Majalah Rangkang Demokrasi Edisi 1

Majalah

Rangkang DEMOKRASI Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

untuk apa

SEKOLAH DEMOKRASI ?

Wawancara: Prof. Yusni Saby: “Cerahkan Rakyat dengan Demokrasi”

Sekolah Demokrasi; Menggagas Demokrasi Kontekstual Benang Merah Pendidikan Aceh

Saleum

DAFTAR ISI

B

ahagia sekali kami bisa menerbitkan edisi perdana Majalah Sekolah Demokrasi Aceh Utara dengan nama “Rangkang Demokrasi”. Untuk pemilihan nama, “Rangkang” adalah kata dari bahasa Aceh yang jika diterjemahkan secara bebas bermakna “balai”, namun untuk balai/gubuk ternyata juga ada padanannya dalam bahasa Aceh yaitu “Jamboo” yang juga berarti balai, meski untuk ukuran, jamboo cenderung berukuran lebih luas dibanding Rangkang, namun kami menilai, “Rangkang” mempunyai pengertian yang lebih luas, karena masyarakat Aceh mengenal beberapa istilah untuk Rangkang, misalnya “Rangkang Blang” (balai di tengah persawahan tempat petani beristirahat sejenak) dan “Rangkang Beut” (Balai Pengajian di Dayah/Pesantren). Rangkang Beut sendiri di Gampong (Desa) merupakan institusi belajar informal yang berkembang di Aceh yang dimulai dari Rangkang Beut (balai pengajian pendahuluan) dan Rangkang Manyang (kelas lanjutan) yang menghimpun peserta dari beberapa Rangkang Beut yang berbeda. Berdasarkan filosofi Rangkang Beut tersebut, Majalah “Rangkang Demokrasi” sebagai suplemen Sekolah Demokrasi Aceh Utara hadir dan diharapkan menjadi media belajar, sharing dan diskusi antar komponen masyarakat, membahas isu-isu aktual di Aceh Utara khususnya sekaligus media untuk menyuarakan visi dan misi sekolah demokrasi.

Untuk Peserta Sekolah Demokrasi, majalah ini juga menjadi media untuk belajar menulis, namun begitu kami juga menerima sumbangan tulisantulisan dari pihak lainnya yang sesuai dengan tema penerbitan tiap edisinya dan bisa dikirimkan ke: rangkangdemokrasi@sepakat.or.id.

Kami mohon maaf jika dalam penyajiannya masih ada kelemahan di banyak hal, kritik dan masukan dari pembaca sekalian sangat kami nantikan demi perbaikan di edisi-edisi berikutnya.

Akhirnya kami ucapkan, Selamat membaca,,!

4 untuk apa SEKOLAH DEMOKRASI ?

7

Benang Merah Pendidikan Aceh

Prof. Yusni Saby:

Rakyat 10 Cerahkan dengan Demokrasi

Warna-warni

14 Sistem Kapitalis dan Launching 19 Seminar Sekolah Demokrasi Aceh Utara

Penanggung Jawab: Edi Fadhil Pemimpin Umum: Edi Fadhil, Pemimpin Redaksi: Edi Fadhil, Fadli Sy, Zulkifli Hamid Paloh Redaktur Pelaksana: Eka Saputra Wartawan: Muksalmina, Ismadi Sirkulasi: Zakaria Layouter/Desain Grafis: Eka Saputra Iklan: Zakaria Keuangan: Dewi Tirta Wati Kasir: Ika Febriani Alamat Redaksi: Jl. Petua Ali No. 49. Gampong Tumpok Teungoh, Lhokseumawe, Aceh Kode Pos: 24351 email: rangkangdemokrasi@sepakat.or.id web: http://sekolahdemokrasi.sepakat.or.id Redaksi menerima tulisan berbentuk opini dan artikel yang bertemakan tentang politik, sosial dan demokrasi. Panjang tulisan artikel maksimal 500-600 kata.

Majalah Rangkang Demokrasi terbit atas kerjasama antara:

2 Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

Editorial “Sekolah Demokrasi; Menggagas Demokrasi Kontekstual” Sekolah Demokasi Aceh Utara yang merupakan bagian dari Sekolah Demokrasi yang sebelumnya sudah terbentuk di Provinsi Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Papua, peserta sekolah berasal dari Partai politik, Aktivis LSM, Unsur pemerintahan, dan kalangan usahawan. Untuk 5 provinsi yang disebutkan di awal, saat ini kegiatan pembelajaran sudah memasuki angkatan ke-VI, sedangkan untuk Aceh, Kalimantan Barat dan Papua, Sekolah Demokrasi memulai aktifitasnya mulai tahun ini, Ada beberapa pertanyaan menarik dari beberapa pihak kepada pengelola Sekolah Demokrasi, dari pertanyaan yang “ringan” sampai pertanyaan yang bersifat eksploratif, ada pertanyaan yang menurut kami sangat patut untuk disampaikan kepada khalayak ramai, diantara pertanyaan tersebut adalah; apa tujuan pelaksanaan sekolah demokrasi?, Konsep demokrasi apa yang akan diperkenalkan oleh Sekolah Demokrasi?, apakah demokrasi yang digagas sekolah demokrasi sebagai sesuatu yang universal atau yang khas?, apa demokrasi di Aceh sama dengan demokrasi di Jakarta, Jepang, Australia, atau Inggris?.

Sekolah Demokrasi mengusung demokrasi kontekstual dalam arti bahwa demokrasi sebagai sebuah nilai universal dalam penerapannya memerlukan penghayatan melalui ekspresi-ekspresi lokal. Tidaklah benar bahwa demokrasi yang dikembangkan di Aceh berbeda dengan demokrasi yang dikembangkan di daerah lainnya, yang berbeda adalah bentuk-bentuk penghayatan dan cara-cara pengungkapannya, sedangkan nilai-nilai yang diejawantahkan tetaplah sama. Sekalipun sama dimana-mana nilai-nilai seperti transparansi, partisipasi, keadilan, menghargai sesama, namun nilai-nilai yang universal itu dalam penerapannya haruslah memanfaatkan ekspresiekspresi lokal, sebagai contoh sederhana misalnya dalam hal menghargai sesama, orang di Jawa menghormati orang dengan cara berbicara dengan halus, namun di tempat-tempat di pinggir laut, orang tidak bisa berbicara dengan halus karena akan kalah dengan suara ombak, jadi nilai menghargainya tetap sama, namun ekspresinya akan berbeda di setiap daerah. Inilah demokrasi yang digagas oleh sekolah demokrasi, demokrasi kontekstual, demokrasi dengan nilai universal namun diekspresikan dengan ekspresi lokal setempat.

Sekolah Demokrasi diharapkan menjadi ruang diskusi antar pilar demokrasi serta menjembatani komunikasi dan saling belajar antar pilar (politisi, civil society, pebisnis dan pemerintah).

Kedepan diharapkan para lulusan sekolah demokrasi akan melembaga dan menjadi semacam lembaga “intermediate” yang bisa menjembatani komunikasi antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Pemilihan 4 pilar demokrasi sebagai peserta juga didasarkan pada kondisi dimana antar pilar sering terjadi jarak atau “gap” yang membuat aspirasi rakyat tidak berjalan semestinya. Kalangan LSM sering menuding pemerintah yang korup, tidak becus, tidak mengerti lapangan dan sebagainya, demikian juga dengan pemerintah yang cenderung menganggap kalangan LSM hanya pintar mengkritik. Sekolah Demokrasi menyediakan tempat bagi 4 pilar untuk saling belajar bagaimana demokrasi bisa dijalankan dengan baik, bagaimana kepentingan politik bisa diartikulasikan dalam kerangka untuk mencapai kemaslahatan dan bagaimana ke-empat pilar bisa saling bekerjasama dalam agenda-agenda perubahan sosial.

Dalam praktek pembelajaran, Sekolah Demokrasi menekankan pencapaian pada 3 hal yaitu: Pengetahuan Demokrasi, Nilai-Nilai Demokrasi dan Keterampilan Demokrasi. Ketiga komponen ini berjalan beriringan dan tidak boleh satu komponen terlepas dari komponen yang lain, kalau masing-masing komponen dilepas dari komponen yang lain maka hasilnya menjadi tidak efektif, jika peserta hanya mendapatkan pengetahuan tanpa nilai dan keterampilan politik, dikhawatirkan peserta hanya menjadi “buku berjalan” dan tidak punya kekuatan untuk menggerakkan masyarakat, jika peserta hanya mempunyai keterampilan politik tanpa pengetahuan dan nilai demokrasi, maka dikhawatirkan sekolah demokrasi akan meluluskan orang-orang yang mahir tapi akan berbahaya bagi masyarakat karena berpotensi menjadi tukang tipu karena terampil namun tidak punya nilai dan ilmu.

Jika lulusan sekolah demokrasi hanya mempunyai nilai demokrasi, tanpa pengetahuan dan keterampilan, maka dikhawatirkan peserta hanya akan menjadi “orang saleh”, yang menghayati nilai-nilai demokrasi namun tidak mempunyai efek bagi perbaikan masyarakat. Jadi ketiga hal tersebut mutlak dimiliki secara bersamaan oleh lulusan sekolah demokrasi.

Edi Fadhil Koordinator Sekolah Demokrasi Aceh Utara

Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

3

Opini

untuk apa

SEKOLAH DEMOKRASI ?

Amru Alba Abqa, S.Ap Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara, Ketua Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (Permata) Aceh Utara, Email: albaabqa@gmail.com

S

ekolah merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang wajib dikuti oleh warganya, seperti di Indonesia ada wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini juga bervariasi tergantung negara masing-masing tetapi pada umumnya terdiri dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi.

Sedangkan istilah demokrasi kalau kita merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad V Sebelum Masehi di Athena Yunani berasal dari kata demos “rakyat” dan kratos “kekuasaan”.

Para ahli telah membuat lebih dari dua ratus definisi tentang demokrasi, namun pemahaman yang paling umum, sederhana dan yang diketahui oleh hampir semua orang, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut statusnya sekolah terbagi dua, pertama Sekolah Negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Kedua Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh non-pemerintah, penyelenggaranya berupa badan atau yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan hukumnya masih berupa rancangan peraturan pemerintah.

Sedangkan Sekolah Demokrasi berbeda dari dua status diatas, proses pembelajaran di Sekolah Demokrasi berbeda dengan proses pembelajaran

4 Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

pada sekolah formal. Sekolah Demokrasi sebagai pendidikan politik dilakukan untuk membuat terobosan dalam proses pembelajaran demokrasi.

Para peserta berinteraksi antar peserta, nara sumber dan fasilitator seperti masyarakat yang sedang bertransformasi menjadi lebih demokratis. Proses belajar-mengajar di Sekolah Demokrasi tidak hanya in class, tetapi juga seimbang dengan kegiatan out class dengan melakukan kegiatan seperti talkshow radio, studi lapangan, kunjungan ke stake holder strategis, outbond, bedah buku, diskusi rutin, pelatihan-pelatihan, dan juga kuliah umum. Peserta juga diharapkan untuk bisa menyampaikan gagasan menggunakan media cetak maupun elektronik.

Launching Sekolah Demokrasi Aceh Utara telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 di Convention Hall Hotel Lido Graha Lhokseumawe ditandai dengan Seminar bertopik “Refleksi Kondisi Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Pasca 5 tahun Perdamaian dan Tantangan Demokrasi di Aceh”. Kegiatan tersebut dihadiri Oleh Perwakilan Pemerintah Aceh yang membuka secara resmi Sekolah Demokrasi, serta Prof. Dr. Yusni Saby dan Dr. Nazamuddin sebagai pemateri seminar. Dari Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) yang mendukung penuh program ini hadir Ibu Ratih Hardjono yang juga membawakan materi tentang tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hadirnya Sekolah Demokrasi di Aceh Utara diharapkan setidaknya menjadi bagian dari solusi untuk membangun dan mengembangkan wacana kritis rakyat untuk perbaikan kulitas wacana demokrasi. Sebagian masyarakat kita, hanya memahami demokrasi manakala ada Pemilukada dan Pemilu Legislatif saat para politisi mulai mendekati rakyatnya, padahal arti

demokrasi secara utuh tidaklah demikian.

Menurut Koordinator Sekolah Demokrasi Aceh Utara, Edi Fadhil, “Sekolah Demokasi Aceh Utara adalah yang ke-VIII di Indonesia setelah sebelumnya Sekolah Demokrasi hadir di Provinsi Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Papua, peserta sekolah itu berasal dari partai politik, aktivis LSM, tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa, unsur pemerintahan, pebisnis, media (wartawan), bahkan dari kalangan militer juga ikut; untuk provinsi lain, sekarang sudah memasuki angkatan ke-VI, sedangkan Aceh, Kalimantan Barat dan Papua mulai tahun ini�, ujar Fadhil.

Sekolah Demokrasi menetapkan sasaran pada 2 (dua) tingkatan, institusional dan individual. Pada tingkat institusional, Sekolah Demokrasi diharapkan: 1). Menghasilkan data base dinamis dan pemetaan komprehensif mengenai Kabupaten dimana Sekolah Demokrasi beroperasi, 2). Meluluskan orang-orang muda strategis yang mempunyai kemampuan dan komitmen untuk memajukan demokrasi di komunitasnya, 3). Merancang dan mengembangkan Komite Komunitas yang akan menjadi wahana bagi para aktor dalam transformasi demokrasi di Aceh Utara dan 4). Memfasilitasi jaringan dinamis antara pilar-pilar demokrasi di Aceh Utara di antaranya lembaga politik (partai), politisi, komunitas bisnis, media massa, dan tokoh masyarakat setempat.

Sedangkan pada tingkat individual, peserta Sekolah Demokrasi diharapkan : 1). Dapat mengembangkan kemampuan berinteraksi diantara pilar-pilar demokrasi di Aceh Utara, 2).

Mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan dan

Opini

keterampilan demokrasi, 3). Mengartikulasikan agenda demokrasi di Aceh Utara melalui artikel di media massa, talk show di radio, program partisipasi publik atau acara dengar pendapat dengan pihak terkait dan 4). Merencanakan dan melaksanakan program-program pengembangan masyarakat.

Sekolah Demokrasi adalah upaya penting bagi peningkatan kualitas wacana demokasi di Aceh Utara.

Pengetahuan dan nilai ini membantu para peserta dalam kehidupan sosial, politik, dan hubungan kemasyarakatan. Proses yang berjalan pada Sekolah Demokrasi menempatkan peserta bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang sama-sama memberi dan menerima. Sekolah Demokrasi adalah asset penting bagi Aceh Utara karena mampunyai standar kualitas pembelajaran yang baik sehingga diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, nilai dan keterampilan.

Salah satu tujuan diselenggarakannya Sekolah Demokrasi adalah untuk memperkuat kualitas wacana politik. Karena idealnya demokrasi harus ditopang oleh partisipasi politik yang memenuhi sekurang-kurangnya dua persyaratan yaitu luasnya partisipasi politik dan kualitas wacana politik atau prosedural dan substansi (Juergen Habermas). Di Aceh, demokrasi prosedural memang telah berjalan walau masih banyak kekurangannya, diantaranya ditandai dengan pemilihan langsung gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota serta pemilu legislatif, namun demokrasi substansi belum berjalan seperti harapan. Programprogram untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum bisa kita katakan berhasil. Buktinya, Aceh adalah propinsi termiskin ketujuh di Indonesia

Selamat dan Sukses Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU)

Mengucapkan Selamat atas Terbitnya Majalah Rangkang Demokrasi Semoga Menjadi Awal Perbaikan Kualitas Wacana Demokrasi di Aceh Utara Tertanda

Irwansyah Putra Ketua Umum

Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

5

Opini

dengan prosentasi 20,98% penduduk miskin dari 4.486.570 jiwa penduduk Aceh, angka kemiskinan penduduk Aceh masih berada dibawah rata-rata persentase nasional yang berkisar pada angka 13,33% (Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2010).

Dalam konteks Aceh, proses perdamaian setelah penandatanganan kesepakatan (MoU) damai Helsinki terus berjalan dan demokrasi yang kuat sedang tumbuh di Aceh dengan lahirnya partai politik local (Ann Marie Bolin Pennegard). Dengan kesepakatan damai dan berlangsungnya Pilkada di semua kabupaten di Aceh, masyarakat Aceh saat ini dapat dikatakan tengah hidup dalam masa transisi demokrasi. Demokrasi yang substantif di Aceh belum terwujud, yang ada hanya ‘penampakan’ bahwa ‘procedural democracy’ telah berlangsung melalui Pilkada terlepas dari plus minusnya. Menurut Gus Dur : “Landasan demokrasi adalah keadilan”, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, otonomi dan kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Pemenang hadiah nobel untuk ilmu ekonomi 1998, Amartya Sen dalam bukunya “Development

as Freedom (1999)”, menyatakan bahwa demokrasi dapat dipastikan sebagai penemuan manusia yang paling penting pada abad ke 20, karena paham ini mengajarkan dan membela martabat dan kebebasan manusia sebagai tujuan tertinggi dari kehidupan bersama, dan mengajarkan juga caracara mempertahankan martabat dan kebebasan itu, dengan memberi insentif nyata kepada prilaku demokratis dan sanksi terhadap tingkah laku yang non-demokratis atau anti demokrasi. Tidak ada negara didunia pada saat ini yang tidak menyebut dirinya demokratis. Dia harus mengajukan alasan mengapa demokrasi tidak dianggap tepat buat dirinya. Dengan demikian, demokrasi menjadi penting karena menjamin secara normatif martabat dan kebebasan, tetapi sekaligus menjadi instrumen politik yang paling efektif untuk secara operasional menyelamatkan dan mempertahankan martabat dan kebebasan setiap orang. Demokrasi merupakan perjuangan politik tetapi karena demokrasi adalah juga suatu komunikasi, maka demokrasi tidak bisa tidak, juga suatu perjuangan pendidikan politik secara khusus dan bagian pendidikan nasional secara umum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

Selamat atas Terbitnya Majalah

Rangkang

DEMOKRASI

Semoga menjadi rujukan perbaikan kondisi demokrasi di Aceh Utara Tertanda : Pimpinan DPRK Aceh Utara

Ketua: Jamaluddin Jalil

Wakil Ketua: Misbahul Munir, Hj. Ida Suryana, A. Md

6 Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

Sekwan Marzuki, S.H., MM.

Opini Benang Merah Pendidikan Aceh

Muhammad Adam Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara, Alumnus IELSP Ohio University USA Email: adamp2u@yahoo.com

A

da dua kejadian terakhir yang terjadi dalam dunia pendidikan kita yang sudah di blow up oleh media massa yakni kasus pemukulan santri oleh seniornya di Pesantren Modern Misbahul Ulum yang berakhir dengan damai dan pemukulan seorang siswa oleh kepala sekolahnya di SMA Samudera Aceh Utara (Serambi, 21/01/2011). Dua kasus tersebut setidaknya menjadi alasan penting bagi saya untuk ikut mengambil bagian dari fenomena ini, terlebih lagi Ampuh Devayan sudah memulainya lewat opininya Pendidikan ala “Gubo” (Serambi, 24/01/2011).

Pertama saya perlu menggarisbawahi bahwa tulisan ini tidaklah bermaksud membela Murdani dan keluarganya sebagai pihak “korban” ataupun menyalahkan Bapak Marzuki Hasan yang sebagian orang menganggapnya sebagai “algojo” di SMA Samudera. Saya ingin menyatakan bahwa fenomena ini menunjukkan banyak errors dalam dunia pendidikan kita sehingga berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan dan kemajuan bangsa. Karenanya, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir kritis dengan tidak hanya melihat apa yang terjadi (what) tetapi juga bagaimana (how) kasus-kasus kekerasan ini bisa terjadi dalam pendidikan kita. Untuk itu, mari kita lihat beberapa fakta yang selama ini mungkin luput dari pandangan kita.

Fakta pertama, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kualitas moral peserta didik sudah berputar 180 derajat dibandingkan 20 atau 30 tahun silam.

Sikap saling menghargai baik diantara siswa dengan siswa ataupun antara siswa dengan guru berkurang secara drastis dari masa ke masa. Merosotnya nilainilai moral peserta didik ini tidaklah semata-mata kesalahan mereka, melainkan disebabkan oleh banyak faktor. Faktor terbesar adalah sistem kurikulum pendidikan kita yang lebih menekankan pada aspek kognitif (kecerdasan). Pelajaran fisika, matematika dan sejenisnya lebih menjadi prioritas kirukulum dibandingkan dengan pelajaran agama, imtaq, dan sebagainya. Pelajaran Agama hanya diajarkan 2 jam (90 menit) per minggu, sementara pelajaran matematika mendapat porsi 5 jam (225 menit) per minggu.

Banyak peserta didik berasumsi bahwa pelajaranpelajaran yang berhubungan dengan eksak itu jauh lebih penting dibandingkan dengan ilmu agama atau sosial. Tidak sedikit siswa merasa “minder” kalau mereka ditempatkan di jurusan ilmu sosial (IPS).

Inilah dunia pendidikan yang lebih mengarah kepada pendidikan sekuler. Mungkin inilah yang membuat kekhawatiran nenek moyang kita dulu sehingga mengatakan “Bek kajak sikula, jeut keu kafe” (Jangan bersekolah, nanti kamu jadi kafir).

Fakta kedua, profesionalisme guru. Dalam UU guru dan dosen pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, guru adalah tenaga pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur

Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

7

Opini

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.

Disamping itu, Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahwa seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan (civic mission).

kuliah mereka mempelajari hal-hal tentang keguruan sehingga tertanam sense of being a teacher dalam diri mereka. Hasilnya akan berbeda dengan lulusan teknik mesin yang mengajar pelajaran biologi atau jurusan ilmu politik yang mengajar bahasa Indonesia.

Fakta ketiga, political will pemerintah. Kita harus akui Faktanya, pada umumnya guru hanya menjalankan bahwa niat baik pemerintah baik tugasnya sebagai pengajar. ekskutif maupun legislatif dari pusat Mereka hanya mengajar dan hingga daerah untuk memajukan mentrasformasikan ilmu dari dalam Penggunaan anggaran pendidikan masih sangat kurang, buku kepada anak-anak sebatas pendidikan di Aceh dalam ruangan kelas saja. Para hanya sebatas lips service mereka ketika kampanye saja. Secara guru lupa bahwa mendidik dan menunjukkan bahwa membimbing siswa juga tanggung pembangunan pendidikan nasional, kita perlu mengapresiasi pemerintah bahwa alokasi dana jawab mereka. masih berorientasi pada untuk pendidikan semakin besar. pembangunan fisik Misalnya dalam APBN 2009 sebesar Kurangnya bimbingan dan didikan (quantity-oriented) tanpa Rp. 1.037.067.338.120.000,00 dan 2010 merupakan salah satu penyebab mencapai Rp195,6 Triliun (anggaran. merosotnya akhlak siswa. Untuk mengimbangi dengan depkeu.go.id). Dilihat dari segi itu profesionalisme guru harus penguatan kapasitas kuantitasnya, tentu ini merupakan ditingkatkan dalam rangka (capacity building). jumlah yang sangat fantantis tetapi memajukan kualitas pendidikan bagaimana dengan penggunaanya. kita. Kurangnya profesionalisme ini disebabkan oleh beberapa Penggunaan anggaran pendidikan hal, diantaranya, latar belakang di Aceh menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan guru sebagiannya diluar jalur pendidikan pendidikan masih berorientasi pada pembangunan (FKIP atau Tarbiyah). Saya tidak mengklaim bahwa fisik (quantity-oriented) tanpa mengimbangi dengan tenaga pendidik lulusan FKIP dan Tarbiyah 100% penguatan kapasitas (capacity building). Alokasi dana professional, tapi setidaknya selama dibangku

Forum LSM ACEH Mengucapkan

Selamat atas Terbitnya Majalah

Rangkang

DEMOKRASI

Semoga menjadi motor perubahan kondisi demokrasi di Aceh Utara Terntanda Sudarman Sekretaris Jenderal

8 Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

Opini

juru kunci kemajuan pendidikan kita, sekolah (kepsek dan guru) harus menjalankan profesinya dengan semaksimal mungkin yang tidak hanya berfungsi sebagai transformer ilmu pengatahuan tetapi juga merupakan pendidik dan pembimbing bagi peserta didik.

pendidikan untuk pembangunan fisik jauh lebih besar dibandingkan dengan membangun kualitas mutu pendidikan itu sendiri. Ironisnya, sejumlah program yang bersifat seminar, pelatihan, workshop, dan sejenisnya sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik belum berjalan dengan efektif bahkan sekedar formalitas saja.

Disamping itu, orang tua perlu bersikap lebih cooperative dengan pihak sekolah. Adagium “yang get keu long yang brok keu dron� (hal yang baik untuk saya, dan yang buruk untuk anda) tidaklah tepat. Selanjutnya simbiosis mutualisme antara sekolah, dinas, komite sekolah dan persatuanpersatuan guru harus lebih proactive dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Upaya preventive approachmanagement by crisis (Christovita Wiloto) seperti yang dilakukan oleh PGRI Aceh dengan menyediakan pengacara kepada kepala sekolah SMA Samudera (Serambi/23/01/2011) atau instruksi Dewan Aceh Utara yang mengusulkan pemecatan kepala sekolah bukanlah cara bijak untuk menyelesaikan masalah (Serambi, 24/01/2011).

Urgensi Perbaikan Sistem Pada intinya, saya sepakat bahwa pendidikan merupakan jantunganya penciptaan peradaban.

Sebuah bangsa maju memiliki peradaban yang berkualitas, peradaban akan berkualitas kalau pendidikannya berkualitas. Sebuah institusi pendidikan dapat melahirkan output berkualitas dan berakhlak mulia kalau mereka menerapkan sistem pendidikan yang seimbang antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pada akhirnya pendidikan akan mampu menciptakan para agent of change (Bupati, Gubernur, Presiden, dan sebagainya) yang mapan pengetahuaannya (head), memiliki keterampilan handal (hand), dan memiliki sikap akhlakurkarimah yang terpuji (heart).

Untuk itu, parlu adanya upaya berbagai pihak, terutama para penguasa yang diembankan amanahnya oleh rakyat untuk memajukan pendidikan di negeri ini supaya secepatnya memperbaiki sistem pendidikan kita. Pemerintah terutama DISDIKPORA merupakan

Akhirnya bila sistem dan managemen tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin besok lusa akan tendengar kembali kasus-kasus serupa dimana siswa menjadi korban kekerasan dan sekolah menanggung beban dari amburadulnya sistem pendidikan kita.

Wallahu a’lam.

Asosiasi Geuchik Kabupaten Aceh Utara (ASGARA) Mengucapkan Selamat Atas Terselenggaranya Sekolah Demokrasi Dan Atas Terbitnya Majalah Rangkang Demokrasi.

Semoga Menjadi Titik Besar Perubahan Kondisi Berpolitik Bagi Masyarakat Umum.

Muksalmina Ketua Umum

Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

9

Wawancara

Prof. Yusni Saby:

Cerahkan Rakyat dengan Demokrasi

H

adirnya Sekolah Demokrasi pertama di Aceh telah membuka mata kita semua bahwa ternyata demokrasi itu bukanlah suatu sistem yang semu dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit saja. Namun berbicara tentang demokrasi juga berbicara tentang kesejahteraan. Bahkan didalam Islam-pun tidak ada perbenturan terhadap sistem demokrasi. Untuk membahas lebih lanjut tentang Aceh, Islam dan Demokrasi, kami telah mewawancarai seorang tokoh cendikiawan Aceh, Prof. Yusni Saby, Ph.D. berikut petikan wawancara kami dengan beliau.

10 Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

Wawancara Bagaimana menurut anda kondisi demokrasi di Aceh pasca perdamaian?

Pertama sekali saya ingin mengucapkan apresiasi kepada penyelenggara Sekolah Demokrasi Aceh Utara karena sudah diberikan kepercayan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi untuk membuka Sekolah Demokrasi di Aceh Utara dan ke enam di Indonesia.

Kalau kita ambil terma demokrasi, itu masih diperdebatkan baik dari aspek sejarah, religious dan sebagainya. Namun bahwa suara rakyat harus lebih didengar, walaupun namanya demokrasi, tapi suara rakyat tidak didengar, dan tidak mendapat porsi dalam percaturan perpolitikan lokal dan nasional maka itu bukan demokrasi. Ketika kita berhak bersuara dalam tataran santun dan memiliki tatakrama dan mendapatkan porsi yang sebenarnya itulah demokrasi.

Konteks Aceh hari ini, dimana Aceh dalam masa transisi dari zamannya konflik, dan sekarang perdamaian, tetapi masih banyaknya perampokan, pencurian, penipuan, intimidasi dan lain-lain, bagaimana menurut anda?

Itu kriminal namanya, dan itu ada dimana-mana.

Tapi jangan kasih ampun, jangan takut, ini bukan zamannya lagi masa konflik, dimana orang bisa di intimidasi, tapi ketika sudah di alam damai alam yang sudah sama-sama tahu. Hati-hati jangan pernah mau diintimidasi oleh apapun walaupun dengan senjata.

Memang adakalanya kita harus menyelematkan nyawa kita, memang kekerasan itu ada dimana-mana, walaupun tanpa senjata banyak terjadi kekerasan.

Tapi itu bukan model atau patron arah yang harus kita ikuti, itu harus kita enyahkan. Tapi di kita ini perkembangannya sudah sangat bagus, bagus sekali. Banyak orang datang ke kita karena mereka senang melihat perkembangan dari kita, ada growing democratic behavior, jadi nilai-nilai demokratis sedang tumbuh pesat, memang ada saja sedikit ketimpangan disana-sini.

Rakyat harus diberi pencerahan, bahwa mungkin wakil yang kita pilih itu bukanlah wakil rakyat tapi wakil kelompok, walaupun sebenarnya sebelum ia menjadi wakil rakyat ia adalah wakil dari kolompok A dan kelompok B, namun setelah terpilih maka ia sudah menjadi wakil rakyat dan harus memperhatikan rakyat dan bukan kelompoknya. Dan jangan mainmain, demokrasi ini sangat mahal, kita mendapatkan demokrasi ini dengan pengorbanan darah.

Bagaimana menurut anda cara kita meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh?

