WARTA FKKM Edisi Juni 2006

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

1

OPINI

Berharap Hukum (Kembali ) Ditegakkan Kisah drama penangkapan Adelin Lis bagai film kungfu saja. Di Baijing, anak buah Adelin itu baku hantam dengan petugas KBRI China. Satu orang staf KBRI sempat tersungkur. Tapi raja kayu asal Medan itu berhasil dibekuk.

Adelin, 49 tahun, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian daerah Sumatera Utara karena terlibat dalam illegal logging di Taman Nasional Mandaling Natal (TNMN). Akibat ulah Cik Adelin ini, negara rugi 674 miliar.

Bahkan mungkin lebih. Hitung-hitungan Kementerian Lingkunngan Hidup angkanya mencapai 227,02 triliun.

Kita gembira, tapi tak perlu bersoraksorai. Sebab keputusan pengadilan belum keluar. Adelin bisa saja bebas, soalnya Menteri Kehutanan bilang HPH Adelin sah dan izinnya belum berakhir.

Tapi Adelin juga bisa bernasib sial.

Bila RUU Anti Pembalakan Liar nanti disahkan, Adelin bakal menghadapi tuntutan berat : kalau tidak didenda triliunan rupiah, ya dihukum mati.

Hukuman mati? Serius? Serius.

Klausul hukuman mati ini ada di RUU Anti Pembalakan Liar yang sedang digodog di DPR. Inilah terobosan baru dalam menjerat juragan-juragan pembalak liar yang berkeliaran di hutanhutan Indonesia. Di RUU itu juga dikatakan pengadilan kasus pembalakan liar tidak akan diadili di pengadilan biasa.

Mereka akan diadili di pengadilan khusus ad hoc.

2

Kali ini, pemerintah tampaknya tak mau kecele lagi. Kasus lolosnya para tersangka pembalak hutan memang kerap terjadi.

Ratusan orang sudah tertangkap, tapi di pengadilan sebagian besar dari mereka divonis bebas. Berbagai kalangan, terutama LSM lalu menuding pemerintah tak pernah serius memberantas pembalakan liar di Indonesia. Low infocement terhadap kejahatan kehutanan lemah.

Departemen Kehutanan tak mau disalahkan. Mereka bilang urusan vonis memvonis bukan urusan gue. Polisi bersikukuh tak punya bukti kuat untuk menganjar mereka dengan pasal berat.

Lalu pengadilan pun akhirnya membebaskan mereka. Blunder hukum inilah yang kerap kali terjadi.

Dulu, beberapa kalangan ingin pelaku pembalak liar ini dijerat pasal berlapis dari tiga undang-undang sekaligus : UU Kehutanan, UU Anti Korupsi dan UU Pencucian Uang. Ketiga UU ini bisa digunakan untuk mejerat mereka.

Alasannya para pelaku pembalak hutan terbukti menghancurkan hutan, mereka juga terbukti melakukan praktek korupsi, mereka juga pasti melakukan pencucian uang dalam bisnis mereka.

Tapi nampaknya usul ini tak pernah digubris. Para pelaku pembalak liar selalu lolos, atau dihukum dengan sangat ringan. RUU Anti Pembalakan Liar inilah yang diharapkan bisa menjerat para perampok hutan ini lebih berani.

Muhammad AS

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

LAPORAN UTAMA

Hukum Buat Pembalak Dengan cara apalagi Indoensia bisa menghukum para pembalak liar. Debatdebat publik terus dilakukan sementara diluar hutan-hutan Indonesia terus dijarah dalam angka yang makin menakjubkan yakni lima kali luas pulau Bali setiap tahunnya.

Melembeknya sikap pemerirntah yang semula seperti �unjuk gigi� terhanya hanya gigi ompong yang tampak dalam memberangus pembalakan kayu. Penebangan dan pengangkutan kayu secara ilegal yang terjadi di depan mata aparat, malah begitu sulit ditertibkan.

Kalangan LSM mengkaitkan lemahnya penegakan hukum dan maraknya penebangan liar sekarang ini

dengan sistem politik dan ekonomi yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kekebalan para pelaku penebangan liar terhadap hukum tidak bisa dilepaskan dari adanya keterkaitan pelaku dengan instutusi pemerintah dan oknum pejabat sipil, kepolisian, maupun militer sebagai baking usaha mereka.

Tidak jarang oktum aparat ikut mengawasi penebangan dan pengangkutan kayu illegal. �Tidak mengherankan banyak tongkang yang mengangkut kayu ilegal selalu lolos dari pengawasan polisi sebab telah terbina hubungan saling menguntungkan antara cukong dengan oknum polisi,� kata Yayat Afiando dari Telapak Indonesia, sebuah LSM di Bogor.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

3

Direktur Eksekutif Greenomic Indonesia Elfian Effendi mengaku heran dengan lemahnya pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembalakan hutan. Menurutnya pemberantasan pelaku pembalak liar seharusnya lebih mudah dilakukan sebab penebangan liar dilakukan secara terang-terangan. �Saya binggung, Presiden kita saja jenderal bintang empat, tetapi kok tidak mampu menanggulangi illegal logging.

Ini ada apa?,� kata Elfian. Endemi pembalakan hutan juga disokong sindikat internasional yang tak jarang didukung instutusi pemerintahan sejumlah negara. Negara-negara maju seperti Amerika, China, Singapura, Malaysia adalah bagian penting dari mafia atau sindikat internasional tersebut.

Di Malaysia, kayu-kayu diputihkan menjadi komoditas legal dengan cara memalsukan dokumen asal komoditas seolah-olah kayu tersebut berasal dari negara itu. Dari Malaysia, sebagian besar kayu tersebut diimpor mejadi bahan baku industri mebel dan industri berbasis kayu lain di China. Sebagian lagi diekspor langsung ke negara-negara maju, terutama AS dan Eropa.

Aliran kayu ilegal dari Indonesia ini membuat booming industri berbasis mebel dan floring di Asia. Negaranegara seperti Malaysia, China, Jepang, Singapura juga diuntungkan oleh perdagangan kayu illegal asal Indonesia.

Praktik ini terus berlangsung hingga sekarang.

4

Penanganan hukum penebang liar selama ini menggunakan UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. UU No. 5 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, dan UU No.23/1997 tentang Lingkungan Hidup.

Namun perangkat hukum yang ada ini tak mampu menjerat pelaku utama atau dalang di balik penebangan liar, seperti terjadi pada 4 cukong kayu kelas menengah dan kakap yang ditangkap tahun 2006. Tahun sebelumnya, sebanyak 173 orang ditangkap, namun sebagian besar akhirnya juga dibebaskan. Kalaupun ada yang dihukum hukumannya sangat ringan.

ICEL, LSM di Jakarta yang aktif melakukan investigasi kasus-kasus pembalakan liar mencatat dari 1.031 kasus yang terjaring dalam operasi Wanalaga dan Wanabahari pada tahun 2001, tidak ada satupun kasus yang diproses sampai pada tingkat pengadilan. Pada 2002, dari 971 kasus yang terjaring, nasibnya juga sama saja.

Sekretaris Jenderal Dephut Boen Purnama mengatakan tidak jalannya penegakan hukum kepada para pelaku penebangan liar sebagai akibat tidak adanya kesamaan pemahaman dan tindakan dari semua instansi di pemerintahan. Ada 18 instansi yang terlibat dalam upaya pemberantasan penebangan liar ini. �Penegakan hukum berada di luar batas yurisdiksi Dephut sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa,� katanya.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

LAPORAN UTAMA Tak berfungsinya hukum dan lemahnya diplomasi Indonesia menembus jaringan sindikat penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal, membuat Dephut kini hanya menguntungkan pada harapan segera disahkannya Rancangan UndangUndang (RUU) Pemberantasan Pembalakan Liar yang kini sudah masuk DPR. Undang-undang ini memberikan terobosan baru atas sistem peradilan bagi pembalak liar di Indonesia. Pelaku pembalakan hutan, misalnya, akan diadili dalam sebuah pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus bagi pembalak liar. ”Nanti ada ancaman hukuman mati dan denda hingga miliaran rupiah, ” ujar kepala biro hukum dan organisasi Dephut, Suparno.

Elfien mendukung RUU pemberantasan Pembalakan Liar yang memungkinkan adanya pengadilan ad hoc untuk menjerat pembalak hutan.

Alasannya, mengandalkan pengadilan yang ada sekarang iini tidak akan berhasil. ”Selama ini pengadilan cukup brengsek dalam menangani pelaku pembalakan hutan sebab yang ditangkap hanya yang terkait dengan kepentingan politik saja.” katanya.

Rancangan UU ini sudah setahun digodog pemerintah. Saat ini memasuki pembahasan di prolegnas DPR. Sebelumnya RUU ini dibawa kedarahdaerah untuk menerima masukan.

Telapak adalah salah satu lembaga yang diajak mengikuti proses rancangan

RUU tersebut. Telapak awalnya menyodorkan pemberantasan pembalakan hutan dengan menggunakan pasal berlapis dari tiga Undang-Undang, yakni UU Kehutanan, UU anti Korupsi dan UU pencucian uang. ”Kejahatan pembalakan liar, selain merupakan kejahatan kehutanan, kejahatan ini bisa masuk dalam kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang,”kata Arbi dari Telapak.

Lembaga penelitian CIFOR dan Pusat Pelaporan dan Alalisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kajiannya mengungkapkan, upaya pemberantasan penebangan liar akan lebih kuat jika didukung oleh penegakan hukum pencucian uang. Pengungkapan aktoraktor di belakang layar bisa dilakkan dengan menelusuri aliran uang lewat mekanisme perbankkan.

Logikanya simpel, proyek eksploitasi hutan berskala besar secara komersial tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan pendanaan dari sektor perbankkan. Proyek berbasis hutan memerlukan modal yang sangat besar, bukan saja untuk membeli peralasan dan mesin, tapi untuk membayar biaya penebangan kayu, memproses dan mengangkut produk akhir ke pasar.

Selama ini perbankkan nasional dan internasional banyak terlibat dalam pendanaan industri berbasis kehutanan di Indonesia yang berperan besar dalam kerusakan hutan di Indonesia.

Sebelum krisis 1997, pinjaman bankbank lokal dari kepada industri-industri kayu mencapai 4 miliar dollar lebih,

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

5

LAPORAN UTAMA sementara dari perbankkan internasional 7 miliar dollar AS. Selain itu, bank juga memainkan peran penting dalam perdagangan produk industri berbasis hutan, seperti penyediaan kredit utuk perdagangan dan Letter of Credit untuk menjamin pembayaran perdagangan. Tanpa pendanaan bank. Industri berbasis hutan juga tidak akan dapat memasuki pasar saham dan pasar obligasi untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang.

Sayang pemerintah tak pernah menggunakan perangkat UU tentang pencucian uang ini sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pembalakan hutan.

Beberapa organisasi sipil mengkhawatirkan RUU anti pembalakan hutan ini hanya akan

6

membuat susah rakyat. Aparat seringkali malah menangkap rakyat biasa karena dituduh sebagai pelaku pembalak hutan.

Kasus seperti itu memang penah terjadi. Terakhir peristiwa penangkapan ini terjadi di Dusun Kalipagu, Banyumas, Jawa Tengah. Aparat menangkap warga kampung itu karena dianggap sebagai perusak hutan konservasi di kawasan Batu Raden. Tapi tak sedikit yang menggap RUU ini adalah jalan baru di tengah mampetnya perangkat hukum untuk menjerat pelaku pembalak liar. �Sialahkan yang lain mencibir RUU ini, tapi bagi saya, ini peluang,� kata Darmawan Liswanto aktivis KAIL, LSM di Pontinak yang sering melaporkan kasus-kasus pembalakan liar di wilayah Kalimantan.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

LAPORAN UTAMA

Mereka yang Dibidik Di tangan pencuri di hutan Papua, sebatang merbau dihargai 25 ribu. Tiba di Cina menjadi Rp 2,5 juta atau 100 kali lipatnya. Hasilnya? Setiap tahun, 300 ribu meter kubik kayu merbau- jenis langka di Papua- ditilap senilai Rp 1,98 triliun. Di tempat lain di Indonesia, bukan kayu langka yang dijarah, tapi hutan lindung yang dijarah. Saban tahun, kita kehilangan hutan seluas lia kali Pulau Bali akibat dibalak pencuri- setara dengan Rp 45 triliun.

Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, ada lima puluh pemain kakap masih berkeliaran yang siap merampok hutan-hutan kita. Inilah nama-nama yang disodorkan Kaban kepada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Kapolri Jenderal Sutanto.

ACEH Acan (Janes Tan) Kasus : pembalakan dan penadah kayu ilegal dari Taman Nasional Gunung Leuser di wilayah langkat. Lokasi lain : Sumatera Utara.

SUMATERA UTARA Aseng Kasus : pembalakan Aweng Kasus : penyelundupan kayu dari Tanjung Balai, Asahan RIAU Abi Besok Kasus : pemilik kilang kayu ilegal,

penadah kayu ilegal, dan penyelundup kayu ke Malaysia.

Ali Jambi Kasus : pembalakan dan penyelundupan kayu ramin JAMBI Aleng dan Akiong Kasus : pendah kayu ilegal SUMATERA SELATAN Haji Halim Kasus : penadah dan penyelundup kayu KALIMANTAN BARAT Ng Tung Peng Kasus : pembalakan. Membalak hutan lindung Martinus. Memiliki 15 sawmill di daerah Lanjak Banjau.

Tian Hartono Kasus : diduga sebagai pemilik industri pengolahan kayu hulu PT Rimba Ramin dan sawmill/moulding CV Hasil Rimba.

KALIMANTAN TENGAH Abdul Rasyid Kasus : pembalakan di Taman Nasional Tanjung Puting Asoy Kasus : pemodal penyelundupan kayu ke Malaysia KALIMANTAN TIMUR Chris Candra Kasus : pemodal pembalakan di Tarakan Syamsudin

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

7

LAPORAN UTAMA Kasus : pembalakan dan penyelundupan kayu di Tawao Ubah, Sukarman, dan Baso Ali Kasus : pembalakan di Manumbar Akiat, Tukiran, Amin, Ali, Edo Kasus : pembalakan di Pangdan, dan Sungkulirang Memang dan Arif Kasus : pembalakan di Batu Lepok Perondongan dan Pelawan. Diduga memilik beberapa sawmill.

Romli Ompong Kasus : pemodal pembalakan di Tarakan JAKARTA Eddy S Kasus : penjual surat keterangan sahnya hasil hutan.

SURABAYA Sundono Kasus : penadah kayu ilegal PAPUA Ting Ting Hong Kasus : pembalakan.

Lokasi lain : Palembang, Riau, dan Kalimantan Yongkie Kasus : penyelundupan kayu dari Papua, menggerakkan bisnisnya dari Surabaya Wiliam Hendrik (Sorong) Kasus : terkait kasus ilegal MV Braveli Falcon. Diduga bekerjasama dengan pemodal Cina dan India Data diolah dari berbagai sumber

8

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM

Akselerasi Pemberantasan Ilegal Logging Kasus pencurian kayu (illegal logging) telah menjadi titik perhatian pemerintahan baru, khususnya Departemen Kehutanan. Menteri Kehutanan MS Kaban dalam siaran persnya, menyatakan program 100 hari kerjanya diantaranya adalah pemberantasan pencurian kayu. Sejalan dengan itulah, maka menteri kehutanan telah melakukan shock teraphy dengan berkunjung kebeberapa daerah di Indonesia, dengan berkonsultasi langsung kepada para Kepala Dinas kehutanan Propinsi / kabupaten, Polda dan Polres. Seperti contoh dalam kunjungannya di Propinsi Sumatera Utara, menteri kehutanan memberikan pernyataan yang mengejutkan bahwa bahwa sejumlah kepala daerah (KDH) di Propinsi Sumatera Utara terlibat dalam kasus pencurian kayu. Oleh menteri kehutanan, mereka disebut sebagai master of mind, yang bekerja dengan menggunakan asas legalitasnya sebagai penguasa daerah. Selain memberikan terapi kejut itu, diam-diam menteri kehutanan juga mengungkapkan bahwa pelaku illegal logging sudah luar biasa banyaknya dan akan terus diusut oleh petugas yang berwenang.

Oleh karena itu, sebenarnya mencermati perkembangan praktik illegal logging dewasa ini, memang

bukan lagi merupakan hal yang baru.

Semenjak pemerintahan orde baru pun, sudah banyak terjadi praktik illegal logging, namun kalau ditanyakan tindak lanjut hasilnya bisa macam – macam : kurang/tidak diketahui, belum/tidak tertangkap, belum/sedang diproses dan lain sebagainya. Sehingga kalau bisa dikatakan bahwa, ibarat kanker, kerusakan hutan Indonesia sudah stadium empat, artinya sudah benar – benar sangat gawat.

Hancurnya hutan Indonesia memang sudah sampai pada taraf yang sangat mengerikan. Pada tahun 19971998, dari 46,7 juta hektar hutan produksi di Indonesia, sisa hutan alamnya tinggal 41 %, dengan tingkat degradasi 1,6 – 2,4 juta hektar setiap tahunnya. Bank dunia telah memprediksi bahwa hutan tropis dataran rendah Sumatera akan habis pada tahun 2005 dan hal yang sama akan terjadi pada tahun 2010 di Kalimantan. Hutan alam di Sulawesi kini hanya tinggal 11 %. Menurut data WWF, selama lima tahun terakhir, kerugian negara akibat illegal logging mencapai US$ 5 miliar atau setara Rp.42 triliun. Sumber lain juga mengungkapkan bahwa laju pencurian kayu ini mencapai 3,8 juta setahun senilai US$ 2 miliar atau Rp.17 triliun.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

9

KOLOM Jika semua kerugian tersebut ditotal maka nilainya adalah Rp.72,25 triliun setahun.

Illegal logging hingga saat ini menjadi suatu permasalahan yang sulit diberantas dan terjadi hampir diseluruh dunia, termasuk Indonesia menjadi salah satu sasaran operasionalnya.

Kejahatan illegal logging ini mempunyai jaringan sindikat yang luas dalam skala internasional. Hasil illegal logging banyak dieksport ke luar negeri seperti RRC, Malaysia, Singapura bahkan Eropa. Praktik illegal logging ini berdampak multidimensi yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan ekologi (lingkungan ). Oleh karena itu, tidak mengherankan dalam pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui Inpres Nomor : 4 Tahun 2005, Presiden menginstruksikan kepada 12 Menteri, untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI. Ada 3 (tiga) faktor yang memungkinkan illegal logging meluas dengan cepat. Pertama. faktor – faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan, pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal, ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat, dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

10

Kedua, faktor-faktor ekonomi supply dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur- unsur seperti kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri, kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan, tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu. Besarnya kapasitas industri kayu terpasang di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang berlebihan.

Kemampuan pasokan kayu dan kemampuan penyediaan industri perkayuan yang legal yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri, sehingga terjadi ketimpangan antara persediaan dan permintaan, kemudian menimbulkan permintaan tambahan kayu yang diambil dari hasil illegal logging. Tingginya permintaan dan rendahnya persediaan kayu menurunkan laba dari perusahaan industri kayu, sehingga untuk mempertahankan laba itu, dimungkinkan untuk membeli kayu illegal yang lebih murah dan resikonya rendah. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan diperkirakan kebutuhan industri akan kayu mencapai 60 juta meter kubik per tahun, sementara supply hanya sebesar 22 juta meter kubik per tahun, jadi defisit kayu sebesar 30 – 40 juta meter kubik per tahun. Jadi jalan untuk memenuhi defisit kayu tersebut adalah melakukan illegal logging.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM Ketiga, faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya serta kolusi dengan para politisi dan pemimpin setempat dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu dan bosbos penebangan terhadap pejabat lokal, besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan illegal logging dan banyaknya kerjasama illegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal. Faktor ketiga ini dapat terjadi oleh karena pejabat lokal mempunyai kekuasaan untuk memberikan kontrak akses pada lahan hutan dan memastikan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan ditegakkan atau diabaikan, kemudian para pengusaha memiliki modal atau dana yang diperoleh dari keuntungan bisnis kayu. Ketika keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha dari kegiatan bisnisnya meningkat, maka pengaruh para pengusaha kayu tersebut akan semakin kuat sehingga dimungkinkan untuk merayu pejabat lokal untuk memberikan izin untuk melakukan penebangan secara illegal guna meningkatkan keuntungan atau laba.

Dari ketiga faktor diatas menunjukkan bahwa semakin kuatnya pengaruh pengusaha kayu terhadap pejabat lokal akan meningkatkan partisipasi pejabat lokal dalam kerjasama illegal yang kemudian berpengaruh kepada peningkatan laba bagi pengusaha kayu tersebut. Ketika illegal logging meningkat dan potensi pendapatan masyarakat menjadi jelas, maka kegiatan illegal logging juga semakin

diterima masyarakat bahkan masyarakat menjadi tergantung pada kegiatan tersebut dan melihat kegiatan tersebut akan tetap terjadi meskipun tanpa keterlibatan masyarakat.

Pelaku dan Modus Operandi Illegal logging Pelaku dam kejahan illegal logging terdiri dari • Masyarakat setempat dan masyarakat pendatang Pelaku ini melakukan kegiatan penebangan secara langsung baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk dijual kepada pengusaha kayu atau pemilik modal. Laju perusakan hutan akibat kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ini relatif kecil oleh karena modal dan peralatan yang dimiliki masih terbatas. • Pemilik modal (cukong), pengusaha Pelaku ini berperan sebagai fasilitator atau penadah hasil kayu curian, bahkan menjadi otak dari pencurian kayu • Pemilik industri kayu atau pemilik HPH Pelaku ini bisa bertindak sebagai pencuri kayudan bias bertindak sebagai penadah kayu • Nahkoda kapal Pelaku ini bisa berperan sebagai turut serta melakukan atau membantu melakukan penyeludupan kayu atau kejahatan illegal logging

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

11

KOLOM • Oknum pejabat pemerintah atau oknum aparat pemerintah Pelaku ini bisa berasal dari oknum TNI, oknum Polri, oknum PNS Kehutanan, oknum PNS Bea Cukai, oknum pemerintah daerah, oknum anggota DPRD, oknum politisi. Pelaku ini bisa terlibat kegiatan KKN dengan pengusaha dan atau melakukan manipulasi kebijakan dalam pengelolaan hutan atau pemberian konsesi penebangan kayu yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. • Pengusaha asing Pelaku ini kebanyakan berperan sebagai pembeli atau penadah hasil curian.

Pelaku – pelaku dalam kegiatan illegal logging di atas, dalam kasus yang berdimensi luas memiliki jalinan hubungan yang sangat kuat dan rapi.

Pemilik modal dan pengusaha kayu mempunyai kepentingan untuk mendapatkan lahan konsesi penebangan yang bias didapatkan dari pejabat local atau bantuan oknum aparat pemerintah, dan memiliki modal dan dana untuk mendukung kepentingannya tersebut.

Pengusaha dapat mempengaruhi Pejabat dan oknum aparat pemerintah lokal untuk melakukan kerjasama illegal dalam bentuk illegal logging. Dalam rangka kegiatannya itu pengusaha mengupah tenaga kerja dari penduduk setempat atau mendatangkan dari luar daerah.

12

Sementara modus operandi dalam kegiatan illegal logging ini : 1) Melakukan penebangan tanpa izin, biasanya dilakukan oleh masyarakat dan hasil tebangannya dijual kepada cukong kayu atau pengusaha atau kepada industri pengelolaan kayu.

2) Melakukan penebangan di luar izin yang telah ditetapkan konsesinya oleh pemerintah. Biasanya dilakukan oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya target produksi atau hasil tebangan untuk memenuhi kontrak dengan pembeli yang sudah disepakati atau dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya. Modus ini juga seringkali menggunakan tenaga kerja masyarakat local atau pekerja dari luar daerah 3) Pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 4) Pengangkutan kayu dilengkapi dengan dokumen palsu seperti blangko dan isinya kosong, blangko asli akan tetap isinya palsu, SKSHH dari daerah lain 5) Jumlah kayu yang diangkut tidak sesuai dengan data yang ada dalam dokumen SKSHH 6) enggunaan satu dokumen SKSHH yang berulang-ulang

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM 7) Menggunakan dokumen pengganti SKSHH seperti surat tilang di darat atau di laut sebagai pengganti SKSHH yang disita, atau factor kayu sebagai pengganti SKSHHyang disita, atau factor kayu sebagai pengganti SKSHH atau surat-surat lain .

Dalam prakteknya modus operandi yang dilakukan dalam kegiatan illegal logging melibatkan lebih banyak lagi pelaku, baik yang turut serta melakukan, membantu melakukan maupun menyuruh melakukan.

Pengangkutan tanpa dilengkapi SKSHH tidak hanya melibatkan pemilik kayu tapi pengangkut termasuk nahkoda kapal terlibat dalam masalah tersebut.

Dalam hal pemalsuan dokumen melibatkan pemilik kayu yang yang dokumennya palsu, aparat penerbit dokumen palsu, pembuat cap dan stempel palsu. Demikian juga dengan penggunaan satu dokumen SKSHH berulang-ulang, ketimpangan antara jumlah kayu dalam angkutan dengan jumlah yang ada di dalam dokumen SKSHH, serta penggunaan dokumen pengganti, ini melibatkan pejabat yang mengeluarkan SKSHH, juga pengangkut.

Ketentuan Pidana yang terkait dengan illegal logging UU. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 50 dan sanksi pidananya dalam

pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hokum dibidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hokum karena sanksi pidananya berat.

Ada 3 (tiga) jenis pidana yang diatur dalam pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda, pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 78 UU No. 41 tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan para pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Beberapa ketentuan pidana dan sanksinya terhadap illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : Pertama, setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (pasal 50 ayat 1).

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

13

KOLOM Barang siapa dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, denda paling banyak Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah). Yang dimaksud dengan orang disini adalah subjek hokum baik pribadi, badan hokum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pal batas kawasan hutan, pagar-pagar kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran hutan, tanda larangan dan alat ukur.

Kedua, setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (pasal 50 ayat 2). Barang siapa yang melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah). Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ketiga, setiap orang dilarang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (pasal 50 ayat 3 huruf e). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, 14

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. (lima miliar rupiah pasal 78 ayat 4). Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh undangundang untuk memberikan ijin.

Dari paparan di atas tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal logging yaitu sebagai berikut : 1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hukum 2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan-ketentuan perizinan sehingga merusak hutan 3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang 4.

Menebang pohon tanpa izin 5. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan.

