Kliping Artikel & Berita Freedom Institute by Freedom Institute

KLIPING FREEDOM INSTITUTE Artikel & Berita Januari ‐ Juni 2013

Januari ‐ Juni 2013

Kliping Freedom Institute

Kliping Freedom Institute Artikel & Berita Januari ‐ Juni 2013

Penyusun

FASHIHATUL AZIZAH

Perpustakaan Freedom Wisma Proklamasi Jl. Proklamasi No.41 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021‐3100349 Fax. 021‐31909227 www.freedom‐institute.org 2013

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Kliping Freedom Institute DAFTAR ISI

Daftar Isi

Januari Rizal Mallarangeng Minta Adhyaksa Dault Jujur 1 Ajukan Proposal Hambalang Rp 2,5 T, Adhyaksa Dault 2 KPK Diminta Telusuri Pernyataan Rizal Mallarangeng 3 Gerindra Dukung Rizal Mallarangeng Bongkar Hambalang 5 Rizal: Saan Mustopa Seharusnya Berterima Kasih 7 KPK Didesak Tetapkan Direktur Adhi Karya Sebagai Tersangka 9 Rizal: Andi Tak Terlibat Tender Proyek Hambalang 10 Bela Andi Mallarangeng, Rizal Bantah Ditunggangi Parpol 12 Bongkar Kasus Hambalang, Rizal Mallarangeng Si Pahlawan 13 Rizal Mallarangeng Minta Dahlan Hapus Budaya Korupsi BUMN 14 Rizal : Proyek Hambalang Korupsi Barengan BUMN 15 Rizal: Andi Memang Memperjuangkan Pembangunan P3SON 17 Rizal Mallarangeng: KPK Sudah di Jalan yang Benar 19 Rizal Mallarangeng Berpesan untuk Dahlan Ishkan 21 Wawancara Khusus Rizal Mallarangeng: Agus Martoâ&#x20AC;?Anny 22 KPK Khawatirkan Pemaparan Rizal Menyesatkan 31 Bela Saudara, Rizal Mallarangeng Pakai Filosofi Semut 33 Laporan Rizal Mallarangeng jangan di media saja 34 Omongan Rizal percuma jika tidak dilaporkan ke KPK 36 Rizal: Anas Sulit Mengelak 37 Kasus Hambalang, KPK Dalami Keterlibatan Perusahaan Plat Merah 38 Rizal Mallarangeng Minta Menkeu Jujur 41 Rizal Mallarangeng: Besok, Kakak Saya akan Buka Semua 44 Rizal Pastikan Andi Penuhi Panggilan KPK 45 KPK Blokir Rekening Andi Mallarangeng dan Keluarga 46 Kubu Mallarangeng Desak KPK Periksa Muchayat 48 Rizal Minta KPK Telusuri Info Pertemuan Menkeu dan Anas 50 i Keluarga Mallarangeng Keberatan Rekening Anak Andi Diblokir 53 Rizal Bantah Sespri Andi Simpan Duit Rp15 Miliar 54 Rizal: Andi Tak Terima Duit Hambalang Rp20 Miliar 55 Rizal Mallarangeng Cabut Tuntutan ke Majalah Tempo 56 Andi Mallarangeng Tiba di KPK Bawa Sejumlah Data 57 Rizal Mallarangeng: KPK Kok Kampungan 59 KPK Cek Validitas Data 'Elang Hitam' dalam Kasus Hambalang 60 Rizal Urges KPK Investigate Contractors 61 KPK question Andi Mallarangeng 67

Januari ‐ Juni 2013

Kliping Freedom Institute

Golkar Member Questioned Over Hambalang ‘Joke’ Aburizal: Nomor 5, Pilihan Terbaik untuk Golkar ARB: Golkar Siap Terima Kader Partai Tak Lolos Verifikasi Ical Pimpin Rapat DPP Golkar Pukul 13.00 WIB Andi Mallarangeng dan Ironi KPK Listrik Padam, KPK Batalkan Pemeriksaan Choel Mallarangeng Hary Tanoe Mundur dari Nasdem, Ini Komentar Aburizal Aburizal Janji Programkan Sekolah Gratis 12 Tahun Choel: Saya Siap Menanggung Resiko Apapun Golkar has to win 35% in 2014, says Ical Aburizal: Manuver Rizal Mallarangeng Tak Pengaruhi Hubungan Golkar yakin elektabilitas Aburizal Bakrie terus naik Golkar Wavering Over Its Candidate

68 70 71 73 74 78 80 81 83 85 86 87 88

Februari Halah, Tak Miliki Dosa Sejarah, Hatta Ungguli Prabowo dan Ical Ulil Abshar: Sebut Ada Konspirasi Zionis Ulil Abshar Abdalla: Menyelamatkan Demokrat Fardhu Ain Aburizal: Jangan Ikut Gonjang‐ganjing Partai Lain Aburizal Akan Surati 40 Juta Keluarga di Indonesia Hasil Rapimnas PD Adem, Loyalis Anas Puas Rizal Mallarangeng: Tak Pernah Andi Tak Bertanggung Jawab Tanggapan Rizal Mallarangeng Soal Pernyataan Menkeu Rizal Mallarangeng: Menkeu Berkelit dari Kesalahan Atas Tuduhan Menkeu, Choel Bersumpah Tak Terima Uang Mallarangeng Minta Menkeu Tak Lepas Tangan Soal Hambalang Rizal: Semoga Menkeu Tidak Jadi Tersangka Ulil Nilai Langkah SBY Selamatkan PD Tepat Rizal: 'Hoax' Kalau Menkeu Bantah Tak Bertemu Anas dan Nazar Rizal Menilai, Menkeu Turut Bertanggung Jawab Pengacara Anas Bantah Pernyataan Rizal Mallarangeng Anas Tersangka, Demokrat Tunggu Keputusan Majelis Tinggi Kuasa Hukum Pastikan Anas Masih di Jakarta Jadikan Anas tersangka, Mallarangeng bersaudara puji KPK Ulil: Anas Punya Rencana Buat Buku Ancaman Politik Ulil: Anas Memang Bayi yang Tak Diinginkan Jadi Ketua Umum PD Misi Demokrat Ganjal Prabowo & Ical, Golkar: PD Sedang Panik Jika Kalah Lagi di Pilgub Sumut, Golkar Harus Evaluasi Misi Demokrat Ganjal Prabowo & Ical, Agung: Biarkan Saja

92 93 94 95 96 98 99 101 103 104 106 109 110 111 113 115 116 117 118 119 120 121 122 124

Maret Rizal Mallarangeng: Agus Marto Tak Pantas jadi Gubernur BI

125

Januari ‐ Juni 2013

Kliping Freedom Institute

Ical Bakar Semangat Ribuan Kader Golkar di Gedung DPR 127 Saran Ical untuk Kader Golkar yang Tersangkut Kasus Hukum 129 Golkar: Ada Peluang Ical‐Dahlan ke Pilpres 2014 131 Cawapres Golkar Wajib Punya Keahlian yang Tak Dimiliki Ical 132 Ical Diusulkan Sebagai Capres Oleh 7 Jenderal, Golkar Sumringah 133 Ical Safari di Yogya, Gelar Dialog dengan Petani Hingga Ikut Senam 134 Rizal Mallarangeng: Hutan Gundul Bukan Salah Vila 136 Rizal Mallarangeng Ogah Vilanya Dibongkar 137 Sikapi Survei LSI, Golkar Buka Peluang Ical‐Jokowi di Pilpres 2014 138 Disebut Jadi Pendamping Ical di 2014, Jokowi: Saya Nggak Mau 140 Golkar Mengaku Tak Khusus Incar Jokowi untuk Diduetkan 141 Ical Salip Prabowo, Gerindra Ragukan Hasil Survei LSI Denny JA 142 Akbar: Elektabilitas Ical Harus Terus Naik 144 Karangan Bunga dari Ical untuk KLB Partai Demokrat 145 April Golkar: Mahfud MD Diproyeksikan Jadi Cawapres Ical Aburizal Bakrie: Jangan Cinta Perusahaan, Tapi Cintai Istri Anda Sambut Aburizal Bakrie, Grup Drum Band TK Harus Nunggu 3 Jam Ical Sepakat Pasal Penghinaan Presiden Tak Dihidupkan Lagi Pagi Ini Andi Mallarangeng Siap Buka‐bukaan Rizal Mallarangeng: Andi Ditahan Oke, Tidak Ditahan juga Oke Rizal Mallarangeng: Andi Super Siap Jika Ditahan KPK Rizal Mallarangeng Curiga Anny Ditunggangi Pihak Lain Didampingi Rizal, Andi Mallarangeng Penuhi Panggilan KPK Rizal: Terima Kasih KPK Kalau Tak Tahan Andi Mallarangeng Andi Mallarangeng Beri Kuliah Umum Tentang Politik Indonesia ARB Ingin Bawa Indonesia Jadi Negara Sejahtera

146 147 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160

Mei ARB dan Wiranto Tokoh Favorit Pemilih Muda Kasus Lapindo Sebabkan Ical Jeblok Aburizal Bakrie a Favorite Among First‐Time Voters for 2014 Politisi Demokrat Salahkan SBY soal Ahmadiyah Mob ransacks Ahmadiyah village Jadi Capres, Ical Bagikan 38 APV Luxury Presiden Yudhoyono‐Aburizal Bakrie bahas subsidi BBM Ical: Golkar Siap Perbaiki DCS Bermasalah Ical Kangen Kantor Presiden Bakrie Supports Government’s Subsidized Fuel Policy Your Letters: Please Save The Real Islam Maarif Institute fights radicalism ARB Sebar Ratusan Ribu Ikan Pembasmi Eceng Gondok

162 163 164 166 167 170 172 174 175 176 177 178 180

iii

Januari ‐ Juni 2013

Kliping Freedom Institute

Ical dan Ibas Kompak Dukung Bibit Waluyo Golkar: Jokowi Sulit Jadi Pendamping ARB Pantesan Chatib Basri Jadi Menkeu, Dia Antek Neolib Partai Demokrat Klaim Calegnya Bebas dari Politik Dinasti Patung Aburizal Bakrie Ditenggelamkan di Kolam Lumpur Sidoarjo

182 184 185 187 190

Juni ARB Harap Penerima Tatty Bakrie Fellowship Kelak Jadi Pemimpin ARB: Waktu Kuliah Saya Keluar Masuk Pasar Jualan Kaos Mantan Perdana Menteri Timor Leste Temui ARB Sahabat ARB Adakan Pelatihan Micro Finance ARB: Pesantren Bukti Islam Tak Anti Modernisasi ARB: Yang Kecil Kita Subsidi, yang Kaya Kita Potong Senimanlah yang Menentukan Budaya dalam Masyarakat ARB: Keharmonisan Keluarga, Kunci Sukses Bisnis Bakrie ARB: Kenaikan BBM Memang Kebijakan Pahit Pasti‐Kerta Menang, ARB Optimis Bali 'Menguning' Jika Jadi Presiden, ARB Ingin Wariskan Negara Maju ARB: Banyak Capres Baru, Pertandingan Makin Seru ARB: Dibilang Bangkrut, Saya Senyum Saja ARB: Capres Jawa‐Non Jawa Itu Isu Elit ARB: Diakui atau Tidak, Indonesia Banyak Alami Kemajuan ARB Berdialog dengan 300 Finalis Olimpiade Sains Kuark

191 193 195 197 198 200 202 204 207 209 211 212 213 214 215 217

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Rizal Mallarangeng Minta Adhyaksa Dault Jujur Penulis Waktu

: Firman Qusnulyakin : Selasa, 1 Januari 2013 | 11:32 WIB

INILAH.COM, Jakarta â&#x20AC;? Juru bicara keluarga Mallarangeng, Andi Rizal Mallarangeng meminta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault untuk jujur. Pasanya Adhyaksa selalu menyatakan tidak pernah menyetujui perubahan anggaran pusat olahraga Hambalang, di Bogor, Jawa Barat. Ia bahkan mengklaim menghentikan proyek itu. "Pernyataan kakak saya jika hanya melanjutkan program menteri sebelumnya itu benar," ujar Cheli, sapaan akrab Rizal Mallarangeng, Selasa (1/1/2013). Rizal mengatakan, kakaknya Andi Alfian Mallarangeng tidak pernah mengusulkan penambahan anggaran proyek itu hingga menjadi Rp2,5 triliun. Alfian hanya menyetujui penganggaran sebelumnya. Dia menuturkan, hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan, penyetujuan anggaran Rp2,5 triliun oleh Kemenpora telah disetujui sejak Agustus 2009, yang saat itu masih dipimpin Adyhaksa. "Mungkin pak Adhyaksa bisa lebih jujur. Karena kakak saya (Alfian) memang tidak pernah mengusulkan penambahan anggaran. Bisa dicek dokumenâ&#x20AC;?dokumennya. Ingat, ini temuan BPK," tandas alumni Ohio University ini. [mvi]

Sumber : http://www.inilah.com/read/detail/1942548

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ajukan Proposal Hambalang Rp 2,5 T, Adhyaksa Dault Nilai Rizal Mallarangeng Ngawur Penulis Waktu

: ApikoJM : Wednesday, 02 January 2013 | 18:40 WIB

itoday ‐ Rizal Mallarangeng, juru bicara keluarga Andi Mallarangeng menuding mantan Menpora Adhyaksa Dault pernah mengajukan proposal proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun. Adhyaksa pun meradang. Dia menilai tuduhan Rizal ngawur dan tidak berdasar. Adhyaksa yang juga mantan ketua umum KNPI tersebut mengaku dirinya memiliki hasil audit BPK yang dijadikan Rizal sebagai pijakan. "Audit BPK yang mana yang dipakai? Karena saya pun miliki audit BPK itu. Tidak ada soal saya mengusulkan anggaran sebesar Rp2,5 triliun itu," tanya Adhyaksa, di Jakarta, Rabu (2/1). Selama periodenya, jelas Adhyaksa, dirinya hanya pernah mengusulkan proyek pembangunan sekolah dan sarana olahraga itu sebesar Rp125 miliar dengan single years pada September 2009. Dia sebenarnya mengapreasiasi langkah Rizal memberikan pembelaan bagi kakaknya. Namun, Adhyaksa berharap politikus Partai Golkar itu tidak memberi keterangan yang tidak benar dan menyerang orang‐orang tanpa dasar yang jelas. "Jika mau jujur, saya bersumpah demi Allah yang miliki bumi, jika saya tidak pernah usulkan anggaran Rp2,5 triliun itu," tandas guru besar Fakultas Hukum Undip tersebut. Dia telah memberikan keterangan ke KPK soal penganggaran tersebut dan tidak disebutkan bahwa dirinya ikut bertanggungjawab sebagaimana tudingan Rizal Mallarangeng. Perubahan anggaran Hambalang dari Rp1,2 triliun menjadi Rp2,5 triliun terjadi pada Juni 2010. "Mari kita tunggu saja pembuktiannya di pengadilan," tandasnya.

Sumber : http://www.itoday.co.id/politik/ajukan‐proposal‐hambalang‐rp‐25‐t‐ adhyaksa‐dault‐nilai‐rizal‐mallarangeng‐ngawur

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

KPK Diminta Telusuri Pernyataan Rizal Mallarangeng Penulis Waktu

:â&#x20AC;? : Rabu, 02 Januari 2013 | 08:20 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Gerindra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keterangan Rizal Mallarangeng terkait kasus Hambalang. Pernyataan adik Andi Mallarangeng itu patut dicermati. "Sinetron kasus Hambalang yang diungkapkan keluarga Mallarangeng menarik dicermati. Sinyalemen Rizal Mallarangeng bahwa ada kekuatan besar yang membuat Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan sampai tunduk menyetujui proyek ini meskipun banyak kejanggalannya saya kira perlu didalami," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat kepada Metrotvnews.com, Rabu (2/1). Sebagai jebolan Universitas Indonesia, Martin mengaku sangat mengenal Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang merupakan juniornya itu. Sejak kuliah, Menkeu Agus memang terkenal tegas dan bersih. "Tidak mudah menekannya untuk menyetujui sesuatu proyek yang tidak jelas perinciannya. Temanâ&#x20AC;?teman di DPR banyak yang tidak menyukai sikapnya yang tegas ini dalam menjaga Kementerian Keuangan dari pengaruh tekanan," ungkap Martin. Rizal yang bertindak sebagai juru bicara keluarga Mallarangeng itu membentuk "penyidik swasta". Secara mandiri mereka menyelidiki sengkarut kasus Hambalang. Dalam kasus ini, keluarga Mallarangeng tersangkut, yakni Andi Mallarangeng menjadi tersangka, dan Choel Mallarangeng yang dicegah berpergian keluar negeri oleh KPK. Martin menilai janggal ketika Menteri Agus begitu mudah menyetujui anggaran multi years (tahun jamak) Hambalang. Padahal, dari penjelasan Rizal Mallarangeng terungkap proyek yang semula senilai Rp100 miliar itu membengkak menjadi Rp2,5 triliun.

Sumber : http://goo.gl/LUrmR

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

"Mark up biaya pembangunan sampai 1.100 persen. Status tanahnya masih atas nama Probosutejo, tapi uang sudah di gelontorkan berpuluh miliar untuk pembelian tanah. Studi Amdal belum dibuat, tapi izin sudah keluar dan bangunan yang sudah jadipun akhirnya ada yang longsor karena kondisi tanah yg rapuh karena tidak cocok dibangun," kata Martin. Ia yakin keberanian Rizal mengungkap fakta janggal dilakukan atas persetujuan mantan Menpora Andi Mallarangeng. "Dan faktaâ&#x20AC;?fakta ini tentu tidak boleh diabaikan begitu saja oleh KPK maupun BPK, kalau memang serius hendak menuntaskan pengusutan kasus Hambalang ini tanpa pandang bulu di tahun 2013 ini," kata Martin.(Andhini)

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Gerindra Dukung Rizal Mallarangeng Bongkar Hambalang Penulis Waktu

: Riski Adam : 3 Januari 2013 | 09:33 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Politisi Partai Golkar Rizal Mallarangeng bertekad akan membongkar kasus korupsi proyek Hambalang yang menjerat sang kakak Andi Alfian Mallarangeng dan adiknya Andi Zulkarnain Mallarangeng. Tekad Rizal pun mendapat dukungan dari anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Marthin Hutabarat. "Kita mendukung Rizal Mallarangeng membongkar kekuatan besar di balik kasus Hambalang, termasuk nama‐nama besar yang selalu disebut‐disebutnya. Kasus Hambalang yang diungkapkan Rizal menarik diikuti. Sinyalemen Rizal bahwa ada kekuatan besar yang membuat Menkeu dan Wakil Menkeu sampai tunduk menyetujui proyek ini meskipun banyak kejanggalannya, perlu ditelusuri oleh KPK dan BPK," ujar anggota Komisi III DPR RI ini melalui pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (3/1/2013). Menurut Marthin, Menkeu Agus Martowardojo memiliki rekam jejak yang tegas dan bersih. Tidak mudah menekannya untuk menyetujui sesuatu proyek yang tidak jelas perinciannya. Karena itu banyak orang tidak menyukai sikap Agus yang tegas. "Namun anehnya, kenapa dalam proyek Hambalang yang banyak kejanggalan ini Menkeu begitu mudah menyetujuinya. Apakah karena Menkeu baru diangkat waktu itu sehingga Dirjennya, yang sekarang jadi Wakil Menkeu mengambil peran lebih besar untuk menyetujuinya? padahal dari penjelasan Rizal Mallarangeng terungkap bahwa proyek yang semula Rp 100 miliar ini tiba‐tiba bengkak menjadi Rp 2,5 triliun Begitu juga dengan kontrak tahun jamak, yang disetujui pemerintah meskipun belum disetujui oleh DPR," ungkapnya. Markup biaya pembangunannya pun, lanjut Marthin, sampai 1.100%. Begitu juga Status tanah Hambalang yang masih atas nama Probosutejo tapi uang sudah digelontorkan berpuluh miliar untuk pembelian tanah tersebut, yang oleh para penggarap diakui uangnya tidak diterima.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/479375/gerindra‐dukung‐rizal‐ mallarangeng‐bongkar‐hambalang

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Studi Amdal pun belum dibuat tapi ijin sudah keluar oleh Bupati dan bangunan yang sudah jadipun akhirnya ada yang longsor karena kondisi tanah yang rapuh karena tidak cocok dibangun. "Semua kejanggalan‐kejanggalan ini perlu segera ditelusuri oleh KPK dan BPK, agar kekuatan besar yang disinyalir oleh Rizal Mallarangeng berada di balik Hambalang ini dapat dibongkar. Rizal berani mengungkap fakta‐fakta yang janggal sekitar proyek ini ke publik, tentu sudah atas diskusi dan persetujuan Andi Mallarangeng sebagai mantan Menpora, yang banyak tahu," paparnya. Fakta‐fakta ini, ungkap dia, tentu tidak boleh diabaikan begitu saja oleh KPK maupun BPK, sebab rakyat mengikuti kasus Hambalang ini sejak awal dengan penuh tanda tanya. "Apakah KPK serius membongkarnya dengan menindaklanjuti laporan Rizal Mallarangeng?" imbuh Marthin. (Mut)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/479375/gerindra‐dukung‐rizal‐ mallarangeng‐bongkar‐hambalang

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Rizal: Saan Mustopa Seharusnya Berterima Kasih Penulis Waktu

: Sabrina Asril : Jumat, 4 Januari 2013 | 20:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com â&#x20AC;?â&#x20AC;? Partai Demokrat menuding pernyataan Rizal Mallarangeng bisa dipolitisasi terkait jumpa pers yang selalu diadakannya tiap minggu untuk menyampaikan konstruksi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rizal pun sudah mulai menyebutkan beberapa politisi Partai Demokrat dalam kasus dugaan korupsi itu. Namun, Rizal membalikannya dengan menyatakan bahwa Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa seharusnya berterima kasih kepadanya. "Saya kira Saan harusnya berterima kasih ke saya dan tidak perlu kita ke daerah politik," ujar Rizal, Jumat (4/1/2013), dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute, Jakarta. Rizal menuturkan, dirinya selain ingin membela sang kakak, Andi Alfian Mallarangeng yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, juga ingin agar penegakkan hukum tidak terhenti kepada beberapa orang saja. Ia menyoroti penyimpangan yang dilakukan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Dirjen Keuangan ketika itu Anny Ratnawati mencairkan dana Hambalang meski tanpa dibubuhi tanda tangan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng selaku menteri pemohon dana proyek. Padahal, sesuai pertaruan Menteri Keuangan, untuk mencairkan dana proyek tahun jamak, harus ada tanda tangan dari pihak menteri pemohon proyek (Menpora) dan juga menteri pengaju rekomendasi teknis (Menteri Pekerjaan Umum). Menurut Rizal, konstruksi kasus Hambalang yang dipaparkannya ini terkait dengan disiplin penggunaan anggaran di negeri ini. Ia menduga, kasus Hambalang hanya merupakan permasalahan di hilir sungai. "Kami juga mau duit pajak untuk negara ini dikelola dengan baik. Ini untuk dana Hambalang, menteri tidak tanda tangan, dan Komisi X belum setuju, tibaâ&#x20AC;?tiba cair. Saya bukan mencari kesalahan orang," kata Rizal.

Sumber : http://goo.gl/T754y

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Rizal menduga bahwa penyimpangan yang dilakukan Agus ataupun Anny tidak hanya suatu kesalahan belaka. Ia melihat dugaan lain yakni ada pihak lain yang menekan kedua pejabat itu sehingga mau mencairkan dana Hambalang senilai Rp 1,2 triliun. "Siapa tahu ada yang mendesak, membujuk, dan mengkondisikan Menkeu dan Dirjen untuk tidak melakukan hal yang sesuai peraturan," kata Rizal. Setelah Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka, Rizal kemudian membentuk tim khusus bernama "Elang Hitam" untuk menelusuri kasus proyek Hambalang. Namun, langkah Rizal ini ditanggapi sinis oleh Demokrat lantaran penelusurannya sudah mulai menyentuh politisiâ&#x20AC;?politisi Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa sempat menyatakan bahwa pernyataan Rizal berpotensi dipolitisasi karena sudah menyentuh substansi yang merupakan ranah penegak hukum. Apalagi, Rizal merupakan salah satu Ketua DPP Partai Golkar. Editor : Farid Assifa

Sumber : http://goo.gl/T754y

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

KPK Didesak Tetapkan Direktur Adhi Karya Sebagai Tersangka Penulis Waktu

: : 4 Januari 2013 | 19:13 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Juru Bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan direksi PT Adhi Karya sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selain direksi PT Adhi Karya, kata Rizal, KPK juga seharusnya menetapkan tersangka terhadap perusahaan subkontrak proyek Hambalang. Sebab berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perusahaan tersebut sudah menggelembungkan harga sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 243,6 miliar. "Coba akun direksi Adhi Karya dan akun Mahfud Suroso (Direktur PT Dutasari Citralaras) kita buka. Siapa yang salah, siapa yang benar? KPK harusnya segera tetapkan direksi PT Adhi Karya sebagai tersangka," kata Rizal di Freedom Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (4/1/2013). Adik kandung mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng ini juga mendesak pemerintah, segera mengadakan audit forensik terhadap PT Adhi Karya, selaku kontraktor pelaksana proyek Hambalang. Rizal menjelaskan, berdasarkan harga pasaran, 38 barang yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek itu memiliki nilai sebesar Rp 28 miliar. Namun, PT Adhi Karya yang memenangi tender justru memberikan harga satuan yang sangat mahal, yakni mencapai Rp 114 miliar. Setiap item yang ditawarkan PT Adhi Karya digelembungkan mulai dari 140‐1100 % dari harga aslinya. Dan terjadi selisih harga hingga Rp 75 miliar. "Nah, Rp 75 miliar ini ke mana? Siapakah yang mendapatkan aliran dana ini?" ucap Rizal.(Ais)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/480728/kpk‐didesak‐tetapkan‐ direktur‐adhi‐karya‐sebagai‐tersangka

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal: Andi Tak Terlibat Tender Proyek Hambalang Andi tidak berhak mengetahui nominal proyek yang diajukan Adhi Karya.

Penulis Waktu

: Iwan Kurniawan; Rizky Sekar Afrisia : Jum'at, 4 Januari 2013 | 23:50

VIVAnews ‐ Rizal Mallarangeng yakin kakaknya, Andi Mallarangeng, tidak terlibat dalam tender Hambalang yang menyebabkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menjadi tersangka kasus korupsi. Rizal berpendapat inti korupsi pembangunan pusat olahraga terpadu di daerah Bogor, Jawa Barat ini terdapat pada kongkalikong BUMN yang menjadi pelaku tender dan konsultan perencana proyek. Dana Rp1,2 triliun yang diajukan Adhi Karya diduganya sudah mengandung mark up hingga ribuan persen. Sedangkan kakaknya tidak tahu sama sekali detail mark up yang dilakukan. "Tidak mungkin dan memang tidak boleh tahu. Panitia lelang itu dilindungi undang‐undang untuk independen. Kalau Andi tanya, justru melanggar hukum," ucap Rizal saat ditemui di Freedom Institute, Jalan Proklamasi, Jumat, 4 Januari 2013. Andi sebagai Menpora waktu itu adalah orang di luar proyek, sehingga tak berhak sedikit pun tahu tetek bengek, termasuk nominal yang diajukan Adhi Karya. Apalagi, Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan ke Ditjen Anggaran dan Kementerian Keuangan, juga tak merinci hingga detail satuan harga per unit barang. "Itu sealed envelope. Menteri pun nggak bisa 'menggaruk‐garuk' RAB," kata Rizal. Direktur Eskekutif Freedom Institute ini menyatakan Kemenpora yang mengajukan anggaran tak berarti mengetahui awal mula perencanaan anggaran itu. Ia menegaskan, oknum BUMN pelaku tenderlah yang memainkan nilai proyek sehingga nominal proyek Hambalang meroket setinggi langit.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379647‐rizal‐‐andi‐tak‐ terlibat‐tender‐proyek‐hambalang

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal mengakui kakaknya mengetahui saat anggaran Hambalang naik dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun meskipun tanda tangannya tidak tercantum pada nota proyek. Andi juga mengetahui soal usul perubahan dana dari single year ke multi years. "Bukan cuma tahu soal perubahan nilai anggaran, tapi dia juga setuju dan ikut memperjuangkan. Tapi yang korupsi kan saat pelaksanaan. Saat memanggil pemborong dan mereka mark up, apakah bisa disalahkan? Kalau kewenangannya disalahgunakan orang lain bagaimana?" ujar dia. (umi)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379647‐rizal‐‐andi‐tak‐ terlibat‐tender‐proyek‐hambalang

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Bela Andi Mallarangeng, Rizal Bantah Ditunggangi Parpol Penulis

: Sugeng Triono

Waktu

: 04 Januari 2013 | 19:23 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Rizal Mallarangeng membantah dirinya ditunggangi partai politik dalam upaya melakukan pembelaan hukum terhadap kakaknya Andi Alifian Mallarangeng. Andi sendiri adalah tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. "Saya menyerang korupsi, bukan serang Partai Demokrat. Kamu lihat saya ditunggangi tidak?" ujar Rizal Mallarangeng saat jumpa pers terkait skandal Hambalang di Kantor Freedom Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (4/1/2013). Menurut Rizal yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pemikiran dan Kajian Kebijakan DPP Partai Golkar ini, dirinya hanya ingin membela sang kakak. "Itu lebih kepada pembelaan adik terhadap kakaknya yang tidak bersalah," terang Rizal. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mensinyalir kasus Hambalang yang diduga banyak melibatkan politisi Partai Demokrat dimanfaatkan oleh partai lain. Hal itu dikatakan Marzuki terkait dengan pernyataan Rizal yang pernah mengatakan bahwa mengungkap kasus Hambalang adalah kepentingan Partai Golkar. "Ya, saya yakinlah itu," kata Marzuki saat menghadiri HUT Ketua MPR, Taufiq Kiemas di Balai Kartini, Jakarta, Senin (31/12).(Ado)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/480735/bela‐andi‐mallarangeng‐ rizal‐bantah‐ditunggangi‐parpol

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Bongkar Kasus Hambalang, Rizal Mallarangeng Si Pahlawan Kesiangan Penulis

: ApikoJM

Waktu

: Friday, 04 January 2013 | 11:14 WIB

itoday ‐ Carrel Ticualu, Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyebut Rizal Mallarangeng sebagai pahlawan kesiangan. Pasalnya, kasus dugaan korupsi dana pembangunan Sport Center di Hambalang sudah berjalan cukup lama, adik mantan Menpora Andi Mallarangeng tersebut tiba‐tiba ikut gencar membongkar kasus tersebut. "Kalau si Rizal itu sih mau sok jadi pahlawan, tapi sayangnya sudah kesiangan dia, apalagi yang dia omong cuma asumsi saja yang tanpa bukti konkret," katanya, Jakarta, Jumat (4/1). Seperti diketahui, Rizal menggelar jumpa pers setelah kakaknya, Andi Alfian Mallarangeng, ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, beberapa waktu lalu. Ia membeberkan kejanggalan proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut. Rizal menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati terlibat. Proyek yang semula Rp100 miliar ini tiba‐tiba bengkak menjadi Rp2,5 triliun dengan kontrak tahun jamak. Begitu mudah Menkeu menyetujui anggaran tersebut. Demokrat meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berani menentukan batas waktu kapan kasus Hambalang bisa dituntaskan. Isu dan opini berkembang secara liar tanpa ada klarifikasi, cenderung menganiaya pihak‐pihak tertentu yang belum tentu bersalah. "Cepat mendapatkan bukti untuk menyeret orang‐orang yang benar‐benar bersalah dan memberikan klarifikasi untuk orang‐orang yang tidak dapat diperoleh bukti hukum yang kuat supaya tidak menyandera orang yang tidak bersalah tapi sudah diopinikan secara sesat bersalah," tukasnya.

Sumber : http://www.itoday.co.id/politik/bongkar‐kasus‐hambalang‐rizal‐ mallarangeng‐si‐pahlawan‐kesiangan

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng Minta Dahlan Hapus Budaya Korupsi BUMN "BUMN harus ubah kultur dan cara bekerja, mudah‐mudahan Dahlan bisa."

Penulis Waktu

: Iwan Kurniawan; Rizky Sekar Afrisia : Jum'at, 4 Januari 2013 | 20:25 WIB

VIVAnews ‐ Rizal Mallarangeng meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan mengubah budaya 'korupsi barengan' yang dilakukan BUMN dan telah menjadi modus untuk korupsi. "Korupsi yang dilakukan BUMN terlalu jelas. BUMN connection tidak boleh dibiarkan terlalu lama. BUMN harus ubah kultur dan cara bekerja. Mudah‐mudahan Dahlan Iskan bisa," kata Rizal Mallarangeng dalam konferensi pers di Freedom Institute, Jakarta, Jumat 4 Januari 2012. Ia menjelaskan kakaknya, Andi Mallarangeng, yang terseret kasus Hambalang merupakan korban dari korupsi yang dilakukan Adhi Karya dengan Yodia Karya, dimana dua‐duanya BUMN. Hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum. "Ini ironi terbesar, konsultan perencana dan pemborong sama‐ sama perusahaan negara dan mereka mengambil uang negara," katanya. Rizal berasumsi pejabat Kemenpora yang merencanakan proyek Hambalang hanya sosok yang 'lugu' dan tidak tahu apapun soal harga yang sudah dipermainkan para pelaku tender. Rizal mendasarkan dugaan kongkalikong BUMN itu pada fakta‐ fakta mark up dengan mengatur Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setinggi langit dan menetapkan HPS sebagai harga standar proyek hambalang. Fakta itu sendiri diambil Rizal dari hasil audit investigasi BPK beberapa waktu lalu.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379629‐rizal‐ mallarangeng‐minta‐dahlan‐hapus‐budaya‐korupsi‐bumn

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal : Proyek Hambalang Korupsi Barengan BUMN Adhi Karya dan Yodia Karya mark up harga material setinggi langit. Penulis Waktu

: Iwan Kurniawan, Rizky Sekar Afrisia : Jum'at, 4 Januari 2013 | 18:20 WIB

VIVAnews ‐ Rizal Mallarangeng, Adik mantan Menpora Andi Mallarangeng, mengungkapkan kasus korupsi Hambalang merupakan 'korupsi barengan' yang dilakukan beberapa BUMN. "Proses tender dipimpin PT Adhi Karya yang notabene BUMN. Mereka mengatur harga bersama konsultan perencana yang juga BUMN, yaitu PT Yodia Karya. Itu pelanggaran hukum berat," katanya saat menggelar konferensi pers di Freedom Institute, Jakarta, Jumat, 4 Januari 2013. Rizal mengatakan 'korupsi barengan' merupakan salah satu modus operasi korupsi yang tengah tren saat ini. Seharusnya, dalam proses tender, pelaku tender tak boleh berkoordinasi dengan konsultan perencana. Rizal menuding Adhi Karya dan Yodia Karya mengatur Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setinggi langit dan menetapkan sebagai harga standar proyek Hambalang. Rizal mencontohkan harga panel masjid Hambalang yang di mark up hingga 3.600 persen dan harga back‐up battery di mark up 4.700 persen. "Dari segi proporsi mark up, ini tertinggi se‐Indonesia sepanjang zaman," katanya. Rizal juga membeberkan salah satu bukti kerja sama dan korupsi yang dilakukan. Pada awal Januari 2011, Adhi Karya membayar Dutasari Citralaras sebesar Rp 295 miliar. Padahal, Dutasari Citralaras merupakan perusahaan pengadaan barang‐barang mechanical dan electrical, yang seharusnya dibayar belakangan setelah proyek bangunan jadi.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379613‐rizal‐‐‐proyek‐ hambalang‐korupsi‐barengan‐bumn

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Para pelaku pembangunan proyek itu, kata Rizal, mempermainkan pejabat Kemenpora yang 'lugu'. "Kemenpora tahu harga Rp1,2 triliun itu setelah dipermainkan oleh para pelaku tender," katanya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379613‐rizal‐‐‐proyek‐ hambalang‐korupsi‐barengan‐bumn

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal: Andi Memang Memperjuangkan Pembangunan P3SON Hambalang Penulis Waktu

: : Sabtu, 5 Januari 2013 | 11:02 WIB

[JAKARTA] Kakak kandung dari tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng, Rizal Mallarangeng mengakui bahwa kakaknya selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) memperjuangkan proyek tersebut agar terwujud. "Dia (Andi Mallarangeng) itu memperjuangkan dananya. Tetapi, jika terjadi mark up (penggelembungan harga) dalam pembangunannya, tidak salah karena sebagai perjuang gagasan," kata Rizal Mallarangeng usai memaparkan kasus Hambalang versinya di Freedom Institute, Jakarta, Jumat (4/1). Tetapi, Rizal menegaskan bahwa yang diperjuangkan oleh Andi Mallarangeng adalah konsep, yaitu P3SON tersebut harus dibangun. Sehingga, tidak ada hubungannya dengan korupsi yang diduga terjadi. Sebab, korupsi terjadi dalam pelaksanaannya. Bahkan, Rizal menduga bahwa ada yang melakukan penyalahgunaan kewenangan milik Andi selaku Menpora tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Sehingga, salah jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Andi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Terkait tidak ada tanda tangan Andi dalam permohonan anggaran multi years (tahun jamak) ke Kementerian Keuangan (Kemkeu), Rizal mengungkapkan bahwa kakaknya tidak tahu bahwa harus ditandatangani dia sebagai Pengguna Anggaran. "Proyek tahun jamak itu ada dua soal. Pertama, ini kan peraturan Kemkeu. Jadi, jika dia tidak tahu, itu tidak apa‐apa karena pemohon. Kedua, pak Wafid berpandangan bahwa tanda tangan yang setiap tahun dilimpahkan padanya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) itu cukup untuk pengajuan anggaran. Buktinya Dirjen Anggaran juga menerima permohonan tersebut," jelas Rizal.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/rizal‐andi‐memang‐ memperjuangkan‐pembangunan‐p3son‐hambalang/28768

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Selain itu, Rizal mengatakan bahwa Andi selaku Menpora tidak mengetahui detail perihal subkontrak‐subkontrak dalam pelaksanaan pembangunan proyek Hambalang. Sebab, panitia lelang dilindungi oleh undang‐undang. Sehingga, jika dicampuri akan melanggar hukum. Padahal, berdasarkan hasil audit investigatif BPK, Rizal berulang kali mengatakan ada dugaan mark up yang diduga dilakukan oleh PT Dutasari Citralaras. Bahkan, mark up mencapai 1.100 persen. Beberapa waktu lalu, Rizal mengatakan bahwa dari hasil audit BPK jelas terlihat bahwa pada Agustus 2009, anggaran Hambalang sudah Rp 2,5 triliun. Sehingga, penganggaran tersebut sudah terjadi sebelum Andi menjadi Menpora. Rizal memaparkan di halaman 34‐37 hasil audit investigatif BPK, jelas dikatakan bahwa tidak ada perubahan anggaran Hambalang kecuali perubahan dari sisi pembangunan fisik. "Asep Widodo dari PT Methapora ketika diperiksa BPK menjelaskan meskipun desain pembangunan fisik bertambah setelah berdiskusi dengan AAM (Andi Alfian Mallarangeng), anggaran tidak berubah Rp 1,2 triliun tetapi ada perubahan pembangunan fisik," ungkap Rizal. Sehingga, secara tidak langsung, Andi Mallarangeng memang mengetahui nilai tinggi dari proyek Hambalang. (N‐8)

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/rizal‐andi‐memang‐ memperjuangkan‐pembangunan‐p3son‐hambalang/28768

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Rizal Mallarangeng: KPK Sudah di Jalan yang Benar Penulis Waktu

: Sabrina Asril : Sabtu, 5 Januari 2013 | 05:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com â&#x20AC;&#x201D; Juru bicara Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, berpendapat bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di jalur yang benar dalam mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rizal mendukung tindakan KPK yang menggeledah tiga lokasi, Kamis (3/1/2013). "KPK saya rasa sudah mengarah di jalan yang benar. Saya senang sudah digeledah kontraktorâ&#x20AC;?kontraktornya. Seharusnya hal ini sudah dilakukan KPK setahun lalu saat kasus ini mencuat," ujar Rizal, Jumat (4/1/2013), dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute. Seperti diketahui, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Tempat yang digeledah adalah rumah Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang, di Jalan Tanjung Barat Indah Blok 1/18 Jakarta Selatan. Selain rumah Munadi, dua tempat lain yang digeledah KPK adalah kantor PT Wijaya Karya di Jalan DI Panjaitan Kavling 9, Cawang, Jakarta Timur, dan di Kantor PT Adhi Karya di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait penyidikan Hambalang. Adapun Munadi Herlambang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Selain menjadi pengurus Partai Demokrat, Munadi pernah menjadi salah satu pemegang saham di PT Dutasari Citralaras yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang. "Dengan adanya penggeledahan ini, KPK harusnya bisa lebih cepat karena mereka mempunyai fungsi penyadapan hingga pemblokiran rekening," ucap Rizal.

