Pemilu dan Implikasinya terhadap Masa Depan Integrasi Eropa

PEMILU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASA DEPAN INTEGRASI EROPA (Cetakan II) Gunaryadi, Joko Yochanan, dan Dessy Nataliani

INDOCASE Press ‘s-Gravenhage – Nederland

Copyrights © 2009 by INDOCASE Published in the Netherlands by INDOCASE Press.

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any manner whatsoever without written permission. For information, contact: INDOCASE Press, Bakkersstraat 35, 2513 TJ, ‘s-Gravenhage – Nederland, Tel: +31- Tel: +31-152160340, Email: gunaryadi@indocase.nl, Website: http://indocase.nl.

Sumber grafis kulit: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Europarl_logo.svg

H a l a m a n | ii

PROLOG Ada beberapa fenomena menarik dalam proses demokrasi elektoral dalam kawasan Uni-Eropa (EU)1 sepanjang tahun 2002 dan 2003. Hasil beberapa pemilihan, khususnya pemilu legislatif, memperlihatkan fenomena berayunnya bandul politik dari spektrum kiri atau tengah ke kanan. Perolehan suara Jean-Marie Le Pen dari Front Nasional (FN), misalnya, dalam putaran pertama pemilihan presiden Prancis tanggal 21 April 2002 sangat mengejutkan. Dalam putaran pertama, tokoh ultra-nasionalis Prancis tersebut berhasil meraih 16,86% suara, atau unggul 0,68% daripada politisi sosialis kawakan dan perdana menteri pada waktu itu, Lionel Jospin, atau hanya terpaut sekitar 3% dari perolehan suara Presiden Jaques Chirac dari Rassemblement pour la République (RPR) yang mendapatkan 19,88% suara.

Sementara itu, dalam pemilu legislatif di Belanda tanggal 15 Mei 2002, partai yang dibentuk oleh Pim Fortuyn, 2 Lijst Pim Fortuyn (LPF) berhasil menduduki posisi ketiga setelah Partai Kristen Demokrat (CDA) dan Partai Liberal (VVD). LPF bahkan berhasil menyingkirkan Partai Sosial Demokrat (PvdA) yang sudah lama merasakan asam-garam establishment politik Den Haag.

Hasil-hasil elektoral tadi tidak saja menyentak Prancis dan Belanda tetapi juga EU. Kemenangan Le Pen dan partainya Pim Fortuyn seakan menjustifikasi bahwa orientasi politik di Eropa mulai berpindah ke kanan dan ide-ide populis semakin digemari.

Sebelumnya, kekuatiran Eropa terhadap bangkitnya kekuatan sayap-kanan menjelma jadi aksi boikot ketika Freiheitlichte Partei Österreichs (FPÖ) pimpinan Jörg Haider memperoleh 52 kursi di parlemen Austria dalam pemilu 3 Oktober 1999. Partai ultra-kanan itu hanya perlu 7 kursi untuk menyamai perolehan Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) yang menguasai kursi terbanyak di parlemen. FPÖ tidak saja dianggap ultra-nasionalis tetapi ada juga pihak yang memberinya cap neo-fasis dan bahkan anti-semitis.

Aroma fasis and anti-semitis ini sudah cukup membuat Eropa gusar 1 2

Kami menggunakan singkatan EU; tidak UE. Pim Fortuyn dengan ide-idenya yang ultra-kanan dan populis secara tragis ditembak mati oleh seorang aktivis lingkungan, hanya beberapa hari menjelang pelaksanaan pemilu 2002.

H a l a m a n | iii

akibat trauma historis, politik dan sosio-kultural yang disebabkan oleh rezim despotik dan totaliter dalam Perang Dunia II yaitu Nazisme dan Fasisme di Italia.

Masuknya FPÖ ke dalam formasi pemerintahan koalisi di Austria tanggal 4 Februari 2000 menjadi alasan bagi ke-14 anggota EU lainnya menurunkan tingkat hubungan mereka dengan Austria hingga ke level birokratis. EU tidak bersedia menerima wakil-wakil Austria setingkat menteri untuk datang ke Brussels dan tidak seorang pun duta besar Austria yang dibolehkan bertemu dengan anggota Dewan Menteri dari 14 negara anggota EU. Komisi Eropa (EC) sebagai badan eksekutif EU ikut memperingatkan jika pemerintah Austria melanggar nilai-nilai bersama Eropa, lembaga ini akan memulai proses yang bisa menghilangkan hak voting Austria dalam Dewan EU, yang juga bisa menjadi indikasi awal pendepakan negeri tersebut dari EU. Bahkan Parlemen Eropa (EP) meloloskan resolusi—yang didukung secara mayoritas oleh anggotanya—yang mengutuk dilibatkannya FPÖ ke dalam pemerintahan koalisi di Austria. Walaupun boikot EU terhadap Austria diminta dicabut oleh komisi khusus yang dibentuk EU tanggal 14 September 2000, tetapi komisi tersebut meminta agar komitmen pemerintah Austria untuk membasmi anti-semitisme dan senofobia harus tetap dievaluasi.

Hanya saja, kemenangan Le Pen dan LPF tidak sempat menuai reaksi sekeras yang diberlakukan oleh EU terhadap Austria. Tetapi, gejala menguatnya daya tarik kelompok ultra-kanan tersebut di tengah-tengah massa elektoral di negara-negara tertentu di Eropa tidak saja menimbulkan kekuatiran di kalangan tertentu, tetapi juga mendorong kajian dan analisis lebih dalam untuk mencari penjelasan dan memahami fenomena tersebut.

Pertanyaan awal yang mungkin muncul adalah apakah dan seberapa jauh spektrum dunia politik Eropa beralih ke kanan. Pertanyaan kedua adalah apakah kemenangan FPÖ, Le Pen, LPF dan partai-partai sejenis bisa menjustifikasi tesis tersebut dalam konteks EU. Berikutnya, sejauhmana hasil-hasil elektoral—khususnya parlemen— di Eropa berimplikasi terhadap wacana ‘defisit demokrasi’ yang dianggap sangat dominan dari aspek proses demokrasi dalam integrasi Eropa. Pertanyaan terakhir yang bisa muncul adalah seberapa jauh hasil-hasil elektoral di beberapa negara anggota EU berpengaruh H a l a m a n | iv

terhadap masa depan EU berkaitan dengan integrasi organisasi yang sui generis ini.

Untuk melihat seberapa jauh pergeseran bandul politik Eropa ke kanan diperlukan basis indikatif terhadap spektrum dan karakteristik partai-partai politik Eropa. Karena analisis akan berkaitan dengan ideologi politik maka ada baiknya pembahasan diarahkan pada idoelogi politik secara umum terlebih dahulu.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk politik. Atau dengan kata lain, semua orang adalah ahli politik. Apakah mereka menyadarinya atau tidak, mereka menggunakan ide atau konsep politik ketika mengutarakan pendapat atau menyampaikan buah pikiran mereka.3 Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan kata-kata seperti ‘kebebasan’, ‘kejujuran’, ‘kesetaraan’, ‘keadilan’, dan ‘hak’. Begitu pula istilah-istilah seperti ‘konservatif’, ‘liberal’, ‘sosialis’, ‘komunis’, dan ‘fasis’ sering digunakan orang untuk menjelaskan pendapat mereka atau menilai preferensi politik orang lain.

