Paradigma hukum progresif dalam pembangunan

B asic Ekonomi V

olune : kptanber

2A 12

PARADIGMA HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBAI\GUNA}I Dewi Astini, SH, M.Hum.e

Abstrak Penulisan

makotah ini bertuiuan untuk mengerahui paradigma hukum progresif dalarn pembangunan.

Metode penulisan rnenggunakan mitode tibrary ,rrZor"h,.-''ioi"n^r pembahasan dapat disimpulkon bahwa pembangunut ekonomi kerakyatan yang,mindasari keempat agenda gagasan i'ti"rnatiT pembangunan ekonomi progrestf lersebut tiiatr dayarfun sistem ehonomi neo-liberalisme, melainkan melalui paradigma sist"em elanomi pragrisif Arrrnyo pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia tidak lagi bertuipu pada domtnlsi peierrimh" piat dm perusahaan-perusahaan konglomerasi, melainkan dilakukan pada Eekuuan pemerintih daerah, pasar berbasis kerakyatan, usaha-usahq pertanian rakyat dsn sistem purpaiakon,yqng progresif, Diatas fondasi sistem pembangunan ekonomi ;a,t, partistpa/tf,'dan berkesinantbungan 'f#tr'{;##"setaniunva,

i"**g

irii'p*oais*a

*iii,**"

i*s"i* "k;";;h,;;;;;;}is

Kata kunci : hukum progresif danpembangunan

l. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

Dalam lintasan sejarah, pembangunan sebagai sebuah upaya penataan ekonomi sebuah negara dapat

ditelusuri dalarn kurun waktu yang lamaBahkan pemikiran-pemikiran Adam smith yang disusun sejak abad ke- I g

masih diiadikan rujukan bagi pembangunan ekonomi saat

ini, khususnya neganr-nega* maju yang mengidentifikasi ekonominya sebagai mazhab kapitalis. Tetapi dalam penyelenggaraanny4 proyek pembangrrnan sempat terhenti akibat Perang Dunia II yang melantakkan sebagian besar negar4 terutama negara-negara Eropa.

Setelah Perang Dunia

II

ihrlah, Eropa yang hancur lebur akibat peran& dengan sendirinya memerlukan

pembangunan untuk menata kembali perekonomiannya.

Instrumen pembangurnan (arau Epafirya rekonstruksi) ini adalah program bantuan besar-besaran dari Amerika serikal yakni prognmini

Marshal Aid. memiliki tujuan gand4 untuk menjalankan ekonomi dunia dan menahan raju komunisme.

Bzrgi negara-negara Dunia Ketig4 persoalannya aclalah bagaimana bertahan hidup, atau bagaimana meletalckan dasar-dasar ekonominya supaya bisa bersaing di pasar internasional; sernentara negsre-negara adikuasa persoalannya adalah bagaimana secara sistematis dapat melalrukan ekspansi lebih laqiut bagi kehidupan ekonominya yang sudah mapan' sehingga filsafat pembangunan seperti ini kerap disebut dengan istilah 'fordisme"' yang merujuk kepada upaya terciptanya masyarakat dunia yang makmur bedasa*an maksimasi

kegunaan tanga batas, yang dibentuk melalui

tiga elemen pentin& yaitu rosionalitas,

produ ks i/ko ns u m s i m as s ql.

efesiensi, dan

Tidak dapat dipurgkiri filsafat pernbangrman ekonomi lndonesia daram pandangan dunia intemasional, bahwa Indonesia menjadi perhihrngan negara yang sedang berkembang serta identik dengan zona Dunia Ketiga9

Dosor Universrd s Abulyatama, Banda Aceh

n

B asic Ekanami V ohnne

Pelaksanaan pernbangman ekonomi Indonesia era

:

kptonht

2012

orde Baru memang cukup banyak mendatangkan pâ‚Źrubahan.

Salatr satu diantaranya adalah dalam bentuk peningkatan pendapahn per kapita nasional.

Bila pada tahun 1969

pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai US$ 70, maka berkat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 6,5 persen per tahun, pada bhun 1995 angka itu telah meningkat menjadi sekitar

US

gg0, atau sekitar

Rp. 2 juta per orang per tahun. Sejalan perkembangan waktu pendapatan pda sektor pertanian, jasa dan indusri semakin seimbang.

Tetapi bila dikaji lebih jaulL perjalan pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru yang mengesankan telah terjadinya peningkatan kesejahteraan secara berarti, namun pada prospek jangka panjang menyisakan tangsan dan penderitaan ekonomi secara sistemik. Hal ini dapat di pada tahun 1998, sâ‚Źrta

diihti

lihd krisis moneter yang bergejolak

dengan instabilitas politik menjadikan Indonesia menjadi negara yang mengalami

krisis berkepa4iangan, dan sampai hari ini dapat dirasakan dampak dari pembangunan ekonomi di bawah rezim Orde Bam. Salah saf.rnya ialah, negara ini dipaksa melakukan penyesuaian dengan mekanisme pasar terhadap

kenaikan harga minyak dunia- Tak heran ketika setiap waltu harga BBM Oahan bakar minyak) akan selalu naik, disamping Indonesia saat ini bukan lagi sebagai negara eksportir mrnyalq di lain hal sistem perekonomian yang masih terkesan hanya mengikuti poros mekanisme pasar, tanpa ada kontrol yang akuratif Alhasil mental negara ini

menjadi rapuh, kesenjagangan sosial makin terlihat tanpa batas, tingkat kiminalitas tiap tahun meningkag serta yang lebih ironis lagi ketahanan pangan menjadi problem yang selalu menghantui.

Kemudian timbul suatu pertanyaan dimana peran hukum sebagai bentuk perwujudan instrumen regulasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia? Seharusnya hularm harm berperan untuk mengerakkan masyalakat menuju perubahan yang terencana. Disini hukum berperal aktif sebagai alat untuk rekayasa sosial (trzw socicl engineering). Artinya hukum dalam bidang kehidupan yang nyata harus lebih difungsikan

a to! of

seba&i sar'1na

kontol dalam kehidupan misyarakat. Jika asumsi pembangunan ekonomi Dunia Ketiga khususnya Indoni:sia disandarkan pada paradigma hukum progresif yang implementasinya responsif dan mendatiurgkan kemanfa:.,tan sosial

sosial. tentunya alur berfikir pembangunan ekonomi Indonesia tidak serumit saat ini.

