Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT (Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut P.6/KB BRG-SB/12/2016)

iii

ii

iii

ii

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT GAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI

i

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Pelaksanaan restorasi gambut di tingkat tapaktapak dilakukan antara lain dengan Pelaksanaan restorasi gambut di tingkat dilakukan antara lain dengan perencanaan restorasi, pembangunan infrastruktur untukuntuk perbaikan perencanaan restorasi, pembangunan infrastruktur perbaikan hidrologi, penanaman kembali dan berbagai kegiatan untukuntuk peningkatan hidrologi, penanaman kembali dan berbagai kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbasis pada pada pengelolaan lahanlahan gambut kesejahteraan masyarakat dengan berbasis pengelolaan gambut secara bijak.bijak.

GunaGuna memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak secara memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak menimbulkan dampak sosialsosial yang tidak diinginkan makamaka perluperlu dipastikan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dipastikan adanya kerangka pengaman sosialsosial yang baik. adanya kerangka pengaman yang baik.

BadanBadan Restorasi Gambut menyusun Pedoman Pelaksanaan Kerangka Restorasi Gambut menyusun Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman SosialSosial dalamdalam Restorasi Gambut ini sebagai acuanacuan bagi seluruh Pengaman Restorasi Gambut ini sebagai bagi seluruh pelaksana restorasi gambut untukuntuk menjamin bahwa tidak tidak ada hak pelaksana restorasi gambut menjamin bahwa adadan hakakses dan akses masyarakat dan para yang berkurang serta serta adanya kesesuaian kegiatan masyarakat dan pihak para pihak yang berkurang adanya kesesuaian kegiatan dengan kondisi sosialsosial masyarakat yang ada sekitarnya.

LebihLebih jauh lagi, dengan kondisi masyarakat yangdiada di sekitarnya. jauh lagi, dengan kerangka pengaman sosialsosial yang baik dapatdapat dilakukan mitigasi dengan kerangka pengaman yangmaka baik maka dilakukan mitigasi konflik sosialsosial serta serta ada upaya terencana untukuntuk peningkatan kualitas konflik ada upaya terencana peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. kehidupan masyarakat.

Pedoman ini perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan ditaati secara Pedoman ini perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan ditaati secara konsisten.

Dengan demikian kita berharap restorasi gambut dapatdapat mencapai konsisten.

Dengan demikian kita berharap restorasi gambut mencapai sasaran pentingnya yakniyakni pemulihan ekosistem dan peningkatan taraf hidup sasaran pentingnya pemulihan ekosistem dan peningkatan taraf hidup masyarakat. masyarakat.

Jakarta, Desember 2016 2016 Jakarta, Desember Kepala BadanBadan Restorasi Gambut R.I. R.I. Kepala Restorasi Gambut

Ir. Nazir Foead, M.Sc.M.Sc. Ir. Nazir Foead,

i

iii

iv

iii

iv

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIAL RESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUT GAMBUT PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIAL RESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUT GAMBUT

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

iii

iii

DAFTAR DAFTAR ISIISI Kata Pengantar Kata Pengantar DAFTAR DAFTAR ISI ISI Da arDa Istilah ar Istilah

i iii v

i iii v

BAB I BAB PENDAHULUAN I PENDAHULUAN 1.1. 1.1.

Latar Latar Belakang Belakang 1.2 1.2 DasarDasar Hukum Hukum 1.3 1.3 Maksud Maksud dan Tujuan dan Tujuan

2 2 4 8

2 2 4 8

BAB IIBAB KONSEP, II KONSEP, PENDEKATAN PENDEKATAN DAN PRINSIP DAN PRINSIP 2.1 2.1 Konsep Konsep dan Pendekatan dan Pendekatan 2.2 2.2 Prinsip Prinsip

10 10 11

10 10 11

BAB IIIBAB TAHAPAN III TAHAPAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN 3.1 3.1 TahapTahap Pertama: Pertama: Pemetaan Pemetaan SosialSosial 3.2 3.2 TahapTahap Kedua: Kedua: Pelaksanaan Pelaksanaan PADIATAPA PADIATAPA 3.3 3.3 TahapTahap Ketiga: Ketiga: Pemantauan Pemantauan dan pengaduan dan pengaduan

14 14 22 25

14 14 22 25

BAB IVBAB PELAKSANA IV PELAKSANA DAN PENDANAAN DAN PENDANAAN 4.1 4.1 Pelaksana Pelaksana Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman SosialSosial 4.2 4.2 Pendanaan Pendanaan Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman SosialSosial

28 28 31

28 28 31

BAB VBAB PENUTUP V PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN 1 1 FORMULIR FORMULIR PENGUMPULAN PENGUMPULAN DATADATA PEMETAAN PEMETAAN SOSIAL SOSIAL DESADESA GAMBUT GAMBUT LAMPIRAN LAMPIRAN 2 2 FORMAT FORMAT LAPORAN LAPORAN PEMETAAN PEMETAAN SOSIAL SOSIAL LAMPIRAN LAMPIRAN 3 3 FORMULIR FORMULIR PADIATAPA PADIATAPA LAMPIRAN LAMPIRAN 4 4 FORMAT FORMAT LAPORAN LAPORAN HASILHASIL PEMANTAUAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN RESTORASI RESTORASI GAMBUT GAMBUT

34

34

36

36

45

45

49

49

51

51

iii

vi

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

v

DAFTAR ISTILAH Aktor atau pihak-pihak dalam restorasi gambut adalah orang, kelompok masyarakat, perangkat desa, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil/lembaga swadaya masyarakat, pemegang hak atas tanah/izin, organisasi sosial-keagamaan, organisasi-organisasi donor dan perguruan tinggi yang melaksanakan dan atau mendukung pelaksanaan restorasi gambut.

Desa atau dapat pula berupa desa adat atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang

saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya.

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Kerangka Pengaman (Safeguard) adalah rangkaian integral dari sejumlah prinsip, aturan, mekanisme, dan prosedur, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya dampak merugikan bagi masyarakat dan lingkungan dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan pembangunan. Kerangka ini sekaligus mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan manfaat proyek pembangunan bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Kerangka Pengaman Sosial (Social Safeguard) adalah mencakup prinsip, aturan, mekanisme, dan prosedur yang khusus berfungsi untuk mencegah, atau meminimalisir dampak sosial yang merugikan

vi

vi

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

masyarakat masyarakat dalamdalam pelaksanaan pelaksanaan restorasi restorasi gambut. gambut.

Kesatuan Kesatuan Hidrologis Hidrologis Gambut Gambut adalah adalah Ekosistem Ekosistem Gambut Gambut yang yang letaknya letaknya di antara di antara dua sungai, dua sungai, di di antara antara sungai sungai dan laut dandan/atau laut dan/atau pada pada rawa.rawa.

Pendekatan Pendekatan bentang bentang alam alam mencakup mencakup cara pandang cara pandang dan upaya dan upaya pengelolaan pengelolaan ekosistem ekosistem gambut gambut secara secara terpadu terpadu dengan dengan mempertimbangkan mempertimbangkan sistem sistem lingkungan lingkungan alam alam dan masyarakat dan masyarakat yang yang tergantung tergantung pada pada ekosistem ekosistem tersebut. tersebut.

Pendekatan hak adalah hak adalah pendekatan pendekatan PADIATAPA PADIATAPA adalah adalah prinsip prinsip yang yang Pendekatan mengintegrasikan mengintegrasikan norma, norma, menegaskan menegaskan bahwa bahwa masyarakat masyarakat di di yang yang prinsip, standar, standar, dan tujuan dan tujuan dari dari dalamdalam dan didan sekitar di sekitar lokasilokasi restorasi restorasiprinsip, pemajuan pemajuan hak asasi hak asasi manusia manusia dalamdalam gambut gambut mempunyai mempunyai hak untuk hak untuk pembangunan. mendapatkan mendapatkan informasi informasi dan secara dan secarapembangunan. bebasbebas menyetujui menyetujui kegiatan kegiatan restorasi restorasi Restorasi Gambut Gambut adalah adalah sala satu sala satu gambut gambut yang yang akan akan berlangsung berlangsung di di Restorasi upayaupaya pemulihan pemulihan ekosistem ekosistem gambut gambut dalamdalam wilayah wilayah atau di atau atas di atas terdegradasi agar kondisi agar kondisi hidrologis, hidrologis, tanah-tanah tanah-tanah mereka. mereka.

Persetujuan Persetujuan terdegradasi struktur struktur dan fungsi dan fungsi ekosistem ekosistem diberikan diberikan berdasarkan berdasarkan pengetahuan pengetahuan gambut kembali kembali pada pada kondisi kondisi pulih.pulih. dan informasi dan informasi lengkap lengkap sejak sejak dini dini gambut tentang tentang proyek, proyek, menyangkut menyangkut tujuan, tujuan, tahapan, tahapan, dampak dampak negatif negatif potensial, potensial, manfaat, manfaat, pemilik, pemilik, pendanaan, pendanaan, dan dan peluang-peluang peluang-peluang yang yang dapatdapat dimanfaatkan dimanfaatkan oleh masyarakat. oleh masyarakat.

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

iii

iii

iii

viii

iii

viii

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN PEDOMAN KERANGKA PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL KERANGKA PENGAMAN DALAM SOSIAL PENGAMAN SOSIAL RESTORASI DALAM DALAM SOSIAL RESTORASI RESTORASI GAMBUT DALAM RESTORASI GAMBUT GAMBUT GAMBUT

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

2

2

BAB BAB I I PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1.1. 1.1.

LATAR LATAR BELAKANG BELAKANG DalamDalam rangka rangka percepatan percepatan pemulihan pemulihan fungsifungsi hidrologis hidrologis gambut gambut akibatakibat kebakaran kebakaran hutanhutan dan lahan, dan lahan, Presiden Presiden Republik Republik Indonesia Indonesia membentuk membentuk BadanBadan Restorasi Restorasi Gambut Gambut melalui melalui Peraturan Peraturan Presiden Presiden Nomor Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2016.2016.

BadanBadan Restorasi Restorasi Gambut Gambut yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat disingkat BRG bertugas BRG bertugas mengkoordinasi mengkoordinasi dan memfasilitasi dan memfasilitasi restorasi restorasi gambut gambut pada pada tujuh tujuh provinsi, provinsi, yaitu yaitu Riau, Riau, Jambi, Jambi, Sumatera Sumatera Selatan, Selatan, Kalimantan Kalimantan Barat,Barat, Kalimantan Kalimantan Tengah, Tengah, Kalimantan Kalimantan Selatan Selatan dan Papua. dan Papua.

BRG mempunyai BRG mempunyai fungsifungsi untukuntuk pelaksanaan pelaksanaan koordinasi koordinasi dan penguatan dan penguatan kebijakan kebijakan pelaksanaan pelaksanaan restorasi restorasi gambut; gambut; perencanaan, perencanaan, pengendalian pengendalian dan dan kerja kerja sama;sama; pemetaan pemetaan kesatuan kesatuan hidrologis hidrologis gambut; gambut; penataan penataan ulangulang pengelolaan pengelolaan areal areal gambut gambut terbakar; terbakar; penetapan penetapan zonasizonasi fungsifungsi lindung lindung dan dan fungsifungsi budidaya; budidaya; pelaksanaan pelaksanaan konstruksi konstruksi infrastruktur infrastruktur pembasahan pembasahan (rewetting) (rewetting) gambut gambut dan segala dan segala kelengkapannya; kelengkapannya; penataan penataan ulangulang pengelolaan pengelolaan areal areal gambut gambut terbakar; terbakar; pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi sosialisasi dan edukasi dan edukasi restorasi restorasi gambut; gambut; pelaksanaan pelaksanaan supervisi supervisi dalamdalam konstruksi, konstruksi, operasi operasi dan pemeliharaan dan pemeliharaan infrastruktur infrastruktur di lahan di lahan konsesi; konsesi; dan pelaksanaan dan pelaksanaan fungsifungsi lain yang lain diberikan yang diberikan oleh Presiden. oleh Presiden.

Restorasi Restorasi gambut gambut adalah adalah bagian bagian dari pemulihan dari pemulihan lingkungan lingkungan hidup.hidup.

Indonesia Indonesia memiliki memiliki hampir hampir 15 juta 15hektar juta hektar lahanlahan gambut gambut tropis.tropis.

Dari luas Dariitu, luassebanyak itu, sebanyak 12,9 juta 12,9hektar juta hektar berada berada di tujuh di tujuh provinsi provinsi yang menjadi yang menjadi prioritas prioritas restorasi restorasi gambut. gambut.

Kerusakan Kerusakan ekosistem ekosistem gambut gambut pada pada umumnya umumnya terjaditerjadi karena karena pembukaan pembukaan dan pengeringan dan pengeringan gambut. gambut.

Akibatnya, Akibatnya, lahanlahan dan rawa dan rawa gambut gambut menjadi menjadi rentan rentan terbakar. terbakar.

Pada Pada tahuntahun 2015,2015, kebakaran kebakaran gambut gambut mencapai mencapai 875 875 ribu hektar. ribu hektar.

Jumlah Jumlah ini kurang ini kurang lebih lebih 33% dari 33%luas dariseluruh luas seluruh areal areal hutanhutan dan dan lahanlahan yang terbakar. yang terbakar.

Sementara Sementara itu, ada itu,sekitar ada sekitar 2,8 juta 2,8hektar juta hektar kubahkubah gambut gambut yang telah yang telah dibuka dibuka dengan dengan kanal-kanal kanal-kanal buatan. buatan.

Areal Areal gambut gambut tipis kurang tipis kurang dari dari tiga meter tiga meter dan tidak dan tidak berkubah berkubah namun namun juga telah juga telah mengalami mengalami

3

3

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

pembukaanmencapai pembukaanmencapai 3,1 juta 3,1hektar. juta hektar.

Di luarDiitu luar masih itu masih ada 6,2 ada juta 6,2hektar juta hektar kubahkubah gambut gambut yang yang masihmasih baik, baik, karenanya karenanya perluperlu dilindungi. dilindungi.

Melihat Melihat pada pada luasnya luasnya areal areal gambut gambut yang yang rusakrusak atau terancam atau terancam rusakrusak itu, BRG itu, BRG mengidentifikasi mengidentifikasi ada kurang ada kurang lebih lebih 2.492.527 2.492.527 hektar hektar areal areal gambut gambut rusakrusak yang yang perluperlu diprioritaskan diprioritaskan restorasinya restorasinya hingga hingga tahuntahun 2020.2020.

Pelaksanaan Pelaksanaan restorasi restorasi dilakukan dilakukan melalui melalui beberapa beberapa cara. cara.

Di antaranya Di antaranya adalah adalah penataan penataan fungsi, fungsi, pembasahan pembasahan kembali kembali melalui melalui penyekatan penyekatan atau penimbunan atau penimbunan kanalkanal serta serta pembangunan pembangunan sumursumur bor, penanaman bor, penanaman kembali kembali lahanlahan gambut gambut dengan dengan jenis-jenis jenis-jenis tanaman tanaman yang yang ramah ramah terhadap terhadap ekosistem ekosistem gambut gambut serta serta jenis-jenis jenis-jenis tanaman tanaman lokal lokal dan peningkatan dan peningkatan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat masyarakat desa-desa desa-desa gambut. gambut.

Dengan Dengan kegiatan kegiatan tersebut tersebut makamaka restorasi restorasi gambut gambut dapatdapat dilihatdilihat sebagai sebagai pelaksanaan pelaksanaan kerangka kerangka pengamanan pengamanan lingkungan lingkungan dalamdalam pembangunan. pembangunan.

Berbagai Berbagai proyek proyek pembangunan pembangunan lain dilain dalam di dalam dan sekitar dan sekitar ekosistem ekosistem gambut gambut harusharus sejalan sejalan dengan dengan upayaupaya restorasi restorasi gambut. gambut.

Namun Namun demikian, demikian, untukuntuk memastikan memastikan bahwa bahwa kegiatan kegiatan restorasi restorasi gambut, gambut, khususnya khususnya di tingkat di tingkat tapak,tapak, tidak tidak menimbulkan menimbulkan keberatan keberatan atau konflik atau konflik akibatakibat hilanghilang atau berkurangnya atau berkurangnya hak dan hakakses dan akses masyarakat, masyarakat, diperlukan diperlukan upayaupaya sistematis sistematis untukuntuk melakukan melakukan mitigasi mitigasi dampak dampak sosialsosial dari pelaksanaan dari pelaksanaan restorasi restorasi itu. Upaya itu. Upaya inilahinilah yang yang disebut disebut dengan dengan kerangka kerangka pengaman pengaman sosialsosial (social(social safeguard). safeguard).

Restorasi Restorasi gambut gambut akan akan berjalan berjalan baik jika baikberpijak jika berpijak pada pada partisipasi partisipasi masyarakat. masyarakat.

Dengan Dengan demikian, demikian, restorasi restorasi gambut gambut tidak tidak bolehboleh menghilangkan menghilangkan hak, mengurangi hak, mengurangi aksesakses ataupun ataupun merugikan merugikan masyarakat masyarakat yang yang ada diada sekitar di sekitar kegiatan kegiatan restorasi. restorasi.

UntukUntuk itu, mendahului itu, mendahului pelaksanaan pelaksanaan restorasi restorasi gambut gambut diperlukan diperlukan kerangka kerangka pengaman pengaman sosial.sosial.