Yang pertama kali saya kira ada cara-cara formal dan informal, tapi yang paling penting aktor-aktor demokrasi ini adalah wakil-wakil rakyat atau kelompoknya, para eksekutif, legislatif dan yudikatif harus benar-benar sadar bahwa mereka itu adalah aktor-aktor demokrasi yang jalankan demokrasi

yang sehat dan bukan demokrasi yang sakit, jadi mereka juga harus siap untuk dikoreksi. Saya selalu mengingatkan dimedia bahwa yang penting sekali sesuai hadist nabi, Jihad kita yang paling besar adalah mengingatkan pemimpin-pemimpin yang mungkin keliru menurut kita. Jihad yang paling utama ialah yang mengatakan yang benar kepada pemimpinannya mungkin ia berbuat salah. Tapi dengan santun, jangan mencela, jangan, kita gunakan cara-cara terhormat karena kita orang terhormat. Mungkin sekali atau dua kali atau tiga kali tapi tetap menempuh cara-cara yang sopan. Ya shalat aja kalo imamnya salah kita bisa mengingatkan, apalagi yang bersifat duniawi.

Bagaiana tanggapan bapak tentang hadirnya Sekolah Demokrasi di Aceh.

Bagus sekali. Ini saya kira sebuah break trough point, atau terobosan baru, terobosan dalam pendidikan demokrasi secara formal di Aceh. Dan ini dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang sangat dihormati ditingkat nasional maupun internasional yaitu Komunitas Indonesia untuk demokrasi (KID) yang didalamnya berkumpul orang-orang dari Irian Jaya sampai Aceh. Maksudnya apa, bahwa sekolah itu adalah pintu gerbang, yang melalui pintu itu bisa mendesain, dan setelah ada sistem, ada modul dan ada orang-orang intelektual dan pakar-pakar demokrasi yang akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada para calon-calon demokrat walaupun sebagiannya sudah pelaku demokrasi, dan ini tidak bisa kita abaikan, oleh karena itu saya harapkan kepada pelaksana Sekolah Demokrasi di Aceh Utara benar-benar memegang amanah ini dengan baik, karena ini tidak diberikan kepada anda secra pribadi tapi diberikan kepada kita masyarakat Aceh, yang sedang branjak dari alam konflik ke alam perdamaian dari peaceless era ke peacefull era.

Di Aceh sekarang sedang menjalankan Syariat Islam, bagaimana anda melihat hubungan Islam dan demokrasi, apakah ada perbenturan?

Tidak ada perbenturan. Ditingkat makro apakah Indonesia sudah dijalankan sesuai dengan syariat Islam? Apakah Indonesia harus berbentuk kerajaan, maka demokrasi akan berjalan lebih baik?, saya kira tidak. Apakah Pancasila berkontradiksi dengan agama?, saya kira juga tidak. Syariat Islam-pun dijalankan dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan Hak asasi manusia. Sebutkan saja misalnya qanunqanun syariat Islam yang dijalankan secara santun seperti Qanun Khamar, Judi, dan lain-lain. Hal ini lebih baik ketika dijalankan dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Dan dalam syariat Islam pun ada sistem pengadilan banding jika tidak puas.

Banyak sekali kritikan terhadap demokrasi di Indonesia. Ternyata demokrasi identik dengan High Cost, demontrasi dan sebagainya, bagaimana cara

Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

11

Wawancara kita mengapresiasikan demokrasi yang benar?

Sebenarnya problem kenapa kita banyak sekali masalah, problemnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ini adalah erosi kepercayaan. Ketika ada kasus-kasus, tiba-tiba hilang begitu saja dan itu menimbulkan kondisi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, maka itu timbullah highcost tadi.

Apa harapan anda terhadap Sekolah Demokrasi?

Besar sekali harapan saya, karena kita harus memulai pada sebuah titik pada suatu tempat. Kalau tidak melalui Sekolah Demokrasi, apa kegiatan lain dalam meningkatkan demokrasi?. Kita tidak menerima wahyu dari Tuhan tentang demokrasi ini, jadi kita harus pelajari.

Apa masukan masukan anda kepada Sekolah Demokrasi Aceh Utara?

Pertama, transparansi pada pelaksanaanya, Kedua, buat program yang disiplin, Ketiga, manajemen yang mempunyai komitmen yang tinggi pada Sekolah Demokrasi, kalau bisa harus buat bechmarking, misalnya sebelum Sekolah Demokrasi dan sesudah Sekolah Demokrasi, jadi kita tidak hanya mimpi, tapi ada kenyataannya.

Keempat, komunikasi. Demokrat adalah komunikator yang baik, demokrat itu tidak ada musuh. Ada hal-hal yang tidak disepakati, itu biasa ada pro dan kontra.

Video hasil wawancara lengkap dapat dilihat di: http://sekolahdemokrasi.sepakat.or.id

Ikatan Mahasiswa Pemuda Kota Lhokseumawe (IMPKL) Banda Aceh Mengucapkan Selamat atas Terbitnya Majalah Rangkang Demokrasi Semoga Menjadi Awal Perbaikan Kualitas Wacana Demokrasi di Aceh Utara Mahlil Zakaria, S.H. Ketua Umum

12 Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

Wawancara Yusni Saby, (BA, Drs., MA, Ph.D., Prof.)

Tempat/Tgl Lahir : Bugak – Bireuen / 26 Juni 1944 Pekerjaan : Professor Pemikiran Islam pada Fakultas Tarbiyah, dan Program Pasca Sarjana IAIN ArRaniry Banda Aceh Istri Anak

: Dra. Nawiah Ishaq, (Guru Biology, SMA Negeri 4 Banda Aceh : Rahmat Yusny, (Dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Pendidikan: 1989 - 1994 - S3 (Doctorate level): Studi Islam, Temple University, Dept. of Religion, Philadelphia, PA, USA (Ph. D.).

Disertasi: “Islam and Social Change: The Role of The ‘Ulama in Acehnese Society.”(Ph.D.) 1984 - 1986 – S2 (Master level): Studi Islam, Temple University, Dept. of Religion, Philadelphia, PA, USA (MA)

1974 – 1979 – S2 (Master level): Facultas Syari‘ah, Jurusan Qadha’ (Islamic Judicial Court), IAIN Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh (Drs.) 1967 – 1970 - S1 (undergraduate): Facultas Syari‘ah, Jurusan Qadha’ (Islamic Judicial Court), IAIN Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh (BA) 1962 – 1965 – SLTA : PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri), Yogyakarta.