Tidak dapat dinafikan hukum progresif bukan instrurnen ilmu ekonomi secara mumi, akan tetapi prosnek pembangunan ekonomi tentunya tidak terlepas dari mekanisme hukum dalam melakukan aktivitas ekonomi, yang

hasil akhirnya dalam aspek hukum dapat memenuhi nilai kepastian, keadilan dan kemanfaata,'r. Maka paradir,na hukum progresif dapat dijadikan batas apresiasi terhadap dinamika perkembangan arus globalisasi yang tidak saja

terjadi pada sektor ekonomi dan tekhnologi, melainkan juga pada batas-batas tertentu, dan setiap negara terpaksa mengikuti arus globalisasi hukum sebagai bentuk penyesuaian terhadap pembangunan ekonomi melalui tujuan mekanisme pasar dan perdagangan internasional.

1.2. Tujuan Penulisan Penulisan rnakalah ini bertujuan untuk mengetahui paradigma hukum progresif dalam pernbangunan.

2. Uraian Teoritis

2.1.

Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam pembangunan Hakekat pembangunrn Indonesia adalah amanat konstitusi yang sesuai dengan ikrar dan cita-cita bangsa 72

B a sk

Ehonnri

V ohnnc

:

fr tambt 2012

sâ‚Źcara ideologis makna pembangunan negam

ini ialah pancasil4 yang dapat diaftilâ‚Źn pembangunan adalatl membangun bangsa Indonesia seuhrhny4 serta strategi pembangunan ialah peturnbuhan ekonomin pemerataan kesejahteraan sosial, serta stabilitas politih Kemudian lebih laqiut ditegashn secara elaplhit pada alinea keempat Pembukaan uuD 1945 bahwa; hakikat pembangunan nasional adaratr: mencerdaskan kehidupan bangsa menciptakan kesejahteraan umnm, melindungi selunrtr tumpah darah Indonesi4 dan membantu melaksanakan

ketertiban dunia perdamaian abadi dankeadilan sosiar.

Berdasarkan garis amanah konstitusi, maka nnakna pembangunan nasional harus mampu mereduksi nilai keseimbangan pada setiap aspek kehidupan sosial masyarakat sejak awal bangsa ini dihadaplcn dengan tanggung jawab yang begitu besar, yaitu meneruskan perjuangan pasca penjajatran kolonialisme dalacr bentgk pembangunan nasional pada setiap dimensi sosial masyarakar Akan tetnpi persoalannya apakah amanah yang mulia ini dapat begitu saja diialankan dengan mudah- Mungkin hal ini tidak perlu dljawab, karrena rea.lihs kehidupan saat ini dapat

menggambarkan potret Indonesia dalam meqialankan program pembangunan nasional pasca merdeka dari

peqiajatran tatrun I 945.

setidaknya dapat dijelaskan secara umum ada beberapa tatrapan atau tingkatan pernbangruran yang dialami oleh suatu negam mulai dari negara berkembang sampai menjadi nEpra maju" yaitu talnp penmta unifikasi

dengan fitik berat bagaimana mencapai integrasipolitik untuk menciphkan persatuan dan kesatuan nasional, tahry tedza indushialisasi dengan fokus terhadap aktivitas pembangunan ekonomi dan

modemisasi politilq kemudian

tahap ketiga neEankeseiahteraandimana tugas negara terutama adalah perrindungan masyarakat dan kesejahteraan

masyarakat

Dalam suahr negara program pembangunan yang baik adalah pembangunan yang drlakukan seqra komprehensif' Artiny4 pembangunan selain mengejar pertumbuhan gkonomi semat4 juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi

manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstittsi negam yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah akan mampu menarik lahimyapartisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dari berbagai studi mengenai hukum dan pembangunan dapat diketahui, setidaknnya

progmm pembangunan harus memenuhi kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaanny4 yaitu stabilitas (stability), kalkulasi yang terencana Qtredictabitity), keadilan (fairness), pendidikan (educafion), dan pengembangan profesi hukum (the speciar deveropment abilities of the tawyer). stabilitas dan predictability adalah merupakan prasyarat untuk berfrmgsinya sistem ekonomi. predicbbility sangat berperan, terutama bagi negara-negara yang masyarakatnya banr ekonomi melintasi lingkungan sosial tradisional mereka Sedangkan prasyarat stabilitas bâ‚Źrarti hukum berpotensi dan dapat menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Aspek keadilan akan tercennin dari proses hukun' persanEan dihadapa"l hukum, dan standff sikap/perlakuan pernerintah, dan lain-lain aican mempengaruhi kelanpungan mekanisme pasar dan mencegah camprn tangan pemerintah yang terlalu dominan. sedangkan pendidikan dan pengembangan profesi hukum merupakan sesuatu keharusan yang hanrs liberdayakan dalam praktek hukum, agar dapat sebagai ahri hukum dalam pembangunan

memasuki

"*H

hukum dan

B asrc

Ekononi V ohane : Sqtanba 2012

ekonomi.

Berbicara mengenai fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negaxa pada

dasamya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekahn ekonomi terhadap hukum atau sebatiknya" pendekabn hukurn terhadap ekonomin yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi tertradap

huhm. Salatr satu contoh konkrit bahwa danyaelaborasi keiknuan antar dua displin ilrnu ekonomi dan hukunL ialatr daya paksa arus globalisasi ekonomi yang memaksa instrumen hukum sebagai regulasi mekanisme ekonomi menyesuaikan diri terhadap perkembangan intemasionaf hal ini sering disebut dengan globalisasi hukum.

