalam masyarakat, jabatan dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan dan kemewahan hidup, bukan dipandang sebagai amanah dan tangungjawab agung yang akan dimintai pertangungjawabannya baik sekarang oleh rakyat maupun nanti di mahkamah Ilahi. Kalau jabatan dianggap sebagai wasilah untuk memperoleh kemewahan, maka terkadang semua cara akan dilakukan untuk mendapatkannya. Kita berharap kepada pemimpin yang sudah terpilih semoga jabatan yang sudah diambang pintu-walaupun tidak tidak gratis agar dapat digunakan untuk melahirkan kebijakankebijakan baru yang pro kepada rakyat, bukan pro kepada kerabat atau konglomerat, amiiiinn. []

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

OPINI

kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut pandangan Islam, diantaranya: Pertama adil, orang yang tidak adil tidak layak duduk menjadi pemimpin/penguasa. Karena adil merupakan sifat pemimpin yang mesti ada, sebab jangankan urusan pemerintahan, dalam hal kesaksian pun yang lingkup masalahnya antara dia dan yang bersangkutan mesti adil. Apalagi dalam aspek pemerintahan yang jaringannya meluas kepada rakyat banyak, tentu sangat tepat bila adil dijadikan kriteria yang mutlak. Rasulullah Saw pernah berkata bahwa ‘karena keadilanlah maka seluruh langit dan bumi ini ada’, selanjutnya Imam Ali Bin Abi Thalib mendefiniskan keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Penerapan sifat keadilan oleh seorang pemimpin ini dapat dilihat dari cara ia membagi ruangruang ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya pada rakyat yang dipimpinnya. Misalnya tidak ada diskriminasi kepada orang miskin dalam hal mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kedua amanah/credible dapat dipercaya sebagai wujud keimanannya kepada Allah SWT. Dalam Islam seorang pemimpin harus memprioritaskan amanah Allah dan Rasulullah, pemimpin adalah pengemban amanah dari Allah dan RasulNya, karena apa yang dipimpinnya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt kelak di hari Akhirat sesuai dengan hadis Rasulullah “kullukum ra’in, wakullukum mas’ulun ‘an ra’yyatihi”, maka supaya bebas dari tuntutan Allah di mahkamah akhirat sudah semestinya seorang pemimpin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak menyimpang dari ketentuan dan amanah tersebut. Apabila menyimpang dari ketentuan dan amanah Allah da RasulNya maka bersiap-siaplah menunggu pengadilan Allah di hari akhirat kelak, karena itulah harus ada perasaan takut kepada Allah terhadap apa yang dipimpinnya, seperti takutnya para sahabat Rasulullah Saw dalam memegang kekhalifahan Islam dikarenakan para sahabat yakin sekali bahwa apa yang mereka kerjakan baik urusan dunia maupun akhirat tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Setelah memprioritaskan amanah Allah dan Rasulullah baru selanjutnya memprioritaskan

OPINI

Photo by: www.atjehpost.com

Silaturahmi Politik U Batavia Untuk memperkuat Pemerintahan Aceh lima tahun ke depan, Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf berangkat ke Batavia (Jakarta) dalam rangka bersilaturahmi dengan pimpinan pemerintahan pusat serta guna menjamin berjalannya MoU Helsinki dan UUPA demi perdamaian Aceh yang hakiki.

genda Zikir di Jakarta dalam

rangka roadshow politik bertemu

Zarma Yusuf Ketua DPW IPPKINDO Aceh dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

degan

Menko

Bidang Ekuin, Kepala BIN,

Panglima TNI, dan Ketua MPR RI. Karena untuk menjalankan roda Pemerintahan di Aceh tanpa dukungan Pemerintah Pusat

Aceh Lebih Damai dan Demokratis Sambutan baik dari kalangan masyarakat atas terpilihnya dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf harapan mereka semua bisa membawa iklim suasana Aceh lebih damai dan demokratis, mudah-mudahan di tangan “Zikir” Aceh bisa aman tentram dan damai. Tidak ada lagi kekerasan bersenjata yang membuat Aceh ini tidak kondusif. Tokoh perjuangan dan perdamaian Aceh juga stakeholder penandatanganan MoU Helsinki bisa membawa kedamaian yang hakiki sehingga dengan situasi yang kondusif ini bisa mendatangkan angin segar bagi pihak yang ingi berinvestasi baik itu investor asing dan lokal untuk menanam sahamnya di Aceh. Keterpurukan perekonomian Aceh selama ini khususnya berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bisnis besar banyak yang berguguran, pengangguran tumbuh di mana-mana mengakibatkan meningkatnya kriminalitas. Faktor ekonomi rakyat Aceh yang sulit untuk mencari nafkah sehingga meningkatnya angka kemiskinan di daerah yang kaya dengan sumber daya alam serta hasil

dalam perut bumi Aceh. Harapan kepada pemimpin Aceh baru ke depan bisa melaksanakan programprogram pro rakyat kecil yang bermanfaat bagi orang banyak demi memberantas kemiskinan di Aceh sehingga masyarakat jadi sejahtera. Perlu juga dilakukan pembinaan dan bimbingan bagi pemuda-pemudi Aceh yang putus sekolah di latih skill sehingga sumber daya manusia Aceh bisa diunggulkan demi kemajuan bangsa. Dengan roadshow dan silaturahmi politik ke Jakarta diharapkan bisa membawa hasil yang memuaskan dan apa yang didapat bisa diimplementasikan di Aceh. Kepada Ulee Pemerintahan Aceh ke depan bisa menjalankan amanah rakyat yang telah di titipkan sama pemimpin Aceh yang baru terpilih melalui proses pesta demokrasi Pemilukada tanggal 9 April 2012 bisa bertahan hingga akhir masa tugas 2012-2017. Dengan semangat kebersamaan menuju Aceh baru yang bermartabat, adil dan sejahtera. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil tanpa ada pengecualian serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan penegakan HAM. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan demi kepentingan masyarakat luas, pelayan prima kepada masyarakat yang harus diutamakan karena Gubernur/Wakil Gubernur yang terpilih kemarin bukan milik satu golongan ataupun

koalisi Partai. Namun mereka semuanya milik masyarakat Aceh. Semoga kejayaan Aceh bisa gemilang kembali saat-saat masa Pemerintahan Kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda yang tersehor ke seluruh pelosok dunia. Mari bersama-sama membangun Aceh dengan seluruh elemen masyarakat, rapatkan barisan demi satu tujuan kesejahteraan rakyat Aceh dan jauhkan sifat perbedaan sesama kandidat yang bertarung samasama di pemilukada. Mari kita jalin kekuatan dan kebersamaan dalam satu ikatan “Ukhuwah Islamiyah” seluruh masyarakat Aceh tanpa memandang ras. Partisipasi masyarakat harus ditumbuh kembangkan dalam melaksanakan pembangunan, tanpa itu semua akan nihil hasilnya. Dan tidak ada Provinsi dan Negara manapun di dunia yang bisa maju dalam pembangunan bila tidak ada partisipasi kuat rakyat nya. Jurgen Habermas seorang filosuf dan sosiolog Jerman mengatakan bahwa “suatu iklim demokrasi yang baik itu akan tercipta besaran partisipasi politik itu di imbangi kuwalitas wacana politik itu juga”. Wujudkan persatuan dan kesatuan rakyat Aceh demi terjalin kebersamaan baik itu masyarakat sipil, eksekutif, legislatif, ulama, akademisi dan pemuda harus punya tekad bulat serta bersatu padu demi mengangkat hak dan martabat rakyat Aceh yang mandiri menuju kemakmuran masyarakat yang merata. []

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

OPINI

mustahil program-program yang telah di susun bisa berjalan dengan mulus. Zikir juga merangkul tokoh-tokoh cendikiawan Aceh seperti Surya Paloh, Bakhtiar Aly dan TM. Nurlif demi pembangun Aceh ke depan yang lebih baik dan kesejahteraan merata.

