K A M I S 22.2.2018
NEWS IN DEPTH
ECERAN Rp. 4.500,LANGGANAN Rp. 96.000,-
EKONOMI KREATIF
PESTA DEMOKRASI
JAKARTA RAYA
KAMPUS KREATIF
BANTEN RAYA
Edisi Jumat (23/2) dan analisis intelijen “Mendeteksi Kecemasan PM Israel Netanyahu Soal Cybertrend Proxy War Turki-Iran-Palestina” oleh:
Bamsoet Pede Jokowi Bakal Tanda Tangani Revisi UU MD3
DYNNO
CHRESSBON Pengamat Intelijen
JAKARTA-Untuk meredam po lemik hasil revisi Undang-Un dang Nomor 17/2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Partai NasDem dan PPP mendesak Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan, ada kegentingan bagi pemerintah mengeluarkan perppu untuk UU MD3. Sebab, pasal dalam UU MD3 bisa meresahkan masyarakat. ”Ternyata presiden terkagetkaget bahwa ada substasi yang
kami persoalkan di parlemen. Di DPR, kita itu mengagetkan pre siden dan sama jalan pikiran nya. Pertimbangan presiden ternyata sama dengan pertimba ngan kami,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (21/2). ”Presiden bisa memilih alternatif yang lain apakah dengan perppu, kalaupun dengan Perppu akan ditanya apa ada kegentin-
SCAN BARCODE
NIKMATI BERSELANCAR DI
DUNIA MAYA
HRS KECELAKAAN kembali terjadi terkait proyek infrastruktur. Beberapa hari lalu, bekisting pier head tol Becakayu roboh. Menyikapi ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) menghentikan sementara semua proyek elevated seperti jalan layang tol maupun nontol dan jembatan.
Untuk meredam keresahan, setujukah Anda Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk revisi UU No 17/2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)?
Baca Genting!...7
JAKARTA-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus meluas, khususnya di wilayah yang sering megalami kejadian tersebut. Sebanyak empat provinsi sudah menetapkan status Siaga Darurat antara lain Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Sumsel menetapkan status sejak 1 Februari. Ini berlaku hingga 30 Oktober mendatang. Riau dimulai pada 19 Februari sampai 31 Mei, Kalbar mulai 1 Januari hingga 31 Desember mendatang, dan Kalteng sejak 20 Februari sampai 21 Mei mendatang Baca Karhutla...7
UNDUH APLIKASI INI
Moratorium, Shock Therapy Kontraktor
LLINGHEADLINE
Karhutla Lagi, Gawat Siaga Darurat
Kenalan di Facebook Berujung Duka
GAMMA PLAY SCAN BARCODE
P
gan memaksa bisa saja dijustifikasi ada kegentingan memaksa,” sambungnya. Menurut dia, ada kegentingan memaksa jika UU MD3 tetap disahkan menjadi undang-undang. Ini khususnya, pada Pasal 73 dan Pasal 122 tentang pemanggilan paksa dan penghinaan terhadap parlemen
Ke Ibukota, Barito Putera Bakal Jajal Timnas U-19
1 3
Bertahan
STATUS SIAGA DARURAT KARHUTLA
JAKARTA-Rencana kepulangan Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Rizieq Shihab (HRS) yang rencananya tiba di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta, Rabu (21/2) kembali tertunda. Damai Hari Lubis, sekretaris Panitia Penyambutan Imam Besar (PPIB) HRS mengatakan, hal itu disebabkan bentuk hasil doa kepada Allah SWT
2
4
Kalimantan Kalimantan 1Sumatera Selatan 2Riau 3Barat 4Tengah Papua Barat Kalimantan Barat Kep Riau Kalimantan Tengah Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Papua Kategori Tinggi : 12 Titik Maluku
Baca HRS...7
Kep. Bangka Belitung Riau Maluku Utara Sumatera Selatan
Halaman 3
P
MURAH MERIAH
Genting! Disarankan Perppu
BACA
QUICK SCAN QR-CODE READER
OLAHRAGA
KATEGORI TINGGI :
Kalimantan Barat Kep Riau Kalimantan Tengah Kep Bangka Belitung Riau
12
LLINGHEADLINE
TITIK
Menurut Anda, apakah insiden kecelakaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah akibat pengerjaan proyek yang terburu-buru?