Sehingga materi muahn befta8ai Undang-undang dan perjanjian-perjanjian sebaâ‚Źai sumber hukum positif

harus menpdopsi kaedah-kaedatr dan diharmonisasikan dengan ketentuan-ketâ‚Źntuan internasional yang benifat

lintas dan melewati batas-balas negar4 yang dilalnrkan melalui ratifikasi perjanjian-perjanian dan konvensikonvensi serta kovenan-kovenan intemasional, maupun hubungan-huhurgan dan perjaqiian privat serta institusiinstitusi ekonomi baru.

Pendekatan hukum ekonomi bersifat dan menggunakan pendekatan-pendekatan tansnasional dan interdisipliner, dengan mengk*rususkan diri pada hubungan-hubungan anbra masalatr-masalah ekonomi dan sosial nasional dan regional serta intemasional secara integral. Atau dengan perkataan lain, pengaturan bidang-bidang

hukum ekonomi harus selaras dengan arah dan kebliakan potitik ekonomi pembangunan dan politik hukum pembangunan

serh politik pembangunan masyarakat secara intem dan hansdisipliner secara holistik

dan

sistematik.

Sehingp dapat dikatakan bahwa ruang lingkup bidang hukum ekonomi (economic law) merupakan bidang hukum yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat dan kepentinpn umum (public interest) sekaligus. Untuk

itu

pendekatan ekonomi terhadap hukunL akan menjadi salah satu cara agar tidak terjadi

ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi dalam dan antar negam dengan negara lainnya baik secara nasional, regional dan internasional.

Matra fimgsi dan peran hukum dalam pembangunan dalarn tahap legislasi nasional dimasa mendatang perlu memberikan prioritas pada undang+rndang yang berkaitan dengan akumulasi modal unhrk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi untuk mencapai efisiensi, memenuhi fungsi hukum sebagai fasiliator bisnis.

oleh karenanya ahli hukum yang terlibat sebagai pembuat undang-undang harus mampu memadukan studi hukum dengan disiplin ilrnu lainnya secara komprehensil agar tertib sosial bagi berfirnpinya hukum karena terjadinya perubahan sosial dan tata pergaulan anhr kelompok masyaraka! negara, antar negar4 baik itu taraf

nasional, regional dan intemasional yang dalam prosesnya dapat t'edalan secara responsif terhadap prinsip keseimbangan kepentingan pernbangrrnan yang progresif.

2.2.

Arus Globalisasi & Masa Depan pernbangunan Ekonomi Dunia Ketiga Revohsi indusni dianggap sebagai tonggak lahimya ekonomi global, yang tidak lagi memisahkan teori ekonorni sebagi acuan regulasi perekonomian negaa Teori ekonomi diposisikan hanya sebagpi perasan saksi

pemikiran sejarah yang dapat dilihat

pada^

pasca Perang Dunia 74

II

dan berbagai keadaan yang berubatr cepa!

Bask Ekowmi V ohnu : Sqtanba

Nl2 teruhma dalam bidang perekonomian dunia yang menghilangkan sekat negar4 bansa serta kewilayalran.

Revolusi teknologi informasi ju8a merupakan faktor pendukung uhma perekonomian global atau biasa kita kenal dengan globalisasi.

Arus globalisasi juga memaksa peran pembangunan ekonomi Drnia Ketiga untuk lebih maju. Dsamping iha zumber daya alam yang dimiliki akan sanpt berperan dalam melakukan pemhangunan ekonomi, tinggal bagaimana manajemen sumber daya manusia yang

dimiliki daptmelalcukan pengelolaan terhadryaset produktif

yang dapat mendukung pembangunan ekonomj setiap negara.

Fenomena arus globalisasi yang paling nyab, bapimana negaftFnegara yang sedang berkembang pada Dunia Ketiga akan menjadi target kepentingan ekonomi negara adikuasa Belum lagi, masalatr gqp, (kesenjangan) yang semakin melebar antara negara-negara berkembang dan miskin dengan negaftFnegara maju maupun dengan

Trqtsnational corporation (rNC). upaya penghapusan kemiskinan (poverty Aileviation)sebagaimana banyak dinyatakan secara retorik oleh Bank Dunia dan Internatiorul Monetary Fund (tvtr)kenyataannya hanyalah sikap mengelabuhi publik (kebohongan publik) secara terang-terangann mergapa demikian? karen4 dalam kenyataannya arah dan tujuan globalisasi dengan arah tujuan penghapusan kemiskinan sangatlah bertolak belakang bukan saja bertolak belakang tetapi juga berlawanan secara mendasar.

Globalisasi adalah mengenai pembukaan pasar seluas luasnya di selumh dunia melalui berbagai instrumen

termasuk Bank Duni4 IMF,

MNc, TNC, wro,

da.r lembap dlenis rainya, dan ,?ASAR, tidak pemah

memikirkan aspek sosial termasuk aspek perubahan pâ‚Źngaturan sumber daya manusia dan kecenderungannyajustru hanya pada agenda penghapusan kemiskinan, penciptaan pasar untuk bagaimana menghasilkan profit dan profit, bukti paling jelas adalah liberalisasi sektor keuangan oleh IMF dan Bank Dunia pada

taha'r l9ggan yang kini meqiadi sebab utama krisis ekonomi, pelarian modal keluar nege3r, serta beban utang meningkat tajam dan volailitqs keuangan tidak berkesudahan yang membangkrutkan bangsa-bangsa negara berkembang dan miskin hanya dalam hitungan hari.

Kemudian dari regulasi dan berbagai kenyataan untuk mempe4jelas fakta permasalahan. Mak4 berikut sederet masa depan pembangunan ekonomi Dunia Ketiga yang menjadi korban globalisasi hukum yang menyengsarakan' diantaranya venezuela dengan kisis ekonominya yang 0erjadi akibat dari masuknya kepentingan

globalisasi dengan alasan pasar bebas dan'TANGAN TuFIAlrl'atas mekanisme pasar yang mengatumya. Krisis venezuela terjadi sebab salah satu produsen terbesar minyak dunia ini dikuasai oleh perusahaan minyak Amerik' dan negara-negara Eropa- Seharusnya negaftr yang memiliki jutaan bahkan milyaran barel minyak ini harus lebih

sejahter4 temyata 80% penduduknya adalah masyarakat miskiru dan Hugo chaves berpendapat bahwa

kernakmuran akan dapat tercapai apabila perusahaan minyak dikelola sendiri bukan dikelola oleh pihak asing.