Sumber : http://goo.gl/7egvL

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Dengan adanya penggeledahan ini, KPK harusnya bisa lebih cepat karena mereka mempunyai fungsi penyadapan hingga pemblokiran rekening," ucap Rizal. Di dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan dua tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Hambalang, Dedy Kusdinar; dan Menpora Andi Mallarangeng. Setelah Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka, Rizal kemudian membentuk tim khusus bernama "Elang Hitam" untuk menelusuri kasus proyek Hambalang secara independen. Dari hasil penelusuran itu, Rizal melihat persoalan Hambalang bermula dari pencairan uang Rp 1,2 triliun yang dilakukan Menteri Keuangan Agus Martowardojo meski tanpa dibubuhi tanda tangan Andi Mallarangeng selaku Menpora dan Djoko Kirmanto selaku Menteri Pekerjaan Umum yang memberikan rekomendasi teknis. Sejak uang itu dicairkan, para kontraktor yang menangani ini, salah satunya adalah PT Adhi Karya, justru mengeruk keuntungan besar dengan melakukan mark‐up dari 110‐4.600 persen dalam harga satuan yang diajukan dalam penawaran. Rizal menuding bahwa pemain utama dalam mark‐up besar‐besaran ini adalah Direktur Adhi Karya Teuku Bagus. "Dia (Teuku Bagus) adalah aktornya," ucapnya. Akibat mark‐up besar‐besaran ini ditambah praktik korupsi lainnya di dalam proyek Hambalang, negara pun dirugikan Rp 243,6 miliar. Editor : Tri Wahono

Sumber : http://goo.gl/7egvL

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng Berpesan untuk Dahlan Ishkan Penulis Waktu

: Febriana Firdaus : Sabtu, 05 Januari 2013 | 04:33 WIB

TEMPO.CO , Jakarta : Rizal Mallarangeng, saudara dari tersangka dugaan korupsi Hambalang, Andi Mallarangeng, menyampaikan pesan pada Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan. “Ini terlalu jelas, BUMN connection tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Harus diubah kultur dan cara bekerja,” kata Rizal di Freedom Institute, Jumat, 4 Januari 2013. Rizal menuding BUMN‐BUMN yang terlibat proyek Hambalang bersekongkol untuk memark‐up dana pengadaan barang dan jasa. “Mereka bersama‐sama mengatur harga pada saat tender, dan menipu birokrat Kemenpora yang lugu‐lugu,” kata Rizal. BUMN yang dimaksud adalah pemenang tender PT Adhi Karya, konsultan perencana PT Yodia Karya, dan BUMN lainnya Wijaya Karya, Waskita Karya, Nindya Karyam dan Hutama Karya. “Mereka sudah melanggar hukum. Ada indikasi korupsi bersama, mengatur harga bareng setinggi langit,” kata Rizal. Harga yang dimaksud Rizal adalah harga pengadaan barang. Misal panel 3 mesjid Hambalang seharga Rp 1,4 juta, tapi dimark‐up hingga 3.600 persen menjadi Rp 55 juta. Atas budaya persekongkolan BUMN ini, Rizal berharap Dahlan segera membereskannya. “Mudah‐mudahan Dahlan Ishkan bisa mengendalikan operasi BUMN sehingga lebih membanggakan,” kata dia.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/01/05/063452219/Rizal‐ Mallarangeng‐Berpesan‐untuk‐Dahlan‐Ishkan

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Wawancara Khusus Rizal Mallarangeng: Agus Marto‐Anny Ratnawati Tahu Siapa Atur Proyek Hambalang Penulis Waktu

: Ulin Yusron : Senin, 07 Januari 2013 | 08:00 WIB

Wawancara khusus dengan Rizal Mallarangeng, tersangka kasus Hambalang Andi Mallarangeng.

adik

kandung

Sejak 06 Desember 2012, Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng disebut‐sebut tersangka kasus Hambalang. Esoknya rumor itu terbukti, Andi sebagai tersangka setelah sehari sebelumnya dicekal. Proyek Hambalang adalah pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan, proyek ini merugikan negara Rp243,6 miliar. Dengan rincian selisih pembayaran uang muka senilai Rp116,9 miliar ditambah kelebihan pembayaran atau pemahalan harga pelaksanaan konstruksi hingga Rp126,7 miliar yang terdiri atas mekanikal elektrikal sebesar Rp75,7 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp51 miliar. Selain menetapkan Andi, KPK juga mencekal Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng bepergian ke luar negeri. Duo Mallarangeng menyangkal. Lalu Rizal, sebagai adik Andi dan kakak Choel, bertindak sebagai ketua tim pembela hukum. Untuk membantah tuduhan terhadap kakaknya, Rizal membentuk Tim Elang Hitam yang mencari data, menganalisis dan membuka kasus Hambalang. Berikut wawancara khusus Beritasatu.com dengan Celli, panggilan akrab Rizal di kantor Freedom Institute beberapa waktu lalu. Apa temuan Anda dalam kasus Hambalang? Ada tiga cara mendekati persoalan seperti ini. Cara detektif: menyadap mengikuti, mencari angka. Ada cara wartawan walau mirip penyidik tapi juga perlu cerita, ada keluarga, ada konflik dll. Ada juga cara ketiga cara ilmuwan. Kalau yang lain berangkat dengan asumsi dan cara kerja tertentu, saya bekerja dari konstruksi konseptual sosial. Kalau ada uang keluar, ada aturan gini kok bisa.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/90767‐wawancara‐khusus‐rizal‐ mallarangeng‐agus‐marto‐anny‐ratnawati‐tahu‐siapa‐atur‐proyek‐hambalang.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Misal kenapa Menkeu Agus Martowardoyo dan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati melangar aturannya sendiri. Tidak mungkin ada pejabat mengeluarkan uang Rp1,2 Triliun begitu saja. Bandingkan dengan anggaran Alutsista Rp650 Miliar, separonya Hambalang, Menteri Pertahanan , DPR Komisi I setuju tanda tangan tapi hanya satu menteri lain, Dipo Alam, menyemprit katanya ada kongkalikong. Bayangkan Hambalang yang harusnya teken yaitu menteri pemohon (Menpora), menteri teknis (Menteri PU) keduanya gak teken. Ini peraturan menteri ada yang mengaturnya. Ini Hambalang bukannya disemprit malah dikucurkan. Kalau pintu air di Kemenkeu tidak dibuka, ada kasus Hambalang tidak? Mustinya yang harus dilakukan blokir dulu, undang rapat Menko Perekonomian karena ini anggaran multiyears. Pengaturan anggaran di Kemenkeu itu di Dirjen Anggaran dan di Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang mengatur transfer ke daerah. Karena Menkeu dan Dirjen Anggaran itu sebenarnya tahu kalau tidak boleh keluarkan uang. Multiyeras itu uang tiga tahun dikeluarkan diblokir, diijonkan makanya peraturan Menkeu jelas bahwa kalau mau mengijonkan anggaran tahun kedua dan ketiga Menkeu harus setujui karena untuk diskusi dengan menteri teknis. Di Hambalang menteri pemohon belum setuju belum teken, uangnya sudah keluar kok berani keluar. Perencanaan Hambalang itu sebelum Andi Mallarangeng. Dia sial aja pas jadi menteri terjadi. Agustus 2009, angaran Rp2,5 Triliun dan konsep proyek itu sudah jadi oleh tim asistensi pada bulan Agustus 2009. Malah usul di tim asistensi untuk pembiayaan multiyears itu sudah ada Oktober 2009, sebelum pelantikan menteri. Mas Andi ini masuk dalam lingkaran mafia proyek. Mafia yang bisa masuk ke dalam akses kekuasaan tertinggi. Urusan keuangan tertinggi yaitu kemenkeu dan komisi di DPR. Siapa dalangnya? Tanyalah sama Anny dan Agus Marrto. Siapa yang bisikin kamu untuk keluarin saja duitnya walaupun tidak ada pengesahannya. Jangan tanya Andi dulu. Tidak relevan dia teken atau tidak teken, kalau dia teken tapi menteri PU tidak teken ya gak bisa keluar.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/90767‐wawancara‐khusus‐rizal‐ mallarangeng‐agus‐marto‐anny‐ratnawati‐tahu‐siapa‐atur‐proyek‐hambalang.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Masak orang kayak Dedi Kusnidar, dan Wafid mau dikorbankan. Saya tidak rela orang sebai kakak saya dan orang kecil kayak Dedi dikorbankan. Pak Wafid kita tidak tahu salah benarnya biarkan hukum. Tapi mereka itu orang‐orang sederhana. Saya tidak mau orang sebaik ini menjadi korban mafia proyek yang punya jaringan sampai ke kementerian keuangan dan komisi di DPR, terutama Komisi X. Bagaimana keterlibatan Adhi Karya dalam pengaturan Proyek Hambalang? Kalau dilihat‐dilihat di hilir airnya, mark up itu sampai 500% bahkan ada yang sampai1000%. Lihat Audit BPK. Lihat pintu airnya, kalau Agus Marto dan Anny jelasin sendiri siapa dalangnya sebenarnya sudah selesai kasus ini. Jangan tanya saya. Saya tahu tapi yang tanggung jawab kan mereka. Kontraktor Adhi Karya, dia itu cuma broker saja. Punya 55 kontraktor. Ada dua yang gede yaitu Duta Sari Citra Laras yang pemegang saham istrinya Anas Urbaningrum dan Mahfudz Suroso. Dia dapat Rp290 Miliar. Mark upnya: transformator oil harga satuan tertulis Rp358 juta, harga pembelian cuma Rp148 juta. Lebih dari 100 persen kan, biasanya mark up kan cuma 5‐10%. Genset tertulis seharga Rp5 Milar yang pemerintah bayar ke Adhi Karya. Tapi harga riil di pasar cuma Rp2 Miliar. Anjrit enggak itu. Kita menjerit enggak lihat angkanya. Ada LVMDP, alat mekanik elektrik harga sesunguhnya Rp255 Juta, tapi negara bayar Rp2,7 Miliar. Ngeri enggak. Kita lalu bertanya. Ada apa di sana tergesa‐gesa, buat apa, peraturan sendiri dilanggar. Waktunya kalau lihat timeline berdekatan. Ini kayak orang panik mau garong duit negara. Di sini kontrak negara dengan Adhi Karya 10 Desember 2010. Tanggal 6 Desember surat dari Dirjen Anggaran yang bilang go head multi years. Begitu sudah dikirim surat Dirjen air langsung mengalir. Jangan cari dulu siapa yang salah. Salah itu biar hakim yang bilang salah. Kita cari penyebab dulu. Kalau air tidak dibuka, di bawah kering. Wajar kalau orang bertanya, ada enggak sengaja melanggar hukum, mungkin enggak sengaja tapi dipaksa. Ini akan terjadi, ini harus terjadi, ini perlu terjadi. Untuk apa uang sebanyak itu dalam waktu cepat. Ada kebutuhan apa sih. PPATK menemukan ada penarikan dana cash ratusan miliar pada bulan Oktober 2010. Bisa penarikan pertengahan tahun, bisa sebelumnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/90767‐wawancara‐khusus‐rizal‐ mallarangeng‐agus‐marto‐anny‐ratnawati‐tahu‐siapa‐atur‐proyek‐hambalang.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Awal mula perkara ini adalah proyek yang baik dalam konsep dan gagasan. Tapi melewati proses dinamika di tingkat penganggaran, politik anggaran kelembagaan anggaran, perusahaan negara yang begitu mudah mempermainkan dan dipermainkan dalam hal ini Adhi Karya dan orang swasta yang tanpa sadar ikut dalam irama yang arusnya makin lama makin kenceng. Pertama barangkali mau untung 2‐5 % tapi karena arusnya makin kenceng mengharuskan margin keuntungan yang tidak masuk akal. Karena arus makin kenceng di Kemenkeu, Komisi X dan Fraksi Partai Demokrat. Tapi cerita awalnya tidak mungkin kalau tidak dari situ. Terlalu rumit kalau kasus ini cuma diurus oleh Dedi Kusnidar dan Wafid. Kan mereka tipikal pegawai menengah biasa, bukan pegawai yang extravaganza. Saya mulai berpikir soal hal‐hal yang lebih kompleks, dan bersifat sistemik setelah bertemu dengan mereka. Permainan sekompleks ini dengan uang triliunan itu tidak mungkin hanya diatur mereka berdua. Yang tersangka kan baru dua: Dedi dan kakak saya. Kakak saya tahu sejak kecil enggak neko‐neko, tidak ada kemungkinan orang seperti dia memainkan lebih skandal yang komplek dan bertingkat‐tingkat. Ada kepala ada ekor. Ada sumber air ada aliran hilir. Bagaimana menghubungkan hulu sungai, keluar tanpa aturan yang sah dengan hilir sungai yang bikin banjir super bandang, mark up 1000 persen. Ada ketergesaan di tingkat atas dan bawah dalam manifestasi yang berbeda. Ibarat mau menangkap ular sawah itu kalau cuma menangkap kepalanya, ekornya bisa melilit. Kalau ekor ditangkap menggigit kepala. Jadi harus tangkap ekor dan kepala. Badan meliuk‐liuk saja. Yang bahaya itu kalau tangkap perut saja, karena kepala dan ekor bisa mengggit dan melilt bersamaan. Yang dilakukan KPK memegang perut dulu, makanya gigit kiri kanan. Hand phone saya disadap, ibu saya disadap, diikuti, apa urusannya. Penyidik itu mayor ke bawah susah. Sadap sana sini. Itulah penyidik detektif: siapa tahu dapat informasi. Kalau ilmuwan menjelaskan konseptual, harusnya begini. Kalau ada aturan dilanggar pasti ada apa‐apa. Hambalang menteri enggak prit, jalan terus. Dalangnya yang bisa meminta seorang menteri, dirjen. Jalan aja dulu gampang soal peraturan kirim aja duit dulu. Tugas penyidik cari bukti‐buktinya. Ketemu ada ratusan miliar ambil uang cash dari kontraktor, sebelum Agustus 2010, bisa Mei atau April. Oh waktu itu ada Kongres Partai Demokrat. Who Knows. Cerita ini nyambung. Tidak ada orang korupsi tanpa sebab. Apalagi korupsi 1000 %.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/90767‐wawancara‐khusus‐rizal‐ mallarangeng‐agus‐marto‐anny‐ratnawati‐tahu‐siapa‐atur‐proyek‐hambalang.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Orang cari untung 20‐30 % itu sudah banyak. Ini 1000 %. Apa ini berhubungan dengan kepanikan yang dipaksakan sejak awal. Di Amerika dengan dua partai dan usia demokrasi 200 tahun setiap tahun ada usulan reformasi anggaran, hubungan antara lobies perusahaan dan kongres dalam soal penganggaran. Indonesia dengan 9 partai. Jelas bagaimana dana, kekuasaan dan politik. Apalagi di Indonesia ada banyak BUMN. Di Amerika tidak ada BUMN saja itu masih terjadi. Itulah masalah kita sesungguhnya. Siapa orangnya ya cari saja yang duduk di kekuasaan pada saat itu. Tugas detektif mencarinya. Detektif KPK memang tidak bisa merumuskan konseptual. Hakim datang setelah konstruksi hukum, konsepsi jelas. Nah ini ujug‐ujug Andi Mallarangeng tersangka, tidak jelas konsep, tata hukum seperti apa, tidak jelas mana ekor, badan dan kepala ularnya. Yang penting tersangka dulu. Ini karena KPK terlalu banyak unsur‐unsur LSM, tidak ada ilmuwan, aktivis melulu. KPK swasta turun tangan karena isinya ilmuwan. Elang Hitam nama jaringannya. Anda sepertinya ingin menembak Menkeu dan Dirjen Anggaran waktu itu? Kalau kita lihat sejak Agustus secara konsep Hambalang sudah ada. Sebagai sebuah proyek olah raga yang bagus, yang di dalam audit anggaran mencapai Rp2,5 T. Rp1,2 T yang jadi persoalan untuk bangunan fisik. Gagasan ini harus diminta lewat proses politik anggaran. Di mana muaranya yang paling tinggi adalah DPR Komisi X dan Dirjen Anggaran Kemenkeu. Tentu saja ini rentan dengan mafia proyek yang ingin mendapat keuntungan cepat dari celah yang ada, secara bersama‐sama menggoreng proyek Hambalang sampai ujungnya. Dari ujung sampai akhir pasti nyambung. KPK sudah merekonstruksinya. Tugas saya sebagai orang yang meggunakan pendekatan keilmuan dalam mengungkap kasus Hambalang adalah menghubungkan secara konseptual, kronologi, peristiwa penting dan hubungan‐hubungan antara pemain di dalamnya dan yang paling penting awal keluarnya air (anggaran) dan akhir dari selesainya air yaitu sub kontraktor. Dalam proyek ini keterlaluan sekali merampok uang negara. Pertanyaannya apakah ada hubungan antara pelanggaran sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan menkeu dan dirjen anggaran dengan melanggar peraturan sendiri dengan ujung yang begitu kelihatan. Ada kenaikan dalam berusaha mengeruk uang negara.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/90767‐wawancara‐khusus‐rizal‐ mallarangeng‐agus‐marto‐anny‐ratnawati‐tahu‐siapa‐atur‐proyek‐hambalang.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Jadi di awal pembukaan air ada pelanggaran aturan, di ujungnya ada perampokan uang besar‐besaran. Dan saat terjadi bersamaan, surat persetujuan dana multiyears itu keluar pada 6 Desember 2010 yang ditanda tangani Anny Ratnawati. Lalu tanggal 10 Desember 2010 teken kontrak. Itu untuk mengejar tutup anggaran 15 Desember. Jadi begitu selesai kontrak, air bah masuk. Asal usul sumber air itu penting karena ada Rp1500 Triliun anggaran negara tiap tahun. Kalau dilihat dana Alutsista Rp650 Miliar itu, DPR, Dephan setuju, Menteri Agus Marto bilang stop, blokir dulu dananya, jangan turun dulu karena ada surat dari Menteri lain, Dipo Alam. Belum tentu Dipo bener apa salah, tetap sudah prit. Alarm bunyi Itu untuk Rp650 M dan single year. Multiyears ada peraturan sendiri, karena beberapa tahun dan unit penganggarannya per tahun. Jadi ini ngijon anggaran negara. Tahun 2010 sebesar Rp275 M, tahun 2011 Rp400 M dan tahun 2012 Rp500 M. Karena itu menterinya harus tahu karena sudah ngijon ke anggaran negara. Itu logikanya. Komisi X harus tahu. Miing di Komisi X malah gak tahu kalau 2012 ada anggaran Rp500 M. Karena itu menterinya harus tahu, bahkan harus tanda tangan. Menteri yang harus memohon tidak tanda tangan (menpora), menteri yang harus kasih rekomendasi itu tidak tahu (menteri PU). Di PU yang tanda tangan eseleon II. Kalau ada keanehan tingkat tinggi di hulu maka harus dicari keanehan tingkat tinggi di level ujung sungai. Siapapun yang membisiki, memaksa, membujuk, menteri, dirjen untuk turunkan saja duitnya nanti kita atur di depan. Itu tugas KPK. Ada satu petunjuk yang bagus, yaitu PPATK menemukan penarikan dana ratusan miliar dari beberapa kontraktor yang terkait hambalang. Kalau saya KPK, saya akan telpun Pak Dahlan dan bilang sepertinya Adhi Karya sebagai BUMN induk ada petunjuk secara konseptual untuk kita selidiki. Kita bikin audit forensik terhadap akun setiap direksi. Jangan‐jangan ada hubungan dengan ini semua. Aliran uang masuk lewat situ. KPK harus telpun Dahlan, karena tidak ada uang sesenpun yang masuk ke kas menegpora semua masuk ke kas negara. Adhi Karya harus diaudit forensik. Teman‐teman BUMN ini kan tergoda untuk mengatur berjamaah proyek. Sayang sekali ini, hati saya sedih melihat angka‐angkanya, Siapapun yang bisa mengatur Adhi Karya harus diteliti. Beberapa BUMN secara bersama‐sama untuk secara sengaja memungkinkan pencurian uang negara mark up hingga 500% adalah pihak yang cukup kuat.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/90767‐wawancara‐khusus‐rizal‐ mallarangeng‐agus‐marto‐anny‐ratnawati‐tahu‐siapa‐atur‐proyek‐hambalang.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Dan Pak Agus dan Bu Anny tahu siapa dalangnya, karena dia yang memaksakan dan mengkondisikan melanggar aturannya sendiri. Ibu Anny yang tanda tangan keluarnya uang secara tidak sah. Coba tanya adakah orang Adhi Karya yang ditanam dan terlibat dalam tim asistensi sejak awal. Jadi sejak awal hingga Andi Mallarangeng mundur tidak ada surat menyurat yang melibatkan Andi Mallarangeng? Ini kalau ditelusuri asyik. Di bulan‐bulan awal setiap kali dirjen anggaran kirim surat masih ditembusi menkeu dan menpora. Awal‐awal ada satu dua surat. Tapi berikutnya setelah Juli 2010 itu tidak ada lagi. Ada apa ini? Setelah presiden bacakan nota keuangan 16 Agustus sebagai usulan pemerintah, dibahas 2 bulan oleh komisi DPR. Oktober tutup buku. Tapi 15 November Dirjen Anny masih bilang uang tidak bisa keluar karena tutup buku. Tapi dua minggu kemudian uang keluar. Uang Rp500 Miliar diantaranya belum pernah dibicarakan di Komisi X. Sebenarnya secara hukum mereka sudah dapat sah Rp675 M. Kalau itu saja tidak ada persoalan. Tapi dipaksakan masukkan Rp500 M tambahan dalam waktu singkat, supaya memberi tambahan kontrak. Tender ditetapkan 25 November 2010, dibuka kontestasi. Karena semua BUMN, dalam 5 hari tidak ada sanggahan atau keberatan . Biasanya ada keberatan, tidak fair, itu yang biasa terjadi. Ini jangankan keberatan, catatan kecil saja tidak ada. Harga penawaran semua hampir sama harganya. Ini tidak mungkin kalau tidak diatur berjamaah. Masalahnya apakah jamaahnya hanya sampai di BUMN saja. Kalau lihat sungai itu untuk mengerti sungai diujung tercemar, cobalah lihat waduk tempat asal sungai. Jangan‐jangan sudah tercemar sejak awal. Penyidik sudah cari apa penyebabnya. Kalau Andi dituduh membiarkan, tidak hati‐hati gimana? Begini, Andi masuk dalam pusaran air yang sudah direncanakan sejak awal. Dia tekenpun uangnya tidak boleh keluar karena menteri PU juga tidak teken. Jadi tidak ada konsekuansi dia teken atau tidak. Di pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan tentang multiyears itu jelas sekali. "Permohonan anggaran tahun jamak diajukan oleh menteri/ pimpinan lembaga untuk proyek fisik harus mendapat rekomendasi menteri terkait. Ini Permenkeu ada lambang burung Garuda. Simbol negara tertinggi. Inilah tragedi terbesar Indonesia. Jangan Dedi Kusnidar, bisa salah bisa benar tapi porsinya kan ada. Ini Dedi dan Andi jadi tersangka. Dasar hukum tidak jelas.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/90767‐wawancara‐khusus‐rizal‐ mallarangeng‐agus‐marto‐anny‐ratnawati‐tahu‐siapa‐atur‐proyek‐hambalang.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Yang salah siapa, yang jadi penyebabnya. Kalau menkeu bilang stop ada hambalang gak. Kalau prit kan gak ada air. Agus Marto dan Anny kan cuma wayang? Tapi mereka terikat tanggung jawab untuk menjelaskan ke kita semua siapa yang memerintahkan, mengkondisikan melanggar hukum. Jangan menyalahkan orang lain dulu. Katakan terlebih dahulu terus terang siapa yang menyuruh, membujuk untuk mengekluarkan Rp1,2 T secara tidak sah. Andai mencurigai uang itu untuk Partai Demokrat? Saya hanya menjelaskan konstruksi konseptual kalau keluar itu atas persetujuan DPR. DPR yang pegang uang melalui Komisi X, Banggar. Komisi DPR diatur fraksi, DPR itu kan pengawas pintu air, pemilik uang, dia kan wakil rakyat. Kalau mau keluar uang itu ada dua pihak: DPR dan pemerintah. DPR melalui Komisi X, Banggar harus menyetujui anggaran. Banggar yang melihat asumsi makronya, transfer ke daerah gimana. Lalu dikirim ke Komisi X, membahas dengan mitranya yaitu Menpora, lalu dikirim ke dirjen anggaran. Tanya ke Komisi X pernah setujui anggaran Rp500 M tidak. Tanya ke dirjen anggaran siapa dari Komisi X atau dari Fraksi Demokrat yang mengkondisikan menteri dan dirjen untuk mengeluarkan uang. Sementara Komisi X saja gak mengerti. Siapa dong. Kalau dirjen anggaran dan menkeu mau membantu rakyat indonesia supaya tidak bingung dan bertanya‐tanya mbok ngomong terus terang saja. Apa memang kalau mereka terus terang negara ini bubar? Tidak bubar tapi kita mengakui fakta dan memperbaiki diri. orang yang salah adalah orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya dan menutupi kesalahannya dengan segala gerak dan gerik. Orang yang baik dan benar itu mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki kesalahan. Lihat kakak saya, belum tersangka, belum diputuskan bersalah, baru dicekal tapi sudah mundur. Supaya memberi kesempatan penyidikan yang fair. Itu sikap yang terhormat. Belum tentu dia benar belum tentu salah. Dia contoh pejabat negara. Tapi Menteri Agus, ada peraturan yang jelas‐jelas dilanggar. Semoga sebulan dua bulan terungkap sebelum sidang Anto (panggilan Andi Mallarangeng).

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/90767‐wawancara‐khusus‐rizal‐ mallarangeng‐agus‐marto‐anny‐ratnawati‐tahu‐siapa‐atur‐proyek‐hambalang.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Coba teliti pemegang saham PT Duta Sari Citra Laras, Mahfudz, Atiyah, istri Anas Urbaningrum dan satunya anaknya Deputi BUMN yang jadi komisaris Bank Mandiri. Telusuri itu. Arus uang kan lewat BUMN. Saya dengar PPATK sudah tahu arus uang. Kuncinya itu di Adhi Karya. Dia kan perusahan Tbk, ada audit resmi dan audit tidak resmi. Kenapa dia tergesa‐gesa ambil uang sebelum Desember. Ini kuncinya. Mudahkan KPK menemukannya. Anda tidak takut membongkar kasus ini? Tidak ada manusia tidak takut. Tapi bagaimana mengendalikan rasa takut karena ada tujuan yang baik dan benar. Apa yang saya sampaikan bukan data rahasia. Ini dokumen publik, ada audit BPK, ada surat menyurat Kemenpora, ada peraturan Menkeu. Awal surat ada tembusan ke Menpora tapi setelah Juli 2010 kok tidak ada lagi tembusan. Ada yang disembunyikan? Kenapa namanya Elang hitam? Ini kerja kami. Ada yang kerja seperti seorang detektif dengan jaringan luas, tapi juga kerjaan intelektual Tugas saya membuat kerangka konseptual untuk mengeti hubungan yang ada dibalik data dan tindakan. Elang hitam itu elang yang sakti dan menangkap jenis ular apapun. Matanya paling tajam. Kalau elang hitam bekerja sama dengan prinsip seperti Winnetou itu dahsyat. Dia seorang pahlawan orang kulit hitam. Penjahat paling jahat itu yang paling sulit ditangkap itu kalau dia menyeberang sungai. Jejak hilang dia timbul di mana akan susah dicari. Tapi Tapi Winnetou bisa mencari hingga di dasar sungai. Apakah Anda menerima ancaman? Itu biasa. Sejak mahasiswa sudah biasa. Waktu mahasiswa saya pernah diinterograsi oleh tentara. Interogrator kurang canggih, mudah‐ mudahan KPK sekarang lebih canggih dalam melakukan penyidikan.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/90767‐wawancara‐khusus‐rizal‐ mallarangeng‐agus‐marto‐anny‐ratnawati‐tahu‐siapa‐atur‐proyek‐hambalang.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

KPK Khawatirkan Pemaparan Rizal Menyesatkan Penulis Waktu

: : Senin, 7 Januari 2013 | 11:40 WIB

[JAKARTA] Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh adik tersangka kasus korupsi Hambalang Andi Alfian Mallarangeng, Rizal Mallarangeng. Di mana, kerap mengumbar fakta‐fakta kasus Hambalang. Padahal, perkara tersebut masih dalam proses penyidikan di KPK. "Kita khawatirkan bisa menyesatkan dan informasi itu sepihak dan penyidikan itu kan masih tertutup karena informasi masih ditelah," kata Zulkarnain ketika dihubungi, Senin (7/1). Menurut Zulkarnain, sebagai warga negara yang taat hukum, Rizal sebaiknya menyalurkan bukti‐bukti yang diperlukan dalam proses hukum saja. Seperti, saat pemeriksaan atau saat persidangan. Seperti diketahui, Rizal melihat ada kejanggalan dalam turunnya anggaran pembangunan proyek Hambalang dari Kementerian Keuangan. Di mana, anggaran dalam bentuk tahun jamak sebesar Rp 1,2 triliun tersebut turun tanpa ada tanda tangan pengajuan dari Menpora, Andi Mallarangeng dan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Atas dasar itulah, setiap akhir minggu selama kasus Hambalang belum tuntas disidik, Rizal mengaku akan membuka kejanggalan‐ kejanggalan dari proyek Hambalang. Demi terungkapnya kebenaran. "Setelah kakak saya (Andi Mallarangeng) tersangka dan bentuk tim penyelidikan dan bertanya kepada yang bisa ditemui," kata Rizal saat memaparkan temuannya seputar kasus Hambalang di kantor Freedom Institute, Jakarta, Jumat (21/12). Menurut pria yang akrab dipanggil Celi ini, penyelidikan yang dilakukannya lebih secara intelektual karena menggunakan audit tahap pertama Hambalang dari BPK.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kpk‐khawatirkan‐ pemaparan‐rizal‐menyesatkan/28806

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Selain itu, politikus Partai Golkar ini, mengatakan bahwa semua dilakukan demi terbukanya kebenaran dan bukan untuk membela Andi Mallarangeng. Sebab, diduga ada masalah sistemik dibalik turunnya anggaran Hambalang. "Kakak saya siap menjadi korban asal Indonesia bisa maju. Jangan dia sudah diginikan (dijadikan tersangka), kita tidak bisa maju," ujar Celi. Seperti diketahui, dalam kasus Hambalang, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Andi Alfian Mallarangeng selaku Menpora atau Pengguna Anggaran. Keduanya, disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan justru merugikan keuangan negara. (N‐8)

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kpk‐khawatirkan‐ pemaparan‐rizal‐menyesatkan/28806

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Bela Saudara, Rizal Mallarangeng Pakai Filosofi Semut Penulis Waktu

: Tegar Arief Fadly : Senin, 07 Januari 2013 | 11:57 WIB

JAKARTA ‐ Adik kandung tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Sport Centre Hambalang Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, tengah melakukan penyelidikan untuk menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Bahkan dalam beberapa hasil temuannya, tidak jarang Rizal menyebutkan bila oknum‐oknum di internal Partai Demokrat, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum sebagai dalang dari mega korupsi itu. Salah satu politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menganggap apa yang dilakukan Rizal sangat wajar, sebagai salah satu upaya untuk memberikan pembelaan terhadap kakaknya dan juga adiknya, Choel Mallarangeng. "Yang aku lihat kenapa Rizal melakukan itu aku ambil pepatah semut. Semut saja marah kalau diinjak. Adik‐adik bela abang itu manusiawi. Kita ngertilah Rizal ngomong begitu," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2013). Ruhut tidak terlalu mempersoalkan terkait dugaan keterlibatan beberapa koleganya di Partai Demokrat dalam kasus tersebut. Malah Ruhut menyarankan pihak‐pihak yang disinyalir Rizal terlibat dalam kasus itu, harus mendapat perhatian lebih dari aparat penegak hukum. "Tapi yah bagaimana namanya orang bela abangnya. Tapi siapa‐ siapa kalau ada indikasi Rizal Mallarangeng kita harus dukung dong," tegas Ruhut. (ful)

Sumber : http://news.okezone.com/read/2013/01/07/339/742337/bela‐ saudara‐rizal‐mallarangeng‐pakai‐filosofi‐semut

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Laporan Rizal Mallarangeng jangan di media saja Penulis Waktu

: Haris Kurniawan : Selasa, 8 Januari 2013 | 06:15 WIB

Sindonews.com â&#x20AC;? Rizal Mallarangeng diminta melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait informasi yang dimilikinya mengenai kasus pembangunan sport center Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Adik kandung, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng ini dapat melaporkan informasi yang dimilikinya terkait Hambalang kepada KPK, agar tidak hanya menjadi konsumsi publik semata. "Tidak cukup konsumsi media, dan masyarakat, dia (Rizal) dateng ke KPK agar diperiksa mengenai informasi itu. Iyah membawa itu (data dan fakta) ke KPK tanpa harus menunggu, jangan sebagai ungkapan ke media, dan tidak ada upaya serius ke KPK," kata Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, saat dihubungi Sindonews, Selasa (8/1/2013). Menurutnya, KPK menjadi lembaga yang tepat untuk Rizal melapor terlebih jika politikus Partai Golkar itu memiliki data yang lengkap mengenai kasus Hambalang. "Yah saya pikir (laporakan) KPK, apalagi kalau dataâ&#x20AC;?data itu cukup rasional dan dikaitkan," jelasnya. Seperti diketahui, Rizal mempertanyakan pengucuran dana pembangunan sport center Hambalang senilai Rp1,2 trilyun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum ditandatangani Andi dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto. Dia pun mencontohkan, Kementerian Pertahan (Kemhan) yang dananya sebesar Rp678 untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (Alutsista) diblokir Kemenkeu meski pada saat itu semua syarat pencairan dana telah dipenuhi Kemhan dan DPR.

Sumber : http://goo.gl/eIUr1

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Rp678 miliar dana yang diminta Kemhan setengah (dana) Hambalang diteken Menhan dan DPR, dua‐dua‐nya setuju, tetapi dana tidak turun. Alarm bunyi, karena ada surat dari Seskab Dipo Alam, salah benar soal Dipo. Tapi berhasil menyetop. Kenapa ini yang nyata‐nyata tidak ditandatangani Menpora dan Menteri PU kok malah dikucurkan dana sebesar itu," tegasnya dalam konferensi pers di Freedom Institute, Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 28 Desember 2012.

Sumber : http://goo.gl/eIUr1

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Omongan Rizal percuma jika tidak dilaporkan ke KPK Penulis Waktu

: Haris Kurniawan : Selasa, 8 Januari 2013 − 06:30 WIB

Sindonews.com ‐ Apa yang dibicarakan Rizal Mallarangeng mengenai kasus pembangunan sport center Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sebaiknya segera dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan jika Rizal tidak mendatangi lembaga superbody itu, maka tidak ada korelasi dari apa yang disampaikan Rizal kepada media mengenai permasalahan Hambalang. "Tapi oleh karena itu Rizal juga menyempatkan ke KPK. Dianggap tidak membentuk korelasi, karena sudah tidak diadukan Rizal," kata Ray, saat dihubungi Sindonews, Selasa (8/1/2013). Seperti diketahui, Rizal mempertanyakan pengucuran dana pembangunan sport center Hambalang senilai Rp1,2 trilyun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum ditandatangani Andi dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto. Dia pun mencontohkan, Kementerian Pertahan (Kemhan) yang dananya sebesar Rp678 untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (Alutsista) diblokir Kemenkeu meski pada saat itu semua syarat pencairan dana telah dipenuhi Kemhan dan DPR. "Rp678 miliar dana yang diminta Kemhan setengah (dana) Hambalang diteken Menhan dan DPR, dua‐dua‐nya setuju, tetapi dana tidak turun. Alarm bunyi, karena ada surat dari Seskab Dipo Alam, salah benar soal Dipo. Tapi berhasil menyetop. Kenapa ini yang nyata‐nyata tidak ditandatangani Menpora dan Menteri PU kok malah dikucurkan dana sebesar itu," tegasnya dalam konferensi pers di Freedom Institute, Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 28 Desember 2012. (maf)

Sumber : http://goo.gl/gpD0d

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal: Anas Sulit Mengelak Penulis Waktu

: : Rabu, 09 Januari 2013 | 17:57 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Andi Rizal Mallarangeng kembali menyebut Anas Urbaningrum tak bisa mengelak dari kasus pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Juru Bicara Keluarga Mallarangeng itu berpandangan sama dengan Muhammad Nazaruddin ihwal keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu. "Sulit bagi Anas dan kawan‐kawan untuk mengelak dari tanggung jawab. Saya kira Anas harus bertanggung jawab. Saya kira mudah‐ mudahan," kata Rizal di Jakarta, Rabu (9/1). Direktur Eksekutif Freedom Institute itu pun mengungkapkan, Anas sengaja merahasiakan permainan dalam proyek Andi. Sebab, keduanya bersaing di Kongres Bandung 2010. "Lagi persiapan Kongres Bandung, Anas dan Andi kandidat. Sementara sejak awal proyek di tangan Anas, wajar kalau dia tidak melibatkan Menpora untuk terlibat. Orang‐orang yang datang kepada Menpora waktu itu adalah orang‐orang yang terlibat sebagai tim suksesnya Anas," tegasnya.(TII)

Sumber : http://goo.gl/wDX1R

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Kasus Hambalang, KPK Dalami Keterlibatan Perusahaan Plat Merah Penulis Waktu

: : Rabu, 9 Januari 2013 | 10:24 WIB

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini, belum menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan petinggi perusahaan BUMN sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang Jawa Barat. Walaupun, dari hasil audit investigatif tahap pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terindikasi telah terjadi mark‐up (penggelembungan harga) yang dilakukan BUMN, yaitu PT Adhi Karya dalam pengadaan Hambalang. Menurut Wakil Ketua KPK bidang penindakan, Bambang Widjojanto, lembaga antikorupsi akan fokus pada penyidikan terhadap dua orang tersangka kasus Hambalang. Tetapi, lanjut Bambang, jajarannya tetap akan mendalami keterlibatan dari korporasi tersebut dalam kasus Hambalang. "Penyidikan KPK akan fokus pada tersangka yang sudah ditetapkan, penyelidikannya pada pihak yang berkaitan dengan para tersangka dan lingkup kasus. Tidak tiba‐tiba langsung ke korporasi kendati akan terus dikaji, apakah korporasi memang terlibat," kata Bambang melalui pesan singkat, Rabu (9/1). Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan belum ditetapkannya petinggi perusahaan BUMN sebagai tersangka kasus Hambalang dikarenakan belum ditemukan dua alat bukti yang cukup. "Kendalanya, sampai hari ini, KPK belum menemukan dua alat bukti. Sehingga, belum menetapkan tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi ketika dihubungi, Rabu (9/1).

