Warta FKKM Edisi Februari 2011

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 02, FEBRUARI 2006

1

WARTA FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT

Volume 9 Nomor 02, Februari 2006 ISSN : 1410-8550

Pemimpin Umum Didik Suharjito Pemimpin Redaksi Muayat Ali Muhshi Dewan Redaksi Haryadi Himawan Arief Budimanta Bestari Raden Nana Suparna Sih Yuniati Said Awad Redaktur Muhammad AS Tata Letak Muhammad AS Sirkulasi Totok Sadianto Alamat Redaksi Jl. Cisangkui Blok B VI No. 1 Bogor Baru, Bogor 16152 Telp./Fax. (0251) 323090, E-mail: fkkm_jog@indo.net.id seknas-fkkm@indo.net.id Website : www.kehutananmasyarakat.com www.fkkm.org Gambar Cover Depan : JATAM-KELIR NUSANTARA

w.a.r.t.a. fkkm. Diterbitkan oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), sebagai media informasi dan komunikasi antar anggota jaringan, serta masyarakat kehutanan maupun non kehutanan yang berminat terhadap masalah-masalah kehutanan masyarakat dan perubahan kebijakan kehutanan Indonesia. Redaksi mengundang para ahli, praktisi dan pemerhati untuk menulis secara bebas, kreatif, sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan tidak selalu mencerminkan pendapat dan visi penerbit.

Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat, tanpa mengubah maksud dan isinya.

Kontribusi naskah atau tulisan dapat dikirimkan ke alamat redaksi melalui pos atau email.

2

WARTAFKKM VOL.9 NO.02,FEBRUARI2006

Dari Kami Pembaca yang budiman, Aksi menuntut penutupan PT Freeport marak terjadi di sejumlah wilayah terutama di Papua dan Jakarta. Di Papua, rakyat Papua melakukan aksi blokir jalan di depan salah satu pintu gerbang masuk pertambangan terbesar di dunia itu. Di Jakarta, aksi ditujukan ke kantor pusat Freeport di Plaza 86, Jalan Rasuna Said Jakarta.

Penolakan terhadap PT Freeport seperti ini, sudah lama tak terdengar lagi dalam beberapa tahun belakangan. Selain sokongan pemerintah terhadap perusahaan ini yang begitu besar sehingga menyulitkan aksi penolakan, informasi seputar eksplorasi tambang Freeport juga sangat tertutup.

Tapi sebuah laporan menghebohkan telah ditulis koran New York Times. Koran itu menyebut limbah PT Freeport mencapai 6 miliar ton atau dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membangun terusan Panama. Antara tahun 1975-1997, 160 orang telah dibunuh oleh militer di daerah tambang dan sekitarnya. Sejumlah pejabat menerima ribuan dollar dan keluarga mereka mendapat tunjangan yang sangat banyak. Freeport juga menganggarkan 276 miliar hanya untuk uang pengamanan.

Kini nasib Freeport sedang diuji. Apakah pemerintah akan menutup Freeport atau tetap kekeh dengan membiarkan kekayaan tambang bangsa ini diacak-acak perusahaan asal Amerika itu?. Kita lihat saja.

Redaksi

OPINI

Karena Kita Senasib Oleh Muhammad AS

I

NILAH fakta mencengangkan.

Negara-negara yang kaya sumberdaya alam khususnya tambang dan migas di belahan bumi selatan adalah negara-negara miskin, dililit banyak hutang dan mengalami kerusakan lingkungan yang parah. Dan itulah yang kini terjadi di Indonesia dan beberapa negara-negara selatan.

Peru, Papua Nugini, Thailand, Ekuador juga Indonesia menjadi miskin justru karena kekayaan alamnya. Hutan, keragaman hayati, serta bahan tambang yang seharusnya dapat mensejahterakan rakyat di negara-negara tersebut berubah menjadi kutukan yang menyengsarakan.

Eksploitasi kekayaan alam seperti tambang yang dilakukan negara-negara utara dengan mendirikan perusahaan multinasional di negara-negara selatan telah membuat negara-negara itu mengalami kerugian besar.

Selain tak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rakyat di negara tersebut, kerusakan lingkungan yang parah terjadi di hampir semua negara yang menjadi tempat eksploitasi alam ini berlangsung.

Tengoklah apa yang terjadi dengan Ekuador, sebuah negara di Amerika Latin, mengalami resouce caouse menjadi miskin dan terbelit hutang justru karena kekayaan alam minyaknya disedot oleh lembaga internasional yang serakah selama lebih dari 30 tahun.

Bougainville, sebuah pulau hijau di lautan Pasifik, penduduknya berubah makin miskin, dan lingkungan ekosistemnya rusak setelah perusahaan Australia Conzinc Rio Tinto (CRA) menambang tembaga sejak 1972.

Indonesia juga tak kalah miskinnya setelah sumbersumber kekayaan alamnya dieksploitasi habis oleh perusahaan-perusahaan multinasional asing. Sederet perusahaan asing mulai dari tambang emas PT Barisan Tropikal Mining di Sumatera; PT Indo Muro Kencana, PT Kelian Equatorial Mining, PT Indominco Mandiri, PT Adaro, PT Arutmin, PT Bahari Cakrawala Sebuku di Kalimantan; PT Inco, PT Newmont, PT Antam di Sulawesi; PT Newmont, PT Arumbai di Nusa Tenggara; PT Nusa Halmahera Mineral dan Pulau Wetar di kepulauan Maluku,

hingga PT Freeport di Papua, hanya memberikan sedikit sekali pemasukan bagi APBN dibanding dengan kelakukan mereka yang telah mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

Kehadiran perusahan-perusahaan tersebut yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dimana perusahaan beroperasi ternyata tidak dilakukan. Banyak penduduk di sekitar lokasi perusahaan justru hidup serba kekurangan. Tak jarang mereka sendiri malah jadi korban dan tersingkir dari wilayahnya. Negara-negara dimana eksploitasi alam dilakukan justru malah merugi triliunan rupiah, memiliki jumlah utang luar negeri yang membengkak dan membebani anggaran pemerintah.

Anda bisa bayangkan berapa kerugian negara dalam operasi tambang PT Freeport misalnya, jika perusahaan yang beroperasi sejak tahun 60-an itu limbahnya mencapai 6 miliar ton atau sama dengan dengan dua kali lipat bahanbahan bumi yang digali untuk membangun terusan Panama.

Ini adalah laporan New Nyork Times yang sempat bikin heboh itu.

Kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional itu juga menimbulkan konflik antara pemerintah dan rakyatnya sendiri. Di Papua Nugini, sebuah pulau diblokade oleh tentara bayaran pemerintah karena penduduknya menolak beroperasinya tambang Australia yang mencemari lingkungan mereka.

