Forum Keadilan #3 by Forum Keadilan

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

Tahun XXIV/ 10 - 31 Juli 2015

Daftar Isi 02 | Forum Pembaca 16 | Wawancara Khusus Sofyan Djalil Menko Perekonomian

22 | Profile

Arif Havas Oegroseno, Deputi I Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman

27 | Resensi Buku 28 | Kolom

Irwan Siregar

30 | Mata Lensa 34 | Fokus 56 | Kasus 58 | Analisis

Salamuddin Daeng

78| Nusantara

Gardu Listrik Jawa-BaliNusaTenggara. Bos media

FORUT Kita Tidak

Akan Bangkrut

Itu kata pemerintah. Tapi hampir setahun terakhir perekonomian Indonesia memburuk. Indikatornya banyak. Bulan ini gelombang PHK makin banyak. Rupiah terus terjun bebas. Bila kondisi ini dibiarkan terus, Indonesia bisa jadi Yunani. Bangkrut!!!

Maia di Bulan Ramadhan Satu bulan ini ibu tiga anak ini libur manggung. Ia khusyuk menjalankan ibadah puasa. Tiap sahur dan berbuka ia selalu ditemani anaknya.

PESONA

FORUM KEADILAN SIUPP: No. 265/SK/MENPEN/SIUPP/D2/1990 Tanggal: 25 April 1990 PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN PERUSAHAAN Kisman Latumakulita PEMIMPIN REDAKSI Tony Hasyim DEWAN REDAKSI Penerus Bonar, Syamsul Mahmuddin, Genot Widjoseno, Zulkarmedi Siregar, Darmansyah Tanjung, Erwin S. Purba, Adyan Soeseno, Haris Rusly, Adhie M. Massardi, Agung Mattauch, Fransiscus X. Arief Poyuono, Ibnu Mazjah, Despen Ompusunggu, Irman Robiawan, Iwan Sumule, Luthfi Pattimura, Pontas Limbong, Ryan Bakhtiar, Salamudin Daeng, Shandy Witanto, Wahid Rahmanto, M. Hatta Taliwang, Hartsa Mashirul, Parwito, Djony Edward, Zaki M. Irpan, Jims Muhammad Alfatih, Windarto Welim, Faizal Assegaf , Dimeitri N. Marilyn, Adi Kurniawan, Hadi Permana, Oktasari Sabil KORESPONDEN Fahmi Tuhulele, Lutfi Pulu, Djalil Pattiiha, Alpan Assel, Maman Kaisuku, Sahlan Pulu, Asep Suhendar (Bogor), Mochamad Toha (Surabaya), Robert Samosir (Jambi), Sahlan Heluth, Erick Rumluan (Ambon) KONSULTAN HUKUM Prof. DR. O.C. Kaligis, DR. Margarito Kamis SH, Magdir Ismail SH, Muhammad Iskandar SH, Wirawan Adnan SH, Lutfie Hakim SH, Arbab Paproeka SH, Haeri Parani SH, Fatri Burhan SH, Abdul Djen SH, Noho Lailatu SH, Hamdani Laturua SH, FOTOGRAFER Tatan Agus RST, Yosef S. Nggarang DESIGN VISUAL M Karim, Arief Manurung, Urif JR IT Mahdar Kamarus BAGIAN UMUM Ila J Syahuddin, Nurmasari, Ipang, Yudi, Hamdun Pattilouw, Rohman, Mujid Assel, Rahim Lussy SIRKULASI/DISTRIBUSI Hendratnoto (Manager), Iwan Setiawan, Putra Cahya PENERBIT PT Forum Adil Mandiri DIREKTUR UTAMA Kisman Latumakulita KOMISARIS UTAMA DR. H. Rahmat Ismail Psi KOMISARIS DR. R. Benny Kosworo NPWP: 1.593.126.4-013 REKENING BANK BCA No. Rek: 065-0435761, BANK MANDIRI No. Rek: 124-0004590155, BANK BNI No. Rek: 019-2568552 PERCETAKAN Triputra Mitra Globalindo (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan), ALAMAT REDAKSI RUMAH KEADILAN Jalan Sungai Gerong NO.12, JAKARTA PUSAT (10230), INDONESIA, Telp: (+62) 3901135/36/37, Fax: (+62) 31931787, Email: forum.keadilan@yahoo.com

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

Forum Pembaca HIPMI Dorong Subsidi Bunga KUR Dipayungi UU Pengusaha Pemula

adan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendukung pemberian fasilitas subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Alasannya, program ini layak untuk masuk dalam RUU Pengusaha Pemula untuk bisa menciptakan banyak pengusaha pemula baru. HIPMI mentargetkan RUU itu,selesai pada tahun 2016. HIPMI juga mendukung Keppres subsidi bunga KUR. Pasalnya, selama ini bunga KUR sangat tinggi yakni sekitar 23%. Diharapkan dengan terbitnya Keppres tersebut, bunga subsidi KUR akan turun menjadi 12% utamanya untuk KUR Mikro. HIPMI berharap konsep subsidi bunga KUR ini nantinya terakomodasi dalam UU Pengusaha Pemula. Berdasarkan data HIPMI Research Center 2014, outstanding kredit UKM sebesar Rp 619,40 triliun pada 2015 telah mencapai Rp 684,49 triliun dengan non performing loan (NPL) sebesar 4,2%. Dengan adanya subsidi bunga maka HIPMI memproyeksikan akan terjadi peningkatan penyaluran kredit UMKM hingga dua kali lipat.

politisi serta logo dan nama parpol. Tidak ada nama maupun foto politisi. Untuk daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet, tetap menggunakan pemilu offline, termasuk lembar Braille untuk para tuna netra. Hasil pemilu diumumkan per TPS, per kota/kabupaten, per provinsi dan secara nasional sekaligus. Pemilu online akan berjalan secara jujur. Dijamin tak ada money politics dan hemat. Sistem pemilu online pun harus dijamin bebas hacker. Rusia telah sukses melaksanakan pemilu online. Kita punya banyak pakar TI, tak ada salahnya melakukan studi banding ke sana. Pemilu online tidak sulit. Justru 100 kali lebih mudah dan murah. HARIYANTO IMADHA JL.AMARTA 7 BLOK DB7 NO.7 VILA PAMULANG TANGERANG SELATAN

Sistem Tilang Perlu Direformasi

etapa tidak praktisnya sistem tilang yang berlaku selama ini. Di samping SIM/STNK disita/ditahan pihak yang berwenang, pemilik kendaraan juga harus antre berjam-jam untuk menghadiri sidang di pengadilan. Apa lagi dengan adanya operasi zebra BPP HIPMI maupun kegiatan sterilisasi lajur busway, maka akan semakin terasa Cegah Praktek Kotor, Laksanakan betapa 'menyiksa'-nya sistem tilang Pemilu Online tersebut. Tidak efisien dan hanya buang-buang waktu saja. ntuk mencegah terjadinya rekayasa, Beberapa waktu yang lalu ada kecurangan dan money politics, gagasan tilang model baru (TMB) di korupsi serta praktek kotor lainnya yang mana pengemudi atau pelanggar lalu kerap terjadi dalam penyelenggraan lintas cukup menerima bukti tilang, pemilu dan pemilihan kepala daerah, SIM/STNK tidak ditahan dan bisa saya mengusulkan agar pemilu 2019 membayar denda melalui ATM, internet nanti diselenggarakan secara online. banking mau pun SMS banking. Atau B a h k a n d i m u n g k i n k a n m e n y e - melalui transfer biasa melalui bank. lenggarakan pemilu dan pemilukada Atas dasar itu kami mengimbau agar gabungan secara serentak dan secara p i h a k y a n g b e r w e n a n g s e g e r a online. memberlakukan TMB tersebut karena Pemilih memasukkan NIK E-KTP lebih praktis, efektif dan efisien dan (bisa meminta bantuan petugas), masuk merupakan bentuk pelayanan yang baik ke bilik suara dan tinggal menekan bagi masyarakat. MAHDAR nomor-nomor tertentu di layar sentuh. SEPATAN, KAB. TANGGERANG Hanya ada nomor urut atau nomor kode

Formulir Berlangganan Majalah Forum Harap saya dicatat sebagai pelanggan Majalah Forum Keadilan : Mulai bulan : .................................................................... A. 6 bulan (Rp.479.400,B. 12 bulan (Rp. 902.400,Khusus di luar Jabodetabek ditambah biaya kirim Rp 5.000,- per eksemplar Nama : .................................................................... Alamat : .................................................................... .................................................................... .................................................................... Pembayaran : Transfer melalui Bank BCA No. Rek. 065-0435761 Bank Mandiri No.Rek. 124-0004590155 Bank BNI No.Rek. 019-2568552

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

RUMAH KEADILAN Jl. Sungai Gerong No. 12, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 Telp. : 021 3901135, 3901136, 3901137 Fax : 021 31931787 Email : forum.keadilan@yahoo.com

FORUM UTAMA

APAKAH INDONESIA “YUNANI” BERIKUTNYA? Meski kondisi makro ekonomi Indonesia dianggap belum berbahaya. Tapi kita punya gejala-gejala menuju negara bangkrut seperti Yunani.

unia terguncang dengan bangkrutnya Yunani. Negeri para dewa dan segudang filsuf besar itu harus menelan kenyataan pahit tidak mampu membayar utang (default). Kebangkrutan Yunani dikhawatirkan bakal menimbulkan multiplier effect yang serius terhadap perekonomian dunia. Apakah negeri kita juga akan mengalami kebangkrutan seperti Yunani?

Bagaimana kondisi Indonesia saat ini, apakah sudah masuk dalam kategori negara bangkrut, hampir bangkrut, atau menuju negara bangkrut? Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan krisis Yunani sudah diantisipasi berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang fundamentalnya cukup baik, sehingga dampaknya sangat kecil sekali kemungkinan Indonesia menjadi seperti Yunani.

Agus menunjukkan kinerja inflasi Indonesia yang terus terjaga walaupun sempat mengalami kenaikan. Neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) juga diperkirakan akan terus membaik di tahun ini hingga di bawah 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, Agus menambahkan, kondisi perekonomian global tetap harus diwaspadai. “Kita juga tahu perkembangan di China, yang mungkin pertumbuhannya bisa di bawah 7%, kemudian harga komoditas

Indikator Krisis Indonesia

SUMBER: LITBANG FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FORUM UTAMA

andalan ekspor, harganya bisa turun 14%,” kata Agus. Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil juga masih optimistis Indonesia tidak akan bangkrut seperti Yunani. Menurut, Sofyan, perekonomian Indonesia saat ini memang sedang menurun. Tapi pada waktunya, akan segera naik. “Kita belum masuk tahap krisis, kita hanya menurun, tapi akan segera naik kembali,” katanya dalam wawancara khusus dengan FORUM. Tidak bisa dipungkiri selama tujuh bulan pemerintahan Jokowi, kondisi perekonomian Indonesia menurun cukup signifikan. Di hari pasangan Jokowi-JK dilantik (20 Oktober 2014), kurs beli Dollar AS menurut data Bank Indonesia masih di level Rp11.891, pada awal Juli 2015 sudah terkoreksi cukup tajam hingga level Rp13.300 (lihat grafis Kurs Dolar AS). Begitu juga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode yang sama terpuruk dari 5.068 menjadi 4.982. Sementara inflasi melonjak dari 4,83% menjadi 7,26%. Alhasil, pertumbuhan ekonomi juga ikut terseret ke bawah, dari posisi awal Jokowi dilantik di level 5,2% hari ini melorot ke level 4,7%. Dari sisi moneter, juga terjadi penurunan. Cadangan devisa saat Jokowi dilantik masih di level US$112 miliar, sempat terkoreksi tajam hingga US$95 miliar. Untunglah, sejak MaretApril terjadi surplus perdagangan, sehingga hari ini posisinya sedikit membaik di level US$112 miliar. Hanya saja posisi utang luar negeri naik US$4, miliar, dari US$294,5 miliar menjadi US$299,8 miliar dan dipastikan akan terus bertambah. Kondisi yang mengkhawatirkan adalah sektor fiskal. Tengok saja kinerja penerimaan pajak. Sampai akhir Juni 2015, seharusnya total penerimaan pajak sudah mencapai Rp612 triliun atau 47,26% dari target penerimaan pajak 2015 (Rp1.295 triliun). Tapi, ternyata realisasi pajak sampai Juni 2015 hanya Rp452 triliun atau baru sekitar 34% dari target. Artinya terjadi shortfall (selisih antara target dan

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

SUMBER: LITBANG FORUM

penerimaan) pajak sebesar Rp160 triliun. Dari sisi perbankan, diakui sejumlah bankir terjadi penurunan perputaran bisnis antara 20% hingga 30% karena lesunya dunia usaha. Namun penurunan itu belum mengancam karena risiko perbankan tidak menunjukkan adanya ancaman yang serius. Paling tidak terlihat dari indikator BI Rate yang stabil di level 7,50%, sementara CAR rata-rata perbankan malah naik dari 18,36% menjadi 20,51%, artinya dari segi permodalan masih di atas rata-rata ketentuan Bank for International Settlement (BIS). Yang agak rawan memang jika melihat indikator credit default swap (CDS) naik dari 172,68 bps menjadi 212,76 bps. Artinya risiko kredit macet mengalami peningkatan menyusul lesunya perekonomian. Namun indikator banking pressure index (BPI) justru menurun dari 0,51 menjadi 0,45 yang menandakan tekanan terhadap perbankan sedikit melonggar. Suasana politik dan keamanan sepanjang pemerintahan Jokowi relatif aman terkendali. Meski, di bawah

permukaan rakyat gelisah akibat harga kebutuhan pokok yang terus membumbung, tapi belum sampai menimbulkan gejolak ke permukaan. Di sisi lain, adanya tren kenaikan nilai dolar AS juga tidak menyebabkan terjadi rush pada sektor perbankan seperti menjelang kerusuhan Mei 1998. Bisa jadi rakyat Indonesia saat ini sudah lebih dewasa menyikapi kondisi perekonomian negerinya. Harus diakui sejelek-jelek indikator ekonomi dimasa 7 bulan Pemerintahan Jokowi masih lebih baik jika dibandingkan krisis mata uang tahun 1998. Masih lebih baik dibanding saat krisis subprime mortgage tahun 2008 dan krisis Eropa 2013. Pendek kata, memang ada penurunan kinerja ekonomi yang massif dan menyeluruh, namun masih dalam batas-batas yang aman. Paling tidak, kalau melihat indikator-indikator makro perekonomian di atas, tidak perlu terlalu khawatir dengan kondisi di dalam negeri.

Indonesia, “Yunani” Berikutnya?

Kenyataannya, penurunan kinerja

perekonomian Indonesia memang berhimpit dengan krisis ekonomi yang terjadi Yunani. Ketika pemerintah Indonesia kelimpungan menghadapi shortfall pajak yang luar biasa, Uni Eropa mengumumkan pemerintah Yunani tidak lagi sanggup membayar utang kepada para kreditornya. Utang Yunani mencapai 316 miliar euro atau ekuivalen dengan Rp4.740 triliun, termasuk utang kepada Dana Moneter International (IMF) sebesar 1,54 miliar euro atau ekuivalen dengan Rp22 triliun. Sebagai catatan, posisi utang luar negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia per akhir Juni 2015 sudah menembus angka USD299,8 miliar atau setara Rp3.987 triliun (dengan kurs Rp13.300/US$).

Beberapa kalangan menilai, kondisi Indonesia jauh lebih baik dari Yunani. Negeri para dewa tersebut, dalam satu tahun terakhir memang mengalami depresi ekonomi yang akut. Pertumbuhan ekonominya jatuh hingga 25% dengan tingkat pengangguran mencapai 25% dari seluruh populasi di sana. Perbankan tutup untuk meng-hindari rush. Kalaupun ada nasabah yang bisa menarik dananya dibatasi hanya 60 euro atau sekitar Rp900 ribu. Sehari menjelang default (30 Juni 2015), Yunani sempat meminta tambahan pinjaman kepada Uni Eropa, namun tidak segera dipenuhi lantaran diembel-embeli persyaratan yang sangat ketat. Syarat yang paling tidak mengenakkan itu adalah Yunani harus

meningkatkan pajak dan penghematan anggaran, antara lain memangkas dana pensiun. Dalam perkembangan terakhir, berdasarkan hasil referendum (5 Juli 2015), mayoritas rakyat Yunani menolak persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk mendapat talangan baru sebesar 7,2 miliar Euro dari Uni Eropa, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Sentral Eropa (ECB), yang dijuluki Troika. Belum bisa diprediksi bagaimana nasib Yunani di kemudian hari. Yang pasti, dengan kegagalan Yunani membayar utang dan mayoritas rakyatnya menolak talangan baru dari â&#x20AC;&#x153;troikaâ&#x20AC;?, masa depan negara tersebut semakin sulit diprediksi. Sekarang, bagaimana dengan

SUMBER: LITBANG FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FORUM UTAMA

Waspada, Penerimaan Pajak Merosot...!

arget penerimaan pajak yang di-tetapkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.295 triliun sepertinya mustahil bisa tercapai. Pasalnya, Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pramudito sendiri sepertinya sudah “lempar handuk” alias menyerah. Menurut Sigit, tahun ini maksimal hanya bisa mencapai 92% dari target. "Iya jauh, saya juga sedih. Mencari jalan gimana, kok susah banget," ungkap Sigit kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2015. FORUM sendiri punya versi yang berbeda mengenai perkiraan rea-lisasi pajak tahun ini. Berdasarkan data penerimaan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, FORUM memperkirakan prosentase penerimaan perpajakan hanya men-capai 69,79% dari target. Artinya, karena target penerimaan perpajakan dalam APBNP 2015 adalah Rp 1489 triliun, maka penerimaan pajak sampai akhir tahun 2015, hanya mencapai Rp. 1039 triliun. Dampaknya, jika sam-

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

pai akhir tahun 2015, pemerintah tidak berhutang atau mendapat hibah dalam jumlah besar, maka APBN 2015 akan mengalami defisit sebesar Rp 557,87 triliun. Defisit tersebut setara dengan 4,85% dari asumsi PDB 2015 (Rp 11.500 triliun). Artinya defisit tahun ini melebihi ambang batas defisit 3% dari PDB (seperti yang diatur oleh Pasal 17 ayat (3) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Defisit APBN yang melebihi 3% dari PDB merupakan indikator bahwa per-ekonomian sudah “berbahaya”. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 Perkiraan Penerimaan Pajak Tahun 2015

(Sampai 26 Juni 2PAJAK 015) TAHUN 2015 REALISASI PENERIMAAN DITJEN Realisasi SAMPAI JUNI 2015 Bulan

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

2014

Target 2015

1 79.51 65.71 64.89 104.03 72.41 75.52 69.06 73.47 88.96 78.61 83.77 120.32 976.25

2 105.47 87.17 86.08 137.99 96.05 100.18 91.61 97.46 118.01 104.28 111.12 159.60 1,295.00

(berdasarkan realisasi sDITJEN ampai PAJAK akhir TAHUN Juni 2015) PERKIRAAN PENERIMAAN 2015 SAMPAI JUNI 2015

2015

70.57 64.23 68.98 109.26 63.49 74.64 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

% Pencapaian Per bulan = Realisasi Per bulan/Target Setahun X 100% % Pencapaian Rata-‐rata Per Bulan : Jumlah Pencapaian 6 Bulan/6 = 5,81%

% Perkiraan Pencapaian Setahun 5,81% X 12 = 69,72%

Perkiraan Penerimaan Pajak Tahun 2015 : Rp 1.295 X 69,72% = Rp 902,87 T

Realisasi an Perkiraan Penerimaan Pajak BDITJEN ulan KPAJAK e Bulan Tahun 2015 REALISASI DANdPERKIRAAN PERKIRAAN PENERIMAAN BULAN - PERBULAN TAHUN 2015 SAMPAI JUNI 2015 Juni 2015) (Berdasarkan Realisasi Sampai Akhir Bulan ke Bulan

2014

4 Jan 79.51 Jan-‐Feb 145.22 Jan-‐Mar 210.11 Jan-‐Apr 315.14 Jan-‐Mei 386.54 Jan-‐Juni 462.06 Juni-‐Juli Juli-‐Agus Agus-‐Sep Sep-‐Okt Okt-‐Nov Nov-‐Des Rata-‐Rata Litbang Forum SUMBER: LITBANG FORUM

Realisasi Target 2015 2015 5 70.57 134.80 203.78 313.04 376.53 451.17

6 105.5 192.6 278.7 416.7 512.7 612.9

SELISIH 5-‐4 (8.93) (10.42) (6.33) (2.10) (10.01) (10.89)

5-‐6 (34.89) (57.83) (74.93) (103.66) (136.22) (161.75)

% shortfall 2015 -‐2.69% -‐4.47% -‐5.79% -‐8.01% -‐10.52% -‐12.49%

% Pencapaian Per Bulan 5.45 4.96 5.33 8.44 4.91 5.77

5.81

Indonesia. Apakah Indonesia akan terseret krisis Yunani, atau bahkan menyusul menjadi negara bangkrut? Untuk menjawabnya, maka diperlukan indikator yang jelas seputar soal kebangkrutan itu sendiri. Belajar dari kasus Yunani, setidaknya ada 9 indikator yang berkembang untuk mengukur kondisi di Indonesia. Pertama, apakah utang luar negeri sudah berada jauh di luar ambang batas kemampuan bayar finansial negara? Utang luar negeri Indonesia per akhir Juni 2015 sudah menembus angka US$299,8 miliar atau ekuivalen dengan Rp 3.987 triliun (dengan kurs Rp13.300 per US$1). Utang itu terdiri dari utang pemerintah sebesar USD195 miliar dan sisanya US$104,8 miliar hutang swasta. Yang terpenting dari permasalahan utang ini adalah, berapa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)? Untuk Indonesia rasio utang masih pada kisaran 25%. Ini masuk

kategori sangat aman, walaupun diprediksi sampai akhir 2015 bisa diatas 3%. Yang paling berbahaya adalah kondisi Jepang (dengan rasio utang mencapai 230% terhadap PDB). Jepang sebenarnya jauh lebih para dari Yunani yang mencapai 161%. Lalu diikuti oleh Jamaika (139%); Libanon (136%), Italia (120%), Karibia (117%), Portugal (107%), Irlandia (105%), Amerika Serikat (103%); dan Singapura dengan rasio (101%). Mengapa rasio utang terhadap PDB Indonesia sangat baik? Karena memang sepanjang sejarah Pemerintah Indonesia ingin dianggap sebagai goodboy, lantaran tertib dan jujurnya dalam membayar utang bulanan maupun tahunan dari para lembaga donor tersebut. Kedua, apakah hutang masih sanggup dibayar? Besaran angsuran pokok dan bunga hutang Indonesia, yang jumlah sekitar US$36,7 miliar per

tahun, ternyata masih mampu dibayar oleh pemerintah dan swasta nasional meskipun dalam kondisi terseok-seok. Kalau saja kemampuan membayar utang itu terus melemah, maka bisa saja kita masuk negara bangkrut. Yang harus dikawal dalam kasus ini adalah stabilitas kurs dolar AS. Jika kurs dolar As terus meroket, maka beban membayar angsuran pokok dan bunganya juga semakin besar. Ketiga, apakah belanja pegawai semakin membengkak? Faktanya, belanja pegawai dalam APBN 2014 dan 2015 sudah melampaui angka 40% dari total APBN. Dana tersebut untuk membayar gaji, tunjangan dan pensiun pegawai negara termasuk TNI/PolriÂ dan pejabat negara. Negara kita memang termasuk negara gemuk yang kelebihan PNS. Dengan porsi belanja rutin yang terus membengkak, boleh jadi akan mengantarkan Indonesia ke dalam negara bangkrut. EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FORUM UTAMA

SUMBER: LITBANG FORUM

Keempat, apakah defisit APBN makin lama makin besar angkanya? Hal ini disebabkan pendapatan negara yang lebih kecil daripada pengeluaran, alias besar pasak daripada tiang. Kenyataannya, dalam lima tahun terakhir (di jaman pemerintahan SBY), defisit anggaran terus membesar. Pada tahun 2014, APBN mengalami defisit sebesar 241 triliun rupiah. Defisit tersebut akhirnya diperkecil di awal pemerintahan Jokowi dengan cara mencabut subsidi BBM. Dalam APBNP 2015, diasumsikan defisit hanya sekitar Rp76 triliun. Tapi akibat shortfall pajak yang luar biasa sekarang ini, jika tidak ada upaya pembenahan berarti, bisa jadi defisit hingga akhir 2015 mencapai Rp346 trilin rupiah. Kelima, apakah kurs mata uang stabil? Faktanya, saat ini posisi rupiah terus terperosok hingga level Rp13.320 terhadap dolar AS. Jika tidak ada upaya stabilisasi kurs yang signifikan, beberapa pengamat memprediksi rupiah bisa menembus angka Rp25.000 per dolar AS. Dalam kondisi tersebut, Indonesia sudah pasti bangkrut alias tidak bisa bayar utang luar negeri. Keenam, berapa besar aset negara kini dikuasai swasta (termasuk swasta

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

asing). Tidak ada angka yang pasti. Tapi berdasarkan survei dan penelitian berbagai lembaga non-perintah, mayoritas aset perekonomian di Indonesia, entah itu sumber daya alam (SDA), industri, perbankan, sudah dikuasai oleh swasta nasional dan asing. Hal ini terjadi akibat pemerintah tunduk bagai kerbau dicucuk hidung kepada kebijakan swastanisasi yang dipaksakan oleh negara-negara kapitalis besar, lewat WTO, APEC, World Bank, ADB, IMF, dan sebagainya. Padahal, ini sangat bertentangan dengan bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketujuh, apakah ada kepemimpinan yang kuat dan di patuhi oleh segenap rakyat Indonesia. Faktanya yang kita miliki saat ini bukanlah kepemimpinan yang kuat, melainkan sekedar penguasa yang lahir dari pemilihan umum. Kedelapan, apakah korupsi berkurang atau semakin merajalela? Faktanya, dalam 10 tahun terakhir, semakin hari semakin banyak pejabat di pemerintahan dan partai politik yang ditangkap karena korupsi.

Kesembilan, apakah angka golput tinggi pada Pemilu? Tingginya angka golput menunjukkan rendahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan proses pengangkatan pemerintah itu sendiri. Dalam kasus Indonesia, golput pada pilpres 2014 tercatat sebanyak 56,7 juta atau 29,8%. Itu adalah prestasi terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Angka golput Pilpres 2014 lebih parah dibanding Pilpres 2009 yang mencapai 27,7%. Bahkan lebih buruk dibanding Pilpres 2004, yang hanya mencapai 24%. Berangkat dari indikator-indikator di atas, tampaknya posisi Indonesia sangat rawan. Fakta-fakta diatas sudah menjelaskan, Indonesia sebenarnya tengah bergerak menuju negara bangkrut. Sekarang terserah para elitenya, mau dicegah atau dibiarkan saja.

Jalan Keluar

Definisi universal dari negara bangkrut adalah ketika suatu negara dinyatakan gagal atau tidak sanggup lagi membayar utang luar negerinya. Dengan demikian, indikator utama untuk mengukur kebangkrutan suatu negara adalah jumlah dan kemampuan Indonesia mengembalikan utang luar negerinya. Menghadapi utang luar negeri yang demikian besar, mendekati angka Rp4.000 triliun rupiah dan ditambah perburukan kinerja ekonomi belakangan ini, masih adakah solusi yang bisa ditempuh untuk mencegah kebang-krutan? Solusi pertama, pemerintah bersama DPR dan Bank Indonesia perlu menempuh program quantative easing (QE) sekaligus mengguyur likuiditas ke pasar, sebagaimana yang telah dilakukan Amerika Serikat Caranya, dengan menerbitkan obligasi baru yang bunga dan tenornya lebih menarik. Obligasi itu digunakan untuk men-take over obligasi yang telah diterbitkan oleh negara yang mencapai Rp2.843 triliun dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). SBN yang diterbitkan misalnya sebanyak

SUMBER: LITBANG FORUM

Rp5.000 triliun. Hal itu persis seperti yang dilakukan Amerika yang memborong Treasury Bills AS yang akan jatuh tempo sebesar US$400 miliar dengan menerbitkan US$700 miliar Treasury Bills baru. Cara ini paling tidak membawa beberapa manfaat, yaitu memperkuat kembali nilai tukar rupiah karena likuiditas menjadi longgar dan rupiah berpotensi menguat kembali. Selain itu QE ini bisa dimanfaatkan untuk menata ulang obligasi pemerintah yang saat ini hampir 40% dikuasai asing, menjadi dikuasai oleh BI cq Pemerintah. Selain itu, sebagian SBN lainnya dapat digunakan untuk pembiayaan infra-struktur yang dicanangkan Pemerintah Jokowi. Dengan demikian kebijakan QE ini akan memiliki manfaat triple yang pada akhirnya membuat ekonomi Indonesia pulih. Langkah ini selain sudah ditempuh India, China, dan Eropa, juga sudah mulai dilakukan oleh Korea. Diharapkan mimpi buruk negara bangkrut lambat laun dapat diatasi. Solusi kedua, lakukan reshuffle (perombakan) kabinet. Dalam kondisi krisis, perlu menteri-menteri yang betul-betul jagoan, tahan banting, ahli

di bidangnya dam punya jaringan yang luas, untuk minta pertolongan. Tim ekonomi presiden Jokowi harus banyak diisi oleh orang lapangan, seperti figur Susi Pudjiastuti, Meteri Kelautan dan

Perikanan yang terkenal cekatan dan berani mengambil keputusan. Solusi ketiga, jika resep pertama dan kedua masih belum berhasil memulihkan perekonomian Indonesia, maka langkah berikutnya dan yang terakhir adalah melakukan penghematan anggaran secara besar-besar. Belanja pegawai, harus segera dipangkas, paling tidak ada moratorium kenaikan gaji dan tunjangan, terutama untuk pegawai golongan tinggi. Produk import harus ditekan dengan dikenai pajak setinggitingginya. Konsumsi BBM harus dikurangi secara signifikan. Yang paling penting, seluruh pejabat negara diwajibkan hidup sederhana agar dapat menular kepada rakyat. Jangan hanya sekedar pencitraan. Kalau perlu, sehari-hari Presiden Jokowi bersepeda lagi, makan di warteg lagi, blusukan lagi. Seperti di masa kampanye pilpres kemarin, sampai perekonomian negara dianggap pulih. Dalam kondisi susah serba susah sekarang ini, bangsa Indonesia butuh seorang pemimpin, bukan sekedar penguasa. DJONY EDWARD

SUMBER: LITBANG FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FORUM UTAMA

Dony Abdul Chalid, Ketua Departemen Manajemen FE-UI

"Kalau Dibiarkan Bisa Seperti Yunani"

ony Abdul Chalid merupakan salah satu pengamat ekonomi Universitas Indonesia yang menonjol. Ia kerap menulis sejumlah artikel di media ma s s a t e rkait m as al ah moneter, BUMN, ekonomi makro dan yang lainnya. Bagaimana peraih S3 di Universitas Bologna, Italia, ini melihat persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, berikut wawancara Darman Tanjung dari FORUM di kantornya, Fakultas Ekonomi UI:

Kurs rupiah terhadap dolar AS semakin melemah. Apakah ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita buruk?

Kalau dilihat dari sisi fundamental, penyebab rupiah turun bukan masalah baru. Dari dulu kita sudah mengalami defisit perdagangan. Industri kita sangat tergantung bahan impor. Kalau impor pasti membutuhkan dolar sehingga rupiah menjadi tertekan. Di sisi lain, porsi ekspor kita selalu rendah. Ini seperti simalakama. Apalagi kita tahu, porsi ekspor kita lebih banyak komoditi dan harga komoditi kita rendah. Kalau dari sisi kapital market, setelah krisis 2009, ada istilah easy money (investasi asing masuk ke negara-negara korban krisis moneter). Karena sifatnya jangka pendek, maka investasi ini setiap waktu bisa keluar lagi. Di sini dibutuhkan kehati-hatian pemerintah karena suku bunga rendah, sehingga rentan keluar lagi. Sitasi ini tentu membuat nilai tukar melemah. Persoalan melemahnya nilai tukar rupiah bisa dibagi ke dalam dua isu.

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

Pertama, isu fundamental ekonomi yang tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Karena harus mengubah struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Seperti industri, pola konsumsi masyarakat dan sebagainya. Kedua, sensitifitas rupiah terhadap terhadap kejadian yang ada disekitarnya. Disinilah dibutuhkan kemampuan pemerintah agar perekonomian tidak terombangambing, sehingga membuat rupiah mudah terkoreksi.

Sebenarnya, berapa batas pskologis nilai tukar rupiah?

Sistem eknomi yang sangat global membuat batas psikologis nilai tukar berubah-ubah. Dulu pemerintah bilang batas psikologis Rp13.000, padahal bisa tembus sampai Rp13.400. Ini yang seharus dikaji ulang pemerintah bersama otoritas keuangan. Sehingga tidak membuat masyarakat dan dunia usaha menjadi panik. Karena memang batas psikologis masing-masing orang berbeda-beda. Ini perlu dijaga.

Banyak kalangan meragukan tim ekonomi Jokowi-JK mampu memulihkan keadaan dalam jangka pendek?

Memang banyak kalangan melihat seperti itu, meskipun terlalu dini menilainya. Tapi jika dilihat dari komentar-komentar yang dikeluarkan, statemen menteri berbeda dengan statemen Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga wajar jika publik bertanyatanya soal kemampuan (tim ekonomi). Apalagi kita tahu kondisi global juga kurang baik. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat melambat, China juga, sampai krisis yang dihadapi Yunani

sekarang. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim ekonomi di kabinet. Belum lagi, sejak awal ekspetasi masyarakat sangat tinggi ingin meihat perubahan yang dijanjikan.

Dari indikator-indikator yang ada, apakah Indonesia bisa terseret menjadi negara gagal seperti Yunani?

Kalau bicara itu, yang sering dijadikan indikator adalah perbandingan utang dengan GNP, walaupun menurut saya ini kurang tepat. Logikanya begini, kalau kita punya utang, kita harus bisa memastikan mampu membayar bunga dan principal. Pertanyaannya, apakah kegiatan ekonomi Indonesia bisa membuat pemerintah mampu membayar utang principal dan bunganya? Saya kira dalam jangka pendek, kemampuan ekonomi Indonesia masih sanggup.

Tapi kalau sentimen tehadap Indonesia terus memburuk, ini patut diwaspadai. Kalau terjadi kontraksi ekonomi, berarti revenue yang didapat pemerintah berkurang. Otomatis membayar cicilan utang maupun bunganya juga pasti berkurang. Ini masih bicara utang negara, belum lagi utang swasta. Sekarang kita memang lebih baik dari Yunani, tapi kalau dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi (seperti Yunani).

Salah satu faktor yang membuat fundamental ekonomi kita rapuh karena aset negara banyak dikuasai asing dan swasta nasional. Bagaimana penilaian Anda?

Ya, seperti yang saya bilang perlu menata struktur ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Tapi di sisi lain di tengah perekonomian global, kita tidak bisa menghindar dari investasi asing. Hanya saja perlu diperhatikan bagaimana revenue investasi asing porsinya lebih banyak di dalam negeri. Sehingga multiplier effectâ&#x20AC;&#x201C;nya lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemungkinan dilarikan ke luar juga sangat tinggi?

terbatas kepada barang-barang yang added value-nya rendah di banding negara-negara Eropa. Kemudian, dalam jangka pendek pemerintah harus bisa menjaga rupiah yang sering disebut soft currency. Kalau ada berita negatif sedikit langsung goyah. Memang pemerintah tidak bisa mencegah rupiah dari apa yang terjadi secara global. Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri bahwa mereka sanggup mengelola kondisi ekonomi yang kurang baik ini.

Contohnya seperti apa?

Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki koordinasi. Ini yang saya lihat masih kurang. Sebenarnya pemerintah sudah berupaya memasukkan investasi asing, tapi sampai sekarang belum terlihat mana investasi asing yang benar-benar menguntungkan. Kalau pun ada investasi asing yang mau masuk, tentu mereka akan melihat dulu apakah Indonesia sudah berubah dari sisi kepastian hukum, keamanan dan

sebaginya. Kalau mereka melihat belum, tentu akan sulit. Kurangi hiruk pikuk, seperti isu reshuffle sehingga ada ketegasan. Bagi investor masalah kepastian ini sangat penting. Karena akan menjadi acuan bukan hanya saat ini, tapi juga masa yang akan datang. Kalau bisnis memang seperti itu. Selain itu, pemerintah perlu juga menjelaskan tentang langkah-langkah penghematan yang sudah dilakukan seperti penghematan subsidi BBM, listrik dan sebagainya. Kalau itu belum cukup, penghematan apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah. Yang penting penghematan itu bertujuan menggerakkan perekonomian.

Bukankah pemerintah sering mengatakan penghapusan subsidi akan dialokasikan untuk percepatan pembangunan infrastruktur?

Ya, tapi hasilnya mana? Proyekproyek infrastruktur yang diresmikan belakangan ini kan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Kalau saya memprediksi ke depan pertumbuhan ekonomi masih melambat.

Ya, tapi kalau investasi di sektor keuangan sangat besar. Karena dengan sistem devisa bebas relatif besar. Sedangkan sektor-sektor riil tidak segampang itu. Pertanyaannya, seberapa besar investasi asing dengan yang mau membangun pabrik di sini. Inilah yang justru perlu ditingkatkan. Selama ini kita banyak masuk danadana financial market. Misalnya dalam pembelian obligasi negara, kalau nggak mau pegang lagi kan bisa dilepas. Dan bisa mengganggu rupiah dan juga perekonomian.

Lantas, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah menuju negara gagal tadi, khususnya dari sudut pandang ekonomi?