Tidak jauh dari venezuela negara tetangganya lr,4eksiko juga mengalami hal yang sama barang kali lebih parall IMF dan Bank Dunia mangatur kernudahan investasi lewat penananan modal asing 100% pengrrasaan dan morropoli HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Dalam hal ini terkait dengan peidagangan

doni4 yaitu berupa

memberikan hak istimewa bagi individu atau perusahaan ahs karya ciptany4 dalam bentuk paten, Merk dan Hak cipta maka berbagai barang temuan dapat di kuasai siapa saja yang mendaftarkan terlebih dahulu, syaratnya merupakan tAmuan baru' mengandung langkah inovatif dan dapat diterapkan dalam industi (produksi massal).

75

B a sic

Ehomni

V olune : Sq tanbar 20 12

Sehingga teknologi dapat dikuasai tenrs menerus serta berbagai kemudahan rurtuk meng.rasai negam dalam berbagai sektor terutama barang publilc semua kemudahan tersebut dan penghapusan atas beftagai hambatan usatra disuatu negam akan semakin memperbesar (TNc) dan membuatnya sebagai penguasa dunia yang sebnamya-

Dinegara kita pun tidak jauh dari apa yang tujadi pada negara-negaa sedang berkembang lainnya memasuki dasawarsa

l980an

ekonomi Indonesia semakin lerintegrasi kepadaekonomi global.

Perlu kita ketahui banyak kejadian kasus globalisasi yang kemudian menghancurkan baik dari segi kedaulatan nasional, hukum, dan jutaan rakyat Indonesia- Krisis yang berlangsung hingp saat ini adalah gambaran bahwa lndonesia merupakan korban terparah globalisasi.

Kasus ini tidak pernatr diakui IMF dan Bank Dunia dan para ekonom liberal yang selalu menyalahkan kepada pemerintah dan negara bersangtutan, baik dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), Bad Governorce dan

lainya; karena hendak menutupi kepentingan mereka yang sebenamy4 dan ada berbagai hal lain semaffrm liberalisasi ekonomi dan kapitalisme gtobal yang dipraktikan di Indonesia sebagai agenda besar deregulasi pelicin globalisai.

Dari kegagalan dan dampak globalisasi maka ada satu hat yang me4iadi perhatian kita bersama yaitu, berupa runtuhlah teori ekonomi sebab bila dilihat dari awal mulai globalisasi yang merupakan perasan dasar dari

teori Adam Smith (5 Juni 1723-Juli 1790) dengan bukurya "An Inquiry into the nafire utd couses of the wealth of nations" dan biasa disingkat dengan wealth of nation yang merupakan buku pertama tentang perekonomian modem dan merupakan dasar perdagangan bebas serta kapitalisme.

Pendekatan yang dijelaskan arus globatisasi pada aspek pembangunan ekonomi Dunia Ketiga terkesan

hanya menciptakan ruang eksploitasi tak terhenti. Serta akan menjadihn dunia matematis ekonomis dan tidak dapat pula rnenjelaskan sehgian dunia yang sudah global.

Padahal sudah sama-sama kita ketahui ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang berangkat dari realitas sosial bukan fisika atau aljabar yang serba pasti ditambah dengan pandangan teori ekonomi yang kausalitas (sebab-akibat) misalnya, jika pemerintah menurunkan tingkat suku bunga dan berharap dapat merangsang perekonomiarq dengan maksud bisnis dapat memiqjam

uang dan

membuat investasi modal.

Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumny4 globalisasi merupakan proyek normatif yang dihalut melalui teori ekonomi dengan tujuan membenhrk tatanan masyarakat yang sesuai dengan logika pasar. Bangunan dasar globalisasi ini, menurut Bourdieu, tidak lebih sebagai sebuah fiksi matematika murni yang didasarkan pada

sebuah absfiaksi luhur mengenai realims. Bentuk abstraksi

ini dibangun

konsepsi rasionalitas yang bercorak

indMdual' Rasionalitas individual' seperti halnya paradigma neoklasilg memandang individu-individu dalam rangka memaksimumkan utilitas mereka melalui pilihan samna yang terbaik guna melayani tujuan-tujuan meraka

Dengan kata lain' individu-individu adalah unit-unit yang dapat mengambil keputusan sendiri secara rasional dan

otonon.

Globalisasi merupakan sebuah tatanan rezim diskursif yang koheren, yang mampu megkonstruksi pemahaman sosial mengenai otoritas- Ahs nama progam pengetahuan ilmiah, globalisasi mengubah dirinya me4iadi prcgram politik unhrk bertindak dan selanjutnya menerapkan makna hegemonik terhadap tatanan dunia76

Bask

EhopniV ohnv : Sqtankr 2AI2

sebagai proyek politilq globalisasi menuntun dunia untuk mâ‚Źncapai kesejahteraan universal berlandaskan pada utopiapasar bebas.

Singkatrya globalisasi secara canggih mampu menggabungkan bâ‚Źrbagai modal yang dikuasainya (ekonorrri' politilc militer, sosial, dan perrgetahuan tektrblogi) urtuk kernudian membanguan keluasaan dalam rangka memonopoli pemahaman atas kemajuan, pertwnbutrarl dan kesejahteraan. sehingga masa depan

pembangunan ekonomi Dtmia Ketiga hanya meqiadi target pasar negana adikuasa melalui mekanisme pasar dan pendagangan intemasionar sebagai

bent'k paket

arus globalisasi.