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kasus‐hambalang‐kpk‐ dalami‐keterlibatan‐perusahan‐plat‐merah/28905

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Namun, lanjut Johan, terkait dugaan mark‐up dalam pengadaan Hambalang tengah didalami dalam pengembangan penyidikan kasus Hambalang. Dengan tersangka Deddy Kusdinar dan Andi Alfian Mallarangeng. "Penyidikan pengembangannya ke sana (mark‐up)," ujar Johan. Tetapi, Johan mengaku tidak dapat menjelaskan lebih rinci mark‐ up yang dimaksud. Sebab, sudah memasuki materi perkara yang tidak bisa dibeberkan ke publik. Lebih lanjut, Johan mengakui bahwa KPK juga tengah melakukan penyelidikan terkait Hambalang. Di mana, lebih mengarah kepada aliran dana dari proyek pembangunan senilai Rp 2,4 miliar tersebut. Seperti diketahui, adik tersangka Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng memaparkan bahwa ada permainan anggaran proyek Hambalang yang dilakukan oleh Teuku Bagus Muhammad Noor dari PT Adhi Karya dan Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citalaras. Di mana, keduanya berdasarkan hasil audit investigatif tahap pertama BPK melakukan penggelembungan harga dalam pengadaan proyek Hambalang. Bahkan, disebut Rizal, penggelembungan harga tersebut mencapai 1.100 persen. Sebagai contoh, pengadaan barang LVMDP (Panel penerima daya, circuit braker) yang di klaim Adhi Karya ke negara harganya sebesar Rp 2,7 miliar. Padahal, Adhi Karya sesungguhnya membayar kurang dari Rp 2,7 miliar ke PT Dutasari Citralaras selaku subkontraktor yang mengerjakan listrik Hambalang. Ditambah lagi, ternyata Dutasari hanya mengeluarkan Rp 225 juta untuk mendapatkan panel penerima daya listrik tersebut. Sehingga, diduga telah terjadi penggelembungan harga mencapai 1.100 persen. Tetapi, sejauh ini, lembaga antikorupsi belum menetapkan satu orang pun dari perusahaan pelat merah tersebut sebagai tersangka dalam kasus Hambalang.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kasus‐hambalang‐kpk‐ dalami‐keterlibatan‐perusahan‐plat‐merah/28905

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

KPK baru meminta pencegahan terhadap beberapa orangBUMN, yaitu Muhammad Arif Taufiqurraahman dari PT Adhi Karya dan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor. Selain itu, KPK juga telah meminta pencegahan terhadap Direktur PT Ceriajasa Cipta Mandiri Aman Santoso, Direktur PT Yodha Karya Yudi Wahyono, dan Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukitawati. Kemudian, Adik Andi Alfian Malarang, Andi Zulkarnain Mallarang. (N‐8)

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kasus‐hambalang‐kpk‐ dalami‐keterlibatan‐perusahan‐plat‐merah/28905

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng Minta Menkeu Jujur Penulis Waktu

: : Kamis, 10 Januari 2013 | 09:57 WIB

[JAKARTA] Adik dari tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo untuk berkata jujur perihal kontrak anggaran tahun jamak proyek Hambalang sebesar Rp 1,2 triliun yang turun dalam waktu singkat. Padahal, permohonan kontrak anggaran tersebut tanpa disertai tanda tangan dua menteri terkait, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU). Sebagaimana, diamanatkan dalam Permenkeu No.56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di mana, disebutkan secara jelas bahwa permohonan persetujuan kontrak tahun jamak harus diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Menkeu. "Menteri Agus jujur saja. Jika, jujur maka kasus Hambalang ini akan terungkap semua," kata Rizal kepada media di Jakarta, Rabu (9/1). Rizal memaparkan berdasarkan hasil audit investigatif tahap pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terlihat jelas bahwa persetujuan anggaran tahun jamak sebesar Rp 1,2 triliun sangat terburu‐ buru. Padahal, ungkap Rizal, dari data BPK terlihat bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 Dirjen Anggaran, Anny Ratnawati telah menolak permohonan anggaran multi years yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora). Tetapi, secara tiba‐tiba, pada tanggal 6 Desember 2010, Anny Ratnawati menyetujui kontrak multi years untuk pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/rizal‐mallarangeng‐minta‐ menkeu‐jujur/28932?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ditambah lagi, lanjut pria yang akrab dipanggil Celi ini, ada informasi bahwa antara tanggal 15 Nopember 2010 sampai 1 Desember 2010 bahwa ada pertemuan antara Agus, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Dirut PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso dan eks Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Di mana, ungkap Celi, dalam pertemuan yang dilakukan di sebuah restoran di Hotel Ritz Carlton tersebut, Anas, Mahfud dan Nazaruddin mendesak agar Agus menurunkan anggaran multi years (tahun jamak) proyek Hambalang. "Ada fakta yang dilupakan KPK. Jadi ada informasi, Pak Agus bertemu dengan Anas, Mahfud Suroso, Nazaruddin di sebuah restoran di Hotel Ritz Carlton. Di mana, tiga orang tadi mendesak agar multi years disetujui," ungkap Rizal. Seperti diketahui, dalam hasil audit tahap pertama, BPK yang dibacakan di Gedung MPR/DPR RI oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo menyimpulkan ada 11 indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang‐undangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek Hambalang. Di mana, menyebutkan nama Menpora Andi Mallarangeng yang dianggap melakukan pembiaran. Dan juga nama Agus Martowardojo. Di mana, telah terjadi penyimpangan terkait Revisi RKA‐KL Tahun Anggaran 2010. Di mana, Menkeu dan Dirjen Anggaran setelah melalui proses berjenjang menyetujui untuk memberikan dispensasi perpanjangan batas waktu revisi RKA‐KL 2010 dan didasarkan pada informasi yang tidak benar. Kemudian, terkait permohonan kontrak tahun jamak. SesKemenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010. Sehingga, Menpora diduga membiarkan SesKemenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/rizal‐mallarangeng‐minta‐ menkeu‐jujur/28932?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Selain itu, masih terkait izin kontrak tahun jamak, Menkeu menyetujui izin kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak, meskipun diduga melanggar PMK 56./PMK.02/2010. Selanjutnya, Dirjen Anggaran menetapkan RKA‐KL Kemenpora 2011 dengan skema tahun jamak sebelum penetapan proyek tahun jamak disetujui. Dirjen Anggaran diduga melanggar PMK 104/PMK.02/2010. Atas penyimpangan tersebut, BPK melansir terjadi kerugian negara sebesar Rp 243,66 miliar. Dengan perincian, Rp 116,930 miliar yang merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan (Rp 189,450 miliar) dikurangi dengan pengembalian uang muka pada saat pembayaran termin pada 2010 dan 2011 (Rp 72,520 miliar). Sedangkan, Rp 126,734 miliar yang merupakan pemahalan harga pada pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari pemahalan mekanikal elektrikal sebesar Rp 75,724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp 51,010 miliar. (N‐8)

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/rizal‐mallarangeng‐minta‐ menkeu‐jujur/28932?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng: Besok, Kakak Saya akan Buka Semua di Pengadilan Penulis Waktu

: : Kamis 10 Januari 2013 | 10:30 WIB

Jakarta,ON: Rizal Mallarangeng mengatakan kakaknya mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng akan datang ke KPK pada hari Jumat (11/1/2013) besok, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Hambalang. “Ya, kakak saya pasti akan datang," kata Rizal Mallarangeng kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/1/2013). Rizal menegaskan, kakaknya akan membuka semua tabir misteri di pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Dia (Andi‐red) akan membuka semuanya di persidangan besok," katanya. Seperti diketahui, KPK menjadwalkan pemeriksaan Andi Mallarangeng pada tanggal 11 Januari mendatang. Di mana, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Deddy Kusdinar. Dalam kasus Hambalang, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Andi Alfian Mallarangeng selaku Menpora atau Pengguna Anggaran. Keduanya, disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan justru merugikan keuangan negara.. Dodo / Ronin

Sumber : http://goo.gl/TC4Ac

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Pastikan Andi Penuhi Panggilan KPK Penulis Waktu

: : Kamis, 10 Januari 2013 | 10:10 WIB

[JAKARTA] Andi Alfian Mallarangeng dipastikan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang pada Jumat (11/1) lusa. Kepastian tersebut disampaikan adik dari Andi, Rizal Mallarangeng kepada media di Jakarta. "Ya, kakak saya pasti akan datang," kata Rizal selaku juru bicara keluarga Mallarangeng ketika dijumpai di kantor Freedom Institute, Jakarta, Rabu (9/1). Bahkan, pria yang akrab dipanggil Celi ini memastikan bahwa Andi akan membuka semua fakta yang diketahui seputar proyek pembangunan sebesar Rp 2,5 triliun. Seperti diketahui, KPK menjadwalkan pemeriksaan Andi Mallarangeng pada tanggal 11 Januari mendatang. Di mana, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Deddy Kusdinar. Dalam kasus Hambalang, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Andi Alfian Mallarangeng selaku Menpora atau Pengguna Anggaran. Keduanya, disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan justru merugikan keuangan negara. (N‐8)

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/rizal‐pastikan‐andi‐penuhi‐ panggilan‐kpk/28934

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

KPK Blokir Rekening Andi Mallarangeng dan Keluarga Penulis Waktu

: : Kamis, 10 Januari 2013 | 13:11 WIB

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa rekening milik tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Andi Alfian Mallarangeng telah diblokir. Tetapi, Juru Bicara KPK, Johan Budi memastikan bahwa tidak hanya rekening milik Andi yang diblokir. Namun, juga rekening keluarga Andi, yaitu rekening milik istri Andi dan anak Andi Mallarangeng. "Benar, rekening AAM (Andi Alfian Mallarangeng), istrinya dan anaknya sudah diblokir," kata Johan Budi melalui pesan singkat, Rabu (9/1). Seperti diketahui, adik Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng protes terhadap upaya pemblokiran yang dilakukan KPK. Di mana, dianggap telah melanggar hak asasi sebab rekening yang tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi juga diblokir. "Saya baru tahu kalau rekening keponakan saya, Gilang, dibekukan oleh KPK. Gilang kan tidak ada urusannya dengan kasus Hambalang," kata Rizal saat ditemui di Freedom Institute, Jakarta, Rabu (9/1). Rizal mengungkapkan pemblokiran rekening itu diketahui dari surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank Central Asia (BCA). Dalam suratnya, BCA menjelaskan bahwa pembekuan rekening dilakukan atas permintaan KPK. Padahal, tegas Rizal, uang dalam rekening keponakannya bukan dari hasil korupsi. Melainkan, uang tabungan dari hasil bekerja sebagai karyawan swasta. "Uangnya cuma 16 juta. Itu murni uang yang dikumpulkan Gilang dari gajinya," ujar Rizal.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kpk‐blokir‐rekening‐andi‐ mallarangeng‐dan‐keluarga/28962

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Oleh karena itu, Rizal menilai tindakan pemblokiran yang dilakukan KPK sangat sewenang‐wenang. (N‐8)

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kpk‐blokir‐rekening‐andi‐ mallarangeng‐dan‐keluarga/28962

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Kubu Mallarangeng Desak KPK Periksa Muchayat Penulis Waktu

: : Kamis, 10 Januari 2013 | 12:50 WIB

[JAKARTA] Kubu tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Jawa Barat, Andi Alfian Mallarangeng mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Deputi BUMN Bidang Usaha Jasa Lainnya, Muchayat. Sebab, diduga terlibat dalam konglalikong proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Desakan tersebut disampaikan adik tersangka Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng kepada media. "KPK amat sangat perlu memeriksa Muchayat," kata Rizal saat ditemui di Freedom Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (9/1). Menurut Rizal, Wakil Presiden Komisaris Utama Bank Mandiri tersebut diduga ikut andil dalam mengatur perusahaan BUMN yang memenangkan proyek Hambalang. Dugaan keterlibatan Muchayat, jelas Rizal, karena merupakan ayah kandung dari Munadi Herlambang yang merupakan pimpinan PT Dutasari Citralaras yang merupakan perusahaan subkontrak dengan nilai terbesar, yaitu lebih dari Rp 300 miliar. Di mana, lebih besar dibandingkan kontraktor utama. "Dia (Muchayat) ini kan bosnya BUMN konstruksi," ujar Rizal. Apalagi, ungkap Rizal, dalam hasil audit tahap pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap bahwa kerugian negara dari proyek Hambalang sebesar Rp 234,6 miliar. Di mana, terdiri dari Rp 116,930 miliar yang merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan (Rp 189,450 miliar) dikurangi dengan pengembalian uang muka pada saat pembayaran termin pada 2010 dan 2011 (Rp 72,520 miliar).

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kubu‐mallarangeng‐desak‐ kpk‐periksa‐muchayat/28958

Januari ‐ Juni 2013

Kliping Freedom Institute

Sedangkan, Rp 126,734 miliar yang merupakan pemahalan harga pada pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari pemahalan mekanikal elektrikal sebesar Rp 75,724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp 51,010 miliar. Seperti diketahui, dalam proyek Hambalang, PT Dutasari Citralaras mendapatkan dua pekerjaan proyek yang disubkontrak oleh KSO Adhi Karya dan Wijaya Karya. Pertama, pekerjaan mekanikal elektrikal pada Desember 2010 senilai Rp 324,5 miliar. Kedua, penyambungan daya listrik PLN pada Juni 2011 senilai Rp 3,5 miliar. Dugaan keterlibatan Muchayat juga telah disebut oleh terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin. Menurut eks Bendahara Umum DPP Partai Demokrat ini, Munadi atas perintah Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum meminta tolong Muchayat di Kementerian BUMN untuk mengamankan PT Adhi Karya di proyek Hambalang. Sebab, PT Pembangunan mengganggu proyek Hambalang.

Perumahan

(PP)

Persero

hendak

"Munadi itu adalah salah satu kantong bisnis mas Anas. Jadi, begini mas Anas mengerjakan proyek‐proyek BUMN. Munadi berguna karena ayahnya, Muchayat adalah Deputi Bidang Jasa dan Usaha di Kementerian BUMN. Sehingga, jika ada BUMN yang tidak menurut dengan Anas, bisa menggunakan jasa Muhayat," ungkap Nazaruddin ketika ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (8/1). (N‐8)

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kubu‐mallarangeng‐desak‐ kpk‐periksa‐muchayat/28958

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Minta KPK Telusuri Info Pertemuan Menkeu dan Anas Mereka diduga bertemu di salah satu rumah makan di Hotel Ritz‐Carlton.

Penulis Waktu

: Hadi Suprapto : Kamis, 10 Januari 2013 | 15:03 WIB

VIVAnews — Juru Bicara Keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, minta KPK menelusuri informasi bahwa Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah bertemu dengan Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut informasi yang diterima oleh Rizal, pertemuan itu berlangsung di Hotel Ritz‐Carlton. Pertemuan itu terjadi sebelum Menkeu memberi persetujuan anggaran tahun jamak pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat senilai Rp 1,2 triliun. Dalam pertemuan itu, hadir pula mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Rizal Mallarangeng meminta Menteri Keuangan agar mengungkapkan secara jujur alasan yang melatarbelakangi penyetujuan kontrak tahun jamak (multiyears) proyek itu. Adik kandung mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng itu juga mengungkapkan bahwa menurut hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menkeu telah melanggar peraturan perundang‐undangan dengan menyetujui permohonan anggaran tahun jamak. Permohonan tahun jamak disetujui Menkeu dan Dirjen Anggaran, Anny Ratnawati, yang saat itu merangkap Wakil Menteri Keuangan (mulai 21 Januari 2011 Dirjen Anggaran dijabat Herry Purnomo). Meskipun permohonan perubahan tahun jamak itu hanya ditandatangani Sekretaris Menpora, Wafid Muharam, dengan mengatasnamakan Menpora tanpa ada pendelegasian wewenang dari Menpora. Menurut Rizal, persetujuan anggaran tahun jamak Hambalang sebesar Rp1,2 triliun itu sangat terburu‐buru. Berdasarkan data audit BPK, pada 15 November 2010, Anny telah menolak permohonan anggaran tahun jamak yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/381095‐rizal‐minta‐kpk‐ telusuri‐info‐pertemuan‐menkeu‐dan‐anas

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Namun, lanjutnya, sebulan kemudian, tepatnya 6 Desember 2010, Anny seolah berubah pikiran dan langsung menyetujui permohonan anggaran itu. Mengenai pertemuan itu, Rizal mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mendalami kejanggalan ini. "KPK jangan melupakan informasi ini. Orang‐ orang tadi diduga mendesak agar perubahan menjadi multiyears disetujui," kata Rizal kepada VIVAnews Kamis, 10 Januari 2013. Informasi ini penting ditelusuri, kata Rizal, meski dia sendiri mengaku tak yakin Agus mau menyerah begitu saja, jika memang Anas benar mendesaknya. Apalagi, lanjutnya, Anas baru terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Rizal meminta KPK agar menelusuri apakah ada orang yang lebih kuat yang memengaruhi Agus sehingga menyetujui permohonan kontrak itu. Menkeu Agus Membantah. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, ketika dikonfirmasi, membantah keras soal pertemuan itu. "Saya tidak pernah bertemu Pak Anas membahas proyek Hambalang dan proyek apapun." Sebelumnya, pada 1 November, Agus menjelaskan bahwa pemberian izin anggaran tahun jamak proyek itu telah dilakukan sesuai prosedur. Namun demikian, dia siap bertanggung jawab apabila dianggap bersalah. "Paling tidak saya sebagai menteri, bahwa itu diselesaikan sesuai dengan prosedur. Kalau seandainya ada prosedur yang tidak dipenuhi, nanti kami lihat apa itu," ujar Agus di kantornya. Keesokan harinya, Agus mengaku tak pernah menyetujui proyek ini. Dia hanya bilang kepada Dirjen Anggaran untuk "menyelesaikan". "Artinya, yang paling utama harus sesuai aturan,” katanya. Sedangkan Patra M Zein, pengacara Anas Urbaningrum, mengaku belum tahu masalah ini. "Sudah seminggu ini saya tidak bertemu Anas," katanya kepada VIVAnews.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/381095‐rizal‐minta‐kpk‐ telusuri‐info‐pertemuan‐menkeu‐dan‐anas

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

VIVAnews sudah berusaha mengkonfirmasi soal ini kepada Anas Urbaningrum. Tapi dua nomor telepon seluler yang dihubungi, yang satu bersambung tapi tidak diangkat, yang satu terhubung dengan kotak suara.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/381095‐rizal‐minta‐kpk‐ telusuri‐info‐pertemuan‐menkeu‐dan‐anas

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Keluarga Mallarangeng Keberatan Rekening Anak Andi Diblokir KPK Isinya Rp16 juta dan dikatakan hasil bekerja di perusahaan swasta.

Penulis

: Denny Armandhanu; Nila Chrisna Yulika

Waktu

: Kamis, 10 Januari 2013 | 19:29 WIB

VIVAnews ‐ Keluarga Andi Mallarangeng akan menyatakan keberatannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas diblokirnya rekening BCA milik Gemilang Zul Mallarangeng, anak sulung Andi Mallarangeng. Pasalnya, rekening milik Gilang itu, tak ada sangkut pautnya dengan hasil korupsi. Apalagi, jumlahnya hanya Rp16 juta saja. "Nah, dalam hal ini tentunya KPK harus berhati‐hati apakah betul itu hasil korupsi. Cek dulu lah. Ini hanya Rp16 juta bukan Rp16 miliar," kata adik Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng di Freedom Institute, Jakarta Pusat, Kamis 10 Januari 2013. Rizal mengatakan, uang Rp16 juta itu, tak satu rupiah pun yang berasal dari Andi Mallarangeng. "Ini gaji dia bekerja di perusahaan swasta," kata dia. Untuk itu, besok dia dan pengacara Andi, Ifdal Kasim akan datang ke KPK untuk menyampaikan keberatannya. "Bahwa tidak seorangpun yang bisa mengambil hak seseorang dengan sewenang‐wenang, karena itu kami mengajukan keberatan ke KPK, dan minta untuk memulihkan kembali, jangan sampai ada abuse of power," kata Rizal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ifdal Kasim. Menurutnya, pemblokiran rekening milik pria 22 tahun ini, tidak sesuai karena tidak bisa dibuktikan bahwa rekening milik Gilang ada kaitannya dengan hasil korupsi. "Kalau kita lihat dari rekening ini jumlahnya tidak punya korelasi dengan hasil korupsi. Ini akan kita buktikan dari mana uang itu datang. Ini hasil gaji dari dia bekerja," kata Ifdal. Sebelumnya, KPK telah memblokir rekening milik Andi Mallarangeng, istrinya, Vitri Cahyaningsih dan Gilang Mallarangeng.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/381216‐keluarga‐ mallarangeng‐keberatan‐rekening‐anak‐andi‐diblokir‐kpk

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Bantah Sespri Andi Simpan Duit Rp15 Miliar Iim Rohimah punya tiga rekening, jumlahnya tidak sampai Rp50 juta. Penulis Waktu

: Denny Armandhanu; Nila Chrisna Yulika : Kamis, 10 Januari 2013 | 19:31 WIB

VIVAnews ‐ Rizal Mallarangeng membantah bahwa kakaknya, mantan Menpora Andi Mallarangeng menyimpan duit sebesar Rp15 milar yang dia titipkan kepada sekretaris pribadinya, Iim Rohimah. Menurut Rizal, Iim tidak pernah memiliki uang sebesar itu. "Ini pengakuan Iim kepada Andi baru‐baru ini sewaktu mendengar kabar dari KPK," kata Rizal di Freedom Institute, Kamis 10 Januari 2013. Menurut Rizal, Iim memiliki tiga rekening tapi jumlahnya tak sampai Rp50 juta. Masing‐masing rekening itu adalah di BNI dengan saldo sebesar Rp8 juta, Sinarmas Syariah sebesar Rp156 ribu, dan Bank Mandiri sebesar Rp2 juta. "KPK tolong cek dan cek lagi. Jangan‐jangan salah nama dan salah data. Yang jelas, Andi pun ikut kaget dan tidak percaya Iim bisa memiliki duit sebanyak itu," kata dia. Iim, kata Rizal, hanya sekretaris pribadi Andi Mallarangeng yang dititipkan oleh istri Andi, Vitri Cahyaningsih. "Iim Rohimah ini titipan istri Andi, dia tidak punya duit. Dia ini titipan istrinya untuk mengawasi suaminya. Suaminya kan ganteng," ujarnya berseloroh. Sebelumnya, Kepala Bidang Evaluasi dan Diseminasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sekaligus Ketua Panitia Lelang Proyek Hambalang, Wisler Manalu, meminta agar penyidik KPK memeriksa sekretaris pribadi Andi Mallarangeng itu.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/381219‐rizal‐bantah‐ sespri‐andi‐simpan‐duit‐rp15‐miliar

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal: Andi Tak Terima Duit Hambalang Rp20 Miliar "Andi tidak pernah menerima serupiah pun dari pihak mana pun." Penulis Waktu

: Ita Lismawati F. Malau; Nila Chrisna Yulika : Kamis, 10 Januari 2013 | 22:10 WIB

VIVAnews ‐ Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng membantah telah menerima duit Hambalang. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara keluarga Andi, Rizal Mallarangeng. Sebelumnya, pemilik PT Permai Grup Muhammad Nazaruddin mengatakan Andi Mallarangeng mendapat bagian fee Rp20 miliar dari Hambalang yang dibagikan Mahfud Suroso. "Andi sama sekali tidak pernah menerima serupiah pun dari pihak manapun," kata Rizal di Freedom Institute, Kamis 10 Januari 2013. Menurut Rizal, ucapan Nazarudin itu, berasal dari informasi yang disampaikan oleh Mahfud Suroso sebagai Direktur PT Duta Sari Citra Laras. Padahal, kata Rizal, Suroso adalah salah satu pihak yang mark up besar‐besaran dalam proyek Hambalang. Ini dapat dilihat dari hasil Audit investigasi Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Menurut Rizal, Mahfud adalah rekan Munadi Herlambang dan istri Anas Urbaningrum di PT Duta Sari Citra Laras. Oleh karena itu, Rizal menambahkan, kalaupun Nazar tidak bohong, keterangan Mahfud harus diragukan karena di sini ada kepentingan Mahfud untuk mengalihkan perhatian. "Dia (Mahfud) ingin menjerumuskan Andi, seolah‐olah, Andi yang memerintahkan, mengatur, dan menikmati korupsi Hambalang," kata dia. Tidak hanya Andi, Nazar juga menyebut pembagian fee dilakukan Mahfud kepada Anas Urbaningrum Rp50 miliar, dan DPR senilai Rp30 miliar.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/381239‐rizal‐‐andi‐tak‐ terima‐duit‐hambalang‐rp20‐miliar

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng Cabut Tuntutan ke Majalah Tempo Sebelumnya Rizal mengadukan gambar sampul Tempo ke Dewan Pers. Penulis Waktu

: Denny Armandhanu; Nila Chrisna Yulika : Kamis, 10 Januari 2013 | 20:46 WIB

VIVAnews ‐ Rizal Mallarangeng telah mencabut pengaduannya terhadap Majalah Tempo kepada Dewan Pers. Pengaduan itu, terkait sampul Majalah Tempo edisi 17‐23 Desember 2012 ke Dewan Pers. "Rizal akan cabut pengaduan yang sebetulnya sudah mencapai jalan keluar," kata kuasa hukum Rizal, Ifdal Kasim di Freedom Institute, Jakarta Pusat, Kamis 10 Januari 2013. Soalnya, kata Ifdal, sudah ada kesepakatan antara Rizal dan Majalah Tempo. "Sudah kita adukan ke Dewan Pers, dari perkembangan kasus ini, didapat kesepakatan kemudian saudara Rizal akan tarik pengaduan itu," lanjutnya. Sebelumnya, Rizal mempermasalahkan gambar sampul yang memperlihatkan tiga adik‐kakak Mallarangeng ini menggotong gulungan bergambar dolar Amerika Serikat. Sementara itu Redaktur Eksekutif Majalah Tempo Arif Zulkifli pernah menjelaskan, baik cover ataupun isi Majalah Tempo sama sekali tidak ada tuduhan apapun. "Itu cuma cerita, makanya judulnya "Tiga Mallarangeng. Netral banget," kata Arif kepada VIVAnews beberapa waktu lalu. "Kalau Rizal melihat ini sebagai bentuk penghinaan, itu kan tafsir. Karya seni kan bisa ditafsirkan macam‐macam. Saya bisa saja katakan gambar ini tak berarti dia terlibat korupsi, tapi ini lambang kesuksesan," ujar Arif.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/381229‐rizal‐ mallarangeng‐cabut‐tuntutan‐ke‐majalah‐tempo

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Andi Mallarangeng Tiba di KPK Bawa Sejumlah Data Andi didampingi Luhut Pangaribuan. Penulis Waktu

: Aries Setiawan; Dedy Priatmojo : Jum'at, 11 Januari 2013 | 10:39 WIB

VIVAnews ‐ Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Alifian Mallarangeng memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 11 Januari 2013. Andi akan diperiksa sebagai saksi dengan tersangka kasus Hambalang, Deddy Kusdinar. Andi yang datang mengenakan kemeja batik cokelat tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.05 WIB. Mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu didampingi adiknya, Rizal Mallarangeng dan tim kuasa hukumnya. "Saudara‐saudara, pagi ini saya penuhi panggilan KPK untuk tersangka Deddy Kusdinar. Tentu saja sebagai saksi tugas saya adalah menjelaskan apa yang saya ketahui dan menjawab pertanyaan KPK," kata Andi Mallarangeng di gedung KPK, Jakarta. Selain diperiksa sebagai saksi bagi Deddy Kusdinar, Andi juga akan menyerahkan bahan‐bahan untuk dapat membantu KPK mengusut kasus Hambalang hingga tuntas. Bahan‐bahan itu disusun oleh adiknya, Rizal Mallarangeng bersama dengan tim 'Elang Hitam'. "Semua sudah dibawa. Untuk hal yang lebih teknis tanya ke pengacara saja," ujar Andi. Kuasa hukum Andi, Luhut Pangaribuan menjelaskan, kedatangan Andi selain sebagai saksi juga sekaligus memasukkan surat keberatan atas pemblokiran rekening anak Andi, Gilang yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. "Rekening itu adalah tempat penampungan gajinya. Sama sekali tidak relevan dengan perkara ini. Itu kan mengakibatkan dia lumpuh tidak melakukan aktivitas," tutur Luhut.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/381313‐andi‐ mallarangeng‐tiba‐di‐kpk‐bawa‐sejumlah‐data

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Selain Andi, hari ini KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain untuk kasus Hambalang. Diantaranya anggota Komisi X Kahar Muzakir, Ida Farida dan Sonny Anjangsono.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/381313‐andi‐ mallarangeng‐tiba‐di‐kpk‐bawa‐sejumlah‐data

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng: KPK Kok Kampungan Penulis Waktu

: Sugeng Triono : 11 Januari 2013 | 11:01 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Rizal Mallarangeng kecewa dengan kinerja penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang menjerat kakaknya, Andi Alfian. Apalagi, tindakan penyidik KPK yang memblokir rekening Gilang Mallarangeng, anak Andi. "Saya gak ngerti dengan cara kerja KPK. Kenapa rekening keponakan saya Gilang Mallarangeng ikut diblokir? Rekening tersebut gaji dia. Saldo terahir cuma Rp 16 juta dan tidak ada lalulintas lain," kata Rizal di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/1/2013). "Kenapa hal seperti ini yang diobok‐obok? Kenapa mereka yang melakukan mark up berjamaah tidak disentuh? Ada apa dengan KPK? Harusnya mereka dong yang dikejar. Ini lembaga terhormat. Kok kampungan banget," sambung Rizal. Pada kesempatan tersebut, Rizal yang datang ke KPK dalam rangka mendampingi kakaknya yang diperiksa KPK sebagai saksi ini juga kembali menegaskan bahwa pihak‐pihak yang layak bertangungjawab pada kasus Hambalang adalah PT Adhi Karya selaku kontraktor. "Harusnya mereka, Direksi PT Adhi Karya yang jelas melakukan mark up yang dikejar. Teuku Bagus," kata Rizal. Andi menjadi tersangka proyek Hambalang. Dia bersama mantan anak buahnya di Kemenpora, Dedy Kusdinar, diduga menyalahgunakan kewenangannya dan memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait proyek senilai Rp 2,5 triliun. Dalam kasus ini, KPK juga sudah mencegah adik Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnain Mallarangeng, bepergian ke luar negeri. Pria yang akrab disapa Choel itu pun akan diperiksa KPK pada pekan depan. (Ary)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/485157/rizal‐mallarangeng‐kpk‐kok‐ kampungan

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

KPK Cek Validitas Data 'Elang Hitam' dalam Kasus Hambalang Penulis Waktu

: Moksa Hutasoit : Sabtu, 12 Januari 2013 | 00:25 WIB

Jakarta ‐ Melalui tim bernama Elang Hitam, Rizal Mallarangeng menyerahkan data‐data Hambalang kepada KPK. Untuk menguji validitasnya, KPK akan mempelajarinya lebih dulu. "Yang pertama KPK lakukan adalah ditelaah terlebih dahulu apakah valid atau tidak," kata jubir KPK, Johan Budi di Jakarta, Jumat (11/1/2013). KPK tidak ingin terkesan terburu‐buru saat mendapatkan informasi baru soal perkara yang tengah ditanganinya. Jika benar kevaliditasannya, baru kemungkinan KPK akan menggunakannya untuk perkara tersebut. Johan sendiri mengapresiasi langkah yang dilakukan Rizal. Setiap warga negara memamg memiliki hak untuk memberikan informasi tambahan bagi KPK. "Setiap masyarakat punya hak untuk memberikan informasi dan data kepada KPK. Apakah dia punya hubungan keluarga atau tidak, ya silakan," tutupnya. (mok/ahy)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/01/12/002509/2140199/10/kpk‐ cek‐validitas‐data‐‐elang‐hitam‐‐dalam‐kasus‐hambalang

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Urges KPK Investigate Contractors Penulis Waktu

: Novianti Setuningsih : January 12, 2013

Rizal Mallarangeng, the spokesman for the Mallarangeng family, is confident that Democratic Party chairman Anas Urbaningrum will be implicated in the Hambalang sports center scandal if the Corruption Eradication Commission investigates the contractors. Rizal, the brother of former Youth and Sports Minister Andi Mallarangeng, who was named as one of two suspects in the graft‐ tainted project, said the antigraft body, known as the KPK, must investigate the officials and contractor partners because they were the ones who handled the large amounts of state money allocated for the project. While politicians such as Anas only asked for their cut from the company partners, Rizal said. “If you start from there, Muchayat, Anas, Teuku Bagus and Mahfud Suroso will all be implicated,” said Rizal on Thursday. He was referring to Muchayat, the deputy state enterprises minister who oversees Adhi Karya and Wijaya Karya, the companies that handled the Hambalang project, as well as Adhi Karya’s director Teuku Bagus and Mahfud Suroso, the president director of project subcontractor Dutasari Citralaras. He added that the Supreme Audit Agency (BPK) has found a massive budget mark‐up in the Hambalang project and that the KPK should trace the involvement in that mark‐up of people involved in the graft case, as it concerned the management system of state money and the initial fund disbursement process. “This is very important because it would be dangerous to let [the practice] continue. If politicians are involved in corruption, [the amount] may be small but this is a matter of the state’s cashflow. State enterprises’ assets are worth Rp 3,000 trillion [$311 billion] and the amount in circulation reaches Rp 1,800 trillion. That’s one third of the total money in circulation in Indonesia.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/rizal‐urges‐kpk‐ investigate‐contractors/565496

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

So, if the management is not right, it would be very dangerous for the country’s sustainability,” he said. He also questioned KPK’s failure to follow up on former Democratic Party treasurer Muhammad Nazaruddin’s confession, when he admitted to attending a meeting with Finance Minister Agus Martowardojo and Anas in a restaurant at the Ritz Carlton hotel in November 2010 to discuss the plan to convert the Hambalang project from a single‐year to a multi‐year project. “Ask ministers Agus and Nazaruddin if the meeting really took place,” he challenged the KPK. Rizal said that although Andi was the sports minister, he was never involved in the process of converting the project from a single‐ to a multi‐year project, because he never signed the proposal for the revision. The proposal was signed by the sports minister’s secretary Wafid Muharram, however the finance minister still approved and disbursed the budget, Rizal added. Rizal also wondered why the KPK hasn’t implicated Mahfud Suroso in the case since Nazaruddin, the first person to reveal the case, has already said that Mahfud, as president director of Dutasari Citralaras, marked up the project’s value by up to Rp 75 billion. Nazaruddin also accused Teuku Bagus, the director of Adhi Karya, of committing a Rp 51 billion mark‐up. “Regarding Mahfud Suroso, this is an important fact. Nazaruddin heard about the mark‐up from Mahfud Suroso. How come KPK didn’t put the pressure on the people who were clearly involved in the graft and mark‐up practice? Teuku Bagus marked up Rp 51 billion, Mahfud Suroso marked up Rp 75 billion,” he said sharply. Rizal urged the KPK to investigate the case based on the data provided by the BPK and Nazaruddin, who also said that Rp 100 billion from the Hambalang budget went to the Democratic Party’s 2010 congress in Bandung. “How come pieces of information as important as that are not investigated properly?” he asked.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/rizal‐urges‐kpk‐ investigate‐contractors/565496

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/rizal‐urges‐kpk‐ investigate‐contractors/565496

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

He also questioned KPK’s failure to follow up on former Democratic Party treasurer Muhammad Nazaruddin’s confession, when he admitted to attending a meeting with Finance Minister Agus Martowardojo and Anas in a restaurant at the Ritz Carlton hotel in November 2010 to discuss the plan to convert the Hambalang project from a single‐year to a multi‐year project. “Ask ministers Agus and Nazaruddin if the meeting really took place,” he challenged the KPK. Rizal said that although Andi was the sports minister, he was never involved in the process of converting the project from a single‐ to a multi‐year project, because he never signed the proposal for the revision. The proposal was signed by the sports minister’s secretary Wafid Muharram, however the finance minister still approved and disbursed the budget, Rizal added. Rizal also wondered why the KPK hasn’t implicated Mahfud Suroso in the case since Nazaruddin, the first person to reveal the case, has already said that Mahfud, as president director of Dutasari Citralaras, marked up the project’s value by up to Rp 75 billion. Nazaruddin also accused Teuku Bagus, the director of Adhi Karya, of committing a Rp 51 billion mark‐up. “Regarding Mahfud Suroso, this is an important fact. Nazaruddin heard about the mark‐up from Mahfud Suroso. How come KPK didn’t put the pressure on the people who were clearly involved in the graft and mark‐up practice? Teuku Bagus marked up Rp 51 billion, Mahfud Suroso marked up Rp 75 billion,” he said sharply. Rizal urged the KPK to investigate the case based on the data provided by the BPK and Nazaruddin, who also said that Rp 100 billion from the Hambalang budget went to the Democratic Party’s 2010 congress in Bandung. “How come pieces of information as important as that are not investigated properly?” he asked. Rizal also asked the antigraft body to immediately conduct a forensic audit on Adhi Karya to reveal the involvement of the state enterprise in the case, as State Enterprises Minister Dahlan Iskan had given a green light for the audit.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/rizal‐urges‐kpk‐ investigate‐contractors/565496

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

“I heard that Dahlan Iskan has given BPK permission to conduct the investigative audit on Adhi Karya. Hopefully KPK would soon request [for the audit] as the parliament has also asked for the audit [to be carried out]. This is a good move, hopefully the KPK will remain on the right track.” Andi, who previously stated his reluctance to become a justice collaborator on the basis that he wasn’t involved in the case, said he will not disclose Anas’ role in Hambalang, although his name was often linked to the graft‐tainted project. Andi said he has been cooperative with the KPK from the beginning about the Hambalang case investigation. He also supported the efforts by the Elang Hitam team, which was headed by Rizal, to help the KPK get to the bottom of the case. He added that he and Elang Hitam were simply trying to explain the big picture of the entire Hambalang case so that the KPK could see all aspects and solve the case thoroughly. Andi also said that the KPK’s move to freeze his, his wife’s and his son’s bank accounts was unnecessary because the accounts weren’t related to the graft case. “Several unnecessary things were done in this case because they weren’t related. As a parent I’m saddened because my son’s bank account was frozen. Mine and my wife’s accounts were [also] frozen,” Andi said. Andi said that his son, Gilang Mallarangeng, works in a private company and he only had Rp 16 million in his account, which he saved from his salary as an employee. The account was not linked to any suspicious transaction. “That’s why I asked my team of lawyers to state an objection to the KPK. With regards to my wife’s [account], well that’s already part of the KPK’s procedure and we will comply. But my son’s is unnecessary,” he said.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/rizal‐urges‐kpk‐ investigate‐contractors/565496

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal said that the KPK should have blocked the bank accounts of Teuku Bagus and Mahfud Suroso. He said that Andi and his wife never bought a Rp 3.5 billion apartment, but the two people that he mentioned bought two apartment units at Aston Rasuna worth Rp 600‐ 800 million each. He added that Andi reported his wealth to the KPK when he was appointed minister. Andi also reported the shares he and his wife bought at the bourse, which were worth less than Rp 8 billion. “A few years ago before becoming a minister, with initial capital of Rp 400 million, [they] bought shares at the bourse. Share [values] fluctuate. Now if you accumulate it, it’s worth less than Rp 5 billion.” He said that share values fluctuate and that the KPK should understand the share movement. “Do the people in KPK understand how to read share [movement]?” Rizal also didn’t believe the allegation, which said that Andi’s personal secretary Iim Rohimah kept Rp 15 billion which belonged to Andi in her account. He’s confident that Iim doesn’t have that much money. “Iim Rohimah, the secretary, doesn’t have the money. I asked Iim and the money doesn’t exist. She showed her account, would KPK please check?” Previously Rizal called on Finance Minister Agus Martowardojo to tell the truth about his quick decision to approve the Rp 1.2 trillion multi‐year project. Rizal said the proposal lacked the signatures of two related ministers: the sports and youth affairs minister (Andi) and the public works minister (Djoko Kirmanto), as required under a Finance Ministry decree about multi‐year projects. “Minister Agus should talk honestly. The Hambalang case [details] will be revealed if [he] is honest,” Rizal said on Thursday. Rizal said the first investigative report of the Supreme Audit Agency (BPK) showed that budget approval for the project was made in a rush.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/rizal‐urges‐kpk‐ investigate‐contractors/565496

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

KPK question Andi Mallarangeng Penulis Waktu

: : Sat, January 12 2013 | 9:15 AM

Graft suspect Andi Mallarangeng appeared at the Corruption Eradication Commission (KPK) here on Friday to testify as a witness for Deddy Kusdinar, a suspect in the Hambalang sports complex scandal. “I am here to give testimony as a witness for Deddy Kusdinar. As a witness [in the case], it’s my job to explain the case to the KPK [investigators],” Andi, a former youth and sports minister, told reporters at the KPK building at around 10 a.m. Andi was referring to suspect Deddy Kusdinar, his former subordinate at the ministry who handled financial affairs at the time of the scandal. The former secretary of the Democratic Party’s board of patrons appeared at the building with his team of lawyers. Andi also brought along his so‐called Tim Elang (Eagle Team) — his independent investigation team — to counter the KPK’s allegations. “My brother [Rizal] and the Tim Elang members are also here to provide the KPK with data and information to help them investigate the case,” he said. The commission named Andi a suspect in early December. The investigators had also imposed travel bans on Andi, his brother Zulkarnain “Choel” Mallarangeng and a businessman named M. Arif Taufiqrahman.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/12/kpk‐question‐ andi‐mallarangeng.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Golkar Member Questioned Over Hambalang ‘Joke’ Penulis Waktu

: Novianti Setuningsih; Rizky Amelia : February 13, 2013

Golkar Party politician Zulfadli revealed on Tuesday that the antigraft body questioned him about an apparent joke that referred to the Hambalang sports center construction as the Democratic Party’s project. Zulfadli said that the quip emerged during a discussion of the project’s budget by House of Representatives Commission X, which oversees education and sports affairs. Zulfadli is a member of the body. “Yes, there was a joke about that,” said Zulfadli after he was questioned as a witness in the graft case on Tuesday. Zulfadli said that in April 2010, the commission’s deputy chairman, Golkar’s Rully Chairul Azwar, made an apparently sarcastic statement about the Democratic Party holding a congress in search of a new chairman the following month. “Rully made a joke, saying that the budget discussion was held for the Democrats’ chairman,” Zulfadli said. I Gede Pasek Suardika, a Democratic Party official and member of Commission X, expressed support for Rully’s assessment, Zulfadli added. “Well that’s the problem. We’re about to pick the Democrats’ number one,” Zulfadli quoting Gede Pasek as saying at the time. However, Zulfadli said he was unsure if Gede Pasek was genuine or sarcastic. Muhammad Nazaruddin, the former treasurer of the Democratic Party, has previously claimed that the party’s May 2010 congress was funded by money meant for the Hambalang project and was used to secure the chairmanship for Anas Urbaningrum.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/jakarta/golkar‐member‐ questioned‐over‐hambalang‐joke/571354

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

In Nazaruddin’s account of events, state‐owned construction company Adhi Karya gave Anas Rp 100 billion through Mahfud Suroso, the president director of Dutasari Citralaras, a subcontractor on the Hambalang project. Of those funds, Rp 50 billion was used to ensure Anas’s victory, while the remaining Rp 50 billion was distributed to the party’s top politicians, including former Youth and Sports Minister Andi Alfian Mallarangeng. Meanwhile, Andi Zulkarnaen Mallarangeng, the former minister’s brother, said that the Corruption Eradication Commission (KPK) questioned him about several names related to the case, including the Youth and Sports Ministry’s former secretary, Wafid Muharram, and Adhi Karya director Tengku Bagus. “I said I didn’t know them and had never met them,” said Zulkarnaen, who was accompanied by his brother, Rizal Mallarangeng, on Tuesday. Investigators also asked him if he knew Munadi Herlambang, the president director of Msons Capital, who also had shares in Dutasari Citralaras. “I told them that I don’t know him and that I’ve seen him once or twice, but we were never introduced,” he said. Aside from Zulkarnaen and Zulfadli, the KPK also questioned comedian‐turned‐lawmaker Eko Patrio as a witness. Eko, a lawmaker from the National Mandate Party (PAN), said he had brought evidence to strengthen his testimony. “I will be quizzed [as a witness] related to the Hambalang [graft case],” Eko said as he arrived at the KPK office. The former member of House Commission X was accompanied by Viva Yoga Muladi, an executive from PAN. The KPK has been investigating the Hambalang sports center project in Bogor, West Java, since August 2011 over concerns about the land certificate issuance and the shift from a single‐year to a multi‐year project.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/jakarta/golkar‐member‐ questioned‐over‐hambalang‐joke/571354

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Aburizal: Nomor 5, Pilihan Terbaik untuk Golkar Nomor 5 itu adalah nomor yang dipilihkan Tuhan untuk Partai Golkar. Penulis Waktu

: Eko Priliawito; Arief Hidayat : Senin, 14 Januari 2013 | 17:46 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, tak menyoal nomor urut 5 yang didapat partainya dalam pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2014. Karena prosesnya dilakukan dengan pengundian, tidak ada yang tahu hasilnya, kecuali Tuhan. Usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka dengan agenda Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di kantor KPU di Jakarta, kepada wartawan Aburizal menganggap nomor 5 itu adalah nomor yang dipilihkan Tuhan untuk Partai Golkar. "Allah memilihkan nomor 5 untuk Golkar berarti itu yang baik untuk Golkar. Tidak ada maksud Allah yang tidak baik, pasti baik semua," katanya, Senin, 14 Januari 2013. Aburizal yang juga kandidat presiden dari Partai Golkar, menganggap bahwa yang paling penting bukanlah soal nomor, melainkan kerja keras seluruh kader partai. Partai dengan nomor yang dinilai baik atau cocok bila tidak diikuti dengan kerja keras, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Partai Golkar, kata Aburizal, selama ini tidak mengandalkan nomor, melainkan kerja keras dengan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. "Sesuai dengan motto Golkar: 'Suara Golkar Suara Rakyat'," katanya. Hasilnya pun dapat dilihat dari pemilu ke pemilu, tidak hanya di masa Orde Baru tetapi juga di masa setelah reformasi. Pada pemilu yang diselenggarakan setelah reformasi: Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009, Golkar meraih suara terbanyak pertama atau kedua secara nasional. "Kalau di Pemilu 1999 urutan (perolehan suara terbanyak secara nasional) dua, Pemilu 2004 urutan kesatu, dan Pemilu 2009 urutan kedua, berarti Pemilu 2014 nanti Golkar kesatu lagi," ujar Aburizal.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/382106‐aburizal‐‐nomor‐5‐ ‐pilihan‐terbaik‐untuk‐golkar

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB: Golkar Siap Terima Kader Partai Tak Lolos Verifikasi Namun Aburizal tak menerima konsep merger atau gabung partai Penulis Waktu

: Arfi Bambani Amri; Arief Hidayat : Senin, 14 Januari 2013 | 19:44 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau ARB, mengatakan partai yang dipimpinnya siap menerima kader atau anggota partai politik yang tak lolos verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu tahun 2014. Namun, Aburizal mengingatkan bahwa yang diterima adalah perorangan kader atau anggota parpol itu, bukan parpolnya sebagai sebuah institusi. Karena itu, Aburizal menolak menggunakan istilah merger atau penggabungan dua atau lebih parpol ke parpol lainnya. Sebab, jika menggunakan istilah penggabungan berarti terjadi penyatuan dua atau lebih organisasi parpol. "Jadi, bukan partainya, tapi anggota‐anggotanya," ujar Aburizal kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Pleno Terbuka dengan agenda Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Senin, 14 Januari 2014. Meski begitu, pria yang akrab disapa Ical itu, mengajukan sejumlah syarat bagi kader atau anggota parpol lain yang berniat masuk Golkar. Di antaranya, memiliki kesamaan ideologi, visi‐misi, dan program dengan Partai Golkar. Selain itu, mereka juga harus mengikuti serangkaian pelatihan dan pengkaderan, sebagaimana kader Golkar lainnya. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengungkapkan sedikitnya ada tiga partai politik yang akan bergabung dengan partai Golkar. Namun, Golkar masih merahasiakan ketiga nama parpol itu. Penyebabnya, Partai Golkar menghormati kesempatan bagi parpol‐parpol itu untuk mengajukan keberatan atas penetapan KPU yang hanya meloloskan 10 parpol peserta Pemilu 2014. Lagi pula proses lobi‐ lobi antar pimpinan parpol masih terus dilakukan.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/382150‐arb‐‐golkar‐siap‐ terima‐kader‐partai‐tak‐lolos‐verifikasi

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Khusus mengenai penyusunan daftar calon legislator (caleg), menurut Nurul, Golkar mempunyai syarat yang cukup ketat. Para kader dari parpol yang tak lolos verifikasi KPU yang nantinya bergabung dengan Golkar, tidak serta‐merta bisa masuk daftar caleg. Mereka, sama seperti kader Golkar lainnya, harus melewati seleksi dengan mempertimbangkan beberapa syarat. "Di antaranya, mereka harus memiliki ketokohan; memiliki selling point (nilai jual), bisa menjadi daya tarik bagi pemilih, dan tentu harus sejalan dengan ideologi, platform, visi‐misi dan program Golkar," tutur anggota Komisi II DPR tersebut. (kd)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/382150‐arb‐‐golkar‐siap‐ terima‐kader‐partai‐tak‐lolos‐verifikasi

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ical Pimpin Rapat DPP Golkar Pukul 13.00 WIB Penulis Waktu

: Elvan Dany Sutrisno : Rabu, 16 Januari 2013 | 09:52 WIB

Jakarta ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menggelar rapat DPP Partai Golkar siang nanti. Rapat ini membahas konsolidasi Golkar memasuki tahun politik. Menurut Wasekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa, rapat DPP Golkar digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/1/2013), pukul 13.00 WIB siang ini. "Rapat harian, yang diundang pengurus harian DPP saja," kata Lalu Mara kepada detikcom. Agenda rapat antara lain penguatan Golkar menghadapi tahun politik. Juga mengenai strategi kampanye pemenangan Ical di Pilpers 2014. "Membahas soal tahun pemantapan. Karena tahun 2013 adalah tahun pemantapan," tandasnya. Setelah pengundian nomor urut parpol di KPU memang parpol mulai bertarung bebas. Dalam pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2014, Golkar mendapat nomor urut 5. (van/nrl)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/01/16/095218/2143405/10/ical‐ pimpin‐rapat‐dpp‐golkar‐pukul‐1300‐wib

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Andi Mallarangeng dan Ironi KPK Ikan kakap dan gurita korupsi Hambalang terus bebas tak tersentuh. Penulis Waktu

: Rizal Mallarangeng : Kamis, 17 Januari 2013 | 17:50 WIB

VIVAnews ‐ Sekali lagi Khaerudin, wartawan Kompas, menurunkan ulasan yang tajam dan menarik tentang skandal Hambalang ("Pembelaan Adik untuk Kakak", 11 Januari 2013, halaman 5). Pada hemat saya, arah ulasan ini sudah benar. Khaerudin sudah mulai menyinggung locus korupsi besar yang sesungguhnya, berikut tokoh dan perusahaan yang terkait, sebagaimana yang dijelaskan dalam Audit Investigasi BPK, satu‐satunya dokumen tentang kasus Hambalang yang relatif lengkap, faktual, serta kaya akan data yang terinci. Namun demikian, saya perlu memberi tanggapan agar beberapa kekeliruan Khaerudin dapat dikoreksi dan masalah Hambalang bisa dilihat secara lebih utuh. Gilang Dalam pembukaan laporannya, Khaerudin memang menjelaskan keberatan saya atas pemblokiran rekening bank Gilang Mallarangeng, 24 tahun, putra sulung Andi Mallarangeng. Sayangnya, Khaerudin tidak menjelaskan alasan keberatan saya yang sesungguhnya. Gilang adalah tipikal seorang pemuda yang mulai merintis karirnya sendiri. Dua tahun lalu dia bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji Rp5,5 juta sebulan. Dia bekerja, menabung, dan jarang merepotkan kedua orang tuanya. Saldo terakhir tabungannya adalah Rp16 juta. Tabungan inilah yang dibekukan KPK. Sebagaimana yang terlihat di dalamnya, tidak ada satu pun transaksi yang mengindikasikan angka di luar kewajaran. Saldo di dalamnya tidak pernah melampaui Rp50 juta.

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/383092‐andi‐ mallarangeng‐dan‐ironi‐kpk

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Haruskah rekening Gilang dibekukan? Rekening kedua orang tuanya sudah diblokir, dan kita memakluminya sebagai keniscayaan penyidikan. Tapi Gilang? Bukankah dia tidak otomatis terkait dengan perkara ayahnya? Dengan mudah KPK dapat bertanya ke bank tempat Gilang menabung gajinya, atau memeriksa angka‐angka di buku tabungan tersebut dan menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada indikasi mencurigakan di dalamnya. Saya tahu bahwa KPK memiliki kewenangan formal untuk melakukan pemblokiran rekening siapa pun. Tetapi selain aspek formal, kita juga harus mempertimbangkan aspek lainnya. Gilang sudah disudutkan oleh suatu hal yang sebenarnya tidak perlu. Apakah kekuasaan KPK yang begitu besar dalam penyidikan harus diaplikasikan secara membabi buta? Harta Andi Dalam laporannya, Khaerudin juga menyinggung harta Andi Mallarangeng. Sudah sering saya menjelaskan persoalan ini, tetapi kesalahan yang sama, entah kenapa, terus berulang di pemberitaan media tertentu, termasuk dalam laporan Khaerudin. Intinya adalah, semua harta Andi dan Vitri, istrinya, sejumlah kurang lebih Rp15 miliar sudah dilaporkan dalam daftar kekayaan pejabat negara pada saat dia diangkat menjadi menteri. Setelah itu tidak ada pergerakan yang berarti dalam perolehan hartanya. Semua yang dijadikan bahan berita, baik oleh KPK maupun oleh PPATK, seperti pembelian apartemen dan investasi saham di bursa efek, adalah kejadian yang berlangsung jauh sebelumnya, sehingga mustinya tidak terkait sama sekali dengan perkara yang dituduhkan kepadanya. Seolah tiada ada habisnya, akhir‐akhir ini muncul lagi “tuduhan” baru, yang juga bisa dilihat dalam laporan Khaerudin, bahwa Iim Rohimah, sekretaris pribadi Andi, memiliki tabungan sejumlah Rp15 miliar. Jumlah ini fantastis dan, kalau benar, akan mudah menggiring orang pada kesimpulan yang keliru terhadap Andi. Apa yang terjadi di sini? Iim sendiri, dalam penjelasannya kepada Andi dan saya baru‐baru ini, menolak semua tuduhan tersebut.

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/383092‐andi‐ mallarangeng‐dan‐ironi‐kpk

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ia juga memperlihatkan tiga buku tabungannya, dengan wajah sedih, yang tidak satu pun memperlihatkan angka lebih dari puluhan juta. Semua hal tersebut seharusnya menjadi peringatan buat KPK dan PPATK. Bukan salah wartawan jika berspekulasi. Tetapi jika kedua lembaga negara ini merilis temuannya dengan terukur, memberinya konteks, serta menahan info yang masih perlu dicek ulang, maka spekulasi yang berkembang di media, serta pembentukan opini yang terjadi sebagai akibatnya, akan tetap berlangsung dalam batas‐batas kewajaran. Kalau tidak, pasti akan terjadi pembunuhan karakter dan kesewenang‐wenangan terhadap seseorang yang belum tentu diputuskan bersalah oleh para hakim kelak. Saya tahu, sebagaimana yang tersirat di akhir ulasan Khaerudin, ada sejumlah pertanyaan yang wajar terhadap peran Choel Mallarangeng, adik saya, yang kini dalam status dicekal. Tentang hal ini, saya akan menjelaskannya pada saat yang tepat. Yang pasti, Choel akan bersikap koperatif dengan menceritakan semua yang diketahuinya kepada KPK dalam waktu dekat ini, termasuk kesalahan yang dilakukannya. Saya hanya bisa memohon agar masalah Choel dilihat secara proporsional. Ironi KPK Dampak lain dari spekulasi yang tak terkendali adalah beralihnya perhatian publik dari persoalan sesungguhnya dalam skandal Hambalang. Seperti yang dijelaskan dalam laporan Audit BPK, indikasi kerugian negara Rp126 miliar terjadi dalam hubungan antara kontraktor utama, PT. Adhi Karya, sebuah BUMN konstruksi, dengan subkontraktornya, yaitu PT. Dutasari Citralaras. Di sini terjadi mark‐up yang fantastis, mencapai angka ratusan hingga ribuan persen. Inilah indikasi korupsi terbesar yang pernah kita ketahui dalam sejarah Indonesia. Audit BPK di Lampiran 9 dan 10 membeberkan angka yang terinci menyangkut nama‐nama barang yang dinaikkan setinggi langit.

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/383092‐andi‐ mallarangeng‐dan‐ironi‐kpk

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Bahkan audit ini juga menjelaskan dengan gamblang bagaimana lima perusahaan konstruksi dan perencanaan, semuanya BUMN, mengatur harga penawaran tender secara bersama‐sama dan melanggar hukum, yang memungkinkan mark‐up fantastis tersebut di tingkat sub‐ kontraktor. Dengan canggih mereka mengatur the mechanics of money yang merugikan negara dalam jumlah besar. Itulah sebenarnya esensi dari skandal Hambalang. Seharusnya, itu pulalah yang menjadi pijakan awal dari investigasi KPK, lewat audit forensik dan semacamnya. Dengan mengurai skandal ini dari locus yang sesungguhnya, KPK kemudian dapat mengaitkannya ke berbagai hal lainnya yang lebih besar, termasuk keanehan yang terjadi dalam pencairan dana Rp1,2 triliun bagi Proyek Hambalang di Departemen Keuangan, serta hubungannya dengan oknum di DPR dan partai politik tertentu. Hanya dengan itu semua kita dapat mengungkap misteri Hambalang hingga ke akarnya, serta membawa para pelaku skandal tersebut ke meja hijau. Adalah sebuah ironi besar jika KPK terus bermain dengan angin, seperti dalam pembekuan rekening Gilang Mallarangeng, sementara ikan kakap dan gurita korupsi Hambalang terus bebas tak tersentuh.

* Rizal Mallarangeng adalah Direktur Eksekutif Freedom Institute.

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/383092‐andi‐ mallarangeng‐dan‐ironi‐kpk

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Listrik Padam, KPK Batalkan Pemeriksaan Choel Mallarangeng "Pemeriksaan ditunda. Kemungkinan pekan depan," kata Rizal. Penulis

: Anggi Kusumadewi; Dedy Priatmojo

Waktu

: Jum'at, 18 Januari 2013, 11:31 WIB

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Jumat 18 Januari 2013, membatalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan tersangka kasus korupsi akibat banjir yang menggenangi gedung KPK sejak kemarin. Sejak Kamis, arus listrik di gedung KPK dipadamkan untuk menghindari korsleting. Genset juga ikut terendam banjir. Akibatnya fasilitas pendukung KPK ikut lumpuh. Salah satu saksi yang batal diperiksa hari ini adalah adik mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Choel Mallarangeng. Choel awalnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang. Namun, Choel urung diperiksa karena situasi tidak memungkinkan. “Jumat tidak ada pemeriksaan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. Hal ini dibenarkan oleh juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng. “Pemeriksaan ditunda. Kemungkinan akan dilakukan pekan depan,” kata Rizal yang belum mengetahui pasti kapan persisnya pemeriksaan terhadap Choel dijadwal ulang. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan, pemeriksaan terhadap Choel sangat bergantung pada kondisi cuaca. Surat pemanggilan kembali akan dilayangkan pekan ini. “Berdasarkan KUHAP, pemeriksaan dilakukan dua hari setelah surat panggilan dikirim. Jadi tidak mungkin Senin depan diperiksa,” ujar Bambang. Bambang mengatakan, pemeriksaan saksi sebenarnya bisa dilakukan di gedung lain yang juga kantor KPK seperti di Gedung Upindo dan gedung BUMN. Namun, karena sistem dan fasilitas belum memadai, pemeriksaan saat ini tidak bisa dilakukan di sana.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/383301‐listrik‐padam‐‐ kpk‐batalkan‐pemeriksaan‐choel‐mallarangeng

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

“Sistem pemeriksaan KPK kan harus ada closed circuit television (CCTV) dan harus direkam. Itu tidak ada di gedung lain. Tapi itu perlu dipertimbangkan,” ujar Bambang.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/383301‐listrik‐padam‐‐ kpk‐batalkan‐pemeriksaan‐choel‐mallarangeng

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Hary Tanoe Mundur dari Nasdem, Ini Komentar Aburizal "Saya belum tahu, belum dengar berita itu," Penulis

: Mohammad Adam

Waktu

: Selasa, 22 Januari 2013 | 18:07 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung. Hal ini menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu mantan petinggi NasDem Hary Tanoe akan bergabung ke Partai Golkar. "Saya belum tahu dan belum dengar berita itu," kata ARB saat ditanya wartawan di sela sela kunjungan di Lombok, NTB, Selasa, 22 Januari 2013. Meski belum mendengar rencana tersebut dan menganggapnya baru sekedar isu, ARB tetap menyatakan partainya terbuka. "Tentu kami selalu terbuka bagi siapa saja," ujarnya. Ditanya apakah sudah ada kontak dengan Hary Tanoe, ARB menyatakan belum ada. Sampai saat ini belum ada kontak dan pembicaraan mengenai hal tersebut. "Belum ada," kata dia. Sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo mundur dari Partai NasDem. Pemilik grup bisnis MNC ini mengumumkan pengunduran diri itu lewat siaran pers, Senin 21 Januari 2013. Pengunduran diri itu sama mengejutnya dengan ketika Hary Tanoe bergabung dengan partai itu 9 Oktober 2011.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/384576‐hary‐tanoe‐ mundur‐dari‐nasdem‐‐ini‐komentar‐aburizal

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Aburizal Janji Programkan Sekolah Gratis 12 Tahun "Ini seharusnya diberikan pemerintah agar rakyat jadi terdidik," Penulis

: Mohammad Adam; Edi Gustan

Waktu

: Selasa, 22 Januari 2013 | 21:50 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie, turun ke sawah menanam padi bersama puluhan petani di Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Berbekal pacul, caping, dan sepatu boat, Ical turun ke sawah menanam bibit padi. Pakaian putih yang dikenakannya karuan jadi kotor. Lebih kurang seribu warga Desa menyaksikan acara tanam padi ini. Aburizal tiba di Lombok NTB dalam rangka safari sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ia didampingi sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar diantaranya Lalu Mara Satriawangsa, Elfis Junaedi, dan Rizal Malarangeng. Dalam kesempatan itu, Aburizal berdialog dengan warga yang umumnya bekerja sebagai petani di Desa Penimbung. Aburizal menyatakan bahwa petani merupakan salah satu ujung tombak dalam pembangunan. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut berjanji akan terus memperhatikan nasib petani. "Saya tetap akan memperhatikan kesejahteraan petani," kata Aburizal dihadapan sekitar 2000 warga Desa Penimbung, Lombak Barat, NTB, Selasa 22 Januari 2012. Lebih lanjut Aburizal menjelaskan bahwa saat ini banyak kader Golkar yang mewakili rakyat di DPR, baik pusat maupun daerah. Diharapkan, petani tidak segan dan untuk menyuarakan aspirasinya, terutama terkait kebutuhan dengan mereka sendiri. Tidak hanya itu, Aburizal juga berjanji akan menggratiskan pendidikan atau program sekolah gratis selama 12 tahun. Program itu, menurut Aburizal, sangat penting terutama bagi masa depan generasi selanjutnya. "Ini bukan jual kecap, tapi ini memang seharusnya diberikan pemerintah agar rakyat jadi terdidik,"ujarnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/384614‐aburizal‐janji‐ programkan‐sekolah‐gratis‐12‐tahun

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Adapun terkait program kemiskinan dan kesehatan, Aburizal berjanji akan melanjutkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Saat ini, katanya, 86 juta warga Indonesia yang sudah menerima program Jamkesmas.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/384614‐aburizal‐janji‐ programkan‐sekolah‐gratis‐12‐tahun

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Choel: Saya Siap Menanggung Resiko Apapun Choel memenuhi panggilan KPK didampingi kakaknya, Rizal Mallarangeng.

Penulis

: Anggi Kusumadewi; Dedy Priatmojo

Waktu

: Jum'at, 25 Januari 2013 | 11:05 WIB

VIVAnews – Chief Executif Officer FOX Indonesia, Andi Zulkarnaen Mallarangeng (Choel), memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat 25 Januari 2013. Ia mendatangi KPK didampingi kakaknya, Rizal Mallarangeng. Choel akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga di Hambalang, Kabupaten Bogor. “Saya di sini datang memenuhi panggilan KPK. Panggilan pertama kebetulan tidak jadi (karena banjir), padahal saya sudah sangat ingin datang dari kemarin‐kemarin karena saya tidak nyaman berstatus dicekal sejak dua bulan lalu tapi belum pernah dipanggil memberi kesaksian,” kata Choel di gedung KPK, Jakarta. Choel menyatakan, ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada KPK dan bersedia kooperatif dengan penyidik KPK terkait hal‐hal yang diketahuinya dalam skandal megakorupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang pernah dipimpin kakaknya, Andi Mallarangeng. “Saya belum tahu apa yang akan ditanyakan penyidik. Kita tunggu sama‐sama. Beberapa jam setelah ini saya akan sampaikan konferensi pers soal apa‐apa saja yang ditanyakan,” ujar Choel. Choel mengatakan, dirinya siap dengan risiko terburuk kasus Hambalang. “Saya siap menanggung risiko apapun,” kata dia. Sementara itu, Rizal Mallarangeng yang merupakan juru bicara keluar Mallarangeng belum mau membeberkan informasi apa saja yang akan disampaikan Choel kepada penyidik KPK. Seluruh materi pemeriksaan akan disampaikan pada konferensi pers usai pemeriksaan.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/385141‐choel‐‐saya‐siap‐ menanggung‐resiko‐apapun

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

“Yang jelas adik saya sudah membuktikan bahwa ia sangat ingin memberikan penjelasan, dengan harapan semoga KPK cepat membongkar skandal korupsi besar Hambalang,” kata Rizal. Menurutnya, keluarga Mallarangeng sangat terbebani karena kasus ini. “Beban keluarga sudah sangat besar, beban kakak saya sudah sangat besar. Choel merasa ini harus segera dibongkar. KPK jangan menunggu terlalu lama. Sudah jelas sebenarnya siapa yang berada di balik skandal besar proyek Hambalang,” kata Rizal.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/385141‐choel‐‐saya‐siap‐ menanggung‐resiko‐apapun

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Golkar has to win 35% in 2014, says Ical Penulis

: Ridwan Max Sijabat

Waktu

: Sat, January 26 2013, 3:37 PM

Chairman of the Golkar Party and business tycoon Aburizal “Ical” Bakrie instructed all the party's cadres in the executive and legislative bodies in Java to speed up the party's pro‐people programs to reach the party's target of 35 percent in the 2014 legislative election. "All cadres, mainly those in the executive and legislative bodies in Java must work harder and faster in implementing all party programs to convince people in the densely‐populated island of the party's seriousness to make changes in 2014‐2019 period," he told more than 700 party functionaries from Java in a technical coordination meeting here on Saturday. Also attending the meeting were the governor of Banten in addition to all regents and mayors belonging to the Golkar party. Aburizal warned that Java was home to almost 70 percent of voters and 70 percent of 560 contested legislative seats would be allocated to Java and Madura. "Golkar has to win the majority of votes in Java to enable it to win 35 percent or 195 of 560 seats and to solely nominate him as a 2014 presidential candidate," he said. Aburizal said Golkar, which called 2013 a strengthening year, had to strengthen its political basis at the grass‐roots level, especially in its strongholds in Java, by deploying all lowest‐level functionaries to intensify pro‐people programs to show that the party cares for the people.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/26/golkar‐has‐win‐ 35‐2014‐says‐ical.html

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Aburizal: Manuver Rizal Mallarangeng Tak Pengaruhi Hubungan Golkar‐Demokrat Penulis Waktu

: Ihsan Dalimunthe : Minggu, 27 Januari 2013 | 00:04:00 WIB

RMOL. Manuver Rizal Mallarangeng dalam mengungkap misteri kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tidak akan mengganggu hubungan Golkar dan Demokrat. Meski, berdasarkan hasil investigasi tim Elang Hitam, Rizal Mallarangeng mengungkapkan ke publik dugaan kuat keterlibatan beberapa pihak, baik dari kementerian dan elit Partai Demokrat dalam kasus proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut. "Saya kira tidak (mengganggu hubungan Golkar‐Demokrat," ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburiza Bakrie di kantor DPP Partai Golkar (Sabtu, 26/1. Tudingan‐tudingan Rizal membuat sebagian elit Demokrat gerah mengingat posisinya sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemikiran dan Kajian Kebijakan. Karena itu, pernyataan‐pernyataan Cheli, sapaannya, ditengarai bermuatan politis untuk memojokkan Demokrat dan Kementerian. Hal itu ditepis Aburizal. Menurutnya, apa yang dilakukan Rizal Mallarangeng itu tidak lebih dari pembelaan Direktur Freedom Institute itu terhadap kakaknya, Andi Alifian Mallarangeng dan adiknya Andi Zulkarnaen Mallarangeng yang tersangkut kasus tersebut. "Itu wajar saja pembelaan adik terhadap kakak," tegas Aburizal. [Zul]

Sumber : http://www.rmol.co/read/2013/01/27/95804/Aburizal:‐Manuver‐ Rizal‐Mallarangeng‐Tak‐Pengaruhi‐Hubungan‐Golkar‐Demokrat‐

Januari ‐ Juni 2013

Kliping Freedom Institute

Golkar yakin elektabilitas Aburizal Bakrie terus naik Penulis Waktu

: Heppy : Minggu, 27 Januari 2013 | 14:09 WIB

Denpasar (ANTARA News) ‐ Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meyakini elektabilitas Aburizal Bakrie akan terus naik. "Kami meyakini akan bisa meningkat terus karena masih ada waktu 1,5 tahun menuju Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo di Denpasar, Minggu. Sejumlah lembaga survei dan survei internal Partai Golkar menunjukkan elektabilitas Aburizal masih berada di bawah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Cicip, Aburizal pertengahan 2012, sehingga masyarakat.

baru memulai mempengaruhi

kerja politik pada elektabilitasnya di

"Aburizal belum setahun melakukan kerja politik, khususnya kampanye untuk bakal calon presiden pada Pemilu 2014," ucapnya di sela Rapat Kerja Daerah III DPD Partai Golkar Bali. Sementara itu, Cicip mengatakan Golkar telah memenangi sekitar 50 persen pilkada di Indonesia. Capaian ini diharapkan mampu mendorong kemenangan Golkar pada pemilu mendatang. (KR‐LHS/D007)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/355206/golkar‐yakin‐ elektabilitas‐aburizal‐bakrie‐terus‐naik

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Golkar Wavering Over Its Candidate Penulis

: John McBeth

Waktu

: January 29, 2013

When Golkar's advisory board sent a two‐page letter to the central board several weeks ago on the subject of chairman Aburizal Bakrie's stagnant poll numbers, it was careful to question his electability, not the decision to nominate him as the candidate for the 2014 presidential election. The distinction was clearly lost on annoyed Bakrie loyalists — even if veteran advisory board chairman Akbar Tanjung has been anxious to avoid an open split in the New Order machine he is credited with saving after the fall of President Suharto in 1998. In essence, the letter from the 24 party elders suggests the grossly swollen 350‐man central board go back and review Bakrie's chances in early July, one year after provincial leaders chose him as Golkar's candidate and a year out from the election itself. They have a valid reason for doing so. Bakrie's poll numbers have lingered at the 7 percent mark for more than a year now, rising only 0.5 percent last April, after he killed off a fuel price increase in what appeared to be a naked quest to boost his popularity. Akbar believes Bakrie has to come somewhere near matching the party's latest 20.9 percent rating if he is to compete with prospective rivals like Great Indonesia Movement Party (Gerindra) patron Prabowo Subianto and Indonesian Democratic Party‐Struggle (PDI‐P) leader Megawati Sukarnoputri. Ever the party man, with a Golkar career spanning 35 years, Akbar did not openly object to Bakrie's nomination. But he has maintained all along that the chairman's candidacy should depend on how he is viewed in the court of public opinion.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/commentary/golkar‐wavering‐ over‐its‐candidate/568323

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/commentary/golkar‐wavering‐ over‐its‐candidate/568323

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Former trade minister Luhut Panjaitan, the retired general who heads the informal Bakrie success team, was not at the advisory board meeting that came up with the recommended deadline. But neither did he lodge an objection to the draft circulated among absentee members. Under party statutes, the central board is meant to consult with the advisers on all important issues. While that understanding was adhered to in the first two years of Bakrie's chairmanship, it now appears to have been abandoned. The only response so far has come from senior party executive Hajriyanto Tohari, who insists that all major decisions, including that of Bakrie's running mate, be made after the legislative elections, which take place three months before the presidential vote. Indonesian voters do not like wealthy businessmen for a start, but much of Bakrie's notoriety among grassroots voters stems from the mud volcano his drilling company triggered in East Java in 2006, which devastated Surabaya's industrial suburb of Sidoarjo. Financially or otherwise, he is certainly adept at riding out trouble. A member of Luhut's team is former women's affairs minister and National Awakening Party (PKB) lawmaker Khofifah Parawansa, whose East Java 1 electorate covered Sidoarjo. Now the head of the women's wing of mass Muslim organization Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah barely said anything to support Sidoarjo's homeless residents in the final three years of her parliamentary term. Neither did NU, for that matter. Because a Bakrie poll boost is highly unlikely, the electability issue will not be going away. Sources close to Akbar say he is worried it will become a drain on the party and its prime goal of winning 140 seats in the 560‐seat Parliament, 15 more than now. The candidate's money problems, centered on the struggle for control of his corporate flagship Bumi Resources, have also left party stalwarts wondering what effect they will have on Golkar's campaign war chest. With decision making now mostly confined to his inner circle,

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/commentary/golkar‐wavering‐ over‐its‐candidate/568323

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

the sources say Bakrie has failed to honor earlier promises of building a 24‐floor party headquarters and establishing a 1trillion rupiah (US$102 million) trust fund to cover recurring administrative costs. What has rankled many Golkar branches even more is a recent leadership ruling that says candidates for the 2014 elections will have to fork out money for Bakrie's travel and hotel expenses if they want him to campaign on their behalf. There has also been criticism of policy chairman Rizal Mallarangeng's outspoken support for his brother, former sports minister Andi Mallarangeng, who resigned last month over charges of misuse of power in the Hambalang corruption case. Rizal Mallarangeng has questioned why the Democratic Party chairman Anas Urbaningrum remains free, despite being implicated in a scandal that has already led to the jailing of the party's treasurer Muhammad Nazarrudin and deputy secretary‐general Angelina Sondakh. Bakrie is bucking a political trend set most notably by President Susilo Bambang Yudhoyono, whose personal popularity was a key factor in the Democrats securing 20.8 percent of the popular vote in 2009 — a whopping 13.7 percent increase over its first election in 2004. Apparently unable to ally himself with any of the major parties at this point, front runner Prabowo is looking to catch the same wave, hoping his own popularity will push Gerindra well beyond its modest 4.4 percent showing in 2009, and at least into double figures. The outcome of the legislative elections will be intriguing. There are already signs that religious‐based parties are losing ground. But most of the focus will be on parties that pick up the votes the the Democratic Party is sure to shed as a result of its fall from grace. Golkar and PDI‐P are obvious beneficiaries, but Gerindra will be looking to share in the windfall, with Prabowo pointedly asserting that only six of the party's 710 national and local politicians have been tainted by corruption. And they, he says, have all been sacked. Reprinted courtesy of The Straits Times

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/commentary/golkar‐wavering‐ over‐its‐candidate/568323

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Halah, Tak Miliki Dosa Sejarah, Hatta Ungguli Prabowo dan Ical Penulis

: F. Hadiatmodjo

Waktu

: Sunday, 03 February 2013 | 09:00

itoday ‐ Peluang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa sebagai Presiden RI 2014 lebih besar ketimbang Ketum Golkar Aburizal Bakrie ataupun Prabowo Subianto. Hatta tidak mempunyai dosa sejarah dan terbukti tipe pekerja. Pendapat itu disampaikan Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Simpul Aktivis Indonesia (BPP PERSIRA), Fuad Bachmid, Sabtu (02/02). Menurut Fuad, pada tingkat pengenalan figuritas Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie masih mendominasi, akan tetapi pada tingkat keterpilihan sangat kecil, karena keduanya mempunyai dosa sejarah yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat. “Hatta belum secara terang‐terangan menyatakan maju sebagai Capres 2014, ketimbang Ical dan Prabowo yang sudah mengkampanyekan dirinya maju sebagai Capres 2014. Hatta sangat berpeluang menjadi Presiden RI 2014, karena Hatta tidak mempunyai dosa sejarah dan terbukti tipe pekerja," tegas Fuad. Tak hanya itu, Fuad juga menegaskan, bahwa alasan utama publik tidak akan memilih Prabowo dan Ical dikarenakan kasus lama yang membelit mereka yakni Prabowo pernah terlibat dalam Kasus Pelanggaran HAM, dan Aburizal Bakrie terlibat dalam kasus Lumpur Lapindo yang sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya.

Sumber : http://www.itoday.co.id/politik/halah‐tak‐miliki‐dosa‐sejarah‐hatta‐ ungguli‐prabowo‐dan‐ical

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ulil Abshar: Sebut Ada Konspirasi Zionis, Bukti Islam Kagumi Yahudi! Penulis Waktu

: F. Hadiatmodjo : Sunday, 03 February 2013 | 09:02

itoday ‐ Setiap sikap umat Islam atau kelompok Islam yang sering mengganggap ada konspirasi Yahudi, menjadi bukti bahwa umat Islam menggagumi Yahudi. Pernyataan itu disampaikan politisi Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla melalui akun Twitter @ulil. “Bukti kekaguman umat Islam atas Yahudi adalah sedikit‐sedikit 'mereka' menganggap ada konspirasi Yahudi,” tulis @ulil. Pernyataan tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) itu tentunya dialamatkan ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, belakangan politisi PKS selalu menyebut ada konspirasi Zionis terkait penangkapan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut Ulil, bangsa Yahudi mampu melakukan konspirasi dan menguasai dunia karena memang Yahudi bangsa yang hebat. “Kalau bukan karena bangsa yang hebat, mana mungkin Yahudi bisa melakukan konspirasi dan menguasai dunia, seperti ‘mereka sangka,” tulis @ulil. Ulil juga menyebutkan, bahwa di Kitab Suci Al Quran, banyak ayat yang memuji Yahudi, meskipun banyak juga ayat yang mencela Yahudi. “Apa ini sumber ambiguitas umat atas Yahudi sekarang. Yang saya maksud dengan ambiguitas tadi adalah: Di satu pihak Yahudi dicaci maki (sebagian) umat Islam, di pihak lain juga dikagumi,” tulis @ulil. “Umat Islam jumlahnya sekitar 1,57 milyar. Orang Yahudi 13,4 juta. Yang sedikit itu mampu bikin ‘konspirasi’ besar. Hebat banget. Saya sendiri tak percaya teori konspirasi Yahudi. Bangsa Yahudi hebat bukan karena mereka Yahudi. Mereka sama dengan yang lain,” tulis @ulil.

Sumber : http://www.itoday.co.id/politik/ulil‐abshar‐sebut‐ada‐konspirasi‐ zionis‐bukti‐islam‐kagumi‐yahudi

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ulil Abshar Abdalla: Menyelamatkan Demokrat Fardhu Ain Penulis Waktu

: Zulhidayat Siregar : Senin, 04 Februari 2013 | 08:47:00 WIB

RMOL. Saat ini pengurus dan kader Partai Demokrat tengah dirudung keresahan. Karena elektabilitas partai tersebut terus menurun. Yang terbaru, lembaga survei, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Demokrat hanya 8 persen. "Ya memang ada keresahan sejumlah kalangan Demokrat karena turunnya elektabilitas ini ya. Saya kira Pak SBY sudah pasti resah sekali merosotnya rating Partai Demokrat ini," ujar Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat ini Ulil Abshar Abdalla kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini. Karena itu, menurut Ulil, kalau memang tidak dilakukan upaya penyelamatan, dikuatirkan kemerosotan Partai Demokrat bisa bertambah terus. Apalagi waktu sampai ke Pemilu masih cukup panjang. "Jadi memang upaya penyelamatan partai ini fardhu ain, kewajiban mendesak tak bisa dihindarkan. Segala hal menyalamatkan reputasi partai harus dilakukan," ungkapnya. Bagaimana menyelamatkannya? "Saya tak bicara detail tapi harus. Bisa apa saja. Yang dituntut teman‐teman di daerah seperti di NTB dan beberapa kalangan, ya intinya penyelamatan. Bagaimana penyelamatannya, biar menjadi diskusi di kalangan internal partai," jawabnya. [zul]

Sumber : http://www.rmol.co/read/2013/02/04/96896/Ulil‐Abshar‐Abdalla:‐ Menyelamatkan‐Demokrat‐Fadhu‐Ain‐

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Aburizal: Jangan Ikut Gonjang‐ganjing Partai Lain Menurut Ical, gonjang‐ganjing partai bisa ganggu kesatuan nasional. Penulis Waktu

: Eko Huda S : Sabtu, 9 Februari 2013 | 13:50 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Aburizal Bakrie, memerintahkan para kadernya agar tidak ikut terlibat dalam gonjang‐ganjing partai lain. "Kita tidak boleh ikut gonjang ganjing politik itu, yang mengakibatkan hancurnya soliditas partai dan kesatuan nasional kita," kata Aburizal Bakrie, saat memberikan sambutan pada Rakornas Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar, di Kantor DPP di Jakarta. Aburizal juga meminta kadernya untuk tidak ikut‐ikutan berkomentar atas masalah yang menimpa partai lain. Semua kader Golkar dilarang keras mengomentari kader partai lain yang terjerat kasus hukum. "Meskipun mereka sudah menjadi tersangka belum tentu bersalah. Maka kita sebaiknya tidak memberikan komentar," tegas Aburizal. "Kita jangan mengomentari partai lain atau berpolemik mengenai kader kita sendiri," imbuhnya. Aburizal mengajak kadernya untuk fokus saja menyampaikan hal hal yang berguna bagi bangsa dan negara. Misalnya soal pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. "Sehingga orang melihat partai kita sebagai partai yang dewasa," tegasnya. Pada kesempatan itu, Aburizal juga mengajak kadernya untuk menjadikan ide dan karya nyata sebagai instrumen politik. Dua hal itu lebih sehat dalam aktivitas berpolitik. "Kita jangan menjadikan intrik apalagi fitnah sebagai instrumen dalam berpolitik," tegasnya. Laporan: Dian Widiyanarko

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/388951‐aburizal‐‐jangan‐ ikut‐gonjang‐ganjing‐partai‐lain

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Aburizal Akan Surati 40 Juta Keluarga di Indonesia Surat dikirim juga ke 800 ribu pemuka masyarakat dan 150 ribu guru. Penulis Waktu

: Arfi Bambani Amri : Sabtu, 9 Februari 2013 | 15:48 WIB

VIVAnews ‐ Partai Golkar terus bekerja keras meningkatkan popularitas dan elektabilitas Aburizal Bakrie sebagai calon presiden (capres). Selain program road show, atau turun langsung ke bawah, partai berlambang beringin itu juga akan menyapa masyarakat melalui surat langsung dari Aburizal Bakrie (ARB). "Saya akan menulis surat pada 40 juta kepala keluarga. Juga 800 ribu pemuka masyarakat," kata ARB saat memberikan sambutan pada Rakornis Pemenangan Pemilu Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu 9 Februari 2013. Selain kepada kepala keluarga dan pemuka masyarakat, ARB mengaku akan menyurati 150 ribu guru dan pihak lain di seluruh Indonesia. Surat tersebut berisi sapaan personal dan pengenalan program prorakyat yang sedang diperjuangkan Partai Golkar. "Nama dan alamat dikumpulkan oleh para pengurus kecamatan. Masing‐masing kami minta mengumpulkan 10 nama dan alamat, baik tokoh masyarakat maupun keluarga," katanya. Menurut ARB, dari beberapa surat yang dikirimkan di daerah Banten, responsnya cukup positif. Masyarakat, ungkapnya, sangat senang bila disapa dan diperhatikan. "Mereka terharu sekali dan mengharapkan Partai Golkar memenangi pemilu," kata Aburizal. Selain itu, Partai Golkar akan mendirikan posko‐posko di daerah. "Ini posko bersama yang nanti akan kami bagikan petunjuk pendiriannya. Ada posko bersama dan posko pribadi caleg," ujar ARB. ARB juga meminta kadernya turun ke akar rumput dan bekerja nyata untuk rakyat. Kader sampai desa harus diaktifkan untuk melakukan ini. "Hadiri kawinan, berikan pengobatan gratis, selesaikan masalah masyarakat," katanya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/388976‐aburizal‐akan‐ surati‐40‐juta‐keluarga‐di‐indonesia

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Kepada seluruh kader, ARB mengingatkan bahwa pada 2014 hanya ada satu skenario politik: yaitu menang. Tidak boleh ada skenario lain. "Kekalahan 2004 dan 2009 karena punya banyak skenario," katanya. (art) Laporan: Dian Widiyanarko

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/388976‐aburizal‐akan‐ surati‐40‐juta‐keluarga‐di‐indonesia

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Hasil Rapimnas PD Adem, Loyalis Anas Puas Penulis Waktu

: Elvan Dany Sutrisno : Senin, 18 Februari 2013 | 16:22 WIB

Jakarta ‐ Rapimnas Partai Demokrat (PD) yang diprediksi panas justru antiklimaks. SBY menegaskan tak ada Kongres Luar Biasa PD untuk melengserkan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Kubu Anas pun puas. Arahan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di arena Rapimnas memang menyejukkan kubu loyalis Anas. Betapa tidak, SBY tak menyinggung sedikit pun tentang pelengseran Anas, SBY bahkan meminta semua kader PD tak saling serang. "Arahan ketua majelis tinggi bahwa semua kader tidak boleh menyerang sesama kader," ungkap Ketua DPC PD Cilacap, Tri Dianto, kepada detikcom, Senin (18/2/2013). Sebagai loyalis Anas, Tri Dianto berharap hasil Rapimnas dihormati oleh seluruh kader PD, termasuk senior di PD. Dia berharap tak ada lagi sengkuni‐sengkuni yang merasa kecewa dan membisikkan pesan ke telinga SBY. "Jangan ada lagi yang meminta ketua umum mundur karena itu tidak sejalan dengan majelis tinggi partai," harap Tri. Usai Rapimnas yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Minggu (17/2), SBY memang menyampaikan pesan perdamaian ke internal PD. SBY meminta semua elite PD tak terjebak adu domba. SBY juga menegaskan bahwa Rapimnas sebagai ajang konsolidasi dan tak ada keputusan bombastis. Banyak pihak memandang Rapimnas PD menjadi kemenangan Anas dan loyalisnya, artinya kekalahan bagi sengkuni pembisik PD yang terus menyuarakan agar Anas diganti. Namun bagi Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik, Rapimnas PD adalah kemenangan semua kader PD. "Itu kemenangan PD, Rapimnas itu kemenangan PD. Anas kan PD, ketua umum, jadi kemenangan dia juga, kemenangan semua.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/18/162205/2173106/10/hasil‐ rapimnas‐pd‐adem‐loyalis‐anas‐puas

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Bareng‐bareng, istilahnya dia dibantu mikir oleh majelis tinggi," kata Jero kepada wartawan usai rapat kerja di Komisi VII DPR, di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta. Namun Rapimnas PD tak mengurangi panasnya suhu internal PD. Jero Wacik kembali menyuarakan bahwa majelis tinggi partai menunggu kejelasan status hukum Anas. Sementara Ketua DPP PD Ulil Abshar Abdhalla yang telah ditegur SBY pun tak berhenti meminta Anas diganti.

(van/mad)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/18/162205/2173106/10/hasil‐ rapimnas‐pd‐adem‐loyalis‐anas‐puas

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng: Tak Pernah Andi Tak Bertanggung Jawab Penulis Waktu

: Edward Panggabean : 20 Februari 2013 | 18:46 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menyebut tanggungjawab proyek Hambalang adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. "Tidak pernah Andi Mallarangeng tidak bertanggung jawab," kata Rizal Malarangeng di Wisma Proklamasi 41, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013). Menurut Rizal, jika yang dimaksud Menkeu tentang tanggung jawab Menpora adalah sebagai pengguna anggaran, maka di situ ada rantai bertingkat‐tingkat yang bersifat independen. "Kalau lihat penggunan anggaran yang disebut Menkeu pada Menpora. Pada penyalahgunaan dan mark up jauh di bawah Menpora atau itu pada tingkat kontraktor dan subkontraktor," cetusnya. Rizal yang juga adik kandung Andi Mallarangeng menolak kalau Andi terlibat dalam mark up proyek tersebut. Karena, kata dia, tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa Andi Mallarangeng terkait mark up dan kerugian negara di Hambalang. Rizal juga pun membantah ucapan Menkeu yang menyebut tanggung jawab megaproyek senilai Rp 1,2 Triliun itu harus dipikul sang kakak. "Tidak pernah Andi tidak bertanggungjawab, buktinya dia mengundurkan diri. Sekarang rekening keluarganya diblokir. Itulah buktinya dia bertanggung jawab," kata Rizal. Rizal menambahkan, mestinya Menkeu menjelaskan proses pencairan anggaran untuk proyek pembangunan sport center di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Karena lanjut Rizal, Menkeu yang membuat peraturan mengenai multiyears. "Dan tidak ada tandatangan dua menteri tetapi tetap dicairkan," urai dia dengan nada tinggi. (Ism)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/517642/rizal‐mallarangeng‐tak‐ pernah‐andi‐tak‐bertanggung‐jawab

100

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Tanggapan Rizal Mallarangeng Soal Pernyataan Menkeu Pernyataan Agus perlu didudukkan dulu pokok persoalannya seperti apa.

Penulis Waktu

: Desy Afrianti; Rohimat Nurbaya : Rabu, 20 Februari 2013 | 20:15 WIB

VIVAnews ‐ Juru Bicara Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, menilai pernyataan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, yang menyebut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, merupakan tokoh utama pada skandal Hambalang, terlalu cepat. Menurut Rizal, pernyataan Agus perlu didudukkan dahulu pokok persoalannya seperti apa. Kata dia, dengan mengeluarkan pernyataan seperti itu seakan‐akan tanggung jawab sepenuhnya pada Menpora, sedangkan Menkeu tidak terkait. "Sebagai mana yang dilihat dalam penjelasan Menteri Agus, intinya dalam pernyataan terpenting dalam skandal Hambalang beliau tidak bertanggung jawab tapi yang bertanggung jawab adalah Andi Mallarangeng," kata Rizal menirukan pernyataan Menkeu, saat jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu 20 Februari 2013 Dia menambahkan, pernyataan yang menyebutkan Andi Mallarangeng bertanggung jawab sepenuhnya harus didefinisikan lebih mendalam. Sebab, lanjutnya, dalam kasus tersebut Andi Mallarangeng adalah sebagai pengguna anggaran di mana di bawahnya begitu banyak rantai tanggung jawab yang lain. "Kalau kami lihat penyalahgunaan tersebut lebih jauh di bawah rantai kewenangan Menpora, yaitu di tingkat kontraktor dan sub kontraktor, sejauh mana yang telah dijelaskan dalam audit BPK," kata Rizal Selain itu, kata Rizal, selama ini belum ada audit BPK yang menyatakan bahwa Andi Mallarangeng sebagai tokoh utama pada kasus penggelembungan dana sebesar Rp2,5 triliun yang seyogyanya akan digunakan untuk proyek Wisma Atlet Hambalang

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/391990‐tanggapan‐rizal‐ mallarangeng‐soal‐pernyataan‐menkeu

101

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Dan tidak ada satupun bukti yang mengatakan sampai sekarang masalah mark up dan masalah kerugian negara pada tingkat pelaksanaan proyek berkaitan dengan Andi Mallarangeng," ujar Rizal. (sj)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/391990‐tanggapan‐rizal‐ mallarangeng‐soal‐pernyataan‐menkeu

102

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng: Menkeu Berkelit dari Kesalahan Penulis Waktu

: : Rabu, 20 Februari 2013 | 23:23 WIB

Jakarta ‐ Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adik tersangka Andi Alfian Mallarangeng, Rizal Mallarangeng mengatakan bahwa Menkeu berkelit dari kesalahannya. "Menkeu masih berkelit dari kesalahan," kata Rizal saat menggelar jumpa pers di kantor Freedom Institute, Jakarta, Rabu (20/2). Rizal mengungkapkan bahwa Menkeu juga harus bertanggungjawab dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat. Menurut Rizal, turunnya dana pembangunan Hambalang tentu harus melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu). Termasuk didalamnya, perihal persetujuan kontrak multi years (tahun jamak). "Dalam proses pengajuan kontrak tahun jamak di Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) jelas dikatakan harus ada tandatangan dua menteri pemohon. Tetapi, dalam kasus ini tidak ada tanda tangan Menpora. Namun, kenapa turun dana hambalang. Padahal, persyaratan utama tidak ada," ujara Rizal. Oleh karena itu, tegas Rizal, Menkeu juga harus bertanggungjawab. Sebab, sudah jelas ada peraturan yang dilanggar dengan disetujuinya kontrak tahun jamak dan turunnya anggaran pembangunan Rp 1,2 triliun.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/98052‐rizal‐mallarangeng‐ menkeu‐berkelit‐dari‐kesalahan.html

103

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Apalagi, ungkap Rizal, ada dugaan Menkeu disetir untuk segera menyetujui kontrak tahun jamak proyek Hambalang. Sebab, menurut informasi bahwa antara tanggal 15 Nopember 2010 sampai 1 Desember 2010 bahwa ada pertemuan antara Agus, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Dirut PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso dan eks Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam pertemuan yang dilakukan di sebuah restoran di Hotel Ritz Carlton tersebut, Anas, Mahfud dan Nazaruddin diduga mendesak agar Agus menurunkan anggaran multi years (tahun jamak) proyek Hambalang. Sehingga, secara tiba‐tiba, pada tanggal 6 Desember 2010, Dirjen Anggaran Anny Ratnawati menyetujui kontrak multi years untuk pembangunan Hambalang. Seperti diketahui, Agus Martowardojo mengatakan bahwa yang bertanggungjawab perihal seluruh anggaran proyek pembangunan Hambalang adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), yang ketika itu adalah Andi Alfian Mallarangeng. Usai menjalani pemeriksaan selama 10 jam, Agus mengatakan bahwa selaku Menkeu, dia hanya bertugas sebagai pengelola fiskal, yaitu bendahara negara. "Jadi, Menpora sebagai pengguna anggaran tentu yang bertanggungjawab atas semua perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengguna anggaran bertanggung jawab atas semua yang formil dan materil dari pada anggaran itu," kata Agus sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/2) malam. Oleh karena itu, Agus berharap Andi bisa menjelaskan semua tanggung jawabnya selaku Menpora dengan baik terkait kasus Hambalang. Apalagi, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/98052‐rizal‐mallarangeng‐ menkeu‐berkelit‐dari‐kesalahan.html

104

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Atas Tuduhan Menkeu, Choel Bersumpah Tak Terima Uang di Kantor Kakaknya Penulis Waktu

: Ridwan : Wednesday, 20 February 2013 | 19:25 WIB

itoday ‐ Menteri Keuangan Agus Martowardoyo sempat melontarkan penyataan bahwa Andi Zulkarnaen Mallarangeng atau Choel menerima uang Rp 2 miliar terkait proyek Hambalang di kantor Menpora Andi Mallarangeng. Tapi Choel bersumpah, tidak pernah menerima uang di kantor kakaknya itu. Akibatnya, masalah ini berbuntut panjang karena juru bicara Keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng di Freedom Institut, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013) meminta Agus menyampaikan maaf. Dikatakannya, Choel sampai bersumpah membantah tuduhan Agus, karena hal tersebut memang tidak benar. Rizal mengaku sangat menyayangkan, seorang menteri seperti Agus berbicara sembarangan dan tanpa disertai bukti kuat. Namun pihak keluarga tidak akan menempuh jalur hukum atas ucapan Agus itu. Dijelaskan Rizal, kasus korupsi Hambalang tidak akan pernah terjadi jika Agus tak mengucurkan dana. Sehingga tak banyak orang dilibatkan dalam masalah ini. Ia justeru menantang Agus untuk buka‐ bukaan siapa sebetulnya yang bermain dalam kasus ini. Sebelumnya, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa malam, Agus masih menyatakan bahwa proyek Hambalang sepenuhnya menjadi tanggungjawab Andi Mallarangeng yang saat itu menjabat sebagai Menpora.

Sumber : http://www.itoday.co.id/politik/atas‐tuduhan‐menkeu‐choel‐ bersumpah‐tak‐terima‐uang‐di‐kantor‐kakaknya

105

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Mallarangeng Minta Menkeu Tak Lepas Tangan Soal Hambalang Penulis Waktu

: Sabrina Asril : Rabu, 20 Februari 2013 | 19:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com â&#x20AC;? Juru bicara Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, mempertanyakan sikap Menteri Keuangan Agus Martowardoyo yang seolahâ&#x20AC;?olah lepas tangan dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia pun meminta Agus untuk menerangkan ke publik soal alasan pencairan anggaran Hambalang senilai Rp 1,2 triliun. "Sekarang kami lihat kalau Pak Agus mengatakan Menpora bertanggung jawab, seolah Menkeu dan Dirjen Keuangan tidak punya tanggung jawab. Kenapa terus mengelak?" ujar Rizal, Rabu (20/2/2013), dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute, Jakarta. Rizal mengatakan jika kedua pejabat itu mau menjelaskan duduk perkaranya secara terbuka maka skandal Hambalang akan terbuka. Ia menyayangkan sikap Agus yang tidak menjelaskan soal pencairan dana Hambalang senilai Rp 1,2 triliun usai diperiksa KPK selama 10 jam kemarin. Agus justru menuding persoalan anggaran Hambalang merupakan tanggung jawab Menpora Andi Mallarangeng selaku pengguna anggaran. Agus pun menuding persoalan Hambalang hanya pada alokasi atau pengadaan barang untuk membangun pusat olahraga di Hambalang. Padahal, lanjut Rizal, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek itu sudah secara gamblang menyebutkan adanya persoalan dalam pencairana dana Hambalang. Pencairan dana itu merupakan wilayah wewenang Agus selaku Menteri Keuangan dan Anny Ratnawaty selaku Dirjen Keuangan. Di dalam proses pengajuan anggaran Hambalang, Rizal menjelaskan hanya ada tanda tangan Sekretaris Menpora Wafid Muharram. Padahal, untuk kontrak tahun jamak, tanda tangan pengajuan pencairan anggaran harus diteken dua pihak yakni Menteri pengguna anggaran dalam hal ini Menpora dan Menteri pemberi rekomendasi teknis, Menteri Pekerjaan Umum.

Sumber : http://goo.gl/eVdxj

106

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Tapi ini tidak ada tanda tangan Menpora tetap dicairkan. Pak Menteri, apa Anda tahu yang Anda lakukan? Ini uang negara Rp 1,2 triliun. Gampang sekali Anda bilang hanya urusan setujui administrasi, padahal Menkeu itu harus pelit tidak mudah cairkan uang begitu saja," katanya. Menkeu Tuding Andi Mallarangeng Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku pengguna anggaran merupakan pihak yang paling bertanggung jawab, baik secara formal maupun materiil, atas operasional anggaran Hambalang. Menpora, katanya, bertanggung jawab mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran. “Sebagai pengguna anggaran, (Menpora) bertanggung jawab atas semua, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kalau sekarang Menpora jadi tersangka, kita doakan bisa mendengarkan semua pertanggungjawabannya,” ungkap Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Adapupun Kemenkeu, kata Agus, hanya berperan sebagai pengelola fiskal untuk menjadi bendahara umum negara dan melakukan konsolidasi rencana kerja anggaran pada kementerian. Agus juga mengaku sudah menyampaikan kepada penyidik KPK mengenai tugas Menkeu dan Menpora dalam sistem anggaran ini. Kepada wartawan, Agus pun menjelaskan masalah kontrak tahun jamak atau multiyears yang persetujuannya dianggap bermasalah menurut hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Agus, kontrak tahun jamak itu tidak terkait dengan penganggaran, tetapi berkaitan dengan proses pengadaan. “Jadi, kalau ada satu kementerian atau lembaga ingin menjalankan proyek untuk lebih dari satu tahun dan tidak dapat dipisah‐pisahkan proyeknya, dan proyeknya harus dapat satu supaya bisa kontrak multiyears,” ucap Agus. Kontrak tahun jamak ini, kata Agus, diajukan jika suatu kementerian atau lembaga ingin melakukan pengadaan proyek yang tidak bisa selesai dalam satu tahun dan tidak bisa dipecah‐pecah dalam beberapa pengerjaan. “Supaya kontraktor yang ada tidak perlu ditender setiap tahun, maka harus dijadikan persetujuan kontrak multiyears, itu ada di Kemenkeu, tapi pemahaman dan pengetahuan ada di kementerian lembaga,” tuturnya.

Sumber : http://goo.gl/eVdxj

107

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang ini, KPK menetapkan mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Sumber : http://goo.gl/eVdxj

108

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal: Semoga Menkeu Tidak Jadi Tersangka Penulis Waktu

: Edward Panggabean : 20 Februari 2013 | 20:22 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Rizal Mallarangeng sesalkan pernyataan Menkeu Agus Martowardojo, terkait tanggung jawab proyek Hambalang adalah Andi Mallarangeng. Meski demikian Rizal berharap jika Agus jadi tersangka dapat mengikuti proses hukum dengan baik. "Mudah‐mudahan Pak Agus tidak jadi tersangka. Kalau jadi tersangka semoga bisa ikuti proses hukum dengan baik," kata Juru Bicara Andi, Rizal Malaranggeng dalam jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (20/2/2013). Rizal beralasan, dengan status kakaknya, Andi Mallarangeng menjadi tersangka oleh KPK atas proyek multiyers senilai Rp 1,2 triliun itu, Agus dapat mengikuti jejak Andi yang tidak akan lari dari tanggung jawab. "Andi selaku Menpora saat itu, pasti bertanggung jawab. Jadi kita lihat kalau Pak Agus katakan Menpora tanggungjawab, seolah Menkeu dan Dirjen Anggaran (Ani Ratnawati) tidak ada tanggung jawab. Di mana wilayah tangung jawab Menkeu dan Dirjen Anggaran, kenapa terus mengelak?" tanya Rizal. Juru bicara keluarga Mallarangeng ini pun berharap Menkeu harus bersikap arif menyikapi kasus Hambalang tersebut. Setelah diperiksa KPK pada Selasa 19 Februari, Menkeu menyebut mantan Menpora Andi Mallarangeng sebagai pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas semua rencana pelaksanaan laporan pertanggungjawaban dalam proyek pembangunan pusat sarana dan prasarana olahraga di Hambalang Bogor Jawa Barat. (Frd)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/517702/rizal‐semoga‐menkeu‐tidak‐ jadi‐tersangka

109

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ulil Nilai Langkah SBY Selamatkan PD Tepat Penulis

: Muhammad Taufiqqurahman

Waktu

: Kamis, 21 Februari 2013 | 04:03 WIB

Jakarta ‐ Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis survei yang menyebut mayoritas publik khawatir kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan terganggu jika mengurusi Partai Demokrat (PD). Tindakan SBY tersebut disebut tepat sebagai langkah menyelamatkan PD. "Jika tidak turut campur, justru SBY melakukan kesalahan," ujar Ketua DPP PD Ulil Abshar Abdhalla lewat rilis kepada detikcom, Kamis (21/2/2013). Turunnya SBY untuk mengurusi PD disebut sebagai langkah yang bijaksana di mana SBY berusaha menyelamatkan partai yang mengusungnya sebagai presiden, "Tentu SBY tepat dan sudah seharusnya ikut menyelamatkan 'kapal yg sedang tenggelam' (the sinking ship) ini," terangnya. Selain itu, sejak berada di bawah komando Anas Urbaningrum, lanjut Ulil, elektabilitas PD terus merosot tanpa pernah mengalami kenaikan, dari 21%, 19%, 16%, 11%, 8,3%, dan terakhir merosot lagi ke angka 6,9%. "Ini tentu tren yang amat mencemaskan," kata Ulil. Ulil meyakini, dengan 'ikut campurnya' SBY ke PD, akan semakin menaikkan moral para kader, dan dengan demikian menstimulasi tindakan penyelamatan partai oleh seluruh kader PD di seantero tanah air. (fiq/ahy)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/21/040348/2175609/10/ulil‐ nilai‐langkah‐sby‐selamatkan‐pd‐tepat

110

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal: 'Hoax' Kalau Menkeu Bantah Tak Bertemu Anas dan Nazar Penulis Waktu

: Edward Panggabean : 21 Februari 2013 | 01:01 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Rizal Mallarangeng pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang kalau Agus membantah tidak pernah bertemu Ketua Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Demokrat Muhammad Nazaruddin adalah tidak benar.

menyatakan, menyebutkan Umum Partai Umum Partai

"Saya (Rizal) ketemu Nazaruddin 5 hari lalu. Katanya benar pada Oktober 2010 ada pertemuan antara Nazar, AU, dan Agus Martowardoyo di restoran Ritz Charlton," kata Rizal di Kantor Freedom Institute, Jakarta, Rabu (20/2/2013). Dia menjelaskan, dari keterangan Nazar semula pertemuan tersebut membahas soal pajak. Tapi, Nazaruddin mengatakan kepada Anas supaya ikut menanyakan mengenai anggaran Hambalang tahun jamak atau multiyears. Akhirnya terjadilah pembicaraan mengenai hal itu. "Nazar mengaku mengingatkan Anas soal Hambalang. Beberapa bulan kemudian keluar izin. Jadi apakah akibat dari pertemuan tersebut untuk mendesak, wallahualam. Yang pasti keterangan yang bersangkutan (Agus Martowardojo) tidak benar," ucap Rizal. Namun dari keterangan Nazaruddin itu, Rizal menduga proyek Hambalang cair setelah Agus bertemu kedua orang tersebut. Karena ada sejumlah kejanggalan soal pencairan dana proyek itu. Salah satunya terkait 2 surat berbeda dari Kementerian Keuangan yang dikeluarkan hanya dalam waktu yang tidak begitu lama. "Dalam surat tertanggal 15 November 2010, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Ani Ratnawati mengatakan, permohonan multiyears Hambalang belum dapat diproses karena masih terdapat sejumlah kekurangan," tutur Rizal.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/517817/rizal‐hoax‐kalau‐menkeu‐ bantah‐tak‐bertemu‐anas‐dan‐nazar

111

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ironisnya dalam surat itu, sama sekali tidak disebut kekurangan permohonan karena belum ditandatangani sang Menpora Andi Mallarangeng, selaku pengguna anggaran. "Anehnya meski baru saja dikatakan ada kekurangan, tiba‐tiba dalam waktu tidak sampai 3 minggu, keluar surat baru dari Kemenkeu yang menyatakan permohonan proyek multiyears Hambalang disetujui," terangnya. (Frd)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/517817/rizal‐hoax‐kalau‐menkeu‐ bantah‐tak‐bertemu‐anas‐dan‐nazar

112

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Rizal Menilai, Menkeu Turut Bertanggung Jawab Penulis

:Â

Waktu

: Kamis, 21 Februari 2013 | 11:01 WIB

Jakarta, GATRAnews â&#x20AC;? Juru Bicara Keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, menilai, pencairan dana proyek pembangunan fasilitas olah raga Hambalang sebesar Rp 1,2 trilyun, merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan Agus Marto Wardojo. "Pencairan dana multiyears proyek Hambalang, itu kan tanggung jawab penjaga keuangan negara, yaitu Menkeu. Syaratnya, kan harus ada tandatangan menteri pengguna anggaran, dalam hal ini Menpora. Tapi meski tidak ada, kenapa diloloskan?" ujar Rizal, mempertanyakan Agus, pada konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (20/2). Menurutnya, jika tanda tangan merupakan syarat pencairan anggaran, lalu kenapa pengajuan yang tidak ditandatangani Menpora bisa disetujui. "Beliau (Agus, Red.) sadar nggak kalau melanggar aturan yang dibuat lembagannya sendiri? Atau apa memang ada yang memaksa Agus mencairkan, walaupun salah?" cetus Rizal. Selain mempersoalkan tanda tangan dalam proses pengajuan anggaran, Rizal juga mempertanyakan pernyataan Agus soal multiyers mengenai alokasi anggaran merupakan tanggung jawab Kemenpora dan Komisi X DPR RI. Menuurutnya, bahwa yang mengucurkan anggaran tersebut adalah Kemenkeu. "Menteri boleh memohon dan berikan rekomendasi teknis, diajukan ke DPR Komisi X. Kalau Komisi X setuju, maka Menkeu turunkan dana," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa malam, (19/2), Menkeu menyebut mantan Menpora Andi Mallarangeng yang paling bertanggung jawab dalam proyek pembangunan pusat sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat itu.

Sumber : http://goo.gl/OWZaq

113

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

"Sebagai pengguna anggaran, tentu yang bertanggung jawab adalah Menpora atas semua rencana pelaksanaan laporan pertanggungjawaban. Bahkan, ketika ingin menerbitkan surat perintah membayar pun yang harus mengkaji formal dan materilnya, adalah dari Kemenpora," ujar Agus. Kasus inii terungkap setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, membeber dugaan telah terjadi penggelembungan anggaran proyek Hambalang. Akibatnya, negaraÂ diduga mengalami kerugian hingga ratusan milyar lebih. (IS)

Sumber : http://goo.gl/OWZaq

114

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Pengacara Anas Bantah Pernyataan Rizal Mallarangeng Penulis

: Karta Raharja Ucu; Ira Sasmita

Waktu

: Kamis, 21 Februari 2013 | 21:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA ‐‐ Firman Wijaya, kuasa hukum Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan pernyataan Rizal Mallarangeng tentang pertemuan antara Anas, Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Hotel Ritz‐Carlton tidak benar. "Tidak ada, Pak Agus dan Pak Mahfud juga sudah bantah. Kalau sekadar bicara saja bisa, tapi fakta hukumnya gimana," kata Firman ketika dihubungi, Kamis (21/2). Menurut Firman, siapa pun bisa mengeluarkan pernyataan mengenai kasus yang dihadapi Anas. Tetapi, Anas, melalui kuasa hukum hanya akan menanggapi berdasarkan fakta hukum yang ada. "Kami rasa pernyataan Pak Agus kemarin juga telah mengungkap banyak fakta baru. Kami akan tanggapi jika sudah jelas secara hukum," ujar Firman. Sebelumnya, juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, meminta KPK menelusuri informasi yang menyatakan Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah bertemu dengan Anas Urbaningrum serta Muhammad Nazaruddin di Hotel Ritz‐Carlton sekitar 15 November hingga 1 Desember 2010. Pertemuan itu terjadi sebelum Menkeu memberi persetujuan anggaran multi years atau tahun jamak untuk pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat senilai Rp 1,2 triliun.

Sumber : http://goo.gl/SWqBf

115

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Anas Tersangka, Demokrat Tunggu Keputusan Majelis Tinggi Penulis

: M Iqbal

Waktu

: Jumat, 22 Februari 2013 | 20:20 WIB

Jakarta ‐ Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Saat ini DPP Demokrat menunggu sikap Majelis Tinggi soal penetapan tersangka Anas ini. "Kami menunggu langkah‐langkah lebih lanjut dari Majelis Tinggi Partai Demokrat," kata Ketua Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdala, dalam pesan singkat kepada detikcom, Jumat (22/2/2013). Menurutnya, semua keputusan termasuk soal siapa yang menggantikan Anas dalam posisi ketua umum, akan ditentukan oleh Majelis Tinggi. "Pokoknya, kami menunggu keputusan Majelis Tinggi saja," tegasnya. KPK baru saja mengumumkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. KPK menumukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Anas sebagai tersangka. (iqb/rmd)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/22/202016/2177483/10/anas‐ tersangka‐demokrat‐tunggu‐keputusan‐majelis‐tinggi

116

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Kuasa Hukum Pastikan Anas Masih di Jakarta Firman Wijaya menilai penetapan Anas sebagai tersangka terlalu cepat.

Penulis

: Desy Afrianti; Rohimat Nurbaya

Waktu

: Jum'at, 22 Februari 2013 | 21:39 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Usai ditetapkannya status Anas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kuasa hukum ketua umum Demokrat itu langsung mendatangi rumah Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur. Firman Wijaya tiba sekitar pukul 20.30 WIB, Jumat, 22 Februari 2013. "Saya ingin mempelajari dulu dengan klien saya, kebocoran sprindik ini sepertinya kok ada kesan menggeser, ini cukup mengganggu, ini kan banyak yang memperdebatkan," ujar Firman di kediaman Anas Urbaningrum, Kompleks Angkatan Laut, Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Firman menilai, penetapan Anas sebagai tersangka terlalu cepat. Sebagai kuasa hukum, dia hanya ingin memastikan mengapa penetapan itu sangat cepat. Menurut dia, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firman belum berkomunikasi dengan Anas. "Saya hanya membaca di berbagai media bahwa ini begitu cepat. Sebagai kuasa hukum, sprindik bocor ini sebuah proses abnormal. Ini saya mau pelajari dulu. Saya baru pertama kali mengalami sprindik seperti ini, saya mau ketemu. Saya belum berhubungan dengan beliau saat ini," ucapnya. Sementara itu, Firman memastikan saat ini Anas masih berada di Jakarta. "Masih ada di Jakarta. Terakhir, saya berkomunikasi dengan beliau kemarin dan sebelumnya juga," ujarnya. (art)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/392592‐kuasa‐hukum‐ pastikan‐anas‐masih‐di‐jakarta

117

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Jadikan Anas tersangka, Mallarangeng bersaudara puji KPK Penulis Waktu

: Ya'cob Billiocta : Sabtu, 23 Februari 2013 | 01:22:00 WIB

Adik sekaligus juru bicara Andi Mallarangeng, Andi Rizal Mallarangeng memuji langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka korupsi proyek sport center Hambalang. Rizal berharap, usai Anas, KPK juga harus memberi status tersangka kepada Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso, dan Ketua konsorsium proyek Hambalang Teuku Bagus. "Kalau Anas, Mahfud, dan Teuku Bagus jadi tersangka, ini kasus Hambalang akan kebuka semua ke arah yang lebih besar," kata Rizal saat dihubungi, Jumat (22/2). Menurut Rizal, KPK harus memproses lebih lanjut terkait status baru Anas tersebut. Sebab, penetapan tersangka, masih membuka peluang Anas untuk membela diri. "Ini langkah yang baik. Jangan berhenti di sini, ini kan bukan sekadar mencari siapa yang salah atau benar dari kasus ini. Ini supaya jadi negara yang lebih baik," lanjutnya. Rizal mengaku Andi Mallarangeng, yang juga berstatus tersangka Hambalang, sudah mengetahui kabar penetapan dan pencekalan Anas. Menurutnya, KPK sudah memulai langkah maju. "Ini bagian dari langkah besar, harus dimulai dari pada terkatung‐ katung," ungkap Rizal.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/jadikan‐anas‐tersangka‐ mallarangeng‐bersaudara‐puji‐kpk.html

118

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ulil: Anas Punya Rencana Buat Buku Ancaman Politik Penulis Waktu

: Salmah Muslimah : Rabu, 27 Februari 2013 | 16:32 WIB

Jakarta ‐ Anas Urbaningrum memutuskan mundur sebagai Ketua umum Partai Demokrat (PD). Pasca muncur, Anas disebut hendak membuat buku politik yang berisikan ancaman kepada PD dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Ketika beliau (Anas) mundur, beliau punya rencana ingin membuat buku politik yang berisi ancaman politik," ujar Ulil Abshar Abdalla di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2013). Ulil hadir di tempat itu bersama tokoh muda PD lainnya yaitu Ketua DPP PD Didi Irawadi Syamsuddin, Sekretaris DPP PD Rachland Nashidik, dan Kepala Biro Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat DPP PD M Husni Thamrin. Buku politik itu disebut berisikan ancaman kepada Partai Demokrat sebagai partai dan kepada tokoh sentral PD, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami melihat indikasi, Mas Anas ini sebagai heating point terhadap kepentingan yang selama ini tidak suka, sakit hati yang melawan SBY," terangnya. Ulil menyayangkan sikap dari Anas yang hendak mmembuat buku politik tersebut. "Buku politik yang tidak terpuji dan bagi kami disayangkan," ungkapnya. (van/nrl)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/27/163229/2181317/10/ulil‐ anas‐punya‐rencana‐buat‐buku‐ancaman‐politik

119

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ulil: Anas Memang Bayi yang Tak Diinginkan Jadi Ketua Umum PD Penulis

: Salmah Muslimah

Waktu

: Rabu, 27 Februari 2013 | 17:20 WIB

Jakarta ‐ Sabtu (23/2) lalu Anas Urbaningrum berhenti dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Dalam pidatonya Anas sempat mengatakan dia adalah bayi yang tidak diinginkan, rupanya itu memang benar. Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah merespons pernyataan Anas tersebut. "Kata‐kata Pak SBY, Mas Anas kan bilang dalam pidatonya beliau adalah bayi yang tidak diinginkan. Kata Pak SBY betul Mas Anas memang bayi yang tidak diinginkan menjadi ketua umum pada 2010 tapi hanya menjadi sekjen," kata Ulil dalam konferensi pers di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (27/2/2013). Ulil mengatakan SBY sudah menyarankan agar Anas menjadi sekjen Partai Demokrat saja di tahun 2010. Karier politik Anas bisa dibangun dari sekjen partai hingga presiden dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. "Bukan tidak dikehendaki menjadi tidak menjadi ketua umum selamanya. Pada 2010 menjadi sekjen dulu nanti 2015 jadi ketua umum mungkin 2019 bisa menjadi presiden," ujar Ulil. Ulil mengungkapkan, pPernyataan SBY tersebut dikatakan satu hari setelah Anas pidato. "Pak SBY bilang begitu, mungkin hari Minggu. Saya enggak ketemu tapi saya tahu pasti secara verbal Pak SBY mengatakan betul tidak diinginkan menjadi ketum di 2010," kata Ulil. Menurutnya, jika saran tersebut diikuti bisa jadi Partai Demokrat tidak akan terkena prahara seperti ini. "Kalau itu diikuti Demokrat akan lebih bagus tapi ya sudahlah nasi sudah menjadi buburlah," tambahnya. (slm/nrl)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/27/172015/2181391/10/ulil‐ anas‐memang‐bayi‐yang‐tak‐diinginkan‐jadi‐ketua‐umum‐pd

120

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Misi Demokrat Ganjal Prabowo & Ical, Golkar: PD Sedang Panik Penulis Waktu

: Ahmad Toriq : Rabu, 27 Februari 2013 | 18:57 WIB

Jakarta ‐ Partai Golkar merasa heran dengan misi menjegal pencapresan Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie yang diutarakan golongan muda Partai Demokrat (PD). Golkar menilai Demokrat sedang panik. "Kami partai Golkar merasa heran dengan pernyataan itu. Karena tidak ada hak di negara pun mencegah orang menjegal jadi presiden. Mari menjaga demokrasi yang baik dan benar," kata Wasekjen Golkar, Leo Nababan, saat dihubungi, Rabu (27/2/2013). Leo menilai pernyata golongan PD itu dilatarbelakangi kepanikan terkait kondisi internal PD saat ini. Dia pun menyayangkan pernyataan golongan muda PD itu. "Boleh saja khawatir, tapi jangan mencegah calon lain. Jangan panik, jangan ngeluarin jurus cina mabok. Mari jalankan demokrasi dengan sehat," ujarnya. Leo menegaskan pencapresan Ical sudah final. Golkar akan mengusung Ical apapun yang terjadi. "Yang pasti pencalonan ARB sudah final, baik dari internal dan eksternal," tutupnya.

(trq/mok)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/27/185717/2181549/10/misi‐ demokrat‐ganjal‐prabowo‐ical‐golkar‐pd‐sedang‐panik

121

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Jika Kalah Lagi di Pilgub Sumut, Golkar Harus Evaluasi Pencapresan Ical Penulis Waktu

: Ramdhan Muhaimin : Kamis, 28 Februari 2013 | 07:34 WIB

Jakarta ‐ Jagoan Partai Golkar keok dalam dua pilgub strategis, yakni di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Padahal elektabilitas partai 'pohon beringin' itu menurut beberapa survei menjadi pemenang jika pemilu digelar hari ini. Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) dari FISIP Universitas Indonesia, Reni Suwarso mengatakan Pilgub Sumatera Utara yang akan digelar 7 Maret mendatang menjadi poin penting bagi Partai Golkar untuk mengevaluasi pencapresan ketumnya Aburizal Bakrie (Ical).

"Perlu dievaluasi, tapi bukan membatalkan. Karena kalau mengkoreksi untuk membatalkan harusnya sejak lama, bukan saat ini. Untuk Aburizal Bakrie ada beberapa hal seperti kurang membawa suara (vote getter) dan tidak mengakar rumput," ujar Reni saat dihubungi, Kamis (28/2/2013). Menurut Reni, yang harus dilakukan Partai Golkar terhadap capres Ical bukan lagi sekadar pencitraan, tapi bagaimana menawarkan program‐program terobosan kepada masyarakat. Partai Golkar juga harus melakukan konsolidasi. Dia menjelaskan dalam pemilu harus dipisahkan antara faktor figur atau individu dan parpol pengusungnya. Dalam pemilu legislatif, faktor parpol sangat menentukan. Namun dalam pemilu eksekutif seperti pilkada ataupun pilpres, faktor figur yang ditawarkan kepada publik justru sangat menentukan. "Sistem pemilu di seluruh dunia, pemilu seperti pilkada atau pilpres itu adalah sistem majoritarian. Artinya, faktor figur yang dilihat sangat menentukan. Sementara dalam pemilu legislatif, sistem proporsional representatif. Sehingga dalam sistem majoritarian, mesin partai relatif kurang efektif, karena yang efektif adalah timses kandidat," tuturnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/28/073449/2181779/10/jika‐ kalah‐lagi‐di‐pilgub‐sumut‐golkar‐harus‐evaluasi‐pencapresan‐ical

122

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Karena itu, Reni mengatakan, ketika jago Golkar di beberapa pilkada provinsi gagal, maka sudah semestinya Partai Golkar mengevaluasi pencapresan Ical dengan memperkuat program dan konsolidasi. Apalagi menghadapi Pilgub Sumut nanti, menurutnya, Partai Golkar kembali harus bersiap jika nanti pasangan kandidat yang diusungnya kembali tumbang. "Karena setahu saya dari beberapa survei, incumbent Pak Gatot dan Pak Erry masih sangat kuat. Chairuman Harahap yang diusung Golkar agak kurang," tuturnya. Setelah Pilgub Jabar, 14 pilgub lainnya akan digelar tahun ini. 14 Pilgub ini bisa menjadi barometer kekuatan partai politik di pemilu 2014 mendatang. 14 Pilgub tersebut antara lain Sumatera Utara (Sumut), Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Papua. (rmd/iqb)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/28/073449/2181779/10/jika‐ kalah‐lagi‐di‐pilgub‐sumut‐golkar‐harus‐evaluasi‐pencapresan‐ical

123

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Misi Demokrat Ganjal Prabowo & Ical, Agung: Biarkan Saja, Jangan Terpancing Penulis Waktu

: Mega Putra Ratya : Kamis, 28 Februari 2013 | 17:25 WIB

Jakarta ‐ Golongan Muda PD mengungkap misi partainya yang ingin menjegal pencapresan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono meminta para politis Golkar tidak terpancing. "Yah saya nggak maulah menambah keruh suasana saya anggap itu ucapan pribadilah. Tapi bukan misi lembaga dan misi partai tapi pribadi dan saya enggak perlu tanggapin," ujar Agung Laksono di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (28/2/2013). Agung mengatakan jika hal seperti itu ditanggapi, maka tidak akan selesai. Situasi akan semakin panas jika hal itu ditanggapi. "Kalau main sahut‐sahutan nggak selesai‐selesai ini nanti suasana panas ini. Saya kira saya anjurkan dengan teman‐teman saya jangan terpancing biarkan saja, anak muda," Golongan Muda PD itu terlalu bersemangat ya Pak? "Iya," jawabnya singkat. Misi Partai Demokrat (PD) saat ini rupanya adalah mencegah Aburizal Bakrie (Ical) dan Prabowo Subianto menjadi presiden. Setidaknya itu disampaikan golongan muda di DPP PD. "Tugas utama Demokrat mencegah Ical dan Prabowo menjadi presiden," kata Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat (PD), Rachland Nashidik, dalam konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/02/28/172509/2182537/10/misi‐ demokrat‐ganjal‐prabowo‐ical‐agung‐biarkan‐saja‐jangan‐terpancing

124

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng: Agus Marto Tak Pantas jadi Gubernur BI Penulis Waktu

: Rizky Amelia : Senin, 04 Maret 2013 | 18:38 WIB

Jakarta ‐ Rizal Mallarangeng menilai bahwa Agus Martowarodjo tidak pantas menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal itu dikatakan oleh Rizal di kantor KPK, Senin (4/3). "Kalau saya bilang, nggak pantas (Agus Marto jadi Gubernur BI)," kata Rizal. Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengirimkan nama kandidat calon Gubernur BI ke DPR. Presiden hanya mengajukan satu calon, yaitu Menkeu Agus Martowardojo. Rizal menilai, Agus tidak pantas menduduki posisi tersebut, dikarenakan kinerjanya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dianggap gagal. Terlebih terkait pengucuran dana untuk proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Bukit Hambalang, Jawa Barat. "Sampai sekarang, kita belum mendengarkan kenapa dia (Agus) menyalahi peraturannya sendiri, tentang menurunkan Rp1,2 triliun itu ke proyek Hambalang. Itu kan tanggung jawabnya Agus Marto," kata Rizal. Menurut Rizal, apabila tanggung jawab yang diemban oleh Agus gagal dilaksanakan, maka Rizal mengkhawatirkan akan terjadi kebocoran besar saat Agus menjabat Gubernur BI. "Kalau tanggung jawab itu saja gagal, (jadi) Gubernur Bank Indonesia bisa bolong lagi," kata Rizal. Lebih jauh, sebelumnya oleh Rizal, Agus Marto disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam proyek Hambalang. Rizal berpendapat, perubahan anggaran Hambalang yang kemudian disahkan oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemkeu.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/100110‐rizal‐mallarangeng‐agus‐ marto‐tak‐pantas‐jadi‐gubernur‐bi.html

125

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal pun mempertanyakan mengapa Menkeu meloloskan anggaran proyek Hambalang menjadi tahun jamak tanpa persetujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Padahal, kata Rizal pula, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.56/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, harus ada persetujuan dari kementerian yang mengajukan dan kementerian terkait dengan proyek tersebut. "Seandainya pintu air waduk nggak ditarik (anggaran multiyears ditandatangani), nggak akan ada kasus Hambalang. Penjaga tertinggi pintu air ini adalah Menkeu, dan dibantu soal anggaran oleh Ani," kata Rizal, beberapa waktu lalu.

Sumber : http://www.beritasatu.com/hukum/100110‐rizal‐mallarangeng‐agus‐ marto‐tak‐pantas‐jadi‐gubernur‐bi.html

126

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ical Bakar Semangat Ribuan Kader Golkar di Gedung DPR Penulis Waktu

: M Iqbal : Selasa, 05 Maret 2013 | 15:06 WIB

Jakarta ‐ Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) berpidato di hadapan sekitar 3.000 kader Partai Golkar dalam pertemuan fraksi seluruh Indonesia di Gedung Nusantara 5, DPR. Dalam pidatonya Ical menyampaikan soal Partai Golkar menghadapi Pilpres 2014. "Dari tahun ke tahun, kita mendapat ridho. Kita lihat survei, kalau Pemilu dilakukan saat ini, maka Golkar akan memenangkan Pemilu," kata Aburizal Bakrie di hadapan ribuan kader di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2013). "Tahun 2014 kita nyatakan sebagai tahun kemenangan, insya Allah begitu. Maka betul‐betul 2014 dijadikan tahun kemenangan. Semoga mendapatkan ridho sehingga demikian tahun 2014 jadi kemenanan Partai Golkar pada Pileg dan Pilpres," lanjutnya. "Apakah saudara‐saudra siap?" Tanya Ical "Siap..!!!" Jawab ribuan kader kompak. Dalam pidatonya, Ical juga meminta seluruh kader Golkar bekerja sama memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang. "Jadi kalau bicara pada tahun kemenangan, kenapa saya minta pimpinan frkasi baik di DPR, DPRD Provinsi, kabupaten/kota, karena saudara‐saudaralah yang menjadi ujung tombak pada daerah‐daerah saudara. Rakyat akan menilai apa yang akan disampaikan," kata Ical berapi‐api. Sesekali tempuk tangan riuh dari bangku hadirin. Menurutnya, meski tahun ini tengah ramai konstelasi politik, tetapi kader Partai Golkar harus fokus untuk memenangkan Pemilu yang akan berlangsung sekitar satu tahun lagi.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/05/150650/2186272/10/ical‐ bakar‐semangat‐ribuan‐kader‐golkar‐di‐gedung‐dpr

127

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Meski tahun ini gonjang‐ganjing tahun politik, tetapi kita menggunakan gagasan untuk memenangkan, bukan trik dan fitnah. Kita ajak masyarakat untuk beradu ide dan gagasan untuk memajukan bangsa," ucapnya optimis. Usai memberikan pidatonya, ribuan kader Partai Golkar kompak meneriakkan ARB (Aburizal Bakrie) sebagai Presiden. "ARB? kata moderator. "Presiden..!!!" Jawab ribuan kader. Usai pidato Ical, acara kemudian disambung dengan pemaparan dari ketua fraksi Partai Golkar Setya Novanto. Lalu panel tentang rancangan strategis pemenangan Pemilu. (iqb/van)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/05/150650/2186272/10/ical‐ bakar‐semangat‐ribuan‐kader‐golkar‐di‐gedung‐dpr

128

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Saran Ical untuk Kader Golkar yang Tersangkut Kasus Hukum Penulis Waktu

: Ikhwanul Khabibi : Selasa, 05 Maret 2013 | 21:54 WIB

Jakarta ‐ Sejumlah politikus Partai Golkar khususnya yang duduk di parlemen banyak yang terjerat kasus hukum. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengimbau kadernya yang berurusan dengan hukum agar tetap menjunjung tinggi proses hukum yang dijalaninya. "Kepada semua elemen bangsa, kita mengimbau bahwa jika ada masalah hukum, selesaikan dengan kaidah‐kaidah hukum yang adil dan berbudaya. Kepada mereka yang tersangkut di dalamnya, atau kepada mereka yang bekerja dalam profesi dan jabatan yang terkait dengan semua itu, marilah kita junjung tinggi proses hukum yang benar, tanpa mencampuradukkan dengan kebutuhan publisitas, kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya," ujar Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie. Hal itu dikatakan Ical saat memberi pidato dalam 'Peringatan 45 Tahun Fraksi Golkar Berkiprah untuk Indonesia' di gedung Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (5/3/2013). Seluruh anggota Fraksi Golkar mulai dari DPR hingga DPRD seluruh Indonesia hadir dalam acara ini. Selain itu acara yang dipandu oleh Tantowi Yahya dan Meutya Hafid ini juga dihadiri oleh para petinggi dan sesepuh Golkar. Di antaranya adalah Presiden ke‐3 BJ Habibie, Wapres ke‐10 Jusuf Kalla, dan Akbar Tandjung. Hadir pula Menko Kesra yang juga Waketum Golkar Agung Laksono, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Ketua DPD RI Irman Gusman dan wakilnya Kanjeng Ratu Hemas, serta Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari. Ical juga mengajak seluruh kader GOlkar untuk terus menjaga komitmen dalam mengangkat kesejahteraan rakyat. Komitmen ini terlebih lagi harus dipertebal saat ini. Sebab situasi tanah air di awal tahun 2013 menurutnya agaknya meruncing.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/05/215435/2186749/10/saran‐ ical‐untuk‐kader‐golkar‐yang‐tersangkut‐kasus‐hukum

129

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Penuh hiruk pikuk dalam manuver politik, masalah hukum, serta pertentangan pendapat yang kurang produktif. Begitu banyak dan begitu mudah pihak yang satu menuduh pihak yang lain. Masalah hukum dicampuradukkan dengan politik dan kekuasaan," tuturnya. Ical menegaskan kepada semua kader dan fungsionaris partainya untuk menjauhi semua hal tersebut. Sebab menurut dia, Partai Golkar berdiri di barisan terdepan untuk menunjukkan bahwa politik yang benar adalah politik kesejahteraan, yaitu sebuah upaya bersama untuk memajukan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. "Partai Golkar tidak akan mengikuti irama sesaat yang hanya berisi keriuhan tanpa substansi," ucap Ical. (rmd/rmd)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/05/215435/2186749/10/saran‐ ical‐untuk‐kader‐golkar‐yang‐tersangkut‐kasus‐hukum

130

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Golkar: Ada Peluang Ical‐Dahlan ke Pilpres 2014 Penulis Waktu

: Ahmad Toriq : Senin, 11 Maret 2013 | 16:15 WIB

Jakarta ‐ Niat Dahlan Iskan untuk untuk berlaga di Pilpres 2014 disambut Golkar. Namun bukan sebagai capres, Golkar membuka kemungkinan untuk memasangkan Dahlan Iskan sebagai cawapres Aburizal Bakrie. "Tokoh mana saja yang sekarang menonjol sudah pasti masuk dalam radar kami," kata Wasekjen Partai Golkar, Tantowi Yahya, saat dihubungi, Senin (11/3/2013). Tantowi mengatakan Golkar saat ini sedang menimang‐nimang beberapa nama untuk maju mendampingi Aburizal Bakrie (Ical). Selain Dahlan, ada beberapa nama tenar lainnya. Namun, dia menambahkan, keputusan soal siapa nama yang akan dipilih, diserahkan sepenuhnya kepada Ical. Sayangnya hingga saat ini Ical belum menentukan pilihannya. "Siapa yang akan dipilih, diberikan sepenuhnya ke ARB sesuai dengan keputusan Rapimnas III," ujar pria yang juga penyanyi lagu country ini. Menteri BUMN Dahlan Iskan memang kini tak malu‐malu lagi bicara kans dirinya maju Pilpres 2014. Dahlan menyatakan ingin maju Pilpres jika popularitasnya terus naik dalam survei politik. "Saya lihat perkembangan rating. Kalau itu, tidak banyak yang menyukai saya, saya jangan memaksakan diri. Kalau memang diinginkan, ratingnya naik," kata Dahlan kepada wartawan usai acara di kantor TVRI, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2013). (trq/van)

Sumber : http://goo.gl/ZR1Ln

131

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Cawapres Golkar Wajib Punya Keahlian yang Tak Dimiliki Ical Penulis Waktu

: Moksa Hutasoit : Selasa, 12 Maret 2013 | 06:45 WIB

Jakarta ‐ Partai Golkar terus menginventaris nama‐nama yang bakal disandingkan dengan Aburizal Bakrie (Ical) dalam Pilpres mendatang. Salah satu syarat cawapresnya harus memiliki kemampuan yang tidak dimiliki Ical. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Nurul Arifin, mengatakan ada beberapa kategori yang menjadi rujukan mereka untuk mengaet cawapres. Unsur Jawa menjadi salah satu hal yang patut dikedepankan. Namun satu hal yang juga bakal masuk itung‐itungan Golkar adalah kemampuan cawapres tersebut. Orang itu, lanjut Nurul, harus punya kemampuan yang tidak ada di Ical. "Orang yang skill‐nya tidak dimiliki ARB. Jadi nantinya mereka akan saling melengkapi," ujar Nurul saat berbincang, Selasa (12/3/2013). Golkar juga menegaskan nama‐nama yang beredar masih terus dikaji. Sepertinya, Golkar pun bakal mengeluarkan nama cawapresnya setelah perhelatan Pileg digelar. "Koalisi kan biasanya setelah Pileg, jadi bisa tahu partai mana yang akan bergabung dengan Golkar," tandasnya.

(mok/nvc)

Sumber : http://goo.gl/J6iK0

132

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ical Diusulkan Sebagai Capres Oleh 7 Jenderal, Golkar Sumringah Penulis Waktu

: Ahmad Toriq : Jumat, 15 Maret 2013 | 10:50 WIB

Jakarta ‐ Nama ketum Golkar Aburizal Bakrie diajukan kepada Presiden SBY oleh 7 purnawirawan jenderal sebagai salah satu dari 6 kandidat tokoh yang layak jadi capres. Golkar menanggapi usulan itu dengan positif. "Mengenai diusulkannya ARB sebagai salah satu capres oleh para jenderal tersebut tentu ini merupakan penghargaan bagi kami," kata juru bicara Golkar, Tantowi Yahya, saat dihubungi, Jumat (15/3/2013). Tantowi mengatakan penyebutan nama Aburizal Bakrie oleh para purnawirawan jenderal menandakan capres Golkar itu dihitung memiliki kapasitas kepemimpinan nasional. Golkar pun yakin penyebutan nama Ical tak sembarangan dan sudah dikalkulasi dengan matang. "Sebagai orang‐orang yang matang baik di strategi maupun lapangan, para jenderal tersebut tentu sudah melakukan pemetaan terhadap ARB. Karena beliau dianggap layak dan memenuhi syarat untuk memimpin bangsa ini, nama beliau diajukan," ujar pria yang juga penyanyi country itu. 7 purnawirawan yang diundang ke istana mengusulkan 6 kandidat capres ke SBY. 6 nama yang diusulkan adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie. Mereka akan terus memantau poling terhadap kandidat capres di Pilpres 2014. "Kami melakukan survei secara berkala untuk memantaunya," tandasnya. (trq/van)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/15/105033/2194845/10/ical‐ diusulkan‐sebagai‐capres‐oleh‐7‐jenderal‐golkar‐sumringah

133

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ical Safari di Yogya, Gelar Dialog dengan Petani Hingga Ikut Senam Penulis

: Bagus Kurniawan

Waktu

: Jumat, 15 Maret 2013 | 15:10 WIB

Yogyakarta ‐ Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie bersama sejumlah fungsionaris DPP akan melaksanakan safari politik bertemu dengan kader di seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selama 2 hari, 15‐16 Maret 2013, Ical dijadwalkan berdialog dengan petani dan nelayan hingga ikut senam. "Mulai hari ini sampai besok, ARB (Ical) akan bertemu kader Golkar di 4 kabupaten dan 1 kota," kata Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman kepada wartawan di kantornya, Jl Sudirman, Jumat (15/3/2013). Menurut Gandung, jadwal pertama kunjungan ARB adalah bertemu dengan para ulama se‐Bantul untuk melakukan deklarasi sahabat ARB. Pada sore hari, rombongan akan melakukan dialog dengan petani nelayan di Kabupaten Kulonprogo. "Setelah itu, rombongan akan menuju Dusun Sungapan, Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu Bantul untuk melakukan panen raya padi seluas 48 hektare," katanya. Pada malam harinya, lanjut Gandung, Ical akan memberikan pengarahan kader Golkar se‐DIY. Acara makan malam bersama ini sekaligus pembukaan Rakornis pemantapan pemenangan Pemilu 2014. "Malam hari akan dilanjutkan menuju Malioboro untuk bertemu dengan berbagai komunitas," katanya. Hari Sabtu besok, Ical bersama rombongan akan mengikuti senam sehat "Sak‐Isane (sebisanya) bersama ribuan orang di Lapangan Denggung, Beran, Sleman. Setelah itu, ia memberikan ceramah motivasi dan pemberian bantuan di sekolah dan berdialog dengan wanita karir.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/15/151000/2195189/10/ical‐ safari‐di‐yogya‐gelar‐dialog‐dengan‐petani‐hingga‐ikut‐senam

134

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Terakhir dialog dengan komunitas padagang Pasar Giwangan Umbulharjo Yogyakarta," pungkas Gandung. (bgs/try)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/15/151000/2195189/10/ical‐ safari‐di‐yogya‐gelar‐dialog‐dengan‐petani‐hingga‐ikut‐senam

135

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng: Hutan Gundul Bukan Salah Vila Penulis

: M. Andi Perdana

Waktu

: Jum'at, 15 Maret 2013 | 15:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta ‐ Pendiri Freedom Institute, yang juga pemilik vila di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Rizal Mallarangeng, menyatakan pendirian vila di kawasan konservasi justru bisa berfungsi menjaga hutan. "Kalau vila dibongkar, siapa yang menjaga pohon (di hutan) tersebut?" ujar Rizal kepada Tempo, Jumat, 15 Maret 2013. Menurut dia, jika tak dibangun vila‐vila, pencurian kayu dengan menebang pohon‐pohon di sekitar hutan akan marak. "Itulah yang berdampak negatif bagi lingkungan," ujar Rizal. Dia meyakini, vila dan pemilik vila bukan perkara besar bagi lingkungan hulu sungai. "Persentasenya hanya nol koma sekian," ujar Rizal. Menurut dia, dampak lingkungan terbesar disumbang oleh adanya tambang emas milik BUMN dan ekstraksi gas alam di wilayah itu. "Itulah pelaku sesungguhnya dari kerusakan alam," ujarnya. Menurut Rizal, vila‐vila yang telah berdiri di kawasan tersebut tak perlu dibongkar. "Pemilik vila diajak saja untuk menanam dan menjaga pohon, itu yang benar" ujarnya. Dia mengklaim telah menanam 15 ribu pohon di kawasan tersebut. "Boleh dicek," ujarnya. Rizal dilaporkan memiliki vila di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Letaknya dekat tempat wisata air terjun Curug Seribu. Vila itu dibangun di atas tanah seluas 9,5 hektare yang dibeli pada 2004. Investigasi Majalah Tempo mengungkapkan bahwa pembangunan vila‐vila di kawasan tersebut berdampak buruk bagi lingkungan. Sebab, daya serap air terus menyusut seiring dengan pesatnya alih fungsi lahan di sana.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/03/15/083467266

136

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng Ogah Vilanya Dibongkar Penulis

: M. Andi Perdana

Waktu

: Jum'at, 15 Maret 2013 | 14:55 WIB

TEMPO.CO, Jakarta ‐ Pendiri Freedom Institute, Rizal Malaranggeng, menyatakan kebijakan pembongkaran sejumlah vila, termasuk vila miliknya, di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebagai langkah yang tak tepat. "Buat apa dibongkar?" ujarnya dalam pesan singkat yang dikirim ke Tempo, Jumat, 15 Maret 2013. Ia menyatakan, daripada membongkar vila yang telah dibangun, lebih baik melakukan langkah nyata menyelamatkan lingkungan. "Lebih penting merawat dan menanam pohon, itu baik bagi lingkungan dan hutan," ujar Rizal. Menurut dia, vila‐vila yang berdiri di kawasan konservasi bukan persoalan bagi lingkungan hulu sungai, karena proporsi wilayah vila di TNGHS tak ada artinya. "Hanya nol koma sekian persen," ujar dia. "Masalahnya adalah penggundulan hutan," ujar dia. Menurut Rizal, penggundulan bukan masalah vila atau pemiliknya, melainkan para oknum, seperti pencuri kayu berskala besar yang membuat hutan jadi botak. "Jadi, jangan mencari kambing hitam di tempat yang salah," ujarnya. Rizal dilaporkan memiliki vila di kawasan konservasi TNGHS. Letaknya dekat dengan tempat wisata air terjun Curug Seribu. Vila itu dibangun di atas tanah seluas 9,5 hektare, yang dibeli pada 2004. Majalah Tempo menemukan bahwa pembangunan vila‐vila di kawasan tersebut berdampak buruk bagi lingkungan. Sebabnya, daya serap air di sana terus menyusut seiring dengan pesatnya alih fungsi lahan di lokasi itu.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/03/15/083467253/Rizal‐ Mallarangeng‐Ogah‐Vilanya‐Dibongkar

137

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Sikapi Survei LSI, Golkar Buka Peluang Ical‐Jokowi di Pilpres 2014 Penulis Waktu

: Elvan Dany Sutrisno : Minggu, 17 Maret 2013 | 15:45 WIB

Jakarta ‐ Pasangan Aburizal Bakrie (Ical)‐Joko Widodo (Jokowi) menjadi pasangan capres paling populer versi survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Golkar pun mengkaji kemungkinan menduetkan Ical‐ Jokowi di Pilpres 2014. "Apakah Jokowi ada kemungkinan dipasangkan dengan capres ARB, dapat saya tegaskan bahwa kemungkinan itu ada dan terbuka," kata Ketua DPP Golkar, Hajriyanto Y Tohari, saat berbincang, Minggu (17/3/2013). Namun Golkar belum membicarakan secara formal hal itu. Namun pada saatnya nanti Rapimnas Golkar akan membahas siapa saja cawapres yang pantas mendampingi Ical. "Nanti pada saatnya Rapim Partai Golkar akan mengajukan nama atau nama‐nama bakal cawapres kepada Capres ARB untuk dipilih dan ditetapkan sebagai cawapres," katanya. Rapimnas Partai Golkar kemungkinan digelar dalam waktu cepat agar pencapresan Ical bisa digenjot jauh‐jauh hari. "Bisa Rapim tahun ini, bisa juga rapim tahun 2014. Pokoknya Partai Golkar akan mengambil keputusan dalam waktu yang tepat!"tandasnya. Sebelumnya hasil analisis LSI, pasangan Ical‐Jokowi diperhitungkan lebih kuat dari pasangan Megawati Soekarnoputri‐Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto‐Hatta Rajasa. LSI menganalisis berhasil hasil survei terakhir terhadap kandidat capres dan cawapres pada bulan Maret 2013.

Sumber : http://goo.gl/RsYNx

138

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Untuk kandidat capres, survei LSI menempatkan Megawati teratas diikuti Ical dan Prabowo. Sementara untuk cawapres, Jokowi menjadi cawapres paling potensial diikuti JK dan Hatta.

(van/mad)

Sumber : http://goo.gl/RsYNx

139

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Disebut Jadi Pendamping Ical di 2014, Jokowi: Saya Nggak Mau Penulis Waktu

: Syarifah Nur Aida : Minggu, 17 Maret 2013 | 18:42 WIB

Jakarta ‐ Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA memasang‐masangkan Joko Widodo sebagai cawapres pendamping Aburizal Bakrie. Namun Jokowi tak sudi. Jokowi belum memikirkan Pilpres 2014. "Saya nggak mau mikir," kata Jokowi. Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri seminar Entrepreneurship yang digelar di Gedung Smesco, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2013) Jokowi tak ingin diganggu dengan survei semacam ini. LSI Denny JA memang memasang‐masangkan Aburizal Bakrie (Ical) dengan Jokowi dan menganalisis pasangan ini lebih potensial dibandingkan Prabowo Subianto‐Hatta Rajasa, dan Megawati Soekarnoputri‐Jusuf Kalla (JK). Partai Golkar juga merespons survei LSI dengan membuka peluang menduetkan Ical dan Jokowi di Pilpres 2014. Namun Jokowi lebih tertarik membantu anak muda untuk menjadi pebisnis mandiri. "Mau membangun sebuah pola, kalau di teknologi itu ya teknopark," kata Jokowi yang baru saja memaparkan pengamalamannya menjadi pebisnis di hadapan ratusan anak muda tersebut. Jokowi tak mau memikirkan poling elektabilitasnya. Dia belum berpikir melangkah ke Pilpres. "Jangan ditanya yang itu dulu (soal pencapresan). Saya nggak mikir survei, poling, elektabilitas," katanya. Apalagi masih banyak juga tugas Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta "Saya mau mikir Marunda, Ciliwung, Pesanggrahan," tutupnya. (van/fjp)

Sumber : http://goo.gl/SJN6y

140

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Golkar Mengaku Tak Khusus Incar Jokowi untuk Diduetkan dengan Ical Penulis Waktu

: Indra Subagja : Senin, 18 Maret 2013 | 07:57 WIB

Jakarta ‐ Jokowi ibarat bunga desa yang diincar para jejaka. Nama Jokowi seolah menjadi jaminan mutu untuk sukses di Pilpres 2014. Kini nama Jokowi dikait‐kaitkan dengan Ketum Golkar Aburizal Bakrie atau Ical. Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut apabila Ical dipasangkan dengan Jokowi, kemungkinan bisa merengkuh kursi 2014. Tapi Jokowi sudah membuat pernyataan. Dirinya tidak memikirkan soal Capres. Golkar pun menahan diri. Nama Jokowi sama sekali belum dibicarakan di internal. "Belum ada pembahasan Cawapres yang akan disandingkan dengan capres PG sampai hari ini. Sebagai wacana boleh‐boleh saja. Kemarin dalam acara silaturahmi DPD PG Kota Yogyakarta di Pasar Giwangan, Yogya, gambar Sultan HBX dipasang besar‐besar dengan tulisan Cawapres PG 2014," kata Ketua DPP Golkar, Hajriyanto Y Tohari saat berbincang, Senin (18/3/2013). Bahkan, lanjut Hajri, nama Jokowi di internal‐struktural partai belum pernah ada yang menyebutnya secara eksplisit. "Dalam wacana yang sifatnya informal banyak sekali nama‐nama yang disebut," imbuhnya. Sedang menurut orang dekat Ical, Lalu Mara Satria Wangsa, sampai saat ini belum ada pembicaraan soal duet Ical‐Jokowi. "Beliau (Ical‐red) belum bicara, beliau kerja terus, untuk partai. Soal cawalpresnya, pada saatnya nanti akan diumumkan," imbuhnya. Nama Cawapres akan diumumkan pada Rapimnas Partai Golkar yang akan digelar tahun ini atau awal 2014. "Dan yang mengumumkan beliau langsung. Saya belum pernah dengar beliau ngomong soal Pak Jokowi sebagai salah satu cawapres," jelasnya. (ndr/fjp)

Sumber : http://goo.gl/kYggO

141

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ical Salip Prabowo, Gerindra Ragukan Hasil Survei LSI Denny JA Penulis Waktu

: Ahmad Toriq : Senin, 18 Maret 2013 | 10:47 WIB

Jakarta ‐ Gerindra mempertanyakan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon meragukan metode survei yang dilakukan LSI. "Perlu dicek metodologi dan samplenya," kata Fadli saat dihubungi, Senin (18/3/2013). Dalam survei yang dipublikasikan LSI pada Minggu (17/3) kemarin, ada tiga hal utama yang disurvei, yaitu elektabilitas parpol, capres dan cawapres. Pada elektabilitas capres, Prabowo menempati urutan ketiga di bawah Megawati Soekarnoputri dan Aburizal Bakrie. Hasil ini dipertanyakan oleh Fadli Zon karena berbeda dengan hasil survei lain yang posisi dua besarnya selalu diisi oleh Prabowo dan Megawati. "Agak aneh survei LSI kali ini," ujarnya. Selain itu, keanehan survei itu adalah tak ditempatkannya dua tokoh yang kerap disebut sebagai capres potensial, yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla, dalam jajaran capres. Kedua tokoh itu hanya masuk dalam survei cawapres. Berikut beberapa hasil survei LSI Denny JA yang dianggap aneh: Elektabilitas capres 1. Megawati Soekarnoputri: 20,7 persen 2. Aburizal Bakrie: 20,3 persen 3. Prabowo Subianto: 19,2 persen 4. Wiranto: 8,2 persen 5. Hatta Rajasa: 6,4 persen 6. Ani Yudhoyono: 2,4 persen 7. Surya Paloh: 2,1 persen

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/18/104707/2196512/10/ical‐ salip‐prabowo‐gerindra‐ragukan‐hasil‐survei‐lsi‐denny‐ja

142

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

8. Suryadharma Ali: 1,9 persen 9. Muhaimin Iskandar: 1,6 persen 10. Anis Matta: 1,1 persen Belum memutuskan: 16,1 persen Elektabilitas cawapres 1. Joko Widodo: 35,2 persen 2. Jusuf Kalla: 21,2 persen 3. Hatta Rajasa: 17,1 persen 4. Mahfud MD: 15,1 persen 5. Suryadharma Ali: 2,9 persen 6. Muhaimin Iskandar: 2,2 persen 7. Anis Matta: 1,9 persen 8. Nama lain (Chairul Tanjung, Gita Wirjawan): 2,1 persen Belum memutuskan: 2,3 persen (trq/van)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/18/104707/2196512/10/ical‐ salip‐prabowo‐gerindra‐ragukan‐hasil‐survei‐lsi‐denny‐ja

143

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Akbar: Elektabilitas Ical Harus Terus Naik Penulis Waktu

: Mulya Nurbilkis : Jumat, 29 Maret 2013 | 21:10 WIB

Jakarta ‐ Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung berharap tingkat keterpilihan (elektabilitas) Aburizal Bakrie terus naik jelang Pemilu 2014. Target Golkar, Ical nantinya terpilih menjadi presiden. "Yang menjadi soal adalah bagaimana elektabiltas Aburizal Bakrie naik karena tentu Golkar memiliki kepentingan capres dari Golkar meraih kemenangan. Jadi harus diupayakan terus," ujar Akbar di Jakarta, Jumat (29/3/2013). Tapi pengurus dan kader Golkar lanjut Akbar juga harus menaikkan elektabilitas partai. "Karena elektabilitas partai tinggi, partai bisa langsung mencalonkan presiden," katanya. Akbar berharap kasus Pemilu 2009 tidak terulang, di mana partai harus berkoalisi dengan partai lain karena tidak memenuhi batas minimum syarat mengajukan presiden. "Memang elektabilitas partai memiliki hubungan yang erat dengan meningkatkan elektabilitas calon presiden," tegasnya. Pencalonan Ical sudah final berdasarkan keputusan Rapimnas Golkar. Meski begitu, partai tetap mengevaluasi tren hasil survei terkait elektabilitas Ical. "Seandainya nanti ada soal‐soal mengenai elektabiltas yang memperlihatkan tren elektabilitas yang tidak naik‐naik, kan bisa saja ada pertanyaan," ujarnya. (fdn/rmd)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/29/211024/2207038/10/akbar‐ elektabilitas‐ical‐harus‐terus‐naik

144

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Karangan Bunga dari Ical untuk KLB Partai Demokrat Penulis

: Ahmad Toriq

Waktu

: Sabtu, 30 Maret 2013 | 08:08 WIB

Denpasar â&#x20AC;? Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) turut 'hadir' di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD). Ical mengirim karangan bunga ucapan selamat atas pelaksanaan KLB PD. Karangan bunga dari Ical terletak di depan arena kongres di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Sabtu (30/3/2013). Ukuran karangan bunga itu sekitar 1,5 x 1,5 meter persegi. Tulisan di karangan bunga dibuat dengan print digital. Karangan bunga itu bertuliskan 'Selamat & Sukses Kongres Luar Biasa Partai Demokrat dari Aburizal Bakrie'. Karangan bunga tersebut diletakkan berjejer dengan belasan karangan bunga lainnya. Kebanyakan karangan bunga lain berasal dari internal PD. Selain dari Ical, karangan bunga lain yang datang dari pihak luar PD adalah dari Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta. Golkar tampaknya memberi sambutan hangat untuk PD di Bali. (trq/rmd)

Sumber : http://goo.gl/1hvEH

145

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Golkar: Mahfud MD Diproyeksikan Jadi Cawapres Ical Penulis

: Sukma Indah Permana

Waktu

: Selasa, 02 April 2013 | 00:57 WIB

Jakarta ‐ Aburizal Bakrie atau Ical masih mencari pendamping untuk maju di Pilpres 2014 nanti. Nama Mahfud MD digadang‐gadang menjadi calon cawapres bagi Ical. "Belum sampai pada kita membandingkan, tapi baru sampai pada kita menginventarisasi tokoh‐tokoh nasional yang diproyeksikan akan mendampingi Ical. Dan Pak Mahfud adalah salah satunya," ujar Sekjen Golkar, Idrus Maham. Hal ini disampaikan Idrus usai menghadiri acara open house yang digelar di rumah pribadi Mahfud MD di Jalan Haji Saidi No 43A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2013). Nama Mahfud muncul mulai karena tingkat elektabilitasnya di berbagai survei cukup tinggi. Meski begitu, Idrus mengatakan Golkar akan melihat perkembangan dinamika politik ke depan. "Pak Mahfud ini memang salah satu yang sering muncul di dalam DPD maupun masyarakat yang diproyeksi akan mendampingi Pak Ical. Itu salah satu nama," jelasnya. Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung. Akbar melihat Mahfud memiliki peluang besar untuk maju di pilpres 2014. "Kita lihat memang Prof Mahfud sekarang elektabilitasnya tinggi. Dengan demikian tentu beliau punya peluang untuk menduduki jabatan puncak di negara kita, baik sebagai presiden ataukah itu wapres," ujar Akbar. Lalu, sudah adakah komunikasi antara Ical dan Mahfud? Akbar menjawab ada. "Kalau Aburizal Bakrie dan Prof Mahfud tentu saya kira selalu berkomunikasi. Tapi secara resminya belum," tuturnya. (sip/a2s)

Sumber : http://goo.gl/eJIoH

146

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Aburizal Bakrie: Jangan Cinta Perusahaan, Tapi Cintai Istri Anda Penulis

: Angga Aliya

Waktu

: Rabu, 03 April 2013 | 12:34 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Pemilik Kelompok Usaha Bakrie sekaligus kandidat calon presiden Republik Indonesia 2014, Aburizal Bakrie, memberi sinyal perusahaanâ&#x20AC;?perusahaannya siap dijual. Pria yang akrab disapa Ical ini beralasan, jangan jatuh cinta kepada perusahaan, lebih baik kepada istri sendiri. "Anda jangan jatuh cinta kepada perusahaan. Anda harus jatuh cinta kepada istri Anda," katanya dalam artikel Financial Times yang mewawancarai Aburizal Bakrie soal pencapresan dan situasi bisnisnya dikutip detikFinance, Rabu (3/4/2013). Financial Times membeberkan, Grup Bakrie berencana membeli kembali saham perusahaan tambangnya, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dari Bumi Plc, namun masih kekurangan uang. Sehingga, beberapa analis menilai, Grup Bakrie harus menjual salah satu perusahaan medianya demi mendapatkan uang, seperti tertulis dalam artikel Financial Times tersebut. Lalu perusahaan Bakrie mana lagi yang akan dijual? "Semuanya dijual di harga yang tepat," tambah Ical. Seperti diketahui, beredar kabar Grup Bakrie berniat menjual kepemilikan sahamnya di PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), anak usahanya yang bergerak di bidang media massa. Beberapa yang kabarnya melakukan penawaran adalah pengusaha lokal Chairul Tanjung (CT) dan Pemilik Grup MNC Hary Tanoesoedibjo. Rumor yang beredar, kesepakatan jual beli sudah terjadi dengan CT di harga Rp 1.200 per lembar, jauh lebih tinggi dari harga di pasar yang hanya Rp 650 pada perdagangan kemarin.

Sumber : http://goo.gl/o1o3a

147

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Beberapa pelaku pasar menilai rumor itu sengaja disebarkan demi menggenjot harga saham VIVA, karena belum ada kesepakatan atas perjanjian jual beli saham itu.

Sumber : http://goo.gl/o1o3a

148

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Sambut Aburizal Bakrie, Grup Drum Band TK Harus Nunggu 3 Jam Penulis

: Muhammad Aminudin

Waktu

: Jumat, 05 April 2013 | 13:07 WIB

Malang ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan mengunjungi Sentra Industri Tempe di Sanan, Kota Malang. Sayangnya, kedatangan calon presiden dari Partai Golkar ini molor 3 jam, dan membuat tim drum band TK Muslimat NU 22 kecapekan dan kepanasan. "Anak‐anak dibuat menunggu, mereka sampai kecapekkan," kata Yusi Pridaning salah satu guru pengawas Tim Drum Band dari TK Muslimat NU 22. Dia mengaku, tim drum band sudah siap menyambut Ical sejak pukul 09.00 WIB. Namun, tamu yang akan disambut baru tiba pukul 11.30 WIB. Menurut Yusi, grup drum band binaannya diminta menyambut kehadiran Ical yang akan menemui para pengrajin tempe. "Kami hanya bisa kasihan, anak‐anak jadi menunggu lama, mereka masih kecil," tuturnya. Kekesalan nampak pada raut wajah seluruh personel grup drum band, karena mereka sudah lama bersiap di sepanjang jalan yang akan dilewati Ical. Karena menunggu lama, menjelang salat Jumat, seluruh personel drum band anak‐anak itu terpaksa dibubarkan. "Biar anak‐anak istirahat saja," ucap guru pembimbing terpisah.

(bdh/bdh)

Sumber : http://goo.gl/pBmId

149

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ical Sepakat Pasal Penghinaan Presiden Tak Dihidupkan Lagi Penulis

: Muhammad Aminudin

Waktu

: Jumat, 05 April 2013 | 17:33 WIB

Malang ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menilai pasal penghinaan presiden tak perlu dihidupkan kembali. Ical yang kini populer dengan panggilan ARB ini menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menghapus pasal tersebut. "Kan sudah dihapus, buat apa dikomen lagi," ucap Ical di Hotel Kartika Graha, Jakarta, Jumat (5/4/2013), sore. Menurut dia, keputusan MK harus dihormati dengan tidak mengungkit kembali pasal itu. "Ini negara hukum, kita patuhi keputusan hukum," tuturnya. Meski begitu, lanjut dia, simbol‐simbol negara harus dijaga dan dihormati melalui sebuah aturan diberlakukan. "Simbol‐simbol negara harus dijaga, melalui sebuah hukum yang mengaturnya," ujar Aburizal seraya menutup kalimatnya. Pasal penghinaan terhadap presiden tertuang dalam pasal 256 RUU KUHP, setiap orang yang dimuka umum menghina Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta. MK sendiri telah mencabut pasal penghinaan terhadap presiden dalam draf rancangan Undang‐Undang Kitab Hukum Pidana (UU KUHP), karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Tapi kini pasal itu dimunculkan kembali oleh pemerintah dalam Rancangan Undang‐Undang KUHP yang telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin berkilah, presiden seorang kepala negara yang patut dihormati. Maka sah saja jika dibuatkan pasal khusus terkait penghinaan kepada presiden dalam KUHP. (bdh/ndr)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/04/05/173319/2212811/10/ical‐ sepakat‐pasal‐penghinaan‐presiden‐tak‐dihidupkan‐lagi

150

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Pagi Ini Andi Mallarangeng Siap Buka‐bukaan Penulis

: Febriana Firdaus

Waktu

: Selasa, 09 April 2013 | 08:16 WIB

TEMPO.CO, Jakarta ‐ Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng bakal diperiksa pagi ini. Juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, mengatakan kakaknya akan membeberkan semua fakta soal kasus Hambalang. "Siap," kata Rizal semalam saat ditanya soal kesiapan Andi buka‐bukaan. Menurut Rizal, Andi sejak awal sudah buka‐bukaan soal Hambalang. Tapi, Rizal menegaskan Andi hanya akan menyampaikan apa yang diketahuinya saja. Soal keterlibatan anggota DPR, misalnya, Andi akan menyampaikan sebatas hubungan antarlembaga. Andi Mallarangeng sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang sejak Desember lalu. KPK menduga Andi menyalahgunakan wewenangnya dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun itu. Dalam kasus Hambalang sendiri, KPK sudah menetapkan empat tersangka. Tiga tersangka lain adalah Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Olahraga Deddy Kusdinar, mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sejumlah lembaga pegiat antikorupsi menilai KPK lamban menuntaskan kasus Hambalang.

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/pagi‐ini‐andi‐mallarangeng‐siap‐buka‐ bukaan‐001834069.html

151

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng: Andi Ditahan Oke, Tidak Ditahan juga Oke Penulis

Waktu

: Selasa, 9 April 2013 | 08:18 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ‐ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan rencananya untuk memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng, Selasa (9/4/2013) hari ini. Politisi Partai Demokrat itu akan dimintai keterangan sebagai tersangka kasus pembangunan gedung sekolah dan pusat pelatihan olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Ada jadwal untuk memeriksa AAM sebagai tersangka, besok," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi di kantornya, Jakarta, Senin (8/4/2013). Andi sendiri dalam kasus proyek berbiaya Rp 2,5 triliun tersebut, diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Ditanya apakah pemweriksaan nanti akan berujung penahanan, Johan enggan berspekulasi. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan penyidik KPK. Namun, biasanya terang Johan, jika berkas penyidikan seorang tersangka akan rampung, pihaknya akan melakukan penahanan. "Tapi sampai sore ini saya belum terima informasi soal itu (Penahanan)," kata Johan Budi. Johan juga mengaku tidak tahu apakah penyidik masih atau tidak lagi membutuhkan keterangan saksi lagi untuk melengkapi berkas Andi. Yang pasti, terang Johan, pihaknya telah banyak mendapat bukti‐bukti yang cukup untuk melakukan dakwaan terhadap mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Di konfirmasi terpisah, Juru Bicara Keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng mengungkapkan jika kakak kandungnya itu sudah menerima surat panggilan KPK. Dipastikan, Andi siap memenuhi panggilan tersebut.

Sumber : http://www.tribunnews.com/2013/04/09/rizal‐mallarangeng‐andi‐ ditahan‐oke‐tidak‐ditahan‐juga‐oke

152

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Sebagai warga negara yang baik, sudah dipastikan Andi akan datang memenuhi panggilan KPK. Andi pasti datang," kata Rizal. Lebih lanjut Rizal mengungkapkan bahwa tak ada temuan baru yang akan disampaikan Andi saat diperiksa KPK nanti. Kendati demikian, Rizal mengakui jika dirinya dan Andi langsung menggelar rapat dengan tim pengacara yang digawangi Harry Ponto, Kamis (5/4/2013) lalu untuk menentukan langkah‐langkah selanjutnya. "Persiapannya ya biasa saja, jaga kesehatan, persiapkan dan pelajari sejumlah dokumen. Tidak ada (temuan baru) standar saja," ujarnya. Rizal juga pasrah jika usai pemeriksaan nanti, Andi langsung dijebloskan ke jeruji besi oleh penyidik lembaga superbody pimpinan Abraham Samad Cs. "Ya itulah kehidupan, ditahan oke, nggak ditahan oke. Dijalani saja, mau diapain lagi. Kita lihat sampai ujungnya. Kami hargai (KPK), mau diapain aja jadi, kita lihat bagaimana nanti," imbuhnya.

Sumber : http://www.tribunnews.com/2013/04/09/rizal‐mallarangeng‐andi‐ ditahan‐oke‐tidak‐ditahan‐juga‐oke

153

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal Mallarangeng: Andi Super Siap Jika Ditahan KPK Penulis

: Moksa Hutasoit

Waktu

: Selasa, 09 April 2013 | 10:47 WIB

Jakarta ‐ Andi Mallarangeng mengaku siap jika dalam pemeriksaan KPK hari ini langsung dikenakan penahanan terhadap dirinya. Namun jika belum ditahan dan diperkenankan pulang, tentu saja keluarga tersangka kasus proyek Hambalang ini sangat berterimakasih. "Siap (ditahan), lebih dari siap. Super siap! Kalau tidak ditahan, kita terima kasih," kata Rizal Mallarangeng, adik Andi Mallarangeng di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (9/4/2013). Dia menegaskan bahwa keputusan melakukan penahanan merupakan kewenangan penyidik. Sama sekali tidak ada rasa takut jika usai pemeriksaan langsung dikenakan tindak penahanan badan dan menjalani semua proses hukum yang diperlukan hingga ke tingkat pengadilan. "Lihat tadi, wajahnya bukan orang yang takut ditahan kan?" tegas Rizal. Lebih lanjut dikatakannya, pihak keluarga menghargai tindakan KPK yang akhirnya membuka kembali blokir rekening dua anak Andi Mallarangeng. Pembukaan blokir rekening dua anak Andi itu dianggapnya sebagai sikap terbuka KPK yang mau mengakui kekeliruan dalam sebuah tahap proses hukum. "Jangan anggap KPK pegang kebenaran terakhir. Dia bisa keliru, siapa pun bisa keliru," imbuhnya.

(mok/lh)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/04/09/104742/2215166/10/andi‐ mallarangeng‐super‐siap‐jika‐ditahan‐kpk

154

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Rizal Mallarangeng Curiga Anny Ditunggangi Pihak Lain Penulis

: Mufti Sholih

Waktu

: Selasa, 09 April 2013 | 14:07 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Andi Rizal Mallaranggeng menilai Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati ditunggangi pihak lain yang diuntungkan dalam Kasus Hambalang. Pasalnya Anny yang pernah menjadi Direktur Jenderal Keuangan, menyetujui penggelontoran dana kontrak, tahun jamak. "Janganâ&#x20AC;?jangan kesalahan Anny ini disengaja karena dilakukan atau didesak pihak tertentu yang memetik keuntungan dari korupsi Hambalang. Itu harus diselidiki KPK," kata Rizal di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (9/4). Adik kandung, sekaligus juru bicara keluarga Mallaranggeng itu menampik jika disebut mengatakan Anny pasti salah. Yang jelas, kata dia, ada pelanggaran peraturan dalam pencairan anggaran Hambalang. "Anggaran Rp1,2 triliun itu tidak sedikit. Kenapa terjadi? Tanya ke Anny kenapa kesalahan, pelanggaran hukum dilakukan," imbuhnya. Pada pemeriksaan kemarin, Anny mengatakan Kemenpora yang saat itu dipimpin Andi Alifian Mallaranggeng bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Adapun Kemenkeu sebatas mengesahkan dokumen yang diajukan Kemenpora. "Wamenkeu keliru kalau berkata dengan sendirinya Dirjen Anggaran dan Menkeu waktu itu tidak bertanggung jawab. Itu kan dari segi pencairan ada kesalahan prosedur yang barang kali terkait dengan pihak yang mengkondisikan kenapa Kemenkeu melakukan kesalahan. Jadi ada wilayah tanggung jawab masingâ&#x20AC;?masing," imbuhnya.

Sumber : http://goo.gl/EUKUw

155

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Didampingi Rizal, Andi Mallarangeng Penuhi Panggilan KPK Penulis

: Moksa Hutasoit

Waktu

: Selasa, 09 April 2013 | 10:12 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Eks Menpora Andi Mallarangeng memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus Hambalang. Andi datang didampingi oleh adik kandungnya, Rizal Mallarangeng. Mengenakan kemeja batik warna hitam, Andi datang pukul 10.05 WIB. Turut hadir bersama dia, ada Rizal Mallarangeng, dan kuasa hukum Luhut Pangaribuan. "Sampai saat ini saya tidak tahu di mana letak kesalahan saya. Tetapi saya menghargai proses ini agar kasus ini bisa segera terungkap," ujar Andi sebelum menjalani pemeriksaan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang pada Desember 2012 lalu, baru kali ini Andi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ada kemungkinan Andi langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan. Andi dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri. Hal tersebut terkait dengan kewenangannya sebagai pengguna anggaran dalam proyek tahun jamak Hambalang.

(fjp/ndr)

Sumber : http://goo.gl/1MGml

156

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Rizal: Terima Kasih KPK Kalau Tak Tahan Andi Mallarangeng Penulis

: Sugeng Triono

Waktu

: Selasa, 09 April 2013 | 10:58 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Andi Mallarangeng menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka korupsi Hambalang. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu pun sudah menyatakan siap jika harus ditahan usai diperiksa. Juru Bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng menegaskan keluarganya pasrah dengan langkah hukum yang akan ditempuh KPK jika melakukan upaya paksa penahanan terhadap Andi. "Oh siap, lebih dari siap, super siap. Tetapi tentu saja kalau tidak ditahan kami mengucapkan terima kasih," kata Rizal Mallarangeng di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/4/2013). Rizal pun menegaskan, kakaknya tidak takut jika harus ditahan KPK. "(Penahanan) itu hak KPK, kami hargai. Tapi kami yakin dia tidak bersalah, dan pengadilan yang akan buktikan dia tidak bersalah," lanjut dia. Pada kasus ini, Andi Mallarangeng yang saat itu masih menjabat sebagai Menpora diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara. KPK pun telah menetapkan Andi sebagai tersangka sejak 7 Desember 2012 lalu, serta dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang‐Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ary)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/556717/rizal‐terima‐kasih‐kpk‐kalau‐ tak‐tahan‐andi‐mallarangeng

157

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Andi Mallarangeng Beri Kuliah Umum Tentang Politik Indonesia Penulis

: Syarifah Nur Aida

Waktu

: Kamis, 18 April 2013 | 23:26 WIB

Jakarta ‐ Menjadi tersangka kasus Hambalang di KPK dan belum ditahan, membuat Andi Mallarangeng masih bisa bebas beraktifitas. Mantan Menpora ini menyempatkan untuk memberikan kuliah umum di Freedom Institute, lembaga yang dipimpin Rizal Mallarangeng, adik kandung Andi. Andi nampak bersemangat memberikan kuliah pada 40 peserta, yang mayoritas mahasiswa dari sejumlah universitas di Jakarta dan sekitarnya. Menurutnya, salah satu perkembangan yang signifikan di kancah politik Indonesia saat ini, adalah pengaruh penghitungan cepat. "Ada perkembangan metode 'polling' dan 'quick count' yang sedikit banyak mempengaruhi politik," kata Andi dalam kuliah umum bertajuk "Perkembangan Ilmu Politik Indonesia" di Freedom Institute, Jalan Proklamasi No 41, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2013) malam. Selain 'quick count', Andi juga menyebut munculnya metode kampanye modern lewat konsultan politik, seperti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Fox Indonesia, sebagai perkembangan politik di era reformasi. Selain menyoroti bentuk konkret politik masa kini, Andi juga menganalisis ke mana perkembangan berjalan. "Dinamika pemikiran dalam perkembangan ilmu politik Indonesia pada dasarnya mengikuti negara demokrasi maju, negara Barat," ujarnya. Hal ini, kata Andi, tak lepas dari banyaknya tokoh politik yang belajar di luar negeri seperti Amien Rais, Ramlan Surbakti, Din Syamsuddin, Anies Baswedan, serta Andi dan kakaknya, Rizal Mallarangeng. Andi berharap, ilmuwan politik bisa menekuni pengembangan ilmu di kampus atau pusat penelitian. Baginya, perjalanan politik Indonesia masih belum maksimal.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/04/18/232654/2224501/10/andi‐ mallarangeng‐beri‐kuliah‐umum‐tentang‐politik‐indonesia

158

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Perkembangan ilmu politik yang lebih pesat tampaknya harus menunggu proses konsolidasi demokrasi dan menguatnya kapasitas negara dengan sumber daya manusianya," tutup Andi yang dalam kuliahnya sama sekali tidak menyinggung politik pemerintahan di Indonesia, di mana dia pernah masuk di dalamnya. (fjr/fjp)

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/04/18/232654/2224501/10/andi‐ mallarangeng‐beri‐kuliah‐umum‐tentang‐politik‐indonesia

159

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB Ingin Bawa Indonesia Jadi Negara Sejahtera Penulis

:‐

Waktu

: Senin, 29 April 2013 | 15:37 WIB

Jakarta ‐ Ketua Umum Partai Golkar (PG) Aburizal Bakrei (ARB) bertekad mambawa Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera yang lebih baik dari sekarang. Targetnya tahun 2045, pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia masuk dalam tiga negara besar di dunia. Hal itu dikemukakan ARB saat memberikan kuliah umum di lembaga penelitian Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (29/4) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Kuliah itu diadakan lembaga SSS dengan tujuan untuk mendengarkan para calon presiden (capres) yang bakal maju dalam pemilu 2014 mendatang. Hadir pada acara itu, pendiri SSS Soegeng Sarjadi, Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua Fraksi PG Setya Novanto, Direktur SSS Sukardi Rinakit, dan undangan lainnya. ARB mengemukakan tekadnya itu sebagai impian utama, jika dia nantinya terpilih menjadi presiden pada pemilu 2014. Hal itu juga yang akan menjadi warisan dia setelah tidak menjabat presiden. Menurutnya ukuran menjadi negara maju dan sejahtera adalah pada 2045 nanti pendapatan per kapita mencapai US$45 ribu. Ia menjelaskan dari enam presiden Indonesia selama ini masing‐masing sudah memberikan warisannya. Soekarno memberikan warisan Indonesia menjadi satu yaitu dari Sabang sampai Merauke. Pada zaman Soekarno tidak ada pengkotak‐ kotakan bahwa hanya Jawa, Sumatera atau Ambon. Yang ada adalah hanya satu yaitu Indonesia.

