10 minute read
Sukses Terapkan Program Mitigasi Bencana, Kabupaten Pacitan Raih Penghargaan Bidang Kebencanaan dari BNPB
BAROMETER
Sebagai daerah dengan tingkat resiko bencana tinggi, Kabupaten Pacitan selalu siaga terhadap kemungkinan terjadi bencana alam. Tidak hanya ketika bencana terjadi, kesiapan penanganan pasca bencana juga menjadi perhatian. Demikian pula penguatan mitigasi kebencanaan kepada masyarakat.
Advertisement
Atas upaya tersebut Kabupaten Pacitan mendapat Anugerah Bidang Kebencanaan Tahun 2020 langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penghargaan ini diberikan atas Partisipasi Aktif Kabupaten Pacitan dalam Penanggulangan Bencana tahun 2019.
Penghargaan diterima bupati Pacitan Indartato dalam Rapat Koordinasi Nasional BNPB yang diadakan di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Selasa (4/2/2020). Turut dalam acara tersebut Komandan Kodim 0801 Letkol Inf. Nuri Wahyudi dan Wakapolres Pacitan Kompol Sunardi.
Induk lembaga penanggulangan kebencanaan itu menilai Kabupaten Pacitan memiliki manajemen kebencanaan cukup baik. Tidak hanya itu, pemkab melalui BPBD sangat mendukung serta memiliki respon cepat terhadap program program BNPB. Seperti mitigasi bencana, kedaruratan, rehabilitasi serta rekonstruksi.
“Intinya, BNPB sangat mengapresiasi kegiatan mitigasi yang dilaksanakan mandiri oleh BPBD ” kata bupati Indartato.
Lebih lanjut Bupati memberi apresiasi kepada semua unsur yang terlibat mulai dari Forkopimda, DPRD, BPBD,OPD serta masyarakat Pacitan atas kesadaranya menyikapi potensi bencana di Pacitan. Tanpa ada kerjasama semua pihak, penanganan bencana tidak akan berjalan dengan baik.
Sementara, Kasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan Diannitta agustinawati menyatakan, beberapa program mitigasi bencana yang selama ini berjalan diantaranya, Destana (desa tangguh bencana), keluarga tangguh bencana serta giat sosialisasi di sekolah sekolah, mulai SD sampai SMA. Bahkan, materi mitigasi kebencanaan ini telah masuk mata pelajaran Geografi dan Penjaskes pada jenjang SMA. "Kita juga memberikan pemahaman kebencanaan kepada anak anak usia dini melalui kegiatan lomba mewarna bertema bencana" katanya.
Sebagai daerah dengan karakteristik pegunungan serta berbatasan dengan samudra lanjut Diannita, kabupaten berjuluk Paradise of Java ini memiliki resiko bencana cukup besar. Tidak hanya banjir, tanah longsor atau kekeringan, gempa bumi, tsunami, angin putting beliung, kebakaran hutan, abrasi serta bencana lain berpotensi terjadi. Dari 11 jenis bencana alam hanya bencana gunung berapi yang tidak termasuk ancaman. Bersama Kabupaten Pacitan, pemerintah kabupaten/Kota lain yang juga menerima penghargaan serupa adalah Cilacap, Pandeglang, Flores Timur, Karangasem, Konawe Utara, Halmahera Selatan, Jayapura, dan Maluku Tengah. Selain kategori Pemerintahan Kabupaten/Kota, BNPB juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Kementerian/ lembaga, dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, Dunia pendidikan, perorangan dan media yang dinilai aktif dalam penanggulangan bencana. (Rizky/Luky/Arif/
Humas)
GERBANG UTAMA
GERBANG UTAMA
Membangun infrastruktur selayaknya memperhatikan dampak positif bagi masyarakat.
Keberadaan Infrastruktur harus terkait dengan kegiatan perekonomian serta potensi ekonomi sekitar.
Penegasan itu disampaikan Wahyu
Utomo, Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
RI saat berkunjung di Pacitan, Sabtu (18/01/20) sore.