Perhnyaannya kemudian' apakah masih ada jalan untuk menyelamatkan masa depan pembangunan ekonomi negara-negara Dunia Ketiga? Tentunya tulisan ini berangkat dmi gagasan awal bahwa perlu adanya mekanisme hukum yang pnogresif dalam memehkan pembangunan ekonomi yang juga tidak mengeyampingkan nilai-nilai kemanusiaan' Artinya disamping faktor ekonomi secara mumi, perlu kiranya insffimen hukum sebagai regulasi dapat berfungsi lebih responsif terhadap hak-hak dasar masyarakat dalam melakukan pembangunan ekonomi pada setiap negar4 l*rususnya di Indonesia 3. Pembahasan 3.1. Memahami paradigma Hukum progresif

Adalah sadipto Rahardjo, aku Prof. Tiip panggilan akrab beliau yaitu seseorang yang dijuluki Begawan sosiologi hukum Indonesia yang pertama kali mencetuskan Fgasan hukum progresif. Gagasan ini kernudian mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh prof. ini menawarkan perspekti{ [ip spirid dan cara baru mengatasi "kelumpuhan hukum di Indonesia progresif berasal dad kah progress yang berarti kemajuan. mampu mengikuti perkembangan zaman,mampu menjawab perubahan Zarnan dengan segala dasar di dalamny4 serta mampu melayani kepentingan

Hulcun

masyarakat

dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum

it'

sendiri.

Dilihat dari kemunculannya' hukum progresif bukanlah sesuatu yang

kebetr-rlan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab' danjuga bukan sesuahr yangjatuh dari langir Hukum progresifadalah bagian dari pnrses pencarian kebenaran yang tidak pemah berhenti. Hukum progresif-yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri-bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyaraka! berupa ketidakpuasan dan keprihatinan

terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses

pencariannya

it4 Prof Tiip kemudian berkesimpulan

bahwa salatr satu paryebab merurunnya kjnerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekal

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi Dunia Ketiga khussnya di Indonesia, kegagalan pembangunan ekonomi yang hanya disandarkan pada liberalisasi ekonomi dan itu dibuktikan dengan an,, globalisasi ekonomi memaksa Indonesia hans masuk kedalam poros mekanisme pasar dan perdagangan Internasional' Akibatnya dibawah pemerintahan Susilo Bambang yudoyhono (sBy) dengan tekanan dinamika ekonomi internasional tidak aneh ketika pemerintah sekarang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai

Iilid II' hal ini dilakukan denpn dalih menyesuaikan harga minyak dunia yang melor{ak naik Sehingga pemerintah melakukan pengurangan alokasi subsidi

secara drastis.

BBM unhrk menyelamatkan ApBN nasional.

B asb Ekonomi V olume : Sqtnrber 2012

Alasan-alasan diatas secara teknis ekonomis cukup bisa dimakluni. Persoalannya kebliakan menaikkan

BBM harus realistis tertradap kondisi rakyat saat ini. Untuk sampai pada keyakinan bahwa dampak kenaikan halEa BBM secara simultan tak berdampak besar terhadap inflasi dan daya beli masyaraka! perlu harga

agaknya terlebih dahulu mengetahui secara seksama kondisi daya tahan masyarakat. Artinya pemerintatr terlebih dahulu melalankan gmeral chek up atas dayatahan ekonomi masyarakat. Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut

kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakal dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan

meanstreamekonomi Indonesia yang cenderung postivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka Sehingga tak heran agenda gntuk menjalankan

sistem ekonomi seperti

ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang

disesuaikan dengan pragmatis yaitu ahrnulasi modal. futinya mekanlsme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada

mazlnb sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menolak meqtstreunseperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme

hukum positivistilq dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum.

Kcpentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) marjadi titik orientasi dan tujrmn akjrir dari hukum. para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelalcu hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelak-u hukum progresif dapat melakukan pernal'naan yang progresif terhadap peraturan yang adaMenghadapi suatu ahrran, meskipun ahrran ifu tidak

aspiratif misalny4 aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan

it'- ta setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada percari keadilan. lJerdasarkan uraian diatas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme.

dan hukum rnurni' memitiki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dib;rwah ini.

Pertarna" paradigma dalam hukum progresif adalatr, bahwa "hukum adalah suatu institusi yang bertu.iuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera

dan membuat manusia bahagia,. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adatah untuk manusrb. Pegangan, optik alau keyakinan dasar ini tidak

melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran huli'um. Hukum itu berputar di sekitar manwia sebagai pusatrya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia tmtuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukurg maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin jug:a dipaksakarl untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah

dibuat oleh hukum- Sama halny4 ketika situasi tersebut di analogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mangedepankan kepentingan invenstasi belaka" tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat- Sewajamya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada

fusk Ehnnni

V

ohnu : Sqtanfu 2Al2

kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia dicipakan unhrk pemenuhan hak dasar masyarakal Bukan dengan tujuan sebalikny4 masyarakat menj adivictimakibat daxi aturan tersebut Kedua hukum progresif menolak untuk memperhhankan stahts quo dalam berhukum. Mempertahankan quo stqtus mernbedkail efek yang sama seperti pda rrvaktu orang berpendapa! bahwa hukum adalah tolak ukur semuany4 dan manusia adalah untuk hukum. Cam Mukum yang demikian

itu sejalan dengan cara positivistik,

normative dan lqgalistik' sekali undang-undang mengatalenatau merumuskan seperti rtu, kia tidak bias berbuat banyalq dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang

kecuali

berhubungan dengan

penolakan telhadap cara berhukum yffig pro stafi$ quo tersebut, yaitu berkaihn dengan perumussn-perumusiln masalah kedalam penmdang-undangan. itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatife.

Subtansi

Terakhir adalatr, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum' Ini bertentangan dengan diametal dengan patnra bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengahraq batrwa sebaiknya

kita

tidak

secara

mutlak kepada teks formal suahr peraturar. Diatas telah dlielaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita'?nenyerah bulat-bulat" kepada peraturan. cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalatr dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undangundang' cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia aJau perbuaftn manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya the live of taw has not been logis, but ryerience.

Gagasan hukum progresif dan karakteristik yang membedakannya dengan yang lain sebagaimana uraian di

atas' memberi warna dan cara pandang bam di dalam memahami hukum sebagai regulasi pernbangunan ekonomi.

