PERUSAHAAN KELAPA SAWIT HARUS MENJALIN KERJASAMA DENGAN PARA PETANI: KEMENTERIAN

akarta (ANTARA) – Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud mengimbau perusahaan untuk menjalin kerjasama dengan para petani untuk meningkatkan produktivitas minyak kelapa sawit nasional.

Mahmud mencatat produktivitas petani kelapa sawit di Indonesia masih rendah, dengan angka dua ton minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil / CPO) per hektar. Sementara itu, produktivitas perkebunan skala besar bisa mencapai delapan ton CPO per hektar per tahun. “Perbedaannya mencapai tiga hingga lima kali lipat. Oleh karena itu, kami mendesak perusahaan untuk menjalin kerjasama untuk membantu petani meningkatkan produktivitas mereka,” kata Mahmud pada Konferensi Perubahan Iklim COP27 di Sharm El Sheikh, Mesir, menurut keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, kemitraan tersebut bisa berupa program peremajaan di mana petani bisa menggunakan benih sawit berkualitas seperti yang digunakan perusahaan perkebunan. “Perusahaan juga berkewajiban untuk membantu meningkatkan kapasitas petani, termasuk pemasaran produk mereka,” ujarnya.

Mahmud mencatat bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas untuk memperkuat perkebunan rakyat, antara lain program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pertanian cerdas yang mencakup digitalisasi rantai pasok.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK, Belinda Arunawati mencatat, selain kawasan hutan lindung, terdapat sekitar 7,4 hektar lahan dengan status penggunaan lain-lain di dalam hutan. “Untuk mencegah konversi hutan, kerja sama para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah sangatlah penting,” katanya. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki sekitar 95,3 juta hektar hutan di seluruh negeri.

Selain itu, kemitraan ini dapat mendukung upaya Indonesia dalam pengurangan emisi karbon, salah satunya melalui agenda FOLU Net Sink 2023.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman mengatakan bahwa target dari agenda ini adalah menyeimbangkan tingkat penyerapan gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan dan lahan lain atau bahkan lebih besar emisinya pada tahun 2030. “Target FOLU Net Sink 2030 adalah untuk mencapai tingkat emisi GRK berkurang 140 juta ton karbon dioksida setara,” ujarnya.