Nilai nilai hukum islam dalam perkembangan hukum positif di indonesia by galaksijoel

Kthura v ohi',e t3 N o. I Msra mt2

NN,AI.Ntr"AI EUKUM ISI-AM DALAM PERKEMBANGA]Y HI'KUM POS!:NT DI I|II)ONESIA Dewi

Asttll S{,. M.EumD AD3arak

Penlis@l ttukatah ini bertuitxD, I p$iriJ di rndonesia M"bd"

p-,ir* :y:lftui

nilai'hitai h*wn htam tulan wz*enbasa

lutun

i,;;;;i ;;ffi',ffW,frWff#,,tr#|;trH,F;n:,*|: W;H,:l:,iH!::#"W *^ t w i"i i* u#E#ii f*,,^ tnaxusia, ai"iinan

.ut ""

b@gsa

r#*i##Hffi,:Jn:;:;ftr adat dar, rnlh,n

r': * rv""ri; ;;; ;;H; ;:;;:*,r*' uhm -nii l# ihn ii"r^pii B@d/Kotoniot er batun haht datau pcnbmtutan

rs tam

nasanlat

Kat^kurjoi : hutum Islam, huk n positil 1.

PeddehuhsD

1.1.

Latar Belakrng

Indonesia adalat negara hukum (real6ladf) bukan nep;ara kekltasdaa(nachsraats)oleft karena penyelengga.aan negam dan psmerintahannla

ihr

setiap

setalu di&sarkan pada penfuran dar penndang-uadangan. Negara

IndoDesia tidak menganut poham teokrasi yang mendasa*an pada ideologi agama

,"*ntu

oun

** *| *.rrli

negara sckuler yang tidak mempedulikan agama. Relasi agama dan nega_ra di Indonesia a&at smeryis dan tidak pada poGisi dit<otomi yang memisaikan

*. **,,lil:il,HTtrffi":tr#'trTffi:tr anhr

Kesatuan Repubrik rndone.,

masing-masing dilindungi secara konstitusional.

0) (2)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal29 disebutken balrwa: Negara berdasa*ff atas Ketuhanan yallg Maha Esa.

Negara meq'arnin kcmerdekaan tiaP{iap penduduk unhrk memeluk agaman)€ masing_masing dan untuk beribadat moowut agammya dan k€psr€yaanrDa ihl.

Di dunia ini sekurarg_kurangn)" ada lima hukum ter$ebut adalah: Siste'Jt Comnon

yax,g

diarut di Inggris dan

sistem hukum b€sar yang hidup dan berkembang. Sistem

bekas jajahannya

negam-negara peFemaktnuran.

sistem

cr,/ 24,

yary kini pada umumnya bergabung dalam

y€ng bemsar dari hukum Roma*i yang dianut di Fxopa Barat Kontinentar dan dibawa ke negeri,negreri jajahan aau bekas jajaharmya oleh perneri,rtd Kolonial Ba.st dahul.r Sistem Hularm Add di nega.a_negam Asia dan A_frita-

&rcn

UNr{Y,4,

B,4.dr

KlItu d V ohne I 3 No i Mar.t

4 e'

2OI2

SisteD Eukurn Islaft dimanapud mercka berad4 baik di negara-neg.ra Blam mauFm di negara-negam lain png penduduknya beragarna blam di Atrika Utar4 Timd., Timu. Tetrgah (Asia Barat) dan Asir sistem

Hlhm

KomuniJsosiaris yang diraksam&m di n€gara-negea komodivsosiaris sepeni uni sovi€t dan

satelit-satelitnya dahulu. Pada

waku i,ri tiga dari k€liina sistEm iuku[

tErsebut terdapat

di Indonesia ]Ekni sisbn hutum Adat,

hulcm Islam dan hulum Bant Ruarg lingkup ketiga sislem tersebut yar.tu antara huhm Adat dan huknn Baral pada dasamya t*dapat kemrnaan ruang linglorp karena teduaiuarry! batrya mengatur

hubDngan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyamkat Ruang lingkup ,ang dhtur dalan hukurn lslan tidak hanya masalah hubungan antaE manusia det4an maausia lain serta pcnguasa dalam oasyarakat, juga

tet pi

hubungan anta6 manusia dengan Allah ruhan

mengatur

y.ng Mrha

Esa- Denga[ kata lair! hukun Add dan hukum Baral rnengaralrkan pendangannya terbatas pada konsekuedsi-konsekuensi kehidupal duniawi saja, srdmg hukum Islam

tidak terbatas pandangannlr

konsekuensi.konsekuensi duniawi saja tetapi juga ,ogmandang konsekuensi-

'ada konsekuensi akliral yakni konsel:uensi hidup setelah

ketulCupan di dunia ini berallir kelak. S€lain itu hulirm Islam merupakan hukum lang univena! harus dilaksanakan oleh para penganuhya di$anapun ia berada-

PerMaan yang lain yaitu: ."TIukum Islain sargatlah be6eda dengan hukum kotonial Inggris dan juga

hulTn tradisionar hukum sipir penjelasan dari Alrah

swr

bangsa Empa. Kaum muslirnin diikat oreh ajalsrl Nabi Muhammad

yang daprat ditemukan di d2r&n

)€ng nerupakan

Ar-Qu.'a' seo.ar* musrirn diwrjit*r^ untuk dapat

me'erapkan hukum syariah s€dangkan nefeka yang non-musrin tidak ter*al dengan standar )ao* sa.na daram menjalankan bulq,- te6ebut. Kaum musrimio d€n norFftuslim keduanla tete saling membuh'kaa hukum

rmhrk

melaksanakan betbagai bent'ft implenertasi afzs pemeiintarh& sep€rti hukum mengenai

FQAjaka4 raru lintas,

kejah'tan keiah putih dao juga pencurian. Berbagai rindak lrrininarita! ini yarg idenht d€ogan kejatrataD ysrrg melanggar hukurn )ang sudah ada datam bahasa yang lebih nodem disebut sebagai "pelgadilan Mszalim,,. Pengadilan Mszalih dapal digunalan dalam

h*um sipil, hukrm keluatga

lslam memiliki pengadilan yang teryisah b6gi setrang rnuslim

jfta

dan hs1ls yang lainnya- Hukum

berkaitan dengan pengadilan aganta dar juga

pengadilar kor$emptor€r yang b€rkaitan de{gE[ pennasalahan kirdnal dan sipil laionya,,. Pada masa kemerderaan Indonesi{, anhia hukum Islanr, hukum

Ba,ut dan hukum adat sama_sama

menjadi balan bagi pernbangunan hukum nasional5zang menghendaki adanya.nif*asi. Hulcrm Islam dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam s€buah negaia terlebft dahulu hanr melalui positivisasi yahi m€masukkan prinsipprinsip huhm (Islam maupun adat) ke dalam ,eraturan perudaog-undangar6 Makud positiviesi menurut

Qodri Azizy yaitu positivisasi yangjika ditiqjau dari aspek a&ademik tetap melalui proses keilmuan dalam disiplin ifrnu h'*o, (iu"ispLldewe)' dfi dalam koridor demokmtisasi jika ditinjau dari segi sister!