Tuntutan serupa juga sebenarnya marak terjadi di Indonesia. Tuntutan penutupan tambang terbesar di dunia, PT Freeport oleh rakyat Papua yang akhir-akhir ini marak merupakan luapan atas ketidakadilan yang dilakukan Freeport karena telah mengeksploitasi wilayah Indonesia dengan licik.

Pemerintah negara-negara selatan seharusnya tak tinggal diam dan mendukung rakyatnya yang melakukan penolakan atas perlakukan tidak adil perusahaan multinasional yang telah mengeruk sumberdaya alam mereka. Kalau tidak, jangan-jangan kita memang negara kaya sumberdaya alam tapi lebih senang ditipu perusahaan multinasional asing WARTA FKKM VOL. 9 NO. 02, FEBRUARI 2006

3

BUYAT PANTE : Sejak PT Newmont Minahasa Raya (NRM) beroperasi di dekat perkampungan Buyat Pante, kampung itu berubah seperti “sampah” JATAM-KELIR NUSANTARA/KELVIN NUGROHO

Dari Selatan untuk Selatan

T

ragedi Buyat disuguhkan lewat media visual film dalam South to Shouth Film Festival yang berlangsung di Jakarta 25 – 27 Januari lalu. Film-film lain yang mengisahkan penderitaan rakyat di balik kemilau emas yang terjadi di berbagai negara selatan juga diputar di festival ini. Diskusi bertema dibalik kemilau emas juga digelar, termasuk pameran foto yang menampilkan potret kehidupan warga Buyat Pante. Inilah festival film bertema lingkungan pertama di Indonesia.

“Bukan karena tidak lagi mencintai kampung halaman, sehingga kami memilih pindah” Mereka akhirnya memutuskan pindah. Ketika kampung mereka tibatiba terserang berbagai macam penyakit : TBC Paru, ISPA, Lipoma, Demetitis, Cephholgia. Andini, anak kecil yang malang, terlahir cacat. Sekujur tuhuhnya mengeluarkan bintik kemerahan, kulitnya mengelupas sebelum akhirnya meninggal. Aryanti, 2 tahun, bila menangis, air mata yang keluar berupa darah. Anak-anak yang lain menderita luka menganga di

4

telingga, punggung, tangan, ketiak hingga dekat kemaluan. Busuk. Di tubuh orang dewasa muncul benjolanbenjolan, kepalanya pusing-pusing, kaki lumpuh. “Tempat ini sudah tak layak huni” kata Jemi Bawole, warga Buyat Pante.

Dulu ini tak pernah terjadi. Tapi sejak PT Newmont Minahasa Raya membangun pipa sepanjang 10 kilometer ke Teluk Buyat dan membuang limbahnya ke sana, segalanya menjadi berubah. Penyakitpenyakit itu muncul. Ikan-ikan mengeluarkan darah berwarna hitam bila dibelah dan menjadi sangat jarang.

WARTAFKKM VOL.9 NO.02,FEBRUARI2006

“Kami pindah dengan kemauan sendiri” kata Jabul Bawole. Hari itu, 25 Juni 2005 warga Buyat Pante telah bersiap. Barang-barang telah dikemas.

Kuburan Andini dibongkar. Jenazahnya dimasukkan peti. Sebuah ritual perpisahan lalu digelar : puing-puing rumah yang telah mereka bongkar kemudian dibakar. Puluhan polisi berjaga-jaga. Para ibu saling berpelukan, mereka menangis. Seorang bapak meratapi bekas rumahnya, beberapa kali mengusapkan air mata. Tapi keputusan sudah bulat. Dua ratus enam puluh enam warta Buyat Pante, hari itu juga memilih pindah ke Duminaga.

REVISI PP 34 TAHUN 2002 Anda bisa menyaksikan adegan mengharukan ini dalam film Bye…Bye… Buyat besutan Kang E. Film ini menjadi film pembuka dalam South to South (SoS) Film Festival yang digelar di Ghothe Institut, Jakarta. Inilah festival film bertema lingkungan pertama yang pernah digelar di Indonesia.

Sebanyak sepuluh film dokumenter dari berbagai negara diputar di festival ini. Semua film berkisah tentang sisi lain dari gemerlap pembangunan industri tambang. Tentang sebuah masyarakat yang menderita karena kehadiran industri tambang di negaranegara selatan. Dari Peru, Papua Nugini hingga Indonesia.

Sebutlah Amazon-OCP garapan Juan Pablo Barragan dan Ivonne Ramos. Film ini bercerita bagaimana Equador, sebuah negara di Amerika Latin menjadi miskin dan terbelit hutang justru karena kekayaan alamnya dieksploitasi selama lebih dari 30 tahun oleh banyak perusahaan minyak transnasional serta lembaga perbankan internasional yang serakah.

Film lain, The Company We Keep besutan Simon Chambers menceritakan bagaimana perusahaan tambang multinasional Rio Tinto, membuat malapetaka besar di Cape Prass, sebuah daerah di Inggris, dengan racun yang disebarkan perusahaan tersebut.

Adapula The Evergreen Island garapan sutradara Fabio Cavadini dan

JATAM-KELIR NUSANTARA/CARMELLIA

Mandy King yang bercerita terganggunya keseimbangan alam Pulau Bougainville, sebuah tempat di Kepulauan Pasifik sejak sebuah perusahaan tambang beroperasi di pulau itu pada 1972.

Melalui aksi protes, masyarakat setempat berhasil menutup paksa perusahaan tersebut. Namun, keberhasilan ini justru membuat pemerintah Papua Nugini mengirim tentara bayaran untuk memblokade Pulau Bougainville dari dunia luar, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Memulai kehidupan dari titik nadir dan kembali ke alam menjadi pilihan penduduk Bougainville dibanding menerima kembali kehadiran perusahaan tersebut.

South to South Festival Film memang ingin membuka lebih banyak informasi di balik kemilau emas, intan, dan bahan tambang lainnya lewat hasil karya para filmmaker.

Nama “South to South” sendiri dipilih panitia bukan tanpa alasan. Menurut koordinatornya, Javelina Punuh, sebutan itu diilhami

karena negara-negara selatan memiliki karakteristik khas. Mereka adalah negara yang kaya sumber daya, tapi masyarakatnya miskin, dililit banyak hutang dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi.

Pilihan tema yang disodorkan panitia, Behaind the glitter of gold, ingin mengajak penonton agar lebih memahami apa yang terjadi dibalik gemerlap industri pertambangan. “Bila bicara tentang emas, yang kita bayangkan biasanya tentang keindahannya. Namun, pernahkah kita berpikir seberapa besar pengorbanan yang harus dilakukan untuk memperolehnya?,” kata Siti Maemudah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Dan lewat film dan foto di SoS inilah, kita diajak untuk melihat dan merasakan sendiri suara-suara serta potret dari lokasi terpencil dan tak pernah didengar dimana emas dan minyak berasal. “Orang lebih bisa leluasa mengekspresikan film dan foto daripada membaca buku” kata Punuh.

