WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
I
1
WARTA FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT
Volume 9 Nomor 07, Juli 2006 ISSN : 1410-8550
Pemimpin Umum Didik Suharjito Pemimpin Redaksi Muayat Ali Muhshi Dewan Redaksi Haryadi Himawan Arief Budimanta Bestari Raden Nana Suparna Sih Yuniati Said Awad Redaktur Muhammad AS Tata Letak Muhammad AS Sirkulasi Totok Sadianto Alamat Redaksi Jl. Cisangkui Blok B VI No. 1 Bogor Baru, Bogor 16152 Telp./Fax. (0251) 323090, E-mail: fkkm_jog@indo.net.id seknas-fkkm@indo.net.id http:// www.kehutananmasyarakat.com www.fkkm.org
Dari Kami Pembaca yang budiman, Apa mau dikata, sekarang kami harus bicara bencana. Belum lagi air mata ini kering karena gempa bumi melanda Jogjakarta pada Mei silam, sebulan berikutnya banjir badang menerjang saudara-saudara kita di Sinjau, lalu menyusul gempa yang disertai tsunami di kawasan wisata pengandaran. Tentu saja kita masih ingat betul bencana serupa yang terjadi pada penghujung tahun 2004, ketika gempa dan tsunami melanda Aceh dan Sumatera Utara yang merenggut begitu banyak korban. Ratusan penduduk kini terpaksa hidup di tenda pengungsian, mereka kehilangan sanak saudara : istri, suami, anak, bapak, ibu, eyang, simbang, cucu. Mereka kehilangan harta benda dan rumah mereka. Mereka kini makan dan hidup serba kekurangan. Kami menyesali sikap pemerintah yang lambat merespon bencana ini, kami menyesali sikap pemerintah yang membiarkan para korban bencana terus menerus hidup di tengah ketidakpastian masa depan.
w.a.r.t.a. fkkm. Diterbitkan oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), sebagai media informasi dan komunikasi antar anggota jaringan, serta masyarakat kehutanan maupun non kehutanan yang berminat terhadap masalah-masalah kehutanan masyarakat dan perubahan kebijakan kehutanan Indonesia. Redaksi mengundang para ahli, praktisi dan pemerhati untuk menulis secara bebas, kreatif, sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan tidak selalu mencerminkan pendapat dan visi penerbit. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat, tanpa mengubah maksud dan isinya. Kontribusi naskah atau tulisan dapat dikirimkan ke alamat redaksi melalui pos atau email.
2
I
WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
Badai cepatlah berlalu.
Redaksi
Opini Surat untuk Para Korban Bencana OLEH MUHAMMAD AS
Kepada saudara-saudaraku yang jadi korban bencana, ketika surat ini kami tulis, kalian mungkin masih hidup di tenda-tenda pengungsian dan terpaksa hidup serba kekurangan. Di malam hari, kalian menahan dinginnya malam dengan selimut-selimut sumbangan, Di siang hari, kalian kepanasan atau seperti yang lain, mengantri jatah makan di posko-posko bencana alam. Anak, Ibu, bapak, eyang, simbah, cucu kalian barangkali sudah meninggal. Ketika bumi bergetar dan seketika rumah-rumah kalian hancur. Ketika air bah menyergap rumah-rumah kalian. Ketika gelombang ombak besar tiba-tiba menghantam rumah yang kalian tempati. Ketika bukit-bukit di sekitar rumah kalian tibatiba longsor lalu lumpurnya menimbun rumah-rumah kalian. Ketika lumpur panas tiba-tiba keluar dari dalam bumi dan membanjiri pemukiman kalian. Apa yang kalian lakukan selama bertahun-tahun seketika musnah. Betapa alam begitu murka kepada kalian. Dan ketika kalian kini hidup tenda-tenda pengungsian, apakah kalian masih akan berteriak, “Kenapa bencana datang menimpaku?.�. Ya, bencana, kata ini sekarang akrab di telinga-telinga kalian. Bencana bukan lagi sebuah tontonan yang biasa kalian saksikan dalam siaran berita di televisi. Bencana menjadi sesuatu yang akrab di negeri ini, yang kalian sekarang merasakannya. Setelah di penghujung tahun 2004 negara ini diguncang bencana alam tsunami di Aceh rentetan bencana lain lalu datang silih berganti. Air bandang, longsor dan kekeringan datang seolah tanpa henti. Termasuk banjir lumpur beracun akibat kesukaan bangsa ini yang menggampangkan segala sesuatu. Betul, kalian memang hidup di negeri dengan deretan gunung dan lempengan bumi yang setia saat mengancam kalian. Gunung-gunung di sekitar kalian suatu saat bisa meletus, lempengan bumi sewaktu-waktu bisa bergeser dan menimbulkan getaran hebat yang menakutkan. Tapi sikap pemerintah kalian yang tidak pernah memberikan peringatan akan ancaman itu telah menyebabkan bencana itu menelan lebih banyak korban. Pemerintah bilang tak punya uang untuk membeli alat pendeteksi bencana. Mereka membiarkan kalian terus hidup di tengah ancaman bencana.
Pemerintah kalian hanya menyisakan sedikit uang untuk memenuhi kehidupan kalian di tenda-tenda pengungsian. Pemerintah kalian lebih lebih tertarik untuk memberikan uang itu kepada para kreditor untuk membayar hutang-hutang negara, hutang para konglomerat yang kalian sama sekali tak terlibat tapi harus ikut menanggungnya. Pemerintah kalian pernah bilang akan memberikan bantuan uang ganti kerusakan rumah-rumah kalian. Tapi janji itu hanya sekedar janji bukan? Lalu kalian ramai-ramai beraksi turun ke jalan, menagih janji itu. Yang menyakitkan, jatah hidup kalian kerap kali disunat. Kesengsaraan kalian malah dijadikan alat mendulang keuntungan. Lihatlah, wakil rakyat di senayan yang kalian pilih berlomba-lomba menjadi calo dana bencana. Lengkap sudah kesengsaraan kalian. Ah, pemerintah kalian terlalu sibuk mengurusi dirinya sendiri.Pemimpin-pemimpin kalian terlalu sibuk melanggengkan kesugihan dan kekuasaan, menjadikan kalian tetap khidmat menjalani kenestapaan. Pemerintah kalian..... Saudaraku, betapa nestapanya nasib kalian, betapa sengsaranya nasib bangsa ini. Ada ribuan orang bernasib seperti kalian. Izinkanlah kami turut prihatin atas musibah yang kalian alami itu.
Sikap pemerintah kalian yang tidak pernah memberikan peringatan dini telah menyebabkan petaka bencana itu menelan lebih banyak korban.
WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
I
3
Laporan Utama
Bencana
Selamat Datang di Negeri Bencana 4
I
OLEH : MUHAMMAD AS
WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
Siaran berita itu menyita perhatian saya. “Gempa dan tsunami menguncang Pangandaran.,” kata si penyiar. Dari lokasi kejadian, suara penelpon berganti-ganti menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Di Pangandaran, Jawa Tengah dan sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, gempa hebat mengguncang daerah tersebut hingga menimbulkan tsunami. Guncangan gempa terasa sampai di ibu kota negara, Jakarta. Puluhan karyawan yang berada di gedunggedung tinggi lari berhamburan. Mereka berebut naik lift atau tangga darurat untuk segera menuju halaman gedung. Ada yang berusaha bersembunyi di kolong meja. Mereka kaget ketika tiba-tiba benda-benda di sekeliling mereka mereka bergerakgerak tanpa henti selama beberapa waktu. Saya teringat kejadian serupa ketika gempa menguncang Jogjakarta pada pagi 27 Mei silam. Getaran gempa membuat rumah-rumah hancur. Banyak desa porak-poranda seperti habis dibom. Jalan-jalan ramai dengan kendaraan bak terbuka yang membawa korban. Darah berceceran di lantai pada sebuah rumah sakit yang nyaris seluruh bangunannya rusak. Amis. Mayat-mayat ditempatkan seadanya. Di trotoar, pelataran dan aula rumah sakit. Di saat yang lain orang-orang berlarian menyelamatkan diri ketika mendengar isu tsunami. Kepanikan yang sunguh luar biasa. Lebih dari 5000 orang meninggal dan ratusan ribu rumah penduduk hancur akibat kejadian itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul di layar kaca. Dia didampingi Wakil Presiden Yusuf Kalla
dan bebepa menteri. Wajah mereka begitu tegang. SBY sibuk menelpon. “Tolong segera dikoordinasikan” “Evakuasi secepatnya korban meninggal” Gempa itu berkekuatan 6,8 skala Ricther dan menghancurkan sejumlah wilayah di sepanjang pesisir Pulau Jawa. Lebih dari 530 orang meninggal, dan 240 orang dinyatakan hilang. Kerusakan terparah terjadi di Pangandaran, salah satu pantai terindah di Indonesia. Hotel, restoran, rumah dan fasilitas pablik lainnya hancur. “Saya melihat air berwarna pekat yang besar. Saya lari sambil mengandeng anak saya. Ketika saya melihat ke belakang air sudah mencapai rumah, dan menghancurkan rumah kami.,” kata Anita yang sudah sebelas bulan tinggal di Pangandaran. “Saya terjatuh dan anak saya terlepas dari tangan saya. Dia terbawa arus.” Anita, 20 tahun, dan suaminya tinggal dalam rumah yang jaraknya hanya 30 meter dari garis pantai. Dia mengatakan gelombang setinggi pohon kelapa datang setelah air tiba-tiba menyusut.
FAKTA Setidaknya telah terjadi 212 gempa bumi dengan magnitudo 7 skala Richter atau lebih, sejak tahun 1900 sampai dengan 2004. Sebanyak 86 gempa di antaranya menyebabkan tsunami
“Ketika air laut naik, semua orang panik. Orang-orang menyelamatkan diri” Selain Pangandaran, semua objek wisata di pantai selatan Pulau Jawa, diantaranya Cilacap, Kebumen, dan Pantai Baron, GunungKidul juga hancur diterjang gelombang tsunami. Turiman, 28 tahun, yang bekerja di Hotel Malabar, di sekitar pantai Pangandaran sempat kaget ketika tibatiba lampu-lampu di hotel bergerakgerak. Dia langsung keluar menyelamatkan diri. Di luar Turiman melihat air menyusut dengan cepat hingga seratusan meter ke arah laut. Turiman berteriak saat melihat keganjilan alam itu. “Tsunami!, Tsunami!”. Orang-orang langsung berhamburan lari menjauh dari pantai. Turiman memilih lari ke halaman belakang hotel. Saat dia menoleh ke belakang, air laut makin meninggi membentuk dinding hitam. Seketika Turiman naik pohon kelapa. Air kemudian menghantam deretan bangunan. Kios-kios dan warung dari kayu atau bambu tercerabut dari lantainya. “Saya memikirkan nasib istri saya yang sedang hamil di rumah,” katanya. Sebelumnya, bencana gempa dan tsunami besar pernah terjadi pada akhir 2004 di Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Lebih dari 216.000 penduduk meninggal dunia. Lalu disusul pada 2005 Pulau Nias dan sekitarnya juga dilanda gempa. Sekitar 1000 orang menjadi korban. Akhir Mei 2006 ini, giliran Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah diporakporandakan gempa bumi. Korban meningggal mencapai 5.000 orang lebih. Berbagai daerah di Indonesia memang merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia berada di Jalur The Pasicif Ring of Fire (Cincin Api Pasifik) karena berada pada pertemuan tiga lempeng besar
WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
I
5
Laporan Utama
6
I
WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
Setelah bencana longsor di Bohorok, Pacet, dan Jember, barubaru ini Indonesia dihadapkan pada bencana yang sama di Sinjai dan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan serta di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pada 2 Juni, banjir badang dan tanah longsor menerjang desa-desa di sembilan kabupaten di Sulawesi Selatan: Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Bone, Soppeng, Selayar, Wajo, dan Luwu Utara. Bencana terparah terjadi di Sinjai, 280 kilometer arah timur Makassar. Wilayah-wilayah yang dilanda air benar-benar hancur. Ratusan rumah ludes, tiga puluhan bangunan sekolah ambruk, delapan puluhan jembatan
rusak, dan ribuan hektare sawah terancam tak bisa ditanami. Akses jalan ke wilayah-wilayah itu terputus. Surati ingat ketika air bercampur tanah mengulung rumahnya di Desa Biring Ere, Sijai Utara.�Rumah terasa bergoyang. Kami segera melompat dari atap, berpegangan pada pohonpohon kelapa. Lalu, rumah kami mulai hanyut,� kata Surati. Dia kehilangan dua anaknya. Jumlah korban tewas akibat bencana ini mencapai 209 orang, 193 di antaranya penduduk Sinjai. Jumlah itu mungkin lebih karena puluhan orang dinyatakan hilang. Air bah datang dari dua gunung di Kabupaten Gowa yang gundul : Bawakaraeng dan Lompobattang. Di sana nyaris tak ada pohon tumbuh. Semua pohon musnah dalam kebakaran 10 tahun lalu. Badan gunung itu semakin kritis setelah longsor terjadi Maret 2004. Yusuf Kalla, Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana berkata, “. Dulu air bah itu terjadi juga di Sungai Jeneberang di
Kerusakan Lingkungan Telah Menyebabkan >> Banjir >> Kekeringan >> Longsor >> Pasokan Listrik Turun >> Ancaman Pangan, dsb
DOK AIR PUTIH MEDIA CENTER
dunia yang sangat aktif : lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sewaktu-waktu lempeng ini akan bergeser patah menimbulkan gempa bumi. Aktivitas tiga lempeng besar yang sangat aktif dan saling bertumbukan itu membuat Indonesia senantiasa rawan bencana. Catatan dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukan bahwa ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami. Di antaranya NAD, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng dan DIY bagian Selatan, Jatim bagian Selatan, Bali, NTB dan NTT. Kemudian Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan Kaltim. Setidaknya telah terjadi 212 gempa bumi dengan magnitudo 7 skala Richter atau lebih, sejak tahun 1900 sampai dengan 2004. Sebanyak 86 gempa di antaranya menyebabkan tsunami. Setelah Aceh, Nias, Padang, Yogyakarta, Pangandaran, Selat Sunda dan Gorontalo, ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika, potensi gempa bumi masih akan terjadi dalam kurun waktu 30 tahun mendatang. Bahkan DKI Jakarta terbukti tidak aman dari ancaman gempa dan tsunami. Hal ini dapat dilihat dari rekaman sejarah wilayah pantai utara. Beberapa hari lalu warga Jakarta sempat lebih dari sekali dibuat panik dengan goncangan gempa. Namun, bencana alam yang kini marak di Indonesia, bukan semata akibat aktivitas lempengan bumi saja. Banyak bencana tambahan yang terjadi karena ulah manusia sendiri, seperti lumpur panas, kekeringan, kebakaran hutan, belum lagi nanti pada musim hujan, longsor, banjir, dan banjir bandang akan datang silih berganti.
Bencana
WWW.DEPDAGRI.GO.ID
Kabupaten Gowa. Dulu juga ada penebangan liar. Biasanya, air bah yang datang tiba-tiba itu mengindikasikan hutannya tidak sempurna lagi” Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Sulawesi mencatat sepertiga hutan di provinsi itu kini gundul. Di sektor selatan, yang antara lain meliputi Sinjai, kerusakan hutan bahkan sudah mencapai 40 persen. Banjir juga menerjang kota-kota di Kalimantan Timur, Tengah, dan Selatan. Sepanjang 2006 ini, Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya sudah tiga kali tersapu banjir. Sungai-sungai di Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur meluap. Di timur, amukan air itu merendam Balikpapan, Kutai Barat, Samarinda, dan Tarakan. Di Kalimantan Tengah, banjir menyapu delapan kabupaten: Lamandau, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kating-an, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya. Banjir di daerah itu terjadi karena tutupan hutan di daerah-daerah tersebut makin berkurang. Pada 2004 tutupan hutan primer di Daerah Aliran Sungai di Kalimantan rata-rata hanya 20 persen.’’Dan angka itu terus turun hingga 15 persen pada 2006,’’ ujar
Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia. Hutan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan lebih gawat lagi. Hutan primer mereka sudah botak dan hanya tersisa 13 persen dan 19 persen saja. Sementara di Kalimantan banjir, sejumlah wilayah di pulau Jawa dan Bencana beberapa provinsi Terjadi di di Sumatera dan Nusa Tenggara Tahun justru mengalami 2006 kekeringan hebat. Susutnya air sungai Data : WALHI dan waduk menyebabkan kekegagalan panen puluhan ribu hektar di daerah-daerah tersebut. Lebih dari 50.000 hektar tanaman padi gagal panen akibat kekeringan di NTB. Di Sumatera Selatan, ratusan hektar sawah kering hingga tak bisa ditanami. Sungai-sungai di Sumsel kering sampai ke dasarnya. Di Jatim, ratusan hektar sawah puso. Musim kemarau menyebabkan kondisi air di sejumlah waduk di daerah menyusut tajam. Di Jawa Barat
FAKTA
60 X
kondisinya sama. Waduk Jatiluhur airnya menyusut. Debit air dari waduk ini berkurang dari 220 liter per detik menjadi 205 liter per detik. Beben listrik dari waduk tersebut juga menyusut. Penyusutan air juga terjadi di Sungai Barito di Kalimantan Tengah. Rata-rata kedalaman air yang biasanya mencapai lima meter kini sebagian besar berkisar antara 2-3 meter. Kemarau panjang yang berdampak pada terus menyusutnya debit air Barito akan membuat kapal-kapal besar pengangkut batu bara dan kelapa sawit sulit melintas. Kekeringan yang mencemaskan juga melanda sebagian besar wilayah provinsi Jambi akibat hujan tidak turun dalam sebulan terakhir. Di beberapa tempat di provinsi tersebut tanah-tanah sawah retak, tanaman padi berusia satu hingga dua bulan daunnya mulai mengering. Kekeringan dan kegagalan panen nyaris mengancam produksi beras nasional yang tahun ini diprediksikan mencapai 34.000 juta ton.
“Bencana lingkungan tidak datang begitu saja. Bencana yang kita rasakan sekarang adalah akibat dari perlakuan salah terhadap lingkungan pada masa lalu,” kata Rahmat Witular, Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kebakaran di hutan-hutan Indonesia terjadi hampir sepanjang tahun. Kebakaran hebat pernah terjadi pada 1997/1998. Kebanyakan dilakukan oleh perusahan besar. Aktivitas illegal logging juga marak. Hutan-hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua dicuri. Diperkirakan dalam sedetik sekira enam lapangan sepak bola luas hutan Indonesia hilang. Lonjakan penduduk dan meningkatnya kebutuhan hidup membuat hutan dan sawah terdesak. WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
I
7
Laporan Utama
Bencana
Bencana-Benca di Indonesia 26 Desember 2004
Gempa berkekuatan 8,9 skala Richter men Aceh dan menimbulkan tsunami. 216.000 o tewas dan 29.579 rumah hancur
21 Februari 2005 DOK.AFP
Longsor di tempat pembuangan akhir samp Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Sedikitnya orang meninggal
Banyak penduduk terpaksa merambah ke hutan-hutan guna mencukupi kebutuhan mereka. Di sana mereka membangun rumah, membuka ladang, mencuri kayu, dan menebang. Sementara penambangan tanpa izin dan penambangan terbuka di kawasan hutan makin menimbulkan dampak lingkungan yang semakin nyata. Tiga belas perusahan tambang telah diberi izin untuk menambang di dalam kawasan hutan lindung. Enam diantaranya telah mengajukan eksploitasi di hutan lindung seluas 300 ribu hektar kepada pemerintah. Kini, sekitar 34 juta hektar hutan telah berubah menjadi lahan kritis yang tidak dapat menunjang fungsi lingkungan hidup. Pulau Jawa hanya menyisakan 18% hutan. Sementara, hutan-hutan di Sumatra bakal habis dalam tempo 5 tahunan, disusul kemudian oleh hutan Kalimantan apabila pembalakan liar (illegal logging) kayu tidak dihentikan sama sekali. Deforestrasi hampir merata terjadi di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Selama tiga tahun antara 1997 – 2000 penurunan tutupan hutan di Sumatera mencapai 3, 5 ribu hektar per tahun, Kalimantan 1,2 ribu hektar per tahun, Sulawesi 692.09 ribu hektar per tahun, Maluku 294,17 ribu hektar per tahun, dan Papua 156,68 ribu hektar per tahun. 8
I
WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
Sementara Daerah Aliran Sungai (DAS) juga memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Pada 2005, terdapat 62 DAS dalam kondisi kriris, 17 DAS diantaranya berada di Pulau Jawa. Di tengah kondisi lingkungan yang semakin rusak, hutan gundul yang makin meluas, daerah aliran sungai yang semakin hancur, waduk yang semakin menyusut debit airnya, bencana banjir, longsor, kekeringan kemudian menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Pada musim penghujan air bisa melimpah ruah bahkan mendatangkan banjir karena rusaknya daerah-daerah tangkapan. Tapi ketika musim kemarau tiba, air menjadi barang langka. Di saat itu semua seolah memperebutkan air. Tanaman membutuhkan air untuk tumbuh, pembangkit listrik membutuhkan untuk memutar turbin, manusia butuh air bersih. Departemen Pekerjaan Umum mencatat, pada 2005 terjadi banjir sebanyak 41 kali di sembilan propinsi. Di tahun 2004 jumlahnya bahkan lebih besar hingga mencapai 60 kali. Propinsi Jawa Timur pada 2004 paling sering terkena banjir. Banjir di daerah tersebut mencapai 27 kali. Pada 2004 terjadi longsor sebanyak 22 kali sementara pada 2005 terjadi 3 kali longsor.
28 Maret 2005
Nias, propinsi Sumatera Utara, diguncang g berkekuatan 8,7 skala Richer. Sedikitnya 9 meniggal dan lebih dari separuh bangunan d Sitoli dan sekitarnya runtuh.
1 Januari 2006
Banjir badang dan longsor menerjang Jemb Setidaknya menewaskan 76 penduduk dan
menghanyutkan 120 rumah penduduk.
3 Januari 2006
Longsor terjadi Banjarnegara Jawa Tengah meninggal 76 orang, 13 dinyatakan hilang. kerugian mencapai lebih dari 6,04 miliar
13 Mei 2006
Terjadi peningkatan aktivitas Gunung Merap Sejumlah penduduk kawasan Merapi di Jog dan Jawa Tengah mengungsi.
27 Mei 2006
Gempa berkekuatan 5,9 skala Ritcher mela Jogjakarta dan sekitarnya. Sedikitnya 5.857 meninggal dunia dan 407.925 rumah rusak
20 Juni 2006
Banjir dan longsor melanda Kabupaten Jene Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai di Sulawes Selatan. Ratusan orang meninggal dan hilan
17 Juli 2006
Gempa berkekuatan 6,8 skala Ricther diser gelombang tsunami melanda pesisir selata Jawa itu. Lebih dari 530 orang meninggal, d orang dinyatakan hilang.
ana
nguncang orang
pah a 110
gampa 900 orang di Gunung
ber.
. Korban Total
pi. gjakarta
anda 7 jiwa k.
eponto, si ng.
rtai an Pulau dan 240
Tapi angka sebenarnya lebih besar dari itu. Organisai pemantau lingkungan Walhi mencatat tahun 2006 saja, Indonesia mengalami bencana sebanyak 60 kali. Dimulai dengan banjir dan longsor di Jember lalu disusul becana alam lainnya seperti gempa dan letusan gunung Merapi di di Jogja, lumpur panas di Sidoharjo dan terakhir di tsunami di pesisir selatan pulau Jawa,
Rangkaian bencana yang melanda Indonesia menambah beban penderitaan penduduk kian berat. Ratusan ribu penduduk kini terpaksa hidup di tendatenda pengungsian dan menggantungkan hidupnya dari bantuan orang lain. Mengantri jatah makanan di kantor-kantor pemerintahan, tidur dengan selimut sumbangan di bawah tendatenda terpal. Mereka bertahan
FAKTA Pemerintah hanya menganggarkan bantuan bencana
1,5 triyun atau 0,3
sebesar
% dari toal belanja APBN yang mencapai
647 triliyun.
di tengah ancaman gelombang bencana yang setiap saat kembali datang. Pemeritah telah menyediakan dana anggaran untuk penanggulangan bencana ini, tapi jumlahnya belum cukup. Anggaran 500 milyar yang dianggarkan dalam APBN 2006 telah habis : Rp 200 miliar tersedot untuk membantu penanggulangan rangkaian bencana alam yang terjadi sejak Januari-Mei, Rp 200 miliar untuk korban gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada akhir Mei, serta Rp 100 miliar untuk bencana banjir dan longsor di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati mengatakan akan menaikkan anggaran penanggulangan bencana. Dalam APBN-P (Perubahan), pemerintah menganggarkan besaran anggaran bantuan bencana dirancang naik menjadi sekitar Rp 1,5 trilyun. Dewan Perakilan Rakyat juga setuju usul ini. Tapi jumlah itu nyatanya hanya 0,3 persen dari belanja APBN yang mencapai Rp 647 trilyun. Tentu saja anggaran sebesar ini terlalu kecil bagi Indonesia yang akhir-akhir ini beruntun dilanda bencana. Untuk korban bencana di Jogja saja, dengan dana yang secuil itu tak akan cukup untuk menutup total anggaran bencana yang angkanya mencapai 27 trilyun. Jika dibandingkan dengan kebutuhan negara untuk membayar utang angkanya jeblok. Untuk bayar utang, negara menyediakan Rp 69,8 trilyun atau sekitar 12 % dari total APBN. Pemerintah tampaknya tak mau menangguhkan pembayaran utang tahun ini. “Jika saja pemerintah mau menegosiasikan agar Indonesia tidak membayar utang yang jatuh tempo tahun ini maka pemerintah bisa merealokasikan anggaran sebesar Rp 69.8 triliun untuk memenuhi target anggaran minimal dua puluh persen
untuk pendidikan. Kemudian sisanya bisa digunakan untuk meningkatkan alokasi anggaran dana bantuan bencana dan program rekonstruksi pasca bencana,” kata Kusfriyadi dari Koalisi Anti Hutang. “Pemerintah harusnya berusaha meyakinkan para kreditor dan dunia internasional bahwa Indonesia berhak mendapatkan penghapusan utang,” Pemerintah juga tengah menyusun Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Rencana penyusunan UU ini muncul tak lama setelah bencana gempa bumi dan gelombang tsunami meluluh-lantakkan Aceh. Rancangan UU ini sudah beberapa kali masuk pembahasan. Seharusnya UU ini sudah terbit berbulan-bulan yang lalu, sayang “Pembahasan UU tersebut berlarut-larut,” kata Chalid Muhamamd dari WALHI. Indonesia memang terlambat dari negara lain, meski 83 persen kawasan Indonesia rawan bencana alam Indonesia belum memiliki undangundang yang mengatur bagaimana korban harus diperlakukan, bagaimana prosedur bantuan disalurkan, siapa yang bertanggungjawab dan sebagainya. Di Jepang, negeri dengan intensitas gempa tertinggi sedunia, sudah memiliki undang-undang serupa sejak 1961. Di tengah jutaan orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, suburnya praktek korupsi, konspirasi dan nepotisme, perilaku elit politik yang gila kekuasan dan uang, kekerasan yang makin meningkat, lingkungan yang makin hancur, Pemerintahan Yudhoyono kini harus pula mengahadapi ratusan ribu rakyatnya yang menjadi korban bencana. “Kita mengalami serangkaian bencana. Kita berharap mendapat pelajaran dari musibah ini.” kata Yudhoyono. (The Associated Press, TEMPO, KOMPAS, TIME ASIA) WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
I
9
Kolom
Kolom
OLEH: MUHAMMAD ALIF KS
Memaknai Alam Secara Filosofis (Catatan Pinggir untuk Penyelenggara Pendidikan Tinggi Kehutanan) Alam sepanjang sejarah manusia telah begitu banyak berjasa dalam berkhidmat kepada manusia, namun terlalu sering dikhianati oleh manusia itu sendiri. Alam telah begitu banyak mengalami kerusakan dan masih cenderung akan rusak. Kenapa hal ini harus terjadi disaat manusia mengklaim bahwa disinilah puncak peradaban ilmu pengetahuan dunia? Hampir pasti dapat kita simpulkan bahwa bangunan ilmu pengetahuan yang menciptakan globalisasi hari ini telah gagal menciptakan tatanan kehidupan yang manusiawi dan berkeadilan. Jangan-jangan kita seakan bersanding menyaingi Tuhan dengan Ilmu science yang kita miliki. Marshall Mc Luhan (ahli media massa) membuat istilah Global village atau desa/kampung global yang ternyata kampung ini hanya diisi dengan eksploitasi negara adidaya terhadap negara-negara kecil melalui kebijakan ekonomi global. Banyaknya bangunan kesucian telah runtuh akibat dari aktualisasinya hanya dimaknai sangat lateral tanpa menggali lebih jauh makna-makna filosofis yang terkandung didalamnya. Salah satu kesalahan filosofis yang dialami masyarakat kampung global hari ini adalah perspektif terhadap alam dengan menganggapnya sebagai objek yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan hasrat manusia. Alam tidak pernah dipandang sebagai manifestasi Tuhan. Alam dipisahkan dengan keterhubungan dengan eksistensinya yang begitu jauh, akhirnya kita terjebak dalam proses pemerkosaan alam secara berjamaah baik sadar maupun tidak. “Kampung global telah berhasil mendesain alam sedemikian rupa sehingga menghasilkan perangkat infrastruktur yang begitu megah namun disatu sisi telah kehilangan makna kemanusiaan yang paling hakiki,� kata seseorang kepada saya dalam sebuah diskusi. Sisi kemanusiaan telah dijadikan bagian dari komoditi klasik guna mempertahankan sistem yang telah diciptakan oleh kampung global. Dunia ilmu pengetahuan pun seakan sudah kehilangan kemampuannya dalam memetakan persoalan ini, karena bangunan ilmu yang diciptakan sangat empiris dan kehilangan alat untuk mencari substansi kebenaran. Ilmu pengetahuan yang begitu parsialistik akhirnya tidak mampu menjelaskan realitas apapun. Empirisme hanya mampu memotret tanpa mampu menjelaskan realitas sesuangguhnya sehingga wajar jika paradigma pengelolaan alam begitu kering dan miskin empati. 10
I WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
Pendidikan Tinggi Ilmu-Ilmu Kehutanan Buruknya pengelolaan hutan selama ini, adalah tidaklah terlepas dari sistem penyelengaraan pendidikan tinggi kehutanan di negeri ini. Untuk itu Pendidikan Tinggi Ilmu-ilmu Kehutanan (PTK) perlu menyajikan kuliah filsafat, walaupun itu sekedar pengantar, sebagai salah satu sintesa. Analisis yang lebih filosofis dapat menggali makna yang terdalam dan menjawab pertanyaan mengapa kita harus melayani alam dan manusia, serta sistem pelayanan publik yang bagaimana yang harus teraktual dalam konteks kehutanan. Konsep multipihak, berbasis masyarakat, berbasis ekosistem, harus tetap dibuka ruang koreksi akademis yang lebih filosofis. Harus diakui banyak institusi pendidikan tinggi kehutanan kini telah memasukkan mata kuliah dengan paradigma pengelolaan hutan yang lebih humanis dan tidak eksploitatif semata. Universitas yang besar seperti UGM, IPB, UNHAS, dan UNMUL harus lebih giat lagi dalam menyelenggarakan pendidikan, tak hanya berjalan sesuai dengan konteks permasalahan, namun juga mampu menjawab tantangan kampung global serta memberi andil buat kemanusiaan dan alam. Ditengah tantangan swastanisasi pendidikan tinggi negeri di Indonesia, kampus harus tetap menjaga responsitasnya serta keberpihakannya kepada rakyat. Jangan sampai hanya orang yang berduit yang mampu kuliah. Ada gejala yang saya rasa negatif bahwa hanya kalangan orang yang berduit saja yang dapat kuliah di PTN, kampus sudah mulai kehilangan cerita tentang bagaimana orang-orang miskin tetapi cerdas berjuang dan belajar. Wallahu a’alam.
Janganjangan kita seakan bersanding menyaingi Tuhan dengan Ilmu science yang kita miliki.
Muhammad Alif KS adalah Penggiat di FKKM Sul-Sel & The Phrophetic Philosophy Center (PPC), Makassar (ppc_mks@yahoo.co.id).
Advertorial CSR RIAUPULP
MEMBERDAYAKAN YANG TERTINGGAL Bagaimana Riaupulp memberdayakan masyarakat sekitar perusahaannya? Cabai, Komoditi Pertanian Unggulan Mitra Bina Riaupulp di Desa Koto Benai
N
azirman begitu sumringah. Senyumnya lebar saat ditemui di rumahnya di desa Langgam. Rumah itu berlantai keramik, putih. Bangunannya tampak baru direnovasi. Di sebelahnya, sebuah rumah baru untuk anaknya sedang dibangun, belum selesai. Dibandingkan dengan nasibnya beberapa tahun silam, hidup Nazirman memang kini telah banyak berubah. Dia misalnya tak perlu repot-repot mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya. Penghasilan dari pegawai negeri jelas tak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan yang sekarang makin membumbung tinggi. Untung Nazirman punya tabungan : sebuah lahan tidur yang kini bisa mendatangkan keuntungan. Kok bisa? Semua itu berkat keikutsertaan Nazirman dalam program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang diluncurkan Riaupulp. Nazirman menyerahkan lahan tidurnya yang puluhan tahun ia biarkan merana kepada Riaupulp untuk dikembangkan menjadi areal HTR.
Lalu oleh Riaupulp, lahan itu disulap menjadi hamparan tanaman akasia. Enaknya Nazirman tak perlu repot-repot menanam, memelihara atau memanen. Semua pekerjaan itu sudah ditanggung Riaupulp. Nazirman cukup ongkang-ongkang kaki di rumah sembari menunggu saatnya dia mendapatkan bagi hasil dari panen HTR. Nazirman satu diantara puluhan warga Langgam yang terlibat dalam program HTR. Di Langgam kini sudah ada lima kelompok yang terlibat dalam program ini dengan jumlah anggota rata-rata mencapai 29 KK. Di tahun pertama, HTR di Langgam luasnya mencapai 205 hektar. Luasan ini terus meningkat, angkanya saat ini mencapai 3.500 hektar. Di lahan itu, akasia tumbuh tinggi, batangnya lurus, rapat-rapat. Bandingkan dengan lahan yang tidak diikutsertakan dalam program HTR, rata-rata lahan itu adalah lahan terbuka. “Setelah HTR mulai dirasakan hasilnya, kita mengajak yang lain, “kata Nazirman. Selain menguntungkan, warga menerima program HTR karena syaratnya tak berbelit-belit dan semua dilakukan dengan transparan. “Tak ada harga mati,” tambah Nazirman. Warga tak dipaksa berapa luasan lahan yang boleh dijadikan areal HTR. Kalau pun tanahnya tak mau dijadikan HTR lagi, tak apa-apa. WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
I 11
Advertorial
Kios Plus Kelompok Tani “Ingin Maju” sumbangan Riaupulp di Desa Koto Benai, Kabupaten Kuantan Singingi
Semua terserah mereka. Enaknya lagi, warga hanya menyediakan lahan, sementara segala proses pembibitan sampai penebangan ditanggung Riaupulp. Bahkan bila mau mereka bisa menjadi subkontraktor HTR. Memang syararatnya agak berat : punya modal, anggota, CV dan punya NPWP. Tapi jangan khawatir, Riaupulp akan mempermudah semuanya. Warga bisa leluasa pinjam di bank tanpa susah-susah mencari jaminan, sebab Riapulp siap pasang badan menjadi jaminannya. Beberapa bank seperti BRI, Bank Bumiputera, dan Bank Mandiri sudah diajak kerjasama untuk urusan ini. Riapulp juga akan membantu mereka dalam pembentukan CV atau PT. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) mulai berjalan sejak 1995. Menurut Sutarno Manager Departement HTR, HTR dibuat dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelamatkan kawasan hutan, serta tentu saja untuk bahan baku kayu industri pulp milik Riaupulp. Sampai dengan tahun ini, luas tanaman HTR mencapai 26.000 ha 12
I WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
dan mampu memasok 360.000 ton akasia untuk pabrik berkapasitas 2 juta ton pulp per tahun itu. Lima puluh lima mitra sudah diajak kerjasama, dan total luas lahan yang telah dilakukan kerjasama mencapai 55.000 hektar. “ Kita berharap produksi HTR mampu memasok sepuluh persen bahan baku pabrik, “ kata Sutarno. Lalu inilah kisah lain di Koto Benai. Kehadiran perusahaan Riaupulp mampu mengubah pola hidup warga Koto Benai dari masyarakat tepi sungai menjadi masyarakat daratan. Kebiasaan bercocok tanam pun bergeser, mulanya pertanian musiman, sekarang mereka mantap dengan pertanian modern. “Dulu yang namanya bertani, ya tunggu musim penghujan yang hasilnya itu-itu saja,” kata seorang warganya. Semua itu berkat pembinaan yang ulet dari Riaupulp. Mereka diajari bagaimana memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang selama ini belum tergarap. Mereka diberi bekal bagaimana cara bertani yang baik dan benar. Tak lagi tergantung pada musim. Hasilnya cespleng. Lihatlah hamparan tanaman cabai
dan sayur-sayuran tumbuh subuh di pekarangan rumah mereka. Cabai di situ malah sudah berani bersaing dengan cabai Sumbar yang merajai pasaran. Untuk urusan pasar jangan khawatir. Para pembelilah yang justru datang ke desa itu untuk membeli hasil-hasil perkebunan mereka. Sebuah kelompok tani kini telah terbentuk di desa itu. Namanya Kelompok Tani Ingin Maju. Menariknya, anggota kelompok ini sebagain besar justru ibu-ibu rumah tangga. Sang ketua, Saharatul Aini, adalah istri dari kepala desa setempat.
Riaupulp menerima CSR Asian Award 2005 untuk Kategori Environmental Excellence
Saban dua minggu sekali mereka akan berkumpul untuk sekedar arisan atau membicarakan berbagai hal tentang kelompok. Mereka juga membentuk koperasi simpan pinjam, berlatih membuat administrasi yang baik. Sebuah gedung sumbangan Riaupulp dijadikan markas mereka. Gedung itu bahkan mereka ikhlaskan untuk dipakai juga buat kantor kepala desa. Apa yang dilakukan Riaupulp di Langgam dan Koto Benai hanyalah sekelumit bentuk kongkrit rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan
Riaupulp. Untuk urusan yang satu ini, anak perusahaan Raja Garuda Mas ini memang tak mau tangggungtanggung. Perusahaan ini mau menggelontorkan milyaran rupiahnya untuk disisihkan untuk program ini. Mereka juga mau repot membentuk departemen yang khusus mengurus CSR dengan seabreg kegiatan sosialnya. Tak hanya itu, kesungguhan mereka dibuktikan dengan membangun Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT). Ada empat BPPUT yang sudah berdiri. Semua bangunannya megah dengan fasilitas lengkap :
ruang belajar, kantor, asrama, tempat ibadah hingga lahan praktek untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Di sinilah masyarakat para mitra binaan Riaupulp digembleng. Dan para pendamping lapangan akan senantiasa mendampingi masyarakat dengan ulet hingga mereka memiliki kemandirian. Tak segan-segan pendamping lapangan ini ikut ronda kampung di pelosok desa-desa binaan Riaupulp. Riaupulp juga telah membentuk yayasan yang berfungsi mengelola program dan menjalin kemitraan dengan pelbagai elemen stakeholders. “Ini (CSR-red) tidak diatur dalam undang-undang tapi harus dilakukan,� kata Rudi Fajar Direktur CSR Riaupulp. Merunut kebelakang, kegiatan CSR Riaupulp awalnya hanya berupa kegiatan yang ditempuh dengan pola filontropi dibawah divisi humas. Memasuki tahun 1999, saat dimana masyarakat Indonesia mengalami masa krisis, Riaupulp mengubah pola lamanya dari program pengembangan masyarakat yang sifatnya karikatif menjadi program yang lebih memberikan pemberdayaan pada masyarakat. Pada Mei 1999 mereka mendirikan Departemen CSR dibawah payung Program Pemberdayaan Masyarakat Riau (PPMR) Riaupulp. Sejumlah program pun meluncur. Selain HTR, PPMR menawarkan program sistem pertanian terpadu; program sosial dan infrastruktur; program pengembangan usaha kecil dan menengah dan program pelatihan kejuruan. Sampai dengan tahun 2005, PPMR Riaupulp telah melakukan sejumlah kegiatan di kurang lebih 207 desa yang tersebar di Kabupaten Pelawan, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Pekanbaru. Desa-desa itu sebagian besar berada di areal konsesi HTI Riaupulp.
WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
I 13
Advertorial Riaupulp Telah Membangun 4 BPPUT, Salah Satunya di Kabupaten Kuantan Singingi
Kenapa Riaupulp mau bersusahpayah melakukan CSR? Menurut Rudi, CSR berkaitan dengan sustainability (keberlanjutan) perusahaan. Bahwa keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang canggih, modal, merek dagangannya mendunia dan pelanggan yang terus meningkat. Tapi lebih dari itu jaminan keberlangsungan operasional perusahaan ditentukan pula oleh hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat. Dan Riaupulp dengan konsep Profit, People, Planet-nya meletakkan tatanan masyarakat sebagai mitra usaha yang sejajar dan saling menguntungkan. Selain sustainability perusahaan, kata Rudi, faktor lainnya adalah kepedulian moral Riaupulp. Kehadiran Riaupulp yang membawa teknologi mutahir dan mengelola hasil hutan di Propinsi Riau tentu membawa dampak sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar. Itu sebabnya Riaupulp tidak bisa menutup mata dengan hanya mengeruk keuntungan dari hasil mengelola hutannya. Tapi kehadiran Riaupulp juga harus berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat 14
I WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
BPPUT sebagai Tempat Pelatihan Program PPMR Riaupulp
“Keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang canggih, modal, merek dagangannya mendunia, pelanggannya bertambah, tapi jaminan keberlangsungan perusahaan juga ditentukan oleh hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat” setempat. Dan Riaupulp sudah berkomitmen untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai “investasi
sosial” untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar operasinya. Tak sedikit yang memuji keberhasilan CSR Riaupulp. Berbagai penghargaan telah diraihnya. Tahun lalu CSR Riaupulp diganjar sebagai Runner Up Asian CSR Awards 2005. Menurut Rudi keberhasilan Riaupulp dalam bidang CSR tak lepas dari empat faktor. Pertama, komitmen pimpinan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang didukung manajemen dari tingkat tertinggi hingga menengah. Kedua, Struktur Organisasi. Ketiga, program yang jelas. Keempat, pendanaan. Lebih dari 30 milyar Rupiah duit perusahaan disisihkan untuk program ini. “Saya tidak mengatakan Riaupulp paling hebat, tapi yang saya rasakan ada komitmen dari pimpinan,”kata Rudi. Setelah lebih dari lima tahun, Riaupulp masih ingin terus berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat Riau. “Lima belas tahun lagi, kami ingin bisa memberantas kemiskinan, terutama di sekitar areal kami.” Tentu saja ini pekerjaan tak mudah. Meski kaya sumberdaya alam, penduduk Riau yang miskin begitu banyak. Propinsi dengan anggaran pendapatan belanja daerah 1,7 triliun Rupiah, atau nomor dua terbesar di tanah air setelah Kalimantan Timur ini memiliki penduduk miskin 2,2 juta jiwa atau 40 % dari total jumlah penduduknya yang mencapai 5,5 juta jiwa (Kompas, Juli 2003). Tapi toh Rudi tak gentar. Departemennya setidaknya kini sudah mengantongi peta kemiskinan di 79 desa, termasuk database percepatan pendidikan. Semua itu adalah modal Riaupulp untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam ikut membantu masyarakat di bumi Lancang Kuning. “Begitu banyak masalah di Indonesia, kami ingin membantu,” kata Rudi.
Berita
Taman Nasional
Cagar Alam Napabalano :
Sisa Jati Tertua di Indonesia Kicauan burung seolah ucapkan salam dan memecah kesunyian hutan. Menapak jalan setapak tak kurang puluhan meter, pandangan mata segera tertuntun pada pohon jati besar berdiri kokoh dan tampak perkasa di tengah rimbunnya Cagar Alam Napabalono. OLEH : MARWAN AZIZ Untuk sampai di Cagar Alam Napabalano, bisa dicapai dengan start perjalanan dari Kota Kendari dengan menggunakan roda dua (sepeda motor) dan kendaraan roda empat, yang ditempuh sekitar dua jam perjalanan untuk sampai ke pelabuhan Torobulu Kabupaten Konawe Selatan. Di pelabuhan Torobulu, kita menaiki lagi fery yang akan membawa menuju pelabuhan Tampo Kabupaten Muna ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Tak lama setelah kapal fery dari pelabuhan Torubulu merapat di pelabuhan Tampo. Berkunjung ke Kecamatan Napabalono, daerah yang sejak dahulukala dijadikan sebagai daerah persinggahan dan pertemuan antara Sultan Buton dan bangsawan Muna, tak lengkap rasanya, jika tak bersiaran ke “nenek moyang� jati Muna yang sampai saat ini masih menampakkan keperkasaannya dan menjadi “prasasti hidup� di tengah maraknya tindak illegal logging di pulau Muna. Hanya menempuh 10 menit dari pelabuhan Tampo dengan menumpang motor ojek, para pengunjung yang ingin menikmati keindahan rimbunan panaroma alam Cagar Alam Napabalo telah sampai di bibir hutan.
Semak belukar yang seolah membentuk terowongan, menjadi gapura pintu masuk bagi pengunjung. Untuk mencapai pohon jati yang penuh misteri hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari pinggir hutan atau jalan raya menuju Ibukota Kabupaten Muna (Raha). Informasi usia jati itu masih menimbulkan kesimpang siuran, masyarakat setempat memperkirakan telah tumbuh sejak 300 tahun silam. Namun uji ilmiah yang pernah dilakukan menyebut angka 200 tahun untuk usia pohon jati itu. Sisa kejayaan hutan jati Muna itu tak hanya dijadikan sebagai simbol kebanggaan daerah Muna, lebih dari itu ternyata nenek moyang jati itu bagi masyarakat setempat dipercaya memiliki nilai mistik yang sampai saat ini masih dianut, membuat jati tertua di Indonesia dapat tetap berdiri kokoh. Saat rombongan wartawan yang tergabung dalam Green Press (Perkumpulan Wartawan Lingkungan) berkunjung ke Cagar Alam Napabalono akhir pekan lalu, sejumlah warga setempat juga ikut mendampangi kami berkunjung ke Cagar Alam yang dulu pernah ditetapkan sebagai cagar alam terkecil
di Indonesia yang memiliki luas 9,2 hektar itu. Sayangnya saat sampai di pohon jati besar itu, kami tak melakukan pengukuran lingkaran pohon jati terbesar yang terdapat di kawasan Cagar Alam Napabalano karena kami tidak membawa meteran. Namun berdasarkan informasi dari pihak pengelola Cagar Alam Napabalano, pohon jati itu memiliki diameter sekitar 7 meter. Dua orang kawan kemudian mencoba untuk mengelilinginya namun ternyata masih membutuhkan beberapa orang lain untuk bisa melingkari pohon jati itu. Menurut Mustafa Kepala Cagar Alam Napabalano, dibutuhkan tujuh hingga delapan orang dewasa untuk dapat mencapai lingkaran pohon jati yang sudah berumur lebih dari dua abad itu. Kawasan Cagar Alam kaya akan keanekaragaman hayati itu ditetapkan. Cagar Alam Napabalono merupakan salah satu kawasan konservasi tertua di Indonesia, yang ditetapkan sejak pemerintahan Belanda pada 1 Juni 1919 melalui SK ZB Van Hosten, sebelumnya Cagar Alam Napabalano adalah hutan negara. Latar belakang penunjukkan sebagai cagar WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
I 15
Berita
Berita alam dikarena kawasan ini memiliki tipe ekosistem hutan daratan rendah dan menjadi rumpun jati alam. Terjaganya pohon raksasa itu dari tangan-tangan jahil manusia, selain karena berada di areal kawasan cagar alam, juga karena adanya berkembangnya pandangan mistik masyarakat setempat tentang pohon jati itu, banyak masyarakat lokal di sekitar Napabalo mengeramatkan pohon jati tertua di Pulau Muna ini. Berkembangnya pandangan mistik itu, membuat tak sedikit masyarakat dari luar Muna, yang penasaran akan kekeramatannya, berkunjung dan mengabadikan pohon jati itu dengan cara berpose di depan pohon jati. Menteri Kehutanan MS Kaban adalah salah satu dari sekian pejabat negara yang pernah berkunjung di pohon jati tertua di Indonesia ini. Mustafa yang baru tiga bulan lalu bertugas di Tampo bercerita, dirinya sering mendapati orang yang datang bertapa di bawah pohon jati tua ini dengan tujuan meminta pengobatanan dan kekuatan, “Ada orang dari Kendari ada juga orang sini, alasannya minta kekuatan,” ungkap pria asli Tampo yang baru saja dipindahkan tugaskan dari Taman Nasional Boganani Wartabone yang terletak diantara dua propoinsi yaitu Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo. Akar jati yang menjulur keluar dari perut bumi semakin menambah keagungan kita pada Sang Maha Pencipta. Luar biasa, kebesaran Tuhan. Tak jauh dari pohon jati itu, sebatang pohon jati yang besarnya mirip tidak berbeda, terbujur tumbang, “Mungkin usianya sudah tua sekali,”duga Sarjono warga Tampo yang sehari-harinya bekerja sebagai petani sejak tiga tahun yang lalu, dengan memanfaatkan hutan produksi yang sudah gundul di sebelah selatan Cagar Alam Napabalano. Kengerian masyarakat lokal terhadap pohon jati itu bukan tak 16
I WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
Taman Nasional beralasan, suara-suara halus dari atas pohon kadang terdengar saat pengunjung melintas maupun berdiri lama dibawah jati besar itu. “Jangan berdiri disitu,” kata Halija. Menirukan suara perempuan yang pernah didengarnya dari arah atas pohon jati itu. Halija sendiri adalah ibu rumah tangga yang pekerjaan sehari-harinya adalah pedagang di Tampo, Ia mengaku jarang masuk cagar alam Napabalono. “Larangan suara itu bukan hanya satu dua orang yang dengar, sudah banyak orang yang dengar,” kata wanita itu. Keanehan lain yang pernah disaksikan sendiri oleh Mustafa, adalah saat kebakaran di hutan lahan produksi yang tidak jauh dari cagar alam hendak merambat masuk, tiba-tiba meredup padam, “Seolah ada orang yang memadamkan tapi setelah itu orangnya menghilang,” tutur abdi negara yang ditugaskan menjaga kawasan seluas 9,2 hektar tanpa perlengkapan yang memadai seperti alat teropong dan persenjataan. Bahkan profil Cagar Alam Napabalano pun tak dimilikinya.”Sunggu ironis dan memprihatinkan” Cagar Alam Napabalono selain memiliki jati (Tectona grandis) tertua dan terbesar di Indonesia, cagar alam itu juga memiliki berbagai jenis tanaman tropis lainnya seperti pohon beringin (Ficus benyamina), ippi (Intia bjiuga), waru (Hibicus tiliaceus), eha (Castanopsis buruana), mahoni serta pohon cendana juga tertancap kokoh dalam kawasan terlarang hunian itu. Beberapa satwa langka seperti rusa (Cervus timorensis), babi hutan (Sus spp), monyet hutan Sulawesi (Macaca ochreata), biawak (Varanus spp) dan beberapa jenis burung rangkong, merpati hutan, burung nuri dan ayam hutan (Gallus gallus) kian melengkapi dan menghiasi hunian Cagar Alam Napabalano. Atraksi monyet merupakan tontonan yang sangat
Jati tertua Muna di Cagar Alam Napabalono. Umurnya diperkirakan mencapai 200 tahun.
menarik pengunjung yang bisa disaksikan pada pagi hari antara pukul 6 hingga 9 00 WITA. Satwa yang paling endemik lainnya adalah burung yang disebut Srigunting.
FOTO GREENPRESS/MARWAN AZIZ
Badannya kecil, ekornya panjang menyerupai gunting yang sedang terbuka, “Disebut Srigunting karena ekornya mirip gunting,” jelas Mustafa. Untuk mengamankan kawasan Cagar Alam Napabalano, Mustafa hanya dibantu oleh salah seorang rekannya. “Jumlah kami disini hanya
berdua,” kata Mustafa. Kini kawasan ini sudah mulai rawan pencurian. Desakan ekonomi telah memucu perilaku pencurian di kawasan tersebut. “Sejak hutan produksi kosong, kelihatannya masyarakat sudah tidak takut lagi akan kekeramatan cagar alam ini.” Sejak tiga bulan bertugas di Napabalo, alumni anggakatan 94 Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Makassar itu mengaku sudah pernah menjerat pelaku pencurian kayu hingga ke pengadilan. Namun karena si pelaku masih berusia 16 tahun sehingga tak sampai dipenjarakan. Harapan Mustafa kepada pemerintah tak berlebihan, penambahan personil dan peningkatan kesejahteraan petugas lapangan serta perlengkapan saat bertugas menurutnya perlu diperhatikan oleh pemerintah. “Saya sebagai orang putra daerah di sini hanya mengharapkan agar ada penambahan tenaga untuk menjaga kawasan mengingat belakang ini makin marak tindak pencurian kayu ke dalam kawasan hutan. Kemudian karena kami ini orang lapangan yang hanya mengharap gaji toh tidak ada honorer begitu, hanya jalan dengan tangan kosong (tak dilengkapi senjata -red) apalagi kita ini tidak punya kendaraan,”terangnya. Keberadaan cagar alam yang minim fasilitas dan hanya berjarak 50 meter dari pemukiman warga, ke depan bukan tidak mungkin akan mengalami ancaman. Ancaman paling serius adalah rencana pemerintah setempat membuat lapangan bola dan sarana hiburan lainnya tepat di samping cagar alam tersebut. “Masalahnya kalau dibikin lapangan di situ sangat mengganggu aktivitas satwa-satwa yang ada di dalam situ, sedangkan dengan manusia sendirian saja mereka sangat peka sekali apalagi dengan banyak orang seperti itu,”
Jelas rencana itu akan mengusik kedamaian kehidupan satwa yang ada di dalam Cagar Alam Napabalano. Yang bisa dilakukan Mustafa kini hanyalah dengan pendekatan ke pemerintah kecamatan agar mau mengurungkan niat tersebut, selain itu Mustafa juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan kepala seksinya di Dinas Kehutanan Muna untuk menghadap Kepala BKSDA Provinsi Sultra. Semua itu dilakukan agar kawasan konservasi tertua di Indonesia itu bisa tetap terjaga kelestarianya. “Dulunya juga bahkan terkecil. Tapi sekarang tidak lagi, karena banyak cagar alam ditetapkan belakangan ini, luasnya lebih sedikit dari sini. Seperti cagar alam yang ada di Jawa Barat, hanya satu hektar. Hanya saya lupa namanya,”jelas Mustapa. Menurutnya pemerintah mestinya memikirkan perlunya penambahan areal 100 meter sebagai daerah penyangga kawasan cagar alam. Salah satu tokoh masyarakat Tampo-Napabalano Ismet Efendy, menuturkan keprihatinannya. Jati terbesar yang menjadi kebanggaan Pulau Muna itu, bisa saja menjadi jati terakhir sebagai saksi sejarah yang membuktikan kejayaan tanaman pohon jati di Pulau Muna. “Bisa saja menjadi jati terakhir yang ada di pulau ini, jika tanpa perhatian serius untuk menjaganya,” kata pengagum Bung Karno ini dengan nada prihatin. “Jati terakhir” yang diungkapkan Ismet perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, mengingat tindak illegal logging dan perambahan ke areal kawasan hutan lindung sampai saat ini masih terus terjadi dan kian meningkat di pulau sebagaian besar PADnya bersumber dari hasil lelang jati temuan itu, dan tidak menutup kemungkinan jati terbesar yang menjadi kebanggaan masyarakat Muna itu akan ditumbangkan oleh perambah dan hanya tinggal sebuah kenangan. WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
I 17
Warta SEBANGAU & BATANG GADIS TERANCAM Nasib Tanam Nasional Sebagau tak ubahkan seperti taman nasional lainnya : rusak. Setiap hari ada saja orang membawa cainshaw dan menebang di hutan perawan ini. Barubaru ini di daerah itu ditemukan 400 ribu meter kubik balok kayu. Yohanes Soedarto, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah menyebut pembalakan liar di daerah itu adalah yang terbesar seIndonesia. Temuan itu mengalahkan rekor pembalakan liar di daerah itu pada 2003, ketika 200 ribu meter kubik balok kayu disita. Namun, penebangan liar bukan satu-satunya penyebab hilangnya hutanhutan di Kalimantan Tengah. Pencaplokan hutan primer berskala besar dengan menggunakan dalih mengubah hutan menjadi perkebunan atau hutan produksi konversi kini mengancam wilayah tersebut. Luas hutan primer di Kalimantan Tengah menurun sekitar 94 ribu hektare per tahun. Tapi luas hutan sekunder justru meningkat 500 ribu hektare per tahun. Sementara pada 2000 luas hutan yang dapat dikelola mencapai 2,9 juta 18
Sekilas
hektare, pada 2005 justru meningkat menjadi 4,9 juta hektare. Jumlah ini bisa terus bertambah. Sebab, di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, 23 perusahaan saat ini sedang menunggu izin Menteri Kehutanan untuk membuka perkebunan kelapa sawit di areal hutan yang dilindungi. Tiga perusahaan di antaranya, masing-masing telah memiliki lahan perkebunan sawit seluas 4.000 sampai 8.000 hektare di areal Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Sementara itu di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), perusahaan tambang PT Sorikmas Minging (SMM) asal Australia menuntut Departemen Kehutanan melepaskan kawasan tersebut untuk operasi pertambangan emasnya. Operasi pertambangan ini akan mengancam kawasan tangkapan air bagi Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan sekitarnya yang bergantung pada kelestarian TNBG. Konsesi PT SMM yang tumpang tindih dengan kawasan TNBG meliputi luasan 33.640 hektar.