Sumber : http://www.beritasatu.com/pemilu‐2014/110803‐arb‐ingin‐bawa‐ indonesia‐jadi‐negara‐sejahtera.html

160

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Presiden berikutnya yaitu Soeharto meninggalkan warisan pertumbuhan Indonesia. Soeharto berhasil membawa pertumbuhan Indonesia dari negara tradisonal ke pembangunan, bahkan negara modern. Sekalipun singkat, Habibie berhasil membangun demokrasi di negara. Gus Dur berhasil mewariskan sistem egaliter di negara ini. Gus Dur berhasil ada dan dekat dengan masyarakat dalam kesehariannya. Sementara Megawati berhasil membangun Indonesia dalam sistem desentralisasi. Adapun SBY berhasil membawa Indonesia dihormati negara‐negara di dunia. "Semua pemimpin‐pemimpin itu sudah meninggalkan legacy (warisan). Saya siap membawa Indonesia menjadi negara maju, sejahtera dan adidaya di dunia jika terpilih nanti," ujarnya. Ditegaskannya, cara mencapai itu adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan Indonesia ditargetkan bisa mencapai 8‐10 persen dari pertumbuhan 6 persen saat ini. Langkah lainnya adalah pemerataan pembangunan dengan mengurangi gap antara yang kaya dan miskin. Kemudian menjaga stabilitas bangsa dan membangun nasionalisme baru bangsa.

Sumber : http://www.beritasatu.com/pemilu‐2014/110803‐arb‐ingin‐bawa‐ indonesia‐jadi‐negara‐sejahtera.html

161

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB dan Wiranto Tokoh Favorit Pemilih Muda Penulis

Waktu

: Minggu, 05 Mei 2013 | 11:39 WIB

Jakarta ‐ Aburizal Bakrie (ARB) dan Wiranto merupakan tokoh partai politik (parpol) yang paling banyak dipilih sebagai calon presiden. Sementara itu untuk parpol, PDIP dan Golkar menjadi favorit. "Mengenai Capres dari kalangan parpol, ARB dan Wiranto paling banyak dipilih responden," kata Peneliti Utama Lembaga Survei Nasional (LSN) dalam penjelasan hasil survei, Minggu (5/5). Dijelaskannya, berdasarkan temuan LSN, kecenderungan perilaku memilih, pemilih pemula agar berbeda dengan perilaku pemilih masyarakat. Karakter pemilih utama lebih otonom dan bersifat nasional. Dalam pertanyaan yang diajukan LSN ketika survei, sebanyak 18,6% responden memilih ARB dan 16,4 % memilih Wiranto. Sebaliknya, capres Prabowo Subianto yang elektabilitasnya selalu teratas di dalam berbagai hasil survei, ternyata di kalangan pemilih pemula hanya didukung oleh 12,5 persen. Survei LSN dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Populasi survei diambil dari pemilih usia 16 sampai dengan 20 tahun, atau mereka yang baru pertama kali memilih. Sampel diambil dari sebanyak 1230 responden yang diperoleh dari teknik purposive random sampling dengan margin error sebesar 2,8 %.

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/111953‐arb‐dan‐wiranto‐tokoh‐ favorit‐pemilih‐muda.html

162

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Kasus Lapindo Sebabkan Ical Jeblok Penulis

: Achsin

Waktu

: Sunday, 05 May 2013 | 16:08 WIB

itoday ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mendapat urutan terbawah jika kasus Lapindo dibuka kembali. "Kita tidak menanyakan isu sosial seperti lapindo karena cenderung tendensius," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar Bakrie, Minggu (05/05). Umar mengakui dalam survei itu tidak ada pertanyaan persoalan politik dan sosial. "Memang sengaja tidak menanyakan itu, karena pemilih pemula tidak tertarik pada sosial dan politik, tapi lebih ke ekonomi dan kesejahteraan," ungkap Umar. Sedangkan, peneliti utama LSN Dipa Pradipta survei LSN yang menempatkan Ical posisi teratas pilihan kaum muda karena gencarnya sosialisasi di media. "Pemilih pemula melalui iklan‐iklan Ical sebagai tokoh yang sudah kaya sehingga tidak larut dalam berbagai kebijakan yang koruptif," papar Dipa. Sebagaimana diberitakan sebelumnya dalam survei LSN yang dilakukan pada 1 sampai dengan 7 April 2013, menunjukan Ical dan Wiranto menjadi Calon Presiden (Capres) terfavorit bagi pemilih pemula dalam Pemilu 2014 nanti.

Sumber : http://www.itoday.co.id/politik/kasus‐lapindo‐sebabkan‐ical‐jeblok

163

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Aburizal Bakrie a Favorite Among First‐Time Voters for 2014 Presidential Election: Survey Penulis

: Yeremia Sukoyo

Waktu

: May 5, 2013 | 1:41 PM

A new survey of first‐time voters shows that Golkar party chairman Aburizal Bakrie and founder of the People’s Conscience Party (Hanura), Wiranto, hold the most potential to win the 2014 election. A survey conducted by the National Survey Institute (LSN) found that 18.6 percent of the respondents thought Aburizal was the most suitable figure to lead Indonesia. He was followed closely by Wiranto, who was supported by 16.4 percent of the respondents. LSN researcher Dipa Pradipta said the survey was conducted in 33 provinces, with 1,230 respondents between 16 and 20 years old, with margin of error of 2.8 percent. “After the survey we found out that first‐time voters have different minds from regular voters,” he said on Sunday. Retired army general Prabowo Subianto, the founder the Great Indonesian Movement Party (Gerindra) who has been repeatedly heralded as the top presidential candidate by various polls, was favored by 12.5 percent of the respondents in the LSN probe. Dipa said most young voters said that they were looking for leaders with strong capabilities to run the country, rather than those who were involved with a particular issue. “For instance, Aburizal Bakrie, whose name has been constantly linked with the mud flow disaster in Sidoarjo, still has has the highest vote,” he said. Meanwhile a survey released on Sunday by the Polltrack Institute, found that Jakarta Governor Joko Widodo was a favorite to be the next Indonesian president.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/news/aburizal‐bakrie‐a‐favorite‐ among‐first‐time‐voters‐for‐2014‐presidential‐election‐survey/

164

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Indonesian portal news Detik.com reported that among 14 other candidates, Joko was considered the closest figure to a leader with 10 qualities the voters wished from a president, including decisiveness, experience, and integrity.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/news/aburizal‐bakrie‐a‐favorite‐ among‐first‐time‐voters‐for‐2014‐presidential‐election‐survey/

165

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Politisi Demokrat Salahkan SBY soal Ahmadiyah Penulis

: Achsin

Waktu

: Monday, 06 May 2013 | 10:29 AM

itoday ‐ Politisi Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla mengkritik Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kurang memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas. "Saya mengakui kurang puas terhadap kinerja Pemerintahan SBY," kata Ulil, Minggu (06/05). Ulil juga mengatakan, Pemerintah SBY belum mampu menindak pelaku yang melakukan tindakan diskriminasi. "Pemerintah kurang berani melakukan tindakan tegas terhadap diskriminasi," ungkap menantu KH Mustofa Bisri atau Gus Mus ini. Selain itu, Ulil mengatakan visi keagamaan di Indonesia kurang mendukung pluralisme di Indonesia. "Visi keagamaannya yang kurang mendukung pluralisme di Indonesia," ujar Ulil. Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyegelan dan Pemagaran Masjid Al Misbah yang merupakan tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah, lantaran masjid dan aktifitas Jamaah Ahmadiyah tidak sesuai dengan SKB 3 Menteri. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setidaknya belasan rumah dan sebuah masjid milik Jamaah Ahmadiyah di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, diserang sekelompok massa, Minggu (05/05).

Sumber : http://www.itoday.co.id/politik/politisi‐demokrat‐salahkan‐sby‐soal‐ ahmadiyah

166

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Mob ransacks Ahmadiyah village Penulis

: Arya Dipa

Waktu

: Mon, May 06 2013 | 8:17 AM

No one was injured as unknown assailants attacked an Ahmadhi hamlet in Tenjowaringin village in Tasikmalaya, West Java, early on Sunday morning. “There were no fatalities. Only windows and doors were damaged,” Dodi Kurniawan, a spokesman for the Ahmadiyah community in Tenjowaringin, said over the telephone on Sunday. Members of the minority Muslim sect were a majority in Wanasigra hamlet, where they comprised 95 percent of the local population, Dodi said. Tenjowaringin was 80 percent comprised of Ahmadhis, he added. According to the spokesman, 29 buildings were damaged in the attack, including a mosque, a mushola (small mosque) and an elementary school. The attacks were apparently connected to a meeting of the local branch of the Indonesian Ahmadiyah Congregation (JAI) on Friday and Saturday that was attended by 2,700 Tenjowaringin residents, Dodi said. Tasikmalaya Police chief Adj. Sr. Comr. Wijonarko said that the meeting, which was conducted under guard by police, ended after ashar prayers in the late afternoon on Friday and resumed on Saturday. “The activity stopped after dzuhur on Saturday, Wijonarko said, referring to noon prayers. “People who were against Ahmadiyah, however, got information saying that the activity was still going on.” Police met members of the mob, who descended on the hamlet from outside Tasikmalaya around 1 a.m. on Sunday to ensure that the meeting had ended, according to the police chief.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/06/mob‐ransacks‐ ahmadiyah‐village.html

167

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

“We prevented the mob from vandalizing the village. When they found out that the gathering had indeed stopped, the mob responded by throwing stones,” Wijonarko said. Dodi said the attack on the community had gone on for about 15 minutes. “But it seemed that there was someone giving the commands.” The Ahmadhi spokesman said that police officers on scene did nothing to stop the rampage and that no one had been evacuated after the attack. The incidence of violence directed at followers of Ahmadiyah has been more frequent after the issuance in March 2011 of a provincial regulation banning Ahmadiyah activities in West Java. Some mainstream Muslims have deemed Ahmadiyah a heretical sect for its belief that founder Mirza Ghulam Ahmad was a prophet. Contacted separately, liberal scholar Ulil Abshar Abdala and former first lady Sinta Nuriyah Wahid paid a visit on Sunday to Al‐Misbah Mosque in Bekasi, West Java, where 19 Ahmadiyah followers have been barricaded for more than a month. The mosque was sealed on April 4 by the Bekasi municipal administration, which justified its actions using the 2011 gubernatorial regulation and a 2008 joint ministerial decree that banned members of Ahmadiyah from propagating their beliefs. “The Constitution says that each citizen has the freedom to practice their beliefs or religious faith without any pressure or violence and the state has to protect this freedom. Unfortunately, reality speaks otherwise,” Ulil told The Jakarta Post over the telephone. Ulil said that Bekasi was an area where the number of radical religious groups had increased rapidly, potentially threatening the rights of the adherents of minority religions. Sinta blamed the ministerial decree for what had happened to Ahmadis. “The decree says that the state does not ban Ahmadiyah’s followers but limits their practice. People mostly use this argument to prohibit Ahmadis from practicing their belief,” she told the Post over the phone.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/06/mob‐ransacks‐ ahmadiyah‐village.html

168

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

According to the security coordinator of the Bekasi congregation, Ahmad Maulana, the Ahmadis will stay at the mosque until the administration lifts the seal. “We believe the seal is against the law because there has been no such order from the court,” he said. (tam) Recent attack against Ahmadiyah followers Feb‐April, 2013 Bekasi officials seal Al‐Misbah Mosque three times in Pondok Gede. Oct. 25, 2012 Idul Adha (Day of Sacrifice) celebrations in Bandung marred by hard‐line FPI members who attack An‐Nasir Mosque, home to hundreds of Ahmadis, damaging the building and preventing the Ahmadis from celebrating Idul Adha. April 20, 2012 A crowd of Islamic groups and local residents vandalize Baiturrahim Mosque, used by Ahmadis in Singaparna, Tasikmalaya, West Java. Feb. 17, 2012 Crowd vandalizes Nur Hidayah Mosque used by 200 Ahmadis in Cianjur, West Java. Feb. 6, 2011 Three Ahmadhis are killed in a brutal attack in Cikeusik, Banten. Serang District Court later sentences killers to light sentences.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/06/mob‐ransacks‐ ahmadiyah‐village.html

169

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Jadi Capres, Ical Bagikan 38 APV Luxury Penulis

: Ahmad Faisol

Waktu

: Selasa, 7 Mei 2013 | 18:21 WIB

PROBOLINGGO, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical terus bergerilya untuk memenangkan Pemilihan Legislatif dan Presiden 2014. Kali ini, Ical, demikian ia biasa disapa, yang telah memastikan diri menjadi kandidat calon presiden Partai Golkar, menyerahkan mobil operasional kepada 38 DPD Golkar se‐Jatim di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (7/5/2013). Mobil jenis APV Luxury tersebut dicat warna kuning sesuai warna Partai Golkar, dan ditulisi nama DPD kota/kabupaten masing‐masing serta gambar Ical bertuliskan calon presiden. Mobil tersebut berjejer di Jalan Panglima Sudirman, tepat di barat Kantor Wali Kota Probolinggo, sebelum diserahkan secara simbolis kepada sejumlah pengurus DPD. Dalam sambutannya, Ical berpesan kepada semua kader agar terus mendekati rakyat menjelang Pilwali, Pilgub, Pileg, dan Pilpres 2014. Jika tidak, maka mustahil Partai Golkar akan memenangkan sejumlah pemilihan tersebut. Caranya, bisa dengan menggelar pengobatan gratis, atau mengadakan kegiatan yang bersentuhan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ical juga meminta kepada politikus yang didukung Partai Golkar, baik sebagai calon wali kota maupun calon gubernur, untuk tidak terlalu percaya diri. Diketahui, Partai Golkar mendukung Zulkifli Khaliq sebagai calon wali kota dan Soekarwo sebagai calon gubernur. Pilwali Kota Probolinggo dan Pilgub Jatim dihelat berbarengan pada 29 Agustus mendatang. "Kenapa para calon saya minta tidak terlalu percaya diri, ini karena belajar pada pengalaman. Ada calon kepala daerah incumbent yang didukung Golkar dan berdasarkan hasil survei memperoleh dukungan 78 persen, sedangkan lawannya dari independen hanya meraih dua persen. Setelah pemilihan, ternyata yang independen yang menang.

Sumber : http://goo.gl/ymD55

170

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Makanya jangan terlalu percaya diri dan duduk santai. Harus berjuang hingga menit terakhir," imbuh Ical. Meski jago Partai Golkar kalah pada Pilkada Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan; Ical optimistis bahwa partai tersebut akan menang pada masa berikutnya. "Insya Allah, Golkar akan memenangkan Pilwali, Pilgub, Pileg dan Pilpres. Saya mohon dukungan rakyat sekalian," tandas Ical kepada ratusan pengurus dan kader Partai Golkar. Editor : Glori K. Wadrianto

Sumber : http://goo.gl/ymD55

171

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Presiden Yudhoyono‐Aburizal Bakrie bahas subsidi BBM Penulis

Waktu

: Rabu, 8 Mei 2013 | 13:14 WIB

Jakarta (ANTARA News) ‐ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk membahas subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Kita ingin membicarakan mengenai masalah tentang subsidi BBM. Saya diundang sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Partai Golkar merasa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran karena 80 persen dari subsidi BBM itu yang menikmati orang menengah ke atas hanya 20 persen yang dinikmati rakyat kecil," kata Aburizal. Mantan Menko Perekonomian di periode pertama pemerintahan Yudhoyono itu mengatakan subsidi BBM harus diarahkan pada subsidi langsung kepada masyarakat yang miskin, sedangkan masyarakat yang kaya dan menengah tidak layak mendapatkan subsidi BBM. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah membahas kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM yang dirasa memberatkan keuangan negara. Sejumlah opsi telah dilontarkan hingga akhirnya mengerucut pada satu opsi yaitu kenaikan harga. Pemerintah memutuskan jika kebijakan kenaikan harga hanya dapat diterapkan apabila ada kebijakan kompensasi, guna melindungi rakyat miskin dari dampak kenaikan harga BBM. Namun, sejumlah tokoh sempat menyuarakan ketidaksetujuannya pada sistem bantuan langsung tunai sebagaimana yang pernah dilakukan pada beberapa waktu lalu.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/373613/presiden‐yudhoyono‐ aburizal‐bakrie‐bahas‐subsidi‐bbm

172

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Saat ditanya sikap Partai Golkar terhadap peluang pemberian kompensasi bagi rakyat miskin berupa bantuan tunai, Aburizal mengatakan bahwa Partai Golkar setuju pada kompensasi jangka pendek untuk menahan gejolak kenaikan harga yang nantinya akan dirasakan masyarakat. "Saya katakan bahwa harus ada kompensasi jangka pendek, apakah nanti BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat), apakah tambahan beras miskin, itu nanti kita diskusikan kembali," ujarnya, menambahkan.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/373613/presiden‐yudhoyono‐ aburizal‐bakrie‐bahas‐subsidi‐bbm

173

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ical: Golkar Siap Perbaiki DCS Bermasalah Penulis

Waktu

: Rabu, 08 Mei 2013 | 11:24 WIB

Jakarta ‐ Partai Golkar (PG) siap memperbaiki daftar calon sementara (DCS) dari partainya. Hal itu dilakukan jika memang ada kekurangan atau bermasalah dari DCS yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Saya enggak tahu apakah Golkar ada atau tidak. Kami siap perbaiki kalau ada yang bermasalah," kata Ketua Umum PG Aburizal Bakrie (ARB) atau akrab disapa Ical sebelum bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (8/5). ARB bertemu dengan SBY untuk membahas mengenai upaya mengurangi subsidi, terutama subdisi bahan bakar minyak (BBM). ARB mengemukakan partainya sudah berusaha untuk menyerahkan semua DCS yang terbaik, tanpa masalah. Namun diakui, sebagaia manusia pasti ada saja kekurangannya. Karena itu, PG siap memperbaiki. "Insya Allah lengkap, tapi namanya orang pasti ada kesalahan," tuturnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/112560‐ical‐golkar‐siap‐ perbaiki‐dcs‐bermasalah.html

174

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Ical Kangen Kantor Presiden Penulis

: Sandro Gatra

Waktu

: Rabu, 8 Mei 2013 | 12:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.comâ&#x20AC;&#x201D; Aburizal Bakrie alias Ical kembali menjejakkan kaki di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (8/5/2013). Ical datang sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar atas undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden dan Ical melakukan pertemuan empat mata di Kantor Presiden. Keduanya membicarakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah. "Kangen saya nih," kata Ical kepada para wartawan yang menunggu di depan Kantor Presiden. Ketika periode pertama SBY, Ical sering mendatangi Kantor Presiden, saat menjabat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat. "Sekarang jadi asing nih liat wartawanâ&#x20AC;?wartawannya," tambah Ical sebelum memulai menjelaskan sikap Golkar terkait BBM. Seusai pertemuan sekitar satu jam, Ical lalu kembali memberikan keterangan kepada pers terkait apa saja yang dibicarakan dengan Presiden SBY. Kali ini, dia berbicara di podium, tempat biasa Presiden, jajaran kabinet, atau tamu Presiden memberi keterangan. "Biasanya hampir setiap minggu saya di panggung ini," kata bakal calon presiden dari Partai Golkar itu. Seperti diberitakan, Ical tengah sibuk mengampanyekan dirinya sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Selain melalui stasiun televisi miliknya, Ical juga berkeliling ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Adapun, mengenai calon wakil presiden yang akan mendampinginya, belum ditentukan. Partai Golkar menyerahkan kepada Ical untuk menentukan. Apakah Ical akan berkantor di Istana Presiden setelah Pemilu 2014?

Sumber : http://goo.gl/1h1VI

175

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Bakrie Supports Government’s Subsidized Fuel Policy Penulis

: Ezra Sihite

Waktu

: May 9, 2013 | 3:41 PM

Golkar Party chairman Aburizal Bakrie threw his support behind the government’s plan to increase the price of subsidized fuel, as the tycoon agreed the subsidy was mostly enjoyed by middle‐ and upper‐ class citizens. Aburizal went to the state palace on Wednesday to meet with President Susilo Bambang Yudhoyono to discuss fuel policies. “Subsidized fuel is used [mostly] by the upper‐middle class, and it has affected the [government’s] ability to increase the welfare of citizens. We discussed how the subsidy should be adjusted,” Aburizal said at the president’s office on Wednesday. He added that the savings achieved by curbing the subsidies, which could reach up to Rp 200 trillion ($20.6 billion), could be allocated toward short‐ and long‐term projects. Some 20 percent of the savings, Aburizal noted, could be used for scholarships for poorer students and cheap rice, while the other 80 percent could be assigned to sustainable infrastructure development. “We [should] decrease the subsidy, and if there is a price increase, then we must know how to manage the fluctuation in the country’s economic sector. Of course, the government will anticipate it,” he said. Aburizal urged other parties to join Golkar in supporting the government’s plan. Yudhoyono said on April 30 that the government would increase the price of subsidized fuel, which is currently set at Rp 4,500 per liter, after the revised budget 2013 is completed.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/business/bakrie‐supports‐ governments‐subsidized‐fuel‐policy/

176

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Your Letters: Please Save The Real Islam Penulis

: Tami Koestomo

Waktu

: Sat, May 11 2013 | 12:48 PM

Can we call the rampaging mobs and the negligent policemen, who allowed the Ahmadiyah people to be terrorized, real Muslims? Do they know the contents of the Koran and do they arrange their lives in order with its content? Do they know that Surah As‐Syuara 183 says, “And defraud not people by reducing their things, nor do evil, making corruption and mischief in the land.” Those Muslims, the ones who consider themselves moderate, devout and abiding by the laws of the Creator — those that pray five times a day, fast in accordance with regulations, are able to recite Koranic verses fluently and wear the approved Muslim garb — remain silent and do not speak out vehemently or act against the atrocities committed by these radical Muslim thugs against the Ahmadiyah. By being self‐centered people and standing idly by while the rights of fellow humans are violated, they are actually instrumental in destroying the “good” kind of Islam, “the religion of peace”. I sincerely applaud liberal scholar Ulil Abshar Abdala and former first lady Sinta Nuriyah Wahid, for defending the human rights of the Ahmadiyah people. They are true Muslims indeed and I salute them wholeheartedly with all my respect. So many ustadz (teachers of Islamic religion) appear on TV channels and elsewhere, fluently spouting florid phrases of the Koran and advising their enthralled audience to lead impeccable lives as Muslims, and yet not a single one of them has had the guts to defend the oppressed Ahmadiyah people. I am sad and disappointed to see them so eager to “play it safe”. In my eyes, they are nothing but hypocrites and cowards, putting the good memory of the Prophet Muhammad to shame.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/11/your‐letters‐ please‐save‐real‐islam.html

177

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Maarif Institute fights radicalism Penulis

Waktu

: Sat, May 18 2013 | 10:15 AM

Fajar Riza Ul‐Haq, the executive director of the Maarif Institute for Culture and Humanity, says that Indonesia was built on the principle of pluralism, giving people of all creeds equal rights. This principle, however, has been in jeopardy. Over the past 10 years, Fajar said, Indonesia has been slowly doing away with pluralism and has turned more sectarian and exclusive. The persecution of Ahmadis and Shiites, he said, was proof that religious intolerance was on the rise in the Muslim‐majority nation. Fajar said that his organization attempted to counter that trend, which he described as no easy task. “More Islamists emerged at the end of the New Order regime. Their presence has caused our society to become more religiously conservative.” “Soeharto repressed Muslim radicals. In the Reform era, the government no longer represses them. This has caused an explosion of radicalism,” Fajar added. The Maarif Institute was established in 2003, named after former Muhammadiyah chairman Syafii Maarif, who received the prestigious Magsaysay Award in 2008 for promoting tolerance and pluralism among Muslims. The organization has been actively promoting numerous public education programs and dialogues aimed at establishing good civil society. “In 2007 and 2009, we cooperated with Muhammadiyah and state schools to incorporate a human rights perspective in Islamic religious and civic education. We want to help teachers and students comprehend the principles of human rights,” Fajar said. “We also have conducted discussions to fight radicalism with critical thinking,” Fajar added.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/18/maarif‐institute‐ fights‐radicalism.html

178

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

The organization, which has been labeled as “liberal”, has faced many challenges in carrying out its mission, Fajar said. “Once an association of Muslim students reported us to the MUI [Indonesian Ulema Council], accusing us of being a liberal organization that promotes pluralism, which is forbidden by the MUI.” In 2005, the MUI issued an edict banning pluralism, liberalism and secularism. The edict drew protests from liberal Muslims, mainly those in the Liberal Islam Network (JIL) then led by Democratic Party politician Ulil Abshar Abdalla. “The word liberal has taken on a negative connotation within the context of Islam. This is caused by the fundamentalist Muslim’s resentment of the JIL, which takes a confrontational approach in reforming Islam,” Fajar said. “Before the JIL was formed, Muslims did not make such a fuss about liberalism and pluralism,” Fajar said. Political analyst Hamdi Muluk said that the nation needed more organizations like the Maarif Institute to curb the rise of radical Islamists. “But aside from public education, we also need to improve people’s economic welfare to combat radicalism, because poverty makes it easier for politicians to exploit people using radical ideologies,” Hamdi said. Ahmad Syafii Maarif, one of the founders of the Maarif Institute, said that he wished the organization could accelerate the development of impartial justice in Indonesia. “The institute’s programs should be consistent with the Prophet Muhammad’s mission to spread grace to all mankind regardless of their religious identity,” Maarif said. (ogi)

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/18/maarif‐institute‐ fights‐radicalism.html

179

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB Sebar Ratusan Ribu Ikan Pembasmi Eceng Gondok Ikan itu juga nantinya bisa ditangkap dan dikonsumsi mereka. Penulis

: Antique

Waktu

: Minggu, 19 Mei 2013 | 08:57

VIVAnews ‐ Masyarakat Rawa Pening, Ungaran, Kabupaten Semarang, sudah lama mengeluhkan hama eceng gondok. Tumbuhan air tersebut, memang mulai memenuhi rawa‐rawa luas yang menjadi andalan warga dalam mencari nafkah. Sektor perikanan, selain pariwisata, selama ini menjadi andalan warga untuk mencari nafkah warga Rawa Pening. Eceng gondok kerap dikeluhkan, karena mengganggu laju perahu. Keluhan ini rupanya sampai ke telinga Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga calon presiden, Aburizal Bakrie. Saat bersafari ke Semarang kemarin, Sabtu 18 Mei 2013, Aburizal membawa berkarung‐ karung ikan kecil. ARB, sapaan akrab Aburizal, mengatakan bahwa ikan‐ikan ini adalah ikan pembasmi hama eceng gondok. "Ini saya sebar 600 ribu ikan grasscap. Ikan ini bisa memakan hama eceng gondok di rawa ini," ujarnya. Ikan tersebut kemudian disebar ARB, didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sjarif Tjitjip Soetardjo ke tengah rawa. ARB dan rombongan menuju ke tengah rawa yang luas itu menggunakan perahu. Usai menebar ratusan ribu bibit ikan grasscap, ARB berdialog dengan warga Rawa Pening. Kepada warga ARB menjelaskan bahwa ikan ini mempunyai manfaat ganda. Sebab, selain bisa membasmi hama eceng gondok yang dikeluhkan masyarakat, ikan itu juga nantinya bisa ditangkap dan dikonsumsi mereka. "Nanti, ikannya bisa dipancing dan menjadi mata pencaharian masyarakat juga," ujarnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/413978‐arb‐sebar‐ratusan‐ ribu‐ikan‐pembasmi‐eceng‐gondok

180

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB menuturkan yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kesejahteraan. Untuk itu, dia menyatakan akan berusaha mewujudkannya. Itu alasan dia untuk maju sebagai capres pada 2014 mendatang. Setelah dari Rawa Pening, ARB dan rombongan safarinya merapat ke Kampung Nelayan Tambak Lorok. Di sana, ia berdialog mengenai kehidupan nelayan dan pedagang. Dalam kesempatan tersebut, ARB juga membawa ribuan bibit ikan. Namun, kali ini bibit ikannya adalah jenis ikan air laut karena untuk ditebar di laut atau pantai. Dalam dialognya, para nelayan mengeluhkan mengenai banjir rob yang kerap menimpa perkampungan mereka. Mereka meminta pemerintah membangunkan sea wall (tembok laut raksasa). Tjitjip yang mendampingi ARB mengatakan untuk sea wall, pihaknya akan membantu menyampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. "Itu domain PU, diajukan saja ke sana. Nanti, saya bantu bicara ke menterinya," ujarnya. Mengenai program‐program pro nelayan lainnya, Tjitjip mengatakan bahwa di kementeriannya ada banyak program. Maka itu, dia meminta masyarakat pro aktif juga mencari informasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/413978‐arb‐sebar‐ratusan‐ ribu‐ikan‐pembasmi‐eceng‐gondok

181

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Ical dan Ibas Kompak Dukung Bibit Waluyo Penulis

: Ika Fitriana

Waktu

: Minggu, 19 Mei 2013 | 18:15 WIB

MAGELANG, KOMPAS.com ‐ Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Eddie Baskorso Yudhoyono (Ibas) dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri (Ical) kompak mengajak masyarakat Magelang dan Jawa Tengah untuk memilih pasangan calon Gubernur Jateng Bibit Waluyo‐Sudijono Sastroatmodjo (Bissa) pada Pilkada Jateng 26 Mei mendatang. Ajakan tersebut dikemukakan keduanya kepada wartawan di Hotel Grand Artos Aerowisata Hotel & Convention Magelang sebelum pelaksanaan kampanye terbuka di halaman parkir hotel tersebut, Minggu (19/5/2013). "Kami sangat meyakini bahwa Bibit Waluyo adalah pemimpin Jawa Tengah yang sudah teruji dengan berbagai prestasi dan pencapaian pembangunan di Jawa Tengah. Bibit juga mampu menjalin sinergitas dengan pemerintah baik pusat dengan daerah," kata Ibas. Menurut Ibas, selama dipimpin Bibit Waluyo, Jawa Tengah telah mengalami peningkatan yang bagus. Antara lain swasembada beras, pelayanan publik, kinerja keuangan daerah, peningkatan pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan peningkatan investasi daerah, pelestarian lingkungan, infrastruktur, dan bidang lainnya. "Semua itu sudah terbukti, masyarakat Jateng sudah merasakan, jadi perlu dilanjutkan," tegas Ibas disambut tepuk tangan para pendukung pasangan "Bissa". Pada kesempatan itu, Ibas berpesan agar pasangan "Bissa" yang diusung koalisi PartaI Demokrat, PAN, Golkar tersebut, pada lima tahun ke depan lebih memprioritaskan pembangunan di bidang‐bidang yang dapat memberdayakan masyarakat secara merata.

Sumber : http://goo.gl/h10gr

182

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie bahwa pasangan calon gubernur petahana itu bakal memenangi Pilkada Jateng. "Sebagai partai pengusung, saya yakin pasangan Bibitâ&#x20AC;?Sudijono akan menang. Namun demikian, yang kita harapkan masyarakat menghargai semua hasil Pilkada Jateng nanti tetap tenang," tandasnya. Editor : Farid Assifa

Sumber : http://goo.gl/h10gr

183

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Golkar: Jokowi Sulit Jadi Pendamping ARB Penulis

Waktu

: Senin, 20 Mei 2013 | 09:10

Jakarta ‐ Politikus Partai Golkar (PG) Ade Komaruddin menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sulit untuk menjadi pendamping capres PG, Aburizal Bakrie (ARB). Sebab, Jokowi tentu akan membutuhkan restu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. "Jokowi tidak masuk dalam hitungan kami (untuk jadi calon wakil presiden). Karena tergantung Mbak Mega. Kita lihat keputusan Mbak Mega seperti apa nanti," kata Ade di sela‐sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), di Jakarta, Minggu (19/5). Dia menegaskan, SOKSI tidak akan memberi rekomendasi figur calon wakil presiden (cawapres) yang tepat untuk ARB. "Sejak awal begitu PG calonkan ARB, kita serahkan kepada beliau. Tentu tergantung beliau mana, siapa cawapres yang akan dipilih," tegasnya. Dia berharap dikotomi Jawa dan non Jawa tidak terjadi pada pilpres 2014. "Dikotomi kan primordialisme, harus dihilangkan. Kita mesti pilih pemimpin yang bisa bermanfaat bagi rakyat," tambah Ade.

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/114678‐golkar‐jokowi‐sulit‐ jadi‐pendamping‐arb.html

184

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Pantesan Chatib Basri Jadi Menkeu, Dia Antek Neolib Penulis

: ApikoJM

Waktu

: Tuesday, 21 May 2013 | 10:59 WIB

itoday ‐ Terpilihnya M Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pengganti Agus Martowardojo ternyata dianggap bukan hal mengejutkan. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Chatib untuk menjadi Menkeu itu justru semakin menguatkan bukti bahwa pemerintahan saat ini menganut paham neo‐liberal (neolib). Pengamat ekonomi politik dan kebijakan publik, Ichsanudin Noorsy, mengungkapkan, dirinya pada medio Maret lalu sudah dibisiki seorang konglomerat bahwa SBY akan menunjuk Chatib sebagai Menkeu. "Saya sendiri memahami alasan Presiden SBY memilih sosok generasi baru kaum Mafia Berkeley," kata Ichsanuddin, Senin (20/05) malam. Bekas anggota DPR RI yang dikenal getol membongkar skandal korupsi di sektor perbankan itu justru tak yakin Chatib bisa mengawal APBN sesuai amanat konstitusi. Pasalnya, Chatib punya rekam jejak yang sangat mendukung ekonomi liberal. "Sejak Pemerintahan Megawati, Chatib Basri menunjukkan keberpihakannya pada liberalisasi sektor keuangan. Bahkan Dede (panggilan akrab Chatib Basri, red) lantang mengatakan “kantongi nasionalismemu". Dia menyatakan hal sama ketika diskusi soal Divestasi Indosat bersama saya, Emil Salim dan Amien Rais di Sugeng Sarjadi Forum," sebut Ichsanuddin. Bahkan, Chatib disebut ingin memertahankan klausul di UU Migas yang sangat pro‐asing. Ichsanuddin menuturkan, setelah UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2004, para investor asing mencemaskan bahwa UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas juga bakal bernasib serupa. Namun, Chatib bersama pengamat ekonomi M Ikhsan dan Rizal Mallarangeng mencoba meloby Jimly Ashhidiqie yang kala itu masih menjabat Ketua MK untuk tidak membatalkan UU Migas.

Sumber : http://www.itoday.co.id/politik/pantesan‐chatib‐basri‐jadi‐menkeu‐ dia‐antek‐neolib

185

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Chatib Basri lagi‐lagi menunjukkan sikap keberpihakannya kepada liberalisasi perekonomian," sambung Ichsanuddin. Yang harus diingat pula, lanjut Ichsanuddin, Chatib sangat mendukung bailout untuk Bank Century. "Dede saat diminta sebagai nara sumber di Pansus Bank Century, dengan tegas membela kebijakan yang terindikasi memenuhi unsur pidana," sambung Ichsanuddin yang juga pernah menjadi nara sumber Pansus Century itu. Selain itu Ichsanuddin juga menyebut Chatib dekat dengan PT Astra Internasional, PT Indika Energy, bahkan dengan kelompok Bakrie. "Maka selain sejumlah alokasi anggaran belanja akan mulus dalam rangka Pemilu 2014, divestasi 7 persen Newmont, proyek Jembatan Selat Sunda, dan redenominasi pun akan lancar," cibirnya. ‐jpnn

Sumber : http://www.itoday.co.id/politik/pantesan‐chatib‐basri‐jadi‐menkeu‐ dia‐antek‐neolib

186

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Partai Demokrat Klaim Calegnya Bebas dari Politik Dinasti dan Masalah Hukum Penulis

Waktu

: Rabu, 22 Mei 2013 | 14:55 WIB

Jakarta ‐ Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Partai Demokrat (PD) sejak awal sudah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memberi masukan dan tanggapan atas bakal calon legislatif (bacaleg) DPR yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak tahap penyerahan bacaleg pertama. Partai Demokrat juga mengklaim telah mengurangi politik dinasti dan bersih dari masalah hukum. "Semua masukan yang diberikan masyarakat dan tanggapan yang diberikan masyarakat berdasarkan fakta semua kami akomodasi. Kami juga menekankan, bakal calon PD bersih dari masalah hukum. Kami juga menerapkan, di PD dari caleg yang disodorkan, semuanya bebas dari dinasti politik," ujar Syarief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/5). Syarief menambahkan, yang ia maksud dari bebas dari dinasti politik adalah, partainya menerapkan kader inti yang berasal dari satu keluarga tidak boleh lebih dari dua orang, sekalipun mereka adalah kader‐kader lama yang memang sudah berjuang bersama PD. Ditambahkan, kebijakan ini dimaksudkan agar memberi kesempatan yang luas kepada kader‐kader PD lainnya untuk ikut berjuang bersama dalam di tahun 2014. "Dari keluarga Pak Agus Hermanto cuma dua orang, Pak Suedi Marasabesy juga hanya dua orang dengan istrinya, Pak Didi Syamsuddin juga dua dengan ayahnya Pak Amir Syamsuddin. Saya juga hanya dua dengan istri saya, Inggrid Kansil, dan mereka itu kader sejak awal, jadi bukan baru sekarang masuk," tegas kader PD yang juga Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini. Sementara terkait kuota 30 persen perempuan, Partai Demokrat juga menjelaskan, pihaknya tetap mengusung perempuan sebesar 37 persen dari 560 bacaleg yang disodorkan.

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/115266‐partai‐demokrat‐klaim‐ calegnya‐bebas‐dari‐politik‐dinasti‐dan‐masalah‐hukum.html

187

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Selain itu, lanjut Syarief setidaknya ada 26 nama bacaleg baru. Nama‐nama baru itu merupakan bagian dari mengadopsi masukan masyarakat. "Nama 26 baru itu tersebar di beberapa dapil, latar belakangnya tokoh masyarakat dan kader," tuturnya. Syarief Hasan juga mengatakan, caleg PD bebas dari masalah hukum dimana tidak dinyatakan tersangka oleh instansi penegak hukum manapun. "Tersangka itu bukan dari persepsi dan bukan dari masukan, tapi dari instansi penegakan hukum, jadi selama belum ada bukti otentik daru instansi penegak hukum masih dianggap bersih. Thaib Armaiyn jelas tidak tercatat lagi. Kalau Jhonny Allen beliau masih tetap bersih," imbuhnya. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PD Andi Nurpati, 26 nama bacaleg yang dicoret dan digantikan dengan nama baru adalah karena faktor keluarga. "Pak Syarief Hasan tadinya bertiga dengan anaknya. Anaknya kini diganti. Bapak sama istrinya saja. Pak Agus Hermanto tadinya juga bertiga, jadi tinggal dua. Ada juga ketua DPD Jawa Tengah, dia bertiga juga, lalu dikurangi juga. Kurang lebih seperti itu. Ada juga karena faktor lainnya kemudian diganti. Penggantian‐penggantian itu dipandang memang layak," imbuhnya. Selain itu, lanjutnya, penggantian juga dilakukan karena adanya masukan dari ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan dari masyarakat, namun ada pula yang memang mengundurkan diri. Nama‐nama tersebut, setelah dibahas diinternal partai dan dianggap lebih baik untuk diganti maka muncullah 26 nama baru. Sementara untuk bacaleg nomor urut satu, lanjut Andi Nurpati, relatif tidak berubah. Banyaknya perubahan cenderung pada nomor urut tujuh sama dengan nomor urut Partai Demokrat.

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/115266‐partai‐demokrat‐klaim‐ calegnya‐bebas‐dari‐politik‐dinasti‐dan‐masalah‐hukum.html

188

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Banyak berubah minta ke nomor urut tujuh seperti Pak Ulil Abshar Abdalla. Tapu ada yang lainnya juga yang minta nomor tujuh. Sepanjang tidak mengganggu proses administrasi dan orang tersebut kita pertimbangkan, ya kita kabulkan," tambah Andi.

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/115266‐partai‐demokrat‐klaim‐ calegnya‐bebas‐dari‐politik‐dinasti‐dan‐masalah‐hukum.html

189

Kliping Freedom Institute

Januari â&#x20AC;? Juni 2013

Patung Aburizal Bakrie Ditenggelamkan di Kolam Lumpur Sidoarjo Penulis

: Achmad Faizal

Waktu

: Rabu, 29 Mei 2013 | 12:34 WIB

SIDOARJO, KOMPAS.com â&#x20AC;&#x201D; Sebuah patung berbentuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical diarak ratusan warga korban lumpur Sidoarjo di bibir kolam lumpur, Rabu (29/5/2013). Patung tersebut rencananya akan ditenggelamkan ke dasar kolam lumpur tak jauh dari lokasi demo. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan warga atas pemilik perusahaan gas PT Lapindo Brantas yang menyebabkan semburan lumpur Sidoarjo sejak tujuh tahun lalu dan tak tuntas sampai saat ini. Patung berbahan kertas berukuran sekitar 5 meter itu didesain memakai jas warna kuning, memakai kacamata, dan membawa tas berisi uang. ''Patung ini agar mata dunia tahu, Aburizal Bakrie inilah yang membuat kerusakan di Sidoarjo,'' kata Gugun Muhammad dari Urban Poor Konsorsium, LSM pendamping warga korban lumpur Sidoarjo. Gugun mengaku heran, tujuh tahun berjalan, Aburizal Bakrie seperti tidak terganggu dengan jeritan korban lumpur yang sampai saat ini belum terbayar beserta dampak lingkungannya. ''Dia justru akan mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan dari Partai Golkar,'' ujarnya. Selain membawa patung raksasa, aksi memperingati tujuh tahun lumpur Sidoarjo di bibir kolam Desa Mindi, Kecamatan Porong, juga diramaikan dengan munculnya boneka jalangkung berkostum kaus sejumlah partai. Hal itu, kata Gugun, sebagai bentuk sindiran bahwa selama ini banyak parpol yang menjadikan korban lumpur sebagai komoditas politik. Tragedi lumpur Sidoarjo terjadi 29 Mei, tujuh tahun lalu. Lumpur dari dalam perut bumi menggenangi belasan desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo. Ribuan keluarga mengungsi dan terpaksa meninggalkan komunitas sosial yang terbangun sejak puluhan tahun.

Sumber : http://goo.gl/iG1YW

190

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB Harap Penerima Tatty Bakrie Fellowship Kelak Jadi Pemimpin Priotitas program ini adalah mahasiswa dari kampus‐kampus daerah.