'.rp politik yang demokratis. Tentu ada straregi dan pendekahn )u,lg rain yanS biasanya diiaksanakan oreh pemerintah di negara y'ang mengklaim sebagai negara yang menjalarkaa syari,at Isram yaitu dengatr orcnggunakad logika dar dasar bahwa sediap orang islam harus meqjalankan syariat rrh.u sampai saat ini, $,€dar Ishm yang menjadi hukum positif sudah rnernasuki bidang zladra,rr (hukun nom*ti0 yaitu undsng-undang pengeloraan zakat dan undanguodang pelyerenggarsdn lb.dat Iraji. Dibidang nuandd 6utr\1tmqiv ) datam beotuk Kompilasi Hukun Islanr (KHl) yang b€rkaitan deng,n hul(nn perlowiDa[

y,tlllrl'rayohnr: tiNoI Mat t 7nl2

hukum keuadsarr dar hukum

s€daqkar dibidangTilraFn @ukuo, pidana Islam) masih d.ram bentu& pltna Islau di Irdonesia dalao teori iLhu huhJrn merupalaD hukuo y.ang mdh dicib_citatan (iw consfia^Aarr).}Jcinran:glnill p€rlu ditendatr dengan berbagai upaya s€hingga hukum pih.a Ishn menjadi hukurn positif(tur conrr:tidrr) di lldonesia, apakah dalam bentuk kodifilasi, unifil€si, atau mutgkin kompitasi hukun.

wacdt

'karho. sosialisasi del intemalisad dimrsyarakat Kondisi hukum

iai balyak onng beriarq baiwa refornasi akan betul_befur menbedkan arar baru bagi kchidupan masyarakat hhusu$ya dibidang hukum, rnaka selann h,nm waku itu (diadara rahun 1998-2000) ggasan pemboharan hukum muncul dalarn berbagi srogan, pemftiran, bdhkan sampai kepada gfiakan moral mahasiswa flarus diakui harapan i.tu rnuncul sebagai sebuafi efori, dalam upaya mencip,takan kehilupan yang Pada era refonnasi

lebih b6ik dimasa deparL Refomasi lerus beagerab pergantian keponirhpi{a& pergantian

*"*il

rakyar, sarnpai kepada kebiiakan nanun tidak mesrbawa hasil yang memuaskrar' Mema$h tahu,, 2003, pedalarntr refornasi memperlihatkaa wajah aslin)"- Reformasi iru tidak rnemberikan hasir apaptur, khusus dibidang hukun reformasi

adalah k,tiads.0n hntarm

&lam

bertragai lapangan keHdupan. R€fannasi telah menjadikan

fiukum berada pada

posisi objek yaitu situasi dimaaa hukum berada datam pemahan oleh omng yang mempermaintan hukum. Hukum ti<lak mampu menjadi panglima (r4rerre) di atas persoalao ysug henimpa bangsa ini. Dalarn kajian kebljaran publilq

m*cuhya

berbagai peraturan perundang-undangan,

peraola, daerah spriat Isia,, di drerrh sepeni di hovinsi Nangroe Aceh Darussalam tidak lepas dari kebliakaD pemerinah png berkuasa rnengelDarkan aturan-aturan t€rs€hn Datam mengeluarlcan ,€ng berbggi peratu€n, pemerintah pasti tehh memiki*an dengel mata.rg dao telah melalui berbegai macam poses pdgarnbilan kebiiakrn termasuk juga ketika pemerintah menger'arkan b€rbagai pe,'at,.'n yang mehSakomodasi dlai-nilai bahkan penerapan

syadat Islam ataupu, secam khusus meDgelusrkan aturan J,"ng berlalar t(buslrs bagi uDat Islam. Dalan perjalanan waldq eksisensi huf,:um Islam masuk ke dalah vradah

nomatif adalai merupakan

kebut.haa masyarakal Indonesia dan bukar tagi karena mayorifis dao minodfls. C,ejala transfoftasi ),"ng dernikian lahir dari nsa kesadaran )€irg tinggi dari mssyarakar Irdoesia. Hukum yang timbul dari kesadaran masyanlat berati hukum tersebut timbul sebagai cerminan hukum ,akyat'lmencerminkan

huhrm rabiat

hidup dar dianut oleh ralgat s€tempst dalam kehidupan s€hali_hari. Sampai saat ini, dalam sistein

'ang

huhm nasional Indonesia telah memiliki berbagai peranran perundang-

undangan yang rnengr*omodasi nirai-nihi Islam di daramnya baik pada nasa kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang hi diantararD4d yaifu Undatrg-Undang

Nomor I Tahun

Talun

1999 renbng pengelolaan

Zkat

pe*awinan, Undang-Undang Nomor Undang_Undang Nomo. l? Tahun 1999 tent&g p€n)€lengganao

Ibadah Hqii, Undang-Undang Nomor l0 tahun l99g

7 Tahun

1974 tentang

tatary perta*ar

s€bagai penggafiti Undang_Undang Nomor

1992 tentang perbankarL Undang_Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tedtang Wakaf, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubatlan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun l9g9 ter ang pemdilan Agarna, Undang-Unrlaog Nomor l8 Tahun 2001 tentflg Otonomi Khusus bagi provinsi Daeral Istimewa Ac€h yEng mana pem€rintah yang lebih luas unhrk rnenyelcrggaralon pernerinta}an dan m€ngelola sumber dalu dam dan snber daya manusi4 tennasuk di dalarnnla a&hh pelegakan syariat tsl.m.l4 pad! tahulr 2008 juga disahkan Undang-Undang Nornor 13 Tahun per}tleng€a&an 2008 Tenhog Ibadah

memb€dkan

H4ii

sebagai

K l!.'dvotnm. )3Na tMa6mi2

pengguti Undang-Undang Nomor l? Tah'o 1999, Undary_Undang No'o.21 Talun 2O0g tentang pe.banlan Syari'ah dal Un&ng-Undang Nornor 19 Tahrm 2003 tentaog Sulat Berhargt Syariah N€gara- Dsanping berbagai perafuiarl peruddang_undargan ters€bu!

Fda

era

dorcmi

daersh sekaraog ini juga telah banyak muacul perda_

peda syadah diberbagai wila'"h Idonesia sep€rti di ploviDsi Daerah Istine\r' Ac€h, Kabupaten Buluhtmba Sulaviesi Selahn, Padang atau padanglanjaog dsn be$agai da€ral lain

13. Trju|n Pedulisan Penurisan makalah ini bedujuer untuk mengeftbui nilai-nirai huk,rn

lsrar

daram perkembangm

hur.u,'

positifdi lndonesia

Ureier Teoritii

2.1. Titrj*usn Kebijakatr

Pubtik

Daram keadaan dan perkembangannya niscaya tidak bisa ragi mergtakan bah*u hulorm merupakan sualu

institusi yang netral, bahkan ),ang terj.di selalu saja mempedihatkan bahwa betapra hukum itu mengalami penggunaarr dan sekariguJ meniadi arat oreh kekuahn-kekuatan daram masr€mkat untuk mewujudkan tujua'tujuanitya. Hukum merupak& inshumen (alat) unhk mewujudkan fujuan_tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarara yang sexara sadar dan aktifdigunakan unhik mengatur masja.aka! d€ngar menggunakan (melalui p€raturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja). Dalam kontelc )ang demftiao ini, sudah barang tentu di&uti dan dipertratikan perkembangan-pe*ernbangan yang redadi daram kehidupan masyarak.. sebagai bas. sosialnya- Hukum merlpakan su8lu kebutuhan ).ang meleht pada kehidupon sosial itu s€rdi4 yaitu hukum akan melayani (kebutuhefl) anggoh_atggota inasyarakat, baik berupa peirgalokasian kel:uasaan, pendishibusian sumbersunber dap, serta melindungi kEEntingan-kepentingan anggota nDsyErakat itu serdni. ()Ieh karena itu hukum seflakin penting pemnannla sebagai sarana untuk raewujudhn kebiiaksanaan-kebija&saruan pederinhi, Hukunr menempati posisi yang strategis dengan peaanas )"ng dapat dinainkamlaa sebagai safana unfuk meu'judkan tujuan-tujuan kebijaksanaan, atau dengan perkataan lain tujuan-tduan keblral(sanaan )lang dicita-citakan dalam perwujudan bentuk dararn bcnt'k huro,m ioi tidak te epas daii trjuan huhm itu s€rdid yaitu

huh'''

untuk

m€ngatur maq/arakat secara efektifd€nga. rnenSg'nakan p€faturaa-p€raludn hukum yatrg dibuat dengan s€ngaja 2.2.