OPINI

n a D n i p m i m a Pe s a M n a p a r a H Depan

Zuraidah Penyuluih Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kab. Aceh Utara dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

roses Pemilukada yang sarat dengan dinamika kini sudah usai. Lazimnya dalam setiap pesta demokrasi tentu ada yang keluar sepasang jawara yang akan memimpin. Para pemenang dan partai politik pengusung mereka merasa puas dan saat ini tentu sedang merayakan

dan masyarakat Aceh Utara pada umumnya memang berada pada posisi demikian, tetapi ini bukanlah sesuatu yang salah mengingat banyaknya peristiwa demi peristiwa yang telah membawa masyarakat kita pada kedukaan yang silih berganti. Menurut penulis, rasa pesimis yang ada di hati kita sebaiknya dapat kita kikis secara perlahan-lahan dan kita coba sikapi sebaliknya. Phobia untuk memiliki pimpinan baru bukanlah hal yang bijak tetapi sikap optimisme yang semestinya kita bina dan kita pupuk. Saling mendukung antara para pemimpin baru dengan seluruh rakyatnya, bekerjasama untuk mewujudkan harapan-harapan besar demi menuju ke arah yang lebih baik. Bukankah hidup adalah bagian dari rangkaian harapan demi harapan? Keberhasilan Partai Aceh memenangkan kandidatnya, baik di Propinsi, Kabupaten/ Kota agar menjadi awal dari kemenangan seluruh rakyat Aceh. Para pemimpin yang baru, hadir ditengah kita untuk membawa pembaharuan, membenahi dan menata kembali tata pemerintahan yang masih carut-marut menuju Good Governance yang tentunya harus diawali dengan nawaitu yang bersih. Nawaitu inilah yang akan menggiring langkahlangkah ke depan, bila diawali dengan nawaitu yang baik maka hasilnya tentu akan baik pula sesuai dengan harapan kita semua. Dalam menjalankan roda pemerintahan para pemimpin diharapkan agar mau dan mampu mengikuti sifat-sifat Rasulullah Saw yaitu rasul kita sebagai suri tauladan bagi umatnya. sifat-

sifat kesempurnaan beliau telah terbukti mampu merubah sikap dan prilaku manusia dari yang tidak beradab hingga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Secara komprehensif sifat-sifat kerasulan yang beliau miliki yaitu Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah. Memiliki ke empat sifat ini menjadikan beliau sebagai khalifah yang sempurna di atas muka bumi, untuk manusia biasa mungkin sulit mencapai tingkat kepribadian perfect yang demikian tetapi sebagai pemimpin daerah Serambi Mekkah diharapkan terus-menerus berupaya secara optimal agar mampu mendekati sifat-sifat kenabian dan jejak kepemimpinannya untuk menuju kesempurnaan. Bila ini berhasil, Insya Allah akan membawa sukses besar, sebagai seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya dan dimuliakan oleh Allah Swt dan sejarah akan mengukir namanya sebagai pemimpin yang pantas diteladani.

OPINI

kemenangan yang dicapai, tak luput pula tim sukses yang telah ikut mengantar mereka ke kursi Gubernur/wakil, Bupati/ wakil, juga ikut merayakan kesuksesan ini. Bagaimana pula dengan nasib rakyat yang telah â&#x20AC;&#x153;menghadiahkanâ&#x20AC;? suara hingga mereka bisa keluar sebagai pemenangnya. Akankah mendapat imbalan dalam wujud yang nyata atas harapan-harapan yang yang telah terenda sekian lama, akankah terwujud janji-janji manis yang telah terurai panjang lebar ketika masih berkampanye. Penulis yakin, rakyat tidak akan pernah lupa dengan ikrar dan janji yang dikumandangkan disaat para kandidat sedang berkampanye untuk bisa menarik simpati dan suara rakyat sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah diskusi politik yang berlangsung di Kabupaten Aceh Utara, seorang peserta bertanya â&#x20AC;&#x153;mengapa kita harus memilih pemimpin baru andaikata mereka tidak bisa membawa kita ke arah yang lebih baik? Ya, ini pertanyaan yang jujur dan keluar dari hati nurani seorang rakyat. Teman lain bertanya apakah pemimpin baru tidak akan membawa kita dalam bencana seperti yang kita rasakan selama ini? Ini juga pertanyaan yang lahir dari seorang masyarakat kecil yang masih dihimpit perasaan trauma. Trauma pada kenyataan bahwa kepemimpinan periode lalu telah mengarahkan pada kondisi mundurnya keuangan daerah hingga hari ini masih berdampak pada macetnya pembangunan multi sektoral dan ini juga membawa efek secara psikhologis mayoritas masyarakat kita. Kondisi masyarakat saat ini di Aceh Utara khususnya

Pemimpin yang Amanah Pemimpin yang amanah memiliki sifat yang dapat dipercaya oleh rakyatnya. Bisa menjadi â&#x20AC;&#x153;kuburanâ&#x20AC;? untuk aib orang lain, Tidak membeberkan kekurangan dan kesalahan orang lain, karena semakin sering menggunjing dan membeberkan aib orang maka akan semakin rendah kredibilitasnya. Sifat amanah dapat juga diimplementasikan dalam menepati janji dan ikrar yang telah diucapkan. Pemimpin yang amanah akan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikirannya untuk menepati janji-janji yang telah mereka sampaikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hukum berjanji

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

OPINI

diperbolehkan (jaiz) atau disebut dengan mubah. Tetapi hukum menepati janji adalah wajib. Tidak bisa tawar-menawar, bahwa tidak menepati janji hukumnya haram dan bagi orang yang tidak menepati janji akan menuai dosa, baik kepada manusia yang telah dijanjikan maupun kepada Allah SWT. Pemimpin yang amanah tentu akan berusaha untuk memikul tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya karena memiiki dua perspektif pertanggungjawaban, yaitu horizontal (habluminannas) dan vertikal (habluminallah). Setiap pemimpin yang terpilih, baik di Propinsi maupun kabupaten/ kota, agar selalu berikhtiar untuk mewujudkan janji-janji dan bisa menegakkan amanah jabatannya. Dasar atas kewajiban janji ada dalam Q.S.An-Nahl, ayat 91 “Dan tepatilah perjanjianmu apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpahsumpah itu setelah kamu meneguhkannya, sedang kamu sudah menjadikan Allah SWT sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. Namun sangat disayangkan, sering kali para kandidat atau calon pemimpin mudah sekali mengucapkan janji untuk mengiming-imingi masyarakat, tetapi setelah terpilih mereka sering lupa untuk membuktikan janji-janjinya. Harapan-harapan Ada banyak harapan baru dalam diri setiap rakyat di daerah Aceh tercinta ini yang sudah terakumulasi dengan harapanharapan yang terabaikan sejak episode pemerintahan yang lalu. Harapan-harapan itu tak jauh

dari beberapa issue yang muncul di kalangan masyarakat. Harapan besar masyarakat adalah mengimplementasikan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menjadi salah satu dasar utama keberlanjutan perdamaian Aceh. Kewenangan besar yang telah diberikan kepada Aceh untuk mengurus dirinya dalam UUPA harus disikapi dengan berlari kencang oleh pemimpin baru, bekerja keras untuk menuntaskan qanun-qanun yang telah diamanatkan dalam UUPA. UUPA dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh, oleh karena itu, apabila UUPA tidak berjalan sama artinya para pemimpin telah memberi kekecewaan kepada masyarakat Aceh. Pekerjaan rumah yang tak kalah pentingnya adalah Pemberantasan korupsi pada jajaran Birokrasi dan mengembalikan uang masyarakat Aceh Utara seumlah Rp 220 Milyar yang hingga saat ini masih “terkatung-katung”. Salah satu faktor pemicu kegagalan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hak rakyat di bidang Ekonomi, sosial dan budaya adalah semakin meluasnya jaringan korupsi dan ketidakberhasilan pemerintah dalam pemberantasannya. Dalam bidang Agama diharapkan pemerintahan periode ini mampu menegakkan Syari’at Islam secara kaffah, Memperhatikan nasib dayah, santri dan para pengajarnya agar mampu mencetak generasi yang teguh pada keimanan dan ketauhidan serta berhasil mencetak ulama-ulama baru

