INDOPOS 22 MAR 18

K A M I S 22.3.2018

EKONOMI KREATIF

BACA Edisi Jumat (23/3) dan analisis intelijen “Menguji Strategi Putin & Operasi intelijen " TOPI HITAM " di Rusia-Turki-Suriah” oleh:

DYNNO

CHRESSBON Pengamat Intelijen

Anggota Legislatif yang baik itu berani terima kritik, terbuka pada masukan & berani mengakui kesalahan. Tak perlu emosi, karena kritik bagian dari Demokrasi.

Zulkifli Hasan @ZUL_Hasan

Ingin Bongkar Dosa Amien Rais, Luhut Disuruh Ngaca Pergub 18, Senjata Anies Perangi Prostitusi

P

LLINGHEADLINE

PESTA DEMOKRASI

Teknologi Kartu Masih Kuno, Satelit Canggih Tak Berpengaruh KENDATI PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi satu-satunya bank di dunia yang memiliki satelit sendiri bernama BRIsat yang dibangun dengan dana USD 250 juta, tapi tetap saja ATM bank itu begitu mudah dibobol.

Pekan lalu, heboh skimming dialami sejumlah mesin ATM milik bank plat merah tersebut. Muncul dugaan keterlibatan orang dalam BRI. Kok bisa? Minggu (11/3), belasan nasabah Bank BRI Unit Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur resah. Pasalnya, mereka mengaku kehilangan uang tabungan secara misterius. Nominalnya bervariasi antara Rp 500 ribu hingga Rp10 juta dengan total kerugian Rp 145 juta.

Halaman 4 dan 5

KAMPUS KREATIF

BANTEN RAYA

JAKARTA-Ketua Persaudaraan Alum­ni 212 (PA 212) Slamet Maarif minta kepada Presiden Joko Widodo, untuk mempertimbangkan agar mencopot Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dari jabatan Menko Kemaritiman. Luhut yang merupakan re­pre­sentasi Pemerintah seharusnya menerima kritik dan membuka ruang pintu dialog dengan siapapun. Bukan malah mengancam akan membuka dosa masa lalu Amien Rais yang mengeritik Pemerintah.

PERUSAHAAN ”Bukan malah sebaliknya semaBATUBARA DI KUKAR kin memperkeruh suasana dan PT Toba Coal and Mining membahayakan persatuan anak PT Adimitra Baramata Nusantara (Sejak 2008) bangsa. Kami minta agar Pre­siden PT Indomining (Sejak 2007) pertimbangkan copot LBP,” kata PT Trisensa Mineral Utama (sejak 2010).

Slamet dalam keterangan tertulisPT Kutai Energi (2010), menguasai nya yang diterima INDOPOS, Rabu 7 ribu hektare.

(21/3).

Ia bahkan menilai, sikap Luhut itu memalukan. Bukan tindakan cerdas dan elegan ketika mengancam Amien Rais. ”Jika dibiarkan sikap LBP ini, kami khawatir budaya saling mengancam akan memecah belah anak bangsa ini. Suasana kondusif yang kita bangun akan menjadi luluh lantak,” tegas Slamet Baca Presiden...7

P

LLINGHEADLINE Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan sikap Luhut Binsar Panjaitan yang akan membongkar dosadosa Amien Rais karena mengeritik pemerintah?

PERUSAHAAN LISTRIK DI KUKAR

PT Kartanegara Energi Perkasa.

Bekerjasama dengan PLN untuk pengembangan PLTG Senipah, Kutai Kartanegara, Kaltim sejak 2011.

Petinggi Militer, Politisi, dan Pebisnis

PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT DI KUKAR

PERHATIAN publik tengah tertuju pada Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan. Puncaknya, ketika Luhut mengancam Amien Rais, yang akan membuka dosa-dosa masa lalunya karena suka melempar kritik kepada pemerintahan Joko Widodo Baca Petinggi...7

PT Perkebunan Kaltim Utama I. PT Tritunggal Sentra Buana, PT Toba Sejahtera

GIMBAL/INDOPOS

KPK Kebut Kasus Korupsi Garuda Direktur Produksi PT Garuda Indonesia Sebagai Saksi JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus kebut penanganan perkara dugaan suap yang menyeret mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Emirsyah Satar. Pemeriksaan saksi pun dilakukan secara maraton selama beberapa hari terakhir.