Titrja{

Sisteno

Civil law

Hnkum

tpokon lstilah yarg diambil dari sumber hukum sipil

Jrrstinianus yang be.nana Corp$

Juis Cirilts.

dari Hukum Roma yang terkodifrkasi daram

Adapun

tiari

copar ,,rir cipilir

cfit lav

itu serdiri pada

yadtu suatu tradisi

zaman

Kaise

lul(um yang be.asal

dan te..eb", keserunrb Benua

rropa dan seruruh

dunia. Kode sipil tertagi ke datam dua cabang llaitu;

Ilukum Romawi yang terkodiftasi (Kode Sipil pmrrcis ISM) dan dacrah laiDnya di Benua Eropa yang mengadopsiny4 Qrebec dan l_ousiana)

Hulorm Romawi yang tidak dikodinkasi (skottandia dan Afitka s€laran).

teFh*tur ),ary berdssdon

Hukur

kode sipil sangat sis,emaris,

dena.asi para dewarf pritrsippdnsip umum dan sering menghhdari hal-hal yang

de{eii-

2801

Ktlluru Vohtfr I 3 N o. I Marct 2012

Sumber hulanu dalarn dstem kepentiagon

lji,

rlilsrah

ada.

Wdatdlgan legirlatif dan lemboga iqi lbftrs rn€respors publitpop,/er rdlpng keordian dit'angkan dalah ,rrdrde (undarg_udary). Dalam negar*.negara

penganut cn'7 /4w yang notabeGjuga sebagii penganut positivis telah n€rEduksi pengertio hutr&r kepada ruang lang lebih sernpit yaitu undang+ndang (stdnes) tau,

b stahle errcted b, ttp

Secara sing*at balrwa

lqfudive

p*vr.

srnber

hstum dalafi sisern cill law Etdid.d i stdutes, rcgutqtio| dan qrstot ts, Stataes s/lalah meflpakan undang-undan& sedangktu ,%zraJ, mempakan pera&ran?ffaturan yang

perrbuataDnya t€lah melahri Poteef deleSdiot dati legislatif kepda eksehrtif sumber ketiga yaihr c'6rorn alau kebiasaan cukup menadk unfuk dicearhati ghet c[t'o't bukan merupakan su&J tegt lern yo'gtf{}it arunia Insitivisme.c*rottudul"h

bentuk tern is (t on statory

dal,ot

r"bir,

,,.^o"r-;#-;ffim"ffit#:HffiTH

syamt kebiasaan itu merupaku', rcp'esentrsi hukum arengan catata,, alau /ererve tidak ada bertentangao dengannya (cr6torn).

rt'rrte d4 regurar, ,ang

",^* ;ffi,-ffi#ffff ffir';xffitrTfrl ::,X: ffi,#x '

reasolrig yang digunakan

da!?Ln connon tav djkfjl€lldengan castirrrl, atau cdse based reasouing.Commom law juga dapat berbentuk hukurn yang tak tertutis ataupuD hukum tertulis seF ft terl@ng dalam stafi4es naup@ codes 46 Sistem connon /.'" merupak'n sistem bukom png menakai logika berpikn indurcif dan aaarogi- r{ar ini berlawamn dengafl sistem ctyil ,dl, mernskai hetode ,"ng d€dultil

Huhrm Islam adalah hukurn yang bersrmber dari dan marjadi bagian dari agma lslarn. Ko{s€psi Hukum Islarn yaitu &sar dan kemngka hukumya ditetapkan oleh Allah, ridak hanfa rnengal hubmgan manusia dengan Danusia lain dan be'da daram rhaslara&rt Gtrpij'Sa huhngan_hubungan

dalan mas'"rahr itu mempmyai berbagi hubmga.

lainnya ka.ena

man*ia

)4oog

hidup di

2.3. Tinjau& pemb.dgunen Eukura Sisten hukum nasiorlal adatah

sebui

sistem hukun (meliputi materiil dan fomll; pokok dan sektoEl) di:ancun berdasarkn ideologi negara pancasila dan Undang_Undang Dasar I94, serta

bdlaku diseluruh

rnoonesta

Walaupun Indonesia sudah memiliki peraturan yaag rebih

yang be.laku

reno*

negara

ketatanegaraan dari daerah

",u-r-"#n

"il',lo:ffiffiH::;T?S*fr

ftita trlasih berasal dari nasa sebelum perang duia ked.a. padahal .enrbahan jajahan

menjadi negara merdek4 se{ta pertembangan dan perubehan rnasyaotat yang bcsar t'ielalt tedadi dalain kehiduFn di negara kita menyebabkan hukum

lang t".""t ard _*. Huao g.t_d. dahulu Dengan rain pe*ataaq ban)€l peratur& p€rundang-undangan sebenamya tidak mencermink& cita_cita bangsa dan kurang resporxif dladap kebutuha, masa khi. AI€n tetapi untuk &erlgubah F€arran talna meqiadi b€ru memealukan waktl tenaga dan dana yalg Frabran besar sekali. GBHN I 993 lrerupakart k la4i,f6n dari CBHN4BHN sebelmmyo sejsk pemerintah orde taru, sehingg isinya ada kesinambungan Fogtsrn, disatu sisi dan ada tesanraan dalarn hal-hrl yaog terutatna

diaDgep fudanedal, li ketika diarggrp ittobgi, di sisi la'o .BHN I99: ""k ,.ng menpalon Tap MpR No UArpRdSg3

K,.lwa y ohtnc

N o_ I

Mol' ?012

juga mercrkup caris-Gars Besar pernberyulao Jangfta p@jang K€dua (pJp II), A.ah k€bij.a&an bidary hukum dolan GBHN 1993 meoekanke pada *,.ati" tenrdudnya sisbm hulum nasional yang bersuebe, pada Pancasila dan UUD 1945, yang penjabarorld meli*ti tiga seldo. yaib Dateri huku,,' aparahr hulo,o, s€rta sarana dar pmsaraDr huhrin. GBHN 1998 sebagai hasil TAp MpR No. I4vfpR/199g tidakjadr berbeda secara findamental den hmpak untuk meryesuaikan dengan tantangsn zarnatr seperti rneryebutlan pasar bebas. Narnun, bar! mura; GBHN lggg

irilah bidang hukum meDcakup budaya huhrln dan HAM, disampirg tiga soldor sepeni pada GBHN 1993 )1aitu materi hukur4 aparatur hulcrm serta sarala da'' prasarana hukuh. Al.un tetapi GBHN lggg mi tidak sempet terlaksana karftajatuhnya pemcridtahan

Baru oleh ,Ius,efonnasi.

3. PeDbrh2san

3.1, Perkedb!trg'n Positivisasi Eukum blsm di IDdo!6ia 1.

Peiod€ P€trjojehar

a. Perkedbangan dan diakuinya hukudr Irlam sebsgai trulalm

Huklm Isram lahir di Indonesia

pGitif

sejak datangnya Isram ke Indonesiajauh seberum pemerintah Hindia

'aitu Belanda datang ke rndonesia- Hingga saat ini masih terdapat pqbedaan penda'.t terkait kapan datargnl* Isram ke Indonesia Ada pendapat yang men)€rakan bahwa klam datang ke Indonesia yaitu rbad ke-7 Masehi har ini didasa*rn pada adarya pedagang-pedagang moslim asal Arab, pe.rh dan Indi$ yang 'ada sudah sampai ke kepulauan nusantara" Pendapat lain meryalakan bah$,a Isram masuk ke Indoqesia yaih pada

Abad ke-13 Mas€hi, har ini ditandai oleh sudah adanya masyarakat musrim di sanudra pasai, perlat dan palembarg. sementBm di Jawa terdapat rnakam Fatimah Binti Maimun di Leraq Cresik yang berangka ahm 4?5 H dau 1082 Ir4 dan makara_

makam di Tralaya yang bemsal dari abad

kcl3.