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

yang handal untuk melanjutkan syiar-syiar Agama Islam. Saat ini pada umumnya daerah Aceh sedang mengalami kemunduran Ekonomi, untuk menyikapi ini diharapkan pemimpin baru segera menyusun strategi untuk mengaktifkan kembali proyek-proyek raksasa yang sudah lama ‘tidur’ di kawasan Aceh Utara seperti PT. Asean Aceh Fertilizer (PT.AAF), PT. Kertas Kraft Aceh (PT.KKA) supaya segera beroperasi dan berproduksi kembali. Proses ini membutuhkan waktu, oleh karena itu agar disikapi dengan cepat. Selain terciptanya lapangan kerja, memperbaiki perekonomian masyarakat di lingkungan sekitar provit yang sudah lama terpuruk juga diharapkan dapat meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bencana alam yang terjadi di Aceh kerap ditimbulkan oleh faktor kerusakan hutan akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung-jawab. Pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu kepada siapapun yang telah berusaha secara sengaja melakukan tindakan yang merusak hutan dan merugikan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Disamping itu para penyuluh kehutanan yang berdiri di garda terdepan sebagai pelaku pencerahan di kelompok masyarakat kehutanan di lapangan, agar diberi perhatian khusus supaya dapat mengoptimalkan kinerjanya demi mensukseskan pembangunan dalam sektor kehutanan. Persoalan lingkungan hidup sering pula muncul dari limbah industri yang berskala besar

â&#x20AC;&#x153;

dapat memberi porsi yang lebih dalam memposisikan perempuan untuk hadir dalam setiap elemen dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Di samping itu untuk meningkatkan kapasitas dan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di gampong-gampong para pemimpin agar â&#x20AC;&#x153;menggairahkanâ&#x20AC;? kembali kegiatan PKK (Program Kesejahteraan Keluarga), memberikan keterampilanketerampilan penting kepada ibu-ibu dan remaja putri agar dapat meningkatkan kwalitas hidup mereka dan keturunannya sekaligus untuk memotivasi tumbuhnya kelompok usaha kecil untuk menunjang perekonomian rumah tangga. Di sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, para pemimpin agar memberi perhatian untuk kebutuhan sarana dan prasarana khususnya kepada kelompok tani ke tiga sektor tersebut. Di era globalisasi sekarang ini, tekhnologi informasi sudah terjamah sampai ke kelompok tani yang mensupport mereka untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif, namun karena keterbatasan alat dan mesin pertanian, perikanan dan Kehutanan, juga tidak didukung dengan modal usaha yang memadai, hal ini membuat mereka menjadi pesimis dan

tidak bergairah. Diharapkan ke depan para pemimpin lebih care dalam melihat persoalan ini, mengingat alam kita memiliki potensi yang luar biasa untuk dapat kita kembangkan. Dalam bidang politik, para pemimpin agar selalu menjaga stabilitas politik, memelihara perdamaian yang baru saja dikecap oleh masyarakat. Mengingat masyarakat kita pada umumnya buta tentang politik, diharapkan kepada para pemimpin untuk membuka wacana perpolitikan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat tentang pendidikan politik sehingga kedepan masyarakat tidak menjadi korban politik. Demikian juga dengan ilmu demokrasi agar memberikan pendidikan ilmu demokrasi yang lebih luas sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan wacana pendemokrasian masyarakat negara demokrasi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Harapan yang penulis nukilkan merupakan keterwakilan dari harapan masyarakat Aceh pada umumnya, semoga dapat menjadi buah pikiran dan pertimbangan bagi para pemimpin dalam menentukan kebijakan untuk membangun masyarakat Aceh yang Rahmatun lil â&#x20AC;&#x2DC;Alamin. []

Pekerjaan rumah yang tak kalah pentingnya adalah Pemberantasan korupsi pada jajaran Birokrasi dan mengembalikan uang masyarakat Aceh Utara seumlah Rp 220 Milyar yang hingga saat ini masih â&#x20AC;&#x153;terkatung-katungâ&#x20AC;?. Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

OPINI

maupun dalam skala kecil yang beroperasi di Aceh yang mengakibatkan terjadinya pencemaran, baik pencemaran udara, tanah, air dan kebisingan. Hal ini berdampak bagi kesehatan masyarakat lingkungan dan keberlangsungan plasma nutfah di sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat sangat berharap agar kiranya pemimpin dapat mengambil sikap yang lebih bijaksana dan lebih manusiawi sehingga masyarakat lingkungan dapat diselamatkan dari berbagai penyakit sebagai efek yang timbul serta tetap terjaganya keselarasan dan keharmonisan antara perusahaan dan masyarakat lingkungan serta terpeliharanya lingkungan hidup secara berkesinambungan. Pemimpin terpilih juga harus benar-benar peduli dalam issu kesetaraan gender secara komprehensif. Penulis tidak bermaksud bahwa perempuan harus menjadi superior dan mendominasi kaum Adam serta menindas laki-laki dalam berbagai sektor, namun penulis berharap pemimpin benar-benar ikhlas untuk memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan agar mendapat ruang yang setara dengan pria dalam mengisi pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Agar

â&#x20AC;&#x153;

| Rangkang Demokrasi

OPINI

ACEH RINDU PEMIMPIN PRO RAKYAT

T Miftahuljannah Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

ahun 2007 telah terlewati, kalender telah berganti menjadi 2012. Begitu pula dengan kepemimpinan di Aceh. Pada tahun 2007 banyak hal yang telah dilewati dalam membangun masa depan Aceh mengukir harapan baru. Tahun 2007 telah kita lewati dengan perasaan sedih, kecewa, bahagia, bangga, dan bahkan telah membuat kita tertawa terbahak-bahak meski sama sekali tak lucu. Pergantian kepemimpinan adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan. Bergantinya tahun adalah sesuatu yang alamiah, bahkan sering terulang dan berlangsung beberapa detik. Tahun boleh berganti, pemimpin boleh berganti, tetapi jika dalam gaya dan perilaku bekerja yang sama, semua hanya menjadi rutinitas kewaktuan dan prosedur demokrasi belaka. Tahun baru dan

Karakteristik Kepemimpinan Setiap manusia yang telah di ciptakan Tuhan tidak pernah terlepas dari karakteristik atau kepribadiannya. Seperti kata pepatah rambut boleh sama hitam, namun pemikiran seseorang pastinya tidak pernah sama (berbeda). Akan tetapi dalam sebuah kepemimpinan mempunyai suatu karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi seorang pemimpin. Menjadi sang pemimpin itu bukanlah hal mudah karena seorang pemimpin itu harus mampu untuk mensejahterakan rakyat bahkan mendahulukan kepentingan rakayat dibandingkan kepentingan pribadi. Ada empat teori kepemimpinan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin (baca buku

Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media karya Dan Nimmo), yang pertama teori sifat tersendiri dimana seorang pemimpin itu memiliki sifat atau ciri tersendiri yang sangat dihargai oleh rakyatnya. Yang kedua, teori konstelasi sifat dalam teori ini mengemukakan bahwa pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang sama dengan siapa pun akan tetapi memadukan sifat-sifat ini dalam suatu sindrom kepemimpinan yang membedakannya dari orang lain. Teori ketiga yakni situasionalis, bahwa waktu, tempat dan keadaan menentukan siapa yang memimpin, siapa pengikut. Teori keempat yang pada zamannya diterima secara luas ialah bahwa kepemimpinan merefleksikan interaksi kepribadian para pemimpin dengan kebutuhan dan pengharapan para pengikutnya. Dalam konteks kepemimpinan di Aceh ke depan, menarik dibahas juga tentang potensi penggunaan teori situasionalis. Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ini, ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Tuntutan situasi saat ini yang perlu diperhitungkan, kehidupan masyarakat yang masih terkotak-kotak. Maksudnya, masih ada istilah â&#x20AC;&#x2DC;orang kitaâ&#x20AC;&#x2122; atau â&#x20AC;&#x2DC;orang merekaâ&#x20AC;&#x2122; akan banyak mempengaruhi kondisi masyarakat Aceh ke depan. Oleh sebab itu, pemimpin Aceh ke depan harus mampu menyatukan kelompok-kelompok tersebut sehingga akan lahir persatuan dan kesatuan di Aceh. Dengan memperhatikan situasi ini, pemimpin Aceh nantinya akan mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, bukan kepada kelompok tertentu saja. Selain itu pemimpin kita yang tepilih di periode ini harus mampu melibatkan semua pihak untuk ikut bekerja sama dalam mensejahterakan rakyatnya. Hari ini sampai seterusnya rakyat tidak akan pernah jenuh untuk menunggu kehadiran sang pemimpin yang arif dan pro rakyat. []

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

OPINI

kepemimpinan baru mesti diikuti oleh harapan baru. Karena hanya dengan semangat dan harapan yang baru itulah kepemimpinan bisa berganti. Dan pada tanggal 9 April 2012 rakyat Aceh di hadapkan pada suatu pemilihan. Pesta demokrasi yang akhirnya memilih satu pemimpin diantara beberapa calon lainnya. Ketika seluruh rakyat Aceh dihadapkan pada suatu pilihan. Akankan pilihan itu yang akan membawa rakyat Aceh kepada kesejahteraan yang selama ini kian didambakan. Aceh sangat rindu pemimpin yang arif dan pro rakyat. Setelah sekian lama rakyat Aceh diselimuti oleh rasa ketakutan akibat konflik yang berkepanjangan. Kini tiba saatnya rakyat Aceh untuk menghela nafas kemenangan, karena partai politik yang di usung oleh rakyat Aceh sendiri terpilih menjadi pemimpin Aceh lima tahun kedepan. Pemimpin arif yang di rindukan rakyat bukan hanya sekedar pemimpin yang pandai berbicara di depan publik namun tidak pernah bertindak apa lagi ikut serta dalam bermasyarakat. Akan tetapi pemimpin yang di idam-idamkan rakyat yaitu pemimpin yang pandai berbicara dan berani bertindak dengan segala kebenaran demi kemajuan Aceh.

OPINI

Realisasi MoU Secara Kaffah Kehidupan perpolitikan Aceh dari sekian lama menjalalani masa buram dalam sebuah kekerasan dan pertikaian yang cukup lama dan melelahkan, akhirnya kini peradabannya telah berubah. Perubahan ini terjadi atas keinginan para pihak yang bertikai di Aceh untuk mengakhiri masa pertikaiannya. Serta atas pengaruh bencana Tsunami yang memporak-porandakan Aceh.

Sariyulis Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara Angkatan II

engakhiran masa pertikaian ini diartikulasikan dalam sebuah konsensus politik yaitu nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Repoblik Indonesia, atau lazimnya disbut dengan MoU Helsinki. Biasanya masa ini disebut dengan masa transisional karena perubahan yang terjadi cukup dramatik, cepat dan monumental. Hampir tidak mungkin terjadi perubahan dan peralihan konteks tanpa suatu sebab yang mendasar. Masa transisional ini telah mencapai usia yang ke tujuh tahun dari perjalanannya, namun masih menyimpan sedikit banyaknya kehendak dan keinginan masyarakat yang belum terakomodir dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Semangat baru pun muncul dalam benak

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

masyarakat Aceh seiring dengan terpilihnya pasangan Zaini Abdullah-Muzakir manaf pada pemilihan Gubernur Aceh kali ini. Pasangan ini memperoleh dukungan suara dengan persentase 55,78%, mengungguli Irwandy Yusuf-Muhyan Yunan yang hanya memperoleh 29,18% suara. (keputusan KIP nomor 38 tahun 2012) tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2012-2017. Dari prolehan suara ini menunjukkan betapa masyarakat Aceh menginginkan suatu perubahan baru melalui pemerintah Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dalam mewujudkan dan atau menciptakan perubahan Aceh yang sesuai dengan kehendak dari masyarakat Aceh tersendiri. B.C Smith (1985) tanggung jawab daerah (local accountability), yakni kiranya dapat meningkatkan

Peluang dan Tantangan MoU-UUPA menjadi harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh untuk menetukan status Aceh dan juga pembangunan Aceh pada masa kedepannya. Namun implementasi UUPA masih menyisihkan beberapa ketentuan yang belum di perjelas. (Pasal 9 .UUPA) soal hubungan luar negeri, (Pasal 160 UUPA) mengenai pengelolaan hasil minyak bumi dan gas, (Pasal 186 UUPA) mengenai pinjaman luar negeri, (Pasal 251 UUPA ) mengenai Nama dan gelar Aceh, (pasal 270 UUPA) mengenai kewenangan pemerintah pusat yang bersifat nasional di Aceh, (Pasal 253 UUPA) mengenai kantor wilayah BPN di Aceh Kabupaten/Kota menjadi perangkat Aceh dan Kabupaten/Kota. (Pasal 228 UUPA) mengenai pembentukan peradilan Hak asasi manusia, (Pasal 229 UUPA) mengenai Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, serta (pasal 246 UUPA) mengenai pengunaan lambang bendera dan himne. Hal ini terkendala karna belum di bentuknya peraturan pelaksana terhadap UUPA, Karna di angap kontradiksi dengan UUD 1945 serta terbenturnya dengan peraturan lainnya. Semestinya otonomi khusus Aceh harus di akui berbeda dengan otonomi daerah dimana paska MoU serta terwujudnya UUPA ada hal-hal yang khusus yang telah disepakati. Jika mengacu pada teori yang di kemukakan

oleh Harris dan Relly mengenai otonomi asimetris (asymmetric autonomi), dimana wilayah-wilayah tertentu diberikan kewenangan kewenangan yang khusus yang tidak di berikan kepada wilayahwilayah lainya. Teori ini mendekatkan diri dari suatu wilayah provinsi yang memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dari sutu wilayah provinsi lain. Teori otonomi asimetris ini lebih bermuara pada bentuk pemerintahan tersendiri atau self government. Negara penganut teori ini antara lain Monako, Denmark, Andalusia, Skotlandia. Lain halnya pembentukan otonomi di Indonesia yang mengunakan prinsip desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. kecuali terhadap kewenangan yang telah menjadi kewenagan pusat antara lain pertahanan, keamana, fiskal moneter, politik luar negeri, agama dan yustisi (peradilan). Asas desentralilasai ini muncul dari turunan konstitusi pasal 18B UUD 1945, namun prinsip yang diberikan dalam otonomi ini sama yaitu prinsip seluas-luasnya, sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan UUPA serta UU Pemda Lainya, Maka sebenarnya letak kepemimpinan ZainiMuzakir, jika dalam ketentuan hukum internasional disebut sebagai â&#x20AC;&#x153;a non-self-governing terrritoryâ&#x20AC;?. Tegasnya pemerintah Aceh berfungsi sebagai perpanjangan tangan penguasa pusat didaerah. Maka akan sangat naif pemerintah Aceh dimata pusat jika tidak dapat mengimplementasikan atau merealisasikan keseluruhan dari MoU-UUPA. Tangung jawab kepemimpinan ini akan terasa berat disamping harus memperjelas status Aceh dimata pusat, serta percepatan proses penciptaan qanun diperlukan. Hal ini ditujukan agar power stronggle tidak hanya terletak di tingkat lokal Aceh semata. Pemerintah harus dapat menciptakan keharmonisasian dan bargainning politics dengan pemerintahan pusat untuk mengapai kesejahtraan rakyat, maka kedepan perlunya komitmen dan konsisten pemerintahan Aceh nutuk merealisasikan MoU-UUPA agar benar-benar dapat terwujud dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Akan sangat di sayangkan ketika hal ini tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah Aceh mengingat begitu besar harapan dan keinginan rakyat Aceh yang di amanahkan terhadap kepemimpinan ZainiMuzzakir serta harapan kesejahtraan rakyat dan percepatan pembangunan Aceh ke masa kedepan.[]