Gagasan tersebut paling tidak merupakan pertimbangan pada aspek mekanisme yang dijalankan pada roda pembangrman ekonomi tndonesi4 walaupun kita trhu brsama bahwa paradigma hukurn progresif bukanlah sesuatu ilmu ekonomi murni. Berkaitan dengan hal itu, muncul pertanyaan, bagaimana jika gagasan hukum progresif ini secara mekanistik dapat diterapkan dalam altematif pembangunan ekonomi Dunia Ketiga, yang pada khususnya dalam konteks Indonesia- Uraian di bawah ini akan meqjelaskan persoalan tersebut.

3.2.

Alternatif Pembangunan Ekonomi pmgresif

secara konstitusional sistern pembangunan ekonomi lndonesia didasarkan pada prinsip keseimbangan, kepastian dan keadilan yang kemudian semua itu dikelola dan diatur oleh negara Dargan pemahaman seperti itu

bahwa bansa

ini

mempunyai cia-cita bersama untuk mendapatkan hak kedaulatan ekonomi dalam hidup

berbangsa dan bemegara Bertolak dari

itlt

hak kedaulahn ekonomi secara eksplisit dapat dilihat pada pasal 33 ayat

72' &a 3 uuD 1945 yangsecara utuh dan menyeluruh dapat dijadikan orienhsi sistem perekonomian Indonesia.

Amanat konstitusi itti dapat dipahami tidak hanya dimaksudkan sebagi landasan yuridis

sisGm perekonomian Indonesia melainkan sekaligus sebagai dasar bagi penyelenggaraan demokrasi pembangunan ekonomi lndonesia.

Ketika melihat konsep dasar dari Pasal 33 ayat 1,2 dan 3 UUD 1945 dalam kerangka hukum progresif, sejatinya masih berada pada optik sosiologis bahwa hukum diperuntukkan melayani kepentingan masyarakat.

Seperti halnya yang disebutkan dalam amanat konstitusi tersebut ,.bahwa bumi, air dan kekayaan alam beserta 79

B ask

Eka:rrmi V oluw

:S

cptmrber 2012

cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dar dipergunakan sebesarbesamya untuk kemalanuran rakyat Pada hakikatrya gagasan ini adalah suatu proses memberi bentuk terhadap

sejumlah keinginan hak kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia Durgan demikian yang lebih dikedepankan adalah membuat suatu bangrman pennrdangtndangan yang memiliki orienhsi pada kebiiakan pembangunan ekonomi dengan sfuktur rasional dan bertolak dari potret sruktur social masyarakat. paradigma yang demikian itu tentunya dalarn menghadapi masalall tanpa meninggalkan subjek akar

rumput masalah.

Terlepas dari kejelasan benhrk serh

duan

sistern pembangunan ekonomi Indonesia tenebut, suatu hal

kiranya perlu ditegaskan disini. Dengan ditetapkannya Pasal

33

ayat 1,2 dan 3

uuD

1945 sebagai konsep dasar

tujuan dari pembangunan ekonomi Indonesi4 hal itu tidak serta merta merupakan penolakan terhadap ketidakhadiran investor asing dengan melakukan aktivitas ekonomi melalui perusatraan yang tidak berbentgk Badan usaha Milik Negara (BUMN). Akan tehpi persoalannya kehadiran perusahaan asing yang melalarkan eksplorasi maupun eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dimiliki, justru membuat pasal 33 UUD 1945 ini tidak lagi memiliki legitimasi kedaulatan ekonomi kerakyatan.

Karena antara mewujudkan cita-cita demokratisasi pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan berdasarkan amanat konstitusi, akan selalu bersitegang dengan

realitas yang sampai sejauh

ini

perusahaan asing hanya mengeruk kekayaan alam

kita tanpa memberikan kontribusi secara seimbang dengan apa yang sudah meqjadi hak bangsa ini. Tentu bangsa ini tidak selalu menutup mal4 bagaimana bisa pofet yang terjadi di papua, kekayaan alam yang berlirnpah rualu dan freport sebagai

pensahaan asing dari Amerika Serikat yang melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam di papua hanya sekian persen saja hasil dari penambangan dapat dinikmati oleh rakyat papua. Terbukti fenomena busung lapar menjadi ancarnan bagi rakyat papuq dan persoalan ini menjadi indikator kegagalan sistem pembangunan ekonomi saat ini.

llmu hukurn pmgresif memperhatikan keseqjangan sosial yang terjadi

dengarr motii pembangunan ekonomi, dilakukan melalui sistem ekonomi nec-liberalisme.

Di balik prinsipprinsip dasar dari sistem ekonomi

neo-libe;alisme, terlihat jelas bahwa antara faktor kerakusan manusia sebagai embrio munculnya pahanr positivisme hukum pada sektor sistem ekonomi tersebu! sesungguhnya merupakan mata rantaiyang terkait erat cli antara satu dengan lainnya- Kehadiran globalisasi sebagai proses kapitalisasi

ekonomi liberal, tidak lain berakar

pada perilaku manusia individu yang rnengumbar nafsu keserakahan duniawi, dan tidak segan-segan mengorbankan kepentingan masyarakat keselumhan.

Globalisasi telah memunculkan pembagian kekuasaan yang tidak merata dan tidak seimbang. sebagian besar kekuasaan dalam pembuatan hukum maupun penegakan hukum berada di tangan para aktor globalisasi, sedangkan para pelaku ekonomi di negara-negara berkembang semakin memberikan tekanan ekonomi. Kondisi dernikian itu memberikan bukti bahwa sistem perekonomian menjadi faktor pendorong terjadinya perlapisan sosial dalam skala global. Penumpukan kelarasaan di tangan para alrtor dengan penguasaan surnber-sumber daya alam dalam masyarakat (dunia).