Hal ini merupakan

di pusat kekuasaan Hindu Jawa kedika ibr yakni Majapahit. pada akhir abad keenaE belas srau tepfriya Yereeaigde Oxt-Indische

yuri

Cn pagnie ^talu

brki Frkembangan

komunitas Islarn terlllasuk

fahun l5%, organisasi penrsahaan Belanda b€mana

lebih dikenal dengo, sebutan VOC merapatkan kapalnya di

perabuhad Banten, Jawa Barat Matnrdn,€ s€mura lntuk b€rdagang

ftmur kemudiar b€rubah uno,t

menguasai

kepurauan rndonesia- untuk rnencapai maksud tersebut, pemerintah Betalda memb€.i keL:,asaan kepada (yereenigde Oosr-lndische Conpagnie) untuk mendirikan b€nteng-benteng dan

voc

mengadakan pedanjian dcngan

raja-raja Indonesia- IGrena hak yang dipe'olehnya

VOC mempunyai dua fungsi yaitu pertama sebagai pedagang dan kodrs s€bagai badan perne.intahan.g3 sebagai usahs rne&anhdqn peraksarmdn kedrra fungsi iha VOC mempergunalan hukum Belanda yang dibaran,€- Untuk itu di daeEh-daerah yarg dikuasain,€ kernudia&

VOC membentuk badan$adan p€radilan untuk Bangsa lndonesia. Namurq oleh kar€na sUsunall badan pemdilan yadg disaidarkan pada hukum Beranda itu ridak dapat berjaran daran paktik, rnaka

lanbaga asliyaag

voc

mernbiarkan rembaga-

maslaratat bedrtan te.us seperti keadaan seberudrnya Misarn}€, kar€ia kota rekarta dan s€kitamla hukDm Belanda yang dinldalon berlaku uotuk semua bengsa itu tidak dapat a;Ur.*-r*rl, pemerintah voc te4{ks. han$ mempetfiatilon huhr' yang hi&!p datr fiktti oleh nkr* dalam ada daram

kehirtr+on

mereka sehari-hari Dalam Satuta Jakarh

t hw

1642 disebutkan bahrva mengemi keworisan

qang Indm€sia yary

berr€aDa Islarn hsrl,s diperguiak& [u[:urn Idan )ahri hulrD )arg dipalai ohh ,rk]€t sefidri-hari.

K h'[vfural3}to.IM',:aml2 Pa& wsrd' r/erenigde

(

t cotnpagnie

((n)

wa&a tari mengusai hdoesia

k'ug

menghiraukan

agaoa dan keburlayaan balgsa lnd.nesia.

$bbh l@kuasaatr tornpeni diambil oleh kerajaan blanda atod ke-lg b€rur.h .da psnatiaf Beler& kep.da kehidup'n kehdayaad dan agam& Bela,ds selalu kralir &n qwiga telnadap ped<enbongan Islam di lrdooesia ten,hor ka*a ath gerakan pao rsrarnisnre yaDg berpusrt di rw*i semass kek,asaan odrmanilah di Istulbul. pemerinta& Ks{iaad Betsnda mengerami perlawanan politik dan mirirer dari kesultanan-ke$tltanan dan pemhpilFFmirnpin urDnat Islarn di daerah-daerah Indonesia Erutana sep€Djang abad ke- 19 dan yang terakhir adabh p€rarg Aoeh yang b6ru dapat bq?khir (fqmiD Fda tahun l9t)3, jadi sudah masuk abad ke-20 bohkan pada Uhun l90g di Kanang Sumatem Balat teg.adi lagi penberotakan

terhadap Betand& oreh karena

mb."l rnuslimin itu B€tanda nemperratil€tr psiftorogi massa aftan takt (l/;rgan nernbia*an

berlakrmya hukurn Islam di Indooesia"

pada *,aktu VOC diberi kekuasaan oleh pmerintah B€larla untuk mendirikan bdeng-hent4ng mengadakan perjanjian-perjanjian dengan mja-mja kepulauan Indonesi4

voc

dai

membentuk badan-badan peradilan

l&usus pribud di da€mh kekuasaainya

Dlam Statuta Bahvia tnhun 1642 disebutla, balyr,a mengenai soal kewa.isan, orang Indonesia yzng beragarna Ishm haos dipergrnakan hukum Islam. Sehubungan dengan hal ini VOC rnernhta D.W Frcijer me$)&sun suatu

compadir,

1,ang

bvisi hukum

perkawinan dan kewarisan rslun. conpendimfl tfisebut kemudian dipergunakan daram men)r'elesaikan sengketa yalg tetjadi anta', umat isra' d; daerah-da€rah ),ar' dikuasai or€h voc. Kilab bukum te$etr.,, terka'r dengan

Conpendi*fi Fretjer,t6 Di sf!.npillg Conpendium Frciet, pa& nasa VOC juga mmcul kitab hukum Moglv.naet Qlohan'al) untrk pengadilan Negeri semarang Kitab ini adalah kitab perihsr hukum-hukum Jawa png dialirlan dengan teliti dari kitab hukun Islan mohant ya4g di &lannya rnerupakan kumpulan hukum Tula4 lxkum alarn, dar hukum arlak ,eg€d )ang diry.qunak n ord., Lo&ad (peDgaditan Degeri) na]ma

Senarang

dalam memutru&an peri<ara !ffrtala dall pida@ yang tedadi dikalanga[ rakyat setempat

Melalui ahti huhrmnya Van Den Berg, lahirlrh teori Ecepdo in Islam secara tesetunrhan berlaku bagi perneluk_pemelukrya.

conple

yal4 melryakkarbah,i? syarial

Sehingga berdasarkan pada teori ini, rnaka pemerinfai Hindia Belanda pada tahun lgg2 inendirikan peradlsn agama ), ng ditujukan k€peda wa.ga masyardkat yang memeluk agama Islan. Daenh jajahan Belanda Indon€sia dengan ibu kotan a Baravia dalaft hal kekuasa.dn administrasi pemerinehan dan peradilaq '€itu lemasuk peradilan agama sepemhnF ditangan Residen, Residen dengan aparat kcpolkiannya berloasa penuh meny€lesikan perkara pidana maupus perdata yang tedadi. b. Teori ltsepsi dan pembatassn pcran hukum

khm

Teon receptio in co plzxu kemudia\ dibntang ol€h Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje s€bagai penciph teori honr yaitu teori feceptie $esepst) yang menlalakln bahwa hukum Islan dapar dibe*rakukan sepanjang tidak bertedangan dengatr hulam adat Menurut pardangan toori ini, unf.k berlakmla hukurn Islam harus diresepsi (dl'terima) terlebih dahulu oleh buftum adat. oleh karenanya rnonurut teori teFeilut seperti hukrm

kewarisan Islam tidak dapat

diberblc*&

Moncolnya teod re@ptb

karena belum diterioo alzu bertentangan dengal

huhh

adat

ni furftr{lcd

dad keinginm S[ouck Hurgronj€ agar orrrg-omdg pribumi mk)rat jajalun jangan sampoi hrat melnegang rjar.n Ishe, s€b.b poda umuDrya orang-orang yang kuat mcmegang 4iard

hhm

datr

rul..n Ishtn tidak mudai

dip€ogaruhi oreh pe.dabsn Ba,ut

Aes dasar iturah ia

K llltrs Volwra

eemb€.ikan nasihar kepada pemerintah Hindia B€larda untuk mengurus lslam

nen dk Ekyat pribuni (nt@rd€")

di ldonesia

13No. I M or a 10t2

dengan benrsaba

agar hbih medeLat kepada ketudayaar Eropo dar pelnetintah Hiodia Belaada

dengan mefledpuhkebijaksanaatr s€bagai bedhrti

1) Dalan kegiatan agama dalam arti

prg

sebenamya (agama dala$ arti sempit), pernerintah HiDdia Belanda

hendaknya membeo?an kebebosao secara

jujur dan

secara penuh Irnpa syarat bagi omng-orang Islam untuk

rnelaksankan ajamn agarnanya.