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

OPINI

kemampuan dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat di daerah. Menurut pendapat Prof. Solly Lubis agar terwujudnya kemandirian suatu bangsa ada tiga faktor yang mesti dilaksanakan, Pertama; memperkuat bidang capital (dana dan peralatan) dengan mengarahkan potensi modal dan political will untuk mengali sumber daya alam (SDA), guna menghasilkan dana untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas sumberdaya manusia, Kedua; memeperkuat teknologi serta meningkatkan pendidikan teknologi guna menghasilkan tenaga ahli di berbagai bidang untuk menjadi teknokrat. Ketiga; Penguatan manajemen pemerintah. Hal ini lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat menmcegah dan memberantas korupsi, serta reformasi sistem birokrasi dan hukum yang selama ini kerap menimbulkan pertayaan publik terhadap integritas kedua sektor ini dalam melakukan pelayanan dan penaganan hukum terhadap masyarakat.

Resensi

Self Leadership

Seni Memimpin Diri

Afrina Dewi Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

usuh terbesar dari diri manusia yang paling utama adalah diri manusia itu sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada umat muslim ketika kembali dari sebuah peperangan, bahwa umat muslim yang melakukan peperangan demi memperjuangkan syariat Islam sesungguhnya hanya melakukan jihad kecil, bukan jihad akbar. Dan sesungguhnya, masih kata beliau, jihad akbar atau perjuangan yang paling besar dan paling sulit dilaksanakan adalah jihad atau perjuangan melawan diri sendiri. Demikian halnya sebuah kepemimpinan, hal yang paling sulit dilakukan oleh seorang pemimpin adalah memimpin dirinya sendiri, bukan memimpin sebuah organisasi yang memiliki banyak anggota dan masing-masing pribadi yang sudah barang tentu memiliki perbedaan dengan pribadi yang lain. Kita mengetahui bersama bahwa kepemimpinan

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

merupakan faktor yang sangat penting dalam kemajuan atau kemunduran sebuah organisasi dan bahkan sebuah bangsa. Pemimpin sebagai pengambil keputusan dan juga problem solving akan sangat menentukan arah dari organisasi yang dipimpinnya. Tidak hanya merupakan persoalan manajerial saja. Tapi dewasa ini, kepemimpian juga meliputi aspek-aspek lainnya bahkan hingga pada aspek spiritual. Apalagi jika kepemimpinan tersebut berada di dalam sebuah Negara yang memiliki kemajemukan yang sangat tinggi, yang memiliki lebih dari 200 suku bangsa dan masing-masing memiliki kebudayaan tersendiri, seperti Negara Indonesia kita tercinta. Namun hal tersebut bukan menjadi sebuah penghalang bagi suatu kepemimpinan, malah dengan banyaknya kebudayaan dan adat istiadat yang kita miliki, kita akan semakin dapat mengambil inti sari kriteria kepemimpinan ideal yang berasal

Judul Buku : Self Leadership (Seni Memimpin Diri) Penulis : Anand Khishna Penerbit : PT.Oen Earth Media Cetakan : Cetakan Kedua April 2005 ISBN : 979-97356-4-5 Halaman : xxiii + 208 Hlm dari masing-masing kebudayaan Indonesia yang sangat beragam sehingga jiwa kepemimpinan kita semakin kaya dan dapat diterapkan secara universal. Buku ini merupakan inti sari dari kriteria kepemimpinan ideal yang berasal dari kebudayaan Jawa pada khususnya dan ajaran dari beberapa pakar kepemimpinan seperti Stephen Covey sampai Ki Hajar Dewantara. Menjadi seorang pemimpin itulah yang menjadi idaman banyak orang, yang menjadi masalah, sanggupkah kita menyandang status sebagai seorang “leader”, karena di jaman seperti sekarang ini menjadi pemimpin bukan untuk mengayomi yang di pimpin,

melainkan hanya mengharapkan kedudukan, kursi, keinginan itu kemudian dibungkus rapi dengan embel-embel pelayanan, sesungguhnya ia sedang memuaskan ego sendiri, ia ingin dihormati, di sanjung dan lain sebagainya. Harusnya seorang pemimpin harus siap sedia melayani bukan dilayani, seperti kutipan buku yang penulis baca yang berjudul “Self Leadership” dibuku itu di jelaskan “menjadi pemimpin bagi diri sendiri.” Bila belum mampu mengendalikan hawa nafsu sendiri, urungkan dulu niatmu untuk menjadi pemimpin, salah satu sifat utama seorang pemimpin adalah pengendalian diri (memimpin diri sendiri), bila

belum bias memimpin diri sendiri jangan harap dapat menjadi pemimpin dan memimpin orang lain seperti yang tertulis di halaman 12. Dalam kehidupan kita pemimpin memang sangat dibutuhkan, Indonesia juga sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa menjadi pelayan atau social worker, pengabdian masyarakat mempunyai punya skill, dan paham cara berdemokrasi. Karena ini adalah sistem pemerintahan Indonesia dan juga budaya Indonesia walau dilihat dari luar kita berbeda tapi dimata Allah kita sama. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dibuku ini karena buku ini bertujuan untuk mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, menjadikan kita seorang yang mampu mengendalikan diri dari godaan hawa nafsu. Kita juga disarankan untuk selalu memikirkan kesejahteraan mereka yang kita pimpin, kita sebagai pemimpin juga harus membina persahabatan dengan siapa saja, pemimpin juga harus beradaptasi atau mampu untuk menerima perubahan dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Pemimpin juga harus ramah dan penampilan menyenangkan bertanggung jawab tujuan serta komitmen nya terhadap tujuan yang jelas, pemberani, pendobrak dan bisa disegani oleh lawan. []

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

Wawancara

Wiratmadinata: Pemimpin yang baik adalah yang mampu memberi ruang bagi seluruh unsur di daerah

Wira,,begitu namanya biasa disapa merupakan salah seorang narasumber tetap di Sekolah Demokrasi Aceh Utara. Beliau biasanya membawakan materi untuk Modul Analisis Kemasyarakatan dan Modul Hak Asasi Manusia. Pria kelahiran Takengon pada 29 Juli 1968 ini punya latar belakang keilmuan dibidang Hukum dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, tahun 2000 silam serta beroleh gelar Magister Hukum dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh di tahun 2009 serta pernah mengikuti kursus Resolusi Konflik di Maryland University Amerika Serikat di tahun 2008. Sederetan pengalaman telah dia lalui baik selaku seniman, wartawan serta pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat. Di kalangan aktivis LSM Aceh, beliau dikenal sebagai mantan Sekretaris Jendral Forum LSM Aceh dan Fasilitator di berbagai kegiatan. Terakhir bekerja di Lembaga International Center for Transitional Justice (ICTJ) Jakarta yaitu sebuah lembaga yang konsen terhadap penegakan hukum di daerah eks-konflik. Tanggal 14 dam 15 Mei lalu Bapak Wiratmadinata menjadi Narasumber Modul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia bagi para siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara. Wartawan kami, Miftahul Jannah mewawancarai beliau terkait proses pemilukada dan prospek Aceh pasca terpilihnya pemerintahan baru. Berikut hasil wawancaranya:

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

Wawancara Berbicara tentang seorang pemimpin khususnya di Aceh yang baru-baru saja mengadakan sebuah persaingan politik. Bagaimana pandangan bapak terhadap proses pemilukada Aceh, cukup demokratiskah? Saya tidak berkomentar apa pun dalam cukup demokratis atau tidak. Tapi saya bisa katakan bahwa dengan dinamikanya yang cukup tinggi terutama menjelang pemilihan lalu kemudian hasil pasca pemilu situasi yang berjalan dengan tenang saya pikir pemilu berjalan dengan sukses dan berjalan dengan baik. Ada banyak elemen yang harus di nilai kalau mengatakan ini demokratis atau tidak. Tapi secara prosedural mungkin tidak sepenuhnya demokratis tetapi setidak-tidaknya secara prosedural demokratis belum berjalan dengan prosedurnya, bahwa prosedur itu cukup berkualitas atau tidak, agak sulit menjelaskannya jadi saya tidak dapat mengatakan sesederhana itu cukup demokratiskah atau tidak. Menurut Bapak dalam mensejahterakan rakyat Aceh terutama di bidang ekonomi apa saja programprogram yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam mensejahterakan rakyat ? Saya kira ketika kita membangun kita harus menyingkirkan kata sulit atau kata tidak sulit. Namun tidak ada hal yang terlalu mudah tetapi juga tidak ada hal yang terlalu sulit. Oleh karena itu saya kira sebenarnya Aceh punya potensi yang cukup besar apalagi pasca MoU Helsinki dimana pada setiap tahunnya Aceh mendapatkan alokasi dana otonomi khusus yang cukup besar dari ratarata minimal anggarannya antara 6 sampai 10 triliun untuk dikelola langsung oleh Aceh itu sendiri. Saya kira dari hitungan rata-rata itu merupakan salah satu terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang hanya empat juta. Jadi sebenarnya kata-kata sulit itu harus di singkirkan, yang sulit adalah apabila kapasitas untuk membangun dan menggunakan anggaran bahkan sumberdaya yang ada tidak baik. Oleh karena itu pemerintah di Aceh ini juga harus sangat pandai mengurus sumber daya yang tersedia apakah itu sumber daya manusia, sumber daya alam bahkan sumber daya politik. Jadi kesuksesan Aceh kedepan tergantung pada apakah pemerintah Aceh yang baru bisa membuat perencanaan yang matang, realistis, terukur dan mendaya gunakan

seluruh potensi yang ada baik itu sumberdaya alam manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya alam dan selanjutnya saya juga menambahkan sumberdaya politik ini penting karena melihat sumberdaya politik di Aceh ini menurut saya cukup potensial dan situasi politik di Aceh membutuhkan pendekatan kursus pada aspek politik agar berjalan dengan baik. Konkritnya pemerintah baru ini harus bisa mengajak semua pihak untuk ikut berkerja sama menghilangkan model pendekatan yang sangat klasik di Aceh yang menjadi potensi kegagalan dalam membangun, meniadakan orang lain yang bukan kelompok pemenang. Hal-hal apa saja yang menurut bapak yang sudah menjadi praktek baik pemerintahan Aceh periode sebelumnya yang masih layak untuk diteruskan di periode mendatang? Contoh-contoh baik yang dilakukan oleh pemerintah dalan konteks bentuk pembangunan seperti program JKA menurut saya itu bagus sebagai salah satu bentuk layanan publik yang fundamental, menyediakan beasiswa kepada lebih banyak anak-anak Aceh baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan infrastuktur secara umum di kota-kota cukup bagus meskipun kurang memperhatikan wilayah-wilayah di luar ibu kota. Yang kurang bagus itu adalah prosesnya manivestasi misalnya transparnasi di dalam pengelolaan anggaran pemerintah transparansi dalam proses pembangunan, pengelolaan tata kelola pemerintah yang baik saya kira itu banyak problem. Masih banyak praktek-praktek KKN, ada kecenderungan untuk memberi ruang pada kelompok-kelompok tertentu itu masih ada . Dalam membangun Aceh menjadi suatu pemerintahan yang maju tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Hal apa saja yang menurut bapak menjadi tantangan terbesar? Tantangan terbesar dalam membangun Aceh adalah pemerintah sama seperti di tempat lain tidak mengubah paradigma pembangunannya. Inikan pemerintahan baru apalagi di menangkan oleh kelompok yang dulu melakukan perjuangan bersenjata seharusnya dia memiliki paradigma berbeda dengan proses pembangunan. Apa itu paradigma, paradigma berbeda biasanya pembangunan di Indonesia ini cenderung berorentasi pada projek-projek pemerintah.

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

Wawancara Pemerintah itu yang justru menjadi aktor utama pembangunan menurut saya itu salah. Proses pembangunan pemerintah itu hanya menjadi regulator saja atau menjadi fasilitator. Pemerintah harus memberi lebih banyak partisipasi publik misalnya pemerintah tidak lagi bersikap bahwa dia sebagai kontraktor pembangunan. Pemerintah itu hanya menfasilisasi proses pembanguna dia harus mencari orang-orang yang berkualitas dibidangnya yaitu memberi ruang mengajak semua orang untuk terlibat pada proses pembangunan yang terbuka kepada ide-ide baru dan di Aceh ini. Ada kecenderunngan karena dana otonomi khusus itu cukup besar melupakan aspek pembangunan masyarakat misalnya ekonomi masyarakat itu lebih banyak di picu oleh multipliereffeck dari pembangunan tidak berbasis ekonomi masyarakat misalnya dengan memberi ruang ekspor dan impor memberi insentif pada perkebunan agar masyarakat lebih tunbuh dan produktif bukan masyarakat yang konsuntif itu selama ini tidak di lakukan. Jadi pemerintah baru itu harus membuka ruang dan mencari cara agar supaya rakyat Aceh ini berubah dari masyarakat yang konsuntif menjadi masyarakat yang produktif dengan cara begitu masing-masing kabupaten di Aceh ini akan memiliki nilai tambah produk-produk bisa di nikmati sendiri atau di jual di luar Aceh. Acehkan sekarang banyak dana pembangunan proyek-proyek infrastuktur itu multipliereffect demi menumpang ekonomi masyarakat selama ini. Pemerintah tidak berfungsi sebagai motivator pertumbuhan bagi masyarakat sehingga masyarakat itu kreatif, produktif, dan di support agar bisa lebih. Jadi intinya membangun ekonomi berbasis harus lebih banyak partisipasi publik dalam pembangunan Kalau menurut bapak pemimpin yang baik itu seperti apa ? Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu memberi ruang bagi seluruh unsur di daerah dan ikut terlibat. Terutama sumberdaya manusia dari semua kelompok tanpa memilah milih kelompoknya sendiri secara politik. Mendayakan potensi sumberdaya politik yang ada. Berarti orang-orang yang kalah di pemilu harus di ikut sertakan dan tidak boleh ekslusif bahwa kemenangan politiknya itu adalah kenikmatan bagi kelompok yang memenangi kontes politik yang kemaren. Orang yang menjadi