Dengan terjadinya perlapisan sosial, maka hukum ptrn

globalisasi,

sulit

mempertahankan netalitasnya Di sinilah Friedman menunjukkan bahwa perlapisan sosial merupakan kunci bagi penjelasan mengapa hukum itu bersifat diskiminatif, baik pada substansi maupun pelaksanaannya dalam menjalankan sistem pembangunan ekonomi global maupun nasional.

Bwk

Ekcnrorni Vohnrc

:

Sqtanba.

XI2

Maka paradigma hukum prrogresif selalu mencema perubahan yang terjadi dalam dinamika masyarakat.

Dengan kualihs yang demikian

iq

maka hukum progresif akan selalu gelisah melakukan pencarian dan

pembebasan' Pencarian terus dilakukaru oleh karena menumg hakikat ilrnu itu adalah mencari kebenaran. setidaknya paradigma hukum progresif memberikan jalan dengan benrya altematif di tengatr-tengah degradasi orientasi sistem pembangrnran ekonomi Indonesia saat ini. Pertanyaanny4 tindakan apakatr yang perlu dilakukan secara mendasar dan sekaligrrs meletakkan dasardasar pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia secara lebih berkeadilan, partisipatif dan berkesinambturgan? Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan tenebut. peftuEn negara datam

dan

3 UUD

untuk itu

politik

1945' ditekankan

ekonomi Indonesia, sebagaimana diarnanatkan oleh pasal 33 ayat 1,2

pda

segi membuat peraturan penmdang-undangan guna mengatur jalannya

pembangunar ekonomi yang brbasis keralcyatan. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmtnan oftng seofimg dan agarampuk produksi tidak jatuh ke angan orang seoftrng yang memungkinkan dilakukannya penindasan rakyat banyak

oleh segelintir orang yang

bed<uasa

Agenda pembangunan ekonomi keralqyatan yang diasumsikan sebagai agenda pembanguanan ekonomi progresi{ didasarkan atas upaya terus-menerus menciptakan dernokratisasi modal dengan perluh keseimbangan, keadilan serta kepastian demi kesejahteraan sebesar-besamya bagi kesejahteraan rakyat Setidaknya terdapat empat

agenda pembangunan ekonomi keralcyatan yang perlu segera

dilalolâ&#x201A;Źn. Keempat agenda pembangunan ekonomi

progresif tenebut pertamo, desentralisasi penguasaan sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerinhh daerah' Hal ini dapat dilakukan dengan melanjutkan reformasi fiskal (pembaruan UU perimbangan

Keuangan

Pusat Daeratr'

UU

Perpajakan, dan

UU Pajak dan Rekibusi Daerah). Dengan catatan kebiiakan

formulasi ini merupakan refleksi dari amanat konstittsi Pasal33 aya! 1,2 dan 3

uUD

pembaruan

1945. Kdua,pembatasan

penguasaan dan redishibusi pemilikan lahan pertanian kepada parapetani pâ&#x201A;Źnggarap. Selama ini, penguasaan lahan pertanian secara berlebihan dilakukan yang dilakukan oleh segelintir pejabat

konglomerat dan atau pebni berdasai

sebagaimana terladi padaera Orde Baru harus segera diakhiri.

Ketiga, penciptaan stmkhrr dan mekanisme pasiu yang menjamin berlangsungnya persaingan secara berkeadilan' stuktur dan mekanisme pasar yang menjamin berlangsungnya persaingan secara berkeadilan merupakan sahr-satunya institusi yang dapat diandalkan untuk menghindari terjadinya konsantasi ekonomi dan monopoli usaha di tangan segelintir pengsatra besar. Untuk rtu, IJU Anti Monopoli harus lebih diupayakan seffira optimal agar dapat meqiamin tenvujudnya lingkungan usaha yang tanspaxan dan kompetitifl Kemudian yang

kcempd, penerapan sistem perpajakan yang bersifat progresif sebagai upaya untuk mempertahankan demokratisasi modal ditengah-tengah masyarakal Selain itu, penerapan sistan perpajakan yang benifat progresif ini juga diperlukan sebagi upaya trnhrk secara terus-menerus membentuk dana sosial bagi anggota masyarakat yang rentan.

Dengan adanya sumber dana pasti bagi penyelenggaraan program pedindugan sosial maka tanggungjawab negara sebagai pemelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana yag diamanatkan oleh konstitusi akan dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dari kenyataan tersebut, bahwa konsep altematif pembangunan ekonomi kerakyatan dengan langkah progresif yang mencoba mencari pen;'elesaian terhadap kisis pembangunan ekonomi yang terus-menerus brjadi di 8l

Bask EkrrrllniVohnrc : Sqtonba- 2012

Indonesi4 tampaknya masih merupakan konsep pinggiran yang masih behrm diialankan sepenutmya. Konsep ini masih harus di perjuanglcn secara grgrtL dan mungkin akan memakan waktu yang lama sebelum pada aktrimya

dapat dijalankan secara

efektif

4. Kesimpulan Pembangunan ekonomi keralcyatan yang murdasari keempat agenda gagasan altemdif pembangunan ekonomi progresif tersebut memang tidak didasarkan pada paradigma sistem ekonomi neo-liberalisme, melainkan melalui paradigma sistem ekonomi progresif. &inya pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia tidak lagi bertumpu pada dominasi pemerinbh pusat dan penrsahaan-perusaham konglomerasi, melainkan dilakukan pada kekuatan pemerintah daeratr, mekanisme pasar belbasis kerakyaraq usaha-usaha pertanian rakyat dan sistem perpaiakan yang progesif. Diatas fondasi sistem panbangunan progresif

ekonomi

itulah selaqjutrya bangunan

ekonomi Indonesia yang adil, partisipati{ dan berkesinambungan akan ditegakkan.

Daftar Pustaka Ahmad Erani Yustika, Pembangtmur Grasindo, I akartz, 2002.

&

Krisis Memetakan Perekonomian Indonesia,Korupsi Kepresidenary

Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga,Gramedia Pustaka Utama" Jakart4 1995.

Abdul Manan, Aspek-aspek pengubah Hulatm,Kencana" JakartL 2006.

Faisal Basri, Kita Harus Berubah,Kompas, Jakarta, 2005.

