Forum Keadilan #2

EDISI 02, 26 Juni 2015

41

EDISI 02, 26 Juni 2015

83

FORUM REDAKSI

PERJALANAN FORUM DAN RYAMIZARD

J

enderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu adalah pembaca sekaligus nara sumber setia majalah FORUM. Hubungan kami dengan Menteri Pertahanan, sudah dimulai awal tahun 1990an, semasa ia masih menjabat Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara Linud 17/ Kostrad. Waktu itu ia sudah menjadi perwira yang menonjol dan dikenal sebagai sosok yang berwatak keras dan berintegritas tinggi terhadap profesinya.

Tak terhitung berapa kali FORUM meliput peristiwa tentangnya. Laporan khusus FORUM dari Kamboja, saat Ryamizard memimpin Kontingen Garuda XII B yang bertugas di negeri itu, tahun 1992, mendapat penghargaan dari Mabes TNI. Kontingen pimpinan Ryamzard ini juga mendapat apresiasi luar biasa dari PBB karena berhasil mendamaikan secara efektif faksi-faksi yang bertikai di Kamboja saat itu, yaitu antara kubu Sihanouk dan kubu Hun Sen. Buntutnya, TNI hingga hari ini masih diminta melatih tentara Kamboja.

Selanjutnya, dalam hubungan pertemanan, FORUM terus menemani Ryamizard di masa-masa kejayaan hingga karirnya meredup. Ryamizard adalah sosok yang selalu muncul di saat-saat negara mengalami kegentingan. Antara lain, tahun tahun 1998 (jatuhnya Presiden Suharto), tahun 2001 (jatuhnya Presiden Gus Dur) dan tahun 2004, ketika Aceh dilanda gelombang Tsunami.

Sayangnya, tahun 2005, presiden Susilo Bambang Yudhoyono “keberatan” mengangkat Ryamizard menjadi Panglima TNI. Tapi Ryamizard adalah prajurit sejati. Ia menerima keputusan Panglima Tertinggi-nya dan memutuskan pensiun. FORUM pernah membujuknya untuk masuk partai politik. Tapi ia menolak karena ingin menikmati kehidupan

bersama istri dan anak-anaknya.

Setelah 10 tahun pensiun, “kartu as” Ryamizard dihidupkan kembali oleh Presiden Jokowi. Sekarang ia diserahi jabatan strategis sebagai Menteri Pertahanan. Pada tanggal 12 Juni lalu, FORUM meliput kunjunganya ke Batalion 303 Raider Galuh/Setia Sampai Mati, di Garut, Jawa Barat. Saat “Bapak Pasukan Raider Indonesia ini” makan siang, FORUM menyodorkam majalah FORUM versi terbaru kepadanya. Ia membaca beberapa saat. Lalu komentar, ”Bagus nih, wartawan harusnya punya garis perjuangan yang tegas seperti FORUM,” katanya.

Pembaca, majalah yang Anda baca saat ini bukan media biasa. Kami adalah media perjuangan.

Misi kami adalah #save NKRI dan save Pancasila#. ●

SIUPP: No. 265/SK/MENPEN/D2/1990 Tanggal: 25 April 1990 PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN PERUSAHAAN Kisman Latumakulita PEMIMPIN REDAKSI Tony Hasyim DEWAN REDAKSI Penerus Bonar, Syamsul Mahmuddin, Genot Widjoseno, Zulkarmedi Siregar, Darmansyah Tanjung, Erwin S. Purba, Adyan Soeseno, Haris Rusly, Adhie M. Massardi, Agung Mattauch, FX. Arief Poyuono, Ibnu Mazjah, Despen Ompusunggu, Irman Robiawan, Iwan Sumule, Luthfi Pattimura, Pontas Limbong, Ryan Bakhtiar, Salamudin Daeng, Shandy Witanto, Wahid Rahmanto, M. Hatta Taliwang, Hartsa Mashirul, Parwito, Djoni Edward, Zainul Arifin Siregar (Medan), Fahmi Tuhulele, Lutfi Pulu, Djalil Pattiiha, Alpan Assel, Maman Kaisuku, Sahlan Pulu,

Asep Suhendar, Indra (Bogor), Mochamad Toha (Surabaya), Djohan (Jambi), Erick Rumluan (Ambon) FOTOGRAFER Tatan Agus RST, Yosef S. Nggarang DESIGN VISUAL MH Karim, Arief Manurung, Urif JR IT Mahdar Kamarus BAGIAN UMUM Ila J Syahuddin, Nurmasari, Ipang, Hamdun Pattilouw, Rohman, Yudi DIREKTUR UTAMA Kisman Latumakulita KOMISARIS UTAMA DR. H. Rahmat Ismail Psi KOMISARIS DR. R. Benny Kosworo SIRKULASI/DISTRIBUSI Hendratnoto (Manager), Iwan Setiawan, Putra Cahya

PENERBIT PT Forum Adil Mandiri SIUP: 04571/P-01/1.824.271 NPWP: 1.593.126.4-013 KONSULTAN HUKUM: DR. Margarito Kamis SH, Magdir Ismail SH, Wirawan Adnan SH, Lutfie Hakim SH MH, Hamdani Laturua SH, Petrus Salestinus SH. REKENING BANK BCA No. Rek: 065-0435761, BANK MANDIRI No. Rek: 124-0004590155, BANK BNI No. Rek: 019-2568552 Percetakan Triputra Mitra Globalindo Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan

RUMAH KEADILAN Jalan Sungai Gerong No.12 | Jakarta Pusat (10230), Indonesia | Telp: (+62) 3901135/36/37 | Fax: (+62) 31931787 email: forum.keadilan@yahoo.com EDISI 02, 26 Juni 2015

1

DAFTAR ISI

FORUT

04

01 03 25 26 27 28 32

Dahlan Iskan di-skak mat Kejaksaan Tinggi DKI. Ia kena setrum kasus pengadaan Gardu Listrik Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Bos media ini juga dikepung kasus lain: mobil listrik dan pencetakan sawah yang saat ini ditangani Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Dahlan mengaku siap bertanggungjawab atas semua tindakan yang pernah dilakukan anak buahnya saat menjabat Dirut PLN dan Menneg BUMN. Jika kasuskasus itu terbukti, Dahlan bakal menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Siapa menyusul?

Forum Redaksi Forum Pembaca Resensi Buku

Kesehatan Mata Lensa Kolom Oleh: Maqdir Ismail

Oleh: Nasir Djamil

EDISI 02, 26 Juni 2015

74 80

Kasus Fokus

18

Film

34 Profile 40 Pesona 41 Budaya 42 Kolom 2

44 66

WAWANCARA KHUSUS

Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA.

“Saya Dukung Islam Nusantara�

Nusantara Kolom Oleh: Djoni Edward

FORUM PEMBACA

PBNU Himbau Masyarakat Cegah Tawuran dan Sweeping

B

ulan suci ramadan ini harus diisi dengan kebaikan.

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam untuk menyambutnya dengan hati yang bersih.

Ketua PBNU, Said Aqil Siraj mengatakan saatnya semua pihak menjaga kehidupan yang

Juru Bicara Bumikan Kebijakan Presiden

P

erkembangan program dan kebijakan pemerintah saat ini, perlu diketahui secara benar oleh publik.

Keberadaan juru bicara akan memudahkan Presiden untuk menyampaikan kebijakannya secara cepat, tepat, dan teliti.

Berbagai kesimpangsiuran informasi yang terjadi selama ini, telah mengendurkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Juru bicara kepresidenan akan membantu membumikan kebijakan Presiden Jokowi ke tengah masyarakat.

Jubir akan sangat penting fungsinya untuk memberikan gambaran secara luas tentang kegiatan pemerintah, khususnya Presiden.

Sejak awal menjadi Presiden, bahkan selama

Cara Praktis Kirim Uang Lebaran

S

alah satu tradisi positif yang dilakukan oleh orang Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri adalah mengirimkan uang kepada sanak keluarga di luar kota.

Selama ini, hanya ada pilihan pengiriman melalui wesel pos, transfer antar rekening bank dan fasilitas remittance atau kiriman devisa asing melalui perusahaan jasa kiriman perbankan. Namun kini ada cara pengiriman uang yang lebih praktis dan mudah, yaitu melalui sistem “Dompetku Pengiriman Uang” dari PT Indosat Tbk. Bekerjasama dengan jaringan toko Alfamart milik PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Indosat Tbk menawarkan layanan pengiriman uang secara cash-to-cash, alias kirim tunai dan terima tunai. Syaratnya, pengirim uang dan penerimanya harus mengisi formulir pengiriman atau penerimaan uang, membawa kartu identitas asli yang masih berlaku, serta memiliki nomor telepon yang aktif.

Layanan ini juga tidak terbatas hanya untuk pengguna Indosat, namun untuk semua pengguna nomor seluler di Indonesia “Jaringan Alfamart yang tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia, lokasinya juga dekat dengan masyarakat, sehingga akan semakin mudah untuk

damai, tentram dan penuh ketenangan. Karena itu jauhkan konflik, kekerasan, tawuran antar warga satukan gerak dan langkah untuk membangun negeri dengan menjaga suasana kedamaian dan persaudaraan serta menghindari tindakan yang destruktif memancing retaknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Mari sama-sama jauhkan konflik, dan hindarkan tawuran antar warga. Mari jaga ketenangan bersama demi bulan suci Ramadhan ini.

Said juga nengatakan PBNU menolak aksi sweeping dan semacamnya yang kerap dilakukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan saat bulan suci Ramadhan.

Sebab, ia menilai tindakan itu justru mengurangi makna kedamaian Ramadhan dan juga masyarakat Indonesia kini sudah memiliki kesadaran sendiri untuk menghormati Ramadhan.●

menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi ingin menyampaikan kebijakannya secara langsung tanpa harus dibantu juru bicara.

Ini adalah bentuk pertanggungjawabannya untuk menghadapi sendiri setiap pendapat setuju maupun tidak setuju dari masyarakat. Presiden Jokowi seringkali memberi pernyataan langsung kepada rakyat melalui media. Para menteri juga diminta untuk berbicara sesuai bidangnya dan menjelaskan kepada publik mengenai tugas dan kebijakannya.

Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Presiden Jokowi sebenarnya ingin menanamkan hal ini kepada dirinya dan para menteri. Sayangnya, yang terjadi adalah perbedaan pendapat antara Jokowi dan menteri-menterinya.

Juru bicara dapat membantu Presiden berkoordinasi

dengan para menteri dalam menyiapkan pernyataan yang akan disampaikan kepada publik.

Juru bicara yang akan ditunjuk oleh Presiden harus dapat dipercaya dan memahami visi perubahan yang ada di benak Presiden. Juru bicara juga harus tenang, cerdas, professional, dan memiliki jejaring dengan masyarakat luas serta media massa. Yang paling utama jubir bukan orang partai. Sebaiknya jubir berasal dari kalangan akademisi sehingga pernyataan yang disampaikan tidak sekedar opini dan dapat dipertanggungjawabkan.●

dijangkau,” ujar Alexander Rusli, President Director & CEO Indosat. Untuk langkah awal, kedua perusahaan mengutamakan 36 kota yang menjadi titik-titik tertinggi untuk pengiriman maupun penerimaan uang di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi.

Dompetku Pengiriman Uang kini sudah dapat dilayani di seluruh Galeri Indosat dan toko-toko Alfamart. Selanjutnya, akan dibuka titik pelayanan di mitra Indosat lainnya.

Layanan Dompetku Pengiriman Uang mengusung tema “Kirim Uang Lebih Aman, Cepat dan Mudah”. Lebih Aman karena menggunakan kode pencairan yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima.Ada pula sistem notifikasi SMS yang diterima pengirim ketika dana sudah dicairkan oleh penerima.

Pengiriman uang juga dapat dibatalkan oleh pengirim apabila dirasa perlu, jika uang belum dicairkan.

Cepat karena uang bisa langsung diterima (real time).

Mudah karena prosedurnya tidak berbelit-belit dan tidak memerlukan rekening bank.● Public Relations Division PT Indosat Tbk E-mail : publicrelations@indosat.com Website : www.indosat.com

Infokom.pbnu@gmail.com

Sahat Martin Philip,

Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA) dan saat ini sedang menyelesaikan program magister dari Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Majalah FORUM KEADILAN membutuhkan beberapa orang reporter dengan syarat sebagai berikut : Laki-laki/perempuan Usia maksimal 25 tahun Pendidikan Sarjana (S1) Fresh Graduate dengan IPK minimal 3.00 Mempunyai wawasan yang luas dan dapat bekerja sama dengan teamwork.

Jika anda memenuhi persyaratan di atas dapat mengirimkan lamaran langsung atau via email di forum.keadilan@yahoo.com

Silahkan kirim surat pembaca Anda ke alamat Jl. Sungai Gerong No.12 Jakpus (10230), atau email: forum.keadilan@yahoo.com EDISI 02, 26 Juni 2015

3

FORUM UTAMA

IRONI Mukadimah

D

DAHLAN ISKAN

ILUSTRASI: URIF

ulu, di kalangan wartawan, Dahlan Iskan dijuluki “Raja Midas”.

Yaitu seorang raja dalam mitologi Yunani yang bisa merubah apa pun yang ia sentuh menjadi emas. Dahlan, yang dilahirkan di Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951, awalnya hanya seorang reporter di Majalah TEMPO. Setelah itu ia membeli ke koran Jawa Pos, Surabaya, yang nyaris mati. Ia berjuang habishabisan untuk menghidupkannya. Konon, ia mema-sarkan sendiri koran tersebut ke agen dan lapak di penjuru Surabaya dengan menyewa bemo, setiap hari.

Tak lebih sepuluh tahun, Dahlan berhasil membangun Jawa Pos menjadi koran terbesar nomor dua di Indonesia setelah Kompas dari segi oplah. Tapi, sejak

4

EDISI 02, 26 Juni 2015

awal tahun 2000-an, dari segi jaringan bisnis, Jawa Pos Grup adalah konglomerasi media yang terbesar hingga saat ini. Grup ini sekarang memiliki sekitar 150 surat kabar, tabloid, majalah, serta 40 percetakan.

Tak cukup di situ. Dahlan terus merambah ke media televisi, radio dan media online. Banhkan selanjutnya ia masuk ke bisnis non-media, yaitu membangun bisnis pembangkit listrik independen di Jawa Timur, kemudian di Kalimantan Timur. Tahun 2008, dia membangun Fangbian Iskan Corporate (FIC), sebuah perusahaan provider telekomunikasi dan internet. Semua grup bisnis Dahlan itu dipusatkan di Graha Pena, sebuah gedung berlantai 24, yang menjadi gedung pusat perkantoran tertinggi dan termewah di Surabaya.

Singkat cerita, karena kesengsem dengan prestasi bisnis Dahlan, di penghujung tahun 2009, Presiden SBY memang g i l D a h lan Iskan untu k membenahi Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dari situlah petaka dimulai. Dahlan yang berjiwa wartawan, suka menerobos tata krama dan peraturan, tiba-tiba dijerumuskan SBY ke dalam birokrasi pemerintahan. Selanjutnya, tahun 2011, Dahlan diangkat menjadi Menteri BUMN, yang membawanya semakin dalam ke pusaran birokrasi. Setelah “merasa” sukses di PLN dan Kementerian BUMN, Dahlan maju ke ajang pemilihan presiden 2014 dan ia menjadi pemenang konvensi calon presiden dari Partai Demokrat.

Sayangnya, karena anjloknya perolehan suara Partai Demokrat dalam pemilu legislatif, SBY selaku pembina Partai Demokrat membatalkan keikutsertaan partainya dalam pilpres.

Tapi Dahlan tidak bisa dihentikan.

Ia kemudian menyeberang dan menjadi pendukung utama kubu pasangan caprescawapres Jokowi-JK (meski mayoritas elite Partai Demokrat saat itu mendukung pasangan Prabowo-Hatta). Tragisnya, setelah Jokowi-JK memenangkan pilpres, ternyata Dahlan tak mendapat hadiah apa pun. Justru, sekarang Dahlan kini dijerat oleh tiga kasus korupsi. Yaitu kasus korupsi gardu listrik PLN (ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta), korupsi percetakan sawah (ditanganin Bareskrim Polri) dan korupsi mobil listrik (ditangani Kejaksaan Agung).

Melihat arah penyelidikan ketiga kasus tersebut, tampaknya hanya keajaiban yang bisa meloloskan Dahlan dari hukuman penjara. ●

FOTO: ANTARA

MENEROBOS PAGAR DAHLAN TERSENGAT Diharapkan bisa mengatasi masalah di PLN, Dahlan justru terperangkap kasus korupsi proyek gardu listrik.

D

i atas kertas, Dahlan sulit lolos dari pemidanaan. Tapi bisa diringankan jika ia berhasil membuktikan ada pejabat lebih tinggi yang harusnya bertanggung jawab.

Ditunjuknya Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PLN oleh Presiden SBY (23 Desember 2009), sebenarnya untuk mengatasi berbagai ketidakberesan yang terjadi di PLN. Selain itu, SBY tidak ingin pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10 ribu Megawatt (MW) yang ia mulai sejak awal kepresidenannya yang pertama kandas karena ketidakbecusan di PLN. Proyek pembangkit listrik 10 ribu MW tersebut berupa pembangunan 37 buah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ternyata pembangunan proyek listrik 10 ribu MA itu baru selesai 30%.

Kegagalan itu, disebabkan karena banyak “tikus” yang menggerogoti PLN dari dalam. Sebab itulah, SBY terpaksa

mengangkat dirut PLN dari orang luar untuk melakukan pembersihan. Maka dipilihlah Dahlan Iskan, seorang konglomerat sukses di bidang media massa yang juga sudah merambah ke bisnis pembangkit listrik independen.

Banyak orang menyambut gembira penunjukan Dahlan kala itu. Karena sebagai pemilik Jawa Pos Group, namanya sudah menjadi “jaminan mutu”. Lebihlebih, sejak awal kepemimpinannya, Dahlan langsung menggelar target-target yang fantastis dan langsung membuat publik terkesima. Antara lain mencanangkan pembebasan “byarpet” seIndonesia dalam waktu enam bulan.

Dahlan juga mencanangkan “gerakan sehari sejuta sambungan”. Kemudian Dahlan mencanangkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di ratusan pulau di Indonesia. Selain itu, masih banyak lagi gagasan-gagasan Dahlan yang diekspos melalui media massa.

Tapi, tidak banyak publik yang tahu,

selama dua tahun berkuasa di PLN (23 Desember 2009–1 November 2011), menurut Ketua Serikat Pekerja PLN, Ahmad Daryoko, apa yang digembargemborkan Dahlan kala itu hanyalah bualan belaka. Menurut Daryoko, Dahlan meng guna kan PLN s eb agai a l at pencitraan. “Karena secara teknis program-program itu sangat sulit untuk diwujudkan. Tapi mencuat menjadi berita yang luar biasa,” katanya.

Selain itu, menurut Daryoko, Dahlan terlibat conflict of interest. Karena selama ini Dahlan dikenal sebagai pemilik PLTU Embalut, Tenggarong, Kalimantan Timur yang menjual listrik ke PLN (di bawah PT Cahaya Fajar Kaltim. “Di satu sisi Dahlan menjabat Dirut PLN atau sebagai pihak pembeli, di sisi lain Dahlan jadi pengusaha atau penjual. Artinya penjual dan pembeli dalam satu figur,” katanya.

Nyatanya, meski sudah melibatkan figur sekelas Dahlan di PLN, hingga hari ini program pembangunan pembangkit tenaga listrik 10 ribu MW – yang melibatkan teknologi dan pekerja dari Republik Rakyat China (RRC) - sampai sekarang tidak memenuhi target.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, proyek yang disebut PLN sebagai Fast Track Programme (FTP) Tahap I itu hingga sekarang (tahun 2015) baru terselesaikan sekitar 8.500 MW. Sisanya, EDISI 02, 26 Juni 2015

5

FOTO: ISTIMEWA

FORUM

Satu Gardu Listrik PLN

katanya, diharapkan baru selesai 2016.

Namun, kata Sudirman Said, meski sudah selesai 8500 MW, tapi liability (keandalan) proyek tersebut hanya mampu sekitar 5560 persen. "Karena itu, Prsiden Jokowi pada waktu ke China mengatakan kepada pemerintah China, tolong proyeknya ditengok. Karena anak-anak mereka yang kerja di sini, itu menghasilkan pekerjaan kurang baik mutunya," kata Sudirman Said (22 April 2015).

Artinya, setelah Dahlan ditunjuk menjadi Dirut PLN (2009-2011), kemudian diangkat menjadi Menteri BUMN – yang membawahi langsung PLN - hingga akhir masa kepresidenan SBY (Oktober 2014), ketidakberesan di PLN belum berhasil diatasi. Yang terjadi, justru Dahlan ikut terjerumus di dalam lingkaran setan di tubuh PLN itu sendiri.

Menjadi Tersangka Pada 5 Juni 2015, Dahlan Iskan ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi pembangunan 21 Gardu Induk pada Unit Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Dana proyek tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp 1,06 triliun rupiah untuk tahun anggaran tahun 2011 sampai dengan 2013. Belakangan diketahui, setelah penandatangan kontrak terhadap proyek

6

EDISI 02, 26 Juni 2015

dilaksanakan, ternyata belum ada penyelesaian pembebasan tanah yang akan digunakankan untuk pembangunan gardu induk tersebut.

Kasus itu sendiri sebetulnya sudah diekspos Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak September 2014. Pada saat itu, pihak kejaksaan sudah menetapkan 8 orang tersangka dari jajaran pejabat PLN. Tapi pengungkapan kasus ini sempat mandeg.

Kemudian dibongkar lagi sekarang dan langsung mengarah kepada keterlibatan Dahlan Iskan sebagai aktor utama.

Pihak Kejati DKI Jakarta menyatakan sampai akhir Mei 2015 sudah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 9 buah gardu induk dan mereka menemukan fakta-fakta sebagai berikut : Pertama, untuk Gardu Induk (GI) Cilegon Baru II, kondisinya belum selesai karena tanahnya belum ada. Kedua, untuk GI Pelabuhan Ratu, telah dilaksanakan rumah gardu induk sebanyak dua buah.

Trafo sudah terpasang akan tetapi belum berfungsi dan sudah dicairkan dana sebesar 60%. Ketiga, untuk GI Cimanggis, barang-barangnya ada di gudang dan sudah dilakukan pencairan dana sebesar 70%. Keempat, untuk GI Malimping, bangunan rumah gardu induk serta gardunya sudah terpasang dan sudah dilakukan pencairan dana 90%. Kelima, untuk GI Asahi Mas Baru, bangunan

sudah terpasang berserta gardunya, akan tetapi belum berfungsi dan sudah dilakukan pencairan dana sebesar 90%.

Keenam, untuk GI Taliwang, Sumbawa Barat, telah dilaksanakan pembangunan rumah gardu induk sebanyak 66%, tetapi dananya sudah dicairkan 46%. Ketujuh, untuk GI Labuhan, Sumbawa B esar, telah dilaksanakan pembangunan rumah gardu induk sekitar 66%, tetapi dananya sudah dicarikan 46%. Kedelapan, untuk GI Mantang, Lombok Tengah, sudah terpasang dan pekerjaan sudah selesai 90%. Kesembilan, untuk GI Tanjung, Lombo Utara, pekerjaan sudah selesai 90%.

Ringkasnya, dari hasil pemeriksaan terhadap 9 gardu itu dapat disimpulkan bahwa gardu belum berfungsi, tapi uang negara sudah dicairkan untuk masingmasing gardu induk.

Selanjutnya dari segi peristiwa pidananya. Kejati DKI Jakarta menemukan ada dua modus korupsi yang dilakukan Dahlan dalam proyek pembangunan 21 gardu induk tersebut.

Pertama, Dahlan Iskan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2011 telah mengusulkan biasa pembangunan 21 gardu induk pembangkit listrik Jawa, Bali, NTB, NTT sebesar 1,06 triliun rupiah tanpa memenuhi kelengkapan

persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56 tahun 2010 tentang Tata Cata Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pemerintah.

Pada kenyataannya, tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan gardu induk tersebut belum dibebaskan.

Tapi, untuk meyakinkan Menteri Keuangan bahwa pembangunan gardu induk itu dapat dilaksanakan melalui kontrak multi years, maka Dahlan Iskan selaku KPA mengeluarkan Surat Pertanggung jawaban Multak (SPTJM) yang menyatakan tanah-tanah, antara lain di Cilegon Baru II, Kedinding, New Wlingli dan Surabaya Selatan, sudah dibebaskan. Pada-hal,berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, tanah tersebut belum dibebas-kan.

Menurut hasil pemeriksaan Kejati, sebanyak 17 lokasi tanah untuk pembangunan gardu induk ternyata masih dalam proses pembebasan dan belum dapat dimanfaatkan yang berakibat pada kerugian negara.

Kedua, Dahlan Iskan sudah mengetahui bahwa permasalahan tanah menjadi kendala utama pembangunan gardu induk dan sekaligus mer upakan persyaratan untuk mendapatkan izin kontrak multi years. Tapi, mengingat jangka waktu pengerjaan gardu induk sangat pendek, maka untuk meningkatkan serapan anggaran, Dahlan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiasati dengan meminta dispensasi penyimpangan terhadap sistim pembayaran jasa konstruksi, yang berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 mensyaratkan bahwa pembayaran termin dilaksanakan sesuai dengan nilai material terpasang.

Akan tetapi Dahlan Iskan meminta dispensasi agar pembayaran termin dilaksanakan sesuai dengan pengadalaan barang di lapangan (material on site).

Akibat sistem pembanyaran material on site itu maka penyedia barang/rekanan dapat mencairkan dana proyek sesuai

4 PERKARA MENGEPUNG

M

alang nian nasib Dahlan Iskan.

Konglomerat media ini sekarang dijerat tiga perkara korupsi sekaligus. Setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi proyek pembangunan gardu listrik sejak 5 Juni 2015, masih ada dua kasus lain yang sedang mengepungnya.

Yang per tama, k asus korupsi pengadaan 16 unit mobil listrik pada 3 BUMN senilai Rp 32 miliar. Dalam kasus ini, pada 15 Juni 2015, Kejaksaan Agung sudah menetapkan dua tersangka. Yaitu Dirut Perum Perik anan Indonesia, Agus Suherman. Ia adalah bekas pejabat di kantor Kementerian BUMN yang dituduh telah menginstruksikan dan mengkordinasikan sejumlah BUMN untuk membiayai pengerjaan mobil-mobil listrik tersebut. Tersangka kedua adalah Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi, yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut.

Perkara itu bermula tahun 2013, saat Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri BUMN, memerintahkan kepada PT BRI, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Pertamina untuk menjadi sponsor pengadaan mobil listrik guna mendukung KTT APEC di Bali.

Setelah kegiatan dilaksanakan, ternyata keenambelas mobil listrik berjenis electric microbus dan electric executive bus itu tak dapat digunakan lagi. Mobil itu kemudian dihibahkan ke pada lima universitas, yakni Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Riau, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.

Yang kedua, adalah kasus proyek percetakan sawah senilai 317 miliar yang dinilai menyimpang dari rencana dan telah terjadi pembebasan tanah fiktif. Kasus ini sekarang sedang diselidiki oleh Bareskrim Polri. Sejak akhir Mei 2015, penyidik Polri sudah memanggil beberapa pejabat BUMN untuk dimintai keterangan.

Kasus percetakan sawah ini dimulai dari rencana Presiden SBY untuk melakukan percetakan sawah 100.000 hektar dalam rangka swasembada pangan. Untuk itu,

ditun-juklah Dahlan Iskan sebagai pelaksana. Selanjutnya Dahlan menunjuk PT Sang Hyang Seri (SHS), sebuah BUMN yag bergerak di bidang pengadaan pupuk dan benih sebagai penanggung jawab proyek. Proyek pertama dimulai dengan percetakan sawah seluas 10.000 hektar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Dalam mengerjakan proyek itu, PT SHS dibantu beberapa perusahaan lain yakni PT Hutama Karya, PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya. Pendanaan proyek tersebut berasal dari penyisihan laba BUMN, yang disebut sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. BUMN yang terlibat adalah BNI, Pertamina, Indonesia Port Corporation (IPC), BRI, dan PGN. Dari mereka terkumpul dana Rp 317 miliar.

Menurut hasil audit BPK yang sudah disampaikan ke DPR, dalam kasus percetak an sawah di Kabupaten Ketapang itu ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 208 milyar. “Di dalam hasil temuan kita sangat komplit, termasuk bagaimana perencanaannya, pelaksanaannya dan monitoringnya yang tidak well organized sehingga banyak terjadi penyimpangan,� kata anggota BPK, Achsanul Qosasi (4 Juni 2015).

Hasil pemeriksaan tersebut, lanjut Achanul, sudah digarap Bareskrim Polri.

Sampai sekarang, meski belum ada orang yang dijadikan tersangka, tapi sudah ada sekitar 20 orang yang diperiksa oleh penyidik Polri. Besar kemungkinan Dahlan Iskan juga akan terjerat dalam kasus ini.

Perkembangan terakhir pada 22 Juni lalu Dahlan mulai diperiksa oleh Bareskim Polri dalam kasus pembelian high speed diesel oleh PLN tahun 2010 di Bareskim Polri. Kasus yang terjadi 2010 itu diperkirakan merugikan keuangan negara belasan triliunan rupiah (lihat audit BPK terhadap PLN era Dahlan). â—?

EDISI 02, 26 Juni 2015

7

dengan progres barang yang tersedia, meskipun belum dapat terpasang, karena tanahnya belum tersedia. Akibatnya barang-barang yang diadakan tidak dapat berfungsi sebagai gardu induk sebagaimana yang direncanakan.

Menurut Kepada Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Waluyo, peristiwa pidana dalam kasus pembangunan 21 gardu induk ini sebenarnya sangat sederhana. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2010 tentang Tata Cara Kontrak Multi Years, dana untuk pembangunan Gardu Induk baru bisa dicairkan setelah semua tanah untuk pembangunan 21 Gardu Induk itu tersedia. Nah, aturan itulah yang diterabas oleh Dahlan Iskan. “Tanahnya belum ada tetapi mereka katakan sudah ada sehingga dana akhirnya dicairkan. Jadi perbuatan melawan hukumnya sudah sangat terang dan kerugian negaranya pun sudah sangat jelas,” katanya.

Mengenai kerugian negara, lanjut Waluyo, setelah melakukan penyelidkan terhadap pembangunan 21 gardu induk tersebut, pihaknya telah meminta bantuan BPKP melakukan audit investigasi untuk mendapatkan berapa sebenarnya kerugian negara. Hasil audit BPK itu sudah sampai ke Kejati pada Maret 2015 lalu. “Dari audit BPK ini diketahui untuk pembangunan dua gardu induk saja. Yaitu untuk Gardu Induk Jatiluhur dan Gardu Induk Jatirangon, diketahui kerugian negara sekitar Rp 33 miliar,” katanya.

Tangkisan Dahlan Iskan Hingga tulisan ini diturunkan, FORUM belum berhasil meminta konfirmasi Dahlan Iskan atas tuduhantuduhan Kejati DKI Jakarta tersebut.

Seusai diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Rabu 17 Juni 2015) dalam kasus lain - korupsi pengadaan 16 mobil listrik senilai Rp 32 miliar di tiga BUMN Dahlan juga melakukan gerakan tutup kepada wartawan.

Tapi melalui situs pribadinya “gardudahlan.com”, Dahlan berusaha menjelaskan posisinya dalam kasus pembangunan 21 gardu induk listrik itu, sebagai berikut : “Ada baiknya orang tahu ini. Proyek-

8

EDISI 02, 26 Juni 2015

FOTO: TATAN AGUS RST

FORUM

proyek gardu induk PLN yang dibiayai uang negara (APBN) itu ditangani oleh satu organisasi yang disebut P2K. Itu singkatan Pejabat Pembuat Komitmen.

P2K itu didampingi oleh bendahara, tim pemeriksa barang, tim penerima barang dan tim pengadaan.

Seluruh pejabat di situ pegawai PLN, tapi yang mengangkat mereka menjadi P2K adalah menteri ESDM. Mengapa?

Karena Pengguna Anggarannya (PA) adalah menteri ESDM. Dalam hal ini, Dirut PLN (waktu itu saya), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Mengapa Menteri ESDM yang mengangkat pejabat pelaksana proyek itu?

Mengapa bukan KPA/Dirut PLN yang mengangkatnya? Kepresnya berbunyi begitu. Yakni Kepres 54/2010.

Wewenang P2K itu luar biasa besar.

Merekalah yang berwenang melakukan lelang/tender. Merekalah yang menentukan pemenang tender. Merekalah yang membuat dan menandatangani kontrak.

Merekalah yang melaksanakan pekerjaan.

Dan mereka pulalah yang melakukan pembayaran.

Untuk melakukan semua itu, P2K tidak perlu meminta persetujuan KPA/ Dirut PLN. Ketentuannya memang begitu.

Jadi kalau saya tidak mencampuri

lelang, siapa pesertanya, siapa pemenangnya dan bagaimana pengadaan barangnya, memang karena mereka tidak perlu minta persetujuan KPA/Dirut PLN. D em i k i an ju ga s a at me reka membayar. Tidak perlu minta persetujuan KPA/Dirut PLN. Ketentuannya memang begitu. Dan mereka melaksanakan ketentuan itu.

Apalagi saya hanya 22 bulan di PLN. Dengan demikian, saya sudah tidak di PLN ketika kontrak-kontrak ditandatangani. Saya juga sudah tidak di PLN k e t i k a p e m b ay a r a n - p e m b ay a r a n dilakukan.

P2K itu setiap bulan sekali melakukan rapat koordinasi dengan kementerian ESDM. Saya tentu harus hadir.

Tapi kebetulan saya belum pernah ikut hadir. Ini karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama bahwa dalam rapat koordinasi seperti itu cukup dihadiri pejabat setingkat di bawah direksi.

Saya berterima kasih ketika kemarin direksi PLN menjelaskan semua itu kepada saya. Tentu saya tetap merasa bersalah kalau terjadi apa-apa di P2K dan jajarannya. Seperti juga saya akan merasa bersalah kalau anak saya nakal.”

Jelas, melalui situs pribadi tersebut Dahlan ingin melempar tanggung jawab kepada Menteri ESDM yang disebutnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (P2K). Sebagai catatan, Dahlan menjabat sebagai Dirut PLN pada periode 23 Desember 2009 sampai 1 November 2011.

Selanjutnya Dahlan menjadi Menteri BUMN hingga 20 Oktober 2014. Di sisi lain, pada masa kepresidenan SBY yang kedua, ada dua orang yang menjadi Menteri SDM. Pertama Darwin Zahedi Saleh (20 Oktober 2009 -19 Oktober 2011) dan Jero Wacik (19 Oktober 2011-11 September 2014).

Jadi bisa disimpulkan, menurut Dahlan, yang harusnya bertanggungjawab atas proyek pembangunan 21 gardu induk itu, kalau bukan Darwin Zahedi Saleh, tentu Jero Wacik. Nanti, setelah dua mantan menteri ESDM ini diperiksa oleh kejaksaan mungkin semakin jelas siapa sebenarnya biang kerok dari kegagalan proyek pembangunan 21 gardu induk PLN ini.● ADYAN SUSESO

AUDIT BPK TERHADAP PLN ERA-DAHLAN ISKAN

P

ada 16 September 2011, Badan Pe m e r i k s a n K e u a n g a n ( B P K ) menerbitkan hasil audit terhadap PLN. Judulnya : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Sektor Hulu Listrik Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Badan Pelaksana Kegiatan Usahah Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Audit dilakukan terhadap pekerjaan PLN pada kurun waktu Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan antara lain sebagai berikut : PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit sesuai dengan volume dan spesifik asi tek nis yang dibutuhkan. Hal tersebut terjadi antara lain pada 8 unit pembangkit yang berbasis dual firing, sehingga harus dioperasikan dengan high speed diesel atau yang lebih mahal dari gas. Hal tersebut mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp. 17.900.681,34 pada tahun 2009 dan Rp, 19.698.224,77 juta pada tahun 2010.

PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan batubara untuk pembangkit sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang ditentukan, khususnya untuk PLTU Percepatan 10.000 MW. PLN belum dapat memenuhi kebutuhan panas bumi untuk pembangkit sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu pada PLTP Lahedong. Hal tersebut mengakibatkan ketidakhematan minimal sebesar Rp. 194.940,90 juta dari pemanfaatan pembangkit listrik berbahan bakar minyak.

PLN mengoperasikan dan memelihara beberapa pembangkit tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan prinsip efisiensi. Hal tersebut mengakibatkan : PLN mengeluarkan biaya pemeliharaan relatif lebih mahal sebesar Rp. 104.632,92 juta tahun 2009 dan sebesar Rp. 63.615,40 juta tahun 2010 dibanding biaya pemeliharaan pembangkit bila dioperasikan dengan gas Fasilitas MFO-nisasi (Marine Fuel Oil,red) yang dimiliki PT Indonesia Power berpotensi tidak dapat digunakan terutama

dalam upaya meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar PLTGU Tambak Lorok sehingga pengeluaran investasi Rp 187.318,35 juta belum memberikan memberikan mamfaat.

Biaya senilai USD 40.626,12 ribu untuk pembelian gas pada PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Utara belum dapat dimamfaatkan dan berpotensi merugikan negara.

PLTGU Belawan kehilangan kesempatan memproduksi listrik sebesar 5.649.000 kWh senilai Rp. 68.764,80 dan harus mengeluarkan biaya perbaikan di luar pemeliharaan periodik sebesar Rp 4.393,46 juta.

PLN Wilayah Suluttenngo Sektor Minahasa dan PLN Wilayah NTB mengalami defisit daya sehingga berdampak terhadap pemadaman.

PLN wilayah NTB berpotensi membayar harga kontrak yang lebih tinggi sebesar Rp 27.751,68 juta pada PLTD sewa Paokmotong, Labuan dan Bima.

PLN Sipansihaporas Unit 1 tidak beroperasi selama 435 hari sehingga PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara kehilangan kesempatan untuk memproduksi listrik sebesar 144.052.762 kWh senilai Rp 90.753.24 juta. Selain itu PLN Pembangkitan Sumatera bagian Utara mengalami ketidakhematan pengoperasian pembangkit karena pengoperasian unit

PLTG berbahan bakar high speed diesel sebesar Rp 576.212,05 juta.

PLN tidak merencanakan, mengadakan, membangun dan mengoperasikan PLTU Percepatan 10.000 MW sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan : PLN menggunakan batubara dengan nilai kalori dan kadar sulfur yang lebih tinggi dari rencana sehingga berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

PLTU Percepatan 10.000 MW tidak dapat dioperasikan sesuai jadwal yang direncanakan sehingga PLN menanggung ketidakhematan dan penggunaaan bahwan bakar minyak, menambah biaya konsultan Rp 116.940 juta dan USD 2.190,61 ribu, commitment fee USD 17.603,90 ribu dan Rp 15.012,4 juta, biaya relokasi peralatan Rp 9.649,8 juta dan biaya anggkutan batubara Rp 13.843 juta, dan menanggung kekurangan penerimaan denda liquidated damage yang belum ditagih sebesar Rp 4755.089,4 juta dan USD 129.867,15 ribu.

Pelaksanaan pekerjaan banyak menghadapi kendala yang disebabkan ketidakmampuan manajemen dan keuangan kontraktor.

Kemahalan investasi pembangkit sebesar Rp 226.481 juta sebagai dampak penurunan gross power output PLTU Labuan yang tidak sesuai dengan penawaran awal.

Kinerja pembangkit perpotensi menurun dan kemahalan nilai kontrak pembangunan PLTU minimal US$ 11.614,13 ribu dan Rp 222.495 ribu.

PLN menanggung kerugian pembayaran bea masuk impor barang yang seharusnya ditanggung kontraktor sebesar Rp 8.567,3 juta.â—?

EDISI 02, 26 Juni 2015 EDISI 02, 26 Juni 2015

9 9

FORUM

Ahmad Daryoko, Ketua Dewan Pembina Serikat Pekerja PLN

“DAHLAN JADIKAN PLN PO L

FOTO: IRMAN ROBIAWAN

faktanya adalah pada saat persidangan uji materiil UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Kepada majelis hakim beliau selaku direktur utama mengatakan dalam pengelolaan PLN dengan atau tanpa UU itu sama saja. Saya menilai pikiran Dahlan sangat liberal. Dapat dipastikan jika seorang pemimpin mengelola sebuah perusahaan tak memakai aturan, maka dalam pengelolaan keuangan dan manajemen juga dilakukan tanpa landasan aturan. Ini yang berpotensi menimbulkan korupsi. Akhirnya kan terbukti.

Sudah berapa banyak Dahlan Iskan menabrak aturan di PLN? Banyak sekali terutama dalam aturan kepegawaian. Pada sektor ini Dahlan kembali melakukan tes bagi karyawan PLN. Padahal, tes itu sudah dilakukan pada saat penerimaan pegawai. Tapi kenapa kembali dilakukan? Saya mencurigai tes itu dilakukan untuk mengintimidasi para pegawai dan kemudian menyingkirkannya.

Lalu bagaimana dengan pengelolaannya?

Dahlan sering menggunakan PLN menjadi alat politisasi, alat pencitraan.

S

Ahmad Daryoko

Tapi PLN dijadikan

ejak awal Serikat Pekerja PLN (SP PLN) sudah menolak penunjukan Dahlan Iskan sebagai direktur utama PT PLN (Persero). Bahkan pada saat itu massa SP PLN pimpinan Ahmad Daryoko melakukan penyegelan ruang kerja Dahlan yang terletak di lantai 9 Gedung Utama PLN Pusat, Jakarta. Mereka menuding penunjukan Dahlan sebagai dirut untuk melanggengkan usaha PLTU Sembalut miliknya.

SP PLN juga menuding Menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini punya agenda melakukan privatisasi PLN. Hal itu terlihat dari sikap

10

EDISI 02, 26 Juni 2015

bos Jawa Pos Grup ini menabrak UU dan peraturan selama memimpin PLN. Program-program yang dicanangkan dalam upaya percepatan penyediaan listrik bagi masyarakat juga teryata hanya omong kosong. Bahkan program tersebut dijadikan alat politisasi untuk menaikkan namanya.

Kepada Irman Robiawan dari FORUM, Jumat pekan lalu, Ketua Dewan Pembina SP PLN ini menceritakan bagaimana sepak terjang Dahlan Iskan selama di PLN. Berikut petikan wawancaranya: Bagaimana Anda melihat kasus yang tengah dialami Dahlan Iskan?

Selama memimpin PLN Dahlan Iskan sering menabrak aturan. Salah satu

Politisasi Listrik Negara bagi dirinya.

Ini (PLN) menjadi sebuah panggung yang sangat eksotik untuk melejitkan namanya.

O LITISASI LISTRIK NEGARA�

Program-program seperti Gerakan Sejuta Sambungan Sehari, Go Gress, dan lainlain, hanya digunakan untuk mengangkat namanya. Karena secara teknis programprogram itu sangat sulit untuk diwujudkan. Tapi ini mencuat menjadi berita yang luar biasa.

Jadi program itu hanya dijadikan pencitraan?

Saya tidak bilang begitu. Tapi PLN dijadikan Politisasi Listrik Negara bagi dirinya. Ini (PLN) menjadi sebuah panggung yang sangat eksotik untuk melejitkan namanya.

Anda bersama SP pernah menolak kehadiran Dahlan Iskan di PLN, apa alasannya?

Dari awal SP PLN secara tegas menolak kehadiran Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN. Bahkan sebagai bentuk penolakan itu, ruangan kerja di lantai 9 Gedung PLN Pusat kita segel selama tujuh hari. Alasan kita menolak, karena selama ini Dahlan dikenal sebagai pemilik PLTU Embalut, Kalimantan Timur. Ini berarti ada conflict of interest. Di satu sisi Dahlan menjabat Dirut PLN atau sebagai pihak pembeli, di sisi lain Dahlan jadi pengusaha atau penjual. Artinya penjual dan pembeli dalam satu figur.

Kami juga menduga Dahlan Iskan akan melakukan privatisasi terhadap PLN. Indikasi ini tercermin dalam proses unbundling vertical atau pemecahan secara fungsi manajemen di sektor ritel dengan membuat token listrik. Bahkan saat ini pembentukan regional (unbundling horizontal) terhadap PLN sudah dimulai dengan penerapan privatisasi secara bertahap.

Anda melihat dalam kasus Dahlan Iskan merupakan kesalahan prosedur atau terindikasi adanya unsur tindak pidana korupsi?

Potensi terjadinya korupsi itu karena adanya peluang. Sebagai contoh, jika seorang pemimpin bertindak se-

rampangan dalam membuat suatu kebijakan, biasanya para kontraktor akan meminta anggaran (payment) yang lebih besar jumlahnya. Hal ini disebabkan pihak swasta dikejar target dalam menyelesaikan sebuah proyek. Anggaran sudah cair, tapi pekerjaan belum selesai.

Tapi laporan progress-nya sudah 100%.

Hal itu juga terjadi dalam kasus proyek Gardu Induk. Dimana dalam laporan proyek itu sudah selesai dikerjakan tapi kenyataannya di lapangan masih ditemukan banyak masalah. Termasuk pembebasan lahan.

Lalu bagaimana sikap SP PLN terhadap kasus Dahlan Iskan?

Kita akan memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan pemerintah. Upaya itu kita wujudkan dengan berkirim surat kepada Jaksa Agung, Kapolri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada surat itu kita mendukung upaya yang dilakukan pemerintah. Jika memang diperlukan, kita siap memberikan bantuan. Memberikan masukan dan informasi.

Lalu apa sikap Anda terhadap 12 tersangka pegawai PLN yang sudah ditetapkan tersangka pada kasus gardu induk?

Kesalahan mereka sudah terkondisi.

Penyebabnya para bawahan ini dikejar target untuk menyelesaikan pekerjaan.

Mereka juga ditekan oleh atasan. Secara hukum para pegawai ini telah menjadi korban. Biasanya kalau sudah dikejar target dan kontraktor main atas, sementara bawahan kalang-kabut.

Ini bukan pertama di PLN. Sebelumnya Eddie Widiono jadi tersangka. Apa benar PLN sudah menerapkan good governance?

Yang saya amati fungsi pemerintah sebagai pengontrol tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan pihak parlemen yang harusnya memiliki fungsi pegawasan, justru merecoki perusahaan-perusahaan

BUMN. Ini yang membuat kacau. Apalagi jika mendekati pelak-sanaan pemilu, banyak parpol meng-ambil dana dari BUMN. Ini yang membuat rusak. Bahkan PLN pun tak lepas dari bancakan parpol.

Mereka sudah masuk hingga ke proyekproyek.

Kami juga mempertanyakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang terjadinya inefisiensi PLN sebesar Rp37,6 triliun. Laporan audit BPK tahun 2010-2011 yang diumumkan Komisi VII pada masa Effendi Simbolon itu menguap begitu saja. Kenapa sekarang DPR diam?

Dimana orang-orang DPR itu?

Benar Dahlan Iskan tidak mengakui SP Anda, bahkan membentuk SP tandingan?

Awalnya beliau masuk sudah kita tolak. Akhirnya ini menjadi perlawanan bagi Dahlan terhadap kita. Jika Dahlan membentuk faksi (SP tandingan) kami anggap wajar. Sebagai penguasa, Dahlan bisa melakukan apa saja. Ini merupakan risiko dan tantangan bagi kami.

Kabarnya SP PLN tandingan itu dibiayai oleh Dahlan Iskan Rp3 miliar per tahun?

Kalau itu saya kurang tahu.

Sebenarnya bukan tandingan. Itu faksi.

Faksi itu dimana-mana ada. Bagaimana juga wajarlah seorang penguasa membentuk faksi guna mengamankan program kerjanya.

Bagaimana Anda menilai kinerja Sofyan Basir?

Pak Sofyan Basir hanya melanjutkan program kerja dari pimpinan PLN sebelumnya. Beliau juga bekerja tanpa UU. Faktanya sampai hari ini Sofyan Basir belum membagi tugas yang diemban oleh jajaran direksi. Hanya dia saja secara struktural menjabat sebagai direktur utama. Direksi lainnya belum menyandang jabatan sesuai dengan bidangnya masingmasing. â—?

EDISI 02, 26 Juni 2015

11

FORUM UTAMA

SKAK MAT UNTUK DAHLAN ISKAN Mantan Dirut PLN, Dahlan Iskan diduga sengaja menerabas aturan hukum dalam pembangunan 21 gardu induk.

S

epucuk surat dikirimkan Direksi PT PLN kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat itu berisi permintaan agar dana pembiayaan Pembangunan 21 Gardu Induk pada UIP (Unit Induk Pembangkit) Jawa, Bali dan Nusa Tenggara bisa dicairkan.

Surat itu kemudian diteruskan oleh Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Surat itu lalu dibalas Kemenkeu.

Isinya meminta PLN menjelaskan ketersediaan tanah untuk 21 gardu induk tersebut. Sebab, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2010, sebelum dana dicairkan, lahan harus terlebih dulu selesai dibebaskan. Pasalnya, pembiayaan multi years tidak mencakup biaya pembebasan lahan. “Surat itu sama sekali tak menyebutkan lahan. Tampaknya PLN sengaja saat itu baru tersedia 4 lahan untuk 21 gardu induk. Kementerian Keuangan tentu saja menolak permintaan PLN tersebut,� tutur seorang sumber FORUM. Penolakan Kemenkeu tersebut, lalu ditanggapi PLN dengan mengirimkan surat kedua. Prosesnya tetap sama, melalui Kementerian ESDM. Dalam surat kedua tersebut, PLN menyampaikan bahwa lahan untuk pembangunan 21 gardu induk tersebut, sedang dalam proses pembebasan. Namun surat kedua ini tetap ditolak. Alasannya, dana baru bisa dicairkan bila lahan sudah tersedia.

Menanggapi penolakan itu, PLN mengirimkan surat ketiga. Isinya, pembebasan lahan sedang dalam proses dan meminta pencairan dana dengan alasan mendesak. Namun Kemenkeu, tetap menolak sehingga PLN menyerah.

12

EDISI 02, 26 Juni 2015

Perusahaan setrum pelat merah itu, lalu menulis surat keempat dengan pernyataan lahan sudah ada. Dana pun cair.

Surat menyurat ini lah yang dijadikan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta sebagai salah satu kunci.

Kunci yang akan membuat para pejabat PLN tidak berkutik lagi dalam perkara korupsi Pembangunan 21 Gardu Induk pada UIP Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, yang kini diusut korps adhyaksa tersebut.

Pe m b a n g u n a n g a r d u i n d u k bermasalah itu, terjadi pada 2011 dan terbagi dalam dua induk pembangkit dan jaringan (Ikitring). Ikitring Jawa-Bali dan Ikitring Nusa Tenggara. Ikitring Jawa-Bali terdiri dari 14 gardu induk. Sedangkan Ikitring Nusa Tenggara terdiri dari tujuh gardu induk. Total uang negara untuk membangun 21 gardu induk tersebut sekitar Rp1,06 triliun dengan pembiayaan multi years.

Sampai 2014 tidak ada satu pun, gardu induk yang selesai dikerjakan.

Dampaknya tentu saja tak ada setrum yang bisa disiapkan untuk publik. Sebab, sebelum sampai ke masyarakat, output setrum gardu induk harus dialirkan dulu gardu induk tingkat median yang entah kapan akan dibangun. Dan output dari gardu median ini harus dialirkan dulu ke travo sebelum bisa dinikmati konsumen.

Nah cerita kacaunya pembangunan gardu induk inilah yang dilaporkan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta awal 2014 silam.

Kejati lalu membentuk tim penyelidik untuk melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (pulbaket). Termasuk memeriksa ke lapangan, yaitu ke Gardu Induk Jatirangon-2 dan Gardu Induk Jatiluhur Baru (Purwakarta).

Dari Jatirangon dan Jatiluhur ini

kejaksaan menyisir perkara korupsi gardu induk. Dua gardu induk ini dikerjakan PT Hypermindo Yakin Mandiri. Setelah mendapatkan bukti permulaan, Kepala Kejati DKI Jakarta Adi Toegarisman, menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Tidak lama kemudian p e ny i d i k m e n e t ap k a n D i r e k t u r Hypermindo Ferdinand R ambing Dienmenjadi tersangka.

S etelah menjerat kontraktor kejaksaan lalu membekuk Fauzan Yunas.

Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali (UPK JJB) IV Region Jawa Barat ini, terbukti membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan secara fiktif untuk Gardu Induk Jatiluhur.

Setelah Fauzan, kejaksaan menciduk Syaifoel Arief yang menjadi Manajer UPK JJB Region DKI Jakarta Banten. Sama seperti Fauzan, Syaifoel juga memanipulasi laporan untuk pengerjaan Gardu Induk Jatirangon-2. Setelah Fauzan dan Syaifoel, kejaksaan berturut-turut menjerat delapan pejabat PLN yang bertanggungjawab atas pembangunan Gardu Induk Jatiluhur Baru dan Jatirangon-2.

Kedelapan orang tersebut adalah, I Nyoman Sardjana, Totot Fregatanto, Yushan, Ahmad Yendra Satriana, Yayus Rusyadi Sastra, Endi Purwanto, Arief Susilo Hadi, dan Yusuf Mirand. Nyoman Manajer Operasional Ikriting Jawa-Bali.

Totot, Ketua Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Gardu Induk Jatiluhur Baru dan Jatirangon-2. Sedangkan Yushan, Ahmad, Yayus, Endi, Arief dan Yusuf, adalah anggota PPHP. Dari 10 pejabat PLN ini, penyidikan berkembang. Terungkap pula ketidakberesan pembangunan Gardu Induk Kadipaten Cirebon Jawa Barat dan Gardu Induk New Sanur, Bali. Dari pemeriksaan, terungkap bahwa tanah untuk kedua gardu tidak ada sama sekali. Jaksa pun menjaring empat tersangka.

Keempatnya, Wiratmoko Setiadji, Tanggul Primandaru, Egon dan Hengky Wibowo. Wiratmoko adalah kuasa direksi PT ABB Sakti Industri, kontraktor Gardu Induk Kadipaten. Tanggul adalah kuasa

memasuki hulunya. Ibarat ikan, terinya sudah dijaring, tinggal giliran kakapnya yang disikat. Dahlan Iskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada peristiwa pidana itu akhirnya mulai dibidik.

Pada 5 Juni 2015, Kejati DKI Jakarta, akhirnya mengumumkan mantan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, sebagai tersangka.

Menurut Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Waluyo, perkara korupsi yang melilit Dahlan Iskan (DI) sebenarnya sangat sederhana. “DI sengaja melanggar hukum dalam Proyek Pembangunan 21 Gardu Induk pada UIP Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Aturannya, dana baru cair dan proyek dikerjakan setelah lahan tersedia,” ujarnya kepada FORUM, Selasa 16 Juni 2015.

Waluyo juga tidak sepakat bahwa apa yang dilakukan Dahlan adalah bentuk terobosan untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat. Baginya, langkah Dahlan lebih tepat disebut main terabas untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara. “Kami sudah punya alat bukti kuat. Ibarat permainan catur, sudah skak mat untuk Dahlan,” pungkasnya.

Dahlan sendiri seusai diperiksa di Kejati DKI Jakarta, Selasa 16 Juni 2015 saat dikonfirmasi FORUM soal surat menyurat antara PLN dan Kemenkeu tidak menjawab. Pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, PLN hanya berkirim surat kepada Kementerian ESDM dan Kementerian itu yang berhubungan dengan Kemenkeu.● SYAMSUL MAHMUDDIN

ILUSTRASI: URIF

Direksi PT Arya Sada Perkasa, kontraktor Gardu Induk New Sanur. Egon adalah Direksi PT Arya Sada Perkasa. Sedangkan Hengky Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pem-bangunan 21 Gardu Induk UIP Jawa, Bali dan Nusa Tenggara pada 2011, 2012 dan 2013.

Untuk memperkuat bukti, kejaksaan pun, meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) me-lakukan audit investigasi terhadap 21 gardu induk yang dibangun PLN. Hasilnya, Maret 2015 silam, BPKP men-yerahkan hasil audit Gardu Induk Jatiluhur Baru dan Jatirangon-2 yang ternyata merugikan negara Rp33 miliar. Sedangkan 19 gardu induk lainnya masih dihitung BPKP melalui audit investigasi.

Setelah mencomot para pelaku korupsi di level hilir, kejaksaan mulai

EDISI 02, 26 Juni 2015

13

FORUM UTAMA

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Waluyo.

"YANG ADA HANYA KERUGIAN NEGARA"

14

EDISI 02, 26 Juni 2015

FOTO: YOSEF ANGGRANG

K

eberanian jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk membongkar kasus korupsi di PLN saat ini, patut diacungi jempol. Pasalnya, dari dulu sebetulnya PLN adalah sarang koruptor.

Mereka dari tahun ke tahun selalu menaikkan tarif listrik. Jadi dari sisi modal kerja, PLN tidak punya masalah. Tapi nyatanya tidak ada perbaikan ki-nerja yang signifikan. Kalangan indus-tri sulit memperoleh tambahan daya listrik. Di beberapa daerah, masyarakat sering berteriak karena lampu di rumah mereka sering byar-pet.

Bagaimana awal mula terbongkarnya kasus korupsi yang meli-batkan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ini? Berikut petikan wa-wancara wartawan FORUM, Syamsul Mahmuddin dan Yosef S Nggarang dengan Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Waluyo, di ruang kerjanya.

Bagaimana awal mula terbongkarnya kasus ini?

Semua ini berawal, dari laporan masyarakat yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada awal 2014 silam. Inti laporan itu, adalah bahwa proyek pembangunan 21 gardu induk pada Unit Induk Pembangunan (UIP) Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, yang dibiayai dengan dana negara sebanyak Rp1,06 triliun, banyak yang fiktif.

Berangkat dari laporan itulah, kami membentuk tim penyelidik. Setelah tim penyelidik berhasil mendapatkan bukti permulaan yang cukup, maka kami kemudian menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi ini semua sudah melalui proses yang panjang.

Bukan tiba-tiba seperti tergambar sekarang ini di publik, begitu kami mulai memeriksa Bapak Dahlan Iskan.

Jadi kasus ini dibongkar bukan

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setuju dengan sistem pendanaan multi years. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2010 tentang Tata Cara Kontrak Multi Years, dana untuk pembangunan Gardu Induk baru bisa dicairkan setelah semua tanah untuk pembangunan 21 Gardu Induk itu

berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)?

Bukan. Kami baru melibatkan BPK setelah perkara pembangunan 21 gardu induk ini kami usut secara intensif. Kami meminta BPKP melakukan audit investigasi untuk mendapatkan berapa sebenarnya kerugian negara. Hasil audit BPK sampai kepada kami pada Maret 2015 lalu. Dari audit BPKP ini diketahui untuk pembangunan dua gardu induk saja yaitu untuk Gardu Induk Jatiluhur dan Gardu Induk Jatirangon, diketahui kerugian negara sekitar Rp 33 miliar.

Bagaimana rangkaian peristiwa pidana dalam pembangunan 21 Gardu Induk ini?

Peristiwa pidana dalam kasus pembangunan 21 gardu induk ini sebenarnya sangat sederhana. Ini semua bermula dari rencana PLN untuk membangun 21 Gardu Induk di UIP Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kemen-terian

tersedia. Nah ini lah yang diterabas oleh PLN saat itu. Tanahnya belum ada tetapi mereka katakan sudah ada sehingga dana akhirnya dicairkan. Jadi sekali lagi sederhana sekali. Perbuatan melawan hukumnya sudah sangat terang dan kerugian negaranya pun sudah sangat jelas.

Apa penyidik sudah punya bukti bahwa PLN sengaja membohongi Kementerian Keuangan?

Sudah dong. Kami sudah memiliki banyak alat bukti. Mulai dari alat bukti surat sampai dengan alat bukti keterangan saksi. Kami ini penegak hukum, kami tentu bersikap dan bertindak hanya berdasarkan alat bukti.

Apa peranan Dahlan Iskan dalam kasus ini?

Dengan cara sederhana sebenarnya juga sangat gampang untuk melihat peranan DI (Dahlan Iskan) dalam kasus ini. Usulan (pembangunan gardu induk) itu disampaikan saat PLN dipimpin DI dan persetujuan (dengan dana Multi

Apa hasilnya bagi masyarakat setelah ia (DI) menerobos aturan hukum tersebut?

Sebagian besar gardu terbengkalai dan manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang ada hanya kerugian negara. Seperti kami katakan tadi, untuk dua gardu saja hasil audit investigasi BPKP sudah diperoleh angka kerugian negara sekitar Rp33 miliar. Belum lagi gardu-gardu lain yang saat ini sedang dihitung.

Alasan menerobos hukum untuk kepentingan masyarakat ini, juga menurut kami kurang pas. Pasalnya Gardu Induk juga tidak terkait langsung dengan aliran listrik yang sampai ke masyarakat. Gardu Induk pada dasarnya adalah untuk menampung aliran listrik dari pembangkit. Dari gardu induk aliran listrik mengalir lagi ke gardu median lalu ke trafo untuk sampai ke masyarakat.

Jadi jangan beropini seakan-akan untuk kepentingan masyarakat ketika melanggar hukum dan merugikan negara.

Pengacara Dahlan Iskan juga mengatakan masalah pengadaan tanah Gardu Induk tersebut bukan tanggung jawab Dahlan sebagai Dirut PLN, tapi anak buahnya yang tak becus bekerja. Tanggapan Anda?

Melemparkan tanggung jawab perbuatan kepada anak buah adalah sikap pemimpin yang tidak ‘gentle’. Jika kasus ini menyangkut soal pembangunan satu gardu induk yang sudah diarahkan pimpinannya dengan spek A ternyata di lapangan dikerjakan anak buahnya dengan spek B, boleh lah pemimpin itu melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Namun ini kan tidak. Ini adalah kasus menyangkut satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh seorang pemimpin BUMN dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Dan dalam kasus Gardu Induk ini jelas DI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab secara mutlak.�

FOTO: ANTARA

Years) juga terjadi pada saat DI memimpin PLN. Bahkan pencairan dana untuk Proyek Pembangunan Gardu Induk juga terjadi pada saat DI memimpin PLN. Pengacara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Dahlan cuma mengusulkan. Persetujuan dan pencairan dana terjadi saat ia tidak lagi menjabat Dirut PLN...

Itu kan kata pengacaranya. Sedangkan kita bicara berdasarkan alat bukti. Dana untuk pembangunan Gardu Induk itu cair dalam dua termin. Pada saat DI menjadi Dirut PLN, dana termin pertama sudah cair semuanya dan dana termin kedua pun, sudah cair pula sebagian.

Pihak Dahlan Iskan mengatakan tindakan PLN itu adalah bentuk terobosan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang saat itu sangat mendesak. Tanggapan Anda?

EDISI 02, 26 Juni 2015

15

FORUM UTAMA

NEGERI PENUH RENCANA DAN JANJI PLTU mulut tambang Musi Rawas tak pernah direalisasi. Padahal diakui PLN, itu “proyek sangat strategis�. Pendana tak mau sediakan uang pemulus?

D

FOTO: ANTARA

i negara ini, urusan bikin rencana dan janji tak usah dira gukan lagi. Semua sudah mafhum. Se lalu ada janji dan rencana hebat bin canggih. Termasuk urusan penyediaan listrik, energi wajib buat orang modern di kota-kota.

Untuk soal ini, PLN termasuk yang produktif. Tak sampai enam tahun perusahaan negara ini telah memproduksi enam Rencana Usaha Penye-

16

EDISI 02, 26 Juni 2015

diaan Tenaga Listrik (RUPTL) mulai dari periode 2009-2018 hingga yang terakhir RUPTL 2015-2024. Jika dicermati satu per satu, tak banyak perubahan. Tak banyak hal baru. Hampir semua rencana ada dalam tiap RUPTL. Cuma angkaangkanya saja yang berubah.

Kenyataannya: 70 tahun Indonesia merdeka hingga kini hanya bisa membangun 50 ribu MW. Belum lagi kelar program 10 ribu MW (jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), awal Juni lalu Presiden Joko Widodo mencanangkan program terusan yang

lebih dahsyat: 35 ribu MW dengan target selesai lima tahun. Untuk 10 ribu MW yang masih mangkrak akan ditangani langsung PLN (35 proyek). Sementara untuk 25 ribu MW baru, pemerintah berharap investor. Total jenderal, ada 109 proyek gemuk. Semua itu, menurut PLN, tertuang dalam RUPTL 2015-2024.

Dari jumlah itu, 12 investasi sudah disetujui Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilainya USD8.94 miliar. Terbesar dari China USD6.26 miliar, lalu Jepang USD1 miliar (tiga perusahaan) dan Singapura USD444 juta (lima perusahaan). Mereka akan menggarap 15 proyek pembangunan pembangkit listrik di 12 provinsi di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku. Kalimantan dan Papua belum ada.

RUPTL pertama dibuat untuk 20092018 di masa Dirutnya Fahmi Mochtar dan ditetapkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, 19 Desember 2008. Di situ, dikatakan RUPTL menjadi acuan strategi penetapan kebijakan jangka panjang dan pedoman penyusunan program tahunan

PLN. Karena berisi ratusan proyek gemuk dan basah bernilai triliunan rupiah, direksi PLN saat itu memberi jaminan bahwa penyusunannya dilakukan tanpa pengaruh, kepentingan, pesanan dan sesuai aturan. Makanya ada Pakta Integritas –hal yang tak ada dalam RUPTL berikutnya.

Yang meneken pakta itu adalah petinggi PLN kala itu. Dirut PLN Fahmi Mocthar, Wakil Dirut Rudiantara (sekarang Menkominfo), Direktur Konstruksi Strategis Moch Agung Nugroho, Direktur Perencanaan dan Teknologi Bambang Praptono, Direktur Jawa-BaliMadura Murtaqi Syamsuddin, Direktur Luar Jawa-Madura-Bali Hariadi Sadono, Direktur SDM dan Umum Supriadi Legino dan Direktur Keuangan Setio Anggoro Dewo. Di ujung pakta ini, mereka menyatakan bertanggungjawab penuh apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai kenyataan sebenarnya, mereka "bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana".

Mereka meneken di atas meterai tanggal 11 September 2008.

Ada satu target penting: PLN harus mengurangi penggunaan bahan bakar minyak hingga hanya 2 persen pada 2018. Pembangkit berbahan minyak diperkecil lantaran harga minyak naik kala itu. Semester I 2008, harga minyak dunia USD140/barel, batubara ikut naik mencapai USD100/ton, tertinggi dalam sejarah. Harga gas juga naik (USD6/ mmbtu). Sebagai gantinya akan dikembangkan PLTU Batubara skala kecil.

Lebih murah. Lagi pula cadangan emas hitam itu cukup banyak. Ini lebih pas untuk Sistem Luar Jawa (Sumatera, Kalimantan) karena banyak batubara.

RUPTL PLN jelas-jelas menyebut rencana pengembangan PLTU mulut tambang skala besar di Sumatera Selatan.

Dari sini sebagian besar produksinya akan disalurkan ke Jawa melalui transmisi searah tegangan tinggi (high voltage direct current transmission/HVDC). Harapannya krisis listrik di Jawa bisa teratasi.

Tapi, rencana tinggal rencana.

Dahlan Iskan, dirut selanjutnya, menerabas. Dengan alasan mengatasi krisis

listrik nasional, ia tak ambil peduli dengan buku putih PLN itu. Yang penting ‘krisis’ listrik teratasi. Kini ia jadi tersangka.

Krisis listrik di berbagai daerah pada dasarnya terjadi karena keterlambatan penyelesaian proyek pembangkit listrik. Baik proyek PLN maupun swasta (IPP, Independent Power Producer). Penyebabnya, menurut PLN, kesulitan pendanaan dan kendala pembangunan di lapangan. Akibatnya banyak proyek mangkrak. Tak bergerak. Proyekproyek yang sudah lakukan studi kelayakan pun, tak jalan. Salah satunya pembangunan transmisi 500 kV HVDC interkoneksi Sumatera-Jawa yang akan menyalurkan 3000 MW listrik dari PLTU mulut tambang (mine mouth) di Sumatera Selatan ke Jawa. Teknologi ini sudah lolos kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada 1995. Dalam RUPTL awal, proyek ini masuk dalam daftar "proyek-proyek strategis" karena jadi solusi yang ekonomis. Lokasinya di Musi Rawas. PLTU ini menggunakan batubara kalori rendah (low rank coal) yang berlimpah Sumatera.

Si peminat sudah membuat studi kelayakan dan menyediakan pendanaan (join dengan perusahaan Jepang lewat

Sojitz/JICA, terakhir pakai pendana AS).

Soal pasokan bahan baku, sudah ada. Si peminat punya kuasa pertambangan sekitar 8.000 hektare dengan cadangan batubara sekitar 150 juta ton. Bisa untuk operasikan pembangkit 1200 (2 x 600) MW selama 30 tahun.

Tapi dalam RUPTL 2015-2024, pembangunan PLTU mulut tambang Musi Rawas sudah tak tercantum. Padahal jaminan keuangan, studi kelayakan dan pasokan bahan sudah ada di depan mata. Tinggal di-oke-kan PLN, langsung dibangun. Apa sebab? Menurut si peminat, pihak PLN ogah menandatangani pakta anti-korupsi yang diajukan pendana. Mentah lagi prosesnya.

PLTU mulut tambang hanya ada di buku rencana PLN. Saban tahun diusulkan tapi tak pernah operasional.

Dalam psikologi ada istilah Mythomania, penyakit bohong yang dilakukan secara terus-menerus tapi penderitanya tidak mempunyai rasa bersalah sedikit pun. Akan halnya dengan sekelompok orang dan lembaga negara yang terus menerus mengeluarkan rencana dan janji tapi tak pernah kesampaian, hingga kini belum ada padanannya. ● GENOT WIDJOSENO, IRMAN ROBIAWAN

EDISI 02, 26 Juni 2015

17

WAWANCARA

Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA.

FOTO: TATAN AGUS RST

“SAYA DUKUNG ISLAM NUSANTARA” 1818

EDISIEDISI 02, 02, 26 Juni 26 Juni 2015 2015

D

Saya tidak mendengar apa yang dikatakan Pak Menteri. Begini barang kali, hidup ini saling menghormati. Orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa juga harus menghormati orang yang berpuasa.

Harus ada saling teng-gang rasa. Jangan mentang-mentang kita puasa, kita paksa orang mengikuti kehendak kita.

Sebaliknya juga begitu.

Saya kira imbuan-imbauan orang yang puasa juga harus menghormati orang yang tidak puasa itu benar. Misalnya himbauan Pak Wapres, kalau membangunkan sahur tidak usah keras-keras.

Karena memang yang terganggu itu orang yang tidak puasa. Boleh jadi orang belum bangun jam 3, boleh jadi ada anak-anak yang sakit.

Tapi kenapa masyarakat kita cenderung reaktif terhadap jargonjargon toleransi seperti yang disampaikan Menteri Agama itu?

Saya tidak mau berkata bahwa itu kedangkalan pengetahuan. Saya ingin

katakan, itu bisa saja karena girah keagamaannya terlalu kuat. Semangat keagamaan yang terlalu kuat bisa mengakibatkan terlupakannya hak-hak orang lain.

Kita tidak bisa mengeneralisir umat Islam seperti itu, tapi yang demikian ada juga. Ada masyarakat kita yang semangat keberagamaanya sangat kuat dengan menonjolkan jargon-jargon keagamaan.

Ada juga yang biasa-biasa saja. Yang biasanya menggebu-gebu itu, suaranya keras.

Kalau umat di tataran akar rumput biasanya akan manut kepada pemuka-pemuka agama. Tapi kadang pemuka-pemuka agama itu pula yang menyulut pertentangan. Apa tanggapan Anda?

Saya tidak mau berkata pemukapumuka agama saja. Ada orang karena maunya, sehinggga pandangannya hanya menjurus kepada yang satu itu. Saya kira masih banyak pemuka-pemuka agama, ulama-ulama, seperti dari MUI yang

FOTO: TATAN AGUS RST

FOTO: TATAN AGUS RST

eretan kaligrafi tampak menghias dinding ruang tamu Pusat Studi A l q u r a n d i Ja l a n Kertamukti No 63 Pisangan, Ciputat. Di tempat itu, Qurais Shihab menerima Penerus Bonar, Darmansyah Tanjung, dan Tatan Agus RST dari FORUM. Dalam wawancara di hari pertama Bulan Ramadhan itu, intelektual muslim yang juga mantan Menteri Agama di era terakhir Orde Baru itu menjawab hal-hal kontroversial terkait pandangan-pandangannya tentang nilai-nilai Islam.

Segala sesuatu mengenai praktekpraktek ibadah di kalangan muslim saat ini menjadi isu sensitif. Salah satunya mengenai pandangan Menteri Agama yang menyebut orang yang berpuasa lah yang harus menghormati orang yang tidak berpuasa-dan warung tidak wajib tutup di siang hari. Bagaimana menurut pendapat Anda?

EDISI 02, 26 Juni 2015

19

FOTO: TATAN AGUS RST

WAWANCARA

memberikan tuntunan yang menenangkan masyarakat. Tapi biasanya kawan-kawan wartawan ini juga ikut bikin heboh. Kalau tidak dieksposes kan tidak ada yang tau (sambil tertawa).

Sampai saat ini pertentangan antara mazhab di masyarakat muslim Indonesia masih tetap ada. Menurut Anda, kenapa pertentangan ini terus terjadi?

Sebenarnya perbendaan pendapat itu tidak melahirkan pertentangan, perbedaan pendapat itu rahmat. Karena memang sumber ajaran itu dapat melahirkan aneka pendapat. Setiap redaksi, itu kita tidak tahu persis apa maksud yang bersangkutan. Kecuali ada indikator-indikator yang kuat.

Misalnya, saya bilang saya belum makan. Apa artinya menurut saudara, bisa lapar, bisa puasa, bisa kenyang, bisa juga jangan habiskan makanan itu, dan barangkali yang lain. Jadi, kitab suci redaksinya begitu. Bisa berbeda-beda, bisa semua benar.

Sumber ajaran itu adalah hidangan Tuhan. Semakin kaya seseorang, semakin

20

EDISI 02, 26 Juni 2015

beragam hidangannya. Jangan marah kalau Anda diundang ke pesta, Anda dihidangkan teh, padahal anda mau minum kopi. Agama itu cara menuju Tuhan. Bisa berbeda-beda caranya.

Orang Kristen itu juga mau menuju Tuhan. Hanya caranya berbeda. Jadi, perbedaan mestinya tidak menimbulkan pertentangan.

Kenapa masyarakat mudah terpancing dengan pertentanganpertentangan antar mazhab itu?

Kebodohon, itu intinya. Semakin luas wawasan seseorang, dia semakin toleran. Semakin sempit wawasannya, dianggap hanya dirinya yang benar.

Sebagai tokoh agama Anda juga banyak mendapat sorotan di media karena mengeluarkan pernyataan kontroversi. Sampai-sampai Anda dituduh penganut Syiah. Benarkah Anda Syiah?

(Quraish Shihab tertawa kecil).

Begini, orang itu tidak mengerti Syiah.

Kalau orang mengerti Syiah pasti dia katakan, Pak Quraish tidak mungkin Syiah. Apa dia pernah dengar saya

memaki sahabat Nabi, kan tidak.

Syiah itu intinya adalah tidak mengakui kepemimpinan Sayidina Abubakar. Dia beranggapan bahwa setelah Nabi Muhammad, yang menjadi pemimpin umat adalah Ali bin Abuthalib.

Abubakar tidak sah, Umar tidak sah, Usman tidak sah. Apa pernah orang itu mendengar saya seperti itu, ini fitnah. Di mana-mana kalau saya bicara kalau ada nama Abubakar, saya dahulukan Sayidina Abubakar (sambil menaruh tangan di atas kepala).

Berarti Anda Sunni?

Saya muslim. Jangan lagi kita menonjolkan diri kita ini Sunni, ini Syiah.

Dan satu hal, saya belajar agama lebih 50 tahun. Saya pelajari itu di universitas (AlAzhar) terkemuka di dunia. Saya mendapat ijazah dari situ. Bisa saja ada pendapat Sunni yang tidak saya setuju, sebagaimana banyak pendapat Syiah yang saya tidak setuju.

Kewajiban saya sebagai ilmuan menjelaskan apa pendapat saya. Kalau anda mau terima silakan, kalau nggak juga tidak apa-apa. Pendapat saya juga bisa

salah, sebagaimana pendapat orang lain juga bisa salah. Pendapat saya juga bisa benar, sebagaimana pendapat orang lain juga bisa benar.

Kesulitannya, orang ini cuma belajar satu. Anda mau ke Blok M, banyak jalan menuju ke sana. Anda tanya saya, saya kasih tahu satu jalan, kalau anda tidak tahu kan nggak akan nyampe itu.

Artinya, karena pemahaman masyarakat yang rendah itu lah yang menimbulkan kontroversi?

Betul, pemahaman masyarakat kita belum utuh. Sekarang begini, lebih baik mana satu alternatiif atau memberi alternatif lain. Tentu memberi alternatif lain kan. Jadi, wawasan masyarakat itu h a r u s d i p e r l u a s , j a n g a n h a ny a menganggap ini yang benar, yang lain salah.

Tingkat kecurigaan di antara umat beragama di Indonesia, terutama antara muslim dan non-muslim dinilai masih rawan. Di mana satu pihak, menganggap telah terjadi de-Islamisasi. Di sisi lain menganggap terjadi ‘Islamisasi’.

Bagaimana pandangan Anda?

Segala perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan bukan dari ajaran Islam. Segala perbedaan yang berdasar firman-firman Tuhan , segala hadits-hadits sahih, itu ditoleransi oleh agama. Tapi kalau sudah mengakibatkan pertentangan, itu bukan dari agama.

Ulama-ulama besar yang mengatakan begitu. Yang ada hanyalah perpedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu bisa mengakibatkan kemudahan.

Saya beri Anda contoh, bersentuhan dengan wanita batal wudhu apa tidak?

Batal, itu menurut Imam Syafii. Lantas pergi buru-buru ambil wudhu lagi. Ada ulama berpendapat tidak batal wudhunya. Perbedaan ini menjadi rahmat.

Semakin banyak alternatif, semakin mudah.

Makanya Anda boleh katakan ini yang benar, tapi anda tidak boleh mengatakan itu salah. Dengan nonmuslim saja kita tidak boleh mengatakan dia pasti masuk neraka. Alquran mengajarkan boleh jadi saya yang benar, boleh jadi dia yang benar. Boleh jadi saya

yang salah, boleh jadi Anda yang salah.

Biarlah Tuhan yang memutuskan.

Bagaimana pandangan Anda soal Kristenisasi. Bukankah hal tersebut sudah menjadi doktrin universal bahwa agama Kristen harus disebarkan hingga hari kiamat. Dan bagaimana pula dengan Islamisasi?

Saya tidak ingin berkata hanya Kristen, Budha, atau Hindu. Kita ingin mengajak orang yang tidak beragama untuk beragama. Kita tidak ingin mayoritas masyarakat yang sudah menganut paham tertentu dan merasa aman dengan paham itu, dimasuki lagi oleh mubalik-mubalik, dai-dai, misi-misi yang bisa merusak ketenteraman mereka.

Kalau di suatu masyarakat, misalnya sudah menganut paham Sunni. Tidak usah orang Syiah masuk menyebarkan ajaran Syiah kepada mereka.

Di masyarakat yang sudah muslim, tidak usah orang Kristen masuk menyebarkan ajaran mereka. Masyarakat penganut Kristen, tidak usaha orang Islam datang ke sana menyebarkan ajaran Islam.

Kecuali atas dasar keinginan sendiri, itu tidak bisa dilarang.

Pemimpin tertinggi Al-Azhar pernah menyampaikan masalah seperti ini di Saudi Arabia. Beliau merasa bahwa ada paham-paham di Saudi Arabia yang disebarkan di negeri-negeri yang tidak

menganut paham itu. Beliau menghimbau menahan diri. Masing-masing kita punya kerjaan kepada umat kita untuk meningkatkan kualitas umat kita masingmasing.

Menurut Anda mazhab Islam mana

yang paling benar?

Semua mazhab, selama berpijak kepada Kitab Suci Alquran, itu baik. Tapi, tidak semua pendapat ulama di masa lalu, bisa dipertahankan sampai sekarang.

Apa kriterianya yang bisa dipertahankan?

Yang sejalan dengan perkembangan masyarakat, tapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. ISIS melakukan kegiatannya, antara lain berdasarkan mazhab-mazhab lama.

Situasi mereka berbeda dengan situasi kita. Kita harus melihat apa yang terjadi dan sebagainya. Itu baru Islam, sesuai waktu dan tempat.

Itu sebabnya, dari dulu, semua ketetapan hukum yang datang dari Arab, tidak sesuai dengan kita. Satu contoh, di Arab air susah, di sini berlimpah. Kalau di desa-desa orang mau mengambil wudhu biasanya di kolam, sudah kotor, berkuman dan segala macam. Kalau di Arab mereka bilang itu masih wajar dipakai wudhu, karena di sana air sulit.

Kalau di sini kan bisa dicari yang lebih baik. Jadi, tidak perlu tayamum.

EDISI 02, 26 Juni 2015

21

FOTO: TATAN AGUS RST

WAWANCARA

Terkait masalah toleransi antar umat beragama, Anda pernah menyebut muslim boleh mengucapkan Selamat Natal. Bagaimana pula kita harus menjawab Selamat Idul Fitri dari non-muslim?

Saya adalah orang yang paling pertama berpendapat bahwa umat Islam boleh mengucapkan Selamat Natal. Di Mesir itu Pimpinan Al-Azhar berkunjung ke gereja-gereja mengucapkan Selamat Natal kepada pimpinan gereja. Apa masalahnya? Bagi saya, mengucapkan Selamat Natal tidak masalah, toh orang tau Quraish Shihab tidak mungkin masuk

22

EDISI 02, 26 Juni 2015

Kristen.

Nah, kalau non-muslim mengucapkan Selamat Idul Fitri kepada anda, itu tidak masalah. Jawab saja terimakasih.

Orang mendoakan anda, apa masalahnya.

Dia juga berdoa pada Tuhan yang dia percaya. Paling tidak, dia sudah menggambarkan simpatinya kepada anda.

Apakah ada firman Tuhan atau hadist yang melarang hal itu?

Tidak ada. Begini, kalau hadits kita harus tahu latar belakangnya. Seringkali orang melihat teks, tidak melihat konteks.

Kalau saya berkata kepada anak perempuan saya waktu dia mau keluar

rumah, “Jangan pakai perhiasan”. Apakah itu saya berarti melarang dia pakai perhiasan? Kan tidak.

Dulu orang-orang Yahudi yang memusuhi Islam, mereka berkata ‘Assamualaikum’, lidahnya dipelitir seakan-akan mengucapkan ‘Assalamualaikum’. Tapi arti sebenarnya kecelakaan bagi kamu. Kalau begitu jangan jawab ‘Waalaikumsalam’. Jawab saja ‘Alaikum’, artinya terhadap kamu.

Ada ayat Alquran yang mengatakan, ‘Tidak ada larangan untuk berbuat baik.

Dan memberi sebagian harta mu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari tumpah darahmu’.

Masyarakat kita sekarang juga lebih terpengaruh kepada simbol-simbol dibanding substansi Islam itu sendiri.

Kenapa demikian?

Saya kira kita ingin masuk pada substansi, jangan masuk kepada simbolsimbol. Lebih penting substansinya dari pada simbolnya. Saudara ingin melihat satu orang dengan pakaian yang Islami, tapi perbuatannya buruk. Orang yang bertitel haji lantas mencuri, itu lebih buruk dari pada orang yang mencuri tanpa titel haji. Jadi, jangan berhenti pada simbol.

Mengamati perkembangan masyarakat Islam di Indonesia saat ini, apakah lebih kental gejala “Islamisasi” atau “Arabisasi”?

Kalau di Malaysia itu dianggap Arabisasi. Istri Mahathir bilang, kolonialisme budaya Arab. Saya tidak ingin sampai ke situ. Saya tidak ingin menjadikan bukti ke-Islaman seseorang hanya dengan bukti sorban dan jubah.

Tidak ingin wanita yang memakai jilbab atau hijab otomatis sebagai wanita yang lebih Islami. Itu hanya simbol-simbol.

Kalau simbol-simbol sejalan dengan substansi, maka itu baik. Tapi kalau hanya simbol, substansinya bertentangan, itu lebih buruk.

Menurut Anda sejauh apakah “Arabisasi” di Indonesia?

Begini, Islam tersebar di seluruh dunia. Ada yang pengaruhnya sampai mengubah bahasanya. Ada yang mengubah budayanya secara total. Di negeri

mengajarkan lagu? Tidak. Lagu diciptakan kemudian. Yang menciptakannya bukan orang Arab. Yang dilarang Nabi itu dilakukan seperti nyanyian, diulangulangi, itu yang nggak boleh. Ini kitab suci, ini ayat-ayat Tuhan.

Kalau anda mendengar orang Sudan mengaji, anda mendengar orang Mesir mengaji, mungkin anda lebih senang mendengar orang Mesir mengaji. Tapi bagi orang Sudan belum tentu. Yaman ada caranya, Persia ada caranya. Seperti saya lebih senang lagu Bugis dari pada gamelan, karena saya dari Bugis. Orang Sunda lain pula.

Roma melalui Abu Dhabi. Di sana ramai diberitakan bahwa Islam yang diperagakan oleh masyarakat Arab mendapat anti-pati.

Kemudian disebut di Indonesia ada ‘Islam Nusantara’, dimuat di Koran di sana.

Saya kira itu bagus sekali. Mereka mempromosikan ‘Islam Nusantara’ yang lebih toleran, lebih damai dan sebagainya.

Saya kira ‘Islam Nusantara’ itu harus dikembangkan. Saya mendukung Islam Nusantara.

Jadi tidak masalah membaca Al Quran dengan langgam Jawa seperti di Istana Negara beberapa waktu lalu?

Membaca Alquran dengan langgamlanggam daerah, tidak masalah, sepanjang memenuhi ketentuan tajwid. Apakah Nabi

Apakah ‘Arabisasi’ dimunculkan ada hubungannya dengan bisnis, busana misalnya?

Walluhuaklam, saya tidak ingin berburuk sangka. Boleh jadi karena semangat keberagamaan terlalu tinggi, sehingga yang bukan agama dijadikan agama. Islam tidak menetapkan model baju. Yang ditetapkan oleh Islam adalah nilai-nilai baju, dalam arti harus menutup aurat.

Jadi Islam bukan Arab?

Islam bukan Arab. Arab juga bukan Islam. Islam adalah tuntunan bagi manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Islam mengakui semua budaya yang baik, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Islam ti-

FOTO: ISTIMEWA

kita, Islam masuk, tapi bahasa Jawa tidak berubah. Hanya sebagian kalimat yang masuk dalam bahasa Indonesia. Jadi, yang masuk itu simbol agama.

Saya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia dari pada bahasa asing.

Kita punya budaya sendiri. Saya lebih senang memakai peci hitam dari pada peci putih. Karena itu saya mendukung Menteri Agama yang ingin mempopulerkan bacaan Alquran dengan langgam-langgam daerah. Itu bagus, selama ketentuan-ketentuan bacaan terpenuhi.

Dua hari yang lalu, saya pulang dari

dak mengkultuskan bentuk.

Seandainya Kabah dipindah ke Indonesia, apakah kita sholat menghadap ke Indonesia atau tetap menghadap ke sana? Tetap ke kiblat kan. Masjid boleh tidak berbentuk Klenteng? Boleh saja.

Yang tidak boleh, shalat tidak menghadap kiblat.

Saya beranggapan batik sangat cocok dipakai orang Indonesia. Silakan pilih, jangan lantas mengukur Islam harus pakaiannya seperti itu. Islam berkata, tutup auratmu dengan cara apapun, dengan cara yang tidak mengundang rangsangan dan sebagainya.

Kita dulu beranggapan orang shalat harus pakai peci, harus pakai kain sarung, sekarang kan tidak. Memang, orang di daerah masih banyak beranggapan pergi sholat itu enak pakai sarung. Tapi di Jakarta tidak semua, karena repot harus naik Metro Mini.

Saya kalau sholat Jumat memang pakai sarung, karena masjidnya di samping rumah saya. Tapi nggak mungkin orang yang pergi kerja harus pakai sarung kan.

Terkait busana ini, Anda juga pernah mengatakan bahwa muslimah tidak wajib memakai jilbab. Apa benar demikian?

Jadi begini, ada yang disebut local wisdom, kearifan lokal. Kearifan lokal itu antara lain budaya, pandangan-pandangan, kepercayaan suatu masyarakat dan dianggap baik oleh masyarakat itu.

Islam menerima semua budaya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kita ambil contoh memperingati 40 hari kematian. Ini budaya kita. Apa itu bertentangan dengan agama? Setiap saat Anda mau membaca doa untuk orang mati, boleh saja.

Kemudian masalah jilbab, saya menulis buku tentang jilbab. Dalam buku itu, saya tidak menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Yang saya katakan, bahwa ulama berbeda pendapat tetang aurat wanita.

Ada yang berpendapat seluruh badannya, itu diyakini oleh orang-orang yang mema kai cadar. Ada yang berpendapat wajah dan telapak tangannya boleh terlihat. Ada yang berkata setengah EDISI 02, 26 Juni 2015

23

lengan boleh terlihat.

Ada pendapat, kebiasaan suatu masyarakat, selama tidak menimbulkan rangsangan dianggap tidak bertentangan dengan ketetapan pasti agama, bisa diterima. Sekarang saya tanya, istri Ahmad Dahlan apa pakai jilbab, istri Gus Dur, istri Kiai Masoed? Apa mereka tidak tahu? Kan tidak. Apa mereka takut mengingatkan istrinya, kan tidak.

Artinya ada pendapat yang boleh jadi itu bagian dari kearifan lokal. Ayah saya juga profesor bidang tafsir, tapi istrinya tidak disuruh pakai jilbab. Tapi dia pakai pakain terhormat, kebaya dengan bagian dada tertutup, kerudung sebagian kepala terbuka.

Itu yang saya katakan dalam buku saya. Tapi orang tidak baca buku, lalu orang berkata, itu anak Pak Quraish Shihab si Najwa Shihab pantas tidak pakai jilbab. Kan yang penting pakaiannya tidak merangsang, pakaiannya harus terhormat.

Jangan pakaiannya mengundang orang untuk melihat dia.

Sekali lagi, kita kembali ke lokal wisdom. Bahkan, dalam buku saya, saya berpesan yang sudah pakai jilbab jangan buka jilbab karena itu sudah bagus.

Bagaimana dengan pendapat Anda yang mengatakan bahwa tidak ada jaminan Nabi Muhammad masuk surga. Benarkah Anda mengatakan demikian?

(Quiraish Shihab langsung mengeluarkan telepon genggam dari saku celanannya dan membuka file klarifikasi dia tentang hal tersebut). Tolong dengar uraian penjelasanya saya.

Begini jawaban saya: Uraian tersebut dalam konteks penjelasan bahwa amal bukanlah sebab masuk surga. Saya jelaskan juga, kita yakin bahwa Rasulullah akan masuk ke surga. Penjelasan saya berdasarkan hadits Nabi “Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Sahabat bertanya, Engkau pun tidak? Beliau menjawab, saya pun tidak kecuali berkat rahmat Allah kepadaku�.

Nah, ini karena amal baik bukan sebab masuk surga. Uraian di atas bukan berarti tidak ada jaminan dari Allah bahwa Rasul tidak masuk surga. Saya jelaskan juga ditelevisi waktu itu, bahwa

24

EDISI 02, 26 Juni 2015

FOTO: TATAN AGUS RST

WAWANCARA

Allah menjamin dengan sumpah-Nya bahwa Rasulullah akan diberikan safaatnya, anugerahnya, sampai beliau (Rasulullah) puas – yang kita pahami sebagai surga dan apapun yang beliau kehendaki. Surga itu tidak ada artinya dibanding anugrah Tuhan yang lain. Tapi, ini dipotong.

Apa motifasinya sehingga penjelasan Anda dipotong?

Saya tidak ingin berburuk sangka.

Saya ingin katakan, mungkin hanya karena ketidaktahuan. Bukan karena ingin memfitnah.

Ini jelas, kata Tuhan, bukan cuma surga, apa yang kamu mau saya kasih.

Masih ada yang lebih bagus dari surga, melihat wajahnya Tuhan. Tuhan mengatakan, orang yang masuk surga itu mewarisi surga. Surga itu ditentukan oleh Tuhan. Bisa jadi ada orang bergelimang dosa dimasukkan Tuhan ke surga. Tapi orang yang kelihatan alim belum tentu masuk surga, kalau hatinya busuk. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak masuk surga. Bahkan ada beberapa sahabat yang sudah digaransi nabi untuk masuk surga. â—?

RISENSI BUKU

SEJARAH TUHAN Kisah 4000 Tahun Pencarian Tuhan Dalam Agama-Agama Manusia PENULIS Karen Armstrong PENERBIT Mizan Pustaka; Bandung Edisi Gold, cetakan XIII Maret 2015, 674 hal.

KISAH 4000 TAHUN PENCARIAN TUHAN

S

EJAK kecil, Karen Armstrong, penulis buku ini, mengaku telah memiliki kepercayaan keagamaan yang kuat tetapi de-ngan sedikit keimanan kepada Tuhan.

Ada perbedaan antara kepercayaan kepada seperangkat proporsi, dengan keimanan yang memampukan manusia menaruh keyakinan akan kebenaran proporsi-proporsi itu. Secara intelektual buku ini sangat menantang.

Nampak jelas kesatuan gagasan penulis mengungkap pandangan paling mendasar dari sebuah tema yang panjangg dan kompleks tanpa takut-takut menyoroti landasan sosiopolitik bagi bertumbuh, berkembang, dan berubahnya agama-agama.

Bertolak dari pengalamannya ketika berumur delapan tahun; ia mengaku diharuskan menghafal jawaban terhadap pertanyaan “Apakah Tuhan itu”?: Tuhan adalah Ruh Mahatinggi. Dia ada dengan

sendirinya dan Dia sempurna tanpa batas”.

Dalam buku ini, penulis memperkenalkan kita cara menyegarkan pemahaman tentang apa yang sudah kita ketahui dan memberikan pengenalan yang jelas tentang yang belum atau terlambat kita ketahui.

Soal monoteisme, atau daya nalar manusia, contoh. Ada orang yang memiliki daya yang lebih tinggi daripada akal. Al-Ghazali menyebutnyya “ruh kenabian”.

Seperti yang ditampilkan penulis, kita dapat mengetahui seusuatu mengenai Tuhan dengan menggunakan daya nalar dan imajinasi kita, tetapi jenis pengetahuan tertinggi ini hanya dapat dicapai oleh orang orang seperti para nabi atau kaum mistik.

Agama mistik, menurut penulis, lebih dekat dan cenderung lebih membantu pada saat-saat sulit daripada keimanan yang didominasi otak.

Setelah memulai pembicaraan teoritis tentang Dia yang terlalu luhur untuk ibadah manusia yang tak memadai, penulis juga berkisah bahwa telah ada suatu monoteisme primitif sebelum manusia mulai menyembah banyak dewa.

Karen Armstrong, bekas biarawati Katolitik Roma selama tujuh tahun, adalah seorang pemikir orisinal tentang peran agama di dunia modern. Sudah menulis lebih dari 20 buku tentang keimanan dan agama-agama besar.

Mempelajari apa saja kesamaan dalam Islam, Yahudi, dan Kristen, serta bagaimana keimanan kita membentuk sejarah dunia dalam mengarahkan persitiwa-peristiwa dunia saat ini. “Sejarah Tuhan; Kisah 4000 Tahun Pencarian Tuhan Dalam Agama-Agama Manusia.

Mizan Pustaka; Bandung, edisi gold cetakan XIII, 2015, 674 hal.● LUTHFI PATTIMURA

EDISI02, 02,26 26 Juni EDISI Juni2015 2015

25 25

FILM AYAT-AYAT ADINDA SUTRADARA Hestu Saputra PRODUSER Putut Widjanarko, Hanung Bramantyo, dan Salman Aristo PENULIS SKENARIO Salman Aristo PEMAIN Tissa Biani Azzahra, Surya Saputra, Cynthia Lamusu, dan Deddy Sutomo Deddyt Sutomo, Yati Pesek, Chandra Malik, Badra Andhipani Jagat, Marwoto, Susilo Nugroho GENRE Drama Religi Rilis perdana, 11 Juni 2015

PERJUANGAN RELIGI YANG MENAKJUBKAN

S

ETIAP tahun selalu muncul film-film baru tapi film anak negeri sendiri terutama katagori drama religi yang berpotensi mengubah cara pandang kita dalam kehidupan keluarga tahun ini, mungkin ini, “Ayatayat Adinda�.

Dalam perpaduan yang cerdik antara selubung tetangga dengan sikap orang tua, Salman Aristo, penulis skenario film ini selama 90 menit membikin kita duduk di muka layar lebar untuk memperhatikan sebuah perjuangan religi yang menakjubkan.

Seorang gadis usia sekolah dalam sebuah keluarga bernama Adinda yang diperankan oleh Tissa Biani Azzahra, dianugerahi suara paling merdu. Tapi itu tak lantas menjadikan Adinda sebagai anggota tim qasidah sekolahnya.

Faisal, sang ayah yang diperankan oleh Surya Saputra, melarangnya. Faisal

26

EDISI 02, 02, 26 26 Juni EDISI Juni2015 2015

bahkan dengan tegas meminta Adinda untuk fokus saja pada sekolah.

Sementara itu, kehidupan keluarga Adinda tak pernah menetap lama di satu tempat. Mereka sering berpindah-pindah bahkan dikucilkan di manapun mereka tinggal.

Perlahan Adinda mulai paham, hal itu diakibatkan kerena keluarganya dianggap sesat. Walau Adinda sendiri tak mengerti apa itu sesat.

Terdorong keinginan kuat menjadikan keluarganya dihormati dan dibanggakan oleh orang lain, Adinda pun menyusun tekad, ikut lomba MTQ dan menjadi pemenang lomba itu. Lagi pula, apa yang dituduhkan tetangga sebetulnya tidak begitu.

Tapi tekad Adinda tidaklah mulus.

Ada banyak rintangan. Keberadaan Faisal mulai terusik. Faisal mengul-timatum istrinya, ibu Adinda yang diperankan Cynthia Lamusu agar mereka tak

ber tingkah macam-macam, yang membuat mereka menjadi sorotan.

Bahkan salah sedikit, bukan hanya terusir dari kampung, keselamatan keluarga mereka pun terancam. Demi tujuan bikin keluarga tak lagi dianggap sesat, larangan sang ayah tak membuat Adinda urung tekad. Dia ikut lomba.

Kisah kehidupan keluarga Faisal yang digambarkan memang cuma terjadi di film ini. Namun, keinginan sederhana sutradara Hestu Saputra, dengan produser Putut Widjanarko, Hanung Bramantyo, dan Salman Aristo bersama pemain Tissa Biani Azzahra, Surya Saputra, Cynthia Lamusu, dan Deddy Sutomo, adalah mengungkap cerita keluarga, lingkungan dan anak di tengah fenomena kehidupan sosial masyarakat yang sering tampak keliru terjadi.â—?

LUTHFI PATTIMURA

KESEHATAN

PROSES PENUAAN KIAN LAMBAT Ingin awet muda? Terapi sel punca salah satu solusinya. Proses penuaan pun melambat. Namun karena biaya mahal, terapi ini baru menyentuh mereka-mereka yang berkantong tebal.

T

erapi Stem Cell atau Sel Punca s aat ini kian popular. Tujuannya untuk mengatasi penyakit de-generatif dan menghambat proses penuaan.

Terapi jenis ini banyak digandrungi kalangan atas, baik itu politisi, pebisnis, maupun artis.

Sejumah pesohor di Negeri ini, sudah menjalani pengobatan yang dijuluki terapi generasi ke-5 ini, seperti Dahlan Iskan, Mahfud MD, Prabowo Subianto, BJ Habiebie, Titik Puspa, dan Moeryati Soedibyo. Mereka terlihat lebih energik, awet muda, bila dibandingkan dengan usianya.

Sejumlah rumah sakit dan klinik khusus di Indonesia juga sudah piawai memanfaatkan teknologi Stem Cell ini.

Salah satu tujuannya, untuk pengobatan sejumlah penyakit degeneratif, yang dulu belum bisa disembuhkan secara konservatif maupun operatif. Antara lain, penyakit kanker, diabetes, alzaimer, jantung, cedera sendi dan tulang, penyakit ketuaan, serta penyakit lainnya.

Penerapan teknologi stem cell di Indonesia secara resmi sudah dimulai

sejak 2008. Saat itu, pemerintah menunjuk dua rumah sakit untuk mengembangkan Stem Cell untuk kepentingan klinis. Yakni, Rumah Sakit dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, dan RSUD dr Soetomo, Surabaya.

Namun demikian, aplikasi terapi Sel Punca yang berkembang pesat di Indonesia, baru untuk sejumlah penyakit, antara lain, penyakit jantung, cedera tulang dan persendian, pengeriputan kulit (kosmetik) serta penipisan/ penyusutan tulang bantalan gigi (untuk terapi implant).

Menurut Dr Toni Briliantono, pemiliki Klinik Ortopedi Halimun, terapi ini memilki faktor resiko rendah alias cukup aman. Caranya, ujar To n i , d i a w a l i d e n g a n mengambil sel induk dari tubuh pasien/donor, dibiakkan di luar tubuh (di lab), lalu sel induk tersebut ditanamkan di organ, menggantikan sel-sel yang rusak atau yang mengalami kerusakan atau degeneratif.

Aplikasi Stem Cell sebagai anti-aging boleh dibilang berkembang dengan pesat, jelas ahli ortopedi yang

sudah lima tahun memberikan pelayanan terapi tersebut. Menurutnya, para lansia yang aktivitasnya terbatas karena penurunan fungsi organ, tulang dan persendian, bisa kembali pulih. “Selain meningkatkan harapan hidup terapi Sel Punca juga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia, sehingga di usia lanjut masih bisa produktif,” jelas dokter ahli ortopedi yang memperdalam terapi Stem Cell di Jepang.

Masalahnya, pasca terapi Stem Cel berhasil menahan proses degeneratif atau ketuaan, berdampak pada mana-jemen SDM secara Nasional. Pasalnya, tak layak lagi usia pensiun ditetapkan 55 tahun.

Demikian halnya, para politisi maupun pebisnis yang berumur 70-80 an tahun, kelak tidak bisa lagi dikatakan uzur dan pikun.

Seperti halnya mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad dan mantan Presiden RI BJ Habibie, sekitar lima tahun lalu, keduanya terlihat seperti lansia yang mulai uzur. Tapi belakangan ini, kedua negarawan tersebut, kerap tampil di muka umum dan terlihat awet muda. Perubahan tersebut, diakui BJ Habibie, setelah menjalani terapi Stem Cell. Demikian pula Mahathir yang datang ke Indonesia, April 2014, terlihat tegap dan semeringah tidak lagi dipapah, setelah menjalani terapi anti aging tersebut.

Tak menutup kemungkinan kelak, negeri ini akan dipimpin oleh orangorang tua – seperti Negara-Negara Sosialis Komunis –head of state old. Dan, regenerasi pun berjalan semakin lambat, sehingga menimbulkan ekses negatif – penyakit sosial, perilaku pejabat sudah duduk lupa berdiri. ● ADYAN SOESENO

EDISI 02, 26 Juni 2015

27

MATA LENSA

MEREKA KINI TINGGALKAN SUDUNG

D

ari sebuah rumpun di bawah pohon besar sekelompok lelaki dengan langkah seirama menyeret kaki tak beralas, tatapan mereka ke depan tak bercahaya, wajah-wajahnya nyaris memiliki kemiripin, bertelanjang dada, hanya melilitkan kain membentuk cawat, tanpa ekspresi, itulah pemandangan Suku Anak Dalam di Sungai Inoman, Jambi, saat mereka bergerak maju keluar hutan. Mereka meninggalkan Sudung -nya.

Uhah dan Denka dua dari 161 warga lainnya tampak berkemas di depan Sudung—rumah khas Suku Anak Dalam yang lebih mirip bivak---bersama istri dan anak-anaknya di hutan Bukit Dua Belas, Jambi. Mereka kini tak perlu berpindah-pidah tempat lagi. Suku Anak Dalam yang biasanya hidup nomaden di dalam hutan kini berhak tinggal di dalam rumah yang tetap. Ada sekitar 55 kk atau 161 warga Suku Anak Dalam tinggal menetap di Sungai Inoman, Desa Muara Kilis, Kecamatan Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi. Populasi Suku Anak Dalam yang hidup tersebar di wilayah Kabupaten Tebo, di kecamatan Ilir, Tengah Ilir, dan Rimbo Ilir berjumlah sekitar 776 KK Agar mereka bisa betah tinggal di rumah, perlu disediakan lahan yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Karena lahan yang selama ini mereka gunakan untuk bercocok tanam terletak cukup jauh dari lokasi perumahan. Tentunya kondisi ini akan mendorong mereka untuk tetap berada dan tinggal di ladangnya, akhirnya rumah mereka akan tetap kosong. �

NASKAH DAN FOTO: TATAN AGUS RST

28

EDISI 02, 26 Juni 2015

EDISI02, 02,26 26 Juni 2015 EDISI

29

MATA LENSA

30

EDISI 02, 26 Juni 2015

EDISI 02, 26 Juni 2015

31

KOLOM

PENYELIDIK DAN PENYIDIK ABAL ABAL Oleh:

D

iskusi tentang penyelidik dan penyidik, terutama yang b e r a d a d i Kom i s i Pemberantasan Korupsi, dipicu oleh putusan praperadilan Hadi Poernomo yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haswandi. Dalam pertimbangannya, Haswandi mengatakan “Undang-undang tidak memberikan peluang kepada KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya tidak berstatus sebagai penyelidik. Dengan demikian pengangkatan penyelidik independen oleh KPK adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga batal demi hukum�.

Haswandi menambahkan lebih lanjut bahwa, “proses penyidikan adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan.

Sedangkan proses penyelidikan tersebut, telah batal demi hukum, maka seluruh rangkaian proses penyidikan dengan sendirinya batal demi hukum�.

Banyak ahli dan pengajar Hukum Pidana yang tidak sependapat dengan putusan praperadilan tersebut. Ada Guru Besar, meskipun bukan ahli hukum pidana menyatakan bahwa putusan Haswandi tersebut, tidak tepat. Bahkan Plt Ketua KPK mengatakan putusan tersebut ultra petita. Ada pula pengajar hukum pidana dari Universitas ternama yang mengatakan bahwa KPK berwenang mengangkat sendiri penyelidik dan penyidik pada KPK, karena inilah sifat kekhususan dari KPK

32

EDISI 02, 26 Juni 2015

Maqdir Ismail Dalam Negara demokrasi, tentu kita harus hargai pendapat semua orang.

Sepanjang pendapat tersebut, benar dan mempunyai dasar. Dalam membicarakan putusan, tentu yang menjadi dasar pembicaraan adalah dasar hukum, berdasarkan bunyi undang-undang dan iterpretasi terhadap undang-undang

secara benar.

Kalau saja para ahli itu mau sedikit berendah hati dan tidak mau begitu saja p e rc ay a d e ng an a su ms i, k are na kekhususan sifat dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisi KPK, tentu sangat layak kalau membaca atau mencermati bunyi dari

ILUSTRASI: URIF

undang-undang KPK. Ketentuan yang sangat patut untuk dicermati adalah ketentuan mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 52, karena ini berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Perbedaan pokok pendapat antara ahli dan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan praperadilan Hadi Poernomo adalah mengenai kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik independen. Adalah benar kalau KPK m e mp u ny a i k e w e n a n g a n u nt u k mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum di KPK. Akan tetapi secara khusus mengenai penyelidik dan penyidik independen, undang-undang KPK tidak memberikan wewenang kepada Komisioner untuk mengangkatnya.

Komisioner KPK diberi wewenang hanya mengangkat penyelidik dan penyidik yang berasal dari instansi kepolisian, sedangkan penuntut umum hanya yang berasal dari kejaksaan.

Penyelidik di KPK berdasarkan pasal 43 ayat (1) dan penyidik berdasarkan pasal 45 ay at ( 1 ) U U K P K diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi sumber dari penyelidik dan penyidik ini harus tetap mengacu kepada Pasal 39 ayat (3) KPK, yaitu berasal dari instansi kepolisian.

Ketentuan Pasal 39 ayat (3) ini tidak memberikan ha k kep ada s emua warga negara untuk menjadi penyelidik dan penyidik di KPK. Akan tetapi memberi batasan bahwa penyelidik dan penyidik di KPK harus berasal dari kepolisian.

Pasal dari UU KPK yang acap kali dilupakan oleh para ahli dan pendukung KPK adalah ketentuan pasal 38 ayat (2) UU KPK, yang tidak

mengakui keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pasal 38 ayat (2) UU KPK tidak bisa ditafsirkan dengan tafsir bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk mengangkat penyidik independen.

Ketika Undang-undang KPK tidak mengakui keberadaan PPNS, menjadi tidak masuk diakal kalau dianggap bahwa KPK mempunyai hak untuk mengangkat penyidik independen, yang tidak berasal dari kepolisian atau orang yang telah pensiun sebagai polisi. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK tidak juga bisa ditafsirkan bahwa penyidik di KPK dapat berasal dari kejaksaan.

Batasan yang diberikan oleh hukum terhadap penyelidik dan penyidik di KPK adalah warga negara Indonesia yang diberhentikan sementara dari kepolisian.

Undang-undang ini secara tegas memberi batasan asal dari penyelidik dan penyidik di KPK. Batasan ini bukan merupakan hak dari seluruh warga negara Indonesia untuk bisa sesuka hati menjadi penyelidik dan penyidik di KPK. Apa yang hendak ditegaskan di sini ? Bahwa penyelidik dan penyidik di KPK sesuai dengan undang-undang adalah hak dari warga negara Indonesia yang berhenti sementara dari institusi kepolisian. Bukan pula hak seluruh warga Negara, dan tidak juga menjadi hak warga negara yang kebetulan adalah jaksa.

Kalau KPK hendak menegakkan hukum secara baik dan benar, bukan karena ada kepentingan tertentu dan menjaga gengsi, maka KPK mengangkat sendiri penyelidik dan penyidik adalah kebijakan melanggar rambu-rabu hukum secara telanjang. Karena penyelidik dan penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan harus berasal dari instansi kepolisian yang diberhentikan sementara dan diangkat menjadi penyelidik dan penyidik oleh KPK. Jika penyelidikan dan penyidikan tetap dilakukan oleh penyelidik dari BPKP dan penyidik independen, maka dapat diartikan penegakan hukum itu, dilakukan oleh penyelidik dan penyidik yang tidak berdasarkan atas hukum. Dalam Bahasa gaulnya penegakan hukum itu dilakukan oleh penyelidik dan penyidik abal-abal.

Nah, sayangnya Indonesia hari ini, adalah Negara Hukum. Bukan Negara hukum abal-abal, sehingga penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyelidik dan penyidik abal-abal. Indonesia bukan pula negara hukum jabal (penjahat) seperti kata orang di Sumatra Selatan sana.â—?

Advokat di Jakarta dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

EDISI 02, 26 Juni 2015

33

ROFILE

Wakil Menteri Luar Negeri DR. Abdurrahman Mohammad Fachir

FOTO: YOSEF ANGGRANG

SANTRI DI PANGGUNG DIPLOMASI 34

EDISI 02, 26 Juni 2015

D

iplomat bukan profesi yang bisa diemban oleh sembarang orang.

Para diplomat di mana pun harus dididik dan dilatih secara akademis mengenai teori dan praktek negosiasi diplomatik. Mereka harus mampu melakukan tawar-menawar konsesi ekonomi atau politik dalam perundingan bilateral, menjadi wasit di antara pihak-pihak yang bersengketa, sampai mendamaikan dua pihak yang siap berperang. Ibaratnya mereka juga harus bisa menjadi mak comblang atau matchmaker di berbagai bidang.

“Kemampuan sebagai mak comblang itu menjadi kewajiban semua diplomat, dari atase junior sampai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Semua harus terlibat, karena diplomat yang baik adalah yang hands-on atau mempraktekkan sendiri sampai tuntas ilmunya di berbagai situasi dan kondisi,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri RI, DR. Abdurrahman Mohammad Fachir, di kantornya yang bersahaja di kompleks Kementerian Luar Negeri di Jakarta, pekan lalu.

Nah, Fachir adalah salah seorang diplomat handal yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini. Berkarir di Kemenlu sejak November 1983, A.M. Fachir pernah menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Republik Mesir (September 2007 – September 2011) serta untuk Kerajaan Arab Saudi (Februari-September 2014).

Kedua negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam itu adalah pemain penting geopolitik dan geoekonomi di kawasan Timur Tengah. Mesir mengontrol Terusan Suez, jalur laut penghubung kawasan Benua Eropa dan Asia. Sedangkan Arab Saudi – selain pemasok minyak bumi terbesar di dunia – juga menjadi tujuan utama umat Islam seluruh dunia untuk beribadah setiap tahun di Makkah Al-Mu-karramah dan Madinah Al-Munawarrah.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah gelar diplomatik tertinggi sebagai wakil pemerintah di negara penugasan. Berbeda dengan gelar Duta

Besar biasa, Dubes LBBP diberi wewenang melakukan perundingan dengan perwakilan pemerintah asing di negara penugasannya. Tentu saja sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat di Jakarta.

Selama menjalankan tugas sebagai Duta Besar di Mesir, A.M. Fachir mencontohkan bagaimana diplomat senior menjalankan fungsinya sebagai mak comblang untuk kepentingan pemerintah dan swasta Indonesia. Sebagai alumnus Pondok Pesantren Moderen Gontor, dirinya bangga melihat ribuan pemuda dan pemudi Indonesia menjadi mahasiswa Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir, salah satu perguruan tinggi Islam tertua di dunia.

Namun demikian, pria kelahiran Banjarmasin di Kalimantan Selatan itu, juga sangat prihatin akibat tingginya angka drop-out (gagal menyelesaikan kuliah) di antara mahasiswa asal Indonesia. “Masuk ke Universitas Al Azhar itu mudah, karena tidak ada ujian masuk.

Tetapi kalau sudah kuliah di sana, ternyata banyak mahasiswa yang tidak mampu bertahan. Waktu saya mulai menjabat Dubes di Kairo tahun 2007, 59% dari enam ribu ma-hasiswa Indonesia terlambat atau gagal menye-

lesaikan kuliahnya di Al Azhar,” kata alumnus Fakultas Ilmu Agama dan Lintas Budaya (Kajian Timur Tengah) pada Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta tersebut.

Dubes AM Fachir lalu menggandeng Kementerian Agama serta organisasi kemasyarakatan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk menggelar lokakarya bertema “Dukungan Terhadap Peningkatan Prestasi Mahasiswa Indonesia di Mesir” di Universitas Al Azhar di Kairo (12-13 April 2008). Lokakarya yang dihadiri 1.500 mahasiswa Indonesia itu, menjadi dasar program perbaikan yang hasilnya masih terasa hingga kini. Berkat program itu, sewaktu Fachir me-ninggalkan posnya di Mesir tahun 2011, angka kelulusan mahasiswa Indonesia di AlAzhar sudah lebih dari 75%.

Bagaimana caranya?

Sangat sederhana. Ini terobosan Fachir. Para diplomat di Kedutaan Besar RI di Kairo ia kerahkan untuk menyediakan rumah-rumah sewaan, sehingga para mahasiswa Al Azhar asal Indonesia dapat menggelar acara belajar EDISI 02, 26 Juni 2015

35

ROFILE bersama secara rutin. Mahasiswa senior dan alumnus sukarela menjadi mentor bagi adik-adik kelasnya, termasuk memberikan les berbagai pelajaran yang sulit. Bagi mahasiswa yang kekurangan logistik karena minimnya dana beasiswa atau uang saku dari keluarga, KBRI pun turut membantu.

Berkat program terpadu itu, pada tahun 2010, 75% mahasiswa asal Indonesia berhasil menyelesaikan kuliah sepenuhnya di Universitas Al Azhar Mesir. Syeikh (Rektor) Al-Azhar, Profesor Ahmed Tayeb, dan para dosen di sana memuji keberhasilan diplomasi KBRI Kairo untuk membantu para mahasiswa asal Indonesia di kampus Al Azhar. Sewaktu melepas kepulangan Fachir ke tanah air, Rektor Al-Azhar berkata, “Jika dalam 3,5 tahun masa

Audiensi dengan Presiden Hosni Mubarak di Kairo

tugas Fachir dapat dicapai tingkat kelulusan mahasiswa Indonesia hingga 75 %, maka jika Fachir bertugas selama 5 tahun, Insya Allah kelulusan bisa mencapai 100 %.”

Tidak hanya itu. Para diplomat KBRI Kairo yang dipimpin Dubes AM Fachir juga berhasil menciptakan sistem pendataan akademis bagi mahasiswa Indonesia, yang disebut SIMADU (Sistem Informasi Mahasiswa Terpadu).

Isinya tentang identitas pribadi dan data akademis seluruh mahasiswa lama dan baru asal Indonesia di berbagai Fakultas di Universitas Al Azhar. Sistem berbahasa Indonesia dan bahasa Arab itu dapat digunakan oleh KBRI dan pengelola Al Azhar untuk mengecek data, domisili sampai kemajuan akademis setiap

36

EDISI 02, 26 Juni 2015

mahasiswa Indonesia.

Guna mempermudah kegiatan akademis para mahasiswa asal Indonesia, Dubes Fachir merintis pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di dekat kampus Al Azhar di Kairo. Hebatnya, pembangunan asrama itu tidak dibebankan pada anggaran KBRI maupun para mahasiswa di Mesir.

AM Fachir dan para diplomat KBRI Kairo bergerilya melakukan lobi kepada pemerintah pusat, juga peme-intah provinsi yang banyak mengirimkan mahasiswa ke Mesir. “Kami berhasil mengumpulkan Rp 14 milyar untuk modal awal pembangunan asrama itu.

Empat gedung asrama dengan 324 kamar di lahan seluas 1.200 meter persegi itu, dibangun mulai Februari 2013 pada masa Dubes Nurfaizi Suwandi,” kata diplomat yang lihai memetik gitar itu.

Bahkan pada 25 Februari 2014, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Indonesia mengesahkan penyaluran dana hibah sebesar US$ 2,94 juta.

Mengapa harus ada asrama khusus bagi mahasiswa Indonesia? Selain mempermudah pendataan, menurut A.M. Fachir, asrama dapat menampung para mahasiswa dari berbagai daerah dengan latar belakang etnis berbeda. Beragam perbedaan itu bisa dikikis dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jika mereka tinggal di rumah kost atau kontrakan sendiri, biasanya sengaja berkumpul dengan mahasiswa dari daerah yang sama. Kemampuan berbahasa Arab dan Inggris mereka kurang terasah, sebab terbiasa berbahasa daerah masing-masing.

Fachir menepis anggapan bahwa dirinya mendominasi tugas-tugas yang semestinya menjadi kewajiban Atase Pendidikan atau Pejabat Konsuler di KBRI Kairo saat itu. “Saya hanya memberi gagasan, mengawasi pelaksanaan dan memberikan teladan bagaimana menjalankan program diplomatik bagi rekan sebangsa di negeri orang. Pelaksanaannya tetap dilakukan oleh para diplomat dengan menggandeng pihak-pihak lain,” kata Fachir yang fasih berbahasa Arab dan Inggris.

Acara resepsi diplomatik di KBRI Riyadh, Arab Saudi

Prinsip itu juga diterapkan ketika menjalankan program peningkatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Mesir. Ia tidak segan blusukan bersama para staf KBRI ke berbagai pasar tradisional dan pusat industri di Negeri Piramid tersebut. Dia menemukan banyak produk impor yang didatangkan dari Malaysia, Thailand dan China ternyata juga diproduksi dan dijual oleh para pengusaha di Indonesia. Padahal bila dihitung dari kurs rupiah dan pound Mesir, harga produk serupa buatan Indonesia mampu bersaing dengan produk impor dari negara-negara Asia.

Memanfaatkan jaringan alumnus Al Azhar dan para staf KBRI Kairo, Dubes Fachir lalu melakukan lobi kepada para importir dari Mesir serta para produsen barang dari Indonesia untuk membuka akses pasar. “Mesir itu sejak dulu negara importir, terutama untuk produk pangan dan pakaian. Dengan produk bermutu, harga bersaing dan juga hubungan baik sebagai negara berpenduduk muslim dan anggota Gerakan Non Blok, kita berhasil menerobos pasar Mesir dan sekitarnya,” lanjut penggemar iwak haruan dan papuyu (ikan gabus dan ikan betok) ini.

Dengan membawa pengusaha Mesir ke Indonesia dan sebaliknya, Dubes Fachir mampu meningkatkan investasi bilateral. Dia pun tidak segan menagih kepada investor dan pedagang untuk melanjutkan rencana kerjasama yang sudah disepakati. Para pengusaha Indonesia bahkan sudah membuka sejumlah perusahaan di Mesir dengan nilai investasi ratusan juta dollar AS. “Saya memanfaatkan para alumnus

Au

Audiensi dengan Raja Abdullah di Riyadh, Arab Saudi

Al Azhar di berbagai daerah sebagai guide, penerjemah dan pelobi dalam kunjungan rombongan pebisnis Mesir ke Indonesia maupun sebaliknya. Target kita kini meningkatkan jumlah wisatawan Mesir ke Indonesia yang masih sedikit jumlahnya,” kata Fachir. Jika wisatawan asal Indonesia sudah mengunjungi Mesir sejak lama, maka Fachir juga bertekad agar produksi Indonesia juga membanjiri pasar Mesir.

Selama Fachir menjadi Duta Besar di Mesir, kerja sama perdagangan Indonesia-Mesir mengalami peningkatan yang pesat. Pada 2006, angka perdagangan kedua negara masih tercatat pada kisaran US$ 500 juta. Angka tersebut, naik menjadi dua kali lipatnya hanya dalam tempo dua tahun, yaitu pada 2008 menjadi US$ 1 miliar. Hal ini menjadikan Mesir sebagai pasar nontradisional terbesar Indonesia.

Pada 2010 ketika perdagangan kedua negara terpengaruh krisis ekonomi global, angka perdagangan masih pada posisi US$ 1 miliar, 80% dari total merupakan surplus bagi Indonesia.

“Kini minyak sawit dari Indonesia menguasai 85% pasar minyak goreng di Mesir, menyalip Malaysia yang sempat menguasai pasar lokal,” kata Fachir kepada FORUM. Abdurrahman Mohammad Fachir tidak pernah berniat menjadi diplomat.

Sesuai dengan cita-cita orang tuanya, Fachir diarahkan untuk menjadi ahli bahasa Arab dan ilmu agama. Sementara, kakak perempuannya menjadi guru dan abangnya menjadi dokter spesialis syaraf.

Berkat dukungan orangtuanya, sejak lulus Sekolah Dasar di Banjarmasin

tahun 1972, Fachir kecil langsung hijrah ke Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar serta Pondok Modern Darussalam Gontor (Jawa Timur). Gelar sarjana diraihnya di Fakultas Ilmu Agama dan Lintas Budaya (Kajian Timur Tengah) pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah).

“Saya selalu percaya, hidup itu mengalir. Buktinya, segala rencana hidup saya bisa berubah dalam satu tahun saja pada 1983,” kata Fachir. Meskipun sempat hendak berkarir di sektor swasta, nasib mantan seniman di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) IAIN Syarif Hidayatullah itu, berbalik 180 derajat pada 1983. “Bulan Januari, saya menikah.

Bulan Agustus, saya lulus sarjana dari IAIN. Bulan Oktober, anak pertama saya lahir. Bulan November, saya lulus ujian masuk Departemen Luar Negeri dan berkarir sampai sekarang,” katanya.

Prinsip hidup dan pergaulan yang unik itu turut menyelamatkan nyawa AM Fachir di masa awal karirnya sebagai diplomat. Baru lima tahun menjadi pegawai Departemen Luar Negeri, dia ditugaskan sebagai atase di KBRI Baghdad Irak, pada 1988-1992, berbarengan dengan invasi militer Irak ke Kuwait. Di tengah pertempuran dahsyat

yang meramaikan Perang Teluk Pertama di Kuwait dan Baghdad tahun 19901991, Fachir dan para staf KBRI Baghdad harus mengungsikan ratusan warga negara Indonesia melintasi perbatasan darat ke Kerajaan Yordania.

"Saya harus ikut menyelamatkan para WNI di Baghdad dan juga di Kuwait City ke Yordania, sebelum bisa diterbangkan ke Tanah Air. Perjalanan harus lewat darat sejauh ratusan kilometer untuk setiap kali misi, padahal evakuasi itu terjadi berulang kali. Konvoi kendaraan kami pun pernah ditembaki entah oleh siapa, meskipun Alhamdulillah semuanya selamat," katanya.

Hubungan baik dengan para pejabat Irak dan Kuwait, selain jaringan kontaknya dengan para WNI, membantu suksesnya proses evakuasi tersebut.

Tugas-tugas diplomatik memang banyak mempertemukan AM Fachir dengan para WNI di luar negeri. Dari persinggungan itu pula, ayah tiga anak itu menyerap banyak informasi untuk memperbaiki pelayanan diplomatik bagi WNI di luar negeri. Ketika menjabat Wakil Duta Besar dan Kuasa Usaha adinterim di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2004-2007, AM Fachir tegas menghapuskan sistem pengurusan

Upacara penganugrahan gelar Dokter di kampus UGM, Yogyakarta

EDISI 02, 26 Juni 2015

37

ROFILE paspor lewat agen yang merugikan banyak WNI di masa lalu. Dengan mendirikan Satuan Tugas Perlindungan dan Pelayanan WNI di KBRI Kuala Lumpur, program pengawasan dan pembelaan masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan.

“Itu bukan prestasi, tapi sudah kewajiban sebagai diplomat. Mungkin sesuai dengan ajaran ayah saya bahwa dimana pun kita berjuang, harus bisa menjadi rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi semua makhluk dan alam semesta), betapa pun kecilnya sumbangan kita,” katanya.

Selain itu, kunci sukses Fachir adalah kemahiran berbahasa asing. Ke-

Perayaan Idul Fitri 2014 di KBRI Riyadh Bersama keluarga

BIODATA DR. Abdurrahman Mohammad Fachir Jabatan Tempat/Tgl Lahir

Agama Istri Anak-Anak

: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia : Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 26 November 1957 : Islam : Yasmin Sukmawira : Rif'at Syauqi Rahman Fachir, Nabila Fauzia Rahman Fachir, Faris Karami Rahman Fachir

Pendidikan : Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dan Pondok Modern Darussalam Gontor (1972-1978) Fakultas Sastra dan Bahasa Arab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1978-1983), Judul Skripsi “Taatstsur al-Natsr al-Hadits bi al-Harakat al-Wathoniyyah fi Mishra” (Terpengaruhnya Prosa Modern oleh Gerakan Nasionalisme di Mesir), yang disusun dalam bahasa Arab.

Program Doktor pada Kajian Timur Tengah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (KTT PPs-UGM) tahun 2009-2015. Fachir mempertahankan tesis dengan judul "Ketimpangan Hubungan Indonesia-Mesir 1950-2010: Kajian Resiprositas".

Jenjang Karir : Wakil Menteri Luar Negeri RI (27 Oktober 2014 – Sekarang) Dubes LBBP RI di Kerajaan Arab Saudi (April-Oktober 2014) Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemenlu (Oktober 2011- 14 Februari 2014) Dubes LBBP RI di Republik Mesir (September 2007 – Juni 2011) Wakil Dubes RI di Malaysia (2004-2007) Penerjemah Resmi Presiden Megawati Soekarnoputri (2002-2004) Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, Penanggung jawab Satuan Tugas Gerakan Non Blok (1995-1999) KBRI Baghdad, Irak, Atase (1988 – 1992)

38

EDISI 02, 26 Juni 2015

mampuan itulah yang mengantarkan santri Ponpes Wali Songo Ngabar itu menjadi Kepala Biro Naskah dan Penerjemahan di Kemen-terian Sekretariat Negara, sekaligus sebagai Penerjemah Resmi bagi Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2002-2004.

Berkat keberadaan Fachir di situ, hingga kini setiap Kepala Negara/Presiden RI selalu didampingi penerjemah resmi dari Ke-menterian Luar Negeri yang dinilai bermutu tinggi dan bisa di-percaya. “Kami bahkan me-nyekolah-kan para diplo-mat muda ke berbagai sekolah bahasa asing di luar negeri, lalu mereka menjadi pener-jemah bagi delegasi Indonesia ke berbagai pertemuan inter-nasional,” kata Fachir.

Menurut Fachir, puncak karir seorang diplomat adalah posisi duta besar. Semakin sering seorang diplomat ditempatkan di luar negeri, semakin tajam kemampuan dia berdiplomasi untuk kepentingan bangsanya. Namun pemilihan dubes adalah keputusan politis yang ditentukan oleh presiden dan parlemen. Sekarang makin

banyak peluang bagi diplomat non-karir untuk mengabdi di bidang diplomasi luar negeri. “Tentunya kemampuan mereka harus disesuaikan dengan kebutuhan diplomasi luar negeri saat ini,” pungkasnya.● (ERWIN PURBA)

Bersama Istri Ny. Yasmin Sukamawira

EDISI 02, 26 Juni 2015

39

PEMIKIRAN SEKSI DI KANCAH POLITIK ercaya untuk a-citanya. Namun ketika dip cit h nla ka bu k liti po kah nia Terjun ke du langsung disambut. Akan itu n ga tan tan , ru ba i rta ini? membesut sebuah pa ai wanita berwajah oriental arn diw ia es on Ind k liti po kancah

G

Grace Natalie tersenyum menyambut kedatangan FORUM, Kamis (11/6). Perempuan berwajah oriental yang ditemui di Sekretariat DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Gedung Pakarti (CSIS) ini bahkan menghentikan sejenak kegiatan membuat pernyataan press dalam bentuk rekaman video.

Bagi pecinta tayangan di salah atu televisi berita, wajah perempuan berdarah Melayu-Tionghoa ini tentu sudah tidak asing lagi. Namun, profesinya itu kini teleh dilepas.

Grace memilih terjun ke dunia politik dengan mendirikan PSI dan dia dihelat sebagai ketua umum.

Dunia politik memang hal baru bagi Grace. Bahkan boleh dibilang pengalamannya masih sangat minim.

Tapi Grace berani mengambil tantangan itu. Pengalamannya bekerja di lembaga survei politik (SMRC) Saiful Mujani diyakini bisa menjadi modal. “Dunia politik menjadi tantangan bagi saya, dan saya akan banyak belajar. Tak ada rumus baku dalam berpolitik,” ujarnya penuh keyakinan.

Perempuan kelahiran Jakarta, 4 Juli 1982, ini juga merasa enjoy ketika mendapatkan kepercayaan memimpin sebuah parpol. Ia berharap berdirinya PSI bisa memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk ikut berkonstribusi di kancah politik nasional. “Disadari atau tidak, politik itu bersentuhan dengan semua sendi-sendi kehidupan,” katanya.

Ia pun telah mewanti-wanti, jika kelak anggota PSI bisa duduk di parlemen harus memprioritaskan kepentingan rakyat. Sedangkan Grace sendiri menolak jika dikatakan berambisi menjadi anggota parlemen dengan kendaraan Ketua Umum PSI. Termasuk menjadi menteri seperti kebanyakan ketua umum partai.

Dia menjelaskan, PSI yang berideologi pluralis nasionalis bertujuan untuk mengakomodasi tokoh-tokoh muda berkompeten dalam bidang politik peme-

40

EDISI 02, 26 Juni 2015

rintahan. Partai ini juga dipastikan lebih ramah terhadap perempuan.

Bukan hanya itu, PSI kata Grace, bisa menjadi alternatif pemilih yang sudah tak percaya dengan partai yang ada saat ini.

Pengagum tokoh politik Syafii Ma’arif itu, mengaku siap mendukung siapa pun tokoh yang dianggap berhasil dalam menjalankan pemerintahan. Meski untuk hal itu, dia belum mau menarik tokohtokoh politik yang saat ini ada.

Perjalanan karier Grace memang cukup beragam. Tahun 2009 misalnya, ia pernah menyandang predikat wanita terseksi versi majalah FHM. “Itu sudah lama mas,” katanya sambil tertawa. Pada masa itu, ibu dari satu anak ini mengaku sering menemukan foto-foto syurnya di dunia maya. Namun foto itu bukan dibuatnya sendiri. Melainkan gambarnya itu hasil editan dengan menggunakan tubuh orang lain.

Akibatnya, dia pun kerap digoda oleh pria-pria iseng. “Pernah ada pria iseng yang mengirimkan puluhan pot mawar putih ke studio. Tapi saya tidak tahu siapa pengirimnya,” ujar Grace menutup pembicaraan.

Dia menambahkan, seksi itu tak harus mengeksplotasi bentuk tubuh. Memiliki pemikiran positif dan cerdas bisa juga disebut seksi.

● IRMAN ROBIAWAN

BUDAYA

ERA KEEMASAN TIM TINGGAL CERITA Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dikenal sebagai wadah kreasi, ekspresi, dan prestasi budaya, sudah tinggal kenangan. Berbagai aktivitas memang masih ada. Tapi sudah kehilangan makna.

M

enenmpati salah satu pojok di Cikini, Jakarta Pusat, Taman Ismail M ar zuk i (TIM), bak oase rohaniah, tempat ‘isi ulang’ jiwa kita. Sedari dulu TIM dikenal sebagai wadah berbagai kreasi, ekspresi, dan prestasi seni budaya.

Menjadi sarana gebyar berbagai bentuk kesenian agama seperti puitisasi terjemah Al-Qur’an, syair-syair Maulud Nabi, atau permainan rakyat Muslim, di TIM juga tempatnya. Di sinilah,, TIM dikenal sebagai sebuah oasis ruhaniah, tempat ‘isi ulang’ ruhani kita. Tidak sebatas tempat tontonan atau hiburan.

Penyair dan sutradara teater dengan reputasi internasional, Jose Rizal Manua, kepada FORUM ber ironi, “Dulu”, kata peraih 19 medali emas di semua katagori pada Festival Teater Anakanak Dunia ke-9 di Lingen, Jerman 2006, “Kita punya gedung Teater Arena, punya Teater Tertutup, Teater Terbuka, yang dikagumi oleh dunia tidak hanya Asia. Itu sekarang dihancurkan dan digantikkan dengan gedung-gedung berkaca yang tidak cocok dengan kesenian Indonesia”.

Menurut pemilik Teater Tanah Air ini, gedung yang cocok untuk kesenian modern Indonesia,kelahiran Padang 14 September 1954, adalah gedung yang berkapasitas 400-500 penonton seperti gedung lama yang sudah dihancurkan itu. Bukan gedung-gedung kaca yang ongkos sewanya ratusan juta per hari seperti sekarang.

Bukan cuma itu malah. Paling menyedihkan dari penghancuran gedung-gedung lama adalah sejarah; orang tak bisa berbicara

tentang tonggak karya-karya dunia yang pernah tampil karena gedungnya sudah tidak ada.

Jejak pertunjukkan Rendra di Teater Arena, contoh, hilang sudah. Juga karyakarya Huriyah Adam, Farida Oetojo, dan seniman besar lainnya. Jos yang beraktivitas di TIM semenjak 1972 ini mengaku dulu di

W.S Rendra

Pusat Kesenian ini ada teater dari Inggris, balet-balet terkenal dari Rusia, musik, tari, pantomim, dan banyak seniman dunia yang bangga main di TIM. Sekarang sulit dibangun.

Perkembangan masyarakat metropolitan yang sehat, adalah pekembangan yang tidak hanya gebyar di luar seperti kongko-kongko di pub, atau bikin ramai disko atau karaoke. Itulah yang tampaknya mengusik kepekaan H.B. Jasin, Sutan Takdir Alisjahbana, Rusli, Sudjatmoko, Taufik Ismail, Ramadhan KH, Trisno Sumardjo, mengusulkan kepada Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta waktu itu tentang perlunya sebuah wadah di mana seniman bisa berkarya kepada masyarakat atas kebutuhan gebyar dari dalam. Bang Ali pun merespon semua usulan itu, dan memfasilitasi semua yang dibutuhkkan.

Di atas tanah wakaf Raden Saleh, berdirilah TIM pada 1968. Di sini ada Planetarium, Arsip DKI Jakarata, Pusat Kesenian Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, Institut Kesenian Jakarta, dan Akademi Jakarta. Kawasan ini kemudian lebih dikenak sebagai Pusat Kesenian dan Pusat Kebudayaan Jakarta.

Karena sebuah pusat kesenian harus ditopang dengan standar mutu yang sifatnya internasional, dibentuklah Akademi Jakarta dengan anggota seumur hidup antara lain Sutan Takdir Alisjahbana, H.B. Jassin, Rusli, dan Mochtar Lubis. Kemudian bergabunglah beberapa seniman seperti tokoh teater dan film terkenal; Arifin C. Noer, W.S. Rendra, Teguh Karya, Khairul Umam, dan Putu Wijaya.

Era keemasan TIM tinggal cerita. Masalahnya bukan ada tidaknya sarana prasarana yang tersedia, tetapi pendekatan pemerintah DKI Jakarta yang menyapa dunia satu ini bukan dengan tradisi memahami kesenian dan kebudayaan, melainkan dengan tradisi peraturan. Karena TIM dikelola dengan pendekatan bisnis, bukan kearifan budaya. ● LUTHFI PATTIMURA

EDISI 02, 26 Juni 2015

41

KOLOM

DAHLAN ISKAN, JADILAH JUSTICE COLLABORATOR! Oleh Nashir Djamil Anggota Komisi III DPR

P

enetapan tersangka mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan bak sebuah ironi. Dahlan dijerat dalam kasus pembangunan gardu induk Jawa-Bali dan Nusa Tenggara PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Bos media ini juga dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi pengadaan 16 mobil listrik serta dugaan hilangnya aset badan usaha milik daerah provinsi Jawa Timur pada kurun 1999-2009.

Publik pun seolah terkejut dengan apa yang terjadi dengan Dahlan yang dikenal dengan sosok penuh inovasi, out of the box. Fakta ini semakin menguatkan fakta bahwa aturan hukum negara yang terkait keuangan maupun tindak pidana korupsi, belum mampu mengimbangi sosok inovatif dan kerap melakukan gebrakan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Dahlan Iskan.

Sebagai bagian dari tindak pidana terorganisir, tentu dugaan tindak pidana yang menyeret nama Dahlan Iskan tak lepas dari peran mafia yang terorganisir dipusarannya.Terobosan hukum perlu untuk dilakukan demi memotong jaringan mafia korupsi yang selama ini sulit untuk diberantas. Perlu ruang untuk membuka upaya-upaya yang luar biasa untuk melawan praktik rasuah tersebut.

Seperti diketahui, kategori extraordinary crime (kejahatan luar biasa) bagi

42

EDISI 02, 26 Juni 2015

tindak pidana korupsi jelas membutuhkan extraordinary measures/extraordinary enforcement (penanganan yang luar biasa). Salah satunya dengan perlindungan terhadap saksi pelaku atau yang biasa disebut Justice collaborator.

Justice Collaborator

Syarat penetapan untuk menjadi seorang Justice Collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini terkait dengan keberadaan Justice Collaborator yang memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di saksi pelaku yang bekerjasama, mau memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana, bukan pelaku utama, dan kesediaan mengembalikan aset yang diperolehnya. Juga adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran adanya ancaman tekanan fisik dan psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya.

Di Indonesia, pemberlakuan justice collaborator sudah pernah diterapkan dalam kasus skandal cek pelawat pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goltom yang melibatkan 31 Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 kepada terpidana Agus Condro Prayitno. Pemberian status justice collaborator kepada mantan ang-

gota DPR dari Fraksi PDI-P itu justru sebelum keluarnya peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jaksa Agung, KPK dan LPSK. Kini Agus Condro telah bebas, setelah menjalani hukuman lebih ringan dari vonis Pengadilan Tipikor.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah berkomitmen menjamin perlindungan terhadap justice collaborator.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan diratifikasinya Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) 2003) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan diratifikasinya Konvensi PBB anti Kejahatan Transnasional yang terorganisasi (United Nation Transnational Organized Crimes (UNTOC) 2000) lewat UndangUndang Nomor 5 Tahun 2009. Konsekuensi diratifikasinya kedua konvensi tersebut: Indonesia wajib segera mengatur lebih tegas pemberian perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama.

UNCAC misalnya, menyebutkan dalam article 37 tentang perlunya perlindungan khusus terhadap justice collaborator sebagai tambahan dari bentuk perlindungan sebagai saksi atau pelapor.

Lebih lanjut, Article 26 angka 2 dan 3 UNTOC Resolusi PBB Nomor 55/25 Tanggal 15 Nopember 2000 menyebutkan, setiap negara anggota UNTOC harus mempertimbangkan kemungkinan pengurangan hukuman hingga imunitas,

kepada pelaku yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar suatu kejahatan yang terorganisir.

Seperti diketahui, pengungkapan suatu tindak pidana terorganisir kerap menyulitkan aparat penegak hukum, terutama dalam proses pembuktian. Ini karena pelaku cenderung mengorganisasi kejahatannya dengan sangat rapi, serta

aparat yang berwenang, kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci - dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud.

Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada “tempat kejadian perkara� yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku, bukti fisik dari keja-

Di tengah ancaman yang mengintai, tentu tidak mudah mendorong pelaku suatu tindak pidana untuk mau bekerjasama dalam membongkar suatu kejahatan yang dilakukannya. Itulah sebabnya mengapa pada sejumlah negara muncul praktek memberikan insentif bagi pelaku yang mau membantu mengungkap kejahatan yang dilakukannya. Insentif tersebut dapat berupa perlindungan fisik/psikologis dari ancaman, keringanan hukuman, dan jaminan bahwa tindak

bekerjasama secara kolutif dengan oknum penegak hukum. Pada konteks itulah peran pelaku yang merupakan ‘orang dalam’ dalam jaringan kejahatan tersebut menjadi sangat vital dan strategis untuk memberikan informasi dan bukti-bukti penting yang dapat mengungkap suatu kejahatan.

Ada beberapa situasi dan kondisi yang seringkali dihadapi aparat penegak hukum diantaranya, sulitnya mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya, dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait didalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke

hatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain, dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada susah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.

pidana yang dilakukannya tidak akan di proses secara hukum (immunity). Pemberian insentif dianggap sebagai strategi yang ampuh untuk menarik minat mereka bekerjasama.

Karena itu, peran Dahlan sebagai justice collaborator sangat strategis, terutama dalam mengungkap jaringan mafia yang ada dalam pusaran kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini.

Publik tentunya tengah menanti langkah terobosan Dahlan selanjutnya, untuk menguji semangat jalan pintas penegakan hukum melalui peran justice collaborator. Namun, keberanian Dahlan lah yang menentukan kemana arah hukum hendak ditegakkan. Demi keadilan atau bias kepentingan. Wallahualam. â—?

ILUSTRASI: URIP JR

Orang Dalam

EDISI 02, 26 Juni 2015

43

AWAS TELKOM DIRAMPOK Pertukaran saham Telkom dengan TBIG di Mitratel berpotensi merugikan negara Rp7 triliun. Rini Soemarno cenderung menolak. Arief Yahya justru mendorong.

Kejagung, BPK, dan BPKP membeking?

D

itengah persiapan peralihan kekuasaan dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi, ternyata pada 9 Oktober 2014 terjadi perjanjian barter saham antara anak perusahaan PT Telkom Tbk, yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Siapakah yang beruntung dan siapakah yang buntung?

Perjanjian ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Tapi "pintarnya" untuk memuluskan langkahnya PT Telkom dan PT TBIG menggalang dukungan dari Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketiga Lembaga Negara ini seragam mendukung langkah korporasi yang tidak menghasilkan duit seperakpun bagi PT Telkom.

Meskipun bukan hasil audit, BPK dalam surat No.10/S/IX-XX.2/01/2015 tertanggal 23 Januari 2015 kepada Komisaris dan Direksi PT Telkom menyatakan tahapan-tahapan proses yang dilalui telah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemilihan patner juga oleh PT Telkom dapat memberikan nilai tertinggi bagi perusahaan.

Setali tiga uang dengan BPK, BPKP dalam suratnya No.LR-5/D502/2/2015 tertanggal 6 Februari 2015, pemilihan opsi share swap telah didukung dengan analisis atas alternatif aksi korporasi yang relefan dengan rencana strategi PT Telkom dalam bentuk Initial Public Offering, Marger, dan Partnership.

Meskipun perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang ditandatangani oleh PT Telkom dan PT TBIG tertanggal 9

44

EDISI 02, 26 Juni 2015

O k t o b e r 2 0 1 4 u nt u k jangka waktu enam bulan sejak Desember 2014 telah berakhir, namun direktur utama PT TBIG Herman Setyabudi tetap yakin proses share swap ini masih tetap berlangsung.

Herman juga sangat yakin share swap ini bakal memberikan keuntungan besar bagi PT Telkom. Bahkan tower milik PT Telkom di Mitratel dapat dihargai dengan Rp2 miliar lebih per tower, setelah transaksi share swap jadi dilaksanakan kedua pihak.

Saat ini rating PT Telkom di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Bursa Saham Luar Negeri seperti New York Stock Exchange adalah sangat sehat AAA+ sedangkan rating TBIG adalah BB/AA-.

Dengan rating TBIG seperti ini maka TBIG bisa menjadi beban yang menggerogoti keuangan PT Telkom di kemudian hari.

Pro-Kontra Transaksi

Bagi kubu yang setuju, sebenarnya proses share swap Mitratel-TBIG belum teralisasi, bahkan ada kecenderungan akan digagalkan lewat berbagai tudingan miring, pemutarbalikan fakta dan tuduhan tidak mendasar. Tetapi bagi yang menolak melihat ada unsur hangky

pangky di dalam proses aksi korporasi BUMN telekomunikasi tersebut. Pro dan kontra pun tidak terhindarkan.

Seperti diketahui, Telkom sebagai induk usaha Mitratel telah menandatangani conditional sales and purchase agreement (CSPA) atau perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan TBIG dengan model transaksi share swap alias tukar guling saham. Telkom melakukan tukar guling 100% saham Mitratel dengan 13,7% saham Telkom di TBIG. Dalam transaksi ini TBIG tidak membayar dalam bentuk tunai ke Telkom, melain-

kan menukarnya dengan 290 juta lembar saham TBIG pada tahap pertama untuk 49% saham di Mitratel. Berikutnya, TBIG akan menerbitkan 473 lembar saham baru pada saat Telkom menukarkan sisa 51% saham Mitratel.

Berdasarkan versi direksi, atau setidaknya orang-orang direksi yang melakukan gerilya, aksi tukar guling saham itu murni pertimbangan bisnis dan sudah melakukan kajian bisnis mendalam.

Bahkan langkah itu adalah bagian dari strategi Telkom menjadikan Telkom Grup, pemain dominan di sektor industri menara di Indonesia. Persisnya, untuk memberi nilai tambah optimal dimasa yang akan datang.

Dalam kondisi industri telekomunikasi Indonesia yang sedang memasuki siklus hiper-kompetisi—bahasa lain dari decline—sehingga Telkom melihat peluang untuk mengoptimalkan nilai aset menara telekomunikasi melalui aksi korporasi. Tanpa aksi korporasi itu, nilai aset perseroan akan merosot ke depan.

Artinya, langkah monetisasi bisnis atau aset menara harus lah dilakukan dengan waktu (timing) yang tepat, partner yang pas, atau perusahaan independen dan terbuka yang memiliki pencapaian tertinggi. Tentu didasari oleh kualitas (tier) dan jumlah penyewa di menara.

Dalam hitung-hitungan mereka, transaksi non kas ini akan memberikan nilai tambah kepada pihak Telkom, mengingat nilai transaksi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai Mitratel sebesar Rp5,5 triliun lewat IPO. Bahkan diyakini Mitratel sulit mendapatkan nilai premium (difficult to attain premium valuation).

Rencana share swap Mitratel-TBIG tak hanya memberikan keuntungan finansial, namun juga tawaran kepemilikan saham TBIG. Bahkan membuka peluang Telkom untuk menambah porsi kepemilikan di TBIG dimasa depan, mengingat skema alih tukar saham bukanlah jual putus dan menghilangkan peran Telkom.

Versi direksi Telkom menuding berbagai missleaded dan penyesatan informasi justru berkembang dengan tuduhan dan fitnah macam-macam. Terutama stigma korupsi yang dilakukan oleh pihak tertentu dari potensi kerugian transaksi mencapai Rp11 triliun. Dengan begitu, menurut direksi Telkom, sama sekali tudingan itu tak berdasar.

Jika ditengok kembali sejarahnya, sebenarnya transaksi ini sudah diproses dimasa Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dan Dirut Telkom saat itu Arief Yahya. Bahkan Dahlan mengatakan Pemerintah tidak perlu ikut campur dalam proses aksi korporasi itu. “Terserah, itu bagian dari aksi korporasi. Saya tidak pernah menghambat aksi korporasi, silakan saja,” kata Dahlan beberapa saat sebelum pergantian pemerintahan.

Begitu masuk periode Menteri Negara BUMN Rini Soemarmo kalimat

FO TO :

IB

ER

ITA

.C OM

Menteri Pariwisata, Arief Yahya

awal yang muncul adalah bahwa Pemerintahan (Jokowi) menolak transaksi tersebut. Namun ketika Arief Yahya yang diduga sebagai mastermind dari transaksi itu kemudian menjadi Menteri Pariwisata - ikut memberi opini, maka transaksi pun berlanjut.

Transaksi share swap ini kini sedang dalam tahap uji publik, menunggu penerimaan pasar. Namun apa lacur yang terjadi, pendapat kritis pun berdatangan.

Uniknya pendapat kritis justru datang dari Komisaris Independen Parikesit Suprapto. Dia menilai transaksi share swap kurang menguntungkan, akan lebih optimum kalau Mitratel melakukan penawaran saham perdana (innitial public offering—IPO).

Ketua DPR RI, Setya Novanto, pun dikabarkan telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang pada pokoknya meminta agar transaksi MitratelTBIG dibatalkan. Alasannya, transaksi tidak melalui kajian yang transparan dan hasilnya penuh keganjilan. “Kalau transaksi dilanjutkan bisa merugikan negara hingga Rp7 triliun,” tambah Ketua Komisi VI DPR RI, Ahmad Hafisz.

Adanya kerugian negara ini dibenarkan juga oleh Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Telekomunikasi, Musyafaur Rahman. Menurutnya, transaksi ini berpotensi merugikan negara karena beberapa alasan.

Pertama, pembayaran dilakukan nontunai, dimana Telkom menerbitkan saham baru senilai Rp7.972 per lembar saEDISI 02, 26 Juni 2015

45

NAMA PERUSAHAAN

TBIG Protelindo STP Mitratel

JUMLAH TOWER

TENANCY RATIO

PROPORSI TIER-1

MARKET CAP

NILAI PER TOWER

KEPEMILIKAN TELCO

10.825 11.595 6.651 5.337

1.67 1.74 1.58 1.11

81% 45% 59% 95%

45.8 42.3 9.1 NA

4.23 3.65 1.37 1.5--2.4

0% 0% 0% 100%

Sumber: Kinerja Masing-Masing Perusahaan (Des 2014)

ham. Dengan demikian, Telkom berisiko menanggung kerugian bila harga saham jatuh dibawah nilai tersebut. Fluktuasi harga saham yang liar menjadi faktor gambling dalam transaksi tersebut.

Kedua, Telkom menjual murah Mitratel namun membeli dengan harga tinggi saham TBIG. Tower Mitratel dihargai TBIG dengan harga rata-rata Rp400 juta per menara. Pada saat hampir bersamaan, PT XL Axiata yang menjadi pesaing Telkomsel, menjual 3.500 menara ke PT Solusi Tunas Pratama Tbk dengan harga Rp5.6 triliun, artinya, XL berhasil mendapatkan harga Rp1.6 miliar per menara.

Selisih harga antara harga yang ditetapkan Telkom dan XL adalah Rp1,2 miliar per menara. Dari menara kerugian riil yang diderita Telkom, 49% x 5.337 menara x Rp1,2 miliar per menara = Rp6,4 triliun.

Bahkan, dalam surat yang dibuat oleh Komisaris Independen Telkom (kala itu), Virano Gazi Nasution, negara dan pemegang saham bisa dirugikan Rp6 triliun pada saat penutupan transaksi, dan bahkan bisa mencapai Rp50 triliun, jika melihat nilai perusahaan ke depan.

Ketiga, Telkom akan kehilangan kendali sepenuhnya dari Mitratel. Penjualan 49% saham Mitratel juga disertai dengan persetujuan Telkom untuk melepas kendali manajemen ke TBIG, padahal Telkom masih menjadi pemegang saham terbesar (51%). Dan ini akan dilanjutkan dengan pelepasan 51% sisanya di tahap kedua yang membuat Telkom akan kehilangan kendali bahkan kepemilikan seluruh saham di Mitratel.

Di sisi lain, dengan kepemilikan saham dibawah 25% di TBIG, maka Telkom akan terkena pajak dividen saat TBIG membagikan dividen. Bahkan 13,7% saham Telkom di TBIG merupa-

46

EDISI 02, 26 Juni 2015

kan investasi portfolio dengan hak-hak yang sangat terbatas.

Keempat, Valuasi (penilaian) atas saham Mitratel ternyata tidak memperhitungkan penambahan 2.000 tower Mitratel sejak Juli 2013 hingga akhir 2014, yang jika ditotal maka akan menambah besar hitungan kerugian penjualan tower Mitratel jika dibandingkan transaksi serupa yang dilakukan XL Axiata kepada PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Kelima, kepemilikan TBIG atas

Mitratel yang notabene merupakan pesaing bisnis bagi TBIG sendiri secara bisnis akan menyebabkan TBIG memonopoli bisnis tower di bidang telekomunikasi. Sementara untuk Telkom akan membuat perusahaan negara tersebut kehilangan peluang bisnis di bidang tower telekomunikasi dengan mengamputasi anak perusahaaannya di bidang tersebut.

Nah sudah jelas kan, siapa yang bakal untung dan siapa yang bakal buntung. â—? DJONY EDWARD

Dr Noor Rachmad, Jamdatun Kejagung

"KAMI HANYA MEMBERI PENDAPAT HUKUM"

S

engkarut penjualan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) oleh PT Telkom kepada PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) ternyata menyenggol juga Kejaksaan Agung (Kejagung). Pasalnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung ikut memuluskan penjualan itu. Hal ini terlihat dari surat Kejagung No.B-003/G/ Gph.1/01/2015 yang diteken Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak Jamdatun, Agoes Djaya, untuk Direktur Innovation And Strategic Portofolio PT Telkom. Bagaimana keterlibatan Kejagung, berikut petikan wawancara Jamdatun, Dr Noor Rachmad dengan Syamsul Mahmuddin dari FORUM: Bagaimana awal mulanya Kejagung ikut terlibat?

Kita luruskan dulu masalahnya.

Kata-kata terlibat ini sebenarnya tidak

tepat. Kami hanya memberikan pendapat hukum yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Jamdatun sebagai pengacara negara. Dalam kasus pertukaran saham (share swap) melalui mekanisme divestasi dan investasi saham milik Telkom di Mitratel dengan TBIG ini, PT Telkom meminta pendapat kami apakah share swap ini perlu persetujuan DPR atau tidak. Pendapat hukum kami adalah tidak perlu meminta persetujuan DPR tapi perlu persetujuan dewan komisaris. Dasar pendapat kami salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi RI No.62/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyatakan kekayaan negara pada BUMN dan BUMD telah bertransformasi menjadi modal BUMN dan BUMD yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (bussiness judgement rules).

Masalahnya, share swap ini berpoten-

si merugikan negara lebih dari Rp6 triliun. Kok Kejagung tidak care dengan masalah ini?

Kami tidak dimintai pendapat tentang nilai bisnis share swap ini. Itu bukan domain kami. Kami hanya dimintai pendapat hukum apakah share swap perlu persetujuan DPR atau tidak dan apakah share swap ini melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Sampai dimana pertanggungjawaban Jamdatun setelah mengeluarkan pendapat hukum ini jika kemudian hari terbukti ada pidana korupsi dalam share swap tersebut?

Dalam memberikan pendapat hukum ini, dalam surat kami kepada Telkom kami secara tegas memberikan batasan pendapat hukum. Pendapat hukum kami ini dibuat dan disusun berdasarkan data-data dan informasi berupa fotocopy dari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PT Telkom kepada tim jaksa pengacara negara. Soal keabsahan dan kebenaran dari fotocopy dokumendokumen tersebut diasumsikan benar dan sesuai dengan aslinya. â—?

EDISI 02, 26 Juni 2015

47

SULAP-SULAPAN ASET SITAAN KEJAKSAAN Jaksa Agung tiba-tiba mengevaluasi Pusat Pemulihan Aset ( PPA) Kejagung. Padahal struktur yang menguasai Triliuan Rupiah aset koruptor itu, baru dibentuk Juni 2014 silam. Apa karena protes Kepala PPA saat mutasi atau karena memang ada penyimpangan?

48

EDISI 02, 26 Juni 2015

terbit Surat Perintah Jaksa Agung No. Print-012/A/JA/03G2015. Surat yang diteken Prasetyo pada Maret 2015 itu, berisi perintah evaluasi menyeluruh kinerja PPA. Di antaranya, penjualan aset-aset koruptor yang sebelumnya disita kejaksaan di sejumlah daerah. Mulai dari Jakarta, Tangerang Banten sampai Sukabumi Jawa Barat.

Evaluasi penjualan aset ini akhirnya menjadi isu panas di kejaksaan beberapa pekan terakhir. Apalagi sepanjang Maret-April 2015 silam, Kejati DKI Jakarta

FOTO: DETIK/HASAN ALHABSHY

J

aksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Bambang Waluyo, mengaku bingung dengan ‘protes’ Chuck Suryosumpeno. Ia heran anak bu ahnya itu, seperti keberatan menjadi Kepala Kejati (Kajati) Maluku dan enggan meninggalkan posisi Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung. “Padahal setiap jaksa ingin menjadi Kajati seperti setiap anggota Polri ingin menjadi Kapolda atau anggota TNI ingin menjadi Pangdam,” tuturnya.

Itu lah sekelumit perbincangan FORUM dengan Bambang Waluyo di lantai lima Gedung Utama Kejaksaan Agung, beberapa waktu lalu. Bambang mengatakan itu, saat dikonfirmasi soal protes Chuck Suryosumpeno atas Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung soal mutasi pejabat eselon II pada 10 Februari 2015 silam. Sebuah protes yang disebut-sebut melahirkan perintah Jaksa Agung untuk mengusut kinerja PPA yang selama ini menangani pelepasan aset-aset koruptor.

SK pemicu itu adalah SK Jaksa Agung HM Prasetyo No. KEP-023/A/ JA/02/2015. Dalam SK tersebut, Chuck diganti Loeke Larasati Agoes­tina. Padahal sebelumnya Chuck dikenal figur penting dan kuat dalam PPA yang menguasai Triliunan Rupiah aset koruptor yang disita kejaksaan. Walau PPA baru resmi dibentuk Juni 2014 silam, Chuck sudah di sana sejak 2011 ketika PPA masih berbentuk Satuan Tugas Khusus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi.

Dugaan terkaitnya pengusutan dengan protes memang masuk akal. Pasalnya, kurang sebulan setelah ‘protes’ itu,

seperti tancap gas. Mereka memanggil para pejabat di PPA. Di antaranya Murtiningsih, Bimo dan Ngalimun. Mereka ditanya soal pelepasan aset koruptor seperti Eddy Tanzil, Darmawan Lee, dan Hendra Rahadja.

Berdasarkan penelusuran FORUM, Kejati DKI Jakarta kabarnya sudah ‘menguliti’ pelepasan sejumlah aset besar berupa tanah yang terkait dengan perkara-perkara korupsi. Di antaranya 90 hektar tanah di Jakarta Barat. Tanah tersebut terkait dengan pembayaran uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi Darmawan Lee yang berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung No.26/PK/Pid/1993, diwajibkan membayar uang pengganti Rp 85 Miliar.

Hasil pemeriksaan Kejati DKI Jakarta ini, sudah dilaporkan kepada Prasetyo. Ia kabarnya gemas. Apalagi pada Mei 2015 silam, mukanya serasa digampar setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2012 dan 2013.

Dalam data itu, Kejagung belum mengeksekusi tunggakan uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp13,1 triliun.

Itu pula sebabnya Jaksa Agung lang-

FOTO: EKSEKUSIONLINE.COKM

FOTO: HUKUMONLINE

sung memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) menindak lanjutinya. Masuknya evaluasi PPA ke Jamwas tentu saja bisa dimaknai bahwa memang ada dugaan pelanggaran. Pelaksana tugas Jamwas, Jasman Pandjaitan, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa hasil evaluasi ada di mejanya. Namun ia tak menjelaskan ada tidaknya penyimpangan.

Sumber FORUM di Kejaksaan menyebutkan pemeriksaan yang dilakukan Kejati DKI Jakarta sebenarnya bukan lah hal baru. Jauh sebelumnya, Jamwas saat dijabat almarhum Marwan Effendy juga pernah mengusut pelepasan aset berupa tanah di Sukabumi Jawa Barat. Modusnya pun mirip. “Bedanya, Kejati DKI dipayungi Surat Perintah Jaksa Agung. Sedangkan Marwan tidak,” ujarnya.

Bagaimana modus di Sukabumi?

Menurut sumber itu, dari pemeriksaan tim diketahui bahwa aset di Sukabumi itu dilepas di bawah harga pasar. Saat itu, Jamwas sempat mengusulkan kepada Jaksa Agung yang saat itu dijabat Basrief Arief agar kasus itu diusut tuntas. Namun Basrief menolak. “Pasalnya kasus itu tak melibatkan jaksa kecil di PPA tapi juga jaksa besar di Kejaksaan,” tuturnya.

Chuck Suryosumpeno

Eddy Tansil

Nah, masuknya hasil pemeriksaan Kejati DKI Jakarta tersebut, tentu ‘memperkaya’ Jamwas soal bukti penyimpangan yang dilakukan PPA. Namun ini pula masalahnya. Para pejabat di sana kini justru kegerahan karena merasa seperti dilempar bola panas. Ini sebabnya, muncul agar melemparkan kembali ‘bola panas’ itu ke Kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Bambang Waluyo yang dikonfirmasi soal evaluasi PPA membenarkan bahwa dirinya diperintahkan untuk melakukan evaluasi terhadap PPA. Seperti diungkapkan di bagian atas tulisan ini, Bambang juga membenarkan bahwa pimpinan kejaksaan mengetahui bahwa Chuck tidak puas soal mutasi. Namun ia membantah evaluasi itu lahir akibat ‘protes’ Chuck tersebut.

Menurut Bambang, perintah Jaksa Agung adalah melakukan evaluasi secara keseluruhan. Bukan sekedar evaluasi aset yang sudah dilepaskan saja. Namun juga soal prosedur pelepasan aset juga dievaluasi agar bisa lebih transparan dan lebih terkoordinasi. “Hanya masalahnya media massa lebih tertarik soal evaluasi terhadap aset-aset yang sudah dilepaskan oleh PPA saja,” ujar Bambang.

Setelah mendapatkan surat perintah, Bambang langsung membentuk dua tim. Tim pertama mengevaluasi prosedur. Tim ini dipimpin Kepala PPA Kejagung, Loeke Larasati Agoes­tina. Sedangkan tim kedua mengevaluasi aset-aset yang terlanjur dijual. “Tim (kedua) ini dipimpin langsung Wakil Ketua Tim Evaluasi PPA yaitu Kepala Kejati DKI

Jakarta, Adi Toegarisman,” jelas Bambang.

Sementara itu, Chuck Suryosumpeno melalui surat elektroniknya, menampik semua tuduhan. Menurutnya, PPA, tidak didesain untuk menjual aset apa pun. “Proses repatriasi (pemulihan) dilakukan dengan mekanisme lelang yang sepenuhnya dikerjakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri setempat. Sistem pelelangannya terbuka. Bahkan kami mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi,” tulisnya.

Ia juga membantah aset-aset itu dilepas dengan harga tak wajar. Menurutnya, pelelangan dilakukan melalui sejumlah tahapan. Di antaranya, melalui penilaian (penaksiran harga) oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan RI. Penentuan harga limit lelang juga ditentukan berdasarkan pasal 16 Permenkeu No.03/PMK.06/2011. “Juga ada persetujuan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pelaksanaannya juga diumumkan dua kali di media massa,” tulisnya.

Chuck juga membantah bahwa ia memprotes mutasinya menjadi Kepala Kejati Maluku. “Wah, selama hampir 35 tahun mengabdi pada Bangsa ini melalui Institusi Kejaksaan, saya tidak pernah protes pada pimpinan terkait jabatan, tidak ada alasan saya untuk menolak jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi,” tulisnya. ● SYAMSUL MAHMUDDIN

EDISI 02, 26 Juni 2015

49

PENGACARA SEMAKIN TERBELAH Peradi pecah, KAI pecah. Ini cuma soal rebutan duit kok. Wadah tunggal pengacara runtuh dengan sendirinya.

T

FOTO: PERADI.OR.ID

erpilihnya Fauzie Hasibuan sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Munas II Lanjutan di Pekanbaru, pertengahan Juni lalu, semakin membuat carut marut dunia pengacara Indonesia. Himbauan Luhut MP Pangaribuan agar dilakukan Munas Luar Biasa pasca Munas II Makassar rupanya sama sekali tidak digubris Otto Hasibuan. Fauzie pun terpilih menjadi Ketum, menggantikan Otto Hasibuan, seakan menyusul terpilihnya Juniver Girsang, Ketua Umum Peradi versi Munas II Makassar. Peradi pun kembar.

50

EDISI 02, 26 Juni 2015

Pelaksanaan Munas II Lanjutan Peradi sendiri banyak dipandang sebelah mata. Munas tadi diduga hanya akalakalan Otto untuk meng-golkan jagoannya, Fauzie Hasibuan, setelah merasa tidak dijagokan dalam Munas II Makassar.

Munas II Lanjutan itu juga diduga sebagai ajang untuk pengesahan laporan pertanggungjawaban Otto Hasibuan.

“Otto menyatakan Munas dimundurkan 6 bulan mendatang, dengan alasan keamanan. Padahal tidak ada masalah dengan keamanan. Ini Otto sudah demisioner,” kata Luhut MP Pangaribuan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PERA-

DI kubu Juniver, Hasanudin Nasution juga menilai seluruh keputusan Munas Peradi Pekanbaru illegal. Pasalnya, berdasarkan AD/ART, sejak 1 Mei 2015, Otto Hasibuan tak lagi berhak menyandang jabatan selaku ketua umum. “AD/ ART menyebutkan jabatan ketua umum akan berakhir dengan sendirinya seiring berakhirnya waktu jabatan ketua umum,” kata Hasanudin.

Ternyata ada juga peserta Munas II Lanjutan yang juga tidak puas. Proses pemilihan Ketua Umum yang dinilai “lucu” karena dilakukan dari kamar ke kamar. James Purba, salah satu kandidat, terang-terangan menilai pemilihan model begini ini melanggar AD/ART. Bukan tidak mungkin James yang merasa dipecundangi akan mendeklarasikan Peradi tandingan.

Pengamatan FORUM, proses pemilihan ketua, seperti dilakukan gerilyaMusyawarah Nasional (Munas) II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kubu Otto Hasibuan memilih Fauzi Yusuf Hasibuan (kiri) sebagai Ketua Umum Peradi periode 2015-2020.

FOTO: FORUM/ IRMAN

wan. Jumat 12 Juni, menjelang tengah malam sekelompok orang nampak tergopoh-gopoh mendatangi setiap kamar hotel peserta Munas menginap. Ketika si penghuninya membuka pintu kamarnya, selompok orang tadi menyodorkan secarik kertas suara yang di dalamnya tertulis tiga nama calon ketua umum Peradi: Fauzie Hasibuan, James Purba, dan Frederich Yunadi.

Agar pemungutan suara tetap bisa berlangsung, Ketua Steering Committee (SC) Munas Achiel Suyanto langsung menggelar rapat pleno dengan mengundang 67 perwakilan cabang. Rapat yang digelar pada Jumat malam itu dihadiri 63 pengurus cabang yang terdiri dari 501 utusan dari 548 utusan yang terdaftar.

Sedangkan empat perwakilan cabang yang tidak hadir adalah Salatiga, Jakarta Selatan, Kendari, dan Tangerang.

Menurut panitia pelaksana, pemungutan suara dengan cara door to door itu terpaksa dilakukan mengingat situasi keamanan di area munas berlangsung kurang kondusif. Penyebabnya sejumlah massa advokat yang dipimpin Pelaksana Tugas DPC Peradi Pekanbaru Robin Hutagalung sempat mencoba merangsek masuk. Mereka menilai Munas versi Otto Hasibuan illegal dengan tidak mendapat izin dan rekomendasi dari pihak kepolisian.

Alasan keamanan yang kurang kondusif itu pula yang digunakan Otto Hasibuan untuk menyetop Munas II di Makassar. Diapun lebih nyaman untuk melanjutkan Munas II di Pekanbaru, wilayah yang steril dari gangguan para penentangnya.

Saling klaim kepemimpinan Peradi hanya menambah panjang catatan hitam sejarah berdirinya wadah tunggal advokat. Sejak dibentuk pada 7 April 2005, wadah tunggal yang memayungi 8 organisasi advokat itu tak pernah lepas dari konflik internal. Bahkan, terjadinya perbedaaan pendapat antar pengurus diinternal PERADI terjadi cukup tajam, hingga memunculkan organisasi tandingan bernama Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Otto dinilai otoriter dan tidak terbuka mengenai keuangan organisasi.

Fauzi Hasibuan (kedua dari kanan) terpilih menjadi ketua DPN PERADI hasil munas Pekan Baru.

Proses terbentuknya Peradi pimpinan Otto Hasibuan dianggap kurang demokratis, inkonstitusional, dan hanya dididirikan oleh beberapa orang saja yang mengklaim mewakili organisasinya masing-masing.

KAI terbentuk saat menggelar para advokat menggelar Munas di Jakarta, pada 30 Mei 2008. Hajat nasional ini diklaim sebagai amanat undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Indra Sahnun Lubis menjadi ketua KAI pertama. Sejumlah pengacara tenar seperti Adnan Buyung Nasution memberikan restunya kepada Indra Sahnun.

Namun nasib KAI pun tak ubahnya dengan apa yang dialami oleh Peradi.

Pada Kongres KAI II di Palembang pada 25-27 April 2014, organisasi ini pun gagal memilih ketua barunya. Selanjutnya, penyelenggaraan kongres itu digelar kembali pada Mei 2014. Disini kemudian terpilihlah kepengurusan DPP KAI periode 2014-2019 yang dipimpin Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai Presiden KAI menggantikan Indra Sahnun Lubis.

Sebelumnya KAI dihantam prahara ketika muncuk KAI tandingan dibawah Eggi Sudjana, pada 29 Mei 2010. Seperti Indra Sahnun, Eggi pun merasa berhak menyelenggarakan pelantikan advokat KAI. Perpecahan pada organisasi advokat membuat banyak telunjuk menuding pengurusnya: ini cuma soal rebutan duit kok, duit setoran para anggotanya sendiri. Seorang advokat mengaku pindah menjadi pengurus Peradi Juniver Girsang, lantaran Otto Hasibuan tidak dapat mempertanggungjawabkan soal keuangan. “Berapa sih harga pembuatan kartu advokat? Paling banter Rp50 ribu, itu sudah berikut ongkos kirim. Tapi yang ditarik dari setiap anggota Rp600 ribu,�

katanya.

Kalau ada 20 ribu saja anggota Peradi melakukan perpanjangan kartu per tiga tahun maka Peradi mengantongi minimal Rp11,5 Miliar. Kalau dalam sepuluh tahun memimpin berarti ada uang keuntungan Rp34,5 miliar. Itu baru dari perpanjangan kartu, belum dari pembagian keuntungan penyelenggaraan PKPA dan acara penyumpahan.

Merasa terjadi penggelapan uang organisasi, sejumlah advokat Peradi melaporkan Otto Hasibuan ke Mabes Polri.

Franky Sirait menuduh Otto menilep Rp20 miliar. Soal uang memang sensitif, apalagi ini uangnya para pengacara.

Melihat perpecahan yang terjadi saat ini maka wadah tunggal pengacara tidak dapat dipertahankan lagi. Dulu, Otto mati-matian, sampai jor-joran menghabiskan dana organisisai, untuk mempertahankan Peradi sebagai wadah tunggal. Dia juga memotori penjegalan RUU Advokat yang mengusung konsep multi bar. Sekarang single bar runtuh sendiri.

Soal sah atau tidaknya seorang pengacara dalam beracara saat ini masih menjadi domain organisasi semacam Peradi. Dan, itu pulalah yang kemudian menjadi rebutan. Pertanyaannya, jika urusan sertifikasi advokat itu tak lagi menjadi urusan organisasi apakah masih ada rebutan untuk menjadi ketua umum?

Untuk diketahui, sejumlah profesi saat ini bisa mendapatkan sertifikasi atas keprofesionalannya di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Mungkinkan urusan sertifikasi profesi advokat dilakukan BNSP? Untuk mengurai kisruh kepengurusan organisasi semacam Peradi tampaknya hal itu patut dicoba.

â—? IRMAN ROBIAWAN, MAT EDISI 02, 26 Juni 2015

51

FOTO: TEMPO/SETO WARDHANA.

Hotman Paris Hutapea, Pengacara Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin berdebat dengan seorang Jaksa Penuntut Umum.

BERLINDUNG DI KETIAK SEMA Terbelahnya organisasi advokat akan semakin memakan banyak korban dari pengacara muda.

Bagaimana jalan keluarnya?

K

eangkuhan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang mengklaim wadah tunggal organisasi pengacara runtuh sudah. Kini Juniver Girsang dan Fauzie Hasibuan, saling mengklaim sebagai Ketua Umum Peradi yang sah.

Juniver dan Fauzie, masih harus bertanding memperebutkan dukungan para ketua pengadilan tinggi yang akan mengesahkan Berita Acara Sumpah (BAS) calon advokat yang mereka usulkan nantinya.

Siapapun dari keduanya yang gagal melobi ketua pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah calon advokat yang diusulkan maka habislah reputasinya.

Dia dianggap tidak legitimate.

Hanya saja, yang menjadi korban tetap saja calon advokat yang belum mengantongi BAS dari kedua kubu. Bila Juniver pemenangnya, maka semua calon advokat yang bernaung di bawah bendera Fauzie Hasibuan terancam tidak akan memiliki BAS, sehingga mereka tidak dapat beracara di pengadilan. Begitu juga sebaliknya.

Perang akan terjadi bukan hanya

52

EDISI 02, 26 Juni 2015

antara advokat Peradi dan non Peradi seperti advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Tapi kini juga dengan sesama Peradi. Senjata “wadah tunggal advokat” tentu tidak lagi ampuh.

Dengan dalih “Peradi wadah tunggal pengacara” banyak anak buah Otto Hasiban di depan hakim mempermasalahkan keabsahan advokat KAI yang kebetulan menjadi kuasa hukum lawan berperkara.

Adu uratpun kerapkali terjadi di persidangan. Apalagi bos KAI, Indra Sahnun Lubis, menginstruksikan kepada anggotanya untuk bertindak keras terhadap advokat Peradi yang usil mempertanyakan keabsahan kartu advokat mereka. “Bila perlu lempar kursi,” kata Indra suatu saat.

Otto Hasibuan sempat keteter manakala Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 101/PUUVII/2009 yang mengoreksi isi Pasal 4 Ayat 1 UU Advokat. Disebutkan dalam pasal itu bahwa sebelum menjalankan profesi, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sung-

guh-sungguh di sidang terbuka pengad i l a n t i n g g i d i w i l ay a h d o m i s i l i hukumnya.

Putusan MK No.101 tadi dengan tegas menginstruksikan ketua pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya, tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada. Itu berarti hakim wajib mengambil sumpah advokat dari organisasi advokat manapun.

Tidak hanya advokat dari Peradi.

Hasil judicial review yang dimohonkan oleh para advokat KAI, Abraham Amos dan kawan-kawan itu membuat Otto Hasibuan terdiam. Jualannya “Peradi wadah tunggal” jelas tidak akan laku lagi.

Tapi belum genap setahun, Harifin A Tumpa, Ketua Mahkamah Agung waktu itu, yang dikenal sangat dekat dengan Otto Hasibuan, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.89/KMA/VI/2010 yang menginstruksikan ketua pengadilan tinggi hanya mengambil sumpah calon advokat yang diusulkan Peradi.

Para calon advokat KAI pun kembali terjegal. Karena faktanya hampir semua ketua pengadilan mengikuti instruksi dari godfather mereka di MA ketimbang menjalankan perintah undang-undang yang diamanatkan dalam Putusan MK No. 101.

Ketika Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tusani Djafri memberanikan diri mengambil sumpah calon advokat KAI, diapun langsung dipecat dari jabatannya. Dia dimutasikan menjadi hakim biasa.

Harifin A Tumpa memang biang kerok terjadinya pembangkangan konstitusi oleh para ketua pengadilan tinggi yang menjadi bawahannya. Kalau benar lahirnya SEMA 89 didasarkan adanya nota kesepakatan Peradi dan KAI, bagaimana keberlakuannya terhadap calon advokat Peradin yang tidak ikut menan-

Juniver, bisa juga dari kubu Fauzie. Bahkan juga akan dilakukan advokat Peradin, sepanjang tidak memiliki BAS ketua pengadilan tinggi.

Cara seperti ini misalnya pernah dilakukan Tabrani, Advokat KAI dari Palembang. Dan berhasil. Ceritanya, Iwan Kurniawan, advokat Peradi yang menjadi kuasa hukum lawan berperkaranya pada sidang PTUN mempertanyakan legalitasnya sebagai kuasa hukum mengingat yang bersangkutan tidak memiliki BAS dari ketua pengadilan tinggi setempat. Tabrani pun dieksepsi.

Namun majelis hakim yang diketuai Indra Kesuma Nusantara dalam putus-

kartu advokat dan BAS yang ditandatangani di hadapan organisasinya maka dia dinilai sah sebagai kuasa hukum di persidangan. ”Ini dapat dijadikan yurisprudensi,” kata advokat John Redo dari Ikadin.

Bagaimana bila hakim tetap ngotot menolak kehadiran advokat tanpa BAS ketua pengadilan tinggi? “Mintakan penetapan penolakannya kepada hakim bersangkutan,” kata advokat Teguh Samudera.

Nampaknya tidak akan ada hakim berani mengeluarkan penetapan penolakan. Apalagi Komisi Yudisial sudah wanti-wanti agar melaporkan hakim

FOTO: HUKUMONLINE.COM

datangani nota kesepakatan dimaksud?

Jadi alasannya jelas dicari-cari.

Entah deal-deal apa yang dilakukan Otto dan Indra dalam pembuatan nota kesepakatan mereka. Yang jelas, terbitnya SEMA 89 membuat Otto seperti di atas angin kembali. Belakangan, Indra Sahnun, mengaku seperti telah dikadali Otto Hasibuan karena wadah tunggal yang dimaksudkannya semula bukanlah bernama Peradi.

Kini advokat KAI yang tidak melengkapi diri dengan BAS ketua pengadilan tinggi terpaksa berjuang habishabisan di setiap persidangan. Perisai utama mereka tetap Putusan MK No. 101

Suasana Musyawarah Nasional (Munas) II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

yang kedudukannya jelas lebih tinggi dibandingkan SEMA 89.

Karena ketua pengadilan tinggi menolak permohonan penyumpahan maka bukan kesalahan advokat bersangkutan apabila hanya menunjukkan BAS yang ditandatangani wakil dari organisasi kepada hakim yang memimpin persidangan. Disamping tentunya tetap berkewajiban menunjukkan atribut beracara lain, seperti adanya surat kuasa dan kartu advokat.

Para advokat Peradi dari kubu yang kalah bersaing juga nampaknya akan melakukan hal yang sama. Bisa dari kubu

annya ternyata tidak dapat menerima eksepsi. Sehingga Tabrani dinilai sah beracara, sekalipun tidak memiliki BAS yang ditandatangani ketua pengadilan tinggi.

Dalam pertimbangan hukumnya disebutkan sumpah merupakan kewajiban bagi siapapun di instansi manapun sebelum melaksanakan fungsi jabatannya. Pada dasarnya sumpah diucapkan oleh dirinya sendiri dan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Mengenai dimana sumpah itu diucapkan, hal itu tidak terlalu substansial.

Karena Tabrani dapat menunjukan

yang menolak kehadiran advokat di pengadilan dengan alasan tidak memiliki BAS ketua pengadilan tinggi.

Kini era Harifin-Otto sudah berlalu.

Saatnya Hatta Ali sebagai pengganti Harifin A Tumpa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Cabut SEMA 89 yang banyak menyengsarakan advokat muda.

Atau kembali seperti sebelum ada UU Advokat: soal penyumpahan pengacara praktek serahkan kepada ketua pengadilan tinggi. Karena itu cabut UU Advokat, khususnya soal pasal penyumpahan.

Wadah tunggal pengacara memang tidak dapat lagi dipertahankan. ●MAT EDISI 02, 26 Juni 2015

53

KETIKA TANAH WAKAF JADI MODAL USAHA

FOTO: ISTIMEWA

PT Sarinah (Persero) memasukkan lahan masjid yang sudah diwakafkan sebagai modal awal di Hotel Sari Pan Pacific. Karena tidak bisa merelokasi, saham BUMD Pemprov DKI itupun harus berkurang. Kebodohan atau memang disengaja?

Hotel Sari Pan Pacific yang meluaskan areal.

R

atusan jemaah dengan khusyuk menjalankan ibadah sholat magrib di Masjid Al H i k m a h S a r i n a h , Ju m a t (12/6). Lantunan ayat suci Alquran menggema di masjid yang cukup teduh di tengah padatnya kawasan tersebut.

Masjid Al Hikmah yang berlokasi di Jalan Thamarin No. 9, Jakarta Pusat, menyatu dengan Hotel Sari Pan Pacific. Tepatnya persis berada di belakang hotel.

Selain menjadi tempat ibadah, areal masjid juga menjadi tempat berbagai aktifitas kehidupan masyarakat dari berbagai kelas. Semua itu dikelola Yayasan Masjid Sarinah.

Tempat beribadah bagi umat Islam

54

EDISI 02, 26 Juni 2015

itu didirikan pada 1968 oleh Karyawan Muslim PT Sarinah dan Direksi PT Sarinah. Namun, sejak awal pendiriannya berbagai persoalan keabsahan lahan yang ditempati sudah menjadi masalah.

“Masjid ini lebih dahulu dua tahun ketimbang hotel. Lahannya diwakafkan oleh Pak Tirto Sudiro, direksi pertama Sarinah,” ujar Ketua Yayasan Masjid Sarinah, Halis Ismail.

Persoalan semakin pelik ketika PT Sarinah (Persero) memasukkan lahan masjid dalam areal pembangunan Hotel Sari Pan Pacific dengan luas 8.181 meter persegi (menurut sejumlah pengurus yayasan luasnya mencapai 12.000 m2).

Dari luas lahan itu, Masjid Al Hikmah

menempati lahan seluas 2.280 m2.

Nah, persoalan muncul ketika PT Parna Raya mengambil alih saham milik PT Konsultasi Pembangunan Semesta, Tokyu Corporation, dan Sojitz Corporation, dengan total 3.750 lembar saham (50%). Pengambilalihan saham itu berlangsung tahun 2007.

Di Hotel Sari Pan Pacific itu, PT Sarinah dengan memasukkan 8.181 m2 (luas lahan ini setelah dilakukan penghitungan oleh BPN), sebagai modal juga mendapat porsi 50% (3.750 lembar saham). Dengan catatan, lahan masjid harus bisa digunakan oleh hotel. Bahkan, dalam perjanjian lahan masjid itu harus sudah diserahkan sebelum setoran awal dilakukan.

Dalam dokumen Putusan Kasasi No. 498K/Pdt/2013, lahan seluas 2.820 m2 tidak dijelaskan secara rinci, apakah di atas lahan itu berdiri rumah ibadah atau tidak. Hanya disebut ‘terdapat bangunan lain’.

Bagi pengelola Yayasan Masjid Sarinah, tidak ada masalah. Sebab, mereka merasa sudah memiliki lahan tersebut serta memiliki dokumen-dokumen pendukungnya. Dan, apabila pihak PT Sarinah ingin menggunakannya, harus terlebih dahulu memberikan lokasi pengganti. Untuk diketahui, masjid itu selain digunakan karyawan PT Sarinah, juga digunakan masyarakat sekitar. “Jamaah masjid kalau hari Jumat bisa mencapai 2.000-an orang,” kata Abdul Latif, pengurus yayasan lainnya.

Dengan kandasnya Kasasi yang diajukan PT Sarinah, maka secara hukum saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu harus berkurang. Dari yang seharusnya 3.750 lembar saham menjadi 2.546 lembar saham. Berkurangnya saham itu karena lahan yang bisa digunakan hanya 5.901 m2 setelah dikurangi lahan masjid 2.280 m2 dengan nilai 1.204 lembar saham.

Kasus hukum yang mempersoalkan saham PT Sarinah (Persero) di Hotel Sari Pan Pacific itu, tidak berhenti hanya pada pengurangan saham saja. Dalam putusan Kasasi yang menolak permohonan PT Sarinah itu, BUMD tersebut juga diharuskan membayar denda.

Jalan masuk menuju Masjid Alhikmah Sarinah

FOTO: FORUM/PENERUS BONAR

Denda tersebut disebabkan pembagian deviden yang diterima BUMD itu sejak PT Parna Raya menjadi pemegam saham sebesar 50%. Yakni, sejak tahun 2007. Deviden yang diterima PT Sarinah sejak 2007 sebesar Rp4,6 miliar. Sama dengan bagian PT Parna Raya.

Konyolnya, dalam putusan Kasasi itu, kerugian materil yang diderita pihak PT Parna Raya disebut sebesar Rp9,755 miliar. Tidak hanya itu, soal kepemilikan saham sejak hotel itu dibanguan (1970) juga dipersoalkan karena sejak awal telah memasukan modal dengan luas lahan 8.181 m2.

Sebagi pihak yang mengambilalih saham PT Konsultasi Pembangunan Semesta, Tokyu Corporation, dan Sojitz Corporation, maka saham yang dimiliki PT Sarinah disebut hanya 40,44% sedangkan sahamnya sebesar 59,56%. Dengan demikian menurut PT Parna Raya yang dikomandoi Artha Meris Simbolon sebaga Direktur Utama itu, saham yang beredar seharusnya bukanlah 7.500 lembar melainkan 6.296 lembar. Komposisinya, 2.546 lembar (40,44%) milik PT Sarinah dan 3.750 lembar (59,56%) milik PT Parna Raya.

Perhitungan kerugian akibat pembagian deviden yang tidak seharusnya itu diperoleh dari hitungan, Rp2,196 miliar yang diterima PT Sarinah sejak 19901997, yang jika dikonversi dengan nilai tukar saat ini mencapai Rp11,951 miliar.

Untuk itu, PT Sarinah harus mengembalikan kelebihan deviden sejak 1990-1997 sebesar Rp1,196 tersebut.

Masjid Al Hikmah dibelakang Hotel Sari Pan Pacific.

Selain kerugian materil, PT Parna Raya juga mengaku mengalami kerugian immaterill. Alasannya, telah dirugikan baik waktu dan tenaga yang jika diuangkan senilai 5 juta USD. Jika tergugat dalam hal ini PT Sarinah lalai atau menghindari isi putusan, majelis hakim diminta mengenakan dwangsom (uang paksa) yang besarannya Rp1 juta per hari.

Putusan Kasasi itu sudah ditera.

Namun, anehnya ketika FORUM ingin meminta konfirmasi terkait hal itu, pihak PT Sarinah malah mempersulit dengan mengatakan, pertanyaan harus dengan surat menyurat. “Kita ini BUMN, harus pakai surat mas,” ujar Nana, Sekteratis Perusahaan PT Sarinah, Selasa (16/6).

Melayangnya saham PT Sarinah di Hotel Sari Pan Pacific ini juga cukup aneh. Sebab, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Solafide Sihite yang dimintai konfirmasi mengenai hal itu mengatakan, tidak mengetahuinya. Namun diakui Solafide, kalau mengenai asset pihaknya lah yang menangani.

“Kalau asset memang Biro Hukum yang menangani. Tetapi kalau asset dipisahkan, biasanya legal PT yang bersangkutan yang menangani. Saya belum da-

pat info soal ini dan memang kami tidak ikut menanganinya,” urai Solafide Sihite, Senin (8/6).

Solafide menjelaskan, semua persoalan hukum yang ditangani pihaknya adalah arahan pimpinan. Ha ini menyiratkan kalau masalah hilangnya saham Pemrpov DKI di Hotel Sari Pan Pacific bukanlah atensi pimpinan. “Biasanya perkara yang kami tangani juga berdasarkan arahan pimpinan,” tutup Silafide.

Ada dugaan, persoalan ini memang sengaja dibiarkan. Logikanya, lahan masjid yang telah diwakafkan sejak direksir PT Sarinah dipimpin Tirto Sudiro, kok masih dimasukkan sebagai bagian modal awal? “Itu kebodohan PT Sarinah.

Status tanah itu sudah wakaf dann sudah dapat izin Menteri Agama. Semua dokumennya ada pada saya,” tegas Halid Ismail yang pernah menjabat manajer basement, lantai 1 dan 2 Gedung Sarinah tersebut.

Untuk diketahui, saat persoalan hukum itu digelar pengadilan Dirut PT Sarinah adalah Mira Amahorsea. Sedangkan Dirut PT Parna Raya adalah Artha Meris Simbolon yang kini menjadi terpidana dalam rangkaian kasus SKK ● PENERUS BONAR Migas.

EDISI 02, 26 Juni 2015

55

Di balik suksesnya bisnis keripik pedas Maicih, ternyata tersimpan sengketa hukum antar-pendirinya. Salah satu pendiri terpaksa mendekam di balik jeruji besi. Jaksa pun dituding bermain.

M

eski harus mendekam di balik jeruji besi Rumah Tahanan Kebun Waru, Bandung, Jawa Barat, Fajar tetap tegar. “Apapun yang terjadi, akan saya hadapi. Saya tak akan menyerah,” kata Dodi, mengutip pernyataan Fajar, Selasa (9/6). Dodi yang memiliki nama lengkap Sambodo Ngesti Waspodo adalah paman Fajar. Hal itu, disampaikan Dodi kepada FORUM yang melihat adanya kejanggalan dalam proses hukum yang tengah dihadapi satu pendiri Kripik Maicih itu. “Badannya malah tambah

56

EDISI 02, 26 Juni 2015

gemuk,” tambah Dodi.

Sejak 7 Mei 2015 lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menahan Fajar lantaran dituduh menggelapkan uang senilai Rp 10 juta dari rekening CV 29 Sinergi, perusahaan pengelola pemasaran kripik pedas Maicih. Selain itu, dia juga disangka telah melakukan penggelapan sertifikat hak cipta merek kripik tersebut.

Kuasa hukum Fajar, Rocky Nainggolan melihat kasus itu penuh kejanggalan. Misalnya, tidak ada bukti yang cukup. Unsur pidana yang disangkakan,

FOTO: TOKOPEDIA.NET

KRIPIK FENOMENAL YANG BERAKHIR DI PENJARA

Fajar Guntara Affandi

juga sangat lemah. “Bagaimana mungkin klien kami dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan tuduhan menggelapkan sertifikat hak cipta atas namanya sendiri.

Bahkan sampai saat ini, pihak kejaksaan tak memiliki bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Fajar,” kata Rocky.

Kentalnya kejanggalan kasus ini juga bisa dilihat dari surat penetapan penahanan. Tertulis bahwa penahanan terhadap Fajar merupakan penahanan lanjutan. Padahal saat diperiksa di kepolisian, Fajar sama sekali tak pernah dita-

FOTO: DZINZS

han. “Ada apa ini. Kenapa surat penetapan itu bisa bertuliskan penahanan lanjutan, seolah-olah Fajar sudah pernah ditahan,” tanyanya.

Hal lainnya yang membuat kasus ini janggal, kata Rocky, ketika Fajar di ruang tahanan ada seorang jaksa yang kemudian mengambil fotonya. Selang beberapa saat kemudian, foto itu sudah beredar hingga ke teman Fajar yang tinggal di Australia. “Motivasi jaksa sudah gak beres,” tegas Rocky.

Sebelum kasus ini mengemuka, Fajar dan Reza merupakan dua sahabat.

Jalinan persahabatan itu sudah terjalin sejak keduanya duduk di bangku SMAN2 Bandung. Sekitar tahun 2011, keduanya berkerjasama membangun usaha kripik dengan merek Maicih. Pada awalnya, usaha kripik yang memiliki tingkatan pedas berbeda-beda ini menempati sebuah ruangan garasi mobil di kediaman Fajar. Tempat itu juga berfungsi sebagai kantor pemasaran.

Semakin hari bisnis duo sahabat ini semakin berkembang, hingga pada akhirnya mereka sepakat untuk membentuk CV 29 Sinergi untuk menaungi usahanya. Dalam struktur perusahaan itu, pria bernama lengkap Fajar Guntara Affandi tercatat sebagai pemegang saham aktif, sementara Reza hanya sebagai pemegang saham pasif.

Dalam kurun waktu setahun, kripik Maicih sudah terkenal ke seluruh Indonesia, bahkan sudah berhasil menembus pasar manca negara, seperti Singapura, Malaysia, Australia, Amerika, Belanda, Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya. Pesatnya perkembangan bisnis kripik Maicih secara otomatis ikut mempertebal kocek kedua pemuda itu. Dodi menyebutkan, jika pada awalnya pendapatan mereka hanya berkisar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan, dalam waktu setahun omzet penjualan kripik Maicih mencapai Rp 4 miliar per tahun. Bes a r ny a k e u nt u n g a n i n i l a h y a n g kemudian diduga membuat Reza gelap mata dan berniat mendepak Fajar dari perusahaan tersebut.

Rocky menjelaskan, sebelum munculnya tuduhan penggelapan, Fajar dan Reza sepakat untuk membubarkan CV

Reza Nurhilman

29 Sinergi. Selanjutnya, Reza atau akrab dipanggil Axl menyodorkan blanko kosong dan meminta Fajar untuk menandatanganinya. Saat itu Reza mengatakan kepada Fajar bahwa surat itu dimaksudkan untuk pembuaran CV dan diganti menjadi PT Maicih Inti Sinergi.

Namun belakangan Fajar baru mengetahui surat yang ditandatangani itu teryata surat peryataan pengunduran dirinya dari perusahaan. Merasa ditipu, sarjana lulusan sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung ini melaporkan Reza ke kepolisian. Namun perkaranya kandas karena dinilai tidak cukup bukti.

Berbagai cara dilakukan Reza untuk menyingkirkan Fajar, termasuk membeli saham di CV 29 Sinergi senilai Rp250 juta. Namun dalam perjalan, Reza melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak membayarkan sisa hutangnya kepada Fajar senilai Rp 50 juta. Merasa dibohongi, Fajar pun menggugat Reza ke PN Bandung. Dalam putusannya Reza dihukum untuk membayar sisa hutangnya kepada Fajar termasuk denda Rp5 juta per hari.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandung Dwi Hartanta membantah kalau pihaknya menerima pesanan dalam menangani kasus ini. Ia menjamin proses penyidikan setiap perkara berjalan secara transparan dan bebas intervensi dari pihak manapun.

“Kami menjamin dalam penanganan setiap perkara tak ada intervensi dari pihak mana pun juga,” kata Dwi Hartanta.

Dwi mengakui pihaknya menga-

lami kesulitan dalam menangani perkara pendiri kripik Maicih tersebut karena jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani telah pindah tugas. Sebagai ganti, ditunjuklah Jaksa Melur K. Terkait penahanan, kata Dwi, antara jaksa dan kepolisian memiliki kewenangan tersendiri.

Di tempat yang sama, Melur mengatakan, lamanya penanganan perkara Fajar lebih disebabkan terbatasnya jaksa yang menangani pidana umum. Ia juga tengah sibuk menangani kasus-kasus korupsi. “Setelah melakukan revisi dakwaan, pekan depan perkara Fajar akan kita limpahkan ke pengadilan untuk segera di sidangkan,” katanya. Menur menambahkan, dalam menangani kasus ini, pihaknya melakukan pemeriksaan tambahan terhadap beberapa orang guna memperkuat dakwaan. “Saya tak mau mendholimi orang. Kalau ini pesanan, saya ikut berdosa,” kata dia berlogat Sunda.

Namun anehnya, ketika disinggung masalah barang bukti, Menur tak bisa menunjukannya. Ia yakin tuduhan terhadap Fajar bisa dibuktikan di pengadilan.

“Nanti saja lihat di pengadilan. Semua terbuka. Kita sudah memiliki bukti dan saksi untuk memperkuat unsur pidana yang disangkakan,” ujarnya.

Menur juga berharap dalam kasus yang melibatkan dua sahabat itu ada perdamaian. “Saya sudah sarankan kepada Fajar agar mereka berdamai. Jadi saya juga enak. Masalahnya akan cepat selesai di pengadilan,” katanya. ● IRMAN ROBIAWAN

EDISI 02, 26 Juni 2015

57

MENGURANGI DAFTAR TUNGGU HAJI

FOTO: LIPUTAN6.COM

Waktu daftar tunggu haji terlalu lama. Presiden Joko Widodo didesak menghapus haji khusus dan melakukan lobi tingkat tinggi menambah jumlah kuota.

Presiden RI Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

S

abar dan pasrah. Itulah yang kini harus dijalani Sunyoto (65), warga Perumahan Mutiara Gading, Bekasi, Jawa Barat. Dia harus bersabar menunggu karena baru akan bisa berangkat menunaikan ibadah haji, sekitar 7 tahun lagi. Pensiunan pegawai negeri sipil itu, juga harus pasrah tidak bisa berangkat, bila dalam masa penantian itu hidupnya dipanggil yang Maha Kuasa. Maklum, tahun 2022, usianya sudah 72 tahun.

Apa yang dialami Sunyoto, ternyata juga dialami warga Indonesia di hampir seluruh wilayah Nusantara. Bahkan mereka harus sabar dan pasrah lebih lama lagi. Data Direktorat Jenderal Haji, Kementerian Agama, menunjukkan di Kabupaten Wajo misalnya, ada calon Jemaah haji yang harus menunggu hingga 28

58

EDISI 02, 26 Juni 2015

tahun, tepatnya baru bisa berangkat tahun 2043. Mereka berjumlah 123 calon Jemaah.

Data itu juga menjelaskan, daftar tunggu haji yang panjang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah paling timur Indonesia, Kabupaten Sorong, calon Jemaah harus menunggu hingga tahun 2028 (13 tahun).

Bergeser ke wilayah Sumatera, jemaah di Provinsi Jambi harus rela mendapat giliran berangkat tahun 2036 (21 tahun). Di pusat pemerintahah, wilayah DKI juga terjadi antrian panjang hingga tahun 2033 ( 18 tahun).

Daftar tunggu haji Indonesia hingga tahun ini, mencapai 5 juta jiwa. Kementerian Agama mencoba mengurai persoalan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015.

Menteri Agama memberlakukan pembatasan naik haji berkali-kali. Selama ini masyarakat dibebaskan menunaikan rukun Islam kelima ini sebanyak-banyaknya. Dalam Pasal 3 ayat (4) peraturan tersebut dinyatakan, orang yang sudah berangkat haji baru dapat mendaftar lagi setelah ada jeda selama sepuluh tahun sejak keberangkatan haji yang terakhir.

Terbitnya beleid itu, cukup melegakan dan patut diapresiasi mengingat selama ini ada ketidakadilan dalam kesempatan berhaji. Ada orang yang begitu getol berangkat haji hampir setiap tahun, pada saat yang sama ada masyarakat yang harus bertahun-tahun menunggu kesempatan untuk datang ke rumah Allah (Baitullah). Situasi ini, disebabkan oleh keterbatasan kuato jemaah haji yang disediakan pemerintah Arab Saudi.

Kebijakan pemerintah itu, dipandang sebagai terobosan yang pantas diapresiasi. Namun, pemerintah didesak untuk bersikap konsisten. Pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif, harus tegas untuk menjalankan sistem daftar tunggu yang sudah ditetapkan di semua wilayah. Pemerintah harus bisa konsisten tidak mengubah daftar yang sudah ditetapkan karena kepentingan pribadi dan golongan. “Ada beberapa terobosan Kemenag.

Ini cukup menarik. Ada kebijakan baru terkait daftar tunggu, disebutkan orang yang sudah berhaji secara tidak langsung dilarang berhaji lagi, dibatasi 10 tahun.

Untuk ini, Kemenag harus konsisten,� ujar Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj kepada FORUM, awal Juni.

Namun, Mustolih punya catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Kebijakan itu setelah ditelusuri ternyata hanya berlaku untuk haji reguler, tidak berlaku pada haji khusus. Kebijakan pemerintah dipandang bersayap dan sedikit berbahaya. Kebijakan pemerintah yang hanya melarang bagi haji regular terkesan diskriminatif. Haji khusus yang dikelola pihak swasta tidak dikenakan.

Daftar tunggu Haji di beberapa Provinsi, Per Juni 2015 Kebijakan haji khusus dinilai menjadi salah satu faktor terbesar munculnya daftar tunggu yang panjang bagi calon Jemaah haji. Belum lagi, kebijakan pemerintah mengalokasikan kuota 10 persen bagi haji khusus tidak memiki dasar hukum yang jelas. Tahun ini, haji khusus memperoleh kuota sekitar 17 ribu Jemaah, 10 persen dari kuota haji 2015, yakni 168 ribu orang. “Segala sesutu yang dilakukan harus ada dasar hukum, kalau tidak bahaya. Bisa ada penyimpangan,” tegas Mustolih.

Penetapan kuota haji khusus 10 persen dianggap juga tidak diberangi dengan argumentasi yang kuat. Haji khusus yang selama ini sudah berjalan, ternyata mengurangi kuota haji reguler. Mustolih bahkan berpikir lebih revolusioner. Dia menggusulkan haji khusus dihapuskan.

Efeknya, akan bisa mengurai daftar tunggu, karena kuota haji regular akan bertambah 10 persen setiap tahunnya.

Langkah lain untuk memecahkan persoalan daftar tunggu, adalah peningkatan kuota haji Indonesia. Namun sayang, selama ini upaya pemerintah belum pernah serius melakukan diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi. Semestinya, sebagai negara Islam terbesar di dunia, Indonesia punya keistimewaan, terkait kuota haji dan pelayanan. “Indonesia seharusnya belajar dari Freeport, walau ada banyak aturan, tapi dia punya privilage mendapatkan insentif karena memberikan pendapatan kepada Indonesia.

Jemaah haji Indonesia sudah memberikan devisa yang besar kepada arab saudi,” tutur pria yang berprofesi pengacara ini.

Tahun 2016 Indonesia akan kembali mendapat kuota 220 ribu. Dua tahun belakangan, Indonesia dan negara-negara Islam mendapat potongan kuota 20 persen dari pemerintah Arab Saudi karena Mekkah dalam proses renovasi. Idealnya, menurut Komnas Haji, Indonesia seharusnya mendapat tambahan 20 persen dari 220 ribu kuota yang ada, yakni

22 ribu Jemaah, sehingga total kuota mencapai 242 ribu tahun depan.

Lobi pemerintah selama ini Indonesia pantas dipertanyakan. Pemerintah Indonesia seharusnya bisa belajar kepada Iran yang bisa menyewa pemondokan dalam waktu panjang, minimal lima tahun. Indonesia sendiri, selama ini harus melakukan perpanjangan kontrak pemondokan yang diperpanjang tiap tahun. “Ini bisa menjadi celah permainan mafia. Seperti nyewa kos-kos-an di tanah Abang, tiap tahun diperpanjang,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan jumlah kuota haji Indonesia, Komnas Haji mendesak pemerintah melakukan lobi intensif kepada pemerintah Arab Saudi. Lobi yang dilakukan tidak boleh setengah-setengah dan tidak boleh hanya menyerahkan kepada pejabat setingkat menteri. Presiden Jokowi diminta harus langsung turun tangan melakukan pendekatan kepada raja Arab Saudi.

Jalan lain, pemerintah Indonesia bisa mengambil solusi dengan memba-

tasi umur Jemaah yang berangkat berhaji. Kalau selama ini regulasi membatasi minimal 18 tahun, Mustolih menyarankan harus dinaikkan antara umur 20 sampai 25 tahun.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi Agama DPR, Saleh Partaonan Daulay. Dia sepakat pemerintah Indonesia harus all out melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi. Dan bentuk keseriusan pemerintah mengurus penambahan kuota, Presiden Jokowi yang harus memimpin rombongan ke tanah suci.

Terkait kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan naik haji cukup satu kali dalam 10 tahun, dipandang Partaonan langkah yang strategis. Bisa menjadi salah satu solusi memecahkan persoalan daftar tunggu karena jumlah Jemaah yang berhaji lebih dari satu kali bisa mencapai 10 persen dari kuota yang tersedia.

“Itu terobosan yang positif. Akan berpengaruh signifikan mengurangi daftar tunggu,” ujar pria berkacamata kelahiran Padang Lawas ini.

● ZULKARMEDI SIREGAR EDISI 02, 26 Juni 2015

59

OPERASI GARING ORANG ASING Razia orang asing yang dilakukan petugas imigrasi belum berjalan efektif. Di sejumlah apartemen yang dirazia masih banyak ditemukan WNA yang diduga melanggar izin tinggal.

D

ua pria berkulit gelap tampak berjalan santai di dekat lapangan tenis yang bersebelahan dengan Green Place Kalibata City, Minggu sore, dua pekan lalu. Kedua warga negara asing (WNA ) asal Afrika tersebut hanya menggunakan celana pendek dan bersandal jepit saat menikmati udara sore. Dari dandannya, dapat dipastikan mereka merupakan WNA penghuni salah satu blok di apartemen yang berada di wilayah Selatan Jakarta itu.

Di sudut lain, dua pria berwajah Timur Tengah terlihat asyik bergurau di salah satu kafe yang berada di Tower Ebony. Tak beda dengan dua WNA berkulit gelap tadi, mereka hanya mengenakan t-shirt tanpat lengan dan sandal kulit berwarna coklat.

Di Green Place Kalibata City WNA banyak tinggal di Tower Lotus, Mawar, Nusa Indah, Rafles, Sakura, dan Tulip.

Mereka biasanya lebih sering berkumpul di kolam renang, sauna, dan gym yang merupakan fasilitas apartemen tersebut.

WNA lainnya mudah ditemui di apartemen jenis rusunawa yang terdiri dari 8 tower.

Kalibata City kini tak ubahnya seperti miniatur dunia. WNA dari manca negara banyak bermukim di apartemen yang dulunya berdiri pabrik sepatu merek Bata. Keberadaan mereka yang menyolok mata tentu menyisakan tanda tanya. Terutama menyangkut legalitas izin tinggal di Indonesia.

“WNA biasanya punya genk-genk sendiri. Genk Asia, genk Timur Tengah, genk Afrika. Dan nyaris ada di setiap tower,” ucap Ray, salah seorang warga penghuni Tower Lotus Apartemen Kali-

60

EDISI 02, 26 Juni 2015

bata City saat berbincang dengan FORUM, Minggu lalu.

Yang mengherankan, kata dia, banyak WNA tinggal di sana membawa keluarga masing-masing. Anak-anak mereka yang seharusnya duduk di bangku sekolah justru dibiarkan tanpa mendapat pendidikan formal.

Meskipun keberadaan mereka sudah diendus oleh pihak imigrasi, namun razia yang dilakukan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, dianggap hanya akal-akalan saja. Sebab, WNA di sana tetap ramai.

Menurut pria yang berprofesi sebagai pengacara ini, agen-agen property dan pengelola apartemen Kalibata City seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap maraknya WNA yang menyalahi izin tinggal di sana.

Bahkan, ia menduga pengelola apartemen justru ‘main mata’ dengan pihak imigrasi sehingga razia yang dilakukan untuk menjaring WNA tidak efektif.

“Setelah razia pertama ada razia lagi, tapi tidak ada yang terjaring. Mungkin sudah bocor,” katanya.

Awal Mei lalu, pihak Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Selatan bersama jajaran Polres Metro Jakarta Selatan menjaring sedikitnya seratus WNA yang bermukim di Apartemen Kalibata City.

WNA yang dirazia kebanyakan dari pemberi suaka atau pengungsi dan tidak memiliki paspor. Kebanyakan dari mereka berasal dari Afrika dan Timur Tengah. Selain itu, petugas juga mendapati dua model asing asal Eropa yang tinggal di Tower Raffles Nomor 16 AA karena tidak memiliki izin.

Bagi para WNA yang terjaring oleh pihak imigrasi yang tidak memiliki ke-

lengkapan surat-surat resmi keimigrasian akan diberi sanksi berupa deportasi atau penangkalan.

Kepala Imigrasi Jakarta Selatan, Cucu Koswara yang coba dikonfirmasi FORUM di kantornya di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (15/6) Juni kemarin, menolak diwawancara karena ditunggu rapat.

“Waduh saya lagi buru-buru mau rapat. Kalau soal razia di Apartemen Kalibata City nanti saja saya kontak,” elak Koswara sambil meminta kartu nama FORUM. Setali tiga uang dengan Koswara, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Jakarta Selatan, Sukri Martin juga menolak diwawancara dengan alasan serupa. Pesan pendek yang dikiirim FORUM beberapa kali tak dibalas. Bahkan, Martin dihubungi melalui telepon juga tak menjawab.

Secara terpisah, Anggota Kom is i I I I DPR , Masinton Pasaribu mengungkapkan, pihaknya sudah s er ing meng ingatakan kepada

FOTO: ANTARAFOTO

Petugas Imigrasi melakukan razia terhadap warga negara asing (WNA) di Apartemen Kalibata City

pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam Rapat Dengar Pendapat untuk lebih mengintensifkan pengawasan orang asing.

“Fungsi intelijen keimigrasian harus lebih tajam. Lakukan razia terus menerus, jangan musiman. Terutama di lokasi-lokasi tempat tinggal dan tempat berkumpul orang asing,” tegas Masinton.

Ia menyebutkan, Apartemen Grand Pramuka di Jakarta Timur dan Apartemen Kalibata City merupakan kantungkantung orang asing yang harus diawasi.

Sebab, orang-orang asing yang tinggal di llingkung-

an apartemen kerap membuat onar sehingga merugikan warga lain.

Masinton mengingatkan, jika pengawasan orang asing tidak diintensifkan dapat membahayakan bangsa. Apalagi, banyak orang asing di Indonesia yang berbuat kriminal. “Kita kan tidak tau apa kegiatan mereka. Kalau memang sudah melanggar keimigrasian harus diambil tindakan tegas. Deportasi saja,” ujarnya.

Meski demikian, upaya Dirjen Imigrasi membenahi pengawasan orang asing dengan meluncurkan sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), mendapat apresiasi dari politisi Partai Demokrasi Indo-

nesia Perjuangan itu.

“Kalau sistem sudah dibangun, tapi tetap main-main juga. Nanti kitua dorong supaya pejabat-pejabat imigrasi yang tidak bekerja bagus, diganti saja,” tegas Masinton.

Seperti diketahui, Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Kabul Priyono pada 22 Mei 2015 lalu resmi meluncurkan APOA. Dengan aplikasi ini akan mudah diketahui jumlah orang asing dan keberadaanya di Indonesia.

Dasar pelaksanaan APOA adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Surat Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian tanggal 22 Mei 2015.

Namun, sejauh ini baru ada 10 kantor imigrasi yang dijadikan proyek percontohan yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Pangkal Pinang, Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan, Kantor Imigrasi Kelas I Manado, Kantor Imigrasi I Semarang,, Kantor Imigrasi Kelas II Karawang, Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Kantor Imigrasi Kelas II Sorong, Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo, dan Kantor Imigrasi III Tanjung Pandan.

Dengan sistem APOA, petugas imigrasi di wilayah tersebut dapat meminta pemilik penginapan untuk melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal di sana atau tempat tinggal warga dalam 1 x 24 jam sejak orang asing tersebut menginap.

Hal ini sesuai amanat Pasal 72 UU Keimigrasian yang berbunyi, pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta pejabat imigrasi yang bertugas.

Pelanggaran atas ketentuan UU tersebut diatur dalam Pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2011 yakni ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp25 juta. ● DARMANSYAH TANJUNG

EDISI 02, 26 Juni 2015

61

FOTO-FOTO: GRATMARTABE.COM

Suasana lokasi tambang PT Agincourt Resources di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumut.

BAU KORUPSI DI LADANG EMAS Berton-ton emas dan perak dikeruk. Akibatnya lahan rusak. Namun, berapa besar hasil yang diterima tak jelas rimbanya. Hanya memperkaya oknum-oknum?

K

amis sore, 16 April 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi kedatangan tamu dari Medan, Sumatera Utara. Tamu yang dimaksud Jaringan Monitoring Tambang. Mereka datang membawa bundelan dokumen kasus. Isinya, dugaan korupsi yang dilakukan PT Agincourt Resources (AR). Perusahaan tambang emas dan perak di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Perusahaan tambang emas ini dimililki G-Resources Group asal Hongkong setelah membeli konsesi dari perusahaan tambang OZ Mineral pada pertengahan 2009. G-Resources Group kini menguasai 95 % saham tambang Agincourt Resources. Pemegang lima persen saham lainnya adalah PT Artha Nugraha Agung. Kepemilikan Artha Nugraha Agung yang berstatus BUMD, 70 % dipegang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan 30 % Pemerintah Provinsi

62

EDISI 02, 26 Juni 2015

Sumatra Utara.

Dalam laporannya ke KPK, Jaringan Monitoring Tambang menemukan tiga aspek pelanggaran yang dilakukan PT AR. Aspek administrasi, teknis dan keuangan. Dari aspek teknis, eksplorasi PT AR di Kawasan Ula Hala Hulu berada di dalam kawasan hutan yang memiliki status Areal Penggunaan/Peruntukan Lain (APL). Dari hasil temuan team Jaringan Monitoring Tambang, di lokasi bekas hasil eksplorasi ditemukan fakta beberapa area yang telah diekplorasi dibiarkan begitu saja tanpa ada reklamasi kembali terhadap kawasan hutan yang terganggu.

Berdasarkan aturan, reklamasi harus diberikan tanda. Fakta di lapangan membuktikan, hasil pengeboran (ekplorasi) tidak ada plank yang menyatakan bahwa satu kawasan telah dilakukan reklamasi. Bilapun ada tanda, tanda ini dibuat dari kertas kardus yang bakal rusak dan musnah ketika hujan turun.

“Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa PT AR tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya pasca eksplorasi,” ujar Ali Adam Lubis, Direktur Eksekutif Jaringan Monitoring Tambang kepada FORUM, awal Juni.

Di tempat bekas ekplorasi memang diketemukan beberapa pohon yang ditanam. Tetapi ketika pohon itu dicabut oleh team, ternyata hanya berupa pohon yang ditancapkan. Disamping itu, dari hasil pengamatan team, tidak adanya lahan yang dipergunakan untuk penyemaian bibit untuk kegiatan reklamasi dan reboisasi yang terdapat di camp Ula Hala Hulu. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada persiapan terencana untuk dilakukan reklamasi pasca eksplorasi oleh PT AR. Merujuk hal itu, PT AR telah melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Pada BAB XIII Hak dan Kewajiban, di Pasal 96 huruf c menegaskan bahwa; Dalam penerapan kaidah teknik tambang yang baik pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pascatambang.

Akibat pelanggaran itu, PT AR terancam kena sanski. PP No.78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang BAB IX, Sanksi Administratif pada pasal 50 ayat (1), ayat (2) huruf a, b dan c, sanksi yang dikenakan kepada perusahaan tambang adalah peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan atau pencabutan IUP, IUPK atau IPR. Dari sisi administrasi, PT AR dinilai melanggar karena tidak memiliki izin sebagai perusahaan kontrak karya dari negara. Hingga kini, perusahaan itu masih memiliki izin atas nama PT Danau Toba Mining. Perusahaan itu milik Normandy Anglo Asia Indonesia PTE.LTD yang berbasis di Singapura dengan saham sebanyak 90% dan PT Austindo Mining Corporation sebanyak 10%. “Jual beli dari kontrak karya itu tidak diperbolehkan secara hukum,” tegas Ali. Dari sisi keuangan, Jaringan Monitoring Tambang menemukan beberapa kejanggalan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diserahkan PT AR kepada

FOTO-FOTO: JARINGAN MONITORING TAMBANG

Penamaan lokasi eksplorasi dan reklamasi yang hanya menggunakan kertas Kardus.

Keadaan ini berada di titik geografis N: 01º 32' 59,2” dan E : 099º 04' 20,2”

Lahan bekas ekplorasi yang ditinggalkan dengan sembarangan, dan beberapa pohon yang hanya ditancapkan keadaan ini berada di titik koordinat N: 01º 33' 03,2” dan E : 099º 04' 19,1”

Pemkab Tapanuli Selatan tidak transparan. Tahun anggaran 2012, penghasilan PBB yang diterima Pemkab Rp25,813 miliar dan pada tahun 2013, Rp23,912 miliar. Dari PBB ini terjadi penurunan sebesar Rp miliar lebih. “Seharusnya, tetap stabil. Kalau ada penurunan, indikasinya, terjadi tindak pidana korupsi,” tegas Ali. Kecurangan lain, pembayaran biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari data laporan keuangan Pemkab Tapanuli Selatan tahun anggaran 2013, penghasilan BPHTB pada tahun 2012 sebesar Rp481 juta, sementara pada tahun 2013 nihil alias tanpa BPHTB. “Tidak mungkin nol, seharusnya jumlah itu sama.”

Untuk Iuran eksploitasi PT AR tetap harus membayar sesuai dengan Kontrak Karya pada pasal 13. Tetapi PT AR tidak melakukan pembayaran pada tahun 2012. Dari hasil analisa yang dilakukan Jaringan Monitoring Tambang iuran eksploitasi/operasi yang wajib diberikan kepada pemerintah sebesar Rp7,936 mi-

Kawasan hutan terbuka seluas 8 x 12 m yang diketemukan team investigasi yang berjumlah 12 titik. Salah satu titik ini berada di titik geografis N: 01º 32' 56,6” dan E : 099º 04' 21,0”

liar untuk bijih emas seberat 3.462,4 kilogram. Sedangkan perak yang beratnya 13.487,7 kg, royalty yang menjadi kewajibannya Rp256 juta. Dalam hall ini Negara setidaknya dirugikan Rp8 miliar lebih.

Untuk deviden PT AR kepada pemerintah daerah juga memunculkan persoalan. Dari data laporan keuangan Pemkab Tapanuli Selatan tahun anggaran 2013, dividen hanya diberikan Rp10 miliar. Sedangkan pada tahun sebelumnya (2012) tidak ada deviden. “Menariknya, tidak ada satu dokumen resmi dari PT AR untuk memberikan dividen karena penolakan dari board China Sci-Tech Holdings Limited,” tegas Ali. Padahal, hitungan Jaringan Monitoring Tambang, dividen tahun 2012 ke Propinsi sebesar Rp 3,144 miliar dan ke Pemkab Tapsel Rp7,336 miliar. Sementara untu k t a hun 2013 ke Propinsi Rp31,875 miliar dan ke Pemkab Tapsel Rp74,376 miliar.

Yang paling aneh, bagi Jaringan Monitoring Tambang adalah soal keberadaan PT Artha Nugraha Agung (ANA).

Dari hasil penelusuran dan pencarian

data yang mereka dilakukan di pemerintah propinsi dan kabupaten serta DPRD Tapanuli Selatan, hampir semua pihak yang diketemui tidak mengetahui keberadaan kantor dan orang yang duduk menjadi komisaris dan direksi di PT ANA. Terkait hal itu, Senior Manager Corporate Communication PT AR Katarina Siburian membantahnya. Katarina malah mempertanyakan dasar perhitungan Jaringan Monitoring Tambang.

Dari mana angka dan data diperoleh serta bagaimana cara menghitungnya sehingga diperoleh angka tertentu.

“Kami tidak dapat memberikan tanggapan atau pun menjawab pertanyaan yang mengacu pada laporan JMT,” ujar Katarina melalui surat elektronik yang dikirimkan kepada FORUM. Sementara Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu yang dikonfirmasi mengenai berapa dana deviden yang diterima pihaknya selama tiga tahun PT AR berproduksi, tidak memberikan tanggapan apa pun. Pesan singkat yang dikirimkan FORUM juga tidak ditanggapi.

● ZULKARMEDI SIREGAR EDISI 02, 26 Juni 2015

63

NASIB RUKO TEDDY UBA

H

arus bersikap tegas. Apa pun resikonya. Mungkin itulah yang diyakini Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Jakarta Barat dalam penertiban di kawasan Tambora, Jakarta Barat.

Deretan rumah toko (ruko) di Jalan Pejagalan Raya No.62, Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, luluh lantak terkena penertiban, Selasa (16/6).

Sebanyak 54 unit ruko tiga antai tersebut dibongkar karena pihak pengembang atau pemilik tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Yakni, mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sejumlah warga di lokasi mengata-

64

EDISI 02, 26 Juni 2015

kan, bagunan ruko tersebut sudah setahun terakhir dibangun. Dulunya, lahan tersebut merupakan lahan kosong. Lahan bangunan itu berbatasan langsung dengan kali yang ada di bagian belakang.

Masih menurut warga yang minta identitasnya tidak diungkapkan, pembongkaran itu terpaksa dilakukan setelah tiga kali dilakukan penyegalan. “Segelnya selalu dicopot. Yang keempat, petugas langsung membongkar,” papar warga tersebut.

Ruko yang menempati lahan strategis itu dijual dengan harga Rp5 miliar hingga Rp6 miliar per unitnya. “Rukonya sudah tinggal huni. Listrik juga sudah masuk. Pemiliknya pasti orang sangat hebat. Soalnya berani membangun tanpa IMB,” ungkap warga yang biasa

mangkal di sekitar lokasi.

Menurut Sumber FORUM bangunan tersebut adalah Teddy Uban yang merupakan orang dekat Tomy Winata penguasa kawasan SCBD. Namun, warga yang dikonfirmasi terkait hal itu tak mau banyak berkomentar.

Bangunan permanen itu menempati lokasi di samping jembatan persimpangan arah ke Pluit. Tepatnya di depan Pasar Pejagalan. “Pak Ahok selalu melintasi jalur ini kalau mau pulang ke Pluit.

Pak Ahok berani juga, kami salut atas kepemimpinan beliau,” kata sejumlah tukang ojek dan sopir angkot yang melihat aksi pembongkaran tersebut.

Awal-awal penertiban, memang ada sedikit perlawanan. Seorang yang diduga disuruh pemilik bangunan menghalangi

BAN DIBULDOZER AHOK

alat berat untuk membongkar bangunan.

Orang tersebut bahkan sempat naik ke atas alat berat itu. Namun, setelah aparat gabungan Polsek Tambora, Polres Jakbar, dan Polda Metro Jaya, memerintahkan orang tersebut turun, yang bersangkutan pun patuh. Pembongkaran kemudian sukses dilakukan. TEKS DAN FOTO: YOSSEF S NGGARANG EDISI 02, 26 Juni 2015

65

K I T N A MAIN C N A W A L ME N A G N A KECUR Industri properti vertikal dengan produk berupa rumah susun atau apartemen, terus mengalami booming. Kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang sehat, aman, mudah dijangkau transportasi, serta harganya bersahabat mendongkrak peluang pasar yang cukup besar. Alternatif hunian berupa rumah tapak makin sulit bersaing karena lahan pemukiman yang kian sempit di perkotaan. Kalau pun ada, lokasinya di wilayah pinggiran sehingga menambah jarak tempuh, biaya dan menguras tenaga.

Namun bukan berarti membeli dan tinggal di rumah susun atau apartemen berarti bebas dari masalah. Selain rumitnya jual beli dan harga yang kian melonjak, warga penghuni juga harus berhati-hati pada praktek curang yang dilakukan developer nakal. Para pengusaha ini memanfaatkan kesibukan dan kelalaian para penghuni dengan cara menguasai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Padahal lewat paguyuban inilah, tarif Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang harus dibayar warga tiap bulan ditentukan.

Bahkan melalui tangan PPPSRS itu pula, developer nakal bisa memperoleh pemasukan tambahan dengan menyewakan fasilitas bersama milik warga kepada pihak lain. Hasilnya jarang dipertanggungjawabkan kepada warga secara jernih. Beragam modus operandi penipuan dan kecurangan lainnya juga sering terjadi demi keuntungan pengusaha nakal.

Sebagai konsumen, pemilik dan penghuni rumah susun/apartemen tentu tidak boleh menjadi korban yang tak berdaya. Mereka harus bersatu untuk memperjuangkan hak-hak bersama dan menutup lubang-lubang kecurangan dari developer dan lainnya. Namun demikian, perjuangan itu harus tetap dilaksanakan melalui jalur hukum dan sesuai etika moral yang baku. Jika syaratsyarat itu dilanggar, apa bedanya para korban dan pelaku kecurangan itu di mata hukum?

66

EDISI 02, 26 Juni 2015

BERLAGA DI PALAGAN RUMAH SUSUN

S

ebagai tentara, Mayor Jenderal TNI (Purn) Saurip Kadi sudah sering terluka dalam tugas. Namun mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tidak menyangka dirinya akan terluka cukup parah dalam kehidupannya sebagai warga sipil. Jari telunjuk kanannya sobek sehingga perlu mendapatkan jahitan bedah, ketika memperjuangkan kepentingan para pemilik dan penghuni apartemen Graha Cempaka Mas di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, pada Senin 1 Juni 2015.

“Tangan saya terkena pecahan kaca, saat mengamankan p engacara Hok li Lingga dari perusahaan pengembang PT Duta Pertiwi. Dia sempat terkurung di dalam kantor pengelola karena takut menghadapi warga penghuni Graha Cempaka Mas yang marah kepadanya,” kata Ketua Kongres Nasional Pemilik Penghuni Rusun Indonesia, Saurip Kadi, di kantornya di daerah Cawang, Jakarta Timur, pekan lalu. Warga juga mengusir para satpam yang hendak membubarkan aksi protes damai itu dengan memakai alat-alat semprot pemadam kebakaran.

Peristiwa itu terjadi ketika warga memprotes tindakan para pegawai PT Duta Pertiwi dan pengelola apartemen, yang memutus aliran listrik ke sebagian rumah hunian yang sudah dimiliki atau dihuni selama belasan tahun. Unit-unit apartemen yang diputus aliran listriknya adalah milik atau yang dihuni oleh para warga yang menolak kenaikan tarif Iuran

Pengelolaan Lingkungan (IPL) oleh pengelola. Tarif IPL terdiri dari tarif listrik, air bersih, jasa keamanan, jasa kebersihan dan pemeliharaan fasilitas di lingkungan rumah susun Graha Cempaka Mas. Bentrokan sporadis sudah beberapa kali terjadi di kompleks rumah susun dengan enam menara, berisi 888 unit apartemen serta 161 unit rumah kantor

Aksi protes Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran (PPRC) Graha Cempaka Mas terhadap PT Duta Pertiwi Tbk. FOTO: ANTARAFOTO/

VYT

(rukan), di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut. Bahkan akibat tuduhan menggalang aksi protes ilegal atas pemadaman listrik sepihak tadi, Mayjen (Purn) Saurip Kadi dan tiga warga lainnya sempat ditangkap oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jakarta Pusat pada 20 Januari 2015.

Anehnya, surat laporan pengaduan yang ditandatangani oleh Robertus Satriotomo, Manajer Properti PT Duta Pertiwi, baru disusun dan diajukan setelah

mantan anggota DPR dari Fraksi ABRI itu diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh polisi. Untunglah, Kepala Polres Jakarta Pusat, Kombes AR Yoyol, akhirnya membebaskan Saurip Kadi keesokan harinya.

Kisruh antara pengelola/pengembang dan warga rumah susun Graha Cempaka Mas, bahkan meluas hingga menimbulkan korban di pihak lain. Empat wartawan dari RCTI, SCTV, Metro TV dan Beritasatu.com yang hendak meliput aksi protes warga di lokasi rumah susun itu pada Senin, 27 April 2015, dianiaya oleh sejumlah satpam sehingga terluka parah. Akibatnya, tiga orang satpam yang terbukti menganiaya ditahan di Polres Jakarta Pusat.

Mengapa sampai harus terjadi bentrokan berdarah antara warga pemilk dan penghuni rumah susun, dengan karyawan dan petugas satpam yang diupah PT Duta Pertiwi? “Pemicunya adalah keserakahan PT Duta Pertiwi Tbk, yang tidak mau melepaskan hak pengelolaan rumah susun kepada warga pemilik dan penghuni.

Mereka bertahan karena sudah telanjur menikmati keuntungan besar dari penyewaan dan komersialisasi berbagai fasilitas bersama di rumah susun kepada pihak lain atas nama warga pemilik dan penghuni,” kata Saurip Kadi, yang juga Ketua Forum Komunikasi Warga Graha Cempaka Mas (FKWGCM).

Padahal dalam tempo satu tahun setelah serah terima unit rumah susun kepada pemilik (jual beli telah sempurna), seharusnya perusahaan pengembang atau developer sudah menyerahkan hak pengelolaan rumah susun kepada warga. Developer hanya wajib mengelola rumah susun selama masa transisi maksimal satu tahun untuk mengantisipasi masalah pada fasilitas bersama dan layanan dasar kepada pemilik dan penghuni (penyewa).

EDISI 02, 26 Juni 2015

67

68

EDISI 02, 26 Juni 2015

para pemilik dan penghuni rumas susun di Indonesia.

Kondisi ini berubah setelah sebagian penghuni yang dipimpin Saurip Kadi mempertanyakan laporan kerja PPPSRS dan badan pengelola pada tahun 2013.

Bahkan kelompok warga ini telah melaporkan dugaan tindakan penipuan, penggelapan dan pemalsuan keterangan dengan perkiraan kerugian Rp 2 triliun pada 22 Agustus 2013. Sejumlah tindak pidana yang dilakukan PT Duta Pertiwi sebagai badan pengelola rusun GCM pun mulai terungkap.

Brigjen (Purn) Krismanto mencontohkan, Duta Pertiwi telah melanggar kontrak dengan PT Perusahaan Listrik Negara tentang penggunaan listrik untuk kebutuhan perumahan semata. Padahal dalam prakteknya, badan pengelola itu juga menggunakan aliran listrik dari gardu induk yang sama untuk menyalakan menara BTS (Base Transmission Station) pendukung sarana telekomunikasi di atap-atap menara rumah susun. Tarif listrik buat BTS semestinya dipatok dari tarif listrik industri, bukan tarif perumahan.

Pendapatan sewa lahan dan listrik dari BTS itu, menurut Krismanto, tidak pernah diaudit dan disetorkan ke rekening PPPRS GCM selama belasan tahun.

Begitu pula pendapatan dari sewa lahan untuk kantin dan kios-kios di lobby serta selasar, yang tidak dipertanggungjawabkan kepada warga dan PPPSRS oleh PT Duta Pertiwi. Padahal nilai sewanya bisa mencapai miliaran rupiah per tahun.

Pelanggaran lain berupa, lanjut Krismanto, menempatkan Dana Ca-

: TO FO

D

.

OK

KA

PP

RI

Garis Polisi dipasang di pintu kantor PPPSRS Graha Cempaka Mas.

FORUM/YOSSEF S NGGARANG

Fasilitas bersama yang dikelola adalah Barang Bersama seperti tandon air, penangkal petir, detektor kebakaran, saluran air limbah, panel listrik PLN, trafo, jaringan telepon, air bersih, kabel listrik serta aliran listriknya ; Bagian Bersama berupa lobby, lift, teras, atap bangunan, kolam renang dan lainnya ; Tanah Bersama termasuk halaman, pekarangan, taman dan lahan parkir. Inilah fasilitas yang menjadi hak milik bersama setiap pemilik unit apartemen maupun rumah kantor (rukan), yang harus dikelola selama setahun, lalu dikembalikan kepada warga penghuni.

Payung hukumnya sudah jelas. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik (P3SRS) No. 15 Tahun 2007. Regulasi ini lalu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Sesuai pasal pasal 54 ayat 1 pada UU No. 20/2011, para penghuni rumah susun, wajib membentuk perhimpunan penghuni guna mengatur dan mengurus kepentingan bersama. Organisasi nirlaba Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) itu beranggotakan para wakil penghuni, yang dipilih bersama oleh warga. Pengelolaan rumah susun dapat dilakukan sendiri oleh PPPSRS, menurut pasal 75 ayat 4, atau bisa juga dengan menunjuk badan pengelola dari luar (outsourcing) agar pengelolaan dapat diurus secara profesional dan terstruktur.

“Sejak 1999 sampai 2013, pengembang PT Duta Pertiwi merekayasa pembentukan PPPSRS di Graha Cempaka Mas (GCM), yang sebagian besar pengurusnya adalah karyawan perusahaan itu dan mayoritas bukan warga GCM. PPPSRS pimpinan Agus Iskandar ini lalu mengontrak PT Duta Pertiwi sebagai badan pengelola. Praktek-praktek itu jelas melanggar UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun,” kata Brigjen TNI (Purn) dr. Krismanto Prawirosumarto, Ketua Kesatuan Aksi Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI), lembaga nirlaba yang memperjuangkan hak-hak

Rumah susun Graha Cempaka Mas di Kemayoran yang dibangun oleh PT Duta Pertiwi Tbk.

dangan (sinking fund) dari iuran warga ke dalam rekening bank milik Duta Pertiwi, lalu dihitung sebagai pemasukan perusahaan properti tersebut. Padahal seharusnya dana itu dimasukkan ke dalam rekening khusus atas nama PPPSRS, dan tidak bisa digunakan pihak lain.

“Sebagai perusahaan terbuka yang harus melaporkan untung rugi kepada pemegang saham, Duta Pertiwi telah melakukan kebohongan publik tentang sumber pendapatannya,” ujar Krismanto yang juga dokter medis kemiliteran.

Masalah yang berpotensi pelanggaran pidana itu, lalu ditutupi dengan mengekspos kasus penolakan warga untuk melunasi kewajiban mereka. Badan pengelola/PT Duta Pertiwi mengklaim, sebagian warga tidak mau membayar tarif rekening listrik dan IPL yang dinaikkan secara sepihak. Bahkan mereka juga membentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran (PPRSC) Graha Cempaka Mas (GCM), yang dipimpin oleh Tonny Soenanto, Palmer Situmorang SH dan Saurip Kadi.

“Warga memang menolak karena badan pengelola PT Duta Pertiwi menggelembungkan (mark up) tagihan listrik, sekitar 37% - 57% dari tarif resmi PLN. Mereka juga menambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %, yang tidak pernah ditagihkan PT PLN atas pemakaian listrik di bawah 6.600 Watt untuk pelanggan perumahan,” kata Krismanto dari KAPPRI. Sekitar 170 warga sepakat

ng

untuk hanya membayar tagihan IPL melalui PPRSC, bukannya lewat PT Duta Pertiwi.

Adanya lembaga tandingan itu, memicu bentrokan antara kedua pihak berulang kali sejak Januari 2014. Saurip Kadi menuding, PPPSRS dan PT Duta Pertiwi telah memakai ratusan preman dan satpam untuk memutuskan aliran listrik, lalu merusak fasilitas kelistrikan di unit-unit rumah susun yang menolak membayar kepada PT Duta Pertiwi. Sebaliknya, PPPSRS dan PT Duta Pertiwi menuduh Saurip Kadi mengintimidasi warga, dengan mengerahkan para pendukungnya dari wilayah Mesuji di Lampung ke GCM di Jakarta.

Pengacara PT Duta Pertiwi, Hoklie Lingga SH, menilai tuduhan PPRSC menyesatkan. Dia bilang, PT PLN memasok listrik ke GCM lewat gardu induk berdaya 5.190.000 Volt Amphere (VA) dengan sistem curah. PLN menyerahkan sepenuhnya pendistribusian dan penagihan tarif listrik di lingkungan GCM kepada developer atau badan pengelola.

“Yang penting, tagihan listrik bulanan sesuai data pemakaian di gardu induk dilunasi. Maka kami terpaksa menalangi pembayaran listrik untuk 170-an warga yang menunggak selama dua tahun terakhir, supaya listrik tidak diputus PLN dan kredibilitas perusahaan kami terjaga,” ujar Hoklie di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu 17 Juni 2015. Dia

mengklaim, tagihan listrik untuk menara BTS dan sarana yang disewakan kepada pihak-pihak lain tidak dicampurkan dengan tagihan listrik warga.

Menyinggung soal pembentukan PPPSRS yang dinilai sebagai campur tangan developer, Hoklie Lingga mengingatkan, PT Duta Pertiwi juga memiliki puluhan unit rumah susun di seluruh menara GCM. Sebagai pemilik unit, perusahaan itu berhak menjadi wakil warga di PPPSRS setelah dipilih dalan Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA). “Apa salahnya bila PT Duta Pertiwi mengajukan diri, lalu dipilih oleh PPPSRS sebagai badan pengelola sesuai UU No.21/2011,” lanjut alumnus Universitas Kristen Indonesia tersebut.

Hoklie juga membantah PT Duta Pertiwi telah melakukan mark up atas tagihan listrik kepada warga. “Tagihan listrik tidak dihitung dengan rumus tarif normal, sebab PLN menambah tarif khusus pemakaian di beban puncak (malam hari) yang lebih mahal. Ditjen Pajak mendukung tindakan PLN menetapkan PPN 10%, karena sudah memasok daya ke gardu induk sebesar 5 juta VA itu,” ujarnya. Beban PPN itu selanjutnya dibagi rata kepada pemakai listrik rumahan di GCM. Terlepas dari benar tidaknya klaim masing-masing pihak, masalah yang terjadi di rumah susun GCM ternyata juga menjadi problem di kawasan rumah susun/apartemen lainnya. Data dari KAPPRI mengungkapkan, masalah terkait badan pengelola dan pengelolaan fasilitas rumah susun terjadi pada lebih dari 60 kawasan rumah susun, dimana 56 diantaranya berlokasi di DKI Jakarta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menerima pengaduan masalah properti hingga 157 kasus pada tahun 2014 saja – naik dari 121 kasus pada tahun sebelumnya. Pengaduan itu melibatkan sedikitnya 100 perusahaan pengembang/developer apartemen.

“Yang paling sering diadukan tentang PPPSRS dan tarif Iuran Pengelolaan Lingkungan. Juga soal ingkar janji developer, serta perjanjian akta jual beli dan hak guna bangunan yang bermasalah,” kata Sularsi, Koordinator Pengaduan dan

Hukum YLKI, beberapa waktu lalu.

Pengaduan lain terkait pengembalian dana yang tidak diselesaikan, perbedaan kualitas dan spesifikasi bangunan, serah terima unit atau sertifikat yang terlambat, hingga status lahan properti yang disengketakan.

Sularsi mengungkapkan, penetapan tarif IPL oleh PPPSPRS diadukan karena dilakukan sepihak, tanpa berkoordinasi dengan penghuni. “PPPSRS juga sering dipilih dan didominasi oleh pengembang, sehingga tarif IPL-nya dianggap menguntungkan pihak pengembang,” lanjutnya. Begitu pula dengan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, atau milik bersama, yang dikomersialkan oleh PPPSRS dan uang yang didapat tidak dipertanggungjawabkan kepada penghuni.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit, mengakui adanya praktek curang dalan penetapan tarif IPL dan pengelolaan fasilitas bersama secara komersial melalui PPPSRS. Kondisi ini terutama bisa terjadi ketika unit-unit rumah susun yang masih kosong lebih banyak daripada yang sudah terisi.

“PPPSRS itu kan paguyuban warga, semacam rukun tetangga (RT) saja. Jika lebih banyak unit yang kosong daripada yang sudah dibeli penghuni, pengembang mudah melakukan intervensi pada kebijakan dari PPPSRS, karena secara hukum mempunyai hak suara lebih banyak,” ujar Panangian. Hak suara dalam PPPSRS memang ditentukan dari berapa meter persegi lahan rumah susun yang dimiliki si pemegang suara, bukan dari jumlah unit rumah susunya yang berbeda-beda ukuran.

Calon pembeli bisa menyiasati peluang kecurangan itu, menurut Panangian, dengan membeli apartemen yang unitnya sudah terjual lebih dari setengahnya. “Untuk apartemen yang sudah kondusif, konsumen yang menguasai PPPSRS. Kalau kebanyakan (unitnya) dihuni, atau apartemen laku semua, pengembang mana berani main-main,” kata Panangian Simanungkalit. Memang kita harus ‘teliti sebelum membeli”.

● ERWIN PURBA EDISI 02, 26 Juni 2015

69

AKAL BULUS MELEGO APARTEMEN

T

ulisan berjudul “Sebuah Catatan Ringan” yang dibuat Muhadkly Acho pada media sosial mengenai keberadaan Apartemen Green Pramuka City, Jakarta Pusat, itu boleh jadi tidak ringan. Sebab isinya justru habis-habisan menguliti pihak developer apartemen yang dinilainya telah banyak merugikan konsumen.

Intinya, sebagai salah seorang pembeli Apartemen Green Pramua City, Muhadkly, merasa telah dikibuli pengembang apartemen tersebut.

Muhadkly hanya salah satu potret konsumen apartemen yang telah menjadi korban pihak pengembang. Ada konsumen misalnya menerima unit yang dibelinya tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan pengembang. Ada juga konsumen apartemen yang dirugikan karena ikut terjerat kasus hukum developer di pengadilan. Bahkan ada konsumen apartemen yang benar benar buntung. Duit sudah keluar, namun unit yang dijanjikan tidak pernah kunjung datang. Karena itu, waspadalah, waspadalah.

Seperti dijelaskan Muhadkly, pada awalnya ia tertarik membeli salah satu unit Apartemen Green Pramuka lantaran iklannya yang menyebutkan 80% lahan apartmen akan digunakan untuk taman terbuka. Tapi ia meragukan janji sang pengembang tentang konsep green living, karena faktanya pengembang akan membangun 17 tower. Lalu di mana taman terbukanya?

Tidak itu saja. Pengembang juga tidak kunjung menyerahkan sertifikat kepada konsumen yang sudah melunasi pembayaran. Bahkan setelah tiga tahun konsumen tinggal disana, sertifikat tidak kunjung diberikan. Menurut pengembang, sertifikat baru akan diberikan setelah 17 tower berdiri.

Muhadkly juga membeberkan “daftar dosa” pengembang Apartemen Green Pramuka City yang lain. Sejumlah

70

EDISI 02, 26 Juni 2015

Berbagai modus dilakukan pengembang untuk memikat calon pembeli apartemen. Bagaimana kiat membeli apartemen dengan aman? rekan Muhadkly kemudian membentuk paguyuban untuk mengontrol pengelolaan apartemen sehari-hari yang dilakukan developer sebagai PPRS Sementara.

Demo pun digelar. Buntutnya terjadi bentrok fisik antara pihak developer dan paguyuban yang berakhir saling lapor ke polisi.

Janji palsu pengembang seperti itu pula, nampaknya yang dirasakan oleh sejumlah konsumen Apartemen The Belleza, Jakarta Selatan. Bahkan perkaranya sampai bergulir ke pengadilan. Konsumen menuntut PT Sumber Daya Nusaphala (SDN), yang menjadi pengembang Apartemen The Belleza, untuk membayar ganti rugi kepada konsumen, lantaran ingkar janji mengenai unit yang diberikan kepada konsumen. Luas unit yang diberikan kepada konsumen ternyata lebih kecil dari yang dijanjikan.

Lain lagi nasib konsumen Apartemen Kemanggisan. Mereka terbelit dalam permasalahan hukum pihak pengembang yang dinilai tidak dapat menyerahkan unit kepada beberapa konsumen pada waktunya. Pihak developer kemudian dipailitkan lewat peradilan niaga.

Konsumen lain yang tidak ikut ikutan berperkara jadi korbannya. Mereka terpaksa menerima ganti rugi ala kadarnya dari budel pailit yang diurus oleh pihak kurator.

Apa yang dilakukan PT Royal Premier International lebih kejam lagi. Sekali pun bukan developer, namun perusahaan tersebut berhasil menarik dana ratusan miliar dari sejumlah konsumen apartemen di sejumlah kota, Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Bali.

Padahal Royal Premier cuma broker

pencari pembeli apartemen dengan cara memasang iklan di media massa dan brosur yang mengiming-imingi harga miring dan pemberian hadiah langsung kepada calon konsumen.

Untuk mengelabui calon konsumen Royal Premier, sebelumnya membuat kontrak dengan pihak developer, untuk ikut memasarkan unit apartemen. Agar calon pembeli bertambah yakin lagi, Royal Premier, juga menggunakan logo Century 21 dan Asuransi Sun Life Finance sebagai mitra kerjanya, dimana keduanya memang sudah punya nama.

Seorang konsumen, Budiman, menceritakan ketertarikannya membeli unit apartmen melalui Royal Premier, karena adanya iming-iming hadiah langsung kendaraan roda empat. “Belakangan saya tahu mobilnya juga leasing,” kata Budiman yang berprofesi sebagai dokter.

Korban Royal Premier mencapai ratusan orang. Menurut Kepala Sub Direktur Fiskal Moneter dan Devisa Dirkrimsus Polda Metro AKBP Arie Ardian,

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Warga berdemo di depan Apartemen Green Pramuka City.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

korbannya sampai 1.157. Kerugiannya ditaksir lebih dari Rp 800 miliar.

Memang saat ini banyak calon konsumen apartemen rentan terhadap informasi bohong, bahkan cenderung mengarah pada upaya penipuan. Sebaliknya tidak sedikit pengembang yang memanfaatkan ketidakmengertian konsumen dengan sengaja memberikan informasi bohong. Karena itu sebaiknya konsumen dituntut lebih berhati-hati lagi.

Sebaiknya konsumen mengenali betul pengembangnya. Bagaimana track record developer. Bila perusahaan pengembang tadi tergolong baru maka selayaknya konsumen ekstra hati-hati. Jangan cepat tergiur dengan harga murah atau hadiah-hadiah aduhai yang dijanjikan.

Dalam hal mempelajari legalitas tanah tidak salah juga bila konsumen melakukan pengecekan yang lebih detail.

Bila perlu dengan memakai jasa pengacara yang faham hukum property dan masalah pertanahan. Bagaimana misalnya status tanah yang akan dibangun?

Apakah tidak dalam sengketa? Bagaimana dengan perijinan dan peruntukannya?

Begitu juga hal tehnis lain yang sebaiknya diketahui konsumen. Seperti halnya masalah hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian standar yang disodorkan pengembang. Apalagi konsumen hanya dihadapkan pada gambar, di mana fisik bangunan memang belum ada. Bagaimana bila sudah dilakukan pembayaran uang muka, pengembangnya kabur? Bagaimana bila developer

membangun tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan?

Persoalan-persoalan hukum seperti itu, setiap saat dapat menjerat para konsumen apartemen. Bila konsumen tidak waspada, sama artinya membeli kucing dalam karung. â—? MAT

EDISI 02, 26 Juni 2015

71

â—?WAWANCARA "PPPSRS ITU SUMBER UANG"

D

M. Hokli H Lingga, SH

Dalam banyak kasus konflik pengembang dan warga di rumah susun atau apartemen, P3SRS selalu menjadi masalah utama. Mengapa ini terjadi?

Karena P3SRS itu adalah sumber uang yang bernilai besar. Banyak orang berebut ingin memperoleh bagian dari transaksi bisnis yang bisa dilakukan P3SRS sebagai pengelola rumah susun. Kita bicara jumlah pendapatan bisnis bernilai miliaran rupiah per bulan.

Apa saja contoh transaksi bisnis itu?

Sesuai Undang-Undang N0. 20 tahun 2011, P3SRS berhak menunjuk perusahaan lain (outsourcing) untuk menyediakan jasa keamanan, kebersihan (cleaning service), perawatan taman dan kolam renang, parkir, atau menyewakan lahan atap untuk menara BTS telekomunikasi. Ada juga hak mengelola dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) untuk

72

EDISI 02, 26 Juni 2015

Pengacara PT Duta Pertiwi, Tbk

membayar tagihan listrik, air dan lainnya dari warga penghuni dan penyewa.

Mengapa P3SRS belum terbentuk di Graha Cempaka Mas setelah dua tahun pengelolaan oleh PT Duta Pertiwi? Apakah persero itu keberatan untuk melepas transaksi besar itu kepada warga?

P3SRS sudah terbentuk di Graha Cempaka Mas sejak 2012, dengan ketuanya Agus Iskandar, yang masa tugasnya selesai Maret 2015. P3SRS ini yang memilih PT Duta Pertiwi sebagai pengelola rumah susun, sebab perusahaan ini yang paling paham seluk-beluk GCM yang dibangunnya. Pemilihan perusahaan developer sebagai pengelola juga sudah dilakukan di kawasan rumah susun lainnya.

P3SRS Agus Iskandar dituduh jadi boneka agar bisa disetir untuk memilih Duta Pertiwi sebagai pengelola. Bahkan ada perwakilan Duta Pertiwi di dalam P3SRS itu. Benarkah?

Sebagai developer, Duta Pertiwi memiliki sejumlah unit apartemen di keenam menara di GCM. Sebagai pemilik unit, Duta Pertiwi berhak menjadi pengurus P3SRS jika dipilih oleh warga lainnya. Kalau P3SRS memilih perusahaan lain untuk mengelola GCM, apa salah bila Duta Pertiwi mengajukan diri?

Duta Pertiwi dituduh menaikkan tarif listrik dan mematok Pajak Pertambahan Nilai pada tagihan listrik warga. Seharusnya tidak boleh, kan?

PT Perusahaan Listrik Negara sudah mendirikan gardu induk di setiap kawasan rumah susun. Dari angka pemakaian yang tercatat di situ, PLN menagih ke developer, atau pengelola, atau P3SRS setiap bulan. Angka tagihan itu disusun sesuai tarif normal, dan tarif

FOTO: FORUM/YOSEF S NGGARANG

alam proses sengketa antara perusahaan pengembang PT Duta Pertiwi Tbk dengan warga pemilik dan penghuni rumah susun Graha Cempaka Mas di Jakarta Pusat selama beberapa tahun terakhir, M. Hokli H. Lingga, SH yang dibikin paling sibuk. Mewakili PT Duta Pertiwi Tbk, anak perusahaan Sinar Mas Grup, Hokli Lingga harus menghadapi protes warga akibat masalah pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS/P3SRS) di rumah susun, apartemen dan mall karya grup Sinar Mas di Jakarta.

Mengapa P3SRS menjadi tuntutan penting pemilik dan penghuni menaramenara rumah susun (apartemen)? Padahal tugas badan usaha itu tidak mudah dan sering dihujat sesama warga bila terjadi masalah. Berikut penjelasan alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta itu kepada Erwin Purba dan fotografer Yosef Nggara di kantornya, Rabu 17 Juni 2015 :

khusus di saat pemakaian tinggi yang lebih mahal. Warga menghitung hanya dengan tarif normal, padahal PLN menagih dengan tarif berbeda. Ditjen Pajak menetapkan pasokan listrik di gardu induk PLN, yang jelas di atas 6.000 KW, harus kena PPN 10 persen. Jadi, kami kenakan PPN ke tagihan warga, wajar kan?

Duta Pertiwi memutus aliran listrik ke unit-unit yang pemiliknya tidak mau membayat IPL kepada Duta Pertiwi.

Padahal mereka sudah membayar ke P3SRS bentukan warga. Mengapa?

PLN menagih pembayaran listrik kepada developer, atau pengelola rumah susun yang sudah sah beroperasi. P3SRS tandingan itu hanya didukung 170 warga, ratusan lainnya memilih P3SRS Agus Iskandar. Mereka berkeberatan karena Duta Pertiwi harus membayari tagihan listrik semua warga, termasuk yang membayar ke pihak lain selama dua tahun. Mereka menuntut aliran listrik ke unit-unit yang belum melunasi tagihan harus diputus. Kalau warga memang sudah membayar ke pihak lain, mestinya penerima uang itu membayarkan kepada Duta Pertiwi untuk diserahkan ke PLN. Sampai sekarang, tidak ada uang warga yang diserahkan. â—?

●WAWANCARA "DUTA PERTIWI RAMPAS HAK WARGA" Mayor Jenderal (Purn.) Saurip Kadi Ketua Dewan Penasihat PPRSC GCM

FOTO: LENSAINDONESIA

kantornya di Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu:

M

ayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi sering diledek oleh para rekannya sesama purnawirawan TNI, karena masih memimpin aksi protes di kawasan rumah susun Graha Cempaka Mas (GCM), Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Mereka bilang, saya mestinya santai saja menikmati masa pensiun. Tapi, saya tidak bisa diam menyaksikan temanteman saya didzholimi oleh perusahaan pengembang yang merampas hak-hak warga penghuni GCM,” kata mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut.

Saurip Kadi mencontohkan kedzholiman yang dilakukan PT Duta Pertiwi Tbk: menaikkan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) secara sepihak, pemutusan aliran listrik dan perusakan sarana kelistrik di unit-unit apartemen yang penghuninya menolak membayar tarif IPL baru, serta memakai kelompok preman untuk menindas aksi protes warga yang dirugikan.

Mengapa kondisi ini terjadi dan bagaimana kelanjutannya? Berikut penjelasan Saurip Kadi sebagai Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM) kepada FORUM di

Mengapa sebagian warga dan PPRSCGCM terus memprotes PT Duta Pertiwi dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) di Graha Cempaka Mas? PPRSC dan warga tidak bisa tinggal diam terhadap kedzholiman PT Duta Pertiwi. Mereka merampas hak warga dengan memutus aliran listrik dari PLN, setelah mereka menggelembungkan (mark up) tagihan listrik di atas harga normal PLN kepada penghuni. Ketika penghuni akan menghidupkan kembali aliran listrik, mereka justru dihalangi dan dianiaya oleh satpam dan kelompok preman yang diupah Duta Pertiwi.

Bukankah pemutusan listrik itu karena warga tidak membayar tagihan berbulan-bulan?

Warga semula tidak mau membayar karena tagihan listriknya di-mark up 37% sampai 57% dari tarif yang ditagih PLN. Bahkan dalam surat tagihan juga ada PPN 10%, padahal PLN tidak menagih PPN untuk pelanggan dengan daya di bawah 6.600 Watt. Setelah ada perdamaian di Polres Jakarta Pusat pada Februari 2015, warga boleh memilih untuk membayar lewat badan pengelola (PT Duta Pertiwi) atau lewat PPRSC. Dan mereka sudah membayar melalui PPRSC, meskipun pembayaran itu tidak diakui oleh pengelola.

Mengapa anda membentuk PPRSC bersama teman-teman, mestinya gabung saja di PPPSRS? Sesuai UU No. 21 tahun 2011, PPPSRS itu harus dibentuk oleh pemilik dan penghuni GCM. Tapi PT Duta Pertiwi merekayasa pembentukan PPPSRS de-

ngan memasukkan orang-orangnya, termasuk yang tidak tinggal di sini. Ketuanya saja merangkap jabatan serupa di lima kawasan apartemen. Dengan cara itu, PPPSRS bisa diarahkan untuk menunjuk PT Duta Pertiwi sebagai badan pengelola.

Jadi, kami mendirikan PPRSC yang sudah disahkan Keputusan Gubernur sejak tahun 2000. Sejak 3 Februari 2015, masa bakti PPPSRS sudah berakhir, sehingga kontrak pengelolaan dengan PT Duta Pertiwi juga harus berakhir. Seharusnya, PPRSC yang kini sah menjadi paguyuban warga. Jika kami diakui sebagai PPPSRS, segala kericuhan ini akan diperbaiki demi kepentingan warga.

Lalu, mengapa belum terlaksana sampai sekarang?

Ada campur tangan pihak luar, termasuk dari instansi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta telah menunjuk PT Duta Pertiwi sebagai badan pengelola GCM secara tertulis. Dia juga menetapkan, pembayaran IPL hanya disetor kepada badan pengelola, yaitu Duta Pertiwi. Ini kan pelanggaran atas UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun, yang mewajibkan PPPSRS mengurus kepentingan pemilik dan penghuni, dengan membentuk atau menunjuk pengelola rusun.

Tindakan yang melanggar hukum ini sudah diperingatkan berulang kali oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ir. Taufik Widjoyono. Sekretaris Jenderal Kementerian itu, sudah mengirimkan surat tertanggal 03 Juni 2015, yang isinya mendesak Pemprov DKI melakukan revisi terhada surat Kadis Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta tersebut. Meskipun sudah memicu keresahan dan masalah keamanan, ternyata Pemprov DKI Jakarta belum melaksanakan permintaan Kementerian PU dan PR tersebut. ● EDISI 02, 26 Juni 2015

73

APBMI: Putusan Hakim Ngawur

FOTO: FORUM/DOK.

Pertamina digugat perusahaan daerah. Melanggar UU Pelayaran dan Keptusan Menhub. Vonis hakim janggal.

Suasana Sidang gugatan APBMI kepada Pertamina di PN Jakpus.

D

unia hukum kita aneh. Sudah biasa. Ini satu contohnya. Setelah empat kali ditu nd a d e ng an b e r b ag ai alasan, akhirnya Selasa siang (16/6) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis atas perkara gugatan Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Dumai kepada PT Pertamina. Putusannya janggal: menolak gugatan Penggugat (APBMI Dumai) dan menolak eksepsi Tergugat (Pertamina). Jadi siapa yang menang?

Tidak ada.

Majelis Hakim sidang perkara gugatan nomor 402/PDT.G/2014 itu diketuai Ibnu Widodo SH, MH. Anggotanya Nurchakim.

Dalam kasus ini, APBMI Dumai menggugat Pertamina karena secara sengaja tidak melibatkan perusahaan bongkar muat dalam pengapalan Green Coke, residu padat olahan minyak, di

74

EDISI 02, 26 Juni 2015

Pelabuhan Pertamina Dumai sejak 2002.

Padahal, menurut UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, proses bongkar muat di pelabuhan harus menyertakan perusahaan dan buruh bongkar muat setempat. Perbuatan melanggar hukum lainnya, Pertamina dianggap sengaja menabrak Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 6/AL 3014/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989, yang didasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, dan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Upaya mediasi sudah dilakukan.

Pada 13 Agustus 2014 lalu, APBMI Riau/ Dumai melayangkan somasi ke Pertamina UP II Dumai. Tembusannya ke Menteri BUMN. Tetapi sama sekali tidak mendapat tanggapan. Somasi itu seperti dianggap angin lalu. Lantaran tak mau hak-haknya diterabas, APBMI menggugat Pertamina cq Pertamina UP II Dumai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

pada 25 Agustus lalu. “Pertamina dengan terang benderang dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Akibatnya kami dirugikan. Kami menuntut tergugat Rp 21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah),” jelas Ahmad Jony Marzainur, Kamis pekan lalu (18/6).

Kualitas green coke Dumai terkenal di seantero jagat. Pengapalan green coke (warga Dumai menyebut tai minyak) masih berlangsung hingga kini. Toh Pertamina tetap cuek tak melibatkan perusahaan dan buruh bongkar muat setempat.

Dalam satu sidang APBMI meminta majelis hakim untuk menghentikan kegiatan bongkar muat selama proses hukum berjalan. Pertimbangannya: Pertamina sebagai perusahaan negara sudah selayaknya taat dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Tapi permintaan itu tak disetujui hakim.

Hakim beralasan Pertamina adalah juga perusahaan pelayaran nasional. Padahal dalam konsiderannya, Pertamina adalah perusahaan tambang minyak dan gas nasional. Juga dikatakan hakim, bahwa khusus untuk Terminal Khusus Pertamina diberikan kewenangan tersendiri untuk melakukan aktivitas bongkar muat. “Ini jelas menyalahi UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,” tegas kuasa hukum APBMI, Chepy Supriatna Pamungkas, SH. Pasal 31 (1, 2 a) dan Pasal 32 UU itu menyebut: pelaksanaan seluruh proses kegiatan Bongkar Muat harus dilaksanakan oleh Perusahaan yang bergerak khusus di bidang itu, yaitu Perusahaan Bongkar Muat, baik berupa stevedoring, cargodoring ataupun receiving/delivery.

UU itu sama sekali tidak menyebutkan soal Terminal Khusus yang dijadikan alasan Pertamina punya hak bongkar muat tersendiri. “UU sama sekali tidak menyebut soal terminal khusus. Jadi apa dasar vonis hakim tadi? Putusan hakim ngawur,” kecam Jony Marzainur. APBMI Dumai pun, banding.

Di pihak lawan, Pertamina, lewat pesan singkat Vice President for Corporate Communication Wianda Arindita Pusponegoro, mengaku akan mempelajari dulu amar putusan. ● GW

Fasilitas Produksi Blok Tungkal Diresmikan FOTO: FORUM/HUMAS

W

akil Bupati Tanjung Jabang Barat Katamso meresmikan fasilitas produksi minyak MonTD’Or Oil Tungkal Ltd. Blok Tungkal di KM 88 Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Industri hulu migas MonTD’Or Oil Tungkal Ltd, menurut Katamso, telah menunjukan kontribusi yang sangat berarti. Sekitar 45 persen produksi minyak yang ada di Provinsi Jambi, dihasilkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Keberadaan Mon TD’Or Oil Tungkal Ltd, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menambah penerimaan dana bagi hasil migas bagi daerah,” jelasnya.

Peresmian itu ditandai dengan pemotongan pita oleh Katamso. Hadir dalam acara itu, GM MonTD’Or Oil Tungkal Dharma Irawan Janie, Perwakilan

Wakil Bupati Katamso (keempat dari kanan), ketika memotong pita.

SKK Migas Sumbagsel, Kadis ESDM Provinsi Jambi, Kadis ESDM Tanjabar, Kepala KPPT Tanjabar, Kapolsek, Danramil, Camat Muara Papalik, Kades Dusun Mudo, serta tokoh masyarakat sekitar.

Katamso berharap, perusahaan tersebut bisa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan harus transparan. “Janganlah usaha migas dijadikan usaha yang misteri dalam pandangan masyarakat, dengan kata lain masyarakat tidak tahu sama sekali, akan apa yang diperbuat oleh perusahaan ter-

hadap potensi migas yang terdapat di daerah mereka,” tegas Katamso.

Katamso juga menghimbau pihak MonTD’Or Oil Tungkal Ltd, untuk dapat melibatkan tenaga kerja lokal, di wilayah setempat. Sesuai kapasitas kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat. Seperti mengikutkan mereka pada pelatihan-pelatihan dengan menggunakan Program Coorporate Social Responsibility (CSR) agar mereka juga mampu bekerja pada tingkat keterampilan yang lebih tinggi sesuai kebutuhan perusahaan. ●

Agama, serta Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kegiatan itu merupakan bakti social dalam rangka memperingati HUT ke55, Bakti Adiyaksa. Menurut Iman, pasangan yang belum mendapatkan SKIN dari Pengadilan Agama mencapai 450

pasangan suami-istri.

“Program ini, merupakan langkah awal, yang baru terealisasi sebanyak 55 pasangan suami-Istri yang mengikuti Isbat Nikah Massal yang difasilitasi oleh Kejaksaan,” jelas Imam kepada FORUM.

● SUPRI (JAMBI)

Nikah Massal Di Hut Adhyaksa ILUSTRASI FOTO: JIBI PHOTO

S

ebanyak 55 pasangan dinikahkan secara massal. Nikah massal ini diprakarsai Kejaksaan Negeri Kota Jambi. Pasangan tersebut berasal dari tiga kelurahan di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, tersebut selama ini tidak memiliki Surat Keputusan Isbat Nikah (SKIN) dari Pengadilan Agama.

Pemberian SKIN itu berlangsung di ruang aula Kejari Kota Jambi. Setelah akad nikah, para pengantin diarak dengan sado keliling Kantor Gubernur Jambi.

Kajari Kejari Kota Jambi H. Iman Wijaya mengatakan, kegitan SKIN itu merupakan kegiatan terpadu, antara Pengadilan Agama, Kantor Departemen

EDISI 02, 26 Juni 2015

75

Formula Revolusi Kesehatan Pertanian

FOTO: BLOGSPOT.COM

Mungkinkah beras yang kita konsumsi selama ini yang tumbuh dengan pupuk kimia bisa diubah menjadi beras organik? Ternyata bisa dengan memakai BioSyafa. Bahkan, formula yang ditemukan Prof. Sukardi ini, juga bisa membuat sayuran yang sebelumnya layu jadi segar kembali seperti baru memetik.

Panen Udang Vaname Brondong dengan Formula Organik.

U

ji coba ini, sudah dilakukan d i L ab or ator iu m U G M Yogyakarta dan SUCOFIND O Surabaya. Caranya, gabah basah yang baru dipanen direndam air yang sudah dicampur dengan formula composer. Perbandingannya, air : komposer (1000 : 2), selama 4-6 jam. Lalu dikeringkan, dan diproses giling seperti biasa.

Profesor penemu formula tersebut selama ini bergerak di usaha mempopulerkan berbagai produk yang berbasis probiotik, sama sekali tidak mengandung kimia.

Salah satu formula yang dihasilkan Prof. Sukardi adalah pupuk cair organik (yang diyakini terbaik di dunia sampai

76

EDISI 02, 26 Juni 2015

hari ini), serta formula untuk membuat beras organik secara instan.

Di kalangan petani di Pati, Jawa Tengah, Klaten dan Prambanan, Yogyakarta, sudah banyak yang menggunakan formula ini. Hasilnya, luar biasa. Tanaman padi yang biasanya menghasilkan sekitar 8-9 ton/ha, dengan formula ini bisa menghasilkan sampai 13 ton/ha.

Tanaman wortel di Kota Batu hasilnya juga luar biasa, panennya bisa dua kali lipat.

Dengan memakai pupuk cair organik ini, diharapkan bisa menyelamatkan tanah dan bangsa ini dengan Revolusi Kesehatan Pertanian. Lahan sawah jadi subur dan hasil panennya bebas dari pupuk kimia.

Menurut Tri Mardiyanto dari Tim Formula Sukardi, pihaknya sudah bergerak terus-menerus selama 5 tahun.

Gabahnya utuh, tidak rusak, kualitasnya juga bagus. Begitu pula dengan jagung.

Kacang panjang menjadi dua kali lebih panjang. “Dulu waktu kita kecil, kalau habis panen sebagian disimpan di dalam lumbung padi, dan gabahnya bisa tahan sampai 2-3 tahun. Sekarang, maksimal 3 bulan, gabah dan beras kita itu sudah rusak,� ujar Tri Mardiyanto yang pernah belajar pertanian selama 2,5 tahun di Jepang.

Mudahnya gabah dan beras itu rusak tidak terlepas dari pengggunaan bahan kimia seperti urea dan Za. Hal

itu bahkan membuat perubahan sel pada beras dan tanaman lainnya. Sementara dengan pola tanam organik, kandungan oksigen dari beras itu maksimal. “Ada keseimbangan yang ideal, antara kandungan oksigen dan karbohidrat,” lanjutnya.

Dengan pestisida, kandungan tersebut berubah drastis, kandungan oksigennya tipis, sedikit, sementara kandungan karbohidratnya meningkat.

“Hasilnya, daya tahan beras itu pun, menurun dan rapuh. Karena yang terkandung bukan lagi oksigen, tapi berubah menjadi Karbon Mono Oksida (Oksidan),” ungkap Tri Mardiyanto.

Struktur sel beras yang rapuh ini, “yang penuh dengan oksidan itulah yang kita makan setiap hari selama berpuluhpuluh tahun. Unsur kehidupan semua mahluk hidup itu oksigen. Kalau kandungan oksigennya tipis, sedikit, maka daya tahannya pun rapuh. Sel beras dengan daya tahan yang rapuh itulah yang kita makan terus menerus selama bertahun-tahun,” tegasnya.

Maka pada gilirannya, akan menghasilkan pula sel tubuh yang rapuh. Kalau sel tubuh rapuh, maka berbagai kemungkinan penyakit akan mudah masuk. Pola tanam yang serba pestisida itu juga yang telah mengubah struktur sel beras. Karena pupuk kimia dan pestisida itu menghasilkan zat Pereduksi.

Menurut Tri Mardiyanto, zat pereduksi yang terkandung di beras dan jagung itu, diperkirakan sekitar 10-20 persen. Zat pereduksi itulah yang sudah mengubah kandungan oksigen, digantikan oksidan.

“Zat pereduksi itulah yang menyebabkan berbagai penyakit degeneratif, seperti diabetes, asam urat, kolesterol tinggi, kanker, dan sebagainya,” katanya.

Kehadiran komposer dan pupuk organik ini bisa mengembalikan struktur tanah yang selama ini sudah terkontaminasi pupuk kimia. Sehingga, “Terjadilah revolusi kesehatan pertanian tadi,” lanjutnya.

Untuk tambak, menurut Tri Mar-

diyanto, timnya sudah melakukan penerapan di areal tambak udang di Kecamatan Brondong, Lamongan. “Kita sudah panen udang vaname yang memakai tehnologi organik,” ungkapnya.

Udang Vaname atau Penaeus Vannamei seakan menjelma menjadi sebuah mutiara di kawasan pesisir utara, seperti di Paciran. Udang vaname secara resmi ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan perikanan budidaya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2001, dan sejak itu perkembangan budidayanya sangat cepat.

Selain Indonesia, negara-negara yang telah mengembangkan vaname antara lain China, Taiwan, dan Thailand.

“Tapi di sana banyak yang gagal panen karena penyakit,” ujar k Iksan, petani tambak di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Lamongan.

Vaname mempunyai ciri-ciri mampu hidup pada kisaran salinitas 5-45 ppt dengan salinitas optimal 10-30 ppt, kisaran suhu 24-32 C dengan suhu optimal 28-30C. udang ini juga mampu bertahan pada oksigen 0,8 ppm selama 3-4 hari tetapi disarankan DO 4 ppm. PH air 7–8,5, kebutuhan protein rendah yaitu 32 % dengan FCR < 1,5 serta prosentase daging 66–68 %, lebih tinggi jika

dibandingkan udang windu yang hanya 62 %.

Dengan keunggulan tersebut banyak petambak tergiur untuk beralih ke vaname termasuk para petambak di daerah Jawa Timur, seperti di Lamongan.

Bagaimana tidak, pasar udang yang memiliki rasa gurih dan berprotein tinggi ini tidak hanya digemari masyarakat dalam negeri, tapi juga masyarakat luar negeri. Kebutuhan ekspor udang vaname dari tahun ke tahun pun terus meningkat.

Jika dibandingkan dengan udang jenis lainnya, lanjut Iksan, karakteristik vaname sangat khas, yaitu memiliki adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dengan suhu rendah maupun perubahan sanitasi. Selain itu, laju pertumbuhannya juga relatif cukup cepat, terutama di bulan pertama dan kedua.

D i Ta i w a n p e t a m b a k udang vaname sejak dua tahun terakhir mengalami gagal panen karena penyakit. Penyakit yang menyerang antara lain, virus Early Mortality Syndrome (EMS). Namun, di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Lamongan, persoalan beragam penyakit udang ini sudah bisa diatasi dengan formula organik. Hasilnya, luar biasa. Untuk berat 1 kg bisa sampai berisi 50 ekor. “Tambak saya di Labuhan bisa panen 100% dari total benih,” jelas Iksan.

Aplikasi udang vaname ini masih menggunakan cara lama, hanya ada beberapa perubahan yang dilakukan, yang didasari pada formula organik tersebut. Yakni, semua pakan udang, diorganikkan dulu dengan formula BioSyifa. “Dan hasilnya, tidak ada angka kematian. Padahal di petak-petak sekitarnya banyak yang mati terkena penyakit EMS itu,” ungkap Iksan.

Dari sekitar 250.000 bibit yang ditabur setelah panen diperoleh sekitar 4,5 ton dengan angka kematian hampir tidak ada alias nol. Luas tambak yang ditanam ini sekitar 2.500 m2, angka idealnya sekitar 4 ton. ● MOCHAMAD TOHA EDISI 02, 26 Juni 2015

77

FOTO-FOTO: FORUM/TATAN AGUS RST

Pemakaman Gratis Untuk Dhuafa

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu (tengah) bersama Tentara dan Kepolisian di Garut, Jawa Barat.

Masyarakat miskin di Garut, Jawa Barat, tak perlu risau lagi memikirkan pemakaman. Sebab, lahan penguburan gratis untuk umum seluas 1 hektar telah disediakan. Lokasinya, di Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota. Selain itu juga disediakan ambulan gratis.

Pemakaman Umum yang khusus untuk kaum dhuafa ini diwakafkan oleh Yayasan Hanafiah Muchtar. Dalam operasionalnya TPU ini melibatkan partisipasi Kepolisian dan Angkatan Darat di Garut.

Peresmian dan peletakan batu pertama komplek TPU itu dilakukan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu Jumat (12/6). Turut serta Komandan Korem 062 Tarumanagara Kolonel CZi Diding Sutisna, Komandan Kodim 0611 Garut Letkol Inf Bungkus Hadi Suseno, Kapolres Garut AKBP Arif Rachman, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, dan sejumlah pejabat lainnya â&#x2014;?

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu (kedua dari kiri).

78

EDISI 02, 26 Juni 2015

BPK menemukan potensi kerugian negara senilai Rp334 miliar. Anggaran yang diaudit BPK baru 44,1% (Rp6.202 T) dari total anggaran Rp13,9 T. Angka itu muncul dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu tahun 2013-2014.

Dalam dokumen yang diperoleh FORUM, rincian praktik ketidapatuhan lembaga pimpinan Husni Kamil Manik cs itu KPU ada tujuh kelompok temuan. Yakni: indikasi kerugian negara Rp34 M, potensi kerugian negara Rp2M, pemborosan Rp9M, laporan yang tidak diyakini Rp93 M, lebih pungut pajak Rp1 M, administrasi Rp 185 M. Terkait indikasi kerugian negara ditemukan 14 kasus. Antara lain adanya pekerjaan fiktif Rp3,9M, kekurangan volume pekerjaan Rp788 juta, kelebihan pembayaran Rp2,5 M, pembayaran ganda dan melebihi standar, pembayaran kepada yang

tidak berhak Rp1,7 M, selisih kurang kas (tekor) Rp1,4 M, pemusnahan logistik pemilu oleh rekanan tanpa persetujuan KPU Rp479, 8 juta, pemahalan harga (mark up) Rp7 M, spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak Rp33 juta, bukti tidak memenuhi syarat pembayaran Rp6,9 M, penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi Rp168 juta, pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas Rp1,5 M, pengalihan pekerjaan tidak sesuai ketentuan Rp2 M, proses perencanaan dan pelelangan pengadaan tidak sesuai ketentuan Rp3 M. DPR bereaksi keras atas temuan BPK ini. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan KPU di Senayan, Senin lalu (22/6). Lembaga penyelenggara pemilu itu dinilai mengingkari amanah rakyat. Pelanggaran yang dilakukan KPU dinilai massif, sangat terukur dan

FOTO: ANTARAFOTO

Husni Kamil CS Terancam Pidana

terstruktur karena di dalamnya ada volume pekerjaan kurang dari kontrak, ada permahalan harga dan lain-lain.

Temuan BPK tersebut mengindikasikan dua pelanggaran besar dilakukan KPU. Pertama, indikasi pelanggaran terhadap sistem pengendalian keuangan. Kedua, indikasi pelanggaran ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Keduanya berpotensi pidana.

Karir Irjen Polisi Drs. Tito Karnavian makin berkibar. Pria kelahiran Palembang 26 Oktober 1964 resmi resmi menjabat Kapolda Metro Jaya sejak 12 Juni 2015.

Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Densus 88, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Kapolda Papua, dan Asrena Kapolri. Peraih Adhi Makayasa â&#x20AC;&#x201C; lulusan terbaik - Akpol 1987 ini pernah mendapat kenaikan pangkat luar biasa bersama rekan-rekannya di Densus 88, karena berhasil melumpuhkan gembong teroris yang paling dicari, Noordin M Top dan Dr Azahari, tahun 2005.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai tampilnya Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya menunjukkan Polri mulai mempercepat proses kaderisasi kepemimpinan. Tampilnya Tito, katanya, mengejutkan karena ia merupakan kader yang sangat muda.

â&#x20AC;&#x153;Namun kepiawainnya selama memimpin Densus 88 membuat banyak pihak merasa yakin Tito mampu menjaga keamanan ibukota Jakarta,â&#x20AC;? kata Neta.

Memang banyak kalangan menilai Tito adalah pemimpin masa depan Polri. Ia sudah meraih bintang dua sejak Februari 2011, ketika dipromosikan sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Artinya pangkat dua bintang di bahu Tito saat ini sudah cukup matang. Mengingat ia pernah menjadi staf di Mabes Polri (Asrena), besar kemungkinan setelah jabatan Kapolda Jakarta, ia akan langsung menjadi Komisaris Jendral, entah di posisi Kabareskrim Polri atau setingkatnya. Setelah itu, ia semakin dekat menuju jabatan Kapolri. Tapi ini sekedar ramalan.

Berhasil atau tidaknya Tito menuju pucuk pimpinan Polri tergantung dedikasi dan integritas pada hari-hari ke depan.

FOTO: ANTARAFOTO

Tito Masuk Orbit Calon Kapolri

Tito Karnavian

EDISI 02, 26 Juni 2015

79

KOLOM

PERANG DINGIN RI-1 VS RI-2

D

ulu istilah perang dingin dialamatkan pada ketegangan politik dan militer antara blok barat (AS dan sekutunya) dengan blok komunis (Uni Soviet beserta sekutunya). Nah, sekarang, di Indonesia ada juga perang dingin antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sumber perang dingin diantara mereka sebenarnya sepele, yakni “siapa diberi jabatan apa” dan perbedaan pandanghanm atas suatu masalah.

Di permukaan kelihatan mereka berdua mesra dan saling topang, namun di bawah alam sadar mereka masingmasing sebenarnya terjadi rivialitas, bak api dalam sekam, dan bahkan mengarah pada saling menjegal. Sejauh ini, setidaknya RI-1 dan RI-2 sudah terlibat sembilan kali perang dingin, baik yang terjadi secara tertutup, maupun secara terbuka.

Pertama, saat penyusunan Kabinet Kerja, Jokowi secara cerdik menggunakan tangan KPK untuk mencoret orang-orang yang diusulkan JK sebagai menteri dengan alasan untuk membentuk kabinet ramping dan kredibel. Akibatnya, orang-orang usulan JK terlempar dari calon menteri. Pada saat yang sama dari 7 nama menteri yang diusulkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, hanya 4 nama yang lolos coretan KPK. Usai pencoretan itu dikabarkan Mega-JK menggelar rapat tertutup dengan beberapa orang kepercayaan. Dalam rapat itu disimpulkan bahwa, “Kalau begitu Mas Jokowi cukup satu tahun saja memimpin Indonesia. Tahun berikutnya biar JK yang menggantikan dengan Puan Maharani sebagai Wakil Presiden.”

Kedua, saat pencalonan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Atas desakan Megawati, Jokowi menyodorkan nama BG ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Tiba-tiba BG dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus “rekening gendut”.

DPR tetap meloloskan BG, tapi Jokowi batal melantik BG, sementara JK justru pro pelantikan BG. Ketiga, saat terjadi kriminalisasi terhadap KPK yang ditandai dengan penangkapan Bambang Widjojanto, Jokowi meminta Polri untuk menghentikan mengkriminalisasi KPK.

80

EDISI 02, 26 Juni 2015

Oleh Djony Edward

Sementara JK menyatakan tidak ada kriminalisasi, yang ada adalah proses hukum biasa.

Keempat, ketika harga beras melambung di atas 30%, ditengarai naiknya harga beras dilakukan oleh mafia beras yang konon dikomandoi “orang JK” agar (mendikte) pemerintah melakukan impor beras. Permainan harga beras ini konon diketahui Jokowi. Respon Presiden ketika itu adalah mengalihkan peran pengawasan terhadap para menteri dari Wapres kepada Staf Ahli Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.

Kelima, untuk mengatasi kenaikan harga beras diusulkan untuk impor beras. Jokowi menolak impor beras lantaran sudah masuk musim panen raya, sementara JK menyatakan boleh impor jika terpaksa.

Keenam, mengenai adanya isu mafia beras, Jokowi menegaskan harus diberantas tuntas. Sementara JK menegaskan tidak ada mafia beras.

Ketujuh, soal rencana reshuffle kabinet. Jokowi hendak mengganti semua tim ekonomi dan mengakibatkan orang-orang JK terbabat habis, termasuk Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

Tentu saja JK kecewa. JK pun bereaksi keras dan menyatakan reshuffle kabinet terlalu cepat.

Kedelapan, soal pembekuan pengurus Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) yang baru terbentuk. Jokowi mendukung penuh pembekuan pengurus PSSI, namun JK minta SK Menpora soal pembekuan PSSI dicabut agar PSSI tidak disanksi FIFA. Namun kita tahu, Menpora tidak mencabut SK, sehingga FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Kesembilan, Jokowi menegaskan tidak akan merevisi UU KPK, sementara JK mengatakan perlu revisi UU KPK, alasannya banyak kelemahan dalam UU KPK. Akankah perang dingin RI-1 dan RI-2 ini berhenti sampai di sini? Nampaknya tidak. Melihat situasi perekonomian yang makin memburuk, besar kemungkinan banyak “anak buah” yang akan dijadikan kambing hitam.

Tentu saja kita berharap perang dingin ini disudahi, agar rakyat tidak terkena getahnya. Pepatah mengatakan, dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengahnya...!

EDISI 02, 26 Juni 2015

81

82

EDISI 02, 26 Juni 2015