Tidak semua ahli politik memandang ideologi sebagai suatu hal yang penting. Jika politik dianggap sebagai usaha tanpa ‘tedeng alingaling’ untuk meraih kekuasaan, maka ide politik bisa diasosiasikan sebagai propaganda, penyusunan kata-kata dan slogan yang dirancang untuk meraih suara pemilih atau dukungan rakyat. Dengan demikian ide politik atau ideologi secara sederhana adalah ‘tabir jendela’ yang digunakan untuk menyembunyikan realita dunia politik yang lebih dalam. Ahli politik yang berhaluan behaviouralisme—cabang dari ilmu psikologi yang dinisbatkan kepada John B. Watson (1978-1958) dan B.F. Skinner (1904-1990)—biasanya mendukung definisi ini. Menurut mereka, manusia tidak tidak lebih daripada sebuah mesin biologis yang beraksi (atau tepatnya, bereaksi) terhadap ransangan eksternal.

Penganut Marxisme garis keras berpendapat bahwa ide politik hanya bisa dipahami dengan perspektif ekonomi dan kelas-kelas orang yang menggunakannya. Sedangkan penganut Marxisme orthodoks biasanya menganalisis wacana politik menurut kelas sosial 3

Lihat: A. Heywood (1998). Political Ideologies: An Introduction (Edisi Kedua).

Hampshire: Palgrave, hal. 1.

Halaman | v

dan memperlakukan ideologi politik tidak lebih daripada ekspresi kepentingan kelas tertentu.

Argumen lain mengatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh ide dan pemikiran para ekonom atau filosof politik.4 Sementara itu, ada pula mazhab politik yang melihat bahwa dunia ini dikuasai oleh para ‘akademisi tanggung’. Pemahaman ini ditunjang oleh kenyataan misalnya kapitalisme modern dikembangkan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith (1723-1790) dan David Richardo (1772-1823), Komunis Soviet sangat dipengaruhi oleh karya-karya Karl Marx dan V.I. Lenin, serta sejarah Nazi Jerman tidak bisa dilepaskan dari doktrindoktrin yang dikembangkan oleh Adolf Hitler dalam karyanya: ‘Mein Kampf’.

Pertanyaan sekarang adalah: Apa itu ideologi? Menurut David McLellan (1986), ideologi adalah konsep yang sulit diraba dan paling terselubung dari keseluruhan ilmu-ilmu sosial. 5 Makna-makna ideologi antara lain: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4

5

Sebuah sistem keyakinan politik Perangkat ide-ide politik yang berorientasi pada tindakan Ide-ide kelas penguasa Pandangan-dunia (world-view atau Weltanschauung) kelas sosial atau kelompok sosial tertentu Ide-ide politik yang merefleksikan atau mengartikulasikan kepentingan kelas atau kelompok sosial tertentu Ide-ide yang mempropagandakan kesadaran palsu antar orang-orang yang diperas dan ditindas Ide-ide yang menempatkan seseorang pada konteks sosial dan menumbuhkan perasaan bahwa dirinya milik kolektif Perangkat resmi ide-ide yang digunakan untuk melegitimasi sistem politik atau rezim Sebuah doktrin politik totalitas yang memonopoli kebenaran Perangkat ide-ide politik yang abstrak dan sistematis

Lebih lanjut, lihat: J.M. Keynes (1963). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan, hal. 383.

Lihat: D. McLellan (1986). Ideology. Milton Keynes: Open University Press, hal. 1.

H a l a m a n | vi

Dari perspektif historis, kata ideologi dikembangkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) dalam masa revolusi Prancis. Istilah ini digunakan pertama kali tahun 1796. Menurut Tracy idélogie merujuk pada suatu ‘ilmu ide-ide’ atau secara harfiahnya idea-ology.

Pemikiran tentang ideologi politik pertama kali muncul dalam karya-karya Karl Marx, yang berpendapat bahwa, pertama ideologi itu adalah khayalan dan mistifikasi untuk menyembunyikan pandangan yang palsu atau keliru terhadap dunia, yang menurut Engels (mitra dan sahabat Karl Marx) sebagai ‘false consciousness’. Kedua, ideologi berkaitan dengan sistem kelas. Ketiga, ideologi merupakan manifestasi dari kekuasaan. Keempat, ideologi dianggap sebagai fenomena sementara.

Konsep non-Marxis tentang ideologi pertama dikembangkan oleh Karl Maanheim (1893-1947) yang menggambarkan ideologi sebagai sistem pemikiran yang berguna dalam mempertahankan orde sosial tertentu. Dengan demikian, ideologi lebih cenderung mengartikulasikan kepentingan kelompok yang dominan atau berkuasa dalam sistem tersebut.6 Mannheim membagi ideologi ke dalam 2 kelompok yaitu ‘tertentu’ dan ‘total’. Yang termasuk ke dalam ideologi ‘tertentu’ adalah ide atau keyakinan individu, kelompok atau partai tertentu. Sedangkan ideologi ‘total’ mencakup pemahaman-dunia (Weltanschauung) dari suatu kelas sosial, masyarakat atau zaman tertentu. Dengan pemahaman tersebut, Marxisme dan kapitalisme liberal termasuk ke dalam kategori ini.

Sementara itu, ada juga ahli yang berargumentasi bahwa ideologi adalah sebuah sistem pemikiran ‘yang tertutup’, yang memonopoli kebenaran, menolak bertoleransi terhadap ide-ide yang berlawanan atau bersaingan. Dengan pemahaman ini, ideologi adalah ‘agama yang sekuler’. Yang menjadi contoh dalam pemahaman ini adalah komunisme dan fasisme.7 Pemikir yang berhaluan konservatif kurang menghargai ideologi karena mereka tidak percaya pada prinsip-prinsip dan filsafat abstrak 6 7

Mannheim, K. (1960). Ideology and Utopia. London: Routledge and Kegan Paul.

Talmon, J.L. (1952). The Origins of Totalitarian Democracies. London: Seecker & Warburg, dan Crick, B. (1962). A Defence of Politics, Harmondsworth: Penguin.

H a l a m a n | vii

yang muncul sebagai akibat dari sikap mereka yang skeptis terhadap rasionalisme dan kemajuan. Oleh karena itu, mereka menganggap ideologi sebagai sistem pemikiran yang abstrak, dan perangkat ideide tersebut bertujuan menyederhanakan dan cenderung merusak realita sosial karena mereka mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dipahami.8 Dalam konteks ini, ideologi disamakan dengan dogmatisme, yaitu keyakinan doktrinal yang mapan yang terpisah dari kompleksitas dunia nyata. Oleh karena itu, golongan konservatif menolak gagasan politik ideologis yang mendasarkan usahanya— dalam menata kembali dunia ini—pada prinsip-prinsip yang abstrak atau teori-teori yang sudah mapan.

Martin Seliger (1976) mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat ide-ide yang digunakan manusia untuk menempatkan, menjelaskan dan mendefinisikan tujuan dan metode aksi sosial yang terorganisir, apakah aksi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperbaiki, mencabut, atau membangun kembali suatu ide sosial tertentu. 9 Dengan pemahaman ini, ideologi bukanlah suatu hal yang baik atau buruk, benar atau salah, terbuka atau tertutup, membebaskan atau menindas; ia bisa saja terkandung dalam semua konsep yang disebutkan tadi. Sementara itu, Heywood (1998) mendefinisikan ideologi sebagai: “...kurang lebih sebuah perangkat ide-ide yang harmonis yang menjadi dasar bagi aksi politik yang terorganisir, apakah ini dimaksud untuk memelihara, memodifikasi atau menggulingkan kekuatan politik yang ada. Oleh karena itu, semua ideologi: (a) memberikan justifikasi terhadap orde yang berkuasa berupa ‘world-view’, (b) memberikan model tentang apa yang diinginkan di masa depan, yaitu sebuah visi ‘masyarakat yang baik’, dan (c) ikhtisar bagaimana efek yang bisa atau seharusnya ditimbulkan oleh suatu perubahan politik.”10

8

9 10

Oakeshott, M. (1981). Rationalism in Politics and Other Essays, New York: Routledge Chapman & Hall.