Hiknrahanto Juwana" Hukarn Ekonomi & Hukum Internasional,LenteraHati, Jakarta,2001.

Leonard J Theberge, Lovv and Economic Development, Jurnal of International Lqw and policy, 19g9, dalam Erman Rajagukguk, Hukum dan Pembangunan, Jilid I (Bahan Diskusi Program tvtagister Hltr*i, FascaSarjana FH UI, 2005.

Revirsond Baswir, Drama Ekanomi Indonesia *Belajar dari Kegagalon Ekonomi Orde Borti,, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004.

"Pembangunan Keralqtatan Melalui Demolcratisasi pengelolaan sDA,,, Suara l9 Februari 1999.

Pembaharuan, Jakarta,

Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia,Pustaka Pelajar, yogyakart4 2006. ,

Membedah Hukum Progresif Kompas, Jakarta, 2006.

,

Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jatiarta, 2003.

Hukum ltu Perilaku Kita sendiri, artikel pada Harian Kompas, 23 september200z.

Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum progresif', Kompas, 15 juni 2002.

,Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982.

Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif,Artikel dalam Jumal llmu Hukum, September 2005.

Thomos M' Franck' The new Development : Can American Low od Legal Instinfions HeIp Developing Countries, Wisconsin Law Review No. 3 Thn lg|z,hlm.772- dalaiErman Rajagukgulq nftcui ain Pembangunan' Jilid I (Bahan Diskusi Program Magister Hukum), pascaSa.rjana"rfi ut, zoos.

82

ISSN:

2301-9182

Iol : September 2Ol2

DAFTAR ISI ffitn

Petaksanaan Layanan Bimbingan Ketompok rerhadap prestasi Belajar siswa Di

slM Negeri I

Hamparan

nilaian Sikap Datam Proses pembetajaran Di Ketas latvno t Ka rtolo, S. Pd, lt. pd )..,.................

r\'iotivasi Dan Kepemimpinan Terhadap F3*h tuhammad Rizqi

Zotil

Kinerja Dosen sTlE Nusa Bangsa A,tedan

jian Hukuman trlati Datam Hukum pidana Adat Di lndonesia lelvitia Pu rba, SH, *1. Hum ) ...,.............,.....

15

ningkatkan Keterampilan Berbahasa lnggris lvlahasiswa Fakuttas Ekonomi uMN At Washtiyah ufatmi Suriyanti, tA.Hum1...................* ., .

25

aya Pembangunan Ekonomi Daerah Di lndonesia

35

ategi Pengembangan Kuatitas Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh rengah ahroni Elwani, SE, ltltt)

38

nerapan Pidana Mati Terhadap Tindak pidana Narkotika

50

lirda Alimi, S. 5E, ril.St,

....,,......,......,,

Utl,legowati,sH,lvlH).....,.......'.'..''...

61

garuh Program Pelatihan Dan pengembangan Karyawan Terhadap Kuatitas per.ayanan prima \ilo Aryati, SE, hlhl )... ................

71

83

ISSN: 2301-91A2

JI.JRNAL ILMIAH

BASICEKONOMI vol.. $eptember 2oI2 Pengantar Penyunting

Penaa<tal

"eq4?r4at

Aoaalana.' a/ain4&

fua'ai

F/.r'4 Airr

:

:Dr.ln&aJaga,SE,MPd Dr. &parud&n, SE, MA6 AK , Sri Ward.ng, SE, MSi : Rahmat Ka*olo, SPd, MPd :

Dtm. R4afui

:

Nila Afniu5stlr" SPd

l otivasi

dan

Pengembangan f\uatitas Pegawai,Penerapn pidana Mati,

Zulia tlanum, SE,lvl.Si : Mntawaqil Bila} Tumar65oa SE

:

Pergaruh Pelaksanaan tayan-an Ainibi-ngn lGtompok, Penitaian Sikap Dalam errolss

Strategi

:

Salz*nto Re4aAi

Jumat Basic Ekonomi ll€rupakan Jurnat ttrniah Ekornmi Vang MeOii*an

filenirgkatkan Keterdmpitan Berbahas; lr.egris, UOava Pembangunan Ekonomi,

:Rulcmini,SErMSi

Shita Tiara, SE MSi,

Ekonorni Fakuttas Ekonomi Universitas Mtlstim Nr6antara (UMN) At Washtiyah

Kepemimpinan, Kajian Hr.{<uman lvlati,

HThamrin Paicpaf,an

:

Attah SWT atas bed€t-|.tya penyunting dapat menghadirkan Jumai thiai easti

Pembetajann, pengaruh

Yahga Siagiau, SE Drs.

%l/.

Athamduliltah kami Kapkan kepda

Dr. Indra Utama, SE, MSt

:

Paap;,aa Re/a4t/

?,1h.

AK

landigma Hukum progresif, ferEarufi Prognm Petatihan dan per6embarganl Pada terbitan kati

ini,

trlisan

Oart beberapa orang dosor dpk leragj dan Yafasan Univ. lr{rstim Nlsantara

(UMN)

Al Washtifah serta Do6en Univ.

9uju.n n tlt' Takengon, Univ. Abutptama Banda Aceh,

TaaTAzla

,M"slim,SPd :N."ruddinNasruo

Medan,

2012

Penyunting.

p{,birr&;t,

FIAKIJLTAS EKOI{OMI (FE) IJniversiias Muslim Nuszurrara (uMN) Al Washliyah /#arcat ?ereddt Jl. S.M. Raja

/

I Redaiat,

Garu II No. 93, pO. BOX t4t8 Medan 20147

Telp (061)

7

967A44

-

7868487 F ax. 7862747

Home p age: http : /./www. umnaw. com E-mail: fakultasekonomi. umnaw@gmail.com Terbit Pertama Kali : Septe mber 2012 Jurnal Ilmiah TRIWULAN

JURNAL ILMI.AH

BASIC EKO Volume $epternber

?O

l3

Isi Menjadi Tanggung Jawab Penulis

UMN

AL WASHTIYAH

FAKULTAS Universitas Musli