Kalau berkaca dari Yunani, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, dari sisi fundamental, Yunani dengan kita sama. Yaitu struktur ekonominya sama-sama tergantung kepada impor. Sedangkan produksinya EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FORUM UTAMA

Di Balik Ketahanan Ekonomi Yang Keropos Meskipun performa perekonomian Indonesia masih dianggap baik, ternyata kerangkanya sudah keropos. Dominasi investasi asing turut mempercepat kerapuhan itu. Di kalangan bangsa-bangsa di Asia, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ulet dan cenderung menampilkan sikap hidup yang positif dalam berbagai situasi. Bayangkan, dua kali dihantam krisis moneter pada tahun 1998-1999 akibat pergantian kekuasaan yang brutal, serta tahun 2008 akibat imbas krisis moneter di Eropa dan Amerika Serikat, ternyata bangsa Indonesia masih sanggup bertahan. Tidak ikut-ikutan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia, atau menjadi negara dengan hukum rimba seperti di Somalia, Suriah dan Libya. Indonesia pun masih masuk dalam radar investasi para investor asing yang sedang kelabakan mencari lahan investasi setelah sebagian kawasan Eropa goyah. Ekonom Faisal Basri yakin, kepercayaan itu terjadi karena fundamental ekonomi Indonesia di bidang fiskal dan moneter masih positif. â&#x20AC;&#x153;Walaupun nilai ekspor total Indonesia selama Januari-Mei 2015 turun sebesar 11,8 persen, tapi transaksi perdagangan bilateral tetap surplus. Sebab nilai impor secara total sudah turun lebih tajam, yaitu sebesar 17,9 persen. Bahkan di sektor minyak dan gas bumi, penurunan impornya sampai 42,8 persen,â&#x20AC;? kata Faisal di Jakarta pada akhir Juni 2015. Penurunan biaya impor minyak dan BBM itu menurut Faisal merupakan berkah dari harga minyak dunia yang tergelincir hingga 51 persen. Sekaligus mendongkrak surplus perdagangan ekspor/impor yang selama tiga tahun sebelumnya selalu defisit. Sikap optimis juga diungkapkan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

bertumpu pada ekploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. Tapi, sampai kapan sumber daya alam bisa menjadi andalan perekonomian kita? Indonesia pernah menjadi raja minyak di kawasan ASEAN (Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara) sebagai anggota OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak) terkuat di kawasan tersebut sejak 1961. Minyak bumi jenis Minas dari ladang minyak Rokan di Kab. Duri, Provinsi Riau, yang

Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono. Ia sangat yakin bahwa Indonesia kini masih jauh dari krisis ekonomi seperti pada 1998. "Kalau dilihat angka sepertinya sudah dekat, dulu Rp15.000 per dollar AS sekarang kita sudah Rp13.400. Padahal situasinya sangat berbeda," ujar Tony di Jakarta, Kamis 2 Juli 2015. Menurut Ekonom dari UGM ini, tingkat inflasi mencapai 78 persen dan nilai rupiah yang merosot cepat di tahun 1998 dipicu olej gelombang penarikan simpanan dari perbankan serta langkah Bank Indonesia mencetak rupiah dalam jumlah sangat banyak. Pada saat ini, menurut Tony, inflasi "year on year" (perbandingan inflasi bulan ini dan bulan yang sama di tahun sebelumnya) sebesar 7,15 persen saja. Perbankan Indonesia yang ambruk pada 1998, lanjut Tony, karena suku bunga deposito pada 1998 mencapai 60 hingga 70 persen. Padahal suku bunga kredit â&#x20AC;&#x2DC;hanyaâ&#x20AC;&#x2122; 24 persen. Sekarang, meskipun suku bunga kredit sudah berkisar 15 persen saat ini, nyatanya tidak ada bank yang ambruk.

Jadi, menurut para pengamat tersebut, kondisi perekonimian Indonesia masih aman.

Namun itu adalah analisa perekonomian makro. Secara nyata, ibarat bangunan tua yang makin keropos, kekuatan perekonomian Indonesia sebenarnya sudah mulai rapuh. Hitung-hitungan fiskal dan moneter di atas masih bisa tercapai berkat perekonomian kita masih bisa

bisa ditambang 340 ribu barel per hari adalah jenis minyak dengan viskositas (kekentalan) dan perbandingan hidrokarbon terbaik di dunia. Kualitas minyak Minas itu setara dengan minyak bumi jenis Brent Laut Utara di Eropa dan Light Sweet dari Amerika Serikat yang berharga mahal. Hingga tahun 2009, sebagai anggota

lainnya. Negara-negara kaya pemberi pinjaman lainnya, seperti Jepang dan China, mendapat imbalan berupa konsesi pembelian minyak bumi dan gas bumi dengan harga diskon untuk jangka waktu puluhan tahun. Nah, apakah jaminan itu masih ada? Sejak 2008, Indonesia telah keluar dari OPEC dan menjadi negara pengimpor murni minyak mentah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengakui, tingkat

berbagai jenis BBM di Indonesia mencapai 1,5 juta barrel per hari dengan pola kenaikan rata-rata kebutuhan BBM setara 8 persen per tahun. Data dari PT Pertamina menunjukkan hasil lifting minyak bumi Indonesia hanya 650 ribu barrel per hari. Akibatnya, pemerintah harus mengimpor minyak bumi dan BBM asing 850 ribu barrel dengan harga sampai USD150 juta. Kualitas kilang di Indonesia pun cukup parah, sebab mengalami penuaan akut, tidak efisien, dan kompleksitasnya rendah, tak mampu mengolah minyak mentah dari beragam jenis. â&#x20AC;&#x153;Sejak lima tahun terakhir, menurut Sudirman, rata-rata kerugian kilang-kilang Pertamina mencapai Rp 10 triliun per tahun,â&#x20AC;? ujar Sudirman. Jadi, jangan berharap Indonesia masih mampu menyimpan cadangan minyak bumi seperti 10 tahun silam. â&#x20AC;&#x153;Indonesia kini hanya punya cadangan bahan bakar berbasis minyak untuk 18 hari, padahal 10 tahun lalu bisa punya simpanan untuk 30 hari. Bahkan Indonesia sudah tak punya cadangan untuk pemakaian dalam kondisi darurat (strategic reserve) sehingga mudah dopermainkan spekulan dan broker pedagang minyak,â&#x20AC;? ujar Menteri ESDM. Jadi, tidak ada lagi jaminan menarik untuk diajukan kepada para pemberi pinjaman internasional, kan? FOTO DAN NASKAH; TATAN AGUS RST.

OPEC, Indonesia masih mampu memproduksi lebih dari satu juta barrel minyak bumi setiap hari. Minyak jenis Minas dan yang berkualitas bagus lainnya diekspor untuk memperoleh devisa asing dan memasok pendapatan APBN. Sedangkan minyak bumi untuk BBM di pasar domestik diimpor dari Irak atau Angola, meskipun kualitasnya kurang bagus. Cadangan minyak bumi itu dijadikan jaminan untuk memperoleh utang luar

negeri dari negara-negara kaya raya di benua Amerika, Eropa dan Asia. Utang itu diperlukan untuk menambal defisit APBN sejak di masa Orde Baru. Sebagai tebusannya, perusahaan-perusahaan minyak dari negara-negara pemberi utang dipermudah untuk memperoleh konsesi penambangan minyak dan mineral seperti emas, tembaga dan

produksi minyak Indonesia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekalipun. "Kalau bicara lifting, lifting puncak kita (terjadi) pada 1997, mencapai 1,5 juta barrel per hari. Sejak itu kita terus menurun, dan hari ini kita hanya mencapai ratusan ribu barrel per hari," ujar Sudirman. Padahal kebutuhan

Asing Merajalela

Indikator lain tentang keroposnya sendi-sendi perekonomian Indonesia adalah makin luasnya kekuasaan investor asing di dalam berbagai sektor ekonomi berbasis sumber daya alam. Mereka menyedot berbagai mineral tambang di berbagai daerah sebanyakbanyaknya tanpa pengawasan dari aparat pemerintah. Kawasan tambang milik investor asing itu sudah seperti wilayah negara di dalam negara, yang tidak bisa ditengok setiap saat oleh orang Indonesia. Adakah instansi pemerintah yang bisa mengungkapkan berapa banyak hasil tambang emas dan tembaga yang diangkat PT Freeport Indonesia di EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FORUM UTAMA

tambang utamanya di Gunung Grassberg, Papua setiap harinya? Data yang belum dikofirmasi menyebutkan, sejak 1995 Freeport mengeruk 2 miliar ton emas dan tahun 2007 keuntungan perusahaan ini adalah USD 6.255 miliar. Setelah tembaga dan emas di Gunung Tembaga habis maka Freeport akan mengeruk keuntungan uranium yang harganya jauh lebih mahal dari emas.Padahal selain kedua mineral itu, masih ada perak, bauksit, mangaan sampai uranium yang ikut terangkat dan bernilai jual tinggi. Mengapa PT Freeport Indonesia bersedia menyerahkan 122,59 ribu hektar wilayah kerjanya di Blok Wabu yang masuk wilayah Kabupaten Mimika, Papua, yang diperkirakan masih berisi cadangan 4,3 juta ton ore dan emas berkualitas bagus? Kita patut curiga itu Cuma klaim Freeport saja. Sebab tidak ada yang tahu data eksplorasi dan hasil eksploitasi cadangan mineral yang masih bersisa di wilayah yang diserahkan kembali tersebut. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DR Ali Masykur Musa mengatakan, kekayaan alamnya dengan mudah diangkut bangsa lain berkat

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

sistem kontrak dan konsesi sumber daya alam yang tidak transparan. "Tujuh puluh persen sektor pertambangan migas di Indonesia dikuasai investor asing. Mereka juga menguasai 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel dan timah. Tangantangan asing juga menggenggam 85 persen tambang tembaga dan emas, serta 50% perkebunan sawit," kata Ali Masykur beberapa waktu lalu. Data dari lembaga Agro Ekonomika Foundation bahkan lebih dahsyat lagi. â&#x20AC;&#x153;Pertambangan dan industri minyak bumi yang dikuasai investor asing mencapai 85 persen, gas alam 85 persen, batu bara 85 persen, emas 90 persen, tembaga 80 persen, nikel 79 persen, timah 75 persen dan mutiara 90 persen,â&#x20AC;? kata Ketua Dewan Pembina Agro Ekonomika Foundation, Bambang Ismawan. Sedangkan di sektor perkebunan, kekuatan asing mendekap industri kopra 80 persen, ikan 75 persen, kakao 68 persen, garam 60 persen, dan kelapa sawit 55 persen. Bambang Ismawan mencontohkan, investor asing kini menguasai 35% saham PT Telkomsel, yang menjadi operator seluler terbesar di Indonesia. Sedangkan saham mayoritas operator seluler lainnya, seperti PT XL Axiata

65% serta PT Indosat 65% . Bagitu pula 50,6% asset perbankan nasional kini dikantungi perusahaan asing, termasuk 12 bank swasta yang hampir 100% modalnya dipasok investor asing dari berbagai negara. Kondisi ini dapat terjadi, antara lain, akibat kebijakan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka akses bagi investor asing terlalu lebar. Caranya, antara lain, melalui liberalisasi investasi dan perombakan Daftar Negatif Investasi (DNI) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 23 April 2014. Namun karena rezim Presiden Joko Widodo tidak melakukan perubahan atas kebijakan SBY itu, penguasaan asing pun kian meluas setelah SBY lengser. Pemerintah acap kali telanjur membuka akses asing di sejumlah bidang usaha hanya demi masuknya investasi, lalu baru menyadari ada permasalahan di kemudian hari. â&#x20AC;&#x153;Akibat liberalisasi sektor perbankan sejak 1998, banyak investor asing masuk ke bank-bank lokal. Konsekuensinya, rencana bisnis ditentukan pihak asing. Pengaruh pemerintah dalam mengajak bank mendorong kepentingan nasional menjadi minim,â&#x20AC;? ujar ekonom Hendri Saparini, Direktur Eksekutif Center Of Reform on Economic (CORE). Peran di sektor sumber daya alam terbarukan, seperti perkebunan dan pertanian pun, kini makin terang benderang. Indonesia dan Malaysia dipuji karena menguasai 85% produksi kelapa sawit dunia. "Tentu perlu kebijakan komprehensif, termasuk kalau kita gunakan minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati serta mengurangi penggunaan minyak diesel," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Maka dibentuklah badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit atau CPO Fund, yang dipungut dari hasil ekspor produk kelapa sawit dan turunannya. Dana itu akan dipakai untuk membiayai produksi kelapa sawit secara berkesinambungan (sustainable).

"Badan Pengelola bisa memberikan insentif replanting (penanaman kembali) kebun rakyat, sehingga produktifitasnya meningkat," ujar mantan Menteri BUMN tersebut. Bagus, kan? Ternyata tidak. Masalahnya, perkebunan kelapa sawit dan pabrik-pabrik pengolahannya didominasi oleh para cukong besar dari dalam dan luar negeri – bukan oleh para petani biasa. Sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit telah menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare, atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektare. “Kelompok perusahaan itu dikendalikan 29 taipan, yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri,” kata Direktur Program Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Rahmawati Retno Winarni, Jumat, 13 Februari 2015. Lembaga TuK dan Profundo merilis hasil riset dengan judul "Kendali Taipan atas Grup Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia". Penelitian yang dilakukan sejak 2014 itu mengungakpan, kekayaan total para pengusaha itu sudah mencapai US$ 71,5 miliar atau Rp 922,3 triliun pada 2013 saja. Dari 25 perusahaan itu, 11 diantaranya terdaftar di Bursa Efek Indonesia, lalu 6 di bursa efek Singapura, 3 di Kuala Lumpur, dan satu perusahaan di bursa efek London. Meskipun perusahaan terbukan, ternyata para taipan itulah pemegang saham yang dominan, dengan penguasaan 20-80 persen saham. Kepemilikan saham dilakukan melalui ‘perusahaan cangkang’ yang disamarkan di negara-negara ramah pajak Perusahaan-perusahaan penguasa perkebunan dan industri sawit itu, antara lain, adalah Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda

Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna), Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono), dan Provident Agro (Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno). Lihat boks-RED Di antara mereka, kelompok perusahaan yang paling besar memiliki lahan sawit adalah Grup Sinar Mas, Grup Salim, Grup Jardine Matheson, Grup Wilmar, dan Grup Surya Dumai. Riset yang dilakukan TuK Indonesia dan Profundo menemukan bahwa ke-25 kelompok perusahaan ini menguasai 62 persen lahan sawit di Kalimantan (terluas di Kalimantan Barat, diikuti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur). Kemudian 32 persen di Sumatera (terluas di Riau diikuti Sumatera Selatan), 4 persen di Sulawesi, dan 2 persen di Papua. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Tanah Air memang besar-besaran. “Dalam 5 tahun, ekspansi perkebunan sawit meningkat 35 persen. Rata-rata setahun pertambahannya 520.000 hektare, atau seluas Pulau Bali,” kata Jan Willem van Gelder, Direktur Profundo, lembaga riset ekonomi di Amsterdam, Belanda. Pada 2008, luas perkebunan sawit sebanyak 7,4 juta hektare, dan saat ini mencapai 10 juta hektare. Di lain pihak, riset yang dilakukan The Institute for Ecosoc Rights menemukan fakta bahwa ekspansi perkebunan sawit menggusur lahan warga setempat. Di Kalimantan Tengah misalnya, dampak langsung dari ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Tengah adalah hilangnya hutan, tanah adat, rawa, ladang, sawah, dan kebun warga. Lahan itu berubah menjadi perkebunan sawit yang berpola monokultur. “Sekitar 75 persen warga di beberapa wilayah kehilangan lahan garapan. Lahan yang hilang mencapai 40-74 persen dari luasan sebelum diambil alih perusahaan sawit," ujar aktivis dari Institut Ecosoc, Sri Palupi, dalam bedah

buku Industri Perkebunan Sawit dan Hak Asasi Manusia di Hotel Akmani, Selasa, 27 Januari 2015. Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah menyebutkan 57,43 persen warga tidak memiliki sertifikat tanah. Hal ini semakin memperlemah posisi warga, sehingga lahannya rentan tergusur oleh perusahaan sawit. Artinya, fundamental ekonomi Indonesia hanya bagus di atas kertas. Tapi praktis sebagian besar aset perekonomian nasional sudah tidak dikuasai oleh negara lagi. Sayangnya, sampai saat ini belum ada elit politik yang berani menyuarakan nasionalisasi asset yang “terlanjur” dikuasasai asing tersebut. Mereka tidak menyadari, kemarahan rakyat atas “asingisasi” tinggal menunggu waktu meletusnya saja.

PENGUASA INDUSTRI KELAPA SAWIT RI ● Grup Wilmar - Martua Sitorus dkk, ●Sinar Mas - Eka Tjipta Widjaja, ● Raja Garuda Mas - Sukanto Tanoto, ● Batu Kawan - Lee Oi Hian (Malaysia), ● Salim Group - Anthoni Salim, ● Jardine Matheson - Henry Kaswick (Skotlandia), ● Genting - Lim Kok Thay (Malaysia), ● Sampoerna - Putera Sampoerna, ● Surya Dumai - Martias dan Ciliandra Fangiono, ● Provident Agro - Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno. ● Grup Anglo-Eastern - Lim Siew Kim, (Malaysia), ● Austindo - George Tahija, ● Bakrie Group -Aburizal Bakrie, ● BW Plantation-Rajawali - Peter Sondakh, ● Darmex Agro - Surya Darmadi, ● DSN - TP Rachmat dan Benny Subianto, ● Gozco - Tjandra Gozali, ● Harita - Lim Hariyanto Sarwono, ● IOI - Lee Shin Cheng, (Malaysia), ● Kencana Agri - Henry Maknawi, ● Musim Mas - Bachtiar Karim, ● Sungai Budi - Widarto dan Santosa Winata, ● Tanjung Lingga - Abdul Rasyid, ● Tiga Pilar Sejahtera - Priyo Hadi, Stefanus Joko dan Budhi Istanto, dan ● Triputra - TP Rachmat dan Benny Subianto.

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

WAWANCARA

Sofyan DJalil:

KITA TIDAK AKAN

BANGKRUT

Kabarnya Anda salah satu menteri yang akan di-reshuffle, benarkah?

Saat ini tidak ada satu pun menteri yang tahu siapa yang akan di-reshuffle. Itu cuma berita di koran saja si A, B, C, mau diganti. Tapi kalau saya yang direshuffle, saya sudah siap. Sebagai seorang Muslim saya meyakin apa yang dinyatakan dalam Al Quran,” tidak akan terjadi apapun kepada kita semua, kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kita”. Saya pernah hidup sangat susah. Saya memulai karir sebagai guru agama, pernah kerja jadi juru tulis di pabrik karet, pernah nganggur di Jakarta, dua tahun tidur di masjid, naik bus tidak bayar, makan tidak bayar, kemudian dapat kerja sebagai pembina rohani di Kejaksaan Agung, lalu dapat kuliah sore di Universitas Indonesia. Hingga akhirnya dapat bea siswa ke Amerika. Pernah kerja bermacam-

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

macam. Hingga akhirnya diajak jadi menteri di masa SBY, sebagai Menkominfo dan Meneg BUMN. Kemudian tidak jadi menteri lagi. Waktu saya diajak jadi menteri lagi oleh Presiden Jokowi, 14 posisi saya di perusahaan swasta saya tinggalkan. Tujuh di antaranya sebagai komisaris utama di perusahaan besar, seperti Berau Coal (batubara) dan Socfin (sawit). Jadi jika kemudian saya direshuffle, dicopot, ya Alhamdulillah. Tidak dicopot juga Alhamdulillah.

Anda pernah dipanggil oleh Presiden terkait reshuffle?

Tidak. Dan, tidak ada menteri yang dipanggil oleh Bapak Presiden terkait reshuffle. Semuanya tenang-tenang saja. Mau diganti atau tidak, tidak ada masalah. Jadi tidak ada sinyal dari presiden akan segera ada perombakan di kabinet? Enggak ada. Dalam rapat dengan presiden hanya dikatakan semua menteri bekerja sebaik-baiknya. Saya prinsipnya sampai last minute sebagai menteri I will do my best. Banyak yang menilai Tim Ekonomi Jokowi sudah gagal. Pertumbuhan ekonomi cuma 4,7%.... He hehe... Itu namanya Anda terlalu pesimis melihat keadaan. Ekonomi itu adalah business circle. Kalau dulu business circle itu sangat lama, sekarang semakin cepat. Prof. Carmen Reinhart dari Harvard University AS dalam bukunya “Befriending with the BoomBust Cycle” mengatakan siklus bisnis dan krisis keuangan sekarang semakin cepat. Lihatlah krisis ekonomi dunia sejak Perang Dunia II, masa booming lama sekali. Dari tahun 1945 terjadi

FOTO: YOSEF S, NGGARANG

erekonomian Indonesia yang terus melemah membuat isu reshuffle kabinet semakin kencang beredar. Konon, salah satu menteri yang bakal diganti adalah Sofyan Djalil. Sebagai Menko Perekonomian, lelaki kelahiran Aceh Timur, 23 September 1953 ini memang dianggap sebagai menteri yang paling bertanggungjawab terhadap kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK. Namun isu reshuffle itu ditanggapi ringan saja oleh Sofyan Jalil. Ia mengaku sudah siap dicopot setiap saat. Ditemui di rumah dinasnya, Minggu, 5 Juli lalu, Sofyan menerima wartawan FORUM, Penerus Bonar, Syamsul Mahmuddin, dan fotografer Yosef S. Nggarang. Berikut ini petikan wawancaranya.

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

WAWANCARA

recovery di Eropa Barat dan Jepang. Terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama 35 tahum hingga tahun 1970 muncul krisis krisis energi. Setelah itu, recovery, lalu muncul lagi krisinya pertengahan â&#x20AC;&#x2122;80-an di Amerika Latin. Kemudian terjadi krisis Asia tahun 1997-1998, termasuk Indonesia. Kemudian terjadi krisis di Amerika 2008. Nah, sekarang ini krisis di Eropa. Sekarang kita lihat Indonesia. Apakah pelemahan ekonomi ini ini persoalan pemerintah sekarang? Tidak. Anda lihat, pertumbuhan ekonomi mulai melemah sejak 2013. Waktu itu sudah banyak yang merekomendasikan agar harga BBM segera dinaikan, tapi Pak Presiden SBY tidak mau, sehingga ekonomi terus turun. Tahun 2014, ekonomi kita tumbuh cuma 5,2%. Nah, semester pertama 2015 ini terus turun ke 4,7%. Kita berharap, akhir 2015 ini bisa kembali 5,2%. Tapi kan banyak masalah yang harus kita benahi. Pertama karena perubahan nomenklatur pemerintah, sehingga terjadi pergantian pejabat dan sebagainya. Masalah lain lagi, ada perubahan APBN-P. Kita tidak bisa bekerja di Januari. APBN-P disahkan akhir Februari, sehingga semester I kita praktis kehilangan kesempatan memacu pertumbuhan. Semester II ini sudah lebih baik, tapi ini tidak cukup. Harus lebih kita dorong. Anda lihat perekonomian dunia juga lagi sulit. Kita lihat, kenapa masa Pak SBY ekonomi kita luar biasa bagus? Walaupun waktu itu pemerintah tidak melakukan banyak hal tapi mengapa ekonomi tumbuh luar biasa?

Kenapa?

Karena harga komoditi sangat bagus. Tahun 2000 harga batubara sekitar 20 USD terus naik hingga pernah mencapai 140 USD. Nikel, timah, bauksit semua naik. Bahkan karet yang sebelumnya 1 USD menjadi 6 USD per kilogram. CPO dari 350 USD menjadi 1.300 USD sehingga, booming komoditi ini menyebabkan orang Indonesia dimana-mana mendapatkan uang dengan mudah. Bahkan banyak orang di daerah kala itu mobilnya Hummer, mobilnya Harley.

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

Tapi itu karena harga komoditi yang bagus, bukan karena produktifitas. Tinggal kita keruk isi bumi dan langsung ekspor, harganya melangit, sehingga ka l a i t u s e m u a o r a n g m e n j a d i petambang. Artis pun punya tambang batubara. Waktu yang penting Anda dekat dengan bupati, terus bupatinya kasih IUP kemudian tinggal keruk dan ekspor. Waktu harga keruknya 40 USD, kemudian diekspor harganya 100 USD. Kemudian, akibat krisis di Amerika, FED meng-inject uang ke dalam ekonomi Amerika sebanyak 3,7 triliun US$ dengan bunga 0,25%. Kenapa Bank Sentral Amerika meng-injection dana ke bank? Itu dalam rangka menstimulasi ekonomi mereka. Dollar pergi kemanamana, mencari investasi keuntungan yang lebih besar. Mereka kemudian datang ke Asia, termasuk Indonesia. Akibatnya, kala itu harga saham naik, bond obligasi kita keluarkan mudah sekali. Rupiah menjadi begitu kuat. Tapi kita lupa. Dengan kuatnya rupiah membunuh manufaktur kita. Manufaktur kita turun dari 28% dari GDP menjadi 23%. Secara relatif terjadi de-industrialisasi. Karena rupiah kuat dengan mengekspor komoditi, jadi untuk apa main di industri. Orang kemudian tutup pabrik dan beralih menjadi importir. Akibatnya, kemana pun Anda pergi di seluruh pojok Indonesia maka Anda lihat barangbarang dari Cina. Waktu itu tidak apa-apa karena komoditi kita mahal. Sekarang apa yang terjadi. Harga kelapa sawit dari 1.300 Dollar AS turun menjadi 600 Dollar AS. Harga karet dari 6 Dollar AS sekarang

tinggal 1 Dollar AS. Batu bara dari indeks 140 Dollar ASmenjadi 60 Dollar AS. Makanya tambang-tambang milik artis, koperasi sekarang tutup karena biaya produksi lebih mahal. Daerahdaerah penghasil komoditi dan bangga naik Hummer, barang kali sekarang sudah disita karena tak mampu lagi mencicil, hahaha... Akibat lainnya, daya beli masyarakat berkurang.

Jadi yang sekarang ini dampak pelemahan dari jaman SBY?

Iya. Makanya kenapa SBY dalam hal ini Partai Demokrat pada Pemilu 2014 dari sebelumnya mendapatkan 22% suara turun ke 9% suara. Sedangkan dari 2009 dari 7% naik ke 22%. Itu karena ekonomi tahun 2009 ekonomi bagus sekali. Harga komoditi naik, semua enjoy, mereka memberi kredit point kepada pemerintah. Kalau sekarang menteri-menteri perekonomian, termasuk Menko Perekonomian jadi tidak populer, sangat wajar sekali. Karena perekonomian lagi sulit. Apakah protokol krisis sudah dijalankan oleh pemerintah Sekarang ini bukan krisis. Protokol krisis pasti sudah kita persiapkan. Persoalannya kita bukan krisis, memang pertumbuhan ekonomi kita sedang menurun. Ini yang harus kita balik. Kenapa dianggap ekonomi kita rendah, karena tadinya tumbuh di atas 5%, 6%, dan 7%. Begitu kita tumbuh hanya 4,7% dianggap rendah. Tapi ini bukan krisis. Jangan salah pikir. Jadi krisis saat ini ada di berbagai belahan dunia. Yang paling krisis adalah Yunani dimana Negara itu terancam bangkrut. Itu juga berakibat permintaan akan komoditi

kita berkurang. Cina yang sebelumnya tumbuh 10% kini hanya tinggal 6%, bagi mereka itu rendah. Padahal, bagi banyak negara pertumbuhan seperti itu sudah bagus sekali. Kita 4,7% rendah, tapi bagi banyak negara itu sudah bagus sekali.

Apa langkah yang dilakukan pemerintah agar perekonomian bangkit lagi?

Paling sedikit tiga hal. Pertama, karena komoditi hilang maka kita harus tingkatkan daya beli domestik dengan mempercepat program-program pembangunan pemerintah. Saat ini pemerintah punya budget untuk pembangunan sekitar Rp 400 triliun. Itu kalau dipercepat, akan ada perluasan lapangan kerja, menghidupkan industri, memberikan aktifitas ekonomi, kemudian meng-inject daya beli masyarakat. Kedua, kita percepat investasi dengan mempermudah birokrasi. Investasi asing dan domestik harus dipercepat. Ketiga, menggalakan produksi dalam negeri.

Tiga langkah tersebut siapa yang mengendalikan?

Di kantor saya ada rapat setiap hari. Di Kantor Wapres rapat setiap minggu dua kali, di Kantor Presiden bisa setiap saat, kalau perlu diputuskan dibawa dalam rapat kabinet. Jadi sejak awal pemerintahan ini sudah melakukan reformasi dalam berbagai hal.Tapi, yang namanya menggerakan organisasi apalagi dengan di jaman demokrasi sekarang tidak seperti pada jaman Pak Suharto. Kalau dulu, Pak Suharto berikan perintah dari atas A, maka sampai ke kelurahan A. sekarang, di Jakarta kita katakan A, sampai provinsi menjadi A- (minus), di kabupaten menjadi B. Itu hambatan. Tapi, kita sadar akan hambatan-hambatan itu. Kita akan segera perbaiki.

Anda terlihat optimis sekali, padahal kalau melihat realisasi penerimaan pajak, tampaknya perekonomian kita sudah berbahaya...

Pajak ini sebenarnya refleksi dua hal. Pajak 2015 adalah kinerja 2014. pajak 2016 merupakan kinerja 2015. Untuk diketahui, kenapa pajak ini harus

terus genjot. Karena orang Indonesia belum bayar pajak secara benar. Ada 44 juta orang Indonesia yang seharusnya bayar pajak, tapi yang bayar pajak belum sampai 1 juta orang. Tax ratio kita baru 11%. Di negara-negara yang tingkat ekonomi seperti Indonesia Ipaling sedikit sudah 16% dari GDP. Berarti masih ada ruangan sekitar 5%. Itu yang kemudian pemerintah genjot. Tapi karena perekonomian melemah ini, pencapaian tidak seperti yang diharapkan. Tapi tidak usah khawatir, karena kita masih bisa menggunakan pinjaman-pinjaman program seandainya pajak tidak tercapai. Misalnya, pinjaman dari World Bank, ADB, JICA, pinjaman itu tersedia yang bisa kita pergunakan sewaktu-waktu tergantung kebutuhan.

Dengan kurs dollar sekarang, seberapa bahaya kondisi perekonomian kita?

Sebenarnya tidak bahaya. Tidak ada apa-apa. Bahkan dengan penguatan dollar seperti sekarang ini bagus buat produk-produk kita untuk bersaing di luar negeri.

Sebagai Menko Perekonomian, apa Anda merasa bisa mengontrol menteri di bawah Anda?

Saya bukan meng-handling, saya kan kordinasi. Kabarnya, menteri-menteri lain sulit berkoordinasi dengan Menteri Keuangan karena dia orang akademis. Tidak fleksible... Enggak seperti itu. Menteri Keuangan itu dimana-mana memang menteri yang tidak populer. Karena dia selalu mengatakan â&#x20AC;&#x153;tidakâ&#x20AC;? sebagai pemegang Kas Negara. Seandainya semua kementerian lain meminta uang dan kemudian disetujui, ya bangkrut negara kita. Kalau Anda minta 10 lantas dikasih 5 pasti Anda kesal. Di negara manapun Menkeu itu tidak populer bagi kementerian lain. Sebab, kementerian itu kan sifatnya sp end ing,t u kang menghabiskan anggaran. Sedangkan Menkeu itu tukang cari uang. Jadi, kalau menkeu misalnya dapat 100, kemudian total permintaan kementerian 200, maka

Menkeu terpaksa menolak. Kabarnya minimnya penyerapan anggaran saat ini karena para menteri kesulitan koordinasi dengan Menkeu... Itu bukan tugas kemenkeu, itu tugas kementerian. Rendahnya penyerapan itu banyak sebab. Salah satunya birokrasi yang terlalu berlebihan. Adanya ketakutan birokrasi karena penegakan hukum yang berlebihan juga menjadi penyebab. Kadang-kadang, baru tender sudah dipanggil aparat hukum. Ini ekses penegakan antikorupsi yang berlebihan. Membikin orang ketakutan. Pemda-pemda juga lebih memilih menyimpan uang di BPDBPD.

Maksudnya pemberantasan korupsi oleh KPK?

Bukan KPK saja, tapi oleh penegakan hukum pada umumnya. KPK itu hanya ada di Jakarta. Penegak hukum di daerah itu bukan KPK. Makanya Pak Presiden memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk membenahi jajarannya. Sebab hukum itu harus mengabdi pada kepentingan masyarakat, hukum harus mendorong kepentingan pembangunan nasional. Ini sudah disadari sekarang. Semua harus didudukan pada proporsinya. Sebab kita banyak menerima laporan dari orang daerah, bahwa aparat penegak hukum gampang mengkriminaslisasi pejabat di daerah. Anda yakin perekonomian kita aman sementara di kalangan pengusaha beredar desas-desus bahwa perekonomian kita sudah di tingkat bahaya.. Ya, saya dengar bicara begitu. Tapi ini masalah pemahaman, dimana orang terkadang menggampangkan masalah. Menurut saya kita tidak bangkrut. Hutang kita hanya sekitar 25% dari GDP. GDP kita sekarang sudah sekitar Rp12.000 triliun, sementara hutang kita masih di bawah Rp 4000 triliun. Itu aman banget. Dan, sebenarnya kalau utang digunakan untuk hal yang produktif tidak apa-apa. Tapi kalau utang kita bakar untuk subdisi BBM itu yang bahaya. Utang itu sama seperti perusahaan. Kalau Anda tidak mau berutang, maka Anda tidak mau tumbuh. Kalau kita punya duit, kita EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

WAWANCARA

harus berutang selama utang itu digunakan untuk tujuan yang benar yang produktif. Kalau kita utang untuk membangun sekolah, jalan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya, itu semua akan meningkatkan produktifitas nasional.

Anda diisukan akan diganti akibat pelemahan ekonomi saat ini. Apakah Anda merasa dikambinghitamkan?

Tidak ada kambing hitam. Bahwa dalam keadaan yang sulit, menko perkonomian pasti tidak populer. Jadi, bukan kambing hitam tapi resiko jabatan karena saya dalam posisi ini. Siapa pun dalam posisi ini akan tidak populer juga. Kalau politik sedang bermasalah, yang paling populer adalam menko polkam. Itu normal saja.

Jika keadaan terus memburuk, apakah kita akan berhutang kepada donatur asing?

Kenapa tidak, jika itu dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan. Toh ratio hutang kita terhadap GDP rendah sekali. Kalau kita lihat di beberapa negara ada yang hutangnya sampai 100% hingga 240% terhadap GDP. Jadi kalau masih dibawah angka 30 dianggap masih sangat aman. Lagi pula hutang kita itu banyak ke multilateral yang cicilannya sangat ringan, walaupun memang jaman Pak SBY banya sekali mengambil hutang di pasar komersial. Pak SBY tidak mau menggunakan pinjaman ADB, World Bank, padahal bunganya murah sekali dan jangka panjang. Tahu enggak ADB itu bunga pinjamannya sekitar 1% dengan jangka 30-40 tahun. Sementara utang komersial global bond, keluarkan SUN yang beli itu Malaysia juga, asing juga. Bunganya, 4%, 5%, atau bahkan 6%. Tapi Pak SBY tidak mau pinjam ke multilateral. Padahal, Cina dan India itu paling banyak gunakan uang ADB dan World Bank. Karena bunganya murah.

Waktu ditunjuk menjadi Menko Perekonomian, siapa yang menyampaikan kepada Anda, Jokowi atau JK? Saya dipanggil Pak Jokowi.

Yang merekomendasi Anda siapa?

Saya tidak tahu.Mungkin Pak JK,

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

atau siapa, saya tidak tahu. Tahutahunya saya dipanggil Pak Jokowi. Saudara saya beri kepercayaan sebagai Menteri Perekoniomian. Saya jawab, ini suatu kehormatan bagi saya Pak Presiden. Itu saja, kita tidak bicara kesana kemari.

Anda menjadi tim sukses Jokowi dalam Pilres?

Iya. Waktu kampanye saya menjadi relawan di Tim Jenggala yang dibentuk Pak JK. Tapi saya tidak tampil di permukaan. Karena saya kan waktu itu jadi salah satu ketua di Dewan Masjid Indonesia, di mana Pak JK menjadi Ketua Umumnya. Waktu itu JK bilang DMI dan PMI (Palang Merah Indonesia) tidak boleh ikut kampanye. Supaya jangan terlibat politik praktis. Karena kalau yang menang Pak Prabowo kan repot nanti PMI.

Anda menyumbang dana untuk Jokowi-JK?

Sama sekali tidak. Saya cuma membiayai sendiri waktu saya diskusi di hadapan jaringan mahasiswa di Aceh. Waktu itu saya cerita kenapa harus memilih Jokowi. Saya bilang, paling gak Jokowi bukan old system. Kalo di Pak Prabowo kan ada Pak Hatta, berarti sistim lama masih akan berjalan. Kalo Pak Jokowi kan orang baru, jadi ada harapan baru. Terus terang saya tidak berkeringat untuk kampanye JokowiJK. Makanya waktu dipanggil Pak Jokowi saya kaget.

Menko Perekonomian itu biasanya seorang profesor, pernah juga konglomerat sekelas seperti Aburizal Bakrie dan Chairul Tanjung. Kita-kira kenapa Anda yang dipilih?

Saya juga tidak tahu. Tapi kalo soal pengalaman kan saya pernah jadi menteri Kominfo dan BUMN di jaman Pak SBY. Saya juga punya master di bidang public policy, dan master ekonomi hubungan internasional. Tapi saya gak pernah ngasih curriculum vitae sama Pak Jokowi. Tadinya saya pikir yang akan diangkat jadi Menko Perekomian adalah Sri Mulyani. Ternyata saya yang ditunjuk. Sofyan berasal dari keluarga tidak mampu. Tapi sebagai aktivis Pelajar

Islam Indonesia (PII) ia punya cita-cita besar. Sewaktu muda, ia ingin menjadi diplomat besar seperti Adam Malik. Di benarknya terus berputar, bagaimana caranya menjadi orang besar seperti Adam Malik, sementara di hanya lulusan Sekolah Guru Agama yang mengajar di sekolah dasar di Aceh. Tahun 1974, karena tidak diangkat menjadi guru PNS, ia beralih profesi menjadi juru tulis di perusahaan karet. Tahun 1976, ketika ingin menghadiri Muktamar PII di Jakarta, ia berpamitan kepada umi-nya untuk merantau. Sempat dilarang, karena mereka tidak ada saudara di Jakarta. Tapi Sofyan bersikeras, dan mengatakan kepada ibunya, bahwa ia bisa tinggal di masjid. Sampai di Jakarta, Sofyan tinggal di Masjid PII di Menteng Raya 58, selama dua tahun. Ia tidur di lantai. Makan apa adanya. Kalau bulan puasa datang, ia sangat gembira, karena bisa berbuka puasa dan sahur gratis yang dibawa masyarakat ke masjid. Tahun 1977, Sofyan diterima bekerja di Kejaksaan Agung sebagai pembina rohani, berkat ijasa PGA-nya. Tahun 1978, Ia masuk UI kuliah hukum sore.

pemahaman yang baik. Di Indonesia hukumnya tidak adil untuk semua orang. Ini terjadi sejak jaman Pak Harto. Waktu itu Pak Harto menciptakan monopoli. Tepung terigu dikasih ke Salim, sawit dikasih ke Eka Cipta, kayu ke Bob Hasan, dan seterusnya. Semuanya dikendalikan Pak Harto. Sebagai Big Boss dia bisa bilang you boleh ambil untung tapi jangan mahalmahal. Tapi setelah Pak Harto pergi, orang-orang yang mendapat monopoli waktu itu sudah menjadi raksasaraksana dan tidak ada yang bisa mengontrol lagi.

Ada yang bilang, perekonomian Indonesia bisa pulih kalau uang para konglomerat yang di besarkan di jaman Soeharto itu bisa diterik pulang ke Indonesia. Menurut Anda?

Di Kejaksaan, Sofyan sebetulnya sudah diangkat menjadi PNS Golongan II A. Tapi ia keluar karena ada tawaran menjadi peneliti di Center Policy And International Studies (CPIS), suatu lembaga yang didirikan Ali Wardhana dan Widjojo Nitisastro. Setelah itu, tahun 1987, Sofyan dapat bea siswa dari CPIS untuk mengambil master Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat. Di univesitas itu ia juga meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D), bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993. Tahun 2004, Sofyan direkrut menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Presiden SBY. Kemudian sewaktu ada reshuffle tahun 2007, ia diangkat menjadi menteri BUMN. Sofyan sangat dekat dengan SBY. Ia suka dipanggil â&#x20AC;&#x153;ustadzâ&#x20AC;? oleh SBY. Jika shalat berjamaâ&#x20AC;&#x2122;ah ia yang selalu ditunjuk SBY sebagai imam. SBY juga sering memuji kinerjanya, baik sebagai Menteri Kominfo maupun sebagai Menteri BUMN. Ternyata, waktu SBY terpilih kembali tahun 2009, Sofyan tidak

diangkat lagi menjadi menteri. Sofyan sempat shock. Reportnya ia juag tidak punya rumah. Kemudian ia dibantu Karen Agustawan, Dirut Pertamina, untuk tinggal di rumah asset Pertamina. Begitu keluar dari pemerintahan, ternyata banyak tawaran posisi kepada Sofyan. Praktis, setelah itu ia menjabat sebagai komisaris dan advisor di 14 perusahaan. Termasuk sebagai advisor di kantor Wapres Budiono. Setelah ditunjuk menjadi Menko Perekonomian, semua posisi yang banyak membawa rezeki padanya tersebut ia lepas. Waktu menjadi Menko Perekonomian, nilai kekayaannya sudah mencapai 65 miliar Rupiah.

Waktu ditunjuk jadi Menko Perekonomian oleh Jokowi, apa target Anda?

Saya hanya ingin memperbaiki struktur perekonomian kita yang buruk. Hampir semua komoditas kita dikuasai oleh segelintir orang. Itu kalau tidak diperbaiki, sampai kapanpun perekonomian kita akan seperti sekarang. Kita harus memperbaiki sistimnya melalui regulasi dan publik policy. Kebetulan dalam hal ini saya punya

Makanya sekarang ada ide tax amnesty. Kenapa? Pertama, mereka tidak merasa aman lagi di sini. Untuk itu Indonesia harus menjadi tempat investasi yang aman bagi mereka. Kedua, harus diciptakan kepastian hukum. Setelah itu mereka kita ajak pulang kembali. Uang yang mereka bawa kabur kita kenakan pajak 10%, setelah itu kita tidak tanya lagi dari mana asalnya. Kalau kita tidak beri amnesty, uang itu tidak akan pernah kembali. Konon uang mereka di Singapura itu ada 400 miliar Dollar AS.

Tapi hukum kita tidak mungkin memaafkan mereka?

Itu yang saya bilang bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sudah menciptkan gridlock (saling mengunci). Kita mau maju, ditarik dari belakang. Anda punya inisiatif, tapi dikriminalkan. Ini harus dirubah.

Anda masih confident sehabis Lebaran masih menjadi Menko Perekonomian?

Saya netral saja. Kita lihat saja. Kalau dicopot ya saya bersyukur belom sempat pindah-pindah ke rumah dinas ini (Jalan Denpasar Raya, kawasan Kuningan), jadi tidak perlu repot-repot pindahan lagi. Saya tinggal pulang ke rumah saya di belakang Bidakara (Tebet).

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

PROFILE

Arif Havas Oegroseno,

Deputi I Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman

PEMBELA KEDAULATAN DI BATAS MARITIM

ebagai negara kepulauan (archipelagic state), Indonesia memiliki posisi geostrategis yang unik di kawasan Asia. Bentuk keunikan itu, antara lain, banyak wilayah daratan (pulau) dan perairan milik Indonesia yang bersinggungan dengan daratan dan perairan negara tetangga. Titik-titik persinggungan itu bisa memicu masalah dengan negara-negara bertetangga, terutama bila menyangkut sumber daya alam, lalu lintas barang dan jasa serta kepentingan sosiopolitik lokal. Kondisi ini memerlukan orangorang yang ahli dalam perundingan bilateral (antara dua negara) dan trilateral (antara tiga negara) tentang batas wilayah, batas kedaulatan dan batas hak berdaulat nasional masingmasing negara. Dengan kelihaian berdiplomasi, para tokoh di balik layar itu harus mampu meredam bara konflik yang bisa berujung pada baku tembak dan saling bunuh di perbatasan tiap negara. “Masalah perbatasan, terutama di laut, adalah masalah yang sulit dirundingkan. Kita harus berhati-hati dan lebih mengutamakan akurasi (ketepatan), meskipun mungkin harus berunding selama bertahun-tahun,” kata Arif Havas Oegroseno, Deputi I Kedaulatan Maritim Kementerian

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

Koordinator bidang Kemaritiman, yang diberi mandat untuk menangani masalah kedaulatan maritim dan kerjasama internasional, di Jakarta, Jumat 03 Juli 2015. Bahkan bila ada hambatan yang sulit diterobos, tim perunding bisa merekomendasikan agar proses negosiasi ditunda, hingga kondisi memungkinkan untuk dilanjutkan kembali. Havas Oegroseno sangat memahami kondisi tersebut. Sebelum menjabat di kementerian koordinator yang baru itu, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, itu sempat menjadi Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional pada Kementerian Luar Negeri, yang juga sebagai ketua delegasi perundingan masalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Lawan-lawannya di meja perundingan itu adalah para diplomat dari Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, sampai Australia. Havas Oegroseno juga merancang berbagai nasakah perjanjian hukum internasional untuk pemerintah RI seperti Perjanjian Kerangka Keamanan RI - Australia dan Perjanjian Ekstradisi RI - Singapura dan RI - Tiongkok. “Dengan Vietnam, perundingan perbatasan maritim di Laut Natuna itu berlangsung selama 40 tahun hingga disetujui dan diratifikasi pada 2014. Dengan Singapura, untuk perbatasan sisi barat, dirundingkan sejak 1973 tapi

baru ditandatangani dan diratifikasi tahun 2010,” kata Havas yang sempat memimpin tim perunding untuk perbatasan maritim dengan kedua negara itu selama delapan tahun. Mengapa begitu lama? Ketika perundingan batas maritim itu dimulai pada awal 1970-an, Indonesia berunding dengan pemerintah Vietnam Selatan. Namun setelah Vietnam Selatan digabungkan dengan Vietnam Utara pada 1975 dan berakhirnya Perang Vietnam, perundingan batas maritim dihentikan oleh kedua pihak. “Vietnam saat itu lebih memprioritaskan konsolidasi internal pasca penggabungan kedua negara yang sempat bersengketa. Indonesia memahami kondisi itu dan menunggu sampai Vietnam siap berunding kembali,” lanjut Havas. Ternyata perundingan berikutnya berlangsung lama hingga persetujuan ditandatangani dan diratifikasi oleh kedua negara. Proses perundingan batas maritim memang tidak selalu bisa dijadwalkan secara reguler. Havas menjelaskan, Vietnam hanya sanggup berunding setahun sekali. Bahkan dengan Republik Palau bisa dua tahun sekali untuk merun-

dingkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) di bagian utara dari Pulau Papua. Maklum, tidak semua negara memiliki sumber daya manusia dan finansial untuk membiayai proses perundingan internasional yang sering berlarut-larut. Proses perundingan batas maritim yang berkepanjangan tentu menguras energi, biaya dan sumber daya pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, Havas Oegroseno yakin, penetapan batas maritim itu harus diperjuangkan karena menjadi simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Indonesia sudah

melakukan penelitian ilmiah melalui survey hidro-oseanografi tentang penetapan Titik Pangkal (Base Point), yang dilaksanakan oleh Dinas HidroOceanografi TNI Angkatan Laut pada tahun 1989 hingga 1995. Titik-titik Pangkal itu juga dikaji oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) pada tahun 1995-1997. Hasil penelitian itu menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang “Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia”, yang mendokumentasikan 183 Titik Pangkal perbatasan wilayah RI.

“Sejak dicanangkan tahun 1969 oleh pemerintah, diplomasi perbatasan menjadi bagian dari tugas sehari-hari seluruh diplomat di Kementerian Luar Negeri dan instansi lain yang terkait. Keberhasilan perundingan itu turut menentukan masa depan kepentingan politik, ekonomi dan sosial pemerintah Indonesia,” kata alumnus program Master Hukum dari Harvard Law School di Amerika Serikat tersebut. Havas Oegroseno mencontohkan, tindakan pemerintah Singapura yang terus melakukan reklamasi (penambahan lahan) dengan menimbun wilayah pantainya memakai pasir dan tanah dari Indonesia, Vietnam, Kamboja

Peluncuran KRI Rigel di Galangan Kapal Nantes, Perancis bersama Kepala Staf TNI AL Laksamana Marsetio tahun 2014 EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

PROFILE

Menyaksikan penandatanganan Perjanjian Perbatasan RI - Singapura tahun 2010 di Jakarta bersama Wakil Menlu Triyono Wibowo dan Panglima TNI Jenderal Joko Santoso

dan Myanmar. Dengan tambahan lahan reklamasi itu, Singapura memperoleh keuntungan ekonomi karena bisa membangun apartemen dan fasilitas bisnis di sana untuk memenuhi kebutuhan warganya. Dari perspektif pertahanan, wilayah reklamasi itu bisa menjadi basis pertahanan pantai yang strategis. Selanjutnya, pemerintah Singapura meminta agar Perjanjian Batas Maritim tahun 1971 yang sudah menetapkan enam titik koordinat di bagian barat dan timur sebagai batas kedua negara, juga ditetapkan pada batas Barat dan Timur. Pemerintah Indonesia menilai, penetapan metode tahun 1971 tidak tepat dilakukan pada perundingan dengan Singapura saat itu. Soalnya, telah berlaku prinsip hukum baru, yaitu Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), yang tidak mengakui

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

lahan reklamasi sebagai batas wilayah. Pengukuran batas maritim Singapura, dengan menarik garis pangkal baru yang diukur dari garis pantai baru hasil reklamasi, tidak bisa dilakukan. Sebab Singapura bisa menambah luas wilayah daratannya dan wilayah laut yang diukur dari garis pangkal baru. Akibatnya, batas perairan Singapura dari garis pantai akan semakin menjorok hingga melanggar batas perairan Indonesia. â&#x20AC;&#x153;Silakan saja mereka memperluas area reklamasi pantainya sampai mendekati garis tahun 1973, Indonesia dan PBB tidak akan mengakui perubahan itu sampai kapan pun!â&#x20AC;? ujar mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Uni Eropa, Kerajaan Belgia dan Keharyapatihan Luxemburg tersebut. Meskipun masih melakukan reklamasi pulau, dengan batas baru di sisi Barat yang telah disetujui dan diratifikasi pada 2010,

Singapura tidak berani melanggar batas-batas koordinat yang sudah ditetapkan bersama. Menjadi perunding memang bukan pekerjaan gampang. Selain tegas mempertahankan posisi pemerintah, mereka juga wajib bersikap luwes demi mencapai kompromi bila posisi lawan bertabrakan. Kesabaran pun sangat diuji karena perundingan masalah perbatasan dan perjanjian bilateral bisa berjalan bertahun-tahun. "Kuncinya adalah memastikan bahwa posisi nasional kita sudah solid dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam tim negosiator negara kita. Saya tidak akan bersedia maju ke meja perundingan, kalau tim kita sendiri masih berbeda sikap tentang position papers (dokumen posisi pemerintah)," kata Havas Oegroseno. Sebagai ketua tim perunding, alumnus Universitas Diponegoro Semarang itu sering kali menjadi wasit untuk

meredam perbedaan pandangan, dan mencari kata sepakat dari setiap instansi yang terlibat perundingan perbatasan maritim tersebut. Selain Kementerian Luar Negeri, para pihak yang terlibat perundingan perbatasan maritim adalah TNI Angkatan Laut, Badan Informasi Geospatial (dulu Bakosurtanal), Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Ada pula sejumlah kementerian yang menangani sumber daya alam, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pihak Ketiga

Namun, bagaimana bila proses perundingan akhirnya macet karena kedua pemerintahan tidak berhasil mencapai titik temu? Para pihak yang bersengketa masalah perbatasan memiliki tiga opsi untuk menyelesaikan masalah yang ditengahi oleh pihak

ketiga. Opsi pertama adalah berunding dengan bantuan Arbitrase Internasonal sebagai penengah dengan lokasi bisa dimana saja. Opsi kedua adalah salah satu pihak mengadukan sengketa perbatasan itu kepada majelis hakim di Mahkamah Hukum Laut Internasional yang berlokasi di kota Hamburg, Jerman. Opsi terakhir adalah mengajukkan kasus hukum kepada Mahkamah Peradilan Internasional (ICJ) yang berdomisili di Den Haag, Belanda. Havas Oegroseno menilai, keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa perbatasan antar negara bermakna positif dan negatif. “Mahkamah Hukum Laut serta ICJ bisa mempersingkat proses hukum itu dalam 1-2 tahun, karena majelis hakimnya selalu siap bersidang. Namun sisi negatifnya, para pihak yang bersengketa tidak dapat mengontrol hasil keputusan yang ditetapkan oleh para hakim yang independen,” ujar mantan Presiden Konferensi Para Pihak UNCLOS ke 20 tahun 2010 tersebut. Apakah dicapai melalui perundingan bilateral ataupun ditengahi oleh pihak ketiga, perjanjian perbatasan darat maupun maritim bersifat mengikat secara mutlak. Hasil perundingan yang sudah dituangkan ke dalam naskah perjanjian, lalu ditandatangani oleh kedua pihak, tidak dapat lagi diamandemen atau pun dikoreksi oleh pihak manapun. Perjanjian itu berlaku bak surat wasiat yang diwariskan kepada anak cucu bangsa ini. “Maka isi perjanjian itu harus disusun dengan hati-hati, serta disetujui secara mutlak oleh semua pihak yang berunding. Sekali perjanjian ditandatangani, isinya tidak boleh diganti meskipun rezim pemerin-tahannya berubah,” kata Havas Oegroseno. Itulah sebabnya ada per-janjian yang sudah lama ditandatangani oleh pemerintah, tetapi belum diratifikasi oleh parlemennya karena mungkin ada poinpoin yang tidak disepakati di dalam negeri. Setelah suatu perjanjian batas maritim ditandatangani dan diratifikasi

sekalipun, sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Tujuannya agar tidak terjadi salah paham atau kekeliruan yang bisa memicu masalah politik di dalam negeri. Umpamanya saat Malaysia berencana mengembangkan pariwisata pantai di Pulau Berhala beberapa tahun lalu. Mengacu pada peta lokal, sejumlah anggota parlemen mengungkapkan keberatan mereka di media massa, karena yakin Pulau Berhala yang dimaksud berada di wilayah Kepulauan Riau milik Indonesia. Untung saja, aparat Kemenlu lebih cermat. Ternyata ada lima pulau yang bernama Berhala di sekitar perairan Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia. Sebagian memang terletak dan menjadi milik Malaysia, sehingga sah saja bila dijadikan lokasi pariwisata. Sedangkan Pulau Berhala di Kepulauan Riau tetap saja dikelola oleh penduduk setempat.

Prinsip Hidup Berbeda Meskipun berminat pada masalah hukum internasional, menjadi diplomat bukanlah profesi impian Arif Havas Oegroseno. Sejak masih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang, dirinya bahkan dengan lantang mengkritisi manajemen diplomasi Indonesia yang lemah ketika menghadapi masalah Timor-Timur. “Indonesia tidak berani bersikap tegas, sehingga dipermainkan oleh Australia dalam soal Timtim. Kalau saya menjadi diplomat Deplu, saya ingin memperkuat kemampuan diplomasi Indonesia,” kata Havas kepada tim rekrutmen dari Deplu yang hendak mencari calon-calon diplomat baru dari kampus Universitas Diponegoro tahun 1986. Ternyata para perekrut itu terkesan dengan argumentasi Havas, sehingga menerimanya sebagai calon diplomat mulai 1986. Karena senang menulis dan pandai berdebat, Havas memperoleh pos penempatan perdana di Kedutaan Besar RI di Jenewa, Swiss, tahun 19931997 dengan tugas mengurus masalah hak asasi manusia (HAM). Dirinya sering harus berdebat sengit dengan EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

PROFILE

para penggiat HAM yang mengkritik pelanggaran HAM di masa Presiden Soeharto. Penempatan kedua membawa Havas menjabat Wakil Kepala Kantor Kepentingan (Interest Section) Indonesia pertama di Portugal (1999-2000), dengan tugas merintis hubungan diplomatik dengan Portugal yang sempat putus sejak 1975. Dengan hanya dua orang rekan kerja, Havas harus rela

menjadi juru ketik, pengantar surat, dan tugas-tugas administratif lainnya. Padahal sebagai diplomat, dia juga harus mempromosikan Indonesia di tengah sentimen negatif warga Portugal. Melalui pendekatan budaya, ayah dua anak itu mampu membuka hati masyarakat dan pemerintah Portugal. “Saya ikut menerbitkan buku tentang sejarah peninggalan Portugal di Indonesia. Siapa yang menyangka, kitab Injil berbahasa Latin dari Vatikan diterjemahkan pertama kalinya ke dalam bahasa Portugis di Indonesia oleh seorang pendeta asal Gowa India?” tanya Havas yang kemudian menjabat Kepala Bidang Penerangan dan Budaya Kedutaan Besar RI di Lisabon, Portugal (2000-2002). Sebagai ahli hukum internasional, peluang kerja di bisnis swasta terbuka lebar bagi Havas Oegroseno. Setelah menyelesaikan program Master (S-2) di bidang hukum di Harvard Law School yang bergengsi (1990-1992) dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia itu,

suami dari Titi itu menjadi pengacara asing di Kantor Pengacara Bracewell & Patterson Law Firm di kota Houston, negara bagian Texas, Amerika Serikat pada 1992-1993. Havas malahan ditawari sebagai pengacara tetap dengan gaji US$ 120 ribu setahun (lebih dari Rp 1 miliar). “Saya menolak dan memilih kembali ke Departemen Luar Negeri Rasanya tidak etis, sebab saya masih banyak utang untuk mengabdi kepada negara,” kata pengemar soto bangkong itu. Aneh, ya? Havas mengaku dirinya dan saudara-saudaranya dididik sejak kecil untuk menghargai hasil kerja sendiri dan paham susahnya mencari uang. “Life is hard (hidup ini keras). No freelunch (tidak ada yang gratis tanpa kerja). Jangan suka lihat ke atas terus, tapi tengok juga yang di bawah dan di samping kita,” ujar Havas mengutip filosofi yang diajarkan orang tuanya dan terus diyakini olehnya hingga kini. (ERWIN PURBA)

Bergaya dengan senapan serbu SCAR Rifle yang dipakai pasukan elit US Navy Seal di pabrik senjata FN Herstal di Belgia

BIODATA Arif Havas Oegroseno

Jabatan : Deputi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Tempat/Tgl lahir : Semarang, 1963 Agama : Islam Istri : Yuniarti Sartika, dengan dua anak. Pendidikan : - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986 - Harvard Law School, 1992 - Program Negosiasi Harvard Law School, 2007 Karir : - Duta Besar LBBP untuk Kerajaan Belgia, - Keharyapatihan Luxemburg dan Uni Eropa (2010-2015) - Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (2008-2010) - Direktur Perjanjian Politik, Keamanan, dan Kewilayahan Departemen Luar Negeri (2003-2008) - Kepala Bidang Penerangan dan Budaya Kedutaan Besar RI di Lisabon, Portugal (2000-2002). - Wakil Kepala Kantor Kepentingan (Interest Section) Indonesia pertama di Portugal (1999-2000) - Kepala Seksi Bidang Humaniter Direktorat Organisasi Internasional (1997-1998) - Atase Kedutaan Besar RI di Jenewa, Swiss (1993-1997) - Foreign Lawyer pada Bracewell & Paterson Law Firm, Houston, Amerika Serikat (1992-1993) - Pejabat junior pada Direktorat Timur Tengah (1988-1990)

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

Resensi

Buku Korespondensi Kemenangan Islam

ADA 31 Maret 1973 sekitar pukul 19.30 WIB, Ahmad Wahib keluar dari kantor sebuah majalah di Jakarta, sehabis menulis laporannya sebagai calon reporter. Tapi tak jauh ia melangkah. Sebuah motor biru B-2738 EE menabraknya dari belakang. Mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ilmu Pasti dan Alam Universitas Gajahmada itu pun wafat. Pada 9 April 1945, Dietrich Bonhoeffer meninggal di tiang gantungan, setelah pemikir Jerman itu dituduh melawan Hitler. Meskipun pengalaman dan lingkungan personal mereka jauh berbeda, namun membandingkan Ahmad Wahib (AW) dan Bonhoeffer memang berguna. Mereka memiliki garis persamaan menakjubkan. Semenjak 1966 sampai sebelum ia wafat, AW berikhtiar, berpikir keras dan merumuskan renungan-renungan. Selama dua tahun dalam kamp-konsentrasi sebelum digantung, Bonhoeffer juga menulis surat dan renungan-renungan. Deary mereka sebelum meninggal kemudian dibukukan; “Letters & papers from prison” menjadi judul

renungan Bonhoeffer, dan “Pergolakan Pemikiran Islam” menjadi judul renungan AW setelah diterbitkan. Mereka berikhtiar melihat akar permasalahan untuk menjelaskan situasi seperti halnya masyarakat sekarang yang butuh banyak penjelasan. Barat di akhir abad 18 hingga abad 19, kuat dan agresif membuktikan pilihan bagi pola kebudayaan dunia menyusul revolusi komersial dan industrial. Setidaknya, itu separuhnya bagi Bonhoeffer yang bikin dia angkat pena dan menempatkan peranan ‘umat’ sebagai kurban yang harus membayar harga persekutuan manusiawi. Separuhnya lagi dan kelak paling serius bagi AW dan kita semua adalah imbas gurita Barat itu; Islam hanyalah kekuatan non-kreatif, yang identik dengan ketidak-mampuan menyentuh masalahmasalah real di masyarakat. Islam sebagai agama rahmatan li’l alamin tidak siap menghadapi invasi

PERGOLAKAN PEMIKIRAN ISLAM Catatan Harian Ahmad Wahib Penyunting : Djohan Effendi, Ismed Natsir Penerbit : LP3ES Jakarta Cetakan pertama : Juli 1981 Cetakan kedua : Nopember 1981 Isi : xii+352 halaman

kebudayaan Barat, bahkan menjadi bulan-bulanan kemajuan teknologi Barat. AW pun menempatkan peran kreatif umat sebagai solusi cerdas mencairkan kebekuan cita-cita Islam. Pembaharuan pemikiran Islam lalu menjadi bagian korespondensi AW, sebagai alternatif tangga menaiki agama rahmat sekalian alam. Proses pembaharuan itu proses yang tak pernah selesai, seperti ditulis di

halaman 78 buku ini; “Manakala suatu organisasi pembaharu relatif sudah berhenti mencari dan bertanya, sudah puas dengan ide-ide yang ada, tidak mengadakan kritik terhadap ide-ide yang hidup di dalamnya, pada saat itu organisasi pembaharuan itu bisa dikatakan sudah berhenti menjadi organisasi pembaharu”. Bila sebuah deary merupakan tulisan yang ditujukan kepada diri sendiri, tak ada siapa pun yang bisa terburu-buru menyediakan diri sebagai alamat catatan itu ditujukan. Tapi begitu menjadi buku, “Pergolakan Pemikiran Islam” bukan saja karya personal seorang AW dengan pikiran tajam dan cemerlang, tapi sekaligus ajakan terbuka yang dialamatkan kepada siapa saja untuk mewujudkan cita-cita Islam. Kemenangaan Islam tidak sama dengan kemenangan umat Islam, apalagi kemenangan pribadi-pribadi. Kemenangan Islam adalah kemenangan ide, kemenangan cita-cita, terserah siapa yang melaksanakannya. Memberikan kebahagiaan bagi setiap orang malah setiap makhluk itulah bentuk kemenangan Islam. Buku ini mengubah cara kita membayangkan perjuangan ide dan cita-cita Islam. LUTHFI PATTIMURA

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

Irwan Siregar

KOLOM

Dosen FIKOM â&#x20AC;&#x201C; IISIP Jakarta

Menakar Komunikasi Politik Kabinet Kerja

asca pernyataan presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kepada pers usai sidang kabinet paripurna, Rabu (13/5) di kantor presiden Jakarta tentang â&#x20AC;&#x153;Meminta para menteri agar berhati-hati dan serius dalam penyusunan struktur organisasi kementeriannya, hingga kini saya belum menandatangani 10 perpres (peraturan presiden) kementerianâ&#x20AC;?, berbagai media massa menyoroti dampak tidak ditandatanganinya perpres kementerian tersebut, yakni mandeknya pencairan anggaran pembangunan infrastruktur yang berimbas ke berbagai bidang ekonomi. Penyerapan belanja modal APBN kuartal pertama 2015 cenderung menurun dibandingkan kuartal pertama 2014. Kondisi ini diikuti pula dengan tekanan bertubi-tubi terlihat dari berbagai indikator ekonomi. Kita lihat, angka pengangguran meningkat, inflasi tinggi sejak akhir tahun, nilai tukar rupiah menembus level Rp. 13.000,- per US$, hingga berujung pada melemahnya pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2015. Pernyataan presiden itu pun, memicu berbagai isu dan opini di kalangan masyarakat. Banyak kekesalan masyarakat terungkap dari media sosial, seperti adanya pernyataan â&#x20AC;&#x153;Sebenarnya apa yang dikerjakan kementerian tersebut hingga dalam waktu tujuh bulan kabinet kerja belum juga merampungkan struktur organisasi kementeriannya?â&#x20AC;? Molornya penyusunan struktur organisasi kementerian, bisa disebabkan berbagai faktor, misalnya bagaimana presiden-wapres memanage dan mengontrol para menterinya dalam menyelesaikan pekerjaan terutama yang perioritas sebagaimana halnya penyusunan struktur organisasi kementerian. Terkait dengan masalah ini, saya mencoba

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

menyorotnya dari sisi komunikasi politik dalam organisasi kelembagaan.

Pesan Jokowi kepada para menterinya

Komunikasi Politik

Januari 2015 adalah agar para menterinya

Dalam mensinkronisasikan masalah komunikasi antar organisasi kelembagaan, tentu sangat terkait dengan komunikasi efektif yang dibangun di dalam suatu organisasi. Dalam hal ini komunikasi politik sebagai penggerak organisasi pemerintahan dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Dalam pengertian sederhana, komunikasi politik adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan tentang kekuasaan, autoritas, kewenangan, aturan, kebijakan, pengaruh, dan konflik. Menurut Nimmo (2008), komunikator politik utama terdiri dari politikus (pemerintah, anggota dewan, anggota aktif partai politik), profesional (jurnalis, promotor), dan aktivis (juru bicara, tokoh). Pemerintah sebagai politikus dalam menjalin komunikasi dapat menggunakan saluran interpersonal (antar individu), saluran organisasi (kabinet kerja), dan saluran massa (media). Ketiga model saluran komunikasi politik ini, tampaknya tidak berfungsi dengan baik sehingga masalah yang muncul tidak selesainya penyusunan struktur organisasi 10 kementerian (Perencanaan dan Pembangunan Nasional; Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Luar Negeri; ESDM; Pertahanan; Agama; Kelautan dan Perikanan; Koperasi dan UKM; Pemuda dan Olahraga; serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), berujung pada perpres tentang struktur organisasi dan bidang tugasnya belum ditandatangani presiden, hingga berdampak tidak bisa m e n c a i r k a n A P B N , m e n g h a m b at pembangunan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi.

berungguh-sungguh bekerja dan dapat mengantisipasi dampaknya. Namun tampaknya perintah ini tidak diikuti atau dipatuhi paling tidak 10 menterinya yang belum menyelesaikan penyusunan struktur organisasi kementeriannya. Ini berarti Jokowi-JK kurang maksimal memfungsikan ketiga saluran komunikasi politik tersebut.

Semestinya ketiga saluran komunikasi politik tersebut, dapat difungsikan secara efektif. Pertama saluran interpersonal, Jokow-JK sebagai penggerak kabinet dapat berkomunikasi langsung baik tatap muka maupun via alat komunikasi kepada setiap menterinya, kapan saja dan dari mana saja. Bentuk komunikasi interpersonal ini bisa juga dilakukan disela-sela kesibukan presiden-wapres untuk memonitor tugastugas menteri yang menjadi perioritas, sebagaimana halnya masalah penyusunan struktur organisasi kementerian yang akhirnya berimbas pada terhambatnya pencarian anggaran. Kedua, dengan saluran komunikasi organisasi. Ketika rapat kerja kabinet yang diselenggarakan secara rutin maupun insident a l, presiden-wapres d ap at

memanfaatkannya untuk mengevaluasi kinerja menterinya terutama terkait dengan hal-hal yang genting dan mendesak, seperti masalah penyusunan struktur organisasi kementerian yang berlarut-larut hingga tujuh bulan kabinet kerja belum rampung. Ketiga, saluran komunikasi massa. Saluran media ini dapat difungsikan oleh presiden-wapres maupun menterinya agar m a s a l a h - m a s a l a h y ang d i h a d api pemerintah dapat diketahui publik. Seringnya media memberitakan terkait kinerja pemerintah, akan menjadi pendorong atau setidaknya pengingat bagi aparatur pemerintahan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan deadline kerja. Termasuk masalah penyusunan struktur organisasi kemen-

terian tersebut. Selain itu, akan menjadi beban tersendiri bagi para pemegang kekuasaan agar senantiasa dapat menye-lesaikan pekerjaan perioritas untuk memenuhi kepentingan dan harapan publik. Dalam penerapannya, ketiga saluran ini bisa disesuaikan dengan keperluannya atau menyesuaikan dengan situasi, kondisi, sifat pekerjaan dan informasinya. Jika hanya untuk konsu ms i i nte r n a l ( r a h a s i a ) d ap at menggunakan saluran interpersonal dan organisasi saja. Tapi, jika untuk konsumsi internal dan publik dapat memfungsikan ketiga saluran komunikasi politik tersebut secara efektif. Termasuk masalah molornya p enyusunan st r u ktur organis asi 10 kementerian. Mungkin saja masalah ini tidak terjadi jika dilakukan pengawasan terintegrasi, misalnya para menteri itu sering diingatkan

oleh presiden-wapres dan sering juga diberitakan media sebagai fungsi kontrol sosial. Pesan Jokowi kepada para menterinya Januari 2015, adalah agar para menterinya berungguh-sungguh bekerja dan dapat mengantisipasi dampaknya. Namun tampaknya perintah ini, tidak diikuti atau dipatuhi paling tidak 10 menterinya yang belum menyelesaikan penyusunan struktur organisasi kementeriannya. Ini berarti Jokowi-JK kurang maksimal memfungsikan ketiga saluran komunikasi politik tersebut. Hal ini terlihat dari tenggang waktu empat bulan (Januari â&#x20AC;&#x201C; Mei 2015) Jokowi-JK tidak memfungsikan ketiga saluran komunikasi politik itu secara maksimal, khususnya terkait masalah penyusunan struktur organisasi kementerian.

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

MATA LENSA

TANTANGAN DI G K

opral Junaedi yang terbaring di atas felbed. Badannya mengejang. "Bacakan Yassin. Sudah bacakan Yassin saja!" teriaknya. Sementara jarumjarum infus terus dicoba Ditusukkan di pergelangan tangannya. Dia terkena malaria. Malaria sungguh menjadi momok di Pulau Brass --penduduk Biak menyebutnya Barasiâ&#x20AC;&#x201D;yang berbatasan langsung dengan Negara Kepulauan Palau, Laut Pasifik, Filipina. Pulau itu hanya dihuni kurang lebih sebelas kepala keluarga. Sudah enam bulan lebih pasukan marinir dari Pasmar 1 Brigif 1 Surabaya itu ditempatkan di sana sebagai pasukan penjaga perbatasan. Bukan hanya malaria, persoalan evakuasi pun jadi kendala. Akhirnya, Junaedi sembuh setelah melewati masa kritis lewat pertolongan temantemannya dengan menghabiskan lebih dari 20 botol cairan infus. Memang berat bagi pasukan marinir yang bertugas di pulau terdepan itu. Tetapi, tak ada kata takut bagi para pengawal samudra itu. Jalesu Bhumyamca Jayamahe!

30 30

FORUM EDISI 03, 10 Juli 2015 FORUM EDISI 03, 10 Juli 2015

FOTO DAN NASKAH; TATAN AGUS RST.

I GARIS DEPAN

EDISI 03, 10 Juli 2015 FORUM EDISI 03, 10 Juli 2015 FORUM

31 31

Pesona

Maia Estianty

Momen Berharga di Bulan Ramadhan

antik, cerdas, mengagumkan serta memiliki karir di bidang musik yang gemilang. Namun, urusan ibadah, Maia Estianty yang menjadi pentolan Duo Maia tidak bisa ditawartawar. Misalnya, pada saat Ramadhan ini, Maia lebih memilih off dari panggung hiburan untuk mendapatkan kekhusyukan beribadah. “Bulan ini saya memilih di rumah untuk ibadah. Agar khusyuk dalam mengharap

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

ridho Ilahi. Pokoknya, benar-benar libur dech,” kata Maia Estianty saat ditemui FORUM di Hotel Grand Mahakam, beberapa waktu lalu. Wanita cantik kelahiran 27 Januari 1976 ini menjelaskan bahwa bulan Ramadhan sebagai masa pembalasan, selama 11 bulan yang telah ia lewati untuk kumpulkan pundi-pundi rupiah. Selain khusyuk beribadah, lulusan Komunikasi UI ini juga hanya ingin membagi waktu luangnya dengan ketiga anaknya Al, El dan Dul, buah perkawin-

annya dengan musisi Ahmad Dhani. Kepada buah hatinya, di Bulan Suci ini Maia menyempatkan diri untuk memberi pengetahuan agamanya. “Ibadah harus sekalian mengajarkan pentingnya kebersamaan dengan anakanak,” kata Maia, sembari menjelaskan, bahwa saat berbuka atau sahur dia selalu dengan ketiga anaknya. “Hari ini, Al dan El. Besok Dul sendiri. Tapi momen seperti sangat berharga banget buat aku”. ● DIMEITRI MARILYN

Widi 'Vierratale'

Suka Pakai Gamis Ayah

eski belum sepanjang tahun menutup aurat, namun Widy Soediro Nichlany sudah berniat akan melaksanakannya setelah menikah. Tidak tanggungtanggung, vokalis band ikon anak muda Vierratale ini berjanji akan berhijab. Keinginan gadis yang akraab disapa Widy Vierra ini bukan untuk mengikuti tren berbusana di tanah air. “Mungkin nanti kali ya berhijabnya, kalau udah enggak terlalu (banyak) manggung, sudah berkeluarga,” kata wanita bertubuh langsing dengan tinggi 172 cm ini saat ditemui FORUM di kawasan Pondok Labu Jakarta Selatan. Meskipun ia baru akan menunaikan kewajiban untuk berhijab setelah berkeluarga, namun Widi mengaku selama bulan puasa, ia memilih untuk menutup auratnya. Gadis kelahiran, 8 Mei 1990, ini kemudian mengatakan, kalau dirinya sering mengenakan baju gamis milik sang ayah. “Nyaman-nyaman aja, luaran aja gamis, dalamnya nggak ada yang tahu. Kadang aku pakai gamis papa gamis laki-laki, terus ini nemu gamis perempuan,” terangnya.

Deddy Corbuzier

Hukuman Mati Untuk Pembunuh Engeline

osok mentalis Indonesia bernama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjono atau biasa disapa Deddy Corbuzer mempertanyakan hukum di Indonesia. Pria satu anak itu ikut menyuarakan fenomena Engeline, bocah malang yang dikubur di sebelah kandang ayam kediaman Margriet, ibu angkat Engeline. Mentalis berkepala plontos ini sangat prihatin dengan peristiwa tersebut. Deddy juga mengkritik sistem hukum Indonesia kepada pelaku kekerasan terhadap anak yang masih sangat lemah dan tidak membuat efek jera. “Saya hanya mau mempertanyakan kepada pemerintah, kalau misalnya (pelaku, red) sudah ditangkap, lantas pemerintah mau berbuat apa? Pelaku akan dihukum seperti apa?” kata Deddy Corbuzer saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, akhir Juni lalu. Peristiwa kejahatan terhadap anak apalagi dilakukan secara keji, menurut Deddy, sudah selayaknya disamakan dengan pelaku kejahatan extraordinary crime, semacam narkoba. Hukumannya, mati. “Kalau pelaku narkoba saja bisa dihukum mati, masa pembunuh anak kecil tidak? Apalagi seperti dalam kasus Engeline, infonya dia dikubur hidup-hidup,” urai Deddy dengan gerammnya.

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FOKUS

FOTO: ISTIMEWA/DOK.

Majelis Ulama ISMA

Me-Nusantarakan Islam Meng-Islamkan Nusantara Tidak penting sebetulnya, mana yang lebih dikedepankan antara religiusitas Islam atau budaya Nusantara. Selama umat Islam tidak terjangkit penyakit cinta dunia (al-wahn), Islam akan berjaya dalam panggung dunia.

iskursus seputar Islam Nusantara belakangan semakin hangat, terutama setelah adanya unsur yang berhadaphadapan yakni yang pro dan kontra. Yang pro mengatakan Islam Nusantara adalah wujud Islam yang sesungguhnya, baik, ramah, moderat dan toleran. “Islam Indonesia adalah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu lebih baik, lebih ramah, lebih moderat dari Islam Irak, Islam Suriah atau Islam Libya,” demikian ungkap Presiden Joko Widodo saat membuka Munas Alim Ulama dan Istighotsah Nahdlatul Ulama (NU) di Masjid Istiq-

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

lal jelang Ramadhan lalu (14 Juni 2015). Karuan saja atribusi Islam Nusantara membahana, seolaholah ada tawaran dari Predien Jokowi tentang sosok Islam baru, konsep baru, bahkan paradigma baru seputar Islam. Terlepas dari label baru yang ditawarkan Presiden Jokowi, fakta pertama, hari ini ada sekitar 1,5 miliar umat Islam di dunia. Sekitar 220 juta diantaranya tinggal di Indonesia (sekitar 15%). Fakta kedua, umat Islam di dunia dan Indonesia saat ini tengah melaksanakan ibadah bulan Ramadhan dengan penuh ketaatan, melakukan ibadah sahur, berbu-

ka, shalat tarawih, membaca AlQuran, mendengarkan tausiyah dan seterusnya. Mengapa umat Islam begitu taat melaksanakan ibadah di bulan puasa di seantero bumi? Padahal tidak ada Undang-Undang yang memaksa, negara juga tidak mewajibkan, dan tidak ada pula polisi khusus yang mengontrol orang-orang yang tidak berpuasa? Pada dasarnya Islam sebagai agama memiliki wibawa spiritual yang tidak dimiliki oleh satu negara. Itu sebabnya ada negara atau tidak, ajaran agama akan tetap dilaksanakan oleh manusia. Persis seperti prediksi Rasulullah

Muhammad SAW yang sangat optimistis itu: “La yablughonna hadzad diinu, maa balagho laylu wan nahar”, (agama ini akan sampai kepada seluruh manusia tanpa kecuali sepanjang siang dan malam menjangkau mereka). Rezim, imperium, negara, kerajaan, bisa saja jatuh bangun, tapi agama akan tetap eksis bahkan terus bertumbuh. Jumlah pemeluknya terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Sementara negara datang dan pergi silih berganti. Dulu ada dua adi-

Map Pasai Samudera islam di Indonesia

daya: Romawi dan Persia. Tapi sejak kekhalifahan dipegang Muhammad Al Fatih, kedua adidaya itupun luluh lantak dikuasai dan bahkan bubar. Hari ini kita saksikan bagaimana Yunani sebagai negara tempat lahirnya filsuf-filsuf kelas dunia, tidak mampu membayar utang. Yunani mengalami default sebesar 316 miliar euro atau ekuivalen dengan Rp4.740 triliun. Yunani terancam bubar. Sementara Islam sebagai agama akan terus tumbuh dan tidak

pernah selesai bertumbuh, persis seperti prediksi Rasulullah SAW. “Agama ini akan sampai kepada seluruh manusia tanpa kecuali sepanjang siang dan malam menjangkau mereka.”

Islam Pada 2050

Satu riset yang dilakukan di Amerika soal Agama dan Demografi memprediksi pada 2050 Islam akan menjadi agama terbesar di dunia atau paling tidak sama dengan agama Kristen. Mari kita melakukan stress test dengan

angka-angka. Dulu, waktu Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, beliau cuma sendiri. Kemudian istrinya Khadijah ra dan Abubakar memeluk Islam dan diikuti para sahabat assabiqunal awwalun lainnya. Setelah 13 tahun kemudian dia berdakwah di Mekkah, hasilnya 200 orang hijrah ke Madinah, 85 orang yang hijrah ke Habasyah, 70 orang Anshor yang telah masuk Islam yang ada di Madinah. Setelah 10 tahun kemudian,

waktu melaksanakan Haji Wadha’, haji terakhir dimana setelah itu Rasulullah wafat, jumlah pemeluk Islam saat itu digambarkan dalam satu riwayat mencapai 100.000 orang. Riwayat lain menyebut 125.000 orang. Menurut catatan sejarah, jumlah manusia pada saat itu sekitar 100.000.000 orang, artinya rasio umat Islam dengan non mulsim 1 berbanding 1.000 orang. Hari ini, sekitar 1.500 tahun kemudian, jumlah umat Islam sudah mencapai sekitar 1,5 miEDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FOKUS

dalam agama Islam. Atau sebaliknya orang tidak boleh memaksa orang lain masuk ke dalam Islam. Orang harus masuk ke dalamnya karena itu adalah pilihannya. Kita menjadi orang Indonesia itu adalah takdir, bukan pilihan. Tapi kita menjadi muslim adalah pilihan. Oleh karena itu kebebasan adalah syarat untuk orang mau beragama. Sekarang kalau kita melihat, dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW menyebarkan agama ini dengan melakukan empat hal, pertama, menjamin kebebasan bagi orang terlebih dahulu sebelum memilih. Seperti Bilal bin Rabah, karena dia tidak bisa memilih lantaran budak, dibebaskan terlebih dahulu dengan cara dibeli dan dibiarkan tidak masuk Islam. Tapi dalam perjalanannya setelah merdeka, Bilal datang kepada Rasulullah SAW untuk disyahadatkan.

Diktator, Dosa Terbesar

Itu sebabnya dalam Islam,

kediktatoran atau tirani merupakan dosa yang paling besar. Karena sikap diktator dan tiranik inilah yang menghambat orang untuk dapat beragama dengan baik. Kedua, Rasulullah SAW menyebarkan agama dengan menghidupkan akal sehat. Karena al aqlu syahrut taklif, agama ini beban dan beban ini diberikan kepada orang yang ada akal sehatnya. Jadi kalau orang gila, tidak ada kewajibannya, tidak ada hisab buat mereka. Termasuk Anak-anak yang belum akil baligh juga tidak akan dihisab. Karena itu Islam menganjurkan supaya akal sehat, logika, rasionalitas, dikembangkan, karena akal sehat tidak menjauhkan orang dari agama. Akal sehat justru akan lebih mendekatkan orang kepada agama. Ketiga, Rasulullah menyebarkan agama dengan terlebih dahulu meningkatkan kesejahteraan. Orang perlu sejahtera supaya punya waktu luang untuk bisa

menjalankan agama. Sejak kapan orang punya waktu untuk bisa memiliki kesempatan menikmati seni, pada level kebutuhan keberapa? Tentu setelah seluruh kebutuhan dasar terpenuhi. Begitu juga manusia, kalau dia lapar sulit untuk memikirkan yang sifatnya spiritual. Selesaikan dulu kebutuhan dasarnya, baru orang itu bisa diajak beragama. Tapi kalau orang itu miskin, dia akan sulit untuk diajak beragama. Keempat, Rasulullah menyebarkan agama dengan menciptakan nuansa spiritual. Mengapa? Karena kesejahteraan tidak secara otomatis akan membuat seseorang mau beragama. Kesejahteraan cuma membuat dia melampaui kebutuhan dasarnya. Dan karena itu diperlukan nuansa spiritual yang membuat orang itu dari waktu ke waktu sehingga dia tahu di atas kebutuhan fisiknya ada sesuatu yang lebih tinggi. Dan mengapa puasa itu diwajibkan, agar semua manusia yang kaya maupun miskin sama-

FOTO: ISTIMEWA/DOK.

liar pemeluk, sementara jumlah manusia berkisar 6,5 miliar di dunia. Rasio umat Islam hari ini 1 berbanding 4 atau 5 orang saja. Sehingga riset di Amerika tadi seolah mengkonfirmasi prediksi Rasulullah bahwa agama ini akan tumbuh dan tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Inilah rahasia mengapa agama ini abadi dan terus bertumbuh, sementara negara kadang hadir kadang pergi, karena agama sentuhannya pribadi dan sangat individual. Sementara negara lebih menyentuh aspek kelompok manusia, pantas bila penetrasi agama jauh lebih tajam dan menancap di hati sanubari manusia. Padahal dalam Islam, laa iqro’a fiddiin (Al Baqoroh 256), tidak ada paksaan dalam agama. Ayat lain mengatakan faman syaa’afal yu’min waman syaa’afal yakfur (Al Kahfi 29), maka silakan Anda memilih menjadi orang beriman atau orang kafir. Ini agama pilihan, seseorang tidak bisa dipaksa untuk masuk ke

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

sama bisa merasakan lapar. Supaya kita meninggalkan itu semuanya, orang naik ke atas, melampaui kebutuhan fisiknya. Pendek kata, Islam selain berhasil memikat hati-hati 1,5 miliar manusia di dunia – bandingkan di masa hijrah hanya 355 manusia saja— juga menjaga nilai-nilai wibawa spiritualnya dalam berbagai ritual ibadah.

Prediksi Pesimistis

Selain memprediksi pertumbuhan umat Islam yang sangat optimistis tersebut, Rasulullah SAW juga memiliki prediksi yang pesimistis. Dalam sebuah hadits yang panjang dan mashur diriwayatkan oleh Imam Ahmad dimana Rasulullah berkata: “Akan datang suatu masa dimana orangorang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang menyerbu makanan di yang dihidangkan di atas piring.” Seorang sahabat bertanya, “Apakah karena jumlah kami pada saat itu sedikit?” Nabi pun membantah,” Tidak, justru jumlah kalian saat itu sangat banyak. Tapi kalian pada saat itu bak buih di atas air. Allah cabut rasa takut di hati musuh-musuh kalian.” “Mengapa demikian,” kata seorang sahabat. Nabi menjelaskan, “Kalian saat itu terjangkit penyakit wahn, cinta dunia dan takut mati.” (HR Ahmad dan Baihaqi). Seolah prediksi optimistis Rasulullah SAW mengenai jumlah umat Islam terkait erat dengan prediksi pesimistisnya. Kalau kita perhatikan saat ini Timur Tengah berkecamuk seperti tidak hentihentinya berperang, ada Syiah ada ISIS, tak terlihat Islam yang ramah diwajah mereka. Yang menonjol adalah perang dan pertumpahan darah. Perhatikan juga ketika umat Islam Bosnia dibantai oleh Serbia dalam program cleansing ethnic,

termasuk pembunuhan menyejarah bangsa Israel terhadap bangsa Palestina. Di asia, warga muslim Uighur di Xinjiang ditekan bahkan dibunuh, dilarang berpuasa. Begitu juga muslim Rohingnya dibantai oleh warga Myanmar dan didiamkan oleh Pemerintah Thein Sein, termasuk aktivis HAM peraih Nobel Aung San Suu Kyi diam seribu basa menyaksikan pelanggaran HAM yang mengarah pada cleansing ethnic tersebut. Tapi yang jelas, prediksi optimistis dan pesimistis dari Rasulullah sama-sama menjadi kenyataan. Oleh karena itu diperlukan satu gerakan dimana jumlah umat yang terus bertambah ini dibuat berwibawa tapi juga menarik, demokratis tapi juga damai, berbeda tapi juga toleran.

Islam Nusantara

Itu sebabnya, ajakan Presiden Jokowi untuk menyemarakkan wajah Islam Indonesia dengan label “Islam Nusantara” seolaholah mendapat momentum yang baik. Karena umat Islam Indonesia di luar negeri dikenal sebagai muslim yang taat, cerdas, tapi juga ramah, baik dan toleran. Pendek kata, umat Islam Indonesia berakhlak mulia. Islam model Nusantara memberikan pandangan lain terhadap serbuan tawaran model Islam yang diklaim serta dikampanyekan organisasi dan kelompok komunitas yang menamakan diri mereka Islam dari lingkungan internasional. Islam Nusantara mengajak masyarakat tidak mencemaskan Islam, misalnya melihat Islam di Afganistan, Irak, Yaman, dan akan melihat kesejukan pada Islam Nusantara di Indonesia. Merebaknya paham Islam radikal yang mendorong pemuda Muslim melakukan kekerasan dan meng-

ampayekan radikalisme agama muncul beberapa tahun terakhir ketika paham Islam dari berbagai negara di Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan menyebarkan ideologinya. Selain itu, marak juga sebagian umat Islam yang cenderung terperangkap dalam amaliyah simbol-simbol fisik saja. Seperti jenggot, jubah, gamis, celana isbal (cingkrang), jidat hitam yang seolah-olah paling Islam. Namun dalam perilaku terkadang kasar, wajah galak, muka cemberut, mudah marah, bahkan mudah menumpahkan darah. Sehingga pemikir abad pertengahan se Muhammad Abduh sering menyindir, al islamu mahjubun bil muslimin, cahaya Islam tertutup lantaran perilaku umat Islam yang tidak sejalan dengan nilai luhur Islam. Karena itu tawaran Islam Nusantara juga menjadi antitesis atas realitas aktivis Islam yang kasar selama ini. Greg Barton, pengamat segala pernik tentang Indonesia, dalam berbagai pendapatnya mengatakan sejak dulu umat Islam Indonesia memang dikenal ramah dan toleran. Bahkan kalau dalam musim haji atau umroh, jamaah Indonesia diangap paling santun dan berakhlak mulia. Sehingga identifikasi sikap-sikap itu dengan label Islam Nusantara sama sekali tidak ada kaitannya. Ada atau tidak ada istilah Islam Nusantara, umat Islam Indonesia tetap ramah, santun, toleran dan demokratis. Namun dia memuji mengemukakan label Islam Nusantara atas sisi positif Islam Indonesia, bahkan dia memandang menggulirkan wajah Islam yang sejuk yang menjadi ciri khas umat Islam Indonesia agar bisa mendunia. Persoalannya kemudian, promosi Islam Nusantara yang berlebihan dan jaraknya tak jauh

dengan pembacaan Al Quran dengan langgam Jawa. Sehingga banyak yang curiga ada agenda de-Islamisasi, meminggirkan Islam dan mengedepankan nilai lokal dan sederet kecurigaan lain. Habib Rizieq Shihab dkk. menengarai ini adalah jurus kesekian dari gerakan Jaringan Islam Liberal (JIL), setelah jurusjurus sebelumnya hanya diikuti sedikit umat Islam Indonesia. “Dulu mereka mendakwahkan Jaringan Islam Liberal, tidak laku. Lalu mengubah menjadi Islam Inklusif, tidak laku lagi. Kemudian mereka mengubah lagi menjadi Islam Multikulturalisme, masih tidak laku. Nah sekarang menggunakan label Islam Nusantara, sudah bisa diperkirakan bakal tidak laku lagi.” Persoalan lain, apa yang dibanggakan Islam Nusantara lantaran perilaku baik umat Islam Indonesia itu hanya bagian kecil dari Islam, yakni soal akhlak. Padahal Islam itu tidak saja mencakup akhlak tapi juga aqidah, tenggang rasa, kepedulian, pengembangan ilmu, hingga penerapan nilai-nilai syariah. Ambil contoh, Alwaleed bin Talal, pangeran Arab Saudi, yang baru saja menyedekahkan seluruh hartanya senilai USD32 miliar, ekuivalen dengan Rp426 triliun, untuk berbagai keperluan sosial umat manusia di dunia. Ini adalah cerminan nilai-nilai Islam berupa kepedulian. Adakah tokoh Islam Nusantara sekaya dan sebaik Alwaleed? Tentu beliau adalah sosok Islam paling dermawan abad ini dan dia bukan warga indonesia, tapi warga asli keturunan Arab. Lepas dari diskursus yang pro dan kontra, perlu ada batasan serta definisi yang jelas tentang apa yang disebut dengan Islam Nusantara. Terutama paradigma apa yang akan diusung. Prof KH Ali Mustafa Yaqub, EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FOKUS

Imam Besar Masjid Istiqlal yang ahli hadits, mencoba memberi garis demarkasi yang jelas antara Islam dan Nusantara maupun percampuran keduanya. Menurutnya Islam itu agama dan Nusantara itu adalah budaya. Jika Islam Nusantara, dalam pandangannya yang tepat adalah Islam di Nusantara. Kalau Islam Nusantara diartikan Islam yang bercorak budaya Nusantara, maka selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka itu juga tepat. Namun kalau Islam Nusantara dipersepsikan dengan Islam yang bersumber dari apa yang ada di Nusantara, maka itu tidak tepat. Sebab sumber agama Islam itu adalah Al Quran dan Sunnah, apa yang datang dari Nabi Muhammad itu ada dua hal, yaitu agama dan budaya. Yang wajib kita ikuti adalah agama, aqidah dan akhlak. Itu wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau budaya, menurut Mustafa Yaqub, kita boleh mengikuti dan boleh juga meninggalkan. Contoh budaya, Nabi pakai sorban, naik unta dan makan roti. Demikian pula Nusantara, selama budaya Nusantara tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka boleh diikuti. Umat Islam Indonesia shalat pakai sarung adalah budaya Nusantara, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara shalat pakai koteka juga merupakan budaya Indonesia. Tapi itu bertentangan dengan ajaran Islam soal menutup aurat, maka itu yang tidak boleh. Kalau Islam bersumber dari apa yang ada di Nusantara, baik aqidah maupun ibadah harus asli dari Nusantara, maka itu tidak tepat. Jadi harus dibedakan antara agama dan budaya. Yang dilarang bukan saja budaya Indonesia, budaya minum khamr dimasa jaihiliyah adalah

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

Mesjid Raya Baiturrahman Aceh

bagian dari budaya orang Arab. Termasuk beristri lebih dari empat, adalah kebiasaan orang Arab. Pesan-pesan tegas KH Ali Mustafa Yaqub benar-benar mencerahkan, karena berhasil memisahkan Islam sebagai agama dan Nusantara sebagai budaya. Lebih dari itu sebuah ilustrasi yang kongkrit batasan antara keduanya, sehingga tidak antam kromo mendukung ataupun menolak

tanpa paradigma yang jelas. Sebenarnya diskursus yang hangat ini tak lepas dari peran Walisongo yang dakwahnya berhasil mengislamkan warga asli Indonesia yang awalnya beragama animisme dan dinamisme. Dimana Wali Songo berhasil masuk ke relung hati para pribumi, mereka menggunakan budaya sebagai ujung tombak infiltrasi nilai-nilai Islam ke da-

lam nilai-nilai luhur Indonesia di masa lalu. Hanya saja, dakwah Wali Songo memang belum tuntas, lantaran benturan budaya yang sangat kuat, terutama budaya Jawa yang diakui termasuk budaya yang kuat di tanah air.

Islamisasi Melalui Budaya

diidentikkan dengna Durno, dan seterusnya. Rupanya strategi dakwah dengan pendekatan budaya Wali Songo ini mengena dan akhirnya mayoritas orang Indonesia hingga saat ini adalah pemeluk Islam. Jika menengok tesis Kuntowijoyo di atas, maka bisa difahami ada upaya pembacaan Al Quran dengan langgam Jawa adalah bentuk lain dari perlawanan balik budaya Jawa yang ingin menginfiltrasi dalam hasanah Islam. Persoalannya, situasi Islam saat ini dengan Islam dimasa Wali Songo jauh berbeda, sehingga wajar jika kemudian pro kontra pembacaan Al Quran dengan langgam Jawa itu begitu kuat. Ini menandakan makin banyak orangorang cerdas dan mengerti soal Islam dan budaya, termasuk soal Nusantara.

FOTO: ISTIMEWA/DOK.

Penyakit Wahn

Dalam tesisnya sejarawan Kuntowijoyo menyatakan, ketika Islam masuk Aceh, Aceh jadi Islam. Ketika Islam masuk Padang, Padang jadi Islam. Ketika Islam masuk Palembang, Palembang jadi Islam. Islam masuk Makassar, Makassar jadi Islam. Islam masuk Ambon, Ambon jadi Islam, Islam masuk Banjarmasin, Banjarmasin jadi Islam. Tapi, ketika Islam masuk Jawa, Islam jadi Jawa.

Tesis itu seolah memberi isyarat begitu mudahnya nilainilai Islam berakulturasi dengan budaya lokal di berbagai daerah. Namun ketika Islam masuk ke pulau Jawa, maka Islam harus berhadapan dengan nilai-nilai leluhur Jawa yang relatif kuat dibandingkan budaya di sekelilingnya. Itu sebabnya Wali Songo untuk menembus kebuntuan dak-

wahnya lalu menggunakan vehicle budaya setempat untuk ditukar menjadi budaya Islam. Seperti berdakwah lewat ndalang, dimana lakon-lakon pewayang disela-sela nembang-nya sering diidentikkan dengan tokoh-tokoh sahabat Nabi. Seperti Pandu yang sering diidentikkan dengan Abubakar Sidik, Bima sering diidentikan dengan Umar bin Khattab, Abdullah bin Saba bin Salul sering

Pendek kata, Islam itu persis seperti prediksi Rasulullah SAW, dimana agama ini akan terus tumbuh dan tidak pernah berhenti bertumbuh. Hanya saja di tengah pertumbuhan umat Islam tersebut, ada turun naik seputar keimanan dan komitmen kepada ajaran agama, sehingga umat dihinggapi penyakit wahn. Lepas ada tidak ada Islam Nusantara, Islam akan terus tumbuh mengikuti pendulum sejarah. Ada kalanya Islam di atas panggung sejarah, ada kala lain Islam terinjak-injak di lipatan sejarah. Semua berpulang dari sikap umat Islam itu sendiri, ketika mengidap penyakit wahn, maka Islam biasanya akan terpuruk di puingpuing sejarah. Tapi ketika umat Islam berhasil melawan penyakit wahn, maka ketika itu Islam akan menjadi pemimpin di panggung sejarah, seperti masa kejayaan Islam Umar bin Abdul Azis. Wallahu aâ&#x20AC;&#x2122;lam... â&#x2014;? DJONI EDWARD EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FOKUS

Antara Piagam Jakarta dan Perjanjian Hudaibiyah Konstitusi kita lahir dari pergulatan dan pengorbanan. Perjalanannya mirip Perjanjian Hudaibiyah yang menjadi tonggak kemenangan yang gemilang perjuangan Nabi SAW.

“

Kiai, kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara, dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana? Kiai, sekarang ini bangsa Indonesia kejepit di antara yang tongol-tongol dan yang tingiltingil. Yang tongol-tongol ialah balatentara Dai Nippon yang masih berada di bumi Indonesia dengan persenjataan modern. Adapun yang tingil-tingil (yang mau masuk kembali ke Indonesia) adalah sekutu termasuk di dalamnya Belanda, yaitu dengan persenjataan yang modern juga. Jika kita cekcok, kita pasti akan konyol. Kiai, di dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang sedang kita musyawarahkan hari ini tercantum satu pasal yang menyatakan bahwa 6 bulan lagi nanti kita dapat adakan Majelis Permusyawaratan Rakyat, justru untuk membuat Undang-Undang Dasar yang sempurna. Rancangan yang sekarang ini adalah rancangan Undang-Undang Dasar darurat. Belum ada waktu untuk membikin yang sempurna atau memuaskan semua pihak, apalagi di dalam kondisi kejepit! Kiai, tidakkah bijaksana jikalau kita sekarang sebagai umat

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

Islam yang mayoritas ini sementara mengalah, yakni menghapus tujuh kata termaksud demi kemenangan cita-cita kita bersama, yakni tercapainya Indonesia Merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, tenang tenteram, diridhai Allah SWT.” Itu nukilan buku memoar Kasman Singodimedjo yang ditulis oleh Lukman Harun. Kasman adalah salah satu tokoh penting dibalik hilangnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Yaitu katakata, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana ditulis Mohammad Hatta dalam buku Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, beberapa jam setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta, Kepala Balatentara Jepang di Indonesia, Laksamana Muda Maeda Tadashi, mengirimkan seorang opsir kepada Mohammad Hatta. Sang opsir kemudian menyampaikan bahwa kelompok masyarakat Kristen di Indonesia Timur keberatan dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Pengorbanan Muslim Republiken Setelah mendapat pesan itu, Hatta paham bahwa republik terancam perpecahan. Keberatan kelompok Kristen tersebut tentu akan dimanfaatkan Belanda untuk masuk ke Indonesia.

Esok paginya, 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengajak bertemu tokoh-tokoh Islam dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) seperti Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo. Hatta mengusulkan agar tujuh kata itu diganti saja dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Wahid Hasyim setuju dengan mengatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sama dengan Allah SWT. Hatta lalu meminta Tengku Muhammad Hasan agar melunakan hati Ki Bagus Hadikusumo yang dikenal berpendirian teguh, untuk ikut setuju. Hasan pun mendatangi Hadikusumo. Namun ia gagal. Tokoh Muhammadiyah itu tak bergeming. Soekarno dan Hatta, paska kegagalan Hasan, akhirnya tak berani menemui tokoh Muhammadiyah itu. Dalam situasi mepet menjelang rapat PPKI untuk menetapkan dasar negara itu, Hatta tiba-tiba meminta Kasman meneruskan upaya Hasan. Hatta berharap Kasman sesama Muhammadiyah bisa meluruhkan hati Hadikusumo. Kasman menyanggupi dan menyampaikan pandangannya dalam Bahasa Jawa halus kepada Hadikusumo seperti tertulis dalam memoar di atas. Singkat cerita, bujukan Kasman akhirnya berhasil meluruhkan hati Ki Bagus Hadikusumo. Tujuh kata dalam piagam Jakarta kemudian diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana usulan Hatta. Re-

publik yang masih berusia muda akhirnya luput dari perpecahan. Hilangnya tujuh kata itu dianggap sebagai pengorbanan terbesar ummat Islam demi tercapainya kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pengorbanan itu yang menurut pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, yang harus diapresiasi dan dihormati oleh kalangan non muslim. “Pengorbanan kaum muslimin itu juga

FOTO: ISTIMEWA/DOK.

PPKI dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan wakilnya Drs. Mohammad Hatta dan penasehatnya Ahmad Subardjo

tidak boleh tidak dihargai. Konyol dan kurang ajar itu kalau ada dari pihak non muslim yang tidak menghargai dan menghormati pengorbanan itu,â&#x20AC;? tutur Jimly kepada FORUM, Selasa 30 Juni 2015.

Mirip Perjanjian Hudaibiyah Bagi Jimly, pengorbanan ummat Islam saat penyusunan kon-

stitusi pada 18 Agustus 1945 itu sama dengan pengorbanan saat Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaibiyah. Sebuah perjanjian yang menjadi tonggak pertama penyebaran Islam secara massif ke seluruh dunia. Perjanjian ini juga membuat penulis non muslim Michael J Hart menempatkan beliau sebagai orang teratas dalam 100 manusia cerdas karyanya. Perjanjian Hudaibiyah yang

dimaksud Jimly ini tentu saja perjanjian yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian ini terjadi di Lembah Hudaibiyah, di pinggiran Kota Mekkah. Pada saat itu rombongan Kaum Muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW hendak melakukan ibadah Haji. Namun mereka dihalang- halangi masuk ke Mekkah oleh Suku Quraisy, penduduk Mekkah. Maka setelah terjadi negos-

iasi beberapa waktu, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian damai. Sebelum terjadinya Perjanjian Hudaibiyah ini, Kaum Musyrikin Mekkah bersama- sama dengan Kaum Yahudi Khaibar dan suku- suku lain di sekitar Arab yang masih musyrik menyerang Madinah. Ini dikenal dengan peristiwa Perang Ahzab atau Perang Khandaq atau Perang Parit. Usaha penyerangan kaum EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

Quraisy yang musyrik dan sekutusekutunya tersebut gagal total dikarenakan mereka terhalang oleh benteng yang dibuat oleh Kaum Muslimin berupa parit. Serta berkat bantuan dari Allah SWT berupa badai yang sangat dingin yang menerpa pasukan musyrikin tersebut. Perang ini dipandang sebagai akhir dari usaha Kaum Musyrikin Mekkah untuk memerangi Kaum Muslimin Madinah. Isi dari Perjanjian Hudaibiyah menurut riwayat, intinya ada enam. Pertama, gencatan senjata antara Mekkah dengan Madinah selama 10 tahun. Kedua, bagi penduduk Mekkah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekkah. Ketiga, bagi penduduk Madinah yang menyeberang ke Mekkah tidak boleh kembali ke Madinah. Keempat, bagi penduduk selain Mekkah dan Madinah, dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekkah atau Madinah. Kelima, pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekkah. Keenam, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dipersilakan kembali lagi ke Mekkah setahun setelah perjanjian itu, dan akan dipersilakan tinggal selama tiga hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya (maksudnya membawa pedang hanya untuk berjaga- jaga, bukan untuk menyerang). Dalam masa tiga hari itu kaum Quraisy (Mekkah) akan menyingkir keluar dari Mekkah.

Enam Kerugian

Sekilas isi perjanjian tersebut sama sekali tidak menguntungkan bagi Kaum Muslimin, dan hanya menguntungkan kaum Quraisy Mekkah. Tidak percaya tengok lah satu persatu. Poin pertama merugikan, sebab gencatan senjata sudah tidak diper-

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

lukan oleh Kaum Muslimin, mengingat setelah Perang Ahzab/ Khandaq, Kaum Quraisy sudah putus asa memerangi Kaum Muslimin. Dan itu dibuktikan bahwa mereka tidak berani memerangi Kaum Muslimin yang hendak datang ke Mekkah. Poin kedua rugi juga. Sebab jika penduduk Mekkah tidak boleh menyeberang ke Madinah, jelas jumlah Kaum Muslimin tidak akan bertambah, sedangkan Kaum Quraisy tidak akan melemah. Poin ketiga lagilagi rugi. Karena jika penduduk Madinah yang pergi ke Mekkah tidak diperbolehkan untuk kembali ke Madinah, tentu warga Madinah akan berkurang. Poin keempat bisa disebut imbang. Poin kelima juga rugi karena kaum Muslimin yang sudah capek- capek menempuh perjalanan harus pulang tanpa tercapai tujuannya yaitu berhaji. Ini tentu sangat mengecewakan mereka. Poin keenam juga rugi walau diperbolehkannya kembali lagi tahun depan, tapi hanya tiga hari hingga tidak cukup waktunya. Apalagi tidak diperkenankan menghunus pedang. Kaum Muslimin semakin tertekan ketika saat itu mereka datang Abu Jandal (anak Suhail bin Amr) datang melarikan diri dari kaum musyrikin dalam keadaan terborgol rantai besi kemudian bapaknya berdiri menangkapnya seraya berkata, “Wahai Muhammad, permasalahan sudah kita sepakati sebelum anak ini datang.” Nabi SAW menjawab, “Engkau benar.” Akhirnya, Nabi menyerahkan Abu Jandal kepada Quraisy kendatipun Abu Jandal berteriak-teriak dengan suara keras, ‘Wahai kaum Muslimin! Apakah aku diserahkan kembali kepada kaum musyrikin yang akan merongrong agamaku?” Nabi SAW kemudian bersabda kepada Abu Jandal, “Wahai Abu Jandal, bersabarlah

FOTO: ISTIMEWA/DOK.

FOKUS

dan berserah diri (kepada Allah)! Sesungguhnya, Allah pasti memberikan jalan keluar kepada kamu dan orang-orang yang tertindas. Kita telah membuat perjanjian dengan mereka dan kita tidak boleh mengkhianati mereka.” Sudah isi perjanjian terlihat melemahkan kaum Muslimin, tingkah Suhail bin Amr sebagai Wakil Quraisy saat penulisan dan penandatanganan perjanjian juga menjengkelkan. Lihatlah kerasnya Suhail ketika para sahabat dalam menyusun perjanjian itu dengan memulai kalimat “Bismillahirrahmanirrahim”. Suhail keberatan dan mengatakan katakata “Arrahman” dan “Arrahim” hanya untuk orang Islam. Rasulullah pun menghapus kata-kata itu. Begitu juga soal kata-kata, “Inilah perjanjian Muhammad Rasulullah”, Suhail pun keberatan dengan alasan yang mengakui Muhammad sebagai Rasulullah hanya ummat Islam. Nabi pun mengikuti dan mengganti Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah. Dalam perjalanan sejarah kemudian tercatat, perjanjian Hudaibiyah justru menjadi tong-

gak kemenangan Islam yang gemilang di masa depan. Perkembangan dakwah Islam meningkat pesat dari sisi jumlah dan kualitas. Tidak lama setelah perjanjian yang awalnya dipandang melemahkan posisi Kaum Muslimin tersebut, Mekkah pun kemudian ditaklukan dengan cara damai tanpa pertumpahan darah yang berarti. Kembali kepada hilangnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, Jimmly menyebut ada kemiripan soal hilangnya tujuh kata di Perjanjian Hudaibiyah dan Piagam Jakarta. “Jadi Bismillah Hirohmanhirohim itu terbagi lima kata, dan Rasulullah ada terbagi dua kata, ditotalkan sama jadi tujuh kata. Jadi sama-sama tujuh kata yang dicoret dari perjanjian Hudaibiyah dan tujuh kata yang dicoret dari Piagam Jakarta,” jelas Jimly. Oleh karena itu, lanjutnya, ummat Islam jangan melihat hilangnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta apakah sebagai sesuatu yang buruk. Konstitusi yang dihasilkan melalui pencoretan tujuh kata itu harus dipandang sebagai perjanjian untuk hidup

Mekkah Masjidil Haram Jaman Dahulu

bersama dalam satu komunitas yang dinamakan negara. “Jadi kalau ada yang berkhianat dengan konstitusi, dihukum karena melanggar perjanjian,” imbuhnya.

Tetap Islami dan Religius Menurut Jimly, sekalipun tujuh kata itu hilang dalam pembukaan UUD 1945, bukan berarti konstitusi Republik Indonesia tidak Islami dan religius. Ia menghitung dalam UUD kata-kata “Allah” disebut sampai dua kali, kata “Tuhan” disebut dua kali, kata “Agama” disebut 10 kali, kata “kepercayaan” disebut dua kali, kata “Keimanan” disebut sekali, kata “Ketakwaan” disebut sekali, kata “Maha Esa” disebut dua kali dan kata “Maha Kuasa” disebut sekali. Fakta-fakta ini yang menurut Guru Besar Universitas Indonesia tersebut menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang paling banyak menyebut kata Tuhan dan Agama di antara konstitusi yang ada di dunia. “Cari di Uni Sovyet (Rusia) tidak ada itu kata Tuhan. Di Amerika Se-

rikat saja hanya dua kali menyebut kata Tuhan. Kita ini sangat banyak sekali,” ujarnya. Atas dasar itu menurutnya, dipandang dari sisi manapun UUD 1945 sangat religius. Tidak saja bagi ummat Islam, tapi juga bagi penganut agama lain. “Apalagi orang Islam, karena kata Allah itu menggunakan logika orang Islam. Atas berkat dan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Itu artinya apa? Jadi yang Maha Kuasa itu Tuhan. Kalau Pancasila, ya, Ketuhanan Yang Maha Esa,” tambahnya lagi. Ini sebabnya pula peraturan perundang-undangan yang lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai turunan dari UUD 1945 kemudian menjadi UU yang Islami dan religius sekali. Tidak percaya? Lihatlah UU Wakaf, UU Perkawinan, bahkan UU tentang Tenaga Listrik dan UU tentang Sumber Daya Air, misalnya. “Semua aspek UU itu Islam sekali. Islam yang damai,” jelasnya. Ini sebabnya menurut Jimly, perjuangan ideologi yang dilakukan oleh partai politik Islam saat ini tidak relevan lagi di In-

donesia. Ideologi kita Pancasila. Islam lah yang menjadi sumber inspirasi dari persepsi kita tentang ideologi itu sendiri. Bagi orang Islam, semua sila, dari sila pertama sampai kelima, itu diambil dari sari patinya Islam. Sebut saja misalnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sangat Tauhid. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab itu terkait dengan ketuhanan. Sebab ketakwaan, keadilan dan peradaban adalah tiga serangkai. Tidak ada peradaban yang bisa berkembang tanpa ketakwaan kepada Tuhan dan tanpa keadilan. “Sebab itu dalam Al Quran ada perintah “Berbuat adillah, karena adil itu dekat dengan takwa”,” jelas Jimly lagi. Bila sila pertama dan kedua berhubungan erat sekali dengan ketuhanan dan kemanusiaan, maka sila ketiga yang berbicara tentang persatuan dan sila keempat yang berbicara soal kerakyatan yang demokratis dan musyawarah maka akan menghasilkan sila kelima yang paling dirasakan manfaatnya oleh rakyat yaitu, keadialan sosial. “Nah semua itu kan berasal dari Islam,” jelasnya. Selarasnya kosntitusi dengan Islam juga dibenarkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat membuka Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara dan Seminar Nasional Pendidikan Islam Rahmatal lil Alamin Bagi Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia di Pusdiklat Mahkamah Konstitusi, Bogor, akhir Desember 2014 silam. “Kalau kita simak pada pembukaan yang berisi empat alinea dan pada alenia ketiga, para pendiri bangsa tegas menyatakan awal kalimat yang berbunyi atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa,” katanya. Dikatakan Lukman, konstitusi walau tak eksplisit mengatakan Islam, tapi secara implisit sangat kental Islamnya. Sebab

Islam lah yang paling lengkap mengatur norma-norma yang selama ini perlu ditegakkan dalam menata kehidupan bersama. “Jangankan mengatur kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, masuk keluar kamar mandi saja ada adabnya atau tata caranya, karena diatur nilai-nilai Islami,” tambahnya. Nah jika konstitusi sudah demikian Islami dan religius, muncul pertanyaan mengapa masyarakat khususnya ummat Islam di Indonesia gagal dalam mengimplementasikan ajarannya itu ke dalam kehidupan seharihari. Tidak percaya lihat lah indeks korupsi di Indonesia yang tetap tertinggi di dunia. Atau tengoklah bagaimana orang-orang miskin dan anak-anak terlantar bergelimpangan di kota-kota besar seperti Jakarta, padahal sesuai pasal 34 ayat 1 UUD 1945, orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Paradoksnya kehidupan nyata dengan konstitusi tersebut menurut Jimly akibat sikap keberagamaan para penyelenggara belum fungsional. Beragama bagi penyelenggara negara hanya baru sebatas dalam hati dan dalam kepala, tapi belum dalam perilaku. Padahal, Islam seharusnya meliputi tiga aspek yaitu, aqidah, syari’ah dan akhlaq. Aqidah yang benar akan membuatnya menjalankan syari’ah secara benar sehingga terlihat akhlaq-nya dalam masyarakat. “Tetapi kadang-kadang keyakinan itu hasil dari emosi keagamaan, emosi keagamaannya tinggi. Misalnya, anak-anak muda demo teriak “Allahu Akbar”. Coba cek ke rumah ternyata nggak sholat dan banyak yang nggak sholat. Berarti orang ini cuma semangat keagamaannya tinggi,” pungkasnya. Oo begitu. ● SYAMSUL MAHMUDDIN, HADI PURNAMA DAN ADI KURNIAWAN

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FOKUS | WAWANCARA Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Jimly Asshiddiqie

FOTO: FORUM/ YOSEF S NGGARANG

"UUD 1945 Sangat Religius"

Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH sering terlibat aktif dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Pakar tata negara kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956 ini meraih gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia pada 1982. Kemudian menyelesaikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada 1987. Gelar doktor juga disandang dari UI pada 1990 dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, lewat program doctor by research dalam ilmu hukum. Pada 1998, Jimly memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara FHUI. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003–2008) yang kini menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), selain mengajar, Jimly aktif mendirikan sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang diberi nama Jimly School of Law and Government (JSLG). Bagaimana pandangannya tentang pengaruh Islam dalam konstitu-

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

si, berikut penuturannya kepada Hadi Purnama, Adi Kurniawan dan Yosef S Nggarang, Selasa 30 Juni 2015:

Bagaimana awal mula konsitusi kita disusun dan sejauh mana Islam bisa mempengaruhi penyusunan konsitusi tersebut?

Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat berketuhanan dan itu tentu terpengaruh dari sikap keagamaan dari para penyusunnya. Sikap kegamaan tokoh-tokoh perumus itu tentu juga pengaruh dari perikehidupan masyarakat yang agamis. Saat ini, walau UUD 1945 sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali namun tetap memuat kata-kata “tuhan” dan agama paling banyak di dunia. Kata “Allah” disebut dua kali, kata “tuhan” disebut dua kali, kata “agama” disebut 10 kali, kata “kepercayaan” disebut dua kali, kata “keimanan” disebut satu kali, kata “ketakwaan” disebut satu kali, kata “Yang Maha Esa” disebut dua kali dan kata “Yang Maha

Kuasa” disebut satu kali. Artinya. meskipun ketika disahkan pada tanggal 18 agustus 1945, pernah terjadi pencoretan tujuh kata dari naskah pembukaan UUD yang berasal dari Piagam Jakarta, tetapi jumlah kata-kata yang mencerminkan ide tentang tuhan dan agama tetap sangat banyak. Bahkan terbanyak di dunia.