Pilihan ini bisa dimengerti. Foto dan film memang lebih relatif bisa diterima oleh segala generasi, segala umur.

Lewat media-media seperti ini, panitia juga ingin lebih banyak menggaet generasi baru agar ikut peduli terhadap masalah lingkungan tanpa harus memprovokasi. Dan tampaknya mereka cukup berhasil.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 02, FEBRUARI 2006

5

Jauh hari sebelum festival berlangsung, banyak anak-anak muda yang bukan dari golongan aktivis lingkungan hidup sudah kepincut dengan festival ini. Mereka merasa harus menonton film yang kayak ginian. Sekelompok mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta bahkan berniat menyewa bis agar bisa nonton rame-rame.

Sebuah situs yang menyajikan SoS dari A sampai Z, juga tak kalah kebanjiran pengunjung. Sejak diluncurkan dua minggu sebelum festival, lebih dari 2200 hit atau jumlah halaman terakses sampai festival itu berakhir.

Film Bye..Bye.. Buyat yang menurut jadwal hanya diputar dua kali selama festival terpaksa harus diputar berulang-ulang karena membludaknya penonton yang meminta film tersebut kembali diputar.

Panitia mengaku tak banyak mengelurkan koceknya untuk menyelenggarakan SoS. Meski demikian, tak banyak sponsor yang mau mendukung acara tersebut “Banyak yang enggan, karena festival ini mengangkat kasus Buyat,� ungkap Punuh. PT NRM, memang sempat mengontak panitia agar ikut diliibatkan dalam StoS. Alasannya sebagai pembanding terhadap kasus Buyat. Tak tangung-tangung semua media pendukung SoS mendapatkan tembusannya.

6

Tapi panitia menolak permintaan mereka.

Film-film yang diputar di SoS terbilang bukan film kacangan.

Sebutlah Chorpampe, The Price of God. Film arahan sutradara Ernesto bersama Cabellos dan Stephanic Boyd, ini merupakan film yang pernah mendapatkan tujuh penghargaan baik di festival nasional dan internasional.

Chorpampe, The Price of God bercerita tentang surga Andean yang menawan, yang berubah menjadi bencana setelah perusahan tambang emas terkaya di dunia menumpahkan merkuri di tempat itu. Sedikitnya 900 penduduk mengalami keracunan dan tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Seorang walikota muda terpilih lalu menjanjikan perawatan kesehatan dan kompensasi yang adil bagi para korban. Sayang, anak petani yang sederhana ini justru mempercayai para politisi korup, pejabat licik, dan ahli medis tak jujur. Bulan-bulan ketegangan memuncak pada sebuah

WARTAFKKM VOL.9 NO.02,FEBRUARI2006

pemblokiran jalan yang dramatis, sementara perpecahan dalam masyarakat mulai muncul.

Selain film-film dari manca negara, SoS menyuguhkan film-film produksi dalam negeri. Bye..Bye Buyat hanya salah satunya. Film-film produksi dalam negeri lainnya antara lain Surat untuk Rio Tinto; Emas Kami, Sengsara Kami; Sejak Tailing di Buang; Ouch; dan Misi Kemanusiaan Teluk Buyat.

Film-film tersebut diputar di pojok lamin. Di tempat itu penonton dipersilahkan memilih sendiri film-film yang akan ditonton. Flm-film tersebut merupakan film-film pendek yang ratarata berdurasi kurang dari 20 menit bertema seputar “lingkungan, kesehatan, masyarakat adat dan tambang.

Surat untuk Rio Tinto produksi Yayasan Pikul bercerita tentang hengkangnya penduduk lokal dari tanah mereka karena datangnya perusahaan tambang multinasional Rio Tinto di tahun 1985 untuk membuka pertambngan emas di wilayahnya.

Semula Rio Tinto menjanjikan kompensasi tanah dan rumah penduduk hingga membuka lapangan pekerjaan. Tapi janji itu tak pernah ditepati. Film ini dikemas dalam bahasa bertutur lewat sebuah surat untuk Rio Tinto.

Emas Kami Sengsara Kami yang juga diproduksi Yayasan Pikul berkisah tentang masyarakat Dayak yang marah dengan kehadiran perusahaan tambang asal Australia, Indo Muro Kencana (IMK). Perusahaan ini menyerobot tambang emas tradisional mereka, tanah-tanah keramat, kuburan keluarga

JATAM-KELIR NUSANTARA

DOK RAINFOREST INFORMATION CENTRE

Dari Selatan Untuk Selatan

REVISI PP 34 TAHUN 2002 Foto “Anakku Andini” merupakan salah satu foto yang banyak menarik minat pengunjung. Foto itu memperlihatkan Andini, 5 bulan, sedang digendong seorang ibu.

Tubuhnya ringkih, kulit kepalanya pecahpecah. Andini adalah salah satu korban pencemaran yang terjadi di Teluk Buyat.

Andini lahir dalam keadaan cacat dan JATAM-KELIR NUSANTARA/ISMET hanya sempat menghirup udara selama 5 bulan. Pante sejak sebelum dan ketika mereka Gambar Andini mampu pindah ke Duminaga.

Meski banyak kekurangan di sanaditangkapsecara apik oleh bidikan sini, SoS toh telah menyuguhkan kamera Carmelia.

Foto-foto lain memperlihatkan sesuatu yang tak biasa tentang apa kehidupan di perkampungan Buyat yang terjadi di balik megahnya industri pertambangan dan kemilau “emas” nya. Lewat Film, SoS telah memberi gambaran tentang apa yang tak pernah terlihat, dirasakan dan disembunyikan dari suara-suara serta potret dari lokasi terpencil dan tak terdengar dimana emas dan minyak berasal. Film adalah jendela batin.

MUHAMMAD AS

dan para leluhurnya. Masyarakat Dayat akhirnya mengadukan perilaku perusahaan IMK kepada pemerintah Australia. Emas tak lagi mendatangkan berkah, tetapi kesengsaraan yang berkepanjangan.

Film lain tentang kasus Buyat disuguhkan Walhi dalam film Sejak Tailing Dibuang. Film ini secara telanjang memaparkan kebohongankebohongan PT NRM yang telah membuang limbah mereka ke dasar teluk Buyat dan menyengsarakan warga Buyat Pante.