“Kita harus memikirkan dampak positif bagi masyarakat dan daerah, jangan membangun infrastruktur tapi justru tidak memberi manfaat” ungkapnya.
Seperti potensi kepariwisataan yang menjadi andalan Kabupaten Pacitan. Wahyu Utomo mencontohkan keberadaan Etalase Geopark. Pusat wisata edukasi itu, bisa lebih dikembangkan dengan melihat potensi wisata yang lain. Demikian pula dengan keberadaan pelabuhan Gelon. Agar sarana pelabuhan nantinya memberi manfaat maka industrinya juga harus hidup.
Kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
GERBANG UTAMA
Kemenko RI dan rombongan di kota Seribu Satu Goa ini untuk melihat kesiapan daerah terkait percepatan implementasi Perpres no. 80 tahun 2019.
Peraturan Presiden itu merupakan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Salah satunya Kabupaten Pacitan yang masuk wilayah lintas selatan. Kemenko RI sendiri lanjut Wahyu utomo, telah membuat program program yang didukung semua kementerian serta swasta. Harapannya, dengan percepatan ini dapat memberi dampak positif bagi kemajuan daerah, provinsi bahkan nasional.
Intinya kita ingin memastikan ada dukungan pak bupati untuk program yang sudah ditetapkan pak presiden” pungkasnya.
Setelah melihat langsung ke daerah, kemenko nantinya akan menyusun rencana aksi lanjutan baik dengan pemerintah daerah, provinsi serta pusat. Dari koordinasi nantinya akan terlihat, daerah mana saja yang betul betul siap dan yang belum. Jika ada yang masih terkendala akan sama sama dicari solusinya.
Sementara, Bupati Pacitan Indartato usai mendampingi rombongan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko RI mengatakan, pemerintah daerah akan mengupayakan lebih maksimal demi mendukung percepatan ini. Langkah koordinasi, komunikasi serta konsultasi sudah dilakukan dengan pemerintah yang lebih atas.
“Saya minta pak sekda dan jajaran melakukan antisipasi dan analisa baik aturan, apa saja yang bisa dikembangkan termasuk resiko dampak” ungkapnya.
Bupati berharap dengan upaya percepatan yang didukung pemerintah pusat ini kabupaten Pacitan akan semakin maju serta masyarakat sejahtera. (Rizky/luky/
arif/fren/humas pacitan)
GERBANG UTAMA
GERBANG KHUSUS
GERBANG KHUSUS
Kemendes PDTT:
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengupayakan percepatan bagi desa tertinggal. Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah ketersedian akses internet desa. "Keberadaan sinyal telekomunikasi adalah sebuah keniscayaan, kedepan tidak boleh ada desa yang blank spot" kata Menteri
Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, saat kunjungan kerja di Kabupaten Pacitan, Kamis (16/01/20) siang.
Menurutnya, kebutuhan akan jaringan sangat penting bagi pemerintah desa.
Apalagi penyaluran dana desa saat ini berlaku non tunai. Sehingga dana desa langsung masuk ke rekening desa. Demikian pula penyalurannya ke pengguna atau kelompok masyarakat sasaran. "Adanya jejak digital ini menjadi bukti transparansi sehingga kinerja kepala desa semakin mudah" katanya.
Dalam kesempatan tersebut Halim
Iskandar, juga memberikan apresiasi kepada Bupati Pacitan Indartato yang telah
GERBANG KHUSUS
Menteri Desa PDTT,
Abdul Halim Iskandar,
saat kunjungan kerja di Kabupaten Pacitan, Kamis (16/01/20) siang. mendeklarasikan smart village, barubaru ini.
Pernyataan itu ia sampaikan seiring masih adanya kawasan blank spot area di Pacitan.
“Salah satu smart village, yaitu tidak adanya blank spot. Dan Pacitan sudah declare itu. Karena itu saya sangat mengapresiasi langkah Bupati Pacitan,” ungkapnnya.
Menyikapi masih adanya desadesa yang belum tersentuh sinyal telekomunikasi, menteri yang akrab disapa Gus Halim itu berjanji akan melakukan percepatan penanganan. Kementerian Desa PDTT sendiri sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan perusahan provider plat merah.