Jika kita buat parameter kedekatan: identik, dekat, sedang dan jauh, seberapa dekat konsitusi kita dengan ajaran dan hukum Islam?

Mengenai hukum Islam tentu harus dilihat dari segi Islam. Gimana umat Islam memahami UUD? Jadi UUD itu dipersepsi sebagai perjanjian, perjanjian untuk hidup bersama dalam satu komunitas bernegara namanya konsitusi. Pertama kali umat manusia membuat perjanjian tertulis untuk membuat satu negara itu Nabi Muhammad SAW, namanya Konsitusi Madinah. Dimana umat Islam kalau me-

langgar Konsitusi Madinah itu dihukum oleh Rasulullah. Artinya Nabi Muhammad dua fungsinya. Yang satu sebagai nabi dan satu sebagai negarawan. Isi konstitusi Madinah menjamin hak-hak perlindungan bagi umat-umat minoritas. Siapa yang melanggar dihukum oleh Nabi, sama dengan dihukumnya warga negara Indonesia kalau dia melanggar UU. Jadi hukum-hukum yang diterapkan dalam bernegara ya itu hukum bernegara. Mau itu sumbernya berasal dari agama Islam, Kristen, Yahudi, dan sebagainya, ya tinggal disetujui aja. Sepanjang itu disepakati jadi undang-undang, ya jadi. Soal kedekatan, lihatlah unsur Islam dalam undang-undang negara. Sebut saja misalnya UU Wakaf, UU Perkawinan, bahkan UU tentang Tenaga Listrik, UU tentang Sumber Daya Air. Semua itu ada aspek Islam, Islam yang damai. Jadi UUD Indonesia ini sangat religius, tapi bukan hanya agama Islam melainkan agama manapun. Apalagi orang Islam, karena kata “Allah” itu menggunakan logika orang Islam. “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, itu artinya apa? Jadi Yang Maha Kuasa itu Tuhan. Kalau Pancasila ya Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum proklamasi, sempat ada perdebatan antara Soekarno dan Natsir soal dasar negara. Apakah perdebatan itu sudah selesai dan final?

Perdebatan itu sudah selesai. Sekarang tidak ada lagi perdebatan itu. Kalau You punya ide baru boleh didiskusikan. Tapi tidak bisa didiskusikan sendirian, harus dilempar ke publik. Kaum intelektual itu harus menyadari bahwa diskusi itu cermin dari perdebatan pemikiran. Ka-

lau suatu ide belum menjadi pendapat umum, You mau menyakinkan siapa? Paling Anda dianggap gelo. Jadi kaum intelektual harus bisa seperti itu, bisa melempar ide ke publik. Namun You juga tidak bisa memaksakan ide itu harus langsung diterima. Kalau You tetap memaksakan jadinya teroris. Jadi jangan lagi kita mengulang perdebatan Soekarno dan Natsir lagi. Itu cukup kita pahami sebagai fakta sejarah. Sejarah itu cukup kita pelajari dan dijadikan bahan untuk masa kita dan di masa depan.

Setelah penetapan Pancasila sebagai azas tunggal di era Orde Baru, muncul konflik antara sebagian ummat Islam dengan negara, seperti munculnya peristiwa Tanjung Priok dan lain-lain. Bagaimana menurut Anda?

Radikalisme keberagamaan itu ada dimana-mana. Tidak hanya di Islam, tapi di semua aga-

ma, semua pemeluk agama. Misalnya, bagaimana sikap orang Myanmar yang Budha terhadap suku Rohingya. Orang Budha itu orangnya lembut. Lho kok begitu ekstrim. Itu lebih kejam dari orang kulit putih yang membasmi orang kulit hitam di Afrika Selatan. Di Amerika juga muncul yang kaya begitu. Jadi ini tandatanda zaman yang sedang berubah maka konstelasi sistem nilai itu bergolak dan muncul kelompok yang ekstrim kanan, ekstrim kiri dan yang moderat. Ini gejala umum. Lingkungan Islam sama juga kaya begitu. Cuma di lingkungaan orang Islam ada masalah yang jauh lebih kompleks. Pertama, selain yang tadi kompleksitas struktur ketidakadilan dalam masa sekarang ini adalah faktor akibat paska penjajahan dulu. Orangorang Islam itu mendiami daerah kaya tetapi dijajah. Penjajah ini memperlakukan mereka tidak adil dan bekas-bekasnya itu secara kultural masih ada. Tercermin juga dalam discoveritas

Sumbangsih Islam dalam hukum Indonesia

ekonomi, penguasaan birokrasi, penguasaan pendidikan. Dan bayangkanlah di sini itu orang Islam jarang sekolah. Justru orangorang non muslim yang bersekolah. Masalah kedua, masalah Palestina. Selama masalah Palestina belum selesai, selama hubungan orang Kristen, orang Yahudi dan orang Islam belum beres gara-gara urusan Palesina, maka akan terus ada kelompok yang dibilang tidak berdaya menghadapi kekuatan mondial. Padahal dalam sejarah, Nasrani, Yahudi dan Islam, mereka satu keturunan. Kalau mau bertanding atau bersaing ya sama orang Cina dong.

Menurut Anda di era reformasi ini partai-partai islam masih relevan atau tidak memperjuangkan ideologi?

Tidak. Ideologi kita kan Pancasila. Tapi Islam menjadi sumber Inspirasi dari persepsi kita tentang ideologi itu sendiri. Bagi orang Islam, Pancasila itu semua

Terdiri dari 11 bab dengan 47 pasal yang mengatur pengelolaan zakat sesuai hukum Islam

1. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terdiri dari 14 bab dan 67 pasal yang mengatur perkawinan dengan mengakomodir hukum Islam tentang perkawinan

4. UU No.18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam Terdiri dari 14 bab dan 34 pasal yang mengatur penerapan syariat Islam di Aceh.

2. UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Diperbarui dengan UU No.50 Tahun 2009) Menurut UU ini Peradilan Agama berwenang mengadili masalah perkawinan, waris, wasiat, hibag, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah

5. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Diperbarui dengan UU No.35 Tahun 2014).

3. UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

6. UU No.13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaran Haji Terdiri dari 17 bab dan 69 pasal yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji sesuai ketentuan syariat Islam. 7. UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

sila, dari sila pertama sampai kelima, diambil dari sari patinya Islam. Misalnya “Ketuhanan Yang Maha Esa”, itu kan Tauhid. “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, itu terkait dengan ketuhanan. Jadi ketakwaan, keadilan, peradaban, itu tiga serangkai. Tidak ada peradaban yang bisa berkembang tanpa ketakwaan kepada Tuhan, dan tanpa keadilan. Maka dalam Al Quran disebut “Berbuat adillah, karena adil itu dekat dengan takwa”. Jadi antara takwa dengan adil itu dekat, dan sinergi antara ketakwaan dan keadilan itu yang menghasilkan peradaban. Jadi sila pertama dan kedua berhubungan erat sekali, ketuhanan dan kemanusiaan. Terus yang ketiga persatuan solidaritas, yang keempat kerakyatan yang demokratis dan musyawarah. Tapi dari ke empat itu yang paling dirasakan kegunaannya oleh rakyat ialah “keadilan sosial”. Nah semua itu dari Islam. ●

Terdiri dari 11 bab dan 71 pasal yang mengatur tentang wakaf 8. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah Terdiri dari 13 bab dan 70 pasal yang mengatur sistem perbankan yang berdasarkan syariat Islam 9. UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Terdiri dari 8 bab dan 45 pasal yang mengatur larangan melakukan aksi pornografi dan menyebarkannya. 10. UU N0.23 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terdiri dari 11 bab dan 68 pasal yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produknya dilengkapi sanksi pidana dan denda.

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FOKUS

Jualan Aksesoris Padang Pasir

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

dian muncul komunitas eksklusif yang keras menerapkan simbol-simbol budaya itu, ini yang jadi pertanyaan. Ada kelompok masyarakat yang melakukan itu. Bajunya harus pakai gamis, kepalanya harus dililit sorban, makannya harus kurma, kebuli atau gandum dan mengisap sisha. Rajin memakai istilah berbahasa Arab, seperti “ana”, “antum”, “akhi” atau “ukhti”, sampai berpakaian ala padang pasir. Pokoknya semua harus serba Arab. Alamak. Soal baju jubah, memang ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih menyukai memakai gamis (sejenis jubah) daripada jenis pakaian lain yang dikenakan oleh orang Arab pada masa tersebut. Ini dikarenakan jubah lebih simpel dan lebih menutupi tubuh. Tapi Nabi SAW juga melarang umatnya untuk mengenakan pakaian yang menyebabkan “popularitas” atau terlalu mencolok dan terkesan asing bagi suatu kaum. Yang dianjurkan adalah mengenakan model pakaian yang biasa dipakai masyarakat setempat. Karena itu tatkala menaklukkan berbagai negeri, para sahabat Nabi mengenakan pa-

FOTO: IS TIM

asser Arafat selalu mengenakan keffiyeh, selendang hitam putih yang dililitkan di kepala. Wajar, karena tanpa itu batok kepala manusia normal bakal terbakar sengatan superpanas matahari jazirah Arab. Legenda tentara Inggris Kolonel T E Lawrence alias Lawrence of Arabia juga pakai. Kini keffiyeh dipakai dimana-mana. Bahkan jadi mode utama dalam demonstrasi besarbesaran Occupy Wall Street beberapa tahun lalu. Keffiyeh jadi simbol perjuangan melawan kaum kolonial dan kapital. Tapi kini tentara penjajah Amerika-Inggris yang bertugas di Afghanistan, Iraq dan Suriah memakainya. Sebutannya shemaghs. Tutup kepala Yasser Arafat itu kini dipakai baik oleh pejuang maupun penjajah. Di Indonesia, menemui orang atau sekelompok orang yang mengenakan jubah, gamis (Arab: qamis), bersorban, berparfum aroma Timur Tengah dan sering mengucap istilah Arab di tanah air, entah itu di jalan atau di sekitar pemukiman Anda, bukan hal aneh. Fenomena ini ada dimana-mana. Akan halnya kemu-

EWA/DO K.

Simbol-simbol dan aksesoris budaya Arab makin laku. Ada yang cuma mode, ada yang ideologis. Keffiyeh perjuangan Yasser Arafat juga dipakai tentara Amerika-Inggris. kaian sebagaimana lazim dikenakan masyakarat setempat.

Salah Paham Sarung-Sorban Di daerah kita, orang yang berjubah dianggap punya nilai plus dalam beragama. Sementara budaya nusantara punya kain sarung. Di jazirah Arab ‘derajat’ kain sarung kurang dihargai. Di Mesir, orang Indonesia dan Malaysia serta beberapa negara yang membudayakan kain sarung, kemungkinan besar akan ditertawakan. Karena bagi orang Mesir, kain sarung lazim dipakai untuk malam pertama bagi pe-

ngantin (zifaf) dan itu menjadi aib jika harus dipakai ke luar rumah. Ada simbol-simbol yang sebenarnya bukan dari wahyu (Al Quran) melainkan kebiasaan orang Arab yang dibolehkan Nabi SAW untuk diteruskan, tetapi kemudian berubah seakan-akan menjadi simbol Islam yang sakral. Akibatnya ada banyak kisah kesalahpahaman ihwal itu. Contohnya sorban. Kain penutup kepala itu sudah sejak zaman baheula dipakai orang padang pasir. Fungsinya untuk menghindari sengatan panas matahari. Tapi di sini pemakainya dianggap sebagai orang yang

Mantan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat

FOTO: ISTIMEWA/DOK.

EWA/DO K. FOTO: IS TIM

paham agama, guru agama atau kyai. Ada kisah lucu. Dulu, saat sekelompok warga Indonesia berangkat berhaji dan turun di pelabuhan Jeddah, ada banyak orang bersorban mengangkuti barang-barang. Sontak mereka turun dan menciumi tangan orang-orang bersorban itu karena dipikir kyai. Rupanya orangorang bersorban itu adalah kuli angkut pelabuhan. Ini sekadar membuktikan bahwa simbol, penanda atau apapun istilahnya, masih berperan penting menentukan persepsi. Ia menjadi identitas penggunanya sekaligus menjadi kunci beradaptasi masuk ke suatu komunitas. Prof Dr Jeffrey Lang, seorang profesor Matematika Universitas Kansas yang masuk Islam, pernah bercanda menceritakan kawannya yang tertarik dengan Islam. Kata kawan itu, jika ingin diterima penuh dalam komunitas muslim, kuncinya sederhana: "Pakai tutup kepala Timur Tengah, pelihara janggut panjang, katakan alhamdulillah, masyaAllah, assalamualaikum dan lain-lain dalam situasi yang tepat." Di Indonesia dan negaranegara mayoritas muslim, penggunaan simbol-simbol dan aksesoris Arab itu tak pernah menimbulkan konflik keras. Cuma gerendengan dan celotehan di masyarakat. Negara tak perlu turun tangan. Mungkin ini yang dituju dengan apa yang dikatakan Islam Nusantara. Sejarawan Agus Sunyoto mengatakan Islam telah menyapa nusantara jauh sebelum era Wali Songo. Namun ajaran ini perlu menunggu kehadiran mereka untuk membuatnya jadi populer. Merakyat. Strategi hibridisasi nilai-nilai Islam dengan budaya setempat yang digagas Wali Songo terbukti efektif. Hingga sekarang. Akulturisasi ini sudah ber-

Presiden Jokowi memakai Sorban

langsung lama. Berabad-abad silam simbol dan aksesori Arab (Islam) digunakan melawan kolonial. Pangeran Diponegoro, Senopati Sentot Ali Basya Prawiradirja dan Tuanku Imam Bonjol contohnya. Mereka mengenakan sorban putih berjihad melawan Belanda. Pada awal abad 20, ketika tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta, bahkan Tan Malaka, belum sempat berpikir tentang sebuah entitas bernama Indonesia, KH Hasyim Asyari dengan sadar menggunakan simbol-simbol Islam untuk membangun paradigma bangsa bernama Indonesia, wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Akar sejarah simbol-simbol Arab dan keislaman itu telah lama melekat di sini. Tapi lain ladang lain ilalang. Di Eropa, pertentangan masih kental. Stigma tetap tebal. Sampai-sampai negara turun tangan. Prancis melarang pemakaian jilbab dan burqa di sekolah dan tempat-tempat umum, Belgia juga melarang burqa. Di Belanda jilbab masih kontroversi dan Geert Wilders, politisi pembenci Islam, ingin pemakainya dikenakan pajak.

Sunah, Budaya, Taktik Komodifikasi

Budaya Arab memang sudah ada sebelum Islam turun. Kemudian setelah Islam turun maka budaya dan kebiasaan-kebiasaan orang Arab sebelumnya harus disesuaikan dan tunduk terhadap ajaran Islam. Misalnya budaya orang padang pasir yang suka mabuk-mabukan, berjudi, harta warisan hanya buat kaum lelaki dan menyembah berhala. Setelah Islam datang, budaya-budaya tersebut dikoreksi dan disesuaikan dengan ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, memaksakan hal-hal yang serba Arab yang sejatinya bukan bagian dari syariat Islam tidaklah tepat. Misalnya mewajibkan orang untuk memanjangkan janggut. Walaupun pada kenyataanya terjadi khilaf diantara ulama mutaakhirin tentang apakah memanjangkan janggut termasuk sunah dan merupakan suatu bentuk ibadah atau hanya sebatas budaya. Tidak perlu bersepakat dengan orang-orang yang mengidentikkan Islam dengan Arabisasi, karena pada dasarnya dua hal itu berbeda. Walau dalam beberapa hal lainnya keduanya tak terhindarkan bersentuhan lantaran tumbuh dari tanah yang sama. Logikanya, kalaulah memang Islam itu identik dengan Arabisasi, tentu segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya

Arab seharusnya dipaksakan menjadi kewajiban dalam syariat. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Arab, seperti juga Indonesia, dihuni mayoritas Islam. Tapi Islam bukan Arab. Justru Islam diturunkan di Arab untuk memperbaiki banyak hal yang tidak benar. Menjadi keliru ketika di sini malah mau meniru mentahmentah segala hal yang berbau Arab. Kini orang makin paham betul bagaimana memanfaatkan simbol-simbol itu. Lihat saja para penjahat yang sedang diajukan ke pengadilan gara-gara kasus korupsi. Banyak dari mereka kemudian mengubah penampilan, sering memakai baju muslim (koko), kopiah hitam dan, yang wanitanya, pakai kerudung. Minimal ada selendang yang menutupi sebagian kepala. Semua aksesoris itu mahal harganya. Dan menjelang musim pilkada serentak ini, waspadalah terhadap calon kepala daerah yang memanfaatkan pencitraan agamis ini. Akhir kalam, tidak semua yang berbau Arab itu sakral. Malah tak sedikit yang dikomodifikasi alias dikapitalisasi. Keffiyeh Yasser Arafat jadi contohnya. â&#x2014;? GENOT WIDJOSENO

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FOKUS | WAWANCARA

Chaider S Bamualim, MA, Dosen FISIP UIN Jakarta dan

Arabisasi Bu k

akin banyak ditemui orang mengenakan jubah, gamis, sorban dan cadar yang bahkan hampir menutup separuh tubuh. Bagi sebagian terasa aneh. Makanya muncul istilah Arabisasi. Tapi buat Chaider S Bamualim, MA, peneliti dan pengajar UIN Jakarta, fenomena itu bukan hal yang aneh. “Itu sudah terjadi sejak jaman kolonial dulu.” Mengulas soal Arabisasi dan penggunaan simbol-simbol serta aksesoris ala padang pasir di Indonesia, berikut petikan wawancara FORUM dengan kandidat doktor Leiden University itu:

Tentang gejala Arabisasi yang melanda Islam Indonesia dewasa ini, apa pendapat Anda?

Istilah Arabisasi tidak sepenuhnya benar. Terkadang tendensius. Istilah Arabisasi seolah-olah ingin menggoda orang untuk berpikir bahwa yang terjadi di Indonesia bukanlah Islamisasi, tetapi Arabisasi. Yang benar adalah bahwa yang kita saksikan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini adalah terjadinya perkembangan Islam yang luar biasa di berbagai aspek kehidupannya. Ada proses Islamisaisi yang ditandai dengan meningkatnya ketaatan beragama, menguatnya identitas Islam dan tumbuhnya institusi Islam secara ekspansif. Nah mungkin dalam konteks perkembangan itu lah tampak pula unsur-unsur dan pengaruh budaya Arab.

Jadi benar bahwa kultur Arab berpengaruh dalam

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

ekspresi keislaman orang Indonesia?

Ya tentu, itu jelas sekali. Mislanya dalam bahasa, seni musik, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Gamis dan sorban yang biasa dipakai ustad-ustad adalah pakaian orang Arab. Sebagian orang mengklaim itu Sunnah Rasul. Itu juga tidak salah karena Rasululah SAW memakai pakaian seperti itu. Tapi kalau ada orang yang mengklaim bahwa itu satu-satunya pakaian yang islami, nah itu tidak benar. Yang terpenting dari berpakaian adalah tutup aurat dan memenuhi unsur kesopanan.

Tapi kan orang-orang Arab

Yahudi dan Arab Kristen juga berpakaian seperti Rasulullah dan para sahabatnya?

Iya benar. Tetapi ingat bahwa kalau hal-hal yang baik yang dipraktikkan Rasulullah dan itu juga dipraktikkan orang lain, katakanlah non-Muslim, seperti dalam berpakaian, itu tidak dengan sendirinya menggugurkan sifatnya sebagai Sunnah Rasul.

Di masyarakat kita pakaian-pakaian Arab makin semarak belakangan?

Itu bukan gejala baru. Dari masa kolonial juga sudah ada. Tapi benar bahwa mungkin belakangan lebih menonjol. Itu bisa dilihat sebagai trend fashion dan juga cerminan ekspresi identitas kelompok. Pakaian jenis tertentu juga merupakan pernyataan afiliasi kelompok secara simbolik.

Tapi seberapa jauh nilainilai atau kultur Arab berpengaruh dalam doktrin Islam?

Pengaruh kultur Arab lumayan kuat dalam sistem doktrin dan hukum Islam, dan itu terkadang menjelma dalam hal-hal yang esensial. Misalnya, nilainilai Arab berpengaruh dalam hukum waris, perkawinan dan hukum Qisas. Dalam Qisas, misalnya, pidana bagi orang yang membunuh adalah dihukum mati. Tapi bila pelakunya dimaafkan keluarga korban, maka dia tidak kena Qisas. Sebagai gantinya dia cukup membayar diyat sesuai kesepakatan. Nah memberi maaf adalah kebiasaan baik masyarakat Arab ketika itu.

Tapi kemudian dibenarkan

oleh Islam?

Ya Al Quran kemudian mengadopsi kebiasaan baik itu.

Mengapa pengaruh Arab kuat melekat dalam kultur keislaman kita?

Karena Islam diturunkan dalam konteks kultur Arab. Makanya pengaruh kultur Arab terhadap tradisi Islam tak terhindarkan. Tapi ini lumrah saja. Kan mana mungkin Islam turun di Arab, tapi yang kuat pengaruhnya justru kultur Tiongkok atau Amerika Latin!

Tapi apakah ini bertentangan dengan Islam Nusantara yang ingin dikedepankan belakangan?

Tidak perlu dipertentangkan. Kalau yang dimaksudkan Islam Nusantara adalah Islam yang distingtif terutama dalam ekspresi kulturalnya, yang khas Indonesia, saya kira tidak bertentangan. Esensinya kan sama. Justru seharusnya seperti itu. Karena berhasilnya Islam diserap sebagai ajaran dan tradisi, justru karena kemampuannya beradaptasi terhadap kultur lokal.

Tapi adaptasi itu kan bisa berimplikasi pada bid’ah

Ya bisa saja sebagai konsekuensi dari strategi berdakwah. Tapi yang penting kan orang tertarik dulu pada Islam. Baru selanjutnya diperbaiki aqidah dan syariat-nya, daripada dijauhi dan dibenci!

Apakah seperti itu ulama-ulama dulu berdakwah?

Ya betul. Dulu, ulama-ulama yang dituduh bid’ah itu bukan berarti mereka membenarkan bid’ah, tapi mereka justru meng-

arta dan kandidat doktor Leiden University, Belanda.

Dosen FISIP UIN Jakarta , Chaider S Bamualim, MA

FOTO: ISTIMEWA/DOK.

u kan Hal Baru

hindari konflik dan benturan dengan warga setempat yang sudah terlanjur menganut keyakinan yang khas secara turuntemurun, yang berbeda dengan Islam. Dengan maksud menghindari konflik itu, praktik-praktik yang ada yang mungkin sinkretik dibiarkan saja oleh para ulama, sambil secara perlahanlahan aqidah dan syariat Islam yang benar diperkenalkan. Dengan begitu jadinya Islam diterima secara damai tanpa konflik. Bukankah menghindari konflik itu prinsip penting dalam berdakwah!

Jadi esensi Islam Nusantara di situ?

Ya. Esensinya menjaga keharmonisan dan kedamaian dengan kultur lokal dengan menghormatinya dan mencegah terjadinya

konflik. Jadi manifestasi Islam harus mempertimbangkan identitas Keindonesiaan. Islam harus hidup dalam diversitas kulturkultur nusantara, tidak bisa terlalu dogmatis dan kaku.

Maksudnya Islam harus tampil lebih berwarna?

Ya iya. Islam harus tampil atraktif, sebagai mozaik yang berwarna-warni dan indah, dalam ketawadhuâ&#x20AC;&#x2122;an dan mempesona. Risalah Islam diwahyukan bukan untuk menguasai, tetapi untuk di-share, melindungi dan berdialog dengan sejumlah kebudayaan dan peradaban, sambil membimbing mereka kepada keimanan dengan sabar dan bijaksana! Islam harus memiliki kemampuan beradaptasi. Saya kira dengan begitulah daya tarik

Islam akan selalu terjaga sehingga dapat bersaing dengan agamaagama lain yang juga berusaha tampil semenarik mungkin.

Jadi wacana Islam Nusantara harus disimak dan dihargai?

Ya tentu dong. Wacana Islam Nusantara harus dihargai dan jangan diberi stigma macammacam dulu, seperti jin dan lainnya. Itu kan tidak baik. Tidak ada manfaatnya memberi cap negatif seperti itu. Itu mengancam ukhuwaah Islamiyah dan wathaniyah. Bukankah ukhuwwah Islamiyah sangat penting? Mari menghargai perbedaan-perbedaan dan memperkuat satu dan lainnya. Islam Nusantara juga perlu menghargai eksistensi ekspresi-ekspresi Islam transnasio-

nal tanpa mengklaim paling benar. Dengan saling pengertian seperti itu, hidup kita bisa lebih akur kan. Lebih tenang dan damai agar kita bisa membangun ummat dan bangsa yang besar ini mejadi lebih baik bersama-sama.

Jadi simbol-simbol Arab dalam berdakwah harus ditinggalkan?

Tidak harus seperti itu juga. Orang-orang yang lebih suka dengan simbol-simbol Arab ya biarkan saja. Penetrasi kultur Arab dalam keberagamaan orang Indonesia ya lumrah saja, sebagaimana juga akulturasi orang Islam Indonesia dengan budaya Barat. Kita harus menghargai berbedaan itu. Asal jangan menganggap paling benar sendiri. â&#x2014;?

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FOKUS

Rupiah Berjubah Ibadah

FOTO: LIPUTAN6.COM

Banyak ustadz kini memasang tarif dalam berdakwah. Agama tak ubahnya barang dagangan yang dapat mendatangkan keuntungan materialistis.

Ustadz Arifin Ilham

ibuan jamaah Majelis Dzikir berkumpul di Alun-alun Giri Kridha Bhakti Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu 27 Mei 2015 lalu. Mereka hendak mengikuti pengajian bertajuk "Wonogiri Berzikir". Di tengah kerumunan ummat peserta pengajian, meluncur mobil mewah Hammer H3 berwarna putih. Dari dalam mobil SUV asal Amerika Serikat itu turun Ustadz Arifin Ilham. Ustadz kondang yang sengaja diundang dari Jakarta sebagai penceramah dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Arifin Ilham sempat membuat gempar para jamaah peserta dzikir. Pasalnya, masyarakat Wonogiri sangat jarang

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

menjumpai mobil mewah seperti itu di sana. Hummer H3 ini pun menjadi objek foto dari beberapa jamaah yang hadir. Seorang petugas Satlantas Polres Wonogiri berpangkat Briptu sengaja menyandarkan punggungnya ke mobil. Rupanya ia ingin menyentuh mobil mewah milik sang ustadz. Pada Ramadhan 2013 silam, masyarakat Ibukota juga sempat dibuat tercengang oleh Ustadz Solmed ketika menggelar acara Sahur on The Road. Pria bernama lengkap Shaleh Mahmud itu muncul menggunakan mobil mewah Lamborghini Gallardo berkelir putih. Dengan menunggang mobil harga belasan miliar itu ia berkeliling Jakarta melintasi

wilayah Pancoran-Tebet-Jagakarsa. Kegiatan itu digelar bersama pecinta mobil Lamborghini yang tergabung dalam Dream Club Indonesia (DCI). Gaya hidup hedonis yang dipertontonkan pria kelahiran 19 Juli 1983 ini langsung memicu kontroversi di masyarakat. Belakangan, Solmed membantah bahwa supercar berlogo banteng tersebut miliknya. Melainkan milik seorang anggota klub yang juga karibnya. Bukan kali ini saja Solmed bikin sensasi dan mendapat sorotan masyarakat. Masih di tahun yang sama, ia juga tersandung masalah dengan Majelis Taklim Shalawatullah Dakwah Tariqul JannahÂ di Hong Kong.Â Persoalan

muncul ketika Ustadzah Khalifah, perwakilan Majelis Taklim di Hong Kong membeberkan bahwa Solmed meminta kenaikan tarif menjadi HKD 10.000 (dolar Hong Kong) dan penambahan jumlah tiket pesawat menjadi empat orang, ketika diundang ceramah di sana. Bukan itu saja. Sahabat almarhum Ustadz Jeffry al-Buchory itu juga dikatakan meminta uang kotak amal, separuh hasil dari penjualan tiket, uang sorban keliling, dan penginapan yang bagus selama di Hong Kong. Peristiwa itu membuka tabir bahwa para ustadz memasang tarif tinggi bila diundang ceramah. Selain Arifin Ilham dan Solmed, Ustadz Guntur Bumi juga dikabarkan gemar mengoleksi kendaraan mewah. Ustadz yang bernama asli Muhammad Susilo Wibowo ini juga diketahui memiliki koleksi motor gede (moge). Ustadz kelahiran Semarang yang sempat berurusan dengan pihak berwajib ini mengaku memiliki Harley Davidson Softail lansiran 2005 yang telah dimodifikasi dengan biaya sekitar Rp90 juta. Koleksi moge lainnya yang dipunyai UGB antara lain Harley Davidson Ultra Classic Electra Glide Trike 2011 warna biru dengan aksen tribal, Harley Davidson Heritage Softail 2011, serta yang terakhir yaitu Harley Davidson Ultra Limited 2012 dengan cat merah marun. Sebagai kolektor moge membuat UGB jadi doyan touring. Bahkan, ustadz yang terkenal melalui reality show berjudul

FOTO: ISTIMEWA/DOK.

Ustadz Solmed

Sejumlah Ustadz sedang berdialog

Pemburu Hantu ini juga membentuk komunitas bernama Tim Harley Davidson Rukyah Zikir Tauziyah (Tim HDRZT). Tak berhenti di situ. Bahkan, Habib Rizieg, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) juga diketahui sebagai penggemar mobil mewah. Habib yang bermarkas di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini sempat terlihat menggunakan Jeep Wrangler Rubicon berkelir putih bersama petinggi FPI lainnya, saat menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, beberapa waktu lalu. SUV legendaris asal negeri Paman Sam ini bahkan menggunakan plat nomor resmi bertuliskan B 1 FPI. Nomor polisi ini memang sengaja dipesan untuk simbolisasi mobil ketua ormas Islam tersebut. Memang tak semua ustadz mematok tarif. Tapi ustadz-ustadz yang sudah punya nama, justru sengaja menggunakan manajer untuk mengatur segala kegiatan mereka. Inilah salah satu fenomena yang menonjol di tengah umat Islam dalam beberapa tahun belakangan. Yakni menyangkut perilaku yang gemar mengko-

mersialkan agama. Jadilah profesi ustadz layaknya artis yang pasang tarif untuk ceramah. Gaya hidup ustadz-ustadz kondang itu pun berubah drastis. Mereka punya mobil mewah, rumah megah, serta sederet gemerlap duniawi lainnya Wajah mereka pun kerap menghias layar televisi. Sampai-sampai masyarakat menyebut mereka Ustadz Seleb. Jika ustadz sudah memasang tarif dalam berceramah, maka intinya adalah bisnis. Agama dibisniskan untuk memperkaya diri. Mereka tidak lagi seperti ustadz kampung yang rendah hati, sederhana dan bersikap santun. Ustadz-ustadz yang tulus menyampaikan dakwah kepada jamaahnya, meski dibayar seadanya, atau tidak sama sekali. Tapi mereka tetap menjalaninya dengan ihklas, agar ilmu yang disampaikan membuat umat menjadi cerdas. Ketika komersialisasi agama merebak ke publik pada 2013 silam, Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajang Jahroni, sempat membeberkan tarif beberapa ustadz yang sering tampil di televisi. “Berapa tarif Mamah Dedeh

untuk sekali ceramah? 40 jt. Ustadz Uje 25 jt, Ustadz Maulana 25 jt,” ungkap pria yang mengambil program doktor di Boston University itu melalui akun Twitternya,@jajang_jahroni, kala itu. Jajang menyebut, kualitas ceramah ustadz selebritis tidak perlu dipertanyakan karena orientasinya sangat komersial. “Jadi jgn harap ada ustadz yg masih tulus ikhlas, ilmunya dalam, wara’i, dst. Ustadz seperti itu bisa dihitung jari,” kicau Jajang. Ia menganggap wajar munculnya penceramah seperti Mamah Dedeh atau Ustadz Solmed dalam dunia serba media. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto menyesalkan adanya uztadz-ustadz yang tak malu-malu memasang tarif ceramah. Sebab, dakwah merupakan sebuah kewajiban membantu umat menuju jalan yang benar. “Dakwah itu seharusnya dilakakukan dengan keikhlasan. Kalau melihat fenoma dai-dai yang memasang tarif, dampaknya justru memberatkan jamaah,” katanya kepada FORUM, Jumat, 3 Juli 2015 lalu. Dai yang memasang tarif, kata dia, tidak sesuai dengan prinsip dakwah itu

sendiri. Karena dia berdakwah mengharapkan sesuatu imbalan dari jamaahnya. Namun Ismail tidak berani mengklaim apakah memasang tarif dakwah itu masuk kategori haram. Karena bukan sesuatu yang melanggar syariah. “Hanya saja sangat tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam,” katanya.

Menjual Ibadah Haji dan Umrah Fenomena komersialisasi agama beragam bentuknya. Beberapa waktu lalu masyarakat juga dihebohkan dengan program Titip Do’a Batullah” yang dijalankan oleh Ahmad Gozali, seorang financial planner, bekerja sama dengan komunitas Sedekah Harian. Dalam brosur kampanye program tersebut, tertera syarat komersil bagi mereka yang ingin minta didoakan oleh Ahmad Gozali yang sedang melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci. Mereka diwajibkan bersedekah minimal Rp100.000 yang dikirimkan ke nomor rekening yang telah ditentukan. Seketika program tersebut menuai banyak kritikan dari masyarakat. Pihak penyelenggara pun menyadari kekeliruan program tersebut dan lantas meminta maaf kepada masyarakat, sebelum akhirnya ditutup pihak penyelenggara sendiri. Banyak pihak menilai bahwa program tersebut merupakan komersialisasi doa, meskipun EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FOKUS

Ustadz Mashadi

pihak penyelenggara sendiri tidak mengakuinya. Mereka lebih menilai hal itu merupakan kekhilafan dan kesalahan teknis saja. Mereka menekankan bahwa niat awal mereka hanyalah untuk mengajak umat Islam untuk bersedekah, lalu mendoakannya saat ibadah umrah. Tidak ada yang salah memang dengan perkara titip-menitip doa. Namun, yang salah adalah ketika penitipan doa tersebut sudah dikomersilkan. Orang yang ingin didoakan harus membayar uang dengan jumlah tertentu. Karena pada hakikatnya, doa merupakan perkara yang masuk ke dalam ranah ibadah. Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Peneliti Senior Maarif Institute, Zuli Qodir, dalam sebuah artikelnya di Kompas, 2 September 2014 silam, menyinggung bagaimana fenomena keagamaan di Indonesia yang sarat kekuasaan dan kapital dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Ia menyebut persoalan komodifikasi dan komersialisasi identik dengan ‘pertarungan identitas sosial’ dalam masyarakat kaum beragama. Termasuk persoalan komoditas yang mengarah pada masalah kekuatan ekonomi sebagai kapital dalam melakukan kapitalisasi keberagamaan. Menurut Zuli, perkembangan media telekomunikasi, seperti internet, Twitter, Facebook, juga turut memberikan warna atas pertumbuhan Islam Indonesia yang semakin variatif. Bagi

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

muslim yang tinggal di perkotaan misalnya, dengan mudah mendapatkan berbagai macam agen biro perjalanan yang menawarkan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, muslim kelas menengah perkotaan –yang secara ekonomi sudah mapan— ramai-ramai menjalankan ibadah umrah yang biayanya tidak kurang dari Rp25 juta dengan beragam fasilitas yang menyenangkan. Seperti hotel bintang empat, perjalanan yang menyenangkan ke tempat-tempat bersejarah di Timur Tengah dan Eropa, sekaligus mendapatkan bimbingan dari seorang pemimpin rombangan yang popular. Para pengusaha biro perjalanan sengaja menggandeng daidai kondang tersebut untuk dijadikan bintang iklan mereka, sekaligus pemimpin rombongan haji dan umrah. Bahkan, dai-dai kondang tersebut ikut pula memanfaatkan peluang bisnis dalam ibadah haji dan umrah tersebut dengan membuka usaha travel seperti Ustadz Yusuf Mansyur yang mendirikan PT Hijau Tumbuh Kembang yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Fenomena komersialisasi agama di Indonesia menjadi salah satu titik fokus Greg Fealy dan Sally White dalam buku Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia yang diterbitkan pada 2008 lalu. Kedua penulis ini merekam proses pluralisasi Islam pasca-reformasi. Buku itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Komunitas Bambu dengan judul menohok: Ustadz Seleb, Bisnis Moral dan Fatwa Online. Dalam buku tersebut istilah komersialisasi agama dianggap tidak selalu berkonotasi negatif. Sebab, gejala komersialisasi bukanlah khas Islam saja. Hampir semua agama besar dunia dilan-

Mamah Dedeh sedang berdakwah

da gejala serupa. Tetapi ada juga kalangan lain yang melihat gejala ini secara negatif, karena bisa menimbulkan pendangkalan agama. Greg Fealy mendefinisikan komersialisasi agama itu adalah usaha menjadikan ajaran agama atau simbol-simbolnya yang kasat mata sebagai komoditi yang bisa diperjual-belikan untuk meraih keuntungan. Sedangkan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub mendefiniskan komersialisasi agama itu dalam arti luas. “Komersialiasi agama itu intinya menggunakan agama untuk mencari keuntungan dunia sebanyakbanyaknya,” katanya kepada FORUM belum lama ini.(lihat wawancara). Cendekiawan muslim yang banyak menulis buku tafsir ini melihat komersialisasi

agama sebagai hal yang negatif. Pandangan serupa juga dikatakan Ustadz Mashadi. Salah satu pendiri Partai Keadilan yang bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, komersialisasi agama terjadi karena adanya pergeseran nilai dalam sikap hidup umat Islam di Indonesia, sehingga mereka sudah tidak lagi percaya dengan akhirat. “Dalam Al Quran itu sudah jelas, surga dan neraka itu sudah ada. Tapi bagi mereka itu masih abstrak. Bagi mereka yang riil itu mobil mewah, apartemen mewah, deposito yang banyak, liburan ke Eropa,” tegas Mashadi. Disorientasi hidup, kata dia, menyebabkan mereka lupa bahwa hidup di dunia tidak kekal. “Mereka mencintai dunia secara berlebihan. Mereka tidak men-

contoh manusia-mainusia soleh terdahulu”.