6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH. Rumusan unsur-unsur pidana seperti diuraikan di atas memang sangat efektif untuk diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat diupah oleh pemodal untuk

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM melakukan penebangan kayu secara illegal dan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu. Akan tetapi perkembangan kasus illegal logging yang justru banyak melibatkan pejabat pemerintah termasuk pemerintah daerah atau pejabat pemerintah local seperti oknum TNI/Polri, oknum PNS serta pejabat penyelenggara lainnya yang justru menjadi pelaku intelektual dalam illegal logging belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistimnya Dalam UU No. 5 tahun 1990 ini, diatur 2 (macam) perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada 3 (tiga) macam, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam pasal 40 ayat 3 (tiga) dan (4) UU No.5 tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam pasal 19, 21, dan pasal 33 yaitu sebagai berikut : Pertama, Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (pasal 19 ayat (1) dan keutuhan zona

inti taman nasional (pasal 33 ayat 1), dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistimnya, perburuan satwayang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli.

Kedua, Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati (pasal 21 ayat 1), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia (pasal 21 ayat 2 ) dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (pasal 33 ayat 3 ) dipidana paling lama penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Ketiga, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap, keutuhan kawasan suaka alam (pasal 19 ayat 1), dan keutuhan zona inti taman nasional (pasal 33 ayat 1), dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.(seratus juta rupiah) pasal 40 ayat 3.

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

15

KOLOM Unsur-unsur pidana yang terkait dengan kegiatan illegal logging dalam undang-undang diatas antara lain : Pertama, perbuatan, baik disengaja maupun karena kelalaiannya yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistimnya, namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

Kedua, perbuatan, baik disengaja maupun kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, memperniagakan, dan menyelundupkan hasil hutan.

Ketentuan ini, khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu spesies tertentu yang terancam kepunahan.

Dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasalnya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan illegal logging hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut dipenuhi.

PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan PP No. 45 Tahun 2004 ini adalah sebagai pengganti dari PP No. 28 Tahun 1985 yang secara umum terdapat pembaharuan. Ada dua jenis pidana menurut Pasal 42 PP No. 45 16

Tahun 2004 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidananya ada empat, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan diatur dalam pasal 42, 43. dan 44 sebagai berikut : • Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan didenda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (7) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. • Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).sebagaimana dimaksud pada pada pasal 78 ayat (2) undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan • Semua hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dirampas untuk negara (pasal 44 ayat 1) • Alat-alat termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dirampas untuk negara (pasal 44 ayat 2 ).

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

KOLOM Akselerasi : Kita mengharapkan bahwa masalah illegal logging ini tidak hanya menjadi wacana gebrakan 100 hari, namun harus ada pengelolaan yang baik sehingga illegal logging dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

Mengumumkan pelaku juga akan menghentikan suasana saling mencurigai diantara sesama kita dan atas dasar otoritas yang dimilikinya, Menteri Kehutanan dan aparat kepolisian harus memaparkan secara rutin perkembangan pemberantasan illegal logging ini. Penataan kelembagaan internal mungkin penting, namun tidak mudah karena bisa terjadi semacam upaya untuk saling melindungi diantara pejabat korup.

Maka yang paling baik adalah menggunakan informasi dari masyarakat. Kemudian kerjasama dengan negara tetangga untuk menangkap pelaku yang mungkin bermukim di negara tersebut mendesak untuk dilakukan. Untuk memudahkan pengawasan bisa dilakukan melalui kebijakan satu pintu, agar aparat mudah mencium adanya penyelundupan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah pembukaan Crisis Centre di masyarakat, seperti jaringan aktivis peduli hutan (lingkungan) seperti WWF, WALHI, yang diharapkan sebagai media advokasi dan informasi kepada masyarakat.

Hendry Manik

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

17

Lantai Kayu Taman Eden “Jadi, ketika Anda membeli kayu merbau dari broker, Anda sama sekali tidak mengetahui asal usulnya?”

“Tidak, tidak.”

“Jadi, tak ada cara untuk membuktikan apakah kayu tersebut legal atau diekstraksi secara berkelanjutan?”

“Tidak, tidak.”

Percakapan itu terjadi antara Telapak/EIA dengan Direktur Pemasaran PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (Kreasi), Titin Siswadi pada Agustus 2005. Saat itu Telapak/EIA tengah menelusuri rantai pasokan lantai kayu merbau yang banyak digunakan merek-merek terkenal seperti Armstrong/Bruce, Kahrs, Junkers dan Tarkets. Pabrik-pabrik penghasil lantai kayu di Asia memasok untuk merekmerek terkenal itu. Kreasi salah satu diantaranya, perusahaan ini memasok lantai kayu merbau untuk Amstrong.

Dalam sepuluh bulan pertama tahun 2005, Armstrong mengimpor hampir 3 ribu ton lantai kayu dari kreasi ke Amerika.

Armstrong merupakan perusahaan penghasil lantai kayu terbesar di dunia.

Pada 2004, penjualan seluruh kayu Armstrong di seluruh dunia mencapai $832 juta. Amrstrong menjual kayu merbau dengan merek Bruce, Hartco, dan Robbin.

18

Sampai di sini tak ada yang janggal hubungan antar kedua perusahaan ini.

Ya, hanya soal bisnis berbisnis .

Biasalah. Tapi hasil penelusuran Telapak/IEA berbicara lain. Kedua organisasi lingkungan ini menyatakan asal kayu merbau yang mereka gunakan adalah illegal.

Telapak adalah LSM yang berbasis di Bogor, Indonesia. EIA bermarkas di Inggris dan Amerika. Dua organisasi ini sering melakukan investigasi atas aksi penebangan liar di sejumlah tempat di Indonesia. Terakhir mereka mengorek lika-liku pembalakan liar di Papua.

The Last Fointer, laporan mereka yang tebit tahun lalu sempat mengegerkan pemerintah Indonesia.

Laporan itu mengungkap sindikat mafia internasional dalam aksi penebangan liar di propinsi Papua, Indonesia. Aksi ini adalah yang terbesar di dunia. Sekitar 300 ribu meter kubik kayu merbau setiap bulan diselundupkan dari propinsi itu. Dengan memalsukan dokumen, kayu-kayu asal papua diangkut menggunakan kapal-kapal kargo raksasa. Sebagain besar dikirim industri lantai kayu China yang tengah meroket.

Papua menjadi incaran mafia kayu setelah hutan-hutan di pulau Kalimantan dan sumatra habis. Hutan papua merupakan hutan tropis tunggal terbesar di Asia. Tujuh puluh persen

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

wilayahnya masih tertutup oleh hutan lebat yang menjadi habitat flora dan fauna yang unik. Para Ilmuwan menyebut tempat itu sebagai “tempat yang paling mirip dengan Taman Eden yang dapat ditemukan di muka bumi.

Para mafia kayu mengincar kayu merbau yang banyak tumbuh di hutanhutan Papua. Ini kayu mahal, warnanya gelap, biasa digunakan untuk membuat lantai kayu eksotik yang harga dipasarannya bisa mencapai US$ 138 per meter kubik.

Sejak pertengahan tahun 1990-an, permintaan lantai kayu dunia makin meningkat pesat. Penjualan lantai kayu mencapai rekornya di tahun 2004. Orang-orang mulai meninggalkan karpet dan linoleum yang dianggapnya sudah ketinggalan jaman. Mereka memilih lantai kayu sebagai sesuatu yang modis, modern dan praktis.

Di Eropa dan Amerika penjualan lantai kayu meningkat tajam dalam dekade terakhir. Eropa dan Amerika diperkirakan mengkonsumsi 186 juta meter kubik lantai kayu, jumlah ini cukup untuk menutupi seluruh wilayah Washington DC. Di Amerika Serikat konsumsi lantai kayu meningkat 40 persen dalam kurun waktu lima tahun sampai 2004, dengan total penjualan tercatat US$2,4 milyar.

Jerman merupakan pasar terbesar lantai kayu di Eropa, diikuti Spanyol, Italia, dan negara-negara Nordic.

Penjualan lantai kayu di Inggris tercatat sekitar US$118 juta di tahun 2004.

Di Amerika Utara dan Eropa, penjualan lantai kayu didominasi oleh

kelompok kecil perusahaan manufakturdistribusi raksasa. Perusahaan ini memproduksi lantai kayu di pabrikpabrik mereka atau mengontrak pekerjaan itu kepada pabrik-pabrik di Asia seperti Kreasi yang memasok untuk perusahaan lantai kayu terbesar di dunia : Amstrong.

Kreasi mendapat pasokan kayu merbau dari Papua yang mereka beli dari para broker. Titin menjelaskan Kreasi membeli sekitar 3.000 meter kubik kayu merbau dari Papua setiap 6 -8 minggu sekali, yang berarti 24.000 meter kubik setiap tahunnya. Tapi Kreasi tak pernah mengetahui secara persis asal kayu yang mereka beli, khususnya mengenai legalitas kayu mereka. Padahal Amstrong yang pasokan produknya berasal dari Kreasi selalu mengklim bahwa lantai kayu mereka terbuat dari kayu terpilih dan ditebang secara berkelanjutan.

Meski Kreasi bisa saja mengusahakan sertifikasi kayu yang mereka beli, tapi menurut mereka itu tak pernah dilakukan karena tidak ada permintaan tersebut dari pelanggan mereka. Para pembeli jauh lebih peduli pada harga ketimbang sertifikasi, terlebih kayu bersitifikasi harganya jauh lebih mahal.

Beberapa perusahaan lantai kayu dunia, brosur-brosur mereka penuh dengan referensi akan dokumendokumen lingkungan dari produkprosuk mereka. Mereka memberikan jaminan kepada konsumen yang peduli bahwa produk-produk mereka terbuat dari kayu yang dipilih secara hati-hati

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

19

dan berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Mereka juga menyatakan bahwa pohon-pohon yang ditebang. Tapi yang sebenarnya yang terjadi klaim mereka atas produk yang ramah lingkunan hanyalah bohong belaka alias bodong.

JOUNKERS INDUSTRIER A/S adalah perusahaan pengolah kayu terbesar di Denmark. Perusahaan ini memproduksi solid hardwood flooring terbesar di Eropa. Solid merbau flooring milik Junckers dijual di toko-toko John Lewis, Travis Parkins, dan Jewson di Inggris, ratusan gerai independent di Amerika dan lewat berbagai distributor berbasis internet.

Seluruh lantai kayu milik Junckers dibuat oleh perusahaan malaysia Kim Teck Lee (KTL). Jounkers selalu menyatakan dalam brosurnya bahwa produk mereka berasal dari hutan yang dikelola dengan bertanggungjawab. Tapi klaim mereka diragukan ketika Greenpeace menemukan bahwa 30 persen kayu merbau milik Junckers berasal dari Indonesia bukan dari Malaysia.

Seseorang dari Telapak/EIA pernah menyamar sebagai pedagang dan mengunjungi KTL di Malaysia. Mereka bertemu Direktur Pemasaran KTL, Mr Lee Ah Keat. Lee mengatakan bahwa KTL memasok sekitar 23 ribu meter kubik lantai kayu merbau per bulan ke Junckers, dan 80-90 persen dari kayu merbau yang KTL gunakan berasal dari Indonesia.

KTL mendapat pasokan kayu asal Indonesia lewat agen di Surabaya. Lee 20

tak dapat membuktikan legalias pasokan kayu merbau asal Indonesia yang mereka dapat. “Paling tidak katika kami menerimanya, kayu-kayu tersebut dikemas dalam kontainer,” kata Lee. Setahun sebelum kunjungan Telapak/ EIA ke KTL, Pemerintah Indonesia memperlakukan larangan ekspor kayu gergajian. Ini berarti bahwa impor kayu gergajian KTL adalah ilegal.

Pada saat operasi pemberantasan penebangan liar kayu merbau dijalankan Pemerintah Indonesia, Lee mengaku kesulitan dalam mencari kayu merbau untuk memenuhi permintaan Junckers.

Tapi tampaknya Junckers tak terlalu perduli dengan kesulitan yang dihadapi.

Kepada Junckers, KTL pernah meminta menghentikan pemasaran kayu merbaunya untuk sementara paling tidak selama satu bulan. Tapi permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Junckers.

KTL terus menerus mendapat tekanan untuk mengambil resiko dalam memenuhi permintaan akan kayu merbau ilegal sesuai dengan kontrak pra-jual lewat mesin raksasa Junckers.

Terakhir, kepada KTL, Junckers memesan 45.000 meter kubik lantai kayu merbau hanya untuk memenuhi satu proyek pembangunan gedung di Amerika Serikat. Tahu kesulitan pasokan yang sedang dihadapi KTL, Lee mengatakan kepada pihak Junckers, “Tidak lupakan tentang pesanan tersebut,”. Tapi oleh pihak Junckers Lee mendapat jawaban yang tidak mengenakkan. “Itu resiko Anda...” kata seseorang dari Junckers seperti

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

diceritakan Lee kepada orang dari Telapak/EIA. BERPUSAT DI JERMAN, Tarkett merupakan perusahaan penghasil lantai kayu terbesar kedua di dunia dan terbesar di Eropa. Pada 2004, angka penjualan mereka mencapai $329 juta.

Engineered flooring dari kayu merbau merupakan salah satu produk terlaris perusahaan ini.

Situs Tarkett menyatakan mereka membeli kayu yang telah disertifikasi oleh Forest Stewardship Council (FSC).

FSC merupakan sistem sertifikasi lingkungan paling terkenal dan terpercaya untuk produk kayu. FSC akan mencantumkan nama dan logo FSC di setiap produk kayu yang telah disertifikasi. Cara ini bisa meningkatkan penjualan di pasar-pasar kompetitif.

Tapi Telapak/EIA menemukan klaim atas sertifikasi FSC yang dikantongi Tarkett hanya bohong belaka. Di pasaran mereka tak menemukan produk lantai kayu Tarkett yang menyandang label FSC. Awalnya Manajer pemasaran Tarkett Carsten Bertelsen memastikan bahwa produk Tarkett ramah lingkungan. Email Bertelsen kepada Telapak/EIA menyatakan bahwa “produk-produk kamu yang dijual sesuai dengan sertifikasi lacak balak mengandung sedikitnya 70% bahan baku yang disertifikasi FSC, dan 30% sisanya berasal dari sumber yang tak terkontrol. ... “ Tapi ketika Telapak/EIA mengkonfirmasikan kembali kepada Bertelsen tentang produk mereka yang

berlogo FSC tidak ada di pasaran, Bertelsen pun akhirnya mengaku bahwa mereka tidak menjual produk kayu lantai kayu bersertifikat FSC meskipun Tarkett meyatakan mereka pernah memilikinya di masa lampau.

Telapak/EIA sudah melaporkan pelayahgunaan logo FSC oleh Tarkett ini kepada pihak berwewenang.

Asal kayu merbau yang digunakan Tarkett juga meragukan. Berselsen menyatakan Tarkett mendapat pasokan kayu merbau dari Danau Temenggor di Malaysia dari sumber yang terkontrol.

Tapi pernyataan ini aneh, sebab sejak akhir Mei 2005, seluruh kegiatan penebangan di tempat itu dinyatakan terlarang. Pada April 2005, sebuah surat kabar di Malaysia mengungkapkan bahwa Tarket yang mendapat ijin penebangan di Danau Temenggor bertanggungjawab atas maraknya penebangan liar kayu merbau dari hutan-hutan lindung di sebelah danau itu. Para pejabat kehutanan Malaysia pun menolak memperpanjang ijin Tarrket untuk melakukan penebangan kembali di tempat tersebut. Batas akhir dari perijinan tersebut adalah akhir Mei 2005 dan semenjak itu tidak ada kayu merbau legal yang bersumber dari daerah ini. Tapi sepuluh bulan kemudian, perusahaan ini masih menjual lantai kayu merbau yang tidak jelas darimana mereka mendapat pasokan kayunya.

Pada Januari 2006, Telapak/EIA pernah menulis surat kepada Tarkeet meminta informasi tentang sumber kayu merbau mereka. Sampai dua bulan

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

21

sesudahnya Telapak/EIA tidak mendapat jawaban yang diminta.

KAHRS MERUPAKAN perusahaan penghasil lantai kayu terbesar ketiga di dunia dengan penjualan global tercatat sebesar $256 juta di tahun 2004. Dalam situs mereka, Kahrs menyatakan seluruh sumber kayu merbau mereka berasal dari sumber yang berkelanjutan.

Pada Februari 2006, Telapak/EIA menyurati Karhs untuk meminta informasi tentang sumber kayu merbau mereka. Surat itu dibalas Karhs dan menyatakan bahwa 36 persen dari kayu merbau mereka berasal dari Danau Temenggor di Malaysia. Sisa kayu merbau yang 64 persen berasal dari sumber yang tidak dapat dipastikan legalitasnya. “Kami tidak dapat menjamin 100% bahwa kami bebas dari bahan baku kayu yang berasal dari kegiatan penebangan liar..” demikian tulis Manajer Kahrs kepada Telapak/ EIA. Ketika Telapak/EIA mengunjungi perusahaan Indonesia Tanjung Kreasi yang memproduksi lantai kayu untuk Armstrong’s Bruce, di sana mereka juga menemukan bahwa Kahrs juga tengah melakukan pendekatan kepada Kreasi untuk memproduksi lantai kayu merbau untuk mereka. Kreasi menolak permintaan Kahrs, mungkin karena konflik kepentingan dengan pihak Armstrong.

Enginereed merbau flooring produksi Kahrs dijual di toko-toko John Lewis di Inggris dan dipasarkan di 22

berbagai gerai pengecer independen dan distributor berbasis internet di seluruh Eropa dan Amerika Utara.

DAN INILAH GOODFELLOW. Ini perusahaan asal Kanada yang pernah ketahuan menjual lantai kayu merbau dari sebuah pemasok asal China yang membeli kayu merbau yang asalusulnya diragukan. Pada April 2005, perusahaan ini menyatakan komitmetnya kepada publik bahwa mereka hanya akan memasarkan produk yang disertai dengan dokumen lacak balak lengkap.

Setelah terungkapnya kasus tersebut, berdasarkan data impor Amerika Serikat, perusahaan ini mengalihkan pasokan lantai kayu merbaunya ke sebuah perusahaan asal Indonesia, PT Seng Fong Mouldings Perkasa.

Namun nyatanya masih kecele.

Pasokan merbau PT Seng Fong diduga kuat juga berasal dari merbau illegal.

Pemilik perusahaan Mr Goh mengatakan, “Di Indonesia ini, jika Anda benar-benar menginginkan sertifikasi atau hutan yang dikelola secara berkelanjutan, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin, Tidaklah mungkin.”. Seng Fong tidak dapat menunjukkan dokumen lacak balak lengkap ketika Telapak/EIA datang ke perusahaan mereka dan meminta dokumen itu.

Seng Fong membeli kayu merbau dari para pedangang yang mengirim kayu-kayu tersebut dari Propinsi Papua, sehingga pihak perusahaan tidak dapat

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

memastikan dari mana asal kayu-kayu tersebut.

Ms Lin, rekan kerja Mr Goh malah mengatakan bahwa Seng Fong menyuap pejabat angkatan laut indonesia untuk mengamankan pembelian 10.000 meter kubik merbau illegal yang ditebang. “ Pembanyaran di bawah meja ini seringkali lebih mahal dari pada harga kayunya,� kata Lin. Meskipun demikian bisnis ini tetap menguntungkan karena penyuapan tersebut memastikan harga kayu yang dibelli hanya $90 per meter kubik tidak sampai setengah harga sebenarnya.

Hingga sekarang, Seng Fong terus memasok lantai kayu merbau kepada Goodfellow. Pengiriman terakhir tercatat sebesar dua puluh ton di bulan Nopember 2005. Selain ke Goodfellow, Seng Fong menyatakan bahwa mereka juga memasok lantai kayu merbau untuk perusahaan asal Perancis dengan merek dagang Soboplac. Lantai kayu Soboplac dipasarkan di Point P, yang memiliki ratusan toko di seluruh Perancis.

Muhammad AS

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

23

16 Industri Kayu Atasi Krisis Bahan Baku Sekitar 16 industri veneer/plywood/ laminated veneer lumber di Indonesia menggunakan mesin rotary baru untuk mengatasi krisis bahan baku akibat tidak seimbangnya pasokan dengan kebutuhan kayu. Kepala Bidang Analisis & Penyajian Informasi, Dephut, Masyhud, mengatakan ke 16 industri tersebut diantaranya adalah "Dengan mesin rotary baru masalah bahan baku bisa bisa diatasi," katanya kepada Bisnis, kemarin.

Perusahaan itu a.l. PT Sumber Graha Sejahtera di Banten, PT.Kutai Timber Indonesia (Jatim), PT.Abirama Plywood (Jateng), PT. Dharma Gatya Nusantara (Jateng dan Jatim) dan PT Erna Djuliawati (Kalteng). Masyhud mengatakan saat ini industri kehutanan mengalami kelangkaan bahan baku akibat kesenjangan antara pasokan kayu dengan kebutuhan industri. Karena itu perlu diversifikasi bahan baku serta mengubah mesin rotary.

Pemerintah saat ini menetapkan jatah produksi tebangan dari hutan alam sebesar 8,12 juta m3 tahun ini.

Berdasarkan data Dephut, 107 unit industri plymill di Indonesia membutuhkan bahan baku 18,87 juta m3 per tahun. Akibatnya terjadi kesenjangan pasokan bahan baku kayu dengan kebutuhan industri yang cukup besar. ( (Bisnis Indonesia) 24

Masyarakat Cenderung Hindari Jalur Hukum Dalam Kasus Lingkungan Masyarakat yang dirugikan dalam kasus pencemaran lingkungan hidup cenderung menghindari penyelesaian jalur pengadilan, karena melalui jalur perundingan mereka justru memiliki daya tawar. Guru Besar Manajemen Lingkungan Undip Semarang, Prof. Dr. Sudharto Prawata Hadi, M.E.S di Semarang, Kamis (1/6) mengatakan, penyelesain di luar pengadilan dalam kasus lingkungan memang dimungkinan, sebab ada regulasi yang mengatur penyelesaian di luar jalur hukum.

Pasal 30 dan 33 UU Nomor 23/ 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi peluang penyelesaian kasus lingkungan di luar jalur hukum atau biasa disebut "alternative dispute resolution" (ADR). Undang-Undang ini memberi tempat bagi penggunaan ADR sebagai salah satu penyelesaian sengketa.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Menurut Sudharto, ada sejumlah keuntungan bila warga menempuh jalur ADR ketika

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

bersengketa dengan industri, pemerintah, atau antarmasyarakat. ADR memberi ruang lebih banyak kepada warga untuk berperan serta dalam perundingan.

Mereka juga bisa menentukan agenda perundingan, berpotensi memunculkan kesepakatan yang saling menguntungkan, mampu mengakomodasi kepentingan banyak pihak, lebih murah, cepat, dan efisien dibanding penyelesaian jalur hukum.

Meskipun demikian, katanya, ADR juga menghadapi kendala, misalnya keengganan berunding, karena pihak yang memiliki kekuatan biasanya cenderung memilih penyelesaian jalur hukum. ADR juga menimbulkan adanya ketidaksetaraan sehingga malah menghambat proses perundingan dan kuatnya sikap ingin menang, bukan ingin memecahkan masalah secara bersama.

Menurut dia, dalam kasus pencemaran di Kepulauan Seribu belum lama ini menunjukkan fenomena menarik, karena yang menginginkan penyelesaian melalui jalur "damai" justru dari pihak industri, bukan dari warga yang dirugikan akibat pencemaran.

Sudharto banyak mengupas masalah ADR dalam bukunya yang berjudul "Resolusi Konflik" yang kini memasuki edisi cetak ulang. Pada edisi kedua ini dilakukan sejumlah revisi, di samping menguraikan cara menerapkan ADR dan bagaimana mengorganisasi suatu perundingan. Bedah buku karya Sudharto tersebut akan dilakukan pada 5 Juni mendatang di kampus Undip. ( antara)

Dephut Dinilai Diskriminatif Tegakkan Hukum Departemen Kehutanan (Dephut) dinilai diskriminatif dalam menegakkan hukum dalam hal menyelamatkan dan melestarikan hutan, terutama dalam menyelamatkan hutan kawasan Padang Lawas, Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara . Yang mengelola kawasan hutan Padang Lawas ada sekitar 25 perusahaan, namun yang dipersoalkan Dephut cuma Koperasi Harapan, yakni pemodal Koperasi itu, Darianus Lungguk (DL) Sitorus diseret ke muka hukum.

"Mengapa hanya DL Sitorus yang dihukum? Bukankah di sana ada 25 perusahaan? Ini tidak adil," kata anggota Komisi IV DPR dari PDI P Jacobus Mayongpadang dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menhut dan jajarannya di ruang rapat Komisi IV DPR, Kamis (1/6) malam. Menurut Jacobus, penegakan hukum yang diskriminatif merupakan satu bentuk penjajahan. "Untuk itu saya tegaskan, penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan," kata dia. Jacobus mengatakan, kasus yang sama terjadi di Bontang dan Batam.

Dikatakan, penegakan hukum yang dilakukan Menhut harus ber- keadilan dan bertanggungjawab. "Jangan pilih kasih. Jika bersalah beri sanksi," kata dia. Bomer Pasaribu anggota Komisi IV

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006

25

DPR, dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan, kasus Padang Lawas, merupakan satu bukti pemerintah diskriminatif dalam menegakkan hukum. "Saya tak suka isu tebang pilih, terutama di kasus Padang Lawas.

Kasihan Pak DL Sitorus sendiri korban.

Saya minta sapu bersih siapa saja yang bersalah di Padang Lawas," kata Pasaribu.

Amin Nur Nasution dari PPP menambahkan, kasus Padang Lawas banyak yang bermasalah. Pendalaman Biro Hukum Dephut terhadap kasus itu harus tegas dan kuat supaya tak ada tebang pilih. Sudjud Siradjuddin anggota Komisi IV dari PAN mengatakan, kasus Padang Lawas melibatkan 25 perusahaan bermasalah. Untuk itu, Dephut harus membentuk tim khusus untuk mengkaji lebih mendalam kasus Padang Lawas dan kasus serupa lainnya. "Jadi perlu kajian-kajian yang mendalam serta koordinasi yang intens dengan komisi IV, karena masalahnya

26

rumit sekali," kata Sudjud.

Menteri Kehutanan MS Kaban dalam menjawab pertanyaan anggota dewan itu mengatakan, tidak ada sedikitpun niat tebang pilih dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Dephut terhadap kasus-kasus kehutanan. Khusus kasus Padang Lawas Register 40, Menhut telah dua kali mengirim surat (surat terakhir tertanggal 4 Mei 2006) kepada Kapolri dan Jaksa Agung.

Isi surat meminta agar 25 perusahaan yang bermasalah di Register 40 diusut tuntas, supaya jangan ada kesan serta nuansa adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. "Soal tuduhan tebang pilih adalah persoalan serius.

Untuk itu harus saya jawab bahwa tak ada niat atau tendensi untuk tebang pilih.

Untuk kasus Padang Lawas saya sudah minta Kapolri dan Jaksa Agung agar mengusut seluruhnya, supaya jangan ada nuansa diskriminasi," kata Kaban.

(Suara Pembaharuan)

WARTA FKKM VOL. 9 NO. 6, JUNI 2006