2) Dalam bidang kemasyarakata4 Frnerintah Hindia Belanda hendakrya menghormati adat istiadat dan kebiasaan

rak'"t

yang b€rlaku dengan membuka jalan yang dapat menin*atkan

tar.f hidup mlq/at jajahaft kepada suatu

kemajuan dengan memberikan bartuan kepada rter€kL

3) Dibidang ketatanega&arl menc€gah tujun yang dapat membaua atau menghubunglan kearah gcrakan parl Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungn menghadapr p€rn€rintah Hindia Belanda.

Upa)r sistemik yang kemudiar ditempuh oleh pemerinah Hindia Belanda sebagai rcalisasi t€/j,i! receplie ini adalah dengan berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksaraan hukum Islam dengan cam:

Sama sekali tidak memasuL:kan masalah

lndd

dan

qislati

dalam bidane hukum pidana. M€nge$ai hukum

pidans ini telah diunifikasi dengan Wet Boek Vat Strdtecltt yang $ulai b€rlslu sejak far,li 191 5

ri l9l9 (Staatsbld

No- 73 2).

2) Dibidang tatanegar4 ajaran Islas yang medgenai hal tersebut dihancurkan sama s€kali. Segala bentuk kajiatr yang berlubwgan de{igan po[hA ketataftgaraar

(s]csa') dilaraog

keras.

3) Mempersempit berlakunya hulorm muamalah yaig menyangla[ hukurn perkawinan dan hukum k:warisan.

Bal

ran l4usns rmtnk hukum kewarisan Islam diupyakan tidak berlaku yarg ditandai

oldt adaryz upaya dati

pemerintah Hindia Belanda rmtuk menarygalkan we*enang pemdilan agma dibidang kewarisan pada pengadilan agama di Jaw4 Madura dall Kalimantao Selata4 kemudian kewenangan dibidang kewarisan ini

distal*nkepda ladraad. Di

samping itu juga tedapal larangan penyelesaian dengan hukurn Islam

jika di

tempat tefiadinya perkara tirlak diketahui bagaimana bunyi hulcrm adamya. Realisasi teori /eceplrie ini yaitu terjadinya perubahan s€cara sistematis Xegeeriags Reglene

No.2

men:adi firet Op De Staats

htricking Vot Nederlmds Indie Atou

StbL lgss

Indische Staats Regeling aelt LS.

pal^

tahun 1925 (Stbl. 1925 No- 416) seterusnya dargan Stbl. 1929 No. 221, dimana dinlatakaa bahwa hulom Islam tidak lagi nernpunlai kedudukan lang tenendiri. Huhrm Islam bafl diarggap beriaku sebagai hukun apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

l) 2)

Norma hukum Islam hanrs diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (a&t masyarakat setempat);

IGlaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam

itu juga

tidak boleh bertentangan

atoupun tidak boleh telah ditentuku lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.

Adanya teori rcsepsi

)ary

menyatakan bahlla hukum Islarn dapal diberlal

kan sepanjang tidak.

bertentaryan dengan hukurn adat yang dalan r€alisasinya dik€fuarkan Sraatsblad 1937 No. I 16 yang menbatasi

wewemng dar tugas peradilan agama menjadih peranan huhrm Islam sangat ditatasi. pada mengalami kordisi yarE sangat berd k'rE[a hsrus bedra<hpan dengur hukun add dan

saat itu hukum

hrhrfi

pem€ihtah

Islam

Hhdia

K l,llmyol nc t3No.IMardmt2 Belanda )€ng 0erkuasa pada sad itu. Darrpdtnya ad.hh bukus Islam )!trg relah berlaku seca.a formal dipenenpit nrng gerahrya oleh p€rn€rintah Hindfu B€radra sepedi w€wer*ng menyeresaikan huku' waris s€belu$nya meriadi v€rrnang peogadilan agarn! dialilttm menjadi wewenatrg pengadilan rcgeri.

c. Kebijabn Pada

kompmmi J€pslg dan pcrg.nrlny& besi

lahm

)ang

iukm Blam

1942 Belanda meninggalkan Indooesh sebagai akibat pecahrya perang

pasifft. KedafaDgan Jepar* mula_mula disanb't de'gan senang hxi bangsa Iarlonesia karena torah mengusn Behnda yang tetah mhrsa! t hlrll menguasai Indonesia" Kebljakan ytng ditempuh Jepang yaitu b€rusaha merangkui pemimpin Islarn untuk diqjat bekeda s rl& Dia mengklaim di.inla s€bagai saddara fira ralqlat Indonesia, Tujuannla rmtuk

memobilisasi sgluruh penduduk dalarn rangka untuk memp€@€pal tercapainya tujuan-fujuas perang

Kelariurrn dari k€biiakd poritikn)a secsm bertahap y{itu Jepang nengakui k€mbati organisasiorganisasi Islam

,,ng

sobelurnnya terah dibek.kan. seraio

itu J€pong membffi molivasi kepada karangtui Isram untu.k mendirikan organisasi-o'ganisari rsram barr. Dalam seja.ah modern Indonesi. J?ang tercatat sebagai pemerintdl pertama yang memberi tempaf p€nting k€pada golongafl

Ishn.

2. Periode Kemerdekaatr

Oide lama dad kebtak trnla terladap hukora Islan (194!1967) Peq_.,"ngan mengangkat hukum Islam juga

diraftukd or€h para tokoh_tokoh Israrn pada saat menjerang kemerdel<aan. Hasilnya adalah disetujuinya nrmusan kornFomi )?lg difuangkan i'ilam piagmn Jat^rta (Jakola cl"rrel) dengan tambahon rumu*n sira pertama berbuni ketuhanan dengan kewajiban menjaranka-n syari.at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun dalam persidangarqecidangan ppKI (panitia persiapan Kernerdekaan Indonesh) selarlJ'utilr,a peduaqan tersebut mengalami kemlmdurlL Keinginan-keioginar

golongan klam yang telah diqiukan seberumnya sernuanya ditorab batrron seterah goklamasi kcmerdekaaq tujuh kata dalam piagam Jalarta yang menjadi sirnbol kem*angsn Islam dihapuska4 kata Allah datam Mukaddimah diganti dengan Tuhan dan kata Mukaddinah diubabmarjadi pembukaan. b. Sikap protektifdatr peruhatar talauan perjus.ngatr padr

ma$ Orde Baru (196&193)

Rutuhnya kekuasaan Orde Lama memberikan harapan bam bagi urnat Islam untuk memantapkan kebeiadaan hukum Isram daratn tata hukum di rodonesia. Namun harapan pada awar orde baru ini juga disertai dengan kekecewaan b6nr kaEna temyata sefelah psmerin ah Orde BaIu memantaptan kekuasaannyq mereka

segem merakukan konfoor yang rebih ketat terhadap kekuahr poritik Isranl terutana p{ra kerompok radikal yang dikiawati*an dapat rneoandingi kekuatan pihak pene.intah pengawasan teftadap politik Isram temebut terus dipe*etat bahkan disertai dengar isu_isu sensitift.auma masa raru tentang p€rnbongkangan

pemimpin-pemimpin

Islam.