Dai dalam Perspektif Al Quran Entah kenapa, masyarakat begitu mudah terpesona oleh para pencermah. Apalagi berwajah tampan, cantik, bisa humor, terlebih lagi bisa baca Al Quran dengan suara merdu mendayudayu. Padahal untuk menyebut ustadz, dai atau sebutan lain harus memenuhi sejumlah persyaratan. Ustadz Ahmad Sarwat, LC, pengasuh rubrik “Ustadz Menjawab” di website eramuslim menjelaskan, panggilan ustadz biasanya disematkan kepada orang yang mengajar agama. Secara bebas bisa diartikan guru agama. Mulai dari anak-anak, remaja,

dewasa, bahkan kakek dan nenek. Istilah ini konon, walau ada dalam bahasa Arab, namun bukan asli dari bahasa Arab. Di negeri Arab sendiri, istilah ustadz punya kedudukan sangat tinggi. Hanya para doktor (S-3) yang sudah mencapai gelar profesor saja yang berhak diberi gelar Al-Ustadz. Kira-kira artinya memang profesor di bidang ilmu agama. Jadi istilah ustadz ini lebih merupakan istilah yang digunakan di dunia kampus di beberapa negeri Arab, ketimbang sekedar guru agama biasa. Sedangkan da’i berasal dari bahasa Arab bentuk mudzakar (laki-laki) yang berarti orang yang bijak. Kalau muanas (perempuan) disebut da’iyah. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, dai adalah orang yang pekerja-

annya berdakwah. Pendakwah: melalui kegiatan dakwah para dai menyebarluaskan ajaran Islam. Dengan kata lain, dai adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung, melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan kearah kondisi yang lebih baik menurut Islam. Dai dapat diibaratkan sebagai seorang guide atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dalam hal ini dai adalah seorang petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia memberi petunjuk jalan kepada orang lain. Sifat itu lah yang menyebabkan kedudukan seorang dai di tengah masyarakat menempati posisi penting.

Ia adalah seorang pemuka yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. Segala perbuatan dan tingkah laku dari seorang dai akan dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya. Dai akan berperan sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat walau tidak pernah dinobatkan secara resmi sebagai pemimpin. Kemunculan dai sebagai pemimpin adalah kemunculan atas pengakuan masyarakat yang tumbuh secara bertahap. Oleh karena itu, seorang dai harus selalu sadar bahwa segala tingkah lakunya selalu dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya sehingga ia harus memiliki kepribadian yang baik. Oleh karenanya, Ismail Yusanto melihat, kedudukan dai dalam Islam sangat mulia. Sebab, dai bertugas menyampaikan ajaran agama secara benar. Seperti yang dicontohkan Rasulullah yang hidupnya selalu dipenuhi dakwah. ● DARMANSYAH TANJUNG, ZULKARMEDI SIREGAR, ADI KURNIAWAN

Ustadz Maulana

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

FOKUS | WAWANCARA

Imam Besar Masjid Istiqlal, Pro

FOTO: KEVIN ECKSTROM

"Semua Rukun Islam S

Ali Mustafa Yaqub adalah kyai yang sederhana dan ikhlas. Meski baru saja mengimami shalat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta, lulusan S2 Jurusan Tafsir dan Ilmu Hadits Universitas Muhammad Ibnu Saud, Arab Saudi, ini masih menyempatkan waktu untuk menerima wawancara dengan FORUM.

2 Maret 1952 ini menghias ruangan kantornya di sebelah utara masjid terbesar se Asia Tenggara itu. Bagaimana KH Ali Mustafa Yaqub menyikapi fenomena komersialisasi agama yang terjadi belakangan ini, berikut penuturannya kepada Darman Tanjung dari FORUM. Selengkapnya:

Di sela-sela kesibukan sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, ia juga rajin menulis buku bidang ilmu hadis sesuai dengan keahliannya. Puluhan buku karya kyai kelahiran Batang, Jawa Tengah,

Sekarang muncul fenomena apa yang disebut dengan komersialisasi agama. Seperti penceramah yang memasang tarif, dai-dai yang bergaya layak-

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

nya selebritas dan bentukbentuk lain. Bagaimana Anda melihatnya?

Keadaan seperti ini sudah diprediksi Rasulullah sejak 15 abad silam. Rasulullah mengatakan, â&#x20AC;&#x153;Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak fitnah besar bagaikan malam yang gelap gulita, pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir di sore hari, di sore hari seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir pada pagi hariâ&#x20AC;?. Ya, salah satunya dengan memanfaatkan agama untuk kepentingan

duniawi.

Kenapa komersialisasi agama itu terjadi?

Ini soal keimanan. Dia beramal bukan mencari ridho Allah, tapi mencari harta dunia dengan segala cara. Bila perlu dia membayar media asal dia populer. Konsekuensinya yang mengundang (ceramah-red) banyak dan penghasilannya pun tambah banyak. Saya dapat cerita begini, seorang dai kondang memberikan pengarahan kepada seorang kyai. â&#x20AC;&#x153;Jika ingin popularitas kamu melambung, cukup ambil dua

qlal, Prof Dr Kh Ali Mustafa Yaqub

m Sudah Dikomersilkan" wartawan di Jakarta, satu di Yogyakarta, satu di Semarang, satu atau dua di Surabaya. Kasih mereka gaji bulanan, setiap kegiatan kamu akan diberitakan oleh merekaâ&#x20AC;?. Sampai yang seperti itu juga ada.

tersebut paham. Saya tidak ingin menjadi dai-dai yang sesat. Daidai yang sesat itu adalah mereka yang kalau ceramah minta amplop. Apalagi pasang tarif, lebih sesat lagi. Itu digambarkan dalam Surat Yasin ayat 20, 21, 22.

Seperti apa bentuk-bentuk komersialisasi agama itu?

Para dai yang memasang tarif tersebut juga kan orang-orang pintar yang mengerti agama. Kenapa bisa seperti itu?

Bentuknya macam-macam. Misalnya, dia tidak mau berfatwa kalau tidak dibayar, tidak mau ceramah kalau tidak dibayar. Intinya, semua diukur dengan imbalan dunia. Saya pernah ke Nunukan. Panitianya bercerita kepada saya, mereka pernah mengundang seorang dai dari Jakarta. Dai tersebut diminta untuk jadi imam shalat subuh. Dai tersebut mau mengimami shalat subuh sekaligus memberikan kultum, tapi syaratnya ada tambahan honor Rp15 juta. Dengan catatan harus dibayar malam itu juga. Saya tanya orang tersebut, terus mengundang dia (dai) ke Nunukan bayar berapa? Dijawab Rp85 juta. Orang ini (dai) akan dilaknat di akhirat kelak.

Anda sendiri bagaimana?

Saya juga waktu di Nunukan ditanya, saya nggak mau jawab. Terus saya juga ditanya waktu diundang ke Palembang, saya juga nggak mau jawab. Sampai akhirnya mereka telepon ke istri di rumah. Istri saya jawab, bapak nggak pernah begituan. Mereka bertanya begitu karena setiap mengundang kyai, selalu menyebut sekian (bayaran-red). Karena dia terus memaksa, akhirnya saya bilang begini, â&#x20AC;&#x153;Kalau kamu memberikan saya Rp100 miliar, saya tidak akan menolak. Dan kalau kamu tidak memberikan apa-apa kepada saya, saya tidak akan menuntutâ&#x20AC;?. Akhirnya orang

Makanya hidayah dari Allah itu tidak selamanya diberikan kepada orang-orang yang ilmunya tinggi. Dia menjadi dai mungkin niatnya kepingin cari duit. Sejak awal niatnya cari materi. Ya, akhirnya begitu itu. Tapi kalau sejak awal bismillah, kepingin menghilangkan kebodohan sesuai tuntunan Rasul, saya kira tidak akan seperti itu.

Bagaimana dengan biro-biro penyelenggara haji yang mematok bayaran ONH plus sampai ratusan juta, serta menawarkan paket-paket umrah dengan iming-iming kemudahan dan fasilitas istimewa. Apa itu juga bagian dari komersialisasi agama?

Ya, itu salah satu provokatornya. Komersialiasi itu intinya menggunakan agama untuk mencari keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Begini, beberapa tahun lalu Rohadi Abdul Fatah almarhum pernah curhat, di Jakarta ada ketua lembaga amil zakat yang gajinya Rp35 juta. Sedangkan dia sendiri Direktur Pembinaan Zakat Kementerian Agama hanya bergaji Rp6 juta. Orang ini (ketua lembaga amil zakat-red) bisa saja menggunakan simbol-simbol agama untuk mencari keuntungan dunia se-

besar-besarnya. Beberapa tahun lalu saya berpikir hanya sholat, haji, puasa dan zakat yang dikomersilkan. Tapi sekarang syahadat juga sudah dikomersilkan. Rukun Islam itu semuanya sudah dikomersialisasi.

Seperti apa komersialiasi syahadat itu?

Kalau orang yang masuk Islam dapat sertifikat syahadat, dia lantas mencari duit sebanyakbanyaknya. Itu namanya komersialisasi, dan ada oknum yang seperti itu. Pengalaman saya begini, ada orang dari luar Jawa datang kepada saya. Dia baru mualaf. Dia ke sini meminta bantuan karena di daerahnya tidak punya apa-apa. Saya kasih duit dan saya suruh datang besok untuk mengambil sertifikat dari Istiqlal. Tapi karena sudah dapat duit dari saya, besoknya dia nggak datang lagi. Jadi, semua sudah dikomersialisasi. Komersialiasi agama menurut saya jelas-jelas sesuatu yang negatif.

Tadi Anda menyebut ada komersialisasi fatwa. Bisa dijelaskan?

Ya, fatwa yang diperjualbelikan, terutama fatwa-fatwa ulama menjelang pilkada. Saya mendapat info, mudah-mudahan itu tidak benar, seorang oknum ulama di Jawa Timur, sebelum pemilihan gubernur kemarin dia hanya punya mobil Carry. Begitu dia mengeluarkan fatwa harus memilih salah satu pasangan, setelah pilkada Jawa Timur dia mendadak (kaya). Mercy baru, Camry baru dan Alphard baru. Dari mana? Ya dari jual fatwa tadi. Biar mantap fatwanya, dia memakai sorban. Padahal membodohi umat. Di Jawa ada istilah waro. Waro

itu artinya ulama-ulama jaman dulu, tidak mau menggunakan harta yang subhat (tidak jelas), apalagi yang haram. Sekarang waro itu artinya wani piro. Seorang ulama yang layak menjadi panutan pernah mengatakan, sekarang ini kyai yang benar tinggal 10 persen. Yang 90 persen yang wani piro tadi. Hampir semua ormas sudah kemasukan penyakit itu (wani piro).

Apakah komersialiasi agama ini juga dipengaruhi bergesernya cara pandang terhadap agama, sehingga melihat agama tidak lagi substansi, tapi lebih kepada simbol-simbol?

Saya kira itu juga terjadi. Orang tidak lagi melihat agama secara substansi. Penceramah-penceramah semacam itu senangnya membodohi umat. Umat sudah bodoh, dibodohin lagi. Saya mau tanya, ngapain orang-orang itu pakai sorban? Kalau dulu, Kyai Ahmad Dahlan pakai sorban, Kyai Hasyim Anshari pakai sorban, Imam Bonjol pakai sorban, Pangeran Diponegoro pakai sorban, mereka benar-benar ulama hebat. Tapi sekarang lihat, siapa yang pakai sorban? Penyanyi pakai sorban, badut pakai sorban, bajingan pakai sorban, dukun-dukun yang di televisi pakai sorban. Karena memang kalau nggak pakai sorban, menipunya nggak mantap. Sorban itu bukan agama, itu budaya Arab. Yang pakai sorban sekarang tinggal Yaman dengan Sudan. Jadi harus dipisahkan antara budaya dan agama. Yang diperintahkan oleh Rasulullah kita ikuti bukan budaya, tapi agama. Yaitu akidah dan ibadah. Muamalah itu budaya. Mau ambil silakan, tidak juga nggak apa-apa. â&#x2014;?

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

KASUS | MITRATEL

1 Peringkat

TELKOM AAA+

2 Kepemilikan tower

3 Opsi IPO

4 Loan to asset ratio Pertumbuhan 5 bisnis menara

TBIG

MASALAH

BB-‐ ABB-

Telkom kehilangan 100% saham di Mitratel, TBIG hanya memberi saham 13,7% kepada Telkom Harusnya Telkom bisa Di Mitratel memiliki saham di TBIG 5.337 10.825 sampai 35%, tambahan pula rating Telkom AAA+ maka berhak atas 40% Lepas saham Bisa Jika Telkom menempuh Mitratel beli IPO atas Mitratel akan 35% saja di pasar dapat tambahan likuiditas Rp5 triliun-‐-‐Rp7 triliun Utang TBIG sudah dekati 38,87% 84,89% total aset, kondisi yang tidak sehat Masih Sudah Jika dilakukan share swap menanjak menurunmaka tidak menarik bagi Telkom

KETERANGAN

KELOMPOK SETUJU 1. Direksi Telkom 2. Direksi TBIG 3. BPK 4. BPKP 5. Kejaksaan Agung

KESIMPULAN Sebuah penilaian yang tidak fair, merugikan Telkom dan negara Telkom kehilangan kesempatan dapat tambahan saham 16% hingga 21% di TBIG Dengan share swap Telkom tak dapat likuiditas sepeser pun Dalam jangka panjang akan menjadi beban Telkom TBIG hanya akan jadi beban Telkom dimasa yang akan datang

dah ke TBIG, sementara Telkom hanya mendapat saham 13,7% di TBIG. Selanjutnya, secara bertahap, Telkom bisa menambah sahamnya dengan beberapa syarat. Ini sesuai kesepakatan batas akhir conditional share exchange agreement (CSEA) pada akhir Juni 2015. Transaksi tersebut sejak awal ditengarai oleh banyak kalangan berbau aroma ‘perampokan’. Benarkah?

Pat Gulipat

SUMBER: LITBANG RUMAH KEADILAN

NO KETERANGAN

TIDAK SETUJU 1. KPK 2. Meneg BUMN 3. DPR 4. Fitra 5. Komisaris Telkom

Rini Membatalkan Telkom Melawan

Pro Kontra Tukar Guling Mitratel

Edan betul. Rencana share swap Mitratel sudah dibatalkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Tapi Telkom ngotot untuk melanjutkan. Siapa bekingnya?

encana terselubung orang-orang bermental korup akhirnya terhadang. Sebetulnya sudah lama rencana transaksi tukar guling saham (share swap) PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) diprotes banyak orang lantaran dianggap merugikan PT Telkom Tbk selaku induk usaha. Tapi baru kali ini ada petinggi negara yang berani menentang. Adalah Menteri Negara BUMN Rini Mariani Soemarno sendiri yang mengumumkan langsung pembatalan ‘transaksi gelap’ tersebut saat Rapat Dengar Pendapat

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

(RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada 30 Juni 2015. Transaksi tersebut memang masuk kategori ‘transaksi terselubung’, karena proses kajiannya tidak transparan. Rini menegaskan pembatalan tersebut murni didasarkan analisis korporasi dan telah disampaikan Dewan Komisaris Telkom. Itu sebabnya transaksi itu pun tidak bisa dilanjutkan karena sesuai dengan ketentuan bahwa aksi korporasi harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris. Seperti diketahui, rencana pelepasan saham Mitratel tersebut akan membuat saham Telkom di Mitratel 100% akan berpin-

Untuk dapat melihat secara jernih, mari kita cek jeroan korporasi yang bergerak dibidang bisnis menara itu. Secara kasat mata sebenarnya ada lima keanehan dalam hal valuasi saham maupun opportunity business kedua perusahaan itu. Pertama, Fitch Rating memberi peringkat jangka panjang TBIG hanya BB, sementara rating Telkom mendapat peringkat AAA dari Pefindo. Makanya agak aneh kalau dalam transaksi tukar guling saham ini Telkom hanya dapat 13,7% saham TBIG, sementara TBIG bisa menguasai 100% saham Mitratel. Ini jelas sebuah valuasi yang tidak fair dan merugikan Telkom. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Primus Justisio menilai dengan perbandingan rating itu harusnya Telkom bisa memiliki 25% saham TBIG, bukan 13,7%. Bahkan perhitungan FORUM, berdasarkan jumlah tower dan rating perusahaan, maka seharusnya Telkom bisa memiliki saham 35% hingga 45% di TBIG. Kedua, TBIG diketahui memiliki 10.825 tower dengan proporsi tier-1 di level 81%. Sementara Mitratel yang memiliki 5.337 tower memiliki proporsi tier-1 jauh lebih baik, yakni di level 95%. Operator Tier-1 adalah pemain telekomunikasi mobile papan atas yang terdiri atas Telkomsel, Indosat, dan XL dimana ketiganya menguasai 85% pangsa pasar seluler di Indonesia, artinya kue bisnis Mitratel jauh lebih besar dibandingkan TBIG walaupun jumlah kepemilikan tower TBIG lebih banyak dibandingkan Mitratel. Apalagi dalam valuasi tersebut menara Mitratel hanya dihargai Rp1,2 miliar, sedangkan menara TBIG dihargai Rp1,6 miliar per tower. Artinya ada selisih harga yang menjadi potensi kerugian Telkom sebesar Rp400 juta per tower atau Rp2,13 tri-

SNAPSHOT

liun untuk 5.337 tower. Masalahnya, siapa yang membikin taksiran harga tersebut? Pihak TBIG atau Telkom? Sampai sekarang tidak jelas. Ketiga, jika Mitratel melepas sahamnya lewat initial public offering (IPO) setidaknya Telkom akan mendapat Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun. Itu dengan hanya melepas 35% saham Mitratel. Sementara Telkom masih memiliki 65% saham Mitratel. Bandingkan dengan transaksi share swap dimana Telkom kehilangan 100% saham Mitratel tanpa dapat likuiditas, Telkom hanya mendapat 13,7% saham TBIG. Keempat, beban utang TBIG pada 2014 mencapai Rp18,71 triliun, sedangkan asetnya hanya Rp22,04 triliun, sehingga loan to asset ratio TBIG mencapai 84,89%. Sementara total utang Telkom pada 2014 tercatat Rp54,77 triliun dengan total aset mencapai Rp140,89 triliun, atau loan to asset ratio hanya 38,87%. Artinya, ke depan Telkom bisa terseret-seret oleh beban utang yang dimiliki TBIG lantaran rasio utang terhadap asetnya jauh lebih besar. Karena sudah jelas posisi aset TBIG saat unu “dikejar-kejar” oleh utangnya. Kelima, pertumbuhan bisnis menara belakangan ini sudah mulai menurun, bahkan dinilai kurang penetrasi (under-penetrated). Tekanan operator untuk penyelenggara menara untuk menurunkan lease rate semakin kuat, terutama penggunaan menara bersama mendorong turunnya eased rate. Karena itu sikap menggebu menggenjot value creation lewat aksi korporasi share swap tak ubahnya seperti meniup balon perosalan dimasa yang akan datang.

Transaksi merugikan

Praktis, transaksi tukar guling saham ini dinilai berbagai kalangan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya bagi Telkom. Karena itu penghentian transaksi ini benar-benar keputusan yang tepat, apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mewanti-wanti Menteri Rini untuk tidak melanjutkan transaksi karena mengandung unsur yang merugikan kekayaan negara yang dipisahkakn itu. Bahkan Komisaris Utama Telkom Hendri Saparini disebut-sebut menolak keras transaksi share swap yang engineering-nya terlalu

dipaksakan. Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) berpendapat tukar guling saham itu hanyalah akal-akalah saja karena secara keseluruhan hanya menguntungkan pihak TBIG. Perlu diketahui, Telkom dan TBIG adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada Mei 2015 terjadi kesimpangsiuran transaksi ini sehingga menggerus nilai kapitalisasi pasar Telkom sebesar 10% atau Rp 29 triliun, dari posisi sebelumnya Rp 293 triliun menjadi Rp264 triliun. Anehnya Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas transaksi share swap itu menyimpulkan tidak menemukan kerugian dan pelanggaran ketentuan. Sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Laporan Hasil Review proses pertukaran kepemilikan saham menyimpulkan masih terdapat dispute yang harus diselesaikan, meskipun aksi korporasi itu didukung pertimbangan yang obyektif. Yang menggelikan, Kejaksaan Agung lewat legal opinion (LO)-nya menyimpulkan share swap Mitratel-TBIG merupakan pilihan terbaik dan sudah memenhui peraturan yang berlaku di Telkom. Dalam hal ini Kejaksaan Agung kurang membuka mata seputar potensi kerugian under valuation menara Mitratel, sehingga ada dugaan “pengacara negara” itu mulai bermainmain dengan LO-nya. Dikhawatirkan ke depan akan marak LO-LO lain yang dikeluarkan dalam kerangka mega transaksi yang ujung-ujungnya merugikan BUMN atau keuangan negara. Karena boleh jadi LO akan menjadi tambang uang baru bagi oknum Kejaksaan Agung. Anehnya, meski sudah banyak ditentang, pihak Telkom memastikan bahwa transaksi share swap Mitratel-TBIG tetap berlanjut. Padahal Menteri Rini telah membatalkannya, “Kami memperpanjang transaksi ini atas kesepakatan kedua pihak,” tegas VP Corporate Communication Telkom Arif Prabowo (Selasa 30 Junil 2015). Dari pernyataan Telkom terakhir terlihat jelas adanya perlawanan Telkom atas Menteri Rini. Sepertinya memang ada tangan kuat di belakang Telkom dan TBIG yang ngotot menggolkan transaksi merugikan itu. Siapakah gerangan? ● DJONI EDWARD

Secara garis besar, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) secara garis besar dapat diringkas dalam 5 kelompok, yaitu: 1. Penegakan Hukum Tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan keputusan Pengadilan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. 2. Bantuan Hukum Bantuan hukum yang diberikan kepada Instansi negara atau instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), didalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar persidangan, berdasarkan surat kuasa khusus . 3. Pertimbangan Hukum Pemberian jasa hukum kepada instansi Pemerintah/lembaga Negara/BUMN/BUMD/ Pejabat TUN di bidang Perdatun, yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada/melalui media lainnya diluar proses peradilan. 4. Pelayanan Hukum Pemberian jasa hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah Perdata dan TUN di luar proses pengadilan 5. Tindakan Hukum Lainnya Yaitu tindakan hukum Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara didalam rangka menyelamatkan kekayaan negera atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan Pemerintah. ANALISIS 1. Terkait tugas dan wewenang JAMDATUN nomor 2, dalam transaksi share swap Mitratel-TBIG telah menerbitkan Legal Opinion (LO) tanpa memiliki surat kuasa khusus baik dari Pemerintah maupun BUMN 2. Mengenai tugas dan wewenang JAMDATUN nomor 3, terkait pemberian pertimbangan hukum dalam transaksi share swap dinilai tidak tepat, karena pertimbangan hukum tersebut tidak terlihat adanya upaya menyelamatkan kekayaan negara 3. Mengenai tugas dan wewenang JAMDATUN nomor 5, dari LO yang diterbitkan terlihat tidak ada upaya yang serius dari JAMDATUN untuk mencegah potensi kerugian negara yang jelas-jelas di depan mata

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

Salamuddin Daeng

ANALISIS

Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia

Telkom dan Mitratel Mau Digarong!

idak ada angin tidak ada hujan, PT Telkom hendak menjual anak perusahaannya PT Dayamitra Telecommunications (Mitratel) kepada perusahaan swasta milik keluarga yakni PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Publik mencurigai ada permainan dibalik penjualan dengan menggunakan mekanisme share swap ini. KPK mengu-

mumkan ada potensi kerugian negara jika Mitratel tetap di-share swap dengan TBIG. Tidak main-main. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp11- 15 triliun. Anehnya, Kejaksaan Agung justru mendukung rencana â&#x20AC;&#x2DC;penggaronganâ&#x20AC;&#x2122; Mitratel yang 100% sahamnya milik PT

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

Telkom tersebut. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) memberikan lampu hijau agar PT TBIG mencaplok PT Mitratel tanpa perlu mengeluarkan duit seperakpun, dan hanya menyisakan 13% saham PT TBIG kepada Telkom. PT Mitratel didirikan 1995. Perusahaan ini aslinya adalah joint operation (KSO) partner PT Telkom di Kalimantan yakni PT Dayamitra Malindo, milik dari beberapa negara dan beberapa perusahaan asing. Pada 3 Desember 2004, 100% saham perusahaan dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sampai dengan akhir 2007, Mitratel mengalami kemajuan pesat. Bisnis utamanya menyediakan tower untuk disewa oleh perusahaan telekomunikasi selular di Indonesia, seperti PT Telkom Div Flexi, PT Telkomsel, PT XL Axiata, Tbk, PT Natrindo Selular (NTS), PT Hutchinson CP Telecommunication dan PT Bakrie Telecom, Tbk. Selain Kejaksaan Agung, sejumlah lembaga negara juga ikutikutan mendukung rencana penggarongan PT Telkom oleh PT TBIG. Antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang paling sumringah dengan dukungan dari Kejaksaaan Agung dengan BPK dan BPKP ini, selain PT TBIG, tentu saja Direksi PT Telkom Mengapa ada pihak yang ngotot melanjutkan penjualan Mitra-

tel dengan share swap?. Apakah perusahaan Mitratel atau Telkom sedang menghadapi masalah keuangan yang berat? Ternyata kondisi keuangan Telkom dan Mitratel lagi bagus-bagusnya. Begitu juga dengan peringkat utang kedua perusahaan ini. Dugaan sementara alibi dibalik rencana share swap ini balas jasa politik saja.

Sebagai tambahan PT TBI Tbk adalah perusahaan induk dari Tower Bersama Group, salah satu dari dua operator terkemuka menara independen di Indonesia, dengan 10.868 situs telekomunikasi melayani 17.831 penyewa pada Maret 2015. Semua sewa dengan operator telekomunikasi seluler melalui kontrak jangka panjang

Siapa Pembeli Mitratel?

Telkom Dikarungi

Pembeli Mitratel ternyata sebuah perusahaan yang bergerak di PT Tower Bersama Infrastructure saat ini tengah terjerat utang bidang yang sama, yakni PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Ini besar. Total kewajibannya Rp18.76 triliun (USD1,4 miliar). Pada perusahaan milik pengusaha Edwin Soeryadjaya. Banyak anak per- kuartal pertama tahun ini sudah memukul total ekuitas yang hanya usahaannya yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Telenet Internu- sebesar Rp 3,87 triliun. Namun PT TBI Tbk kembali berencana sa, PT United Towerindo, PT Tower Bersama, PT Tower One, PT menerbitkan lagi obligasi global untuk membiayai kembali utang Triaka Bersama, PT Metric Solusi Integrasi, PT Solusi Menara In- dan membantu belanja modal. Perusahaan berencana mengeluarkan obligasi hingga USD500 juta atau Rp6,65 triliun. Obligasi dalam donesia, TBG Global Pte Ltd dan PT Menara Bersama Terpadu. Perusahaan keluarga milik pengusaha etnis Tionghoa ini amat mata uang asing itu dikeluarkan melalui anak perusahaan yang berambisi menguasai pasar Jasa Tower di Indonesia, dengan cara berbasis di Singapura ,TBG Global Pte. Ltd, dengan tingkat kupon mengakuisisi semua pesaingnya. Perusahaan ini tidak ragu-ragu 8%. Pendapatan perusahaan tumbuh namun diperas oleh meningmengambil utang dari pasar keuangan internasional untuk mencapai ambisinya tersebut. Beli sana, beli sini. Sayangnya PT TBIG Tbk katnya biaya utang yang jatuh tempo, termasuk lonjakan 32,3% sedang tidak beruntung. Perusahaan ini mengalami kemerosotan dalam biaya keuangan yang mencapai Rp318,6 miliar. Akibatnya berarti dalam pasar keuangan keuntungan bersih tahunan akibat utang yang besar. merosot Rp319,8 miliar atau Di tengah penurunan eko39,3%. Gambaran Keuangan PT TBI Tbk. Company Industry sector nomi Indonesia dan merosotAmbisi perusahaan ini nya nilai tukar rupiah terhadap untuk mengakuisisi Mitratel Quick Ratio (MRQ) 0.30 1.07 1.09 dollar Amerika, PT TBIG mamengharapkan dua keuntungCurrent Ratio (MRQ) 0.35 1.09 1.11 lah terus-menerus menumpuk an besar. Pertama, mendapatLT Debt to Equity (MRQ) 219.76 49.47 79.68 utang untuk membiayai kemkan saham perusahaan MitraTotal Debt to Equity (MRQ) 403.50 81.89 109.00 tel (100%) yang berkinerja baik bali utang-utangnya. Novemdan sangat sehat. Kedua, member 2014 lalu PT TBIG Tbk Interest Coverage (TTM) 4.40 24.96 20.61 bebankan sebagian kewajiban membuat utang USD1,3 mili*) sumber: Reuters ar atau setara dengan Rp17,29 TBI kepada Telkom yang akan triliun dengan kurs Rp 13.300 menguasai saham TBI sebesar per dollar. Pinjaman sindikasi 13% dalam skema share swap untuk membiayai ekspansi dan membayar kembali utang jatuh temJika share swap Mitratel sukses dan mulus, maka ini adalah kepo. Sejumlah lembaga keuangan ang terlibat memberikan pinjam- untungan besar bagi PT TBI Tbk. Sedangkan bagi PT Telkom shaan sindikasi USD1,3 miliar tersebut, antara lain PT Bank ANZ In- re swap ini musibah atau bencana. Tidak berlebihan bila sejumlah donesia, CIMB Bank Berhad, Credit Agricole Korporasi dan Bank komponen bangsa menolak keras rencana penggarongan aset neInvestasi dan DBS Bank Ltd. gara di PT Telkom tersebut, antara lain Komisi Pemeberantasan Masalah keuangan akan terus menghantui TBI. Sebagaimana Korupsi, DPR, Menteri Negara BUMN Rini Sumarno, Komisaris laporan MOODYS Q1 2015, kinerja operasi dan keuangan TBI ada- PT Telkom dan sejumlah LSM. lah lemah dari yang diharapkan, sejalan dengan perlambatan umum Tidak hanya itu, perusahaan PT TBI Tbk langsung dapat medalam industri, tetapi lebih diperburuk oleh dampak satu kali write- masukkan Mitratel dan Telkom ke dalam “satu karung” untuk dioff dengan PT Bakrie Telecom Tbk (unrated) dan perubahan kontrak bungkus. Tujuannya jelas untuk menaikkan peringkat utang TBI dengan PT Telkomsel. Sementara utang perusahaan ini sangat besar. Tbk. Sebab langkah selanjutnya bisa dijadikan dasar untuk menDalam pandangan Moody, akuisisi Mitratel akan menjadi kata- ciptakan utang baru di pasar keuangan internasional. lisator yang membantu TBI mengurangi rasio utang terhadap EBITKesuksesan dalam menguasai saham Mitratel dan keberhasilan DA (rasio pendapatan sebelum bunga, pajak, amortisasi dan dep- menjual saham mereka kepada PT Telkom akan membawa TBI resiasi) –yang melonjak menyusul akuisisi yang didanai utang sebagai penguasa satu-satunya dalam jasa penyediaan Tower di Inmembeli menara Indosat sebanyak 2.500 unit pada 2012 lalu, dan donesia. Pantas banyak elite politik, baik yang di pemerintahan, belum kembali ke tingkat kesehatan seperti sebelum akuisisi me- DPR media massa telah terbeli untuk memberikan dukungan atas nara Indosat. rencana share swap tersebut. ●

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

BERITADAERAH.CO.ID

KASUS

Lokasi Terminal Kontainer Atau JITC (Jakarta International Terminal Countainer)

Mati Lampu Mainan Mafia di Pelabuhan

ofyan Gumelar mengambil sebuah gulungan kertas dan membukanya di hadapan FORUM. “Kita sedang berada di sini,” kata Sofyan yang tak lain adalah Kepala Humas Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Tanjung Priok. Dengan antusias, Sofyan kemudian menjelaskan banyak hal. “Ini pintu pos 9. Ini pintu pos 1. Dan ini pintu pos 3. Pos 9 ini pintu utama untuk menerima truk-truk yang masuk dari wilayah timur, rata-rata 4.000 truk per hari. Sedangkan pos 1 menerima truk-truk dari barat, dan pos 3, sebagai pos alternatif truk. Satu unit truk sekali masuk dipungut biaya Rp10.000,” urai Sofyan dengan lincah saat ditemui di ruang kerjanya. Selain memperlihatkan jalur-jalur kapal masuk-keluar dermaga. Peta yang ditunjukkan Sofyan juga memperlihatkan lokasi terminal kontainer atau JITC (Jakarta International Terminal Container).

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

Lambannya proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi bancakan banyak pihak. Persekongkolan yang sangat rapi ini berujung mahalnya harga yang harus ditanggung rakyat. Lengkap dengan lokasi kantor instansi pemerintah. Ada kantor Karantina (tumbuhan, ikan, hewan, dan lain-lain), Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan (sebelumnya Administrasi PelabuhanAdpel, red), Kesyahbandaran, Polres Pelabuhan, TNI Angkatan Laut, dan Pelni rugi Rp780 triliun. Seorang awam akan bertanya untuk urusan apa kantor-kantor instansi pemerintah itu menumpuk di sana. Tapi itu tak penting dijelaskan segera setelah pokok masalahnya terletak pada adanya indikasi kerugian negara akibat dwelling time atau

waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan. “Negara rugi Rp780 triliun akibat dwelling time,” kata Presiden Joko Widodo, saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Sekalipun Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kemudian mempertanyakan angka Rp780 triliun itu sumbernya dari mana. “Itu angkanya dari mana,” tanya Jonan. Kerugian negara dan dwelling time adalah saudara sepupu dengan mafia pelabuhan yang sudah bukan rahasia sebagaimana disinyalir banyak kalangan. Diantaranya soal modus operasi. Mulai dari dokumen-dokumen ‘aspal’- asli tapi palsu- yang berasal dari jaringan mafia pelabuhan untuk mengurus barang, hingga pemanfaatan jadwal sandar-berangkat kapal di dermaga dengan cara mengirim dan memasukkan barang pada waktu yang bersamaan. “Wualah, sudah lama itu, Bang. Modusnya macam-macam!,” kata H Makmur dengan suara tinggi ketika ditanya soal ini. Penduduk Warakas yang mengaku kenyang dengan asam-garam mengguna-kan jasa pelabuhan itu juga menyatakan, “Kalau pemerintah menyatakan sekarang ada

FOTO: DOK. FORUM

banyak perbaikan, itu bohong,” sambil mempertanyakan dari mana masuknya barang-barang ilegal. Seperti, beras organik palsu, pupuk ilegal, hingga barang-barang sitaan Bea Cukai seperti tekstil, gula impor, handphone, bawang merah hingga mobil mewah, dan barang selundupan lainnya. Bekas ‘pemain’ di pelabuhan Tanjung Priok itu mengaku punya pengalaman, mengurus dokumen untuk mengeluarkan barang satu kontainer yang isinya tekstil. Barang itu disita Bea Cukai sesuai peraturan pemerintah melalui UU Nomor 10/2004 tentang Kepabeanan yang melarang impor bahan kain tekstil dari luar. Supaya barang itu bisa keluar, dokumennya disulap, isinya diganti dengan kertas. “Tapi toh nggak bisa keluar juga”, katanya ketawa. Menurutnya, modus paling canggih adalah saat lampu mati. Di pelabuhan, katanya, “Kalau lampu mati tiba-tiba, beberapa menit saja, duh pas banget itu. Barang bisa langsung keluar area pelabuhan karena tak perlu lewat jalur hijau atau merah yang menggunakan listrik.” Tugas Pelindo II seperti dikemukakan Sofyan adalah operator pelabuhan. “Pelindo II adalah operator, penyedia fasilitias bongkar muat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras supaya keluar–masuk kapal berjalan normal,” kata Sofyan. Kapal-kapal tersebut, menurut Sofyan, terdiri dari kapal domestik dan kapal asing. “Kapal asing itu kapal besar berbobot ratarata 40 ribu ton. Masuk-keluar kapal di pelabuhan rata-rata 60 hingga 70-an unit per hari,” kata Sofyan. Selain dokumen-dokumen aspal untuk mengirim atau memasukkan barang melalui kapal, modus mafia lainnya yang merajalela di pelabuhan juga disinyalir menggunakan jadwal kedatangan dan keberanggkatan kapal. Yaitu, ketidakjelasan muatan dari para pengguna jasa pelabuhan. “Di pelabuhan ini ada ribuan pemilik barang atau pengguna jasa per hari. Semua kapal kalau mau sandar atau berangkat sudah ada jadwal. Tapi masalahnya adalah ketidak-jelasan muatan dari para pengguna jasa. Mereka suka mengirim atau memasukkan barang pada waktu yang bersamaan (kapal sandar atau berangkat, red). Kami sulit mengedukasi perilaku seperti ini karena pemilik barang kebanyakan

Lokasi Pelabuhan Tanjung Priok

orang luar. Ketidakjelasan muatan bikin ketidaksiapan tambatan,” kata Sofyan. Pernyataan Sofyan soal perilaku pemilik barang hanya untuk menunjukkan sebab terjadinya kemacetan. Mulai dari kemacetan kapal-kapal di laut untuk melego atau angkat jangkar di dermaga, hingga antrian panjang truk-truk di sepanjang jalan pelabuhan. Tapi tidak menunjukkan alasan mengapa terjadi ketidakjelasan muatan dari para pemilik barang. “Kan kita punya peraturan, punya petugas polisi, Bea Cukai. Kok bisa ada ketidakjelasan muatan?,” tanya Haji Makmur. Melalui pertanyaan Makmur tersebut, gambaran yang tersamar di publik adalah ketidakjelasan muatan itu, jangan-jangan modus praktek mafia pelabuhan yang berlindung di bawah ketika perilaku pemakai jasa pelabuhan. Pasalnya, arus barang masuk–keluar setelah turun dari kapal juga bisa diukur dari bobot pengangkutan keluar-masuk barang misalnya dari jalur stasiun kereta api. Sebagaimana diakui Ridwan, Kepala Stasiun Kereta Api Tanjung Priok ketika dihubungi FORUM. “Stasiun kereta api Tanjung Priok setiap hari melayani tujuh kereta keberangkatan dan tujuh kereta kedatangan. Lima diantara tujuh itu rute Jakarta-Surabaya dan sebaliknya, sedangkan dua adalah rute Jakarta-Bandung dan

sebaliknya. Satu kereta berisi 30 gerbong atau sama dengan 250 meter,” kata Ridwan. Ini artinya ada barang-barang sepanjang 250 meter x 7 x 2 setiap hari dalam kereta keluar masuk lewat pintu Stasiun Tanjung Priok. Soal pernyataan Sofyan tentang perilaku para pemilik barang dan ketidakjelasan muatan sekarang bisa dimengerti, mengapa Presiden Jokowi kemudian mengklaim negara rugi Rp780 triliun akibat dwelling time. Tanjung Priok bukan satu-satunya pelabuhan Indonesia yang melakukan bongkar muat. Tapi soal lampu mati tibatiba, ketidakjelasan muatan, dan mengirim-memasukkan barang ke kapal dalam waktu bersamaan, adalah petunjuk kepada publik tentang tiga serangkai modus mafia pelabuhan. Dan pada akhirnya, aksi mafia di pelabuhan itu akan menambah cost yang harus ditanggung rakyat untuk membeli barangbarang tersebut. Dengan demikian, sangat wajar kalau Presiden yang juga pernah menggeluti dunia usaha menjadi marah besar. Sekarang, rakyat tinggal menunggu pengaruh ‘marahnya’ Sang Presiden. Apakah bisa mengurai lambannya masuk keluar barang di pelabuhan yang berimbas harga-harga menjadi lebih murah. Kalau tidak, ya, sama saja bohong. ● LUTHFI PATTIMURA EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

KASUS

Penyidik Abaikan Bukti Otentik Laporan dengan dokumen palsu ditindaklanjuti, sebaliknya laporan dengan dokumen pendukung yang sahih malah di SP-3. Bukti masih adanya permainan oknum aparat penegak hukum.

atu bundel dokumen diterima FORUM, pertengahan Juni lalu. Isinya, persoalan hukum yang ditangani Polresta Bandung dan Polda Jawa Barat. Bukan perkara besar. Tapi, jadi menarik karena polisi diduga tidak menjalankan tugas semestinya. Berawal dari bisnis antara PT Corbec Telecomunication dengan PT Kusumomegah Jayasakti. PT Corbec mendapat order dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk pengadaan dan pemasangan komputer senilai Rp3 miliar, tahun 2004. Proyek ini kemudian dikerjasamakan dengan PT Kusumomegah. Dengan cara cash and carry. Dalam perjalanannya, pihak Kementerian Koperasi dan UKM menunda pemasangan komputer dimaksud. Sementara barang sudah disiapkan. Maka untuk mengamankan komputer itu, PT Corbec menitipkannya ke gudang PT Megah. Karena penundaan hingga setahun, PT Megah kemudian minta persetujuan PT Corbec untuk menjualnya. PT Corbec tidak mempermasalahkannya dengan syarat, ketika dibutuhkan barangnya harus ada. Komputer senilai Rp3 miliar itu akhirnya dijual PT Kusumo tanpa ada profit maupun

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

komisi kepada PT Corbec. Merasa sudah menjadi rekan bisnis, saat mengalami kesulitan dana kemudian meminjam Rp1 miliar kepada Sony sebagai bos PT Kusumo. “Syaratnya diberi bunga Rp60 juta saat pengembalian,” kata Zaki M. Irvan, salah satu pimpinan PT Corbec kepada FORUM. Atas pinjaman itu, PT Kusumo meminta jaminan dua sertifikat tanah. Di Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan Joglo, Jakarta Barat. Tidak hanya itu, Sony juga meminta syarat apabila pinjaman tidak bisa dibayar, tanah akan dijual. Karena memang butuh uang, syarat itu disetujui dengan catatan kalau mau dijual harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian pinjaman itu ditera oleh Notaris Marina Soewana. “Namun, copy salinan hutang piutang itu, tidak pernah kita terima,” kata Ikbal yang merupakan adik kandung Irvan. Setelah beberapa saat, Irvan mengembalikan Rp250 juta. Dan, sertifikat tanah di Joglo dikembalikan. Ikbal mengakui ada keterlambatan untuk melunasi yang Rp750 juta. Hingga Sony melalui pengacaranya melayangkan somasi. Tetapi ketika hendak dilunasi Sony meminta bunga tambahan sebesar 3% per bulan. Hal yang dirasa sangat memberatkan. Dua kali negosiasi yang dilakukan pun tak membuahkan hasil. “Bahkankita pernah menawarkan untuk membayar Rp1,5

miliar dengan cara dicicil, tapi tidak disetujui,” terang Ikbal.