Pengalaman: 2010, Wakil Ketua, Penasehat Komite Perdamaian Aceh.

2008 – skrg: Anggota Board Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Juli 2005 - 2009, Rektor, IAIN Ar Raniry Banda Aceh; 2006 - …, Anggota Badan Akreditasi Nasional,– Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Mei 2006 - February 2007, Kepala Eksekutif Badan Reintegrasi Aceh (BRA) 2000 – 2004, Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Ar Raniry Banda Aceh;

Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Aceh Utara (FKMS) Mengucapkan

Selamat atas Terbitnya Majalah

Rangkang

DEMOKRASI

Semoga Dapat Meningkatkan Kesadaran Akan Partisipasi Masyarakat Aceh Utara dalam Menyuarakan Aspirasinya Safwani Juru Bicara Anggota: SAHARA, LPL-Ha, BYTRA, LIMID, LBH BANDA ACEH POS LHOKSEUMAWE, SEPAKAT, JINGKI, TANI BAHARI, PB-HAM ACEH UTARA, JKMA PASEE, MaTA , FKMA, SuMAK , LBH APIK, JARI ACEH, AHS, Rawi, LBH APIK, KoBAR GB ACEH UTARA, KKP Aceh Utara, KKP LHOKSEUMAWE, KoBAR GB LHOKSEUMAWE, SuMAK, FKMA, Umpal, Gempar, K2HAU.

Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

13

R e Warna-warni s e Sistem Kapitalis n s i

S

epintas, melihat sampul buku ini, kita disuguhi dualisme kontradiktif arah kapitalisme: baik dan buruk. Namun, secara garis besar, buku ini mencoba mengulas dan mentransformasikan warnawarni kapitalisme dalam era ekonomi global. Dibahas bahwa “rasa” kritisisasi kapitalisme ternyata identik dengan ilmu ekonomi sebagai “motor” kemajuan dunia modern.

Seperti ditelisik Adam Smith lewat buku The Wealth of Nations, neraca perusahaan sebagai cermin perekonomian AS melonjak pesat sejalan dengan generatorisasi sistem kapitalisme kewirausahaanberjalan sinergis dan seimbang dalam doing business. Dijelaskan, pada mulanya, ide kapitalisme bukanlah entitas implikasi organisasi ekonomi.

Namun, seiring majunya zaman, asumsi implisit itu memuai, dan implikasinya pun tidak sebatas sifat monolitik, namun justru berkembang luas menjelma menjadi ideologi kuat perekonomian. Ditargetkan, kapitalisme bisa menjadi “pemicu aktif” menghindari krisis ekonomi global. Sebarannya dibagi ke dalam empat warna, yakni, pertama, kapitalisme arahannegara (state-guide capitalism), pemerintah menjadi “pemenang” yang memusatkan industri-industri ekonominya.

Kedua, kapitalisme oligarki (oligarchic capitalism), sebagian besar kekuasaan industri dibawahi individu, perorangan, dan keluarga (kelompok). Ketiga, kapitalisme perusahaan besar (big firm capitalism), aktivitas-aktivitas ekonomi besar dijalankan perusahaan- perusahaan besar. Keempat, kapitalisme kewirausahaan (entrepreneurial capitalism), berjalannya usaha-usaha kecil yang inovatif memainkan peran vital dalam perekonomian suatu negara. Yang menjadi primadona penulis adalah warna yang terakhir (halaman 112).

Selanjutnya, akselerasi kapitalisme pun semakin memuncak, ditandai ambruknya Tembok Berlin pada tahun 1989. Ditambahkan, demi arah kemajuan, kapitalisme harus diimbangi dengan takaran produktivitas, juga tingginya nalar kreatif dan inovatif. Hingga mencapai dua kaidah wajib ekonomi,

Judul : Good Capitalism, Bad Capitalism; Kapitalisme Baik,Kapitalisme Buruk dan Ekonomi Pertumbuhan dan Kemakmuran Penulis : William J. Baumol, Robert E.Litan, dan Carl J. Schramm Penerjemah : Rahmi Yossinilayanti Penerbit : Gramedia Pustaka Utama Tahun : 1, Oktober 2010 Tebal : xxiii + 600 halaman

yaitu penambahan input (modal dan tenaga kerja) dan inovasi (perubahan teknologi dan teknis ilmu). Resep itu tecermin dalam model entrepreneurship yang efisien.

Diupaya kan, ada variabel besar dari pemegang modal, menjadi prioritas yang bisa menularkan terobosanterobosan “imajinatif”. Hingga, tolakan distorsi pun menjadi kuat. Dalam catatan Bank Dunia 2006, dari tradeoff dan kecenderungan ekonomi dunia mutlak dikuasai dominasi negaranegara dengan sistem kapitalisme kewirausahaan itu, didukung pertumbuhan aset makro yang kuat.

Redaksi menerima kiriman resensi buku yang bertemakan politik dan sosial. Panjang tulisan adalah 350-400 kata, dan dikirim ke rangkangdemokrasi@sepakat.or.id

14 Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia (LPL-Ha) Mengucapkan Selamat atas Terbitnya Majalah Rangkang Demokrasi Semoga Menjadi Awal Perbaikan Kualitas Wacana Demokrasi di Aceh Utara

Saifuddin Idris Direktur

Mengucapkan Selamat atas Terbitnya Majalah Rangkang Demokrasi Semoga Dapat Menyuarakan Akuntabilitas Publik Yang Lebih Baik di Aceh Utara Tertanda Alfian Husein Koordinator

Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

15

Profil Siswa Inilah 35 peserta Sekolah Demokrasi Aceh Utara 2011

ISHADI ISHAK Aktivis LSM

JULIA FAIRUZA Masyarakat Sipil

YAFITZAM YUSUF Partai Politik

DARA TRISARTIKA PNS

SYIFAIYAH Aktivis LSM

SALISSUFARDI Pengusaha

KASMOINI Aktivis LSM

M. USMAN Aktivis LSM

LAILA Masyarakat Sipil

JAFARRUDDIN Jurnalis

KEMALAHAYATI Guru

AMRU ALBA A. Aktivis LSM

LAILATUL FAJRIAH Guru

JUNAIDI Aktivis LSM

ABDUL RAJAB TNI

M. ADAM Mahasiswa

ANWAR Partai Politik

Ns. FAUZAN S. PNS

ANAS Partai Politik

16 Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

RAHMAT MAHASISWA

MUSTAFA KAMAL PNS

MUAMMAR Aktivis LSM

WARDI Aktivis LSM

ADE AKHMAD I. Pengusaha

FAISAL PNS

BAYHAQI Aktivis LSM

M. NASRULLAH Aktivis LSM

NURHASNITA Aktivis LSM

T. IRFANSYAH DETA Mahasiswa

RAISA AGUSTINA Mahasiswa

ABDULLAH Partai Politik

SYAHRUL Guru PNS

RITA REZIANA Aktivis LSM

AISYAH Aktivis LSM

MUKSALMINA Kepala Desa

Prinsip-prinsip Pembelajaran pada Sekolah Demokrasi Aceh Utara 1. Dialog berlangsung diantara individu-individu yang bebas setara 2. Semua individu adalah bintang 3. Semua individu dipercaya mempunyai niat dan itikad baik 4. Semua individu berada dalam kapasitas pribadi, tidak mewakili institusi, kelompok atau golongan 5. Berbicara secara terbuka, jujur dan tulus 6. Menghormati perbedaan 7. Menjunjung tinggi martabat dan harga diri semua orang termasuk dirinya 8. Tidak menggunakan kata atau kalimat yang memicu kebencian, atau permusuhan berbasiskan agama , ras , etnik, gender dan ciri fisik, dengan maksud melucu sekalipun 9. Berbicara fokus, efisien, straight to point 10. Memegang penuh konfidentialitas secara penuh

Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

17

Kegiatan Workshop Penyusunan Silabus Sekolah Demokrasi Aceh Utara

D

alam mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif dan terarah, maka Sekolah Demokrasi Aceh Utara mengundang beberapa narasumber untuk hadir pada Workshop penyusunan Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP). Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Lido Graha Lhokseumawe ini dilaksanakan selama dua gelombang yaitu gelombang pertama di Desember 2010 dan dilanjutkan gelombang kedua pada Januari 2011.

Workshop yang dilakukan selama tiga hari per gelombang tersebut dihadiri oleh para akademisi Universitas Malikussaleh dan aktifis Ornop dari Banda Aceh dan Aceh Utara, juga dari Jakarta.

Akademisi yang hadir diantaranya adalah Rizwan Haji Ali, Dosen Politik pada Fisipol UNIMAL, Taufik Abdullah dan Mirza Al Fath, keduanya adalah dosen Fisipol UNIMAL. Sedangkan para praktisi yang hadir adalah Direktur Solidaritas Rakyat Anti Korupsi (Sorak) Aceh, Miswar Fuady dan Sugeng Bahagio, Direktur Komunitas Indonesia untuk Demokrasi.

Silabus yang disusun merupakan hasil pembedahan dari sembilan modul wajib yang ada di Sekolah Demokrasi (Perkembangan Pemikiran dan Praktek Demokrasi, Sistem Politik dan Pemerintahan, Gerakan Sosial, Konsepsi Demokrasi, Legislasi Daerah dan Demokrasi, Kebijakan Publik, HAM dan Demokrasi, Analisis Kemasyaratan, dan Masyarakat Sipil dan Demokrasi). Namun, Pak Sugeng mengatakan bahwa tahun depan kemungkinan akan bertambah tiga modul lagi (Kewarganegaraan, Literasi Ekonomi, dan Akuntabilitas Sosial), sehingga jumlahnya ada 11 modul wajib, ditambah lagi dengan modul lokal yang disusun oleh masingmasing Sekolah Demokrasi.

LSM Tani Bahari Mengucapkan

Selamat dan Sukses atas terbitnya majalah Rangkang Demokrasi Semoga dapat membawa angin perubahan ke arah yang lebih baik. ttd Muhammad Razi Direktur 18 Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

Kegiatan

S

Seminar dan Launching Sekolah Demokrasi Aceh Utara

ebagai upaya untuk mensosialisasikan nilainilai demokrasi maka Sekolah Demokrasi Aceh Utara menyelenggarakan Seminar yang dirangkai dengan Launching Sekolah Demokrasi Aceh Utara pada tanggal 29 Desember 2010 di Hotel Lido Kota Lhokseumawe.

Seminar yang menghadirkan Sekjend Board Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, Ratih Hardjono ini mengambil tema “Refleksi Kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik Pasca 5 tahun Perdamaian, dan Tantangan Demokrasi di Aceh�.

Selain dihadiri oleh peserta Sekolah Demokrasi, Seminar ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh partai politik serta unsur pemerintahan di Aceh Utara dan kota Lhokseumawe.

Gubernur Aceh yang diwakili oleh Staff Ahli bidang Keistimewaan Mufti Madjid dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran Sekolah Demokrasi di Aceh umumnya sangat positif, dan pemerintah menyambut dengan baik.

Peserta yang hadir sangat antusias dalam mendengarkan pemaparan materi dari pemateri, selain Ratih Hardjono, hadir juga Anggota Board KID asal Aceh, Prof. Dr. Yusni Saby, dan juga pakar ekonomi Aceh, Dr. Nazamuddin.

Outbond Sekolah Demokrasi Aceh Utara

U

ntuk merekatkan dan mencairkan suasana dalam proses belajar mengajar pada Sekolah Demokrasi, maka pada tangal 30 Januari 2011 lalu diadakan kegiatan Outbond yang bertempat di Pantai Rancong, Aceh Utara.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta, fasilitator dan pelaksana program Sekolah Demokrasi Aceh Utara.

Di akhir sesi outbond yang difasilitasi oleh aSOKA outbond ini, para peserta, fasilitator dan pelaksana program menyatakan komitmennya dalam menjalankan program Sekolah Demokrasi dengan menandatangani spanduk “Komitmen Bersama�.

Edisi 1 | Tahun 1 | Februari 2011

19

Walau beda warna tapi satu tujuan

rakyat sejahtera