TOTAL
2 titik 23 titik 4 titik 12 titik 14 titik 2 titik 3 titik 4 titik 2 titik 1 titik 9 titik 1 titik 1 titik
KATEGORI SEDANG :
78 TITIK
5 titik 2 titik 3 titik 1 titik 1 titik
90 TITIK PANAS DI SELURUH INDONESIA
KETERANGAN : Kategori sedang : 30-79% Terbakar Kategori tinggi : lebih dari 80% Terbakar * Rangkuman satelit Aqua, Terra, dan SNNP ADRIANTO/INDOPOS
BATAL-Sejumlah massa pendukung Habib Rizieq Shihab (HRS) konvoi menuju Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (21/2) terkait isu kepulangan HRS. Sementara aparat polisi siaga menjaga keamanan.
Sumber : BNPB, KLHK GIMBAL/INDOPOS
ANGGA/INDOPOS
Tak Tunaikan Kewajiban, Ribuan Profesor Siap-Siap Gigit Jari
S Joko Widodo @jokowi Pegang teguh prinsip & integritas. Hukum di negara kita harus kuat membela keadilan, tanpa kompromi. Rasa keadilan harus ada dalam kehidupan sehari2 masyarakat. Itulah fondasi yg kuat untuk lompatan kemajuan Indonesia. Terus semangat adik2 CPNS-Calon Hakim di Mahkamah Agung -Jkw
Pemerintah Bakal Stop Tunjangan Kehormatan
ebanyak 3.800 lebih guru besar atau profesor perguruan tinggi siap-siap tidak menerima tunjangan kehormatan. Pembayaran tunjangan kehormatan itu dihentikan sementara karena mereka tak tunaikan kewajiban publikasi di jurnal internasional. Kewajiban ini tertuang di Permenristekdikti 20/2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Tunjangan kehormatan yang diperoleh para profesor ditetapkan dua kali gaji. Para profesor juga berhak mendapatkan tunjangan profesi dosen. Dengan demikian, jika ditotal profesor mendapatkan tunjangan tiga kali gaji pokok. Tunjangan kehormatan dan profesi dosen ini juga dihentikan jika yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat negara. Hasil evaluasi Kemenristekdikti total guru besar di Indonesia mencapai 5.366 orang. Sampai akhir 2017 lalu, ada 4.299 orang profesor yang mengirim dokumen publikasi internasional untuk dievaluasi. Sayangnya hanya 1.551 orang profesor saja yang din-
ILUSTRASI-Pengukuhan guru besar di salah satu perguruan tinggi. yatakan lolos memenuhi kriteria publikasi internasional. Sisanya tidak terhitung menjalankan kewajiban publikasi internasional.
DOK/INDOPOS
Dirjen Sumber Daya Iptek-Dikti Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, sanksi penghentian sementara tunjangan
kehormatan bagi guru besar itu diterapkan. ’’Tetapi ada modifikasi sedikit,’’ katanya saat dikonfirmasi, Rabu (21/2). Hanya saja guru besar UGM Jogjakarta itu tidak bersedia merinci modifikasi sanksi bagi para guru besar yang tidak membuat publikasi internasional itu. Dia mengatakan, persentase usulan publikasi internasional para profesor yang lolos memang sekitar 29 persen. Tapi secara keseluruhan, Ghufron mengatakan kebijakan mewajibkan publikasi internasional itu mampu mengatrol jumlah publikasi Indonesia. Sampai Indonesia bisa menduduki peringkat ketiga di bawah Malaysia dan Singapura dan berhasil menyalip Thailand di peringkat keempat. ’’Dari sisi kinerja kualitas masih perlu ditingkatkan,’’ jelasnya. Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB Ali Khomsan menuturkan, ada beberapa faktor yang membuat profesor tidak membuat publikasi internasional. Atau sudah membuat, tetapi tidak masuk ke dalam jurnal yang bereputasi sesuai kriteria Kemenritekdikti Baca Pemerintah...7