Kliping Artikel Perpustakaan Freedom by Freedom Institute

KLIPING FREEDOM INSTITUTE Artikel & Berita Juli ‐ Desember 2012

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kliping Freedom Insitute Artikel & Berita Juli ‐ Desember 2012

Penyusun FASHIHATUL AZIZAH

Perpustakaan Freedom Wisma Proklamasi Jl. Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat 10230 Telp. 021‐3100349 Fax. 021‐31909227 www.freedom‐institute.org 2012

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012 DAFTAR ISI

Daftar Isi

Juli Ical : Saya dan Akbar Akan Jalan Bersama Demokrat : Ical Cerdas Ingin Gandeng Ibas Aburizal: Ibas Belum Masuk Daftar Cawapres Kaum Seniman Curhat ke Aburizal Bakrie Ical: Jangan Cemooh Bangsa Sendiri Aburizal: ARB Kalah Tenar Dibanding Ical Presiden Republik Ceko Kunjungi Indonesia Besok Untuk Cawapres, Aburizal Istikharah Dulu Lapindo’s debt that is long overdue Golkar Coba‐coba Koalisi 'Dangdut' Ical‐Ibas Akbar: Kekalahan Alex ‐ Nono Modern houses of books Growing Unease In Indonesia Over Plight of Rohingya Kronologi Hari Suwandi dari Porong ke Jakarta Korban Lumpur Kaget Hari Minta Maaf pada Ical Korban Lapindo Menanti Penjelasan Hari Suwandi Aburizal: Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Golkar Bantah Ada Uang 'Mahar' Deklarasi Pencapresan Ical Aburizal Ungkap Alasan Menjadi Capres

1 2 3 5 7 8 9 11 12 15 16 17 20 23 27 28 29 30 32

Agustus Rizal Mallarangeng: Soal Seno Gumira minggu depan saja Freedom Institute Emoh Komentari Penolakan Seno Another Artist Turns Down Bakrie ‘Achievement’ Award Anton Lesiangi: Pencapresan Ical Belum Final DPD Golkar: Ical Setuju Dukung Foke Rizal Mallarangeng: Penolakan Membuat Bakrie Award Populer Rizal Mallarangeng: Bakrie Award untuk Seno Gumira Enam Tokoh Peraih Bakrie Award 2012 Rizal: Bakrie Award Untuk Seno Tak Dianulir Bakrie award winners announced Seno Gumira Tolak Bakrie Award Saksi Hambalang Ditanya Peran Menpora Bakrie Dihadiahi Bandit Award Why Indonesians Don't Read More Books

34 35 36 38 40 41 43 44 46 48 49 50 53 55

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

September Golkar: Pencapresan Presiden PKS Bukan Masalah Bagi Ical 57 Setya Novanto: Apapun yang Terjadi Ical Tetap Capres Golkar 59 SBY Temui 40 Pengusaha Terkemuka Mongolia 60 Sri Sultan Resmi Mundur dari Golkar 63 Idrus: Golkar Pilih Ical Bukan karena Uang 64 Evaluasi Pencapresan Ical Tunggu Hasil Survei 66 Setya: Saham Bakrie Tak Ada Kaitan dengan Pencapresan Ical 67 Golkar: Ical Siap Segalanya untuk 2014, Termasuk Soal Isi Kocek 69 Akbar: Rapimnas Golkar Cermati Pencapresan Ical 71 Dari Persoalan Investasi Hingga Prediksi Capres 2014 72 Akhirnya, Ical 'Nyoblos' 75 Ical Bicara Soal Penarikan Penyidik di KPK: Itu Hak Polri 77 Foke Kalah Telak di TPS Ical 78 Ical Cari Pendamping Figur Pro Rakyat dalam Pilpres 2014 79 Popularitas Disalip Ical, JK Senyum‐senyum 81 Golkar: PT 20 Persen Untuk Penguatan Sistem Presidensial 82 Ical: Tawuran Pelajar Masalah Serius, Perlu Tindakan Tegas 83 Miliki Gitar Abdee "Slank", Aburizal Ingin Bantu Orang 84 Disebut Banyak Terlibat Kasus Hukum, Golkar: Itu Upaya Jegal Ical 85 Oktober Rapimnas Golkar Diundur Akhir Oktober Akun FB Stafsus Wapres M Ikhsan Kembali Dibajak Golkar Kenalkan Sosok Pribadi Aburizal Andi Mallarangeng: Beda Survei, Beda Hasil Ical: Rakyat Inginkan Golkar Memimpin kembali Andi Mallarangeng Lapor Kasus Hambalang ke SBY Aburizal Bakrie ingin bicara ke Jokowi Aburizal Bakrie Says He’s Still Searching for Suitable VP Candidate Popularitas Ical Stagnan Ulil: gelar Bapak Demokrasi untuk Presiden SBY tepat Isu Keberagaman Mencuat di Bunderan Hotel Indonesia

87 88 90 91 93 94 95 97 98 101 102

November Golkar lirik Sri Mulyani sebagai Cawapres dampingi Aburizal Bakrie 104 Demokrat Terbebani Ada Nama Andi Mallarangeng di Audit BPK 105 Andi Mallarangeng Disorot Audit BPK, Apa Kata Demokrat 106 LHP I BPK Selamatkan Andi Mallarangeng 108 Aburizal‐Sri Mulyani Ticket in 2014 109 Mahasiswa Makassar Tolak Kedatangan Ical 113 Death penalty sought for Pepi 114 Ini Komentar Ical Soal Idris Laena 116

Januari ‐ Juni 2012

Kliping Freedom Institute

Garuda to promote RI investment to travelers 70 Tahun, Bakrie Jadi Kontributor Pendapatan Negara Hasil Telaah BAKN juga Ungkap Keterlibatan Andi Mallarangeng Aburizal Mengaku Punya Strategi Khusus Menangkan Pilpres "Boediono di Century Bak Andi Mallarangeng di Hambalang" "Calon Wapres ARB Bisa Mahfud, Sultan, Khofifah..." Ical: Sebelum HUT Ke‐100, Indonesia Jadi Negara Maju Kejutan Aburizal Bakrie di "Sejuta Karya Anak Negeri" Ulil: syiah‐ahmadiyah bukan penodaan agama Faisal Basri: Ical Jadi Cawapres, Indonesia Kiamat Ical Inginkan Sosok Lebih Muda Jadi Pendampingnya Shia refugees live in uncertainty Kalla Bakal Gembosi Aburizal? Peluang Aburizal di Survei Opinion Leader LSI Entrepreneurship Could Be Genetic, But DNA Is Not Everything Aburizal Bakrie Terlempar dari Daftar 40 Orang Terkaya Reformasi III

117 119 121 123 124 126 127 129 130 132 133 134 137 138 139 142 143

Desember Services ‘key’ to avoiding middle‐income trap Golkar‐PPP Resmikan Chairuman‐Fadly untuk Pilkada Sumut Abaikan Survei LSI, Golkar Riau Tetap Dukung Pencapresan Ical Ical: Dana Rp 170 Triliun Subsidi BBM Dinikmati Orang Tak Berhak Kalla vows to remain loyal to Golkar Aburizal: Kasus Nikah 4 Hari Bupati Garut Tak Wajar Ical Minta Pemerintahan SBY Ganti Subsidi BBM Jadi BLT Akbar: Sultan HB X Pasangan Ideal Aburizal Utang Korban Lumpur Belum Lunas, Ical: Tanya Lapindo Golkar wants govt to end ‘unfair’ subsidy Menpora Tersangka, Istana: KPK Sebut Inisial Andi Mallarangeng Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Andi Mallarangeng Jadi Tersangka Pantau Hambalang, Presiden tidak akan Lindungi Koruptor Penetapan Andi Sebagai Tersangka, Sejarah Baru KPK Mallarangeng Tersangka, Kinerja Kemenpora Jangan Terganggu Andi Mallarangeng Temui Presiden Pagi Ini Andi Mallarangeng Gelar Konferensi Pers Andi Mallarangeng Tersangka, Partai Demokrat Tak Intervensi Andi Mallarangeng Juga Mundur dari Partai Demokrat Mundur, Andi Mallarangeng Konsentrasi Hadapi Kasus Kasus Hambalang dan Sejumlah Tuduhan Nazaruddin Andi Mallarangeng: Terima Kasih, Presiden Andi Mallarangeng Bantah Terlibat Kasus Hambalang

145 147 149 151 152 154 156 157 159 161 163 165 167 168 170 172 174 175 176 177 179 180 183 184

iii

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

BAKN DPR Apresiasi Pengunduran Diri Andi Mallarangeng 185 Andi Mallarangeng: Teruskan Perjuangan Kemenpora 187 Demokrat Terima Surat Mundur Andi Mallarangeng 188 Syarief Hasan Apresiasi Pengunduran Diri Andi Mallarangeng 189 KPK: Status Choel Mallarangeng dan Arief Masih Saksi 191 SBY Tunjuk Menko Kesra Jalani Tugas Menpora 192 Ibas Yudhoyono: Andi Mallarangeng Bersikap Kesatria 193 Demokrat Beri Bantuan Hukum untuk Andi Mallarangeng 195 Andi Mallarangeng Kemasi Barang di Kemenpora 197 Ditemani Rizal, Choel Klarifikasi Soal Kasus Hambalang 198 Zulkarnain 'Choel' Mallarangeng Bantah Terlibat Kasus Hambalang 199 Choel Mallarangeng: Sejak Kecil Kakak Saya Lurus 200 Choel Mallarangeng: Saya Tak Terlibat Kasus Hambalang 202 Choel Mallarangeng Sudah Siapkan Tim Pengacara 203 Rizal Mallarangeng: Kami Mikir, Mama Gimana ya... 204 Rizal Mallarangeng: Andi Itu Lurus, Tak Seperti Adiknya 206 Ini Pernyataan Lengkap Choel Mallarangeng 208 Rizal Mallarangeng: Ini Risiko Berpolitik 211 Rizal Mallarangeng: Andi Itu Seperti Titipan Tuhan 212 Kakak Beradik Mallarangeng Diusut KPK 214 Rizal Mallarangeng: Tidak Ada Bisnis Keluarga di Kemenpora 215 Rizal Mallarangeng: Keluarga Senang Kasus Ini Dibuka 217 Keluarga Mallarangeng Tetap Akan Terjun ke Politik 218 Ulil: Mundurnya Andi Mallarangeng Momentum Pembersihan Partai 220 Rizal: Keluarga Mallarangeng Tidak Kenal Kapok 221 Rizal Mallarangeng: Jangan Politisasi Kasus Hambalang 223 Ical: Golkar Tak Harapkan Kursi Menpora 224 Ulil Abshar Abdalla: Ide 'Gila' untuk Kemenpora 226 Mallarangeng Brothers Band Together as They Fight KPK 230 Disgraced exâ&#x20AC;?minister leaves official residence 233 Analysis: A Small Step for Andi, a Giant Leap for Politics? 234 Andi holds key on Hambalang 238 Ical: Saya Optimis Menang Pilpres Satu Putaran 240 Kunjungi Garut, Ical Peringatkan Kader Golkar 241 Aburizal: Kader Golkar Lecehkan Wanita, Ditindak 242 JK Tanggapi Optimisme Ical Menang Pilpres Satu Putaran 243 Alasan Ical Yakin Menang Pilpres Satu Putaran 244 Surat Wantim Golkar: Elektabilitas Ical Dikaji Juli 2013 246 Golkar Tuntut Eks Menteri Malaysia yang 'Menghina' Habibie Minta..248 Choel Tak Tahu Andi dan Rizal Kakak Kandungnya 250 Choel dan Koleksi Ferrari California Rp 6 Miliar 251 Choel Mallarangeng Dikenal Pandai Berbisnis 253 Kisah Mallarangeng Bersaudara dan Proyek Hambalang 254

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi, Rizal, dan Choel Mallarangeng Rizal Mallarangeng Tuntut Majalah Tempo Rizal Mallarangeng Sebut Ada Upaya Pengalihan Isu Soal Cover Tempo: Tak Ada Pengalihan Isu dari Cover 'Tiga Mallarangeng Rizal Mallarangeng Gugat Majalah Tempo Rizal Mallarangeng: Saya di Golkar, Andi di Demokrat Kronologi Proyek Hambalang Versi Keluarga Mallarangeng Dewan Pers Terima Pengaduan Rizal Mallarangeng Rizal Mallarangeng Adukan Tempo ke Dewan Pers Sampul Majalah Tempo Bikin Rizal Mallarangeng Geram Mallarangeng: Menkeu‐Dirjen Anggaran Ciptakan Air Bah Elang Hitam Akan Bongkar Kasus Hambalang Mallarangeng: Kasus Hambalang, Sistematis dan Berbahaya Kasus Hambalang, Rizal Mallarangeng Serang Menkeu Agus Marto PD Tak Mau Ikut Gerak Rizal Mallarangeng yang Buka‐bukaan Komisi III DPR Pertimbangkan Usul Rizal Mallarangeng Siapa Diincar Rizal Mallarangeng Kemenkeu Ogah Tanggapi Tudingan Rizal Mallarangeng "Kami Akan Bongkar Kekuatan Besar di Balik Hambalang" Ulil Abshar‐Abdalla: Rizal Mallarangeng bukan Menyerang ... Rizal Mallarangeng: Saya Bukan Sekedar Membela Andi Pernyataan Rizal Mallarangeng Serangan Golkar untuk PD? Demokrat Dukung Rizal Mallarangeng Membela Diri Demokrat: Pembelaan Rizal Mallarangeng Wajar VIDEO: Rizal Mallarangeng Miliki Bukti 'Mark Up' Besar‐Besaran Menpora Tersangka Dijamin tidak Ganggu Kinerja Kabinet Andi Mallarangeng: Saya Mengundurkan Diri Sebagai Menpora

255 257 258 260 261 263 264 267 268 270 271 273 274 276 278 280 282 285 287 294 296 298 300 301 303 304 306

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical: Saya dan Akbar Akan Jalan Bersama Ical menegaskan perbedaan dengan Akbar Tandjung sudah selesai Penulis Waktu

: Arry Anggadha : Minggu, 1 Juli 2012 | 16:46

VIVAnews ‐ Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali menyinggung tentang hubungannya dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. Jika kemarin Ical memuji Akbar di Rapimnas, kini di acara Deklarasi Capres, dia kembali meyakinkan perbedaan pandangannya dengan Akbar soal Capres sudah selesai. Sama seperti saat Rapimnas Ical menegaskan lagi bahwa Akbar adalah sahabatnya. Juga merupakan tokoh yang berjasa pada partai, menyelamatkan partai saat kritis. "Partai Golkar tidak boleh melupakan jasa tersebut," kata Ical saat membacakan pidato deklarasi, Minggu 1 Juli 2012. Ical juga kembali menyatakan perbedaan pendapatnya dengan Akbar terkait capres bukan suatu permusuhan. Namun dinamika yang sehat di partai. Karena itu setelah deklarasi ini masalah selesai, dan partai akan solid lagi. "Saya yakin setelah Rapimnas dan deklarasi ini maka kita akan jalan bersama," ujarnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/331617‐ical‐‐saya‐dan‐ akbar‐akan‐jalan‐bersama

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Demokrat : Ical Cerdas Ingin Gandeng Ibas Penulis Waktu

:‐ : Senin, 2 Juli 2012 | 12:32 WIB

Metrotvnews.com. Jakarta: Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku bangga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical melirik Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presidennya. Ia melihat itu sebagai strategi menaikkan elektabilitas Ical, dan itu wajar‐ wajar saja. "Ya kalau kita mau menang kita harus cerdas. Ini salah satu upaya dari Pak Ical, di beberapa pernyataannya Pak Ical merasa bahwa elektabilitasnya belum terlalu tinggi. Itu tidak apa‐apa," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/7). Anggota Komisi I DPR ini mengucapkan selamat atas terpilihnya Ical sebagai capres Golkar. Ia berharap Ical bisa menjalankan amanat. Demokrat sendiri belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Mereka harus menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat. "Tapi sah‐sah saja kadernya dilirik partai lain untuk mendampingi. kita positif menanggapinya," kata Nurhayati. Nurhayati tak merasa masuknya Ibas dibursa cawapres Ical adalah bentuk peremehan. Ia juga tak sepakat sikap Ical diartikan menantang SBY karena telah mengatakan keluarganya tak boleh maju dalam Pemilu 2014.(Andhini)

Sumber : http://goo.gl/Pe7DL

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal: Ibas Belum Masuk Daftar Cawapres Baru lima nama yang resmi diusulkan, di antaranya Sultan dan Mahfud MD

Penulis Waktu

: Elin Yunita Kristanti : Selasa, 3 Juli 2012 | 18:33

VIVAnews ‐ Nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, belum resmi masuk daftar kandidat calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendamping Aburizal Bakrie di Pemilihan Umum 2014 mendatang. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjelaskan sedikitnya ada lima nama yang telah resmi diusulkan menjadi kandidat cawapres untuk mendampingi dirinya. Mereka adalah Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) yang diusulkan DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Pramono Edhie Wibowo (Kepala Staf Angkatan Darat) yang diusulkan DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) yang diusulkan DPD I Partai Golkar DI Yogyakarta. Dua nama berikutnya, yakni Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama), resmi diusulkan sejumlah organisasi massa pendiri Partai Golkar. "Soal nama Ibas, belum ada yang (resmi) mengusulkan sampai sekarang," Aburizal menegaskan. Menurut dia, wacana seputar nama putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berkembang saat dirinya melakukan serangkaian kegiatan di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Timur pada 19‐21 Juni lalu. Kala itu, ia ditanya wartawan perihal beredarnya spanduk‐spanduk yang mengatasnamakan Edhie Baskoro Yudhoyono yang berisikan ucapan selamat datang kepada dirinya di Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Tiga kota/kabupaten tersebut merupakan daerah pemilihan Ibas sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI. "Waktu itu saya mengucapkan terima kasih atas puluhan spanduk dari Ibas, yang mengucapkan selamat datang kepada saya di Magetan, Ngawi dan Ponorogo. Dan pada waktu itu kelihatan bahwa seolah‐olah ada lamaran kepada Ibas," Aburizal menerangkan. "Ketika ditanyakan teman‐teman pers, 'Bagaimana Ibas?' Saya jawab, 'Ibas itu cocok, karena Beliau itu bibit, bebet dan bobotnya (bahasa Jawa: silsilah dan kualitas personal) tepat'," kata pria yang akrab disapa Ical itu.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/332390‐aburizal‐‐ibas‐ belum‐masuk‐daftar‐cawapres

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Meski begitu, Aburizal mengingatkan, Partai Golkar belum memutuskan satu pun dari lima nama yang telah resmi diusulkan itu. Rapimnas III Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, pada 29‐30 Juni lalu memang mengamanatkan kepada dirinya untuk menentukan satu nama yang dianggap layak dan tepat. Tetapi, nama tersebut baru akan diputuskan di Rapimnas berikutnya. "(Soal cawapres) di Rapimnas kemarin diserahkan sepenuhnya kepada saya sebagai capres Partai Golkar dan kemudian saya nanti harus menyerahkan nama itu, satu nama saja, untuk jadi cawapres, yang akan disahkan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan pada saat yang tepat," katanya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/332390‐aburizal‐‐ibas‐ belum‐masuk‐daftar‐cawapres

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kaum Seniman Curhat ke Aburizal Bakrie "Kami prihatin karena negara tetangga mengklaim kesenian kita terus" Penulis Waktu

: Arry Anggadha : Rabu, 4 Juli 2012 | 17:02 WIB

VIVAnews ‐ Kedatangan Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk berdialog dengan para seniman dan petani, tak disia‐siakan para seniman Cirebon. Mereka curhat mengenai nasib seniman dan seni tradisional dan minta Aburizal mencarikan solusi. Mansyur, wakil seniman Cirebon mengeluhkan klaim negara asing atas seni tradisional. "Kami prihatin dan jengkel, karena negara tetangga mengklaim kesenian kita terus pak," kata Mansyur saat berdialog dengan petani dan seniman di Balai Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu 4 Juli 2012. Kegiatan itu merupakan bagian dari safari Aburizal di wilayah Cirebon. Selain berdialog dengan seniman dan petani. Aburizal juga akan berdialog dengan nelayan. Dia juga memberikan ceramah motivasi wirausaha di Ponpes Arifin Billah, dan banyak kegiatan lainnya. Untuk itu, Mansyur yang seorang dalang ini meminta DPR membuat UU mengenai kesenian dan kebudayaan Indonesia yang melindungi seni tradisional. Dia juga meminta keberadaan seni tradisional di Cirebon, terutama yang tradisional dilindungi kelestarian dan kesejahteraan senimannya. "Mohon dalam momen nasional dan regional kesenian daerah ikut ditampilkan," ujarnya. Selain itu, dia meminta agar para seniman juga bisa mengakses kredit. Ini agar para seniman bisa bertahan berjuang di semakin sepinya order. "Kenapa kalau kelompok tani dibantu kredit pemerintah tapi seniman tidak. Pengembaliaannya di bulan‐bulan rame manggung. Tolong dibantu pak," pintanya. Ical, sapaan Aburizal, mengatakan siap membantu pelestarian seni budaya tradisional dan siap memperhatikan nasib senimannya. "Saya orang yang paling senang dengan kesenian dan kebudayaan. Kalau kita dan pemerintah tidak merawat ya orang lain yang mengklaim," ujarnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/332718‐seniman‐curhat‐ke‐ aburizal‐bakrie

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical mengatakan dirinya juga baru saja ketemu Partai UMNO Malaysia. Di sana dia sampaikan soal isu klaim seni budaya. Rupanya pihak Malaysia mengaku tidak berniat mengklaim. "Pihak Malaysia mengatakan tidak mengklaim, yang mengatakan koran, kata mereka. Mereka mengakui itu seni budaya dari Indonesia," jelasnya. Ical mengatakan dirinya membuat penghargaan untuk seni budaya tiap tahun untuk membantu pelestarian. Jika tahun ini budaya Jawa, tahun depan dia akan membuat untuk budaya daerah lainnya. Kemenangan promosi budaya daerah lain seperti Bali adalah promosi. Dia dibawa wisatawan asing. Untuk kredit bagi seniman, Ical mengatakan akan mendiskusikan dengan pihak BRI. "Ini sekemanya akan kita bicarakan. Biasanya saya bawa wakil BRI untuk ikut dialog, nanti saya telpon BRI dan sampaikan," janjinya. Kepada para seniman, Ical juga menyarankan agar meniru seniman Bali. Budaya tradisional Bali tidak mati dan makin terkenal sampai mancanegara. "Ini karena kuatnya promosi. Maka pemerintah dan kita semua harus membantu promosi ini bagi seni tradisional di daerah lainnya," tandasnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/332718‐seniman‐curhat‐ ke‐aburizal‐bakrie

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical: Jangan Cemooh Bangsa Sendiri Capres Golkar itu minta semua optimistis RI makin maju, bukan mundur

Penulis Waktu

: Ismoko Widjaya : Kamis, 5 Juli 2012 | 13:26 WIB

VIVAnews ‐ Calon presiden (capres) RI dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengimbau agar semua elemen bangsa, utamanya anak muda terus mencintai Indonesia. Karena itu, dia meminta anak muda untuk tidak ikut‐ikutan menjelek‐jelekkan bangsa ini. "Jangan ikut‐ikut orang yang sekarang mencemooh Indonesia. Jangan ikut‐ikutan mengatakan Indonesia sebentar lagi bangkrut," kata Aburizal saat memberikan ceramah motivasi wirausaha di Politeknik Indramayu, Jawa Barat, Kamis 5 Juli 2012. Ical, sapaan Aburizal, meminta agar semua orang optimistis bahwa bangsa ini akan semakin maju. Dia meminta semua orang tak pernah berhenti mencintai dan tidak boleh mengkhianati Indonesia. "Kita makan dari hasil bumi Indonesia, kita minum air Indonesia. Jadi jangan sekali‐kali luntur rasa cinta kita pada bangsa ini," kata Ical yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini. Ical mengakui masih banyak masalah di negeri ini. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang menganggur, buta huruf, sekolah mahal, dan sebagainya. "Itu masalah yang harus kita selesaikan bersama," kata dia. Ical menyarankan, daripada sibuk menjelek‐jelekkan negeri sendiri, lebih baik bersama‐sama bekerja memajukannya. Karena baik atau buruknya negeri, semua warganya punya andil di dalamnya. "Kalau tiba datangnya malam jangan mengeluh gelapnya malam itu. Tapi nyalakanlah pelita untuk menerangi malam itu," ujar Ical beranalogi. (ren)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/332969‐ical‐‐jangan‐ cemooh‐bangsa‐sendiri

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal: ARB Kalah Tenar Dibanding Ical Ical berkelakar namanya dalam bahasa Jawa artinya 'Iki Calone' Penulis Waktu

: Arry Anggadha; Fajar Sodiq : Jum'at, 6 Juli 2012 | 20:37 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengakui bahwa singkatan nama ARB tidak begitu dikenal oleh warga masyarakat di daerah. Seperti diketahui ARB merupakan kepanjangan dari nama lengkap Aburizal Bakrie "Ketika saya keliling ke daerah‐daerah dari Jawa Barat hingga Jawa Timur nggak warga yang kenal dengan ARB," kata Aburizal Bakrie di Solo, Jumat, 6 Juli 2012. Masyarakat justru lebih akrab mengenalnya dengan panggilan Ical, Bakrie, atau Aburizal. Bahkan, ia menceritakan setiap kali berkunjung ke daerah jarang sekali mendengar sambutan masyarakat dengan teriakan 'Hidup ARB'. "Ya, mereka teriaknya hidup Ical. Adapula yang memanggil dengan Bakrie maupun Aburizal. Kalau ARB tidak ada," tuturnya. Lebih lanjut, dia mengungkapkan pengurus Partai Golkar Bali dengan tegas menolak pencalonannya dirinya dengan nama ARB. Bagi mereka yang paling bagus adalah dengan sebutan nama Aburizal atau Bakrie. "Bali jelas‐jelas menolak pemakaian nama ARB dalam pencalonan presiden nanti," tuturnya. Sementara itu ketika disinggung mengenai nama Ical yang dalam bahasa Jawa berarti hilang. Ia pun menjawab dengan kelakar bahwa nama Ical dalam bahasa Jawa artinya 'Iki Calone' (ini calonnya). "Malah di Jawa Timur ada seorang kyai mengatakan bahwa nama Bakrie itu kepanjangan dari 'Berhak Kanggo Rakyat Indonesia'," kata dia dengan penuh tawa. Sementara itu ketika disinggung mengenai jargon dalam pencalonan presiden ini, ia mengaku belum memiliki jargon yang pas. "Wah, jargonnya belum tahu nih," ujarnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/333444‐aburizal‐‐arb‐ kalah‐tenar‐dibanding‐ical

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Presiden Republik Ceko Kunjungi Indonesia Besok

Penulis Waktu

:‐ : Sabtu, 7 Juli 2012 | 07:18 WIB

TEMPO.CO, Jakarta ‐‐ Presiden Republik Cek Vaclav Klaus akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama tiga hari mulai Ahad besok, 8 Juli 2012. "Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Juli 2012. Menurut Teuku, kunjungan Presiden Klaus merupakan kunjungan yang pertama bagi seorang Kepala Negara Republik Cek ke Indonesia sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada 1993 lalu. Karena itu, kunjungan bersejarah ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua negara ke depan, sekaligus mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama baru. "Keikutsertaan para pelaku ekonomi utama Ceko dalam rombongan Presiden Vaclav Klaus diharapkan akan membuahkan kesepakatan kerja sama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan," ujar Teuku. Dalam kunjungannya ini, Presiden Klaus akan didampingi Ibu Negara Republik Cek Livia Klausova. Selain itu, turut ikut bersama rombongan Presiden Vaclav Klaus, antara lain Menteri Lingkungan Hidup Republik Cek Tomáš Chalupa serta 17 orang perwakilan komunitas bisnis Republik Cek. Presiden Republik Cek beserta rombongan dijadwalkan tiba di Yogyakarta pada Ahad, 8 Juli 2012. Selama berada di sana, ia akan mengadakan Business Luncheon dengan kalangan pebisnis di Yogyakarta. Ia juga akan melakukan kunjungan kebudayaan ke Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Keraton Yogyakarta.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/07/07/078415380/Presiden‐ Ceko‐Kunjungi‐Indonesia‐Besok

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Presiden Klaus akan tiba di Jakarta Ahad sore. Di Jakarta, ia akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono pada Senin, 9 Juli 2012. Presiden Yudhoyono juga akan menyelenggarakan jamuan santap malam kenegaraan untuk menghormati Presiden Republik Cek. Selama di Jakarta, Presiden Klaus juga dijadwalkan menghadiri "Czech‐Indonesia Business Forum", yang kemudian dilanjutkan dengan "Roundtable Discussion dan Book Presentation" di Freedom Institute. Pada Selasa, 10 Juli 2012, Presiden Klaus dijadwalkan meletakkan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/07/07/078415380/Presiden‐ Ceko‐Kunjungi‐Indonesia‐Besok

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Untuk Cawapres, Aburizal Istikharah Dulu Sudah ada beberapa nama kandidat untuk dampingi Aburizal Bakrie Penulis Waktu

: Arfi Bambani Amri : Senin, 9 Juli 2012 | 16:27 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Golkar sekaligus kandidat calon presiden dari partai itu, Aburizal Bakrie, mengatakan akan terlebih dahulu melakukan salat istikharah (meminta petunjuk) untuk nama kandidat calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pemilu Presiden tahun 2014. "Soal (nama kandidat) cawapres, saya akan istikharah dulu, untuk menentukan yang mampu, yang disukai rakyat," ujar Aburizal, kepada wartawan, saat berkunjung ke perusahaan percetakan kertas PT Pura Group, Kudus, Jawa Tengah, 9 Juli 2012. Pria yang lebih akrab disapa Ical itu mengakui, hingga saat ini sudah ada beberapa nama kandidat cawapres dirinya. Namun, ia belum mau mengungkapkan identitas mereka, karena memang belum satu pun yang diputuskan. "Yang jelas, Rapimnas (III Partai Golkar) sudah mengamanatkan dan menyerahkan soal cawapres pada saya sebagai capres," tutur Aburizal, yang pada kesempatan itu didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, dan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu menepis anggapan bahwa penetapan dan deklarasi capres Partai Golkar merupakan bentuk ketergesaan. "Itu yang bilang begitu yang tidak bisa mencalonkan sekarang," ucapnya diplomatis. Kunjungan orang nomor satu di partai beringin itu di PT Pura Group itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatannya di Pati dan Kudus pada Minggu‐Senin, 8‐9 Juni 2012. Di Pati, di antaranya, menghadiri Pesta Rakyat bersama 4000 petani dan nelayan yang tergabung dalam Koperasi Mitra Karya Tani di Kecamatan Tayu, serta menerima penganugerahan gelar adat "Wong Pati" di Pendapa Kabupaten Pati. (ren)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/334033‐untuk‐cawapres‐‐ aburizal‐istikharah‐dulu

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Lapindo’s debt that is long overdue Penulis Waktu

: : Thu, July 12 2012 | 7:12 AM

It was a long, long journey from Sidoarjo to Jakarta, but for Hari Suwandi and Hartowiyono, the journey was the least they could do after years of unsuccessful attempts to obtain the remaining compensation promised by oil and gas company Lapindo Brantas. “We’ve come 847 kilometers to see the President to ask about the compensation that was promised by Lapindo and we are not going home until we’ve met the President,” Hari told reporters on Monday. Hari Suwandi, 44, from Kedung Bendo, Tanggulangin, Sidoarjo, East Java is one of the thousands victims of the mudflow, triggered by drilling conducted by Lapindo Brantas, that submerged parts of the regency six years ago. Hari, who set off from Sidoarjo accompanied by his friend Hartowiyono, 42, on June 14, walked to Jakarta, where he arrived on July 8. “We are urging the President to push Lapindo to pay the compensation as promised,” Hari said in a press conference, adding that he was planning also to see lawmakers at the House of Representatives, as well as Aburizal Bakrie, who owned Lapindo Brantas. Lapindo Brantas, through its subsidiary company PT. Minarak Lapindo Jaya has paid only Rp 2.9 trillion (US$308 million) of Rp 3.8 trillion in required compensation to 4,129 victims from four villages in Sidoarjo: Siring, Jatirejo, Kedung Bendo and Renokenongo. Minarak Lapindo Jaya said in a written statement in April that they could only afford to pay Rp 400 billion of the of Rp 900 billion outstanding compensation. The statement stipulated that the payments were to commence in June and be completed by December.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/12/lapindo‐s‐debt‐ long‐overdue.html

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

“It’s July already and they haven’t even started to pay the Rp 400 billion, when they actually have to pay Rp 900 billion,” Hari said. Sinung Karto of The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) said that Lapindo should compensate the mudflow victims for more than just their property. “Lapindo is also responsible for the victims’ loss of economic rights. These people not only lost their homes, but also their livelihoods and their social standing, which should be accommodated within the total compensation,” said Sinung. Hari Suwandi used to work as a bag handcrafter in Sidoarjo with a total revenue of between Rp 3 million and Rp 4 million per month. The disaster not only took away his livelihood, but also his entire future as a businessman. “My machines had a total value of Rp 40 million, but they are not considered assets that can be compensated by Lapindo. They only want to pay us for land and buildings,” said the father of three. Hari’s friend Hartowiyono used to have a teak wood and motorcycle business in Jatirejo, Sidoarjo. He lost his entire assets valued at Rp 426 million in the mudflow. “I received only the first 20 percent of compensation in 2007, that amounted to only Rp 85.6 million,” Hartowiyono said. He said that since 2007, he had not received the rest of compensation that was promised. “We are here to voice the plight of the victims who have been forgotten by the government,” Hari said. According to Khalisah Khalid of the Indonesian Forum for the Environment (Walhi), Walhi and Kontras are currently preparing legal back up and seeking ways for Hari and Hartowiyono to meet the President. “We are trying the best we can so they can meet the President but all that we can do for now is to allow them to meet the legislators,” Khalisah said on Tuesday.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/12/lapindo‐s‐debt‐ long‐overdue.html

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Non‐governmental organizations have slammed the government for spending excessively from the state budget to pay for the mudflow mitigation efforts. The government has spent Rp 6.7 trillion on compensation and reconstruction, and has budgeted Rp 500 billion for 2012 for the same purpose against Lapindo Brantas’ payment of only Rp 2.8 trillion in compensation. In total, the government is expected to spend more than Rp 9 trillion by 2014 for the Lapindo disaster. (nad)

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/12/lapindo‐s‐debt‐ long‐overdue.html

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Golkar Coba‐coba Koalisi 'Dangdut' Ical‐Ibas Penulis Waktu

: Elvan Dany Sutrisno : Rabu, 18 Juli 2012 | 16:21 WIB

Jakarta ‐ DPD I Golkar mendorong Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) merangkul Sultan HB X sebagai cawapresnya. Namun, Golkar masih menggodok koalisi dangdut Ical‐Ibas. Koalisi ini bisa dibangun dengan pendekatan ke Partai Demokrat (PD) karena Golkar belum melihat kemunculan kandidat capres dari PD. "Kalau koalisi ya paling Ibas tapi kami belum melihat ada potensi. Masih terlalu dinilah, masih muda. Kasih kesempatan lagilah. Tapi koalisi mendadak ya Ibas, koalisi dangdut namanya, koalisi dadakan," kata Ketua Balitbang Golkar, Indra J Piliang, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2012). Menurut dia, masih dikaji juga cawapres yang lain. Cawapres Ical akan ditentukan setelah Pemilu Legislatif. "Cawapres kan disebut Pramono Edhie, Sultan, Sukarwo, Bibit Waluyo, Khofifah. Semua masih dikaji," paparnya. Ketua DPD I Golkar seluruh Indonesia kumpul di Bali. Rupanya mereka mencari kandidat cawapres pendamping Ical. "Teman‐teman yang kumpul di Bali itu ngobrol tentang wakil presiden. Mempercepat Sultan HB X untuk wapresnya Pak Ical," ungkap Ketua Balitbang Partai Golkar, Indra J Piliang pada Rabu 18 Juli. (van/aan)

Sumber : http://goo.gl/XGney

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Akbar: Kekalahan Alex‐Nono Peringatan untuk Pencapresan Ical Penulis Waktu

:‐ : Kamis, 12 Juli 2012 | 19:33 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta ‐ Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar tandjung mengatakan kekalahan pasangan Alex Noerdin‐ Nono Sampono pada pemilihan kepala daerah (pemilu kada) DKI Jakarta, menyedihkan. Ia melihat mesin partai tak berjalan efektif. "Kekalahan ini menyedihkan, suara Pak Alex di bawah Faisal yang notabene independen. Kami punya Partai Golkar, PPP dan PDS," kata Akbar ketika dihubungi, Kamis (12/7). Menurut Akbar, kekalahan Alex‐Nono di Pemilu Kada DKI Jakarta putaran pertama kemarin merupakan tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah I yang dikoordinasi DPP Partai Golkar. Kepemimpinan partai juga harus bertanggung jawab. Penetapan Alex sebagai cagub DKI Jakarta, kata Akbar, dari awal tak sesuai mekanisme. Kekalahan Golkar di Pemilu Kada DKI Jakarta, menjadi pelajaran untuk menghadapi pemilu kada pada waktu mendatang dan agenda politik lainnya. "Jakarta menjadi barometer nasional, tapi kita ternyata mengalami penurunan tajam, calon dapat suara nomor 5. Partai besar, tapi tidak bisa menggenjot suara," keluh Akbar. Kejadian ini, lanjut Akbar, akan berdampak pada peluang pemenangan pencapresan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Karena itu, waktu dua tahun harus digunakan untuk perbaikan agar Golkar memenangkan pemilihan umum legislatif. Kekalahan Alex‐Nono menjadi peringatan. "Pileg penting karena proses pencapresan tergantung perolehan suara pileg," Akbar mengingatkan.(Andhini)

Sumber : http://goo.gl/7t4tH

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Modern houses of books Penulis Waktu

: Tika Anggara : Sun, July 22 2012 | 10:11 AM

In Jakarta, reading has become part of recreational activities such that some restaurants and cafes avail books, magazines and comic books as part of their attractions. Most libraries in the city still fit the stereotype: old and ugly with arrays of dusty bookshelves. But some have tried to lure in urban bookworms with cozy libraries and quite extensive collections. The libraries of the Freedom Institute in Menteng, Central Jakarta, and the Reading Room in Kemang, South Jakarta, are among the few standouts. The Freedom Institute’s library is part of the institute’s office, which is located in front of the Tugu Proklamasi (Proclamation Monument) complex. Adapted from libraries in US universities, it features high ceilings, high book shelves and a number of cubicles for reading. Inspirational quotations are part of the decor inside and outside the building, with the John Maynard Keynes quotation proudly displayed in front of the institute’s lecture room. Other notable notions from world thinkers like Victor Hugo and Fyodor Dostoyevsky locate inside the library. Sophistication of knowledge translates into modern and elegant design of the library. Library head Wahyu Budhi Nugroho said the library is one of the institute’s main projects and is aimed at serving students and researchers. “Many of them visit this place to find some references for their thesis. We have around 10,700 books, 70 percent of which are in English, and 20,000‐30,000 articles,” Wahyu said. Complete sources of knowledge, supported by good interior design, attract young intellectuals as routine visitors here.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/22/modern‐houses‐ books.html 15:54 WIB

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rury, a student from Bekasi, said she loved the library because she always found the books she needed and could read them in a particular corner that said was as her favorite spot. Ari Risdianto, one of the library’s architects, explains that it was designed to be “homey” for everyone. Using recycled teak and exposed brickwork were ways to achieve that ambience, he said. Another goal of the building’s design was simplicity. The use of modern and simple geometric shapes and the cool color of concrete for the building’s facade was expected to create a friendly feeling among visitors and those who work in the building. “Books should become a friendly thing. Warm lighting is needed to conquer cold atmosphere of the building,” said Ari. Ari said the idea to decorate the walls with famous quotations came from the institute’s executive director, Rizal Mallarangeng. “They are meant to awaken the spirit of learning among the institute’s visitors. And I think the idea is interesting — even the walls can inspire,” said Ari. The different kind of homey atmosphere exudes from the Reading Room. Comfortable, living room‐style seats are available to sit back with one of the library’s books, which line the nearby shelves. Much like a living room at home, the Reading Room’s cozy interior helps guests feel warmly welcomed. The library’s comfortable seating faces its book shelves, to allow guests to peruse the collections as they sit. For those looking for information online, they can turn on their laptop and connect to the Reading Room’s fast Internet connection. “It’s my third time to come here. I need a fast Internet connection and this is one of the best places with an Internet connection that I recommend,” says Louis, a visitor.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/22/modern‐houses‐ books.html 15:54 WIB

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

“It’s my third time to come here. I need a fast Internet connection and this is one of the best places with an Internet connection that I recommend,” says Louis, a visitor. Embracing a modern concept means having to offer modern facilities, especially nowadays when information does not only come from books. Public places with Internet connections absolutely attract people to come. More than that, visitors can enjoy the café atmosphere as they take the stairs to the second floor. On the second floor, they can browse the book collections of Richard Oh, the Reading Room’s owner. His collection, which is not for sale, includes various books on literature, art and history. Although some corners have softer lighting at night than others, which may make reading a bit difficult, the cozy corners make good spots to have a bite to eat and a chat with friends. “This is more than just a place to increase my knowledge. Here, I can have some snacks and socialize with people like in a café,” said Uwie Balfas, a film producer who usually spends her days at the Reading Room. Richard Oh said that the mixing of home and café concepts was important to creating an interesting atmosphere. As it is aimed at increasing knowledge in fun way, Reading Room also provides a screening room that can be used to watch selected films. “The Reading Room is for creative people in any field who need inspiration,” says Richard. The writer is an intern at The Jakarta Post

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/22/modern‐houses‐ books.html 15:54 WIB

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Growing Unease In Indonesia Over Plight of Rohingya Penulis Waktu

: Ulma Haryanto; Ezra Sihite; & Ismira Lutfia : July 25, 2012

The plight of Rohingya Muslims in Myanmar is beginning to attract more attention from Indonesian lawmakers, activists and religious hard‐ liners. Reports have been flowing out of Myanmar describing killings and arbitrary violence targeting the Rohingya minority in northern Rakhine state. Dozens of Rohingya refugees have also been intercepted by Indonesian security officials in the past few weeks. “I condemn and demand that the massacre stop, especially because it is taking place during the holy month of Ramadan,” Nurhayati Ali Assegaf, the Democrat Party chairwoman at the House of Representatives, said on Tuesday. Nurhayati said she was corresponding with the Inter‐ Parliamentary Union to send a letter of protest to the government of Myanmar. Amnesty International has reported that hundreds of Muslim Rohingya are being killed, raped, beaten and arbitrarily arrested while between 50,000 and 90,000 people have been displaced since the Myanmar government declared a state of emergency in Rakhine state, on the border with Bangladesh. Neither Myanmar nor Bangladesh considers the Rohingya as citizens. Eva Kusuma Sundari, from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI‐P), called for political pressure from the international community, including the Association of Southeast Asian Nation and the United Nations. “The US recently lifted economic sanctions, but in return the military junta responded this way,” said Eva, who is also the president of the Asean Inter‐Parliamentary Myanmar Caucus. The lawmaker said President Thein Sein’s response so far had not reflected his promises of “national reconciliation” during his campaign.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/editorschoice/growing‐unease‐in‐ indonesia‐over‐plight‐of‐rohingya/532495

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

She was referring to Sein’s statement to the United Nations earlier this month that it was “impossible to accept the illegally entered Rohingyas, who are not our ethnicity,” and that they should be sent to refugee camps or be deported. “Indonesia should not stand still. As a country that ratified the UN Convention on Human Rights and the initiator of the Asean charter, the government should condemn this as a crime against humanity and push for a human rights‐oriented solution,” Eva continued. Indonesian Foreign Ministry spokesman Michael Tene said, “We hope that the commitment from the Myanmar government for national reconciliation continues.” But House Deputy Speaker Pramono Anung, from PDI‐P, criticized Indonesia’s late response to the situation. “Our international diplomacy is often late and shows indecisiveness, even though we are one of the largest democratic countries as well as being the largest Muslim country,” he said. Ulil Abshar Abdalla, founder of the Liberal Islam Network and a politician from the Democrat Party, suggested that the government exercise caution before issuing any statements, considering its position as the world’s largest Muslim majority country. “The Rohingya have a long, complicated history as a Muslim minority living in an undemocratic country that discriminates against all its citizens,” Ulil said. Hariyadi Wirawan, an international relations expert from the University of Indonesia, said the Indonesian government should meet with the UN Refugee Agency (UNHCR) to discuss the Rohingya. “One of the most urgent things to discuss is the terms of repatriation, because both Myanmar and Bangladesh are reluctant to take the Rohingyas back,” he said. “Therefore the UNHCR needs to facilitate special shelters for Rohingyas in a third country, either Indonesia and Malaysia.”

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/editorschoice/growing‐unease‐in‐ indonesia‐over‐plight‐of‐rohingya/532495

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Asean secretary general Surin Pitsuwan has taken a personal interest in the Rohingya. During a summit earlier this month in Cambodia, Pitsuwan raised the issue with the foreign affairs ministers of Myanmar and Bangladesh, who promised to cooperate and keep Asean informed. “We will keep our eyes and ears on the plight of these unfortunate people,” Pitsuwan said in a statement. He also expressed appreciation for the concern shown by the Asean people for the suffering of the Rohingyas, who are migrant workers in many of the Asean member states. Two Indonesian hard‐line Islamic organizations, the Islamic Defenders Front (FPI) and Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), protested in front of Myanmar’s embassy in Jakarta last week over the issue, and Hizbut Tahrir Indonesia has called for Indonesian Muslims to help the Rohingyas. “What are the Muslim armies in Bangladesh, Indonesia and Malaysia waiting for?” the organization said in a statement. “Can’t they see the massacre and expulsion of their brothers?”

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/editorschoice/growing‐unease‐in‐ indonesia‐over‐plight‐of‐rohingya/532495

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Kronologi Hari Suwandi dari Porong ke Jakarta Penulis Waktu

: Niken Widya Yunita; M Rizki Maulana : Kamis, 26 Juli 2012 | 14:19 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Hari Suwandi (44) meminta maaf pada keluarga Aburizal Bakrie (Ical) atas aksinya berjalan kaki 827 km dari Porong ke Sidoarjo untuk menuntut pelunasan ganti rugi lumpur Lapindo yang belum dibayar. Ini merupakan antiklimaks dari aksi jalan kaki 25 harinya. Padahal sebelumnya Suwandi bertekad bertemu dengan Presiden SBY dan Ical. Dia berharap apabila berhasil bertemu dengan keduanya maka ia akan menuntut penyelesaian hak terhadap 4.126 orang yang terkena dampak dari luapan Lumpur Lapindo. Berikut jejak perjalanan Hari Suwandi dari Porong menuju Jakarta, Kamis (26/7/2012).

14 Juni 2012 Pukul 09.00 WIB, Suwandi bersama seorang temannya Harto Wiyono berangkat dari Porong menuju Jakarta. Keduanya memutuskan untuk berangkat melalui jalur pantai utara Jawa. Suwandi berjalan kaki di antara kemacetan, sementara Harto Wiyono mengiringi dengan menggunakan sepeda motor. Keduanya berangkat dengan bekal uang Rp 50 ribu dan ratusan kepingan CD Lapindo yang akan mereka jual untuk hidup. 15 Juni 2012 Suwandi tiba di Gresik dan menginap di balai wartawan di Gresik, Jawa Timur. Dia mengakui, selama perjalanan dari Porong ke Gresik sempat dibuntuti orang yang tak dikenal.

Sumber : http://goo.gl/V9Cne

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

16 Juni 2012 Suwandi bersama rekannya tiba di Kabupaten Tuban, setelah sebelumnya menyusuri Lamongan, Jawa Timur. Pada malamnya, rekan Suwandi, Harto, kecopetan saat di Rembang, Jawa Tengah. SIM, STNK dan uang hasil penjualan kepingan VCD lumpur Lapindo sebesar Rp 600 ribu hilang. Ada dugaan pencopet beraksi ketika keduanya terlelap tidur. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Sarang Rembang. Suwandi lalu mendapatkan sumbangan dari warga. 19 Juni 2012 Suwandi tiba di Kudus mendapat sambutan meriah dari tokoh masyarakat setempat seperti Kiai Mustofa Bisri (Gus Mus) dan elemenâ&#x20AC;? elemen masyarakat di wilayah kota Kudus. 20 Juni 2012 Memasuki hari ketujuh perjalanannya, Suwandi sudah memasuki kota Demak Jawa Tengah. Di sini, Suwandi menjual lagi VCD Lapindo pada warga yang ditemuinya. 21 Juni 2012 Suwandi tiba di Semarang, Jawa Tengah. Dia berencana ke Gedung DPRD Jawa Tengah untuk menjual VCD bertajuk 'Kisah Nyata Lumpur Panas Lapindo' sebesar Rp 50 ribu per keping untuk membiayai hidup selama di perjalanan. Sayangnya, Suwandi yang berbaju lurik dan sandal jepit tidak mendapat sambutan dari wakil rakyat. Ketika baru sampai di lobi DPRD dia dihadang oleh pihak keamanan gedung. Suwandi pun digiring keluar oleh dua orang petugas Satpol PP. 22 Juni 2012 Saat tiba di Kendal, Suwandi sudah menghabiskan 3 sandal jepit. Meski demikian, di kota ini Suwandi mendapat sambutan hangat dari pengguna jalan. Warga meminta berjabat tangan dan memberi dukungan kepadanya untuk terus berjuang. 24 Juni 2012 Suwandi tiba di Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Dia berjalan di tepian jalur Pantura. Kepada warga Suwandi mengakui, dalam perjalanannya dia sempat diminta untuk menghentikan perjalannya oleh sejumlah orang. Namun Suwandi tidak memperdulikannya.

Sumber : http://goo.gl/V9Cne

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

25 Juni 2012 Suwandi tiba di Pekalongan. Dia disambut mahasiswa dan warga NU Pekalongan. 27 Juni 2012 Suwandi terlihat agak terkejut setibanya di Tegal, Jawa Tengah. Dia disambut puluhan mahasiswa Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, LSM, dan sejumlah masyarakat dengan suka cita. Mereka kemudian mengarak Suwandi menuju Gedung Wanita Kota Tegal, untuk beristirahat. 29 Juni 2012 Kedatangan Suwandi di Brebes disambut Aktivis Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak). Aktivis Gebrak juga melakukan aksi teatrikal. Setelah itu mereka berjalan kaki menuju alun‐alun Brebes dan melakukan orasi sesaat menuntut agar pemerintah menemukan solusi tepat atas semburan lumpur Lapindo. Usai berorasi mereka melanjutkan perjalanannya ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al‐Anwar Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Ponpes tersebut, Suwandi dan sejumlah LSM disambut Kyai Haji Miftakh, pengasuh Ponpes Al‐Anwar. Kyai Haji Miftakh lalu memberikan doa agar tujuan Suwandi sukses dan selamat sampai tujuan. 30 Juni 2012 Saat memasuki Cirebon, Suwandi disambut antusias warga. Warga bahkan memberi bantuan berupa uang, makanan, maupun minuman. 4 Juli 2012 Tiba di Subang, Suwandi mendapat sambutan hangat warga dan memberi tempat bermalam di sebuah gereja. 5 Juli 2012 Suwandi tiba di Karawang pada malam hari. Keesokan harinya, dia disambut perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Serikat Petani Karawang (Spetak). Di sana, dia bersama aktivis berorasi di depan sebuah pusat perbelanjaan dan di depan kantor Pemkab Karawang.

Sumber : http://goo.gl/V9Cne

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

8 Juli 2012 Suwandi akhirnya tiba di Jakarta setelah 25 hari perjalanan dari Porong, Jawa Timur. Kedatangannya di Jakarta tanpa sandal jepit sebab sandalnya sudah putus di Bekasi. Suwandi yang mengenakan celana pendek dan membawa tongkat serta ransel ini tiba di kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta Pusat, pukul 14.00. Kedatangannya disambut karpet merah. Selama dia jalan kaki, Suwandi mengaku sudah menghabiskan 8 sandal jepit. 17 Juli 2012 Setelah istirahat beberapa lama, Suwandi mendatangi gedung Wisma Bakrie II, di Kuningan, Jakarta, milik Ical. Di depan gedung itu, dia menggelar aksi menuntut penyelesaian hakâ&#x20AC;?hak warga Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo. 25 Juli 2012 Suwandi meminta maaf kepada keluarga besar Bakrie lewat acara talkshow TvOne yang disiarkan langsung. Suwandi yang kini menyebut lumpur Sidoarjo dan bukan lumpur Lapindo, menyatakan keluarga Bakrie mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dia aksi jalan kaki karena terprovokasi. (nik/nrl)

Sumber : http://goo.gl/V9Cne

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Korban Lumpur Kaget Hari Minta Maaf pada Ical Penulis Waktu

:‐ : Jumat, 27 Juli 2012 | 16:09 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta ‐ Korban lumpur Lapindo yang berjalan kaki ke Jakarta, Hari Suwandi, tiba‐tiba meminta maaf pada keluarga Bakrie. Perubahan sikap Hari itupun membuat keluarga dan rekan‐rekannya di Sidoarjo, Jawa Timur, kaget. Semula, Hari bermaksud menemui Aburizal Bakrie atau Ical dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperjuangkan pembayaran uang ganti rugi korban semburan lumpur PT Minarak Lapindo Jaya, anak perusahaan Bakrie Group. Ia pun menggelar aksi jalan kaki dari Sidoarjo ke Jakarta. Beberapa lama di Jakarta, sikap Hari berubah total. Ia justru meminta maaf pada keluarga Bakrie atas sikapnya tersebut. Sontak Suhardi, sesama korban, menjadi heran. Suhardi menduga ada campur tangan pihak luar yang ingin mempolitisasi aksi Hari. Keheranan pun tampak dari wajah Paini, ibunda Hari. Begitu pula dengan Tono, adik Hari, yang terkejut dengan sikap kakaknya tersebut. Keluarga pun berharap agar Hari segera pulang ke Sidoarjo.(RRN)

Sumber : http://is.gd/CYmXSE

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Korban Lapindo Menanti Penjelasan Hari Suwandi Penulis Waktu

: : Sabtu, 28 Juli 2012 | 15:01 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Hari Suwandi, korban lumpur Lapindo yang berjalan kaki dari Sidoarjo ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib korban lumpur tiba‐tiba meminta maaf kepada keluarga Aburizal Bakrie. Keluarga dan teman Hari mengaku heran dengan perubahan sikap Hari itu. Hari memulai perjalanan dari Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 14 Juni silam. Tujuannya hanya satu, memperjuangkan nasib warga Porong‐‐yang adalah kerabat dan tetangganya‐‐mendapatkan ganti rugi sesuai dengan "peta area terdampak" yang diakui Peraturan Presiden Nomo 14 tahun 2007. Sejak memulai aksi, Hari sudah bertekad akan menagih janji pihak Minarak Lapindo Brantas ataupun keluarga Bakrie, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk membayarkan segere sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo. Perjalanan sepanjang lebih dari 800 kilometer ditempuh Hari dengan harapan ganti rugi yang mandeg selama 4 tahun, terselesaikan. Tak disangka tak diduga. Setibanya di Jakarta, Hari yang sepanjang perjalanan terus mendapat perhatian dan dukungan masyarakat, muncul di salah satu televisi swasta. Di sana Hari bukan meminta pembayaran ganti rugi. Sebaliknya Hari malah meminta maaf kepada keluarga Bakrie atas protes yang selama ini dia lancarkan. Hari mengaku keinginan minta maaf itu sudah ada sejak tahun 2009.

Sumber : http://is.gd/Jq4TI2

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal: Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Menjelang Idul Fitri, harga‐harga kebutuhan pokok cenderung naik Penulis Waktu

: Mutia Nugraheni; Erik Hamzah : Minggu, 29 Juli 2012 | 20:06

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie meminta agar pemerintah bisa bekerja keras, untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri. Hal itu diungkapkan, Aburizal ketika mengunjungi pasar Tambun Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Minggu 29 Juli. 2012. "Sejauh ini berdasarkan hasil pantauan saya, harga sejumlah bahan pokok masih cukup stabil," katanya. Aburizal sendiri berharap kondisi ini bisa terus dipertahankan hingga datangnya Idul Fitri. "Saya tadi sudah tanya satu persatu pedagang, saya bersyukur harga masih stabil. Daging sapi yang sebelumnya Rp100 ribu, sekarang sudah Rp85 ribu. Minyak Goreng juga dari Rp11 ribu, saat ini harganya turun menjadi Rp10.500," ujarnya, ketika berdialog dengan para pedagang pasar Tambun. Terkait dengan permasalahan harga kedelai yang memicu kenaikan harga tempe dan tahu, Aburizal mendesak pemerintah mengupayakan solusi yang terbaik. Ia berharap agar harga kedelai kembali stabil. "Saya juga berharap harga kedelai bisa terus stabil. Karena akibat kenaikan harga tersebut, harga tempe dan tahu semakin mahal. Tadi beberapa pedagang mengaku sekarang sudah lagi menjual tempe dan tahu, tapi harganya ada kenaikan," imbuhnya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/339775‐aburizal‐‐jaga‐ stabilitas‐harga‐bahan‐pokok

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Golkar Bantah Ada Uang 'Mahar' Deklarasi Pencapresan Ical Penulis Waktu

: Elvan Dany Sutrisno : Selasa, 31 Juli 2012 | 10:51 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Internal Golkar berkecamuk di dua level baik DPD II maupun DPD I. Semua elite Golkar ramaiâ&#x20AC;?ramai membantah isu negatif, termasuk isu DPD I Golkar yang protes dan menagih uang 'mahar' deklarasi pencapresan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Sebelum deklarasi pencapresan Ical digelar pada 1 Juli 2012 lalu, DPD I Golkar diundang dalam Rapimnas Golkar. Menurut sejumlah sumber di internal Golkar, dalam forum tersebut Ical berencana memberikan beberapa bantuan untuk DPD I Golkar pasca deklarasi pencapresannya. Jumlahnya cukup besar, selentingan di elite Golkar jumlahnya mencapai miliaran. Namun tak sampai sebulan deklarasi pencapresan Ical digelar, DPD I Golkar berkumpul di Bali. Selain mendorong Sultan HB X menjadi cawapres Ical, sejumlah sumber mengatakan mereka menagih janji Ical. Karena itu, isu evaluasi pencapresan Ical digemborkan. Namun isu ini ditepis oleh elite Golkar. Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo membantah adanya anggaran tersebut. Sebagai petinggi Golkar sektor keuangan, Bambang mengaku hanya paham ada biaya transportasi saja. "Setahu saya, kita hanya siapkan biaya transportasi dan akomodasi. Kalau yang rutinnya sudah ada dan berjalan," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7/2012). Bambang menegaskan tak ada anggaran lain. Apalagi seperti isu gencar yang jumlahnya sekitar Rp 4 miliar per DPD I Golkar. "Nggak ada itu. Duit darimana Rp 4 miliar. Jauh sekali, jumlahnya terlalu besar," katanya.