Para saksi yang diperiksa, Rabu (21/3) adalah Direktur Produksi PT Garuda Indonesia (Persero) Puji Nur Handayani, Direktur Produksi PT Citilink Indonesia Hadinito Soedigno (mantan Direktur Teknik PT Garuda), Direktur Strategi, Pengemba­ngan Bisnis dan Manajemen Resiko Pt Garuda Achirina serta pensiunan pegawai PT Garuda Agus Wahjudo.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik tengah mendalami proses pengadaan

pesawat dan mesin pesawat di lingkungan PT Garuda. Pendalaman itu merujuk pada indikasi suap Emirsyah yang berawal dari pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Rolls-Royce sebesar Rp 20 miliar. ”Penyidik masih terus mendalami terkait proses pengadaan itu,” ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK juga tidak hanya mendalami tentang pengadaan pesawat yang menjadi objek suap tersebut Baca KPK...7

DOK/INDOPOS

Emirsyah Satar

Utang Menumpuk Tak Bisa Dianggap Sepele

Indef: Pemerintah dan Swasta Sudah Rp 7.000 Triliun

M Kepala Staf Kepresi­ denan @GeneralMoeldoko: Kepada orang-orang yang mengaku dirinya negarawan, jangan gunakan isu SARA sebagai instrumen untuk kepentingan pragmatis! #KSPmenyapaMilenial

MURAH MERIAH

Jokowi: Boleh Saja Kritik, tapi Data Harus Lengkap

REPORTER: DILIANTO REDAKTUR: EKO SATIYA HUSHADA

Kantor Staf Presiden @KSPgoid

OLAHRAGA

Presiden, Copot Saja Luhut!

Menurut Anda, Siapa yang paling pantas jadi Cawapresnya Jokowi?

ANGGA/INDOPOS

JAKARTA RAYA

Data diolah dari berbagai sumber

NEWS IN DEPTH

ECERAN Rp. 4.500,LANGGANAN Rp. 96.000,-

ENTERI Keuangan Sri Mulyani mencontohkan Jepang memiliki utang 200 persen, atau dua kali lipat dari gross domeatic product. Tapi mereka tidak bingung karena tak dijadikan motif politik. Tak pelak, komentar Sri Mulyani ini mendapat tanggapan banyak kalangan yang rata-rata menyatakan tak sependapat. Berikut laporan khusus membedah utang pemerintahan Joko Widodo.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengingatkan, negeri ini harus waspada terhadap utang yang semakin menggunung. Utang hingga Rp 4.034 triliun per Februari 2018 tidak boleh dianggap remeh. Sebagaimana sebelumnya diutarakan oleh pemerintah, bahwa isu utang terlalu

IFOED/INDOPOS

dibesar-besarkan. ”Sebelumnya, Menkeu menilai isu utang yang bergulir di publik sebagai isu yang di­ lebih-lebihkan dan cenderung menghasut publik. Saya kira itu respon yang kurang

bijak. Justru

kita harus waspada,” kata Sohibul kepada INDOPOS, Rabu (21/3).

Dia menerangkan, di negara demokrasi, perdebatan substantif tentang kebijakan publik sangat baik dilakukan, termasuk soal utang. ”Utang pemerintah termasuk isu publik yang krusial. Dengan kontestasi gagasan dan keterlibatan dialog dengan masyarakat akan menjadikan ke­bijakan publik kita semakin berkualitas,” ujarnya.

Dia menuturkan, isu utang ter­­kait erat dengan isu keadilan antar generasi. ”Siapa yang berhutang, siapa yang menanggung bebannya? Jangan sampai ada anggapan, yang berhutang zaman old, yang bayar zaman now. Generasi mendatang berhak dapat warisan ekonomi yang lebih baik,” tukasnya.

Mantan wakil ketua DPR RI ini pun menegaskan, kondisi utang di pemerintahan Jokowi melebihi utang-utang dari presiden sebelumnya

Baca Indef...7