Seliger, M. (1976). Politics and Ideology, London: Allen & Unwin, hal. 14.

Heywood (1998), op.cit., hal. 21.

H a l a m a n | viii

Sementara itu, dari perspektif ideologis kita melihat adanya spektrum politik kanan dan kiri. Spektrum politik kanan atau kiri berakar pada Revolusi Prancis, yang didasarkan pada susunan tempat duduk berbagai golongan dalam pertemuan-pertemuan awal Estates General tahun 1787. Para aristokrat yang mendukung raja duduk di sebelah kanan raja, sedangkan anggota Estates Ketiga duduk di sebelah kiri.

Sistem ini dilanjutkan dalam penyusunan kursi di National AssemblĂŠe Prancis. Dengan demikian, istilah ‘kanan’ segera dipahami sebagai reaksioner atau monarkis, dan ‘kiri’ dianggap revolusioner atau berpihak pada egaliterisme.

Tetapi dalam sistem politik modern yang semakin kompleks, klasifikasi sederhana ini cenderung kurang tepat lagi. Oleh karena itu dirumuskan beberapa model untuk memilah spektrum politik berdasarkan ideologi masing-amsing. Diantaranya adalah spektrum linear, spektrum tapal kuda, dan spektrum dua-dimensi.

Spektrum linear sangat lazim digunakan untuk merefleksikan berbagai nilai politik yang berbeda atau membandingkan beragam pemikiran tentang kebijakan ekonomi. Yang berada di sebelah kiri dianggap berkomitmen pada kesetaraan dan optimis untuk mencapainya. Sedangkan yang berada di sebelah kanan menolak kesetaraan, memang tidak menginginkan kesetaraan, atau berpandangan bahwa itu suatu kemustahilan.

Spektrum Linear

Komunisme

Sosialisme

Liberalisme

Konservatisme

Fasisme

Sumber: Heywood, A. (1998:17)

Kelemahan model ini ialah: mereduksi politik pada dimensi tunggal di mana pandangan-pandangan politik hanya diklasifikasikan pada satu kriteria yaitu sikap manusia terhadap perubahan, kesetaraan atau filsafat ekonomi. Dengan demikian, kalau menggunakan spektrum linear ini, cara pandang terhadap aspek-aspek lain seperti otoritas, demokrasi, kebebasan, jender, historis, hakikat manusia, agama, dll. bisa terabaikan.

H a l a m a n | ix

Sedangkan menurut model tapal kuda, rezim komunis dan fasis mengembangkan pola perubahan yang represif dan otoriter, atau sering digambarkan sebagai penguasa ‘totaliter’. Dalam spektrum ini, ujung-ujung yang ekstrim di kiri dan kanan saling mendekat sekaligus menjauh dari ‘demokrasi’ yaitu liberalisme, sosialisme dan konservatisme.

Spektrum Tapal Kuda

Komunisme

Fasisme

Konservatisme

Sosialisme Liberalisme Sumber: Heywood, A. (1998:18)

Kritik untuk model ini adalah menyamakan komunisme dengan fasisme lebih mudah pada tataran teoritis daripada realitas. Kedua, spektrum ini boleh jadi muncul sebagai bias dari ideologi Perang Dingin dengan mengasosiasikan komunisme dengan fasisme.

Berikutnya adalah spektrum dua-dimensi. Model ini awalnya dikembangkan oleh Hans Eysenck (1964).11 Garis horizontal digunakan untuk memisahkan antara kanan dan kiri, dan garis vertikal

11

Dari: H. Eysenck (1964). Sense and Nonsense in Psychology, Harmondsworth: Penguin.

Halaman | x

digunakan untuk mengukur sikap politik antara ‘garis keras’ atau ‘otoriter’ dan ‘garis lunak’ atau ‘demokratis’.

Spektrum Dua-Dimensi • Stalinisme

• Otoriter • Kanan-Baru

Kiri

Kanan • Sosial-Demokrasi

• Kaptalisme-Anarkis • Kebebasan

Sumber: Eysenck, H. (1964)

Kelemahan dari spektrum ini adalah kecenderungannya menyederhanakan atau meminimalisir perangkat-perangkat gagasan politik yang sangat kompleks.

Kemudian, bagaimana sikap berbagai penganut ideologi terhadap ideologi itu sendiri? 12 Kaum liberal menilai ideologi—khususnya dalam era Perang Dingin—sebagai sistem keyakinan yang kokoh yang menuntut monopoli terhadap kebenaran—yang agar ilmiah— seringkali diterapkan melalui tuntutan yang palsu. Oleh karena itu, menurut mereka, pada ideologi melekat sifat represif atau bahkan totaliter. Contoh utamanya, menurut kaum liberal, adalah ideologi komunis dan fasis.

Kelompok konservatif secara tradisional menganggap ideologi sebagai manifestasi dari arogansi rasionalisme. Ideologi merupakan sistem pemikiran yang rumit dan berbahaya atau tidak handal karena, dipisahkan dari realita, ideologi ini membangun prinsipprinsip dan tujuan yang mengarah pada penindasan atau mustahil dicapai. Dengan pandangan seperti ini, sosialisme dan liberalisme bersifat sangat ideologis.

12

Perspektif masing-masing aliran ini dikutip dari A. Heywood (1998), op.cit., hal. 15.

H a l a m a n | xi

Penganut sosialisme yang mengikuti Karl Marx memandang ideologi sebagai seperangkat ide yang menyembunyikan kontradiksi yang terjadi di kelas-kelas masyarakat dalam rangka memajukan kesadaran palsu dan kepasifan politik diantara kelas-kelas proletar.

Menurut kaum sosialis, liberalisme adalah contoh klasik ideologi kelas-berkuasa. Akhir-akhir ini kaum Marxis mengambil konsep ideologi yang netral, memandangnya sebagai ide yang khas dari semua kelas, termasuk kelas pekerja atau proletar.

Sedangkan orang-orang fasis biasanya meremehkan ideologi dan menganggapnya sebagai sesuatu yang terlalu sistematis, kering dan merupakan bentuk intelektualisme dari pemahaman politik yang semata-mata berdasarkan akal dan mengabaikan rasa dan kemauan.

Para penganut Nazi lebih senang menyebut ide mereka sebagai Weltanschauung atau ‘pandangan-dunia’, yang tidak merupakan sebuah filosofi yang sistematis.

Sementara itu, para ekologis cenderung memandang semua doktrin politik konvensional merupakan bagian dari sebuah superideology dari industrialisme. Dengan demikian, ideologi dicemari oleh keterkaitannya dengan arogansi humanisme dan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan (growth-oriented). Mereka menempatkan liberalisme dan sosialisme sebagai contoh yang konkrit.