Sumber : http://goo.gl/ZJWE3

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Hal senada disampaikan Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso. Ia berharap tidak ada isu tersebut. Namun tetap harus menjadi bagian yang perlu dipantau oleh DPP Golkar. "Saya berharap itu semua itu tidak ada. Karena kita sedang matangâ&#x20AC;?matangnya konsolidasi untuk pemenangan Pileg dan pemenangan Pilpres. Namun taruhlah ini rumor harus menjadi bagian perhatian di DPP," kata Priyo, saat dihubungi. (van/aan)

Sumber : http://goo.gl/ZJWE3

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal Ungkap Alasan Menjadi Capres Ical maju bukan demi kekuasaan semata, atau demi mencari kekayaan Penulis Waktu

: Eko Priliawito : Selasa, 31 Juli 2012 | 20:02 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengungkapkan alasan dirinya bersedia menjadi calon presiden (capres) di Pemilihan Umum Presiden tahun 2014. Alasan itu disampaikan Ical di hadapan pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan petani, di Pendopo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa, 31 Juli 2012. Pengalamannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah menggugah kesadarannya untuk berbuat lebih demi kesejahteraan rakyat. "Pengalaman sebagai Menko Ekonomi dan Menko Kesra telah memberikan pengetahuan yang banyak tentang kondisi sesungguhnya yang dihadapi masyarakat," ujar Aburizal. Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu menegaskan, pencapresannya bukan demi kekuasaan semata, atau pun demi mencari kekayaan. "Apa yang telah diberikan Allah kepada saya, kepada keluarga saya, sudah lebih dari cukup," ujarnya. Saat menjadi Menko Kesra, banyak yang diketahui mengenai permasalahan di masyarakat. Tidak hanya dari data, atau informasi media, tetapi Ical mengetahui secara langsung. "Karena itu, saya harus menggunakan pengalaman dan pengetahuan itu untuk kesejahteraan masyarakat," katanya di sela‐sela rangkaian kegiatan Safari Ramadan di Kabupaten Brebes serta Kota dan Kabupaten Tegal itu. Pembatasan impor bawang Dalam kesempatan dialog dengan petani, terungkap sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, di antaranya, persoalan impor bawang merah. Meski bupati telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang pembatasan impor bawang merah, tetapi sejauh ini belum ada kebijakan yang selaras di tingkat pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/340484‐aburizal‐ungkap‐ alasannya‐menjadi‐capres

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal, pada kesempatan itu, diminta menjembatani aspirasi petani bawang merah di Brebes dengan pihak Kemendag agar mendukung Peraturan Bupati. Dan Ical menyatakan mendukung kebijakan Bupati Agung Widiyantoro, dan berjanji segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. "Saya janji. Ini saya sedang puasa, saya tidak akan bohong. Saya akan secepatnya menelepon Menteri Perdagangan, paling lambat malam ini, untuk membicarakan masalah permintaan pembatasan impor bawang merah itu."

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/340484‐aburizal‐ungkap‐ alasannya‐menjadi‐capres

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Soal Seno Gumira minggu depan saja Penulis Waktu

: Ardyan Mohamad : Jumat, 3 Agustus 2012 | 14:57:21 WIB

Merdeka.com ‐ Direktur Eksekutif Freedom Institute, Mallarangeng, menolak berkomentar atas pernyataan sastrawan Gumira Ajidarma yang menolak Penghargaan Bakrie Award 2012. menyatakan pihaknya sedang mempersiapkan konferensi menjelaskan duduk perkara permasalahan ini pekan depan.

Rizal Seno Rizal pers

"Besok Selasa (7/8) minggu depan, tunggu aja ya, kita gelar konferensi pers," kata dia saat dihubungi merdeka.com melalui telepon seluler, Jumat (3/8). Seno mengumumkan penolakan itu meski panitia dari Freedom Institute dan Bakrie Grup belum secara resmi menyatakan pemenang anugerah tahun ini. Ketika didesak apakah Seno benar merupakan pemenang bidang Kesusastraan, Rizal tetap mengelak. "Ga bisa kita buka sekarang, kan belum diumumkan," kata dia. Pada 18 Juli lalu, Seno mengaku mengirim surat balasan kepada Freedom Institute yang mengabarkan dia mendapatkan Bakrie Award 2012 bidang sastra. "Penghargaan tersebut sebaiknya diberikan kepada orang lain yang dianggap layak, karena saya tidak dapat menerimanya," tulis Seno seperti dikutip dari rilis pers hari ini. Penghargaan Ahmad Bakrie, kerap disingkat PAB, adalah kegiatan tahunan Freedom Institute bersama Grup Bakrie sejak 2003 yang memberi anugerah terhadap pemikir berjasa bagi Indonesia. Biasanya ada enam nominasi untuk cendekiawan berprestasi meliputi bidang sains, teknologi, kedokteran, sosial, hingga kasusastraan. Pemenang mendapat hadiah uang tunai Rp 250 juta, piagam, serta trofi. Penolakan Seno mengikuti jejak beberapa pemikir dan sastrawan yang menolak atau mengembalikan penghargaan Bakrie Award dengan alasan berbeda‐beda di antaranya Romo Franz Magnis Suseno, Daoed Joesoef, dan Sitor Situmorang. Goenawan Mohammad menerima pada 2004, kemudian dikembalikan 2011.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/rizal‐mallarangeng‐soal‐seno‐ gumira‐minggu‐depan‐saja.html

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Freedom Institute Emoh Komentari Penolakan Seno Penulis Waktu

: Nur Alfiyah : Jum'at, 03 Agustus 2012 | 17:44 WIB

TEMPO.CO, Jakarta ‐ Salah seorang pendiri Freedom Institute, Rizal Mallarangeng, tak mau berkomentar tentang penolakan Seno Gumira Ajidarma sebagai salah seorang penerima penghargaan Achmad Bakrie 2012. Rizal tak mau menjelaskan secara detail terkait sikap penolakan Seno itu. "Nanti saja, baru hari Selasa kami umumkan pemenangnya," katanya saat dihubungi, Jumat, 3 Agustus 2012. Seno merupakan sastrawan yang akan menerima penghargaan Achmad Bakrie 2012 di bidang kesusastraan. Namun Seno menolak menerima penghargaan itu. (Baca: Seno Gumira Tolak Penghargaan Bakrie) Dalam surat penolakannya, Seno mengatakan, sebaiknya penghargaan tersebut diberikan pada orang lain yang dianggap layak. "Karena saya tak dapat menerimanya," ujarnya. Penghargaan Achmad Bakrie merupakan salah satu program lembaga Freedom Institute yang rutin diberikan menjelang kemerdekaan sejak 2003. Pemberi dana utama lembaga tersebut adalah Aburizal Bakrie, yang juga merupakan pendiri Freedom Institute. Nama penghargaan Achmad Bakrie sendiri diambil dari nama ayah Aburizal. Penolakan penghargaan ini tak hanya dilakukan Seno. Sebelum dia, Romo Franz Magnis Suseno, Daoed Joesoef, dan Sitor Situmorang juga tak mau menerima penghargaan tersebut. Pengembalian penghargaan juga pernah dilakukan Goenawan Mohamad pada 2010. Umumnya, mereka menolak lantaran masalah lumpur Lapindo. "Saya bilang sama dia (panitia), kalau namanya lain, pasti saya terima,” kata Daoed, Juli 2010.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/08/03/219421201/Freedom‐ Institute‐Tak‐Mau‐Komentari‐Penolakan‐Seno

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Another Artist Turns Down Bakrie ‘Achievement’ Award Penulis Waktu

: Markus Junianto Sihaloho : August 04, 2012

The Jakarta Globe ‐ Renowned writer Seno Gumira Ajidarma has turned down the 2012 Achmad Bakrie Award handed out by the Freedom Institute, joining a long list of luminaries who have either rejected or returned the prize. “I refuse to accept it. Please understand,” Seno said on Friday in Jakarta. He did not give any reason for his rejection of the award, which comes with Rp 250 million ($26,500) in prize money. On his website, Seno wrote that he was notified by Rizal Mallarangeng, the Freedom Institute executive director, about the award on June 12. On June 18, he wrote back, saying he could not accept it. “I told them that they should give the award to someone else who deserved it, because I would not take it,” he wrote. The award was established in honor of the late business magnate Achmad Bakrie, and handed out each year just before Independence Day by the Freedom Institute and Bakrie Untuk Negeri (Bakrie for the Nation), the corporate social responsibility arm of the Bakrie business empire. Seno’s rejection of the award is one of several since it was established in 2003, with past recipients citing its ties to Achmad’s oldest son, Aburizal Bakrie, a controversial business tycoon and chairman of the Golkar Party. The 2010 recipients, former Education Minister Daoed Joesoef and poet Sitor Situmorang, refused to accept the award because of Aburizal’s handling of a mud volcano disaster in Sidoarjo, East Java, widely blamed on Lapindo Brantas, a gas company owned by his family.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/media/another‐artist‐turns‐down‐ bakrie‐achievement‐award/535252

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Thousands of families have still not been fully compensated for the disaster, which began in 2006. Also in 2010, writer and Tempo founder Goenawan Mohamad returned the Achmad Bakrie Award that he received in 2004, citing the Lapindo controversy. He also returned the Rp 100 million that he had received in prize money, plus interest. In 2007, Jesuit priest and religious tolerance activist Franz Magniz‐Suseno also turned down the award because of the Lapindo case. The latest rejection comes at a sensitive time for Aburizal as he mounts a bid for the presidency in 2014.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/media/another‐artist‐turns‐down‐ bakrie‐achievement‐award/535252

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Anton Lesiangi: Pencapresan Ical Belum Final Penulis Waktu

:‐ : Minggu, 5 Agustus 2012 | 15:58 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta ‐ Fungsionaris senior Partai Golkar Anton Lesiangi menegaskan, pencalonan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sebagai bakal calon presiden masih belum final. Sebab, soal tersebut masih akan dibahas lagi dalam forum pleno pengurus partai dan mencermati perkembangan survei. "Menurut saya, pencapresan Ical masih belum final. Saya setuju bahwa rapat pimpinan lalu menetapkan Ical sebagai capres. Tapi tidak boleh hanya berhenti sampai tingkat pencalonan, melainkan bagaimana harus menang," kata Anton Lesiangi kepada pers di Jakarta, Ahad (5/8). Dijelaskannya, Rapim bukanlah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar, melainkan hanya menampung usulan. Semestinya, lanjutnya, pembahasan di Rapim harus ditindaklanjuti dengan pembahasan pleno yang melibatkan seluruh pengurus, termasuk ketua‐ketua departemen. Selain itu, pencalonan Ical tersebut harus pula mendapat dukungan dari organisasi pendiri Golkar. Lebih lanjut dikatakannya bahwa Golkar adalah partai yang membawa suara rakyat, sehingga harus dipertimbangkan apakah keputusan mencalonkan Ical sesuai dengan keinginan rakyat. Disinggung tentang peluang bagi figur‐figur alternatif, Anton mengatakan memang ada tokoh muda di partai maupun tokoh di luar partai yang potensial. Mereka memiliki popularitas yang mulai menanjak dan diinginkan publik. Diantaranya, Mahfud MD (Ketua MK), Priyo Budi Santoso (wakil ketua DPR), Joko Widodo (Wali Kota Solo), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Abraham Samad (Ketua KPK) atau Hajriyanto Tohari (Wakil ketua MPR).

Sumber : http://goo.gl/op8cX

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Tapi untuk sekarang ini mereka sebaiknya dicalonkan untuk posisi calon wakil presiden saja. Secara praktik mereka belum teruji pengalamannya kalau dicalonkan sebagai calon presiden," paparnya. Secara terpisah, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto memandang banyak figur alternatif yang sebenarnya potensial untuk Pilpres 2014. Namun, sayangnya kemunculan para figur ini terhambat aturan partainya sendiri. "Kalau para parpol terutama partai menengah dan besar itu lebih terbuka, maka kemungkinan besar masuknya nama figur alternatif ke dalam bursa pencalonan presiden 2014 akan makin banyak," kata Gun Gun. Ia mengemukakan, sudah saatnya figur‐figur alternatif diberi kesempatan. "Saatnya mereka diberi 'endorsement' untuk menjadi aktor‐ aktor yang bertarung dalam bursa Capres 2014. Jadi, orang seperti Puan Maharani, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta, bisa mulai diproyeksikan untuk regenerasi kepemimpinan nasional," tuturnya. Sedangkan pengamat politik UI Iberamsjah mengatakan, figur baru akan lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan figur lama. Masyarakat dalam memilih pijakannya adalah figur calonnya bukan partai yang mengusungnya. Bahkan, Ibramsjah melihat figur‐figur alternatif ini semestinya didorong untuk menjadi capres dan tidak sekadar sebagai cawapresnya. Hal ini karena kepercayaan masyarakat terhadap figur‐figur lama sudah jatuh.(Ant/BEY)

Sumber : http://goo.gl/op8cX

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

DPD Golkar: Ical Setuju Dukung Foke Penulis Waktu

: Riana Afifah : Minggu, 5 Agustus 2012 | 16:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com ‐ Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Zainuddin, mengatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah sepakat mendukung pasangan nomor urut satu yaitu Fauzi Bowo‐Nachrowi Ramli. "Kesimpulan dari Pak Ical sudah sepakat untuk memenangkan pasangan Foke‐Nara pada putaran kedua ini," kata Zainuddin, di Epicentrum, Jakarta, Minggu (5/8/2012). Zainuddin juga mengungkapkan bahwa masalah ini sudah dibahas dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) beberapa waktu lalu. Dari rapat tersebut, didapat keputusan untuk mendukung petahana Fauzi Bowo pada putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta ini. "Sudah dibahas pada Rapimda dan Pak Ical juga setuju untuk memberikan dukungan pada Fauzi Bowo," jelasnya. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, Partai Golkar tidak akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di putaran kedua pada 20 September 2012. Aburizal mengungkapkan bahwa partainya tidak akan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan di putaran kedua. Ia justru menyerahkan dukungan tersebut pada rakyat. Hal ini juga diperkuat Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari yang mengatakan, Golkar tak berkoalisi karena karakteristik warga Ibu Kota termasuk kader Golkar di Jakarta sangat rasional dan independen. Hal itu terlihat dari hasil putaran pertama dan pilkada sebelumnya. Editor : A. Wisnubrata

Sumber : http://goo.gl/ZTmlg

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Penolakan Membuat Bakrie Award Populer Penulis Waktu

: Ana Shofiana Syatiri; Aditya Revianur : Selasa, 7 Agustus 2012 | 22:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com â&#x20AC;? Penolakan sastrawan atas Bakrie Award, terakhir dilakukan Seno Gumira Ajidarma, dipandang Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng malah meningkatkan citra penghargaan tersebut. Sebab sering ditolak, masyarakat semakin mengenal Bakrie Award. Menurut Rizal, penolakan Bakrie Award oleh para intelektual termasuk Seno tidak menurunkan penilaian dewan juri atas mutu karya dan dedikasi individu yang telah terpilih. "Penolakan Seno akan membuat Bakrie Award semakin populer di mata masyarakat. Penolakan Seno tidak menurunkan mutu karya dan dedikasinya di kancah kesusastraan Indonesia," ujar Rizal dalam Konfrensi Pers Penghargaan Achmad Bakrie 2012 di Freedom Istitute, Jakarta, Selasa (7/08/2012). Rizal menjelaskan bahwa Freedom Institute tidak membatalkan atau mengalihkan pemberian Bakrie Award yang sudah diputuskan, meskipun Seno Gumira Ajidarma menolaknya. Di tahun 2012, lanjutnya, Bakrie Award tidak akan menggantikan penghargaan yang diterima Seno ke sastrawan yang lainnya. Rizal mengungkapkan, Seno layak mendapatkan penghargaan tersebut karena untuk tahun 2012, sastrawan yang karya dan dedikasinya layak mendapatkan penghargaan adalah Seno Gumira Ajidarma. "Dari semua sastrawan yang masih hidup dan menulis dalam bahasa Indonesia. Dewan juri penghargaan Achmad Bakrie menggap bahwa Seno layak mendapatkan penghargaan tersebut karena karya sastra yang dibuatnya telah teruji di kancah nasional," tambahnya.

Sumber : http://goo.gl/SBSSL

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Seno Gumira Ajidarma menolak Bakrie Award karena merasa tidak layak mendapatkan penghargaan tersebut. Dia menyebut jika di luar dirinya masih banyak orang yang lebih layak menerima Bakrie Award. Penolakan Seno atas Bakrie Award menambah panjang penolakan ataupun pengembalian penghargaan tersebut dari kalangan sastrawan maupun intelektual Indonesia karena beragam alasan. Sebelumnya Franz Magnis Suseno, Daoed Joesoef, Sitor Situmorang, dan Goenawan Mohamad tercatat masuk dalam daftar penolak anugerah ini. Khusus Goenawan, dia menerima pada 2004 dan baru dikembalikan pada 2011. Daftar penerima Achmad Bakrie Award 2012 di antaanya adalah M Dawam Rahardjo di bidang pemikir sosial, Seno Gumira Ajidarma di bidang Kesusastraan (Menolak), Sultana MH Faradz di bidang kedokteran, Wiratman Wangsadinata di bidang Teknologi, Tjia May On di bidang Sains, dan Yogi Ahmad Erlangga di bidang Ilmuan Muda Berprestasi.

Sumber : http://goo.gl/SBSSL

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Bakrie Award untuk Seno Gumira Tidak Bisa Batal Atau Dialihkan Penulis Waktu

: Silvanus Alvin : Selasa, 7 Agustus 2012 | 17:25 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Seno Gumira Ajidarma, sastrawan yang 18 Juni lalu menolak Penghargaan Bakrie Award (PBA) ini membuat Direktur Eksekutif Freedom Institute, Rizal Mallarangeng angkat bicara. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Freedom Institute untuk membatalkan atau mengalihkan penghargaan. "Penghargaan Achmad Bakrie diberikan karena mutu karya dan dedikasi seseorang yang istimewa di bidangnya. Karena penilaian atas mutu karya dan dedikasi tidak berubah, maka tidak ada alasan bagi Freedom Institute untuk membatalkan atau mengalihkan pemberian penghargaan Achmad Bakrie yang sudah diputuskan," ujar Rizal Mallarangeng, di Aula Diskusi Freedom Institute, Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi No 41, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2012). Walau tidak dapat dipungkiri banyak sastrawan lain yang layak menerima penghargaan tersebut, pengalihan tetap tidak akan dilakukan. "Tentu saja ada sastrawan yang layak menerima Penghargaan Achmad Bakrie, tapi tidak untuk tahun 2012 ini," ucap Rizal, yang memakai kemeja batik warna coklat. Penghargaan di bidang kesusastraan ini tetap akan jatuh ke tangan Seno Gumira Ajidarma, meski pria kelahiran Boston, Amerika Serikat tersebut menolaknya. "Dari semua sastrawan yang masih hidup dan menulis dalam Bahasa Indonesia, dewan juri menganggap bahwa untuk tahun 2012 ini, sastrawan yang karya dan dedikasinya paling layak mendapat penghargaan adalah Seno Gumira Ajidarma," kata Rizal. Penerima PBA tahun ini menghadirkan enam orang, yaitu M. Dawam Rahardjo (Pemikiran Sosial), Sultana M.H. Faradz (Kedokteran), Wiratman Wangsadinata (Teknologi), Tjia May On (Sains), dan Yogi Ahmad Erlangga (Ilmuwan Muda Berprestasi).

Sumber : http://goo.gl/QxgP0

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Enam Tokoh Peraih Bakrie Award 2012 Akan diserahkan pada malam Penghargaan Achmad Bakrie, 12 Agustus 2012.

Penulis Waktu

: Ismoko Widjaya; Iwan Kurniawan : Selasa, 7 Agustus 2012 | 18:19 WIB

VIVAnews ‐ Freedom Institute kembali menggelar penghargaan Achmad Bakrie ke‐10. Penghargaan Achmad Bakrie 2012 Untuk Negeri ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan bagi karya‐karya terbaik putra‐putri Indonesia. Direktur Eksekutif Freedom Institute, Rizal Mallarangeng, menjelaskan, Achmad Bakrie Award yang dimulai pada 2003 itu merupakan wujud apresiasi kepada tokoh‐tokoh inspirasional yang telah berjasa dalam kehidupan intelektual bagi bangsa Indonesia. "Sudah 10 tahun Freedom Institute menyelenggarakan ini. Waktu itu Pak Ical [Aburizal Bakrie] minta, bisa tidak kita bikin semacam Nobel di Indonesia? Yang memberikan penghargaan dan memberikan motivasi buat para pemikir terbaik," kata Rizal dalam konferensi pers Penghargaan Ahmad Bakrie X 2012 di Jakarta, Selasa 7 Agustus 2012. Dari situlah ide bergulir. Akhirnya perhelatan kesepuluh yang digelar tahun ini akan dilaksanakan pada Minggu 12 Agustus mendatang. Penghargaan Achmad Bakrie X 2012 akan diberikan kepada enam tokoh penerima penghargaan, antara lain sebagai berikut: 1. Tjia May On untuk bidang Sains 2. Wiratman Wangsadinata untuk bidang Teknologi 3. M. Dawam Rahardjo untuk bidang Pemikiran Sosial 4. Sultana MH Faradz untuk bidang kedokteran 5. Seno Gumira Ajidarma untuk Kesusasteraan 6. Yogi Ahmad Erlangga untuk Ilmuwan Muda Berprestasi Setiap pemenang masing‐masing akan mendapatkan penghargaan berupa trofi, piagam, dan uang sebesar Rp250 juta. Rencananya penghargaan akan diserahkan pada malam Penghargaan Achmad Bakrie, Minggu 12 Agustus 2012 di XXI Ballroom Djakarta Theatre Jakarta.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/342550‐enam‐tokoh‐ peraih‐bakrie‐award‐2012

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Penghargaan Achmad Bakrie 2012 akan dikemas dengan nuansa entertainment yang dibalut dengan konsep suasana yang eksklusif. Sehingga, ajang Bakrie Award ini tidak hanya menyajikan tayangan yang mendidik namun juga menghibur. Achmad Bakrie Award akan disiarkan langsung oleh tvOne dan VIVA.co.id. Selain itu, ANTV juga akan memberikan sajian liputan eksklusif seputar event Ahmad Bakrie Award. "Ada Magenta Eleven, Barry Likumahua Project, Gugun Blues Shelter, Septian Dwi Cahyo yang akan menyajikan pantomin, Eki Dance Company, Endah & Rhesa. Ahmad Bakrie Award tahun ini akan lebih terasa berbeda dibandingkan tahun‐tahun sebelumnya," kata Chief Executive Officer (CEO) tvOne, Ardhie Bakrie.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/342550‐enam‐tokoh‐ peraih‐bakrie‐award‐2012

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal: Bakrie Award Untuk Seno Tak Dianulir Seno dipilih karena mutu karya dan dedikasinya di bidang kesusastraan.

Penulis Waktu

: Denny Armandhanu; Iwan Kurniawan : Selasa, 7 Agustus 2012 | 19:03 WIB

VIVAnews – Meski salah satu penerima Achmad Bakrie Award X 2012, yaitu Seno Gumira Ajidarma untuk bidang kesusastraan, menolak penghargaan ini namun penyelenggara menyatakan tidak akan menganulir ataupun mengganti pemenangnya. Direktur Eksekutif Freedom Institute, Rizal Mallarangeng, menjelaskan lembaganya sebagai penyelenggara Achmad Bakrie Award menghargai penolakan itu. "Bahkan untuk penghargaan sekelas Nobel saja pernah diwarnai oleh penolakan, pada tahun 1960‐an, namun penghargaan Nobel terus berjalan hingga saat ini," kata Rizal dalam konferensi pers Penghargaan Achmad Bakrie X 2012 di Jakarta, Selasa 7 Agustus 2012. Menurut Celli, panggilan akrabnya, kontroversi akibat penolakan penghargaan ini tidak menurunkan penilaian juri atas mutu karya dan dedikasi orang yang terpilih. Dewan juri, lanjutnya, memberikan penghargaan itu semata karena mutu karya dan dedikasi seseorang yang istimewa di bidangnya. Untuk itu, tidak ada alasan bagi Freedom Institute membatalkan atau mengalihkan pemberian penghargaan Achmad Bakrie yang sudah diputuskan. Rizal mengatakan dalam surat balasannya ke Freedom Institute pada tanggal 18 Juni 2012, Seno Gumira menerangkan bahwa penghargaan tersebut sebaiknya diberikan kepada orang lain yang dianggap layak, karena Seno tidak dapat menerimanya. "Tentu saja ada sastrawan yang layak menerima penghargaan Achmad Bakrie, tapi tidak untuk tahun 2012 ini. Dewan juri Penghargaan Achmad Bakrie menganggap bahwa untuk tahun 2012 sastrawan yang karya dan dedikasi paling layak diberikan penghargaan adalah Seno Gumira Ajidarma," katanya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/342561‐ditolak‐‐bakrie‐ award‐tidak‐anulir‐pemenang

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Sementara itu, Juru Bicara Dewan Juri, Nirwan A. Arsuka, menjelaskan Seno Gumira dipilih karena dalam setiap karyanya dia menggunakan logika dongeng untuk menyatakan masalah Indonesia mutakhir. "Merapikan pengaruh avantgardisme, Seno mencapai kelancaran bercerita dengan bahasa yang tertib dan transparan," katanya. Selama tiga dekade, dewan juri menilai Seno Gumira telah membuktikan bahwa sastra jadi bernilai sastra dengan mengaduk kutipan dan bentuk dari berbagai subkultur, termasuk budaya massa. "Sastra Seno Gumira Ajidarma bekerja secara persuasif dalam mempersoalkan cara kita menggambarkan realitas," ujarnya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/342561‐ditolak‐‐bakrie‐ award‐tidak‐anulir‐pemenang

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Bakrie award winners announced Penulis Waktu

:‐ : Wednesday, August 08 2012 | 7:32 AM

The Freedom Institute named on Tuesday Seno Gumira Adjidarma as this year’s recipient of the Achmad Bakrie award, despite the prolific author having already rejected it. “We regret that the [intended] recipient has rejected the award but we accept that. It’s a sign that our award is important; it, therefore, sparks controversy,” the Freedom Institute’s executive director, Rizal Mallarangeng, said, adding that the author Jean‐Paul Sartre had declined the Nobel Prize in the 1960s. Nirwan Ahmad Arsuka of the Freedom Institute added that the name of the winner could not be changed because it had been drawn up following a tight qualification process. “It was decided that this winner was the best. The judges’ decision won’t be changed even though the award was turned down before it was publicly announced,” he said. “This means we are a credible institute and we are open to such rejection,” he added. Winners of the Achmad Bakrie award receive a trophy and a cash prize of Rp 250 million (US$26,250). The award is named after the father of Aburizal Bakrie, who is considered primarily responsible for the mudflow disaster in Sidoarjo, East Java. Two years ago, noted poet Sitor Situmorang and former education minister Daoed Joesoef also turned down the award. In 2007, Catholic scholar Franz Magnis‐Suseno also rejected the award due to the mudflow disaster. Seno did not disclose why he rejected the award. (nad)

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/08/08/bakrie‐award‐ winners‐announced.html

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Seno Gumira Tolak Bakrie Award Penulis Waktu

: Jodhi Yudono : Rabu, 8 Agustus 2012 | 12:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai wujud apresiasi terhadap tokoh‐tokoh inspiratif yang berjasa dalam kehidupan intelektual Indonesia, enam tokoh Indonesia memperoleh Penghargaan Achmad Bakrie 2012 untuk Negeri dari Freedom Institute. Salah satunya menolak penghargaan itu, yakni Seno Gumira Ajidarma. Keenam tokoh yang terpilih itu adalah M Dawam Rahardjo (kategori Pemikiran Sosial), Seno Gumira Ajidarma (Kesusastraan), Sultana MH Faradz (Kedokteran), Wiratman Wangsadinata (Teknologi), Tjia May On (Sains), dan Yogi Ahmad Erlangga (Ilmuwan Muda Berprestasi). Pada surat balasan kepada Freedom Institute tertanggal 18 Juni 2012, Seno menyampaikan agar penghargaan yang ia peroleh sebaiknya diberikan kepada orang lain yang dianggap layak. Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng menjelaskan, penghargaan ini diberikan karena mutu karya dan dedikasi seseorang di bidangnya. Penolakan itu tidak lantas menurunkan penilaian juri atas mutu karya dan dedikasi tokoh terpilih. Tidak ada alasan bagi Freedom Institute untuk membatalkan atau mengalihkan pemberian penghargaan yang sudah menjadi keputusan tim juri. ”Kami bisa menerima keputusan itu meski sangat disayangkan. Meski ada kontroversi, (hal itu) tidak mengurangi nilai dan kualitas penghargaan ini. Kami tidak bisa melarang orang menolak penghargaan ini,” kata Rizal, Selasa (7/8), di Jakarta. Selain Seno, beberapa tokoh terpilih pada tahun‐tahun sebelumnya juga pernah menolak penghargaan itu, di antaranya, Franz Magnis‐Suseno, Sitor Situmorang, dan Goenawan Mohamad.

Sumber : http://goo.gl/pmree

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Saksi Hambalang Ditanya Peran Menpora Penulis Waktu

: Icha Rastika : Rabu, 8 Agustus 2012 | 18:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com â&#x20AC;&#x201D; Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggali peran Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Peran Andi selaku kuasa pengguna anggaran proyek ini menjadi salah satu materi pertanyaan yang diajukan ke Kepala Bidang Manajemen Industri Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Dedi Rosadi. "Menpora ditanyai, tetapi bukan kapasitas lelang. Peran Menpora disinggung, iya tetapi saya bilang enggak, enggak ada," kata Dedi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (8/8/2012), seusai diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan Hambalang. Dedi menjadi saksi untuk tersangka kasus Hambalang, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Dedy Kusdinar. Dia mengaku dicecar sekitar 20 pertanyaan oleh penyidik KPK. Selama pemeriksaan, Dedi diminta menceritakan apa yang dia ketahui terkait Menpora. "Enggak ada pertanyaan, tapi dikembalikan ke saya, apa yang kamu tahu cerita saja," ujarnya. Selain peran Menpora, Dedi yang pernah menjadi anggota lelang proyek Hambalang itu mengaku ditanya penyidik seputar perencanaan dan pengawasan proyek. Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang ini, KPK baru menetapkan seorang tersangka. KPK menetapkan Dedy Kusdinar sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Hambalang.

Sumber : http://goo.gl/PudBD

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Secara struktural, Dedy bertanggung jawab kepada Menpora Andi Mallarangeng yang menjadi kuasa pengguna anggaran di kementerian. Terkait penyelidikan Hambalang, KPK sudah meminta keterangan Andi. Seusai dimintai keterangan, Andi membantah disebut terima uang dari perusahaan rekanan proyek Hambalang. Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Andi menerima uang miliaran rupiah dari PT Adhi Karya, perusahaan yang menjadi rekanan Hambalang. Selain ke Andi, uang juga disebut mengalir ke Anas Urbaningrum dan Choel Mallarangeng (adik Andi). Namun, keduanya juga membantah terima uang. Editor : Tri Wahono

Sumber : http://goo.gl/PudBD

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

”Penghargaan ini menilai pengabdian dan pengembangan sains para tokoh. Terlepas dari apakah mereka menerima atau menolak, kami tetap mengapresiasi itu,” kata Rizal. Pemilihan sulit Juru bicara dewan juri, Nirwan A Arsuka, menambahkan, memasuki tahun ke‐10 ini, pemilihan semakin sulit. Sebab, tokoh yang menonjol pada bidangnya amat jarang, terutama bidang kesusastraan dan pemikiran sosial. Kriteria utama yang mereka lihat adalah mutu karya tokoh dan bagaimana karyanya berdampak pada masyarakat. Pada pemilihan tokoh, lanjut Nirwan, tim juri juga meminta masukan dan rekomendasi sejumlah pihak yang juga memiliki keahlian dan kompetensi pada setiap kategori bidang. ”Kami tak bisa memublikasikan anggota juri, untuk menghindari konflik kepentingan,” ujarnya. Penghargaan yang mulai diberikan sejak 2002 itu juga merupakan bentuk komitmen pendiri Kelompok Bakrie, Achmad Bakrie (alm). Semasa hidupnya, Achmad Bakrie dikenal peduli pada pembangunan bangsa. ”Perhatian dan kepedulian itu diwujudkan dalam bentuk penghargaan bagi karya terbaik putra‐putri Indonesia,” kata Chief Synergy Officer PT Visi Media Asia Tbk Anindra Ardiansyah Bakrie. Penerima penghargaan masing‐masing mendapat trofi, piagam, dan uang Rp 250 juta, yang akan diserahkan pada Malam Penghargaan Achmad Bakrie 2012 untuk Negeri. Pemberian penghargaan ini akan disiarkan secara langsung dari XXI Ballroom Djakarta Theater pada hari Minggu, 12 Agustus 2012, pukul 19.00. (LUK)

Sumber : http://goo.gl/pmree

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Bakrie Dihadiahi Bandit Award Penulis Waktu

:â&#x20AC;? : Senin, 13 Agustus 2012 | 14:50 WIB

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Penggantian ganti rugi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, belum juga tuntas. Itu membuat ratusan warga korban lumpur Lapindo di luar areal peta terdampak, semakin jengkel. Sebagai bukti kejengkelan, mereka pun menghadiahi Aburizal Bakrie selaku pemilik PT Minarak Lapindo Jaya dengan Bandit Award. Pemberian Bandit Award dilakukan warga di atas tanggul penahan lumpur di Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Senin (13/8). Aksi ini dilakukan warga Desa Gempolsari, Penatarsewu, Glagah Arum, dan Desa Kalidawir. Sebelum penghargaan diberikan, dua warga masuk dan mandi ke dalam lumpur. Mereka lalu membawa replika lambang Kabupaten Sidoarjo, berbentuk udang dan bandeng. Replika itu lalu diserahkan kepada Aburizal Bakrie yang diperankan oleh warga dengan mengenakan topeng bergambar Aburizal Bakrie. Pengeboran gas yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Incorporated dinilai warga sudah merusak bumi di kawasan Porong dan sekitarnya. Bukan hanya merusak bumi dan lingkungan. Semburan lumpur Lapindo juga menyengsarakan ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal. Ironisnya belum semua ganti rugi warga dibayarkan.(Heri Susetyo/DSY)

Sumber : http://goo.gl/MttgA

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Why Indonesians Don't Read More Books Penulis Waktu

: Nico Novito : August 25, 2012

The Jakarta Globe ‐ As I was sitting inside a crowded TransJakarta bus, I reached into my bag and opened a half‐read novel. I couldn’t help but feel people staring at me strangely for doing this relatively humdrum thing. I was tempted to tell them, "I’m just reading, everyone, nothing to see here." Come to think of it, though, reading books is probably not the most common activity that one can be seen doing in public setting in Indonesia. Office employees might still be found perusing newspapers on their way to work or ladies at a beauty salon will be giving instruction to their hairdressers while holding women’s magazines. But why not books? One of the reasons I mostly heard is the lack of time. Yes, our lives have become more fast‐paced and busy now, but this fact shouldn’t avoid you from going to a bookstore and picking an enticing book to read. Busy at work the whole day? You can still read at night one chapter at a time, and before you know it, you will finish a thick memoir. Meanwhile, some other people seem to prefer other form of media to consume, from the aforementioned newspapers and magazines to television and Internet. They can provide you with faster and more practical information, but there are several features that are not provided by the consumption of such media, especially when you compare them with fictional books. According to this Harvard Business Review article, reading novels can give you various benefits, such as making one better in understanding human emotion. There is also one of the modern symptoms that I find pervasive: most of us are tethered to our mobile gadgets nowadays and get addicted to social networking sites. This has arguably shortened our attention span, and I have to admit that sometimes I feel that mine is getting shorter by the minute, too. With less than 140 characters per tweet, scrolling through your Twitter timeline sounds more tempting than having to leaf through hundreds of pages.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/blogs/why‐indonesians‐dont‐read‐ more‐books/540091

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Probably this is also why some Indonesians are enamored by the concept of "kultwit" (literally means "Twitter lecture"), where a user will explain about a certain object — be it a social phenomenon, current affairs, or even scientific object — through a series of tweets. But at its best, the information you get from Twitter can only enrich your mind so far because everything is being discussed on a superficial level. Meanwhile with books, you can understand a subject matter in a more detailed and thorough manner. Going all the way to the roots I believe the educational system we have in our country can take the blame to a certain extent on why most Indonesians are not keen of reading books. I was educated in public schools from elementary to high school, and as far as I can remember, I was rarely assigned to read books — in this case, literature — for my English and Bahasa Indonesia courses. Even though my fellow friends and I sometimes encountered passages from famous Indonesian authors’ literary works in our textbook, our teacher never pushed us to dig deeper and read. As a result, most students’ understanding about literature was insufficient and they ended up not appreciating books. Thankfully, I was raised in a book‐loving home — I was one of those kids who prefer to get a gift of books than toys — which turns me into a bibliophile‐slash‐book‐hoarder today. Even if your school never gave you an assignment to read "Catcher in the Rye,” you can read it for yourself and find out who this Holden Caulfield character truly is. Because in its very essence, reading is about self‐actualization and making yourself more knowledgeable. If you are now intrigued to read more, what to do? Go to a bookstore is the most obvious thing to do. And yet I still lament the selection in some Indonesian bookstores. If you pay a visit to stores like Gramedia, the best‐seller section is stacked with Indonesian books whose topics make me furious most of the time: self‐help motivations, tips on how to get rich fast, or, more horrendously, conspiracy theories that are peppered with the words “Zionist” or “horror secrets.” No worries, though, because Indonesia still has a troupe of excellent writers, such as Dewi "Dee" Lestari and Ayu Utami, whose novels are critically acclaimed.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/blogs/why‐indonesians‐dont‐read‐ more‐books/540091

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

And if you think that book prices are getting more expensive nowadays, there are always the libraries. Granted, you cannot easily find it in every corner of Jakarta, but there are a number of well‐ stocked and comfortable libraries you can visit here, including the Freedom Library in Menteng. Also, there have been some admirable initiatives to foster the love of books. One of them is Drive Books Not Cars, which organizes donation of children’s books for Taman Bacaan Pelangi. They also hold a second‐hand book fair several times in a year whose proceed will be donated to the Sahabat Anak foundation. At the end of the day, I still harbor a hope that more Indonesians will discover the pleasure of books and, along the way, support our own excellent writers. And if you still have a doubt on why you should read, let me leave you with this quote by the late writer extraordinaire Nora Ephron from her book "I Feel Bad About My Neck": "Reading is everything. Reading makes me feel like I've accomplished something, learned something, become a better person. Reading makes me smarter. Reading gives me something to talk about later on. Reading is the unbelievably healthy way my attention deficit disorder medicates itself. Reading is escape, and the opposite of escape; it's a way to make contact with reality after a day of making things up, and it's a way of making contact with someone else's imagination after a day that's all too real. Reading is grist. Reading is bliss."

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/blogs/why‐indonesians‐dont‐read‐ more‐books/540091

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Golkar: Pencapresan Presiden PKS Bukan Masalah Bagi Ical Penulis Waktu

: Elvan Dany Sutrisno : Selasa, 4 September 2012 | 16:54 WIB

Jakarta ‐ PKS serius mendorong Luthfi Hasan Ishaaq menjadi capres 2014. Bagi Partai Golkar hal itu sah‐sah saja. Golkar pun tak menganggap pencapresan Presiden PKS ini menjadi masalah berarti bagi pencapresan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (Ical). "Setiap partai itu punya kebijakan sendiri‐sendiri, bagi kita bukan masalah tertantang atau tidak. Kita tidak ada masalah mau banyak capres maju atau tidak," kata Sekjen Golkar Idrus Marham, kepada detikcom, Selasa (4/9/2012). Bagi Idrus, tak masalah sekalipun setiap parpol mengusulkan capres masing‐masing. Nanti pada akhirnya, menurut Idrus, rakyatlah yang menentukan. "Setiap partai itu punya kewenangan, silahkan masing‐masing partai memunculkan capresnya," jelas Idrus. Lalu apakah Luthfi Hasan akan menjadi pesaing berat Ical di Pilpres 2014? "Loh, masalah kita bukan itu. Setiap partai kan punya kebijakan masing‐masing, kita lihat saja nanti," tegasnya. PKS mulai mengelus‐elus calon presiden (capres) untuk 2014. Salah satu jagoan yang siap dipasang tak lain Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. PKS optimistis dengan kemampuan Luthfi. "Integritas dan kapasitas kepemimpinan yang utama. Kami ingin bukan popularitas," kata juru bicara PKS, Mardani, saat berbincang, Selasa (4/9/2012). Mardani yakin, dengan kekuatan kader PKS yang solid, sosok Luthfi bisa dikenal publik. Apalagi Luthfi sosok yang bersih tak memilik rekam jejak tercela. "Di internal beliau mengakar, hangat, internal solidarity maker dan juga pendiri PKS," terang Mardani.

Sumber : http://goo.gl/Oy479

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Luthfi Hasan Ishaaq MA merupakan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera periode 2009 â&#x20AC;? 2014. Saat ini dia juga menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS periode 2009 â&#x20AC;? 2014. Lulusan Punjab University, Pakistan, dan mengambil gelar master dalam program Islamic Studies ini menguasai beberapa bahasa. Selain itu, Luthfi juga pernah tinggal di Belanda selama beberapa tahun ketika itu mantan Sekjen Parta Keadilan (PK) semasa kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail ini bertugas sebagai supervisor pengembangan PKS di Eropa. Luthfi juga merupakan salah satu pendiri PK pada tahun 1998 yang merupakan cikal bakal dari PKS.

(van/ndr)

Sumber : http://goo.gl/Oy479

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Setya Novanto: Apapun yang Terjadi Ical Tetap Capres Golkar Penulis Waktu

: Ahmad Toriq : Rabu, 5 September 2012 10:19 WIB

Jakarta ‐ Bendahara Umum (Bendum) Golkar Setya Novanto tidak satu suara dengan Wasekjen Golkar Nurul Arifin yang menyebut ada peluang evaluasi pencapresan Aburizal Bakrie atau Ical. Bagi dia, apa pun yang terjadi Ical tetap Capres Golkar. "Tidak benar akan ada evaluasi soal itu. Golkar akan tetap mencalonkan Pak Ical. Golkar akan tetap menjalankan amanah Rapimnas Partai Golkar yang telah memutuskan Pak Ical menjadi capres Golkar," kata Setya saat dihubungi wartawan, Rabu (5/9/2012). Setya mengatakan, meski saat ini elektabilitas Ical masih di bawah calon lainnya, partainya tidak akan mengubah keputusan. Menurutnya, masih ada waktu untuk memperbaiki elektabilitas Ical. "Ini kan masih panjang waktunya. Apa pun yang terjadi, Pak Ical tetap akan dicalonkan sebagai capres," ujarnya. Nurul Arifin sebelumnya mengatakan adanya kemungkinan untuk melakukan evaluasi terhadap pencapresan Ical pada Rapimnas Oktober mendatang. Evaluasi pencapresan Ical, kata Nurul, dilakukan untuk perbaikan partai berlambang pohon beringin itu. "Itu bisa saja terbuka peluang itu (evaluasi), karena kita kan maunya segala sesuatunya demokratis dan tidak memperburuk partai," kata Nurul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2012). (trq/aan)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/05/101929/2008328/10/setya‐ novanto‐apapun‐yang‐terjadi‐ical‐tetap‐capres‐golkar

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

SBY Temui 40 Pengusaha Terkemuka Mongolia Penulis Waktu

: Wahyu Daniel : Kamis, 6 September 2012 | 23:46 WIB

Ulaanbaatar ‐ "Volume perdagangan RI‐Mongolia pada beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan dan mencapai US$ 6 juta pada tahun 2011. Namun demikian, jumlah tersebut sangat kecil, apalagi jika dibandingkan dengan nilai perdagangan RI‐RRT yang berjumlah lebih dari US$ 50 miliar. Oleh karena itu, Indonesia masih merupakan mitra dagang kecil Mongolia," demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara 'Indonesia‐Mongolia Business Forum' yang diselenggarakan dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia ke Mongolia, seperti dikutip dari pernyataan Kedubes RI di Beijing, Kamis (6/9/2012). Dalam pertemuan bisnis yang dihadiri sekitar 40 pengusaha terkemuka Mongolia dan sejumlah pengusaha Indonesia, Presiden SBY kemudian mendorong perlunya percepatan peningkatan nilai perdagangan RI‐Mongolia dengan antara lain melakukan diversifikasi barang‐barang perdagangan. Kedua negara dapat memperluas dan meningkatkan nilai perdagangannya mengingat produk yang dihasilkan kedua negara bersifat komplementer. Barang‐barang produk Indonesia seperti mie instan, biskuit, kopi, teh, gula, beras, obat‐obatan, produk hewani, kelapa sawit, minyak olahan dan air mineral. Sebaliknya, Mongolia memiliki produk daging ternak yang dapat menjadi alternatif pilihan masyarakat Indonesia. Dan selaras peningkatan jumlah kelas menengah di Indonesia, kebutuhan akan daging ternak pun meningkat pesat. "Tidak ada pilihan lain bagi kedua negara selain meningkatkan upaya fasilitasi pertumbuhan perdagangan dan menghapuskan hambatan perdagangan," demikian ditambahkan oleh Presiden SBY.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/09/06/234635/2010680/4/sby‐ temui‐40‐pengusaha‐terkemuka‐mongolia

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Sebagai langkah awal, Presiden SBY mendorong kehadiran pejabat Mongolia dan pengusaha terkemuka Mongolia untuk hadir pada Trade Expo yang diselenggarakan di Jakarta dan membentuk Indonesia‐ Mongolia Business Chamber. Selain itu pula Presiden SBY menyambut baik penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kadin Indonesia dan Mongolia yang dilakukan sebelum berlangsungnya Business Forum. Sementara terkait kerjasama investasi, mengingat Indonesia dan Mongolia sama‐sama memiliki sumber daya mineral dan energi yang melimpah, Indonesia dan Mongolia dapat bekerjasama dalam membangun dan memajukan industri mineral dan energi melalui investasi. Dijelaskan oleh Presiden SBY, dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat peningkatan jumlah pengusaha Indonesia yang melakukan investasi di luar negeri, termasuk ke Mongolia. Karenanya dipandang perlu untuk meningkatkan interaksi dan permodalan guna menangkap peluang investasi. Sementara itu menjawab pertanyaan dari seorang peserta business forum mengenai tanggapan Pemerintah Indonesia mengenai rencana Pemerintah Mongolia membangun pembangkit listrik secara bersamaan dan menjual hasilnya ke RRT, Presiden SBY mengemukakan dengan pengalaman yang dimiliki Pemerintah Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan dalam membangun pembangkit listrik 10 ribu megawatt dan rencana pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt berikutnya, Indonesia dapat berperan serta dalam pembangunan pembangkit listrik di Mongolia. Menanggapi pertanyaan mengenai kesulitan masuknya barang‐ barang produk Indonesia ke Mongolia dan harus melalui negara ketiga, Presiden SBY menyampaikan mengenai perlunya melakukan langkah‐ langkah inovatif dengan antara lain membangun Indonesia‐Mongolia Trading Hub, yang dapat dipergunakan kedua belah pihak sebagai sarana untuk melakukan perdagangan langsung.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/09/06/234635/2010680/4/sby‐ temui‐40‐pengusaha‐terkemuka‐mongolia

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Sebelumnya, dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Mongolia Luvsanvabdan Bold menyambut baik inisiatif Presiden SBY untuk menyelenggarakan acara Business Forum dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya yang memperlihatkan keinginan yang sungguh‐sungguh guna memperluas dan memprioritaskan kerjasama perdagangan dan investasi. Sementara dalam sambutannya, Ketua BKPM M. Chatib Basri melaporkan mengenai telah ditandatanganinya sejumlah Nota Kesepahaman dalam kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Mongolia, yaitu 3 Nota Kesepahaman antar pemerintah (G‐to‐G) dan sebuah kesepahaman antar dunia usaha (B‐to‐B). Tiga Nota Kesepahaman antar pemerintah tersebut adalah Nota Kesepahaman antar Kementerian Luar Negeri RI dan Mongolia, Nota Kesepahaman di bidang pertanian dan kesepahaman di bidang investasi. Adapun Nota Kesepahaman antar dunia usaha adalah Nota Kesepahaman yang ditandatangani Ketua KADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulistio dan Wakil Ketua Kadin Mongolia, Magvan Oyunchimeg dan disaksikan oleh Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, dan Kepala BKPM M. Chatib Basri.

(dnl/dnl)

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/09/06/234635/2010680/4/sby‐ temui‐40‐pengusaha‐terkemuka‐mongolia

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Sri Sultan Resmi Mundur dari Golkar Penulis Waktu

: : Jumat, 7 September 2012 | 22:15 WIB

Metrotvnews.com, Yogyakarta ‐ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X secara resmi telah mundur dari keanggotaan Partai Golkar pada 5 September 2012. "Pengunduran diri itu sudah saya sampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Hal itu merupakan tindak lanjut dari disahkannya Undang‐undang Keistimewaan (UUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," katanya di Yogyakarta, Jumat (7/9). Menurut dia, UUK DIY mensyaratkan Sultan dan Paku Alam yang bertahta untuk maju sebagai kepala daerah DIY, tidak menjadi anggota partai politik. "Oleh karena itu, saya mengembalikan kartu tanda anggota Partai Golkar. Pengembalian kartu tanda anggota itu menjadi tanda pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar," ujarnya. Ditanya tentang kelengkapan berkas persyaratan pengajuan sebagai gubernur DIY, Sultan mengatakan berkas tersebut sudah lengkap, tetapi belum diserahkan kepada DPRD DIY. "Saya berencana menyerahkan berkas persyaratan itu ke DPRD DIY pada Senin (10/9). Berkas persyaratan tersebut akan saya serahkan bersama Paku Alam IX yang juga menyerahkan berkas persyaratan sebagai wakil gubernur DIY," katanya. Menurut dia, penyerahan berkas persyaratan untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Senin (10/9) itu tidak terlambat, karena jadwal penyerahan ke DPRD DIY paling lambat pada Rabu (12/9). "Saat ini berkas persyaratan untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY telah lengkap semua, tinggal menyerahkan kepada DPRD DIY," kata Sultan.(Ant/BEY)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/09/07/105131/‐Sri‐ Sultan‐Resmi‐Mundur‐dari‐Golkar/1

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Idrus: Golkar Pilih Ical Bukan karena Uang Penulis Waktu

: Sandro Gatra : Selasa, 11 September 2012 | 18:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pihaknya memutuskan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden dari Golkar pada Pemilu 2014 bukan karena finansial yang dimiliki Ical. Menurut Idrus, Ical dipilih lantaran memiliki visi dan misi untuk Indonesia ke depan. "Kami memilih Aburizal sebagai calon presiden bukan karena uang, tapi karena dia memiliki visi Indonesia ke depan. Satu‐satunya partai yang punya visi Indonesia 2045 hanya Golkar," kata Idrus di gedung kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2012). Hal itu dikatakan Idrus ketika disinggung kabar bahwa perusahaan tambang Grup Bakrie kini sedang mengalami risiko gagal bayar (default) atas utang‐utangnya. Risiko gagal bayar dari utang Grup Bakrie di tahun 2012 disebut mencapai Rp 7,1 triliun dan 275 juta dollar AS. Idrus mengatakan, sistem di internal Golkar berjalan dengan baik termasuk soal pendanaan. Selama ini, kata dia, kegiatan partai termasuk biaya kampanye Ical di daerah‐daerah dibiayai oleh iuran anggota serta sumbangan dari pihak lain. Idrus mengatakan, pencalonan Ical sebagai capres sudah final seperti yang diputuskan dalam rapat pimpinan nasional III di Bogor. Mantan anggota DPR itu mengklaim keputusan itu sudah melewati mekanisme di partai dan berjalan demokratis. "Sekali lagi, pencalonan Aburizal sudah final dan tidak ada lagi pembahasan apa pun di dalam forum mana pun. Ada aturan bilamana ada anggota Golkar yang melanggar, ada hukumannya. Pencalonan Aburizal sebagai presiden telah menempuh mekanisme demokrasi dan telah ditetapkan dalam forum setingkat munas sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk (tokoh) yang lain," kata Idrus.

Sumber : http://goo.gl/JprPy

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Idrus menilai, pihak yang mewacanakan akan ada evaluasi pencapresan dari Golkar tidak tahu perkembangan tingkat dukungan publik terhadap Ical yang meningkat. Ical, kata Idrus, juga santai menanggapi wacana itu. "Karena tahu bahwa itu (evaluasi) tidak mungkin. Pak Aburizal enggak kesal. Dia adalah pemimpin yang memiliki keyakinan politik yang pasti," kata Idrus. Editor : I Made Asdhiana

Sumber : http://goo.gl/JprPy

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Evaluasi Pencapresan Ical Tunggu Hasil Survei Penulis Waktu

: Ahmad Toriq : Kamis, 13 September 2012 | 18:13 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Evaluasi pencapresan Aburizal Bakrie atau Ical masih mungkin dilakukan tergantung pada elektabilitas Ical pada hasil survei menjelang Pilpres 2014. Namun evaluasi tak akan dilakukan pada Rapimnas Oktober 2012 mendatang. "Nggak fair kalau belum 6 bulan partai menetapkan calon tapi sudah dievaluasi dengan berbagai alasan. Saya kira nggak fair. Saya sepakat mungkin suatu hari diperlukan evaluasi, tapi bukan Rapimnas sekarang, kaya mainâ&#x20AC;?main aja," kata Ketua DPP Golkar, Agus Gumiwang, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2012). Agus mengatakan saat ini langkah terbaik bagi Golkar adalah memberi kesempatan bagi tim sukses untuk mengangkat elektabilitas Ical. Jika tim sukses sudah bekerja keras namun elektabilitas ketua umum partai berlambang pohon beringin itu masih rendah, maka evaluasi mungkin dilakukan. "Patokan harus kita lihat dengan calon lain, kalau Pak Ical datar yang lain turun kan baik. Evaluasi dasarnya survei," ujarnya. Menurut Agus, bukan perkara mudah mengevaluasi pencapresan Ical. Sebab, penetapan Ical sebagai capres sudah didukung oleh seluruh pimpinan DPD I Golkar. "Kalau memang ada evaluasi, harus minta pertanggungjawaban daerah yang ketika itu bersikukuh mencalonkan Ical," tuturnya. (trq/mok)

Sumber : http://goo.gl/uisfU

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Setya: Saham Bakrie Tak Ada Kaitan dengan Pencapresan Ical Penulis Waktu

: Sandro Gatra : Jumat, 14 September 2012 | 18:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com â&#x20AC;? Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, usaha milik keluarga Aburizal Bakrie alias Ical tidak ada kaitannya dengan pencalonan Ical sebagai presiden di pemilu 2014. Menurut Setya, persiapan dana untuk menghadapi Pilpres 2014 sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai. "Masalah saham (Bakrie Grup) yang melorot, ini tidak ada hubungannya dengan partai. Di dalam partai jelas semua pendanaan partai berjalan dengan baik," kata Setya di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat ( 14/9/2012 ). Hal itu dikatakan Setya ketika disinggung kabar bahwa perusahaan tambang Group Bakrie kini sedang mengalami resiko gagal bayar (default) atas utangâ&#x20AC;?utangnya. Resiko gagal bayar dari utang Bakrie Group di tahun 2012 disebut mencapai Rp 7,1 triliun dan 275 juta dollar AS. Setya mengaku dapat maklum jika ada wacana evaluasi pencapresan Golkar yang dilontarkan dari internal partai. Hanya saja, tanpa menyebut angka, setya menyebut elektabilitas Ical sebagai capres terus meningkat. Apalagi, kata dia, masih ada waktu yang panjang yakni sekitar 1,5 tahun untuk terus meningkatkan elektabilitas sampai pemilu digelar. Setya menambahkan, dalam Rapat Pimpinan Nasional ke IV di Jakarta pada Oktober 2012, tidak akan membahas evaluasi pencapresan Golkar. Pencalonan Ical sebagai capres, kata dia, sudah final seperti keputusan Rapimnas ke III di Bogor. "Ini menjadi kepentingan kita bersama dan tanggungjawab Partai Golkar untuk menyosialisasi calon kita Pak Aburizal," pungkas Ketua Fraksi Partai Golkar itu.

