Statuta FKKM

Statuta Organisasi

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)

Statuta Organisasi

Statuta FKKM

FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT (FKKM) STATUTA ORGANISASI Pada tahun 1978 Indonesia menjadi tuan rumah Kongres Kehutanan Dunia yang memiliki tema “Hutan untuk Rakyat�. Setelah Kongres tersebut pengembangan konsep perhutanan sosial di Indonesia, yang merupakan cikal bakal dari konsep kehutanan masyarakat dimulai.

Kehutanan masyarakat adalah cara pandang baru pengelolaan hutan dimana akses terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal dibuka, dan sistem pengelolaan sumberdaya hutan (forest resource management system) serta sistem pengelolaan ekosistem hutan (forest ecosystem management system) diadopsi.

1

Statuta FKKM

FKKM didirikan pada tanggal 24 September 1997, sebagai inisiatif bersama yang dimaklumatkan dan dideklarasikan dalam pertemuan para pihak terkait (multistakeholders) yang diselenggarakan di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Forum

Komunikasi

ini

didirikan

sebagai

wadah

pertukaran informasi untuk isu kehutanan masyarakat dan kebijakan kehutanan di Indonesia. Diharapkan bahwa wadah ini dapat membantu merumuskan gagasan, program, gerakan menuju pengembangan kehutanan masyarakat di Indonesia.

Pada Pertemuan Nasional, selanjutnya ditulis Pernas Ke-8 FKKM yang diselenggarakan di Cisarua pada tanggal 6-9 September 2011, peserta Pernas FKKM merumuskan dan menyepakati STATUTA FKKM yang merupakan pedoman penyempurnaan dalam penyelenggaraan keorganisasian FKKM sebagai berikut: 2

Statuta FKKM

Nama, Sifat, Lambang, Tempat Kedudukan dan Waktu 

Lembaga ini bernama FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT disingkat FKKM yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.



FKKM

merupakan

lembaga

multipihak

yang

bersifat nasional, independen dan non-partisan. 

FKKM berkedudukan di Bogor dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.



Lambang FKKM berisi tiga orang bergandengan tangan di depan pohon dan burung di atasnya dalam suatu lingkaran.

3

Statuta FKKM

4.1. Warna lambang gradasi hijau yang dikelilingi tulisan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat dan

Indonesian

Communication

Forum

on

Community Forestry.

4.2. Gambar tersebut melambangkan para pihak (masyarakat lokal, pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, LSM) yang setara dan erat bekerjasama dalam pengelolaan ekosistem hutan lestari.

Visi & Misi Visi: Cara pandang pengelolaan hutan masyarakat harus berdasar pada sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh rakyat melalui organisasi masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, dan keberlanjutan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

4

Statuta FKKM

Misi: Berperan sebagai pendorong (motivator) gerakan menuju

cara

pandang

kehutanan

masyarakat

di

Indonesia. Mendukung proses-proses pengembangan kelembagaan kehutanan masyarakat melalui penyebaran informasi, pengembangan konsep, pengutan kapasitas dan perumusan kebijakan.

Azas dan Prinsip 1.

FKKM berazaskan Pancasila dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

FKKM diselenggarakan dengan prinsip-prinsip: kepedulian

terhadap

pengembangan

kehutanan

masyarakat di Indonesia, kebersamaan, kesetaraan antar para pihak, saling menghargai, transparansi dan akuntabilitas.

5

Statuta FKKM

Maksud dan Tujuan 1.

FKKM dibentuk dengan maksud untuk mendorong terciptanya

pengelolaan

sumberdaya

hutan

Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.

FKKM bertujuan memfasilitasi dialog antar para pemangku

kepentingan

yang

terkait

dengan

pengelolaan sumberdaya hutan dan mewadahi proses

belajar

multipihak

berkenaan

dengan

pengembangan kehutanan masyarakat di Indonesia yang tepat secara ekonomis dan ekologis serta berkesesuaian

dengan

nilai-nilai

masyarakat adat dan lokal.

6

sosial-budaya

Statuta FKKM

Keanggotaan 1.

FKKM beranggotakan perseorangan dan/ atau lembaga yang peduli terhadap pengembangan kehutanan masyarakat di Indonesia.

2.

Anggota FKKM berasal dari berbagai pihak pemangku kepentingan di bidang pengelolaan sumberdaya hutan yang meliputi: pemerintah (pusat dan daerah), pengusaha, akademisi, penggiat ornop (organisasi non-pemerintah) dan masyarakat adat dan lokal.

3.

Anggota FKKM dicatat oleh Pengurus FKKM dalam Daftar Anggota FKKM Nasional.