Dokumen Dokumen ini merupakan ini merupakan pedoman pedoman tentang tentang pelaksanaan pelaksanaan Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman SosialSosial yang yang harusharus dirujuk dirujuk setiapsetiap pihakpihak yang yang akan akan melaksanakan melaksanakan kegiatan kegiatan restorasi restorasi gambut gambut di tingkat di tingkat tapak.tapak.

Pelaksana Pelaksana restorasi restorasi gambut gambut meliputi meliputi penanggung penanggung jawabjawab usahausaha dan/atau dan/atau kegiatan; kegiatan; masyarakat masyarakat hukum hukum adat atau adat masyarakat atau masyarakat lokal;lokal; instansi instansi Pemerintah Pemerintah atau pemerintah atau pemerintah daerah; daerah; atau pihak atau pihak ketigaketiga yang yang ditunjuk ditunjuk oleh oleh Pemerintah Pemerintah dan/atau dan/atau Pemerintahan Pemerintahan Daerah.

Daerah.

Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman SosialSosial di tingkat di tingkat tapaktapak dilaksanakan dilaksanakan dalam: dalam: a. Penyusunan a. Penyusunan rencana rencana pelaksanaan pelaksanaan restorasi restorasi gambut gambut di tingkat di tingkat tapaktapak

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

4

4

b. Pelaksanaan b. Pelaksanaan konstruksi konstruksi terkait terkait restorasi restorasi hidrologi hidrologi dan/atau dan/atau penanggulangan penanggulangan kebakaran kebakaran hutanhutan dan lahan dan lahan seperti seperti halnya halnya pembangunan pembangunan sekatsekat kanal/penimbunan kanal/penimbunan kanal,kanal, pembangunan pembangunan embung embung dan sumur dan sumur bor. bor.

C. Rehabilitasi C. Rehabilitasi ekosistem ekosistem termasuk termasuk di dalamnya di dalamnya adalah adalah program program revegetasi revegetasi lahanlahan gambut. gambut. d. Pembentukan d. Pembentukan kawasan kawasan perdesaan perdesaan gambut gambut e. Pembangunan e. Pembangunan demplot demplot untukuntuk pelaksanaan pelaksanaan riset riset

1.2 1.2 DASAR DASAR HUKUM HUKUM 1.2.1 1.2.1 Hukum Hukum Nasional Nasional Sejumlah Sejumlah peraturan peraturan perundangan perundangan nasional nasional telah telah menegaskan menegaskan beberapa beberapa aspekaspek yang yang berkaitan berkaitan dengan dengan Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman Sosial.

Sosial.

Meskipun Meskipun tidak tidak secara secara eksplisit eksplisit menyebutkan menyebutkan istilahistilah ‘Kerangka ‘Kerangka Pengaman Pengaman Sosial’, Sosial’, beberapa beberapa ketentuan ketentuan dalamdalam peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan berikut berikut relevan relevan dengan dengan pelaksanaan pelaksanaan Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman SosialSosial dalamdalam restorasi restorasi gambut. gambut. a. Undang-Undang a. Undang-Undang DasarDasar 1945 1945 Bab tentang Bab tentang Hak Asasi Hak Asasi Manusia Manusia PasalPasal 28 A sampai 28 A sampai 28 J 28 J b. Undang-Undang b. Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 39 Tahun 1999 1999 Tentang Tentang Hak Asasi Hak Asasi Manusia Manusia Mengandung Mengandung ketentuan ketentuan antara antara lain tentang lain tentang hak untuk hak untuk berpendapat, berpendapat, mendapatkan mendapatkan informasi, informasi, perlindungan perlindungan atas martabat atas martabat dan hak danmilik hak milik pribadi, pribadi, hak untuk hak untuk berorganisasi, berorganisasi, dan hak danuntuk hak untuk bebasbebas dari ketakutan dari ketakutan untukuntuk berbuat berbuat atau tidak atau tidak berbuat berbuat sesuatu, sesuatu, sebagaimana sebagaimana tercakup tercakup dalamdalam Kovenan Kovenan Hak Sipil HakPolitik Sipil Politik dan dan Kovenan Kovenan Hak Ekonomi Hak Ekonomi SosialSosial Budaya Budaya yang yang telah telah diratifikasi diratifikasi melalui melalui Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2005 dan 2005Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 12 Tahun 2005.2005. c. Undang-Undang c. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2005 2005 Tentang Tentang Pengesahan Pengesahan Kovenan Kovenan Internasional Internasional tentang tentang Hak-Hak Hak-Hak Ekonomi, Ekonomi, Sosial, Sosial, dan dan Budaya Budaya • Pasal • Pasal 3 menegaskan 3 menegaskan pengakuan pengakuan hak laki-laki hak laki-laki dan perempuan. dan perempuan.

• Pasal • Pasal 11 hak 11atas hakstandar atas standar kehidupan kehidupan yang yang memadai. memadai.

5

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Undang-Undang ini menegaskan hak untuk mencari, menerima dan memberi informasi (Pasal 19). e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Pasal 3 butir b, f dan g, berkaitan dengan hak atas pembangunan berkelanjutan; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

• Pasal 22 dan 23 yang mengatur tentang perlindungan masyarakat dari dampak sebuah usaha atau kegiatan atas lingkungan.

• Pasal 65, berkaitan dengan hak atas informasi, hak untuk mengajukan keberatan, dan melakukan pengaduan.

• Pasal 70: Masyarakat dapat berperan melakukan pengawasan sosial, memberikan pendapat, usul dan keberatan dan penyampaian informasi dan atau laporan dalam rangka menjaga budaya dan kearifan lokal untuk kelestarian lingkungan hidup. f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang • Penjelasan Pasal 2 huruf e tentang asas keterbukaan dalam penataan ruang menyatakan bahwa keterbukaan yang dimaksud bermakna memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan • Pasal 67 terkait hak masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

6

• Pasal 68 tentang hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan kehutanan, dan memberikan informasi dan saran, serta melakukan pengawasan; hak masyarakat untuk mendapatkan kompensasi atas kehilangan tanah.

• Pasal 70 tentang hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di bidang kehutanan.

• Pasal 72 tentang tanggung jawab Pemerintah untuk bertindak menangani dampak dari sebuah kegiatan pembangunan di bidang kehutanan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan • Penjelasan Pasal 2 huruf g tentang asas keterbukaan menyatakan bahwa keterbukaan berarti penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha dan oleh masyarakat.

• Penjelasan Pasal 2 huruf i tentang kearifan lokal menyatakan bahwa penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

• Pasal 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan masyarakat.

• Pasal 100 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkebunan. i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah • Pasal 345 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik. Termasuk ke dalam pelayanan publik adalah pengelolaan pengaduan, pemberian informasi, penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat.

• Pasal 354 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat, dengan antara lain: (i) menyampaikan

7

7

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI

informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; (ii) mendorong kelompok dan organisasi kepada masyarakat; (ii) mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untukuntuk berperan aktif dalam penyelenggaraan masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; (iii) mengembangkan pelembagaan dan dan kapasitas masyarakat; (iii) mengembangkan pelembagaan mekanisme pengambilan keputusan yang yang memungkinkan mekanisme pengambilan keputusan memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapatdapat terlibat secara kelompok dan organisasi kemasyarakatan terlibat secara efektif.

Partisipasi masyarakat dilakukan terhadap pengelolaan efektif.

Partisipasi masyarakat dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya daya alam alam di daerah.

Partisipasi dilakukan dalamdalam sumber di daerah.

Partisipasi dilakukan bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan dan bentuk keterlibatan penyampaian aspirasi, pengawasan dan bentuk keterlibatan lainnya. lainnya. j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 2014 Tentang Desa Desa j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tentang • Pasal 68: Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan • Pasal 68: Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa Desa serta serta mengawasi kegiatan informasi dari Pemerintah mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,Desa, pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan Pembangunan Desa,Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,Desa, dan dan Pembangunan pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat Desa;Desa; memperoleh pelayanan yang yang pemberdayaan masyarakat memperoleh pelayanan samasama dan adil; aspirasi, saran,saran, dan pendapat danmenyampaikan adil; menyampaikan aspirasi, dan pendapat lisan atau secara bertanggung jawabjawab tentang kegiatan lisan tertulis atau tertulis secara bertanggung tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,Desa, pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan Pembangunan Desa,Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,Desa, dan dan Pembangunan pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat Desa.Desa. pemberdayaan masyarakat • Pasal 78: Pembangunan Desa Desa bertujuan meningkatkan • Pasal 78: Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Desa dan kualitas hiduphidup manusia kesejahteraan masyarakat dan kualitas manusia serta serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,Desa, kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal,lokal, serta serta pemanfaatan pengembangan potensi ekonomi pemanfaatan sumber daya daya alam alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang yang sumber dan lingkungan secara berkelanjutan, mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan dan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna guna mewujudkan pengarusutamaan kegotongroyongan mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.sosial. perdamaian dan keadilan • Pasal 82: Tentang hak masyarakat Desa Desa untukuntuk mendapatkan • Pasal 82: Tentang hak masyarakat mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan, untukuntuk memantau informasi tentang rencana pembangunan, memantau pembangunan, dan melaporkan hasil pantauan atas atas pembangunan, dan melaporkan hasil pantauan pelaksanaan pembangunan di desa. pelaksanaan pembangunan di desa.

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI

8

k. Peraturan Presiden No. 1No. Tahun 2016 2016 tentang Badan Restorasi k. Peraturan Presiden 1 Tahun tentang Badan Restorasi Gambut Gambut • Pasal 3 tentang fungsifungsi BadanBadan Restorasi Gambut, antara lain lain • Pasal 3 tentang Restorasi Gambut, antara untukuntuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut. melaksanakan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut.

Hal iniHal berimplikasi pada pada aspekaspek keterbukaan informasi dari dan ini berimplikasi keterbukaan informasi dari dan kepada masyarakat dan mendorong perlindungan bagi hak-hak kepada masyarakat dan mendorong perlindungan bagi hak-hak masyarakat. masyarakat.

1.2.2 1.2.2 Hukum Internasional Hukum Internasional Pada Pada tataran hukum internasional, konsep Kerangka Pengaman (Sosial dan dan tataran hukum internasional, konsep Kerangka Pengaman (Sosial Lingkungan) secara formal ditetapkan dalamdalam Kesepakatan Cancun pada pada Lingkungan) secara formal ditetapkan Kesepakatan Cancun Konferensi Para Pihak mengenai Perubahan Iklim Iklim Ke-16,Ke-16, 2010.2010.

Secara khusus Konferensi Para Pihak mengenai Perubahan Secara khusus kesepakatan ini menegaskan tujuhtujuh elemen Kerangka Pengaman dalamdalam kesepakatan ini menegaskan elemen Kerangka Pengaman konteks penurunan emisiemisi gas rumah kaca dari dan degradasi konteks penurunan gas rumah kacadeforestasi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Dari ketujuh elemen tersebut, tiga ditiga antaranya berkaitan langsung hutan.

Dari ketujuh elemen tersebut, di antaranya berkaitan langsung dengan dasardasar hukum bagi Kerangka Pengaman SosialSosial yang yang dibicarakan di di dengan hukum bagi Kerangka Pengaman dibicarakan sini, yaitu elemen 3, 4, dan sini, yaitu elemen 3, 4,5.dan 5.

Elemen ketiga menekankan penghormatan atas pengetahuan dan hak Elemen ketiga menekankan penghormatan atas pengetahuan dan hak masyarakat adat dan dengan mengingat Deklarasi Perserikatan masyarakat adatlokal dan lokal dengan mengingat Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (Indigenous Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (Indigenous Peoples), yang yang dikenal luas sebagai UNDRIP, di mana Indonesia turut turut Peoples), dikenal luas sebagai UNDRIP, di mana Indonesia menandatanganinya; elemen keempat berkaitan dengan partisipasi penuhpenuh menandatanganinya; elemen keempat berkaitan dengan partisipasi dan efektif, yang yang berimplikasi pada pada keniscayaan keterbukaan informasi; dan dan dan efektif, berimplikasi keniscayaan keterbukaan informasi; elemen kelima menegaskan pentingnya konservasi hutanhutan alam alam dan dan elemen kelima menegaskan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. keanekaragaman hayati.

1.3 MAKSUD DAN DAN TUJUAN 1.3 MAKSUD TUJUAN Pedoman Kerangka Pengaman SosialSosial dimaksudkan untukuntuk memberikan arah arah Pedoman Kerangka Pengaman dimaksudkan memberikan bagi pelaksana restorasi gambut agar dapat memitigasi dampak sosialsosial dari dari bagi pelaksana restorasi gambut agar dapat memitigasi dampak kegiatan yang yang akan akan dilakukan. kegiatan dilakukan.

Tujuan dari kerangka pengaman sosialsosial itu adalah Tujuan dari kerangka pengaman itu adalah a. Melindungi hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar kegiatan restorasi a. Melindungi hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar kegiatan restorasi gambut; gambut; b. Mencegah konflik antara masyarakat dan pelaksana kegiatan restorasi; b. Mencegah konflik antara masyarakat dan pelaksana kegiatan restorasi; c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8

iii

iii

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL SOSIAL DALAM DALAM RESTORASI RESTORASI GAMBUT GAMBUT

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL SOSIAL DALAM DALAM RESTORASI RESTORASI GAMBUT GAMBUT

10 10

BAB BAB 2 2 KONSEP, KONSEP, PENDEKATAN PENDEKATAN DAN DAN PRINSIP PRINSIP 2.1 KONSEP 2.1 KONSEP DANDAN PENDEKATAN PENDEKATAN Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman (Safeguard) (Safeguard) secara secara umum umum adalah adalah rangkaian rangkaian integral integral dari sejumlah dari sejumlah prinsip, prinsip, aturan, aturan, mekanisme, mekanisme, dan prosedur, dan prosedur, yang yang berfungsi berfungsi untukuntuk mencegah mencegah terjadinya terjadinya dampak dampak merugikan merugikan bagi masyarakat bagi masyarakat dan dan lingkungan lingkungan dalam dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan. pembangunan.

Kerangka Kerangka ini juga ini mencakup juga mencakup upaya-upaya upaya-upaya untukuntuk meningkatkan meningkatkan manfaat manfaat pembangunan pembangunan bagi masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan dan lingkungan hidup. hidup.

Karena Karena mencakup mencakup dua aspek dua aspek yang yang tak terpisahkan, tak terpisahkan, yaituyaitu lingkungan lingkungan dan dan sosial, sosial, kerangka kerangka pengaman pengaman banyak banyak disebut disebut dalam dalam satu konsep satu konsep yaituyaitu kerangka kerangka pengaman pengaman sosialsosial dan lingkungan dan lingkungan atau atau socialsocial and environmental and environmental safeguard safeguard (SES).(SES).

Ada dua Adapertimbangan dua pertimbangan utama utama yang yang melandasi melandasi konsep konsep ini, ini, yaituyaitu dayadaya dukung dukung lingkungan lingkungan dan pemenuhan dan pemenuhan prasyarat prasyarat sosialsosial demidemi kelangsungan kelangsungan hiduphidup umatumat manusia. manusia.

Di dalam Di dalam melaksanakan melaksanakan pembangunan, pembangunan, perhatian perhatian padapada kedua kedua aspekaspek ini harus ini harus berjalan berjalan seiring. seiring.

TidakTidak bolehboleh satu satu diprioritaskan, diprioritaskan, tetapitetapi yang yang lain diabaikan. lain diabaikan.

AspekAspek dayadaya dukung dukung lingkungan lingkungan dikelola dikelola melalui melalui Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman Lingkungan, Lingkungan, sementara sementara prasyarat-prasyarat prasyarat-prasyarat sosialsosial ditangani ditangani melalui melalui Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman Sosial.

Sosial.

Mengingat Mengingat bahwa bahwa restorasi restorasi gambut gambut adalah adalah bagian bagian dari pemulihan dari pemulihan lingkungan lingkungan hiduphidup yang yang rusak, rusak, makamaka pelaksanaannya pelaksanaannya dipastikan dipastikan untukuntuk tujuan tujuan penyelamatan penyelamatan lingkungan. lingkungan.

Oleh Oleh sebabsebab itu maka itu maka dalam dalam Pedoman Pedoman ini, hal ini,yang hal yang diaturdiatur adalah adalah Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman SosialSosial (Social (Social Safeguard).

Safeguard).

Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman Sosial Sosial mencakup mencakup prinsip, prinsip, aturan, aturan, mekanisme, mekanisme, dan dan prosedur prosedur yang yang khusus khusus berfungsi berfungsi untukuntuk mencegah mencegah --atau, --atau, manakala manakala tak tak mungkin mungkin dicegah dicegah makamaka meminimalisir-meminimalisir-dampak dampak sosialsosial yang yang merugikan merugikan

11

11

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

masyarakat. masyarakat.

Di dalam Di dalam kerangka kerangka pengaman pengaman sosialsosial juga tercakup juga tercakup upayaupaya memulihkan memulihkan kerugian kerugian yang dialami yang dialami masyarakat masyarakat dan upaya dan upaya lain untuk lain untuk meningkatkan meningkatkan manfaat manfaat pembangunan pembangunan bagi masyarakat. bagi masyarakat.

DalamDalam kaitankaitan dengan dengan restorasi restorasi gambut, gambut, Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman SosialSosial mengandung mengandung sejumlah sejumlah tahapan tahapan kegiatan kegiatan untukuntuk memastikan memastikan pelaksanaan pelaksanaan restorasi restorasi tidak tidak menyimpang menyimpang dari tujuan dari tujuan awalnya. awalnya.