c. Pe*€mbrdgan

lr€srt

iuklrlr Islam di el.a rcformasi {f99& sekaraog)

Sejarah era refonnasi lafiir seiak tahun l99S yaitu &dgart jat pada waldu itu dipimpin oleh nEsiden Soeharto

rlll}B rezim p.oe.htaha! orde baru ]trg &iak jduhrra &zin penerintahan ode b.r tels€b4 te.jadi

Kutnm

V ohnc:

N o. r

Maft 20t2

perubaharr yang saryat b€saf dalam

diri

bongsa Indonesio rernaxuk diaffaraaya dalam wilaya& hukum. pada €ra

refornoasi' isu hukum merjadi salah

s.t!

igr yang sorgat pentiog hingga terjadirya rlnandem€tr undang-undang

Dasar 1945 yang kemudia' berp€dgaruh

besar

ahadap kebijakan poritik

dan

huk'n

Indonesia saop.i seka€ng

ini. Pada

a*al r€fomasi, kebiiakan

berlakonya GBHN tahun

arall d6d tujuar bangsa Indonesia

199 ini, hukum

diatr dalam GBHN bhrur :rggg.Dr,'lgtl.

Islam mernpunyai kedudukan lebih besar dan tegas lagi untuk berperan

sebagi bahan bak' hukum nasional. Per&emhngan hukum nasional pa..a reformasi menqdkup tiga elersen sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang yaih! hukun adal Barat dan Islarn. Ketiaanya

Hompetisi

bebas dan

dearkratis, bukan peaaksaan.

3.2. P8itiviia3i Hukum Ishm drlam Pembaogunar Eukum Nasionat di Err Reformesi 1.

Ksrakter rerponsif pembatrgDtan hrkum era .tforfiasi Pembangunan Nasional adalah upeya yang dilaksanakan oleh sem-,ra komponen bangsa dalam rangka

mencapai tujuan b€megara. Tujuar bangsa ini yaitu sebagat_mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

adalah rnelindungi segenap balgsa Indonesia rlan seluruh tunpah darah hdonesi4 memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikft melaksanakan ketertiban dmia- untuk menjarrin €ar kegialan p€mbangunan dapar bedalan secara efeki{ efisie4 dan beisasaran mata diperlukan perencanazn pembangunan nasional. Adapun tujuan sisGm perencsnaai pembangtdan nasionat }!r,tu unfuk:

a b.

Menduhrng koordinasi antar pelaku p€mbangunan;

Menjamin Erciptanya integrasi, sinkmnisasi, dan sinergi baik antar da6ah, antar ruang, anhr walcq antar fungsi penerintah nnaupm adara pusat dan da€ralf'

c. d. e.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antafaperencanaa4 pengngga.a4 pehksanaan, dan pengawasan; Mengoptimalkan parlisipasi masyamkaq dar Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efeki! be*eadilan,

dan b€rkelanjutan.

Salah satu p€mbaryunan yang terus ditalukan bangsa Indonesia hingga saar dibidang hukum. s€jak

ini adllah

pembanglrnarl

Irdo*sia

merdeka maks sistom fiukum kolonial sldafi tidak bcrlal,ar lagi dan hukrm ,.uog berlaku sekarang adalah sistem hukum nasimal lndonesia- Adapun yang dimak$ld dengn sistem hukum Dasional

adalab sebuah sistem hukum (meliputi materiir dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun bedasarkan ideologi negara Pancasila daa Undang-Undang 2-

hsar

1945, serta berlal:u diseftm.rh Indonesia-

t€grlnya hukum Islam meqiadi hukom poeitifdi hdonesit Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan

politik hukun

ttuD

1945 telah qemberikan landasan dan arahan

terhadap pembdngunan bidang agama (hukum agana) dengan jelas.

Menuut Mochtar

Kusumatnadi4 sila KeTuhanan Yang Maha Esa p6da hakekatnya b€risi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional tang berientangf,r dengad agams atau be*ifat menolak atau bermusuhan dengan agama- pasal 29 pemedntah utrD 1945 menegaskan tentang jaminan yang sebaik-bailo'ya dari dan para p€oyelenggara negara

kepada setidp p€iduduk agar rner€ka dapat medeluk dan beribadah menunt agarnanya masing-masing Hal ini

2807

two

V ohnrc

i3No- |Ma!.tml2

menlrju&kan bollll/]i n€8..a nengakui dan Ddjud,ng finggi eksistensi aguna tefiDasuk hu&um-hukuEny4 melindungi dan rDetaymi kepeduan pelaksamal 3. PrcsFk

huhrnnuhm tersebut

ctrrh brldm I'hln dalsm pembargutr

perkembang.r hukum Isla.rn

hlkum uslonat

di Indonesia n€diliki p€luang yang

sangat

.arth dalao pembangunan

hukum nasionar karefla secan sosio ant opologis dan emosiona! hukum Isram sangai dekat dengan masryarakat Indonesia yang rnaloribs penduduknya beragana Islarn. selain itu sec€ra historis hul:um lslain jauh tel€h dikenal

< ke Indonesia- peluarg bagi nasa dep6r huknm Isram di Indon€sia juga teiruka kerena telah banyak aturatr &ram hukum Isram )"ng disah*sn menjadi hukum nasionar dan bal ini memperlihatkaa

sebehm penjajah na$

**aima* politbal

tyill pemerintah yong meobedftan respol dan peluang y,ang

melihat realiias kedehta' kompleksitas rnaM hurcrm Islam pada nrasa

b@ik

&hrg

bagi

huhrh Istam. De'gan

peluang hukum rslam dalam

p€mbangunan hukum nasional akan pengenbangan dan penelitian

lebih luas lagi. Demikian juga peran akademisi yang melakukan yang konsfukif dapat rne mjang perkenb€ngao hukum Isram di Indonesia- yang

tidak katan pentingn)a adarat peran para

uran.

kyai yarg secora ikhras mengajarkan da, tetap rn€nyia*an malerimareri hukum Islam kepada para santri sera jamaalmya ]nng tas€bar d;Magai perosok tanab air. semua

itu

secara alami aLan tetap m€njaga keberadaan hukurn Ishm di Indonesia.

Di era reformrsi ini dapat dikatal{an

bahwa secara

poritis-''idis

terah mengarari kemajuan dengai

adanya k€berpihakan pemerintah walauprm masih sebetas

terl'dap uo't Iilam mo,k melegarisasi s)€ri'at rsraft menjadi hukum ,asionar, Ciwilayah hukon privat )€ng bakenaan dengan lbudiyah dan muanalah (Frdata IslarD).

Sedangkan diwila)"h hulam publik yang berhuburgm denpn jinayah (pid.na Islan), sampai sskaraog hanya dalam bentuk vacana p6ra ahli hukum sebagi na:tah akademis. 4. Penutup

Positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hulcrm nasional memilikj dua beDtuk )alhr pertarn4 hul:um Islam tidal bisa diberlakukan dalao tiogkup nasional ka.ena kondisi pluralitas bangsa hdonesi4 namun bukum

lslam dapat menjadi sarah satu sumber nirai daram pen ruunan hukum nasiooal. Kedu4 hukum Isram dapat menl'adi hu('m positifyang berra(_u bagi umat rsran merarui proses legisrasi yung sah seperti datam bidang positivisasi muamalah atau hu-kum privat. hukum Isran nemiriki prospek yng cerah karena em rcformasi yang demokratis memiliki kamlder hukum responsif, sisled hukum Barat/Kolonial sudah fidat be*emban& iumlah penduduk mayoritas beragama Islam, politik pemerinbh )a[g mendukung bed(embanganya hukum Islarn, dan

h'kum Islaar menjadi satai satu sumber bahan baku dan hlkum BaratKolonial.

datam penbentukan hukrm nasionar disamping hukum adat

Dsftar Pustak

A. Qodti

Azizy, EkJefuisisnte Hukun Nasional (Kdnperisi Antaru lfutum Islart Don Hukum lJmam, clk. Keduq cameMedia Offse1 yogyakarta, 2004.