“Ada enam desa yang harus segera ada sinyal untuk bisa menuju smart village. Ini penting sekali. Apalagi kedepan, dana desa tak lagi diterimakan tunai,” jelasnya.
Secara khusus, Abdul Halim Iskandar memperhatikan Kabupaten Pacitan yang menurutnya punya potensi berkembang. Dan semua itu bisa terlaksana melalui peran desa. Kota berjuluk paradise of java ini selayaknya bisa bangkit maju seperti Banyuwangi maupun Kabupaten Tuban yang sama sama didaerah ujung.
Mewakili Bupati Pacitan, Wakil Bupati Yudi Sumbogo menyatakan, sesuai keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2019, status kemajuan dan kemandirian desa Kabupaten Pacitan cukup baik. Dari 166 desa, 1 desa masuk kategori mandiri. 115 berkembang, 44 maju dan 6 desa masih tertinggal. "Ini merupakan kunjungan pertama pak menteri setelah dilantik sekaligus mohon bimbingan dan arahan" kata Yudi Sumbogo.
Kunjungan kerja Menteri Desa PDTT di Pacitan berlangsung singkat. Selain memberi bimbingan dan arahan kepada seluruh kepala desa, lurah, BPD serta pendamping desa se Kabupaten Pacitan, menteri juga berdialog dengan para pemangku desa. (Rizky/luky/arif/danang/
humas pacitan)
GERBANG KHUSUS
Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dikabarkan bakal mengucurkan anggaran Rp 1 miliar di setiap desa di Pacitan guna terlaksananya program smart village. Informasi tersebut seperti disampaikan Wakil
Bupati Pacitan, Yudi Sumbogo. "Memang benar, belum lama ini saya sempat ke Jakarta bersama Pak
Rachmad (Kadis Kominfo) dalam rangka membahas program smart village. Mudah-mudahan rencana
Kementerian Desa membangun smart village itu bisa terlaksana di Pacitan," ujar Yudi Sumbogo.
Menurut Wabup, melalui program smart village nantinya, semua desa akan bisa melakukan setiap pelaporan berbasiskan IT. Untuk keperluan itulah, saat ini pemerintah tengah merintis kerja sama dengan PT Telkom guna membangun infrastruktur. "Nanti semua akan terkoneksi dengan satelit. Sehingga semua proses pelaporan akan lebih mudah dan cepat, sebab semuanya berbasiskan IT," tutur Yudi Sumbogo.
Lantas bagaimana dengan kendala geografis di Pacitan yang bergunung dan berbukit? Wabup Yudi menegaskan hal itu tidak menjadi masalah karena aksesnya menggunakan satelit. Bahkan sejak tahun 2004 silam, kapal-kapal niaga sudah dilengkapi dengan akses satelit. "Dan itu bisa, meskipun mereka berada di tengah samudera. Apalagi di darat, tentu bukanlah sebuah kendala," jelasnya.
Ditanya kapan program tersebut bisa diimplementasikan di Pacitan, ia menegaskan mulai tahun ini secara bertahap. "Insyaallah tahun 2020 ini secara bertahap akan bisa dilaksanakan program smart village tersebut," harapnya. (Bangsaonline)
Wujudkan Program Smart Village, Tiap-tiap Desa di Pacitan akan Dapat Kucuran Rp 1 Miliar
RONA PACITAN
Bupati Pacitan Indartato melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Pacitan periode 2020-2025. Pelantikan dan pengukuhan organisasi pengusaha wanita itu berlangsung di pendopo Kabupaten,
Kamis (22/01/20) pagi. “Saya mengapresiasi atas terbentuknya IWAPI dan semoga kedepan dapat bersama sama membangun perekonomian di
Pacitan” ungkap bupati.
Indartato sangat berharap kiprah IWAPI di Kabupaten Pacitan, terutama dalam menciptakan peluang kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang baik otomatis akan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan. Menurut
Bupati, saat ini angka kemiskinan di kabupaten Pacitan masih kisaran 13 persen dengan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IWAPI Jawa Timur Susmiati Rahmawati. Keberadaan IWAPI selain untuk menggali potensi daerah juga dalam rangka menghadapi persaingan pasar dunia. Ini sesuai tema, mewujudkan kaum wanita yang mandiri, cerdas, kreatif dan bertanggung jawab dibidang usaha dalam menghadapi persaingan pasar bebas (MEA) “Kita kelola potensi daerah sebaik baiknya karena tidak hanya pasar lokal, pasar internasional pun sudah menunggu” katanya.
Susmiati Rahmawati mendorong perempuan Pacitan untuk giat menggali potensi serta bakat apa saja yang masih tersembunyi . Ia yakin jika perempuan pengusaha di Pacitan mampu berkembang karena didukung sumber daya alam yang melimpah. “Pesan saya, meskipun kita punya karya tapi jangan lupa tanggung jawab kita kepada keluarga” pungkasnya.
Sementara Ketua DPC IWAPI Pacitan Fatimah Suharno mengatakan, untuk memaksimalkan kerja IWAPI, pihaknya akan segera membentuk kepengurusan ranting di wilayah kecamatan. Fatimah berharap organisasi yang dipimpinya berjalan dengan baik serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru di Pacitan. (Rizky/Luky/Arif/Danang/
Humas Pacitan)
Gandeng IWAPI Majukan Perekonomian Pacitan
RONA PACITAN
Bupati Pacitan Indartato meluncurkan cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2020. Bertempat di kantor Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda),
Pencetakan dokumen PBB itu sengaja dilakukan lebih awal agar dalam pendistribusiannya nanti tepat waktu.
“Saya berharap ada dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku wilayah mulai Camat, Kepala Desa dan
Kelurahan hingga pak Kasun dan RT” kata bupati, jumat (10/01/20).
Selain ketepatan waktu bupati juga mengingatkan pentingnya akurasi data SPPT PBB P2. Alasanya, dengan data yang lengkap dan sempurna akan memudahkan kerja aparatur dalam penarikan pajak. Demikian pula bagi warga masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. “Dengan tahu bahwa tanah dan bangunanya terdata maka masyarakat merasa punya kewajiban membayar pajak” imbuhnya.
Bupati sangat berharap kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban dalam membayar pajak. Sesuai slogan yang diusung “Orang Bijak Bayar Pajak”. Setiap pajak yang terhimpun akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Pacitan Sakundoko mengaku, bahwa ketaatan warga masyarakat Pacitan dalam membayar PBB sangat baik. Terbukti tahun lalu pengumpulannya memenuhi target. Meski demikian lanjut Sakundoko, masih ada beberapa obyek pajak terpaksa tidak terpungut karena wajib pajak tidak ditempat. “Ada beberapa obyek pajaknya di Pacitan namun wajib pajaknya berdomisili luar kota jadi tidak bisa tersampaikan, namun itu hanya beberapa saja” kata Sakundoko.
Terkait atensi Bupati akan akurasi data Sakundoko sangat setuju. Bahkan, pihaknya telah memulai dengan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk sinkronisasi obyek pajak dengan sertifikat hak milik. Bahkan mulai 2021 pelayanan PBB akan memberlakukan sistem online.
Sampai saat ini menurut data Bapenda jumlah obyek pajak di Pacitan sebanyak 646.642. Dari jumlah itu jumlah SPPT yang dicetak sebanyak 628.032. Dengan ketetapan mencapai Rp.17.801.784.592,- (rizky/luky/arif/ humas pacitan)
Lounching SPPT PBB P2 Bupati minta ketepatan waktu dan akurasi data
“Dengan tahu bahwa tanah dan bangunanya terdata maka masyarakat merasa punya kewajiban membayar pajak. Mari tunaikan kewajiban kita dalam membayar pajak. Sesuai slogan yang diusung “Orang Bijak Bayar Pajak”. Setiap pajak yang terhimpun akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan"