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

pesaing atau yang kalah tidak di kenal atau tidak di anggap dari bagian proses pembangunannya. Yakinlah pemerintah baru ini tidak akan sukses apabila tidak mampu mengajak semua orang untuk terlibat dalam proses pembangunan. Nanti mereka akan sibuk bekerja sendiri sedangkan orang hanya nonton saja. Apakah bapak yakin pemimpin kita yang baru di periode ini mampu menjalankan visi dan misinya yang telah dikampanyekan ke publik ? Kalau saya katakan saya yakin, saya sama sekali tidak memiliki pegangan parameter apa yang saya gunakan untuk saya yakin. Kalau saya tidak yakin, saya akan terkesan pesimis dan tidak percaya kepada pemimpin baru dan itu bisa dianggap kurang tertarik. Saya mengatakan bahwa proses yakin atau tidak itu akan di buktikan minimal antara tiga tahun mereka berkuasa atau diakhir kekuasaan mereka lima tahun. Dan ini seklaligus juga menjelaskan bahwa pemimpin baru yang sekarang ini sebenarnya selain dia menikmati kemenangan politik tapi ini juga proses uji coba bahwa begitu mereka tidak berhasil melakukan apa yang menjadi tugas-tugas pembangunan pemerintahan maka mereka akan kehilangan repotasi dan kepercayaan kepada pemilih dan mereka hanya akan bertahan lima tahun. Karena pada pemilu yang akan datang mereka tidak akan terpilih. Menurut bapak pribadi apa solusi alternative yang harus di tempuh oleh pemimpin baru kita dalam menyejahterakan rakyatnya ? Sebenarnya tidak perlu alternative baru kalau dia bisa menjalankan apa yang sudah di katakan saja. Kalau Aceh bisa seperti Brunai itu sudah sangatsangat hebat. Rakyat harus melihat dengan mata tersendiri sesuai tidak tindakan mereka dengan apa yang di katakan. Dalam jangka pendek, hal apa saja yang harus menjadi prioritas gubernur mendatang? Dalam jangka pendek saya rasa membuka isolasi daerah pedalaman, meluruskan infrasruktur, memperbaiki kualitas JKA, memperbaiki sistem pelayanan umum, ketertiban berlalu lintas, artinya sesuatu yang sudah memang ada bukan hal baru. Infrastruktur, layanan kesehatan itukan bukan hal baru. Menginfestikasi sedikit uang untuk mendorong bisnis dan perdagangan. Uang pembangunan

Wawancara ini disodorkan untuk pertumbuhan bisnis dan perdagangan. Bekerja sama dengan pengusaha, pedagang supaya rakyat di mana-mana bangkit, begitu juga dengan petani. Pemerintah tidak boleh bersikap one man show karena ada uang negara dia bikin ini, dia bikin itu. Seberapa optimis bapak bahwa pemimpin hasil pemilukada ini bisa membawa Aceh lebih baik? Saya tidak bisa optimis karena saya tidak punya panduan untuk optimis apa yang bisa saya gunakan. Saya juga belum tau jadi saya tidak pesimis tidak optimis. Saya berada pada posisi objektif saja akan mengatakan pesimis dan optimis setelah setengah periode pemerintahan berjalan. [] PROFIL Nama: Wiratmadinata Tanggal Lahir: 29 Juli 1968 Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Univ. Muhammadyah Aceh S2 Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala Banda Aceh Pekerjaan: Fasilitator IMPACT (2005 - sekarang) Direktur Forum LSM Aceh (2006-2009) Manager Program pada Aceh Justice Project (AJP)United Nations Development Program (UNDP) in cooperation with Faculty of Law Syiah Kuala University, Banda Aceh (2009-2010) Koordinator Program Aceh pada International Centre for Transitional Justice (ICTJ) (2009-2010) Pengalaman Training: Training in International Human Rights Law and Peoples Diplomacy at Diplomacy Training Program (An intensive program; January and February). di University of New South Wales, Sydney, Australia (tahun 2000). Training in advance conflict management at CIDCM (Centre for International Development and Conflict Management, six (months) intensive Spring and Summer program (February to August) di University Of Maryland, College Park, USA (2008).

Sekilas Info:

Program Legislasi Daerah (Prolegda) Aceh 2012

yaitu program agenda tahunan DPRA yang akan membahas qanun-qanun prioritas, berikut ini Rancangan Qanun prioritas 2012 1. Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe (Wali Negara). 2. Rancangan Qanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 3. Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW Aceh). 4. Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh). 5. Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. 6. Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Abadi Pendidikan. 7. Rancangan Qanun Aceh tentang Perkebunan. 8. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Pertambangan, mineral dan Batubara. 9. Rancangan Qanun Aceh tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 10.Rancangan Qanun Aceh tentang Kepariwisataan. 11.Rancangan Qanun Aceh tentang Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 12.Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah. 13.Rancangan Qanun Aceh tentang Identitas Aceh (Bendera, Lambang dan Hymne). 14.Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM Aceh). 15.Rancangan Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal Aceh pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat di Aceh. Sumber: Atjeh Post

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

RANGKANG campus

Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam sebuah pemerintahan baik di dalam maupun diluar negeri kesejahteraan rakyat adalah hal utama dan paling utama yang mesti diwujudkan seorang pemimpin. Bila kesejahteraan rakyat telah terwujud maka akan lebih mudah bagi seorang pemimpin dalam membangun kota agar lebih maju. Dan kesejahteraan rakyat itu terletak di tangan seorang pemimpin.

Zia Febriza S Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

ondisi Aceh saat ini masih banyak masyarakatnya yang hidup dalam kemiskinan, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, maka itu tugas berat yang harus sama-sama kita pikirkan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Yang harus kita prioritakan adalah taraf hidup rakyat Aceh tentang pemberdayaan ekonomi

RANGKANG campus

masyarakat mulai dari tingkat sektor pertanian, perkebunan, perternakan dan sektor perikanan. Kesejahteraan rakyat Aceh pada umumnya terletak pada sistem perekonomian, jika seandaiannya perekonomian di Aceh menurun dan anjlok, maka rakyat Aceh tidak akan sejahtera. Perkembangan ekonomi di NAD secara umum tidak jauh berbeda dengan kebanyakan wilayah lain di Indonesia. Aceh memiliki banyak industri, namun keberadaannya tidak dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat Aceh sendiri. Terlebih-lebih di bidang industri pertanian. Meskipun masyarakat di perdesaan memiliki lahan yang luas dan hasil pertaniaan yang melimpah, tapi masyarakat petani tidak bisa mensejahterakan dirinya sendiri, karena setiap hasil taninya dibeli dengan harga yang murah. Banyak faktor yang telah mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian NAD. Konflik bersenjata yang berkepanjangan dan tidak stabilnya kondisi politik juga sangat mempengaruhi perekonomian daerah. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran rakyat Aceh terhadap pemahaman akan demokrasi, maka semakin besar pula minat masyarakat Aceh untuk terjun dan terlibat di dalamnya melalui wadah-wadah politik praktis yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan UUD Negara RI tahun 1945 seperti; musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kekeluargaan yang ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikian, perjalanan politik Indonesia yang

dipengaruhi oleh paham neoliberalisme barat menjadikan tergerusnya nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi cerminan sebagai bangsa yang memelihara nilai-nilai “keindonesiaannya”. Partai politik menjadi sarana komunikasi politik, sosialisasi politik dan sekaligus penuntasan keinginan berkuasa secara politik individuindividu yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu yang tidak semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Memang masyarakat semua paham bahwa partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elitelit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Pada tanggal 09 april 2012 seluruh rakyat Aceh sudah memilih pemimpin baru dengan harapan pemimpin kedepan biasa mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Aceh. Sebenarnya buat rakyat Aceh, semua hal harus berangkat dari niat yang baik, bukan dengan nafsu dan keinginan akan indahnya “kekuasaan”. Sebab dimana setiap kekuasaan selalu disertai dengan tanggung jawab yang tak kalah besar. Tanggung jawab tersebut hanya bisa dijawab dengan keikhlasan dalam mengabdi bagi kepentingan rakyat. Menjadi “pelayan” yang memberikan pelayanan terbaik kepada “tuannya”. Itulah inti dari demokrasi yang

seharusnya dibangun oleh bangsa ini, demokrasi yang Indonesia, demokrasi pancasila yang memberikan harapan dan kepastian masa depan, bukan hanya sekedar harapan-harapan semu. Peran masyarakat Aceh sangat menunjang untuk mencapai suatu keberhasilan, terutama di sektor pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang masih minim di Aceh. Harapan rakyar Aceh, pemimpin baru kedepan perlu membina sentral-sentral koperasi dan UKM dan melakukan pembinaan, pendampingan, pemasaran, dan yang penting adalah akses permodalan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat Aceh.Di samping itu juga mengurangi pengangguran di Aceh diperlukan adanya Home Industry yang bisa menampung tenaga kerja wanita sehingga dapat menambah penghasilan ekonomi keluarga untuk menuju masyarakat Aceh yang mandiri. Dan harapan masyarakat Aceh selama lima tahun kedepan kepada pemimpin yang baru terpilih, bisa mengembankan amanah Indatu dengan berpihak kepada rakyat tanpa mementingkan satu golongan dan menjalankan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Bumi Sultan Iskandar Muda dalam konteks demokrasi. Semoga bisa menjalankan amanah MoU dan menerapkan UUPA demi kesejahteraan dan kemakmuran Aceh di masa akan datang. UUPA Untuk Kesejahteraan Rakyat UUPA merupakan produk hukum yang paling ampuh