Yang menarik SoS FF juga menyuguhkan lebih dari 40 foto yang berkisah tentang tragedi Buyat dari fotografer media nasional dan internasional serta organisasi kemanusiaan. Dari 40 foto yang ditampilkan, lima di antaranya dilelang yang hasilnya akan disumbangkan untuk membangun permukiman warga Buyat Pante di tempat tinggal mereka yang baru, Duminanga.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 02, FEBRUARI 2006

JATAM-KELIR NUSANTARA/CARMELIA

JATAM-KELIR NUSANTARA/KELVIN NUGROHO

” JATAM-KELIR NUSANTARA/ROSYID AZHAR

“

Di SoS kita diajak untuk melihat dan merasakan sendiri suara-suara serta potret dari lokasi terpencil dan tak pernah didengar dimana emas dan minyak berasal

7

Mitos-Mitos Tambang Gemerlap industri tambang cuma isapan jempol

A

pakah benar industri pertambangan mendatangkan kesejahteraan?� tanya Sonny Keraf kepada pengungjung South To South Film Festival pada suatu sore di Gothe Institut Jakarta. Wajah Sony nampak sangat serius ketika menyodorkan pertanyaan ini. Kacamata bundarnya sedikit terangkat, dahinya berkerut.

Pertanyaan itu dilontarkan mantan Menteri Lingkungan Hidup itu persis ketika industri tambang kini mendapat sorotan tajam lantaran tersandung berbagai kasus kekerasan dan kerusakan lingkungan yang parah.

Belakangan mantan Ketua MPR, Amien Rais pun kembali bersuara lantang soal penjarahan besar-besaran yang dilakukan sebuah perusaahan tambang terbesar di dunia, PT Freeport Mcloran di Papua. Amien tak bisa menerima perlakuan perusahaan tersebut yang mengeksploitasi kekayaan alam bangsa ini secara ugalugalan: sebuah gunung bisa lenyap dan menjadi danau yang sangat jelek.

8

Apa yang sebenarnya terjadi di balik megahnya industri pertambangan?

Di Indonesia, industri tambang sudah hampir berumur hampir empat dekade. Tapi cobalah simak fakta-fakta berikut tentang apa yang sudah kita dapat dari kemegahan industri ini.

Sepanjang kurun waktu 1993-1995, sumbangan industri pertambangan hanya berkisar antara 2,54%-2,92% dari pendapatan kotor domestik (PDB), dan pada tahun 2002 menjadi 2,7%.

Penelitian Price Waterhause Cooper (Pwc) tentang pengeluaran dan belanja 12 perusahaan pertambangan besar di Indonesia sepanjang kurun waktu 1994-1998 menunjukkan 95,3% adalah belanja impor. Artinya dari total pengeluaran dan belanja hampir seluruhnya kembali ke kantong negara asal perusahaan. Sisanya sebesar 4,7% yang dibelanjakan di dalam negeri.

Sepanjang kurun waktu 20002004, kontribusi sektor pertambangan untuk APBN hanya sekitar 1,3 hingga 2,3 triliun. Nilai ini lebih kecil dari pada sektor kehutanan.

Tentu anda masih ingat diizinkannya praktik pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

Hitung-hitungan Greenomic Indonesia, kita malah akan merugi daripada untung. Kerugiannya bisa mencapai Rp. 70 triliun per tahun. Angka ini setara hampir 70 kali lipat dari penerimaan sektor tambang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2003, yang hanya bernilai Rp. 1,07 triliun. Atau, lebih besar Rp. 25 triliun dari total secara nasional sumbangan sektor pertambangan terhadap Produk

WARTAFKKM VOL.9 NO.02,FEBRUARI2006

DOK WIREPHOTO

Domestik Bruto (PDB) 2002 sekitar 45 triliun.

Simak pula fakta ini : untuk membuat satu cincin emas seberat 1 gram, sebuah perusahaan tambang membutuhkan sedikitnya 04 liter air bersih, membuang 650 kilo gram tailing dan 1.73 ton limbah batuan.

Di balik gemerlap industri pertambangan ternyata ada penduduk lokal yang harus jatuh bangun untuk bertahan hidup bahkan kehilangan nyawa akibat tanah mereka diserobot untuk lokasi tambang. Akibat pembangunan pertambangan di lokasi tambang muncul pelanggaran HAM, kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan persoalan-persoalan sosial baru : keluarga menjadi terceraiberai, bisnis prostitusi marak, kriminalitas meningkat.

PT Freeport Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1967, telah menghancurkan dan mencaplok tanah adat, melanggar HAM, merusak lingkungan hidup, menghancuran sendi-sendi ekonomi rakyat dan meningkari eksistensi orang Amungme.

REVISI PP 34 TAHUN 2002

DOK WIREPHOTO

Laporan menghebohkan yang ditulis koran New York Times menyebut operasi tambang PT Freeport dapat menghasilkan limbah sebesar kira-kira 6 miliar ton atau sama dengan lebih dari dua kali bahanbahan bumi yang digali untuk membangun Terusan Panama.

Kebayakan limbah itu dibuang di pegunungan sekitar lokasi tambang atau ke sungai-sungai yang mengalir turun ke daratan rendah basah, yang dekat dengan Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan hujan tropis perawan dan telah diberi status khusus oleh PBB. Selama lebih dari 40 tahun, PT Freeport hanya menguntungkan segelintir rakyat Papua. Jumlah penduduk miskin Papua merupakan terbesar dengan nilai IPM di urutan 29 dari 30 propinsi di Indonesia. Bahkan, akumulasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di atas 35% berada di kawasan konsesi PT Freeport. Ironisnya bisnis prostitusi di kota tambang Timika meningkat seiring kenaikan produksi PT Freeport.

Timika menjelma menjadi kota dengan angka penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia. Sebuah prestasi yang mencengangkan.

Atas berbagai tindakan itu, PT Freeport terus menerus mendapat aksi protes rakyat Papua sampai hari ini.

Pada tahun 1977, suku Amungme dan enam suku lainnya di seputar pertambangan Freeport meledakkan jalur pipa. Tapi pemberontakan itu dibalas dengan penyerangan balik oleh pihak keamanan. Kebun-kebun dan rumah-rumah dihancurkan, beberapa orang Amungme di bantai dan dibunuh. Antara tahun 1975-1997 diperkirakan 160 orang telah dibunuh di sekitar lokasi tambang.

Patut diduga, salah satu kontributor menguatnya tuntutan merdeka rakyat Papua dari Republik adalah akumulasi kemarahan rakyat Papua terhadap kehadiran Freeport serta sokongan yang diberikan pemerintah dan militer terhadap perusahaan tersebut.

Di Kalimantan Tengah, perusahaan tambang emas PT. IMK/Aurora Gold meluluhlantakkan tanah adat dan warisan leluhur masyarakat Dayak Siang, Murung dan Bakumpai. Sejak tahun 1987 hingga 2001, mereka terus menerus mengalami pelanggaran HAM. Mulai dari penggusuran wilayah pertambangan tradisonal, pemukiman, penangkapan tanpa prosedur hingga penembakan dan pembunuhan.