Pada tataran Eropa dan EU, berdasarkan oritentasi dan warna ideologis politiknya, secara umum W. Nordsieck (2002)13 mengklasifikasikan partai-partai politik ke dalam beberapa kategori: (1). Partai yang berhaluan ‘sosial-demokrat’, adalah partai kiri yang berideologi sosialis. Partai ini secara tradisional memiliki ikatan yang cukup kuat dengan serikat-serikat pekerja, mengikuti nilai-nilai sosialis moderat dan demokratis serta ideologi sosial-pasar; (2). Partai ‘sayap-kiri sosialis’ pada umumnya menganut nilai-nilai yang sama dengan sosial-demokrat, tetapi cenderung lebih radikal; (3). Partai ‘KristenDemokrat’ adalah partai yang berhaluan kanan-tengah dan biasanya berdasarkan pada nilai-nilai Kristiani. Partai yang berhaluan KristenDemokrat ini menggabungkan nilai-nilai Kristiani, demokrasi, dan tradisional dengan ideologi pasar yang moderat; (4). Partai berhaluan 13

Dari: W. Nordsieck (2002). ‘Parties and Elections in Europe’, pada: http://www.parties-and-elections.de.

H a l a m a n | xii

‘konservatif’ juga menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan ideologi pasar-bebas, tetapi mereka tidak berdasarkan pada nilai-nilai Kristiani tertentu. Mereka lebih merupakan sayap-kanan daripada partai yang berideologi Kristen-Demokrat; (5). Partai ‘liberal’ biasanya berdasarkan pada tradisi liberalisme politik yang berkembang di abad ke-19. Mereka menganut nilai-nilai liberal seperti kebebasan dan demokrasi yang dikombinasikan dengan ideologi pasar-bebas; (6). Partai ‘tengah’ pada umumnya cenderung berada di tengah garis politik yang tidak memperjuangkan nilai-nilai liberal secara resmi; (7). Partai berideologi ‘hijau’ terdiri dari partai-partai yang berdasarkan pada nilai-nilai perdamaian, feminisme, pelestarian lingkungan, demokrasi radikal dan keadilan sosial; (8). Partai radikal berhaluan ‘sayap-kiri komunis’ terdiri dari partai yang secara ketat menganut ideologi marxis-leninisme; (9). Partai ‘nasionalis’ merujuk kepada partai-partai yang berhaluan nasionalis-ekstrim, senofobis, populis dan otoriter; dan (10). Kategori yang lain mencakup partai yang berideologi etnis, agraris, regionalis atau bahkan separatis.

Menurut karakteristik ideologis di atas, FPÖ, Le Pen dan LPF bisa dikategorikan ke dalam ranah sayap-kanan atau ultra-kanan, populis, atau bahkan ekstrim kanan dalam spektrum politik Eropa.

Namun lagi-lagi yang jadi persoalan adalah apakah kemenangan kelompok ultra-kanan di Austria, Prancis dan Belanda tersebut signifikan dijadikan indikator bahwa aspirasi elektorat Eropa bergeser ke kanan. Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa diberikan secara kuantitatif dan kualitatif.

Secara kuantitatif, perlu dikaji hasil-hasil pemilu yang dilaksanakan di seluruh negara EU dalam kurun tertentu. Dalam perspektif ini kita akan bergelut dengan angka-angka dan persentase. Karena aspek kuantitatif ini yang sangat dominan dalam konteks demokrasi elektoral, maka tabulasi dari hasil kajian kuantitatif akan bisa dianggap layak menjawab pertanyaan di atas secara valid dan dapat dihandalkan.

Secara kualitatif, kajian bisa diarahkan pada platform partaipartai politik yang memenangkan pemilu hasil dari kajian kuantitatif tadi. Salah satu asumsinya ialah ada kemungkinan partai politik yang secara tradisional berhaluan kiri atau tengah atau kanan-tengah tetapi justru mengkampanyekan isu-isu yang berbau kanan seperti H a l a m a n | xiii

pembatasan imigrasi, ‘diskriminasi’ dan anti terhadap pendatang, asimilasi dan akulturisasi dalam kebijakan integrasi, dll.

Disamping itu, sebelum menjelaskan approach untuk menganalisis implikasi hasil-hasil elektoral di beberapa negara Eropa yang relevan terhadap defisit demokrasi dalam EU, ada beberapa prinsip demokrasi elektoral yang mesti dipahami. Menurut P. Santolaya dan D. Iñiguez (1997), demokrasi bisa berjalan karena adanya proses elektoral untuk menentukan siapa yang dapat dipercaya menjalankan pemerintahan.14 Keterwakilan tersebut memungkinkan setiap warga negara berhak mengintervensi keputusan-keputusan politik melalui wakil-wakil mereka yang dipilih secara langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia. Dengan pemahaman ini kita tidak bisa terlepas dari prinsip ‘one person, one vote’; yang dihitung adalah kuantitas, bukan kualitas pemilih. Dalam konteks elektoral seperti ini, suara seorang tukang becak akan sama dengan suara seorang profesor, atau suara seorang konglomerat kaya-raya akan sama dengan suara seorang marhen yang proletar, atau suara seorang yang ikut-ikutan mencoblos akan sama dengan suara seorang aktivis yang memilih partai tertentu sepenuh keyakinan politiknya dalam suatu pemilu.

Terlepas dari sistem politik yang berlaku di suatu negara— apakah presidensil atau parlementer—wakil-wakil yang terpilih diamanahkan untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif berdasarkan kontrol yang ditetapkan dalam konstitusi, dan mengawasi terjaminnya manifestasi hak-hak fundamental warga negara dan kebebasan publik. Artinya, pemilu merupakan proses yang integral dan niscaya dalam sebuah sistem demokrasi.

Dalam demokrasi elektoral menurut perspektif integrasi EU, secara garis besar ada 2 pemilu yang sangat penting. Pertama, pemilu legislatif nasional di masing-masing negara. Kedua, pemilu Parlemen Eropa.15 Meskipun tidak berkaitan secara langsung dan tidak otoma14

15

Dari: ‘Principles of Electoral Democracy’, oleh P. Santolaya dan D. Iñiguez, International Institute for Democracy and Elections Assistance, 12 Desember 1997.

Sebenarnya ada jalur ketiga dalam demokrasi elektoral di EU yaitu pemilihan presiden. Tetapi tidak semua negara anggota EU yang memilih presiden secara langsung dan sebagian besar menerapkan sistem parlementer, disamping jabatan presiden di banyak negara anggota cenderung simbolik, sehingga isu pemilu presiden tersebut kurang relevan dengan studi ini.

H a l a m a n | xiv

tis mempengaruhi satu sama lain, keduanya mencerminkan dan berperan penting dalam menentukan arah kebijakan publik sekaligus masa depan EU. Dengan kata lain, proses dan hasil elektoral ini sangat krusial dalam menentukan proses integrasi EU—baik dalam makna deepening yaitu penguatan institusional maupun widening berupa penambahan anggota EU. Dari perspektif demokrasi, integrasi tersebut tersandung dengan isu-isu seberapa demokratiskah EU. Ini sebenarnya sebuah realitas yang ironis mengingat EU sebagai kekuatan dominan dalam politik internasional yang mempromosikan demokratisasi ke seluruh penjuru dunia, dirinya sendiri ternyata masih berjuang untuk lepas dari wacana defisit demokrasi.

Pada dasarnya konsep defisit demokrasi lahir dari argumentasi bahwa EU mengalami defisiensi proses demokrasi yang wajar dan jauh dari warganya karena pola operasional dalam EU sangat luas dan kompleks.16 Hal itu dikarenakan kerangka institusi EU didominasi oleh kombinasi legislatif dan eksekutif (Dewan Menteri EU), dan institusi yang memiliki legitimasi demokratis yang lemah— meskipun anggotanya diangkat oleh negara anggota EU dengan persetujuan dan akuntabel kepada EP—yaitu Komisi Eropa. Dalam konteks ini, defisit demokrasi muncul karena berpindahnya sebagian besar proses pengambilan-keputusan dari parlemen nasional ke Brussels. Di ibukota EU itu mayoritas keputusan dan kebijakan dibuat oleh para pejabat dalam ruang-tertutup dan legislasi yang dibuat berdasarkan kesepakatan negara anggota. Oleh karena itu, dapat dikatakan mustahil bagi sebuah negara anggota untuk membuat atau mengubah sebuah produk hukum EU. Artinya, dalam pemilu warga negara memilih tetapi tidak ada jaminan terhadap apa yang mereka harapkan pada tingkat nasional tadi akan menjadi kenyataan pada tingkat EU. Dengan demikian, suara dan pengaruh warga negara mengalami devaluasi pada level EU. Berlakunya Traktat Amsterdam per 1 Mei 1999 memperlihatkan adanya kemauan dan usaha yang serius untuk mengatasi defisit de16

Dari D@dalos yang dikelola oleh Agora-Wissen Stuttgart (Partnership for the Exchange of Information Using New Media and Political Education), lebih lanjut lihat: http://www.dadalos-europe.org/int.

H a l a m a n | xv

mokrasi tersebut dan lebih mendekatkan warga EU dalam proses pembuatan-kebijakan EU. Hal ini didukung dengan pasal-pasal yang mengatur perluasan otoritas EP—satu-satunya organ EU yang anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara—dalam penyusunan-kebijakan. EP memiliki hak untuk memutuskan kebijakan yang pada prinsipnya dalam seluruh bidang legislasi secara bersama dengan Dewan Menteri EU. Bidang-bidang yang bisa diputuskan bersama antara EP dengan Dewan Menteri EU antara lain antara lain dalam kebijakan sosial, kesetaraan kesempatan, transportasi, Dana Struktural, dan lingkungan. Selain itu, sejak 1999 EP memiliki hak untuk menerima atau menolak calon Presiden Komisi Eropa.

Bahwa defisit demokrasi itu eksis dalam EU diakui baik oleh kalangan federalis17 maupun Euro-skeptis.18 Tetapi mereka berseberangan pendapat dalam strategi bagaimana mengatasinya.19 Kelompok federalis menginginkan penghapusan defisit demokrasi dengan membangun sebuah demokrasi parlementer EU yang murni seba17

18

19

Mayoritas dari Euro-federalis mencita-citakan EP seperti DPR (House of Representatives) di Amerika Serikat, di mana warga negara dari seluruh negara bagian terwakili menurut jumlah populasinya. Sedangkan Dewan Menteri akan berfungsi seperti Senat di AS, di mana masing-masing negara bagian terwakili dalam jumlah yang sama karena di AS seluruh negara bagian dianggap setara. Pemikiran kelompok federalis ini berdasarkan bahwa warga negara EU dianggap memiliki semangat sebagai komunitas yang setara dengan semangat kebersamaan pada tingkat nasional masing-masing. Dengan demikian, mereka meyakini bahwa EU bisa memiliki sebuah sistem demokrasi seperti di AS, Jerman atau demokrasi di negara-negara lainnya sepanjang EU memiliki institusi pemerintahan yang sama dengan negara-negara tadi. Sebaliknya, para kritisi Euro-federalisme menolak argumen ini dengan alasan bahwa warga EU tidak akan bisa menjadi entitas sebagaimana komunitas di sebuah negara.

Menurut mereka, walaupun eksis organ-organ yang sama dengan konstruksi pemerintahan di suatu negara-bangsa (nation state), tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah defisit demokrasi di EU. Warga negara—menurut mereka—akan mengutamakan loyalitas mereka sebagai warga negara atau bangsanya sendiri, bukan kepada EU. Euro-skeptis adalah individu, kelompok atau organisasi yang skeptis terhadap proses integrasi EU yang mereka anggap terlalu mengikat dan sentripetalistik.

Mereka kuatir integrasi EU yang sedemikian itu bisa merusak tatanan demokrasi nasional atau mengurangi hak-hak mereka sebagai sebuah negarabangsa.

Dari EUABC, pada: http://www.euabc.com.

H a l a m a n | xvi

gaimana parlemen nasional dan seluruh produk hukum dan undangundang dibuat oleh parlemen EU tersebut; bukan oleh wakil-wakil pemerintah dalam Dewan Menteri EU. Sedangkan kelompok Euroskeptis dan Euro-realis menginginkan agar EU dikontrol oleh para pemilih (elektorat) dan parlemen nasional di masing-masing negara anggota dan Komisi Eropa diubah menjadi sekretariat bersama dari parlemen-parlemen nasional tadi yang masing-masing memiliki wakil di sekretariat tersebut.

Namun ada opini yang sedikit berbeda yang berkembang seputar defisit demokrasi ini. Argumentasi yang dilontarkan berupa negasi terhadap realitas defisit demokrasi ini juga cukup kuat. Ambil saja, misalnya, Andrew Moravcsik (2003) yang berpendapat bahwa adalah keliru menganggap EU sebagai sebuah ‘superstate’ atau sebuah ‘rezim despotik’ yang berada di luar jangkauan kontrol demokratis sebagaimana yang sering dituding oleh kebanyakan Euro-skeptis.20 Menurut Moravcsik, EU bisa operasional justru karena organisasi itu menerapkan ‘pemerintahan yang terkontrol’. EU tidak memiliki pemimpin sebagaimana pemimpin nasional sebuah negara-bangsa, dibatasi oleh pemerintahan masing-masing negara anggota, dan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan masalah pajak atau pemaksaan, dll. Dalam pembuatan legislasi dalam EU memerlukan dukungan suara mayoritas, pemerintahan pada negara-negara anggota dipilih secara demokratis, yang pada gilirannya mendorong dunia politik dalam EU menjadi semakin transparan, lebih bersih dari korupsi, dan lebih mewakili aspirasi Eropa dibandingkan kepentingan masing-masing negara anggota yang kadangkala tidak sinergis.

Segelintir bidang yang proses pengambilan-keputusannya murni diserahkan kepada pejabat EU seperti penyempurnaan traktat EU, bank sentral, negosiasi perdagangan multilateral, dan penerapan undangundang anti-trust memang sebagian besar terlepas dari kontrol demokratis pada tingkat negara-negara anggota, tetapi itu semata-mata dimaksudkan agar pemerintahan EU bisa berjalan secara lancar dan berfungsi secara wajar.

20

Lihat A. Moravcsik (2003). ‘The Myth of the Democratic Deficit in Europe’, dalam: J.H.H. Weiler, I. Begg dan J. Peterson (2003). Integration in an Expanding European Union: Reassessing the Fundamentals. Oxford: Blackwell Publishing.

H a l a m a n | xvii

Sedikit antagonis tetapi cenderung parallel dengan pandangan Moravcsik, Neill Nugent (2003) 21 menilai bahwa defisit demokrasi adalah sebuah realita yang bisa ditelusuri dari hakikat bagaimana kekuatan nasional—artinya warga negara dalam tatanan demokrasi— bisa memainkan pengaruh dan kontrolnya terhadap proses yang terjadi di EU. Dengan kata lain, Nugent tidak mengenyampingkan eksistensi defisit demokrasi semacam itu dan mengemukakan jalurjalur yang lazim digunakan oleh warga negara untuk mempengaruhi dan mengontrol kebijakan di tingkat EU. Jalur tersebut—meskipun derajatnya bisa berbeda-beda dari satu negara ke negara anggota yang lain—menurut Nugent mencakup: jalur pemerintah (eksekutif), parlemen nasional, peradilan nasional, pemerintahan regional, pandangan warga negara, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan. Supaya relevan dengan konteks demokrasi elektoral, maka jalurjalur yang diklasifikasi oleh Nugent ini bisa diperas sehingga menjadi jalur pemerintah, parlemen nasional, pandangan warga negara, partai politik, dan kelompok kepentingan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah dari masing-masing negara anggota memainkan peran yang paling penting dalam EU. Karena pemerintah negara anggota memiliki kekuatan penuh dalam mempengaruhi Komisi Eropa dan Dewan Menteri EU, dua organ yang sangat menentukan dalam pembuatan-kebijakan EU. Pada level ini, pemerintah terbentuk dari hasil pemilu legislatif di negaranegara anggota. Kemudian pemerintah menentukan dan mengutus wakil-wakil mereka ke dalam sidang-sidang Komisi Eropa atau Dewan Menteri Eropa sehingga memperpanjang kontrol elektorat pada tingkat nasional dan hal ini cenderung menimbulkan devaluasi kontrol langsung warga negara.

Pengaruh parlemen nasional lebih lemah dibandingkan pemerintah dalam konteks kontrol dan pengaruh di tingkat EU. Benar bahwa melalui pemilu legislatif warga negara memilih wakil-wakilnya di parlemen nasional dan pemerintah yang terbentuk biasanya merefleksikan kekuatan politik di parlemen, tetapi kontrol langsung parlemen tetap terbatas. Hal ini, pertama, disebabkan oleh ketiadaan ke21

Lihat N. Nugent (2003). The Government and Politics of the European Union, Edisi ke-5, Hampshire: Palgrave MacMillan, hal. 442-459.

H a l a m a n | xviii

kuatan formal parlemen nasional negara-negara anggota dalam nomenklatur traktat EU sehingga pemerintah bisa menentukan bidangbidang apa saja, atau tidak semua bidang kebijakan yang perlu mendapat restu parlemen nasional. Seluruh pemerintah negara-negara anggota akan bermusyawarah dengan parlemen nasional masingmasing menyangkut urusan-urusan yang fundamental kalau traktat mensyaratkan ratifikasi sesuai dengan ‘persyaratan konstitusional masing-masing’ misalnya dalam kasus perluasan EU, amandemen traktat EU, dan anggaran. Kedua, pemerintah nasional menganggap sebagian besar produk legislasi EU bersifat ‘administratif’ sehingga berada di luar ranah kompetensi parlemen nasional. Kemudian, sebagian besar legislasi EU sangat teknis sehingga anggota parlemen yang hanya memiliki kemampuan ‘rata-rata’ akan sulit untuk memahaminya, dan banyak dari produk legislasi sudah dibahas pada tahap yang sudah sangat lanjut di Dewan Menteri EU sebelum dikonsultasikan dengan parlemen nasional sehingga peluang parlemen untuk mempengaruhinya sudah sangat kecil. Terakhir, sistem ‘voting mayoritas bersyarat’ (qualified majority voting atau QMV)22 yang berlaku dalam pengambilan-keputusan di Dewan Menteri berimplikasi bahwa parlemen sebuah negara anggota yang sudah kalah dalam QMV di Dewan Menteri Eropa tidak memiliki wewenang untuk meminta pertanggung-jawaban menteri atau pejabat yang membuat keputusan di Dewan Menteri tadi.

22

QMV merupakan prosedur pengambilan-keputusan yang paling lazim di Dewan Menteri EU. Diperkenalkan sejak Traktat Amsterdam (1999), QMV memang untuk menjaga keseimbangan bobot voting antara negara anggota yang berpopulasi besar dan kecil karena dengan sistem ini bobot suara negara anggota dikonversikan sesuai dengan jumlah penduduk. Saat ini, sebuah keputusan bisa diambil apabila 223 dari 321 suara menyatakan setuju. Tahun 2007 nanti—ketika EU diasumsikan beranggotakan 27 negara—keputusan bisa diambil jika 258 dari 345 suara setuju. Dalam draf Konstitusi EU yang baru, sebuah sistem voting akan diperkenalkan yaitu sistem mayoritas-ganda. Artinya, sebuah keputusan baru bisa diambil jika 55% dari jumlah negara anggota dan mewakili 65% populasi EU menyatakan setuju. Untuk mengimplementasikan sebuah keputusan EU, setidaknya diperlukan dukungan 15 negara anggota. Untuk memblok sebuah keputusan diperlukan minimal 4 negara anggota yang tidak setuju. Selain QMV—yang sering digunakan dalam isu-isu sensitif seperti kebijakan bersama luar negeri dan keamanan, pajak, dll.—prosedur pengambilan keputusan yang berlaku di Dewan Menteri EU adalah secara aklamasi.

H a l a m a n | xix

Dalam aspek pandangan warga negara, kontrol yang bisa dimainkan adalah melalui referendum terhadap sebuah kebijakan kalau disyaratkan oleh konstitusi masing-masing negara, atau melalui pemilu EP dan pemilu parlemen nasional, opini publik, serta partai politik.

Kekuatan suara rakyat melalui referendum sudah terbukti sangat mempengaruhi masa depan integrasi EU. Referendum terhadap Traktat Maastricht di Denmark dan Prancis tahun 1992, dan terhadap Traktat Nice di Irlandia tahun 2001 ternyata bisa memperlambat laju proses integrasi.

Keterlibatan dan kontrol warga negara juga diperlihatkan dalam pemilu Parlemen Eropa. Berbeda dari referendum yang bersifat kasus per kasus pemilu EP berlangsung periodik dan rakyat memilih secara langsung. Oleh karena itu, ada harapan bahwa proses pemilu Parlemen Eropa itu bisa memberikan landasan demokratis terhadap EU. Tetapi melihat rendahnya tingkat partisipasi (turnout) pemilu Parlemen Eropa dari tahun ke tahun malah menimbulkan pertanyaan seberapa jauh proses keterlibatan langsung tersebut memberikan legitimasi demokratis kepada EU itu sendiri.

Diakui bahwa melalui pemilu nasional, pada prinsipnya rakyat memiliki pengaruh dan kontrol terhadap proses politik di EU. Pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu tersebut akan menunjukkan wakil-wakil mereka di Dewan EU dan Dewan Menteri EU. Tetapi dalam proses semacam ini kontrolnya bersifat tidak langsung karena yang dipilih dalam pemilu adalah anggota legislatif; bukan pejabat eksekutif.

Opini publik sebenarnya juga merupakan kontrol terhadap proses politik di tingkat EU. Meskipun kontrol tersebut bersifat relatif dan tidak langsung, opini publik setidaknya bisa menjadi kerangka dan ruang di mana pemerintah masing-masing negara anggota bisa bergerak dalam Dewan Menteri EU. Tidak bisa dihindari bahwa kontrol dan keterlibatan warga negara dalam proses politik EU bisa dioptimalkan melalui partai politik. Partai politik biasanya beraspirasi untuk duduk dalam kekuasaan yang dalam paradigma demokrasi liberal partai politik harus berbasis pada dukungan rakyat. Dengan demikian, kesinambungan dukungan tersebut sangat tergantung pada sejauhmana mereka mampu menjadi peyambung lidah rakyat, memenuhi harapan dan H a l a m a n | xx

kebutuhan mereka, menghimpun kepentingan dan opini nasional.

Partai politik tidak saja berfungsi sebagai ‘cermin’ dari dari keinginan publik tetapi juga memiliki energi yang bisa mengarahkan masyarakat melalui mobilisasi dukungan menurut preferensi ideologis atau kebijakan tertentu. Jadi, partai politik yang baik adalah partai yang mampu menyeimbangkan fungsinya sebagai ‘cermin’ aspirasi publik dan kemampuannya mengarahkan masyarakat.

Dalam tataran EU, partai politik bisa memberikan input langsung terhadap proses politik. Hal itu berupa pasokan ideologis yang bisa mempengaruhi prioritas, menentukan dan membentuk sikap negara anggota dalam Dewan Menteri terhadap isu-isu tertentu.

Bahkan partai oposisi di tingkat nasional bisa mempengaruhi sikap resmi pemerintah di tingkat EU karena pemerintah kurang suka dituduh lemah atau kurang mampu memperjuangkan kepentingan nasional. Disamping itu, partai politik adalah kontestan dalam pemilu Eropa dan kandidat mereka yang terpilih akan menjadi anggota Parlemen Eropa sebagai wakil nasional sesuai dengan partai masingmasing. Meskipun secara teoritis, saluran partai politik lebih besar peluangnya digunakan sebagai mekanisme bagi elektoral Eropa untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan EU, tetapi sejauhmana kemampuan dan hakikat saluran tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengatasi problematika defisit demokrasi masih memerlukan pengkajian yang lebih jauh.

Segala sesuatu memiliki raison d’être, dan alasan mengapa sesuatu itu ada akan menentukan tujuan dan fungsi-fungsinya. Bagi sebuah partai politik—secara umum—fungsi-fungsi pokok tersebut adalah sebagai berikut: (1). Menterjemahkan kepentingan dan cita-cita konstituen mereka tentang kehidupan masyarakat dalam programprogram politik; (2). Memberikan informasi kepada warga negara tentang isu-isu politik, solusi yang mungkin terhadap masalah tersebut dan konsekeunsi dari solusi yang ditawarkan; (3). Membangun, memperbaharui dan mengkomunikasikan ideologi bersama (common ideology) tentang urusan publik dan berusaha mencapai atau memelihara kepentingan rakyat untuk ideologi bersama tersebut; (4).

Merekrut dan mendidik kandidat anggota perwakilan sesuai dengan ideologi atau program partai yang bersangkutan di parlemen dan membuat daftar kandidat tersebut sehingga publik bisa memilihnya; H a l a m a n | xxi

dan (5). Memotivasi warga negara melalui kampanye pemilu, publikasi media dan metode lain sehingga publik terpikat memilih mereka dan wakil-wakil mereka secara kontinyu dalam pemilu.

Relevan dengan masalah defisit demokrasi di EU, partai-partai politik di Eropa juga menghadapi masalah-masalah yang serius.23 Diantara problematika tersebut adalah: (1). Penurunan jumlah anggota partai; (2). Penurunan hubungan mereka dengan konstituen yang stabil; (3). Penurunan partisipasi rakyat dalam pemilu; (4). Penurunan jumlah orang yang berminat menjadi kandidat dalam aktivitas publik dan politik; (5). Bertambahnya massa-mengambang (floatingmasses) yang menyebabkan peningkatan ketidakstabilan elektoral; dan (6). Pemilih lebih suka memilih figur daripada kemampuan kandidat yang berfokus pada muatan politik.

Dengan demikian, wacana defisit demokrasi di EU ini bisa dianalisis pada dua level. Pertama melalui analisis terhadap tingkat partisipasi warga negara dalam demokrasi elektoral atau pemilu (input legitimacy). Kedua, analisis bisa difokuskan pada tingkat pengambilan keputusan dan kontrol nasional atau rakyat secara langsung dalam proses tersebut (output legitimacy). *** Secara historis, proses dan nilai demokrasi di semua negara Eropa mulai berkembang secara bertahap di Eropa sejak dua abad yang lalu.

Sedangkan sistem dan partai politik berkembang sejak seabad yang lalu. Meskipun demikian, asal-muasal konsep demokrasi di Eropa sebenarnya lahir di zaman Yunani Kuno, ketika para ahli filsafat seperti Plato membahas wacana tentang ‘negara-kota’. Hanya saja, dalam abad-abad berikutnya, konsep ini tenggelam oleh transfomasi kehidupan politik dengan munculnya pemerintahan yang otoriter yang dikuasai oleh institusi-institusi keagamaan, kaum bangsawan, monarkis, dll. Kondisi ini mulai berubah ketika Revolusi Prancis pecah tahun 1789. Sejak masa itu, proses demokratisasi dan demokrasi itu sendiri berkembang pesat di Eropa.

23

Dari J. van Kemenade: ‘Political parties and democracy in Europe’, makalah yang disampaikan dalam ‘KPU-IMD Seminar’ di Jakarta, 29 Agustus 2002.

Saat itu, J. van Kemenade menjabat sebagai Presiden dari The Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD).

H a l a m a n | xxii

Perkembangan tersebut terus berakumulasi sehingga melahirkan beberapa karakteristik yang umum dari demokrasi yang muncul di seluruh negara Eropa dan Barat. Menurut J. van Kemenade (2002),24 kesamaan karakteristik itu mencakup: (1). Hak yang berlaku umum bagi semua warga negara yang dewasa untuk memilih; (2). Pemilu anggota parlemen yang bersifat bebas dan rahasia untuk tingkat nasional (landelijk), regional dan lokal; (3). Adanya otonomi bagi pemerintahan lokal dan regional untuk membatasi kekuasaan pemerintahan pusat; (4). Pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana yang dikenal dengan konsep Trias Politica; (5). Pemisahan antara agama dan negara; dan (6). Adanya jaminan konstitusional dan hukum terhadap hak-hak sipil warga seperti kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan berorganisasi dalam civil-society, kebebasan menjalankan ajaran agama, kebebasan pers dan pendidikan.

Tetapi kesamaan tersebut juga menyisakan unsur perbedaan. Diantara aspek-aspek distingtif tadi, menurut J. van Kemenade, tampak pada: (1). Bentuk negara. Ada yang berbentuk republik seperti Jerman, Prancis, Italia, dll.; ada yang berbentuk monarki konstitusional seperti Inggris, Spanyol, negara-negara Skandinavia, Belgia dan Belanda; (2). Pengaruh kekuasaan dan otonomi. Perbedaan ini terdapat pada sejauhmana otonomi regional dan lokal vis-ĂĄ-vis kekuasaan pemerintahan pusat. Prancis menerapkan sistem yang lebih sentralistik, Jerman menggunakan sistem federal, Inggris dan Belanda barangkali berada di antaranya; (3). Sistem elektoral. Sistem pelaksanaan pemilu di negara-negara Eropa tidak semuanya sama. Di Belanda, Belgia, Spanyol dan Italia berlaku sistem proporsional, sedangkan di Inggris berlaku sistem distrik; (4). Pola hubungan intralembaga legislatif. Di Eropa, ada perbedaan dalam pola dan sistematika hubungan antara DPR dan MPR; dan (5). Eksistensi mahkamah konstitusi, dll. Beberapa negara Eropa memiliki institusi ini, sedangkan di Belanda, misalnya, lembaga ini tidak eksis. *** Periode analisis dalam buku ini dibatasi dalam rentang 2002-2003 untuk pemilu parlemen nasional. Periodesasi ini relevan dengan gejala 24

Ibid.