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

RANGKANG campus

untuk mensejahterakan rakyat dan melakukan proteksi pasar bebas yang akan menghancurkan sendi â&#x20AC;&#x201C; sendi ekonomi rakyat kecil. Tetapi elit politik Aceh kurang jeli atau memang tidak peduli dengan celah hukum itu. Banyak kecerdasan yang dimiliki rakyat Aceh, tetapi hanya niat dan kemauan yang belum muncul. Subtansi perdamaian dan demokrasi itu adalah bagaimana bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai lahir dan bathin. Omong kosong bicara perdamaian tanpa dibarengi dengan peningkatan kesejateraan rakyat. Tabu perdamaian bila tidak adanya peningkatan mutuh kehidupan rakyat. Bila rakyat Aceh bersatu dan tidak terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok, sehingga akan melahirkan nilai bargaining yang lebih besar pada Pemerintah Pusat. Dengan demikian niat untuk menyempurnakan UUPA yang sesuai dengan MoU Helsinki akan lebih mudah terwujud. Ada banyak terobosan yang bisa Pemerintah Aceh lakukan untuk menciptakan kesejahteraan Rakyat Aceh melalui kewenangan khusus dalam UUPA. Melalui

penyempuranaan UUPA akan bisa menciptakan banyak lapangan kerja di Aceh, tinggal kemauan dan keharmoniasan Pemerintah Aceh dalam menjalankan amanahnya. Political Will dari Pemerintah Aceh yang harus dimiliki, kesamaan visi juga penting untuk mengejar ketertinggalan dari Provinsi lain. Aceh sebenarnya ada banyak potensi alam yang melimpah untuk dikelola secara mandiri untuk kesejahteraan Rakyat Aceh. Bahkan UUPA bisa membangun relasi ekonomi sendiri dengan siapa saja, bahkan UUPA bisa mengembalikan seperti kejaan Sultan Iskandar Muda yang menguasai ekonomi kebelahan dunia. Alangkah baiknya, Pemerintah Aceh memiliki wewenang penuh melahirkan produk hukum harus fokus membuat aturan yang berhubungan langsung menyangkut dengan kesejahteraan Rakyat. Dan mari sama-sama sisihkan lengan kita, rapatkan barisan kita dan hentikan pertikaian kita dan mari duduk bersama untuk menyempurnakan UUPA yang sesuai dengan MoU demi mewujudkan masyarakat yang sejahtedra. []

RANGKANG campus

Rubrik RANGKANG campus merupakan rubrik baru di Rangkang Demokrasi untuk membuka peluang menulis kepada para mahasiswa Aceh Utara dan Lhokseumawe Redaksi Majalah Rangkang Demokrasi menerima naskah tulisan dari mahasiswa berupa Opini dan Feature dengan tema seputar masalah Politik dan Demokrasi. Dengan panjang tulisan antara 500 - 600 karakter. Naskah dapat dikirimkan ke alamat email redaksi: rangkangdemokrasi@ sepakat.or.id dengan melampirkan foto diri dan KTM yang masih berlaku. Tulisan yang di muat menjadi milik Redaksi Majalah Rangkang Demokrasi.

Rangkang Demokrasi | Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

Siswa Sekolah Demokrasi Pantau Pemilukada

emilukada Aceh 9/4/2012 merupakan momentum penting bagi sekolah demokrasi Aceh Utara untuk melihat proses demokratisasi, terutama penyelenggaraan pemilukada, khususnya pada hari-H pencoblosan. Para siswa melakukan pemantauan secara langsung pada TPS tempat pencoblosan masing-masing. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari kegiatan out class (kegiatan luar kelas) yang dikategorikan dalam kegiatan field study (belajar langsung di lapangan). Hasil pantau siswa menemukan bahwa pemilukada berjalan damai, lancar. Berbagai kelemahan masih terjadi mulai dari masih relative cukup tinggi angka golput, kesiapan panitia yang kurang, peran panwas yang kurang, tim sukses calon yang masih berkampanye pada hari H, ancaman dan intimidasi, serta berbagai persoalan lainnya. Hasil pantauan ditemukan tingkat partisipasi pemilih dalam

pemilukada tahun ini cukup tinggi, misalnya, pada TPS 14 Gampong Matang Keh Kecamatan Pirak Timu, sekitar 80% masyarakat memberikan hak suaranya, kondisi yang sama juga terjadi di Lhokseumawe, tepatnya di Gampong Pusong Lama. Di desa ini (hasil pantauan TPS 1 sampai 7) kehadiran pemilih sekitar 60%. Angka golpot masih cukup tinggi, mencapai sekitar 20%-30%, hal ini disebabkan pemahaman politik masyarakat yang masih rendah dan ada kemungkinan masyarakat tidak melihat bahwa proses pemilukada penting bagi mereka, tingkat partisipasi pemilij di beberapa lokasi TPS yang berada di pusat perkotaan jauh lebih baik daripada yang di perdesaan. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di Aceh Utara, misalnya terjadi di Gampong Sangkelan Kecamatan Banda Baru, dengan jumlah pemilih 633 orang, yang terbagi dalam 2 TPS (TPS 12 dan 13) ditemukan bahwa hanya 34 orang (0,19%) yang tidak

memilih, alasannya karena tidak berada di Gampong dan karena sakit. Dalam hal kesiapan panitia pemilihan masih ditemukan panitia kurang, hal ini seperti yang terjadi di TPS 50 di Rheung Bluek, Kecamatan Meurah Mulia, dimana masyarakat harus menunggu sampai jam 09.35 baru bisa memberikan suaranya akibat TPS belum dibuka, padahal di undangan proses kegiatan pemilihan harus dilakukan pada jam 08.00, kejadian seperti ini terjadi di berbagai tempat di Aceh Utara. Peran Panwaslu dalam memantau proses pemilukada masih kurang optimal dalam melakukan tugasnya, demikian juga dengan pihak aparat kepolisian yang terlibat dalam pemantauan, terkesan kurang serius dalam memantau proses hari H, dan banyak santai diwarung-warung kopi, malahan ada yang menemukan bahwa pihak polisi disalah satu TPS berada dalam lokasi terlarang

(masuk dalam lokasi pemungutan suara) Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang sempat direkam antara lain, seperti intimidasi, pencoblosan dilkukan berulang, penguasaan TPS oleh kelompok tertentu, ada warga yang tidak mendapatkan undangan, walau tercantum dalam DPT. Protes masyarakat yang tidak terdaftar misalnya terjadi di TPS 5 Gampong Pusong Lama Lhokseumawe. Sementara perhitungan suara berlangsung dengan transparan dan tidak ditemukan kecurangan. Penyelenggaraan pemilukada diharapkan lebih baik lagi ke depan, perbaikan proses pelaksanaan, pengawasan dan partisipasi masyarakat perlu didorong agar lebih baik, sehingga demokrasi akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.[] (Sumber: Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara, direview oleh Tim Redaksi Majalah Rangkang )

Edisi 8 | Tahun 2 | Mei - Juni 2012

| Rangkang Demokrasi

Pemimpin baru harapan rakyat sejahtera

Disampaikan oleh: