K A M I S 15.2.2018
ECERAN Rp. 4.500,LANGGANAN Rp. 96.000,-
NEWS IN DEPTH
EKONOMI KREATIF
UNDUH APLIKASI INI
SCAN BARCODE
NIKMATI BERSELANCAR DI
DUNIA MAYA
PESTA DEMOKRASI
JAKARTA RAYA
KAMPUS KREATIF
BANTEN RAYA
OLAHRAGA
MURAH MERIAH
R E KO M E N DA S I
PANSUS
HAK
ANGKET
KPK
QUICK SCAN QR-CODE READER
GAMMA PLAY SCAN BARCODE
KAN E P AGA
Untuk dihormati, tak perlu bersusahpayah bikin aturan; tunjukkan saja perilaku terhormat.
B S M E AL KE
A. Mustofa Bisri @gusmusgusmu
Aib Angel Lelga Dibongkar Rekan Bisnis Nasib Nasabah Asuransi Allianz
1. KPK diminta sempurnakan struktur organisasinya, agar cerminkan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana UU Nomor 30/2002 tentang KPK, yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. 2. Tingkatkan kerja sama dengan lembaga lainnya, seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas HAM serta perbankan, agar optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik. 3. Membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh berintegritas untuk check and balances
KAN E P NG
ANTARA KRITIK DAN BERDUKA CHARLIE/INDOPOS
KETUA DPR Bambang Soesatyo menyatakan, dirinya sedang berkabung, lantaran revisi UU MD3 menuai kritik dan menjadi kontroversi di masyarakat. Ia pun kemudian mengenakan pakaian serba hitam saat memimpin sidang paripurna DPR penutupan masa persidangan III tahun sidang 2017-2018, Rabu. “Kami justru butuh dikritik,” kata Bamsoet, bersamaan dengan tampilan di layar bertuliskan “Kami Butuh Kritik.” Di sidang ini juga disampaikan rekomendasi Pansus Hak Angket KPK.
OTT KPK Cuma Drama Sebarkan Seribu Pemantau ke Daerah, Fahri: Nggak Guna!
JAKARTA–Ditangkapnya sejumlah kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat sorotan sejumlah kalangan. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa penangkapan justru saat kepala daerah tersebut sedang mengikuti proses pilkada. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, lembaga antirasuah tersebut sedang memainkan drama. Dengan segala
A S EN W A
Dugaan Pesanan Cukup Beralasan SEJUMLAH kepala daerah dan calon kepala daerah (cakada) yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jelang Pilkada 2018 menarik perhatian. Mereka terciduk beruntut. Di antaranya Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain pada 12 September 2017. Pada 16 September 2017, KPK melakukan OTT di wilayah Pemkot Batu, Jawa Timur.
LLINGHEADLINE Sejumlah dubes Uni Eropa memberi masukkan kepada DPR agar Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) tidak masuk dalam revisi UU KUHP. Menurut Anda apa yang harus dilakukan DPR?
G
G
PE
AR
AN
tegas Fahri. Fahri mengatakan, KPK sudah menjadi beban republik. Sekarang tergantung Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK jika memang tidak diperlukan lagi. Telebih sudah ada hasil lengkap rekomendasi Pansus Hak Angket KPK. “Terserah Presiden, mau terima atau tidak,” katanya lagi. Menurut Fahri, harus ada rekonsiliasi. Ada dua cara yang bisa dilakukan yakni mengikuti metode di Hongkong atau Korea Selatan. Metode Hongkong, yakni KPK sebagai lembaga investigatif
AS
TA TA
K
3. Membangun sistem pencegahan yang sistematik, yang cegah korupsi kembali agar tidak terulang kembali.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima rekomendasi Pansus Hak Angket KPK DPR RI. Namun, lembaga antirasuah itu ogah alias tidak setuju dengan hasil atau temuan yang dilayangkan tersebut. Ironisnya, para wakil
rakyat justru mendesak lembaga antikorupsi itu harus setuju. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, meski tak sepen dapat, KPK tetap menghormati tugas dan fungsi pengawasan DPR, termasuk putusan Mahka-
mah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). ”Meskipun KPK berbeda penda pat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomen-
Apakah kamu sependapat, banyaknya kepala daerah peserta pilkada yang ditangkap KPK, disebut-sebut hanyalah sandiwara?
Baca KTT...7
1. tingkatkan dan perbaiki tata kelola anggarannya sesuai rekomendasi dari BPK. 2. DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran KPK untuk optimalkan anggaran alam fungsi pencegahan.
‘Ogah’ Laksanakan Hasil Pansus
Halaman 2
P
AS
AN
KE
2. Agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara 1. berkoordinasi dengan pidana yang berlaku serta polisi-jaksa, serta supervisi memperhatikan pula peraturan terhadap polisi-jaksa, untuk perundang-undangan lainnya. bangun jaringan kerja yang kuat. Seperti undang-undang Juga tempatkan polisi-jaksa perlindungan saksi dan korban, sebagai counterpartner. hak asasi manusia, dan tata kelola yang mengatur rumah penyimpanan benda sitaan negara.
maaf, dia harus menganggap KPK sedang mengalami kematian fungsi dan eksistensi. “Seperti sekarang, dia (KPK) ngejar-ngejar bupati yang lagi pilkada, Itu tidak ada guna dan manfaatnya. Dia akan membuat drama-drama seolah-olah efek jera, bohong itu,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2). Menurut dia, KPK sudah salah mendefinisikan korupsi. Kemudi an, KPK menunjukkan eksistensi memberantas korupsi dengan cara melakukan penangkapan. “Ngacolah caranya membuat drama. Sudah tidak ada, sudah tidak laku!”
KE
PE
LO
LA
SD
K
M
1. Agar perbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. 2. Diminta semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK mengacu pada undang-undang.
dasi pansus. Tapi, dalam konteks hubungan kelembagaan, kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut,” ujarnya kepada war tawan saat dikonfirmasi, Rabu (14/2)
Baca ’Ogah’...7
GIMBAL/INDOPOS
Ketika Indonesia Memasuki Tahun Politik
ANGGA/INDOPOS
GIMBAL/INDOPOS
ñöê @noe_roelz Dapet kiriman pic Bu Susi @susipudjiastuti bersama ibu2 nelayan di Pelabuhan Mayangan, Probolinggo. Buuuu, humble nian dirimu buu
J
Ketua DPR pun Minta Aparat Awasi Media Sosial
ELANG pilkada 2018 dan pemilu 2019, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo merasa geram. Ia menilai, hingga kini makin meningkat akun palsu di media sosial yang disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax dan hate speech. Menurut Bamsoet, panggilan akrab, korbannya adalah elit negara, bahkan hingga level Presiden Joko Widodo. Terakhir, Presiden RI Kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jadi korban hoax. Karena itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, meminta Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertindak. ”Mendesak Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan pengawasan intensif terkait penyebaran fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik,” tegas Bamsoet, Rabu (14/2). Bambang juga berharap Komisi I DPR melalui Kemenkominfo, memanggil penyedia media sosial dalam rapat dengar pendapat. Hal itu berguna untuk membahas persoalan
BAMBANG SOESATYO CHARLIE LOPULUA/INDOPOS
tersebut dan menjadikan media sosial yang sehat dan netral. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga dinilainya harus bersikap objektif terhadap penyebar fitnah, berita hoax, dan hate
speech di media sosial. Yakni, sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat sebaiknya menggunakan akun media sosial secara bijak. Diimbaunya agar masyarakat melaporkan jika melihat akun-
akun yang digunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax, dan hate speech. ”Apalagi kalau terkait Pilkada dan Pemilu. Laporkan segera ke Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian,” tegas Bamsoet. Di sisi lain, Bamsoet juga menyoroti rendahnya minat baca dan kemampuan individu di dalam mengolah serta memahami informasi atau kemampuan literasi. Sebagai Pimpinan DPR, Bamsoet meminta Pemerintah untuk melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Diharapnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerja sama. ”Tujuannya membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat,” kata Bamsoet. Pemerintah juga perlu melakukan inovasi terhadap akses baca melalui teknologi digital. Pada tataran keluarga, Bamsoet berharap ada upaya untuk membudayakan gemar membaca sejak dini.(aen)