KTP Palsu

Persoalan semakin pelik ketika tanah serifikat hak milik No. 846 seluas 1.510 m2 di Jalan Soekarno-Hatta itu kemudian diketahui telah dijual Sony kepada Fandy Heriyanto. Dalam dokumen jual beli itu muncul copy KTP Irvan yang diduga kuat palsu. Buktinya, terlihat dari surat keterangan No: 470/117/umum/IV/2015 yang dikeluarkan, Kasi Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kidul, Dini Diantini Sudaya. Dini menyebut, KTP atas nama Zaki M. Irvan N. MR tersebut tidak benar. Karena yang bertandatangan di KTP tersebut atas nama Camat Drs. H Agus Suhendar, M.Si, padahal seharusnya Drs. Toni Rusdiantoro. Kemudian, KTP keluaran Kota Bandung tidak mencantumkan kode pos. Sementara KTP palsu tersebut menyertakannya. Kebohongan semakin kentara karena kode pos yang ditulis salah pula yakni 40385 seharusnya 40235. Tanah seluas 1.510 m2 itu dijual Sony kepada Fandy Rp5,6 miliar lebih. “Itu harga NJOP, kalau nilai pasaran tanah itu Rp8 miliar hingga Rp9 miliar,” papar Ikbal. Berbagai keanehan dalam proses jual beli itu pun kemudian digugat secara perdata oleh pihak Ikbal.

Merasa sudah membeli tanah itu namun tidak bisa menguasainya karena di atas lahan berdiri Kantor PT Corbec dan restoran, Fandy kemudian melaporkan tindak pidana penyerobotan ke Polresta Bandung. Kasus ini kemudian dengan serius ditangani. Bahkan, H Zaenal M Burhan, pimpinan PT Corbec yang tak lain adalah orang tua Irvan dan Ikbal saat ini telah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung. Soal kebenaran penyerobotan itu, pengadilan tentu akan menjadi benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Namun, ada yang terkesan janggal dalam penanganan yang dilakukan penyidik Polresta Bandung. Sebab, pada saat bersamaan pihak Irvan juga melaporkan kasus jual beli tanah tersebut yang terindikasi kuat melanggar hukum. Selain menggunakan KTP palsu, proses jual beli itu juga diduga melanggar Pasal 101 Butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam aturan itu diharuskan para pihak saat proses penandatanganan akta jual beli menghadap notaris. Tidak tanggung-tanggung, laporan pihak Irvan ini bisa menjerat pihak terlapor dengan pasal berlapis. Yakni, Pasal 378, Pasal 372 dan atau Pasal 263 dan atau 266 KUHP. Namun, laporan dengan semua bukti yang sudah sangat gamblang itu ternyata tak membuat penyidik Polrestabes Bandung bisa menjerat terlapor. Alih-alih meringkus penjahatnya, Kasatreskrim Polrestabes Bandung yang kala itu dijabat AKBP Mokhamad Ngajib malah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Surat bernomor B/3/57/XI/2014/Reskrim itu menyatakan Sony Kusumo tidak melanggar Pasal 378, 372, 263, dan 266 KUHP. Dalam surat yang diantar langsung oleh Wakasatserseum Kompol Andri diakui tanah tersebut dijual Rp5,6 miliar sedangkan hutang pihak Irvan Rp1,060 miliar. Hutang itu juga sudah dibayar sebagian yakni, Rp250 juta. “Bersamaan dengan surat SP3 itu dibawa juga orang-orang (pre-

man, red). Tujuannya untuk mengosongkan bangunan,” kata Ikbal.

Dari Polres ke Polda

Meski laporan penyerobotan itu sudah masuk ranah pengadilan, namun secara fisik lahan itu tidak bisa dikuasai Fandy. Upaya menggunakan tangan hukum pun berlanjut. Kali ini tidak menggunakan tangan ‘Polresta Bandung’ lagi tetapi Polda Jawa Barat seperti undangan interview atau interogasi No: B/887/IV/2015/Dit Reskrim Um. Pelapor dalam kasus itu sama dengan kasus sebelumnya yakni Mangapul Silalahi yang mewakili Fandy. Yang diundang adalah Pimpinan Rumah Makan Sambal Hijau yang menempati sebagian lahan yang disengketakan. Tidak diketahui secara persis apakah ‘pindahnya’ penanganan kasus ini dari Pol-

restabes Bandung ke Polda Jawa Barat ada kaitannya dengan pindahnya Kompol Andri ke unit III Subdit II Dirreskrimum Polda Jabar yang menangani kasus itu di Polda Jabar. “Tetap ditangani Andri di Polda,” kata Ikbal. Sony Kusumo yang dimintai konfirmasi jual beli lahan itu mengatakan, “masa pemilik tak boleh menjual miliknya,” kata Sony. Ia menolak berkomentar lebih jauh ketika ditanya bahwa Fandy adalah anaknya sendiri. “Silakan buktikan. Yang benar Pak Zainal itu utangnya dimana-mana,” kata Sony yang dihubungi via telepon, akhir Juni lalu. Kapolresta Bandung Kombes (Pol) Angesta Romano Yoyol yang dikonfirmasi mengatakan, akan memeriksa berkas kasus SP3 tersebut. “Saya cek dulu,” kata Yoyol yang belum menjadi Kapolresta Bandung saat kasus itu berlangsung. ● PENERUS BONAR

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

KASUS

Mafia Hukum Menguji Bareskrim

FOTO: HUKRIM.BERITAPRIMA.COM

Tiga kali menjual saham, tiga kali pula menipu pembelinya. Selalu selamat di daerah. Kini dilaporkan ke Bareskrim Polri. Praktik pembobolan bank pun mulai terbongkar.

Mantan Kajati DKI Jakarta, AK Basuni Masyarif

epandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Itulah yang dialami Muhammad Abdul Karim alias Mohammad AKA. Selihai-lihai Dirut PT Atakana Company (PT AC) itu mengakali Polda Aceh dan Sumatera Utara, namun kali ini ia tak akan lolos dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Pasalnya, lembaga yang dipimpin Komjen Pol Budi Waseso tengah memburunya dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang penjualan saham PT AC. Pemeriksaan Mohammad AKA berawal dari laporan Direktur PT Bahari Dwi Kencana Lestari (PT BDKL), Boy Hermansyah ke Bareskrim, 24 Maret 2015 silam. Nomor laporannya, LP No. TBL/2/212/ III/2015/BARESKRIM. Hasil perkembangan penyidikan saat ini benar-benar memojokannya. Penyidik menguncinya dengan Pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP jo pasal 263 KUHP, serta pasal 5 ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Padahal AKA-panggilan- Mohammad AKA selama ini licin bak belut. Bayangkan,

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

di Polda Sumatera Utara ia sudah dua kali menjadi tersangka penipuan jual beli saham yang sama. Pertama akibat laporan korban Harbindar Singh. Kedua akibat laporan A Latif. Namun berkasnya tak kunjung dikirimkan penyidik kepada kejaksaan. â&#x20AC;&#x153;Terbenam dua tahun tanpa kejelasan,â&#x20AC;? ujar salah satu korbannya, Harbindar Singh, kepada FORUM, akhir Juni lalu. Menurut Singh, dirinya ditipu AKA 2006 silam. Saat itu AKA menjual sahamnya di PT AC senilai Rp4 miliar. Jual beli itu tercatat melalui Akta No. 181 tanggal 30 Juni 2006. Uang hasil penjualan saham dibelikan tanah di Karawang, lalu sertifikatnya digunakan AKA untuk membobol Bank BRI Medan. Setelah menipu Singh dan membobol BRI, AKA kembali mengaku sebagai pemegang saham dan menipu Boy Hermansyah. Licinnya AKA juga bisa dilihat dari laporan Boy kepada Bareskrim. Semua itu bermula ketika PT AC, mempunyai kredit macet tingkat kolektibilitas 5 di BNI SKM Medan. BNI pun meminta PT Balai Lelang Star (BLS) melelang kebun sawit yang dia-

gunkan PT AC. Atas permintaan BNI tersebut, pada 12 Agustus 2010, BLS pun mengirimkan surat jadwal pelelangan kepada PT AC. Menanggapi surat BLS tersebut, PT AC mengirim surat No.B.01/ATK-MDN/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 kepada BNI. Isinya, memohon BNI membatalkan pelelangan dengan alasan akan menjual sendiri dan sudah ada peminat serius, yaitu Boy Hermansyah. Saat itu AKA memang sedang intensif membujuk Boy agar mau membeli kebun sawit seluas 3.455 ha yang terletak di Desa Brandang, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Boy yang sempat tiga kali menolak tawaran AKA, akhirnya luluh juga. Ia bersedia membeli kebun sawit yang berada dalam sertifikat HGU No.102 tanggal 18 Juni 1996 tersebut seharga Rp115 miliar sebagaimana ditawarkan AKA. Realisasi dari pembelian itu, ia langsung menyetorkan Rp34 miliar dana tunai. Untuk melunasi pembayaran, Boy selaku Dirut PT BDKL mengajukan permohonan kredit kepada BNI SKM Medan. Setelah melalui proses mekanisme berlaku, BNI SKM Medan menyetujui fasilitas kredit kepada PT BDKL sebesar Rp129 miliar. Kebun kelapa sawit HGU No.102 ikut menjadi agunan tambahan fasilitas kredit kepada BNI ditambah dengan sembilan aset lain milik PT BDKL, sehingga nilai total agunan Boy kepada BNI untuk kredit Rp117 miliar itu mencapai Rp300 miliar. Berdasarkan persetujuan ini, kredit macet PT AC di BNI SKM Medan sebesar Rp61 miliar dibayar lunas melalui pola auto debet. Dengan pelunasan kredit macet ini, Boy otomatis juga sudah membayar pembelian kebun sawit total sebesar Rp103 miliar kepada AKA. Sisa Rp12 miliar dari harga semula Rp115 miliar, sesuai kesepakatan diselesaikan setelah balik nama dari PT AC kepada PT BDKL. RUPS PT AC pun menyetujui penjualan tersebut, dan menunjuk Boy sebagai satu-satunya pembeli, sesuai Akta No.3 dan No.4 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat Notaris Diana Uli SH.

Ditolong Malah Menggigit

Setelah diselamatkan dari kredit macet, ibarat menolong ular terjepit, AKA alih-

alih berterima kasih, malah menggigit. Ditengah-tengah proses balik nama, AKA membuat surat pemblokiran sertifikat HGU No.102 itu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui suratnya No. 017/III/ ATAKANA/2011 tanggal 1 Maret 2011. AKA juga membuat laporan ke Polda Aceh dan Sumatera Utara. Laporan ke Polda Sumatera Utara No. LPB/126/III/2011/SPKT tanggal 16 Maret 2011. Sedangkan kepada Polda Aceh, LP No. LPB/44/III/2011/Aceh/ Dit.Reskrim tanggal 17 Maret 2011 dan LP No.LPB/45/III/2011/Aceh/Dit.Reskrim tanggal17 Maret 2011. Melalui tangan kekuasaan oknum aparat kepolisian ini, kebun sawit yang sudah dijual AKA bisa kembali lagi dikuasai AKA secara fisik. Caranya sederhana. Polda Aceh melakukan penyitaan terhadap kebun sawit yang sedang dalam proses balik nama tersebut. Setelah itu barang sitaan itu dititipkan Polda Aceh kepada AKA yang menjadi pelapor melalui Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti No.SP. Sita/55/IV/2011/Dit.Reskrim tanggal 16 April 2011. Aksi AKA tidak hanya itu. Ia juga melaporkan Boy kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara pada 2011. Kepala

Kejati Sumatera Utara saat itu, AK Basuni Masyarif, menetapkan Boy sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Print: 20/N.2/Fd.1/09/2011 tanggal 22 September 2011. Penyidik berdalih HGU No.102 yang ikut dijaminkan Boy ke BNI, belum ada Akte Jual Beli (AJB) dan balik nama.

Jaksa Tak Peduli

Kejati Sumatera Utara tak peduli dengan fakta bahwa AJB itu urung dilakukan lantaran aksi AKA yang ingin menguasai kembali kebun yang sudah dijual. Basuni juga tidak peduli bahwa pada saat Boy ditetapkan sebagai tersangka pada 22 September 2011, nilai jaminan lebih dari cukup sekalipun HGU No.102 dikeluarkan dari daftar agunan dan fasilitas kredit sampai dengan bulan Februari 2013, berstatus kolektibilitas 1 (lancar) dan menguntungkan negara. Kejaksaan menilai Boy memperkaya diri tanpa mau melihat fakta bahwa Boy justru bertambah besar hutangnya di BNI walau jaminannya mencukupi. Kejaksaan juga tak peduli bahwa AKA lah aktor di balik sengkarut jual beli saham tersebut. Pasalnya, belakangan diketahui sebelum

menjual sawit kepada Boy, AKA ternyata sudah menjual sahamnya kepada Harbindar Singh, seperti tercatat dalam Akta No. 181 tanggal 30 Juni 2006. Perlakuan zalim ini lah yang membuat Boy dan pengacaranya, Rama Difa, akhirnya melaporkan AKA kepada Bareskrim Mabes Polri. Dan saat ini selain berurusan dengan laporan Boy, AKA juga terancam kasus pembobolan Bank Syariah Mandiri (BSM) Jalan Thamrin 5 Jakarta sebesar Rp110 miliar. AKA melalui PT Aka Prima mengajukan kredit dengan agunan Pabrik Cup di Cibinong. Saat kredit macet, nilai aset hanya Rp22 miliar hingga BSM rugi Rp85 miliar. Bekas Kepala Kejati Sumatera Utara, AK Basuni Masyarif, saat dikonfirmasi mengaku sudah tak ingat lagi detil perkaranya. Basuni yang kini menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) tersebut juga tak mau menjawab adanya lobi AKA untuk mentersangkakan Boy. Saat ditemui wartawan di sela-sela rapat kerja dengan DPR, Selasa 30 Juni 2015 lalu, ia hanya menjawab lupa. Sedangkan AKA saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak menjawab. â&#x2014;? SYAMSUL MAHMUDDIN EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

KASUS

Rusdi Kirana Marah Lion Air Bebas

usdi Kirana tidak dapat menahan emosinya ketika berdialog dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat membahas pembukaan izin rute penerbangan baru bagi maskapai penerbangan Lion Air. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menilai, Menhub dan instansinya telah memperlambat proses verifikasi atas berbagai upaya perbaikan yang sudah dilakukan Lion Air untuk mencegah dan mengelola terjadinya delay (keterlambatan jadwal penerbangan). Kemurkaan itu meletup setelah direksi Lion Air melakukan empat kali presentasi tentang perombakan prosedur operasi baku (standard operating procedures/SOP) terkait delay management (pengelolaan keterlambatan). Presentasi terakhir dilakukan di hadapan Menhub Ignasius Jonan dan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Keempat presentasi itu dilakukan dalam waktu berbeda sejak Februari 2015, ketika izin pengajuan rute baru Lion Air dibekukan oleh Kementerian Perhubungan. “Sangat bisa dipahami kalau pemilik Lion Air tidak senang. Tetapi, mereka tak perlu marah-marah dan membawa masalah itu ke ranah yang tidak proporsional. Cukup penuhi saja perbaikan yang diminta (Kemenhub), pasti kita kasih izin pembukaan rute mereka,” ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi M. Djuraid, kepada wartawan di Jakarta, pekan lalu. Tanpa merinci kata-kata emosional yang dilontarkan pengusaha Rusdi Kirana, Hadi Djuraid menegaskan, Menhub Jonan tidak menanggapi kemurkaan tersebut. Hadi Djuraid mengingatkan, Kementerian Perhubungan tidak bisa menerima begitu saja setiap presentasi dan klaim Lion Air, tentang perbaikan SOP terkait delay

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

management yang sudah dilakukan sejak Februari 2015. Para petugas inspektorat Kemenhub pun mengecek langsung pelaksanaan SOP itu di lapangan. Namun aksi marah-marah Rusdi Kirana itu ternyata ampuh memperlancar keluarnya izin rute baru untuk Lion Air. Sejak 25 Juni 2015, Kementerian Perhubungan akhirnya mencabut pembekuan 10 rute penerbangan Lion Air yang dibekukan sejak Februari 2015. “Iya betul, sudah dicabut pembekuan 10 rute itu,” kata Direktur Operasional dan Airport Service Lion Air, Daniel Putut, kepada wartawan, pekan lalu. (Lihat boks rute Lion Air yang dipulihkan-RED) Pembekuan izin rute itu adalah hukuman akibat terjadinya delay penerbangan berhari-hari di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Hari Raya Imlek bulan Februari 2015. Kondisi ini lalu merembet ke bandara di beberapa kota di Indonesia. Para penumpang mengamuk, dan sempat memboikot penerbangan Lion Air, sehingga dihukum oleh Kemenhub.

FOTO: OFFICIAL

Kementerian Perhubungan membebaskan maskapai kaya Lion Air dari sanksi akibat keterlambatan yang parah. Dua maskapai lainnya kini dilarang terbang karena modal cekak.

Apa saja syarat yang harus dilakukan? Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo menjelaskan, Lion Air mesti menyediakan pesawat cadangan siap pakai bila ada pesawat yang rusak atau menjalani perawatan teknis (technical maintenance). Bila terjadi keterlambatan, Lion Air juga wajib memberi dana tunai bagi kompensasi calon penumpang yang terlambat terbang. Regulasi tentang delay management itu berlaku bagi seluruh maskapan penerbangan domestik maupun asing yang beroperasi

Jonan Ogah Komentar

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sendiri enggan berkomentar tentang kemurkaan Boss Lion Air Rusdi Kirana itu. Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia itu hanya menegaskan, dicabutnya pembekuan rute penerbangan tersebut karena Lion Air sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Kemenhub. “Syarat-syarat itu harus sesuai dengan standar ISO 9000 yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization, terkait delay management. Tidak bisa ada celah untuk pelanggaran,” kata Menhub Jonan di Kementerian Perhubungan pekan lalu. Namun, Jonan tak mau berkomentar soal kemarahan Rusdi Kirana tersebut.

Rusdi Kirana Ignasius Jonan

baru,” kata Hadi Djuraid. Setelah pembekuan izin rute barunya dicabut, maskapai Lion Air langsung mengajukan 44 izin rute penerbangan baru. Langkah ini belum dikabulkan oleh Kemenhub karena masih harus diverifikasi terlebih dahulu. Diduga Lion Air belum memenuhi syarat tentang slot time (jadwal giliran terbang) di bandara, bagaimana mekanisme dan rotasi pesawat-pesawat, juga kelaikan utilitas pesawat dan kabin pesawat. Pemulihan izin rute yang dibekukan itu, sekali lagi, menunjukkan sikap Menhub Ignasius Jonan terhadap maskapai penerbangan Lion Air. Meskipun sudah sering melanggar aturan, terutama masalah pengelolaan keterlambatan dan kompensasi bagi penumpang, Kemenhub baru menghukum Lion Air pada Februari 2015. Hukuman itu malahan sudah dicabut kembali meskipun belum semua syarat terpenuhi. di wilayah Indonesia. Payung hukumnya adalah Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 89 Tahun 2015. Dalam Pasal 9 Permen itu disyaratkan, Badan Usaha Angkutan Udara wajib memberikan beragam kompensasi tergantung kategori waktu keterlambatan penerbangan. Kompensasi itu berupa minuman ringan, makanan ringan, makanan dan minuman berat, hingga pemberian kompensasi Rp300.000 kepada penumpang. Apabila penerbangan dibatalkan karena alasan tertentu, maka maskapai wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya, atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket). Berbagai kewajiban itu akan menjadi indikator penilaian Kemenhub terhadap maskapai penerbangan terkait delay management. Maskapai bisa dikenai sanksiteguran tertulis, pembekuan rute penerbangan, hingga pencabutan izin usaha. Syarat-syarat itu semula tidak sanggup dijalankan Lion Air. Namun Kemenhub memaksa Lion Air untuk membuat pernyataan tertulis tentang jadwal kesanggupan memenuhi ISO 9000 itu. “Pada 24 Juni, Direktur Utama Lion Air Rudy Lumingkewas menandatangani pernyataan tertulis bahwa sertifikasi ISO 9000 akan dapat dipenuhi pada Januri 2016. Maka mulai tanggal 25 Juni, mereka sudah dizinkan mengajukan izin rute

Maskapai Dibekukan

Sementara itu, Kemenhub memutuskan untuk mencabut izin operasinya (air operator certificate) dua maskapai penerbangan, Asco Nusa Air dan Air Maleo, mulai 1 Juli 2015, karena tidak memenuhi standar kelaikan keselamatan terbang. Air Maleo juga dikenai sanksi karena tidak memenuhi persyaratan jumlah pesawat minimal yang dimiliki dan dikuasai sendiri oleh maskapai penerbangan berjadwal di wilayah Indonesia. Persyaratan jumlah pesawat milik dan dikuasai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. “Setiap maskapai berjadwal harus memiliki minimal lima pesawat milik dan lima pesawat dikuasai. Maskapai tidak berjadwal, minimal harus memiliki satu pesawat milik dan dua pesawat dikuasai,” kata Muzaffar Ismail, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub. Selain itu, Kemenhub juga memperingatkan sejumlah maskapai penerbangan untuk segera menambah kecukupan modal usaha hingga, 31 Juli 2015, agar tidak dikenai sanksi pembekuan izin operasional sesuai UU No. 1 tahun 2009. Perusahaan yang diperingatkan itu adalah Indonesia Air Asia, Cardig Air, Transwisata Prima Aviation, Eastindo Services, Survai Udara Penas, Air

Pasifik Utama, Johnlin Air Transport, Asialink Cargo Airlines, Ersa Eastern Aviation, Tri-MG Intra Airlines, Nusantara Buana Air, Manunggal Air Service, dan Batik Air. ● ERWIN PURBA

10 Rute Penerbangan Lion Air yang Dipulihkan 1. JT 886 tujuan Surabaya (Juanda)Ambon sebanyak tujuh penerbangan dalam seminggu pada waktu keberangkatan pukul 05.45 WIB 2. JT 887 tujuan Ambon-Surabaya sebanyak tujuh penerbangan dalam seminggu pada waktu keberangkatan pukul 20.25 WIB 3. JT 597 tujuan Surabaya-Jakarta (Cengkareng) sebanyak tujuh penerbangan dalam seminggu pada waktu keberangkatan pukul 06.15 WIB 4. JT 894 tujuan Makasar (Ujung Pandang)-Jayapura sebanyak tujuh penerbangan dalam seminggu pada waktu keberangkatan pukul 08.45 WIB 5. JT 895 tujuan Jayapura-Makassar sebanyak tujuh penerbangan dalam seminggu pada waktu keberangkatan pukul 14.45 WIB 6. JT 895 Makassar-Jakarta sebanyak tujuh penerbangan dalam seminggu pada waktu keberangkatan pukul 20.40 WIB 7. JT 660 tujuan Jakarta-Jambi sebanyak tujuh penerbangan dalam seminggu pada waktu keberangkatan pukul 05.20 WIB 8. JT 661 tujuan Jambi-Jakarta sebanyak tujuh penerbangan dalam seminggu pada waktu keberangkatan pukul 20.00 WIB 9. JT 659 tujuan Lombok-Jakarta sebanyak tujuh penerbangan dalam seminggu pada waktu keberangkatan pukul 18.50 WIB 10. JT 546 dan JT 547 tujuan Yogyakarta-Palangkaraya-Yogyakarta.

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

KASUS

KPU Jadi Ladang Korupsi

FOTO: FORUM/ ARIEF MANURUNG

Sejak pemilihan langsung digelar, komisioner KPU selalu terjerat kasus korupsi. Dan, hampir merata terjadi di seluruh Indonesia. Dugaan korupsi di KPU periode 2014-2019 didesak untuk diusut.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik (kiri) bersama Komisioner KPU Muhammad (kanan)

ambe Kamarulzaman bersuara lantang. Wajahnya memerah. Ketua Komisi Pemerintahan DPR itu nampak emosi. Dengan mimik yang serius, Rambe melemparkan bundelan kertas ke atas meja dihadapannya. Dia menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sangat keterlaluan karena audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian keuangan negara yang sangat besar di lembaga pengawal pemilihan umum itu. â&#x20AC;&#x153;Ini bukan main-main, ini fakta kerugian negara yang harus segera diperiksa aparat hukum,â&#x20AC;? ujar Rambe, akhir Juni kepada FORUM. Bundelan kertas Rambe memang berisi audit BPK terhadap pengelolaan keuangan di jajaran KPU pusat dan daerah. BPK menemukan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan dengan potensi kerugian negara

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

senilai Rp 334 miliar. Kerugian itu, potensi kerugian sebenarnya mencapai 44, 1% (Rp6,202 triliun) dari total anggaran KPU sebesar Rp13,9 triliun. Ini merupakan hasil pemeriksaan BPK dengan tujuan tertentu (PDTT) tahun 2013-2014. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan ketidapatuhan KPU pada tujuh kelompok temuan. Rinciannya, indikasi kerugian negara Rp 34 miliar, potensi kerugian negara Rp 2 miliar, pemborosan Rp 9 miliar, laporan yang tidak diyakini Rp 93 miliar, lebih pungut pajak Rp 1 miliar, dan administrasi Rp 185 miliar. Terkait indikasi kerugian negara, lebih detail BPK merincinya pada 14 temuan. Antara lain, pekerjaan fiktif Rp 3,9 miliar, kekurangan volume pekerjaan Rp 788 juta, kelebihan pembayaran Rp 2,5 miliar, pembayaran ganda dan melebihi standar yang berlaku, pembayaran kepada yang tidak

berhak Rp 1,7 miliar. Kemudian, selisih kurang kas/kas tekor Rp 1,4 miliar, pemusnahan logistik pemilu oleh rekanan tanpa persetujuan KPU Rp 479,8 juta, pemahalan harga Rp 7 miliar, spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak Rp 33 juta, dan bukti tidak memenuhi syarat syah pembayaran Rp 6,9 miliar. Hal lainnya, penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi Rp 168 juta, pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas Rp 1,5 miliar, pengalihan pekerjaan tidak sesuai ketentuan Rp 2 miliar, serta proses perencanaan dan pelelangan pengadaan tidak sesuai ketentuan Rp 3 miliar. Dugaan korupsi yang terjadi di KPU periode 2014-2019 membenarkan lembaga penyelenggara pemilu itu, sudah lama menjadi lahan bancakan. Fakta menunjukkan bukti. Sejak lahir hingga kini KPU selalu dirundung kasus korupsi. Pada pemilu 1999 dua mantan anggota KPU Bambang Mintoko dan Clara Sitompul divonis bersalah karena terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan bendera partai politik, justru tidak digunakan dengan semestinya.

Tradisi Korupsi?

Tahun 2004 anggota KPU, Mulayana Wira Kusumah dan Kepala Biro Logistik KPU Richard Manusun Purba, divonis bersalah terkait dengan kasus korupsi di KPU. Mulyana divonis kasus suap terhadap auditor BPK, Khairiansyah Salman, senilai Rp 300 juta. Dia divonis dua tahun tujuh bulan penjara oleh Pengadilan Khusus Tipikor. Setelah Mulyana, mantan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin tahun 2008, sesuai putusan PK, divonis 4 tahun 6 bulan penjara dari vonis sebelumnya 6 tahun. Dosen UI tersebut, harus membayar uang pengganti sebesar USD 45 ribu. Nazaruddin diputus bersalah memperkaya diri sendiri, terkait kasus pengadaan jasa asuransi kecelakaan dan kematian anggota KPU dengan PT Bumida. Itu baru pada penyelenggaraan pemilu tingkat pusat. Di tingkat KPU daerah lebih gila lagi. Hampir di semua KPUD di seluruh Indonesia, lembaga itu menjadi lahan

korupsi. Dari penelusuran FORUM, korupsi di KPUD lebih banyak dilakukan para komisionernya. Kerugian negara bervariasi dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Mereka divonis penjara enam bulan hingga empat tahun penjara. (lihat tabel). Terkait temuan BPK di KPU periode 2014-2019, aparat hukum didesak untuk melakukan penyelidikan yang harus ditindaklanjuti dengan penyidikan. Titik Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak dugaan itu diusut tuntas melalui mekanisme hukum. “Saya mendukung sekali soal koridor hukum. Mengenai anggaran yang diberikan tentu saja harus ada pertanggungjawabannya, bahkan untuk satu sen pun,” ujar Titik kepada Dymeitri Marylin dari FORUM. Di mata Perludem, KPU 2014 secara keseluruhan sudah berhasil mejalankan tugas. Namun, dia tidak sepakat jika ada persoalan dibebankan sepenuhnya kepada KPU. Badan Pengawas Pemilu juga harus ikut bertanggungjawab karena lalai dalam melakukan pengawasan. Bawaslu harus menjaga kepercayaan KPU Pusat dan KPU Daerah. Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan juga sepakat, audit BPK atas KPU harus ditindaklanjuti dan dituntaskan melalui proses hukum. Potensi kerugian negara yang muncul akibat penyelewengan harus dihukum tegas karena uang yang digunakan KPU adalah milik rakyat. Namun, dia tidak sepakat ada unsur dendam politik didalamnya. “Tidak boleh balas dendam. Kalau motif politik yang menonjol, itu berarti hanya bicara kepentingan pribadi dan kelompok,” tegasnya.

KPU Merespon

KPU sendiri bergerak cepat atas temuan BPK. Perintah rapat dengan Komisi II sebelumnya yang memerintahkan KPU memberikan klarifikasi atas temuan BPK, setelah sepuluh hari kerja dipenuhi. KPU telah menindaklanjuti rekomendasi PDTT BPK sebanyak 93 persen dari total temuan BPK. Temuan BPK untuk KPU Pusat sebanyak Rp 15,5 miliar, kemudian BPK merekomendasi KPU untuk menindaklanjuti temuan itu sejumlah Rp10,5 miliar.

“Hingga 2 Juli 2015, KPU telah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut hingga Rp9,7 miliar atau 93 persen dari total rekomendasi BPK atas PDTT KPU Pusat,” tegas Ketua KPU Husni Kamil Manik Mengenai nilai rekomendasi temuan BPK atas satker KPU daerah yang mencapai Rp 288,6 miliar, pada saat yang sama KPU daerah telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, hingga Rp223,4 miliar, atau 77 persen dari seluruh rekomendasi BPK atas PDTT KPU daerah. Meski belum tuntas melakukan pertanggungjawaban, KPU berkomitmen untuk konsisten melakukan penyelesaian atas temuan BPK tersebut. KPU berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Terutama dengan pengembalian kas negara

oleh pihak ketiga, yang menjadi kewajiban KPU untuk konsisten menagih penyelesaiannya. Untuk menjaga integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel, Husni menegaskan bahwa akan menyerahkan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti serta terindikasi adanya unsur pidana kepada pihak aparat penegak hukum. “Jadi kami tidak segan-segan akan menindak siapa pun yang ada di internal KPU jika itu sudah masuk ranah pidana. Kami tidak ragu, jangankan KPU provinsi/kabupaten/kota, di KPU pusat saja kami nggak ragu untuk menindaknya,” tegas Husni. ● ZULKARMEDI SIREGAR

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

KASUS

Menanti Janji Rini Di Kasus Merpati

FOTO: MERDEKA.COM

Ribuan pegawai maskapai penerbangan Merpati kini tak jelas nasibnya. Mereka mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno mundur dari jabatannya karena tak becus mengurus nasib para pegawai.

Sejumlah Merpati pegawai melakukan unjuk rasa.

udah 20 bulan nasib Srijoto Wiguna terkatung-katung. Pasalnya, hingga saat ini pegawai maskapai penerbangaan Merpati itu sama sekali belum terima gaji dan tunjangan. Sejak perusahaan tempatnya bekerja tak lagi beroperasi, ayah dua anak ini terpaksa harus membantu istrinya berjualan baju secara online. Nasib serupa juga dialami Dedi Arief Riyadi. Manager Merpati Cabang Biak ini mengaku, jika selama ini dirinya hanya diberikan harapan palsu oleh pihak manajemen PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Pasalnya, hingga kini pembayaraan gaji selama 20 bulan belum juga diterimanya. “Nasib kita saat ini sangat susah. Terpaksa harus utang sana-sini untuk menyambung hidup,” ujar bapak satu anak ini. Sejak maskapai penerbangan perintis milik pemerintah itu stop terbang, kehidupan ratusan pegawainya memang menjadi

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

carut-marut. Bahkan, tak sedikit kehidupan rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Hal itu disebabkan para pegawai tak sanggup lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. “Pegawai di daerah banyak yang digugat cerai istrinya,” ungkap Srijoto. Sejak berhenti beroperasi pada Desember 2013, sebanyak 1.451 pegawai maskapai penerbangan milik BUMN ini tak jelas nasibnya. Mereka hanya bisa berharap pemerintah secepatnya mencairkan hak-hak normatifnya (H2N) berupa, gaji pokok, tunjangan, uang makan, jam terbang, pesangon, denda, Jamsostek, dan lain-lain. Jika ditotal, kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 500 miliar. Selama ini, pihak karyawan sudah melakukan segala upaya agar hak-haknya bisa terpenuhi. Namun sayangnya sampai saat ini harapan itu, belum juga terealisasi. “Me-

reka hanya diberi janji-janji, tanpa ada realisasi,” kata kuasa hukum karyawan Merpati, Gelora Tarigan.

Rini Cuekin Rekomendasi

Karena kasus itu juga menyangkut hak hidup orang lain. Menurut Gelora, rekomendasi itu muncul atas upaya yang sudah dilakukan karyawan dengan menemui berbagai instansi terkait guna mengatasi masalahnya. Rekomendasi agar Menteri BUMN menyelesaikan kemelut yang dialami karyawan Merpati berasal dari Komnas HAM, Dewan Pertimbangan Presiden, Menteri Tenaga kerja, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Komisi IX DPR RI. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara juga telah merekomendasikan agar Menteri Rini menyelesaikan gaji dan hak para karyawan Merpati. Akan tetapi, semua rekomendasi itu tak dijalankan oleh Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham perusahaan penerbangan plat merah tersebut. “Akibat tidak dijalankan rekomendasi itu membuat 1.451 karyawan Merpati dan keluarganya menjadi kesulitan hidup, sengsara dan miskin,” tegas Gelora. Akibat belum dibayarkan hak-haknya, para karyawan Merpati dan keluarganya dipastikan tidak akan menikmati indahnya Lebaran 2015. Padahal DPR sudah menyetujui anggaran APBN-P 2015 untuk membayarkan hak-hak normatif karyawan Merpati. Selain itu, Rini juga dianggap tidak konsisten terkait pembayaran hak karyawan. Pasalnya berdasarkan keputusan rapat yang dihadiri Menteri BUMN, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, pada 4 Maret 2015 telah disepakati penyelesaian gaji seluruh karyawan Merpati paling lambat akan dilaksanakan pada akhir Juni lalu. Strategi yang digunakan dalam pembayaran gaji dengan menggunakan dana penyertaan modal negara (PMN) melalui PT PPA senilai Rp1 triliun. Namun janji Rini seperti “tong kosong nyaring bunyinya.” Hingga batas waktu yang telah ditentukan, dia tak kunjung juga memenuhi janjinya tersebut. “Kita minta kepada Rini untuk konsisten dengan apa yang dikemukakan. Sehingga tak merugikan karyawan. Jika tidak, mundur saja jadi menteri,”

FOTO: IKSA

Pesawat Merpati bersandar di Bandara

tegas Gelora yang juga menjabat Ketua Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (Grashi). Setelah janji itu tak terealiasi, kemudian pada 29 April lalu, para karyawan yang diwakili oleh DPP Grashi melakukaan pertemuan dengan perwakilan Menteri BUMN yang diwakili Silvester Budi Agung selaku asisten deputy Kementerian BUMN. Dalam pertemuan itu, menteri BUMN menjanjikan akan membayar hak-hak normatif pegawai paling lambat Desember mendatang.