Hal iniHal mencakup ini mencakup tata kelola tata kelola program program yang baik, yang dampak baik, dampak pada pada hak, akses hak, akses dan kehidupan dan kehidupan masyarakat, masyarakat, terutama terutama bagi kelompok bagi kelompok masyarakat masyarakat rentan, rentan, sepertiseperti pada,pada, perempuan, perempuan, anak-anak anak-anak dan kelompok dan kelompok miskin. miskin.

Kerangka Kerangka pengaman pengaman sosialsosial dalamdalam restorasi restorasi gambut gambut menggunakan menggunakan pendekatan pendekatan hak dan hakbentang dan bentang alam.alam.

Pendekatan Pendekatan hak adalah hak adalah sebuah sebuah pendekatan pendekatan dalamdalam pembangunan pembangunan yang mengintegrasikan yang mengintegrasikan norma, norma, prinsip, prinsip, standar, standar, dan tujuan dan tujuan dari pemajuan dari pemajuan hak asasi hak manusia asasi manusia ke dalam ke dalam perencanaan perencanaan dan proses dan proses pelaksanaan pelaksanaan restorasi restorasi gambut, gambut, serta monitoring serta monitoring dan evaluasinya. dan evaluasinya.

Pendekatan Pendekatan bentang bentang alam mencakup alam mencakup cara pandang cara pandang dan upaya dan upaya pengelolaan pengelolaan berbagai berbagai tata guna tata lahan guna lahan dalamdalam satu kesatuan satu kesatuan hidrologis hidrologis gambut gambut secarasecara terpadu, terpadu, yang mempertimbangkan yang mempertimbangkan sistemsistem lingkungan lingkungan alam dan alammasyarakat dan masyarakat yang tergantung yang tergantung pada berbagai pada berbagai tata guna tata lahan guna lahan tersebut. tersebut.

Pertimbangan Pertimbangan utamautama dari pendekatan dari pendekatan ini adalah ini adalah bahwabahwa seluruh seluruh tata guna tata lahan guna lahan dan dan sumber sumber daya di daya dalam di dalam dan sekitar dan sekitar ekosistem ekosistem gambut gambut bukanbukan merupakan merupakan satuan-satuan satuan-satuan sistemsistem yang berdiri yang berdiri sendiri sendiri dan terpisah dan terpisah satu sama satu sama lain, lain, melainkan melainkan merupakan merupakan bagian bagian dari suatu dari suatu sistemsistem hidrologis hidrologis yang terpadu yang terpadu dan dan salingsaling bergantung bergantung satu sama satu sama lain. lain.

2.2 PRINSIP 2.2 PRINSIP DalamDalam operasionalisasi operasionalisasi Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman Sosial,Sosial, prinsip prinsip utamautama yang harus yang harus dipegang dipegang oleh pelaku oleh pelaku adalah adalah sedapat sedapat mungkin mungkin mencegah mencegah terjadinya terjadinya dampak dampak merugikan merugikan bagi masyarakat bagi masyarakat akibatakibat pelaksanaan pelaksanaan restorasi restorasi gambut. gambut.

Jika tidak Jika tidak mungkin mungkin dicegah, dicegah, dan restorasi dan restorasi gambut gambut harusharus tetap tetap dilaksanakan, dilaksanakan, makamaka perlu perlu dipastikan dipastikan ada upaya ada upaya memadai memadai untukuntuk meminimalisir meminimalisir dampak dampak merugikan merugikan yang timbul yang timbul dari kegiatan dari kegiatan restorasi restorasi tersebut. tersebut.

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

12

12

Pada Pada situasisituasi tertentu, tertentu, jika restorasi jika restorasi gambut gambut harusharus tetap tetap dilaksanakan, dilaksanakan, sedangkan sedangkan dampak dampak merugikan merugikan tidak tidak bisa dihindari bisa dihindari dan tidak dan tidak bisa bisa diminimalisir, diminimalisir, makamaka dimungkinkan dimungkinkan ada kompensasi ada kompensasi bagi masyarakat bagi masyarakat jika jika terpaksa terpaksa harusharus dipindahkan dipindahkan dari tempat dari tempat tinggal tinggal atau wilayah atau wilayah kehidupannya, kehidupannya, ke suatu ke suatu tempat tempat lain. Kompensasi lain. Kompensasi hanyahanya salah salah satu langkah satu langkah untukuntuk memulihkan memulihkan kehidupan kehidupan masyarakat masyarakat yang terdampak. yang terdampak.

Prinsip Prinsip pemulihan pemulihan memiliki memiliki cakupan cakupan yang lebih yang luas lebihdaripada luas daripada kompensasi. kompensasi.

Yang dipentingkan Yang dipentingkan adalah adalah bagaimana bagaimana mencegah mencegah kehidupan kehidupan sosialsosial ekonomi ekonomi dan budaya dan budaya masyarakat masyarakat tidak tidak lebih buruk lebih buruk dari saat darisebelum saat sebelum restorasi restorasi gambut gambut dilaksanakan. dilaksanakan.

iii

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

14

BAB 3 TAHAPAN PELAKSANAAN Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pendahuluan, restorasi gambut di tingkat tapak terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan berikut: a. Penyusunan rencana pelaksanaan restorasi gambut di tingkat tapak b. Pelaksanaan restorasi hidrologi dan pencegahan kebakaran antara lain berupa pembangunan sekat kanal, embung, sumur bor c. Pelaksanaan restorasi vegetasi berupa revegetasi lahan gambut d. Pembentukan kawasan perdesaan gambut e. Pembangunan demplot untuk pelaksanaan riset yang mendukung restorasi gambut Kerangka pengaman sosial perlu dilakukan terkait dengan lima kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan kerangka pengaman sosial ini ada tiga tahap yang harus dilakukan.

3.1 TAHAP PERTAMA: PEMETAAN SOSIAL Pemetaan sosial merupakan riset partisipatif untuk mendapatkan dan mengolah data terkait dengan sedikitnya sembilan aspek berikut: a. Identifikasi keberadaan dan tipologi komunitas di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan restorasi gambut Tahap paling awal dalam pelaksanaan Kerangka Pengaman adalah memeriksa siapakah komunitas-komunitas yang berdiam di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan restorasi gambut. Demikian pula diperiksa siapakah komunitas yang akan terkena dampak yang tidak diinginkan dari restorasi gambut. ! !

Pemeriksaan ini perlu dilakukan langsung di lokasi. Sebagai tahap awal, dapat digunakan data, peta dan berbagai sumber sekunder yang menunjukkan nama dan lokasi desa atau komunitas. Pada prinsipnya ada tiga kategori komunitas/kelompok orang yang perlu diidentifikasi, yaitu:

15

15

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

• Komunitas-komunitas • Komunitas-komunitas masyarakat masyarakat desa dan desamasyarakat dan masyarakat hukum hukum adat adat yaitu yaitu unit-unit unit-unit sosialsosial yang memiliki yang memiliki sistemsistem kelembagaan kelembagaan dan struktur dan struktur organisasi organisasi dengan dengan hak-hak hak-hak tertentu, tertentu, seperti seperti wilayah, wilayah, tata guna tata guna lahan,lahan, dan hak-hak dan hak-hak ekonomi ekonomi sosialsosial budaya budaya terkait. terkait.

• Kelompok-kelompok • Kelompok-kelompok orangorang dari luar dariyang luar telah yang telah diterima diterima oleh oleh komunitas komunitas masyarakat masyarakat setempat setempat untukuntuk berusaha berusaha mencari mencari nafkah nafkah di di wilayah wilayah desa atau desawilayah atau wilayah masyarakat masyarakat hukum hukum adat terkait. adat terkait.

Termasuk Termasuk di dalam di dalam kelompok kelompok ini adalah ini adalah masyarakat masyarakat yang berasimilasi yang berasimilasi melalui melalui perkawinan perkawinan atau migrasi atau migrasi penduduk. penduduk.

• Orang • Orang per orang per orang atau kelompok atau kelompok orangorang yang menurut yang menurut masyarakat masyarakat setempat setempat tidak tidak memiliki memiliki legitimasi legitimasi untukuntuk mencari mencari nafkah nafkah di wilayah di wilayah mereka. mereka.

Contoh Contoh untukuntuk ini adalah ini adalah pelaku pelaku illegalillegal logging logging dan illegal dan illegal fishing fishing dari luar daridesa. luar desa.

Pelaksana Pelaksana kegiatan kegiatan restorasi restorasi gambut gambut perlu perlu mengidentifikasi mengidentifikasi jumlah jumlah dan dan sebaran sebaran komunitas komunitas dan kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok tersebut. tersebut.

Berapa Berapa banyak banyak dan dan dimana dimana lokasilokasi permukiman permukiman dan wilayah dan wilayah kehidupan kehidupan atau jelajah atau jelajah mereka mereka yang patut yang patut diduga diduga akan terkena akan terkena dampak dampak dari pelaksanaan dari pelaksanaan restorasi restorasi gambut. gambut.

SelainSelain itu, juga itu,perlu juga perlu didentifikasi didentifikasi apa saja apaklaim-klaim saja klaim-klaim mereka mereka terhadap terhadap tanah,tanah, air, tanaman, air, tanaman, bangunan bangunan dan sebagainya. dan sebagainya. b. Kelembagaan b. Kelembagaan lokal lokal Kegiatan Kegiatan restorasi restorasi gambut gambut perlu perlu mempertimbangkan mempertimbangkan keberadaan keberadaan berbagai berbagai lembaga lembaga sosialsosial yang hidup yang hidup dalamdalam komunitas, komunitas, baik kelembagaan baik kelembagaan formal, formal, adat dan adatinformal. dan informal.

Termasuk Termasuk ke dalam ke dalam kelembagaan kelembagaan formalformal antaraantara lain adalah lain adalah institusi institusi desa dan desaperangkatnya, dan perangkatnya, dusun, dusun, rukunrukun wargawarga atau rukun atau rukun tetangga. tetangga.

Berbagai Berbagai bentuk bentuk organisasi organisasi ekonomi ekonomi seperti seperti halnya halnya koperasi, koperasi, BadanBadan UsahaUsaha Milik Desa, Milik Desa, atau unit-unit atau unit-unit produksi produksi lain adalah lain adalah bagian bagian dari kelembagaan dari kelembagaan formalformal yang penting yang penting diidentifikasi. diidentifikasi.

Kelembagaan Kelembagaan adat juga adathal juga penting hal penting untukuntuk ditemukan. ditemukan.

Lembaga Lembaga adat ada adat ada yang bersifat yang bersifat formal, formal, artinya artinya diakuidiakui dan ditetapkan dan ditetapkan oleh pemerintah oleh pemerintah atau atau pemerintah pemerintah daerah. daerah.

Namun Namun ada pula adalembaga pula lembaga adat yang adat hidup yang hidup dalamdalam masyarakat masyarakat namun namun belumbelum diakuidiakui oleh pemerintah. oleh pemerintah.

KeduaKedua bentuk bentuk lembaga lembaga adat ini adat juga iniperlu juga perlu didata. didata.

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

16

16

Terakhir Terakhir adalah adalah organisasi organisasi sosialsosial yang sifatnya yang sifatnya informal informal seperti seperti kelompok kelompok doa/pengajian, doa/pengajian, kelompok kelompok arisan, arisan, jejaring jejaring tokohtokoh agama, agama, kelompok kelompok pendiri pendiri kampung kampung atau pembuat atau pembuat parit/handil, parit/handil, kelompok kelompok pedagang, pedagang, dan dan sebagainya. sebagainya.

Kelembagaan Kelembagaan lokal di lokal dalam di dalam masyarakat masyarakat biasanya biasanya menentukan menentukan struktur struktur dan pola danhubungan pola hubungan di dalam di dalam masyarakat. masyarakat.

SiapaSiapa yang dianggap yang dianggap palingpaling tinggitinggi dan berpengaruh. dan berpengaruh.

SelainSelain itu, kelembagaan itu, kelembagaan lokal juga lokalmenentukan juga menentukan aturan-aturan aturan-aturan apa yang apa dijalankan yang dijalankan dalamdalam kehidupan kehidupan masyarakat, masyarakat, dengan dengan cara apa caradan apaditegakkan dan ditegakkan atau diawasi atau diawasi oleh siapa. oleh siapa.

Dengan Dengan memetakan memetakan kelembagaan kelembagaan lokal ini lokal kita inijuga kitadapat juga dapat mengetahui mengetahui forum-forum forum-forum pengambilan pengambilan keputusan keputusan kolektif kolektif dalamdalam komunitas komunitas yang yang masihmasih berfungsi. berfungsi.

Dengan Dengan gambaran gambaran kelembagaan kelembagaan lokal maka lokal maka pelaksana pelaksana restorasi restorasi dapatdapat menentukan menentukan forumforum konsultasi konsultasi yang akan yang digunakan akan digunakan dalamdalam komunitas komunitas serta serta aktor-aktor aktor-aktor yang perlu yang perlu dilibatkan dilibatkan agar konsultasi agar konsultasi memperoleh memperoleh legitimasi. legitimasi.

Representasi Representasi yang baik yangadalah baik adalah yang melibatkan yang melibatkan semuasemua kelompok kelompok kepentingan kepentingan dalamdalam komunitas, komunitas, terutama terutama kelompok kelompok palingpaling rentanrentan terdampak. terdampak.

Melalui Melalui kelembagaan kelembagaan lokal,lokal, kita juga kitadapat juga dapat mengetahui mengetahui kebutuhan-kebutuhan kebutuhan-kebutuhan lembaga lembaga dalamdalam hubungan hubungan dengan dengan kegiatan kegiatan restorasi restorasi gambut gambut yang akan yang dijalankan. akan dijalankan.

SalahSalah satu kebutuhan satu kebutuhan yang perlu yang perlu ditemukenali ditemukenali adalah adalah peningkatan peningkatan kapasitas kapasitas yang diperlukan yang diperlukan dalamdalam rangka rangka menyukseskan menyukseskan pelaksanaan pelaksanaan restorasi restorasi gambut. gambut.

Kebutuhan Kebutuhan lembaga lembaga seringkali seringkali berkaitan berkaitan satu sama satu sama lain, misalnya lain, misalnya kelembagaan kelembagaan ekonomi ekonomi dan kelembagaan dan kelembagaan pertanian pertanian berkaitan berkaitan dengan dengan otoritas otoritas pembukaan pembukaan lahanlahan pertanian pertanian yang berada yang berada di tangan di tangan lembaga lembaga yang yang mengurus mengurus hutanhutan dan tanah. dan tanah.

Oleh karena Oleh karena itu peningkatan itu peningkatan kapasitas kapasitas salah salah satu lembaga satu lembaga sangat sangat mungkin mungkin berkaitan berkaitan dengan dengan keperluan keperluan meningkatkan meningkatkan kapasitas kapasitas lembaga lembaga terkaitterkait lainnya. lainnya.

Persoalan Persoalan kapasitas kapasitas terpenting terpenting yang harus yang harus diperhatikan diperhatikan adalah adalah berfungsinya berfungsinya otoritas otoritas kelembagaan kelembagaan terkait, terkait, bukanbukan sekedar sekedar kemampuan kemampuan lembaga lembaga merumuskan merumuskan norma-norma. norma-norma.

Berfungsinya Berfungsinya otoritas otoritas berarti berarti kemampuan kemampuan menegakkan menegakkan normanorma yang telah yang telah ditetapkan, ditetapkan, termasuk termasuk menerapkan menerapkan sanksi-sanksi sanksi-sanksi yang perlu. yang perlu.

17 17

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN DALAM RESTORASI GAMBUT

c. Analisis aktoraktor c. Analisis PadaPada saat mempelajari kelembagaan lokal,lokal, kita tidak dapatdapat memisahkan saat mempelajari kelembagaan kita tidak memisahkan dari pemetaan aktor-aktornya.

Peta Peta aktoraktor dalam suatusuatu desa desa atau atau dari pemetaan aktor-aktornya. dalam komunitas akan akan menentukan ragam dan tingkatan pengaruh yang yang bekerja komunitas menentukan ragam dan tingkatan pengaruh bekerja padapada komunitas tersebut.

Dengan kata lain, mengetahui siapasiapa komunitas tersebut.

Dengan kata kita lain,dapat kita dapat mengetahui yang yang pendapat dan keputusannya paling ditaati oleh warga.

Sekaligus, pendapat dan keputusannya paling ditaati oleh warga.

Sekaligus, dengan peta peta ini kita siapasiapa kelompok yang yang suarasuara dan dan dengan inijuga kita mengetahui juga mengetahui kelompok kepentingannya nyarisnyaris tidaktidak mendapat tempat. kepentingannya mendapat tempat.

Analisis aktoraktor adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis Analisis adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi tentang para para aktoraktor dalam komunitas.

SiapaSiapa aktoraktor informasi-informasi tentang dalam komunitas. yang yang berpengaruh, berkepentingan atau atau akan akan terdampak dari kegiatan berpengaruh, berkepentingan terdampak dari kegiatan restorasi gambut.

Analisis aktoraktor juga penting dilakukan untukuntuk mengetahui restorasi gambut.

Analisis juga penting dilakukan mengetahui siapasiapa yang yang akan akan diuntungkan atau atau dirugikan dari kegiatan restorasi diuntungkan dirugikan dari kegiatan restorasi gambut.

Demikian pula dapat diantisipasi siapasiapa aktoraktor yang yang akan akan gambut.

Demikian pula dapat diantisipasi mendukung atau atau tidaktidak terhadap restorasi gambut. mendukung terhadap restorasi gambut. d. Analisis gender d. Analisis gender Analisis gender bertujuan untukuntuk mengetahui ihwalihwal pembagian kerjakerja dan dan Analisis gender bertujuan mengetahui pembagian peranperan antara laki-laki dan perempuan di dalam suatusuatu komunitas.

Banyak antara laki-laki dan perempuan di dalam komunitas.

Banyak proyek pembangunan yang yang gagalgagal mencapai targettarget karena bekerja dengan proyek pembangunan mencapai karena bekerja dengan kelompok gender yang yang keliru.

Misalnya hanyahanya memperhatikan kaumkaum kelompok gender keliru.

Misalnya memperhatikan laki-laki.

Sementara itu, dalam praktiknya kaumkaum perempuanlah yang yang lebihlebih laki-laki.

Sementara itu, dalam praktiknya perempuanlah mampu mengerjakan. mampu mengerjakan.

Di dalam komunitas apapun selaluselalu ditemukan pembagian kerjakerja dan peran Di dalam komunitas apapun ditemukan pembagian dan peran secara seksual.

Dalam hal apa, dan kapan perempuan dan dan secara seksual.

Dalam hal dimana apa, dimana dan kapan perempuan laki-laki bekerja dan berperan, sudahsudah diaturdiatur secara tidaktidak tertulis dalam laki-laki bekerja dan berperan, secara tertulis dalam masyarakat.

PadaPada umumnya, perempuan dianggap hanyahanya bekerja dan dan masyarakat. umumnya, perempuan dianggap bekerja berperan di dalam rumah (urusan domestik).

Namun, padapada banyak berperan di dalam rumah (urusan domestik).

Namun, banyak komunitas, perempuan juga berperan dalam proses perladangan, komunitas, perempuan juga berperan dalam proses perladangan, pengumpulan hasil hasil hutanhutan bukan kayu kayu atau atau pemetikan hasil hasil panen.

SelainSelain pengumpulan bukan pemetikan panen. itu, perempuan, terutama perempuan hamilhamil dan menyusui sertaserta itu, perempuan, terutama perempuan dan menyusui anak-anak dapatdapat terkena dampak kesehatan lebihlebih parahparah dari kebakaran anak-anak terkena dampak kesehatan dari kebakaran lahanlahan gambut. gambut.

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN DALAM RESTORASI GAMBUT

18 18

KaumKaum perempuan padapada umumnya mempunyai posisiposisi dan peran kurang perempuan umumnya mempunyai dan peran kurang signifikan dalam pengambilan keputusan kolektif.

Oleh Oleh sebabsebab itu, itu, signifikan dalam pengambilan keputusan kolektif. memasukkan suarasuara perempuan dalam pengambilan keputusan terkait memasukkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait dengan restorasi gambut adalah hal yang harusharus dilakukan. dengan restorasi gambut adalah hal yang dilakukan. e. Sistem representasi atau atau perwakilan warga e. Sistem representasi perwakilan warga Meskipun tidaktidak bersifat formal, suatusuatu komunitas biasanya mempunyai Meskipun bersifat formal, komunitas biasanya mempunyai kesepakatan siapasiapa yang yang mereka pandang sebagai wakilwakil yang yang tepattepat untukuntuk kesepakatan mereka pandang sebagai berbicara dengan pihakpihak luar guna menyuarakan aspirasi masyarakat. berbicara dengan luar guna menyuarakan aspirasi masyarakat.

Dalam meminta persetujuan kepada masyarakat, pelaksana restorasi Dalam meminta persetujuan kepada masyarakat, pelaksana restorasi gambut tidaktidak mungkin berkonsultasi dengan seluruh warga.

Oleh Oleh sebabsebab gambut mungkin berkonsultasi dengan seluruh warga. itu, perwakilan wargawarga adalah hal yang penting untukuntuk diketahui.

PadaPada itu, perwakilan adalah hal yang penting diketahui. prinsipnya, keterwakilan dalam konsultasi itu dibenarkan sepanjang para para prinsipnya, keterwakilan dalam konsultasi itu dibenarkan sepanjang pihakpihak yang yang mewakili wargawarga itu adalah mereka yang yang sah dan mewakili itu adalah mereka sahselayaknya dan selayaknya menjadi wakilwakil kelompoknya.

UntukUntuk mengetahui siapakah aktor-aktor menjadi kelompoknya. mengetahui siapakah aktor-aktor tersebut makamaka penelaahan terhadap kelembagaan sosialsosial dan peta aktoraktor tersebut penelaahan terhadap kelembagaan dan peta sebagaimana dijelaskan di atas penting. sebagaimana dijelaskan di sangat atas sangat penting.

Konsultasi sebaiknya melibatkan semua kelompok kepentingan dalam Konsultasi sebaiknya melibatkan semua kelompok kepentingan dalam masyarakat, terutama kelompok yang yang nantinya paling rentan terkena masyarakat, terutama kelompok nantinya paling rentan terkena dampak dari kegiatan restorasi gambut. dampak dari kegiatan restorasi gambut. f. Pemetaan tenurial dan konflik f. Pemetaan tenurial dan konflik Pemetaan tenurial bertujuan untukuntuk mengetahui sistem penguasaan tanahtanah Pemetaan tenurial bertujuan mengetahui sistem penguasaan dan sumber daya daya di dalam komunitas.

Hal ini penting dilakukan karena dan sumber di dalam komunitas.

Hal ini penting dilakukan karena penguasaan tanahtanah dan sumber daya daya padapada umumnya menentukan penguasaan dan sumber umumnya menentukan pelapisan sosialsosial dalam masyarakat.

Mereka yang yang menguasai tanahtanah dan dan pelapisan dalam masyarakat.

Mereka menguasai sumber daya daya lebihlebih banyak cenderung mempunyai kekuatan sumber banyak cenderung mempunyai kekuatan politik-ekonomi yang yang lebihlebih besarbesar dalam komunitas. politik-ekonomi dalam komunitas.

Hal lain juga penting dalam pemetaan tenurial ini adalah Halyang lain yang juga penting dalam pemetaan tenurial ini adalah mengetahui siapasiapa yang yang menguasai (memiliki, memanfaatkan, mengetahui menguasai (memiliki, memanfaatkan, menggunakan) tanah, kanal/parit/handil dan sumber daya daya dimana menggunakan) tanah, kanal/parit/handil dan sumber dimana restorasi akan akan dilaksanakan.

Hal ini penting karena pertama bahwa setiapsetiap restorasi dilaksanakan.

Hal ini penting karena pertama bahwa orangorang yang yang menguasai dan memanfaatkan tanahtanah dan air wajib menguasai dan memanfaatkan dan air wajib memelihara lingkungan di sekitarnya.

Artinya, mereka perluperlu memastikan memelihara lingkungan di sekitarnya.

Artinya, mereka memastikan

19

19

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

upayaupaya pencegahan pencegahan kebakaran kebakaran di dalam di dalam lingkup lingkup bidang bidang tanahtanah yang yang dikuasainya dikuasainya itu. Kedua, itu. Kedua, pelaksanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan restorasi restorasi hidrologi hidrologi atau vegetasi atau vegetasi tidak tidak bolehboleh menghilangkan menghilangkan hak atau hak akses atau akses atas tanah atas tanah dan dan sumber sumber daya daya alam,alam, kecuali kecuali atas dasar atas dasar kesepakatan. kesepakatan.

DalamDalam pemetaan pemetaan tenurial tenurial ini, dikumpulkan ini, dikumpulkan data mengenai data mengenai bentuk-bentuk bentuk-bentuk hak dan hakakses dan akses baik yang baik formal yang formal maupun maupun informal. informal.

Tumpang-tindih Tumpang-tindih hak hak dan akses dan akses tanah,tanah, perairan perairan dan sumber dan sumber daya daya lainnya lainnya harusharus dipetakan dipetakan dengan dengan cermat. cermat.

Hal iniHal bertujuan ini bertujuan untukuntuk menghindari menghindari hilanghilang atau atau terganggunya terganggunya hak dan hakakses dan akses wargawarga masyarakat masyarakat jika restorasi jika restorasi gambut gambut diakukan. diakukan.

Sebagai Sebagai contoh, contoh, jika akan jika akan dilakukan dilakukan pembangunan pembangunan sumursumur bor bor atau penyekatan atau penyekatan kanalkanal di satu dititik, satu maka titik, maka perluperlu diketahui diketahui siapasiapa yang yang memiliki memiliki dan atau dan memanfaatkan atau memanfaatkan tanahtanah dan badan dan badan air di air situ. diDemikian situ. Demikian pula dilihat pula dilihat siapasiapa pemilik/pemanfaat pemilik/pemanfaat tanahtanah dan badan dan badan air di air sekitarnya di sekitarnya yang mungkin yang mungkin akan akan terkena terkena akibatakibat dari pembangunan dari pembangunan tersebut. tersebut.

Pada Pada banyak banyak komunitas, komunitas, sistem sistem tenurial tenurial itu sifatnya itu sifatnya rumit.rumit.

Ada Ada penguasaan penguasaan yang bersifat yang bersifat individual, individual, keluarga keluarga atau penguasaan atau penguasaan bersama bersama oleh komunitas oleh komunitas (penguasaan (penguasaan komunal). komunal).

DalamDalam sistem sistem yang berlapis-lapis yang berlapis-lapis ini ada iniyang ada mempunyai yang mempunyai batasbatas teritorial teritorial yang jelas. yang jelas.

Namun Namun demikian, demikian, ada ada pula yang pula tidak. yang tidak.

Artinya, Artinya, batasbatas hanyahanya diketahui diketahui oleh para oleh pemiliknya para pemiliknya saja. saja.

Sebuah Sebuah cara yang cara cepat yang cepat untukuntuk mengetahui mengetahui sistem sistem tenurial tenurial ini adalah ini adalah dengan dengan membuat membuat peta sketsa peta sketsa penguasaan penguasaan tanahtanah dan badan dan badan air. Bersama air. Bersama masyarakat, masyarakat, kita dapat kita dapat menggambarkan menggambarkan siapasiapa saja yang saja memiliki, yang memiliki, menyewa, menyewa, meminjam meminjam atau memanfaatkan atau memanfaatkan tanahtanah dan badan dan badan air di air suatu di suatu desa.desa.

Kompetisi Kompetisi dalamdalam penguasaan penguasaan tanah,tanah, hutanhutan dan badan dan badan air kerap air kerap menjadi menjadi pemicu pemicu konflik konflik tenurial. tenurial.

Konflik Konflik tenurial tenurial di sinididimaksudkan sini dimaksudkan sebagai sebagai benturan benturan hak dan hakatau dan akses atau akses seseorang, seseorang, kelompok kelompok atau komunitas atau komunitas dengan dengan pihakpihak lain. Konflik lain. Konflik tenurial tenurial dapatdapat terjadi terjadi antarantar wargawarga atau antar atau antar komunitas komunitas atau dapat atau dapat pula antara pula antara komunitas komunitas dengan dengan pihakpihak lain seperti lain seperti halnya halnya perusahaan perusahaan pemegang pemegang izin atau izin instansi atau instansi pemerintah. pemerintah.

DalamDalam melakukan melakukan pemetaan pemetaan sosial,sosial, kita perlu kita perlu mengumpulkan mengumpulkan data dan data dan informasi informasi yang akurat yang akurat dan lengkap dan lengkap tentang tentang lokasilokasi dimana dimana konflik konflik terjadi, terjadi,

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

20

kronologis kronologis konflik, konflik, para pihak para pihak yang terlibat yang terlibat serta serta berbagai berbagai dampak dampak sosialsosial dan lingkungan dan lingkungan dari konflik dari konflik tersebut. tersebut.

Demikian Demikian pula perlu pula perlu dipelajari dipelajari berbagai berbagai bentuk bentuk penyelesaian penyelesaian konflik konflik yang sudah yang sudah ada dan ada dan keberhasilannya. keberhasilannya.

Dengan Dengan mengetahui mengetahui peta konflik peta konflik tenurial tenurial itu maka itu maka restorasi restorasi gambut gambut dijalankan dijalankan tidak tidak pada pada areal areal yang berkonflik. yang berkonflik.

Jika terdapat Jika terdapat konflik konflik makamaka pihakpihak yang berwenang yang berwenang perluperlu melakukan melakukan resolusi resolusi konflik konflik terlebih terlebih dahulu. dahulu. g. Analisis g. Analisis kondisi kondisi sosialsosial ekonomi ekonomi Restorasi Restorasi gambut gambut bertujuan bertujuan untukuntuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat. masyarakat.

Oleh sebab Oleh sebab itu, sebelum itu, sebelum kegiatan kegiatan dilakukan, dilakukan, pelaksana pelaksana restorasi restorasi perluperlu mengetahui mengetahui kondisi kondisi ekonomi ekonomi desa secara desa secara umum umum dan dan kondisi kondisi rumah rumah tangga tangga wargawarga yang bergantung yang bergantung pada pada ekosistem ekosistem gambut. gambut.

Apa saja Apasumber-sumber saja sumber-sumber pendapatan pendapatan desa,desa, apa saja apapasar saja pasar yang tersedia yang tersedia dan dapat dan dapat diakses, diakses, bagaimana bagaimana lapisan lapisan kesejahteraan kesejahteraan di desa di terbentuk desa terbentuk –siapa–siapa yang dianggap yang dianggap kaya dan kayamiskin, dan miskin, dan mengapadan mengapaapa saja apasumber saja sumber daya daya yang menjadi yang menjadi gantungan gantungan kehidupan kehidupan setiapsetiap rumah rumah tangga, tangga, jika jika memungkinkan memungkinkan pendapatan pendapatan rumah rumah tangga tangga juga didata. juga didata.

SelainSelain itu, penting itu, penting diketahui diketahui pula tentang pula tentang tingkat tingkat pendidikan pendidikan dan kondisi dan kondisi kesehatan kesehatan anak-anak, anak-anak, ibu hamil ibu hamil dan para dan warga para warga usia lanjut. usia lanjut.

Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk solidaritas solidaritas wargawarga seperti seperti halnya halnya patroli patroli kebakaran kebakaran hutanhutan dan lahan, dan lahan, kelompok kelompok pengatur pengatur dan pemelihara dan pemelihara tata air tata juga airpenting juga penting dipelajari. dipelajari.

AspekAspek kesehatan kesehatan lingkungan lingkungan dan kesiap-tanggapan dan kesiap-tanggapan bencana bencana juga menjadi juga menjadi bagian bagian dari analisis dari analisis ini. ini.

Ada dua Adajenis dua analisis jenis analisis sosialsosial ekonomi, ekonomi, yaitu yaitu analisis analisis yang menyediakan yang menyediakan data dan datainformasi dan informasi yang akan yang akan menjadi menjadi dasardasar (baseline) (baseline) untukuntuk menilai menilai dampak dampak sosialsosial ekonomi ekonomi pada pada saat restorasi saat restorasi gambut gambut berjalan. berjalan.

Yang Yang ini ini dilakukan dilakukan sebelum sebelum kegiatan kegiatan berlangsung. berlangsung.

Analisis Analisis lainnya lainnya adalah adalah yang yang dilakukan dilakukan beberapa beberapa waktuwaktu setelah setelah kegiatan kegiatan selesai. selesai.

Dengan Dengan membandingkan membandingkan keduakedua hasil analisis hasil analisis tersebut tersebut (tentu(tentu saja dengan saja dengan parameter parameter yang sama), yang sama), kita dapat kita dapat menilai menilai dampak dampak sosial-ekonomi sosial-ekonomi dari dari kegiatan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan terhadap terhadap komunitas-komunitas komunitas-komunitas masyarakat masyarakat di di dalamdalam dan didan sekitar di sekitar lokasilokasi kegiatan kegiatan restorasi restorasi gambut. gambut.

DalamDalam pemetaan pemetaan

20

21

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

sosial ini, analisis sosial-ekonomi yang dimaksud adalah analisis yang menjadi baseline penilai kondisi sosial-ekonomi. h. Aspek kebudayaan Aspek kebudayaan penting diketahui agar kegiatan restorasi gambut sejalan dengan nilai-nilai dan praktik kebudayaan masyarakat. Salah satu yang penting misalnya kalender perayaan dan ritual-ritual kepercayaan setempat. Hal ini perlu diidentifikasi agar dinamika kegiatan restorasi gambut di lapangan dapat menyesuaikan dengan dinamika kultural masyarakat. Misalnya, masyarakat Dayak di Sekadau dan Sanggau mempunyai beberapa ritual tahunan di mana pada waktu tersebut semua kegiatan pembangunan harus dihentikan sementara untuk satu dua hari (jika sudah berjalan) atau menunggu sampai ritual selesai baru mulai dijalankan. Ada pula beberapa adat istiadat setempat di masyarakat Dayak di Kalbar dan Kalteng di mana sebuah kegiatan pembangunan harus diberi ‘legitimasi kultural’ dengan upacara tertentu supaya menjadi ‘sah’. Hal-hal seperti ini penting diperhatikan sebelum kegiatan restorasi dijalankan. i. Model dan media komunikasi Hal dasar dalam kerangka pengaman sosial adalah pemberian informasi dan perolehan persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu maka pelaksana restorasi gambut perlu memahami bagaimana cara masyarakat berkomunikasi. Apa bahasa dan istilah yang gampang dimengerti, dimana pembicaraan sebaiknya dilakukan dan kapan, apakah ada aturan atau larangan/tabu yang berlaku dalam hal berkomunikasi, apa saja bentuk-bentuk media komunikasi yang mudah dimengerti dan disukai. Semua itu menjadi modal penting agar informasi dapat disampaikan seluas-luasnya. Informasi harus mempertimbangkan keterjangkauan oleh semua kelompok kepentingan di desa terkait, terutama oleh kelompok paling rentan yang akan terdampak kegiatan restorasi gambut.

Pemetaan sosial memerlukan waktu yang cukup. Untuk memudahkan, para pihak perlu mendukung pemerintah desa melakukan pemetaan sosial ini. Dokumen pemetaan dituangkan atau diintegrasikan ke dalam

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

22

Profil Desa. Selanjutnya, pemetaan sosial mengacu pada Profil Desa Gambut, yang isinya dilakukan pengkinian setiap tahun.

Dalam hal Profil Desa Gambut dimaksud belum tersedia atau data dan informasi yang ada belum memadai, maka pelaksana restorasi dapat melakukan pemetaan sosial sendiri, dengan mengacu pada pedoman yang diberikan oleh BRG (lihat lampiran 1 terkait dengan instrumen pengumpulan data dan lampiran 2 untuk format laporan hasil pemetaan sosial). Dalam melakukan pemetaan sosial, pelaksana juga dapat bekerja sama dengan peneliti yang telah mendapatkan pelatihan oleh BRG. Pemetaan sosial dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data seperti survei, wawancara mendalam, observasi dan diskusi terfokus yang melibatkan warga masyarakat secara representatif. Secara lengkap mengenai penggunaan metode ini dapat dilihat pada lampiran 1.

Pemetaan sosial diupayakan dilakukan sekali sebelum kegiatan restorasi gambut dilakukan. Dari pemetaan sosial dapat diketahui informasi, paling tidak, sebagai berikut: a. Lokasi dimana kejadian kebakaran gambut, kekeringan, banjir dan sebagainya ditemukan dan potensial menjadi lokasi kegiatan restorasi gambut b. Pihak-pihak yang mempunyai hak atau akses terhadap lokasi dan sumber daya yang ada di lokasi tersebut atau yang akan terdampak c. Forum, mekanisme dan aktor penting dalam pengambilan keputusan di dalam masyarakat d. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan potensi sumber daya e. Konflik dan potensi konflik yang ada terkait dengan lahan gambut

3.2 TAHAP KEDUA: PELAKSANAAN PADIATAPA Data dan informasi yang diperoleh dari pemetaan sosial menjadi dasar bagi pelaksana restorasi gambut untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu PADIATAPA atau Persetujuan atas dasar Informasi Diawal Tanpa Paksaan.

23 23

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL RESTORASI DALAM RESTORASI PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT

Dalam PADIATAPA penting diperhatikan: Dalam PADIATAPA penting diperhatikan: a. Informasi darikepada dan kepada masyarakat setempat a. Informasi dari dan masyarakat setempat b. Pengetahuan tentang kompleksitas hak, terutama haktanah atas tanah dan air b. Pengetahuan tentang kompleksitas hak, terutama hak atas dan air (sistem tenurial) danyang hak yang terkait dengan (sistem tenurial) dan hak terkait dengan itu itu c. Kelembagaan dan aktor berperan mengambil keputusan c. Kelembagaan lokal lokal dan aktor yang yang berperan mengambil keputusan d. Mekanisme pengambilan keputusan dan penentuan sistem perwakilan d. Mekanisme pengambilan keputusan dan penentuan sistem perwakilan dalam perundingan dengan dalam perundingan dengan pihakpihak lain lain e. Dampak potensial timbul dari pelaksanaan kegiatan restorasi e. Dampak potensial yang yang timbul dari pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, termasuk pencegahan konflik gambut, termasuk pencegahan konflik Kelima ini bersinggungan langsung dengan misi utama pelaksanaan Kelima aspekaspek ini bersinggungan langsung dengan misi utama pelaksanaan Kerangka Pengaman bertujuan mencegah, memitigasi, Kerangka Pengaman SosialSosial yang yang bertujuan mencegah, memitigasi, memulihkan dampak negatif dan sekaligus memberikan manfaat optimal memulihkan dampak negatif dan sekaligus memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dari kegiatan restorasi gambut. kepada masyarakat dari kegiatan restorasi gambut.

PADIATAPA bertujuan agar masyarakat terkena dampak kegiatan PADIATAPA bertujuan agar masyarakat yang yang akan akan terkena dampak kegiatan restorasi gambut mendapatkan informasi dan lengkap mengenai restorasi gambut mendapatkan informasi yang yang utuh utuh dan lengkap mengenai rencana dan potensi dampak restorasi tersebut.

Dampak mencakup hal-hal rencana dan potensi dampak restorasi tersebut.

Dampak mencakup hal-hal tak terhindarkan danterpulihkan. tak terpulihkan.

Misalnya melepaskan yang yang tak terhindarkan dan tak Misalnya harusharus melepaskan hak hak atas badan air tanah atau tanah secara permanen akibat adanya penyekatan atas badan air atau secara permanen akibat adanya penyekatan kanal.kanal. itu, dimungkinkan pula dampak lain seperti kehilangan SelainSelain itu, dimungkinkan pula dampak lain seperti kehilangan matamata pencaharian akibat tertutupnya ke lokasi dilindungi. pencaharian akibat tertutupnya aksesakses ke lokasi yang yang dilindungi.

UntukUntuk setiapsetiap dampak identifikasi langkah mitigasi dan pemulihan mungkin dampak perluperlu identifikasi langkah mitigasi dan pemulihan yang yang mungkin dilakukan. dilakukan.

Informasi disampaikan secara lengkap dengan bahasa mudah Informasi perluperlu disampaikan secara lengkap dengan bahasa yang yang mudah dipahami. disampaikan juga penjelasan bahwa penyampaian informasi dipahami.

PerluPerlu disampaikan juga penjelasan bahwa penyampaian informasi tersebut dengan maksud agar masyarakat paham.

Tanyakan juga kepada tersebut dengan maksud agar masyarakat paham.

Tanyakan juga kepada masyarakat apakah mereka membutuhkan rentang tertentu masyarakat apakah mereka membutuhkan rentang waktuwaktu tertentu untukuntuk mempelajari dan mendalami informasi tentang kegiatan.

Jika mereka mempelajari dan mendalami informasi tentang kegiatan.

Jika mereka membutuhkan rentang tertentu, buatlah kesepakatan tentang membutuhkan rentang waktuwaktu tertentu, makamaka buatlah kesepakatan tentang pertemuan berikutnya setelah rentang tersebut. pertemuan berikutnya setelah rentang waktuwaktu tersebut.

Penyampaian informasi dan pelaksanaan konsultasi menjangkau Penyampaian informasi dan pelaksanaan konsultasi perluperlu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara representatif.

Kelompok perempuan seluruh kelompok masyarakat secara representatif.

Kelompok perempuan mendapat perhatian tersendiri.

Penyampaian informasi perluperlu mendapat perhatian tersendiri.

Penyampaian informasi dan dan

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL RESTORASI DALAM RESTORASI PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT

24 24

perundingan melalui kelembagaan berdasarkan sistem perundingan harusharus melalui kelembagaan lokal lokal yang yang berdasarkan sistem representasi masyarakat kembali penjelasan dalam representasi yang yang diakuidiakui masyarakat (lihat(lihat kembali penjelasan dalam 3.1 3.1 e). Tidak dibenarkan informasi dan perundingan dilakukan hurufhuruf e). Tidak dibenarkan informasi dan perundingan dilakukan hanyahanya dengan satu-dua saja meskipun bersangkutan merupakan dengan satu-dua orangorang saja meskipun yang yang bersangkutan merupakan pemimpin desa/komunitas.

Sering kita jumpai bahwa pelaksana kegiatan pemimpin desa/komunitas.

Sering kita jumpai bahwa pelaksana kegiatan berkomunikasi dengan kepala desa/kepala adat beberapa atau beberapa tokoh. hanyahanya berkomunikasi dengan kepala desa/kepala adat atau tokoh.

Hal ini belum menjamin keabsahan proses. itu pertemuan Hal ini belum menjamin keabsahan proses.

Oleh Oleh sebabsebab itu pertemuan dan dan komunikasi luas seharusnya dilakukan. komunikasi yang yang lebih lebih luas seharusnya dilakukan.

Demikianlah, dalam melaksanakan PADIATAPA, pelaksana restorasi gambut Demikianlah, dalam melaksanakan PADIATAPA, pelaksana restorasi gambut mengetahui dengan dan tepat: perluperlu mengetahui dengan pasti pasti dan tepat: a. Siapa saja pihak dimintai pendapat dan persetujuan, a. Siapa saja pihak yang yang perluperlu dimintai pendapat dan persetujuan, yang yang mewakili komunitasnya. dapatdapat mewakili komunitasnya. b. saja Apainformasi saja informasi diperlukan dan bagaimana tata dan carabentuk dan bentuk b. Apa yang yang diperlukan dan bagaimana tata cara penyampaian termasuk bahasa digunakan. penyampaian yang yang palingpaling tepattepat guna,guna, termasuk bahasa yang yang digunakan. c. saja Apamedium saja medium komunikasi menyampaikan informasi.

Medium c. Apa komunikasi untukuntuk menyampaikan informasi.

Medium digunakan dikenal masyarakat atau paling yang yang digunakan harusharus yang yang dikenal masyarakat atau paling tidaktidak dapatdapat diakses dengan mudah. diakses dengan mudah. d. saja Apaperundingan-perundingan saja perundingan-perundingan dilakukan dengan d. Apa yang yang perluperlu dilakukan dengan masyarakat mencapai kesepakatan. masyarakat untukuntuk mencapai kesepakatan.

Dalam proses perundingan, pelaksana proyek memfasilitasi Dalam proses perundingan, pelaksana proyek dapatdapat memfasilitasi masyarakat merundingkan berbagai terkait dengan restorasi masyarakat untukuntuk merundingkan berbagai solusisolusi terkait dengan restorasi gambut.

Hal-hal dirundingkan itu meliputi namun terbatas gambut.

Hal-hal yang yang dapatdapat dirundingkan itu meliputi namun tidaktidak terbatas pada:pada: a. Lokasi dan teknologi pembangunan konstruksi sumur a. Lokasi dan teknologi pembangunan konstruksi sekatsekat kanal,kanal, sumur bor, bor, embung, dan sebagainya; embung, dan sebagainya; b. Pilihan vegetasi dan teknologi penanaman dan pemeliharaan; b. Pilihan vegetasi dan teknologi penanaman dan pemeliharaan; c. Bentuk-bentuk pemanfaatan gambut c. Bentuk-bentuk pemanfaatan lahanlahan gambut padapada fungsifungsi yang yang telahtelah ditetapkan; ditetapkan; d. Bentuk-bentuk ekonomi rumah tangga/desa dikembangkan; d. Bentuk-bentuk usahausaha ekonomi rumah tangga/desa yang yang dikembangkan; e. Bentuk legalitas hak, akses dan kemitraan; e. Bentuk legalitas hak, akses dan kemitraan; f. Upaya penyelesaian konflik. f. Upaya penyelesaian konflik.

Dalam hal telah dilakukan PADIATAPA, dibuatkan Dalam hal telah dilakukan PADIATAPA, makamaka perluperlu dibuatkan beritaberita acara.acara.

Format menggunakan contoh ada pada lampiran Format beritaberita acaraacara dapatdapat menggunakan contoh yang yang ada pada lampiran 3. 3.

25

25

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT

PADIATAPA idealnya dilakukan seluruh kegiatan restorasi PADIATAPA idealnya dilakukan sekalisekali untukuntuk seluruh kegiatan restorasi gambut.

Namun demikian, jika inidilakukan sulit dilakukan dimungkinkan gambut.

Namun demikian, jika hal inihal sulit makamaka dimungkinkan beberapa kali pertemuan konsultasi PADIATAPA beberapa kali pertemuan konsultasi PADIATAPA ini. ini.

3.3 TAHAP KETIGA: PEMANTAUAN PENGADUAN 3.3 TAHAP KETIGA: PEMANTAUAN DAN DAN PENGADUAN Setelah proses konsultasi PADIATAPA selesai kegiatan restorasi gambut Setelah proses konsultasi PADIATAPA selesai makamaka kegiatan restorasi gambut berjalan. saat pelaksanaan restorasi itu, pelaksana melakukan berjalan.

Pada Pada saat pelaksanaan restorasi itu, pelaksana melakukan pemantauan sendiri mengetahui apakah ada kerugian masyarakat pemantauan sendiri untukuntuk mengetahui apakah ada kerugian masyarakat dari dari kegiatan restorasi gambut yang sedang berlangsung.

Jika pemantauan hasil pemantauan kegiatan restorasi gambut yang sedang berlangsung.

Jika hasil menyatakan demikian dilakukan perbaikan segera terhadap menyatakan demikian makamaka perluperlu dilakukan perbaikan segera terhadap penyimpangan yang terjadi.

Misalnya, jikapembangunan ada pembangunan penyimpangan yang terjadi.

Misalnya, jika ada sekatsekat kanalkanal yang membanjiri atau mengeringkan pertanian masyarakat.

Demikan yang membanjiri atau mengeringkan lahanlahan pertanian masyarakat.

Demikan pulaada jikakegiatan ada kegiatan pembangunan bor merusak yang merusak bangunan pula jika pembangunan sumursumur bor yang bangunan masyarakat atau desa.

Pelaksana kegiatan restorasi melaporkan milik milik masyarakat atau desa.

Pelaksana kegiatan restorasi melaporkan seluruh hasil pemantauannya secara tertulis kepada BRG melalui seluruh hasil pemantauannya secara tertulis kepada BRG melalui Tim Tim Restorasi Gambut Daerah (format laporan lihat Lampiran Restorasi Gambut Daerah (format laporan lihat Lampiran 4). 4). pemantauan oleh pelaksana restorasi, pelaksanaan restorasi gambut SelainSelain pemantauan oleh pelaksana restorasi, pelaksanaan restorasi gambut dipantau oleh masyarakat setempat atau organisasi lingkungan perluperlu dipantau oleh masyarakat setempat atau organisasi lingkungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun sebagaimana dimaksud dalamdalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.2009.

Pemantauan ini untuk memastikan apakah kegiatan benar-benar Pemantauan ini untuk memastikan apakah kegiatan benar-benar tidak tidak merugikan masyarakat.

Masyarakat, organisasi lingkungan atau pihak para pihak merugikan masyarakat.

Masyarakat, organisasi lingkungan atau para lain dapat mengajukan pengaduan terhadap pelaksanaan restorasi gambut lain dapat mengajukan pengaduan terhadap pelaksanaan restorasi gambut yang berpotensi menimbulkan dampak dan lingkungan. yang berpotensi menimbulkan dampak sosialsosial dan lingkungan.

Mekanisme pengaduan restorasi gambut meliputi dua yaitu fase, yaitu Mekanisme pengaduan restorasi gambut meliputi dua fase, pada pada saat saat kegiatan berlangsung dan dalam 90 (sembilan hari setelah kegiatan berlangsung dan dalam kurunkurun waktuwaktu 90 (sembilan puluh)puluh) hari setelah kegiatan dinyatakan selesai.

Restorasi Gambut menyediakan kegiatan dinyatakan selesai.

BadanBadan Restorasi Gambut menyediakan mekanisme pengaduan itu,yang baik disampaikan yang disampaikan secara langsung, melalui mekanisme pengaduan itu, baik secara langsung, melalui dan berbagai komunikasi on-line.

Termasuk ke dalam pengaduan surat surat dan berbagai komunikasi on-line.

Termasuk ke dalam kanalkanal pengaduan yang disediakan adalah melalui alamat: pengaduan@brg.go.od yang disediakan adalah e-maile-mail melalui alamat: pengaduan@brg.go.od dan dan singkat melalui nomor 1708 kanal atau kanal pengaduan LAPOR pesanpesan singkat (sms)(sms) melalui nomor 1708 atau pengaduan LAPOR dengan menyebutkan #gambut dan #brg. dengan menyebutkan #gambut dan #brg. menyampaikan pengaduan, hendaknya dilengkapi dengan informasi DalamDalam menyampaikan pengaduan, hendaknya dilengkapi dengan informasi sebagai berikut: sebagai berikut:

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT

26

a. Nama lengkap dan nomor identitas pelapor a. Nama lengkap dan nomor kartukartu identitas pelapor b. Alamat dilengkapi dengan nomor telepon/telepon genggam b. Alamat surat surat dilengkapi dengan nomor telepon/telepon genggam dan dan atau alamat atau alamat e-maile-mail c. Kronologis yang dilaporkan c. Kronologis kasuskasus yang dilaporkan d. Bukti-bukti pendukung (jikamisalnya ada, misalnya foto, dokumen, d. Bukti-bukti pendukung (jika ada, foto, dokumen, video)video) hal terdapat pengaduan, BRG melalui Tim Restorasi Gambut Daerah DalamDalam hal terdapat pengaduan, BRG melalui Tim Restorasi Gambut Daerah melakukan verifikasi dan memutuskan penyelesaiannya.

Tataverifikasi cara verifikasi melakukan verifikasi dan memutuskan penyelesaiannya.

Tata cara dan penyelesaian keberatan oleh BRG. dan penyelesaian keberatan diaturdiatur oleh BRG.

26

iii

iii

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

28

28

BAB BAB 4 4 PELAKSANA PELAKSANA DAN DAN PENDANAAN PENDANAAN 4.1 PELAKSANA 4.1 PELAKSANA KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL SOSIAL Kegiatan Kegiatan restorasi restorasi gambut gambut dilakukan dilakukan oleh empat oleh empat aktor:aktor: a. Instansi a. Instansi Pemerintah Pemerintah PusatPusat dan pemerintah dan pemerintah daerah daerah b. Penanggung b. Penanggung jawabjawab usaha/kegiatan usaha/kegiatan c. Masyarakat c. Masyarakat Hukum Hukum Adat atau Adat masyarakat atau masyarakat setempat setempat d. Pihak d. Pihak ketigaketiga yang ditunjuk yang ditunjuk Pemerintah Pemerintah DalamDalam kaitankaitan dengan dengan pelaksanaan pelaksanaan kerangka kerangka pengaman pengaman sosialsosial makamaka ruangruang lingkup lingkup tanggung tanggung jawabjawab adalah adalah sebagai sebagai berikut: berikut: a. Pemetaan a. Pemetaan sosialsosial Pemetaan Pemetaan sosialsosial dilakukan dilakukan oleh BRG olehyang BRG dapat yang dapat melimpahkan melimpahkan kepada kepada Tim Tim Restorasi Restorasi Gambut Gambut Daerah, Daerah, pihakpihak ketigaketiga yang ditunjuk yang ditunjuk atau pelaksana atau pelaksana restorasi restorasi gambut gambut dengan dengan supervisi supervisi dari BRG. dari BRG. Hasil Hasil pemetaan pemetaan sosialsosial diupayakan diupayakan terintegrasi terintegrasi dengan dengan profilprofil desa.desa.

Jika hal Jika tersebut hal tersebut tidak tidak dimungkinkan dimungkinkan makamaka pemetaan pemetaan sosialsosial dapatdapat dilakukan dilakukan secara secara terpisah. terpisah.

Pemetaan Pemetaan sosialsosial dilakukan dilakukan oleh tim olehyang tim terdiri yang terdiri palingpaling sedikit sedikit 5 (lima) 5 (lima) orang,orang, dengan dengan komposisi komposisi keahlian keahlian sebagai sebagai berikut: berikut: • Seorang • Seorang KetuaKetua Tim, dengan Tim, dengan kualifikasi kualifikasi sarjana sarjana di bidang di bidang ilmu sosial ilmu sosial (diutamakan (diutamakan antropologi, antropologi, sosiologi, sosiologi, pembangunan pembangunan pedesaan) pedesaan) dengan dengan pengalaman pengalaman yang relevan yang relevan dalamdalam bidang bidang riset atau riset pendampingan atau pendampingan masyarakat masyarakat palingpaling sedikit sedikit 3 (tiga) 3 (tiga) tahun. tahun.

Di luarDikualifikasi luar kualifikasi tersebut tersebut dapatdapat dipertimbangkan dipertimbangkan jika ada jikabukti-bukti ada bukti-bukti pengalaman pengalaman atau hasil atau kerja hasil kerja yang yang mendukung. mendukung.

KetuaKetua Tim Pemetaan Tim Pemetaan SosialSosial harusharus mengikuti mengikuti pelatihan pelatihan yang yang diselenggarakan diselenggarakan oleh BRG olehatau BRG pihak atau pihak lain yang lain ditunjuk. yang ditunjuk.

• Tiga • orang Tiga orang pengumpul pengumpul data, data, dengan dengan kualifikasi kualifikasi SMA, SMA, Diploma Diploma atau Sarjana atau Sarjana di bidang di bidang ilmu sosial ilmu sosial atau ilmu atau lain ilmuyang lain relevan yang relevan dengan dengan pengetahuan pengetahuan mengenai mengenai masyarakat masyarakat desa yang desa memadai. yang memadai.

Dianjurkan Dianjurkan untukuntuk menggunakan menggunakan

29

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

pemuda dari desa setempat sebagai tim pengumpul data ini.

• Satu orang penulis laporan, dengan kualifikasi SMA atau sarjana dan mempunyai kemampuan menulis dalam Bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan format laporan yang tertera dalam Lampiran 1.

Pemetaan sosial dilakukan paling sedikit 2 (dua) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan, dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data yaitu: • Survei • Wawancara mendalam • Transek atau pemetaan partisipatif • Observasi/pengamatan • Diskusi Kelompok b. Padiatapa Padiatapa dilakukan oleh pelaksana restorasi gambut. Berikut adalah syarat pelaksanaannya: • Padiatapa dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan dilakukan. Dianjurkan kegiatan Padiatapa dilakukan menyeluruh untuk seluruh kegiatan restorasi gambut yang akan dilaksanakan di suatu tempat. Dalam hal ini tidak dimungkinkan maka Padiatapa dapat dilakukan untuk setiap kegiatan.

• Padiatapa dilakukan dalam sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh seluruh perwakilan elemen masyarakat yang berpotensi terkena dampak.

• Undangan Padiatapa disampaikan kepada kelompok tersebut paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan berlangsung.

• Para peserta yang hadir mengisi da ar hadir yang telah disediakan • Padiatapa diawali dengan paparan rencana kegiatan restorasi gambut oleh pelaksana. Paparan disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta.

• Proses diskusi dilakukan seorang fasilitator.

• Fasilitator memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas terkait dengan paparan rencana kegiatan restorasi gambut • Dalam hal tidak ada pertanyaan lagi, fasilitator mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau usulannya

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

30

• Peserta diberikan waktu berunding di antara mereka untuk memutuskan apakah menerima atau menolak rencana kegiatan restorasi gambut • Dalam hal peserta menerima maka dibuatkan Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Restorasi Gambut yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta, wakil pelaksana restorasi, fasilitator dan Kepala Desa setempat.

• Dalam hal ada keberatan, maka diberikan waktu paling lambat 2 (dua) minggu untuk mengadakan perundingan. Perundingan harus difasilitasi oleh pihak yang independen.

• Hasil perundingan dibuatkan Berita Acara.

• Dalam hal perundingan gagal maka BRG membuat keputusan terkait rencana pelaksanaan restorasi gambut tersebut.

• Seluruh Berita Acara harus dibubuhi stempel Desa.

• Dokumen Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, yang masing-masing diserahkan kepada BRG, Tim Restorasi Gambut Daerah, Pemerintah Desa, perwakilan peserta Padiatapa c. Pemantauan dan pengaduan Pemantauan dilakukan oleh seluruh pihak yang menjadi pelaksana kegiatan restorasi gambut. Pemantauan dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dan saat kegiatan selesai. Hasil pemantauan disampaikan secara tertulis kepada Tim Restorasi Gambut Daerah. Penulisan laporan mengikuti format yang telah dicontohkan dalam Lampiran 2.

Pengaduan dilakukan oleh para pihak yang hak, akses dan atau kepentingannya terganggu karena adanya kegiatan restorasi gambut.

Pengaduan dapat dilakukan oleh masyarakat setempat, organisasi lingkungan atau para pihak lain.

Pengaduan dilakukan pada saat kegiatan sedang berjalan atau 90 hari kerja setelah kegiatan dinyatakan selesai oleh pelaksana restorasi gambut.

Pelaksanaan pengaduan mengikuti tata cara sebagaimana dijelaskan dalam Bab 3 sub bab 3.3.

31

31

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

4.2 PENDANAAN 4.2 PENDANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL SOSIAL Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan yang yang dilakukan dilakukan dalamdalam seluruh seluruh tahapan tahapan Kerangka Kerangka Pengaman Pengaman SosialSosial bersumber bersumber dari berbagai dari berbagai sumber: sumber: a. Pelaksanaan a. Pelaksanaan pemetaan pemetaan sosialsosial bersumber bersumber dari Anggaran dari Anggaran Pendapatan Pendapatan dan dan Belanja Belanja Negara Negara (APBN) (APBN) yang yang dikelola dikelola oleh BRG olehatau BRG yang atau yang disalurkan disalurkan kepada kepada pemerintah pemerintah daerah; daerah; Anggaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja dan Belanja Daerah Daerah (APBD), (APBD), dana dana hibahhibah dari lembaga dari lembaga donordonor dan dana dan dana dari pemegang dari pemegang izin/hak. izin/hak. b. Pendanaan b. Pendanaan Padiatapa Padiatapa bergantung bergantung dari pelaksana dari pelaksana restorasi. restorasi.

1) Restorasi 1) Restorasi gambut gambut yang yang dilakukan dilakukan oleh BRG olehatau BRG instansi atau instansi Pemerintah Pemerintah 2) Pusat 2) Pusat lain maka lain maka pendanaan pendanaan Padiatapa Padiatapa berasal berasal dari APBN dari APBN atau dana atau dana hibahhibah lembaga lembaga donor. donor.

2) Jika 2) restorasi Jika restorasi dilakukan dilakukan instansi instansi pemerintah pemerintah daerah daerah makamaka pendanaan pendanaan berasal berasal dari anggaran dari anggaran kegiatan kegiatan restorasi restorasi yang yang didanai didanai oleh APBD, oleh APBD, dana dana dekonsentrasi dekonsentrasi atau tugas atau tugas pembantuan, pembantuan, dana dana hibahhibah dari lembaga dari lembaga donordonor 3) Restorasi 3) Restorasi gambut gambut yang yang dilakukan dilakukan penanggungjawab penanggungjawab usaha/kegiatan, usaha/kegiatan, pendanaan pendanaan Padiatapa Padiatapa berasal berasal dari penanggungjawab dari penanggungjawab usaha/kegiatan usaha/kegiatan 4) Restorasi 4) Restorasi gambut gambut yang yang dilakukan dilakukan masyarakat masyarakat adat/masyarakat adat/masyarakat setempat, setempat, pendanaan pendanaan Padiatapa Padiatapa berasal berasal dari swadaya dari swadaya masyarakat, masyarakat, dana dana filantropi, filantropi, dana dana hibahhibah dari lembaga dari lembaga donor, donor, dana dana APBNAPBN yang yang dikelola dikelola BRG atau BRG APBD atau APBD yang yang dikelola dikelola dinasdinas terkait terkait 5) Restorasi 5) Restorasi gambut gambut yang yang dilakukan dilakukan pihakpihak ketigaketiga yang yang ditunjuk ditunjuk BRG, BRG, pendanaan pendanaan Padiatapa Padiatapa berasal berasal dari dana dari dana filantropi filantropi dan dana dan dana hibahhibah dari dari lembaga lembaga donor. donor.

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

iii

iii

iii

iii

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

34

34

BAB BAB 5 5 PENUTUP PENUTUP Pedoman Pedoman kerangka kerangka pengaman pengaman sosialsosial ini memberikan ini memberikan arahan arahan dan dan langkah-langkah langkah-langkah praktis praktis untukuntuk mengantisipasi mengantisipasi dan atau danmemitigasi atau memitigasi dampak dampak tidak tidak diinginkan diinginkan dari pelaksanaan dari pelaksanaan restorasi restorasi gambut gambut di tingkat di tingkat tapak.tapak.

Pedoman Pedoman ini berlaku ini berlaku bagi semua bagi semua pelaksana pelaksana restorasi restorasi gambut, gambut, yang meliputi yang meliputi penanggungjawab penanggungjawab usaha/kegiatan, usaha/kegiatan, masyarakat masyarakat hukum hukum adat/setempat, adat/setempat, instansi instansi Pemerintah/pemerintah Pemerintah/pemerintah daerah daerah atau pihak atau pihak ketigaketiga yang ditunjuk yang ditunjuk Pemerintah.

Pemerintah.

UntukUntuk mendukung mendukung prinsip prinsip transparansi transparansi dalamdalam pelaksanaan pelaksanaan kerangka kerangka pengaman pengaman sosialsosial makamaka pelaksana pelaksana kegiatan kegiatan melaporkan melaporkan secarasecara tertulis tertulis seluruh seluruh rangkaian rangkaian kegiatan kegiatan dan pembelajarannya dan pembelajarannya kepada kepada BRG melalui BRG melalui Tim Tim Restorasi Restorasi Gambut Gambut Daerah.

Daerah.

Demikian Demikian pedoman pedoman ini disusun ini disusun untukuntuk dijalankan dijalankan secarasecara bertanggungjawab bertanggungjawab oleh para olehpihak. para pihak.

iii

iii

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

36

36

LAMPIRAN LAMPIRAN 1 1 FORMULIR FORMULIR PENGUMPULAN PENGUMPULAN DATA DATA PEMETAAN PEMETAAN SOSIAL SOSIAL DESA DESA GAMBUT GAMBUT NAMANAMA PENDATA PENDATA

:

:

LOKASI LOKASI PENGUMPULAN PENGUMPULAN DATA DATA

:

:

TANGGAL TANGGAL PENGUMPULAN PENGUMPULAN DATA DATA :

:

NAMANAMA INFORMAN/RESPONDEN INFORMAN/RESPONDEN :

:

JABATAN/POSISI JABATAN/POSISI

:

A.

:

A.LOKASILOKASI DAN LETAK DAN DESA/ LETAK DESA/ TEKNIKTEKNIK PENGUMPULAN PENGUMPULAN INFORMAN/RESPONDEN INFORMAN/RESPONDEN KOMUNITAS KOMUNITAS DATAYANG DATAYANG DISARANKAN DISARANKAN YANG DISARANKAN YANG DISARANKAN

1

Nama 1 desa/komunitas Nama desa/komunitas : adat (khusus adat (khusus untuk untuk komunitas komunitas adat sebutkan adat sebutkan pula nama-nama pula nama-nama desa desa yang jadi yang bagiannya) jadi bagiannya)

Wawancara/monografi : Wawancara/monografiPerangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh desa desa masyarakat masyarakat

2

Jarak 2 dan Jarak akses dan akses : transportasi transportasi dari Ibudari Kota Ibu Kabupaten Kota Kabupaten dan Kecamatan dan Kecamatan

Wawancara/monografi : Wawancara/monografiPerangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh desa desa masyarakat masyarakat

3

Peta 3 Desa/Wilayah Peta Desa/Wilayah Adat Adat : (Jika ada (Jika tulis ada terlampir tulis terlampir dan sertakan dan sertakan lampirannya; lampirannya; jika tidak jikaada tidak buat ada sketsa buat sketsa bersama bersama masyarakat) masyarakat)

Wawancara, : Wawancara, DiskusiDiskusi Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh Kelompok, Kelompok, data data masyarakat, masyarakat, warga desa warga desa sekunder, sekunder, transek,transek, pengamatan pengamatan berperan berperan serta serta

4

Batas 4 desa/wilayah Batas desa/wilayah adat adat :

Wawancara, : Wawancara, data data Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh sekunder, sekunder, diskusi diskusi masyarakat masyarakat kelompok, kelompok, pembuatan pembuatan peta (sketsa) peta (sketsa) desa desa

37

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

B.

FASILITAS UMUM DAN SOSIAL

5

Jenis, jumlah dan kondisi (berfungsi/tidak) fasilitas umum yang ada di desa (Jalan, saluran air, jembatan, dll.)

:

Wawancara, data sekunder, pengamatan

Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa

6

Jenis, jumlah dan kondisi fasilitas sosial yang ada di desa (sekolah, rumah ibadah, tempat pertemuan umum, tempat layanan kesehatan, pasar, dll.)

:

Wawancara, data sekunder, pengamatan

Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa

C.

LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT

7

Topografi desa

:

8

Geomorfologi dan jenis tanah

:

9

Iklim dan cuaca

:

10

Keanekaragaman hayati (flora, fauna, plasma nutfah, dll.)

:

11

Jenis vegetasi lokal yang ada (pernah ada) di lahan gambut

:

Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survey

12

Jenis vegetasi yang saat ini banyak ditanam/ Diusahakan warga di lahan gambut

:

Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta

13

Total jumlah dan jenis vegetasi yang ditanam warga setelah kebakaran 2015

:

14

Jumlah, letak dan kondisi (berfungsi/tidak) sekat kanal dibangun masy (untuk letak beri informasi nama lokasi)

:

15

Jumlah, letak, kondisi sekat kanal (berfungsi/tidak) dibangun pemerintah (untuk letak beri informasi nama lokasi)

:

Jumlah, letak dan kondisi sekat kanal (berfungsi/ tidak) dibangun pihak lain (untuk letak beri informasi nama lokasi)

:

16

Data sekunder

Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa

Wawancara, diskusi kelompok, pengamatan berperan serta, survey Perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat peduli api, warga desa

38

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

C.

LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT

17

Jumlah dan letak sumur bor tersedia (untuk letak beri informasi nama lokasi)

:

18

Jumlah dan letak embung (untuk letak beri informasi nama lokasi)/kolam/beje

:

19

Jumlah dan letak handil/ parit/kanal

:

20

Jumlah titik api (lokasi rawan terbakar) di desa.

Bedakan tahun 2015 dan tahun selanjutnya. Dapat bersumber dari data sekunder.

:

D.

KEPENDUDUKAN

21

Jumlah penduduk saat pendataan dilakukan

:

22

Total jumlah Kepala Keluarga

:

23

Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki

:

24

Jumlah Kepala Keluarga Perempuan

:

25

Jumlah laki-laki dewasa

:

26

Jumlah perempuan dewasa

:

27

Jumlah manula

:

28

Jumlah anak-anak (0-18 tahun)

:

29

Jumlah penduduk bds pendidikan: TS, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi

:

30

Pertumbuhan penduduk dalam 5 tahun terakhir

:

31

Tingkat kepadatan penduduk saat pendataan dilakukan

:

E.

KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

32

Jumlah tenaga pendidik dan kesehatan

Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder, pengamatan berperan serta, survey

Perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat peduli api, warga desa

Wawancara, diskusi kelompok, data sekunder

Data sekunder/monografi desa, wawancara

Data sekunder/monografi desa, wawancara

Perangkat desa

Perangkat desa

39

39

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

F.

KESEHATAN F. KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN

33

33 partisipasi Angka Angka partisipasi pendidikan pendidikan warga warga

34

35

34 : : Jumlah Jumlah dan kondisi dan kondisi fasilitasfasilitas Wawancara, Wawancara, diskusidiskusi rumah rumah singgah/posko singgah/posko kelompok, kelompok, data sekunder, data sekunder, untuk korban untuk korban bencana bencana asap asap pengamatan pengamatan karenakarena kebakaran kebakaran lahan lahan gambutgambut Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh masyarakat, warga desa warga desa 35 : Jumlah Jumlah korbankorban sakit/ sakit/ : Wawancara, Wawancara, diskusidiskusi masyarakat, (termasuk (termasuk perempuan) perempuan) meninggal meninggal karenakarena bencana bencana kelompok, kelompok, data sekunder, data sekunder, asap 2015 asap(bedakan 2015 (bedakan yang yang pengamatan pengamatan berperan berperan sakit dan sakit yang danmeninggal, yang meninggal, serta, survey serta, survey bedakan bedakan dewasa, dewasa, anak- anakanak, ibu anak, hamil) ibu hamil)

:

: sekunder/monografi Data Data sekunder/monografi Perangkat Perangkat desa desa desa, wawancara desa, wawancara

G.

KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN G. KESEJARAHAN

36

36 Sejarah Sejarah desa (Jelaskan desa (Jelaskan : secara secara kronologi kronologi kapan kapan terbentuk, terbentuk, asal-usul asal-usul desa, desa, perubahan/pemekaran/ perubahan/pemekaran/ penggabungan penggabungan dll.) dll.)

37

37 Kelompok Kelompok etnis yang etnisada yang ada: (untuk (untuk kelompok kelompok Etnis Etnis Mayoritas Mayoritas beri kode beri(M) kode (M)

38

38 Bahasa Bahasa lokal dan lokal dialek dan dialek : yang digunakan yang digunakan

:

39

39 Agama/ Agama/ kepercayaan kepercayaan termasuk termasuk religi lokal religi lokal

:

40

40 rakyat yang rakyat yang : Legenda/cerita Legenda/cerita dikenaldikenal (Buat dalam (Buat narasi dalam narasi singkatsingkat saja: Judul, saja: latar Judul, latar cerita dan cerita pesannya) dan pesannya)

:

41

Kesenian 41 Kesenian rakyat yang rakyat yang : dikenaldikenal (Sebutkan (Sebutkan bentuk,bentuk, misalnya misalnya seni musik, seni musik, dll dll dan nama danlokalnya) nama lokalnya)

:

42

Bentuk-bentuk 42 Bentuk-bentuk kearifan kearifan : lokal pemanfaatan lokal pemanfaatan hutan, hutan, lahan dan lahan rawa dangambut rawa gambut

43

Lokasi 43 Lokasi di ekosistem di ekosistem gambutgambut : Wawancara, : Wawancara, diskusidiskusi (sebut nama (sebutlokal namalokasi lokal lokasi kelompok, kelompok, pengamatan pengamatan tsb.) dimana tsb.) dimana kearifan kearifan lokal lokal berperan berperan serta (transek) serta (transek) masih dipraktekkan masih dipraktekkan

H.

PEMERINTAHAN H. PEMERINTAHAN DAN DAN KEPEMIMPINAN KEPEMIMPINAN

44

Sejarah Sejarah pembentukan pembentukan 44 pemerintahan pemerintahan desa desa

:

:

:

: Wawancara, Wawancara, diskusidiskusi kelompok, kelompok, data sekunder data sekunder

Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh masyarakat masyarakat

Wawancara, Wawancara, diskusidiskusi kelompok kelompok :

Wawancara, diskusidiskusi : Wawancara, kelompok kelompok

Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh masyarakat masyarakat

40

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

45

Struktur 45 Struktur pemerintahan pemerintahan : desa saat desa inisaat ini

:

46

Struktur 46 Struktur kepemimpinan kepemimpinan : lokal/tradisional/adat lokal/tradisional/adat yang yang pernahpernah ada dan ada yang danmasih yang masih berfungsi berfungsi

:

47

Aktor-aktor 47 Aktor-aktor yang yang berpengaruh berpengaruh di desadi desa (dalam(dalam bidangbidang politik,politik, ekonomi ekonomi dan sosial) dan sosial)

48

Mekanisme 48 Mekanisme atau forum atau forum : penyelesaian penyelesaian sengketa sengketa di di dalam masyarakat dalam masyarakat

:

49

Mekanisme 49 Mekanisme atau forum atau forum : pengambilan pengambilan keputusan keputusan bersama bersama di dalam di dalam masyarakat masyarakat

:

I.

KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN SOSIALSOSIAL I.

50

Bentuk Bentuk dan nama dan nama 50 : kelembagaan/organisasi kelembagaan/organisasi sosial di sosial desadi(formal desa (formal dan dan informal) informal)

:

: Wawancara, Wawancara, diskusidiskusi kelompok kelompok

Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh masyarakat masyarakat

Wawancara, diskusidiskusi Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh : Wawancara, kelompok, kelompok, data sekunder, data sekunder, masyarakat masyarakat diagram diagram ven ven

a. Nama a. Lembaga Nama Lembaga b. Tahun b. terbentuk Tahun terbentuk c. Inisiator c. Inisiator d. Sifat: d.Formal/informal Sifat: Formal/informal e. Nama e. Ketua Nama Ketua f. Jumlah f. Jumlah Anggota Anggota g. Orang g. yang Orangberpengaruh yang berpengaruh di lembaga, di lembaga, termasuk termasuk pemimpin pemimpin perempuan perempuan Dst. Disesuaikan Dst. Disesuaikan dengandengan jumlahjumlah organisasi organisasi sosial sosial yang ada yang ada 51

Bentuk Bentuk kerja sama kerjadengan sama dengan 51 : desa sekitar desa sekitar

J.

PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN J.

52

Pendapatan 52 Pendapatan dan Belanja dan Belanja : Desa Desa

53

Aset 53 Desa Aset Desa

:

: Wawancara, Wawancara, diskusidiskusi Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh kelompok, kelompok, data sekunder data sekunder masyarakat masyarakat

: Wawancara, Wawancara, data sekunder data sekunder Perangkat Perangkat desa desa :

40

41 41

54 55

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

Jumlah 54 Jumlah dan jenis danunit jenis usaha unit usaha : produksi produksi di desadi desa

:

Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh Macam-macam 55 Macam-macam mata mata : : masyarakat, masyarakat, warga desa warga desa pencaharian pencaharian penduduk, penduduk, termasuk termasuk perempuan, perempuan, Wawancara, diskusidiskusi termasuk termasuk pencaharian pencaharian yang yang Wawancara, warga luar warga desa luar yang desa yang kelompok, kelompok, data sekunder data sekunder melibatkan melibatkan perempuan perempuan beraktivitas beraktivitas ekonomi ekonomi serta mata sertapencaharian mata pencaharian di wilayah di wilayah desa desa warga luar warga desa/komunitas luar desa/komunitas di wilayah di wilayah desa/komunitas desa/komunitas tersebut. tersebut.

56

Rata-rata 56 Rata-rata pendapatan pendapatan : rumah rumah tanggatangga (cek silang (cek silang dengandengan hasil wawancara hasil wawancara dengandengan warga)warga)

57

Usaha 57 ekonomi Usaha ekonomi yang biasa yang biasa : Wawancara, : Wawancara, diskusidiskusi Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh masyarakat, masyarakat, warga perempuan warga perempuan dijalankan dijalankan perempuan perempuan kelompok, kelompok, data sekunder data sekunder

58

Bentuk 58 Bentuk hasil olahan hasil olahan pertanian pertanian yang yang dikembangkan dikembangkan warga warga

59

Jumlah 59 Jumlah dan jenis danpabrik jenis pabrik : Wawancara, : Wawancara, diskusidiskusi pengolahan pengolahan (industri (industri rumah rumah kelompok, kelompok, data sekunder data sekunder tangga), tangga), jika adajika ada Perangkat Perangkat desa, tokoh desa, tokoh Jumlah 60 Jumlah pedagang pedagang : : masyarakat, masyarakat, warga desa warga desa pengumpul pengumpul di desadi desa Wawancara, Wawancara, diskusidiskusi kelompok kelompok Model 61 perdagangan Model perdagangan hasil hasil : : pertanian pertanian (tunai, (tunai, ijon, dll.) ijon, dll.)

60 61

:

: Survey Perangkat desa, tokoh desa, tokoh Survey rumah rumah tangga,tangga, Perangkat masyarakat, masyarakat, ditambah ditambah diskusidiskusi kelompok, kelompok, survey survey dengandengan beberapa beberapa wawancara, wawancara, data sekunder data sekunder penduduk penduduk

Wawancara, pengamatan pengamatan : Wawancara, berperan berperan serta, diskusi serta, diskusi kelompok, kelompok, data sekunder data sekunder

62

Potensi 62 Potensi dan masalah dan masalah sektor sektor : Wawancara, : Wawancara, diskusidiskusi pertanian, pertanian, perikanan, perikanan, kelompok, kelompok, data sekunder, data sekunder, peternakan, peternakan, perkebunan, perkebunan, pengamatan pengamatan kehutanan, kehutanan, dll. dll.

63

Jenis 63 komoditi Jenis komoditi

:

:

64

Jumlah 64 Jumlah rata-rata rata-rata produksi produksi:

:

65

Luas 65 lahan Luasyang lahandiperlukan yang diperlukan :

:

66

Pemanfaatan 66 Pemanfaatan hasil oleh hasil oleh : warga warga

:

67

Pengolahan 67 Pengolahan hasil (jika hasil ada) (jika ada) :

:

68

Akses 68 pasar Akses pasar

:

:

69

Masalah 69 Masalah dalam dalam produksi, produksi, : pemeliharaan pemeliharaan dan dan pemasaran pemasaran

:

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

42 42

K.

PENGUASAAN K. PENGUASAAN TANAHTANAH DAN DAN KONFLIK KONFLIK

70

Peta Peta penggunaan tanah tanah : 70 penggunaan (jika ada (jika tulis ada terlampir, tulis terlampir, bentukbentuk dan skala danpeta skala dan peta dan sertakan sertakan lampirannya, lampirannya, jika jika tidak ada tidak buat adasketsa buat sketsa bersama bersama masyarakat, masyarakat, ternasuk ternasuk di dalamnya di dalamnya adalahadalah lokasi parit/ lokasihandil) parit/ handil)

71

peta (sketsa) peta (sketsa) Peta Peta penguasaan tanah tanah : Pembuatan 71 penguasaan : Pembuatan desa, diskusi desa, diskusi kelompok, kelompok, (jika ada (jika tulis ada terlampir, tulis terlampir, data sekunder bentukbentuk dan skala danpeta, skaladan peta, dan data sekunder sertakan sertakan lampirannya, lampirannya, termasuk termasuk penguasaan penguasaan parit parit atau handil) atau handil)

72

Jumlah dan bentuk dan bentuk 72 Jumlah : pengakuan pengakuan hak dan hak akses dan akses (berapa(berapa sertipikat, sertipikat, jenis jenis sertipikat, sertipikat, berapaberapa izin danizin dan luas Hutan luas Desa Hutandll).

Desa dll).

73

Wawancara, diskusidiskusi : Wawancara, kelompok, kelompok, pengamatan pengamatan Perangkat desa, tokoh desa, tokoh berperan berperan serta, survey serta, survey Perangkat masyarakat, masyarakat, warga desa warga desa diskusidiskusi Luas Luasgambut/parit/ lahan gambut/parit/: Wawancara, 74 lahan : Wawancara, kelompok, pengamatan pengamatan handil handil yang dikuasai yang dikuasai secara secara kelompok, berperan berperan serta, survey serta, survey komunal komunal (jika ada) (jika ada)

74

Diskusi kelompok, kelompok, : Diskusi transek/ transek/ pengamatan pengamatan berperan berperan serta, serta, pembuatan pembuatan peta (sketsa) peta (sketsa) desa desa, desadata desa, sekunder data sekunder

Wawancara, diskusidiskusi : Wawancara, kelompok, kelompok, data sekunder data sekunder

Rata-rata luas lahan luas lahan 73 Rata-rata : gambut/parit/handil gambut/parit/handil yang yang dikuasai dikuasai perorangan perorangan

75

diskusidiskusi Cara-cara memperoleh memperoleh : Wawancara, 75 Cara-cara : Wawancara, kelompok kelompok tanah/parit/handil tanah/parit/handil (membuka (membuka lahan, membeli, lahan, membeli, meminjam, meminjam, menempati menempati tanpa ijin, tanpa mewarisi, ijin, mewarisi, menerima menerima hibah, hibah, dll.) dll.)

76

Penguasaan tanah/parit/ tanah/parit/ : 76 Penguasaan handil handil apa yang apadapat yang dapat dialihkan dialihkan pada pihak padalain pihak lain

77

diskusidiskusi Bentuk-bentuk peralihan peralihan : Wawancara, 77 Bentuk-bentuk : Wawancara, kelompok kelompok hak/akses hak/akses atas tanah atas tanah (jelaskan (jelaskan yang umumnya yang umumnya dilakukan, dilakukan, misalnya misalnya jual jual beli, sewa-menyewa, beli, sewa-menyewa, hibah, hibah, gadai, pewarisan, gadai, pewarisan, dll) dll)

78

diskusidiskusi Jumlah transaksi transaksi peralihan peralihan 78 Jumlah : Wawancara, : Wawancara, kelompok, data sekunder data sekunder hak atas hak tanah atasantar tanahorang antar orang kelompok, se desase(dalam desa (dalam setahun setahun yang tercatat yang tercatat oleh oleh Pemerintahan Pemerintahan Desa) Desa)

Wawancara, diskusidiskusi : Wawancara, kelompok, kelompok, survey survey

43

43

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI

L.

PENGUASAAN TANAHTANAH DAN DAN L. PENGUASAAN KONFLIK KONFLIK

79

Jumlah transaksi peralihan : 79 Jumlah transaksi peralihan hak atas tanah hak atasdengan tanah dengan orang di luar desa (dalam orang di luar desa (dalam setahunsetahun yang tercatat oleh oleh yang tercatat Pemerintahan Desa) Desa) Pemerintahan

:

80

Aturan/hukum yang yang : 80 Aturan/hukum umumnya digunakan umumnya digunakan dalam transaksi tanah/ tanah/ dalam transaksi parit/handil parit/handil

: Wawancara, diskusidiskusi Perangkat desa, tokoh Wawancara, Perangkat desa, tokoh kelompok, data sekunder masyarakat, warga desa kelompok, data sekunder masyarakat, warga desa

81

Jumlah bidangbidang tanah yang : 81 Jumlah tanah yang sudah mendapat sertipikat sudah mendapat sertipikat

:

82

Jumlah bidangbidang tanah yang : 82 Jumlah tanah yang mendapat dokumen lain lain mendapat dokumen non-sertipikat (sebutkan, non-sertipikat (sebutkan, misalnya SKT atau SKTA) misalnya SKT atau SKTA)

:

83

Perkiraan jumlahjumlah sengketa : 83 Perkiraan sengketa tanah yang secara secara tanahterjadi yang terjadi internalinternal (dalam(dalam setahun) setahun)

:

84

Perkiraan sengketa tanah tanah: 84 Perkiraan sengketa yang terjadi dengandengan yang terjadi penduduk desa lain (dalam penduduk desa lain (dalam setahun) setahun)

85

Jumlah dan nama-nama 85 Jumlah dan nama-nama : izin/konsesi di sekitar desa desa izin/konsesi di sekitar

86

Sejarah konflikkonflik dengandengan : 86 Sejarah konsesikonsesi

:

87

Bentuk-bentuk 87 Bentuk-bentuk penyelesaian konflikkonflik penyelesaian dengandengan konsesikonsesi yang yang pernahpernah dilakukan dilakukan

:

:

88

Lampirkan da ar nama 88 Lampirkan da ar nama : pemilikpemilik tanah/parit/handil tanah/parit/handil dan peta penguasaannya dan peta penguasaannya

89

Perkiraaan total luas lahan : 89 Perkiraaan total luas lahan gambutgambut yang dikelola yang dikelola warga warga

M.

PROYEK PEMBANGUNAN M. PROYEK PEMBANGUNAN DESA DESA

90

Jumlah dana desa yang 90 Jumlah dana desa yang : dikeloladikelola dan dan penggunaannya penggunaannya

91

Jumlah ADD yang 91 Jumlah ADDdikelola yang dikelola: dan penggunaannya dan penggunaannya

Wawancara Wawancara :

Perangkat desa desa Perangkat

Wawancara, diskusi kelompok, Wawancara, diskusi kelompok, : data sekunder, pengamatan data sekunder, pengamatan berperanberperan serta serta

Wawancara, diskusidiskusi Perangkat desa, tokoh Wawancara, Perangkat desa, tokoh kelompok, data sekunder masyarakat, warga desa kelompok, data sekunder masyarakat, warga desa :

: Wawancara, diskusidiskusi Wawancara, kelompok, pengamatan kelompok, pengamatan berperan serta, survey berperan serta, survey

: Wawancara, Wawancara, data sekunder, data sekunder, :

Perangkat desa desa Perangkat

44

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI

92

Jumlah dana proyek lain lain : 92 Jumlah dana proyek (jika ada) dan (jika ada) dan penggunaannya penggunaannya

93

Proyek pembangunan yang yang : 93 Proyek pembangunan pernahpernah dan sekarang ada ada dan sekarang (sebut tahun (sebutmulai tahundan mulai dan berakhir, alasan alasan berakhir berakhir, berakhir dan pandangan Kades/Kades/ dan pandangan perangkat desa thd proyek) perangkat desa thd proyek)

44

:

: Wawancara, Wawancara, data sekunder, data sekunder,

94

Bentuk kerja sama : 94 Bentuk kerjadengan sama dengan pihak lain (swasta, LSM, LSM, pihak lain (swasta, Perguruan Tinggi, Tinggi, dll.) dll.)