7

Statuta FKKM

Hak dan Kewajiban Anggota Hak anggota meliputi, antara lain: 1.

Dapat mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan FKKM

2.

Dapat mengakses berbagai fasilitas dan informasi yang diselenggarakan oleh FKKM

Kewajiban anggota meliputi, antara lain: 1.

Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan FKKM

2.

Menjaga nama baik FKKM

3.

Mendaftarkan diri sebagai anggota FKKM

4.

Membayar iuran anggota yang besarnya diatur kemudian oleh Pengurus Nasional

8

Statuta FKKM

Berakhirnya Keanggotaan Berakhirnya keanggotaan karena: 1. Wafat (untuk perseorangan) atau bubar (untuk lembaga) 2. Mengundurkan diri 3. Dipecat dari keanggotaan FKKM Alat Perlengkapan Organisasi Alat perlengkapan FKKM Nasional Alat perlengkapan utama, yaitu: 1. Pertemuan Nasional (Pernas) 2. Dewan Pengurus Nasional (DPN) 3. Sekretaris Eksekutif Nasional (Seknas) 4. Fasilitator Wilayah

9

Statuta FKKM

Alat perlengkapan penunjang, antara lain: 1. Kelompok Kerja (Pokja) 2. Mitra Kerja Alat perlengkapan FKKM Wilayah Alat perlengkapan organisasi, yaitu: 1. Pertemuan Wilayah (Perwil) 2. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) 3. Sekretaris Eksekutif Wilayah (Sekwil) 4. Kelompok Kerja Daerah 5. Mitra Kerja Daerah Keberadaan perlengkapan organisasi di wilayah ini dibentuk berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah dan bukan menjadi kewajiban FKKM Nasional.

10

Statuta FKKM

Badan Hukum Organisasi Hingga Pernas Ke-8 FKKM di Cisarua, 6-9 September 2011, peserta Pernas menyepakati untuk tidak memBadan-Hukum-kan FKKM. Namun, disepakati bahwa FKKM Nasional dapat membentuk satu atau lebih Badan Hukum untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu.

Pada Pernas Ke-8 FKKM disepakati untuk membentuk sebuah Yayasan yang berfungsi sebagai kelengkapan legalitas/administrasi FKKM Nasional dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kepengurusan kepengurusan Yayasan

tidak

Yayasan FKKM

tidak Nasional.

memiliki

identik

dengan

Kepengurusan

kewenangan

sebagai

penyelenggara FKKM Nasional. FKKM Nasional diselenggarakan oleh DPN yang dipilih pada Pernas.

11

Statuta FKKM

2. Yayasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari FKKM. Kepengurusan Yayasan dibahas di Pernas dan dibentuk di Rakernas untuk periode 3 (tiga)

tahun

bersamaan

dengan

periode

Kepengurusan DPN FKKM Nasional.

3. Anggota DPN FKKM Nasional duduk sebagai Pembina dan/ atau Pengawas Yayasan.

4. Pengurus Yayasan tidak boleh dijabat oleh anggota DPN maupun penyelenggara Setnas FKKM (dalam hal ini : Seknas, dan/atau Staf Sekretariat).

Pertemuan/Rapat Koordinasi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan FKKM Nasional: 1. Pertemuan Nasional 12

Statuta FKKM

2. Rapat Koordinasi DPN 3. Rapat Koordinasi Sekretariat Nasional FKKM Wilayah: 1. Pertemuan Wilayah 2. Rapat Koordinasi DPW 3. Rapat Koordinasi Sekretariat Wilayah Pendanaan Organisasi Sumber pendanaan FKKM berasal dari : 1. Iuran anggota.

2. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan visi misi FKKM. 3. Sumbangan, kerjasama, donasi dari pihak lain yang sejalan dengan visi dan misi FKKM dan sifatnya tidak mengikat.

13

Statuta FKKM

Perubahan Statuta Perubahan statuta dilakukan melalui PERNAS atau PERNAS luar biasa yang diselenggarakan oleh DPN. Pembubaran Organisasi FKKM hanya dapat dibubarkan atas usul sedikit-dikitnya dua pertiga dari jumlah anggota yang disampaikan secara tertulis yang disertai alasan-alasan yang jelas.

Apabila FKKM dibubarkan, maka Pengurus Nasional berkewajiban

untuk

melakukan

likuidasi

kecuali

ditentukan lain oleh Pernas luar biasa.

Bilamana FKKM dibubarkan dan jika ada sisa kekayaan akan diberikan kepada lembaga yang mempunyai tujuan yang sama.

14

Statuta FKKM

Aturan Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional.

15