KONFLIK HUTAN TERUS TERJADI Konflik yang berjaung pada kekerasan di sektor kehutanan akan terus terjadi
I WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006
jika pemerintah tidak membuat kejelasan hak atas sumberdaya hutan. Di beberapa tempat seperti di Muna, Lampung, Dompu dan tempat-tempat lain di Indonesia banyak dijumpai konflik antara masyarakat dengan pemrintah atau swasta. Pakar Kehutanan, Hariadi Kartodihardjo mengatakan, konflik tersebut disebabkan karena selama ini masalah distribusi manfaat atas sumberdaya alam tidak pernah diatur secara adil oleh negara. Penguasaan wilayah yang tidak adil juga memicu konflik antara masyakat dengan pemerintah dan swasta. “Sepanjang pemerintah tidak pernah memperjelas kepastian hak-hak terhadap sumberdaya hutan, upaya penyelesaian konflik tidak akan berarti,” tutur Hariyadi. Abu Said dari Kontras mengatakan kebijakan sumberdaya hutan tidak membela masyarakat miskin. Pemerintah cenderung memberikan akses sumberdaya hutan kepada pengusahapengusaha besar. “Belum ada kebijakan yang bisa menguntungkan masyarakat,”katanya.
APP RUSAK RIAU Sebanyak 80.000 hektare hutan di Riau terus menyusut tiap tahun demi memenuhi kebutuhan
industri kertas dan bubur kayu dunia. Angka tersebut sama besarnya dengan setengah dari hutan seluruh Riau, Sumatra. Kelompok konservasi World Wildlife Fund for Nature (WWF) menuding Asia Pulp and Paper (APP) adalah satu dari perusahaan kertas dan bubur kayu (pulp) terbesar yang telah menjerumuskan hutan Indonesia demi ambisi bisnisnya. Pada tahun 2005 saja, APP yang bermarkas di Singapura telah menguasai seperlima dari keseluruhan hutan Riau atau sekitar 520.000 hektare. “Semua bagian hutan ini di bawah ancaman kemusnahan. Itu hanya demi memenuhi kebutuhan APP menyuplai kayu dan memperluas produksi pulp-nya,” ungkap Nazir Foead dari WWF Indonesia seperti yang dilansir AFP belum lama ini. WWF memperkirakan sebesar 450.000 hektare hutan telah hilang selama lima tahun belakangan untuk memenuhi suplai bubur kayu APP di Riau. Foead memperingatkan, APP telah gagal dalam komitmennya untuk melakukan konservasi terhadap nilai hutan. Dengan kata lain di masa mendatang pun angka yang sama akan terus hilang. Pihak APP belum mengklarifikasi soal ini. APP unit Indonesia terdiri atas empat perusahaan, yakni PT Indah Kiat Pulp Paper, PT Lontar Papyrus, PT Pindo Deli dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia.
Surat WARTA Berhenti Terbit? Kenapa majalah warta di hentikan pengirimannya?apakah sudah berhenti terbit ataukah ada masalah lain. Hamsah Makassar Warta masih terbit setiap bulan, hanya saja pengirimannya sekarang sekali dalam dua bulan karena mahalnya ongkos pengiriman. Terima kasih atas kritikannya.
Tulisan Warta Sertifikasi RAPP
tentang
Masalah sertifikasi yg diulas dalam buletin fkkm (edisi bulan Juni) dimana pihak redaksi banyak memuat keunggulan sistem dari RAPP maupun pandangan dan opini publik. dalam ulasannya juga tersirat bahwa redaksi buletin fkkm juga mengeluarkan kata
pujian untuk sistem penanaman yg mereka amati di sektor Teso. tapi sebenarnya saya sangat tidak setuju. Dari pengalaman saya PKL di RAPP, memang mereka menerapkan rivarian zone sebagai kawasan konservasi tapi lihat bagaimana lahan dengan ketinggian lebih dari 40%. RAPP juga melakukan penanaman pada kemiringan tersebut bahkan pada kemiringan yg lebih. Dalam bidang kehutanan bukannya areal dng kemiringan <40% sudah menjadi hutan produksi terbatas. tapi lahan di RAPP dengan kemiringan tersebut tetap berfungsi sbg hutan produksi. Jadi sangat tidak setuju dengan pujian yg dilontarkan pihak redaktur buletin fkkm. Mohon dikoreksi. David Karo-Karo paping_why3@yahoo.com,
Apa yang dilaporkan redaksi terhadap sistem pengelolaan hutan di RAPP adalah apa yang redaksi lihat di lapangan. Kami melakukan liputan hanya pada lahan yang disertifikasi dan mengunjungi dua lokasi estate mereka : Cirenti dan Teso. Di kedua lokasi tersebut redaksi tak menjumpai apa yang anda sampaikan itu. Terima kasih atas koreksi dan informasi tambahannya. (red).
RALAT : pada WARTA Vol 09 No. 04 April 2006 terdapat kesalahan di rubrik Sekilas. Tertulis 2004 Kehutanan Sumbang US$ 20 juta, yang benar adalah 2014 Kehutanan Sumbang US$ 20 juta. Dengan demikian kesalahan sudah diperbaiki. Terima kasih.
Bingung.. cari bacaan kehutanan masyarakat? Klik saja
www.kehutananmasyarakat.com Forum K omunik asi K ehutanan Masy ar ak at Komunik omunikasi Kehutanan Masyar arak akat (Indonesian Communication Forum on Community Forestry)
Berperan Bersama untuk Pengembangan Kehutanan Masyarakat dan Perbaikan Kebijakan Kehutanan di Indonesia PEMBANGUNAN kehutanan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, telah menghasilkan berbagai persoalan akut. Persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan, diantaranya adalah tingkat deforestasi (kerusakan hutan) yang sangat tinggi, dan marjinalisasi/dehumanisasi masyarakat lokal yang parah. Dua keadaan ini membawa akibat pada tidak adanya hubungan yang bagus antara pembangunan kehutanan di satu pihak, dengan masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada SDH di pihak lain. Sementara, pembangunan kehutanan adalah sebuah proses yang melibatkan banyak pihak. Melihat kondisi ini, perlu ada perubahan paradigma pembangunan kehutanan, dari stated based kepada community based, dan dari timber management kepada forest resources management. Pilihan ini, akan memberikan peluang bagi masyarakat lokal dalam mengakses sumberdaya hutan untuk kehidupan mereka. Karena itulah, para pihak yang merasa terpanggil untuk merubah kondisi ini mendeklarasikan sebuah forum multistakeholder pada 24 September 1997, yang bernama Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM).
Sebagai forum multipihak, FKKM membuka diri terhadap semua pihak untuk terlibat di dalamnya dalam memperkuat Kehutanan Masyarakat dan Perbaikan Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia. Visi FKKM: Cara pandang pengelolaan hutan oleh masyarakat, harus berdasar pada sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh rakyat, melalui organisasi masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, dan keberlanjutan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Misi FKKM: Berperan sebagai pendorong (motivator) gerakan menuju cara pandang kehutanan masyarakat di Indonesia. Mendukung prosesproses pengembangan kelembagaan kehutanan masyarakat melalui penyebaran informasi, pengembangan konsep, penguatan kapasitas dan perumusan kebijakan. Sosok FKKM: Sebagai forum dialog dan belajar bersama antar pihak, tentang kehutanan masyarakat dan perbaikan kebijakan kehutanan di Indonesia.
Pengurus FKKM Koordinator DPN: Dr. Ir. Didik Suharjito, M.Sc(IPB); Anggota DPN: Ir. Haryadi Himawan, M.BA(Dept. Kehutanan), Ir. Sih Yuniati, MBA (NGO), Drs. Said Awad, M.H (Pemda), Bestari Raden (Masyarakat Adat), Ir. Nana Suparna (Pengusaha), Dr San Afri Awang (Pendiri, UGM), dan Ir. Arief Budimanta, M.Sc (Konsultan) FASILITATOR WILAYAH FKKM Syafrizaldi (Sumatra Barat), Maggara Silalahi (Riau), Wisma Wardana (Jambi); Hazairin (Lampung); Suraya Uang Kahathur (Jawa Barat); Fahrizal (Kalbar); Adri Ali Ayub (Kalteng), Humaidi (NTB); Harisetijono (NTT); M. Natsir Abbas (Sulteng); Ruslan (Sultra); Restu (Sulsel); Abdul Maâ&#x20AC;&#x2122;at (Ketapang) Sekretaris Eksekutif: Ir. Muayat Ali Muhshi; Staf Seknas: M. Abd. Syukur, Titik Wahyuningsih, dan WARTA Totok S. FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006 I 19 Alamat Seknas: Jl. Cisangkui Blok B VI No. 1 Bogor Baru, Bogor 16152 Telp./Fax. (0251) 323090, E-mail: seknas-fkkm@indo.net.id, muayat@indo.net.id
20
I WARTA FKKM I VOL. 9 NO. 07, JULI 2006