Nasib masyarakat Kelian di kawasan pertambangan PT KEM/Rio Tinto juga tak jauh berbeda. Selama periode 1987 – 1997, perempuan yang tinggal di dekat operasi pertambangan milik Rio Tinto ini menderita akibat pelecehan seksual. Beberapa di antara mereka adalah karyawan perusahaan dan diancam akan dipecat oleh karyawan asing perusahaan itu jika mereka membeberkan kasus yang dialaminya. Kasus ini pernah diinvestigasi oleh Komnas HAM, dan

mereka menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM akibat operasi perusahaan tersebut.

Orang-orang Buyat di Sulawesi Utara menderita sakit dan pendapatan rumah tangganya merosot sejak PT Newmont Minahasa Raya beroperasi di sana. 66 KK warga terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya karena sudah tercemar.

PT Barisan Tropikal Mining di Kabupaten Muara Tiku, Sumatera

Selatan dan tambang PT Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah meninggalkan warisan kerusakan permanen pasca penambangan dan hanya menyisakan penderitaan bagi penduduk lokal.

PT International Nikel Indonesia (Inco) yang beroperasi di Sulawesi Selatan mengusir 750 keluarga dari komunitas masyarakat adat Dongi dan Sorowako dari tanah nenek moyangnya. Inco yang mendapat konsesi seluas 6,6 juta hentar selama 30 tahun, hanya memberikan royalti kepada pemerintah Indonesia sangat sedikit, hanya 0,015% dari harga tiap kilogram nikel. Sementara penduduk sekitar yang protes karena tanahnya dikuasai Inco mendapat perlawanan dari perusahaan dan aparat keamanan setempat. Enam orang telah ditangkap dan diadili pada Oktober 2003.

Jadi masihkan kita berpikir industri pertambangan mensejahterakan?.

Diam-diam kita mengatakan:..tidak.

MUHAMMAD AS

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 02, FEBRUARI 2006

9

KOLOM Antara Pembalak Liar, Konflik Kehutanan dan Kerugian Negara

K

onflik kehutanan di Pulau Jawa didominasi olehPerum Perhutani dengan masyarakat.

Sementara di luar Jawa lebih banyak terjadi antara pemegang HPH dengan masyarakat dan pemerintah. Dua fenomena ini menarik untuk dikaji, sebagai bahan pengambilan kebijakan kehutanan dan penyelesaian konflik kehutanan Di Jawa, Perhutani misalnya upaya paling efektif untuk mengantisipasi pencurian kayu jati, adalah dengan membentuk program Pengelolaan Hutan Lestari dan Pemantapan Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)-melibatkan masyarakat di sekitar hutan-dalam pengelolaan hutan. Karena dilibatkan, maka masyarakat turut menjaga keamanan hutan. Berpijak dari kebijakan tersebut, maka sampai tahun 2004 di Unit I Jateng terbentuk 1.077 Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) atau 50 persen dari 2.174 desa hutan di Jateng.

Tentang efektivitas program tersebut mungkin bisa dilihat dari laporan perhutani yang menyebutkan; selama tahun 2004, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah berhasil menyelamatkan 38.400 meter kubik kayu jati dengan nilai Rp 13,739 miliar.

Ini dicapai setelah dilakukan peningkatan pengamanan hutan dengan pengamanan swakarsa, operasi gabungan bersama aparat keamanan, dan pemberdayaan masyarakat melalui model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dari kacamata developmentalis, perusakan hutan, termasuk pencurian kayu baik di daerah jati maupun rimba, terjadi akibat ketidakseimbangan suplai dan permintaan kayu. Namun demikian dari sisi lain, kondisi sosial politik juga tidak kondusif di beberapa daerah. Di era reformasi, masyarakat di sekitar hutan ramai-ramai menebangi kayu jati.

Di luar Jawa, persoalan para pengusaha hutan yang nakal lebih mewarnai kasus-kasus kehutanan.

Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Greenomics pada Agustus 2004 misalnya, menemukan bahwa praktek korupsi dan kolusi bisnis eksploitasi kayu di hutan diduga dilakukan hampir semua perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) yang berdampak pada kerugian negara triliunan rupiah dan kerusakan hutan.

10

WARTAFKKM VOL.9 NO.02,FEBRUARI2006

Bila di Jawa penebangan liar dilakukan oleh masyarakat dan tentu dengan kapasitas yang terbatas, dan memiliki sejarah hak atas hutan tersebut, maka di luar Jawa pembalakan liar dilakukan oleh pengusaha HPH, dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Wacana pembalakan liar terkait dengan kerugian negara. Pertanyaannya apakah pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat dianggap merugikan negara? Bagaimana pula dengan pembalakan liar yang dilakukan oleh pengusaha HPH? Faktanya dilapangan terjadi diskriminasi dalam penanganan penebangan liar. Pada prakteknya, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta beberapa undang-undang lain seperti UU Keanekaragaman Hayati dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mampu menjerat orang-orang di level bawah atau lapangan (penebang, pengangkut, dan pengumpul), tidak sampai pemodal atau pihak tertentu yang punya andil cukup besar terhadap terjadinya illegal logging. Yang lebih memprihatinkan, banyak pelaku besar (cukong) hanya dikenai pelanggaran keimigrasian lantaran pada umumnya berkewarganegaraan asing.

Pembalakan liar sebenarnya adalah penebangan hutan yang tidak sah secara hukum. Pelanggaran hukum ini biasanya dengan menata area kerja yang dilakukan secara sepihak di atas kertas dan tidak melakukan kapitalisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam bentuk tegakan hutan. Selain itu, para perusahaan HPH dan HTI tidak melakukan kegiatan penanaman hutan kembali. Aktivitas pengusaha HPH seperti ini biasanya mengarah pada praktek korupsi. Praktek korupsi yang dilakukan perusahaan HPH dan HTI tidak lepas dari peran oknum pemerintah dengan memanfaatkan kewenangan pejabat pemerintah dan celah aturan hukum yang kurang tegas. Yang jelas setiap tahun negara bisa dirugikan Rp 30 hingga 40 trilyun setiap tahun oleh pembalakan liar ini.

Kembali riset ICW-Greenomics menyebutkan data; tidak kurang dari 43 persen pemegang HPH dan HTI tidak memenuhi kerangka hukum bisnis kehutanan lestari. Sebesar 39 persen perusahaan tersebut mematuhi kerangka hukum hanya sepotong-sepotong.

Sisanya, 18 persen, hanya berkinerja sedang.

OLEH : LAIS ABID Anggota Badan Pekerja ICW, Jakarta

Ada titik singgung antara pembalakan liar dengan korupsi. Keduanya menimbulkan kerugian negara.

Memang hal ini masih dalam perdebatan, bahwa pelaku pembalakan liar sesungguhnya dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaku pembalakan liar aktif dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi karena upaya memperkaya diri (sendiri atau orang lain atau korporasi) secara melawan hukum yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara dan/atau memberikan sesuatu atau janji terhadap pegawai pejabat (pejabat negara) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal pelaku pembalakan liar (aktif) memberikan sesuatu atau janji (suap) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan masalah izin atau jaminan keamanan atau jaminan hukum atas aktivitasnya dalam melaksanakan praktek pembalakan liar, pelaku dapat dikenai Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaku pembalakan liar pasif (yang juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara) dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi karena beberapa hal.

Pertama, ia melakukan upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001).

Kedua, ia menerima sesuatu atau janji (suap) sebagai akibat perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001).

Ada beberapa kelebihan apabila pelaku pembalakan liar dijerat dengan delik korupsi.

Pertama, ancaman pidananya lebih berat. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur adanya ancaman

maksimal seumur hidup, bahkan dalam keadaan tertentu dapat diancam hukuman mati.

Sedangkan dalam UU Kehutanan, ancaman maksimal yang dapat dikenakan hanya 15 tahun penjara. Selain itu, UU Korupsi mengatur adanya ancaman minimal 1 tahun, sedangkan UU Kehutanan tidak mengatur ancaman pidana minimal. Jika ini dapat diterapkan, akan ada efek jera bagi pelaku pembalakan liar.

Kedua, penanganan kasus dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Apabila pelaku pembalakan liar dijerat dengan delik korupsi dan selanjutnya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, tapi pada prosesnya mengalami banyak hambatan atau rintangan atau justru melindungi pelaku utama, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih kasus korupsi tersebut. Penanganan kasus korupsi oleh KPK setidaknya akan meminimalkan intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun untuk mempengaruhi proses hukum dalam kasus ini.

Menteri Kehutanan MS Kaban pada pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Suwarna dan seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim di Samarinda, mengungkapkan kasus illegal logging sekarang tidak hanya dikenakan pasal pidana, tapi nantinya akan dikenakan pasal korupsi. Meski demikian, awal Juni 2005 terjadi kasus yang seakan mematahkan semangat pemberantasan illegal logging ini, ketika PN Padang membebaskan tersangka kasus illegal logging di Kepulauan Mentawai. Dalam sidang pra peradilan kasus ini, para tersangka bebas. Hakim pra peradilan kasus ini menilai, untuk mengusut kasus illegal logging ada undang-undang khusus, yaitu UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan UU tersebut, maka yang berhak menyidik kasus illegal logging adalah polisi dan penyidik PPNS dari Dinas Kehutanan. Jadi bukan pihak kejaksaan.

Barangkali tetap harus didesakkan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai pemberantasan pembalakan liar. Meski terobosan hukum menjerat pelaku pembalakan dengan delik korupsi tidak ada salahnya diterapkan.

Sekali lagi, perlu ada upaya luar biasa untuk menjerat pelaku pembalakan liar ini. Agar kerugian negara tidak

terus terjadi di dunia kehutanan.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 02, FEBRUARI 2006

11

BERITA

BERITA

Operasi Kelewat Batas Tindakan Polres Banyumas menindak pelaku illegal logging di Dusun Kalipagu, Baturaden, Banyumas tak sopan dan salah sasaran.

Senin, 13 Februari 2006 pukul 09.30. Enam mobil patroli merayap di Dusun Kalipagu, Desa Ketenger, Baturaden, Banyumas, Jawa tengah. Di dekat sebuah warung di pinggir jalan dusun, mobil itu berhenti dan memarkirkan mobilnya di sepanjang ruas jalan itu.

Beberapa petugas berpakaian coklat dan hijau-hijau turun dari mobil, kemudian mengeluarkan beberapa pucuk senjata berukuran panjang dan pendek. Mereka berpencar seperti hendak menangkap seseorang.

Siti, si penjaga warung mendadak kaget.

Para petugas itu masuk rumahrumah penduduk. Rumah Darsito termasuk yang menjadi sasaran.

Darsito adalah tukang kayu yang biasanya membuat pintu, jendela, kusen pesanan orang.

Saat petugas datang, Darsito sedang berada di sawah. Di rumah hanya ada istri dan anaknya yang masih bayi. Istri Darsito sedang menidurkan anaknya ketika tiba-tiba mendengar suara teriakan “Bu-Bu” dari arah pintu belakang. Dia bergegas menuju suara itu. Sesampai di pintu belakang, beberapa petugas kepolisian dan petugas berseragam hijau-hijau sudah berdiri di hadapannya. Tanpa banyak bicara, mereka menyita barang-barang milik Darsito: dua buah pintu yang sudah jadi, satu buah kusen, kayu balok, gergaji dan

12

KAYU ILEGAL: Sejak presiden mengeluarkan intruksi pemberatasan illegal logging di tahun 2005, polisi menjadikan operasi ini sebagai salah satu prioritas tugasnya.

DOK TELAPAK/IEA

kampak. Dinding papan rumahnya juga jebol. “Dijebol pakai linggis” katanya.

Beberapa saat kemudian, petugas mencocok Darsito dan membawanya ke Polres Banyumas.

Di tempat lain, petugas masuk rumah Narwen. Rumah Narwen lagi

“

WARTAFKKM VOL.9 NO.02,FEBRUARI2006

Polisi menggeledah rumah tanpa permisi, Mencongkel daun pintu serta menendang pintu rumah hingga rusak.

Seorang ibu yang sedang mengendong bayi lari ketakutan ketika petugas masuk ke rumahnya

”

kosong. Si empunya rumah sedang berada di sawah. Tapi petugas tetap masuk tanpa permisi. Mereka masuk lewat pintu belakang yang tidak terkunci dan langsung membawa beberapa barang pertukangan milik Narwen. Narwen harus rela kehilangan lima buah jendela, tiga lembar papan kayu, satu balok kayu, enam buah kerangka kayu, dan gergaji.

Tarko bernasib sama. Petugas masuk ke rumahnya yang sedang kosong dan langsung mengambil tiga buah kayu balok miliknya. “Padahal kayu itu buat membuat pintu rumah saya yang sudah kropos,” kata Tarko.

Saat Tarko pulang, pintu belakang rumahnya sudah rusak dijebol. Ada bekas congkelan di sana. Dapurnya juga berantakan.

Hari itu, petugas gabungan dari Polres Banyumas dan Polisi Hutan beraksi melakukan Operasi Wana Lestari di Dusun Kalipagu. Beberapa warga Dusun Kalipagu dituduh telah mencuri kayu di hutan Baturaden.

Sejak presiden mengeluarkan intruksi pemberatasan illegal logging di

tahun 2005, polisi menjadikan operasi ini sebagai salah satu prioritas tugasnya. Dan masyarakat tampaknya mendukung.

Tapi ketika polisi datang ke dusun Kalipagu untuk menangkap pelaku pembalak liar, warga sangat tidak suka dengan perilaku petugas yang sangat berlebihan dan tidak sopan. Polisi menggeledah rumah tanpa permisi, mencongkel daun pintu serta menendang pintu rumah hingga rusak.

Petugas juga merusak siskampling.

Seorang ibu yang sedang mengendong bayinya lari ketakutan ketika petugas memasuki rumahnya.

Kepala Desa Kalipagu, Mujianto dan Ketua BPD Soedarsono sudah mengirimkan surat protes kepada Kapolri di Jakarta.

Warga Kalipagu memang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Selain sayur dan tanaman obat, warga mengambil satu dua batang pohon untuk membuat pasak rumah, atau kerangka kursi. “Kami memang memanfaatkan hutan. Tapi kami juga melawan ilegal loging,” kata Untung Waluyo, warga desa Kalipagu.

Ketika Perhutani meluncurkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), warga Kalipagu terlibat dalam program ini. Kerjasama Perhutani dengan masyarakat berjalan dengan baik.

Hutan sekitar Kalipagu juga bagus.

Beberapa tahun lalu Desa Ketenger bahkan pernah mendapat penghargaan dari Dinas Kehutanan Jawa Tengah sebagai desa model pengelolaan hutan.

Itu sebabnya warga tak habis pikir mengapa operasi itu justru digelar di desanya apalagi warga dituduh melakukan penebangan liar di hutan Baturaden. Padahal menurut warga banyak cukong-cukong besar dari Banyumas yang terlibat illegal logging tapi polisi tak pernah menggrebek mereka.

“Tak mungkin warga merusak hutan, apalagi setelah mendapat penghargaan.

Warga hanya mengambil kayu sesuai kebutuhan mengingat warga selama ini turut memelihara,” kata Kepala Desa Ketenger yang juga Ketua Forum Komunikasi PHBM Ketenger, Mujiyanto.

Dhani Armanto dari Komunitas Peduli Slamet (Kompleet), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang

“

Kami memang memanfaatkan hutan. Tapi kami juga melawan ilegal loging

”

BATURADEN: Hutan di Kawasan Baturaden, Jawa Tengah

sudah lama berada di Baturaden mensinyalir di Banyumas terdapat cukong-cukong besar yang mendanai penebangan hutan secara ilegal.

Mereka memiliki modal besar, peralatan modern dan pengangkut truk. Dhani menyebut ada cukong yang memiliki gergaji mesin sampai sembilan unit. Gergaji mesin itu kemudian dipinjamkan kepada penduduk pinggiran hutan untuk menebang hutan.

Tapi pada warga Kaligapu, Dhani tak melihat mereka praktek semacam itu. “Saat petugas petugas mengeladah rumah-rumah penduduk, polisi juga tidak berhasil menemukan barang bukti berskala besar,”kata Dhani.

Catatan Kompleet, di wilayah Banyumas, masih banyak berlangsung penebangan semi ilegal. “Sudah jadi rahasia umum jika setiap ada penebangan legal, terjadi juga pemungutan kayu secara ilegal”, terangnya.

Warga melaporkan pengangkutan kayu di luar jam resmi, di atas pukul 17.00 terus terjadi hingga malam hari.

“Kenapa tidak polisi menggerebek penggergajian kayu?” tanya Dhani.

“Saya sepakat agar penebangan hutan dihentikan, namun operasi harus dijalankan secara adil”, “Jika mau konsisten, di Kalipagu tidak hanya dua orang yang ditangkap tapi silakan tangkap semua penduduknya,” Dhani menilai Operasi Hutan Lestari yang dilakukan jajaran Polres Banyumas itu malah justru akan menghambat program pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM yang tengah dijalankan dengan Perhutani.

Menurut Dhani, warga merasa polisi terlalu gegabah menangkap orang yang diduga mencuri kayu hutan. Warga yang resah dengan tindakan polisi ini juga dikhawatirkan tidak mau percaya lagi dengan program PHBM dan tak mau terlibat lagi dalam penjagaan hutan.

MUHAMMAD AS

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 02, FEBRUARI 2006

13

Materi gugatan sudah diajukan ke kantor Pengadilan Negeri (PN) Jember. Dalam gugatannya, Picket-O meminta Perhutani membayar 1 triliun sebagai ganti rugi kepada masyarakat korban bencana.(TI)

RI - Newmont Damai

WP PHOTO/SYUKUR

Audit GERHAN Perhutani PEMERINTAH akan segera Digugat melakukan audit terhadap GERHAN. Inilah jurus terakhir pemerintah untuk membereskan desas-desus tak beresnya program yang sudah menelan biaya triliunan rupiah ini.

DPR tampaknya setuju dengan langkah tersebut.

“Seharusnya audit Gerhan itu sejak dulu,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Siswono.

Apalagi, kata Siswono, perkembangan Gerhan memang tidak transparan.

Ia mencontohkan, sampai sekarang pemerintah belum juga menyampaikan data resmi yang akurat tentang perkembangan Gerhan.

DPR hanya menerima laporan bahwa realisasi tanam sudah mencapai lebih dari 80%.

Tapi faktanya, laporan tersebut tidak pernah disampaikan secara detail.

“Kami tidak tahu angka 80% itu dari mana. Dephut harus dapat menjelaskan hal itu,” ungkap Siswono. (AI)

PICKET-O, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jember menggugat administratur KPH Perum Perutani Jember, Jawa Timur karena dianggap sebagai pihak yang bertangtangungjawab terjadinya musibah banjir di Kecamatan Panti, Jember awal Januari silam.

Koordinator LSM Picket-O, Miftahul Rachman mengaku

0251-323090

14

WARTAFKKM VOL.9 NO.02,FEBRUARI2006

memiliki sejumlah bukti yang menunjukkan pihak Perhutani telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya musibah banjir bandang yang menelan korban 120 jiwa dan ribuan warga Kecamatan Panti dan sekitarnya “Musibah tersebut diakibatkan perubahan lahan Hutan Lindung yang dikelola perum Perhutani berubah menjadi lahan kopi dan komoditas perkebunan lain, yang diawali oleh tindakan pembabatan hutan secara liar selama 5-10 tahun terakhir,” terangnya.

PEMERINTAH akhirnya “berdamai” dengan PT Newmont Minahasa Raya dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat.

Perdamaian itu diteken di kantor Menko Kesra.

Pemerintah Indonesia diwakili Menko Kesra Aburizal Bakrie sementara PT Newont diwakili Wakil Presiden Newmont untuk operasi Australia dan Indonesia, Robert Gallagher Newmont sepakat membayar ganti rugi USD 30 juta (sekitar Rp 279 miliar) yang akan dipakai untuk program lingkungan hidup di sekitar Buyat, dengan kompensasi pemerintah bersedia mencabut banding perdata terhadap Newmont.