A. Qodri Azizy, EHehisisne lruhn Nasionar (Kot verisi afiraru Hukun Isron Kedu4 camo Mcdia Ofrs€l yogakart4 2004. 2t08

D@,

Hxkun ttmum,

(ytk.

K,tlturn V olla.r l3 N o. I Mod

mt2

A. Rahmad Rosyadi dao R is Alma4 fomraliiirdr i SJ'sriat hlatn dal@n ?erspelrif Tara llulqm di ladonesia, ctk. P€rtama, Ghalia Indoneslq Bogor,2006.

Abdul Ghofirr Anshori dan Yulkamaid Harahab, Huhrm Islam Dlnamita D@t perkembahg@q,a Di Indonesia, ctk. Perfama, Kreasi Total Medh, Yosrakart ,2008.

Adi Sulistiyonq

Negara Eutum: Kefu1.ragt, Kon*C, Ddn paradigns Moral, ctk. pertam4 L€mboga UpT penerbitar dan percetakan IJNS iUNS presi),

Pengembangan Pendidikan (LPp) UNS dan Surakarta, 2007.

Bambang Sunggonq Bambang Sunggo0q _FIrl1r, dan Kebiatsanoqn pxbl,rfr, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

David A,J. Richards, dtk Jtispt dence ar The crosstoods: sreefing A course Between positivisrn And Nattnal Law ; Lav Norms And Au nrity, Harvard Law Review, Harv. L. Rev. 1214, Copyright 1984 by the Harvard Law Review Association; David AJ. Ricfiads, http://web2.westlarv.com,i0 Agustus 2009.

David Dyzenlraus- zle Gmeologt ofl'egal Posrivi'n. university ofroronto oxford Joumal ofLegal studies 2004 24(t)139-67., doi:10.1093/oj1V24.1.39, Oxford Universitypress, http://ijls.oxford jounuls.orglcgi,/cottent/absMJ24/ I 139, 27 f u.li 2009.

Denis J. wiechman, Jerry D. Kendall, and Mohammad K. Azarian. Isra'oic Law Myths and Realiti€s. http://www.scribd.com/doc[237893/ Myths. 20 Juni 2009.

Eza Fikd Febriansyah,. Eksisrerlti Huhtm Islam Dala st,rhtw Hutmz Nasional Indonesia, 2007, hqfha!ry.legalitas.orq/?q=€ksistensi+ hukuftfislam+dalamdruku.rhukum+ nasional+in;onesiq l5 Ma.et 2009. Joko Widodo,lrdlisis I<e bijqkah Publit Kontep dai Aptikasi Anatisis proses Kebiakan publih ctkpettam4 Bayunedia Publising Malang 2m7.

Mtthy-

Fanani, Membumikan Hukum I'atgit (Nasionalisasi Hukum isldm Dan Islamisasi Hutam N&siorml Pasca Refomasi), T ia'" Wacan4 yo$/akarta, 2008.

Ma'lk Fllady, Dinamika Teori Euk m, chali^ Itdonesi4 Bogor,2007. Satjipto Raha.djo, ,Srii-Sr3i Nusanlar4 2006.

,a,? Dari Eukun Di

Indonesia, Ctlq Kedu4 Jakarta,

Kompas Media

setiono, Hukum dan Kebiakan pubrik Bahan Mauikurasi program Magister Ilmu Hukum Fakurtas Hukum Universitas Seb€tas Maret, Su"l€rta 200E. Soehadonq "Cejala Transfornosi Hubun. Islon Dalan Huhm Nasionat', artikel pad. Hukun ' Yustisia Fakultss Hukum universitas seberas Maret, Edisi No. 64 tahun xv! Januari-Majalah Maret 2004. Teguh Praseqro dan Abdul }Ialim Barkaturlafi, /rn u Hukun dar Firsdat Hubmt; study pemikiran Ahri Hnkwt Sepanja g Zanon, ctk- Kedu4 Fustaka peli,jar, yogyakanA 2007.

Warkum Sumiho, Perken barrgan Hthn Islan Di Tengah Kehidupa, Soriat politik Di Indotesia, ctk. Pertam4 Batr'rmedia Publishio& Malaog, 2005,

2809

ISSN: 1411

MAIAI.AII ILMIAH

0229

KANARA VOL 1}NO. r Maret2ou 1.

:4aoalalzz'ala&z*

,D"Rl(k6"r",MSi

Pembino

,Ds. HEnanseel, MSi

Ketuo Pengoroh '

Penyurting Ketuo tehretarit Anggoto

Dr Alnad

la.t

HasrL"aa MPd

Dr tl Z"Ienddrr

Srre5a, Mlv1

D& S"dul An-- Mard&!6" lvL{ ,PrcL D. Sedlnd HdaLdp,I4{ ,

,D'.HYurdY*u{l'1S D'&N"*!eau tLraLA MH"-

,D'. Maa B""6"n Haalap, MS Bar"", MPd

'D*.l.lltu .D.ALdR6},,fu DALI"4MA N"l"iti"Pub", Sfl MHu ,li Z"lke"n' Lulls, M'si .D'.l,1P-d.pora.Nerio+ lr4PS,Apt Ditoiner / Iturtrdtor ,Dr" A$'td N*utt@ ,

,A.*dSadaq 5A6"

Penganlar Penyunting

tu"anE ,DrsliKo"daSire6o, MA

Bendohoru/Jirhulcsi

MH"-

,D.AiGd, l4si

?&.

Alharndul'ttd *Mi ucap*d k€pada SWT aras b€rl(ar.Nya p€nyunthe @at menqhadid<m kembali Volume i2 -

Ahh

Yotume i3 r.to. I lta.er 2012 r'bialah llmiah luttura m€oJat tutban Fg berkeiaan dengan Porgioialicne D6s, Teknik Arthg Sranislnjq, Fanor 56ial fkonmi. hplittri pemk; ,nedan.

Hamic Ecmomk, PerrEn Brnbinpan Pensanh rind€r l.c.ejegan P€nd.paran, peflgmbanean l ate.i Pembetajaran, aEtisE Ktrrraitif h{ l,lengatasi t€sr,{iran Gutu, F6thgn'6 Penai e tonreld Torana 8dras., lGlas t€r, D.tan Bahs;

/oreling lslami,

liftnsia,

Nilai-Nilai Hdon ttm Datam Perl(sbanqan Hukum pGiiif Di haosia P€iecpan Xnodedg€ Manaqement Di

k8Rl_

Pada tebitan kali bs6d dari bebsapa omg

tuti$n

do5€n dpti, Yqlas.n dan curu s€9ertr Univ, l46lim

*6anta.a Wrshliyan,

{tr

l\N, Al Warhtiah,

tXtP

Nias se{atan.

Bmda A.eh, Univ. sanud€ra

thiv.

lqN ArdniN

t'lcsa. UnivItltyatama B. Aceh, UNAtl, B. Acen. ldtel*s Kemenkg Atedan luns;

tnedan,

l,laret 2012

P.".t4ta, Universitas Muslim Nusanrara (UMN) Al Washliyah /414''4t ?e'ait I Rdalat: '}1.