Perguruan

N.

PERSEPSI TERHADAP N. PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT RESTORASI GAMBUT

95

Pandangan Kades/Kades/ : 95 Pandangan Perangkat desa/tokoh/ Perangkat desa/tokoh/ warga terhadap warga terhadap pembasahan gambutgambut pembasahan

:

96

Pandangan Kades/Kades/ : 96 Pandangan Perangkat desa/tokoh/ Perangkat desa/tokoh/ warga terhadap alternatif warga terhadap alternatif tanaman yang cocok tanaman yang cocok ditanam di lahandigambut ditanam lahan gambut

:

97

Pandangan Kades/Kades/ : 97 Pandangan Perangkat desa/tokoh/ Perangkat desa/tokoh/ warga terhadap ukuranukuran warga terhadap keberhasilan restorasi keberhasilan restorasi gambutgambut

98

Pandangan Kades/Kades/ : 98 Pandangan Perangkat desa/tokoh/ Perangkat desa/tokoh/ warga terhadap kualitaskualitas warga terhadap letak dan konstruksi letak dan konstruksi sekat kanal, bor, dll.bor, dll. sekat sumur kanal, sumur

Perangkat desa desa Perangkat

:

Wawancara, diskusidiskusi Wawancara, kelompok, survey survey kelompok, :

:

Perangkat desa, tokoh Perangkat desa, tokoh masyarakat, warga desa masyarakat, warga desa

45

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

LAMPIRAN 2 FORMAT LAPORAN PEMETAAN SOSIAL Laporan hasil pemetaan sosial disajikan dalam format sebagai berikut: HALAMAN SAMPUL: LOGO LEMBAGA LAPORAN PEMETAAN SOSIAL DESA [SEBUTKAN NAMA DESA] TAHUN [SEBUTKAN TAHUN PEMBUATAN] PENYUSUN: [SEBUTKAN NAMA TIM PENYUSUN] LEMBAR PERSETUJUAN DESA: “Kami yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa [SEBUTKAN NAMA DESA] menyatakan menyetujui laporan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh [SEBUTKAN NAMA LEMBAGA DAN PARA PENELITI] dan menyatakan bahwa hasil ini telah disampaikan kepada perwakilan masyarakat desa kami.”

[NAMA DESA], [TANGGAL], [BULAN], [TAHUN] SEKRETARIS DESA KEPALA DESA STEMPEL DESA [TANDA TANGAN] [NAMA JELAS]

[TANDA TANGAN] [NAMA JELAS]

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM RESTORASI GAMBUT

46

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GRAFIK, PETA, TABEL, DLL. DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH BAB I: PENDAHULUAN • LATAR BELAKANG • TUJUAN • METODE PENGUMPULAN DATA • STRUKTUR LAPORAN BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI • LETAK DESA/KOMUNITAS • ORBITASI (JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN/EKONOMI) • BATAS DAN LUAS WILAYAH • FASILITAS UMUM DAN SOSIAL BAB III: LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT • TOPOGRAFI • GEOMORFOLOGI DAN JENIS TANAH • IKLIM DAN CUACA • KEANEKARAGAMAN HAYATI • VEGETASI • HIDROLOGI DI LAHAN GAMBUT • KERENTANAN EKOSISTEM GAMBUT BAB IV: KEPENDUDUKAN • DATA UMUM PENDUDUK • STRUKTUR KEPENDUDUKAN BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, DLL • LAJU PERTUMBUHAN • TINGKAT KEPADATAN BAB V: KESEHATAN DAN PENDIDIKAN • SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN • KETERSEDIAAN TENAGA PENDIDIK DANKE SEHATAN

47

47

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI

• TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN WARGA • TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN WARGA • KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN MENGHADAPI • KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN MENGHADAPI KEBAKARAN GAMBUT KEBAKARAN GAMBUT BAB VI: KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN BAB VI: KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT • SEJARAH DESA/KOMUNITAS/PERMUKIMAN • SEJARAH DESA/KOMUNITAS/PERMUKIMAN • ETNIS • ETNIS • BAHASA • BAHASA • RELIGI • RELIGI • KESENIAN • KESENIAN • KEARIFAN DAN PENGETAHUAN LOKAL • KEARIFAN DAN PENGETAHUAN LOKAL BAB VII: DAN KEPEMIMPINAN BABPEMERINTAHAN VII: PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN • PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DESADESA • PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN • STRUKTUR PEMERINTAHAN • STRUKTUR PEMERINTAHAN • KEPEMIMPINAN LOKAL/TRADISIONAL • KEPEMIMPINAN LOKAL/TRADISIONAL • AKTOR BERPENGARUH • AKTOR BERPENGARUH • MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN DAN • MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONFLIK (PERADILAN ADAT,ADAT, DLL.) DLL.) KONFLIK (PERADILAN • MEKANISME/FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN • MEKANISME/FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA/KOMUNITAS DESA/KOMUNITAS BAB VIII: SOSIAL BABKELEMBAGAAN VIII: KELEMBAGAAN SOSIAL • ORGANISASI SOSIAL FORMAL • ORGANISASI SOSIAL FORMAL • ORGANISASI SOSIAL INFORMAL • ORGANISASI SOSIAL INFORMAL • JEJARING WARGA • JEJARING WARGA BAB IX: PEREKONOMIAN DESA/KOMUNITAS BAB IX: PEREKONOMIAN DESA/KOMUNITAS • PENDAPATAN DAN BELANJA DESADESA • PENDAPATAN DAN BELANJA • ASET DESADESA • ASET • TINGKAT PENDAPATAN WARGA • TINGKAT PENDAPATAN WARGA • INDUSTRI DAN PENGOLAHAN DI DESA • INDUSTRI DAN PENGOLAHAN DI DESA • POTENSI DAN MASALAH DALAM SEKTOR • POTENSI DAN MASALAH DALAM SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DLL. DLL. PERKEBUNAN, KEHUTANAN, BAB X: PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BAB X: PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYADAYA ALAMALAM DAN SUMBER

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI

48

48

• POLA PENGUASAAN TANAH, BADAN AIR, HUTAN • POLA PENGUASAAN TANAH, BADAN AIR, HUTAN DAN SUMBER DAYA DAYA ALAMALAM LAIN LAIN DAN SUMBER • POLA PEMANFAATAN TANAH • POLA PEMANFAATAN TANAH • TATA GUNAGUNA LAHAN DESADESA • TATA LAHAN • KONFLIK TENURIAL • KONFLIK TENURIAL BAB XI: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BAB XI: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANGYANG ADA [TERMASUK YANGYANG BERKAITAN DENGAN ADA [TERMASUK BERKAITAN DENGAN EKOSISTEM GAMBUT] EKOSISTEM GAMBUT] BAB XII: TERHADAP RESTORASI BABPERSEPSI XII: PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT GAMBUT BAB XIII: BABPENUTUP XIII: PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN [PETA,[PETA, FOTO,FOTO, DLL.] DLL.] LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA

49

49

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT

LAMPIRAN LAMPIRAN 3 3 FORMULIR PADIATAPA FORMULIR PADIATAPA PERNYATAAN PERSETUJUAN [SEBUTKAN KEGIATAN] PERNYATAAN PERSETUJUAN [SEBUTKAN NAMANAMA KEGIATAN] UNTUK MENDUKUNG RESTORASI GAMBUT UNTUK MENDUKUNG RESTORASI GAMBUT hari ini, [sebutkan tanggal [sebutkan tanggal], Pada Pada hari ini, [sebutkan namanama hari],hari], tanggal [sebutkan tanggal], bulanbulan [sebutkan bulan], [sebutkan misalnya Dua Ribu [sebutkan namanama bulan], tahuntahun [sebutkan namanama tahuntahun misalnya Dua Ribu Belas], masyarakat Desa/Komunitas _______________ EnamEnam Belas], kami,kami, wargawarga masyarakat Desa/Komunitas _______________ ____________, Kecamatan ________________________, Kabupaten ____________, Kecamatan ________________________, Kabupaten ____ ____ _________________, Provinsi _______________________, yang diwakili _________________, Provinsi _______________________, yang diwakili oleh oleh mereka yang menandatangani pernyataan ini, menyatakan: mereka yang menandatangani surat surat pernyataan ini, menyatakan: 1. Telah menerima informasi perihal rencana pembangunan 1. Telah menerima informasi perihal rencana pembangunan ______________ jenis kegiatan yang akan dilakukan] ______________ [tulis [tulis jenis kegiatan yang akan dilakukan] di di desa kami, sebanyak __________unit; desa kami, sebanyak __________unit; 2. Telah menerima informasi pendahuluan yang lengkap, jelas dan 2. Telah menerima informasi pendahuluan yang lengkap, jelas dan dimengerti mengenai proses pembangunan dimengerti mengenai lokasi,lokasi, proses pembangunan serta serta segalasegala yang akan ditimbulkan; akibatakibat yang akan ditimbulkan; 3. Menyetujui/tidak menyetujui [*coret yang tidak rencana 3. Menyetujui/tidak menyetujui [*coret yang tidak perlu]perlu] rencana pembangunan tersebut dengan alasan: ___________________ pembangunan tersebut dengan alasan: ___________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

50

PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI PEDOMAN PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM GAMBUTGAMBUT

50

4. Dalam hal kami menyetujui, bersedia ikut memelihara 4. Dalam hal kami menyetujui, kami kami bersedia ikut memelihara dan dan mengembangkan___________________________[sebutkan mengembangkan___________________________[sebutkan kegiatan] tersebut kepentingan bersama terutama namanama kegiatan] tersebut untukuntuk kepentingan bersama terutama pemulihan gambut, pencegahan kebakaran gambut dan atau pemulihan gambut, pencegahan kebakaran gambut dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pernyataan ini dibuat, paksaan siapapun dan dalam bentuk Demikian pernyataan ini dibuat, tanpatanpa paksaan siapapun dan dalam bentuk apapun. apapun. ____________________, ___________ ____________________, ___________ tangan/ cap jempol dan nama masyarakat TandaTanda tangan/ cap jempol dan nama wakilwakil masyarakat (dapat dilanjutkan lembar terpisah) (dapat dilanjutkan dalamdalam lembar terpisah) Diketahui: Diketahui: Kepala Kepala Desa Desa

[TANDATANGAN DAN NAMA JELAS] [TANDATANGAN DAN NAMA JELAS]

Sekretaris Sekretaris Desa Desa

[TANDATANGAN DAN NAMA JELAS] [TANDATANGAN DAN NAMA JELAS]

adat/masyarakat[TANDATANGAN/CAP [TANDATANGAN/CAP JEMPOL DAN NAMA JELAS] TokohTokoh adat/masyarakat JEMPOL DAN NAMA JELAS] Lanjutan dan tandatangan masyarakat: Lanjutan namanama dan tandatangan wakilwakil masyarakat: No. No.

NamaNama

Tandatangan/ Tandatangan/ cap jempol cap jempol

Kelamin Jenis Jenis Kelamin

51

51

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

LAMPIRAN LAMPIRAN 4 4 FORMAT FORMAT LAPORAN LAPORAN HASIL HASIL PEMANTAUAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN RESTORASI RESTORASI GAMBUT GAMBUT

Laporan Laporan hasil pemantauan hasil pemantauan oleh pelaksanan oleh pelaksanan kegiatan kegiatan restorasi restorasi gambut gambut disajikan disajikan dalamdalam format format sebagai sebagai berikut: berikut: HALAMAN HALAMAN SAMPUL SAMPUL LOGOLOGO LEMBAGA LEMBAGA LAPORAN LAPORAN PEMANTAUAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN [SEBUTKAN [SEBUTKAN NAMANAMA KEGIATAN, KEGIATAN, MISALNYA MISALNYA PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEKATSEKAT KANAL, KANAL, SUMUR SUMUR BOR, BOR, REVEGETASI, REVEGETASI, DLL.] DLL.] LOKASI: LOKASI: [SEBUTKAN [SEBUTKAN NAMANAMA DESA/WILAYAH DESA/WILAYAH ADAT,ADAT, KECAMATAN, KECAMATAN, KABUPATEN, KABUPATEN, PROVINSI] PROVINSI] PERIODE: PERIODE: [SEBUTKAN [SEBUTKAN WAKTU WAKTU PEMANTAUAN: PEMANTAUAN: TANGGAL, TANGGAL, BULAN BULAN DAN TAHUN] DAN TAHUN] TIM PEMANTAU: TIM PEMANTAU: [SEBUTKAN [SEBUTKAN NAMANAMA KETUA KETUA DAN ANGGOTA DAN ANGGOTA TIM] TIM]

PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KERANGKA KERANGKA PENGAMAN PENGAMAN SOSIAL DALAM SOSIALRESTORASI DALAM RESTORASI GAMBUTGAMBUT

52

KATAKATA PENGANTAR PENGANTAR DAFTAR DAFTAR ISI ISI BAB I:BAB PENDAHULUAN I: PENDAHULUAN • LATAR • LATAR BELAKANG BELAKANG • TUJUAN • TUJUAN • METODE • METODE PEMANTAUAN PEMANTAUAN • STRUKTUR • STRUKTUR LAPORAN LAPORAN BAB II: BAB GAMBARAN II: GAMBARAN UMUM UMUM KEGIATAN KEGIATAN • LETAK • LETAK [SEBUTKAN [SEBUTKAN NAMANAMA KESATUAN KESATUAN HIDROLOGIS HIDROLOGIS GAMBUT, GAMBUT, DESA/DESA/ KOMUNITAS, KOMUNITAS, DAN KOORDINAT DAN KOORDINAT LOKASI LOKASI KEGIATAN, KEGIATAN, JIKA DAPAT JIKA DAPAT LAMPIRKAN LAMPIRKAN PETA]PETA] • DESKRIPSI • DESKRIPSI RENCANA RENCANA KEGIATAN KEGIATAN • JENIS • JENIS DAN VOLUME DAN VOLUME KEGIATAN KEGIATAN YANGYANG DILAKUKAN DILAKUKAN • DESKRIPSI • DESKRIPSI PELAKSANA PELAKSANA KEGIATAN KEGIATAN • PERIODE • PERIODE PELAKSANAAN PELAKSANAAN • PROSES • PROSES PADIATAPA PADIATAPA YANGYANG DIJALANKAN DIJALANKAN SEBELUM SEBELUM KEGIATAN KEGIATAN DILAKUKAN DILAKUKAN BAB III: BAB HASIL III: HASIL PEMANTAUAN PEMANTAUAN • KESESUAIAN • KESESUAIAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN DENGAN DENGAN RENCANA RENCANA [JIKA [JIKA TIDAKTIDAK SESUAI SESUAI RENCANA RENCANA SEBUTKAN SEBUTKAN ALASANNYA] ALASANNYA] • DAMPAK • DAMPAK LINGKUNGAN LINGKUNGAN FISIK FISIK YANGYANG DITIMBULKAN DITIMBULKAN [JIKA [JIKA ADA] ADA] • KEBERATAN • KEBERATAN DARI WARGA/PARA DARI WARGA/PARA PIHAKPIHAK DI SEKITAR DI SEKITAR [JIKA [JIKA ADA] ADA] • UPAYA-UPAYA • UPAYA-UPAYA YANGYANG DILAKUKAN DILAKUKAN UNTUK UNTUK MENYELESAIKAN MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH BAB IV: BAB PENUTUP IV: PENUTUP Di dalam Di dalam bagian bagian penutup penutup sebutkan sebutkan pernyataan pernyataan berikut: berikut: “Demikian “Demikian laporan laporan pemantauan pemantauan ini kami ini kami buat dengan buat dengan sebenarbenarnya, sebenarbenarnya, berdasarkan berdasarkan pengamatan pengamatan dan atau dan wawancara atau wawancara serta serta data lain datayang lain kami yang kami peroleh peroleh selama selama periode: periode: [sebutkan [sebutkan waktuwaktu pemantauan].” pemantauan].”

Nama-nama Nama-nama Tim Pemantau Tim Pemantau dilengkapi dilengkapi dengan dengan tandatanda tangan, tangan, alamat alamat dan nomor dan nomor kontak kontak yang dapat yang dapat dihubungi. dihubungi.

LAMPIRAN: LAMPIRAN: - PETA/SKETSA - PETA/SKETSA LOKASI LOKASI KEGIATAN KEGIATAN - FOTO - FOTO COPYCOPY KARTU KARTU PENGENAL PENGENAL TIM PEMANTAU TIM PEMANTAU - FOTO-FOTO - FOTO-FOTO HASILHASIL KEGIATAN KEGIATAN PEMANTAUAN PEMANTAUAN

52

"Pulihkan gambut, pulihkan kemanusiaan."

Gedung Sekretariat Negara, Jalan Teuku Umar No. 10-11, Menteng, Jakarta Pusat T. +62 21 319 012 608

www.brg.go.id Badan Restorasi Gambut @BRG_Indonesia @BRG_Indonesia Badan Restorasi Gambut - BRG Badan Restorasi Gambut-BRG