Jika dibandingkan dengan gugatan perdata yang diajukan pemerintah, dana USD 30 juta ini tergolong kecil. Dalam gugatan perdatanya, pemerintah meminta ganti rugi materiil USD 117,68 juta dan ganti rugi immaterial Rp 150 miliar.

Menurut Ical, pangilan akrab Aburizal, jika pemerintah tetap ngotot meneruskan banding kasus ini, pemerintah kita belum tentu bisa menang.

SURAT Berlangganan Kami yang bergerak dalam kajiankajian kefilsafatan tertarik dengan warta fkkm, sebagai bahan dalam mengulas berbagai perspektif filsafat alam. mohon kami didaftar sebagai pelanggan Fajar Ahmad Husaini Jl Hati Murni No 25/53, Makassar Mohon bisa dikirim publikasi fkkm (WARTA) secara reguler kepada saya untuk menambah wawasan saya.

Alamat saya saat ini : S2PLOD UGM, Gd. PAU UGM Lantai 3 Sayap Timur Jl.Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta (55281) HP. 085228034771. Terima Kasih.

Alip Winarto Jogjakarta Saya ingin berlangganan majalah Warta. Terimakasih atas kesediaannya untuk mengirim majalah Warta ke alamat saya.

M. Isa Yayasan Leuser International,

Jl. Bioteknologi no 2 USU, Medan.

Kepada pembaca yang ingin berlangganan kami akan mengirimkan majalah ini ke alamat anda (red)

Saran Untuk FKKM Saya telah menerima Warta FKKM Vol.8 N0.10,11 dan 12 untuk itu saya mengucapkan terima kasih.

Yang menjadi renungan saya selama ini mungkin juga pihak lain yang perduli terhadap kelestarian hutan adalah batasan dan pengertian kehutanan masyarakat serta bagaimana sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh rakyat ? Mencermati latar belakang pendeklarasikan FKKM bahwa potret hutan dan kehutanan saat ini adalah terjadinya deforestasi dan dehumanisasi masyarakat lokal.

Pengalaman selama ini sebenarnya cukup banyak kebijakan pengelolaan hutan yang berpihak kepada masyarakat lokal , tapi pelaksanaannya di lapangan kurang baik dan masyarakat lokal belum siap karena di

pengaruhi faktor luar sehingga kurang berhasil.

Saran saya FKKM dapat menfasilitasi kerjasama dengan Instansi terkait di setiap wilayah (karena tidak dapat disamakan) membentuk kelembagaan Kehutanan masyarakat untuk dapat mengelola hutan misalnya seperti di Lampung. Janganlah budaya masyarakat lokal dimanfaatkan investor luar untuk menguras sumber daya hutan,yang kita pertahankan dan dikembangkan budaya lokal atau kearifan lokal di manfaatkan untuk mengelola hutan.

Demikianlah sedikit komentar saya pada FKKM ,terima kasih atas kejasamanya dan selamat berjuang.

Baringin Hutadjulu Jln.K.Piere Tendean No. 99 Banjarmasin 70231 Terima kasih banyak atas masukan yang berharga ini. Kritik dan saran seperti ini sangat membantu kami untuk terus menerus berintrospeksi diri. Sekali lagi terima kasih. (red)

Forum K omunik asi K ehutanan Masy ar ak at Komunik omunikasi Kehutanan Masyar arak akat (Indonesian Communication Forum on Community Forestry) Berperan Bersama untuk Pengembangan Kehutanan Masyarakat dan Perbaikan Kebijakan Kehutanan di Indonesia PEMBANGUNAN kehutanan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, telah menghasilkan berbagai persoalan akut. Persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan, diantaranya adalah tingkat deforestasi (kerusakan hutan) yang sangat tinggi, dan marjinalisasi/dehumanisasi masyarakat lokal yang parah. Dua keadaan ini membawa akibat pada tidak adanya hubungan yang bagus antara pembangunan kehutanan di satu pihak, dengan masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada SDH di pihak lain.

Sementara, pembangunan kehutanan adalah sebuah proses yang melibatkan banyak pihak.

Melihat kondisi ini, perlu ada perubahan paradigma pembangunan kehutanan, dari stated based kepada community based, dan dari timber management kepada forest resources management. Pilihan ini, akan memberikan peluang bagi masyarakat lokal dalam mengakses sumberdaya hutan untuk kehidupan mereka.

Karena itulah, para pihak yang merasa terpanggil untuk merubah kondisi ini mendeklarasikan sebuah forum multistakeholder pada 24 September 1997, yang bernama Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM).

Sebagai forum multipihak, FKKM membuka diri terhadap semua pihak untuk terlibat di dalamnya dalam memperkuat Kehutanan Masyarakat dan Perbaikan Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia.

Visi FKKM: Cara pandang pengelolaan hutan oleh masyarakat, harus berdasar pada sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh rakyat, melalui organisasi masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, dan keberlanjutan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Misi FKKM: Berperan sebagai pendorong (motivator) gerakan menuju cara pandang kehutanan masyarakat di Indonesia. Mendukung prosesproses pengembangan kelembagaan kehutanan masyarakat melalui penyebaran informasi, pengembangan konsep, penguatan kapasitas dan perumusan kebijakan.

Sosok FKKM: Sebagai forum dialog dan belajar bersama antar pihak, tentang kehutanan masyarakat dan perbaikan kebijakan kehutanan di Indonesia.

Pengurus FKKM Koordinator DPN: Dr. Ir. Didik Suharjito, M.Sc(IPB); Anggota DPN: Ir. Haryadi Himawan, M.BA(Dept. Kehutanan), Ir. Sih Yuniati, MBA (NGO), Drs. Said Awad, M.H (Pemda), Bestari Raden (Masyarakat Adat), Ir. Nana Suparna (Pengusaha), Dr San Afri Awang (Pendiri, UGM), dan Ir. Arief Budimanta, M.Sc (Konsultan) FASILITATOR WILAYAH FKKM Syafrizaldi (Sumatra Barat), Maggara Silalahi (Riau), Wisma Wardana (Jambi); Hazairin (Lampung); Suraya Uang Kahathur (Jawa Barat); Fahrizal (Kalbar); Adri Ali Ayub (Kalteng), Humaidi (NTB); Harisetijono (NTT); M. Natsir Abbas (Sulteng); Ruslan (Sultra); Restu (Sulsel); Abdul Ma’at (Ketapang)

15

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 02,S.FEBRUARI 2006 Sekretaris Eksekutif: Ir. Muayat Ali Muhshi; Staf Seknas: M. Abd. Syukur, Adie Usman Musa, Titik Wahyuningsih, dan Totok Alamat Seknas: Jl. Cisangkui Blok B VI No. 1 Bogor Baru, Bogor 16152 Telp./Fax. (0251) 323090, E-mail: seknas-fkkm@indo.net.id, muayat@indo.net.id

16

WARTAFKKM VOL.9 NO.02,FEBRUARI2006