S.M. Raja ,/ caru II No. 93, PO. BOX 1418 Medan 20t4.] Telp. (061) 78670M - 7868487 Fax. 786274j Home Page: http://www.uitr1tlw.@m E-mait umn alwaslrliyah@yahoo.com Terbit Pertama Kali : Juni 1999

Majalah

TRMULAN

l$$l{:141t.0229

Y0uill:

t3 ilo. t Haret 20t2

Isi Menjadi Tanggung Jawab penulis

Daftar Isi Profesionatisme Doren Dalam Rangka lieningkatkan [fektivitas pembetajaran

lskandar Zulkamaen Drs. Desrit Hambati, M.pd Bambang Hermanto, SP, M.sj

EfektMtas PeneGpan Teknik Akting Sranislavslg Datam lteningkatkan Kemampuan Main

DraD

Analisis Faktor So5ial Ekonomi yang Mempengaruhj Kahi5kinan Buruh Netayan Ke\a€nnngan Dan tmptiknsi pemerinrah Kora Medan DaLam penyetenggaraan pendjdikan

Eerda'adan uU No. j? Tahun 2m4 re,fans pemerjnrah Pendidikan Kota

Dirriptlon Of

Amran B

lle.i.nr

lsLamic

o*-h ist"jip"J" i",t- oi"".

konomic

Fungsi Serta Peranan Bimbingan (onseling tstami Dalam

pendiditan

Martinus Telanbanua, 5_pd-, S.5os

llotu Pendidikao Dafl Peranannya Dalam pembentukan

Muhammad Adnan, SE, M.5j

Pengaruh Tingkat (esenjangan pendapatan Terhadap pertumbuhali Ekonomi

Bukhan, 5.Pd., M.Pd

Pens€sbangan fitateri Pemb€tajaran S€jarah Datam ir€nghidupkan Nitai K€pahtawanan

Fakhrurrazi Abbas, 5E, M.Si

krakter &ngsa

Keranqka Xonseptuat Hubungan Variabet-yariabet lGpemimpinan, Budaya, Strategi, dan

Kineria Ors. Herdi, M.Pd, M.Si

Apfikan hformatioo and Communjcation TecfinotoS, (tCD Dalam Reformasi pembelaiaran Dan Pendidikan

sitasi Zagota, A

AnaLisis

Dra. Hj. Nlr Asyah, M.Pd Dra. Disna Anum Sircgar, M.Si

tuntrasrif Dstam

i engtasi

Kesulitan Guru Bahaa

Pentingya Pemahaman Konsetor Tentanq Bdhasa Non Verbat Datam pelaksanaan

Xeselinc lndividual

l,{anfaat lnovast, Difusitnovasi, Dan tmplikasi tnovasi thtuk

eningkatkan

./tu

pembetajaran

Nelvitia PLrrba, SH, M.Hum

Pelakanaan Hukuman l,1atj Ditinjau Dan SegtHukum pi&na positit Dan Hukum pidana hlam

Rukmini, 5E, M.Si

Pergaruh Pembedan Program KesejahGman Dan pengen$angan Terhadap Knerja Xaryawan

Halimaiui &3ryani, SH.,

Anatisis Yuridis e$qenai Ketentuan per.tidendan Regionrt Dalam Xerangkd WTO (Studi Terhadap Kesepakatnn ^ AFTA-CH|NAI Kelas

Astlni, 5H, M.Humt Dra. lndrawati, SKp, N5, M.Bi

tla-

€tia Putri,l,t.pd

Y6rina,

SE, /l,i/\l

krE. lhrhammad Amin Fauz i

(ata Daiam

Bahasa tndonesia

htif Di tndonesia I Terhadap peraw. Pasien Dengan sLroke Di Ruans

Nilai-Nitai Hukun tCam Datam perkembangdr Hrrkum

tingkat Ke@mardn Ketudrga NeurctogiRsup Ha.iiAdim r,{atit r'|eaun

rat- zottun

Pengaruh ilodet Pernbelajaran tnductive Thtnktng TertEdap Swasta Kemata Bhatangtara I /$edan

Has Betajar Fisika Di SitA

Penerdpan Xnow{e4e ltanagement Di Bank BRt

Peningkitan Xemampuan Kone}6t llatematis Siswa Dengan pendekatan pembelaiaGn

ti4etakognitlf Di Sekolah ti,!€neeah pe.tama

Universitas Muslim Nusantara At lvashliyah

rssN

t{ll

.0229

ffise

Daltrr l

prol.alcr.lis. Ooen

OEl.m

R..gla Meonglalkan

Elekt

v as

Pembe atara l

Ergftivil& P€.G.ap* Tcinlr Akling Sla^rsravsky O6r*n Menrngkatka

Xm.npuf,i

Mein Or'mt

An.I$ Fd{or So.id Ekomn Yalg Msnp.ngatuhr Kenrskrnan Buruh Nelayan (6ll/cnan96n Dfi hpllk.si Pdl.rinlrh Kot3 M.dan oar6h Penyeronggaraan

P.ndduln 8ard.$fi, Uu No 32 Lhun ?004 Tdrang Pomenntah De..ah (gudr p€{h Klnlor Olra. P.r'dld'lan Kolr Mcdri) oi€.iollon ol r.lsmic Edomic Fu.qsr Sldt!

Plran

Bimbrllg.n Kds.ling l3laml Dalan Pendidak.n

rrou Pcndkltan dan P...nannya Dalrn P.rnbenbtan Krnkle. B.ngs.

P.ng.run Th9(.1 K.3.n a.ga. P.ndapdaf iGrna,ap P6nunbuhan Ekonom

P.iq.nbffg& Mftri P€fibdaF rn Sqrsb Dahn Meighdupl€i

Niar (epen'aw.nar

&ranglr Konlerrod Hulungan van.b€rvanabd K€p€mdphan gudaya. Sl''t g/ dan Kin d. Aplitas l^lonidior and Communi.aton Tcch.oro{y (lCT) Darain Rsrormss, Pomb.rajran de6 Pcndidlkan

Anar€6 Konkastil Dalam M6.g5Lsi K65!{ian Guru Bahasa P.nlingnya P.mahtran Kon.obr Tenlais Benasa No. Verbal Osr6m P.ial.ria'l Kon.ding ind'viduel

Mr.rle hov.ar, Olur ide!|. D&

Irrpl'ka€r hovas untJr( irle.'rgkrrkan

P.l6lsa.fi ltrrium$

dai s€gr liutlm

i,btu P..n!.rai.rm

M6li oilinlau Dsn Hul(um P-idla lslarn

P.ng.nn Pcts.rian Plog€n r\.€4,aht ra'r dalr I€rnd.p Kinaj. (.ry.uEn

Pidana Posirll

Pengenbengan

An$!€

Yundb M€ng.na' K.bnuan Perdagangan RegDnar dEl.m (.ranOka WrO (Slddi tdh.daD Kelepalatao AFTA-C-I NA) K€las Kala

Nilamilri

Drlar Aah$. lftb.esia

Hulu

l5lam Dalam

P.rlo

bangan

hutlm

Posjul Oi rndo^osra

TrEkal K.c.m.8.n Kaluarg[ Tsrnrdap Perawat.n Prsien Dcigan Sloto O Ru.ng Na!rclogi RSUP Hai A@m Malik Mcdan Tahun 2011 P.ngaruh Mod.l P.mb.lajaf'n hduclive Thin*ing T..hadap Hasil Bolaiar FlJka di SMA Swari. Kemala Bhayaooka/a I M6dan

r.n.rao6n Knoeid!€ MfiEo.lne di aark

P6n,n!t.ia K.mamruan (oreke Malcmal6 S6wa Oeng peisra

P.-bolar"n

lvbtakos^rlil O' S.kola^ Mo.enqah

UITIVERSITAS MUSTIM NUSANTARA

WASHTIYAH