Penulis

Waktu

: Rabu, 5 Juni 2013 | 19:31 WIB

VIVAnews ‐ Program beasiswa kepemimpinan untuk mahasiswa, Tatty Bakrie Fellowship (TBF) kembali digulirkan. Tujuh mahasiswa penerima dari berbagai daerah hari ini berkesempatan bertemu dengan Aburizal Bakrie, yang mewakili keluarga Bakrie. Dalam pesannya pada penerima TBF, ARB, sapaan Aburizal, berharap mereka bisa menambah wawasan. "Saya harap suatu saat kalian akan jadi pemimpin. Siapa tahu kalian ada yang mau jadi presiden, tapi jangan 2014 ya," kata ujar ARB sembari bercanda saat bertemu dengan penerima TBF, di Kantor Freedom Institute, Wisma Proklamasi, Jakarta. Para penerima TBF ini selain mengikuti serangkaian diskusi tentang demokrasi, kebangsaan, dan sebagainya, juga akan melakukan kunjungan‐kunjungan. Mereka akan kunjungi lembaga‐lembaga dan tokoh‐tokoh berpengaruh. "Kalian akan melihat sendiri bagaimana pengambilan keputusan di DPR, bagaimana media membuat berita, bagaimana Istana. Sehingga kalian semua akan melihat cara pengambilan keputusan tidak semudah apa yang kita perkirakan saat kita di luar sebagai mahasiswa," ujar ARB. ARB berharap nantinya mereka bisa menceritakan pengalamannya dan ilmu yang di dapat pada teman‐teman mereka di daerah. Sehingga ilmu kepemimpinannya akan menular. "Nanti kalian bisa cerita ke teman‐teman dan membuka wawasan apa yang terjadi dan bukan sekedar teori," ujar ARB.

Sumber : http://ureport.news.viva.co.id/news/read/418657‐arb‐harap‐ penerima‐tatty‐bakrie‐fellowship‐kelak‐jadi‐pemimpin

191

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

TBF sendiri adalah satu program Freedom Institute yang baru diluncurkan April lalu. Program ini dibentuk untuk memberi kesempatan pada mahasiswa‐mahasiswa dari perguruan tinggi di penjuru Indonesia untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Karena mereka akan diajak melihat dari dekat dan mengerti dinamika yang mempengaruhi berbagai kenyataan penting di Indonesia. Priotitas program ini adalah kampus‐kampus daerah yang akan mengirim mahasiswa berprestasinya untuk mengikuti program ini. Di angkatan pertama bulan April lalu ada 5 mahasiswa dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yang beruntung mendapat TBF. Sementara di angkatan ke dua ini ada tujuh mahasiswa dari tiga kampus berbeda. Kampus tersebut antara lain: Universitas Galuh, Ciamis, Sekolah Tinggi Agama Islam Syeikh Mansyur, Pandeglang, dan Universitas Negeri Padang Sumatra Barat.

Sumber : http://ureport.news.viva.co.id/news/read/418657‐arb‐harap‐ penerima‐tatty‐bakrie‐fellowship‐kelak‐jadi‐pemimpin

192

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB: Waktu Kuliah Saya Keluar Masuk Pasar Jualan Kaos Program Kredit Untuk Rakyat saja dinilai tidak mencukupi. Penulis

: Eko Priliawito

Waktu

: Senin, 10 Juni 2013 | 16:52 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum dan calon presiden RI dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie, bersafari ke Pasar Koja, Jakarta Utara, Senin, 10 Juni 2013. Dia berjanji akan menggerakkan kader Partai Beringin untuk membantu para pedagang pasar. "Saya tahu bagaimana jadi pedagang pasar. masih kuliah saya juga sering keluar masuk pasar, kata Aburizal, di hadapan pedagang pasar Koja Koperasi Tridarma Mandiri Jakarta Utara, di Pasar Utara.

Karena dulu waktu jual kaos dan tas," Baru dan anggota Koja Baru, Jakarta

ARB, sapaan Aburizal, mengatakan dia paham bahwa pedagang kecil seperti pedagang pasar rawan terimbas gejolak ekonomi maupun permodalan. "Saya tahu betul kalau modal jadi hambatan," katanya. Karena itu, ARB berjanji akan menggerakkan kader Golkar untuk membantu pedagang pasar mengakses permodalan di bank atau program Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Para kader harus membantu mendekati bank besar seperti BRI untuk mendapatkan KUR ini," ujarnya. ARB menambahkan KUR adalah program kredit pro rakyat yang sudah dia gagas sejak masih memimpin Kadin Indonesia dulu. Namun, program ini baru bisa direalisir pada saat dia menjadi Menko Kesra. "KUR jumlahnya sampai Rp20 juta per peminjam. Tanpa jaminan apapun. Sudah mencapai Rp87 triliun sejak 2007. Sudah ada 10 juta peminjam," ungkapnya. Namun, ARB menilai program KUR saja tidaklah mencukupi. Karena itu dia meminta kader Golkar membantu pedagang pasar untuk mengakses program‐program permodalan lainnya, seperti yang digulirkan Koperasi Tridarma Mandiri ‐ Kosgoro 1957 ini.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/419619‐arb‐‐waktu‐ kuliah‐saya‐keluar‐masuk‐pasar‐jualan‐kaos

193

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Dalam acara ini, 10 pedagang kecil mendapat bantuan modal yang diserahkan secara simbolik oleh ARB. Dia berharap program koperasi ini terus bergulir agar bantuan bagi pedagang pasar bisa terus disalurkan. "Pedagang pasar tidak kalah pentingnya. Pedagang pasar adalah pahlawan," ARB menandaskan. (Laporan: Dian Widiyanarko, Jakarta)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/419619‐arb‐‐waktu‐ kuliah‐saya‐keluar‐masuk‐pasar‐jualan‐kaos

194

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Mantan Perdana Menteri Timor Leste Temui ARB

"Konsepnya menarik. Dia juga akan ketemu Kadin." Penulis

: Aries Setiawan

Waktu

: Selasa, 11 Juni 2013 | 20:25 WIB

VIVAnews ‐ Mantan Perdana Menteri Timor Leste yang juga Sekretaris Jenderal Partai Fretilin, Mari Alkatiri, menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Dalam pertemuan tersebut mereka bertukar pikiran mengenai rencana pembangunan kawasan ekonomi di kawasan Timor Leste dan kawasan Timur Indonesia. "Tadi kami membicarakan soal konsep special zone for economic dan social devolepment," kata Aburizal, di Kantornya di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta. Mari yang juga menjabat sebagai Utusan Negara dan Pemerintah Timor‐Leste untuk membangun kerjasama Pembangunan Ekonomi, datang didampingi mantan Wakil Menteri Aparatur Negara dan Penataan Wilayah dan Anggota Komite Central Partai Fretilin Filomeno Aleixo, Arif Abdullah Sagran Staf Ahli dan Comisioner Komisi Pemilihan Umum Timor‐ Leste. Sementara ARB didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Theo Sambuaga, dan beberapa pengurus Golkar seperti Aulia Rachman, Irish Indira, Adi Tahir, Lalu Mara Satria, dan lain‐lain. ARB, sapaan Aburizal, mengatakan Mari mengajak pengusaha dan pemerintah Indonesia untuk bekerjasama. Mari, kata ARB, tidak hanya menawarkan konsep pembangunan ekonomi, tapi juga pembangunan sosial. "Dia juga buat social development, ini menarik. Konsepnya menarik. Dia juga akan ketemu Kadin, dan tim Pak Mari akan presentasi ke Kadin," kata ARB. Kata ARB, Mari juga akan pergi ke Batam untuk melihat kisah sukses Batam sebagai kawasan ekonomi dan perdagangan. Juga akan ke Kupang untuk bertemu dengan pemerintah dan pengusaha di sana.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/420007‐mantan‐perdana‐ menteri‐timor‐leste‐temui‐arb

195

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Mari mengatakan Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi Timor Leste. Indonesia juga merupakan mitra strategis untuk bekerjasama karena berada dalam satu kawasan. "Kami akan membuat kawasan dan pasar yang bagus untuk semua orang," kata Mari. Mari mengatakan banyak bertukar pikiran dengan ARB dan melihat kesuksesan Bakrie sebagai model. Seperti melihat kawasan Epicentrum dan lain sebagainya. Mari juga yakin pemerintah dan kalangan bisnis di Indonesia tertarik bekerjasama. "Karena kami akan bangun ekonomi dan pembangunan sosial. Ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/420007‐mantan‐perdana‐ menteri‐timor‐leste‐temui‐arb

196

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Sahabat ARB Adakan Pelatihan Micro Finance "Sahabat ARB melihat potensi ekonomi di masyarakat sangat besar." Penulis

: Papasofia

Waktu

: Kamis, 13 Juni 2013 | 16:00 WIB

VIVAnews ‐ Sejak hari Minggu sampai Kamis, 09‐13 Juni 2013 sahabat Aburizal Bakrie (ARB) mengadakan kegiatan Grassroot Campaign di Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Ciawi, Sodong Hilir, Tanjung Jaya, Cipatujah dan Panca Tengah. Rangkaian acara Grassroot Campign, antara lain: bakti sosial, youth public lecture, pemutaran film dan pelatihan micro finance dan capacity building, bagi komunitas‐komunitas Sahabat ARB. "Pelatihan micro finance dan capacity building terhadap komunitas‐komunitas potensial Sahabat ARB kami lakukan sebagai bentuk nyata upaya kami memajukan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat" ujar Timbul Silitonga, Ketua Sahabat ARB. "Sahabat ARB melihat potensi ekonomi yang berada di masyarakat sangat besar. Petani, nelayan, karyawan bukanlah nama tanpa wajah, mereka bukanlah rakyat tanpa impian dan cita‐cita. Meraka adalah tulang punggung ekonomi keluarga yang selalu berjuang mewujudkan kemajuan bangsa. Karena itu, Sahabat ARB datang untuk membuka harapan dan merangkul semua," ujarnya. Sahabat ARB merangkul semua komponen bangsa dan membuka harapan, untuk mewujudkan kemajuan Bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : http://ureport.news.viva.co.id/news/read/420533‐sahabat‐arb‐ adakan‐pelatihan‐micro‐finance

197

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB: Pesantren Bukti Islam Tak Anti Modernisasi Lembaga pendidikan berbasis agama ini bisa menerima nilai luar. Penulis

: Hadi Suprapto; Arief Hidayat

Waktu

: Jum'at, 14 Juni 2013 | 16:03 WIB

VIVAnews ‐ Tokoh nasional Aburizal Bakrie menilai bahwa lembaga pendidikan pesantren di Indonesia membuktikan bahwa Islam tidak anti modernisasi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional berbasis pendidikan agama Islam nyatanya menerima dan menyerap nilai‐nilai modernitas. ARB ‐‐begitu ia akrab disapa‐‐ mengatakan hal itu saat bersilaturahmi dengan santri dan pimpinan Pesantren Nazhatut Thullab, di Desan Prajan, Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur, Jumat siang, 14 Juni 2013. Calon presiden RI itu mengaku kagum dengan Pesantren Nazhatut Thullab. Pesantren itu adalah pesantren tertua di Madura. Didirikan pada 1702. Terletak di pelosok Kabupaten Sampang. Namun, kompleks pesantrennya ditata dengan rapi, asri, dan sejuk. Pesantren yang dipimpin KH Muhammad bin Muafi Zaini itu juga memadukan konsep pendidikan tradisional dengan konsep pendidikan modern, seperti sekolah dan perguruan tinggi. "Di sini ada juga SMP, SMU, SMK, bahkan akademi keperawatan. Ini membuktikan bahwa Islam, pesantren, tidak menolak modernitas, bahkan berjalan seiring," ujar ARB dalam pertemuan yang dilakukan seusai salat Jumat itu. Menurut ARB, keberadaan pesantren seperti Nazhatut Thullab dan sejenisnya sekaligus menepis citra bahwa umat Islam adalah umat terbelakang, tidak berpendidikan, kerap dianggap kotor, bahkan dinilai sulit membuat kemajuan. "Kita (umat Islam dengan pesantren) bisa maju, asalkan memiliki kemauan untuk itu," katanya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/420818‐arb‐‐pesantren‐ bukti‐islam‐tak‐anti‐modernisasi

198

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu berpesan kepada pimpinan pesantren dan santri agar tetap menjaga kerukunan antarmasyarakat. Ia mengingatkan, para pahlawan pendiri bangsa dengan ragam agama, suku, dan latar belakang, telah meleburkan diri untuk bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Karena itu, kalau kita berkelahi hanya karena perbedaan agama, karena perbedaan suku, kita mundur jauh sebelum tahun 1908 (tahun berdirinya Boedi Oetomo, yang disebut sebagai tahun tonggak kebangkitan nasional)," katanya. Pesantren Nazhatut Thullab didirikan oleh Kiai Abdul 'Allam pada 1702. Hal itu merujuk pada sejarah yang tertulis pada naskah Babat Tanah Prajjan. Kiai Abdul 'Allam bernama asli Pang Ratoh Bumi dan berasal dari Sumenep. Kini, pesantren itu dipimpin keturunan ke‐10 Kiai Abdull 'Allam, yaitu KH Muhammad bin Muafi Zaini. (eh)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/420818‐arb‐‐pesantren‐ bukti‐islam‐tak‐anti‐modernisasi

199

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB: Yang Kecil Kita Subsidi, yang Kaya Kita Potong Saat ini 80 persen subsidi BBM dinikmati orang menengah atas kaya. Penulis

: Ita Lismawati F. Malau

Waktu

: Sabtu, 15 Juni 2013 | 20:53 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan sekarang uang rakyat dibakar setiap hari. Hal ini karena subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran, terbakar oleh kendaraan orang‐orang mampu. "Orang kaya dapat subsidi, ya bakar uang. Tidak benar. Akibatnya negara tidak bisa membangun," kata Aburizal, di acara Kopdar dengan blogger Yogya, di Zango Resto, Yogyakarta, Sabtu 15 Juni 2013. Hal itu disampaikan ARB, sapaan Aburizal, menjawab pertanyaan blogger yang mempertanyakan sikap Partai Golkar mendukung kenaikan harga BBM. Dalam kesempatan itu para blogger dan komunitas online berbincang bebas dengan ARB dan bebas bertanya tentang apapun. ARB mengatakan, saat ini 80 persen subsidi BBM dinikmati orang menengah atas alias orang kaya. Hal ini salah, kata dia, karena itu subsidi harus dikembalikan untuk orang miskin. "Kenaikan BBM adalah akibat, sebabnya kita ingin mengganti subsidi produk ke subsidi langsung. Subsidi langsung ke orang‐orang enggak mampu, tidak mampu yang diberi," ujarnya. ARB mengakui, orang miskin akan kena dampak kenaikan BBM. Menurut pengalamannya, biasanya berlangsung empat bulan. Karena itu harus ada program pro orang miskin yang membantu meringankan dampak itu. "Program Keluarga Harapan ditambah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ya ditambah, infrastruktur ya ditambah," ujarnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/421051‐arb‐‐yang‐kecil‐ kita‐subsidi‐‐yang‐kaya‐kita‐potong

200

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Menurut ARB akibat subsidi yang salah sasaran, ada Rp300 triliun uang rakyat yang dibakar. Padahal jumlah itu kalau dijadikan pendidikan gratis SD sampai SMA se Indonesia sudah bisa. "Kita jangan dininabobokkan dengan pemahaman yang salah. Yang kecil kita subsidi, yang kaya kita potong," tegasnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/421051‐arb‐‐yang‐kecil‐ kita‐subsidi‐‐yang‐kaya‐kita‐potong

201

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Senimanlah yang Menentukan Budaya dalam Masyarakat ARB kembali menggelar pertemuan dengan seniman dan budayawan. Penulis

: Antique; Daru Waskita

Waktu

: Minggu, 16 Juni 2013 | 08:09 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau kini akrab dipanggil ARB, kembali menggelar pertemuan dengan seniman dan budayawan di Yogyakarta seperti Bondan Nusantoro, Nano AS, Purwanto, dan Kocil. Perwakilan seniman dan budayawan Yogyakarta, Purwanto, dalam dialog dengan ARB, kemarin, mengatakan bahwa dukungan kepada sumber daya manusia, terutama kepada pelaku seni dan budaya itu dilakukan karena seniman dan budayawan merupakan salah satu agen perubahan. "Membantu dana itu penting, tetapi bagaimana memberikan penghargaan kepada seniman dan budayawan karena merekalah yang akan mengembangkan budaya di masyarakat," tuturnya. Purwanto menambahkan, kerja dari seniman dan budayawan akan mempunyai efek multiplayer, yang pada akhirnya bakal meningkatkan ekonomi dan bagaimana seniman memberikan pengawalan kepada Perda Keistimewaan DIY. "Efek multiplayer sangat jelas akan bermanfaat bagi senimannya sendiri, namun juga masyarakat," ujarnya. Sementara itu, ARB mengatakan bahwa seniman dan budayawan harus realitis dan bagaimana seniman dan budayawan bisa hidup layak. "Bagaimana akan berkarya jika tidak hidup mapan," jelasnya. Dia menuturkan, dana bagi seniman memang membantu, tetapi itu hanya sementara. Namun, jika mampu berkreasi akan menghasilkan pendapatan bagi para seniman. "Bagaimana seni itu bisa diolah untuk dapat dijual, sehingga seniman bisa hidup," ujarnya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/421092‐senimanlah‐yang‐ menentukan‐budaya‐dalam‐masyarakat

202

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Lebih lanjut, ARB mengatakan, jika Bali bisa menjual seni dan kebudayaan, di Yogyakarta juga bisa dilakukan. "Maka idealisme dan objektivitas harus disatukan. Karya seniman dan budayawan mampu dijual dan memberikan nilai ekonomi untuk hidup," tuturnya. ARB menuturkan, presiden mendatang yang terpilih harus memikirkan bagaimana nasib para seniman dan budayawan diberikan solusinya. "Bagaimana seniman dan budayawan, khususnya di Yogyakarta bisa hidup layak," ujarnya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/421092‐senimanlah‐yang‐ menentukan‐budaya‐dalam‐masyarakat

203

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB: Keharmonisan Keluarga, Kunci Sukses Bisnis Bakrie "Berani bermimpi, berani berpikir, dan berani bertindak". Penulis

: Mohammad Adam; Arief Hidayat

Waktu

: Senin, 17 Juni 2013 | 14:34 WIB

VIVAnews ‐ Dalam kesempatan ceramah motivasi kewirausahaan di kampus Universitas Bakrie di Jakarta, Senin, 17 Juni 2013, Aburizal Bakrie buka‐bukaan tentang bisnis keluarga Bakrie. ARB ‐‐sapaan Aburizal‐‐ membeberkan betapa perjalanan bisnis keluarga Bakrie tidak selalu mulus. ARB menuturkan, bisnis keluarga ini dirintis oleh ayahnya, Achmad Bakrie, lebih dari 70 tahun lalu. Dinamikanya selalu mengalami pasang‐ surut, jatuh‐bangun, sukses‐gagal, dan untung‐bangkrut. "Sering mencapai sukses, tapi gagalnya pun tidak jarang," ujar Aburizal di hadapan mahasiswa Universitas Bakrie, Jakarta. Tampak hadir pula Rektor Universitas Bakrie, Sofia Alisjahbana dalam kesempatan itu. Pada masa ayahnya atau generasi pertama memimpin, ARB melanjutkan, pasang‐surut bisnis keluarga relatif tidak terlalu ekstrem. Namun, kondisi berbeda terjadi pada masa generasi kedua atau saat ARB memimpin, pasang‐surut bisnis keluarga ini sangat ekstrem. "Kalau digambarkan dalam sebuah grafik, grafiknya itu garis naik dan turunnya ekstrem," ujar ARB, sembari menggerakkan jari telunjuk kanannya ke atas dan ke bawah secara berulang‐ulang. "Apalagi, waktu krisis moneter pada 1998, bisnis Bakrie bangkrut sampai pada titik terendah." Kala krisis moneter 1998, ARB melanjutkan, utang menjadi jauh lebih banyak daripada aset yang dimiliki. "Waktu itu, saya menjadi lebih miskin dari pengemis. Saya yang sebelumnya ke mana‐mana naik private jet (pesawat jet pribadi), tiba‐tiba harus dengan pesawat komersial dan kelas ekonomi pula," kata ARB. Perjalanan bisnis keluarga Bakrie, menurut ARB, juga berbeda pada generasi ketiga atau saat dikelola oleh anak‐anak dan keponakannya. "Perkembangannya biasa‐biasa saja, tapi pasti selalu mengalami fluktuasi, naik dan turun," tuturnya.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/421396‐arb‐‐keharmonisan‐ keluarga‐‐kunci‐sukses‐bisnis‐bakrie

204

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB yang juga merupakan ketua umum Partai Golkar itu menambahkan, pelajaran terpenting dari perjalanan bisnis keluarga ini sesungguhnya bukan sukses atau gagal, melainkan kemampuan untuk bangkit lagi dari kegagalan. Ia menjelaskan, krisis 1998 bukan situasi yang mudah untuk dihadapi. Kala itu, keluarga Bakrie hanya memiliki 2,5 persen saham dari mayoritas saham yang dikuasai sebelum krisis. "Tapi, kami tidak diam dengan meratapi keterpurukan. Saya terus berjuang untuk membangun lagi bisnis keluarga. Hasilnya bisa dilihat sekarang," kata ARB, yang juga menjadi calon presiden RI untuk 2014 ini. Rahasia Sukses Rahasia sukses keluarga Bakrie dalam membangun dan mempertahankan bisnisnya hingga generasi ketiga, ARB menambahkan, adalah mengutamakan keharmonisan di antara anggota keluarga. "Kami, keluarga besar, saya dan saudara‐saudara saya, tidak pernah berantem hanya karena uang. Apa pun situasinya, kami tetap harus kompak," katanya. Kesuksesan, ARB melanjutkan, tidak pernah datang tiba‐tiba. Sukses dicapai dengan kerja keras. "Kami tidak akan sukses dengan berdoa 'Ya Allah, kasih saya uang Rp5 triliun.' Tidak akan. Allah sudah menegaskan, 'tidak akan berubah nasib suatu kaum apabila ia tidak mau mengubahnya'," kata ARB. Karena itu, ARB memotivasi generasi muda untuk selalu berupaya, bahkan bekerja keras, dalam mencapai cita‐citanya. Menurut dia, gagal dan sukses adalah risiko yang pasti dari tindakan apa pun. Bangkit dari kegagalan jauh lebih penting ketimbang meratapi kegagalan itu. "Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, ya, bangun lagi. Begitu seterusnya," kata mantan menteri Koordinator Perekonomian itu. Menurut dia, kondisi ini sama dengan anak yang belajar berjalan sewaktu masih kecil. Awalnya pasti jatuh, lalu bangun lagi. Berulang kali jatuh pun, harus bangkit lagi, hingga akhirnya menjadi kuat dan bisa benar‐benar berjalan.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/421396‐arb‐‐keharmonisan‐ keluarga‐‐kunci‐sukses‐bisnis‐bakrie

205

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Jangan pernah takut gagal. Berani bermimpi, berani berpikir, dan berani bertindak," kata ARB yang kemudian disambut tepuk tangan seluruh hadirin dalam ceramahnya itu. (art)

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/421396‐arb‐‐keharmonisan‐ keluarga‐‐kunci‐sukses‐bisnis‐bakrie

206

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB: Kenaikan BBM Memang Kebijakan Pahit Harga BBM boleh dinaikkan, tetapi pemerintah harus memberi kompensasi.

Penulis

: Eko Priliawito; Arief Hidayat

Waktu

: Kamis, 20 Juni 2013 | 17:24 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menjelaskan bahwa kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) memang kebijakan yang tidak populis. Tetapi, demi kepentingan rakyat yang lebih banyak, kebijakan itu harus diambil. Jika tidak, akan lebih banyak yang dikorbankan. Menurut ARB, begitu panggilan akrabnya, pemerintah harus mengambil kebijakan itu setelah mempertimbangkan banyak hal. Antara lain demi menyelamatkan keuangan negara yang terancam defisit akibat konsumsi BBM terus meningkat tiap tahun, sehingga besaran subsidi pun membengkak. Selain itu, sebagian besar bensin bersubsidi dikonsumsi oleh orang kelas ekonomi menengah ke atas, masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. "Bayangkan ini, 82 persen BBM bersubsidi dinikmati orang kaya, bukan mereka yang miskin, bahkan sangat miskin," ujar ARB, saat bersilaturahmi dengan 2.500 karyawan dan serikat pekerja perusahaan PT Bakrie Metal Industries, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 20 Juni 2013. "Kebijakan ini memang pahit. Tetapi daripada uang subsidi yang Rp250 triliun itu dibakar di jalanan oleh orang‐orang kaya, lebih baik dialihkan untuk program yang lain yang lebih bermanfaat," katanya. Meski begitu, ARB menambahkan, Golkar mendukung kenaikan BBM bukan tanpa syarat. Harga BBM boleh dinaikkan, tetapi saat yang sama pemerintah harus memberikan kompensasi untuk masyarakat yang terimbas langsung oleh kebijakan itu. Mereka, terutama ialah warga masyarakat miskin dan sangat miskin.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/422435‐arb‐‐kenaikan‐ bbm‐memang‐kebijakan‐pahit

207

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Kenaikan BBM, kata ARB, akan memicu kenaikan harga‐harga kebutuhan pokok dan melonjakkan inflasi. Karena alasan itulah diperlukan kompensasi bagi warga miskin, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Tujuannya untuk menyeimbangkan daya beli masyarakat miskin dengan lonjakan harga‐harga kebutuhan pokok. "(BLSM) hanya sementara, sampai pada situasi equlibrium (situasi keseimbangan pasar) lagi, yaitu empat sampai lima bulan," jelasnya. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan itu pun membandingkan anggaran subsidi BBM dengan anggaran untuk pendidikan. "Untuk pendidikan gratis (pendidikan dasar) hanya Rp24 triliun. Subsidi BBM Rp200 triliun," katanya. Partai Golkar, katanya, sesungguhnya menginginkan pengurangan subsidi lebih banyak lagi, sehingga dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan gratis, dan lain‐lain. Tetapi, hal itu harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa sekaligus. Pengurangan subsidi memang bukan kebijakan yang akan disetujui semua orang. "Pasti ada yang tidak setuju, ada yang menolak," katanya. Namun kata ARB, bila kebijakan itu baik untuk masyarakat, pemerintah tidak boleh ragu. Pengurangan subsidi, termasuk subsidi BBM, harus dilakukan agar uang negara dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan program‐program sosial lainnya. "Kita jelaskan pada masyarakat. Ada yang mau mengerti. Tapi ada juga yang tidak mau tahu. Ya sudah. Jangan berhenti karena ada yang tidak setuju. Kalau kebijakannya baik, jalan terus," katanya lagi.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/422435‐arb‐‐kenaikan‐ bbm‐memang‐kebijakan‐pahit

208

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Pasti‐Kerta Menang, ARB Optimis Bali 'Menguning' ARB memberi pembekalan kepada caleg Partai Golkar di Bali. Penulis

: Eko Priliawito; Bobby Andalan

Waktu

: Jum'at, 21 Juni 2013 | 16:59 WIB

VIVAnews ‐ Made Mangku Pastika‐Ketut Sudikerta (Pasti‐Kerta) ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Bali periode 2013‐2018. Pasangan ini diusung koalisi Partai Golkar, Partai Demokrat dan tujuh partai lainnya. Pada acara pembekalan caleg dan pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) di Nusa Dua, Bali, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) mengaku sengaja memilih Bali sebagai lokasi acara. Tujuannya, kata dia, selain memberi pembekalan kepada caleg Partai Golkar, juga sekaligus merayakan kemenangan Pasti‐Kerta. "Kita tahu Pasti‐Kerta memenangkan Pilgub Bali. Kita gelar acara di sini (Bali) sekaligus untuk merayakan kemenangan itu," kata ARB dalam sambutannya, Jumat, 21 Juni 2013. Seperti diketahui, Ketut Sudikerta merupakan Ketua DPD Partai Golkar Bali. Atas kemenangan itu, ARB optimistis Bali akan kembali menguning. "Kita percaya Bali akan kita kuningkan lagi," kata ARB. Pada kesempatan itu, ARB juga memberikan motivasi kepada caleg Golkar untuk memenangkan Pemilu 2014. Menurutnya, tekad dan komitmen yang bulat dari seluruh kader menjadi modal utama. Acara pembekalan dan pengukuhan BKPP akan digelar selama dua hari. Pada acara itu juga akan diluncurkan nomor urut 5 sebagai nomor urut Partai Golkar pada Pemilu 2014. ARB akan memberikan pidato politiknya besok malam, Sabtu 22 Juni 2013. Acara itu juga akan membahas blue print Partai Golkar yang tak lain adalah gagasan capres Partai Golkar.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/422710‐pasti‐kerta‐ menang‐‐arb‐optimis‐bali‐‐menguning‐

209

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Acara itu dihadiri 886 anggota DPD Partai Golkar tingkar provinsi yang diwakili tiga orang tiap DPD dan 497 DPD tingkat II yang diwakili dua orang kader. Pembekalan itu akan diisi oleh Akbar Tanjung, Rizal Mallarangeng, Theo L Sambuaga, Aburizal Bakrie dan sejumlah pemateri lainnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/422710‐pasti‐kerta‐ menang‐‐arb‐optimis‐bali‐‐menguning‐

210

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Jika Jadi Presiden, ARB Ingin Wariskan Negara Maju "Dalam satu generasi, Indonesia harus naik kelas," kata Aburizal. Penulis

: Anggi Kusumadewi

Waktu

: Sabtu, 22 Juni 2013 | 23:43 WIB

VIVAnews – Calon presiden Partai Golkar Aburizal Bakrie bertekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Itulah yang ingin diwariskan Aburizal jika dirinya dipercaya rakyat Indonesia menjadi presiden. “Insya Allah jika dipercaya rakyat dan diizinkan Allah SWT, tugas saya yang terpenting adalah memimpin serta memastikan bahwa dalam satu generasi, Indonesia naik kelas menjadi negara yang maju,” kata ARB dalam pidatonya di hadapan para caleg Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Sabtu 22 Juni 2013. ARB, sapaan Aburizal, mengatakan sebelum Indonesia berusia seabad, sebelum perayaan proklamasi di 2045 nanti, Indonesia harus sudah jadi negara maju. Hal itu pula yang ia rancang dalam cetak biru pembangunan Visi 2045 yang ditawarkannya. “Ini adalah sebuah perjuangan jangka panjang yang mungkin saya dan orang yang ada saat ini tidak ikut menikmati hari bahagia itu. Generasi berikutnya akan mengenang kita dengan penuh syukur dan rasa terima kasih yang dalam,” ujar ARB. Dengan semua itu, kata ARB, maka berbagai langkah yang dilakukan dia dan partainya untuk memenangkan Pemilu 2014 menjadi penuh makna, karena mereka berjuang bukan hanya untuk kemenangan golongan atau ambisi pribadi. “Tetapi untuk masa depan, untuk generasi muda, serta untuk kemenangan seluruh bangsa Indonesia,” ujar dia. (eh)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/422964‐jika‐jadi‐presiden‐ ‐arb‐ingin‐wariskan‐negara‐maju

211

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB: Banyak Capres Baru, Pertandingan Makin Seru Capres Golkar itu melihat dinamika politik saat ini begitu menarik. Penulis

: Anggi Kusumadewi

Waktu

: Sabtu, 22 Juni 2013 | 21:43 WIB

VIVAnews – Ketua Umum dan Calon Presiden Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyambut baik mulai munculnya nama‐nama tokoh yang potensial menjadi capres. Dia menilai, makin banyak capres baru maka kompetisi Pemilu 2014 akan semakin seru. “Terus terang saya merasa senang, sebab saya tahu bahwa seperti dalam permainan tenis yang saya sukai atau sepakbola, bertambah lagi lawan tanding yang mumpuni, dijamin permainan dan pertandingan 2014 kelak akan seru, ketat, dan menarik sehingga penonton pasti akan bertepuk tangan,” kata Aburizal dalam pidato politiknya di acara pembekalan caleg Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Sabtu 22 Juni 2013. ARB, sapaan Aburizal, mengatakan dirinya dan Partai Golkar turut menyambut para capres baru dengan tangan terbuka. Menurutnya, ini sebuah perkembangan yang menarik. “Semua capres yang akan berlaga nantinya adalah putra‐putri terbaik Indonesia. Kami mendorong semua pihak agar memberikan yang terbaik,” ujarnya. Mantan Menkokesra itu mengatakan dirinya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pemenang. Jika ada tokoh yang saat ini sedang naik daun dan surveinya lebih tinggi, maka dia menilainya sebagai tantangan. “Itu memacu kami untuk bekerja lebih giat lagi,” kata ARB. Partai Golkar akan mengupayakan agar momentum dan puncak pencapaian kandidat capres Partai Golkar terjadi pada saat yang tepat, dan dengan proses yang terukur. “Sehingga insya Allah kemenangan pada pilpres akan kami raih dengan tuntas dan paripurna,” ujar ARB. Untuk itu ARB meminta doa restu kepada semua rakyat Indonesia. Dia mengatakan, langkahnya maju capres bukan ambisi pribadi mengejar kekuasaan. “Tetapi sebuah upaya untuk memberikan kontribusi betapapun kecilnya kepada kerja besar dalam memajukan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya. (eh)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/422958‐arb‐‐banyak‐ capres‐baru‐‐pertandingan‐makin‐seru

212

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB: Dibilang Bangkrut, Saya Senyum Saja Menjual bukan berarti bangkrut. Ada kalanya jual dan ada kalanya beli.

Penulis

: Hadi Suprapto

Waktu

: Kamis, 27 Juni 2013 | 15:31 WIB

VIVAnews ‐ Calon presiden Aburizal Bakrie menanggapi hembusan isu mengenai tanda‐tanda kebangkrutan Grup Bakrie. Dia menilai isu tersebut sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan dirinya. "Bisnis Bakrie ini mirip roller coaster. Ada saat naik, ada saat turun," ujar Aburizal saat bersilaturahmi dan dialog dengan karyawan Bakrieland, di Marketing Office South Gate, Rasuna Epicentrum, Jakarta. ARB, Kamis 27 Juni, mengatakan Bakrie pernah mengalami masa sulit dan juga masa puncak. Bahkan pernah naik jadi orang terkaya di Asia Tenggara. Karena itu penjualan beberapa aset seperti milik Bakrieland tidak bisa dinilai sebagai kebangkrutan. Karena bisa saja ini adalah strategi bisnis. "Kalau ada orang yang mengatakan Bakrie bangkrut, saya senyum saja. Saya katakan ada waktunya jual, ada waktunya beli," ujarnya. ARB mengatakan penjualan aset tidak berarti rugi. Karena jika harga beli lebih tinggi dari harga jual, itu untung. "Biasa kalau jual untuk mendapat uang untuk membuat yang lebih baik," katanya. Menurut ARB saat ini di Bakrie sangat jauh dari situasi menuju bangkrut. Sebab yang jauh lebih sulit sudah sering terjadi dan bisa dilewati dengan mudah. "Kami pernah bangkrut di 1998. Saat itu kami lebih terpuruk. Tapi bisa bangkit dan jadi lebih besar lagi," katanya.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/424264‐arb‐‐dibilang‐ bangkrut‐‐saya‐senyum‐saja

213

Januari ‐ Juni 2013

Kliping Freedom Institute

ARB: Capres Jawa‐Non Jawa Itu Isu Elit "Di grassroot tidak ada Jawa‐non Jawa. Itu hanya ada di elit." Penulis

: Suryanta Bakti Susila

Waktu

: Kamis, 27 Juni 2013 | 15:10 WIB

VIVAnews ‐ Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai isu capres harus orang Jawa hanya isu yang beredar di kalangan elit saja. Menurut dia, di kalangan masyarakat bawah tidak mempermasalahkan hal itu. "Di grassroot tidak ada Jawa‐non Jawa. Itu hanya ada di elit. Mereka mempersoalkan kehidupan mereka. Minta perbaikan hidup," kata Aburizal, dalam silaturahmi dan dialog dengan karyawan Bakrie Land, di Marketing Office South Gate, Rasuna Epicentrum, Jakarta. ARB, sapaan Aburizal, mengatakan dirinya telah berkeliling ke setiap pelosok negeri, terutama ke wilayah pulau Jawa. Bagi mereka, isu kesukuan capres itu tidak penting, sebab mereka berharap capres bisa membawa kesejahteraan. "Mereka tidak memandang dari suku mana, tapi mereka menanyakan bisa memberikan kesejahteraan apa tidak. Hidup mereka bisa berubah atau tidak," ungkapnya. Meski demikian ARB mengatakan orang Jawa mayoritas dan memiliki suara mayoritas dalam pemilu. Namun dia yakin, orang Jawa bijak dan mau memilih pemimpin bukan dari melihat suku. Kebijaksanaan orang dalam perjalanan sejarah mereka tidak memaksakan menerima bahasa melayu bangsa," ujarnya.

Jawa itu, kata ARB, dibuktikan orang Jawa bangsa ini. "Dulu meski Jawa mayoritas, Bahasa Jawa sebagai bahasa nasional, tapi sebagai bahasa nasional, demi persatuan

"Tadinya saya pikir begitu (dikotomi capres Jawa‐Non Jawa)tapi begitu saya keliling ternyata tidak begitu. Tapi istri saya juga orang Jawa, saya juga lebih fasih berbahasa Jawa dari istri saya," imbuhnya. (Laporan: Dian Widiyanarko | umi)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/424255‐arb‐‐capres‐jawa‐ non‐jawa‐itu‐isu‐elit

214

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB: Diakui atau Tidak, Indonesia Banyak Alami Kemajuan "Banyak anak‐anak Indonesia yang berprestasi di skala internasional." Penulis

: Muhammad Chandrataruna; Arief Hidayat

Waktu

: Sabtu, 29 Juni 2013 | 19:30 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menilai Indonesia telah mengalami banyak kemajuan di berbagai sektor. Sebab itu, tidak ada alasan untuk merasa rendah diri dan pesimitis dengan Indonesia di masa depan. "Memang masih banyak yang perlu dibenahi. Tetapi, diakui atau tidak, bangsa kita sudah banyak kemajuan," kata ARB kepada wartawan, seusai bertemu siswa‐siswi SD yang menjadi finalis Olimpiade Sains Kuark Indonesia 2013, di ANTV Epicentrum Studio Complex, Jakarta, 29 Juni 2013. ARB—begitu ia akrab disapa—mencontohkan kemajuan di bidang pendidikan. Menurutnya, tak terhitung lagi jumlah anak‐anak Indonesia yang berprestasi di bidang pendidikan, baik berskala nasional maupun internasional. Begitu pula, dengan siswa‐siswi SD yang mengikuti Olimpiade Sains Kuark (OSK) hari ini. Mereka adalah anak‐anak kota dan desa dari seluruh penjuru Tanah Air yang beradu pengetahuan tentang sains. Di usia yang masih sangat belia, kata ARB, mereka bahkan telah akrab dan menguasai teknologi informasi. "Di usia dini, mereka sudah akrab dengan komputer. Saya saja bisa komputer baru setelah lulus SMA. Itu artinya pendidikan sudah sedemikian maju," kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu. Namun demikian, ARB mengakui, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Tetapi, bangsa Indonesia harus optimistis mampu menjadi bangsa yang maju, sejajar dengan bangsa‐bangsa lain di dunia. "Masih banyak yang harus dibenahi. Orang pesimistis bilang kita tidak maju‐maju. Tapi, orang yang optimistis yakin bahwa Indonesia bisa maju," tegas ARB.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/424797‐arb‐‐diakui‐atau‐ tidak‐‐indonesia‐banyak‐alami‐kemajuan

215

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

"Jangan menjelek‐jelekkan Indonesia, apalagi ngomongnya di luar negeri," pungkas mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/424797‐arb‐‐diakui‐atau‐ tidak‐‐indonesia‐banyak‐alami‐kemajuan

216

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

ARB Berdialog dengan 300 Finalis Olimpiade Sains Kuark Para finalis terpilih dari 87.000 murid SD di seluruh Indonesia. Penulis

: Muhammad Chandrataruna; Erick Tanjung

Waktu

: Sabtu, 29 Juni 2013 | 17:26 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), hari ini berdialog dengan ratusan murid Sekolah Dasar (SD) yang merupakan finalis Olimpiade Sains Kuark Indonesia 2013 di Studio stasiun televisi ANTV komplek Epicentrum, Jakarta. Dalam dialog itu, ARB memotivasi dan memberikan inspirasi kepada anak‐anak titu untuk menjadi generasi penerus bangsa yang kreatif. Tatang, salah seorang finalis dari Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam kesempatan itu bertanya kepada ARB, bagaimana cara untuk menjadi orang besar. "Pak ARB, bagaimana caranya untuk jadi orang terkenal?" tanya Tatang polos. ARB menjelaskan, untuk menjadi orang terkenal itu tentu harus berprestasi, baik itu di sekolah maupun di ruang profesi lain. Ia mencontohkan, menantunya Nia Rahmadani, yang menjadi populer karena berkarya di dunia sinetron. "Semoga setelah masuk TV dan disiarkan ANTV, kalian (Finalis Olimpiade Sains Kuark) yang menang ini bisa menjadi orang terkenal suatu hari nanti," ujar Aburizal Bakrie. Dia menambahkan, semua anak‐anak Indonesia harus banyak membaca buku untuk memperoleh banyak informasi dan pengetahuan. Dengan memiliki segudang pengetahuan, generasi Indonesia bisa maju. "Banyak baca buku adalah cara untuk menjadi orang pintar dan hebat," katanya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/424787‐arb‐berdialog‐ dengan‐300‐finalis‐olimpiade‐sains‐kuark

217

Kliping Freedom Institute

Januari ‐ Juni 2013

Pada kesempatan yang sama, Keysa dari Semarang turut bertanya, bagaimana cara agar bisa percaya diri berbicara di depan khalayak ramai. ARB pun mengakui, bahwa sewaktu kecil dirinya juga tidak berani berbicara di harapan orang banyak. Namun, dengan tekad membangun rasa percaya diri, akhirnya bisa juga. "Harus percaya diri, anggap saja seperti bernyanyi di kamar mandi. Pasti bisa," jawabnya. Dalam kesempatan itu, ARB juga membagikan novelnya pada semua peserta yang berjudul "Anak Sejuta Bintang. Di dalam novel itu, ARB membeberkan kisah masa kecilnya sebelum menjadi orang besar seperti sekarang ini. Perwakilan dari anak‐anak tersebut pun membalasnya dengan cendera mata berupa buku komik buatan mereka pada Ketua Umum Golkar itu. Pada acara tersebut, 300 finalis Olimpiade Sains Kuark telah dipilih dari 87.000 murid SD di seluruh Indonesia. Ke‐300 peserta itu akan diadu kecerdasannya di bidang sains untuk merebutkan hadiah dana pendidikan dan edutrip sains ke Singapura.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/424787‐arb‐berdialog‐ dengan‐300‐finalis‐olimpiade‐sains‐kuark

218

Perpustakaan Freedom Wisma Proklamasi Jl. Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021‐3100349 Fax. 021‐31909227 www.freedom‐institute.org 2013