Akan Dipidanakan

Nah, jika Menteri BUMN kembali ingkar janji, Gelora mengancam akan membawa masalah ini ke ranah pidana. Bukan hanya pihak kementerian saja, pihak direksi PT MNA pun, akan diseret ke jalur hukum karena dianggap telah melakukan tindakan pidana penggelapan dan penipuan terhadap para pegawai. “Selama ini pihak direksi tak pernah menyatakan Merpati pailit. Bahkan pada Januari 2014, pihak direksi berjanji akan

membayar gaji para pegawai. Tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya,” ujar Gelora. Penyebab dibekukannya operasional Merpati karena maskapai penerbangan negara ini, terlilit utang sebesar Rp 8 triliun. Pemerintah juga menganggap kemampuan operasionalnya juga kurang. Sehingga pemerintah menganggap perlu adanya pembahasan restrukturisasi terhadap perusahaan penerbangan tersebut. Melihat kondisi tersebut, pemerintah sudah membuat tiga opsi dalam rangka penyembuhan dengan tidak banyak merugikan keuangan negara. Opsi yang kini dibahas itu untuk Merpati, yaitu likuidasi, restrukturisasi dengan Penyertaan Modal Negara (PMN), dan kerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah akan kembali membahas opsi-opsi tersebut, mengingat izin sertifikat terbang perusahaan itu sudah kadaluarsa pada 1 Februari 2015. Terkait masalah pembayaran gaji pegawai, pemerintah menganggap bahwa hal itu merupakan tanggung jawab korporasi. Jika

pembayaran gaji itu melalui proses likuidasi, maka harus melalui proses penjualan aset yang dimiliki oleh Merpati. Sementara dihubungi terpisah, anggota komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago dari Fraksi Nasional Demokrat mengatakan bahwa fraksinya sudah berkirim surat kepada Menteri BUMN dengan tembusan Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan untuk segera membayarkan gaji dan hak-hak pegawai. “Kita sudah mengirimkan surat kepada menteri terkait untuk segera membayar seluruh gaji dan hak pegawai Merpati,” ujarnya. Dalam surat yang dikirim oleh fraksinya juga meminta kepada ketiga kementerian itu agar memprioritaskan pemberian uang THR untuk kebutuhan lebaran para karyawan. Sehingga mereka bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarganya. “Pemerintah harus memberikan prioritas memberikan THR kepada karyawan,” kata Irma yang juga menjabat sebagai wakil ketua fraksi Nasdem ini. *● IRMAN ROBIAWAN EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

KASUS

Bea Siswa Siluman Bergentayangan Ratusan penerima bea siswa di Provinsi Jambi tak jelas. Ada yang sudah lulus tapi masih kebagian. Akibatnya Negara berpotensi rugi Rp5,2 miliar. BPK pun meminta untuk mengembalikannya.

asih minimnya sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat pendidikan memadai membuat Pemprov Jambi menggenjotnya dengn pemberian bea siswa. Hal itu kemudian dianggarkan dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja daerah (APBD) yang dikelola Dinas Pendidikan. Pada tahun 2014 lalu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jambi mencairkan uang bea siswa hasil seleksi tahun 2013. Dari 5.795 pelamar pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang dinyatakan lulus sebanyak 2.477 orang. Mereka terdiri 1.912 bea siswa S-1, 427 bea siswa S-2, dan 138 penerima bea sis wa S-3. Sisanya 3.325 orang dianggap belum memenuhi syarat. Beasiswa pendidikan ini diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini merupakan realisasi Pergub No.23 yang telah disahkan DPRD Jambi, 10 Mei 2012. Untuk tahun anggaran 2014 lalu, penerimaan bea siswa yang dikomandoi Kepala Dinas Pendidikan Jambi Rahmad Derita ini dibuka 12-25 November 2014. Total anggaran yang disiapkan Rp16 miliar. Namun, untuk priode ini hanya program beasiswa untuk S-2, dan S-3. Tidak untuk jenjang S-1. Alasannya program S-2 dan S-3

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

di Provinsi Jambi masih minim. Sementara penerima bea siswa S-1 tahun 2015 masih tetap berjalan, melalui dana Samisake. Pendaftarannya melalui camat disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pendaftaran beasiswa S-2, S-3 melalui Diknas Provinsi Jambi. Terkait dihentikannya bantuan bea siswa untuk program S-1 oleh Diknas Jambi ini,

mendapat kritikan keras dari tokoh masayarakat. Seperti diungkapkan tokoh masyarakat Jambi, Danur Tajir yang sering mengkritik kebijakan Pemprov Jambi. Menurutnya, bea siswa untuk S1 itulah yang justru butuh bantuan pemerintah. “Program S-1 lebih pantas mendapatkan bantuan,” tegas Danur Tajir. Ia berpendapat, banyak kalangan tidak mampu yang tak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1. Sementara untuk program S-2 dan S-3 biasanya sudah lebih mapan dan punya pekerjaan. Ia bahkan menyoroti banyaknya penyalahgunaan bea siswa untuk program S-2 dan S-3 itu yang diberikan kepada anggota DPRD, dosen, pejabat serta mantan pejabat. Penyimpangan penyaluran bea siswa yang dikritik Danur Tajir ini bukan tidak beralasan. Seperti hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi. Hasil audit tersebut menyiratkan adanya penyimpangan bea siswa terhadap 136 orang dengan anggaran sebasar Rp5,2 miliar. Rahmad Derita yang dimintai konfirmsi terkait hal itu tidak membantahnya. BPK sendiri sudah menyurati Dinas Pendidikan untuk mengembalikan dana tersebut. Rahmad mengatakan, pihaknya akan menyurati para mahasiswa yang menerima beasiswa itu agar segera menyerahkannya uang bantuan itu kembali. “Kalau tidak mereka serahkan kembali, maka mereka akan terkena sanksi hukum,” kata Rahmad. Meski dibebankan BPK untuk mengembalikan uang tersebut, Rahmad mengatakan, pihaknya hanya bertugas untuk menagihnya. “Tugas kita hanya menagih agar mereka setor ke kita, masalah berapa lama mereka akan mengembalikan ke kita itu kan urusan lain,” katanya. Ia menambahkan, untuk menetapkan siapa yang layak menerima bea siswa Diknas membentuk tim penilai. Sedangkan dirinya

FOTO: ISTIMEWA/DOK.

Pendaftaran beasiswa strata dua (S2) dan strata tiga (S3) di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

hanya menerima dari tim verifikasi. “Menurut mereka ketika dilakukan verifikasi mahasiswa-mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dicek ke perguruan tingginya memang mereka lulus tes masuk S-2 dan S-3, maka berdasarkan itu kita transferkan dana ke rekening mereka masingmasing. Tetapi pada waktu yang berbeda tim BPK mengecek ke sana mereka tidak kuliah,” urai Rahmad. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi Muslim Rizal mengatakan, pihaknya menyerahkan beasiswa sesuai dengan persyaratan yang sudah terpenuhi. Untuk menarik kembali uang yang sudah terbayarkan itu, menurut Muslim, harus bisa diatasi oleh Diknas. “Itu bagaiamana upaya dinas pendidikan bagaimana mereka bertanggung jawab, kita hanya cairkan kalau sudah lengkap kita cairkan,” katanya. Suaidi Asyari, Ketua Tim Akademisi yang menyeleksi penerimaan beasiswa pada Diknas Provinsi Jambi kepada wartawan mengaku bahwa, dari 3.751 calon penerima beasiswa S1, hanya 1.912 yang memenuhi syarat dan 1.839 dinyatakan gagal memenuhi 12 kriteria penerima beasiswa Diknas. Untuk beasiswa S2, Suaidi mengatakan bahwa se-

banyak 427 dinyatakan lolos dan berhak menerima beasiswa. Sedangkan 400 didiskualifikasi, karena banyak hal dan 938 gagal dalam seleksi. “Termasuk sudah menerima bea siswa dari tempat lain. Bahkan ada yang sudah selesai kuliah,” jelasnya. Penerima beasiswa S-3, ketika itu berjumlah 138 orang berhak menerima beasiswa dari 279 yang mendaftar. Dari 138 orang penerima beasiswa S-3 itu tercatat, sebanyak 23 orang kuliah di luar negeri seperti Jepang, Belanda, Australia, Inggris, dan Malaysia. Selebihnya, 119 orang didiskualifikasi dan 22 orang gagal seleksi. Untuk diketahui, dalam pemberian bea siswa ini tim yang dilibatkan terdiri dari tim administrasi dari akademisi dengan titel doktor dan professor Universitas Jambi, Unbari, IAIN, dan pihak Pemrov Jambi. Temuan BPK itu dianggap ringan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA). Menurutnya, perintah mengembalikan itu bisa diatasi dengan mengembalikannya saja. “Kalau soal temua itu, kan bisa dikembalikan,” kata HBA kepada wartawan termasuk FORUM, akhir Juni lalu. Ia menambahkan biasanya kalau ada kekeliruan dalam mengelola keuangan negara, BPK memberikan tenggang waktu

untuk pengembaliannya. Namun HBA tidak bisa menjelaskan dimana kelemahan dalam pemberian bea siswa itu sehingga bisa merugikan keuangan Negara hingga Rp5,2 miliar. “Saya tidak tahu dimana kelemahannya,” papar HBA. Dari data yang dihimpun, pada tahun 2009, Pemrov Jambi telah memberikan bantuan beasiswa kepada 35.000 guru yang belum mendapatkan gelar sarjana (S-1), di bidang pendidikan. Sedangkan untuk pemberian beasiswa, program S-2 baru 40 orang guru RSBI dan 85 orang non-guru. Serta S-3 sebanyak 62 orang. Jumlah ini dinilai belum mampu untuk menggerakkan potensi yang ada di Provinsi Jambi. Dari itu, Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan HBA, pada tahun 2015 ini, berharap agar daerahnya memiliki 150-200 orang dengan titel doctoral (S-3). Niat HBA boleh saja baik. Namun, jika dana yang dikucurkan ternyata tidak tepat sasaran dan malah merugikan keuangan negara, program itu bisa-bisa menjerat pihakpihak bertanggungjawab. Seperti dalam kasus ratusan mehasiswa penerima bea siswa yang oleh BPK dianggap tidak layak. Pemberian bea siswa tidak tepat sasaran ini pun bisa terindikasi korupsi! ● ROBERT (JAMBI) EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

KASUS | ALUTSISTA

Negara Menyia-Nyiakan Prajuritnya

ekali lagi musibah nasional terjadi. Selasa siang pekan lalu (30/6) sebuah Hercules KC-130 tua milik TNI AU bernomor A 1310 jatuh. Pesawat yang telah dipakai sejak 1964 itu nyungsep hanya dua menit setelah lepas landas dari pangkalan udara Soewondo, Medan. Tujuannya ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Para saksi mengatakan pesawat berumur 51 tahun lebih itu menghantam rumah-rumah dan sebuah hotel. Hari itu juga 141 jenazah ditemukan. Selalu ada kambing hitam dalam setiap musibah. Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriyatna mengatakan salah satu mesin kanan pesawat tak berfungsi. Diduga mesin nomor empat yang mati. Hercules naas itu terbang ke kanan dengan ketinggian rendah, kemudian menabrak antena setinggi sekitar 25-30 meter di sekitar lapangan terbang. Tak dijelaskan siapa pemilik antena tersebut. TNI masih menginvestigasi. Normalnya penyelidikan akan berlangsung dua hingga tiga bulan. Temuan sementara TNI AU, dua menit setelah lepas landas Pilot Kapten Pnb Sandy Permana menyadari ada kerusakan di pesawatnya. Ia sempat meminta untuk kembali ke landasan. Namun saat berusaha naik lagi, pesawat menabrak tiga antena radio lalu jatuh. Penyelidikan bakal menemui kendala karena Hercules tidak memiliki black box. Pesawat ini memang dirancang sebagai pesawat tempur. Beda dengan pesawat angkut umum atau komersial yang wajib memiliki kotak hitam. Ada kambing hitam lain, yakni kelebihan penumpang. Total ada 134 penumpang. Ini melebihi kepatutan angkut. Padahal spesifikasi pabrik Hercules ini hanya untuk 92 penumpang dan sanggup mengangkat beban maksimal hingga 20 ton. KC-130 ini memang didesain sebagai tanki udara, untuk memompa BBM ke pesawat lain sewaktu terbang. Jadi bukan didesain untuk penumpang. Namun berdasarkan kalkulasi, beban angkutnya masih di bawah batas maksimal. "Wong cuma

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

134 orang kok," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Kenapa bisa mengangkut penumpang berlebih? Ini yang belum terjawab. Di lapangan beredar kabar bahwa banyak penumpang non-militer bisa diangkut setelah membayar sejumlah uang. Tarifnya beragam. Ada yang menyebut Rp800 ribu, ada yang bilang Rp650 ribu. Soal itu terungkap dari pengakuan Brigadir Polisi S Sihombing. Paman dari korban Ester Yosephine Sihombing dan Yunita Sihombing itu mengungkap korban membayar Rp 800 ribu per orang, lebih murah dari tarif pesawat komersial yang mencapai Rp1 jutaan. TB Hasanuddin dari Komisi I DPR tak begitu percaya dengan pengakuan itu. Namun ia akan mengecek kebenarannya. “Kita akan investigasi dan menemukan siapa perwira atau prajurit yang berlakukan tarif itu,” ujarnya. Sayang, dalam waktu dekat DPR akan menjalani masa reses. Bekas Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri itu mendesak pemerintah segera melakukan peremajaan alutsista. Pasalnya selama Orde Baru, TNI nyaris tidak membeli alutsista baru lantaran lebih banyak dipakai jadi alat politik. Alutsista tua saat ini kebanyakan berasal dari hibah. Termasuk skuadron burung besi Hercules, yang rata-rata berusia di atas 40 tahun. Belum ada penjelasan, apakah Hercules naas itu termasuk barang hibah dari Australia atau bukan. Yang pasti 20 Mei 2012 lalu, Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengumumkan penjualan lima C-130H bekas dipakai AU Australia (RAAF) dengan harga miring alias diskon. Indonesia hanya membayar USD15 juta. Itu sudah termasuk simulator dan suku cadang. Penjualan ini menambah empat C-130H yang sebelumnya juga dihibahkan Australia pada November 2011. Jadi dalam lima tahun terakhir total Hercules hibah hasil cuci gudang Australia ke TNI ada sembilan buah. Usia teknis pesawat umumnya 25-30 tahun. Memang tersedia teknik dan metode

Hercules yang jatuh di Medan umurnya 51 tahun. Banyak alutsista tua TNI hasil hibah. untuk memperpanjang usia teknis. Tetapi untuk keandalan dan keunggulan, TNI AU sebaiknya mem-phase out semua pesawat tuanya. Modernisasi alutsista mutlak dilakukan. Wajar jika pemerintah mengeluarkan policy untuk meng-grounded pesawat di atas 30 tahun. Terutama untuk pesawat angkut pasukan dan logistik seperti Hercules ini. Penggantinya bisa dipilih. Ada C-295 buatan EADS yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia. Memang lebih kecil, namun bisa ditambah kapasitas angkutnya. Ada juga Airbus AM400 yang lebih besar, Antonov AN-124 buatan Rusia atau C-17 Globalmaster yang super-gede. Semua pilihan itu terbuka. Tergantung doktrin dan dana yang ada. Tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keselamatan semua warga, termasuk prajurit dan rakyat biasa, ada di tangan pemerintah. Dalam musibah Hercules tua yang kesekian kali ini, pemerintah tak bisa lagi lepas tangan. Harus disudahi sikap negara yang malah mengakibatkan prajurit-prajurit terbaiknya terbunuh. Alutsista rongsokan harus segera diganti. ● GENOT WIDJOSENO, DIMEITRI MARILYN Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq: “Nih Kuping Saya Taruhannya” Komitmen Presiden Joko Widodo memperbarui alutsista masih belum konkret. DPR mempertanyakan kejelasan anggaran dan regulasinya. Beberapa proyek kemandirian alutsista dalam negeri terancam gagal gara-gara kendala anggaran. Ketua Komisi I Mahfudz Shiddiq membeberkan soal itu kepada FORUM. Berikut petikannya: Apakah pembelian alutsista sudah G to G? Praktiknya memang G to G. Semua pembelian alutsista, yang membutuhkan anggaran besar dan sebagian menggunakan pinjaman luar negeri, itu sudah pola G to G. Seperti pem-

FOTO: ANTARAFOTO

Personel Tni Dan Basarnas Mengangkat Puing-Puing Pesawat Hercules C-130 Yang Jatuh

belian F-16 dari AS, tiga kapal selam dari Korea Selatan, tank Leopard, itu semua G to G. Bagaimana makanisme dari G to G? Di dalam aturan, termasuk aturan negara yang bersangkutan, dalam mengadakan G to G ini ada pihak yang disebut dengan konsultan. Semua proyek di Indonesia kan begitu, ada kontraktor, ada konsultan. Itu harus dipisah untuk mekanisme check and balances. Kalau kontraktor dan konsultan jadi satu nanti semua bisa dibohongin. Kenapa alutsista tidak diproduksi dalam negeri? Begini contohnya. Indonesia punya kontrak tiga kapal selam dengan Korea Selatan. Itu G to G. Tapi dalam kontrak itu pembuatan kapal selam yang ke-3 harus di Indonesia, dalam hal ini di PT PAL. Untuk

melaksanakan kesepakatan itu, PT PAL membutuhkan dana Rp2 ,5 triliun untuk penyiapan infrastrukturnya. Itu belum biaya produksi. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah gak sanggup memenuhi Rp2,5 triliun untuk infrastrukturnya. Maka terancam kapal selam ke-3 itu tidak jadi dibangun di PT PAL. Presiden Jokowi bertekad memperbarui semua alutsista TNI. Tanggapan Anda? Apa yang disampaikan Presiden Jokowi kemarin itu bagus semua. Dan betul semua. Tapi itu belum selesai, baru koma. Nah disitu masalahnya. Lanjutan komanya itu harusnya, oleh karena itu saya sebagai presiden akan memberikan anggaran sebesar sekian. Itu

baru titik. Harus jelas anggaran dan regulasinya. Kalau gak jelas anggarannya, omong kosong itu. Ada problem lain. Kalau beli dalam kontrak besar, bisa tidak setahun terpenuhi? Tidak. Anggarannya cukup tidak dalam satu tahun. Gak bisa kan? Harus multi years, tahun jamak. Tapi menteri keuangan mau gak multi years? Mereka gak mau. Karena aturan anggaran kita itu single year. Kalau ada yang melakukan anggaran pakai multi years masuk bui dia. Kalau soal regulasi, Komisi I DPR sudah lama mau. Jadi kalau dua hal ini tidak jelas, presiden mau ngomong apa juga itu hanya kampanye saja. Saya berani taruhan. Nih kuping saya.

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

KASUS

Dan, Hotel Kebayoran pun di Police Line

FOTO: DOK. FORUM

Penggunaan police line dalam perkara sengketa perebutan saham Hotel Kebayoran dinilai berlebihan.

Hotel Kemayoran dipasangi Police Line

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

asih ingat pembunuhan tokoh pemuda Basri Sangaji di Hotel Kabayoran beberapa waktu lalu? Kini tempat kejadian perkara itu kembali disebut-sebut. Hanya saja kali ini berawal dari perkara perebutan saham hotel tersebut. Persoalanpun bergulir sampai ke pihak kepolisian. Persoalan muncul setelah kematian pengusaha Api Suryawinata alias Chung Winsure, pada November 2004. Semasa hidup almarhum ceritanya meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Antara lain ya Hotel Kebayoran itu. Api juga meninggalkan sejumlah ahli waris dari dua kali perkawinannya. Pertama kali Api menikah dengan Mathilda Setiawan. Dari pernikahan ini lahir tiga anak, Alice, Catherin dan Michael. Api kemudian menikah lagi dengan Bernadeth alias Mak Sui Siam, paska kematian Mathilda. Tapi tidak seperti pernikahan terdahulu, dalam pernikahan kedua, Api dan Bernadeth menandatangani surat perjanjian perpisahan harta bawaan. Bahkan keduanya sepakat untuk memisahkan harta pencarian masing-masing selama perkawinan. Dari Bernadeth, Api mendapatkan seorang anak bernama Daliana Suryawinata. Namun perkawinan keduanya ternyata kandas di tengah jalan. Mereka sepakat bercerai pada Agustus 1991. Sebelum meninggal dunia ternyata Api membuat surat wasiat dimana dalam surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, pada 18 Oktober 2004, itu disebutkan Catherine dan Michael sebagai pelaksana wasiat. Dalam wasiatnya, Api juga membagi seluruh kekayaannya kepada sejumlah karyawannya. Total penerima wasiat yang disebutkan dalam testamen berjumlah 18 orang. Harta warisan dapat segera dibagi setelah dua tahun kematian Api. Perolehan harta waris terbesar diperoleh Alice, Catherine, Michael dan Daliana masing-masing 15%. Mereka juga mendapat tambahan masing-masing 1% untuk biaya pendidikan. Keempatnya disebut ahli waris legitimaris. Bila tidak ada wasiat maka keempatnya masing-masing akan mendapatkan 25% harta peninggalan.

Penerima wasiat lainnya memperoleh bagian berkisar 0,5% sampai 2%. Bernadeth sendiri hanya mendapatkan 2%. Ini berarti Api telah menggugurkan perjanjian perkawinan mereka. Sebelum pindah ke Amerika, Alice, Catherine dan Mihael menjual hak waris mereka kepada Lydia Swandajani dan anaknya, Vivi Angraeni, dihadapan Notaris Erick Maliangkay, pada Juli 2013. Termasuk hak waris atas saham Hotel Kebayoran. Lydia kemudian mengambil alih manajemen Hotel Kebayoran. Ia juga mengganti seluruh karyawan hotel dengan staf baru. Masalahnya, peralihan hak waris Alice, Chaterine dan Michael kepada Lydia dilakukan tanpa sepengetahuan Bernadeth dan Daliana, sebagai pemilik 18 % harta kekayaan Api. Bahkan ibu dan anak ini tidak pernah sekalipun menerima bagian mereka. Pernah suatu saat Bernadeth mendatangi manajemen hotel yang sudah diambil alih Lydia untuk menanyakan deviden yang menjadi bagiannya. Bernadeth sempat marah-marah dengan pengambilan manajemen hotel secara sepihak oleh Lydia. Pihak manajemen juga menolak permintaan uang Bernadeth sebesar Rp5 juta. “Eh klien saya malah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan memeras dari hotelnya sendiri,” kata Charlie Naiborhu, kuasa hukum Bernadeth. Menurut Charlie, harga pasaran Hotel Kebayoran saat ini sekitar Rp100 miliar. Kalau Bernadeth dan anaknya mempunyai hak sebesar 18% maka berarti keduanya berhak mendapatkan Rp18 miliar dari penjualan hotel. Tapi Bernadeth akhirnya malah dituduh memeras Rp 5 juta dari hotelnya sendiri. “Mainnya kasar kali,” kata aktivis Gerakan Anti Korupsi itu. Selidik punya selidik Charlie melihat ada benang merah pelaporan terhadap Bernadeth dengan perebutan saham Hotel Kebayoran. Kabarnya Catherine sudah melego hotel tersebut sebesar Rp 42 miliar kepada Lydia. Bernadeth dan anaknya dipaksa menerima uang sebesar 18% dari Rp 42 miliar. Bernadeth keberatan. Karena penjualan saham hotel dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan harga pasar. Ketika

Bernadeth meradang itulah dia kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kini ibu tua berusia 60 tahunan itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Pelapornya Sae Teguh Kurniawan, anak Lydia yang lain. Lydia sendiri sudah meninggal dunia, Maret 2014. Polisi dari unit Harta Benda (Harda) Polda Metro Jaya langsung gerak cepat. Hotel Kebayoranpun dipasangi garis polisi (police line) layaknya yang banyak dilakukan polisi untuk menjaga barang bukti pada olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus pembunuhan.

Asal Pasang Police Line

Terlepas siapa yang benar, tapi penggunaan police line memang tidak boleh sembarangan. Penggunaan police line biasanya digunakan untuk olah TKP kecelakaan lalu lintas. Hal mana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Pasal 16 ayat 3 huruf b angka 9). Penggunaan police line juga diatur dalam Petunjuk Lapangan (Juklap) Bareskrim Mabes Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu, yakni dalam hal Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining). Tujuannya dikatakan sebagai tindakan pengamanan di TKP. Bila tidak dimungkinkan dengan police line bisa juga dibuat dengan pembuatan patok-patok berdasarkan pemetaan. Sekalipun tidak diatur dalam UU Kepolisian atau Peraturan Kapolri tentang mekanisme penyidikan dalam tindak pidana umum, toh polisi juga seringkali menggunakan police line. Tujuan penggunaan police line disini semata-mata untuk melindungi olah TKP yang sedang dilakukan polisi. Misalnya untuk melindungi olah TKP pembunuhan. Siapapun yang merusak TKP yang sudah di-police line maka diancam hukuman sembilan bulan penjara. Hal mana diatur dalam Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP. Masalahnya, bagaimana bila police line digunakan dalam dugaan tindak pidana pemerasan atau perbuatan tidak menyenangkan, seperti yang menimpa Bernadeth? Karena tuduhannya masuk dalam kategori tindak pidana aduan maka peng-

Charlie Naiborhu

gunaan police line nampaknya memang tidak perlu. Apalagi perkaranya menyangkut sengketa pemilikan saham yang bersifat keperdataan. Seharusnya penyidik lebih hati-hati lagi menggunakan kewenangan mereka. Jangan atas nama penyidikan mereka lalu berbuat semaunya. Lainnya bila penyidik berpendapat harus menyita objek sengketa. Hal mana itu dapat saja dilakukan. Tapi tentu juga harus dilakukan sesuai prosedur. Bila salah sita, malah dapat dipraperadilankan, mengingat dalam sengketa kepemilikan saham harus terlebih dahulu dibuktikan siapa pihak yang berhak dalam peradilan perdata. Kalau mau 'bermain cantik', dalam peristiwa seperti yang dialami Bernadeth, biasanya pihak yang berkepentingan akan meminta penyidik memasang semacam plang yang menyebutkan objek sengketa dalam penyidikan polisi. Bukan dengan meminta polisi memasang police line. Malah, biasanya pengacara yang berkepentingan akan memasang sendiri plang nama tadi. Disebutkan objek sengketa sedang dalam penyidikan polisi. Dalam perkara perebutan lahan, triktrik seperti ini biasanya banyak dilakukan pengacara. Tujuannya agar pihak ketiga tidak melakukan transaksi apapun menyangkut objek sengketa. Alasannya, ya itu tadi: objek sengketa masih dalam penyidikan polisi. ● MAT EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

NUSANTARA

Dari Gelombang Terbitlah Terang Lonceng kapal yang berdenting akibat gelombang menjadi inspirasi pembangkit listrik tenaga gelombang. Dengan luas perairan Indonesia yang mencapai 2/3 dari daratan, potensi pembangkit listrik ini sangat menjanjikan. Sayang, pemerintah tak memanfaatkan. Padahal, dunia sudah mengakui. Adalah Zamrisyah, pria tamatan sekolah teknik menengah (STM) yang sudah mempatenkan temuannya itu. Warga Padang, Sumatera Barat, ini pun sudah meraih banyak penghargaan. Dari hasil karya tangannya tercipta Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Sistem Bandulan (PLTGL-SB) yang sudah dipatenkan. Bahkan, penemuannya itu sudah diakui dunia. Namun sayangnya, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah atau pihak terkait atas penemuannya tersebut. Ide itu muncul ketika dirinya sedang menaiki kapal laut dari Pelabuhan Teluk Bayur ke Tanjung Priok. Ketika berada di perairan Selat Sunda, kapal yang dinaikinya itu diguncang badai hingga lonceng di kapal itu berbunyi berkali-kali. “Itulah ide awalnya, bandul yang bergerak karena gelombang,” katanya. Dia pun membuat konsep rancangannya. Lalu mulai mewujudkan desain yang ia beri nama PLTG-SB. PLTGL-SB yang rancang-bangunnya berbentuk ponton ditempatkan mengapung di atas permukaan air laut. PLTGL-SB tersebut akan mengikuti gerak atau arus gelombang sesuai frekuensi gelombang laut, sehingga menyebabkan posisi PLTGL-SB selalu bergerak sesuai dengan alur gelombang. Karena gerakan yang terus-menerus tersebut, PLTGL-SB mengeluarkan energi atau daya listrik.

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

Dalam perhitungannya, untuk areal lautan dengan luas sekitar 1 Km persegi dari gelombang lautnya bisa menghasilkan energi listrik sekitar 20 megawatt (MW) dengan biaya investasinya sekitar Rp20 juta per kilowatt (KW) Daya listrik itu bisa menerangi lebih kurang 40 ribu rumah-tangga sederhana. Pembangkit berbentuk ponton di dalamnya terdapat sejumlah peralatan utama, seperti bandul, pemindah gerak bandul menjadi gerak putar, transmisi putaran, roda gila (fly wheel), dan dinamo. Bandul memiliki peranan penting untuk mengubah energi potensial berupa gelombang laut menjadi energi kinetik. Bandul yang dipasang sedemikan rupa di dalam ponton akan bergerak sesuai alur gelombang. Ponton (PLTGL-SB) akan bergerak dengan adanya gerak atau arus gelombang laut. Untuk mendapatkan daya atau energi listrik mesti ada gerak rotasi (putar) yang berfungsi memutar dinamo. Pada jumlah rpm (radian putaran mesin) tertentu, gerak rotasi itu bisa menghasilkan energi listrik dari dinamo. Pembangkit Listrik dengan Bandul Gelombang kemudian dipatenkan pada 2002. Pada 2007, uji coba keempat. PLN Wilayah Sumbar ikut membantu. Kali ini ujicoba dilakukannya di pantai Ulak Karang, Padang. Hasilnya, putaran dinamo dari bandul gelombang di dalam ponton itu berhasil menghasilkan listrik. “Lampunya bisa nyala dan berkedip, kadang terang, kadang redup, itu menandakan energi gelombang ini sudah bisa menghasilkan listrik,” kata Zamrisyah. Nantinya, untuk skala besar, ia membayangkan dalam satu ponton akan ada 4 sampai 6 bandul, bukan hanya satu, tergantung berapa panjang gelombang, berapa tinggi gelombang. Listrik yang bisa dihasilkan paling kurang berkisar 100-300 Kw satu ponton. Idenya mulai menjadi kenyataan pada 2012 setelah model awal perangkatnya betulbetul bisa menghasilkan listrik. Sejak itu Zamrisyaf mencurahkan segala pikiran, waktu, serta tenaga untuk membuat pembangkit listrik penemuannya semakin sempurna. Bahkan demi proyeknya, ayah 3 anak ini menghabiskan dana sebesar Rp250 juta dari koceknya sendiri. Untunglah keluarga memberi dukungan penuh. ● IRMAN ROBIAWAN

Korupsi Samsat Jadi Incaran Kejaksaan Transaksi di Samsat Lampung diduga menjadi bancakan bagi oknum. Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh Kantor Samsat akan diperiksa. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung rencananya membidik seluruh Kantor Bersama Sistim Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang ada diwilayah tersebut. Sepuluh kantor Samsat dibidik penyidik karena diduga sebagai lumbung praktek tindak pidana korupsi. Yakni, Kantor Samsat Raja Basa, Kalianda, Metro, Sukadana, Gunung Sugih, Menggala, Kota Bumi, Blambangan Umpu, Liwa, dan Kota Agung. Dari jumlah Kantor bersama Samsat yang ada baru Kalianda yang telah diperiksa dan ditemukan perbuatan melawan hukumnya. Satu orang petugas di tempat itu pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu tersangka tersebut adalah Karyadi yang sebelumnya menjabat sebagai staf bagian kutip Samsat Kalianda. “Untuk kasus dugaan korupsi di Kantor bersama Samsat Kalianda, Lampung Selatan, baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan kini masih terus didalami,” kata Kepala Seksi Penerangan (Kasipenkum) Kejati Lampung Yadi Rachmat. Menurutnya, tersangka Karyadi diduga melakukan tindak pidana korupsi pemungutan retribusi pajak dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Samsat Kalianda, Lampung Selatan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Selasa (30/6), Karyadi menyebutkan beberapa pihak yang dianggapnya menerima aliran dana yang dimaksud. Pemeriksaan ini sendiri adalah untuk mengetahui kemana aliran uang hasil korupsi tersebut. Menurut Yadi, materi pemeriksaan terkait dengan dana yang dimanipulasi serta kemana saja aliran dana tersebut. “Dari keterangan tersangka, nantinya akan dikonfrontir dengan pihak-pihak lain yang disebutkan oleh tersangka. Kami akan mengagendakan pemanggilan kepada pihak-pihak tersebut,” kata dia, Rabu (1/7). Tersangka Karyadi ditahan setelah dijemput paksa dirumahnya oleh Satuan Tugas

Khusus (Satgassus) Korupsi Kejati Lampung, Kamis (25/6). Penjemputan paksa ini lantaran tersangka sudah tiga kali tidak mengindahkan panggilan pemeriksaan penyidik. Kasipenkum menjelaskan, modus penilepan yang diduga dilakukan Karyadi yakni dengan menerima pembayaran pajak kendaraan dari masyarakat tetapi yang disetorkan ke bank tidak sama jumlahnya dengan yang diterima. Modus lain, supaya perbuatan itu tidak diketahui yakni tersangka menggandakan bukti pembayaran pajak kendaraan. Perbuatan tersangka Karyadi diduga dilakukan, sejak Juni 2012 sampai dengan Juni 2013, dan dari perhitungan sementara kerugian negara mencapai Rp440juta. “Kalau pasal yang dikenakan yakni pasal 2, 3, dan 9 Undang-Undang Tipikor,” tegasnya. Terpisah, Kuasa Hukum tersangka Karyadi, Yudi Yusnandi menuturkan pihaknya belum mengajukan penangguhan penahanan. Menurutnya, keluarga Karyadi belum sepakat menentukan apakah akan mengajukan penangguhan penahanan atau tidak. “Sudah saya koordinasi dengan pihak keluarga, tetapi belum ada kata sepakat apakah mau mengajukan penangguhan penahanan atau tidak,” kata dia. Namun jika nantinya pihak keluarga Karyadi sudah sepakat untuk mengajukan penangguhan penahanan, pihaknya sudah siap dan bisa. ● SAPTO FIRMANSIS (LAMPUNG)

Aksi Sebelum Pensiun

semen Khusus 81 atau Satuan 81/Penanggulangan Teror (AD), Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka (AL) dan Detasemen Bravo 90 (AU). Pasukan itu permanen. Komandannya digilir tiap enam bulan. Semester pertama dijabat Danjen Kopassus, semester berikutnya Dankormar lalu Danpaskhas. Tampaknya Presiden Jokowi oke-oke saja. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya menjelaskan, organisasi Koopsgabsus bukan struktural, melainkan operasional. Dasar pembentukan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ini juga disebut sebagai terobosan Panglima TNI Moeldoko karena mempercepat jalur birokrasi. “Keberhasilan suatu operasi ditentukan oleh kecepatan.” Toh ia menambahkan, sambil berjalan akan disempurnakan doktrin-doktrin dan aturan mainnya. Sepintas tak ada masalah. Tapi tidak demikian dengan Letjen TNI Purn Johannes Suryo Prabowo. “Pembentukan Koopsgabsus TNI dengan komandannya yang bergiliran menyalahi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010. Itu ilegal,” tandas mantan Kepala Staf Umum TNI ini. “Baca dulu aturannya.” Pada hakikatnya, satuan khusus wajib siaga setiap saat, tanpa harus menunggu digabung dengan satuan lain. Pembentukan organisasi juga harus jelas apa tujuannya. Bukan itu saja. Veteran Perang Timor Timur ini mencemeeh atraksi di Hotel Borobudur dan Gedung Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, itu. “Bagaimana tidak.

Untuk mengatasi tujuh teroris saja, TNI harus mengerahkan 478 prajurit pilihan.” ‘Kebodohan’ lain yang dipertontonkan kepada para atase militer dan atase pertahanan negara sahabat, lanjutnya, adalah menerjunkan penembak jitu di gedung yang letaknya bisa terlihat oleh dua teroris. “Bagi mereka yang punya pengalaman tempur, itu gak masuk akal.” Tujuh orang teroris bisa diatasi cukup dengan tiga atau lima personel khusus. Lagi pula Suryo bilang sudah puluhan tahun tidak ada aksi sandera menyandera di Indonesia. Apalagi yang menimpa diplomat asing di hotel bintang lima. “Itu sama saja mengecilkan peran satpam hotel.” Dalam pandangan Suryo, banyak langkah Moeldoko sejak jadi Panglima TNI bermotif politis. Antara lain, mengangkat CEO Mayapada Group Dato Sri Tahir sebagai penasihatnya. “Kesejahteraan prajurit itu urusan negara. Bukan Panglima TNI,” lanjut Suryo. Juga bagi-bagi ribuan jam tangan. “Duitnya dari mana?” Karena rajin melempar aksi-aksi populis, Suryo menduga Moeldoko tengah mengincar posisi politik. “Jangka panjang, dia persiapan untuk 2019,” ulas Suryo. Ia berharap Panglima TNI baru, Jenderal Gatot Nurmantyo, membubarkan organisasi Koopsgabsus ini. Atas lontaran pandangan Suryo, Fuad Basya ogah menanggapi. “Ini era demokrasi, semua bisa berpendapat. Bukan pada tempatnya kami mengomentari senior,” katanya. ● GENOT WIDJOSENO Koopsusgab TNI

Panglima TNI Jenderal Moeldoko resmikan satuan komando operasi gabungan khusus. ‘Si Bengal’ Suryo Prabowo bilang itu ilegal. Persiapan Moeldoko untuk 2019?

FOTO: ANTARAFOTO

Pas setahun jelang pensiun, Panglima TNI Jenderal Moeldoko meresmikan pembentukan Satuan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, Selasa silam (9/6). Dua tahun lebih ia menggagas komando gabungan ini. Kepada Presiden Joko Widodo ia melapor: TNI butuh pasukan yang setiap saat bisa digerakkan. Dalam hitungan menit, bahkan detik. Pasukan ini tak hanya digunakan untuk kepentingan mendesak, namun juga untuk meningkatkan solidaritas antar matra. Satuan yang dilibatkan terdiri dari Deta-

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015

FORUM

EDISI 03, 10 Juli 2015