Sumber : http://goo.gl/pgl9e

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, wacana evaluasi pencapresan Ical muncul dari kaderâ&#x20AC;?kader yang memang menolak sejak awal Ical menjadi capres. "Mereka tidak hadir pada waktu Rapimnas III lalu. Artinya mereka tidak tahu bagaimana proses pengembalian keputusan," katanya. Tantowi mengakui bahwa elektabilitas Ical memang belum bergerak linier dengan elektabilitas Partai Golkar. Karena itu lah, kata dia, menjadi tugas semua kader Golkar untuk meningkatkan elektabilitas Ical. Editor : Hindra

Sumber : http://goo.gl/pgl9e

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Golkar: Ical Siap Segalanya untuk 2014, Termasuk Soal Isi Kocek Penulis Waktu

: Indra Subagja : Sabtu, 15 September 2012 10:04 WIBB

Jakarta ‐ Wasekjen Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menepis adanya opsi untuk melakukan evaluasi dalam pencapresan Aburizal Bakrie atau Ical. Golkar sudah bulat memajukan Ical untuk Capres 2014. "Jadi tidak ada evaluasi pencapresan, yang ada ketua umum sedang melakukan evaluasi menyeluruh terkait program dan kinerja per bidang," kata Mara dalam keterangannya, Sabtu (15/9/2012). Mara yang juga dikenal sebagai juru bicara keluarga Bakrie ini menerangkan kinerja Ical di Partai Golkar selama ini sudah mampu mengangkat Golkar ke level yang lebih baik di mata publik. Soal sosok Ical juga bisa dilihat dari hasil survei capres. "Pak Aburizal Bakrie selaku pendatang baru dalam blantika politik nasional, mampu mengangkat Partai Golkar tertinggi dari seluruh lembaga survei. Dan Pak Ical sendiri masuk 3‐4 besar capres," jelasnya. Kalau ada suara‐suara yang menyoal evaluasi, Mara menilai hal itu hanya riak kecil saja. "Ikan teri berenang saja menimbulkan riak kok. Jadi apa yang dilakukan dengan mencoba melemahkan soliditas partai Golkar, tak akan berhasil. Mengingat ketua umum sudah sedari muda aktif di berbagai organisasi. Dan lagi beliau seorang fighter, petarung murni," tegasnya. Nah, bicara soal urusan pendanaan di 2014, Mara menegaskan kalau bosnya itu pun sudah siap. Pilpres 2014 tentu membutuhkan dana yang besar. "Kalau duit, yang pasti bos saya lebihlah dari kader‐kader yang buat isu tanpa berani menampilkan diri. Emang mesti diumbar isi kantong kita? Makin tahun, gedung Bakrie makin menjulang. Dulu cuman 7 lantai, sekarang sudah 60 lantai," tegasnya.

Sumber : http://goo.gl/6I2oN

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Kalau ada kader yang mengaku membiayai Ical, tambah Mara, sebenarnya itu salah kaprah. Ada program karya ke karyaan di Golkar. Program itu yang melaksanakan kader, sebagai bagian dari sosialisasi di dapil masingâ&#x20AC;?masing. "Di beberapa acara karya ke karyaan itu Pak Ical hadir, dan datang atas biaya sendiri. Kalau nyumbang ya pakai duit sendiri, tapi kalau kegiatan rataâ&#x20AC;?rata kader golkar yang buat. Pak Ical mampu dan berhasil menggerakkan kader untuk berbuat nyata kepada rakyat, dan di sini kuncinya. Masak pesawat, heli, dan hotel dibayarin kader, ya itu tidak benar," urainya. (ndr/van)

Sumber : http://goo.gl/6I2oN

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Akbar: Rapimnas Golkar Cermati Pencapresan Ical Penulis Waktu

: Danu Damarjati : Selasa, 18 September 2012 03:20 WIB

Jakarta ‐ Meski tidak masuk dalam agenda utama, Rapimnas Partai Golkar bulan Oktober 2012 bisa menyinggung pencalonan Aburizal Bakrie di Pilpres 2014. Alasannya petinggi partai merasa perlu mengetahui perkembangan sosialisasi Ical sebagai capres. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tanjung mengatakan pencalonan Ical memang tidak lagi dibahas karena pencapresan telah ditetapkan dalam forum partai sebelumnya. "Besok tidak ada yang berkaitan dengan capres, tinggal mencermati saja sejauh mana penerimaan publik dari calon Partai Golkar," kata Akbar kepada detikcom di Hotel Bidakara, Pancoran, Jaksel, Senin (17/9/2012) malam. Agenda utama dalam Rapimnas mendatang adalah persiapan partai terkait pemilu legislatif tahun 2014. "Tapi bisa saja dalam Rapimnas muncul pendapat yang membutuhkan kesepakatan menindaklanjuti penetapan capres tadi," sambungnya. Menurutnya, bila pembahasan mengenai pencapresan Ical disuarakan pengurus partai, maka Rapimnas wajib membahasnya. "Kalau memang pikiran‐pikiran itu ada dan menguat di Rapim, bisa saja itu menjadi pembahasan," tegasnya. Akbar menilai kesuksesan mengenalkan Ical sebagai capres berada di tangan pengurus partai hingga tingkat bawah. "Tergantung Golkar untuk mensosialisasikan dan kepada Aburizal sendiri untuk bisa lebih dikenal publik melalui berbagai forum untuk menyampaikan gagasan‐ gagasannya," imbuh dia.

(fdn/fdn)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/18/031458/2023312/10/akbar‐ rapimnas‐golkar‐cermati‐pencapresan‐ical

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Dari Persoalan Investasi Hingga Prediksi Capres 2014 Penulis Waktu

: Arifin Asydhad : Rabu, 19 September 2012 | 01:29 WIB

Beijing, ‐ Breakfast meeting di Ballroom Hotel World China, Beijing berlangsung menarik. Sejumlah pertanyaan muncul dalam rapat antara pihak Indonesia dengan pihak China: dari persoalan investasi di Indonesia hingga prediksi siapa presiden RI pada 2014. Acara ini digelar oleh KBRI di Beijing yang langsung dipimpin oleh Dubes RI untuk China, Imron Cotan. Sebagai narasumber adalah pengamat politik internasional yang juga Deputi Seswapres RI Prof Dewi Fortuna Anwar dan Dirut Garuda Emirsyah Satar. Rapat yang berlangsung pukul 09.00 hingga pukul 11.30 waktu setempat, Selasa (18/9/2012) ini diikuti oleh perwakilan dari China dari berbagai latar belakang. Para diplomat RI juga hadir. Dewi Fortuna mendapat kesempatan pertama menyampaikan materi bertema 'Indonesian Politicial Development and Its Implication for ASEAN+1 Connectivity'. Dewi memaparkan kondisi Indonesia yang sangat strategis, termasuk peran di G20 dan Asean. Dia juga memaparkan mengenai kondisi politik dan ekonomi Indonesia secara gamblang. Intinya, Dewi menjelaskan bahwa banyak peluang yang bisa dilakukan antara China dan Indonesia di bidang ekonomi, apalagi saat ini pemerintah Indonesia pro bisnis. "Ada banyak daerah di mana China dapat meningkatkan keterlibatannya dengan Indonesia, yang semua bisa berkontribusi untuk konektivitas regional. Saluran ini termasuk bilateral, ASEAN +3, East Asia Summit, APEC, dan banyak lagi," kata Dewi. Indonesia sangat membutuhkan dukungan dari partisipasi dari para partner, terutama dari regional, dalam rangka konektivitas Asean itu. "Dan China merupakan mitra yang sangat penting," ujar Dewi.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/19/012949/2025244/10/dari‐ persoalan‐investasi‐hingga‐prediksi‐capres‐2014

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Sementara Emirsyah Satar memaparkan mengenai peranan Garuda dan 'Air Connectivity Asean'. Dalam paparannya, Emirsyah menyampaikan bahwa saat ini maskapai penerbangan di dunia yang dinilai baik didominasi oleh Asia dan Timur Tengah, tidak lagi oleh Eropa. Pada tahun 2015, dengan diberlakukannya Open Sky Policy, penerbangan ke Asia Pasifik akan menjadi sangat ramai dan memiliki nilai bisnis yang luar biasa. Karena itu, Garuda sudah menambah frekwensi penerbangannya ke China. Ada tiga rute yang dimiliki Garuda, yaitu Shanghai, Guangzhou, dan Beijing. "Untuk Shanghai, sudah kami naikkan frekwensinya dari tiga menjadi lima seminggu," kata Emirsyah. Dengan akan meningkatnya perpindahan penumpang di Asia Pasifik, Garuda siap untuk mengantisipasinya, termasuk membawa penumpang dari China ke Indonesia maupun sebaliknya. Apalagi, diperkirakan jumlah wisatawan China yang akan berkunjung ke Indonesia akan semakin meningkat tajam, begitu juga sebaliknya. Forum ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Banyak pertanyaan yang disampaikan pihak China. Bahkan, ada peserta yang menanyakan mengenai konstelasi politik pada Pemilu 2014. "Siapa kah menurut Anda yang paling layak memimpin Indonesia pada 2014 nanti," kata salah seorang peserta kepada Dewi Fortuna. Atas pertanyaan ini, Dewi Fortuna mengaku tidak bisa memprediksi. Calon‐calon yang muncul juga masih orang‐orang lama, seperti Aburizal Bakrie, Megawati, dan Prabowo. Bisa jadi, kata Dewi, pemilihan gubernur DKI akan memiliki pengaruh dalam Pilpres 2014 nanti. Terlepas dari itu, Dewi melihat bahwa pengelolaan parpol‐parpol di Indonesia masih seperti pengelolaan perusahaan. "Siapa yang memiliki share yang lebih besar, dalam hal ini ketua umumnya, yang akhirnya maju sebagai calon presiden," kata Dewi. Ada juga perwakilan dari China yang komplain terkait pengerjaan proyek investasi di Indonesia, terutama mengenai pembebasan lahan yang sangat sulit dan kerja sama dengan perusahaan lokal. Terhadap hal ini, Dewi menyampaikan terima kasih atas kritiknya. Yang pasti, kata Dewi, hal‐hal seperti itu akan terus diperbaiki.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/19/012949/2025244/10/dari‐ persoalan‐investasi‐hingga‐prediksi‐capres‐2014

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Peserta lain juga menanyakan tentang tanggapan KBRI terkait demo massa China di Kedubes Jepang di Beijing terkait sengketa pulau Senkaku. Namun Imron Cotan tidak mau terjebak dengan pertanyaan itu. Dia berharap bahwa kasus itu bisa diselesaikan China dan Jepang dengan damai. (asy/van)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/19/012949/2025244/10/dari‐ persoalan‐investasi‐hingga‐prediksi‐capres‐2014

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Akhirnya, Ical 'Nyoblos' Penulis Waktu

: Kurnia Sari Aziza : Kamis, 20 September 2012 | 09:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak bisa ikut mencoblos saat putaran pertama, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akhirnya akan berpartisipasi dalam putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012. Ical, begitu panggilan akrabnya, akan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31, SDN 02 Menteng, Jalan Tegal, No 10 Menteng, Jakarta Pusat. "Iya, Pak Ical nanti akan mencoblos, kok. Sekarang belum berangkat, masih terima tamu di dalam," kata ajudan Aburizal Bakrie, di Jalan Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/9/2012). Ketua RT 001 RW 07 Menteng, Maximilian Engelen, membenarkan bahwa Ical akan mencoblos di TPS 31. "Mudah‐mudahan hari ini dia mencoblos. Di putaran pertama kemarin yang datang cuma anaknya," kata Maxi. Di TPS itu juga tercatat lima anggota keluarga Ical, yaitu istrinya, Murni Triati Bakrie, anak dan menantunya, yaitu Anindra Ardiansyah Bakrie dan Ramadhani Ardiansyah Bakrie serta Aninditha Anestya Bakrie dan Taufan E N Rotorasiko. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada putaran pertama, Ical tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia karena sedang berlibur ke luar negeri bersama anak‐anaknya. Padahal, saat itu Ical adalah juru kampanye pasangan calon gubernur Alex Noerdin‐Nono Sampono. Dalam putaran kedua ini, Partai Golkar pimpinan Ical resmi mendukung pasangan calon Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.

Sumber : http://goo.gl/PCHAf

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Pasangan Fauziâ&#x20AC;?Nachrowi ini akan bersaing dengan pasangan calon Joko Widodoâ&#x20AC;?Basuki Tjahaja Purnama. Menurut pantauan di lokasi, TPS 31 masih terlihat sepi. Ical dan keluarganya belum tampak mendatangi TPS. Beberapa warga sudah berlalu lalang memberikan hak suara mereka untuk menentukan nasib Jakarta lima tahun mendatang. Editor : Tri Wahono

Sumber : http://goo.gl/PCHAf

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical Bicara Soal Penarikan Penyidik di KPK: Itu Hak Polri Penulis Waktu

: Rivki : Kamis, 20 September 2012 | 12:53 WIB

Jakarta ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ikut bicara soal penarikan penyidik Polri dari KPK. Menurut politisi yang akrab disapa Ical itu, penarikan sepenuhnya hak Polri. "Yang ditarik kan orang Polri, itu haknya Polri. Kalau misalnya ada polisi ditaruh di Tangerang lalu dipindahkan ke Jateng, itu haknya Polri seperti itu. Nanti Polri memberikan calon lainnya ke KPK," kata Ical di sela‐sela mencoblos di Pilgub DKI di Menteng, Jakpus, Kamis (19/9/2012). Ical menegaskan, penarikan itu merupakan hal biasa. Walau ada yang menyebut, pemindahan terkait kasus simulator SIM yang tengah digarap KPK. "Kalau ada Kapolres dan Kapolda dipindah ke tempat lain, apakah daerahnya tidak aman? Jadi jangan melihat dengan kacamata curiga," imbuhnya. Menurut Ical, penarikan 20 penyidik itu juga diyakini tak akan menggangu proses kasus di KPK. "Kan tadi saya bilang, kalau Kapolda diganti di daerahnya sedang ada teroris, memang penyidikan terorisnya berhenti?" tegasnya. (rvk/ndr)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/20/125353/2027535/10/ical‐ bicara‐soal‐penarikan‐penyidik‐di‐kpk‐itu‐hak‐polri

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Foke Kalah Telak di TPS Ical Penulis Waktu

: Rivki : Kamis, 20 September 2012 | 14:56 WIB

Jakarta ‐ Kandidat cagub DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) kalah telak di TPS tempat Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menggunakan hak pilihnya. Ical ‐‐ yang partainya mendukung Foke ‐‐ menggunakan hak suaranya di TPS 031 Jl Tegal, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2012) pukul 11.00 WIB tadi. Ical yang menumpang mobil Jaguar warna hitam bernopol B 1275 PAD sempat berkelakar. "Yang penting Pak RT saya berkumis," jawab Ical yang didampingi Anindra Ardiansyah Bakrie dan Nia Ramadhani ini sembari tertawa, saat ditanya apakah pilihannya Foke. Berikut hasil perhitungan suara di TPS 031 Jl Tegal, Menteng, Jakarta Pusat: Jokowi‐Ahok: 221 suara Foke‐Nara: 51 suara Suara tidak sah: 3 suara Undangan Pemilih : 510 suara Tidak menggunakan hak pilih: 280 suara (van/nrl)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/20/145641/2027866/10/foke‐ kalah‐telak‐di‐tps‐ical

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical Cari Pendamping Figur Pro Rakyat dalam Pilpres 2014 Penulis Waktu

: Prins David Saut : Jumat, 21 September 2012 | 20:41 WIB

Jakarta ‐ Kemenangan Jokowi‐Ahok dalam pilgub DKI Jakarta 2012 adalah kemenangan sosok figur. Capres dari partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) pun disebut mencari sosok figur yang pro rakyat untuk mendampinginya dalam pilpres 2014. "Soal siapa orangnya, hal itu dapat segera dirumuskan oleh DPP Golkar dengan menetapkan sejumlah nama potensial, untuk kemudian dikeluarkan sosok paling pantas berdasarkan seleksi yang jelas, tepat, dan layak," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Ricky Rachmadi, pada detikcom, Jumat (21/9/2012). Ricky menjelaskan sejumlah figur pro rakyat dapat mendampingi Ical dan bisa saja berasal dari kalangan muda. Namun, Ricky menyebutkan perekrutan tokoh‐tokoh tersebut hendaknya memenuhi kriteria utama seperti popularitas nasional, intelektualitas, integritas moral, kadar nasionalis kebangsaan, pengalaman luas, dan bila diperlukan pengakuan internasional. "Termasuk untuk membangun agenda‐agenda pemberdayaan kerakyatan. Tokoh‐tokoh itu sepatutnya dari latar belakang yang berpihak kepada semangat rakyat. Sosok Ical selaku pengusaha perlu mendapat keseimbangan dari cawapresnya yang berorientasi pada penciptaan kemartabatan hidup rakyat," ujar Ricky. Sosok figur pro rakyat yang bisa mendampingi Ical dinilai bisa menjadi kekuatan bagi Ical dan memberikan peluang Golkar untuk menang dalam pemilu 2014. "Tenaga Golkar juga akan lebih berdaya karena hadirnya kekuatan‐kekuatan pendukung prorakyat dalam ikut mewujudkan kepemimpinan nasional, yang momentum kebangkitan agenda rakyatnya diperjuangkan oleh Partai Golkar," jelasnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/21/204155/2030438/10/ical‐ cari‐pendamping‐figur‐pro‐rakyat‐dalam‐pilpres‐2014

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ricky menilai sosok figur pro rakyat yang akan menjadi pendamping Ical akan memberikan dampak strategis. Termasuk upaya Golkar dalam memenuhi kebutuhan reformasi kepemimpinan bangsa. "Melalui kesungguhan menampilkan figur pendamping sesuai harapan rakyat," tutup Ricky. (vid/ahy)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/21/204155/2030438/10/ical‐ cari‐pendamping‐figur‐pro‐rakyat‐dalam‐pilpres‐2014

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Popularitas Disalip Ical, JK Senyum‐senyum Penulis Waktu

: Ahmad Juwari : Selasa, 25 September 2012 11:42 WIB

Jakarta ‐ Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitas Jusuf Kalla (JK) berada di bawah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Meski hemat bicara, JK terlihat tenang menanggapi hal itu. "Saya malah belum tahu," kata JK sembari tersenyum. Hal ini disampaikan JK di sela‐sela peresmian kantor donor darah PMI di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2012). JK juga menolak berandai‐andai perihal peluangnya di Pilpres 2014. Meskipun JK tak menegaskan dirinya tak akan berlaga di Pilpres 2014. "Saya tidak mau berandai‐andai," kata mantan Ketua Umum Golkar yang kini duduk di Ketua PMI ini. Lalu bagaimana JK menanggapi dorongan evaluasi pencapresan Ical jika popularitas Ical tidak naik‐naik? "Saya tidak tahu," jawab mantan wapres ini diplomatis. Popularitas JK berada di atas Ical dalam survei yang dilakukan oleh CSIS pada bulan Agustus 2012 lalu. JK kala itu memperoleh 11,5 persen di atas Ical yang hanya meraih 8,9 persen suara. Namun survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyangkut Pilpres 2014 yang dirilis 23 September lalu, JK hanya menempati urutan kelima dengan 6,5 persen, sedang Ical menyalip JK dengan perolehan suara 10 peren setara dengan Megawati Soekarnoputri. (van/nrl)

Sumber : http://goo.gl/LZlQh

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Golkar: PT 20 Persen Untuk Penguatan Sistem Presidensial Penulis Waktu

: Ahmad Toriq : Rabu, 26 September 2012 | 16:44 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Partai Golkar memilih untuk tidak menurunkan presidential threshold (PT) 20 persen dalam UU Pilpres. Namun hal itu bukan untuk menjegal Prabowo. "Adanya upaya dari beberapa partai besar untuk meningkatkan PT adalah rangka penguatan sistem presidensial kita," kata Wasekjen Golkar , Tantowi Yahya, saat berbincang, Rabu (26/9/2012). Menurut Tantowi, partainya tidak pernah bermaksud untuk menjegal pencapresan Prabowo. Golkar siap berhadapan dengan siapapun yang akan jadi penantang Aburizal Bakrie. "Semua calon dari partai manapun siap bersaing secara sehat dengan siapapun," ujarnya. Pencapresan Prabowo memang bisa terganjal jika UU Pilpres tidak berubah dengan PT tetap sebesar 20 persen. Gerindra diprediksi akan kesulitan untuk mendapatkan perolehan suara sebesar 20 persen dan imbasnya tidak akan bisa mengajukan capresnya sendiri. (trq/mpr)

Sumber : http://goo.gl/zZJvS

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical: Tawuran Pelajar Masalah Serius, Perlu Tindakan Tegas Penulis Waktu

: Niken Widya Yunita : Rabu, 26 September 2012 | 19:06 WIB

Jakarta ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku prihatin dengan maraknya aksi tawuran yang memakan korban jiwa. Capres Partai Golkar ini menilai masalah tersebut adalah masalah yang sangat serius dan perlu dicari solusinya secepatnya. Ical, sapaan Aburizal meminta penegak hukum serius menangani kasus ini dan memberikan tindakan tegas kepada pelaku. "Ini masalah serius, polisi dan kepala sekolah harus menindak tegas pelaku, dan harus diproses hukum," kata Ical dalam siaran pers, Rabu (26/9/2012). Ical mengaku kaget melihat tawuran pelajar yang sampai merenggut memakan korban jiwa. Bahkan hari ini dua nyawa lagi melayang sia‐sia di jalan. "Saya kaget lihat berita sudah separah ini," tuturnya. Dia mendorong setiap pelaku harus diberikan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting supaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku, apalagi tawuran yang mengakibatkan korban jiwa itu, sudah masuk wilayah pidana. "Sekali lagi ini masalah sangat serius dan tidak bisa dibenarkan. Harus ditindak tegas,"tandasnya. (nik/van)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/26/190640/2038859/10/ical‐ tawuran‐pelajar‐masalah‐serius‐perlu‐tindakan‐tegas

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Miliki Gitar Abdee "Slank", Aburizal Ingin Bantu Orang‐orang Kesusahan Penulis Waktu

: Irfan Maullana : Kamis, 27 September 2012 | 14:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Konglomerat yang juga politisi, Aburizal Bakrie (65), merasa masih berusia 26 tahun ketika berhasil memenangkan pelelangan Hardee, sebuah gitar elektrik milik gitaris Abdee "Slank", dalam acara konser "Senandung Untuk Negeri" guna mambantu korban bencana alam di Sigi, Parimo, dan Palu, Sulawesi Tengah. "Usia saya juga baru 26 (tahun), enggak ada masalah," komentar Aburizal seusai memenangkan lelang Hardee yang ditutup di angka Rp 80 juta, di Hard Rock Cafe, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2012) dini hari. Mertua pesinetron Nia Ramadhani ini mengaku tak sengaja mengincar Hardee milik Abdee. "Bukan tertarik pada gitarnya. Ini untuk nyumbang orang‐orang yang kesusahan. Waktu Abdee datang ke lapangan tenis, dia mengundang saya. Kemudian, saya janji, saya datang. Alhamdulillah saya tertarik," ungkap Aburizal.

Sumber : http://goo.gl/MIpC3

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Disebut Banyak Terlibat Kasus Hukum, Golkar: Itu Upaya Jegal Ical Penulis Waktu

: M Iqbal : Sabtu, 29 September 2012 | 15:32 WIB

Jakarta ‐ Partai Golkar menempati peringkat teratas yang paling banyak tersangkut kasus hukum berdasarkan rilis data oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Menurut anggota Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir, rilis itu adalah pencitraan untuk 2014. "Itu bagian pencitraan tahun 2014. Tapi masyarakat kan tahu faktanya siapa yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Politik pencitraan sah‐sah saja, tapi jangan seperti LSM cara berfikirnya. Karena kita pejabat negara," kata anggota Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir. Hal itu disampaikan usai diskusi Warung Daun dengan tema "Revisi Undang‐undang KPK" di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (29/9/2012). Menurutnya, rilis soal pejabat terkorup dari istana selayaknya bisa dibicarakan langsung dengan partai bersangkutan, tidak dipublikasikan sehingga diketahui masyarakat. "Hal‐hal yang bisa dibicarakan langsung apalagi pihak tersebut pihak yang menentukan iya atau tidaknya undang‐undang, misalnya Menteri Hukum dan HAM itu kan pihak yang tentukan. Mereka bisa katakan 'kita tidak setuju' untuk ditarik lagi pembicaraan. Kenapa harus tebar pesona, ini yang kita tidak sepakat," tuturnya. Nudirman malah menyebut bahwa rilis itu adalah upaya untuk menghambat pencalonan Aburizal Bakrie dalam Pilpres 2014. "Ya itu termasuk tujuan dalam rangka tujuan untuk menghambat pencalonan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden RI," ungkapnya. "Tapi yang jelas masyarakat yang menilai Partai Golkar bagaimana, dan komitmen Partai Golkar untuk memberantas korupsi adalah yang paling utama," imbuhnya.

Sumber : http://goo.gl/yT0C9

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus. Lebih dari separuh di antaranya adalah pejabat dari partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP dan PD. "Berdasarkan kategori kasus yang diajukan, sebanyak 131 orang atau 74,43 persen menyangkut tindak pidana korupsi, dan 45 orang atau 25,29 persen terkait tindak pidana,â&#x20AC;? ungkap Seskab Dipo Alam di Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab), Jl Majapahit, Jakarta Pusat, Jumat (28/9) sore. Adapun menurut latar belakang pejabat negara yang dimohonkan persetujuan pemeriksaannya adalah: 1. Golkar 64 orang (36,36 persen) 2. PDIP 32 orang (18,18 persen) 3. Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen) 4. PPP 17 orang (3,97 persen); PKB 9 orang (5,11 persen) 5. PAN 7 orang (3,97 persen) 6. PKS 4 orang (2,27 persen) 7. PBB 2 orang (1,14 persen) 8. PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masingâ&#x20AC;?masing 1 orang (0,56 persen) 9. Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen) 10. Independen/non partai 8 orang (4,54 persen) 11. Gabungan partai 3 orang (1,70 persen). (bal/trq)

Sumber : http://goo.gl/yT0C9

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rapimnas Golkar Diundur Akhir Oktober Penulis Waktu

: Ahmad Toriq : Senin, 01 Oktober 2012 | 11:55 WIB

Jakarta Rapimnas IV Partai Golkar awalnya direncanakan digelar 18‐19 Oktober 2012. Namun pelaksanaannya kemudian diundur ke akhir Oktober. "Terjadi pengunduran saja, ke tanggal 29‐30 Oktober. Kemudian puncaknya tanggal 31 Oktober berbarengan dengan hari ulang tahun," kata Wasekjen yang juga Steering Commitee Rapimnas Golkar, Satya Yudha, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2012). Satya mengatakan pengunduran agenda itu untuk menyesuaikan dengan hari peringatan ulang tahun Golkar. Tak ada alasan khusus selain hal tersebut. "Agar bertepatan dengan peringatan saja," ujarnya. Rapimnas Golkar akan membahas sejumlah masalah strategis yang sedang dihadapi partai itu di antaranya adalah soal penjaringan nama cawapres pendamping Aburizal Bakrie. (trq/aan)

Sumber : http://goo.gl/LKsxJ

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Akun FB Stafsus Wapres M Ikhsan Kembali Dibajak Penulis Waktu

: Muhammad Taufiqqurahman : Senin, 8 Oktober 2012 | 19:43 WIB

Jakarta ‐ Dua tahun lalu, akun Facebook staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi, Prof Mohamad Ikhsan, dibajak. Beruntung pelakunya bisa tertangkap. Kini Ikhsan kembali mengalami hal serupa. Bahkan salah seorang temannya bisa tertipu puluhan juta rupiah oleh akun itu. "Hingga kini baru satu teman saya mengaku sudah mentransferkan uang," ujar Ikhsan saat berbincang dengan detikcom, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/10/2012). Menurut Ikhsan, sekitar dua tahun lalu, akun FB‐nya pernah dibajak dan pelakunya telah tertangkap. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kejadian itu kembali terulang dan mulai mengincar rekan‐ rekannya. "Teman saya ada yang kena dengan mentransferkan uang sebanyak Rp 46 juta," terangnya. Ikhsan menceritakan modus penipuannya. Bulan September lalu, akun bajakan Ikhsan berkomunikasi via facebook chatting dengan temannya. Saat itu, 'Ikhsan' mengaku sedang di luar negeri dan tidak membawa uang. Sang pelaku pun bahkan memberikan no pin BlackBerry dengan profile picture gambar Ikhsan dengan anaknya. "Dari chat di BB itu, dia (pelaku) kemudian minta uang kepada teman saya," terangnya. Setelah berhasil mentransfer, teman Ikhsan mengkonfirmasi pengiriman. Uang itu mentransfer ke Bank Mandiri atas nama Ferdi Afrian Fernan dengan nomer rekening 90000066040990.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/10/08/194302/2057671/10/akun‐ fb‐stafsus‐wapres‐m‐ikhsan‐kembali‐dibajak

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Awalnya dia mentransfer sebanyak mentransfernya sebanyak tiga kali," kata Ikhsan.

3.5

juta

dia

Ikhsan memastikan, dirinya tidak pernah lagi menggunakan akun FB tersebut. Ikhsan memang sudah melaporkan ini ke pusat FB. Namun karena kesalahan kecil tidak mengaktifkan password baru secara bersamaan, pihak FB tidak lagi mempercayai Ikhsan sebagai pemilik asli akun itu. (fiq/mok)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/10/08/194302/2057671/10/akun‐ fb‐stafsus‐wapres‐m‐ikhsan‐kembali‐dibajak

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Golkar Kenalkan Sosok Pribadi Aburizal Penulis Waktu

: Ilham Khoiri : Minggu, 14 Oktober 2012 | 00:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com ‐‐ Sebagai calon presiden untuk Pemilu 2014, sosok pribadi Aburizal Bakrie masih belum terlalu banyak dikenal langsung oleh masyarakat. Karena itu, Partai Golkar tengah memperkuat program‐program tatap muka langsung ketua umumnya itu dengan publik. "Orang masih belum begitu mengenal sosok pribadi Aburizal. Untuk itu, kami akan lebih banyak memperkenalkannya lewat tatap muka langsung," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Nurul Arifin, Sabtu (13/10/2012) di Jakarta. Sebagaimana diberitakan, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar telah menetapkan, bahwa partai itu mengusung Aburizal sebagai calon presiden untuk Pemilu 2014. Untuk itu, partai terus melakukan sosialisasi ke publik dan konsolidasi ke dalam kepengurusan partai. Nurul mengungkapkan, partainya kian mantap mencalonkan Aburizal sebagai capres untuk Pemilu 2014. Sosok ini terus diperkenalkan kepada masyarakat lewat berbagai program ekonomi kerakyatan, seperti dengan memberdayakan nelayan, petani, peternak, dan usaha kecil menengah. "Dengan program‐program itu, diharapkan sosoknya semakin dikenal," ujar Nurul. Nurul mengakui, ada beberapa letupan dalam tubuh Partai Golkar terkait pencalonan Aburizal. "Tapi, itu dinamika partai dan justru mendorong kita untuk semakin membangun kesolidan partai," katanya. Editor : Nasru Alam Aziz

Sumber : http://goo.gl/Ztdlx

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng: Beda Survei, Beda Hasil Beda sampel, beda waktu, beda hasilnya pula. Penulis Waktu

: Ismoko Widjaya, Nur Eka Sukmawati : Senin, 15 Oktober 2012 | 17:32 WIB

VIVAnews ‐ Lembaga konsultan politik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memprediksi Partai Demokrat bakal kehilangan banyak pemilih pada 2014. Sekitar 65 persen suara partai pemenang Pemilu 2009 itu diperkirakan akan pindah ke partai lain. Menurut Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng, hasil survei‐survei itu bersifat fluktuatif. Setiap lembaga, tentu menghasilkan survei yang berbeda pula. "Ada banyak survei angkanya juga berbeda‐beda. Tapi tetap jadi pembelajaran kami," kata Andi Mallarangeng di gedung DPR, Jakarta, Senin 15 Oktober 2012. Menurut Andi, survei itu merupakan refleksi dari pendapat publik. Maka itu, hasilnya pun bisa berbeda setiap waktunya. Beda sample, beda waktu, beda hasilnya pula. "Bisa lain‐lain tiap waktu. Bisa berubah‐ubah. Kalau parameternya lain, satu survei bisa berbeda dengan yang lain," kata Andi yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga ini. Kendati begitu, Andi menegaskan bahwa Demokrat tetap menjadikan hasil survei apapun sebagai pelajaran. Sebelumnya, CEO Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Grace Natalia mengatakan, sumber utama penyebab larinya suara Demokrat adalah skandal korupsi yang menimpa sejumlah kader utamanya. Kepindahan pemilih Demokrat tidak disebabkan kemarahan pemilih atas kondisi ekonomi nasional atau kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diusungnya. Sebab, persepsi atas kondisi ekonomi nasional dan kinerja Presiden secara umum positif.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/359508‐andi‐mallarangeng‐ ‐beda‐survei‐‐beda‐hasil

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Partai ini merosot 12%, hampir dua pertiganya dari hasil pemilu 2009 sebesar 21%. Golkar punya modal dasar paling baik karena angka spontannya rata‐rata kurang lebih sama dengan hasil Pemilu 2009," ujar Grace. (umi)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/359508‐andi‐mallarangeng‐ ‐beda‐survei‐‐beda‐hasil

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical: Rakyat Inginkan Golkar Memimpin kembali Penulis Waktu

:‐ : Sabtu, 20 Oktober 2012 | 11:47 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta ‐ Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, hasil survei yang menempatkan posisi Partai Golkar di tempat teratas menunjukkan masyarakat mengharapkan partai berlambang beringin ini memimpin kembali. "Rasanya seperti rakyat memimpin," kata Aburizal Bakrie Pahlawan Kalibata, Jakarta, Sabtu mengatakan saat ini rakyat kepemimpinan dari partai beringin.

mengharapkan Golkar kembali usai berziarah ke Taman Makam (21/10). Ical, panggilan Aburizal, menginginkan dan merindukan

Menurut Ical, rakyat merasakan kehidupan berjalan lebih baik saat Golkar memimpin Indonesia selama 34 tahun. Kerja‐kerja Golkar di pemerintahan maupun parlemen, kata Ical, selalu berorientasi pada rakyat. "Insya Allah Golkar memenangkan Pemilu 2014," kata Ical. Ical menjelaskan, elektabilitas tinggi yang diraih Golkar di berbagai survei bukan karena limpahan suara dari pemilih Partai Demokrat yang sedang dirudung kebimbangan lantaran partai mereka dikaitkan dengan kasus korupsi belakangan ini. "Jadi saya lihat perolehan suara Golkar bagus bukan karena kondisi jelek partai lain," kata Ical. Menurut bakal calon presiden 2014 itu, yang terpenting bagi Golkar adalah bisa meningkatkan elektabilitas mereka dari 14 persen pada Pemilu 2009 menjadi 21 persen seperti hasil survei termutakhir. "Itu pencapaian yang luar biasa," kata Ical gembira. Salah satu lembaga survei yang mencatat kedigdayaan Golkar itu adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network. Menurut survei LSI Network, 14 Oktober 2012, elektabilitas Golkar ada di peringkat teratas dengan raihan 21 persen, disusul PDI Perjuangan dengan 17,2 persen, dan Demokrat yang jeblok ke 14 persen. (ant/DOR)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/10/20/110692/Ical‐ Rakyat‐Inginkan‐Golkar‐Memimpin‐kembali

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng Lapor Kasus Hambalang ke SBY Andi mengaku telah menjelaskan hal itu dalam sebuah pertemuan. Penulis Waktu

: Ismoko Widjaya; Suryanta Bakti Susila : Minggu, 21 Oktober 2012 | 19:28 WIB

VIVAnews ‐ Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengaku telah menjelaskan persoalan kasus pusat olahraga Hambalang yang diketahuinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Andi mengatakan telah menjelaskan hal itu dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu. Namun, Andi tidak merinci dalam forum apa dan kapan waktu pastinya. "Sudah. Beberapa waktu lalu," kata Andi Mallarangeng di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu 21 Oktober 2012. Respons presiden, kata Andi, memintanya tetap bekerja menjalankan tugas sebagai menteri. "Jalankan tugas dengan sebaik‐ baiknya," kata menteri yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini. Kasus Hambalang yang dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin memang terus menyebut nama Andi Mallarangeng. Andi juga sudah berkali‐kali membantah tudingan‐ tudingan Nazaruddin. Dalam kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi itu, Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sudah berstatus tersangka. Mei lalu, Andi sudah memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa atas kasus Hambalang. Usai pemeriksaan Mei lalu, Andi membantah tudingan Nazaruddin mengenai penerimaan dana Rp20 miliar terkait kepengurusan proyek Hambalang. Bagi Andi, tudingan Nazaruddin itu tidak beralasan.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/361152‐andi‐ mallarangeng‐lapor‐kasus‐hambalang‐ke‐sby

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal Bakrie ingin bicara ke Jokowi Penulis Waktu

: Aditia Maruli : Minggu, 21 Oktober 2012 | 21:33 WIB | 4005 Views

Jakarta (ANTARA News) ‐ Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berjanji akan membicarakan persoalan para perajin di sentra industri garmen dan tas di Pekampungan Industri Kecil Penggilingan, Jakarta Timur, dengan Gubernur DKI Jokowi. "Nanti kami, Partai Golkar difasilitasi Pak Tandanan Daulay (Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Timur) akan membicarakannya dengan Jokowi. Pasti ada solusi yang lebih baik, dan mudah‐mudahan (kebijakannya) tidak berubah‐ubah lagi," kata Ketua Umum DPP PG Aburizal Bakrie saat meninjau kawasan PIK di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu petang. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah perajin mengeluhkan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada Aburizal. Di antaranya, masalah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perihal status kepemilikan tempat yang digunakan untuk produksi atau toko. Menurut Muhammad, pengurus Koperasi PIK, kebijakan Pemprov berubah‐ubah saban berganti gubernur. "Dulu, (tempat) ini statusnya sewa milik, lalu berubah jadi sewa kontrak, dan kemudian berubah lagi menjadi sewa milik," kata Muhamad. Hal itu, tambahnya, membuat para perajin/pengusaha di PIK merasa tidak ada kepastian. Masalah lain adalah ketersediaan bahan baku, yang menurut Muhammad, masih bergantung pada bahan baku impor, terutama dari Cina. "Ada bahan baku lokal, tapi harganya lebih mahal," katanya. Menanggapi hal itu, Aburizal berjanji akan memfasilitasinya dengan pihak‐pihak terkait. Perihal status kepemilikan tempat, itu adalah wewenang Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/339816/aburizal‐bakrie‐ingin‐ bicara‐ke‐jokowi

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Di atasnya Dinas, ada Gubernur. Sekarang Gubernur Jakarta adalah Jokowi," kata Aburizal. Mengenai masalah bahan baku, Aburizal mengatakan akan mempelajari terlebih dulu kebijakan nasionalnya sebab hal itu merupakan wewenang Menteri Perdagangan. Ia menyarankan para perajin merumuskan secara detail dan tertulis masalah yang berkaitan dengan hal itu. "Kalau tertulis dan detail kan nanti saya enak ngomongnya sama Pak Gita (Wiryawan, Menteri Perdagangan)," kata Aburizal. Masalah lain ialah akses permodalan. Namun, pada kesempatan itu sudah difasilitasi pertemuan antara pihak Bank BRI dengan para perajin/pengusahan di PIK. Mereka diharapkan dapat mengakses permodalan dari pemerintah lewat fasilitas Kredit Usaha Rakyat, yang salah satunya disalurkan melalui Bank BRI. (J004/N002)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/339816/aburizal‐bakrie‐ingin‐ bicara‐ke‐jokowi

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal Bakrie Says He’s Still Searching for Suitable VP Candidate Penulis Waktu

: Markus Junianto Sihaloho : October 21, 2012

Golkar Chairman Aburizal Bakrie says he is still searching for the right vice presidential candidate to run for the 2014 election, but he knows what kind of politician his running mate should be. That running mate must be a popular figure with the capability and the ability to cooperate in running the government, Aburizal said on the sidelines of Golkar’s 48th anniversary celebration in Jakarta on Saturday. Meanwhile, Priyo Budi Santoso, chairman of Golkar’s central executive board, said that the party has not made any decision yet on Aburizal’s running mate, “even when Golkar holds a leadership meeting in the near future.” “But personally I want a Javanese to run with Bakrie, who is not a Javanese,” Priyo said. “My calculation is that we will make a decision on this toward the end of 2013.” He added that potential candidates might include first lady Ani Yudhoyono and governor of Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X. Outside of the Golkar circle, however, other potential candidates are drawing bigger support with their rising popularity and public approval. The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI‐P) is likely to send its chairwoman, Megawati Sukarnoputri, to block Aburizal’s presidential ambitions. Great Indonesia Movement Party (Gerindra) chairman Prabowo Subianto will also pose a serious challenge for Aburizal. The possibility of independent candidates joining the race could also become a hurdle unless Aburizal proves to be a better candidate with the highest level of approval in voters’ perception, analysts said.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/home/aburizal‐bakrie‐says‐hes‐ still‐searching‐for‐suitable‐vp‐candidate/551467

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Popularitas Ical Stagnan Penulis Waktu

: : Minggu, 21 Oktober 2012 | 16:28 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta ‐ Survei Political Weather Station (PWS) menyebutkan, upaya meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon presiden (capres) dari Partai Golkar Aburizal Bakrie hingga kini belum mencapai hasil memuaskan. Direktur Riset PWS Marseden Marbun saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Ahad (21/10), mengatakan, popularitas Ical‐‐demikian Aburizal disapa‐‐masih tetap di bawah Jusuf Kalla. Bahkan tokoh muda Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, merangkak naik mendekati seniornya. "Berdasar survei yang dilakukan PWS terhadap tokoh‐tokoh di Partai Golkar, elektabilitas (tingkat keterpilihan) Jusuf Kalla masih menempati posisi teratas dengan 22,14 persen. Aburizal menempati urutan kedua dengan 16,35 persen," kata Marseden. Yang cukup mengagetkan adalah mencuatnya Priyo Budi Santoso ke posisi ketiga (12,24 persen). Priyo mengungguli seniornya di Partai Golkar seperti Akbar Tandjung (11,21 persen), Fadel Muhammad (9,81 persen), Agung Laksono (4,48 persen), Hajriyanto Tohari (0,46 persen), Sharif Cicip (0,09 persen). Adapun responden yang menjawab rahasia (4,39 persen) dan undecided (18,83 persen). Survei yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia ini dilaksanakan pada 7 September hingga 7 Oktober 2012. Jumlah sample 1.070 responden, yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara berjenjang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner. Ada beberapa faktor yang menyebabkan elektabilitas Ical stagnan, di antaranya persoalan lumpur Lapindo, isu perusahaan Bakrie Group yang dikaitkan dengan persoalan pajak, konflik internal Partai Golkar, maupun sentimen Jawa dan non‐Jawa.

Sumber : http://goo.gl/OLoFm

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Tingkat kesukaan responden terhadap Ical hanya 45,6 persen. Posisinya di bawah JK yang mencapai 70 persen dan Priyo (49,25 persen). Sementara tingkat kesukaan terhadap Akbar Tandjung (40,84 persen), Fadel Muhammad (35 persen), Agung Laksono (32,89 persen), Hajriyanto (23,64 persen) dan Syarif Cicip (19,71 persen). Hal ini terlihat dari hasil monitoring terhadap pemberitaan di 12 surat kabar nasional, 7 media online, dan 6 televisi. Surat kabar yang dimonitoring adalah Bisnis Indonesia, Republika, Indo Pos, Jurnas, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Sindo, Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, dan The Jakarta Post. Untuk Online, yaitu Antaranews.com, detik.com, inilah.com, kompas.com, okezone.com, tempo.com, dan vivanews.co.id. Sedang televisi yang dipantau adalah Metro TV, RCTI, SCTV, Trans TV, TV One, dan TVRI Pusat. "Pengumpulan data dilakukan 7 Oktober 2011 hingga 7 Oktober 2012," kata Marbun. Hasil monitoring atas pemberitaan media tersebut terhadap Ical, hanya 45 persen yang positif. Sedang negatifnya (22 persen), netral (27 persen) dan positif‐negatif (6 persen). Padahal pemberitaan positif Jusuf Kalla mencapai 73 persen, negative (5 persen), netral (16 persen) dan positif‐negatif (6 persen). Posisi pemberitaan terhadap Priyo Budi Santoso juga lebih baik dibandingkan Ical. Pemberitaan positif Priyo sebesar 52 persen, negatif (13 persen), netral (26 persen) dan positif‐negatif (9 persen). Menjelang Rakornas Partai Golkar, yang akan dilakukan 28 Oktober 2012, menurut dia, sebaiknya Golkar dan Ical segera mencari format yang tepat untuik menggaet pemilihnya. Pilihan strategis Ical lewat serangan udara. "Karena Ical memiliki televisi," kata Marbun. Peneliti Founding Father House, Dian Permata, mengatakan, pernyataan yang sering diungkap Ical seringkali justru membuat elektabilitasnya turun. "Sewaktu ditanya pendapatnya tentang korban Lapindo yang jalan kaki, beliau justru menjawab 'capek dong'. Ini sama sekali tidak menunjukkan awareness dan menjatuhkan elektabilitasnya," kata Dian.

Sumber : http://goo.gl/OLoFm

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Dengan kepemilikan media, lanjut Dian, semestinya Ical bisa memanfaatkannya. Dalam survei yang dilakukan PWS juga menunjukkan mulai naiknya elektabilitas figur tokoh muda Golkar, Priyo Budi Santoso. Politikus yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini menyodok posisi ketiga dalam hal elektabilitas. Mencuatnya Priyo, kata Marbun, karena tingkat popularitasnya juga tinggi. Ia menduduki posisi ketiga dengan 80,37 persen, di bawah Jusuf Kalla (95,88 persen) dan Ical (90,09 persen). Tingkat kemunculan Priyo di media, kata Marbun, bahkan paling tinggi dibanding tokoh Golkar lainnya. Frekuensi kemunculan Priyo sebesar 242 kali, yang melebihi kemunculan Ical (207 kali) dan Jusuf Kalla (107 kali). Secara umum bahkan posisi Priyo hanya di bawah Juru bicara KPK Johan Budi (1.711 kali) dan SBY (680 kali) dan Abraham Samad (606).(Ant/ICH)

Sumber : http://goo.gl/OLoFm

100

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ulil: gelar Bapak Demokrasi untuk Presiden SBY tepat Penulis Waktu

: Ruslan Burhani : Selasa, 23 Oktober 2012 20:02 WIB | 925 Views

Jakarta (ANTARA News) ‐ Ketua Pusat Pengembangan Strategi Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla mengatakan, pemberian gelar sebagai Bapak Demokrasi oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sangat tepat. "Saya rasa gelar sebagai Bapak Demokrasi sudah tepat karena Presiden SBY punya kontribusi besar untuk konsolidasi demokrasi," kata Ulil kepada ANTARA News, Jakarta, Selasa. Ia menambahkan, konsolidasi demokrasi itu disebabkan dua hal. Pertama, kata dia, Presiden SBY melakukan kontribusi dalam menegakkan pokok‐pokok dalam demokrasi. "Seperti supremasi pemerintahan sipil, berkontribusi terhadap hak‐hak sipil seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, berkeyakinan, perlindungan terhadap HAM, memberi ruang adanya kritikan‐kritikan dan memberikan kebebasan melakukan demo," ungkap Ulil. Selain itu, apa yang dilakukan oleh Presiden SBY selama menjabat juga telah membuat ekonomi menjadi lebih baik. "Demokrasi itu ditunjang oleh ekonomi. Ekonomi yang baik mampu melahirkan demokrasi yang baik pula. Presiden SBY telah menjalan keduanya," pungkas Ulil. Presiden SBY menerima penghargaan sebagai Bapak Demokrasi dari DPP KNPI. Rencananya, penghargaan akan diberikan kepada Presiden SBY pada Desember nanti. (Zul)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/340182/ulil‐gelar‐bapak‐ demokrasi‐untuk‐presiden‐sby‐tepat

101

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Isu Keberagaman Mencuat di Bunderan Hotel Indonesia Penulis Waktu

: : Minggu, 28 Oktober 2012 09:30 WIB

JAKARTA‐‐MICOM: Di Bunderan Hotel Indonesia hari ini diperkirakan lebih dari 2 ribu orang berkumpul di hari Sumpah Pemuda. Kebetulan juga itu di jatuh pada Minggu, Car Free Day. Jarak 20 meter dari Bunderan HI, di zona antara dua hotel (Grand Hyatt dan Kempinsky), terlihat kaos warna‐warni: merah, biru, kuning memenuhi jalan. Ini lambang keberagaman Indonesia. "Ini sebuah wake up call. Sejenis dering telepon untuk membangunkan orang bahwa bangsa kita tidak lagi berada di zona yang nyaman untuk masalah keberagaman,” demikian Denny JA, yang menjadi inisiator kerja bareng Civil Society untuk Indonesia Tanpa Diskriminasi. Dia mengatakan Memang ada kebebasan sejak reformasi 1998. Tapi juga semakin terjadi radikalisasi yang berbahaya bagi kelangsungan Indonesia yang majemuk. Indonesia jangan sampai menjadi bangsa yang gagal. Di samping Yayasan Denny JA yang menjadi sponsor utama, ada juga, antara lain ANBTI, SEJUK, Freedom Institute, Komunitas Salihara, Komnas Perempuan, Jurnal Sajak, Yayasan Abad Demokrasi, Moderate Muslim Society dan aneka murid SMA. Di balik lenggak‐lenggok flash mob dan senam pagi ratusan peserta, terdengar yel‐yel serius. Ratusan atribut bertaburan. Secara massal, peserta juga mengikuti komando mengikrarkan deklarasi. Semuanya berkaitan dengan dengan slogan 28 Oktober juga hari Indonesia Tanpa Diskriminasi. Atau Satu Indonesia, Indonesia Tanpa Diskriminasi.

Sumber : http://goo.gl/jVzjo

102

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Event hari minggu ini adalah puncak dan penutup dari Pekan Indonesia Tanpa Diskriminasi yang dimulai Minggu lalu, 21 Oktober 2012. Pekan dibuka dengan konferensi pers hasil riset LSI mengenai publik yang semakin tidak nyaman dengan keberagaman. Selama tiga hari kemudian, dilakukan pemutaran 5 film soal isu diskriminasi. Lima film ini mengangkat lima puisi Denny JA dalam buku Atas Nama Cinta (2012). Lima kisah cinta dan diskriminasi diterjemahkan menjadi film advokasi dengan durasi 43 menit: Romi dan Yuli dari Cikeusik (diskriminasi paham agama), Sapu Tangan Fang Yin (diskriminasi etnis). Kemudian, Minah Tetap Dipancung (diskriminasi gender), Cinta Yang Dirahasiakan (diskriminasi orientasi seksual), Bunga Kering Perpisahan (cinta beda agama). Pemutaran film dilanjutkan dengan diskusi publik, dengan pembicara antara lain: Buyung Nasution, dan Siti Musda Mulia. (*/OLâ&#x20AC;?11)

Sumber : http://goo.gl/jVzjo

103

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Golkar lirik Sri Mulyani sebagai Cawapres dampingi Aburizal Bakrie Penulis Waktu

: Aditia Maruli : Kamis, 1 November 2012 | 11:02 WIB

Jakarta (ANTARA News) ‐ Partai Golkar mengincar mantan Menteri Keuangan yang sekarang menjadi salah satu Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden mendampingi Aburizal Bakrie atau Ical. "Sri Mulyani merupakan salah seorang yang diincar dan masuk radar Partai Golkar untuk menjadi cawapres, mendampingi Ketua Umum yang maju sebagai capres," kata Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, Sri Mulyani merupakan sosok yang memiliki kredibilitas dan kapasitas yang mumpuni serta menguasai persoalan bangsa. "Sri Mulyani tokoh yang kredibel, jujur. Beliau pantas mendampingi Pak Ical untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres 2014," ujar Priyo. (Zul)

Sumber : ttp://www.antaranews.com/berita/341516/golkar‐lirik‐sri‐mulyani‐ sebagai‐cawapres‐dampingi‐aburizal‐bakrie

104

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Demokrat Terbebani Ada Nama Andi Mallarangeng di Audit BPK Penulis Waktu

:Â : Kamis, 1 November 2012 | 11:06 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta â&#x20AC;? Nama Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Alifian Mallarangeng masuk dalam audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus Hambalang. Masuknya nama Andi menjadi beban bagi Partai Demokrat. Andi yang Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. "Dengan ada nama Andi sudah pasti jadi beban (partai) karena terkait dengan persepsi pubik," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/11). Hayono meminta agar media massa ikut menjelaskan masalah itu kepada publik. Bahwa di audit investigasi BPK Tahap I itu Andi masih terindikasi melakukan pembiaran. Karenanya, kata Hayono, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menindaklanjutinya. Di sisi lain, Hayono salut dengan Andi yang menyatakan siap bertanggung jawab secara moril dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tinggal bagaimana KPK menerima bahan dari BPK," ujar anggota Komisi I DPR ini. Demokrat, ujar Hayono, menyerahkan masalah ini pada proses hukum. Partai berlambang Mercy itu meminta Andi menjalaninya dengan baik. "Audit BPK perlu dipastikan dengan hasil pemeriksaan KPK," kata Hayono.(Andhini)

Sumber : http://goo.gl/2svwx

105

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng Disorot Audit BPK, Apa Kata Demokrat Penulis Waktu

: Anggi Kusumadewi; Suryanta Bakti Susila : Kamis, 1 November 2012 | 12:22 WIB

VIVAnews – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, memuji sikap Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang menyatakan bersedia bertanggung jawab secara moral atas kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang (P3SON) yang melilit kementeriannya. “Saya salut dengan Pak Andi,” kata Hayono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 1 November 2012. Ia pun mendukung pernyataan Andi untuk siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proyek Hambalang itu. Hayono menegaskan Partai Demokrat menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan dan mendoakan yang terbaik bagi Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu. “Kami berharap Pak Andi bisa menjalani dan mengatasi hal ini dengan baik,” ujar anggota DPR itu. Meski demikian, Hayono mengakui kasus Hambalang ikut menjadi beban tambahan bagi partainya. “Sudah pasti jadi beban terkait persepsi publik. Maka, harus dijelaskan ke publik bahwa hal ini masih berupa indikasi yang perlu ditindaklanjuti KPK,” kata Hayono. Hayono menegaskan, audit investigasi BPK atas kasus Hambalang harus diperiksa silang dengan hasil pemeriksaan KPK.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/364007‐andi‐mallarangeng‐ disorot‐audit‐bpk‐‐apa‐kata‐demokrat

106

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Bantahan Menpora Audit investigasi BPK soal proyek Hambalang yang disampaikan ke DPR kemarin Rabu, 31 Oktober 2012, menyatakan “AAM selaku Menteri Pemuda dan Olahraga tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang/jasa di atas Rp50 miliar sesuai dengan Keppres 80/2003 Pasal 26, dan membiarkan Sesmenpora melampaui wewenang Menpora dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang/jasa diatas Rp50 miliar.” BPK juga menyatakan “AAM tidak melakukan pengendalian internal berdasarkan ketentuan perundangan atas pelaksanaan kegiatan di instansi yang dipimpinnya, sehingga ini berdampak pada tidak dipatuhinya ketentuan perundangan dalam hal otorisasi dan dokumentasi kejadian penting, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan P3SON Hambalang.” Terhadap penilaian BPK ini, Menteri Andi Alfian Mallarangeng kemarin secara terpisah membantah telah melakukan pembiaran. “Tentu saya tidak melakukan pembiaran. Sebagai menteri saya menjalankan tugas sebaik‐baiknya, termasuk dalam hal pengawasan. Jadi, diusut saja oleh KPK supaya jelas duduk perkaranya. Saya siap bekerja sama dengan KPK,” kata Andi Mallarangeng. (umi)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/364007‐andi‐mallarangeng‐ disorot‐audit‐bpk‐‐apa‐kata‐demokrat

107

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

LHP I BPK Selamatkan Andi Mallarangeng Penulis Waktu

: : Jumat, 2 November 2012 | 17:38 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta ‐ Laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai menyelamatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dari sanksi hukum. Namun, Presiden bisa memberi sanksi kepada Andi jika dianggap menyelahi aturan. "Audit BPK yang menghasilkan kalimat kesimpulan tindakan Wafid tanpa delegasi Andi, menunjukan seakan‐akan Andi terselamatkan. Andi hanya ditimpakan kesalahan membiarkan anak buahnya bertindak sendirian tanpa pengawasan," kata pengamat hukum pidana Oce Madril kepada MetroTV, Jumat (2/10). Menurut Oce, Andi hanya dianggap melanggar PP 60 Tahun 2008 tentang sistem pengawasan internal pemerintah. "Itu tidak ada sanksinya," tembahnya. Sementara menurut pengamat hukum tata negara Sukardi, hal itu tak berarti Andi selamat. Menurut Sukardi, dari perspektif Undang‐ undang tentang Kementerian Negara, Presiden punya kewenangan untuk menindak menteri bila menteri dianggap tidak bisa menjalankan fungsinya. "Dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf E, Presiden bisa menentukan alasan‐alasan. Di mana Presiden dapat memberhentikan seorang menteri," terangnya. Sukardi mengatakan, tindakan yang menyebabkan kerugian negara adalah pidana. "Dalam hukum pidana, siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Sehingga ketika ditanya apakah Presiden harus bertanggung jawab, Pertanggung jawaban Presiden adalah politik sebagai atasan Menteri," tegasnya.(TII)

Sumber : http://goo.gl/PsFDD

108

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal‐Sri Mulyani Ticket in 2014 Makes for Intriguing, but Unlikely, Pair Penulis Waktu

: : November 03, 2012

The Jakarta Globe ‐ Senior Golkar Party officials are divided over the notion of pairing Aburizal Bakrie, the party chairman, with former Finance Minister Sri Mulyani Indrawati for the 2014 presidential election. Fadel Muhammad, a Golkar deputy chairman, said on Friday that an earlier proposal by another deputy, Priyo Budi Santoso, that Sri Mulyani would make an ideal vice presidential candidate would not suit the party’s platform. “Sri Mulyani is clever and smart but she represents a different political stream, different from Golkar’s,” he said. “So it’s unlikely that she will be recruited [as Aburizal’s running mate].” Fadel explained that he understood why Sri Mulyani’s name was mentioned as a candidate, pointing out that as a non‐Javanese candidate, Aburizal would need a Javanese native on his ticket to appeal to the country’s biggest voting bloc. However, Fadel said he was afraid that Sri Mulyani’s orientation might not fit Golkar’s mainstream of political agenda. Earlier this week, Priyo, who is also a deputy speaker of the House of Representatives, said that Aburizal could choose Sri Mulyani as his running mate in 2014. He called the former finance minister, now a World Bank managing director, an “honest and credible” figure who understood the problems that Indonesia faced.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/home/aburizal‐sri‐mulyani‐ticket‐ in‐2014‐makes‐for‐intriguing‐but‐unlikely‐pair/553967

109

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Priyo’s statement came after the Independent People’s Union Party (SRI), which planned to nominate Sri Mulyani as its candidate in the presidential election, failed to qualify for the legislative election. Idrus Marham, the Golkar secretary general, agreed with Priyo, saying that Sri Mulyani would be on the list of potential vice preseidential picks next year. “Golkar will consider several possible candidates,” he said. He added that this particular issue would be discussed internally by the party’s leadership. The proposition of foisting Sri Mulyani onto Aburizal is not likely to go down well with loyalists of the chairman, who is widely believed to have engineered her abrupt exit from the cabinet in 2010 amid moves by Golkar legislators to pursue an inquiry into the controversial Bank Century bailout that she oversaw in 2008. In a report published by the Financial Times shortly after her departure, Sri Mulyani said her efforts to reform the economic system had been “hijacked by a number of actors in the business and political sectors.” She said the reason for her resignation was the barrage of political attacks she had to face and that “a political marriage had occurred” that would not uphold the needs of the public, and which she could not “afford to be a part of.” Fadjroel Rachman of the Anti‐Corruption Civil Society Coalition said at the time that Sri Mulyani was referring to the alliance between President Susilo Bambang Yudhoyono and Aburizal. Fadjroel added that Aburizal needed Yudhoyono to clear his companies of tax‐related legal disputes. In turn, Yudhoyono needed Aburizal to reel in Golkar’s political pressure over the Bank Century saga.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/home/aburizal‐sri‐mulyani‐ticket‐ in‐2014‐makes‐for‐intriguing‐but‐unlikely‐pair/553967

110

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

However, analysts contend that in politics there are no eternal friends or foes, only eternal interests, and and that is what is now happening. They argue that political foes across the spectrum are now moving closer to each other — not for a fight but to team up to contest the 2014 presidential election. That include the possibility of an Aburizal‐Sri Mulyani ticket. However, Golkar has reportedly written down the names of two other potential candidates — Constitutional Court Chief Justice Mahfud M.D. and Army Chief of Staff Gen. Pramono Edhie Wibowo — for possible selection next year. Golkar remains confident about its chairman’s popularity and electability despite opinion polls that have never put Aburizal on top of the list. Most opinion polls have Prabowo Subianto, a retired Army general and co‐founder of the Great Indonesia Movement Party (Gerindra), as leading the pack, while others favor former President Megawati Sukarnoputri. Another favorite is Jusuf Kalla, the former Golkar chairman. Aburizal typically comes behind these others. In recent months, younger generation leaders have called for “new faces” to contest the presidential election because they have gotten tired of seeing the same old candidates running over and over again. Metrotvnews.com conducted an opinion poll to see who were the favorite alternative candidates from the younger generation. Golkar’s Priyo came out on top. Other popular names on the list were Anies Baswedan, the rector of Paramadina University; businessman Sandiaga Uno; Corruption Eradication Commission (KPK) chairman Abraham Samad; and Puan Maharani, Megawati’s daughter and the House chairwoman of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI‐P). Other alternative candidates polling well because of their experience, credibility and good track records are Irman Gusman, the speaker of the Regional Representatives Council (DPD), and Chairul Tanjung, chairman of the National Economic Commission (KEN).

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/home/aburizal‐sri‐mulyani‐ticket‐ in‐2014‐makes‐for‐intriguing‐but‐unlikely‐pair/553967

111

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Irman is currently accompanying President Yudhoyono on state visits to Britain and Laos. His close personal ties with Yudhoyono mean he could be endorsed by the ruling Democratic Party as its candidate when the party holds its caucus next year. All these possibilities will represent a big challenge for Aburizal, therefore Golkar needs to multiply its efforts to win over voters, analysts say. In a related development, Golkar issued a 10‐point declaration on Friday to appeal to voters. This comes weeks after a report by Cabinet Secretary Dipo Alam said the party had the largest number of corrupt regional executive leaders. Among other points, the party reiterated its commitment to eradicating corruption down to its roots in the bureaucracy and in the executive, legislative and judicial branches of government.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/home/aburizal‐sri‐mulyani‐ticket‐ in‐2014‐makes‐for‐intriguing‐but‐unlikely‐pair/553967

112

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Mahasiswa Makassar Tolak Kedatangan Ical Penulis Waktu

: Faizal Wahab : Sabtu, 3 November 2012 | 12:47 WIB

Metrotvnews.com, Makassar: Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/11), menolak kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri. Ical, panggilan Aburizal, datang ke Makassar untuk menghadiri seminar di Universitas Negeri Makassar. Unjuk rasa dilakukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar. Para pengjuk rasa ini melumuri sekujur tubuhnya dengan lumpur. Hal ini mereka lakukan terkait kepedulian para mahasiswa atas musibah yang menimpa ribuan warga di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, korban lumpur Lapindo Brantas, perusahaan milik Ical. Mereka mendesak Ical bertanggung jawab penuh atas musibah lumpur Lapindo yang meredam ribuan rumahâ&#x20AC;?rumah warga. Mahasiswa menyayangkan pembayaran ganti rugi yang dibebankan oleh negara. Mahasiswa menilai, luapan lumpur Lapindo bukan bencana alam, melainkan kesalahan manusia dalam pengeboran. Selain orasi bergangtian, para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan kecaman dan protes serta penolakannya atas kedatangan Ical ke Makassar. Usai membagikan selebaran pernyataan sikap berisikan kecaman terhadap Ical, para mahasiswa menutup aksinya dengan tidur di badan jalan sebagai bentuk protes. Unjuk rasa ini tanpa ada kawalan dari aparat kepolisian.(Faizal Wahab/DOR)

Sumber : http://goo.gl/staU7

113

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Death penalty sought for Pepi Penulis Waktu

:‐ : Friday, November 04 2011 | 7:24 AM

Prosecutors are demanding the death penalty for Pepi Fernando, the alleged mastermind behind a series of mail bombs in Jakarta earlier this year and other terror attacks aimed at the President last year. “[Pepi] planned and incited others to commit acts of terrorism. The maximum punishment for this is the death penalty because he was the mastermind behind these [attacks],” prosecutor Rini Hartatie said as she read the indictment at the West Jakarta District Court on Thursday. Pepi’s alleged collaborator, Imam Mochammad Firdaus, was also tried at the same court later in the day. Prosecutors demanded a 12‐year sentence for the former TV cameraman, whose role was to document Pepi’s terrorist attacks. Pepi planned a number of terrorist attacks, including two aimed at President Susilo Bambang Yudho‐yono, the prosecution said. In the first attempt in August last year, a bomb was put near a traffic light in Cawang, East Jakarta, and was set to explode while the President’s motorcade passed. In the second attempt, which also failed, Pepi targeted the same motorcade by planting a bomb near the President’s private residence in Cikeas, West Java. The mail bombs were delivered in March, with the explosives concealed inside books and delivered to several addresses in Jakarta. The targets were Liberal Islam Network (JIL) leader Ulil Abshar Abdalla, National Narcotics Agency head Gorris Mere and musician Ahmad Dani. A police officer was badly injured while trying to defuse a bomb at JIL’s office in Utan Kayu, East Jakarta.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/04/death‐penalty‐ sought‐pepi.html

114

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Pepi then allegedly planned to bomb the Puspiptek complex in Serpong, Banten, the site of a nuclear reactor. After that, he began targeting churches, and his group planted a bomb near a church in Cakung, East Jakarta. The bomb exploded before the designated time and killed a non‐targeted scavenger. Pepi was arrested in Aceh in April, when a plan was already in motion to blow up Christ Cathedral Church in Gading Serpong, Banten. Pepi allegedly informed Imam of the plan to bomb Christ Cathedral Church, including the detonation time, while visiting the latter’s house in East Jakarta. “The defendant [Imam] intentionally facilitated terrorists by hiding information of their actions,” prosecutor Teguh Suhendro said. They were planning to film the attack and sell it to Al Jazeera, and met with Bobi, said to be a contributor for the TV channel, to share the plan. “After sharing the plan with Bobi, however, it appears that [Bobi’s] boss at Al Jazeera refused to air the attack, saying it was against humanity and journalistic ethics,” Teguh said.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/04/death‐penalty‐ sought‐pepi.html

115

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ini Komentar Ical Soal Idris Laena yang Dituding 'Minta Jatah' ke BUMN Penulis Waktu

: Rafik Maeilana : Selasa, 6 November 2012 | 16:25 WIB

Bogor ‐ Anggota BK DPR mengungkapkan politikus Partai Golkar, Idris Laena, sebagai salah satu anggota DPR yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan 'meminta jatah' ke BUMN. Ketua Umum DPP Golkar Partai Aburizal Bakrie buka suara mengenai hal tersebut. "DPP belum bisa memutuskan hukumannya seperti apa. Karena sekarang ini belum ada bukti‐bukti tentang kasus tersebut," kata Ical usai menghadiri acara makan siang bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bogor di RM Saung Mirah, Jalan Jalak Harupat, Bogor Kota, Selasa (6/11/2012). "Kita tidak boleh memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Sekarang buktinya pun belum ada. Semua orang itu dikatakan bersalah jika diputuskan (oleh pengadilan) bersalah. Jadi kita serahkan ke proses hukum," imbuhnya. "Hukum di atas politik. Kepada media massa, tolong kalau bisa jangan menghukum," tegasnya. Dalam kunjungannya ke Bogor, Ical didampingi sejumlah petinggi Partai Golkar seperti Lalu Mara, Irianto MS Syafiuddin alias Yance, Rizal Mallarangeng, dan lain‐lain. Usai beristirahat dan makan, rombongan bertolak ke sejumlah sekolah untuk memberikan bantuan dana. Selain Idris Laena, anggota BK juga menyebut politikus PDIP Sumaryoto sebagai salah satu anggota DPR yang memeras BUMN. Saat ini, BK DPR masih menelusuri laporan itu. (try/nrl)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/11/06/162547/2083510/10/ini‐ komentar‐ical‐soal‐idris‐laena‐yang‐dituding‐‐minta‐jatah‐‐ke‐bumn

116

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Garuda to promote RI investment to travelers Penulis Waktu

: Nurfika Osman : Tue, November 13 2012 | 11:16 AM

The Investment Coordinating Board (BKPM) says it will work with national flag carrier Garuda Indonesia to boost investment in Indonesia. BKPM chief M. Chatib Basri and Garuda Indonesia president director Emirsyah Satar signed a memorandum of understanding (MoU) to promote the BKPM abroad at BKPM’s office in Central Jakarta on Monday. “Investment always starts from connectivity, and, as the first airline in the country, Garuda has a strong domestic and international network. By having this partnership, we believe we can better promote the BKPM to any possible investor,” Chatib said on the sidelines of a ceremony to sign the agreement. He said that the BKPM would provide information on investment regulations and opportunities across the archipelago in Garuda’s in‐flight magazines and through the airline’s sales representatives in Abu Dhabi, UAE; Beijing, China; London, UK; Melbourne, Australia; and Tokyo, Japan, among other destinations. “We are going to provide clear and concise information about the BKPM, so that executives who are interested in investing in Indonesia have enough knowledge of what to do and where they have to go,” he said. According to the latest data from the BKPM, investment in Indonesia topped Rp 229 trillion (US$23.81 billion) in the first nine months of 2012, up 27 percent from the same period last year, he said. Chatib said the BKPM wanted to book Rp 390 trillion in investment in Indonesia in 2013, which would be up 37 percent from the Rp 283 trillion target set for 2012.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/11/13/garuda‐promote‐ ri‐investment‐travelers.html

117

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Emirsyah said that the deal would compliment the airline’s role in national development. “We will continue to support the BKPM, because the more people know about Indonesia, the more people travel [here], the more people invest,” he said. He said that Garuda would promote the BKPM through the airline’s advertisements and participation in international events, such as trade and travel exhibitions. Garuda currently operates 96 aircraft with an average fleet age of 6.23 years that fly to 31 domestic destinations and 19 international destinations. The airline is set to connect Jakarta to Auckand, New Zealand; Brisbane, Australia; and London in the third quarter of 2013.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/11/13/garuda‐promote‐ ri‐investment‐travelers.html

118

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

70 Tahun, Bakrie Jadi Kontributor Pendapatan Negara Tidak banyak perusahaan yang mampu bertahan hingga usia 70 tahun Penulis Waktu

: Antique; Alfin Tofler : Selasa, 13 November 2012 | 13:57 WIB

VIVAnews ‐ Dalam perjalanannya selama 70 tahun sejak 1942, Bakrie berkembang menjadi sebuah kelompok usaha besar. Grup perusahaan ini menjadi salah satu kontributor utama bagi pendapatan negara dan secara nyata telah berkembang menjadi aset bangsa yang penting. "Bagaimana pun, Bakrie telah menjadi aset bangsa yang penting dan kami bangga menjadi bagian dari keluarga besar Bakrie, serta turut mewujudkan cita‐cita dan harapan H. Achmad Bakrie serta para pendahulu," ujar Chief Executive Officer dan Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk, Bobby Gafur Umar, di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa 13 November 2012. Bobby yang juga menjabat sebagai ketua panitia pelaksana peringatan HUT 70 tahun Kelompok Usaha Bakrie ini mengatakan, sepanjang 70 tahun perjalanan usahanya, Bakrie telah menjadi sebuah kelompok usaha besar di Indonesia dan telah berhasil menjadi kontributor utama pendapatan negara. "Kami telah menjadi salah satu entitas bisnis penyumbang yang signifikan bagi penerimaan negara dari pajak," jelasnya. Lebih lanjut, Bobby mengatakan, tidak banyak perusahaan yang mampu bertahan dan terus berkembang hingga mencapai usia 70 tahun. Masa 70 tahun pun bukan waktu yang singkat. Selama itu, menurut dia, Kelompok Usaha Bakrie telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi puluhan ribu orang di sektor perkebunan, tambang, properti, infrastruktur, industri manufaktrur, serta telekomunikasi dan multimedia. "Karyawan kami juga sudah mencapai 70 ribu orang," ujarnya.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/367122‐70‐tahun‐‐bakrie‐ jadi‐kontributor‐pendapatan‐negara

119

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Bobby menambahkan, komitmen terhadap pembangunan bangsa ini didasarkan pada pendiri grup Bakrie, H. Achmad Bakrie yang selalu mengingatkan agar seluruh jajaran harus senantiasa peduli dan berorientasi pada azaz manfaat bagi orang lain. "Beliau mengatakan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan oleh perusahaan‐perusahaan dalam kelompok usaha Bakrie harus mendatangkan manfaat bagi banyak orang," kata dia. Bobby melanjutkan, banyak ujian yang harus dilalui oleh kelompok seperti hantaman krisis finansial yang bertubi‐tubi, kejatuhan nilai saham, dan berbagai ujian berat lainnya. "Mudah‐mudahan semua itu tidak akan menyurutkan langkah kami untuk terus maju dan berkarya bagi negeri," ujarnya. Tema "Bersama Wujudkan Cita‐cita," menurut Bobby, merupakan cerminan wujud rasa syukur atas kiprah kelompok usaha Bakrie selama 70 tahun yang telah memberi kontribusi untuk bangsa dan negara ini. "Perjalanan bangsa ini masih jauh menuju kemakmuran, kami juga mengajak semua unsur negeri di negeri ini untuk mewujudkan cita‐cita bangsa Indonesia yang belum tercapai," tuturnya. (art)

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/367122‐70‐tahun‐‐bakrie‐ jadi‐kontributor‐pendapatan‐negara

120

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Hasil Telaah BAKN juga Ungkap Keterlibatan Andi Mallarangeng Penulis Waktu

:‐ : Rabu, 14 November 2012 | 10:35 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Akutanbilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR sudah menuntaskan telaah atas audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan untuk kasus Hambalang. Dalam telaah BAKN juga mengungkap keterlibatan Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng, sehingga negara merugi sebesar Rp243,66 miliar. Anggota BAKN DPR Eva Kusuma Sundari menjelaskan, sejak vakum 2004 lalu, proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dimulai kembali usai mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharam dan Tim Asistensi mempresentasikan rencana pembangunan Proyek Hambalang di Cilangkap, yaitu di rumah kediaman Menpora Andi Alfian Mallarangeng atas permintaan politikus Partai Demokrat itu. "Atas petunjuk AAM PPPON selanjutnya dikembangkan menjadi P3SON dengan disusun kembali Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang baru di awal tahun 2010. Dalam KAK yang baru masukan AAM adalah penambahan asrama atlit senior, amphitheatre, sport extreme, dan lain‐ lain," kata Eva kepada wartawan, Rabu (14/11). BAKN menilai Menpora, mantan Sesmenpora, Kepala Biro Perencanaan Kemenpora dan Pejabat Pembuat Komitmen, secara bersama‐sama telah melakukan pelanggaran dalam menyampaikan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan. "GH Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU, dan DP Pengelola teknis Kementerian PU, secara bersama‐sama telah melakukan pelanggaran dalam memenuhi persyaratan untuk diajukan menjadi tahun jamak,"kata Eva.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/11/14/113815/Hasil‐ Telaah‐BAKN‐juga‐Ungkap‐Keterlibatan‐Andi‐Mallarangeng/1

121

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Menpora dan mantan Sesmenpora, WIM Ketua Panitia Pengadaan Kemenpora, J Anggota Panitia Pengadaan Kemenpora, BAS Sekretaris Panitia Pengadaan Kemenpora, RW Staf Biro Perencanaan Kemenpora, MA Komisaris PT MSG, AW Marketing Manager PT MSG, HAH staf PT YK, AS Direktur PT CCM, MUL Manajer Pemasaran PT CCM, AG staf PT CCM, RH staf PT CCM, RMS staf PT CCM, YS staf PT CCM, MG staf PT CCM, TS staf PT AK, AT, KS selaku staf PT AK, secara bersama‐sama telah melakukan pelanggaran dalam pemilihan rekanan proyek P3SON. Sedangkan RI Kabag Keuangan Kemenpora, TBMN selaku Kepala DK‐I PT AK, MS selaku Dirut PT DC, secara bersama‐sama telah melakukan pelanggaran dalam pencairan uang muka proyek P3SON. Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardjoj, AR Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, DPH Direktur Anggaran II Kementerian Keuangan, S Kasubdit II E Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, RH Kasie II E‐4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan AM Staf Seksi II E‐4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, secara bersama‐sama telah melakukan pelanggaran dalam menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak. Selain nama di atas, BAKN juga menemukan sejumlah penyimpangan yang melibatkan RY Bupati Bogor, SS Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, BU Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, YH Kepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor, AAAPPK kegiatan studi Amdal. Mereka dinilai secara bersama‐sama telah melakukan pelanggaran dalam penerbitan Izin Lokasi, Site Plan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan P3SON yang berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Padahal Kemenpora selaku pemohon belum melakukan studi Amdal. Ini terbukti dari DN (Direktur PT. CKS) sebagai pemegang kontrak Amdal tidak pernah melakukan studi Amdal padahal telah menerima pembayaran hak terdahulu diduga palsu. "Akibat penyimpangan dan indikasi penyalahgunaan kewenangan tersebut di atas maka terjadi indikasi kerugian Negara setidaknya sebesar Rp243.663.748.370,00 yang merupakan pelanggaran Pasal 34 ayat (1) n ayat (2) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara," ujar politikus PDI Perjuangan ini.(Andhini)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/11/14/113815/Hasil‐ Telaah‐BAKN‐juga‐Ungkap‐Keterlibatan‐Andi‐Mallarangeng/1

122

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal Mengaku Punya Strategi Khusus Menangkan Pilpres Penulis Waktu

:‐ : Rabu, 21 November 2012 21:27 WIB

Metrotvnews.com, Sukabumi ‐ Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) mengaku memiliki strategi khusus untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2014. "Saya sudah memiliki strategi untuk menang dalam pilpres tapi belum bisa kami beritahu karena masih rahasia, nantinya ditiru oleh pihak lain," kata pria‐‐yang biasa disapa Ical‐‐ di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (21/11). Menurutnya, strategi yang dilakukan saat ini masih umum untuk menarik simpati masyarakat seperti dengan cara bersilaturahim langsung dengan masyarakat. Ia juga mengungkapkan, berdasarkan hasil survei, simpatisan dirinya sudah sangat banyak dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia. "Saya yakin menang pilpres mendatang, namun untuk saat ini kami belum memilih siapa yang akan menjadi pendamping saya dan untuk koalisi dengan partai lain masih dalam mekanisme," tambahnya. Ical juga optimistis Partai Golkar dapat meraih 30 persen suara atau mendapatkan minimal 38 kursi di DPR pada Pemilu 2014. Menurutnya, saat ini Partai Golkar sudah banyak memiliki kantong suara yang tersebar hingga di pelosok daerah. "Kami yakin Golkar bisa menang karena masyarakat percaya kepada kepemimpinan figur dari partai kami, karena misi kami yaitu ingin membuat rakyat maju dan sejahtera," kata Ical.(Ant/BEY)

Sumber : http://goo.gl/jSCPe

123

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Boediono di Century Bak Andi Mallarangeng di Hambalang" Perlu dicari tahu, apakah benar Boediono yang suruh, kata Marzuki Ali Penulis Waktu

: Arfi Bambani Amri; Bobby Andalan (Bali) : Kamis, 22 November 2012 | 20:43 WIB

VIVAnews ‐ Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, menyatakan meski Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan dua orang Deputi Gubernur Bank Indonesia sebagai tersangka, namun tidak serta merta dapat dinyatakan jika Wakil Presiden Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia terlibat dalam tindak pidana korupsi bailout Bank Century. "Deputi Gubernur itu ada beberapa orang. Dari sekian banyak deputi, yang jadi tersangka dua. Posisi Gubernur BI itu di atas. Dari seluruh deputi saja belum jelas statusnya, kok sudah ke Beodiono. Kan aneh ini," kata Marzuki di Nusa Dua, Bali, Kamis 22 November 2012. Menurut Marzuki, biarkan keduanya yang telah jadi tersangka didengarkan keterangannya terlebih dahulu. "Bagaimana keputusan itu diambil, siapa yang paling berperan, apakah ini data yang dari bawah yang salah. Ada hal‐hal administrasi yang tidak bisa kita tuntut ke ranah pidana," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Marzuki mencontohkan dirinya sebagai Ketua DPR. "Saya membuat surat kepada presiden. Surat saya itu kan datangnya dari alat kelengkapan. Tidak bisa dong saya yang disalahkan hanya karena saya tanda tangan. Padahal itu (tanda tangan) karena kewajiban administratif," kata dia. "Apa yang diputuskan oleh alat kelengkapan, yang harus tanda tangan kan saya sebagai ketua. Bahwa surat itu nantinya salah, tidak bisa dibebankan ke saya. Bahwa secara moral, iya. Tidak bisa dituntut dong," kata Marzuki.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/369421‐‐boediono‐di‐ century‐bak‐andi‐mallarangeng‐di‐hambalang‐

124

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Periksa Dulu Deputi Menurut dia, jika yang menyuruh hal tersebut adalah Boediono, maka wajar jika tuduhan diarahkan kepada dirinya. "Tapi biarkan deputi itu dulu diperiksa. Kadang‐kadang itu tanggung jawab administrasi. Tapi siapa yang merekayasa itu diproses dulu. Kalau yang menyuruh Gubernur BI baru kena. Kalau yang merekayasa di bawah, Gubernur BI cuma terima laporan. Ini yang saya lihat yang menuduh ini tidak pengalaman kerja," kata Marzuki. Bagi Marzuki, kasus yang membelit Boediono sama halnya dengan kasus yang menjerat Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Mallarangeng dalam kasus mega proyek Hambalang. "Orang yang menuduh seperti itu tidak pernah di birokrasi. Tidak pernah memegang jabatan‐jabatan eksekutif. Ini tidak paham. Ada tanggung jawab pidana, ada tanggung jawab administrasi. Sama dengan Andi Mallarangeng. Dia tahu ada proyek itu. Tapi kalau dia harus tahu ada penyelewenangan di bawah, tidak bisa dong," ujar Marzuki. "Jadi dalam kasus Boediono dicek dulu. Jangan karena dia ikut tanda tangan harus tanggung jawab. Di bawah main semua. Masak iya Gubernur BI mengutak‐atik data. Saya lihat ini sudah tendensius," kata Marzuki. Ia juga menyoroti pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad. Menurut Marzuki, Abraham tersudut saat menyatakan pendapat. "Dia terpojok ditanya terus masalah Boediono. Orang menyebut Boediono aktor intelektual. Nah, dia terpojok, dia bilang, saya tidak bisa memeriksa. Ke luar kalimat itu. Jadi harus paham. Masyarakat beri penjelasan," kata Marzuki. (ren)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/369421‐‐boediono‐di‐ century‐bak‐andi‐mallarangeng‐di‐hambalang‐

125

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Calon Wapres ARB Bisa Mahfud, Sultan, Khofifah..." Pencalonan Aburizal tidak bisa diganggu gugat lagi, kata Idrus Marham Penulis Waktu

: Arfi Bambani Amri; Luqman Rimadi : Jum'at, 23 November 2012 | 18:54 WIB

VIVAnews ‐ Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan penetapan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden RI sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. "ARB adalah capres partai pemilu 2014. Sudah final, tidak ada evaluasi lagi. Sudah diputuskan Rapimnas partai, satu tingkat di bawah munas secara demokratis," ujar Idrus dalam acara Orientasi Fungsionaris Pusat Partai Golkar 2012 di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, 23 November 2012. Mengenai elektabilitas ARB sendiri, Idrus yakin akan terus naik sampai mendekati pemilihan presiden nanti. "Tidak turun, justru kami punya keyakinan, belum roadshow elektabilitasnya saja sudah naik," katanya. Mengenai beredarnya isu ada penolakan pencalonan ARB di daerah, Idrus membantahnya. "Siapa itu yang bilang? Dari pusat, DPD II sampai tingkat kelurahan dukung semua," katanya. Mengenai siapa yang akan mendampingi ARB, Idrus pun mengaku masih melihat perkembangan dalam sisa waktu yang ada. "Ada Mahfud MD, Khofifah, banyak lagi nama yang beredar. Ada Sultan juga. Masalah prioritas kita lihat perkembangan yang ada dan aspirasi rakyat," ujarnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/369683‐‐calon‐wapres‐arb‐ bisa‐mahfud‐‐sultan‐‐khofifah‐‐‐‐

126

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical: Sebelum HUT Ke‐100, Indonesia Jadi Negara Maju "Akan terjadi sebelum usia Indonesia 100 tahun," kata Aburizal. Penulis Waktu

: Anggi Kusumadewi : Sabtu, 24 November 2012 | 08:24 WIB

VIVAnews – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie hakulyakin dalam waktu dekat Indonesia akan segera jadi negara maju. Dia juga yakin, ke depannya daya saing manusia Indonesia akan bisa beradu dengan bangsa‐bangsa lain. “Saya yakin sebelum 100 tahun usianya, Indonesia sudah akan jadi negara maju. Karena itu kita satu‐satunya partai yang sudah punya visi Indonesia 2045,” kata Aburizal saat acara peringatan HUT ke‐55 Kosgoro 1957 dan Peresmian Gedung Kampus Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957 (IBI‐K57), di Jakarta, Sabtu 10 November 2012. Hadir dalam acara peresmian tersebut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan tokoh‐tokoh Partai Golkar serta Kosgoro 1957. Ical, sapaan Aburizal, mengatakan sudah tepat IBI‐K57 membuka studi informatika karena perkembangan dunia saat ini sangat pesat dan menentukan persaingan bangsa. “Dunia makin terbuka. Indonesia makin terbuka. Jika tahun 80‐an adalah persaingan antar negara, maka ke depan persaingan dilakukan oleh manusia‐manusia. Oleh karena itu manusia‐manusia Indonesia harus bisa berkompetisi dengan manusia lain di dunia,” ujar Ical. Ical mencontohkan India yang maju di bidang IT. India telah melakukan ekspor software senilai US$50 miliar, lebih besar dari ekspor migas Indonesia yang tidak sampai US$20 miliar. “India artinya mengekspor otak. Maka saya rasa tepat Kosgoro mendidik di bidang bisnis dan informatika agar kita bisa seperti India,” ujar dia.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/369753‐ical‐‐sebelum‐ hut‐ke‐100‐‐indonesia‐jadi‐negara‐maju

127

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Menurut Ical, persaingan adalah kata kunci kemajuan Indonesia ke depan. Dia sangat yakin dan optimis manusia Indonesia mampu melaksanakannya. “Kita harus optimis. Kalau kita berpikir positif, kita sudah separuh meraih kemenangan. Tapi kalau kita berpikir negatif, kita sudah separuh kalah. Maka yakinlah sebelum 100 tahun Indonesia akan maju. Mari buat sejarah dengan kemajuan di bidang informatika,” kata calon presiden 2014 itu. Sementara itu, Ketua Umum Kosgoro 1957 yang juga Menko Kesra Agung Laksono mengatakan Kosgoro akan terus membangun bangsa di bidang pendidikan. “Pendidikan ini kunci kemajuan sebuah bangsa,” ujarnya. Apalagi dalam APBN, alokasi dana pendidikan cukup besar. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta._“Selain itu kita juga bertekad memajukan ekonomi dengan pemberdayaan UMKM untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar mantan Ketua DPR itu. (Laporan: Dian Widiyanarko)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/369753‐ical‐‐sebelum‐ hut‐ke‐100‐‐indonesia‐jadi‐negara‐maju

128

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kejutan Aburizal Bakrie di "Sejuta Karya Anak Negeri" Aburizal Bakrie akan manggung bersama musisi ternama tanah air. Penulis Waktu

: Finalia Kodrati : Sabtu, 24 November 2012, 17:24 WIB

VIVAlife – Selain dimeriahkan artis‐artis papan atas Indonesia, acara peringatan HUT Grup Bakrie ke‐70 malam nanti juga akan dimeriahkan oleh penampilan Aburizal Bakrie. Rencananya pemimpin Grup Bakrie 1992‐2004 ini, akan membuat kejutan di acara bertajuk “Sejuta Karya Anak Negeri” itu. “Akan ada kejutan dari saya,” ungkap Aburizal dalam akun twitternya. Sebelumnya Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk yang juga ketua panitia pagelaran, Bobby Gafur Umar mengungkapkan pada media, Aburizal akan tampil bermain musik. Aburizal yang semasa muda suka nge‐band, dijadwalkan akan manggung bersama musisi ternama di acara tersebut. "Aburizal Bakrie dulu bermusik, dan dia akan main musik lagi setelah 40 tahun nggak main," ujarnya saat ditemui di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2012) lalu. Meski demikian Bobby belum mau mengungkapkan, bagaimana Aburizal akan tampil, dan musik seperti apa yang akan dimainkan pria berkacamata ini. Ini dibiarkan menjadi kejutan bagi penonton yang menyaksikan acara di gelar di Mata Elang International Stadium, Ancol dan akan disiarkan langsung pukul 20.30 di ANTV. “Belum tahu konsepnya akan seperti apa, dia megang alat musik apa dan sama siapa dia akan main,” ujarnya. Laporan: Dian Widiyanarko

Sumber : http://life.viva.co.id/news/read/369835‐kejutan‐aburizal‐bakrie‐di‐‐ sejuta‐karya‐anak‐negeri‐

129

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ulil: syiah‐ahmadiyah bukan penodaan agama Penulis Waktu

: Desy Saputra : Sabtu, 24 November 2012 23:24 WIB | 2283 Views

Surabaya (ANTARA News) ‐ Intelektual muda Muslim Ulil Abshar Abdalla menegaskan bahwa masalah Ahmadiyah, Syiah, dan sejenisnya hanya merupakan perbedaan tafsir agama yang tidak dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. "Saya kira, apa yang disebut penodaan agama itu lebih pada `hate speech` (syiar kebencian), karena itu kasus Ahmadiyah, Syiah, dan lainnya lebih merupaan perbedaan tafsir dan perbedaan tafsir itu bukanlah penodaan agama," katanya di Surabaya, Sabtu. Ia mengemukakan hal itu dalam workshop jurnalis bertajuk "Memberitakan Isu Keberagaman" yang diselenggarakan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), AJI Cabang Surabaya, dan The Asia Foundation yang diikuti 36 jurnalis se‐Jatim. Menurut politisi Partai Demokrat itu, pandangan yang memposisikan Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya sebagai penodaan agama karena melanggar pokok‐pokok ajaran Islam itu merupakan kriminalisasi keyakinan dan keberagamaan, sebab apa yang terjadi sesungguhnya hanya perbedaan tafsir. "Menyikapi hal itu seharusnya negara memposisikan diri sebagai pihak yang netral terhadap Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya dalam satu sisi dengan MUI, PGI, KWI, dan sebagainya dalam sisi lain, karena negara tidak boleh masuk dalam perbedaan tafsir, kecuali ada `hate speech`. Kebebasan beragama yang tergolong `hate speech` antara lain mengencingi kitab suci," katanya. Oleh karena itu, anggota DPR itu mendukung rencana para wakil rakyat untuk "menyempurnakan" UU PNPS 1/1965 yang merujuk penodaan agama pada perbedaan tafsir agama dengan UU baru yang merujuk penodaan agama pada "hate speech" (syiar kebencian).

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/345156/ulil‐syiah‐ahmadiyah‐ bukan‐penodaan‐agama

130

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Selain membedakan tafsir agama dengan "hate speech", tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) itu mengharapkan masyarakat untuk tidak menggunakan bahasa sektarian dalam menyikapi konflik bernuansa SARA, seperti kafir, murtad, sesat, dan sejenisnya. "Khususnya media massa tidaklah pantas menggunakan bahasa sektarian, karena itu sebaiknya mengganti istilah kafir atau sesat dengan kelompok yang berbeda. Penggunaan bahasa yang kabur seperti itu merupakan hal yang bijak dalam mengurangi konflik," katanya. Senada dengan itu, aktivis LBH Jakarta Asfinawati menegaskan bahwa kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama itu merupakan dua kegiatan yakni menetapkan (memilih) dan menjalankan/manifestasi (ibadah, penaatan, amalan, dan ajaran). "Kalau memilih agama atau keyakinan itu tidak dapat dibatasi dan bila dibatasi berarti melanggar HAM, namun kalau manifestasi itu bisa dibatasi, bahkan pembatasan itu pun dengan dua syarat yakni diperlukan dan dilakukan melalui hukum atau undang‐undang," katanya. Konsep HAM itu, katanya, justru melindungi orang beragama dan hal itu juga berarti melindungi agama. "Jadi, HAM itu bukan memberangus agama, karena HAM juga bukan produk Barat seperti diduga orang, sebab konsep HAM itu dirancang Komite HAM yang terdiri dari Eleanor Roosevelt (AS), Peng‐Chun Chang (RRC), Charbes Habib Malik (Lebanon), dan sebagainya," katanya. Sementara itu, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta Dewi Candraningrum meminta media massa untuk tidak terjebak dalam "memory collective" dalam memaknai sebuah kata, seperti PSK, janda, Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya. "Kalau mengikuti memory collective, maka hal itu seperti orang tidak sekolah, karena itu media massa jangan terjebak pada kata PSK tapi siapa yang mendatangkan PSK itu. Untuk kata Syiah, media massa juga jangan terjebak pada perbedaan, tapi lacaklah sejarah Syiah yang sudah lama ada dan sejak dulu tidak ada masalah," katanya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/345156/ulil‐syiah‐ahmadiyah‐ bukan‐penodaan‐agama

131

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Faisal Basri: Ical Jadi Cawapres, Indonesia Kiamat Penulis Waktu

: Nur Alfiyah : Minggu, 25 November 2012

TEMPO.CO, Jakarta ‐ Pegiat antikorupsi Faisal Basri meragukan kemampuan Aburizal Bakrie untuk memimpin Indonesia. Soalnya, Ical‐‐ sapaan akrab Aburizal‐‐belum menyelesaikan berbagai perkara yang membelitnya. "Kalau Ical menggantikan Boediono, kiamatlah Indonesia," katanya di gedung KPK, Jakarta, Ahad, 25 November 2012. Faisal mencontohkan, hingga sekarang Aburizal belum mengganti dana investasi nasabah yang ditanamkan d Bakrie Life, anak usahanya yang bergelut di bidang asuransi. Belum lagi perkara lumpur Lapindo yang sampai sekarang masih menyembur. Beban masa lalu itu yang membuat Aburizal memiliki rekam jejak yang tak mulus dalam dunia politik. "Rakyat saja dia telantarkan," ujarnya. Faisal melanjutkan, jika untuk menjadi wakil presiden saja kemampuan Aburizal diragukan, apalagi untuk menjadi calon presiden pada 2014. "Janganlah jadi wakil presiden, apalagi jadi presiden," ucapnya. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, memang telah mengukuhkan diri sebagai calon presiden pada 2014 mendatang. Dia mengklaim posisinya sebagai calon tersebut telah aman. "Kami sudah memutuskan hanya mengusung satu nama calon presiden," katanya akhir Oktober lalu.

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/faisal‐basri‐ical‐jadi‐cawapres‐indonesia‐ kiamat‐124221448.html

132

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical Inginkan Sosok Lebih Muda Jadi Pendampingnya Penulis Waktu

:‐ : Minggu, 25 November 2012

Liputan6.com, Jakarta : Keputusan Partai Golkar untuk melenggangkan Aburizal Bakrie (Ical) ke pemilihan presiden 2014 sudah bulat. Ical pun menentukan salah satu syarat bakal calon yang akan mendampinginya nanti jika terpilih menduduki posisi RI 1. "Capres tentu harus sesuai dengan cawapres. Tentu harus lebih muda dari saya," jelas Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golkar saat ditemui dalam acara Country Blast, di Central Park, Jakarta, Ahad (25/11/2012). Kepercayaan terhadap kaum muda untuk menjabat di pemerintahan saat ini seakan meningkat. Seperti halnya Mitt Romney, mantan rival Obama pada pemilihan presiden Amerika Serikat 2012 yang didampingi Jack Ryan, politisi berusia 42 tahun. Terkait nama yang akan ditunjuk sebagai pendampingnya, Ical menyatakan belum ada nama atau sosok yang bakal bersanding dengannya di pemilihan presiden 2014. (RZK)

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/ical‐inginkan‐sosok‐lebih‐muda‐jadi‐ pendampingnya‐144800095.html

133

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Shia refugees live in uncertainty Penulis Waktu

: Indra Harsaputra : Monday, November 26 2012 | 9:33 AM

The Jakarta Post ‐ Beleaguered minority Shia Muslim refugees from Sampang, Madura, East Java, are now facing further uncertainty as the local government stops supplies of their daily needs. Shiite leader Iklil Al Milal said in Surabaya on Sunday that the refugees from Karang Gayam village faced difficulties in getting food and clean water over the last month as the local administration started to cease supplies of the two without reason. Up to 274 Shia followers have been forced to take shelter at a local sports center after the majority Sunnis attacked and burned their village, homes and farm lands, killing two people on Aug. 26 — based simply on the belief that the Shia teachings were heretical. Iklil added that many refugees are distressed as husbands and wives could not lead normal lives due to the poor conditions of the camp. “We decided to stay at the refugee camp due to the absence of security for our lives,” Iklil said, adding that the refugees had been forced to use their own money to buy food and water. The refugees face a quandary as they have run out of money but can not return to their profession as tobacco farmers. Misbahah, 36, one of the refugees, hoped the displacement case could be ended as soon as possible so that she could work again as a tobacco farmer. “Karang Gayam is my birth place where my relative’s graves are located. I don’t want to be evicted from my village,” said Misbahah, who left with her husband Samsuri, 36, and son Hamam Maulidi, 3.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/11/26/shia‐refugees‐ live‐uncertainty.html

134

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

“We used to live happily without any pressure from anybody,” she said. “But the happiness is now gone. Aside from being attacked, we have also been forced to convert as our belief is said to be heretical.” The Shia Muslims met with the House of Representatives in Jakarta last week, hoping the lawmakers would help them deal with their problems. However, the lawmakers answered their requests for aid with ethnic slurs and indifference. Coordinator of the Surabaya office of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) Andy Irfan said that without a solution from the government, which was in line with their will, they would further face difficulties in ending the Shia refugee problem. The only solution offered declares that Shia followers must be relocated and moved away from Sampang, he said. Young Muslim intellectual Ulil Abshar Abdalla said on Sunday that the problem with Ahmadiyah, Shia and the like consisted mainly of differences in interpreting religious teachings that could not be categorized as desecration. “I think what is said to be a religious desecration simply constitutes hate speech,” he said. As a member of the House of Representatives, Ulil supported a plan to revise Law No. 1/1965 on religion desecration linked to different interpretation of religions with a new law on religious desecration on hate speech. Thousands of members of the Indonesian Ahlul Bait Association (IJABI), which represents minority Shia Muslims, observed Asyura Day peacefully in Bandung on Saturday. IJABI executive Samsudin Baharudin said dozens of Islam Defenders Front (FPI) members arrived at the Lucky Star Convention Hall, where the Asyura commemoration took place, and demanded that the Shia community call off the meeting. IJABI members ignored the FPI members and continued with the commemoration.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/11/26/shia‐refugees‐ live‐uncertainty.html

135

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Samsudin said IJABI members in Bandung were lucky to be able to celebrate Asyura without widespread rejection from the local community. According to him, IJABI members in several cities were barred from commemorating Asyura. Muslims celebrate Asyura Day on the 10th day of the first month of the Islamic calendar to commemorate the death of Imam Hosein, Prophet Muhammad’s grandson and the third imam of Shia who was killed during the battle of Kerbala.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/11/26/shia‐refugees‐ live‐uncertainty.html

136

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kalla Bakal Gembosi Aburizal? Penulis Waktu

: Aryani Kristanti; Nur Alfiyah : 27 November 2012 | 07:28 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono menilai wacana pencalonan Jusuf Kalla sebagai pendamping Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden 2014 berpotensi menggoyang elektabilitas Aburizal Bakrie. Agung menilai popularitas Kalla masih cukup tinggi di kalangan kader Golkar. "Kalla mantan Ketua Umum Golkar. Pasti akan berpengaruh terhadap pencalonan Aburizal Bakrie," kata Agung Senin 26 November 2012. Sebelumnya, Ketua PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan partainya mempertimbangkan menyandingkan Megawati dengan Jusuf Kalla dalam Pemilihan 2014. Kalla mengaku sepaham dengan penyandingan tersebut. Agung belum tahu persis rencana Kalla maju kembali dalam pemilihan umum. Sejauh ini, Kalla juga belum mendeklarasikan pencalonannya. Rapat Pimpinan Nasional Golkar awal Juli lalu memutuskan Aburizal sebagai calon presiden tunggal. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menilai potensi Megawati‐Kalla menggembosi Aburizal cukup besar. Apalagi, sejumlah hasil survei menempatkan keduanya jauh lebih tinggi ketimbang Aburizal. Siti menilai Kalla sebagai mantan bos Golkar juga mampu mendulang suara dari para kader partai itu. »Pasangan Mega‐ Kalla bisa melesat seperti Yudhoyono‐Kalla pada 2004,” kata Siti. Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutardjo mengatakan partainya tak akan mengubah pencalonan Aburizal dalam Pemilihan 2014. Kalaupun Kalla dicalonkan partai lain, »Itu hak dia,” kata Cicip.

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/kalla‐bakal‐gembosi‐aburizal‐ 233215149.html

137

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Peluang Aburizal di Survei Opinion Leader LSI Ketua MK Prof. Dr. Mahfud MD mendapat skor tertinggi. Penulis Waktu

: Arfi Bambani Amri; Syahrul Ansyari : Rabu, 28 November 2012 | 16:09 WIB

VIVAnews ‐ Dari lima pertanyaan yang diajukan Lembaga Survei Indonesia mengenai 223 opinion leader, belasan nama tokoh muncul sebagai figur calon presiden. Bagaimana dengan calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dr. Kuskridho Ambardi menerangkan nama Aburizal termasuk yang ditanyakan dalam survei. "Ical mendapat skor di bawah 60," kata Dodi‐‐nama panggilan Kuskridho‐‐di Jakarta, Rabu 28 November 2012. Dodi menjelaskan, dari sisi kapabilitas, Ical‐‐panggilan Aburizal‐‐ dinilai lumayan. "Tapi, dari aspek akseptabilitas, Ical dinilai responden rendah," kata Dodi. Akan tetapi, Dodi menekankan survei opinion leader ini bukan untuk mengetahui elektabilitas calon, tapi hanya untuk mengetahui kualitas tokoh‐tokoh. "Kenapa pakai survei opinion leader? Karena mereka lebih tahu informasi. Kalau publik (responden umum) yang mereka tahu adalah tokoh‐tokoh yang sering muncul di media," kata pengajar di Universitas Gadjah Mada itu. Dari empat kategori yang ditanyakan itu, Mahfud MD dinilai paling tinggi skornya yakni 79. Posisi berikutnya adalah Jusuf Kalla 77, Dahlan Iskan 76, Sri Mulyani Indrawati 72, Hidayat Nur Wahid 71, dan Agus Martowardojo 68. Jumlah responden survei ini 223 orang, di mana 194 orang di antaranya bersedia dipublkasikan namanya sebagai responden atau penilai. Di antara yang bersedia dipublikasikan namanya adalah Pemimpin Redaksi tvOne Karni Ilyas, pengacara Todung Mulya Lubis, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Syafii Maarif. (ren)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/370851‐peluang‐aburizal‐ di‐survei‐opinion‐leader‐lsi

138

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Entrepreneurship Could Be Genetic, But DNA Is Not Everything Penulis Waktu

: Brandon Chia : November 29, 2012

Some things do run in the family. We have families of musicians (Koes Plus, the late jazz musician Jack Lesmana and his son Indra), families of doctors (the family of the late Prof. Sudjono Djuned Pusponegoro), or families of politicians (Sukarno and Megawati Soekarnoputri). The same goes with entrepreneurs. We have children of Indonesian tycoons running their family businesses: Eric Oei Kang (grandson of tycoon Eka Tjipta Widjaja), Anthony Salim (son of Sudono Salim), Michael Joseph Sampoerna (the youngest of the Sampoerna family), Anindya Bakrie (eldest son of Aburizal Bakrie), and Luckyto Wanandi (second son of Sofjan Wanandi), just to name a few. Does this mean that one has to be born of "entrepreneurial lineage" in order to be one? This question was recently addressed by a scientific study co‐directed by Scott Shane, a professor of Entrepreneurial Studies at Case Western Reserve University in Cleveland, USA. Shane and his colleagues found that entrepreneurial tendencies – including the ability to recognize business opportunities – were estimated at 48 percent heritable or related to genetic factors. They went as far as to say that 10 to 15 years from now genetically advantaged entrepreneurs may even be identified through DNA testing or psychological surveys. However, while it certainly helps to be born of entrepreneurship lineage, these are actually inherent personality traits that make people different. Anyone with children can tell you that within a year, they can see certain attributes exhibited by their kids which vary from child to child.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/blogs/entrepreneurship‐could‐be‐ genetic‐but‐dna‐is‐not‐everything/558676

139

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Traits such as being more likely to take risks (jumping from beds or chairs), persistence (never giving up when trying to solve puzzles), the ability to learn, improve and evolve (3 stars on Angry Birds as opposed to 1), imagination (creating new interpretations from their toys or games), and being open to new experiences (daring to try new things) can easily be interpreted as entrepreneurial characteristics. But this doesn’t necessarily mean that such a child will be an entrepreneur when they grow up. This view is collaborated by prominent businessman and entrepreneurship advocate Ciputra, who in an interview with Sarah Lacy, the author of "Brilliant, Crazy, Cocky: How the Top 1% of Entrepreneurs Profit from Global Chaos," said that while he believes most kids start out naturally entrepreneurial just by the fact that they are curious and have not learnt the meaning of fear, they need either a parent, a society or a school to encourage that feeling. Without the right encouragement and environment, these tendencies may die before they reach maturity. Similarly, in an Ernst & Young report released in 2011, "Nature or Nurture: Decoding the Entrepreneur," Maria Pinelli, the Global Vice Chair Strategic Growth Markets explained that "entrepreneurial leaders are defined as much by their early business experience, cultural background and external environment as they are by any innate personal characteristics. Nurture not nature does appear to be more important in shaping the entrepreneurial mindset." On the flip side, not all entrepreneurs are lucky enough to be born in a supportive environment where parents have set an example or encourage them to do so. In fact, many entrepreneurs have created business empires out of a drive to get out of the poverty cycle. Li Ka‐ shing, Hong Kong’s richest man, is one such example. Born as a teacher’s son, Li's father passed away early on and he had to shoulder the responsibility of his family. He labored in a plastics manufacturing factory at the age of 15, learning the ropes of the business, and at the age of 22, managed to gather enough funds from family, friends and contacts to start his own factory making plastic flowers. A foray into real estate early on during the 1967 crisis gave him the opportunity to purchase large pieces of property at a low price, resulting in the start of his business empire.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/blogs/entrepreneurship‐could‐be‐ genetic‐but‐dna‐is‐not‐everything/558676

140

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Entrepreneurs as such are a curious breed. They may come from very diverse backgrounds, be born in nurturing environments or have a great motivation to want to succeed in life. Some paths are opportunistic – others are calculated risks. Not all succeed. But if there are common traits in those entrepreneurs who have been successful, it is persistence, passion and the inability to accept "No" for an answer. If you decide to take the risk and walk the path of entrepreneurship, then you have as good a chance as anyone else in succeeding. It just depends on how many falls you will need and how many times you will pick yourself up before you start running.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/blogs/entrepreneurship‐could‐be‐ genetic‐but‐dna‐is‐not‐everything/558676

141

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal Bakrie Terlempar dari Daftar 40 Orang Terkaya di Indonesia Penulis Waktu

: : Jumat, 30 November 2012 | 14:01 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta ‐ Harta orang kaya se‐Indonesia naik 4 persen dibanding tahun lalu. Hal itu terungkap dalam rilis daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Yang menarik Aburizal Bakrie dan keluarga tidak lagi masuk dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Majalah Forbes edisi akhir tahun 2012 menyebut, kekayaan dari 40 orang kaya Indonesia jika digabungkan mencapai 88,6 miliar dolar atau sekitar Rp850 triliun dalam kurs Rp9.600 per dolar. Terdapat empat orang kaya baru yang masuk daftar majalah Forbes. Di antaranya Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, Alexander Tedja, Sudhamek, dan Eddy Kusnadi Sariatmadja. Daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Forbes ini sempat mengagetkan. Pasalnya, sejumlah nama mengalami kemerosotan kekayaan dan bahkan terlempar dari dalam daftar 40 orang terkaya, seperti Aburizal Bakrie dan keluarga yang tidak lagi menempati 40 besar. Kebanyakan sejumlah pengusaha mengalami penurunan kekayaan akibat merosotnya harga batubara dan anjloknya permintaan batubara dari China. Pengusaha yang mengalami penurunan kekayaan di antaranya Low Tuck Kwong, Sandiaga Uno, dan Samintan.(DNI)

Sumber : http://goo.gl/vvjVn

142

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Reformasi III Penulis Waktu

: A. Lin Neumann : Friday, November 30 2012

There is surely nothing columnists and consultants love to do more than speculate on presidential politics, whether in Indonesia or any other democracy. It is great fun to kick around scenarios and prospects, and in Jakarta, the pace of speculation is increasing about who will succeed President Susilo Bambang Yudhoyono in 2014 and what it will take to make a run. In the process, the conventional thinking has been turned on its head in recent months because of two factors: the continued strength of retired General Prabowo Subianto’s bid for president under his Great Indonesia Movement (Gerindra) Party, and the earthquake caused by the election of Joko “Jokowi” Widodo as governor of Jakarta. In both instances, the political old guard has been surprised and in some cases alarmed by a process that no longer seems so easy to control. About a year or so ago, I was in a meeting with a senior Indonesian newspaper editor who knows his way around the cynical confines of Indonesian politics. He confidently expressed the opinion that it was virtually impossible for anyone other than Aburizal Bakrie, Megawati Sukarnoputri or some other suitably old elite name to become president in 2014. “There can be no new face until 2019,” he said. At the time, most people seemed to agree with this rather dismal view that aging Suharto‐era political warhorses could not be unseated because of the dominance of the three major parties – Aburizal’s Golkar Party, Megawati’s Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI‐P) and Yudhoyono’s Democrats. How quickly things are changing. A rising tide of scandal has dirtied the Democrats, perhaps irrevocably, with some of their young stars more worried about facing jail time than the voters anytime soon. Aburizal’s poll numbers remain consistently low and Megawati is as unexciting to the public as ever despite the core of support she has based on her father’s name. Prabowo, an old face who seems new, is the current beneficiary of public yearning for change.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/columns/reformasi‐iii/559036

143

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

As much as anything, the voters’ mood seems best expressed by the Jokowi phenomenon — this is a democracy, so why can’t an outsider break the mold? In retrospect, it seems obvious that Jokowi was the guy to beat — he seemed clean, he had fresh ideas and he excited people. PDI‐P and Gerindra made the right bet and Jakarta’s voters responded. What were the Democrats and Golkar thinking when they backed a stale incumbent? Did they forget it was an election? What we may be witnessing as 2014 approaches is the start of Reformasi III, a time for the Indonesian public to demand something more than the same old thing. Reformasi I was the period from 1998 to 2004, which was marked by crisis but also relief that Suharto was gone and hope for a better future. The Yudhoyono era is Reformasi II, a period of stability and relative calm that has allowed the country to post healthy economic growth and attract attention as a success story. By 2014, however, it will have been 16 years since Suharto stepped down in 1998, and there is a palpable sense that something new is needed to address corruption, intolerance, income disparity and other issues. A survey of opinion leaders and political experts conducted by the Indonesian Survey Institute (LSI) and released this week said the top three candidates on the basis of both public appeal and competence are former Vice President Jusuf Kalla, outgoing Constitutional Court Chairman Mahfud M.D. and State‐Owned Enterprises Minister Dahlan Iskan. Others in the top ten are former Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, current finance chief Agus Martowardojo, Trade Minister Gita Wirjawan and business tycoon Chairul Tanjung, along with a few old faces. What the LSI list suggests, with half the top ten coming from the ranks of non‐politicians (and non‐generals), is that there is an opportunity here for the major parties, which almost certainly will dominate the House elections and the process because the rules are written in their favor, to give the public some fresh choices — and a real election — in 2014. To do otherwise would be to misread the moment.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/columns/reformasi‐iii/559036

144

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Services ‘key’ to avoiding middle‐income trap Penulis Waktu

: : Sat, December 01 2012 | 9:49 AM

Top government officials have agreed that Indonesia must develop the service sector if the country wants to avoid the middle‐income trap, a situation that many international analysts fear might hinder Indonesia’s objective to sustain its robust economic growth in the long run. Trade Minister Gita Wirjawan believed that Indonesia would not fall into a middle‐income trap if the country remained committed to allocating huge funds in education, which is the basis of the developing service sector. “I’m not worried. We have ample fiscal space to allocate funds to education. Such an investment is necessary for the development of our human resources,” he told reporters Friday during a discussion on the development of Indonesia’s service sector held by the Indonesian Employers Association (Apindo). The middle‐income trap is a situation where an emerging economy, after enjoying a period of rapid economic growth, sees a stagnating gross domestic product (GDP) expansion due to soaring labor costs and decreasing productivity, with its citizens’ income “trapped” in the middle level and fails to climb up to the high‐income level. During the discussion, Gita highlighted the importance for Indonesia to boost the share of the service sector in the economy if the country wanted to rise in status. The developing service sector was especially necessary for Indonesia as preparation measures for the upcoming free labor movement in 2015, during which the integration of Southeast Asian countries under the ASEAN Economic Community (AEC) would take effect, he added.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/01/services‐key‐ avoiding‐middle‐income‐trap.html

145

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Gita’s views were echoed by his successor on the Investment Coordinating Board (BKPM), M. Chatib Basri, who argued that Indonesia offered vast investments opportunity in the service sector. With its growing consumer classes, Indonesia should be an attractive market for investments in the health and education sectors. “With hospitals, for example, rather than spending money in Singapore, Malaysia, why don’t we have joint investment here? The same idea goes with education. For example, the [University of] Nottingham and Monash [University] opened campuses in Malaysia,” said the BKPM chairman. The trade minister said that the service sector accounted for 50 percent of Indonesia’s GDP, with part of the percentage coming from unskilled workers in sectors such as construction. The percentage fared relatively low compared to Singapore, whose service sector accounted for 75 percent of its GDP, Gita added. “The problem in developing the service sector [in Indonesia] lies in the regulations,” Edimon Ginting, deputy country director of Asian Development Bank (ADB), said. Edimon said Indonesia was the fourth‐most restrictive country in terms of barriers against liberalization in service sector trade, lagging behind India, Pakistan and China, according to ADB’s report published in October. (sat)

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/01/services‐key‐ avoiding‐middle‐income‐trap.html

146

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Golkar‐PPP Resmikan Chairuman‐Fadly untuk Pilkada Sumut Aburizal Bakrie dan Suryadharma Ali langsung datang ke Medan. Penulis Waktu

: Arfi Bambani Amri; Harry Ondo Saragih : Minggu, 2 Desember 2012 | 17:10 WIB

VIVAnews ‐ Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera utara, Chairuman Harahap dan Fadly Nurzal. Deklarasi ini dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PPP Suryadhama Ali. Selain mereka, juga hadir Ketua DPD Golkar Sumut Andi Ahmad Dara dan Wakil Ketua Umum Golkar Cicip Sutarjo. Deklarasi ini digelar di lapangan Pasar V Marelan, Medan Utara, Minggu 2 Desember 2012. Dalam deklarasi pasangan untuk pilkada 7 Maret 2013 ini, ribuan orang yang berbondong‐bondong datang ke lokasi meneriakkan yel‐yel kemenangan bagi pasangan CH‐Fadly. "Chairuman Fadly untuk Sumut satu." Dalam kesempatan itu, CH‐Fadly mengusung slogan 'Pembangunan dimulai dari desa'. Chairuman berharap Sumut akan menjadi daerah yang berkembang pesat dengan pembangunan yang merata, sesuai rencana pembangunan jangka panjang yang diprogramkan oleh pemerintah Indonesia. Dia juga mengungkapkan niatnya menjadi pemimpin Sumut dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dan daerah agar lebih berkembang. "Pembangunan harus di mulai dari desa. Selama ini masih banyak desa yang tertinggal di Indonesia ini, termasuk di Sumut," kata Chairuman.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/371766‐golkar‐ppp‐ resmikan‐chairuman‐fadly‐untuk‐pilkada‐sumut

147

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Salah satu contohnya, jalanan di Sumut ini semua masih peninggalan Belanda. Dari ibukota Medan ke daerah‐daerah harus memakan waktu lama karena jeleknya infrastruktur jalan dan lainnya. Misalnya dari Medan menuju Tapanuli Selatan, harus ditempuh selama 12 jam perjalanan. "Tentunya ini berdampak banyak bagi daerah," ujar Chairuman. Masyarakat yang menghadiri acara ini juga dihibur oleh berbagai sajian acara, seperti musik, tarian, pantun, dan hiburan rakyat Sumut. (umi)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/371766‐golkar‐ppp‐ resmikan‐chairuman‐fadly‐untuk‐pilkada‐sumut

148

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Abaikan Survei LSI, Golkar Riau Tetap Dukung Pencapresan Ical Penulis Waktu

: Chaidir Anwar Tanjung : Senin, 03 Desember 2012 | 13:57 WIB

Pekanbaru ‐ Aburizal Bakrie alias Ical tak masuk capres populer versi LSI. Pun begitu, DPD Golkar Riau tetap memberikan dukungan. "Jangan terlalu percaya lembaga survei, belum itu hasilnya benar. Jadi kami tidak menghiraukan hasil survei yang menyebut Pak Ical tidak populer," kata Ketua DPD Golkar Riau, Annas Maamun disela‐sela persiapan pelantikan pengurus Golkar Riau, Senin (3/11/2012) di Kantor Golkar Riau, Jl Diponegoro, Pekanbaru. Menurut Annas, hasil survei yang tidak menyebutkan Ical sebagai capres tidak populer dibanding yang lain, bukanlah hasil mutlak yang layak dipercaya. Sebab, kata Annas, banyak juga lembaga survei yang bekerja sesuai dengan keinginan pemesannya. "Jangan terlalu percaya soal itu. Internal kita juga melakukan survei, dan hasil Pak Ical masih layak untuk maju sebagai capres," kata Annas. Pihaknya DPD Golkar Riau tidak ambil pusing soal hasil survei itu. Sampai batas waktu yang telah ditentukan nanti, kata Annas, pihaknya masih akan melakukan sosialisasi ke kader Golkar di Riau. Terlebih Riau selama ini sebagai satu di antara wilayah di Sumatera sebagai kantong Golkar. "Kita tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Ical. Sosialisasi ke seluruh kader dan pengurus Golkar tetap akan kita laksanakan sepanjang tidak ada perubahan," kata Annas. LSI melakukan survei pada bulan November 2012. Jumlah responden sebanyak 223 opinion leader, 178 orang dipublikasikan namanya sebagai responden atau penilai. Setiap tokoh yang disurvei dinilai dengan sejumlah ukuran kualitas personal. Penilaian tiap item dengan skor antara 1‐100.

Sumber : http://goo.gl/XqNCB

149

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

5 Indikator kualitas personal yang dipertanyakan adalah penilaian bahwa tokoh bisa dipercaya, satu dalam kata dan perbuatan; tidak pernah melakukan atau diopinikan pernah melakukan KKN; tidak pernah melakukan atau diopinikan melakukan tindakan kriminal; diyakini mampu memimpin negara dan pemerintahan; dan dapat dipercaya mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan yang berbeda. Berdasarkan kualitas personal tokohâ&#x20AC;?tokoh dengan nilai 60 atau lebih (lulus) menurut opinion leader adalah: 1. Mahfud MD 79 2. Jusuf Kalla 77 3. Dahlan Iskan 76 4. Sri Mulyani 72 5. Hidayat Nurwahid 71 6. Agus Martowardojo 68 7. Megawati Soekarnoputri 68 8. Djoko Suyanto 67 9. Gita Wirjawan 66 10. Chairul Tanjung 66 11. Endriartono Sutarto 66 12. Hatta Rajasa 66 13. Surya Paloh 64 14. Pramono Edhie Wibowo 64 15. Sukarwo 63 16. Prabowo Subianto 61 17. Puan Maharani 61 18. Ani Yudhoyono 60

(cha/try)

Sumber : http://goo.gl/XqNCB

150

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical: Dana Rp 170 Triliun Subsidi BBM Dinikmati Orang yang Tak Berhak Penulis Waktu

: Rista Rama Dhany : Selasa, 4 Desember 2012 | 14:20 WIB

Jakarta ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan mayoritas anggaran BBM subsidi yang diberikan pemerintah Rp 240 triliun per tahun tidak tepat sasaran karena dinikmati kalangan menengah atas (mampu). "Harga Migas khususnya harga BBM subsidi sebenarnya merupakan kebijakan subsidi yang diberikan kepada produk tidak tepat sasaran," kata Ical sapaan akrabnya, di DPP Partai Golkar dalam Diskusi Publik Seri ‐VI dengan tema "Masa depan pengelolaan Migas Nasional Paska Keputusan Mahkamah Konstitusi, Selasa (4/12/2012). Menurut Ical, subsidi pada produk mengakibatkan penggunaan BBM terlalu dinikmati orang‐orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi yaitu kalangan menengah atas. "Subsidi pada produk (subsidi terhadap BBM) ternyata menyebabkan penggunaan BBM terlalu banyak dinikmati orang‐orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi BBM yakni kalangan menengah ke atas," tegas Ical. Dikatakan Ical, ada beberapa pendapat yang menyebutkan subsidi BBM tidak tepat sasaran mencapai 72% ada pula yang menyatakan hingga 95%. "Jika 70% saja kita ambil subsidi BBM tidak tepat sasaran maka dari Rp 240 triliun total subsidi BBM, artinya Rp 170 triliun dinikmati orang yang tidak berhak menikmati BBM Subsidi," katanya.

(rrd/hen)

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/12/04/142017/2109008/4/ical‐ dana‐rp‐170‐triliun‐subsidi‐bbm‐dinikmati‐orang‐yang‐tak‐berhak

151

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kalla vows to remain loyal to Golkar Penulis Waktu

: : Tue, December 04 2012, 4:00 PM

Former vice president Jusuf Kalla said on Monday that he would remain in the Golkar Party, whether or not he ran on a presidential ticket paired with Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI‐P) chairwoman Megawati Soekarnoputri in 2014. Kalla, who has been named one of the most popular presidential candidates by analysts, said he would respect Golkar’s support for the presidential bid of Aburizal “Ical” Bakrie, who serves as the party’s chairman. “I will always be in Golkar. If Aburizal’s candidacy is backed by Golkar, let it be,” Kalla, who is currently chairman of the Indonesian Red Cross (PMI), said after a meeting at PMI headquarters in Jakarta. Political experts have suggested that Kalla’s intention to run on the lower half of the ticket with Megawati might harm Golkar’s presidential aspirations under Aburizal, whose reputation has been shattered by mismanagement of an environmental disaster and financial shenanigans. The former vice president, however, asserted that he was still mulling whether to run for office with Megawati, the nation’s first woman president who served from 2001 to 2004. “In politics, everything is possible. I have always had a good relationship with Bu Mega,” the 70‐year‐old politician told reporters, adding that he would announce his decision next year. Analysts have predicted that Megawati and Kalla could be a leading pair in the upcoming election. The Indonesian Survey Institute’s (LSI) latest study named Kalla among the most popular presidential candidates, along with outgoing Constitutional Court Chief Justice Mahfud MD.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/04/kalla‐vows‐ remain‐loyal‐golkar.html

152

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

The opinion poll held between January and May 2012 found that a staggering 80 percent of 223 respondents praised Kalla’s risk‐taking and firm and decisive leadership. Megawati was seventh in the survey, garnering a favorable impression from 68 percent of respondents. (yps/swd)

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/04/kalla‐vows‐ remain‐loyal‐golkar.html

153

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal: Kasus Nikah 4 Hari Bupati Garut Tak Wajar Soal sanksi bagi Aceng biar menjadi urusan Menteri Dalam Negeri. Penulis Waktu

: Mohammad Adam : Selasa, 4 Desember 2012 | 16:19 WIB

VIVAnews ‐ Meski belum mempelajari secara seksama, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menilai tindakan Aceng Fikri, Bupati Garut yang menikahi Fani Oktora secara siri dan cerai empat hari kemudian, adalah tidak wajar. "Saya belum melihat (kasusnya), tapi kalau menikah empat hari memang tidak wajar," ujar Aburizal kepada wartawan seusai menjadi narasumber utama dalam diskusi bertajuk Masa Depan Pengelolaan Migas Nasional Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi di kantor pusat Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2012. Aceng memang tercatat sebagai kader Golkar dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Meski Begitu, menurut Aburizal, partainya belum mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada Aceng terkait masalah pernikahan sirinya yang menjadi sorotan luas masyarakat itu. Jika memang diperlukan sanksi hukum kepada Aceng, menurut Aceng, itu merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri, bukan pimpinan Partai Golkar. Sebab tindakan Aceng itu telah menciderai citra jabatannya sebagai pejabat penyelenggara negara, yakni kepala daerah, bukan sebagai kader partai. "Atasannya (Aceng Fikri) bukan Golkar, tapi Mendagri. Jadi, itu urusan Mendagri, bukan Golkar." Dalam hal kapasitas Aceng sebagai kader pun, ujarnya, Partai Golkar tidak memiliki kewenangan apa pun, sebab itu menyangkut urusan pribadi. "Itu masuk (urusan) pribadi, tidak bisa ditegur (Partai Golkar)," pungkasnya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372379‐aburizal‐‐kasus‐ nikah‐4‐hari‐bupati‐garut‐tak‐wajar

154

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Meski dulu Aceng maju di Pemilukada Garut lewat jalur independen, namun ia kemudian masuk Partai Golkar dan kini menjadi kader partai beringin itu. Partai Golkar bahkan sempat berencana mengusung kembali Aceng pada Pemilukada Garut tahun depan.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372379‐aburizal‐‐kasus‐ nikah‐4‐hari‐bupati‐garut‐tak‐wajar

155

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Ical Minta Pemerintahan SBY Ganti Subsidi BBM Jadi BLT Penulis Waktu

: Rista Rama Dhany : Selasa, 4 Desember 2012 | 16:27 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai subsidi BBM tidak tepat sasaran karena justru banyak dinikmati kalangan menengah atas. Untuk itu dia menyarankan pemerintahan SBY mengubah subsidi BBM menjadi subsidi langsung atau BLT (bantuan langsung tunai). "Subsidi pada produk atau subsidi BBM terang tidak tepat sasaran, bagaimana caranya agar tepat sasaran subsidi BBM ini diganti dengan subsidi langsung," ucap pria yang akrab disapa Ical ini dalam sambutannya dalam Diskusi Publik Seri VI di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (4/12/2012). Menurut calon presiden dari Partai Golkar ini, subsidi langsung merupakan program yang dianggap berhasil pada saat dirinya menjadi Menteri Koodinator Kesejahteraan Rakyat. "Bagaimana caranya untuk subsidi langsung, pada saat saya jadi Menko kita berhasil membuat subsidi kepada masyarakat miskin yang jumlahnya 18 juta kepala keluarga," ujarnya. Apalagi, ujar Ical, 70% subsidi BBM salah sasaran dari total Rp 240 triliun. Ini artinya, Rp 170 triliun tidak tepat sasaran. "Jika dana Rp 24 triliun saja digunakan untuk subsidi pendidikan, maka sudah dapat menggratiskan biaya sekolah selama 12 tahun masa belajar," cetus Ical.

(rrd/dnl)

Sumber : http://goo.gl/bZiAD

156

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Akbar: Sultan HB X Pasangan Ideal Aburizal Ketokohan Sri Sultan HB X tidak hanya di DIY, tapi juga nasional. Penulis Waktu

: Mohammad Adam; Daru Waskita (Yogyakarta) : Selasa, 4 Desember 2012 | 16:55 WIB

VIVAnews ‐ Sejumlah nama disebut‐sebut cocok untuk mendampingi sosok Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Namun bagi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung, sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah sosok yang paling ideal untuk dijadikan cawapres (calon wakil presiden) pasangan Aburizal. “Memang kalau kita lihat Pak Ical dengan Pak Sultan merupakan pasangan yang tepat dan ideal,” ujar Akbar di Yogyakarta, Selasa 4 Desember 2012 Ketika kedua sosok ini nantinya bersanding, kata Akbar, peluang untuk memenangkan pilpres sangat besar. Keduanya adalah tokoh nasional yang dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi, Sri Sultan HB X juga merupakan tokoh Partai Golkar meski telah mengundurkan diri. “Pak Sultan bukan saja tokoh di DIY namun tokoh nasional yang diperhitungkan,” kata Akbar. Partai Golkar, lanjut Akbar, saat ini bekerja keras meningkatkan elektabilitas partai demi meraih target kemenangan 20 persen pada pemilu 2014. Syarat minimal partai dapat mengajukan calon presiden adalah perolehan 20 persen kursi di parlemen. “Partai Golkar saat ini harus meningkatkan elektabilitas partai jika ingin mengajukan capres minimal dengan 20 persen suara di legislatif. Setelah itu baru berbicara mengenai cawapres,” kata Akbar. Mengenai keterpilihan Aburizal sebagai capres, menurut Akbar, biar hal itu menjadi penilaian masyarakat sendiri mengenai sosok pemimpinnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/372393‐akbar‐‐sultan‐hb‐x‐ pasangan‐ideal‐aburizal

157

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

“Kita serahkan nanti pada publik. Dalam menilai ketokohan, menilai keterpilihan Ical. Karena pada akhirnya kan publik yang akan memilih," kata Akbar. (eh)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/372393‐akbar‐‐sultan‐hb‐x‐ pasangan‐ideal‐aburizal

158

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Utang Korban Lumpur Belum Lunas, Ical: Tanya Lapindo, Jangan Saya Penulis Waktu

: Rista Rama Dhany : Selasa, 4 Desember 2012 | 19:20 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Utang Lapindo kepada para korban lumpur Sidoarjo sampai saat ini belum lunas. Padahal dijanjikan akhir tahun ini seluruh utang dibayar lunas. Apa jawaban Aburizal Bakrie selaku kepala Grup Bakrie yang bertanggung jawab terhadap bencana lumpur tersebut? "Utang Lapindo belum lunas? Tanya ke Lapindonya," ucap pria yang akrab disapa Ical ketika ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (4/12/2012). Ketua Umum Partai Golkar yang juga calon presiden dari partai tersebut mengatakan, dirinya tidak mau disangkut pautkan dengan Lapindo. "Tanya ke Lapindo jangan tanya saya," tegas Ical. Sebelumnya, Juru Bicara Keluarga Bakrie Lalu Mara mengatakan, Kekayaan keluarga Bakrie senilai Rp 8 triliun telah dihabiskan untuk membayar ganti rugi korban lumur Lapindo di Sidoarjo. "Keluarga Bakrie kan dengan segala kekurangannya membeli asetâ&#x20AC;? aset berupa tanah dan bangunan korban lumpur Sidoarjo. Sudah Rp 8 triliun lebih harta keluarga untuk hal tersebut," tegas Lalu Mara. Lalu Mara mengatakan, keluarga Bakrie rela mengeluarkan uang tersebut, meskipun menurutnya, perusahaan Bakrie yang melakukan pengeboran di Sidoarjo yaitu PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), bukanlah pemegang saham mayoritas di proyek Lapindo.

Sumber : http://goo.gl/t4jAo

159

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

"Pemegang saham lain ada Santos, ada Medco. Tapi kan seluruh pembelian dan penanganan dilakukan melalui harta keluarga Bakrie. Jadi bandingkan dengan penunggakâ&#x20AC;?penunggak BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) yang hingga saat ini membebani APBN," cetus Lalu Mara.

(rrd/dnl)

Sumber : http://goo.gl/t4jAo

160

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Golkar wants govt to end ‘unfair’ subsidy Penulis Waktu

: Ridwan Max Sijabat : Wed, December 05 2012 | 11:02 AM

The head of the Golkar Party wants the central government to scrap all fuel subsidies, claiming that the “unfair” policy disproportionately benefits the rich and the middle class. “Of the Rp 240 trillion [US$25 billion] budgeted for the annual fuel subsidy, according to Golkar’s recent survey, Rp 170 trillion has been enjoyed by those in the middle or upper class, and only Rp 70 trillion has reached a small number of the millions of low‐income people, ” Golkar chairman Aburizal Bakrie said on Tuesday in his keynote speech at a discussion on the Constitutional Court and management of the nation’s oil and gas resources. “It is absolutely unfair,” Aburizal said. Aburizal suggested that the government redirect the money currently spent on subsidized fuel to free education programs up to the senior high school level for poorer people. However, others at the discussion said that it was unlikely that the government would eliminate fuel subsidies, as the current program benefited rich people. Azis Syamsudin, a Golkar politician, attributed the subsidized fuel scarcities recorded in many places throughout the nation, with the notable exception of Jakarta, to the inefficient oil suppliers of state oil and gas firm Pertamina. “The inefficiencies occur in border areas and remote seas, when the oil is transported from producers to depots, and during the transportation of oil from depots to gas stations,” Azis said.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/05/golkar‐wants‐ govt‐end‐unfair‐subsidy.html

161

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Aburizal said the recent decision of the Constitutional Court to disband upstream oil and gas regulator BPMigas should prompt the government and the House of Representatives to establish a new regulator by revising Law No. 22/2001 on oil and gas. “Golkar, as a major party in the House, will fight for a separation between the regulator and operators in oil and gas management. Golkar will not give the two functions to Pertamina, to avoid a conflict of interest,” Aburizal said. Constitutional Court judge Akil Mochtar said the court’s ruling called for increased prudence among all stakeholders in managing oil and gas exploration. “Through the verdict, the Constitutional Court reinstates the government’s role in oil and gas management. The government must manage natural resources efficiently for the sake of the people,” he said. Akil said that the court had determined that there was inefficiency and mismanagement in the oil and gas exploration process. The justice said that BP Migas’ compliance with a Bank Indonesia requirement for oil producers and exporters to report export activities was only 30 percent, while the transparency of other exporters reached 80 to 90 percent. “This is shown by BPMigas’s decreasing contribution to the state budget, from 32 percent in 2000 to 20 percent in 2006–2007 and 12 percent in 2012,” he said. Hikmahanto Juwana, an international law expert from the University of Indonesia, hailed the Constitutional Court’s verdict as a good lesson on the necessity of implementing good governance in the oil and gas sector.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/05/golkar‐wants‐ govt‐end‐unfair‐subsidy.html

162

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Menpora Tersangka, Istana: KPK Sebut Inisial, Kami Tunggu Pernyataan Resmi Penulis Waktu

: Moksa Hutasoit : Kamis, 6 Desember 2012 19:33 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Bukan hanya dicegah keluar negeri, Menpora Andi Mallarangeng akhirnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Bagaimana reaksi Istana menanggapi penetapan ini? Dalam jumpa pers, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, menjelaskan KPK sudah melakukan pencegahan keluar negeri dalam kasus ini kepada tiga orang. Namun Bambang hanya menyebut inisial AAM, AZM, dan MAT. Istana sendiri belum menanggapi soal status hukum Andi, termasuk soal pencegahan keluar negerinya. Istana beralasan KPK sendiri belum menyebut secara detil kepanjangan dari inisial tersebut. "Karena KPK tidak menyebut secara lengkap dan tidak jelas," kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian A Pasha, kepada detikcom, Kamis (6/12/2012). "Baru sebatas inisial saja, belum resmi menyebut," lanjut Julian. Meski begitu, Istana menghormati segala proses hukum yang sedang berlangsung. "Namun kita kedepankan azas praduga tak bersalah," tegasnya. KPK sudah menetapkan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka. Pencatuman status tersangka itu tertuang dalam surat cegah yang dikirimkan KPK ke Imigrasi. "Yang dilakukan tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku menteri pemuda dan olahraga pengguna anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga," tulis Suratnya No.4/569/01/23/12/2012 tgl 3 Des.

Sumber : http://goo.gl/McmGS

163

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Andi dicegah bersama 2 orang lainnya Andi Zulkarnain Mallarangeng dan M Arif Taufikurrahman dari PT Adhi Karya. Pencegahan berlaku selama 6 bulan. Pencegahan ini terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

(mok/mad)

Sumber : http://goo.gl/McmGS

164

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Status Menpora ini dipertegas di dalam surat pencegahan. Penulis Waktu

: Aries Setiawan; Dedy Priatmojo : Kamis, 6 Desember 2012 | 19:34 WIB

VIVAnews ‐ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Alfian Mallarangeng. Pencegahan Andi berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olah raga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam surat permohonan pencegahan keluar negeri KPK terhadap tiga orang dalam kasus Hambalang No 4569/01‐23.12.2012 yang dikirimkan tanggal 3 Desember 2012. Status Andi dalam surat pencegahan yang dikirimkan KPK ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tertulis tersangka. Berikut petikan surat permohonan cegah Andi yang diajukan KPK ke Ditjen Imigrasi: "Diberitahukan kepada saudara, bahwa saat ini KPK sedang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengadaan peningkatan sarana prasana olah raga di Hambalang tahun anggaran 2010‐2012. Yang dilakukan oleh tersangka Andi Alvian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olah Raga / pengguna anggaran pada Kemenpora dan kawan‐kawan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang‐undang 31 tahun 1999. Guna kepentingan penyidikan dimohon bantuannya mencegah atau melarang berpegian keluar negeri terhadap 3 orang dengan identitas sebagai berikut," Selain AAM, KPK juga mengajukan pencegahan kepada dua nama lain yakni AZM dari pihak swasta, dan MAT dari PT AK. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, tidak membantah maupun membenarkan status Andi yang tertulis di surat pencegahan. "Yang itu [status tersangka] saya belum bisa jawab," kata Bambang.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373033‐andi‐ mallarangeng‐sudah‐ditetapkan‐sebagai‐tersangka

165

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Mengenai pencegahan itu, Andi mengatakan bahwa dia baru tahu kabar pencekalan ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerain Hukum dan HAM sore ini, Kamis 6 Desember 2012. Pencekalan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi ini terkait kasus pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Saya baru tahu, tapi saya belum terima surat apa pun," kata Andi di kantornya, petang ini. "Tentu saja saya menghormati keputusan apapun dari KPK." Andi mengatakan, selama ini seluruh jajaran Kemenpora selalu siap bekerjasama dalam penanganan kasus Hambalang hingga tuntas. "Sehingga saya harus siap dimintai keterangan. Kapan pun saya siap," katanya. Dari hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan disebut bahwa Menpora tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang/jasa di atas Rp50 miliar sesuai dengan Keppres 80/2003 Pasal 26. Andi juga membiarkan Sesmenpora melampaui wewenang Menpora dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang/jasa diatas Rp50 miliar. Bantahan Andi Namun, Andi membantah hal tersebut. "Tentu saya tidak melakukan pembiaran. Kalau pembiaran‐pembiaran saya nggak, nggak mungkin melakukan penyimpangan," ujar Andi di Kantornya, Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 31 Oktober 2012. Meski membantah melakukan pembiaran, Andi mengaku belum bisa berbicara banyak terkait hasil audit BPK itu. "Begini sampai sekarang saya belum menerima hasil dari audit BPK tersebut. Saya belum bisa jelaskan secara detail karena belum bisa melihat hasilnya," ujar mantan Juru Bicara Presiden SBY ini.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373033‐andi‐ mallarangeng‐sudah‐ditetapkan‐sebagai‐tersangka

166

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng Jadi Tersangka, Demokrat Minta KPK Bekerja Profesional Penulis Waktu

: Moksa Hutasoit : Kamis, 6 Desember 2012 | 20:16 WIB

Jakarta ‐ Bukan hanya dicegah keluar negeri, Menpora Andi Mallarangeng akhirnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Partai Demokrat meminta KPK untuk bekerja secara profesional dalam menangani proses hukum Sekretaris Dewan Pembina mereka. "Yang penting KPK harus bekerja secara profesional berdasarkan pada fakta hukum dan bukti hukum yang kuat," kata Ketua DPP Demokrat bidang pemberantasan korupsi, Didi Irawadi Syamsuddin, kepada detikcom, Kamis (6/12/2012). Demokrat sendiri enggan menangapi lebih jauh soal pencegahan serta penetapan status tersangka Andi. Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang ada kepada KPK. "Partai Demokrat menghormati proses hukum yang ada," tegas Didi. KPK sudah menetapkan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka. Pencantuman status tersangka itu tertuang dalam surat cegah yang dikirimkan KPK ke Imigrasi. "Yang dilakukan tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku menteri pemuda dan olahraga pengguna anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga," tulis Suratnya No.4/569/01/23/12/2012 tgl 3 Des. Andi dicegah bersama 2 orang lainnya Andi Zulkarnain Mallarangeng dan M Arif Taufikurrahman dari PT Adhi Karya. Pencegahan berlaku selama 6 bulan. Pencegahan ini terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. (mok/nwk)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/06/201637/2111664/10/andi‐ mallarangeng‐jadi‐tersangka‐demokrat‐minta‐kpk‐bekerja‐profesional

167

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Pantau Hambalang, Presiden tidak akan Lindungi Koruptor Penulis Waktu

:Â : Jumat, 7 Desember 2012 | 09:08 WIB

JAKARTAâ&#x20AC;?â&#x20AC;?MICOM: Pemerintah menghormati setiap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan olahraga di Hambalang sebagai salah satu komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (7/12), mengatakan pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK dan terus memonitor prosesnya. "Masyarakat diminta untuk bersabar dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses yang berlangsung saat ini," kata Djoko Suyanto. Ia menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesuai dengan komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak akan melakukan intervensi dan melindungi siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. "Beliau juga terus memonitor dinamika penyidikan dari kasus Hambalang yang saat ini ditangani KPK," katanya. Menko Polhukam menambahkan, "Masyarakat diharapkan untuk bersama sama mengikuti proses hukum yang berjalan saat ini. Biarkan KPK bekerja sesuai dengan kewenangannya hingga putusan hukum di pengadilan nanti yang transparan dan adil. Sebagai contoh bagi siapapun agar tidak melindungi pelaku tindak pidana korupsi." Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, dicegah berpergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai enam bulan ke depan terkait kasus Hambalang.

Sumber : http://goo.gl/DGTGT

168

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

"Benar KPK sudah mengirim surat cekal kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM No 4569/01/23/12/2012 tanggal 3 Desember, saya sebut inisialnya AAM, AZM dan MAT dari PT AK," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Kamis (6/12). (Ant/OLâ&#x20AC;?5)

Sumber : http://goo.gl/DGTGT

169

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Penetapan Andi Sebagai Tersangka, Sejarah Baru KPK Penulis Waktu

: : Jumat, 7 Desember 2012 | 09:16 WIB

JAKARTA‐‐MICOM: Anggota Komisi III DPR‐RI Bambang Soesatyo menilai penetapan Menpora Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka dalam kasus Hambalang merupakan sejarah baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jujur, saya angkat topi dan salut pada kepemimpinan Abraham ini. Century naik ke penyidikan, Hambalang sudah ada tersangka dari petinggi partai dan menteri aktif. Ini baru dalam sejarah KPK," kata Bambang, Jumat (7/12). Pernyataan Bambang itu disampaikan mengomentari keputusan KPK yang telah menetapkan status tersangka bagi Andi Alfian Mallarangeng, Andi Zulkarnain Mallarangeng, dan M Arif Taufiqurrahman dalam kasus Hambalang. Namun Bambang mengingatkan KPK tetap waspada agar peristiwa Bibit‐chandra dan Antasari tidak menimpa mereka. Menurut Bambang pada awalnya ia merasa heran, kenapa Menpora hanya dicekal dan tidak langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, dalam pandangan Bambang sebenarnya berdasarkan data dan fakta sudah memiliki bukti yang cukup untuk ditetapkan tersangka, namun tampaknya KPK sangat hati‐hati. Namun tambah Bambang, semua dikejutkan oleh berita baru bahwa KPK telah menetapkan Andi Alfian Mallaraneng sebagai tersangka.

"Kalau benar itu benar, kita patut beri ancungan jempol. Kita desak KPK segera menuntaskan sampai akar‐akarnya. Dan mengusut kemana saja dana jarahan itu mengalir," kata Bambang.

Sumber : http://goo.gl/VricD

170

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

KPK, tambah Bambang, harus segera mengungkap apakah ini kejahatan korporasi atau individu. Kalau melihat faktaâ&#x20AC;?fakta yang sudah terungkap di publik, adalah kejahatan korporasi, terencana, terstruktur, dan rapi. (Ant/OLâ&#x20AC;?11)

Sumber : http://goo.gl/VricD

171

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Mallarangeng Jadi Tersangka, Kinerja Kemenpora Jangan Terganggu Penulis Waktu

: : Jumat, 7 Desember 2012 | 09:21 WIB

JAKARTA‐‐MICOM: Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati berharap penetapan tersangka terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Malarangeng oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Hambalang tidak mengganggu kinerja dan program kerja kementerian. "Jika Pemimpin kementerian tersandung perkara hukum apalagi berstatus hukum sebagai tersangka, pasti akan mengganggu soliditas tim serta berdampak pada psikologi kerja yang tidak nyaman," kata Reni Marlinawati di Jakarta, Jumat (7/12). Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan saat ini pekerjaan rumah Kemenpora menumpuk di depan mata, terutama terkait rencana sanksi federasi sepakbola internasional (FIFA) yang akan memberi sanksi terhadap Indonesia. Menurut dia, masalah sanksi FIFA terhadap PSSI harus mendapat perhatian serius demi kelangsungan persepakbolaan Indonesia. "Belum lagi masalah kepemudaan, yang juga jangan sampai terbengkalai. Kemenpora masih memiliki banyak pekerjaan yang menumpuk," kata wakil sekretaris Fraksi PPP DPR itu. Reni mengatakan sebagai mitra kerja Kemenpora, dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala pemerintahan dapat memikirkan dampak nyata dari penetapan tersangka Menpora Andi Mallarangeng terhadap efektivitas kerja Kementerian. "Yang pasti, harapan kami, program kerja Kementerian jangan sampai terganggu apalagi terhenti karena status hukum menterinya sebagai tersangka," ujarnya.

Sumber : http://goo.gl/Kpra9

172

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Sementara itu, Andi telah menghadap ke Istana pascapenetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Ia pun akan menggelar konferensi pers sekaligus untuk menyatakan pengunduran diri. (Ant/MTV/OLâ&#x20AC;?8)

Sumber : http://goo.gl/Kpra9

173

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng Temui Presiden Pagi Ini Penulis Waktu

: : Jumat, 7 Desember 2012 | 09:23 WIB

JAKARTA‐‐MICOM: Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng telah menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana, Jakarta, Jumat (7/12). Andi diketahui datang ke Istana tepat pukul 08.00 WIB. Pertemuan keduanya berlangsung selama 45 menit. Pertemuan itu diinisiasi Menpora sendiri, bukan Presiden. Demikian laporan reporter Metro TV Rafki Hidayat. "Nanti saya akan mengadakan konferensi pers untuk lebih jelasnya," kata Andi kepada para wartawan di Istana. Dikabarkan bahwa Andi akan menyampaikan pengunduran dirinya sebagai menteri saat konferensi pers di kantor Kemenpora hari ini. Tapi, waktunya belum dipastikan konferensi pers akan diadakan sebelum atau setelah salat Jumat. Seperti diketahui pada Kamis (6/12) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Andi menjadi tersangka kasus Hambalang. (OL‐5)

Sumber : http://goo.gl/u0A5x

174

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng Gelar Konferensi Pers "Saya siap dimintai keterangan. Siapapun sama di depan hukum." Penulis Waktu

: Anggi Kusumadewi : Jumat, 7 Desember 2012 |09:27 WIB

VIVAnews – Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng akan menggelar koferensi pers pukul 10.00 WIB di kantor Kemenpora untuk menanggapi pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dirinya. “Menpora jumpa pers tentang cegah Hambalang di MC Kemenpora,” kata Humas Kemepora, Cahyo, Jumat 7 Desember 2012. KPK mencegah Andi ke luar negeri terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolan Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Surat permohonan cegah ke luar negeri itu dikirim KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tanggal 3 Desember 2012. “Diberitahukan kepada Saudara, bahwa saat ini KPK sedang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengadaan peningkatan sarana prasana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010‐2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga/pengguna anggaran pada Kemenpora dan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang‐Undang 31 Tahun 1999, guna kepentingan penyidikan dimohon bantuannya mencegah atau melarang berpegian ke luar negeri,” demikian bunyi surat permohonan cegah itu. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, status pencegahan terhadap Menpora berlaku umum. Artinya, meski ada tugas negara ke luar negeri, Andi tetap tidak boleh melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. “Ketentuan umum berlaku kepada siapapun,” ujar Bambang. Andi sendiri mengaku siap bekerja sama dengan KPK. “Saya belum terima surat apapun. Tentu saja saya menghormati keputusan apapun dari KPK. Saya siap kapanpun dimintai keterangan. Siapapun sama di depan hukum,” kata dia. (sj)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373115‐andi‐ mallarangeng‐gelar‐konferensi‐pers

175

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng Tersangka, Partai Demokrat Tak Intervensi Demokrat mendukung Andi kooperatif dengan KPK. Penulis Waktu

: Anggi Kusumadewi, Nila Chrisna Yulika : Jumat, 7 Desember 2012 | 10:09 WIB

VIVAnews ‐ Partai Demokrat menghormati proses hukum yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Partai Demokrat tidak akan mengintervensi terkait penetapan status tersangka terhadap Andi Mallarangeng,” kata Juru Bicara Partai Demokrat, Andi Nurpati, Jumat 7 Desember 2012. Demokrat pun meminta Andi untuk kooperatif dengan KPK. Terkait jabatan Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Partai Demokrat menegaskan itu adalah hak prerogatif presiden. Demokrat sendiri akan membahas penetapan Andi sebagai tersangka dalam rapat Dewan Pembina tanggal 9 Desember 2012. Menteri Andi saat ini sedang bersiap untuk menggelar konferensi pers terkait status terbarunya sebagai tersangka. Ia juga telah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi tadi untuk memberikan penjelasa. Andi dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya selaku Menpora. Andi kemarin mengaku siap bekerja sama dengan KPK. “Tentu saja saya menghormati keputusan apapun dari KPK. Saya siap kapanpun dimintai keterangan. Siapapun sama di depan hukum,” kata dia. (umi)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373129‐andi‐mallarangeng‐ tersangka‐‐partai‐demokrat‐tak‐intervensi

176

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng Juga Mundur dari Partai Demokrat Pengunduran diri itu telah ia sampaikan kepada Ketua Dewan Pembina SBY

Penulis Waktu

: Anggi Kusumadewi, Nila Chrisna Yulika : Jumat, 7 Desember 2012 | 10:26 WIB

VIVAnews – Tersangka kasus Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng, menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Demokrat. “Saya menyampaikan kepada SBY sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Demokrat dan anggota Demokrat,” kata Andi Mallarangeng dalam konferensi persnya di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jumat 7 Desember 2012. Andi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima pengunduran dirinya itu. Selain mundur dari Demokrat, Andi juga mundur dari jabatannya selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia mundur dari semua jabatan politik yang ia emban untuk berkonsentrasi menyelesaikan kasus hukum yang ia hadapi. Andi menyampaikan permohonan maafnya kepada semua pihak terkait kasus Hambalang yang saat ini membelitnya. Ia menegaskan, selama menjadi menteri ia menjalankan tugas sebaik mungkin. Untuk itu Andi mendukung langkah KPK memproses hukum kasus Hambalang agar duduk perkaranya jelas. Selain menetapkan Andi sebagai tersangka, KPK juga mencegah Andi ke luar negeri. Surat permohonan cegah ke luar negeri itu dikirim KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tanggal 3 Desember 2012.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373144‐andi‐mallarangeng‐ juga‐mundur‐dari‐partai‐demokrat

177

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

“Diberitahukan kepada Saudara, bahwa saat ini KPK sedang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengadaan peningkatan sarana prasana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010‐2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga/pengguna anggaran pada Kemenpora dan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang‐Undang 31 Tahun 1999, guna kepentingan penyidikan dimohon bantuannya mencegah atau melarang berpegian ke luar negeri,” demikian bunyi surat permohonan cegah itu. (umi)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373144‐andi‐mallarangeng‐ juga‐mundur‐dari‐partai‐demokrat

178

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Mundur, Andi Mallarangeng Konsentrasi Hadapi Kasus Menpora mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penulis Waktu

: Eko Huda S, Nila Chrisna Yulika : Jumat, 7 Desember 2012 | 10:30 WIB

VIVAnews ‐ Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng, mundur dari jabatannya, Jumat 7 Desember 2012. Andi akan berkonsentrasi pada kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, yang tengah membelitnya. "Mulai besok, saya konsentrasi mengikuti proses hukum. Kalau perlu sampai ke pengadilan," kata Andi Mallarangeng saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta. Andi ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, oleh Komisi Pemberantasan Korupai (KPK). Selain itu, KPK juga mencegah Sekretaris Dewan Pembina Demokrat ini untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Surat permohonan cegah ke luar negeri itu dikirim KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, 3 Desember 2012. Andi menyatakan percaya terhadap proses hukum di Indonesia. "Menyangkut diri saya, insya Allah pada waktunya keadilan akan terbuka secara sebenar‐benarnya," kata Andi. Pada kesempatan ini, Andi juga menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak. Termasuk kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, koleganya di Kabinet Indonesia Bersatu II, para stafnya, para atlet, dan pemuda di seluruh Indonesia. "Saya juga mohon maaf atas kesalahan yang saya sengaja atau tidak," katanya. "Saya harap apapun kesimpulan akhirnya, kita dapat memetik pelajaran untuk negara yang lebih baik di masa datang." (umi)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373143‐mundur‐‐andi‐ mallarangeng‐konsentrasi‐hadapi‐kasus

179

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kasus Hambalang dan Sejumlah Tuduhan Nazaruddin Ditetapkan sebagai tersangka Andi Mallarangeng mundur dari menteri. Penulis Waktu

: Eko Huda S : Jumat, 7 Desember 2012 | 10:34 WIB

VIVAnews ‐ Andi Mallarangeng, mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Pengunduran diri itu disampaikan Andi dalam konferensi pers yang digelar Jumat pagi, 7 Desember 2012 di kantor Kementerian Pemuda dan Olahrga di Jakarta. Andi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kepercayaannya dan bimbingannya selama ini. Pengunduran diri itu dilakukan menyusul penetapan Andi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis malam. Andi menjadi tersangka dalam kasus proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. KPK juga mencegah Sekretaris Dewan Pembina Demokrat ini untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Selain Andi, yang juga dicekal adalah Andi Zulkarnain Mallarangeng dan M Arief Taufiqurrahman dari Adhi Karya. Dua nama terakhir itu berstatus sebagai saksi. Nama Andi dan juga nama sejumlah petinggi Partai Demokkrat ‐ seperti Anas Urbaningrum, Ignatius Mulyono dan beberapa nama lain‐‐ beberapa kali disebut Muhammad Nazaruddin, yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus ini, pada sejumlah persidangan. Anas Urbaningrum juga sudah diperiksa KPK Rabu 27 Juni 2012. "Anas diperiksa terkait posisi dia yang seringkali disebut‐sebut Nazarudin yang mengatakan bahwa Anas orang yang waktu itu dikait‐ kaitkan melakukan pertemuan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga," kata Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK saat ditemui di Yogyakarta, Rabu 27 Juni 2012. Diperiksa selama 7 jam, Anas lebih banyak ditanya soal pengelolaan keuangan Partai Demokrat. "Juga ditanyakan dan saya jelaskan soal pengelolaan atau manajemen partai secara keseluruhan. Termasuk juga pengelolaan keuangan partai," kata Anas usai pemeriksaan itu. (Anas Dicecar Soal Keuangan Partai Demokrat).

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373089‐kasus‐ hambalang‐dan‐sejumlah‐tuduhan‐nazaruddin

180

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Nazaruddin pernah menyebutkan bahwa ia bersama Angelina Sondakh dan beberapa politisi Partai Demokrat, diperintahkan Anas untuk mengurus proyek Hambalang. "Kalau yang atur fee‐nya semua Mas Anas lewat Mahfud Suroso," kata Nazaruddin dalam persidangan 5 Juni 2012. Dalam persidangan itu Nazaruddin juga menyebutkan pembagian fee dilakukan dengan besaran untuk Andi Mallarangeng Rp20 miliar, untuk Anas Urbaningrum Rp50 miliar, dan untuk DPR senilai Rp30 miliar. (Baca: Sidang Nazaruddin tanggal 5 Juni 2012) Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Anas sudah membantah keras semua tuduhan Nazaruddin itu. Tanggal 26 April 2012 ketika menemani istrinya diperiksa KPK ‐‐‐ istri Anas, Atthiya Laila juga diperiksa KPK dalam kasus ini‐‐ Anas menegaskan, "Tidak betul (saya mengatur soal Hambalang). Memangnya saya calo tanah. Memangnya saya calo sertifkat?" (Baca juga bantahan Anas dalam wawancara khusus vivanews.) Akan halnya Andi Mallarangeng, disebut Nazaruddin sebagai orang yang menyusun anggaran proyek Hambalang ini. "Rencana anggaran itu sudah di‐setting dengan Menpora bersama Anas Urbaningrum. Jadi kalau mereka bilang tidak tahu, itu semua bohong," kata Nazaruddin di kantor KPK, Jakarta, Selasa 6 Juni 2012. (Baca Keterangan Nazaruddin soal itu di sini) Namun, Andi membantah tudingan itu. Dia menyebut proyek itu sesuai prosedur dan mempersilahkan KPK mengusut tuntas kasus ini. Andi juga menegaskan bahwa dia akan sepenuhnya membantu para penyidik guna menuntaskan kasus ini. Audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan sejumlah pejabat dalam kasus Hambalang ini, antara lain Menpora Andi Mallrangeng, Menkeu Agus Marto dan mantan Kepala BPN Joyo Winoto.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373089‐kasus‐ hambalang‐dan‐sejumlah‐tuduhan‐nazaruddin

181

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Dalam laporan itu, Andi diduga melakukan pembiaran. Laporan BPK mengatakan bahwa Andi tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai menteri dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. Sehingga, Sekretaris Kemenpora, Wafid Muharram, mengusulkan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan. Padahal itu melampaui kewenangan SesKemenporAudit BPK juga menyebut Andi tidak melaksanakan wewenang. Audit BPK juga menyebut Andi tidak melaksanakan wewenangnya dalam penetapan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di atas Rp50 miliar. Dia dinilai membiarkan Seskemenpora melakukan penetapan pemenang lelang proyek Hambalang ini. Selain itu, Andi juga dinilai tidak melakukan pengendalian intern berdasarkan ketentuan perundangan atas pelaksanaan kegiatan di instansi yang dipimpinnya. Sehinga otorisasi dan dokumentasi kejadian penting dalam proyek Hambalang tidak mematuhi perundangan. Terkait temuan itu, kepada wartawan Andi Mallarangeng membantah telah melakukan pembiaran. “Kalau pembiaran‐pembiaran saya nggak. Saya juga tidak mungkin melakukan penyimpangan," ujar Andi. Andi juga meminta dengan tegas supaya orang‐orang yang diduga terlibat dan proyek ini bertangung jawab. "Saya siap bertanggungjawab secara moral karena saya menterinya," kata Andi. Selengkapnya, baca di sini. Dalam konferensi pagi ini di Kemenpora, Andi juga menegaskan bahwa dia akan konsentrasi menyelesaikan kasus ini."Saya ingin agar perkara ini jelas, yang bersalah harus bertanggungjawab."

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373089‐kasus‐ hambalang‐dan‐sejumlah‐tuduhan‐nazaruddin

182

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng: Terima Kasih, Presiden "Saya ingin perkara ini, jelas, yang bersalah harus bertanggung jawab" Penulis Waktu

: Arfi Bambani Amri; Nila Chrisna Yulika : Jumat, 7 Desember 2012 | 10:36 WIB

VIVAnews ‐ Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengundurkan diri dari kabinet setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkannya sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang. Tak lupa, Andi yang sudah membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 itu mengucapkan terima kasih. "Saya berterima kasih ke Presiden atas kepercayaannya selama ini," kata Andi dalam jumpa pers di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Jumat 7 Desember 2012. Andi juga berterima kasih kepada rekan kerja, insan olahraga, atlet dan pemuda di seluruh Indonesia. Andi menyatakan, persoalan hukum merupakan tanggung jawab pribadi. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu pun menyatakan siap bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan penyelidikan kasus Hambalang. "Saya ingin perkara ini, jelas, yang bersalah harus bertanggung jawab," kata Andi. Dan Andi siap meladeni proses hukum sampai ke pengadilan. Dia pun menyesalkan sejumlah berita di media massa yang tidak benar. Sebagai menteri, Andi menyatakan sudah bekerja dengan baik. Sejak mahasiswa pun, dia berkomitmen untuk pemberantasan korupsi, untuk mewujudkan Indonesia yang berwibawa. "Sampai hari ini, idealisme itu masih ada," katanya. Kasus Hambalang ini adalah berkaitan dengan pembangunan proyek Pusat Olahraga. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo mengindikasikan keuangan negara dirugikan Rp243,66 miliar dalam pembangunan proyek Pusat Olahraga di Sentul, Bogor, Jawa Barat. (umi)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373145‐andi‐ mallarangeng‐‐terima‐kasih‐‐presiden

183

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng Bantah Terlibat Kasus Hambalang "Sepanjang karir, saya menjalankan tugas selurus‐lurusnya." Penulis Waktu

: Anggi Kusumadewi; Nila Chrisna Yulika : Jumat, 7 Desember 2012 | 10:59 WIB

VIVAnews – Andi Alfian Mallarangeng, yang baru saja mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolan Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun ia membantah terlibat dalam kasus itu. “Saya yakin apa yang diberitakan di media massa tidak benar. Selama menjadi menteri dan sepanjang karir profesional saya, saya menjalankan tugas sebenar‐ benarnya dan selurus‐lurusnya,” kata Andi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jumat 7 Desember 2012. “Sejak mahasiswa, saya ingin menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai hari ini, idealisme itu masih dalam dan saya pegang teguh,” ujar Andi. Untuk itu ia siap bekerja sama penuh dengan KPK untuk menuntaskan kasus Hambalang, dan berkonsentrasi menyelesaikan kasus hukum yang membelitnya itu. Selain menetapkan Andi sebagai tersangka, KPK juga mencegah Andi ke luar negeri. Surat permohonan cegah ke luar negeri itu dikirim KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tanggal 3 Desember 2012. “Diberitahukan kepada Saudara, bahwa saat ini KPK sedang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengadaan peningkatan sarana prasana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010‐2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga/pengguna anggaran pada Kemenpora dan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang‐Undang 31 Tahun 1999, guna kepentingan penyidikan dimohon bantuannya mencegah atau melarang berpegian ke luar negeri,” demikian bunyi surat permohonan cegah itu. (ren)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373152‐andi‐ mallarangeng‐bantah‐terlibat‐kasus‐hambalang

184

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

BAKN DPR Apresiasi Pengunduran Diri Andi Mallarangeng "Artinya Andi menjunjung etik dan moralitas pejabat publik." Penulis Waktu

: Anggi Kusumadewi; Nila Chrisna Yulika : Jumat, 7 Desember 2012 | 11:09 WIB

VIVAnews – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengapresiasi pengunduran diri Andi Mallarangeng dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. “Kami dukung Andi yang mengundurkan diri. Artinya selain dia menjunjung etik, ia juga mengembangkan kultur baru soal moralitas pejabat publik,” kata anggota BAKN DPR, Eva Kusuma Sundari, Jumat 7 Desember 2012. Secara teknis, pengunduran diri Andi ini juga memperlancar penanganan kasus Hambalang. Eva yakin mundurnya Andi tak akan mengganggu kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Kementerian sistemnya sudah mapan, maka tidak akan mengganggu jalannya roda manajemen dalam kementerian,” ujar politisi PDIP itu. Eva juga meminta semua pihak menghindari politisasi dalam proses hukum kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolan Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, yang memicu pengunduran diri Andi itu. “Saya harap masyarakat menghormati proses hukum dan menghindari politisasi. Biarkan penyidik KPK memprosesnya,” kata anggota Komisi III Bidang Hukum DPR itu. Eva menambahkan, KPK dapat menggunakan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus Hambalang sebagai informasi, karena audit itu berbasis data dan fakta obyektif. Andi Mallarangeng sendiri siap bekerja sama penuh dengan KPK. “Sejak mahasiswa, saya ingin menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai hari ini, idealisme saya masih dalam. Selama menjadi menteri dan sepanjang karir profesional saya, saya menjalankan tugas sebenar‐benarnya dan selurus‐lurusnya,” kata Andi dalam konferensi pers di Kemenpora.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373165‐bakn‐dpr‐apresiasi‐ pengunduran‐diri‐andi‐mallarangeng

185

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Selain menetapkan Andi sebagai tersangka, KPK juga mencegah Andi ke luar negeri. Surat permohonan cegah ke luar negeri itu dikirim KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tanggal 3 Desember 2012. “Diberitahukan kepada Saudara, bahwa saat ini KPK sedang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengadaan peningkatan sarana prasana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010‐2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga/pengguna anggaran pada Kemenpora dan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang‐Undang 31 Tahun 1999, guna kepentingan penyidikan dimohon bantuannya mencegah atau melarang berpegian ke luar negeri,” demikian bunyi surat permohonan cegah itu. (umi)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373165‐bakn‐dpr‐apresiasi‐ pengunduran‐diri‐andi‐mallarangeng

186

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng: Teruskan Perjuangan Kemenpora Andi Mallarangeng telah memutuskan mundur dari jabatan Menpora. Penulis Waktu

: Edwan Ruriansyah, Luzman Rifqi Karami : Jumat, 7 Desember 2012 | 11:11 WIB

VIVAnews ‐ Andi Mallarangeng telah memutuskan mundur dari jabatan sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Hal tersebut diputuskan hari ini, Jumat 7 Desember 2012, setelah menghadap Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam jumpa pers di Kantor Kemenpora, Andi mengungkapkan pencekalan oleh KPK membuat dia tak bisa menjalankan tugas sebagai menteri dengan efektif. Namun, ia tetap menaruh banyak harapan kepada staf Kemenpora. "Teruskan perjuangan Kemenpora dalam mempersiapkan pemuda Indonesia untuk menjadi manusia yang utuh, berkarakter, produktif dan siap bersaing dengan pemuda bangsa lainnya," ujar Andi di Kantor Kemenpora, Jumat 7 Desember 2012. "Teruskan tekad kita agar olahraga Indonesia mengharumkan nama bangsa di mata dunia," tambahnya.

mampu

Dalam kesempatan yang sama, Andi juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja Kemenpora, para atlet, pelatih, insan olahraga, serta para pemuda dan Pramuka di seluruh Tanah Air. "Secara khusus, kepada seluruh staf, karyawan, dan jajaran kepemimpinan Kemenpora yang telah membantu tugas‐tugas selama ini, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi‐tingginya," tegas Andi.

Sumber : http://sport.news.viva.co.id/news/read/373168‐andi‐mallarangeng‐‐ teruskan‐perjuangan‐kemenpora

187

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Demokrat Terima Surat Mundur Andi Mallarangeng Demokrat mengapresiasi pilihan Andi mundur dari partai dan kabinet. Penulis Waktu

: Anggi Kusumadewi; Nila Chrisna Yulik : Jumat, 7 Desember 2012 | 11:26 WIB

mampu

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373174‐demokrat‐terima‐ surat‐mundur‐andi‐mallarangeng

188

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Syarief Hasan Apresiasi Pengunduran Diri Andi Mallarangeng "Dia betul‐betul komitmen memberantas korupsi." Penulis Waktu

: Mohammad Adam; Dwifantya Aquina : Jumat, 7 Desember 2012 | 11:46 WIB

VIVAnews ‐ Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan, memberikan apresiasi terhadap Andi Mallarangeng yang mengundurkan diri dari kursi Menpora, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa dia dicegah keluar negeri. Syarief Hasan menegaskan bahwa pengunduran diri Andi Malarangeng itu membuktikan konsistensi kader Demokrat mendukung pemberantasan korupsi. "Andi mengatakan bahwa dia akan berjuang membuktikannya di pengadilan, apakah dia terlibat atau tidak," kata Syarief di Istana Negara, Jakarta, Jumat 7 Desember 2012. "Pengunduran diri itu bertujuan agar proses hukumnya lebih mudah. Saya menilai bahwa dia betul‐betul berkomitmen memberantas korupsi," imbuhnya. Syarief mengaku bahwa penetapan Andi sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang sangat mengejutkan Partai Demokrat. Namun, pihaknya menyerahkan seluruh proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. "Semuanya kami serahkan kepada KPK. Kalau dibilang kebetulan, mungkin. Tapi yang jelas bahwa kami tidak pernah mengintervensi atau melakukan upaya apapun," ungkapnya. Menurut Syarief, Andi tetap kader Demokrat meski dia telah mengumumkan telah menyatakan mundur diri kepengurusan dan keanggotaan Partai Demokrat, jabatan politiknya di Partai Demokrat. "Dia tetap kader kami di Partai Demokrat," katanya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373171‐syarief‐hasan‐ apresiasi‐pengunduran‐diri‐andi‐mallarangeng

189

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Sebelumya, dalam konferensi pers di Kemenpora, Andi menyampaikan bahwa persoalan hukum merupakan tanggung jawab pribadi. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu pun menyatakan siap bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan penyelidikan kasus Hambalang. "Saya ingin perkara ini, jelas, yang bersalah harus bertanggung jawab," kata Andi.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373171‐syarief‐hasan‐ apresiasi‐pengunduran‐diri‐andi‐mallarangeng

190

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

KPK: Status Choel Mallarangeng dan Arief Masih Saksi KPK telah menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka. Penulis Waktu

: Eko Huda S; Dedy Priatmojo : Jumat, 7 Desember 2012 | 11:48 WIB

VIVAnews ‐ Selain Andi Mallarangeng, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencegah adik Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, Choel Mallarangeng, dan M. Arief Taufiqurrahman dari PT Adhi Karya, terkait kasus korupsi proyek Hambalang. Dari ketiga orang itu, KPK menjelaskan baru Andi Mallarangeng yang dikenai status tersangka. "Sejauh ini, status Choel Mallarangeng dan M. Arief Taufiqurrahman, untuk sementara masih berstatus sebagai saksi," kata Ketua KPK Abraham Samad saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat 7 Desember 2012. KPK, kata Abraham, akan terus mengembangkan penyidikan kasus Hambalang. Dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan masih ada pihak lain yang terlibat. "Kasus ini akan terus dikembangkan, sehingga kami bisa menemukan fakta hukum kalau misal ada orang lain yang terlibat," kata Abraham. Namun, Abraham menolak menjawab saat ditanya wartawan apakah tersangka dan kedua saksi ini terkait dengan aliran dana dalam kasus Hambalang ini. "Ini sudah masuk substansi, mengenai duduk perkara maka kami membatasi diri untuk tidak mengumumkan ke publik," ujar dia. Abraham menambahkan, pada Selasa pekan depan, penyidik KPK akan mulai memeriksa para saksi dalam kasus ini. "Untuk pemeriksaan tersangka akan dilakukan setelah pemeriksaan semua saksi." (kd)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373181‐kpk‐‐status‐ choel‐mallarangeng‐dan‐arief‐masih‐saksi

191

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

SBY Tunjuk Menko Kesra Jalani Tugas Menpora SBY menerima pengunduran diri Andi Mallarangeng dan sejumlah alasannya

Penulis Waktu

: Umi Kalsum; Dwifantya Aquina; Suryanta Bakti Susila : Jumat, 7 Desember 2012 | 12:20 WIB

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373194‐sby‐tunjuk‐ menko‐kesra‐jalani‐tugas‐menpora

192

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ibas Yudhoyono: Andi Mallarangeng Bersikap Kesatria Ibas sedih dan terkejut mendengar berita pencegahan Andi oleh KPK. Penulis Waktu

: Anggi Kusumadewi; Suryanta Bakti Susila; Nila Chrisna Yulika : Jumat, 7 Desember 2012 | 13:19 WIB

VIVAnews – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Eddhie Baskoro Yudhoyono, memuji langkah Andi Mallarangeng yang mengundurkan diri dari jabatan menteri kabinet dan kepengurusan Partai Demokrat demi menuntaskan kasus hukum Hambalang. “Pak Andi menunjukkan sikap kesatria dalam menghadapi proses hukum. Saya mengenal baik beliau, dan saya mengapresiasi dedikasi Bapak Andi Mallarangeng, baik di Partai Demokrat maupun sebagai pembantu Presiden,” kata Ibas, Jumat 7 Desember 2012. Putra bungsu Presiden SBY itu berharap seluruh proses hukum terhadap Andi berjalan lancar, terang‐benderang, profesional, adil, dan bebas tekanan atau intervensi dari pihak manapun. “Kami percaya dengan profesionalitas KPK atas kasus ini,” kata Ibas. Anggota Komisi I DPR itu juga meminta KPK dan aparat hukum lain segera memproses kasus‐kasus korupsi lain. “Kami selalu mendukung semangat pemerintahan Presiden SBY yang antikorupsi. Harapan saya, seluruh kasus korupsi lain di luar kasus yang menimpa kader Partai Demokrat bisa juga diselesaikan secara cepat dan tuntas, tidak menggantung, atau bahkan tidak diproses,” ujar Ibas. Ibas mengaku sedih saat mendengar berita pencegahan Andi Mallarangeng oleh KPK. “Saya terkejut dengan pencekalan beliau, tetapi saya menghormati dan mendukung KPK untuk menyelesaikan seluruh proses hukum secara obyektif dan transparan,” ujarnya. Dia menilai, selama ini kinerja Andi sebagai menteri maupun kader Partai Demokrat, sangat baik. Andi Mallarangeng sendiri kini siap bekerja sama penuh dengan KPK pasca melepas semua jabatan politik yang ia pegang.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373212‐ibas‐yudhoyono‐‐ andi‐mallarangeng‐bersikap‐kesatria

193

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

“Sejak mahasiswa, saya ingin menegakkan pemberantasan korupsi. Sampai hari ini, idealisme saya masih dalam dan saya pegang teguh. Selama menjadi menteri dan sepanjang karir profesional saya, saya menjalankan tugas sebenar‐benarnya dan selurus‐lurusnya,” kata Andi. (umi)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373212‐ibas‐yudhoyono‐‐ andi‐mallarangeng‐bersikap‐kesatria

194

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Demokrat Beri Bantuan Hukum untuk Andi Mallarangeng Dia tetap kader partai walau tak lagi jadi pengurus, kata Jero Wacik Penulis Waktu

: Iwan Kurniawan : Jumat, 7 Desember 2012 | 13:32 WIB

VIVAnews ‐ Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Jero Wacik, menyatakan partai akan memberikan bantuan hukum terhadap Andi Mallarangeng. Politisi Demokrat itu hari ini mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. "Partai akan kasih bantuan hukum dan saya pribadi akan memberikan bantuan moral," kata Wacik di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 7 Desember 2012. Wacik mengapresiasi langkah Andi, yang langsung mengundurkan diri dari Menteri Pemuda dan Olahraga dan pengurus partai Demokrat. Hal ini sejalan dengan sikap partai yang selalu meminta setiap kadernya berhenti dari pengurus jika telah berstatus tersangka. "Ini belum diminta berhenti, dia sudah mengundurkan diri. Ini komitmen pak Andi, lebih baik berhenti daripada membebani kabinet," katanya. Wacik menegaskan status Andi tetap menjadi kader partai Demokrat walaupun yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri sebagai pengurus. Demokrat telah menyerahkan sepenuhnya kasus yang membelit mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini kepada hukum. Menurut Wacik, proses hukum yang nanti akan membuktikan sejauh mana keterlibatan Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang. Kasus hambalang, katanya, membuat Wacik berhati‐hati menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM. Ia mengatakan menteri sebagai pengguna anggaran tidak mungkin mengetahui semua tender yang dilakukan, karena menteri telah mendistribusikan kewenangan kepada para pejabat di bawahnya.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373215‐demokrat‐beri‐ bantuan‐hukum‐untuk‐andi‐mallarangeng

195

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Saya harus lebih hati‐hati ketika membuat kebijakan kemudian ada proses di bawahnya. Menteri tidak tahu detailnya segala macam bisa kena (menjadi tersangka), bahaya juga," katanya. (ren)

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373215‐demokrat‐beri‐ bantuan‐hukum‐untuk‐andi‐mallarangeng

196

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng Kemasi Barang di Kemenpora Ia juga mengepak barang‐barang pribadinya di rumah dinas. Penulis Waktu

: Anggi Kusumadewi; Nila Chrisna Yulika : Jumat, 7 Desember 2012 | 13:46 WIB

VIVAnews – Andi Alfian Mallarangeng langsung mengemasi barang‐ barang pribadinya di kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Jumat 7 Desember 2012, usai mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menpora. “Saya mau ngepak‐ngepak, nih. Saya ngepak barang yang ada di sini dan rumah dinas,” kata Andi usai salat Jumat bersama para pegawai Kemenpora di kompleks Kemenpora. Andi mengatakan terkait kasus Hambalang di mana kini dia ditetapkan sebagai tersangka, dia telah menjelaskannya semua kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekarang, usai melepas semua jabatan politiknya, dia menyatakan siap bekerja sama lebih intensif dengan KPK dalam penyidikan kasus ini. “Sejak mahasiswa, saya ingin menegakkan pemberantasan korupsi. Sampai hari ini, idealisme saya masih dalam dan saya pegang teguh. Selama menjadi menteri dan sepanjang karir profesional saya, saya menjalankan tugas sebenar‐benarnya dan selurus‐lurusnya,” kata Andi. Walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dan dicegah ke luar negeri oleh KPK, sampai saat ini Andi mengaku belum menerima surat resmi pencekalan dirinya. (kd)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373217‐andi‐ mallarangeng‐kemasi‐barang‐di‐kemenpora

197

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Ditemani Rizal, Choel Mallarangeng Klarifikasi Soal Kasus Hambalang Penulis Waktu

: Danu Damarjati : Jumat, 7 Desember 2012 | 15:12 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel buka suara. Ditemani kakaknya, Rizal Mallarangeng, dia menjelaskan soal kasus Hambalang yang menjeratnya. KPK memastikan Choel dan kakaknya Andi Mallarangeng masuk dalam daftar cegah ke luar negeri. Khusus untuk Andi, sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Choel masih jadi saksi. "Adik saya siap menjelaskan persoalan ini," ujar Rizal saat membuka jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2012). Menurut Rizal, sikap Choel dan Andi sudah jelas. Keduanya siap menjalani proses hukum dan akan bekerjasama dengan KPK. "Kami yang tersudut, tapi kami akan tetap setia pada citaâ&#x20AC;?cita negara hukum," terangnya. Setelah Rizal, Choel pun bersuara. Berbatik merah, Choel membaca pernyataan yang sudah ditulis sebelumnya. Hingga pukul 15.20 WIB, Choel masih membaca pernyataannya. (mad/nrl)

Sumber : http://goo.gl/MdLnC

198

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Zulkarnain 'Choel' Mallarangeng Bantah Terlibat Kasus Hambalang Penulis Waktu

: Danu Damarjati : Jumat, 7 Desember 2012 | 15:27 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Setali tiga uang dengan tersangka kasus Hambalang Andi Alfian Mallarangeng, adiknya Andi Zulkarnain Mallarangeng juga membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dia mengaku tidak menjadi penyalur duit proyek Hambalang ke kakaknya sebagaimana tuduhan banyak pihak. "Saya sedikit pun tidak terkait dengan proyek Hambalang. Saya cukup terkesima saat mendengar tuduhan yang dialamatkan kepada saya. Sebagaimana saya lebih terkesima lagi terhadap pernyataan berbagai pihak kalau saya mainkan peran yang menyalurkan dana Hambalang ke kakak saya, baik dari Wafid Muharam, Mindo Rosalina Manulang, Nazaruddin maupun pihak lain yang disebutkan. Saya tegaskan semua itu tidak benar," ujar Choel, panggilan akrabnya, dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2012). Namun demikian, Choel yang saat jumpa pers ditemani kakaknya yang lain, Rizal Mallarangeng, menyambut baik proses hukum untuk menuntaskan kasus ini secepatnya. Dia meyakini pada akhirnya kebenaran dan keadilan dalam kasus Hambalang ini akan terungkap. "Saya percaya pengadilan adalah lembaga yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini dengan baik," tutur pria yang oleh KPK dicegah ke luar negeri dan berstatus sebagai saksi ini. "Semoga saya dan kakak saya juga kita semua dapat belajar dari kasus Hambalang ini. Kepada pihakâ&#x20AC;?pihak, keluarga, handai taulan dan pihak lain yang begitu banyak memberi simpati kepada kami, saya ucapkan terima kasih dari hati paling dalam," tutup Choel.

(rmd/nrl)

Sumber : http://goo.gl/Qo1gV

199

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Choel Mallarangeng: Sejak Kecil Kakak Saya Lurus "Emas diuji bukan dengan sabun tapi air raksa," kata Choel. Penulis Waktu

: Arfi Bambani Amri; Nur Eka Sukmawati : Jumat, 7 Desember 2012 | 15:30 WIB

VIVAnews ‐ Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng menggelar jumpa pers berkaitan dengan cegah ke luar negeri yang diterapkan kepadanya. Choel juga menyatakan kakaknya, Andi Alifian Mallarangeng, bukanlah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas proyek Hambalang. Andi Mallarangeng sendiri sudah mengumumkan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan dia tersangka kasus Hambalang. Andi juga menyatakan mundur dari segala posisi di Partai Demokrat termasuk sebagai anggota partai. Sementara untuk Choel, Ketua KPK Abraham Samad mengumumkan statusnya masih saksi. Meski begitu, Choel dikenakan status cegah ke luar negeri. "Terhadap itu semua (pencegahan), sebagai WNI yang patuh terhadap hukum, saya siap bekerja sama menuntaskan kasus ini," kata Choel yang menggelar jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Jumat 7 Desember 2012. "Saya memberi apresiasi KPK yang menjalankan perannya dalam pemberantasan korupsi," kata si bungsu dari tiga bersaudara Mallarangeng itu. Choel menyatakan, walau dia dan kakaknya merasa tersudutkan, semakin cepat kasus Hambalang diungkapkan, semakin baik ke depannya untuk mereka sekeluarga. "Saya yakin kakak saya tidak menerima uang dari pihak mana pun. Kakak saya adalah sedikit dari sosok yang sejak kecil hidupnya lurus, tidak neko‐neko, jelas, penuh integritas, dan punya pengabdian besar dan keluarga," kata Choel yang didampingi kakaknya yang aktif di Partai Golkar, Rizal Mallarangeng, itu. Karena itu, Choel berharap kakaknya Andi Mallarangeng dapat melewati masalah ini dengan baik. "Emas diuji bukan dengan sabun tapi air raksa," kata Choel memberi perumpamaan.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373263‐choel‐ mallarangeng‐‐sejak‐kecil‐kakak‐saya‐lurus

200

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang‐undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Andi diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara dengan cara menyalahgunakan kewenangan sebagai Menpora. "Konstruksi yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sama dengan konstruksi hukum pada tersangka DK," kata Ketua KPK, Abraham Samad di kantornya, Jakarta, Jumat 7 Desember 2012. DK atau Deddy Kusnindar adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemenpora. Dia terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut Abraham, penetapan Andi sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan terhadap Deddy Kusnindar. "KPK mempunyai dua alat bukti yang berkekuatan hukum," katanya. (umi)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373263‐choel‐ mallarangeng‐‐sejak‐kecil‐kakak‐saya‐lurus

201

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Choel Mallarangeng: Saya Tak Terlibat Kasus Hambalang Bahkan Choel membantah dirinya disebut‐sebut sebagai pihak perantara.

Penulis Waktu

: Mohammad Adam; Nur Eka Sukmawati : Jumat, 7 Desember 2012 | 15:39 WIB

VIVAnews ‐ Andi Zulkarnaen Mallarangeng atau kerap disapa Choel dengan tegas membantah dirinya terlibat kasus kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olah raga nasional (P3SON) di Hambalang. "Saya tidak sedikit pun terkait proyek Hambalang," ujar Choel di Wisma Proklamasi, Jakarta, Jumat 7 Desember 2012. Bahkan, Choel membantah berita yang mengatakan bahwa dirinya merupakan pihak perantara terkait kasus yang ditangani oleh KPK karena diduga merugikan keuangan negara itu. "Saya selalu terkesima dengan beberapa pihak yang menyebut saya sebagai perantara. Saya tegaskan di sini semua itu tidak benar," kata Choel. Sebelumnya, KPK mengajukan pencegahan terhadap Choel sebagai saksi kasus Hambalang.

luar

negeri

"Bahwa status Choel Mallarangeng untuk sementara masih berstatus sebagai saksi," kata Ketua KPK, Abraham Samad dalam jumpa pers di KPK. Namun, Abraham menambahkan, KPK tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus Hambalang. Sebab penyidikan kasus Hambalang masih terus dikembangkan penyidik untuk menemukan fakta hukum dan dua alat bukti yang cukup. "Kita tidak bisa memperkirakan statusnya sebagai saksi. Kalau pun ada orang lain yang terlibat maka KPK akan mengembangkannya lebih jauh," kata Abraham. (umi)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373265‐choel‐ mallarangeng‐‐saya‐tak‐terlibat‐kasus‐hambalang

202

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Choel Mallarangeng Sudah Siapkan Tim Pengacara Choel merasa dirinya dan kakaknya menjadi pihak yang disudutkan. Penulis Waktu

: Aries Setiawan; Nur Eka Sukmawati : Jumat, 7 Desember 2012 | 16:04 WIB

VIVAnews ‐ Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng mengaku belum menerima surat pencegahan ke luar negeri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski begitu, Choel mengaku sudah menyiapkan tim pengacara untuk menangani kasus yang membelitnya. "Surat pencegahan belum saya terima. Tim kuasa hukum sudah disiapkan," ujar Choel usai memberikan keterangan pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Jumat 7 Desember 2012. Choel dicegah bersama kakaknya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, dan Muhammad Arief Taufiqurahman dari PT Adhie Karya terkait kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang. Dalam kesempatan itu, Choel juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengenal Mindo Rosalina dan Wafid Muharam. "Saya tidak mengenal Mindo," tegas dia. Didampingi kakak kandungnya, Rizal Mallarangeng, Choel mengaku sangat tersudutkan. "Secara pribadi saya dan kakak saya menjadi pihak yang paling disudutkan. Namun terlepas dari itu semua, KPK telah membuktikan bahwa harapan pada Indonesia untuk menjadi sebuah negeri yang bersih di mana semua orang duduk sama tinggi di depan hukum bukanlah harapan yang sia‐sia," tuturnya. Dia menegaskan akan patuh pada proses hukum dan siap bekerja sama menuntaskan kasus ini. "Semakin cepat kasus Hambalang diungkapkan seterang‐terangnya, semakin baik pula buat kita semua. Termasuk dampaknya pada saya, kakak saya, serta keluarga kami," katanya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373269‐choel‐ mallarangeng‐sudah‐siapkan‐tim‐pengacara

203

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Kami Mikir, Mama Gimana ya... Penulis Waktu

: Sylvanus Alvin : Jumat, 7 Desember 2012 | 16:34 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Cobaan sedang melanda keluarga Mallarangeng. Putra sulung, Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Ia bahkan terpaksa melepas jabatan mentereng di Kabinet Indonesia Bersatu Julid II, Menteri Pemuda dan Olahraga, juga sederet posisi sebagai petinggi Partai Demokrat. Sementara adiknya, Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Statusnya memang masih saksi, tapi KPK menyebut, itu baru sementara. Lalu, bagaimana reaksi sang ibu, Andi Asni Patoppoi menerima kabar tak menyenangkan itu? "Kami (sempat) mikirin, mama gimana ya...," kata Rizal Mallarangeng, saudara Andi dan Choel, saat ditanya mengenai ibunya di Kantor Freedom Institute, Jumat (7/12/2012). Pria yang akrab dipanggil Celi itu menyebut, ibunya sudah sepuh, 76 tahun. Tapi, "beliau wanita tegar. Dulu pernah ditinggal suaminya. apalagi seperti ini, pasti beliau tegar," kata Rizal, sesekali menyeruput gelas berisi es kelapa di tangannya. Rizal sebelumnya mendampingi adiknya Andi Zulkarnain Mallarangeng saat menggelar konferensi pers tentang status tersangka Andi, dan status cekal Choel. Dalam konferensi pers, Choel membela sang kakak. Kata dia, Andi tak menerima serupiahpun duit haram dari proyek Hambalang. "Saya sepenuhnya yakin kakak saya tidak menerima satu rupiah pun uang negara yang tidak sah, termasuk dari proyek Hambalang, dari pihak manapun," tegas Choel dalam jumpa pers di Kantor Freedom Institute, Jakarta, Jumat (7/12/2012).

Sumber : http://news.liputan6.com/read/465385/rizal‐mallarangeng‐kami‐ mikir‐mama‐gimana‐ya

204

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Hal senada juga disampaikan Andi ketika mengumumkan pengunduran dirinya Jumat pagi. "Saya yakin semua tuduhan kepada saya itu tidak benar. Sejak saya menjadi dosen dan menjadi menteri saya selalu bekerja sebaik‐baiknya dan selurus‐lurusnya. Sejak mahasiswa saya selalu menyerukan pemerintahan yang bersih dan idealisme itu saya pegang teguh sampai saat ini," kata dia. KPK resmi menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka pada 3 Desember 2012. Meski komisi antikorupsi itu baru mengumumkannya Jumat siang. Sejak tanggal itu pula, KPK mengajukan permohonan agar Andi dicegah ke luar negeri. Selain Andi, cegah ini juga berlaku untuk adiknya Choel Mallarangeng dan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Muhammad Arif Taufiqurahman. Masa cegah berlaku untuk 6 bulan.(Ein)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/465385/rizal‐mallarangeng‐kami‐ mikir‐mama‐gimana‐ya

205

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Andi Itu Lurus, Tak Seperti Adiknya Penulis Waktu

: Sylvanus Alvin : Jumat, 7 Desember 2012 | 16:55 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Sebagai adik, Rizal Mallarangeng mengaku tak percaya kakaknya, Andi Mallarangeng melakukan tindakan seperti yang diperkarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): punya andil dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Saya tekankan lagi, dalam kehidupan kami, kakak saya hidupnya lurus, nggak neko‐neko, orangnya menyenangkan, tampangnya boleh juga, dia taat beragama, barangkali tak seperti adiknya," kata Rizal di Kantor Freedom Institute, Jumat (7/12/2012). Namun, ia tak menyebut adik mana yang dimaksud. Meski Andi ditetapkan sebagai tersangka, dan harus mundur dari berbagai jabatannya di pemerintahan dan partai, menurut Rizal, tak ada penyesalan. "Ini risiko pengabdian, yang penting tujuan kita di pemerintahan, supaya tercapat cita‐cita, negara menjadi lebih baik," kata dia. Lalu, bagaimana jika Choel, yang kini dicegah, juga ditetapkan sebagai tersangka? "Pasti kami terima konsekuensinya," kata jawab. Pria yang akrab dipanggil Celi itu menambahkan, pihaknya akan patuh. "Boleh saha penyidik dengan teori dan dugaannya, tapi kami harus dikasih kesempatan buktikan diri, bahwa kakak saya tidak bersalah." Rizal menambahkan, setelah lengser dari jabatannya, ada banyak hal yang masih bisa dilakukan Andi. "Dia akan baca buku lebih banyak. Selama ini kan tersisa waktunya. Juga menulis, akan mengajar, kami kan dosen," kata dia. "Dan akan mancing bersama saya menghabiskan waktu sebagai saudara."

Sumber : http://news.liputan6.com/read/465402/rizal‐mallarangeng‐andi‐itu‐ lurus‐tak‐seperti‐adiknya

206

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Pada Jumat siang KPK secara resmi mengumumkan status tersangka Andi. "KPK menetapkan secara resmi AAM dalam kapasitas Menpora atau selaku pengguna anggaran," kata Ketua KPK Abraham Samad, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12/2012). Abraham menambahkan, konstruksi hukum Andi Mallarangeng sebagai tersangka sama dengan konstruksi hukum pada tersangka DK. DK adalah Dedy Kusnindar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. "Dikenakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP," tambah pria asal Makassar itu.(Ein)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/465402/rizal‐mallarangeng‐andi‐itu‐ lurus‐tak‐seperti‐adiknya

207

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ini Pernyataan Lengkap Choel Mallarangeng "Kakak saya tidak menerima satu rupiah pun uang negara yang tak sah."

Penulis Waktu

: Aries Setiawan; Nur Eka Sukmawati : Jumat, 7 Desember 2012 | 17:18 WIB

VIVAnews ‐ Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama kakaknya, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng serta dari PT Adhi Karya, Muhammad Arief Taufiqurahman. Pencegahan terkait kasus pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang. Pencegahan diumumkan secara resmi oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di gedung KPK, Kamis malam 6 Desember 2012. Khusus untuk Andi Mallarangeng, KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka. Choel dan Muhammad Arief sementara masih menjadi saksi. Menanggapi pencegahan dan penetapan kakaknya sebagai tersangka, Choel sore ini memberikan keterangan pers di gedung Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dia didampingi oleh kakaknya, Rizal Mallarangeng. Berikut pernyataan lengkap Choel Mallarangeng : Siang tadi, KPK telah mengumumkan penetapan kakak kandung saya, Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus Hambalang, serta demi kepentingan penyidikan selanjutnya meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pencekalan kepada kami berdua, saya dan kakak saya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373275‐ini‐pernyataan‐ lengkap‐choel‐mallarangeng

208

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Terhadap itu semua, sebagai warga negara yang patuh pada hukum, saya nyatakan bahwa saya siap bekerjasama untuk menuntaskan kasus ini. Kakak saya pun demikian pula. Pagi tadi, kakak saya sudah mengantarkan langsung surat permohonan mundur sebagai Menpora kepada Bapak Presiden RI, dan beliau menerimanya dengan penuh pengertian. Kakak saya tidak ingin membebani pemerintah, serta ingin membantu sepenuhnya kelancaran penyidikan tanpa dihambat oleh status dan jabatan sebagai menteri atau tokoh partai politik. Saya memberi apresiasi kepada KPK yang telah berupaya menjalankan perannya sebagai lembaga terdepan pemberantasan korupsi di negeri kita. Walaupun secara pribadi saya dan kakak saya (untuk sementara ini) menjadi pihak yang paling disudutkan. Namun, terlepas dari itu semua, KPK telah membuktikan bahwa harapan pada Indonesia untuk menjadi sebuah negeri yang bersih dimana semua orang duduk sama tinggi di depan hukum bukanlah sebuah harapan yang sia‐ sia. Dengan ini kita bisa berkata bahwa Indonesia sedang menuju pada arah yang benar. Semakin cepat kasus Hambalang diungkapkan seterang‐terangnya, semakin baik pula buat kita semua, termasuk dampaknya pada saya, kakak saya, serta keluarga kami. Saya sepenuhnya yakin bahwa kakak saya tidak menerima satu rupiah pun uang negara yang tidak sah, termasuk dari proyek Hambalang dari pihak manapun. Dari begitu banyak individu yang sempat saya kenal dalam hidup saya, kakak saya adalah sedikit dari sosok yang sejak kecil hidupnya lurus, jelas, tidak pernah neko‐neko, penuh integritas, serta dengan kecintaannya dan pengabdian yang besar pada keluarganya dan pada Indonesia yang sangat dicintainya. Saya harap kakak saya dapat melewati hari‐hari yang tak mudah ini dengan baik. Emas diuji bukan oleh air sabun, tetapi oleh air raksa. Kehidupan yang keras akan membesarkan seseorang yang memang memiliki fondasi kepribadian yang kuat dan kokoh. Adapun mengenai diri saya, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak sedikit pun terkait dengan kasus Hambalang.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373275‐ini‐pernyataan‐ lengkap‐choel‐mallarangeng

209

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Karena itu, saya terkesima ketika membaca semua tuduhan yang dialamatkan kepada saya dalam kaitannya dengan kasus tersebut. Saya lebih terkesima lagi membaca pernyataan berbagai pihak yang menyiratkan bahwa saya memainkan peran sebagai perantara yang menyalurkan dana Hambalang kepada kakak saya, baik berasal dari Pak Wafid Muharam, atau Ibu Mindo Rosalina Manulang, maupun oleh Pak Muhammad Nazaruddin, dan berbagai pihak lainnya. Saya tegaskan di sini semua itu tidak benar. Karena itu, seperti juga sikap kakak saya, saya menyambut baik kelanjutan proses hukum untuk menuntaskan kasus ini secepat‐cepatnya dan seterang‐terangnya. Saya percaya bahwa pengadilan dan proses hukum adalah cara yang terbaik untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Jika kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan baik, maka saya dan kakak saya akan melangkah tanpa beban yang terus menggantung. Hidup akan terus berjalan dengan tikungan dan tanjakan yang tak terduga. Semoga saya, kakak saya, serta kita semua dapat memetik pelajaran berharga dari kasus Hambalang ini. Kepada semua sahabat dan begitu banyak pihak yang telah memberikan simpati kepada keluarga kami, saya menyampaikan terima kasih dari hati yang terdalam. Jakarta, 7 Desember 2012 Choel Mallarangeng

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373275‐ini‐pernyataan‐ lengkap‐choel‐mallarangeng

210

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Ini Risiko Berpolitik "Sebagai warga negara yang taat hukum, kami akan taati semuanya." Penulis Waktu

: Hadi Suprapto; Nur Eka Sukmawati : Jumat, 7 Desember 2012 | 17:28 WIB

VIVAnews ‐ Adik mantan Menteri Pemuda dan Olagraga, Andi Alifian Mallarangeng, Andi Rizal Mallarangeng, mengungkapkan bahwa musibah yang menimpa kakaknya sulungnya adalah risiko pengabdian dalam politik. "Ini tidak terduga‐duga. Tapi orang harus mampu mengatasi persoalan yang menimpanya," kata Rizal di Wisma Proklamasi, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2012. Di mata Rizal, Andi merupakan sosok yang lurus. "Sejak kecil dia berantem saja nggak mau," katanya. Meski merasa terpukul, keluarga besar Mallarangeng mengaku senang dengan diungkapnya kasus ini. "Ini memberikan kesempatan kepada kakak saya untuk membuktikan semua tuduhan itu tidak benar," katanya. Rizal juga tidak merasa kakak dan adiknya dikorbankan dalam kasus Hambalang. Seperti diketahui, selain Andi Mallarangeng, KPK juga mencekal keluar negeri adik bungsunya, Andi Zulkarnain (Choel) Mallarangeng, sebagai saksi kasus Hambalang. "Tidak. Orang bisa saja salah sangka. Mungkin teman‐teman di KPK punya pikiran dan pendapat sendiri, punya teori siapa yang benar, siapa yang salah, kita tidak bisa melarang," ujar Rizal. Jika Andi dan Choel dinyatakan bersalah, Rizal mengatakan keluarga akan menerimanya. "Kami terima konsekuensinya. Sebagai warga negara yang taat hukum, kami mencintai hukum. Kami akan taati semuanya," katanya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373295‐rizal‐ mallarangeng‐‐ini‐risiko‐berpolitik

211

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Andi Itu Seperti Titipan Tuhan Penulis Waktu

: Sabrina Asril : Jumat, 7 Desember 2012 | 17:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com â&#x20AC;&#x201D; Kedekatan Mallarangeng bersaudara membuat kakak beradik itu mendukung langkah pengunduran diri Andi Alfian Mallarangeng dari posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Mereka pun yakin Andi sama sekali tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Pengunduran kakak saya itu sudah baik karena dia tidak mau mengganggu pemerintahan. Tapi, saya yakin, kakak saya tidak seperti yang ramai diberitakan di media," ujar adik Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, di kantor Freedom Institute, Jakarta, Jumat (7/12/2012). Senada dengan Choel, Rizal juga memuji sosok kakak tertuanya itu dengan sebutan "titipan Tuhan" lantaran sikap dan perilaku Andi menjadi panutan bagi keluarga. "Saya mengenal kakak saya, dia itu seperti titipan Tuhan. Hidupnya tidak nekoâ&#x20AC;?neko, sama keluarga juga sangat berbakti, ya... tampangnya boleh juga," ucap Rizal berseloroh. Menurut Rizal yang sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden independen ini, penetapan tersangka terhadap Andi menjadi sebuah ujian yang harus dilalui keluarganya. Di dalam keluarga Mallarangeng, Rizal mengatakan, sudah menjadi tradisi ada anggota keluarga yang masuk dalam pemerintahan. "Ini risiko sebuah pengabdian. Sebuah ujian yang harus dilalui. Andi ataupun kami semua tidak akan pernah menyesal terjun ke dunia politik," kata Rizal lagi. Andi Mallarangeng resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menpora pada Jumat pagi ini. Ia juga mundur dari kepengurusan di Partai Demokrat. Hal ini dilakukannya menyusul penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sumber : http://goo.gl/6Bzff

212

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Andi diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olaharaga. Ihwal penetapan Andi sebagai tersangka ini diketahui melalui surat permohonan pencegahan yang dikirimkan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat bernomor 4569/01â&#x20AC;? 23.12.2012 tanggal 3 Desember 2012 itu menyebutkan status Andi sebagai tersangka. Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pembangunan pengadaan sarana dan prasarana Hambalang tahun anggaran 2010â&#x20AC;?2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menpora atau pengguna anggaran Kemenpora. KPK juga mencegah Andi ke luar negeri. Andi dicegah bersama dua orang lainnya, yaitu Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel Mallarangeng dan M Arif Taufikurrahman dari PT Adhi Karya. Editor : Ana Shofiana Syatiri

Sumber : http://goo.gl/6Bzff

213

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kakak Beradik Mallarangeng Diusut KPK, Rizal: Ini Risiko Pengabdian Politik Penulis Waktu

: Hadi Suprapto; Nur Eka Sukmawati : Jumat, 7 Desember 2012 | 17:28 WIB

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/373295‐rizal‐ mallarangeng‐‐ini‐risiko‐berpolitik

214

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Tidak Ada Bisnis Keluarga di Kemenpora Penulis Waktu

: Addy Hasan : Jumat, 7 Desember 2012 | 17:35 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Rizal Mallarangeng menegaskan tidak ada bisnis keluarga dalam proyek apapun yang dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurutnya, keluarganya sangat menghargai jabatan Andi Mallarangeng, sehingga tidak mau mengambil keuntungan. Karena itu, keluarnya surat cegah ke luar negeri dari KPK untuk Andi dan Choel Mallarangeng terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, disusul mundurnya Andi sebagai Menpora, sangat mengejutkan pihak keluarga. "Tidak ada bisnis keluarga seperti halnya yang dijelaskan Andi dan Choel sebelumnya. Tuduhan yang dilontarkan sejumlah pihak melalui media massa juga tidak benar," tegas Rizal Mallarangeng di Perpustakaan Freedom Institute, Jakarta, Jumat (7/12/2012). Namun, Rizal juga mengingatkan semua pihak untuk tidak mendahului proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia kembali menegaskan bahwa kakaknya, Andi adalah sosok yang jujur. "Sebagai keluarga, saya mengenal kakak saya. Kakak saya dari kecil hidupnya sangat lurus, bahkan ketika mahasiswa dia aktif sebagai aktivis. Dia penuh integritas dan sayang kepada keluarga". Mengenai surat cegah ke luar negeri dari KPK, Rizal mengaku pihak keluarga belum menerimanya, "Kamis belum menerima surat resmi, baru melihat dari televisi". Pada Jumat siang KPK secara resmi mengumumkan status tersangka Andi. "KPK menetapkan secara resmi AAM dalam kapasitas Menpora atau selaku pengguna anggaran," kata Ketua KPK Abraham Samad, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12/2012).

Sumber : http://news.liputan6.com/read/465417/rizal‐mallarangeng‐tidak‐ ada‐bisnis‐keluarga‐di‐kemenpora

215

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Abraham menambahkan, konstruksi hukum Andi Mallarangeng sebagai tersangka sama dengan konstruksi hukum pada tersangka DK. DK adalah Dedy Kusnindar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. "Dikenakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP," tambah pria asal Makassar itu.(ADI)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/465417/rizal‐mallarangeng‐tidak‐ ada‐bisnis‐keluarga‐di‐kemenpora

216

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Keluarga Senang Kasus Ini Dibuka Penulis Waktu

: Stevanus Alvin : Jumat, 7 Desember 2012 | 18:20 WIB

Liputan6.com, Jakarta : Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Menurut keluarga Andi, pihaknya menyambut baik bila kasus ini cepat segera terungkap. "Kakak saya, adik saya, dan keluarga sebenarnya cukup senang bahwa kasus ini dibuka. Agar bisa diketahui bahwa kami tidak bersalah. Karena kasus ini sudah setahun yang lalu, dan membuat keluarga saya tercemar," kata Rizal Mallarangeng di Perpustakaan Freedom Institute, Jakarta, Jumat (7/12/2012). Rizal menambahkan selepas kakaknya turun dari jabatan Menpora, Andi Mallarangeng akan menghabiskan waktu dengan kegiatan yang pernah ia lakukan sebelum menjadi menteri. "Dia akan membaca buku lebih banyak. Selama ini kan waktunya tersita. Dia akan mulai menulis lagi, dan dia akan mengajar, kan dia dosen. Dan ya..kita akan mancing. Menghabiskan waktu bersama sebagai saudara. Mancing sama‐sama, naik gunung sama‐sama," tutur dia. Sebelumnya, Andi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus proyek Hambalang. Dalam konferensi pers hari ini, Andi mengatakan tak ingin membebani Presiden SBY dan ingin berkonsentrasi menuntaskan tuduhan yang dialamatkan pada dirinya. Penetapan mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut sebagai tersangka tercantum dalam surat permohonan cegah nomor 4569/01‐23/12/2012 Tanggal 3 Desember 2012 yang diajukan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. (Ali)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/465448/rizal‐mallarangeng‐keluarga‐ senang‐kasus‐ini‐dibuka

217

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Keluarga Mallarangeng Tetap Akan Terjun ke Politik "Tidak ada kata kapok dalam keluarga Mallarangeng," ujar Rizal. Penulis Waktu

: Umi Kalsum; Nur Eka Sukmawati : Jumat, 7 Desember 2012 | 18:43 WIB

VIVAnews ‐ Status tersangka Andi Alfian Mallarangeng dan cekal yang diberlakukan untuk Andi Zulkarnain Mallarangeng, tak menyurutkan keluarga besar Mallarangeng asal Makassar ini terjun ke dunia politik. "Tidak ada kata kapok dalam keluarga Mallarangeng," ujarnya saat mendampingi Choel Mallarangeng dalam acara jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2012. Politik praktis, kata Rizal, adalah alat atau instrumen. Tujuannya untuk mendorong dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Menurut dia, setelah Andi mengundurkan diri sebagai Menpora, keluarga akan memiliki waktu lebih banyak untuk berkumpul bersama Andi. "Dia akan membaca buku lebih baik lagi, selama ini kan tersita dengan pekerjaan sehari‐hari. Dia akan menulis, mengajar karena dia dulu dosen, atau mungkin dia pergi mancing bersama saya. Itu salah satu segi positif dari ini semua, kita akan punya waktu lebih banyak," ujar Rizal. Keluarga pun masih bertanya‐tanya apa yang menyebabkan Andi dan Choel ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Kata Choel, aduh apa sih yang saya lakukan sehingga berdampak seperti itu, kok digandeng seperti itu. Kita juga belum tahu," ujar Rizal. Andi Mallarangeng mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor. Selain mundur dari jabatan menteri, Andi juga mundur dari jabatan anggota Dewan Pembina Demokrat.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373313‐keluarga‐ mallarangeng‐tetap‐akan‐terjun‐ke‐politik

218

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Dalam konferensi pers pengunduran dirinya, Andi menjelaskan bahwa dia menghormati keputusan KPK serta akan mengikuti apapun proses hukum yang diperlukan nantinya. "Seluruh jajaran Kemenpora siap bekerjasama penuh dalam proses hukum untuk menuntaskan Kasus Hambalang. Saya harap kasus ini segera dituntaskan agar duduk perkaranya menjadi jelas. Siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab secara hukum. Namun mereka yang tidak bersalah harus pula dinyatakan tidak bersalah," kata Andi.

Sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/373313‐keluarga‐ mallarangeng‐tetap‐akan‐terjun‐ke‐politik

219

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ulil: Mundurnya Andi Mallarangeng Momentum Pembersihan Partai Demokrat Penulis Waktu

: Taufik H Mihardja : Jumat, 7 Desember 2012 | 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla melihat mundurnya Andi Mallarangeng dari unsur pimpinan Partai Demokrat sebagai momentum yang baik bagi partai untuk bersih‐bersih diri menjelang Pemilu 2014. "Saya malah mendukung cleansing.... Eh, terlalu keras istilah itu. Saya setuju cleaning up (bersih‐bersih) partai. Sehingga tahun 2013 sudah full konsentrasi ke Pemilu 2014," kata Ulil menjelang menjadi narasumber di program berita Kompas Petang, Kompas TV, Jakarta, Jumat (7/12/2012). Bagi pimpinan partai semacam dia, yang menyebut diri sebagai pendatang baru di partai, upaya penyelamatan partai dengan menyelesaikan orang‐orang yang terlibat kasus korupsi itu lebih penting. "Orang itu datang dan pergi, sementara partai harus tetap eksis dan bermanfaat bagi banyak orang," kata Ulil. Ditanya apakah yang dia maksud termasuk kasus yang melibatkan ketua umum partai, Ulil secara diplomatis mengatakan, "Ya, siapa pun jangan sampai membebani partai." Ulil menghargai sikap spontan dan cepat Andi Mallarangeng yang mengundurkan diri dari keanggotaan dan unsur pimpinan partai. Langkah Andi, katanya, membantu meringankan beban partai. "Saya maunya yang begini‐begini diberesin menjelang akhir tahun. Jangan sementara partai lain sudah berlari kencang, kita masih dibebani urusan‐urusan seperti ini," ujar Ulil.

Sumber : http://goo.gl/9O7Uf

220

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Rizal: Keluarga Mallarangeng Tidak Kenal Kapok Penulis Waktu

: Umi Kalsum; Nur Eka Sukmawati : Jumat, 7 Desember 2012 | 21:21 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Adik kandung Andi Alfian Mallarangeng, yaitu Andi Rizal Mallarangeng mengatakan penetapan kakaknya menjadi tersangka kasus proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak membuat keluarganya kapok menyelami dunia politik. "Keluarga Mallarangeng tidak kenal kata kapok. Tidak ada penyesalan terjun ke politik," kata Rizal di Jakarta, Jumat (7/12). Rizal juga meyakini kakaknya selalu berbuat lurus. Apalagi, ia mengetahui dengan baik perjalanan kakaknya hingga memasuki dunia politik. Menurutnya, sejak duduk di bangku kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Andi memiliki prestasi yang baik. "Di UGM, dia Fisipol, dan dia aktif serta prestasinya bagus. Dia juga mendapatkan beasiswa S3 dari Bappenas untuk kuliah di Amerika Serikat," ujar politikus Partai Golkar itu. Bagi Rizal, kakaknya merupakan titipan Tuhan, yang taat beragama. Karena itu, menurutnya, tidak ada orang yang dekat dengan Andi Alfian Mallarangeng yang tidak bersimpati kepada kakaknya. Rizal mengatakan keluarga besarnya menilai kasus yang membebani Andi Alfian Mallarangeng sebagai risiko pengabdian terhadap politik. "Yang terpenting tujuan dalam politik dan pemerintahan itu untuk menciptakan citaâ&#x20AC;?cita kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau ada persoalan seperti ini, maka itu merupakan bagian dari citaâ&#x20AC;?cita," katanya.

Sumber : http://goo.gl/sR0Nk

221

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ia juga mengungkapkan alasan Andi Alfian Mallarangeng dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga serta jabatan internal Partai Demokrat. Menurutnya, pengunduran itu dilakukan dengan kesadaran kakaknya sendiri. "Bapak Presiden sudah mengatakan itu contoh yang baik. Dengan legowo kakak saya tidak ingin membuat roda pemerintahan terganggu, karena pemerintahan harus berjalan terus," katanya. Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Dari hasil pengembangan kasus dengan tersangka DK (Deddy Kusdinar) ditemukan fakta‐fakta hukum yang bisa disimpulkan bahwa KPK menetapkan secara resmi AAM (Andi Alfian Mallarangeng) selaku Menpora atau selaku Pengguna Anggaran pada Kemenpora," kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Jumat kemarin. Konstruksi hukum Andi dinyatakan sebagai tersangka, menurut Abraham, sama dengan penetapan tersangka Deddy Kusdinar pada 23 Juli lalu. "Yang bersangkutan dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 39/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke‐1 KUHP," jelas Abraham. Penetapan tersangka Andi Alfian Mallarangeng berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik‐46/01/12/2012 tertanggal 3 Desember. Andi Mallarangeng sendiri telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Jumat. Ia juga telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Andi menekankan pengunduran diri tersebut merupakan inisiatifnya.(Ant/BEY)

Sumber : http://goo.gl/sR0Nk

222

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Jangan Politisasi Kasus Hambalang Penulis Waktu

: Nur Khafifah : Sabtu, 8 Desember 2012 | 01:08 WIB

Jakarta ‐ Andi Mallarangeng mengundurkan diri dari jabatan Menpora setelah ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus Hambalang. Adik Andi, Rizal Mallarangeng berharap kasus Hambalang tak dipolitisasi. "Mudah‐mudahan ini menjadi proses pembelajaran untuk semuanya. Siapapun yang nantinya bersalah. Jangan terlalu banyak dicampuri urusan politik lah," kata Rizal kepada wartawan di rumah dinas Menpora di Jl Widya Chandra III no 14, Jakarta, Jumat (7/12/2012) tengah malam. Rizal berharap kasus Hambalang yang menyeret kakaknya juga tak terus dimunculkan. " Jangan di blow up terus. Ini kan kasus juga masih baru saja, kami masih terus membahas. Jadi kalau ditanya terus, kita juga bingung mau ngomong apa," kata Rizal saat menghadiri rapat dengan kuasa hukum Andi. Sebelumnya diberitakan Andi resmi menunjuk pengacara untuk membantuknya dalam proses hukum kasus Hambalang. "Hari ini kami rapat maraton dengan kuasa hukum yang akan mendampingi yakni Pak Harry Ponto dan Pak Luhut Pangaribuan," kata Rizal sebelumnya. Andi juga mendapat tamu spesial. Wamenkum HAM Denny Indrayana khusus hadir menyampaikan empatinya kepaa Andi yang sedang terkena musibah. "Andi kan teman saya, dia kan sedang mendapat musibah," kata Denny yang berpenampilan santai dengan jeans selutut dan jaket kulit cokelatnya saat bertamu ke rumah dinas Menpora, Jumat malam. (van/sip)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/08/010856/2112787/10/rizal‐ mallarangeng‐jangan‐politisasi‐kasus‐hambalang

223

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Ical: Golkar Tak Harapkan Kursi Menpora Penulis Waktu

: Laksono Hari W : Sabtu, 8 Desember 2012 | 05:07 WIB

PEKANBARU, KOMPAS.com â&#x20AC;&#x201D; Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan bahwa partainya tidak mengharapkan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang kosong setelah ditinggalkan Andi Alfian Mallarangeng. Andi mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat kemarin, Andi menyatakan bahwa pengunduran dirinya berhubungan dengan pengumuman dari KPK terkait permohonan pencegahaan atas dirinya ke luar negeri dan penetapan status tersangka. "Saya sudah menyampaikan pengunduran diri di hadapan Presiden dengan didampingi oleh Seskab dan Wakil Presiden," katanya. Selain mundur sebagai Menpora, Andi juga mengaku mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Dengan demikian, untuk sementara jabatan Menpora masih lowong. Terkait hal itu itu, Aburizal membantah ada kadernya yang menginginkan untuk menggantikan posisi tersebut. "Sejauh ini, itu tidak ada. Golkar saya rasa tidak mengharapkan itu," kata pria yang sering disapa Ical itu setelah mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Riau 2012â&#x20AC;?2015 di Pekanbaru, Jumat (7/12/2012) malam. Selain Aburizal, hadir dalam acara itu sejumlah petinggi Golkar, seperti Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Pada kesempatan sebelumnya, Akbar Tandjung yang pernah menjabat sebagai Menpora di masa Orde Baru mengatakan, posisi Menpora tidak boleh kosong terlalu lama. Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menetapkan dan melantik pengganti Andi.

Sumber : http://goo.gl/Sutm1

224

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

"Masalah kepemudaan dan olahraga sangat penting dan mendesak. Jadi, tidak boleh terlalu lama dirangkap menteri lain. Presiden boleh memilih dari unsur Partai Demokrat, partai koalisi yang selama ini memperkuat kabinet dan pemerintahan atau kalangan profesional. Yang penting menteri yang dipilih menguasai masalah kepemudaan dan keolahragaan," kata Akbar kepada pers di Jakarta, Jumat.

Sumber : http://goo.gl/Sutm1

225

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ulil Abshar Abdalla: Ide 'Gila' untuk Kemenpora Penulis Waktu

: Ulil Abshar Abdalla : Sabtu, 8 Desember 2012 | 08:40 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com ‐ Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng telah memulai tradisi politik baru yang sangat positif. Setelah dinyatakan tersangka oleh KPK dalam kasus Hambalang, Andi langsung mengambil langkah cepat, bahkan mendahului langkah partainya sendiri. Dengan gesit dan lugas, ia memutuskan untuk mundur dari jabatan Menpora, anggota Dewan Pembina dan sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Demokrat. Tiga jabatan sekaligus ia tanggalkan secara 'ombyokan'. Belum pernah ada pejabat publik yang masih aktif melakukan hal seperti ini. Belum pernah pula ada kader partai lain yang menjalankan hal serupa. Untuk 'sunnah' atau tradisi politik baru seperti ini, Andi Mallarangeng layak mendapatkan apresiasi yang setinggi‐tingginya. He set a bar, and a good one. Ada yang bilang, apa yang dilakukan oleh mantan Menpora tidaklah istimewa, sebab tak ada pilihan lain baginya selain harus mengundurkan diri. Selain itu, bukankah sudah seharusnya seorang pejabat publik, apalagi setingkat menteri, melakukan hal seperti itu saat terjerat oleh kasus korupsi? Yang dilakukan oleh Andi Mallarangeng tetap istimewa meski pun, benar, ia tak punya opsi lain kecuali mundur. Yang istimewa adalah kecepatannya mengambil keputusan, tanpa melalui periode keragu‐ raguan, atau didesak kiri‐kanan oleh publik. Yang kedua, ia bukan saja mengambil langkah cepat untuk mundur dari jabatan di kabinet, melainkan juga di partai. Banyak kader partai lain yang jelas‐jelas sudah tersangkut perkara korupsi, tetapi tak mengambil langkah serupa. Jadi, menurut saya, Andi Mallarangeng tetap melakukan hal yang istimewa. Ia memulai tradisi politik yang baik yang layak diteladani oleh politisi lain di masa mendatang. Kultur politik yang baik tak datang ujug‐ ujug, tetapi melalui contoh‐contoh kongkret seperti itu.

Sumber : http://jaringnews.com/politik‐peristiwa/opini/29375/ulil‐abshar‐ abdalla‐ide‐gila‐untuk‐kemenpora

226

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Jadi, menurut saya, Andi Mallarangeng tetap melakukan hal yang istimewa. Ia memulai tradisi politik yang baik yang layak diteladani oleh politisi lain di masa mendatang. Kultur politik yang baik tak datang ujug‐ ujug, tetapi melalui contoh‐contoh kongkret seperti itu. Pertanyaan berikutnya mengemuka: siapa yang layak menggantikan Andi Mallarangeng sebagai Menpora yang baru? Meskipun perkara ini jelas merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi saya ingin mengemukakan pendapat pribadi, dan semoga saja Bapak Presiden, by any means, membaca tulisan saya ini, kemudian mempertimbangkannya. Ada tiga kemungkinan langkah yang bisa diambil Presiden. Yang pertama adalah langkah drastis, yang kedua, setengah drastis, dan ketiga, langkah konvensional, meneruskan hal yang sudah ada. Dengan kata lain, doing business as usual. Yang saya maksudkan dengan langkah drastis adalah (semoga Anda tak kaget!) menghapuskan sama sekali portofolio Kemenpora. Menurut saya ini langkah yang pantas dipertimbangkan, sekurang‐kurangnya sebagai wacana, bukan saja sekarang, tetapi untuk jangka panjang. Kenapa? Tradisi menjadikan pemuda dan olahraga sebagai bidang khusus yang harus diberikan jatah kementerian tersendiri adalah warisan zaman Orba yang patut dipikirkan ulang. Tak semua hal yang berasal dari zaman itu jelek. Tetapi yang satu ini memang patut dipikirkan kembali. Kemenpora adalah warisan dari tradisi politik yang korporatis dan integralistik yang mencirikan perpolitikan zaman Orba dulu. Kita ingat, pada zaman Orba, negara mempunya watak yang khas: ingin menjinakkan semua kekuatan independen dalam masyarakat sipil agar tunduk di bawah hegemoni pemerintah yang otoriter. Semua golongan dalam masyarakat, termasuk pemuda, direkayasa begitu rupa agar jinak terhadap pemerintah melalui cara‐cara yang otoriter. Dengan begitu, terciptalah stabilitas politik. Itulah ciri‐ciri tradisi politik yang korporatis dan integralistik. Ini tak sesuai lagi dengan kultur demokrasi yang mencirikan perpolitikan pasca‐reformasi, yang lebih terbuka pada peran masyarakat sipil yang independen. Kemenpora adalah warisan dari zaman politik korporatis dulu. Kehadirannya sekarang sebetulnya agak sedikit ganjil.

Sumber : http://jaringnews.com/politik‐peristiwa/opini/29375/ulil‐abshar‐ abdalla‐ide‐gila‐untuk‐kemenpora

227

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Jika langkah ini dianggap kurang cocok, karena terlalu express, saya usulkan langkah lain. Langkah kedua ini tetap drastis, meski kadarnya tak setinggi yang pertama. Yakni, membuka partisipasi publik untuk mengusulkan nama‐nama yang mereka anggap layak menjadi Menpora yang baru. Dengan cara apa? Bisa melalui email, SMS, atau, jika mau mengambil langkah yang agak cool dan 'gaul', melalui media sosial seperti Twitter atau Facebook. Saya bayangkan, Presiden (bisa melalui Sekneg atau Sekkab) membuat akun Twitter yang khusus didedikasikan bagi publik yang ingin mengusulkan calon‐calon Menpora. Publik diberikan, misalnya, tenggat waktu seminggu untuk mengusulkan nama, diikuti dengan penyaringan yang menghasilkan semacam short‐list (bisa lima atau sepuluh orang, misalnya). Nama‐nama yang masuk dalam short‐list itu bisa dilempar ke publik untuk di‐vote kembali. Dari sana, dipilihlah dua atau tiga calon usulan publik yang dapat dipertimbangkan Presiden untuk menjadi Menpora yang baru. Ini cara yang memang agak 'gila' dan kurang lazim, dan belum pernah ada di muka bumi yang fana ini, tetapi layak dicoba. Tak butuh waktu lama untuk menjalani proses ini. Cukup seminggu, atau paling lama dua. Untuk mendapat menteri yang sesuai dengan keinginan publik, waktu seminggu atau dua minggu tentu tidaklah terlalu lama. Apakah cara yang nge‐grass‐root ini tidak mencederai hak prerogatif Presiden? Menurut saya tidak. Nama‐nama yang diusulkan oleh publik tak serta merta harus diangkat menjadi menteri. Nama‐nama itu hanyalah usulan saja untuk Presiden. Keputusan terakhir tetaplah ada pada Presiden. Dengan menempuh gaya yang gaul dan mengikuti era media sosial ini, Presiden SBY bisa menarik simpati publik yang luas, sekaligus mendongkrak citra pemerintahannya yang kerap menjadi sasaran kenyinyiran akhir‐akhir ini, terutama dari kelas menengah kota. Menurut saya, tak ada UU yang secara spesifik akan dilanggar oleh cara seperti ini. Cara ketiga adalah cara konvensional seperti yang ditempuh oleh Presiden. Tentu saja, ini cara yang paling mudah. Tetapi, untuk mengisi jabatan Kemenpora yang tersisa kira‐kira hanya dua tahun, boleh juga dicoba cara yang agak sedikit 'gila'. Why not?

Sumber : http://jaringnews.com/politik‐peristiwa/opini/29375/ulil‐abshar‐ abdalla‐ide‐gila‐untuk‐kemenpora

228

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Terakhir, apa mandat utama Kemenpora yang baru? Menurut saya simpel sekali. Menpora yang baru nanti adalah orang yang dianggap mampu menyelesaikan konflik‐tak‐kunjung‐padam antara PSSI dan KPSI. Konflik ini telah memporak‐porandakan mutu persepakbolaan kita. Dengan kata lain, mandat Kemenpora yang baru tak usah terlalu banyak. Toh, hanya menyelesaikan sisa pekerjaan yang hanya berjangka dua tahun saja. Tugasnya hanyalah membenahi kehidupan sepakbola di Tanah Air. Indikatornya juga sederhana: Menyelesaikan konflik antara PSSI dan KPSI serta membangun kembali sistem kompetisi sepakbola yang sehat di kancah domestik. Well, saya tahu tentu ini juga bukan pekerjaan yang sederhana. Yang penting, Menpora yang baru menanamkan batu‐batu awal untuk fondasi kehidupan persepakbolaan yang sehat di masa mendatang. Fondasi itu bisa diteruskan oleh menteri baru di kabinet pasca‐pemilu 2014. Ulil Abshar Abdalla, politisi Partai Demokrat. (adm / Nky)

Sumber : http://jaringnews.com/politik‐peristiwa/opini/29375/ulil‐abshar‐ abdalla‐ide‐gila‐untuk‐kemenpora

229

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Mallarangeng Brothers Band Together as They Fight KPK Allegations in Hambalang Case Penulis Waktu

: : December 08, 2012

The Mallarangeng brothers remain unshaken as they face allegations from the Corruption Eradication Commission over their involvement in the Hambalang project. “My brother Andi Alfian is a man of integrity and is like the anchor or role model in our extended family. I have known him since childhood and I can assure you, I believe that he is innocent in this case,” Rizal Mallarangeng said of his elder brother during a television interview on Friday. Confident of his brother’s innocence in the Bogor sport complex project, reportedly bringing at least Rp 243.6 billion ($25 million) in losses to the state treasury, Rizal said, “My elder brother has no burden and you can see this in his eyes. That is why he appeared so relaxed and confident during the press conference.” Earlier on Friday, Andi had told journalists in a news conference that he was very sure of his innocence, despite widespread allegations of his involvement in the perceived project markup and graft. After submitting a resignation letter to President Susilo Bambang Yudhoyono, Andi said he would be cooperative in KPK proceedings and “if necessary go to court to prove the truth and [his] innocence.” Rizal told Metro TV on Friday that the Mallarangeng family had not received official notification from the KPK and were still waiting. However, they would establish a team of defense lawyers to prove that the two brothers were not guilty. “Let our friends at the KPK work professionally and uphold justice,” Rizal said in an indirect challenge to the graft‐busting agency.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/home/mallarangeng‐brothers‐ band‐together‐as‐they‐fight‐kpk‐allegations‐in‐hambalang‐case/560456

230

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Meanwhile, Zulkarnaen Mallarangeng, also known as Choel, said, “I appreciate the work of the KPK even though my brother and I are the most severely effected in this case.” Zulkarnaen has been named a witness in the case. The trio of brothers were once dubbed “The Three Musketeers of Makassar” — their hometown, for their joint efforts and political maneuvers elevating them to prominence in the nation’s capital city when the reform era began. Andi got his PhD in political science from Northern Illinois University while Rizal got his PhD, also in political science, from Ohio State University. Both are prominent politicians and extraordinary lobbyists as proven by their speedy rise to the center of power. Andi diligently campaigned for Yudhoyono’s presidential election in 2004 and became his first and most trusted spokesman for domestic affairs. Even though former vice president Jusuf Kalla is also a native of South Sulawesi, Andi sided with Yudhoyono against Kalla during the 2009 presidential election, a move causing disappointment in his native province. Andi was appointed as sports minister subsequently. Before resigning from the ministerial post on Friday, Andi was also the chief editor of Yudhoyono’s presidential website. This shows how close Yudhoyono and Andi are even in the face of severe public judgement. First lady Ani Yudhoyono, who many say is very close to Andi, reportedly trusted her son, Edhie Baskoro, to him to learn about Indonesian politics. Edhie, secretray general of his father’s Democratic Party, is now a lawmaker and member of the defense committee at the House. Rizal was a presidential speech writer and later jumped over to the Golkar Party as a special assistant to chairman Aburizal Bakrie, who reportedly financed the think‐tank, Freedom Institute, led by Rizal. Zulkarnaen is also known as an entrepreneurial activist who runs the strategic and political consulting firm FOX Indonesia.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/home/mallarangeng‐brothers‐ band‐together‐as‐they‐fight‐kpk‐allegations‐in‐hambalang‐case/560456

231

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

The firm was reportedly influential in boosting Yudhoyono’s chances to be re‐elected in 2009. It also helped Golkar politician Alex Nurdin win the South Sumatran gubernatorial election. Andi declared confidently during the news conference that “My intention is to help President Yudhoyono run the government, but now with my [suspect] status I will not be able to do that.” Rizal compounded his brother’s statement by saying that Andi’s decision to resign was a patriotic action demonstating his strong character and integrity. No other serving minister has ever had the courage and willingness to resign when suspected in legal cases, observers said. The Three Musketeers’ father, Andi Mallarangeng senior, was the mayor of Parepare in South Sulawesi and died in 1972 at the age of 36. Their grandfather, a political patron, was influential in persuading kings in South Sulawesi to hand over their kingdoms to the Republic of Indonesia. “Andi” is a royal attribution in South Sulawesi which is also the nativity of KPK chairman Abraham Samad. The KPK announced on Thursday that it had issued a travel ban for Andi.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/home/mallarangeng‐brothers‐ band‐together‐as‐they‐fight‐kpk‐allegations‐in‐hambalang‐case/560456

232

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Disgraced ex‐minister leaves official residence Penulis Waktu

: : Sat, December 08 2012 | 5:56 PM

Former Youth and Sports Minister Andi Mallarangeng left his official residence in Widya Chandra ministerial housing complex, South Jakarta, on Saturday following his resignation from his post the previous day. Andi resigned after being named as a suspect in the graft case that centers on the construction of the Hambalang sports complex in West Java. He is the first active minister to be named a suspect in the case. Andi used two trucks to carry his belongings, tribunnews.com reported. “This official residence is a facility from the state. As my brother Andi is no longer a minister, he does not deserve this facility,” Rizal Mallarangeng said. Rizal said that Andi would return to his private residence in Cilangkap, East Jakarta. Andi, a key politician in Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party, was appointed as the youth and sports minister in 2009. The Corruption Eradication Commission (KPK) accused Andi of abusing his authority to enrich himself and other parties or persons, a violation of articles 2 and 3 of the 1999 Corruption Law. The KPK launched its investigation in to the construction of the Hambalang complex worth Rp 1.17 trillion (US$265 million) in late 2010 and has named two suspects in the case. Dedy Kusnidar, chief of the Youth and Sports Ministry’s financial and internal affairs bureau, was the first suspect in the scandal. (lfr)

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/08/disgraced‐ex‐ minister‐leaves‐official‐residence.html

233

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Analysis: A Small Step for Andi, a Giant Leap for Politics? Penulis Waktu

: Pitan Daslani : December 09, 2012

Where did Andi Mallarangeng find the courage to remain so calm and confident of his proclaimed innocence, even while facing intense public pressure and the Corruption Eradication Commission’s accusation of his involvement in the Hambalang sport center graft case? Look at what really happened on the morning of Friday, Dec. 7, when Andi tendered his resignation following an announcement by the antigraft body known as the KPK that he was a suspect in the project that reportedly caused at least Rp 243.6 billion ($25.3 million) in losses to state treasury. A little past 8 a.m. on Friday, Andi walked confidently into President Susilo Bambang Yudhoyono’s office. Upon seeing him, the president hurriedly walked over, affectionately touched the minister’s cheek and, according to inside sources, sighed, “aduh” (“oh dear”). A warm conversation followed. Meanwhile, Vice President Boediono was reportedly in a panic. So much so, that instead of going into the room to meet Andi, he reportedly rushed in the wrong direction to another room. Yudhoyono, Boediono, State Secretary Sudi Silalahi and Cabinet Secretary Dipo Alam were all amazed at Andi’s display of calmness and political maturity. Andi, a PhD graduate in political science from Northern Illinois University in the United States was, in a sense, actually giving them a brief lesson on integrity and knightly attitude. He is the first serving minister in Indonesia’s history to have quit his job in order to salvage the government’s reputation.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/commentary/analysis‐a‐small‐step‐ for‐andi‐a‐giant‐leap‐for‐politics/560515

234

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

That would have aggravated the KPK’s false perception that Boediono, allegedly implicated in the Bank Century bailout, was “an extraordinary citizen untouchable by law.” Second, Andi quit the position of secretary of the advisory council of the Democratic Party to protect the ruling party’s image, which has been severely damaged ahead of legislative and presidential elections in 2014. This way, he can ease the pressure and burden on the ruling party and give it ample time to rehabilitate its reputation in 2013, so that Andi himself would not be the reason for any decline in the party’s waning acceptability levels. Some have alleged that the money that was taken illegally out of the Hambalang project was channeled into the ruling party’s congress, which elected Anas Urbaningrum as its chairman. Anas defeated Andi in the selection process, but the chairman has smartly escaped legal traps, apparently due to his power and influence. Anas has said that if he is proven to have stolen even a single rupiah from the Hambalang project, he would ask others to “hang me up on the National Monument [Monas].” The ruling party’s former treasurer Muhammad Nazaruddin has repeatedly mentioned Anas’s involvement in this suspected graft case, but the target is still untouchable even though the KPK has interrogated dozens of people and some have clearly revealed his involvement. Andi’s daring move represents an action of hitting the ball into Anas’s court. Will the KPK ever have the courage to go after Anas, now that Andi has brazenly quit and is prepared to face trial? Analysts say his confidence of innocence indicates that he will leave no stone unturned, if need be, in court. The third reason Andi must quit the job is to smoothen the legal proceedings, because as an active minister he cannot be tried without direct approval from the president, whose prerogative to appoint ministers is guaranteed by the Constitution.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/commentary/analysis‐a‐small‐step‐ for‐andi‐a‐giant‐leap‐for‐politics/560515

235

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

So why did Yudhoyono speak with a sad tone when announcing Andi’s resignation? The president in fact expressed high appreciation for Andi’s good work, as proven in Indonesia’s recapturing of the “overall winner” title at the Southeast Asian Games. Yudhoyono appeared sad that Andi had to go. And this was what Andi did: Gallantly, he said he had better quit because that would serve best the government’s image. That immediately makes Andi a great hero on Indonesia’s political stage, despite the graft accusations his team of lawyers will still have to fight back. This is also the reason why Rizal and Zulkarnaen Mallarangeng announced in separate occasions to the mass media that their elder brother was “like the anchor or role model of integrity” in their extended family. Andi said the proceedings at the KPK would not be sufficient to establish the truth and prove his claimed innocence. He wants to take the case further to the district court and go as far as possible to reinstate his good image. Andi will surely fight back, and his lawyers will do their best to vindicate his claim of innocence. What if, at the end of the day, the entire judiciary establishment fails to dump Andi in jail? There is only one answer — he would be a hero and would “sell” himself pretty well ahead of the 2014 elections. For the sake of straightening out the state structure, the motivation for indicting Andi should be to find truth and justice about Hambalang project, but not to blindly hand down a verdict outside of that context. We need to wipe out corruption once and for all from Indonesia, and that is non‐negotiable. But we need also to rehabilitate people’s reputations whenever they are proven innocent in court. Trial by the mass media and trial by public must not be mistaken for the right way to promote justice. Let the wrong face the music, but let also the right enjoy their right to be right. Andi has set the good precedent that a serving high‐ ranking official must quit as a form of moral responsibility to the public if implicated in legal cases. Where are the others?

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/commentary/analysis‐a‐small‐step‐ for‐andi‐a‐giant‐leap‐for‐politics/560515

236

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

In Indonesia’s culture, admitting mistakes is seen as a display of weakness, rather than honesty and courage. This is why officials prefer to appear always superficially innocent and pretentiously sinless. It is also why narcissistic image‐building — known in Indonesian as pencitraan — is the average public figure’s hobby of choice. Andi has broken this tradition. The political lesson Andi has hammered home is a message of sincerity and courage that the nation needs to learn. Not surprisingly, people’s sympathy has begun to build for Andi’s acceptance of moral responsibility and the exemplary maneuvers he has made to stun even the president and vice president. If the government bureaucracy, legislature and judiciary establishments are to be cleaned in our dream to create an exemplary and reputable government, the Andi phenomenon should be taken as reason for introspection. The Mallarangeng brothers — Andi, Rizal, and Zulkarnaen — have remained unshaken in fighting for their cause, believing that truth will eventually reveal itself. But if one should go to jail, let it be for nothing but justice. This is why they have called on the KPK to “work professionally in upholding justice.” It is more honorable to admit mistakes and take all the risks than to appear like newly descended angels from heaven, but with lots of skeletons in the cupboard.

Sumber : http://www.thejakartaglobe.com/commentary/analysis‐a‐small‐step‐ for‐andi‐a‐giant‐leap‐for‐politics/560515

237

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi holds key on Hambalang Penulis Waktu

: : Sun, December 09, 2012 | 9:49 AM

Former youth and sports minister Andi Mallarangeng, who has been named a suspect in the Hambalang sports complex scandal, is expected to disclose the involvement of other individuals in the Rp 1.17 trillion (US$121.96 million) project. Agus Sunaryanto, the head of Indonesia Corruption Watch (ICW) investigation division, said he hoped the Democratic Party politician would cooperate with the Corruption Eradication Commission (KPK) and reveal the names of fellow politicians involved in the scandal. “We were relying on Deddy Kusdinar to reveal more names [involved in the case]. He testified the minister [Andi] was the most responsible individual involved in the project. Now, Andi should disclose [other names] to the KPK,” Agus said in a discussion in Jakarta on Saturday. Deddy is the former head of the financial and internal affairs bureau at the Youth and Sports Ministry who was the first identified suspect in the scandal. Agus indicated a handful of high‐profile figures in the case were left untouched by the KPK. Former Democratic Party treasurer Muhammad Nazaruddin had repeatedly accused Andi and Democratic Party chairman Anas Urbaningrum of accepting kickbacks from the project. Anas has already been questioned by the antigraft body but has not been identified as a suspect. Democratic Party lawmaker Ruhut Sitompul urged Anas to step down, considering his name has been mentioned several times by Nazaruddin as one of the politicians allegedly involved in the case. “I have told Andi, Anas Urbaningrum and others who have been mentioned [by Nazaruddin], to please be willing to resign if you love your party,” said Ruhut during the discussion.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/09/andi‐holds‐key‐ hambalang.html

238

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Meanwhile on Saturday, Andi and his family moved out of the ministerial residence in South Jakarta. They now reside at his private home in Cilangkap, East Jakarta. Rizal Mallarangeng, Andi’s younger brother, confirmed the family had appointed Luhut MP Pangaribuan and Harry Ponto to represent Andi. Rizal added the lawyers had begun to examine the allegations. “We want to study it thoroughly and build our argument. We will continue to observethe legal process. Please don’t mix this up with politics,” Rizal said. He added the family might appoint two or three more lawyers to represent the former minister, although they have no interest in seeking legal assistance from the Democratic Party, where Andi used to serve as the secretary of the board of patrons’. (yps)

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/09/andi‐holds‐key‐ hambalang.html

239

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ical: Saya Optimis Menang Pilpres Satu Putaran Penulis Waktu

: Mansur Hidayat : Selasa, 11 Desember 2012 | 16:51 WIB

Garut, ‐ Meski popularitasnya belum menonjol, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yakin bisa menang Pilpres 2014 mendatang. Ical bahkan yakin sukses menang Pilpres satu putaran. "Saya optimis bisa menang pada Pilpres nanti sesuai target perolehan suara 60 persen," kata Ical kepada wartawan di Garut, Selasa (11/12/2012). Hal ini disampaikan Ical usai bertemu dengan ribuan kader Partai Golkar di Garut. Ical didampingi oleh calon Gubernur Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance. Selama di Garut, Ical juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pengusaha kerajinan tradisional asal Garut. Namun tidak ada agenda pertemuan Ical dengan Bupati Garut yang sempat didukung Golkar, Aceng HM Fikri. Pada Pilpres 2009 lalu Presiden SBY sukses menang satu putaran karena Presiden SBY saat itu mengantongi lebih dari 50 persen + 1 pemilih Indonesia. Rupanya Ical punya keyakinan dipilih rakyat seperti SBY. Terkait pendampingnya di Pilpres 2014 nanti, Ical belum mau bicara. "Nantilah saya kasih tahu yang jelas dia masih orang Indonesia," ungkap Ical.

(van/nrl)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/11/164854/2115573/10/ical‐ saya‐optimis‐menang‐pilpres‐satu‐putaran

240

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Kunjungi Garut, Ical Peringatkan Kader Golkar Jangan Bermain Wanita Penulis Waktu

: Mansur Hidayat : Rabu, 12 Desember 2012 | 01:02 WIB

Garut, â&#x20AC;? Ketum Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya akan menindak tegas siapa saja kader Golkar yang merendahkan kehormatan wanita seperti halnya kasus nikah singkat bupati Garut, Aceng Fikri. Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal bakrie (Ical) menyatakan bahwa siapapun kadernya yang merendahkan wanita akan ditindak. "Bukan hanya pejabat dari Golkar, siapapun kader Golkar akan ditindak tegas ", ujanya, usai ramah tamah dengan sejumlah tokoh Garut di Hotel Sumber Alam, Cipanas Garut, Selasa (11/12/2012) malam tadi. Ical juga nampak tak ingin mengomentari kembali kasus nikah singkat bupati Garut, Aceng Fikri, "Itu tak pantas ", ucapnya pendek. Sebelumnya Ical sempat menyatakan nikah empat hari bupati Garut, Aceng Fikri dan Fani Octora yang diakhiri dengan menceraikan melalui pesan singkat merupakan tindakan tak wajar. Terkait aksi Aceng ini, orang nomor satu di Pemprov Garut tersebut juga dilaporkan oleh pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pembina Satgas Perlindungan Anak Seto Mulyadi ke Mabes Polri. Kak Seto melaporkan Aceng yang menikahi Fany Octora pada Juli 2012, saat Fany masih di bawah umur. Fany berusia 18 tahun pada Oktober 2012. Pernikahan Aceng dan Fany hanya berumur 4 hari saja. (fjp/fjp)

Sumber : http://goo.gl/5hhPX

241

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

JK Tanggapi Optimisme Ical Menang Pilpres Satu Putaran Penulis Waktu

: Rina Atriana : Rabu, 12 Desember 2012 | 12:01 WIB

Jakarta ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie optimistis menang Pilpres 2014 satu putaran. Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) yang diisukan sedang mencari tiket ke Pilpres 2014 pun angkat bicara. Menurut JK, wajar saja jika Ical yakin memenangi Pilpres. Bahkan sampai berkeinginan memperoleh dukungan 60% pemilih. Namun tentu rakyat yang paling menentukan. "Semua orang harus optimis, nanti kan tergantung (rakyat)," kata JK. Hal ini disampaikan JK di Masjid Sunda Kelapa, Jl Taman Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2012). Mantan Ketua Umum Golkar ini 'ikut serta' dalam fenomena tanggal cantik 12‐12‐12. JK menjadi saksi akad nikah putri dari politisi Golkar (alm) Syamsul Muarif, Ida Zuraida. JK yakin setiap kandidat capres punya optimisme menang. Jadi kalau nggak optimis nggak usah nyapres, Pak? "Hahaha iya..." kata JK sembari tertawa. Dalam sebuah kunjungan ke Garut, Jawa Barat, Ical menegaskan optimisme menang Pilpres satu putaran. "Saya optimis bisa menang pada Pilpres nanti sesuai target perolehan suara 60 persen," kata Ical kepada wartawan di Garut, Selasa (11/12/2012). Hal ini disampaikan Ical usai bertemu dengan ribuan kader Partai Golkar di Garut. Ical didampingi oleh calon Gubernur Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/12/120142/2116357/10/jk‐ tanggapi‐optimisme‐ical‐menang‐pilpres‐satu‐putaran

242

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Pada Pilpres 2009 lalu Presiden SBY sukses menang satu putaran karena Presiden SBY saat itu mengantongi lebih dari 50 persen + 1 pemilih Indonesia. Rupanya Ical punya keyakinan dipilih rakyat seperti SBY. (van/nrl)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/12/120142/2116357/10/jk‐ tanggapi‐optimisme‐ical‐menang‐pilpres‐satu‐putaran

243

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Alasan Ical Yakin Menang Pilpres Satu Putaran Penulis Waktu

: Elvan Dany Sutrisno : Rabu, 12 Desember 2012 | 13:39 WIB

Jakarta ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie optimistis memenangi Pilpres 2014 satu putaran. Apa yang membuat Ical yakin meraih 60 persen suara di Pilpres 2014? "Kalau tidak optimistis menang tidak usah bertanding. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik. Program pemenangan sudah berjalan dengan baik. Dan jika dilihat hasil survei partai, tak satu pun lembaga survei yang tidak menempatkan Golkar di posisi paling atas," kata jubir Ical, Wasekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa, kepada detikcom, Rabu (12/12/2012). Lalu Mara menuturkan, saat ini memang popularitas Ical belum tinggi. Namun Ical terus berupaya meningkatkan elektabilitasnya. Optimisme Ical muncul saat ia turun ke daerah untuk mendekatkan diri kepada rakyat. "Sementara capres Partai Golkar terus menanjak tingkat elektabilitasnya. Bahwasanya belum tinggi itu fakta, tapi fakta lainnya, beliau selalu meningkatkan tingkat elektabilitas dan popularitasnya. Sehingga pada waktunya kami optimis beliau memenangkan laga Pilpres mendatang satu putaran," katanya. Golkar juga menerapkan strategi khusus untuk memenangkan Ical di Pilpres 2014. Bak sebuah tim sepakbola, Golkar juga menggunakan formasi khusus. "Kami menggunakan strategi 4‐2‐3‐1 seperti di dalam pertandingan sepakbola, strategi ni jarang atau tak pernah kalah. Taktik ini penjabarannya adalah pendekatannya dimulai dari keluarga, misal kader Golkar maka akan ajak istri dan dua orang anak (4 orang), masing‐ masing mencari 3 teman, kemudian masing‐masing mencari 2 orang bisa family atau teman. Nah dua orang itu mencari 1 orang," bebernya.

Sumber : http://goo.gl/DfjbK

244

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

"Jadi kami tidak pesimis bila terkait dengan hasil survei capres. Mengingat Pemilu masih 1,5 tahun lagi," tandasnya. Dalam sebuah kunjungan ke Garut, Jawa Barat, Ical menegaskan optimisme menang Pilpres satu putaran. "Saya optimis bisa menang pada Pilpres nanti sesuai target perolehan suara 60 persen," kata Ical kepada wartawan di Garut, Selasa (11/12/2012). Hal ini disampaikan Ical usai bertemu dengan ribuan kader Partai Golkar di Garut. Ical didampingi oleh calon Gubernur Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance. Pada Pilpres 2009 lalu Presiden SBY sukses menang satu putaran karena Presiden SBY saat itu mengantongi lebih dari 50 persen + 1 pemilih Indonesia. Rupanya Ical punya keyakinan dipilih rakyat seperti SBY. (van/nrl)

Sumber : http://goo.gl/DfjbK

245

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Surat Wantim Golkar: Elektabilitas Ical Dikaji Juli 2013 Penulis Waktu

: Elvan Dany Sutrisno : Rabu, 12 Desember 2012 | 17:00 WIB

Jakarta ‐ Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) optimis akan memenangi Pilpres 2014 satu putaran. Namun sebelum melaju ke Pilpres, Ical harus memastikan elektabilitasnya melampaui Golkar di bulan Juli 2013. "Dewan Pertimbangan menyampaikan saran dengan elektabiltas calon presiden, menyarankan ada waktu perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana kenaikan elektabilitas Partai Golkar dan calon presiden yang akan diusung Partai Golkar," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, membacakan surat yang dikirim oleh Wantim Golkar ke DPP Golkar. Hal ini disampaikan Akbar saat berbincang dengan detikcom, Rabu (12/12/2012). Melalui surat yang dikirim pekan ini tersbut, Wantim Golkar mengusulkan agar ada pemantauan perkembangan elektabilitas capres Golkar satu tahun setelah deklarasi pencapresan Ical. Deklarasi pencapresan Ical kala itu digelar 1 Juli 2012. "Usul kami satu tahun setelah Aburizal Barie dideklarasikan menjadi calon presiden, kira‐kira bulan Juli 2013 perlu dilakukan kajian analisis mendatang untuk mengetahui elektabilitas dari capres," kata Akbar, mengungkap intisari dari surat Wantim Golkar tersebut. Wantim Golkar pun terus mengawasi pertumbuhan elektabilitas Ical. Nantinya hasil survei politik sejumlah lembaga survei yang kredibel akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan untuk melanjutkan pencapresan Ical.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/12/165720/2116801/10/surat‐ wantim‐golkar‐elektabilitas‐ical‐dikaji‐juli‐2013

246

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Tentu saja dengan mengacu kepada hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Dipantau, dicermati, dikaji mendalam juga tentang elektabilitas Partai Golkar. Juli nanti akan bisa ditentukan pula langkah apa yang harus kita lakukan berdasarkan kajian‐kajian tersebut," tegasnya.

(van/nrl)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/12/165720/2116801/10/surat‐ wantim‐golkar‐elektabilitas‐ical‐dikaji‐juli‐2013

247

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Golkar Tuntut Eks Menteri Malaysia yang 'Menghina' Habibie Minta Maaf Penulis Waktu

: Ahmad Toriq : Jumat, 14 Desember 2012 | 03:24 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Golkar keberatan dengan artikel di koran Utusan Malaysia yang menyebut BJ Habibie sebagai pengkhianat bangsa. Golkar menuntut penulis artikel itu, eks Menteri Malaysia Zainudin Maidin, minta maaf. "Partai Golkar mendesak agar Zainudin Maidin meminta maaf secara terbuka," kata Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, dalam siaran pers yang diterima, Jumat (14/12/2012). Golkar juga meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak pemerintah Malaysia memberi penjelasan dan meluruskan substansi artikel yang dimuat oleh koran resmi pemerintah Malaysia itu. Artikel yang ditulis Zainudin telah melukai hati dan perasaan rakyat Indonesia. "Tulisan yang mendiskreditkan Presiden RI keâ&#x20AC;?3, Bapak BJ Habibie tersebut juga menunjukkan tidak dipatuhinya etika dan sopan santun sesama rumpun Melayu. Sebagai sesama negara dalam satu rumpun Melayu, seharusnya saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mengedepankan etika dan sopan santun ketimuran," ujar pria yang akrab disapa Ical itu. Golkar menyayangkan tulisan Zainudin yang menyebut Habibie sebagai pengkhianat bangsa dan the dog of imperialism. Bagi Golkar, BJ Habibie adalah sesepuh Golkar yang banyak berjasa bagi Indonesia. "BJ Habibie adalah Presiden RI keâ&#x20AC;?3 yang telah menorehkan sejarah bagi kemajuan bangsa, khususnya di era reformasi," jelas Ical. "Tulisan itu merupakan pendapat yang rancu, ekstrim, berat sebelah, tidak adil, dan bersifat menghina dan bahkan menghasut," tambahnya.

Sumber : http://goo.gl/Vvyxm

248

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Oleh karenanya pemerintah juga harus bereaksi terhadap pemuatan artikel tersebut. "Golkar mendesak kepada Pemerintah RI memberikan respons yang tegas untuk meluruskan substansi yang terdapat dalam tulisan Zainudin Maidin tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga agar hubungan antara Indonesia dan Malaysia tetap terjalin dengan baik," pungkas Ical.

(trq/ndu)

Sumber : http://goo.gl/Vvyxm

249

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Choel Tak Tahu Andi dan Rizal Kakak Kandungnya Penulis Waktu

: Setri Yarsa; Parliza Hendrawan : Senin, 17 Desember 2012 | 04:31 WIB

TEMPO.CO , Jakarta ‐ Nama Choel Mallarangeng muncul ke permukaan ketika dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan Stadion Olahraga Hambalang di Bukit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak cuma Andi Zulkarnain Mallarangeng‐‐nama lengkap Choel, kakaknya, Andi Alifian Mallarangeng, juga diduga terkait dengan kasus serupa. Mengutip laporan majalah Tempo edisi Senin, 17 Desember 2012, Choel baru menyematkan nama Mallarangeng ketika berusia belasan tahun. Choel besar dengan nama Andi Zulkarnain Anwar. Lahir pada 22 Agustus 1966 di Parepare, Sulawesi Selatan, ia tumbuh terpisah dengan dua kakaknya, Andi Alifian dan Rizal. Pada saat berumur dua pekan, Choel diadopsi Andi Sugira, adik ayahnya yang bersuamikan seorang dokter terkenal di Makassar, Muhammad Nazaruddin Anwar. Rizal Mallarangeng menceritakan, ia masih ingat, bersama Andi Alifian, ia mengantarkan sang adik ke Makassar. Hingga sekolah menengah pertama, Choel mengenal dua kakaknya itu sebagai saudara sepupu. “Baru ketika tamat SMP, dia tahu kami kakak kandungnya,” kata Rizal. Belakangan, Choel mengganti nama belakangnya menjadi Mallarangeng.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/17/063448582/Choel‐ Tak‐Tahu‐Andi‐dan‐Rizal‐Kakak‐Kandungnya

250

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Choel dan Koleksi Ferrari California Rp 6 Miliar Penulis Waktu

: Setri Yarsa; Parliza Hendrawan : Senin, 17 Desember 2012 | 04:47 WIB

TEMPO.CO , Jakarta ‐ Dari tiga Mallarangeng bersaudara: Andi Alfian Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, dan Andi Zulkarnain Mallarangeng, nama Zulkarnain atau biasa disapa Choel dikenal sebagai pemain di belakang layar. Dia tajir dan hobi mengoleksi mobil mewah seperti Ferrari langka yakni Ferrari California seharga Rp 6 miliar. Pada 2008, Choel ditarik kakaknya, Rizal ke lembaga konsultan politik, Fox Indonesia. Pada saat merintis pendirian Fox bersama Saiful Mujani dan Jeffrie Geovanie, Rizal mengatakan kesulitan mencari orang yang andal di bidang marketing. “Pilihan jatuh ke Choel,” ujarnya seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi Senin 17 Desember 2012. Di lembaga konsultan politik itu, Choel menduduki jabatan sebagai Direktur Eksekutif Fox Indonesia. Sebelum masuk ke Fox Indonesia, Choel memulai kariernya di PT Datascrip Indonesia pada 1994 dan menjadi general manager empat tahun kemudian. Dari sana, pada 1998, dia pindah dan menjadi direktur di InFocus Corporation Asia‐Pacific, yang berkantor di Singapura. Rizal mengatakan, di Negeri Singa, Choel mulai memiliki mobil mewah dan motor besar. Gaji yang besar di perusahaan multinasional itu membuat dia bisa membeli barang‐barang mahal. “Saya pernah diajak naik moge (motor gede) BMW keliling Singapura,” ujar Rizal. Pada 2002, Choel kembali ke Indonesia dan merintis usaha sendiri. Bersama sejumlah teman, ia juga mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang production house dan menjadi distributor beragam gadget. “Dia merambah banyak bidang usaha,” kata Rizal. Seiring dengan pesatnya pergerakan bisnisnya, kekayaan Choel melambung. Pada akhir 2010, dia membeli rumah di Jalan Taman Sunda Kelapa Nomor 5, Menteng, Jakarta Pusat.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/17/078448583/Choel‐ Gemar‐Koleksi‐Mobil‐Mewah

251

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rumah mewah seluas 800 meter persegi itu sebelumnya dimiliki seorang pengusaha. “Dia membeli Rp 40 miliar,” kata seorang bekas tetangga rumah Choel, yang enggan disebutkan namanya. Tetangga itu juga mencatat mobil‐mobil mewah yang dimiliki Choel. Di antaranya Toyota Alphard hitam, Mercedes‐Benz Coupe dua pintu merah, Land Cruiser, dan Jeep Wrangler. Tiga motor gede Harley‐ Davidson juga terparkir di halaman rumah yang memiliki pagar setinggi empat meter itu. Awal tahun lalu, datang truk menurunkan sedan sport. Menurut tetangganya tadi, sedan berwarna merah itu Ferrari tipe California. Soal mobil mewah ini sempat dipersoalkan pengacara Hotman Paris Hutapea dalam persidangan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, pada 23 Februari. Andi Mallarangeng, yang duduk sebagai saksi, dicecar Hotman soal pembelian Ferrari seharga Rp 6 miliar oleh Choel. Tak lama setelah cerita mobil mewah ini mencuat, sang tetangga mengetahui Choel melego Ferrarinya dengan banting harga, Rp 2,5 miliar. Rizal mengatakan tidak tahu menahu soal keberadaan mobil Ferrari adiknya itu. "Yang saya tahu, adik saya hobi motor dan mobil sejak dulu," ujarnya. Saat ada isu Choel membeli Ferrari, Rizal mengaku memarahi Choel. "Kamu itu ngapain main Ferrari segala macam,” katanya. Saat ditemui di Freedom Institute, Choel enggan dimintai komentar soal pelbagai tudingan. Telunjuknya mengarah ke Rizal, sang kakak, yang didapuk sebagai juru bicara keluarga. “Silakan ke sana.” Ditanyai soal rumah, Rizal mengaku tidak tahu‐menahu harganya. “Dia tidak pernah cerita,” katanya. Namun, soal pembelian Ferrari, dia tidak membantahnya. “Saya sempat memarahi dia kenapa mesti beli mobil mewah itu.”

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/17/078448583/Choel‐ Gemar‐Koleksi‐Mobil‐Mewah

252

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Choel Mallarangeng Dikenal Pandai Berbisnis Penulis Waktu

: Setri Yarsa; Parliza Hendrawan : Senin, 17 Desember 2012 | 04:54 WIB

TEMPO.CO , Jakarta ‐ Andi Zulkarnain Mallarangeng dicekal bersama kakaknya, Andi Alifian Mallarangeng, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan kompleks Olahraga Hambalang di Bukit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selama ini, Zulkarnain atau biasa disapa Choel dikenal sebagai pengusaha. Namanya mulai dikenal publik saat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Fox Indonesia, perusahaan konsultan politik yang didirikan kakaknya, Rizal Mallarangeng. Mengutip majalah Tempo edisi Senin, 17 Desember 2012, Rizal menceritakan Choel memulai kariernya di PT Datascrip Indonesia pada 1994 dan menjadi general manager empat tahun kemudian. Dari sana, pada 1998, dia pindah dan menjadi direktur di InFocus Corporation Asia‐ Pacific, yang berkantor di Singapura. Rizal mengatakan, di Negeri Singa, Choel mulai memiliki mobil mewah dan motor besar. Gaji yang besar di perusahaan multinasional itu membuat dia bisa membeli barang‐barang mahal. “Saya pernah diajak naik moge (motor gede) BMW keliling Singapura,” ujar Rizal. Pada 2002, Choel kembali ke Indonesia dan merintis usaha sendiri. Bersama sejumlah teman, ia juga mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang production house dan menjadi distributor beragam peranti. “Dia merambah banyak bidang usaha,” kata Rizal. Barulah pada 2008, Rizal mengajak Choel untuk membantunya mengelola Fox Indonesia. "Dia tahu bisnis dan marketing. Makanya, ketika membentuk Fox, kami memerlukan Choel," katanya. Rizal mengaku sampai sekarang ia merasa sedikit berdosa telah menarik adiknya dari dunia usaha. "Karier dia bagus di sana," ujarnya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/17/078448585/Choel‐ Mallarangeng‐Dikenal‐Pandai‐Berbisnis

253

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kisah Mallarangeng Bersaudara dan Proyek Hambalang Penulis Waktu

: : Senin, 17 Desember 2012 | 09:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta ‐ Persamuhan itu terjadi pada satu malam di pengujung Oktober 2009 di rumah Andi Alifian Mallarangeng, Cilangkap, Jakarta Timur. Tuan rumah baru sepekan menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Kepada tetamunya, ia mengatakan ingin memperbaiki fasilitas pembinaan atlet untuk mengerek prestasi olahraga. Sekolah Atlet Ragunan, yang selama ini jadi tulang punggung pembinaan, dinilai ketinggalan zaman. Tetamunya adalah dua petinggi badan usaha milik negara PT Adhi Karya: Teuku Bagus Mohammad Noor dan Mohammad Arief Taufiqurahman. Seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum Semarang, entah apa kaitannya, juga hadir. Hampir satu jam mereka bertamu, inti pembicaraan tergambar dari dialog Teuku Bagus dan Arief sepulang dari Cilangkap. “Kebangetan kalau kami tak mendapat proyeknya,” kata Teuku Bagus, seperti diceritakan sumber Tempo. Proyek yang dimaksud adalah Pusat Pelatihan dan Pendidikan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor. Setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin pekan lalu, Teuku Bagus, yang saat kasus tersebut terjadi tengah menjabat Kepala Divisi Konstruksi I Adhi Karya, mengunci mulut. Jumat pekan lalu, sekretaris Teuku Bagus mengatakan bahwa bosnya mengikuti rapat di luar kantor. Permintaan wawancara yang diajukan belum direspons. Adapun Arief Taufiqurahman, Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I, anak buah Teuku Bagus, tak mau berkomentar. “Silakan bertanya kepada KPK,” katanya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/17/063448620/Kisah‐ Mallarangeng‐Bersaudara‐dan‐Proyek‐Hambalang

254

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi, Rizal, dan Choel Mallarangeng Penulis Waktu

: Anton Septian; Febriana Firdaus : Senin, 17 Desember 2012 | 11:46 WIB

TEMPO.CO, Jakarta ‐ Rizal Mallarangeng, 48 tahun, sedang menemani Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersafari di Majalengka, Jawa Barat, ketika mendengar kabar Andi Alifian Mallarangeng, 49 tahun, dan Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, 46 tahun, dicegah bepergian ke luar negeri pada Kamis dua pekan lalu. Ia buru‐buru menelepon Anto‐‐panggilan Andi Mallarangeng, yang dipanggilnya Daeng‐‐memastikan kabar tersebut. “Waktu itu saya enggak percaya dia tersangka,” katanya. Bersama Aburizal, Rizal terbang ke Jakarta menggunakan helikopter. Sekitar pukul 18.30, Andi, Rizal, dan Choel sudah berkumpul di rumah Choel di kawasan Menteng. “Daeng, bagaimana?” Rizal bertanya kepada Andi. “Saya mundur,” kata Andi. Menurut Rizal, keputusan Andi sempat ditentang. Sebab, waktu itu statusnya belum jelas. Ada yang mengusulkan Andi mundur setelah status tersangka diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Andi berkeras mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Lewat isya, Andi menghubungi ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta bertemu esok paginya. Bila malam itu diberi waktu, Andi pasti langsung menemui bosnya. Menurut Rizal, sejak Agustus lalu, ketika namanya semakin sering disebut dalam proyek Hambalang, Andi berniat mundur. Alasannya, ia tak ingin membebani kabinet. Tapi permintaan itu ditolak Presiden. Tak nyaman berembuk di rumah Choel, mereka meluncur ke Wisma Proklamasi 41, kantor Freedom Institute. Istri Andi dan istri Rizal bergabung. Di ruang kerja Rizal, lantai 2 Wisma Proklamasi 41, tiga bersaudara itu melingkari satu laptop. Rizal duduk di depan monitor. Ia merumuskan sekaligus mengetik surat pengunduran Andi, yang ditujukan kepada SBY. Rizal juga yang menyusun konsep rilis untuk konferensi pers Choel. Menjelang tengah malam, surat pengunduran diri Andi dari kabinet dan Partai Demokrat selesai.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/17/063448645/Andi‐ Rizal‐dan‐Choel‐Mallarangeng

255

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Maka, pada Jumat pagi‐pagi, Andi berangkat ke Istana. Di sana sudah menunggu Presiden, Wakil Presiden Boediono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Andi menyampaikan tak ingin membebani kabinet. Menyangkal melakukan korupsi, ia juga mengatakan membutuhkan waktu untuk menyiapkan pembelaan hukum. Presiden dan Wakil Presiden kabarnya sampai berkaca‐kaca. Hari‐hari Rizal begitu sibuk setelah dua saudaranya tersangkut perkara. Ia mengumpulkan pelbagai dokumen dan buku hukum. Belakangan, ia pula yang mengatur Harry Pontoh, Luhut Pangaribuan, dan Ifdhal Kasim menjadi penasihat hukum Andi. Kali ini, ia menjadi jangkar bagi Daeng dan adiknya. Ditemui Tempo di kantor Freedom Institute pada Selasa pekan lalu, Choel menolak diwawancarai. Ia menyerahkan urusan kepada abangnya, Rizal. Menurut Rizal, Choel tak ikut mengatur proyek Hambalang. Choel juga disebutnya tak pernah menerima imbalan dari siapa pun dalam proyek Hambalang. Dalam konferensi pers pada Jumat dua pekan lalu, Choel mengatakan tak pernah menjadi perantara penyaluran uang dari rekanan untuk Andi Mallarangeng. “Saya tak sedikit pun terkait dengan proyek Hambalang,” ujarnya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/12/17/063448645/Andi‐ Rizal‐dan‐Choel‐Mallarangeng

256

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng Tuntut Majalah Tempo Penulis Waktu

: Danu Damarjati : Senin, 17 Desember 2012 | 18:41 WIB

Jakarta ‐ Rizal Mallarangeng menuntut kata maaf dari Majalah Tempo. Tuntutan Rizal itu dilayangkan terkait cover Majalah Tempo yang menggambarkan Rizal bersama dua saudara kandungnya, Andi dan Choel, tengah memegang gulungan dollar AS. "Saya minta Majalah Tempo satu majalah penuh minta maaf ke saya pribadi," kata Rizal dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute di Jl. Proklamasi, Jakarta, Senin (17/12/2012). Rizal merasa edisi Majalah Tempo pekan ini dengan cover story 'TIGA MALLARANGENG' seolah menuding dirinya terlibat dalam kasus Hambalang. Dia pun akan terlebih dahulu akan mengadukan soal ini ke Dewan Pers Selasa (18/12) besok. "Mudah‐mudahan ada penyelesaian dari Dewan Pers, kalau tidak diselesaikan saya akan lanjut ke perdata," imbuhnya. Rizal juga menjelaskan, dia hanya mempersoalkan cover majalah itu. Dengan cover itu, pembaca akan beranggapan dia terlibat dalam kasus itu. Padahal, Rizal mengaku tidak terlibat sama sekali. "Saya juga meminta wawancara dua halaman penuh," jelasnya. Dalam kasus Hambalang ini, KPK sudah menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka. Sedang adiknya Choel, masih berstatus sebagai saksi, namun sudah dicegah KPK ke luar negeri. Diduga negara dirugikan miliaran rupiah terkait kasus ini. (ndr/ndr)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/17/184116/2120821/10/rizal‐ mallarangeng‐tuntut‐majalah‐tempo

257

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng Sebut Ada Upaya Pengalihan Isu Soal Cover di Majalah Tempo Penulis Waktu

: Danu Damarjati : Senin, 17 Desember 2012 | 20:09 WIB

Jakarta ‐ Rizal Mallarangeng menuntut majalah Tempo meminta maaf terkait pemuatan karikatur dirinya di cover majalah tersebut. Adik dari Andi Alfian Mallarangeng ini menuding Tempo mengalihkan isu melalui cover tersebut. "Kalau kita lihat isinya di sini mengarah ke spesifk. Jangan‐jangan informasinya tanpa sadar atau sadar mengarah pada cerita tertentu. Barangkali orang yang terkait dengan dananya ingin mengalihkan isunya," ujar Rizal di Freedom Institut, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2012). Rizal mengaku sedang mengumpulkan data‐data lain yang akan diungkapkannya beberapa hari mendatang. Rilaz mengungkapkan, data yang dimaksud adalah adanya upaya‐upaya untuk mengalihkan isu soal menculnya cover majalah Tempo yang bergambar dirinya dan saudaranya. Pendiri Freedom Institut ini menjanjikan akan menjelaskan soal data dan tokoh‐tokoh yang berada di balik cover majalah Tempo itu. "Insya Allah dua‐tiga hari jelas semua, paling lambat Jumat cerita dari kami terang benderang, sehingga upaya untuk memperlihatkan cerita sebenarnya jelas," terangnya. "Kalau saya salah, saya siap dipenjara," imbuhnya. Sebelumnya, Rizal menuntut kata maaf dari Majalah Tempo soal cover 'gulungan dollar AS' yang memasukkan gambar dirinya. Rizal merencanakan akan melaporkan hal tersebut ke Dewan Pers pada Selasa (18/12) besok. "Saya akan membawa ke Dewan Pers besok. Sesuai peraturan kode etik," ujar Rizal.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/17/200953/2120890/10/rizal‐ mallarangeng‐sebut‐ada‐upaya‐pengalihan‐isu‐soal‐cover‐di‐majalah‐tempo

258

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Sementara itu, Tempo siap menyelesaikan tuntutan Rizal Mallarangeng melalui Dewan Pers soal cover majalahnya di edisi bertajuk 'Tiga Mallarangeng'. Tapi Tempo menegaskan, cover yang menggambarkan ketiga bersaudara memegang uang dollar AS dan Pounds itu sama sekali bukan bercerita soal Hambalang. "Kalau soal cover itu memang tidak semata‐mata terkait dengan Hambalang. Itu semata‐mata simbol kesuksesan dan pasang surut keluarga Mallarangeng. Mereka kan fisiknya ganteng dan dekat dengan kekuasaan," jelas Redaktur Pelaksana Majalah Tempo Budi Setyarso. Pria yang akrab disapa Busyet ini menjelaskan, di dalam kasus Hambalang ada dua keluarga Mallarangeng yang memiliki persoalan hukum dengan KPK. Andi sudah menjadi tersangka dan Choel masih berstatus saksi tapi sudah dicegah ke luar negeri. "Rizal kan ikut sibuk, mulai dari mengatur penasihat hukum, mengatur surat teks Andi mundur, dan juga jumpa pers Choel," jelas pria yang di Tempo dikenal ahli dalam investigasi ini. (fiq/ndr)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/17/200953/2120890/10/rizal‐ mallarangeng‐sebut‐ada‐upaya‐pengalihan‐isu‐soal‐cover‐di‐majalah‐tempo

259

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Tempo: Tak Ada Pengalihan Isu dari Cover 'Tiga Mallarangeng' Penulis Waktu

: Danu Damarjati : Senin, 17 Desember 2012 | 20:39 WIB

Jakarta â&#x20AC;? Tempo menepis tudingan Rizal Mallarangeng soal pengalihan isu dengan menampilkan cover 'Tiga Mallarangeng'. Isu Hambalang dengan bahasan Mallarangeng dikerjakan berdasarkan perkembangan berita. "Kita mencari sesuatu yang berbeda, jadi bukan mengalihkan isu," kata Redaktur Eksekutif Majalah Tempo Arif Zulkifli saat dikonfirmasi detikcom, Senin (17/12/2012). Arif menjelaskan yang diberitakan Tempo dalam pemberitaan soal Hambalang itu berdasarkan dokumen yang diperoleh, bukan karena ada pesan sponsor atau pengalihan isu seperti yang dituding Rizal. "Ya enggaklah, itu enggak bener. Ini kan isu yang berkembang, kita milih angle yang berbeda. Kita juga melakukan konfirmasi," terang Rizal. Sebelumnya, Rizal Mallarangeng menuntut majalah Tempo meminta maaf terkait pemuatan karikatur dirinya di cover majalah tersebut. Adik dari Andi Alfian Mallarangeng ini menuding Tempo mengalihkan isu melalui cover tersebut. "Kalau kita lihat isinya di sini mengarah ke spesifk. Janganâ&#x20AC;?jangan informasinya tanpa sadar atau sadar mengarah pada cerita tertentu. Barangkali orang yang terkait dengan dananya ingin mengalihkan isunya," ujar Rizal di Freedom Institut, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (17/12). (ndr/gah)

Sumber : http://goo.gl/vSemQ

260

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng Gugat Majalah Tempo "Saya di samping Choel dan Andi tanpa mencampuri urusan hukumnya."

Penulis Waktu

: Arfi Bambani Amri; Bayu Galih; Nila Chrisna Yulika : Senin, 17 Desember 2012 | 19:30 WIB

VIVAnews ‐ Rizal Mallarangeng berencana melaporkan sampul Majalah Tempo edisi 17‐23 Desember 2012 ke Dewan Pers. Rizal mempermasalahkan gambar sampul yang memperlihatkan tiga adik‐ kakak Mallarangeng ini menggotong gulungan bergambar dolar Amerika Serikat. "Cover story ini akan saya tuntut, karena dalam konteks situasi seperti sekarang, secara sengaja berniat mempengaruhi pikiran orang, karena saya diperlihatkan ikut menggotong dolar," kata Rizal dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 17 Desember 2012. Dia menjelaskan bahwa yang digugat bukan isinya, hanya gambar sampulnya. Rizal menegaskan bahwa dalam jumpa pers yang digelar dua pekan lalu oleh adiknya, Choel Mallarangeng, posisinya sudah jelas: tidak mencampuri urusan pengadilan. Dia dalam posisi memberikan simpati kepada adik dan kakaknya. "Saya berdiri di samping Choel dan Andi (Andi Alifian Mallarangeng) tanpa mencampuri urusan hukumnya," kata Rizal yang aktif di Partai Golkar itu. Namun, kata Rizal, cover Majalah Tempo edisi terbaru ini seakan menggambarkan dia terlibat kasus yang sama seperti adik dan kakaknya. "Kenapa dengan gambar ini, ada niat buruk? Besok saya akan membawa tuntutan dengan pengacara saya ke Dewan Pers, untuk melaporkan pelanggaran kode etik. Mudah‐mudahan bisa diselesaikan, kalau tidak saya akan menuntut perdata," kata Rizal yang akrab dipanggil Cheli itu.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/375660‐rizal‐ mallarangeng‐gugat‐majalah‐tempo

261

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Saya akan minta Majalah Tempo untuk minta maaf kepada saya pribadi satu halaman penuh. Saya pribadi, bukan Choel dan Andi," katanya. Sementara itu Redaktur Eksekutif Majalah Tempo Arif Zulkifli menyatakan, baik cover ataupun isi Majalah Tempo tidak ada tuduhan apapun. "Itu cuma cerita, makanya judulnya cuma "Tiga Mallarangeng. Netral banget," kata Arif kepada VIVAnews. "Kalau Rizal melihat ini sebagai bentuk penghinaan, itu kan tafsir. Karya seni kan bisa ditafsirkan macam‐macam. Saya bisa saja katakan gambar ini tak berarti dia terlibat korupsi, tapi ini lambang kesuksesan," kata Arif. (adi)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/375660‐rizal‐ mallarangeng‐gugat‐majalah‐tempo

262

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Saya di Golkar, Andi di Demokrat Penulis Waktu

: Catur Nugroho Saputra : Selasa, 18 Desember 2012 | 00:09 WIB

JAKARTA ‐ Rizal Mallarangeng, mengaku tidak mengetahui apa‐ apa terkait kasus Hambalang yang diduga melibatkan dua saudaranya Andi dan Choel Mallarangeng. Dikatakan Rizal, berdasarkan fakta yang sudah ada saja dia dan Andi saja sudah berbeda partai. "Saya di Golkar dan Andi di Demokrat, jadi itu saja sudah beda," kata Rizal, kepada wartawan, di Freedom Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2012). Menurutnya, dalam kasus Hambalang ini, seharusnya yang dibaca adalah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya, di audit tersebut, jelas kemana saja aliran uang di Hambalang. "BPK merupakan sebuah badan pemerintah terpercaya dalam masalah audit keuangan," tuturnya. Akibat Rizal yang lulusan sarjana ilmu politik ini terpaksa harus belajar audit keuangan. "Karena masalah ini, saya terpaksa belajar audit keuangan," imbuhnya. Lebih lanjut, Rizal mengatakan dalam salah satu audit BPK menyebutkan adanya barang yang tidak sesuai dengan mekanisme proyek Hambalang. "Dalam audit tersebut, barang yang tidak sesuai sangat banyak dan detail sekali. Saya rasa Choel tidak mungkin membuat anggaran hingga sedetail mungkin," tegasnya. Sebelumnya, Rizal Mallarangeng berencana melakukan gugatan kepada Majalah Tempo, yang memuat cover dirinya sedang membawa karpet dollar bersama dua saudaranya. Selain itu, Rizal juga mengatakan, baik Andi dan Choel berencana akan membeberkan kasus Hambalang dua atau tiga hari mendatang.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2012/12/17/339/733536/rizal‐ mallarangeng‐saya‐di‐golkar‐andi‐di‐demokrat

263

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kronologi Proyek Hambalang Versi Keluarga Mallarangeng "Satu‐satunya pegangan kami adalah audit BPK," kata Rizal Mallarangeng

Penulis Waktu

: Antique, Dedy Priatmojo, Nila Chrisna Yulika : Selasa, 18 Desember 2012 | 01:00 WIB

VIVAnews ‐ Keluarga tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng membeberkan kronologi proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng berharap teka‐teki besar kasus Hambalang yang menyeret kakaknya segera diungkap. Sebab, hingga saat ini pihaknya yakin, Andi Mallarangeng tidak bersalah dalam pelaksanaan proyek senilai Rp 2,5 triliun. "Satu‐satunya pegangan kami adalah audit BPK," kata Rizal saat ditemui di Freedom Institute, Jakarta, Senin malam, 17 Desember 2012. Rizal menuturkan, setidaknya dua persoalan besar dalam pelaksanaan proyek Hambalang. Pertama, adalah administrasi internal pemerintahan. Kedua, adalah soal aliran dana pemenang tender proyek Hambalang. Menurut Rizal, proposal pengajuan proyek Hambalang yang dilakukan multiyears atau tahun jamak ini tidak ditandatangani Menpora yang saat itu dijabat Andi Mallarangeng. Tetapi, kata dia, proposal itu ditandatangani Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram. "Penetapan tendernya tidak ditandatangani oleh Menpora, tetapi oleh Sesmenpora," ujarnya. Selanjutnya, PT Adhi Karya Tbk (AK) dan PT Wijaya Karya Tbk (WK) sebagai pemenang tender proyek dengan nilai Rp1,2 triliun tidak mengerjakan sendiri, tapi mensubkontrakkan kepada 55 perusahaan.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/375696‐kronologi‐proyek‐ hambalang‐versi‐keluarga‐mallarangeng

264

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Dua perusahaan yang paling besar adalah PT Dutasari Citra Laras (DCL) untuk pekerjaan mechanical engginering senilai Rp229 miliar dan PT Global Daya Manunggal untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp127 miliar. "Apakah ada uang ini yang hilang? Arus uang besar Adhi Karya sudah ketahuan di Teuku Bagus, dan Arief Taufiqurahman," terang Rizal. Teuku Bagus adalah Direktur Operasional I PT AK dan M Arief Taufiqurahman adalah Divisi Kontruksi PT AK. Sementara itu, lanjut Rizal, indikasi kerugian negara dari proyek Hambalang versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 30 Oktober 2012 adalah senilai Rp243,6 miliar. Setidaknya ada dua penyebab utama. Salah satunya berkaitan langsung dengan PT Adhi Karya yakni pencairan uang muka senilai Rp116,9 miliar. "Karena proses penyetujuan tahun jamak menyalahi ketentuan, maka kontrak tidak boleh terjadi. Uang muka Rp116,9 miliar merupakan indikasi kerugian negara. Ini kenapa diindikasi kerugian negara, padahal (uangnya) masih ada di BUMN," ucapnya Masih dalam audit BPK, Rizal memaparkan dalam proses pengerjaan konstruksi proyek Hambalang, indikasi kerugian negara Rp75,7 miliar dari pekerjaan mechanical electrical yang merupakan bagian pekerjaan PT. Dutasari Citra Laras. Sedangkan indikasi kerugian negara Rp51 miliar dari pekerjaan konstruksi yang merupakan bagian PT. Global Daya Manunggal. Lebih lanjut, dia mengatakan ada pihak‐pihak yang diduga sebagai master mind proyek Hambalang. Sebab tabel proyeknya dibuat kontraktor yang sangat mengerti soal proyek dan tabel finansialnya dibuat tim marketing. "Kalau begitu coba tanya ke Adhi Karya Teuku Bagus dan Arif serta Mahfud Suroso yang membuat laporan palsu. Tidak ada orang lain yang bisa membuat itu, harus ada orang proyek. Mungkin satu, dia, atau ketiganya. Mungkin juga ada orang di balik ini," tegasnya. Di samping itu, untuk proyek multiyears dengan nilai Rp1,2 triliun, sesuai perturan Menteri Keuangan No 56 tahun 2010 harus ditandatangani Menpora dan Menteri Pekerjaan Umum. Jika tidak, maka pengucuran dana proyek itu menyalahi aturan.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/375696‐kronologi‐proyek‐ hambalang‐versi‐keluarga‐mallarangeng

265

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Anehnya yang teken Wafid. Tapi kenapa kok diteken. Seandainya telepon Andi pasti Andi teken. Tapi ini tidak ada satupun surat minta Andi teken. Menteri PU juga tidak teken, yang teken Dirjen. Kok tetep saja Menkeu ngasih duit," paparnya. "Ini masalah birokrasi Indonesia. Ingat kata kakak saya, pelajari kesalahan saya, pelajari kesalahan Menkeu dan Menteri PU," tambahya. (adi)

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/375696‐kronologi‐proyek‐ hambalang‐versi‐keluarga‐mallarangeng

266

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Dewan Pers Terima Pengaduan Rizal Mallarangeng Penulis Waktu

: Setyanadivita Livikacansera : Selasa, 18 Desember 2012 | 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA â&#x20AC;?â&#x20AC;? Dewan pers telah menerima laporan pengaduan substansi dari Rizal Mallarangeng mengenai karikatur pada majalah Tempo. Dalam sampul depan majalah Tempo, Rizal digambarkan bersama Andi Mallarangeng dan Choel Mallarangeng sedang menggotong dolar dari proyek Hambalang.Â "Dewan Pers berjanji akan segera mempelajari, mengadakan forum klarifikasi bersama, dan melakukan mediasi antara Tempo dan pihak Rizal," kata anggota Dewan Pers Agus Sudibyo usai menerima Rizal di Jakarta, Selasa (18/12). Ia menambahkan, Dewan Pers sangat menghargai Rizal karena dengan tulus membawa kasus ini ke Dewan Pers sebagai pemilik wewenang untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik sebelum ke jalur hukum. "Tetapi kami belum bisa memastikan seberapa lama kasus ini dapat terselesaikan dan belum dapat memberi kesimpulan seputar hal tersebut," kata Agus. Rizal Mallarangeng merasa keberatan atas gambar dirinya dengan kedua saudaranya pada sampul depan Majalah Tempo karena gambar tersebut telah memasuki wilayah etik jurnalistik hingga hukum perdata dan pidana. Ia menegaskan dirinya sebagai anggota keluarga Mallarangeng tidak mencampuri urusan hukum yang tengah melanda kedua saudaranya, Andi dan Choel Mallarangeng.

Sumber : http://goo.gl/VN0M4

267

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal Mallarangeng Adukan Tempo ke Dewan Pers Penulis Waktu

: Danu Damarjati : Selasa, 18 Desember 2012 | 14:22 WIB

Jakarta ‐ Rizal Mallarangeng mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers terkait pemuatan karikatur dirinya di cover majalah tersebut. Adik dari Andi Alfian Mallarangeng ini keberatan atas cover dirinya digambar ketiga bersaudara Mallarangeng memegang uang dollar AS dan Pounds itu. "Saudara Rizal Mallarangeng mengadukan cover majalah Tempo terbaru. Dia keberatan atas gambar dia di situ karena dia merasa tidak terlibat dalam kasus yang terjadi," ujar Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers yang menerima Rizal di kantor Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2012). Menurut Agus, Dewan Pers saat ini belum mengambil keputusan atas aduan Rizal. Pihaknya akan meminta klarifikasi Tempo terlebih dulu. "Aturannya begini, masalahnya kan tidak dibawa ke polisi tapi ke Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers mengundang pihak medianya untuk mengklarifikasi. Baru nanti akan ada kesimpulan penyelesaian masalah," kata dia. Agus juga belum mengetahui kapan pertemuan dengan Tempo akan digelar. Pihaknya masih terus merapatkan hal tersebut dengan rekan‐rekan Dewan Pers lainnya. Begitu juga dengan pasal yang akan dikenakan pada Tempo. "Prosesnya masih berlangsung. Saya juga akan mempelajari dulu. Kita belum tentukan pasalnya, nanti saja," tuturnya. Sementara itu terkait permintaan Rizal pada Tempo yakni dana untuk pendidikan jurnalistik di UGM, UI dan Unhas, Agus belum mau berkomentar.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/18/142250/2121445/10/rizal‐ mallarangeng‐adukan‐tempo‐ke‐dewan‐pers

268

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Itu harus dibahas dulu, sama pihak tempo juga. Lebih baik tanya ke Tempo," ucap Agus. Rizal datang ke Dewan Pers mengenakan batik coklat. Dia datang bersama pengacaranya Hari Pontoh dan Ifdal Kasim.

(nik/ndr)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/18/142250/2121445/10/rizal‐ mallarangeng‐adukan‐tempo‐ke‐dewan‐pers

269

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Sampul Majalah Tempo Bikin Rizal Mallarangeng Geram Penulis Waktu

:Â : Rabu, 19 Desember 2012 | 12:36 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Gambar sampul Majalah Tempo menuai kontroversi. Andi Rizal Mallarangeng sebagai pihak yang mengaku tersudut, membawa masalah tersebut ke Dewan Pers, Selasa (18/12) kemarin. Andi Rizal Mallarangeng atau dikenal Rizal Mallarangeng merasa dipojokan. Dalam sampul majalah tersebut, Rizal digambarkan sedang menggotong dolar Amerika bersama Andi Alifian Mallarangeng dan Andi Zulkarnain Mallarangeng (Choel) dari proyek Hambalang. Menurut Rizal, gambar sampul itu dianggap mengarahkan opini korupsi kepadanya. Kepada Dewan Pers, Rizal menuding Tempo telah melanggar Undangâ&#x20AC;?undang Pers dan kode etik jurnalistik. Menanggapi pengaduan Rizal, Dewan Pers akan menggelar forum mediasi dan klarifikasi antara dua belah pihak. Dalam konferensi pers pada Senin (17/12), Rizal menuntut Tempo meminta maaf dalam satu halaman penuh. Ia juga meminta Tempo memberikan dua lembar halaman hak jawab. Dalam kesempatan yang sama, Rizal membeberkan aliran kasus Hambalang dan meminta wartawan serta KPK mengusut siapa dalang utama. Sebab menurutnya, Andi Alifian Mallarangeng adalah korban buruknya tata kelola birokrasi negeri. Rizal berjanji, Andi dan Choel akan membeberkan fakta dan data terkait proyek Hambalang, dalam waktu dekat.(TII)

Sumber : http://goo.gl/Q9D38

270

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Mallarangeng: Menkeuâ&#x20AC;?Dirjen Anggaran Ciptakan Air Bah Hambalang Penulis Waktu

: Sabrina Asril : Jumat, 21 Desember 2012 | 19:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com â&#x20AC;? Kementerian Keuangan dituding melakukan kelalaian saat mencairkan dana proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp 1,2 triliun. Dua orang yang dianggap bertanggung jawab yakni Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran. "Dua orang penting yang menjaga Hambalang ini juga harus dikaitkan. Saya tidak tahu apakah saksi atau dijadikan tersangka, tapi yang jelas dia harus bertanggung jawab," ujar juru bicara Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, Jumat (21/12/2012), dalam jumpa pers di Jakarta. Andi Mallarangeng sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andi dinilai berperan dalam posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah menjadi tersangka. KPK juga telah menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemenpora, Deddy Kusdinar sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut Rizal, perkara Hambalang tidak akan terjadi jika Menteri Keuangan sebagai bendahara negara tidak mencairkan dana senilai Rp 1,2 triliun. "Air bah Hambalang tidak akan terjadi kalau pintu airnya tidak dibuka," ucapnya. Rizal mempertanyakan motif Menteri Keuangan mencairkan dana meski di dalam proses pengajuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang tidak terdapat tanda tangan dua menteri terkait, yakni Menpora Andi Mallarangeng dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Sumber : http://goo.gl/lAVFp

271

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Berdasarkan Pasal 5 Permenkeu Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan penyampaian RKAâ&#x20AC;?KL tahun anggaran bersangkutan. Kenyataannya, pengajuan kontrak tahun jamak hanya menyertakan tanda tangan Sekretaris Menpora Wafid Muharram dan pejabat eselon I di Direktorat Jenderal Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU. "Seandainya pintu airnya tidak ditarik, tidak akan ada skandal Hambalang. Siapa yang suruh tarik? Ada yang kondisikan? Siapa yang pengaruhi? Jelasâ&#x20AC;?jelas ini langgar hukum," imbuhnya.

Sumber : http://goo.gl/lAVFp

272

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Elang Hitam Akan Bongkar Kasus Hambalang Penulis Waktu

: Catur Nugroho Saputra : Jum'at, 21 Desember 2012 | 19:55 WIB

JAKARTA ‐ Guna menguak kebenaran terkait kasus korupsi proyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rizal Mallarangeng membentuk sebuah tim. Menurut Rizal, tim tersebut dibentuk bukanlah membela dua saudaranya, Andi Mallarangeng dan Choel Mallarangeng, namun untuk mengungkap kebenaran kasus Hambalang. "Namanya tim Elang Hitam dengan posko di Casablanca, Jakarta Selatan. Tim ini bukan membela Andi atau Choel tapi untuk membuka kebenaran," kata Rizal, di Freedom Institute, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2012). Selain membentuk tim Elang Hitam, Rizal juga akan mengadakan diskusi di Freedom Institute, setiap minggunya sampai semua kebenaran tentang Hambalang terbuka. "Diskusi akan dilakukan setiap hari Jumat disini (Freedom Institute)," ujarnya. Sebelumnya, Andi Mallarangeng mundur dari jabatannya sebagai Menpora setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka. Selain Andi, adik kandungnya, Choel Mallarangeng, juga dicekal oleh KPK atas keterlibatan dalam korupsi pembanginan SON Hambalang, Bogor, Jawa Barat. (ydh)

Sumber : http://news.okezone.com/read/2012/12/21/339/735685/elang‐ hitam‐akan‐bongkar‐kasus‐hambalang

273

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Mallarangeng: Kasus Hambalang, Sistematis dan Berbahaya Penulis Waktu

: Sabrina Asril : Jumat, 21 Desember 2012 | 20:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.comâ&#x20AC;&#x201D; Juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, menilai kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang telah menyeret Andi Mallarangeng bersifat sistematis dan berbahaya bagi pemerintahan. Rizal pun meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga DPR membentuk sebuah komite khusus untuk menelusuri kasus itu. Rizal menuding pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Anggaran. Keduanya dianggap menciptakan skandal Hambalang lantaran mencairkan dana sebesar Rp 1,2 triliun meski tanpa tanda tangan Menpora Andi Mallarangeng dan Menteri PU Djoko Kirmanto yang terkait langsung proyek Hambalang. "Kita harus terus tanya ke Saudara Agus dan Saudari Anny siapa yang bertanggung jawab. Kalau Rp 1,2 triliun saja main trabas, bagaimana dia kelola dana APBN Rp 1.500 triliun?" ucap Rizal, Jumat (21/12/2012), di Jakarta. Rizal menilai, apa yang dilakukan kedua pejabat itu bukan tanpa sengaja, melainkan suatu tindakan yang sistematis. "Ada indikasi kesalahan sistematis, bukan kebetulan. Ini terkait dengan struktur pemerintahan kita dan dinamika kekuasaan antara politik dan uang," ucapnya. Oleh karena itu, Rizal mengusulkan perlunya DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri kebocoran anggaran pemerintah lantaran ada prosedur yang dilangkahi. "Kalau perlu, Presiden membuat komisi khusus, apakah ini kesalahan berdiri sendiri atau sistematis dan berbahaya," kata Rizal.

Sumber : http://goo.gl/ths4S

274

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Audit investigasi BPK tahap pertama menemukan indikasi kerugian negara dari sistem kontrak tahun jamak (multiyears) yang digunakan untuk membangun Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sistem pembiayaan tahun jamak ini bahkan disetujui Menteri Keuangan Agus Martowardojo meski tidak ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Di dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan dua orang tersangka, yakni Menpora Andi Mallarangeng dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemenpora Deddy Kusdinar.

Sumber : http://goo.gl/ths4S

275

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kasus Hambalang, Rizal Mallarangeng Serang Menkeu Agus Martowardojo Penulis Waktu

: Ganessa al‐Fath : Jumat, 21 Desember 2012 | 20:36 WIB

Jakarta ‐ Rizal Mallarangeng menyerang Menteri Keuangan Agus Martowardojo perihal kasus dugaan korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang. Menurut Rizal, Menkeu juga harus diseret sebagai pihak yang bersalah oleh KPK. Rizal menggelar konferensi pers mengenai hasil penyelidikan independen yang dilakukan timnya terkait kasus Hambalang di Freedom Institute, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2012). Menurut Rizal, ada peran besar dari Menkeu Agus Martowardojo dalam kasus dugaan korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang. Rizal mengatakan pembangunan kompleks olahraga Hambalang adalah proyek dengan anggaran multiyears. Pencairan dana untuk proyek itu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 tahun 2010, harus ditandatangani oleh menteri terkait, dalam proyek ini adalah Menteri PU Joko Kirmanto dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. "Tetapi kedua menteri tidak tanda tangan, tetapi tetap saja air bah dana Hambalang turun. Seandainya pintu air tidak dibuka oleh Menteri Keuangan tentu tidak ada skandal Hambalang," kata Rizal. Menurut Rizal, pencairan dana itu merupakan kesalahan fatal karena pengajuan pencairan tak memuat tanda tangan menteri‐menteri terkait. Kesalahan itu, dia menambahkan, yang menyebabkan kerugian negara dalam proyek Hambalang. "Salah kelola (keuangan negara) dan pelanggaran hukum sejak pintu air (dana ‐red) pertama adalah indikasi pengelolaan kerugian negara secara keseluruhan. Kalau airnya kotor dari sumbernya maka akan tercemar semua yang dilewatinya. Kenapa peraturannya sendiri diterabas? Dua menteri belum teken tanda tangan diterabas? Siapa yang mengkondisikan?" ujarnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/21/203636/2124972/10/kasus‐ hambalang‐rizal‐mallarangeng‐serang‐menkeu‐agus‐martowardojo

276

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Oleh karenanya Rizal merasa seharusnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga harus ditarik ke dalam kasus ini. Sebab, Menkeu memegang peranan penting dalam pencairan anggaran proyek itu. "Konstruksi hukum pasal 2 ayat 1, pasal 3 juncto pasal 55 KUHP dan audit BPK yg menyangkut Andi Mallarangeng dan berhubungan sebab akibat. Menteri Andi melanggar hukum karena Andi tidak teken tahun jamak, akibatnya terjadi kerugian negara. Pasal 2 ayat 1 kurang lebih itu konstruksi hukumnya. Kalau logika itu dipakai maka sudah jelas sekali bahwa kedua orang terpenting dalam menjaga aliran negara termasuk dana Hambalang juga harus dikaitkan sehingga dia harus dimintai pertanggungjawaban," paparnya. "Mengungkap kasus Hambalang bukan hanya sekedar untuk pembelaan Andi dan Choel Mallarangeng tapi sebagai proses pembelajaran agar Indonesia lebih baik lagi dan meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan membangun tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih baik," imbuh pria yang juga pengurus Partai Golkar itu. (trq/try)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/21/203636/2124972/10/kasus‐ hambalang‐rizal‐mallarangeng‐serang‐menkeu‐agus‐martowardojo

277

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

PD Tak Mau Ikut Gerak Rizal Mallarangeng yang Buka‐bukaan Hambalang Penulis Waktu

: Prins David Saut : Sabtu, 22 Desember 2012 | 13:07 WIB

Jakarta ‐ Partai Demokrat (PD) tak mau ikut‐ikutan dengan aksi Rizal Mallarangeng yang buka‐bukaan soal kasus Hambalang. Tapi PD menghormati apa yang Rizal lakukan untuk kakaknya Andi Mallarangeng. "Karena Celi (Rizal Malarangeng) yang sampaikan itu, kita hormati, kita persilakan saja, kita tak bisa komentar," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Hinca Panjaitan XIII, di Warung Daung, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2012). Hinca juga menegaskan apa yang dilakukan Rizal sama sekali tidak terkait dengan Partai Demokrat. "Di Partai Demokrat sama sekali nggak terkait Celi," imbuhnya. Sementara terkait dengan pengganti Andi Mallarangeng di PD, Hinca mengaku pihaknya masih melakukan penggodokan. Andi merupakan sekretaris dewan pembina PD. "Sedang disiapkan, ya biasa toh partai mendiskusikannya, mengganti yang lebih tepat. Semoga dalam tempo yang tidak terlalu lama, sudah. Itu diatur dalam mekanisme organisasi partai. Jabatan itu berikan kesempatan pada Partai Demokrat menemukan yang terbaik," urainya. Rizal Mallarangeng menyerang Menteri Keuangan Agus Martowardojo perihal kasus dugaan korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang. Menurut Rizal, Menkeu juga harus diseret sebagai pihak yang bersalah oleh KPK. Rizal menggelar konferensi pers mengenai hasil penyelidikan independen yang dilakukan timnya terkait kasus Hambalang di Freedom Institute, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/12) sore. Menurut Rizal, ada peran besar dari Menkeu Agus Martowardojo dalam kasus dugaan korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/22/130737/2125187/10/pd‐ tak‐mau‐ikut‐gerak‐rizal‐mallarangeng‐yang‐buka‐bukaan‐hambalang

278

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Rizal mengatakan pembangunan kompleks olahraga Hambalang adalah proyek dengan anggaran multiyears. Pencairan dana untuk proyek itu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 tahun 2010, harus ditandatangani oleh menteri terkait, dalam proyek ini adalah Menteri PU Joko Kirmanto dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. (vid/ndr)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/22/130737/2125187/10/pd‐ tak‐mau‐ikut‐gerak‐rizal‐mallarangeng‐yang‐buka‐bukaan‐hambalang

279

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Komisi III DPR Pertimbangkan Usul Rizal Mallarangeng Bentuk Pansus Hambalang Penulis Waktu

: Samrut Lellolsima : Sabtu, 22 Desember 2012 | 18:07 WIB

Rakyat Merdeka Online ‐‐ Rizal Mallarangeng, Jurubicara keluarga Mallarangeng mengusulkan kepada Komisi III DPR untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) Hambalang. Pembentukan Pansus itu diusulkan Rizal lantaran ditemukannya banyak kejanggalan dalam penanganan skandal korupsi Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi III DPR, Taslim Chaniago menyatakan pihaknya tidak bisa serta merta langsung menuruti usulan Rizal. Komisi III, masih harus mempertimbangkan dan melihat terlebih dahulu sejauh mana urgensi pembentukan pansus tersebut. "(Komisi III) mencermati setiap proses hukum tindak korupsi dengan melakukan pengawasan pada KPK," kata Taslim Chaniago kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat tadi (Sabtu, 22/12). Taslim menyarankan, apabila dari hasil investigasi tim yang dibentuk Rizal ditemukan sejumlah kejanggalan, maka sesegera mungkin dilaporkan ke komisi yang saat ini diketuai oleh I Gede Pasek Suhardika. "Maka dari sana akan kita lihat apakah perlu di bentuk pansus atau tidak. Kalau perlu di bentuk pansus, saya dan kawan‐kawan lainnya di komisi III siap untuk memprakarsai terbentuknya Pansus itu," demikian politikus PAN ini. Dari penyelidikan oleh tim yang dibentuk keluarga Mallarangeng, setidaknya ada tiga kejanggalan yang ditemukan. Pertama, dalam surat pengajuan anggaran multi years atau tahun jamak yang diajukan Kemenpora untuk proyek Hambalang pada Agustus 2010 tidak ditemukan tanda tangan dari Andi Mallarangeng selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sumber : http://polhukam.rmol.co/read/2012/12/22/91105/Komisi‐III‐DPR‐ Pertimbangkan‐Usul‐Rizal‐Mallarangeng‐Bentuk‐Pansus‐Hambalang‐

280

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kedua, dari hasil penyelidikan itu pula Wafid Muharram selaku kuasa pengguna anggaran dan Deddy Kusdinar sebagai pejabat pembuat komitmen kelihatan seperti diatur dan diarahkan oleh kantor Dirjen Anggaran Kemenkeu yang waktu itu dipegang oleh Anny Ratnawati. Anny sekarang menjabat sebagai Wamenkeu. Terakhir, dari hasil penyelidikan itu pula ditemukan bahwa tidak adanya koordinasi antara dua menteri, dalam hal ini Andi Mallarangeng dan Agus Martowardojo dalam hal pengajuan anggaran. [sam]

Sumber : http://polhukam.rmol.co/read/2012/12/22/91105/Komisi‐III‐DPR‐ Pertimbangkan‐Usul‐Rizal‐Mallarangeng‐Bentuk‐Pansus‐Hambalang‐

281

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Siapa Diincar Rizal Mallarangeng Penulis Waktu

:‐ : Minggu, 23 Desember 2012 | 16:27 WIB

BAK seorang jaksa independen, Rizal Mallarangeng mencoba membela kakaknya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Ia ungkapkan hasil penyelidikan independen yang ia lakukan pada kasus pembangunan kompleks olahraga Hambalang. Rizal tidak bisa menerima kakaknya dijadikan tersangka kasus korupsi Hambalang. Alasannya, Andi Mallarangeng tidak sendirian dalam melaksanakan proyek pembangunan kompleks olahraga tersebut. Proyek itu hanya bisa berjalan apabila ada persetujuan Menteri Pekerjaan Umum sebagai pelaksana pembangunan dan Menteri Keuangan yang mengucurkan anggaran. Dalam jumpa pers hari Jumat lalu, Rizal bahkan menyebutkan ada kekuatan besar yang bermain dalam proyek Hambalang. Kekuatan besar itu bisa memaksa proyek berjalan, meski tidak ada tanda tangan dari Menpora Andi Mallarangeng sebagai penanggung jawab anggaran. Siapa kekuatan besar yang dimaksud oleh Rizal? Ia tidak menyebut secara spesifik orang yang dimaksud. Hanya ia mengatakan bagaimana seorang Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Anni Ratnawati bisa mengesahkan anggaran tahun jamak, tanpa ada permintaan dari Menpora. Demikian pula Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto bisa begitu cepat mengeluarkan izin lokasi tanpa ada permintaan dari Menpora. Rizal menduga ada keterkaitan antara Joyo dan Anni yang sama‐ sama merupakan tim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Brighten Institute, Bogor. Apalagi Anni Ratnawati kemudian justru dipromosikan oleh Presiden SBY sebagai Wakil Menteri Keuangan, padahal dari sisi penyelenggara negara ia membuka peluang terjadinya korupsi dengan mengucurkan anggaran pembangunan proyek Hambalang.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/tajuk/2012/12/23/1364/Siapa‐ Diincar‐Rizal‐Mallarangeng/tajuk

282

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Tidaklah salah apabila kemudian muncul analisis bahwa Rizal sedang mengincar pimpinan tertinggi di negara ini. Pada akhirnya pada sistem presidensiil memang Presidenlah yang harus bertanggung jawab pada penyelenggaraan negara. Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi pun tidak pernah mengaitkan Proyek Hambalang dengan Presiden. Hasil audit forensik yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan maupun Badan Akuntansi Keuangan Negara paling jauh hanya menyebut Menteri Keuangan yang dianggap tidak hati‐hati dalam menyetujui pengucuran anggaran negara. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang sedang dimainkan Rizal untuk menyelamatkan kakaknya dari jeratan hukum. Apakah ia merasa bahwa Andi Mallarangeng dikorbankan dan tidak dibela oleh Presiden, sehingga ia meminta perhatian Presiden atas nasib kakaknya? Rizal pekan ini berjanji akan mengungkap lebih jauh hasil penyelidikan atas kasus Hambalang. Sebagai juru bicara keluarga, apa yang dilakukan Rizal tentu atas sepengetahuan dan disetujui oleh Andi Mallarangeng. Termasuk ketika mulai menyentuh pusat kekuasaan dalam kasus Hambalang. Seperti kita ungkapkan dalam kolom ini sebelumnya, kita mendukung bahwa kasus ini sebaiknya dibongkar tuntas. Siapa yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara yang mencapai Rp 2,5 triliun itu. Hanya saja tentunya tetap harus dilakukan dengan kehati‐hatian. Sebab, Rizal bukanlah penuntut umum. Ia tidak bisa bertindak seperti layaknya penuntut umum untuk menduga seseorang melakukan tindak pidana. Apalagi dengan menyebut secara terbuka orang‐orang yang ia tuduh ikut terlibat dalam proyek Hambalang. Sistem hukum kita tidak mengenal yang namanya penuntut independen. Kita berbeda dengan Amerika Serikat yang memungkinkan pihak Kejaksaan Agung untuk menunjuk penuntut independen untuk menuntaskan kasus yang menjadi perhatian masyarakat luas.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/tajuk/2012/12/23/1364/Siapa‐ Diincar‐Rizal‐Mallarangeng/tajuk

283

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kita tentu belum lupa kasus yang dihadapi Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Karena Presiden Clinton dituduh berbohong dan mencoba menutup‐nutupi kasusnya, maka Kejaksaan Agung menunjuk penuntut independen. Dialah yang kemudian melakukan penyelidikan dan bahkan membawa kasus itu ke penuntutan. Kasus Hambalang membuka preseden baru, terutama dengan manuver yang dilakukan oleh Keluarga Mallarangeng. Kita tidak tahu apakah Kejaksaan Agung akan membiar terus langkah yand dilakukan Rizal Mallarangeng. Para penegak hukum tentunya harus mengambil sikap. Bagi masyarakat sendiri tentunya ini merupakan tontonan yang menarik. Pada akhirnya kongsi bisa pecah ketika kasus hukum dirasakan tidak memberikan keadilan. Sekarang orang terdekat Presiden yang sedang terkena kasus itu. Orang terdekat itu akhirnya melawan dan jangan‐jangan menyeret juga Presiden ke pusaran. Kita lihat saja perjalanan lebih lanjut dari kasus Hambalang ini. Yang jelas proyek senilai Rp 2,5 triliun itu kini terbengkalai. Proyek dihentikan karena ternyata dibangun di atas tanah yang tidak layak untuk dijadikan kompleks olahraga. Dan uang negara terlanjur sudah dipakai baik untuk pembangunan gedung maupun masuk ke kantong orang‐orang yang memanfaatkan proyek tersebut.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/tajuk/2012/12/23/1364/Siapa‐ Diincar‐Rizal‐Mallarangeng/tajuk

284

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Kemenkeu Ogah Tanggapi Tudingan Rizal Mallarangeng Penulis Waktu

: Muhammad Iqbal; Citra Listya Rini : Minggu, 23 Desember 2012 | 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA ‐‐ Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ogah menanggapi tudingan juru bicara keluarga Mallarangeng, RizalMallarangeng yang menyebut Kemenkeu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus Proyek Hambalang. Saat Republika mencoba mengonfirmasi tudingan tersebut kepada Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati maupun Sekretaris Jenderal Kemenkeu Ki Agus Ahmad Badaruddin, Ahad (23/12), baik sambungan telepon maupun pesan singkat Republika tidak memperoleh tanggapan. Seperti diberitakan sebelumnya, Rizal menuding Kemenkeu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus Hambalang terkait pencairan anggaran proyek Hambalang sebesar Rp. 1,2 triliun. Berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggaran tersebut dicairkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu yang kini menjabat sebagai Wamenkeu yakni Anny Ratnawati. Pertengahan pekan lalu, dalam temu pers di Freedom Institute, Rizal menyebut keputusan Menkeu dan Dirjen Anggaran mencairkan anggaran melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010. Sebab, Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Pekerjaan Umum sebagai pengguna anggaran tidak menandatangani proyek Hambalang. Kala itu, yang menandatanginya adalah Sekretaris Menpora Wafid Muharam dan seorang pejabat eselon dua di lingkungan Kementerian PU. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut penyebab utama di balik persetujuan penyelesaian proyek Hambalang dari single year menjadi multiyears.

Sumber : http://goo.gl/dxO0I

285

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Menurut Harry, persetujuan anggaran oleh Kemenkeu jelas membutuhkan tanda tangan pejabat setingkat menteri, bukan oleh pejabat setingkat eselon satu maupun eselon dua. "Apa yang kemudian memerintahkan Menteri Keuangan hingga lewati itu (melanggar PMK Nomor 56/PMK.02/2010)? Pasti ada yang aneh di situ," ujar Harry.

Sumber : http://goo.gl/dxO0I

286

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

"Kami Akan Bongkar Kekuatan Besar di Balik Hambalang" "Air bah tidak akan muncul seandainya pintu air tidak dibuka." Penulis Waktu

: Hadi Suprapto : Selasa, 25 Desember 2012 | 04:18 WIB

VIVAnews – Berbeda dengan kebanyakan tim pembela yang cenderung bersikap defensif, Rizal Mallarangeng, 48 tahun, justru mengambil sikap ofensif. Bertindak sebagai juru bicara mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, 49, dan Andi Zulkarnain "Choel" Mallarangeng, 46‐‐kakak dan adiknya yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dan saksi kasus Hambalang‐‐Rizal garang menyerang berbagai pihak yang dia yakini terlibat kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) ini. P3SON direncanakan dibangun di tanah seluas 312 ribu hektar lebih di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor dan diproyeksikan memakan anggaran Rp2,58 triliun. “Setelah saya baca berbagai dokumen, termasuk hasil audit investigasi BPK, dan bicara dengan sejumlah pihak, jelas ada kekuatan besar di balik Hambalang,” kata doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, AS ini. “Kami akan bongkar!” Siapa gerangan yang dimaksud Rizal? Berikut petikan wawancara dengannya dalam beberapa kali kali kesempatan. Apa pangkal kasus Hambalang menurut Anda? Dua menteri terkait, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, tidak menandatangani pengajuan dana Proyek Hambalang, tapi dana tetap dicairkan Menteri Keuangan. Pengajuan dana Hambalang tidak ditandatangani Menpora selaku Pengguna Anggaran (PA), tapi hanya ditandangani Sekretaris Kemenpora Pak Wafid Muharram, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Air bah tidak akan muncul seandainya pintu airnya tidak dibuka.

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/377288‐‐kami‐akan‐ bongkar‐kekuatan‐besar‐di‐balik‐hambalang‐

287

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Siapa yang menarik pintu air itu? Ini pertanyaan penting untuk menguak kasus Hambalang. Prinsipnya: follow the money, dari sumbernya. Ini kami ibaratkan aliran air Bengawan Solo, tempat keluarnya adalah Waduk Gajah Mungkur. Salah kelola di pintu air pertama bisa berdampak pada semua faktor. Kalau pintu air kotor, maka sekitarnya akan tercemar. Nah, penjaga tertinggi pintu air Hambalang adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan untuk anggaran dibantu Anny Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan yang ketika itu menjabat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Peraturan apa yang dilanggar? Peraturan Menteri Keuangan No. 56/2010 dan Peraturan Menteri PU No. 45/2007 (Rizal menyodorkan fotokopi dua peraturan tersebut yang telah dia tandai di sana‐sini). Dua menteri belum teken, dana sudah cair. Kenapa? Karena itu kita harus terus bertanya kepada Menkeu Agus dan Anny Ratnawati, siapa yang bertanggung jawab? Mereka tidak boleh serampangan, sebab mereka mengelola total Rp1.500 triliun uang negara. Kalau Hambalang serabutan begini, bagaimana dengan yang lain? Jangan‐jangan yang lain juga kacau‐balau. Usul saya, teman‐teman DPR RI perlu membentuk panitia khusus untuk meneliti persoalan ini. Jangan‐jangan ini bagian dari suatu kerusakan besar. Kalau perlu, Presiden membentuk komisi independen untuk menelusuri apakah ini kesalahan individual atau kesalahan yang sistematis. Saya menduga ada kesalahan sistematis, terkait struktur politik kita, terkait dinamika politik dan ekonomi negeri ini. Saya sudah telusuri, dalam kasus Hambalang, pihak yang selalu berhubungan dengan Bu Anny Ratnawati adalah Wafid Muharram (saat itu Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga) dan Deddy Kusdinar (Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora). Mereka bersama staf yang berhubungan dengan Agus Martowardojo dan Anny di Kementerian Keuangan. Ke mana arah tuduhan Anda sebenarnya? Setelah kakak saya jadi tersangka, kami bertanya‐tanya. Rasanya sulit dipercaya dan tidak mungkin seorang yang sederhana seperti Wafid Muharram dan Deddy Kusdinar menjadi otak dari kasus sebesar dan sekompleks ini.

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/377288‐‐kami‐akan‐ bongkar‐kekuatan‐besar‐di‐balik‐hambalang‐

288

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Deddy ini bukan tipe pegawai yang ekstravaganza. Keluarganya tinggal di pesantren dan istrinya sakit‐sakitan, sudah habis biaya banyak. Masa sih orang seperti ini bisa canggih begitu memutar anggaran dan bisa mendesak Menteri Agus dan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati untuk mengeluarkan dana Rp1,2 triliun padahal Menpora belum teken? Dengan Deddy kebetulan saya punya hubungan pribadi. Dia adalah salah satu Pengawas Sekolah Ragunan di mana saya sekolah dulu. Dia itu tipikal pegawai rendahan di Indonesia. Apa mungkin mereka yang merekayasa anggaran? Saya tidak percaya. Dalam penyelidikan Anda, keanehan apa saja yang Anda temukan? Ada tiga fakta yang membimbing hasil penyelidikan kami. Pertama, soal korespondensi antara Kemenpora dan Kemenkeu. Terjadi surat menyurat secara intensif pada tahun 2010, tapi tidak satu pun ada surat yang ditandatangani Andi Mallarangeng sebagai Menpora. Itu keanehan pertama. Kedua, Pak Wafid dan Deddy diatur dan diarahkan dari kantor Ditjen Anggaran yang waktu itu dipimpin Anny Ratnawati. Ketiga, Menteri Agus Martowardojo mestinya sangat mudah memahami peraturan di kementeriannya sendiri. Anehnya, tidak sekali pun Pak Agus menanyakan kepada kakak saya soal pengajuan anggaran tahun jamak (multiyears) yang belum ditandatangani Menpora itu. Kan mestinya tinggal angkat telepon atau menanyakan langsung saat bertemu di rapat kabinet. Apalagi, surat menyurat antara Kemenpora dan Kemenkeu sangat intensif dalam tiga bulan terakhir di tahun 2010. Ini aneh sekali. Kita hanya bisa memahami ini semua, jika mengerti konteks besarnya. Tidak mungkin Wafid dan pegawai‐pegawai Anny bisa menentukan sendiri anggaran sebesar ini. Hak anggaran dipegang DPR. Karena itu, dalam kasus ini jelas ada dinamika khusus dengan DPR, di mana fraksi terbesarnya adalah Demokrat. Saat anggaran Hambalang dibahas di DPR siapa Ketua Fraksi Demokrat? Siapa yang jadi Bendahara Umum Demokrat? (Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, red). Kami ini membantu KPK, kami ingin menyodorkan alternatif bagi arah penyidikan yang lebih baik.

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/377288‐‐kami‐akan‐ bongkar‐kekuatan‐besar‐di‐balik‐hambalang‐

289

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Anda mau bilang dalam kasus Hambalang ini ada dalang yang belum terungkap? Pasti. Di Proyek Hambalang ini ada tanah yang bertahun‐tahun sertifikatnya tidak selesai‐selesai, tiba‐tiba selesai begitu saja. Jangan lupa di sini juga ada peran Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto yang merupakan teman dekat Anny Ratnawati dan dari dulu berada dalam lingkaran inti Presiden SBY. Jangan juga dilupakan bahwa Anny itu anak buah Joyo di Brighton Institute, lembaga think tank SBY. Itulah sebabnya yang mengambil sertifikat dari BPN bukan Wafid dan timnya, tapi Ignatius Mulyono, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, yang sudah secara terbuka mengaku diperintah langsung petinggi Partai Demokrat. Setelah dana Hambalang turun, Anny jadi Wakil Menteri Keuangan. Menurut Anda, ada kaitannya? Wallahualam. Semuanya rahasia Tuhan. Tapi, yang jelas, kakak saya yang jadi korban. Kalau mau lihat potret besarnya, begini: ada partai baru berkuasa, mengusai eksekutif. Kalau kakinya belum kuat, kekuasaannya tentu gampang goyah. Tapi, kalau baru berkuasa mau cari uang banyak di swasta tentu susah. Paling gampang di perusahaan negara, perusahaan pelat merah, karena paling gampang diatur. Di negeri ini ada 100 BUMN lebih, dengan aset Rp10 ribu triliun. Maka itu, dimainkan lah BUMN ini. Lihat saja, kalau tender, semua perusahaan BUMN yang dapat. Kontraktor Hambalang itu konsorsium Adhi Karya dan Wijaya Karya, dua‐ duanya BUMN. Dan Adhi Karya dan Wijaya ini tidak mengerjakan proyek Hambalang sendiri. Mereka ternyata mirip broker proyek saja. Setelah menang tender, mereka mensubkontrakkan pekerjaan ke 55 perusahaan lain, total senilai Rp482,5 miliar.

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/377288‐‐kami‐akan‐ bongkar‐kekuatan‐besar‐di‐balik‐hambalang‐

290

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Di level pelaksana proyek Hambalang, siapa yang menurut Anda paling bertanggung jawab? Di tingkat hilir, otaknya adalah Muhammad Arifin. Dia konsultan pelaksana sejak awal. Dia yang membuat harga satuan barang jadi begitu tinggi. Di ujungnya adalah PT Dutasari Citra Laras (DCL), perusahaan sub kontraktor terbesar di Proyek Hambalang yang dipimpin Mahfud Suroso dan istri Anas Urbaningrum. Harap dicatat, Mahfud adalah juga teman baik Anas. PT Dutasari ini mendapat proyek mechanical electrical, nilainya total sebesar Rp295 miliar. Menurut audit BPK, di sini terjadi dugaan korupsi besar‐besaran. Perusahaan sub kontraktor terbesar kedua adalah PT Global Daya Manunggal milik Pak Herman Prananto, yang mendapat pekerjaan fondasi dengan nilai kontrak Rp127 miliar. Jadi, PT Dutasari dan PT Global merupakan subkontraktor untuk 87 persen dari keseluruhan nilai subkontrak proyek sebesar Rp482,5 miliar. Saya sudah bertemu Pak Herman. Di sini ada keanehan lagi. Kata Pak Herman, Adhi Karya masih menunggak pembayaran sebesar Rp50 miliar kepada dia. Padahal, untuk Mahfud sudah dibayar luas semua. Ini kan aneh. Dalam pekerjaan konstruksi, yang harus dilunasi duluan adalah pekerjaan fondasi. Pekerjaan kabel dan listrik biasanya dibayar belakangan. Apa persisnya tuduhan korupsi terhadap Andi Mallarangeng dari KPK? Belum jelas, karena sampai sekarang (Rabu, 19 Desember 2012) kami belum menerima surat penetapan sebagai tersangka dari KPK. Tapi, jika melihat dari hasil audit investigasi BPK tanggal 30 Oktober 2012 (Rizal membuka dokumen audit tersebut), dia dikaitkan dengan proses pencairan uang muka Proyek Hambalang. BPK menyatakan, “Karena proses persetujuan kontrak tahun jamak menyalahi ketentuan, maka kontrak induk tidak boleh terjadi, … [maka sisa uang muka yang belum terpakai] yaitu sebesar Rp116,9 miliar merupakan indikasi kerugian negara.”

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/377288‐‐kami‐akan‐ bongkar‐kekuatan‐besar‐di‐balik‐hambalang‐

291

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Tuduhan kerugian negara ini merupakan konstruksi konseptual, bukan konstruksi faktual. Ini bisa dimentahkan oleh dua hal. Pertama, kembali ke penjelasan saya di awal, pihak yang paling bertanggung jawab adalah yang membuka “pintu air”. Kakak saya tidak menandatangani pengajuan dana Hambalang, tapi kenapa diloloskan Kementerian Keuangan? Yang kedua, kontraktor sudah menyerahkan bank guarantee ke pemerintah yang bisa dicairkan setiap saat, sehingga sisa uang muka Rp116,9 miliar itu tidak hilang sama sekali. Jadi, apanya yang merugikan negara? Ada tuduhan bahwa Menpora Andi Mallarangeng lah yang menggelembungkan anggaran Hambalang menjadi Rp2,5 triliun? Itu tuduhan ngawur. Proyek Hambalang ini kasus lama, dimulai pada tahun 2003‐2004, sejak Kemenpora masih Dirjen Olahraga di bawah Depdiknas, terus berlanjut di masa Menpora sebelumnya Adhyaksa Dault, di mana Wafid Muharram sudah menjadi Sekretaris Kemenpora. Bisa dicek di dokumen‐dokumen yang ada, anggaran Rp2,5 triliun itu sudah ditetapkan sebelum kakak saya jadi Menpora. Semua hal soal Hambalang sudah diputuskan, semua sudah di‐set‐‐mulai dari anggaran, rencana pembangunan, pengurusan sertifikat, sampai pemenang tender. Semua proses yang berlangsung di masa Andi Mallarangeng jadi Menpora adalah bagian dari proses yang sudah direncanakan sebelum dia jadi Menpora. Begitu jadi menteri, dia langsung dipaparkan oleh Wafid cs. rencana pembangunan Hambalang dengan anggaran Rp2,5 triliun itu. Nilainya tidak pernah bertambah di masa Andi Mallarangeng. Sebagai Menpora, kakak saya hanya memberikan arahan normatif seputar peruntukan gedung, jangan dibuat terlalu mewah, sebaiknya ada amphitheater, dan sejenisnya. Semua teknis anggaran dan pembangunan sudah diatur sebelumnya. Contohnya, tertera di dokumen hasil audit BPK, bahwa pada Februari‐ April 2009—sebelum Andi Mallarangeng dilantik sebagai Menpora—sudah ada tiga surat dari Kemenpora meminta bukti pelepasan hak atas tanah dari Pak Probosutedjo sebagai pemilik sebelumnya. Kakak saya baru dilantik jadi Menpora 22 Oktober 2009. Sialnya, begitu jadi menteri dia langsung terjebak di tengah‐tengah mafia proyek dan mafia anggaran yang sudah mengincar Hambalang sejak lama.

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/377288‐‐kami‐akan‐ bongkar‐kekuatan‐besar‐di‐balik‐hambalang‐

292

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Anda kini menyerang banyak pihak, apa tujuannya sebenarnya? Saya bukan cuma ingin membela kakak dan adik saya. Saya ingin membongkar kasus ini. Di Wisma Proklamasi 41 ini (kantor Rizal, red.) akan menjadi data center kasus Hambalang. Silakan dimanfaatkan pers, blogger, dan siapapun yang ingin sama‐sama mendalami dan mengungkapnya. Saya akan selidiki terus. Saya akan bikin “KPK swasta” untuk membongkar korupsi Hambalang ini … hahaha. (kd)

Sumber : http://analisis.news.viva.co.id/news/read/377288‐‐kami‐akan‐ bongkar‐kekuatan‐besar‐di‐balik‐hambalang‐

293

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Ulil Abshar‐Abdalla: Rizal Mallarangeng bukan Menyerang Perorangan Penulis Waktu

: Zulhidayat Siregar : Selasa, 25 Desember 2012 | 09:30 WIB

Rakyat Merdeka Online ‐‐ Jurubicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng diyakini bukan sedang menembak banyak pihak terkait proyek Hambalang, yang diduga melibatkan dua saudaranya, Andi Alifian Mallarangeng dan Andi Zulkarnaen Mallarangeng. Hal itu dipastikan teman dekat Rizal Mallarangeng yang juga politikus Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 24/12). "Saya setuju dengan 'move politik' yang dilakukan oleh sahabat saya Rizal Mallarangeng. Inti dari 'move politik' Rizal Mallarangeng itu bukan menyerang perorangan. Kalaupun nama‐nama mereka disebut, itu insidental," jelas Ulil. "Inti dari move politik Rizal Mallarangeng adalah menyadarkan publik bahwa ada kesalahan dalam tata kelola birokrasi kita," jelas Ulil, Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat ini. Ulil dimintai tanggapan atas pernyataan Rizal Mallarangeng yang menengarai Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga terlibat kasus Hambalang. Selain nama‐nama lain, seperti Menkeu Agus Martowardojo, Wamenkeu Anny Ratnawati. Karena itu, hemat Ulil, Rizal Mallarangeng sejatinya ingin mengatakan Andi Mallarangeng siap dipenjara kalau dikatakan salah, meskipun Rizal yakin kakaknya tidak salah. Tapi kalaupun Andi diputus bersalah, jelas Ulil, pengorbanan kakak Rizal itu harus dibalas dengan sesuatu yang berguna bagi perbaikan tata kelola birokrasi kita, terutama anggaran atau budjeting.

Sumber : http://www.rmol.co/read/2012/12/25/91393/Ulil‐Abshar‐Abdalla:‐ Rizal‐Mallarangeng‐bukan‐Menyerang‐Perorangan‐

294

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Di dalam proses anggaran, sambung Ulil, ada hubungan segitiga yang selama ini misterius. Yaitu, DPR, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian kementerian yang melaksanakan proyek. "Ini perlu diperbaiki agar kasus yang menimpa kakaknya Rizal tidak terjadi di masa mendatang. Jadi ada sesuatu yang dipelajari dari kasus ini. Itu Inti dari move politik Rizal Mallarangeng. Yang saya suka dari Rizal dia tidak dendam pribadi. Dia ingin lakukan koreksi terhadap sistem. Dan seharusnya kita seharusnya ke arah sana," tandas Ulil. [zul]

Sumber : http://www.rmol.co/read/2012/12/25/91393/Ulil‐Abshar‐Abdalla:‐ Rizal‐Mallarangeng‐bukan‐Menyerang‐Perorangan‐

295

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Rizal Mallarangeng: Saya Bukan Sekedar Membela Andi Mallarangeng Penulis Waktu

: Yayan Sopyani Al Hadi : Selasa, 25 Desember 2012 | 13:42 WIB

Rakyat Merdeka Online â&#x20AC;?â&#x20AC;? Rizal Mallarangeng begitu tegap berdiri mau membongkar skandal di balik kasus Hambalang, yang telah menyeret kakaknya, Andi Alfian Mallarangeng, menjadi tersangka. Bagi Rizal, ini bukan sekedar pembelaan terhadap sang kakak, yang akhirnya mengundurkan diri dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 25/12), Rizal terus terang mengungkap motif mengapa ia mau membongkar skandal ini. Ia pun menyebut beberapa pihak yang seharusnya juga menjadi tersangka, atau bahkan terdakwa dalam kasus ini. Berikut petikan wawancara dengan Rizal Mallarangeng. Apa motif Anda mau membongkar di balik kasus Hambalang? Ini bukan kasus, atau ini bukan kasus biasa. Ini skandal atau tragedi bagi birokrasi kita. Saya membongkar ini bukan sekedar untuk membela kakak saya, melainkan untuk menjadikan pelajaran. Kita harus belajar dari tragedi ini sehingga kita bisa memperbaiki birokrasi, tata kelola anggaran, dan Indonesia secara umum di masa yang akan datang. Anda kan politisi Golkar, bagaimana bila dihubungkan bahwa rencana Anda bagian dari rencana Golkar? Begini. Anda setuju tidak bila birokrasi kita harus taat pada aturan? Anda setuju tidak bila Menteri Keuangan Agus dan mantan Dirjen Keuangan Anny Ratnawati harus menjalankan tugasnnya sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Nah, saya ingin birokrasi kita menjadi bersih. Dan tentu saja ini juga menjadi perhatian besar Golkar untuk memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dan apabila Golkar mau memperjuangkan agar aparat negara taat hukum dan taat asas, apakah itu salah? Itu prinsipnya.

Sumber : http://goo.gl/rQzGV

296

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Mengapa Anda sebut‐sebut Menteri Agus dan Anny Ratnawati? Semua orang tahu menteri Keuangan itu Agus dan Dirjen Keuangan saat itu Anny. Tidak mungkin saya samarkan atau pakai inisial, karena semua orang juga sudah tahu. Lalu dimana posisi mereka dalam tragedi Hambalang ini? Dalam posisi ini, kita pantas bertanya kepada Agus dan Anny, mengapa melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 56/2010. Menpora dan Menteri PU belum tanda tangan, kok dana sudah cair. Kalau kita ibaratkan air sungai, Anny ini ibarat alarm bila air membludak dan Agus ini penjaga pintu air. Tiba‐tiba air itu mengalir dan semua yang ada di sungai terkena basahnya, terkena air kotornya. Seharusnya bila ada pengajuan dana yang tidak seseuai dengan aturan, alarm itu bunyi dong, dan penjaga pintu air tak membuka pintunya. Ini, Menpora dan PU tidak tanda tangan, kok Agus dan Any mencairkan uangnnya. Padahal seharusnya mereka lah yang menjaga agar dana tak cair bila tak seseuai aturan. Anda bayangkan, Menteri Keuangan itu mengelola Rp 1.500 trilun uang negara. Bila dalam tragedi Hambalang yang mencairkan dana sebesar Rp 1,2 triliun ini serampangan dan asal‐asalan, bagaimana dia mengelola anggaran negara itu? Itulah mengapa penegak hukum harus masuk dan bertanya pada Agus dan Anny. Jadi menurut Anda, bertanngungjawab?

Agus

dan

Anny

pihak

yang

paling

Saya tidak mau ikut campur masalah hukum. Saya tidak mau mencampuri urusan hukum karena itu kita silakan pada pengadilan untuk membuktikan. Saya hanya mau kita semua bersikap fair dan adil saja. Bila Menpora yang tidak menandatangai apa‐apa sudah menjadi tersangka, seharusnya Agus dan Anny yang jelas‐jelas melanggar aturan dan mencairkan dana, sudah menjadi terdakwa. Menurut Anda, kenapa Agus dan Anny mencairkan dana bila itu melanggar PMK? Saya tidak tahu. Silakan Anda teliti dan bahasakan sendiri, apakah ada orang di atasnya, atau ada orang di sampingnya? Saya sendiri ada data, namun masih ada untuk diteliti lebih lanjut dan belum akan disampaikan. Sekali lagi, saya hanya ingin membenahi birokrasi secara umum, dan tetntu penegak hukum bersikap fair dan adil. [ysa]

Sumber : http://goo.gl/rQzGV

297

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Pernyataan Rizal Mallarangeng Serangan Golkar untuk PD? Penulis Waktu

: Tegar Arief Fadly : Rabu, 26 Desember 2012 13:04 WIB

JAKARTA Fraksi Partai Demokrat (PD) merasa heran dengan pernyataan Rizal Mallarangeng bahwa beberapa oknum di Partai Demokrat berperan penting dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Kami menjadi sangat terkejut ketika ini berubah dan jadi kemana‐mana. Sebenarnya kami mendukung kalau Pak Rizal terus berjuang," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/12/2012). Nurhayati menilai pernyataan tersebut terkesan sangat politis. Sebab, Rizal sendiri merupakan kader Partai Golkar, sedangkan Andi Mallarangeng adalah mantan salah satu petinggi di Partai Demokrat. "Ketika menginjak ke masalah‐masalah yang lebih jauh kemudian mendapatkan opini berbeda. Karena bagaimanapun Pak Andi Mallarangeng masih kader Partai Demokrat dan Pak Rizal kader Golkar," sambungnya. Oleh sebab itu, Nurhayati berharap agar Rizal tidak terlalu melayangkan tudingan‐tudingan yang bisa memperkeruh proses hukum yang sedang berjalan. Dia berharap agar kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Artinya ketika ini kemana‐mana akhirnya orang mengartikanya beda juga. Orang melihat bahwa mereka berdua beda partai. Pak Rizal harus tetap menghargai Pak Andi, yang masih kader Partai Demokrat. Masalah Hambaalang ini sudah ditangani KPK," tandasnya.

Sumber : http://goo.gl/Ds2vv

298

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Sebelumnya Rizal Mallarangeng menyebut partai politik, anggota DPR dan eksekutif terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON) Hamabalang, Bogor, Jawa Barat. Rizal menegaskan, hal itu diketahui berdasarkan hasil penelusurannya dan Tim Elang Hitam. Menurut Rizal, dalam penentuan dana senilai Rp2,5 triliun, hak budgeting dipegang DPR dan dicairkan pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo. Dalam anggaran yang akhirnya dicairkan Menkeu tersebut, diduga juga ada campur tangan Ketua Fraksi partai penguasa di DPR pada 2010 lalu. "Di DPR Fraksi partai penguasa itu adalah Partai Demokrat dan pada saat kasus Hambalang 2010 siapa ketua Fraksi Partai Demokrat dan juga anggota Komisi X DPR?" kata Rizal, Jumat 21 Desember lalu. Selain itu, kata dia, berdasarkan laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kalau kontrak tahun jamak dalam pencairan dana Hambalang telah melanggar peraturan perundangan. "Dana tersebut dicairkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Anny selaku Direktur Jenderal Anggaran 2010 dan saat ini menjabat sebagai wakil menkeu," ujarnya. Untuk diketahui, pada tahun 2010 lalu Ketua Fraksi Demokrat dijabat oleh Anas Urbaningrum yang juga saat itu menjabat sebagai anggota Komisi X. Nama Anas sendiri juga disinggung oleh Nazaruddin sebagai salah satu penerima aliran dana Hambalang. (ydh)

Sumber : http://goo.gl/Ds2vv

299

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Demokrat Dukung Rizal Mallarangeng Membela Diri Penulis Waktu

: Rachmat Hidayat; Abdul Qodir : Rabu, 26 Desember 2012 | 15:19 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ‐ Partai Demokrat (PD) mendukung pembelaan diri Rizal Mallarangeng, yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dari kakaknya sekaligus Sekretaris Dewan Pembina PD, Andi Mallarangeng. Dukungan ini terkait dalam tampilan sampul luar atau cover majalah. "Kami mendukung ketika Pak Rizal ingin meminta keadilan bahwa dirinya disangkutpautkan," uar Ketua Fraksi PD di DPR, Jakarta, Rabu (26/12/2012). Nurhayati mengatakan kader‐kader PD sendiri sangat ketika kasus Hambalang di media massa menyerempet ke mana‐mana. "Kami dukung kalau Pak Rizal ingin pertahankan namanya tidak ingin dikait‐kaitkan," tambahnya. Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Rizal Mallarangeng mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers lantaran wajahnya ditampilkan dalam cover majalah itu dengan dua saudaranya yang tersangkut kasus korupsi Hambalang, Andi Mallarangeng dan Zulkarnain "Choel" Mallarangeng. Di cover majalah itu "Trio Mallarangeng" ditampilkan tengah memegang uang dollar AS dan Pounds.

Sumber : http://www.tribunnews.com/2012/12/26/demokrat‐dukung‐rizal‐ mallarangeng‐membela‐diri

300

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Demokrat: Pembelaan Rizal Mallarangeng Wajar Saan menampik keterlibatan fraksinya dalam kasus Hambalang. Penulis Waktu

: Arief Hidayat; Hadi Suprapto : Rabu, 26 Desember 2012 | 15:37 WIB

VIVAnews ‐ Fraksi Partai Demokrat menilai pembelaan Rizal Mallarangeng terhadap kakaknya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng adalah wajar. Andi kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Sesuatu wajar dan manusiawi Rizal Mallarangeng sebagai bagian dari keluarga (Mallarangeng) melakukan pembelaan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa kepada wartawan di ruang Fraksi Partai Demokrat di kompleks DPR/MPR, Jakarta, 26 Desember 2012. "Tapi pembelaannya harus objektif dan profesional. Karenanya, tidak etis jika menebar polemik dengan menyebut‐nyebut keterlibatan pihak lain ke media massa." Saan juga menampik keterlibatan fraksinya dalam kasus tersebut, sebagaimana dituduh Rizal. "Fraksi (Partai Demokrat) tidak pernah mengurus angggaran. Anggaran di komisi masing‐masing." "Aliran dana ke Partai Demokrat bisa dipertanggungjawabkan dunia‐akhirat, halal dan legal. Semua sudah diaudit. Tidak ada dana ilegal, termasuk dari perusahaan Nazarudin," kata Saan didampingi Ketua FPD, Nurhayati Ali Asegaf. Rizal menyebut partai politik, anggota DPR dan eksekutif terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan P3SON Hamabalang. Menurutnya, dalam penentuan dana senilai Rp2,5 triliun, hak penganggaran dipegang DPR dan dicairkan pemerintah melalui Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Dalam anggaran yang akhirnya dicairkan Menkeu itu, diduga juga ada campur tangan Ketua Fraksi partai penguasa di DPR pada 2010 lalu.

Sumber : http://goo.gl/YNlGz

301

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

Rizal menyebut partai politik, anggota DPR dan eksekutif terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan P3SON Hamabalang. Menurutnya, dalam penentuan dana senilai Rp2,5 triliun, hak penganggaran dipegang DPR dan dicairkan pemerintah melalui Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Dalam anggaran yang akhirnya dicairkan Menkeu itu, diduga juga ada campur tangan Ketua Fraksi partai penguasa di DPR pada 2010 lalu. "Di DPR, Fraksi partai penguasa itu adalah Partai Demokrat, dan pada saat kasus Hambalang 2010, siapa ketua Fraksi Partai Demokrat dan juga anggota Komisi X DPR?" katanya. Berdasarkan laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, kata Rizal, kalau kontrak tahun jamak dalam pencairan dana Hambalang telah melanggar peraturan perundangan. Pada tahun 2010, Ketua Fraksi Demokrat dijabat Anas Urbaningrum yang juga saat itu menjabat sebagai anggota Komisi X. Nama Anas juga disinggung Nazaruddin sebagai salah satu penerima aliran dana Hambalang. Meski begitu, Saan menolak anggapan bahwa pernyataan Rizal yang merupakan kader Partai Golkar merupakan serangan terhadap Partai Demokrat. "Sejauh ini kami tidak melihat seperti itu." Baca wawancara khusus dengan Rizal Mallarangeng di tautan ini. (eh)

Sumber : http://goo.gl/YNlGz

302

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

VIDEO: Rizal Mallarangeng Miliki Bukti 'Mark Up' Besar‐ Besaran di Hambalang Penulis Waktu

: Ardi Mandiri : Kamis, 27 Desember 2012 | 19:26 WIB

Bukti berupa sejumlah dokumen, seperti laporan BPK dan dokumen Kementerian Keuangan Adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng membeberkan sejumlah bukti terkait kasus korupsi megaproyek Hambalang. Termasuk mengungkapkan adanya 'mark up' besar‐besaran dalam proyek tersebut. Kepada wartawan, ia menunjukkan sejumlah dokumen, seperti laporan BPK dan dokumen Kementerian Keuangan. Ia pun mempertanyakan ketegesaan Kemenkeu saat mengeluarkan surat persetujuan kontrak tahun jamak tertanggal 6 Desember 2010, bagi pembangunan Sport Center Hambalang. "Surat itu ditandatangai oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Anny Ratnawati. Ada genset yang harganya Rp2 miliar di tingkat subkontaktor Duta Sari Citra Laras milik Mafud, yang fakta istri Anas dan Anas pernah memiliki saham. Itu fakta, dan bukan buatan saya. Itu mengambil keuntungan Rp2 miliar di pasar, tapi negara membayar ke PT Adhi Karya membayar Rp5 miliar," kata Rizal di Jakarta, Kamis (27/12).

Penulis: Beritasatu TV/ Ardi Mandiri

Sumber : http://www.beritasatu.com/video/89811‐video‐rizal‐mallarangeng‐ miliki‐bukti‐mark‐up‐besar‐besaran‐di‐hambalang.html

303

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Menpora Tersangka Dijamin tidak Ganggu Kinerja Kabinet Penulis Waktu

: : Jumat, 7 Desember 2012 | 09:29 WIB

JAKARTA‐‐MICOM: Pencekalan dan penetapan status hukum terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Hambalang tidak akan mengganggu kinerja kabinet. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah mendapat pemberitahuan resmi akan mengambil langkah untuk memastikan kinerja kementerian bisa berjalan dengan baik," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Publik Heru Lelono di Jakarta, Jumat (7/12).

Apabila telah mengetahui secara resmi, sebagai Presiden SBY tentu akan mengambil langkah agar tugas dan kewajiban kabinet tetap bisa dijalankan dengan baik. Ia menjelaskan bila penegakan hukum dilakukan secara profesional, justru ini akan membuat birokrasi lebih bersih dan kabinet akan semakin kuat. "Jadi apabila ada yang mengatakan kabinet akan terganggu, saya kira keliru," katanya. Heru mengaku belum tahu langkah yang akan diambil Presiden menyusul penetapan status Andi Mallarangeng oleh KPK. Namun berdasarkan catatan yang ada, saat Menkum dan HAM Hamid Awaluddin diperiksa penegak hukum beberapa tahun yang lalu, Presiden Yudhoyono mengatakan akan menonaktifkan Hamid Awaluddin bila menjadi tersangka. Secara pribadi, Heru merasa prihatin atas penetapan status tersebut. "Semoga ini menjadi yang terakhir kali," ujarnya.

Sumber : http://goo.gl/rjL6o

304

Kliping Freedom Institute

Juli â&#x20AC;? Desember 2012

"Sosok seperti Andi sebenarnya generasi muda yang harus banyak tersedia di negeri ini. Saya berharap keputusan KPK tersebut benarâ&#x20AC;? benar lahir karena proses yang adil dan profesional. Karena penegakan hukum saat ini terus menjadi sorotan masyarakat karena harus banyak penyempurnaan," kata Heru. (Ant/OLâ&#x20AC;?5)

Sumber : http://goo.gl/rjL6o

305

Kliping Freedom Institute

Juli ‐ Desember 2012

Andi Mallarangeng: Saya Mengundurkan Diri Sebagai Menpora Penulis Waktu

: Septiana Ledysia : Jumat, 7 Desember 2012 | 10:07 WIB

Jakarta ‐ Andi Mallarangeng akhirnya memastikan mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dia akan fokus menghadapi kasus hukum yang menjeratnya. "Tadi pagi saya menghadap Bapak Presiden dan mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai Menpora dan mulai berlaku hari ini," kata Andi saat jumpa pers di Kemenpora, Jl Gerbang Pemuda, Jakarta, Jumat (7/12/2012) pukul 10.00 WIB. Andi mengenakan kemeja batik motif cokelat dengan didampingi para stafnya. Andi membacakan naskah jumpa persnya dan mengawali pernyataannya dengan Salam Olahraga! Andi Mallarangeng telah ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek Hambalang oleh KPK pada Kamis kemarin. Pagi ini, Andi pun langsung menghadap Presiden SBY di Istana Negara untuk mengajukan permohonan pengunduran dirinya.

(mad/nrl)

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/07/100719/2111942/10/andi‐ mallarangeng‐saya‐mengundurkan‐diri‐sebagai‐menpora

306

Perpustakaan Freedom Wisma Proklamasi Jl. Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021‐3100349 Fax. 021‐31909227 www.freedom‐institute.org 2012