H a l a m a n | xxiii

bangkitnya kekuatan politik ultra-nasionalis di dan bertambahnya keanggotaan EU sejak tanggal 1 Mei 2004 dari 15 menjadi 20 negara anggota. Disamping itu, untuk mempertajam analisis terhadap implikasi demokrasi elektoral dalam kaitannya dengan masa depan integrasi dan defisit demokrasi, maka pemilu Parlemen Eropa yang dilaksanakan bulan Juni 2004 secara khusus juga dicakupkan dalam analisis.

Dalam kurun 2002 dan 2003, di daratan Eropa berlangsung 24 pemilu parlemen nasional, yaitu di Portugal tanggal 17 Maret 2002, di Hungaria tanggal 7 dan 21 Maret 2002, di Belanda tanggal 15 Mei 2002, di Irlandia tanggal 17 Mei 2002, di Prancis tanggal 9 dan 16 Juni 2002, di Republik Ceko tanggal 14 dan 15 Juni 2002, di Swedia tanggal 15 September 2002, di Macedonia juga tanggal 15 September 2002, di Slovakia tanggal 20 dan 21 September 2002, di Jerman tanggal 22 September 2002, di Latvia tanggal 5 Oktober 2002, di Montenegro tanggal 20 Oktober 2002, di Austria tanggal 24 November 2002, di Belanda tanggal 22 Januari 2003, di Estonia tanggal 2 Maret 2003, di Finlandia tanggal 16 Maret 2003, Malta 12 April 2003, di Islandia tanggal 10 Mei 2003, di Belgia tanggal 18 Mei 2003, di Armenia tanggal 25 Mei 2003, di Swiss tanggal 19 Oktober 2003, di Kroasia tanggal 23 November 2003, dan di Rusia tanggal 7 Desember 2003.

Analisis dalam buku ini dibatasi dan diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang sebagian besar sudah disinggung di atas. Supaya batasannya jelas, buku ini mencoba menelusuri penjelasan yang memadai dan relevan terhadap 2 pertanyaan sentral berikut: (1). Bagaimana perolehan suara atau kursi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, dan sejauhmana dinamika tersebut bisa menjelaskan pergeseran selera pemilih dan otomatis spektrum politik di EU?; dan (2). Apa implikasinya terhadap integrasi, defisit demokrasi dan masa depan EU? Pertanyaan di atas secara tidak langsung memberikan batasan negara yang termasuk dalam analisis. Karena cakupan buku ini adalah EU, maka analisis tidak dilakukan terhadap semua pemilu di atas.

Mengapa demikian? Karena tidak semua negara tersebut di atas adalah anggota EU atau calon anggota EU. Oleh karena itu, ulasan dibatasi hanya pada hasil elektoral parlementer di 16 negara Eropa dalam periode tersebut. Sesuai dengan kriteria, sembilan negara diantaranya adalah anggota EU yaitu Austria, Belanda, Belgia, Finlandia, H a l a m a n | xxiv

Irlandia, Jerman, Portugal, Prancis, dan Swedia. Sedangkan enam negara adalah kandidat anggota EU yaitu Estonia, Hungaria, Latvia, Malta, Republik Ceko, dan Slovakia. Keenam negara ini bersama 4 negara lainnya25 telah resmi bergabung ke dalam EU sejak 1 Mei 2004.

Penempatan negara dalam analisis berdasarkan kronologi pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, urutan pembahasan adalah sebagai berikut: (1). Portugal, 17 Maret 2002; (2). Hungaria, 7 dan 21 Maret 2002; (3). Belanda, 15 Mei 2002; (4). Irlandia, 17 Mei 2002; (5). Prancis, 9 dan 16 Juni 2002; (6). Republik Ceko, 14 dan 15 Juni 2002; (7).

Swedia, 15 September 2002; (8). Slovakia, 20 dan 21 September 2002; (9). Jerman, 22 September 2002; (10). Latvia, 5 Oktober 2002; (11).

Austria, 24 November 2002; (12). Belanda, 22 Januari 2003; (13). Estonia, 2 Maret 2003; (14). Finlandia, 16 Maret 2003; (15). Malta, 12 April 2003; dan (16). Belgia, 18 Mei 2003.

Analisis terhadap pemilu setiap negara dibagi ke dalam dua bagian, di mana pada bagian pertama berisi informasi ringkas tentang kondisi geografis dan penduduk, sejarah singkat, sistem pemerintahan, sistem elektoral dan partai-partai politik utama di negara yang bersangkutan. Informasi semacam ini dinilai cukup penting karena diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada pembaca tentang proses demokrasi elektoral khususnya dan proses berjalannya ‘biduk’ demokrasi secara umum di masing-masing negara serta implikasinya. Bagian kedua pembahasan difokuskan pada pelaksanaan, hasil dan implikasi dari pemilu parlemen di masing-masing negara. *** Buku ini bersifat eksploratif karena wujudnya merupakan langkah awal untuk mendokumentasikan sekaligus menganalisis proses demokrasi elektoral di EU. Disamping itu, ia juga dimaksudkan sebagai supplement terhadap khazanah informasi yang sudah tersedia dalam bidang ini sekaligus diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi studi lebih mendalam khususnya pada ranah sistem, proses dan hasil elektoral di Eropa secara berkelanjutan. Apalagi realitas memperlihatkan bahwa kajian-kajian tentang EU secara umum dalam bahasa Indone-

25

Keempat negara tersebut adalah Lithuania, Polandia, Siprus dan Slovenia.

H a l a m a n | xxv

sia khususnya terhadap isu-isu yang spesifik masih cukup langka di Indonesia.

Selanjutnya, buku ini juga diharapkan menambah wawasan kita tentang proses demokrasi di negara-negara Eropa yang sebagian besar sudah lama berada di alam yang demokratis. Mengingat usia Negara Kesatuan Republik Indonesia masih cukup belia dan baru berkenalan dengan demokrasi secara lebih leluasa di Era Reformasi ini, tampaknya semakin memacu kita untuk belajar pada pengalaman negaranegara yang telah melewati masa transisi menuju demokrasi sebagaimana yang sedang berlangsung di tanah air.

Buku ini dirancang supaya lebih informatif, kontemporer, dan tidak terlalu dibebani dengan teori-teori politik yang pelik. Sehingga, sumber-sumber bacaannya pun lebih banyak dari media: baik cetak, audio dan visual maupun elektronik, meskipun ada juga yang berupa literatur.

Mencermati suatu proses yang berlangsung secara kontinyu dan terus berkembang—sebagaimana yang kami coba dalam buku ini— ternyata tidak mudah. Apalagi itu dalam konteks politik yang setiap saat bisa berubah sesuai kepentingan masing-masing aktor politik.

Sehingga bisa dikatakan bahwa yang cenderung tetap dan eksis dalam dunia art of possibility ini adalah kepentingan dan perubahan itu sendiri. Semua kemungkinan bisa terjadi dan kontrol terhadap variabel-variabel yang berpengaruh dalam perubahan politik cenderung sulit dilakukan atau dimanipulasi. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan trend dan pola yang direka dalam buku ini tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masa selanjutnya.

Pada akhirnya, kami tetap berpijak pada pepatah: “Tak ada gading yang tak retak”. Orang Belanda sering pula mengatakan “Vergissen is menselijk”, atau “Berbuat salah adalah bagian dari watak manusia”. Oleh karena itu, kalau ada kekeliruan dalam buku ini kami mohon maaf dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab kami pribadi. Saran dan kritik membangun, kami terima dengan senang hati dan ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. ‘s-Gravenhage, zomer 2007 Gunaryadi, Joko Yochanan, dan Dessy Nataliani

H a l a m a n | xxvi

DAFTAR ISI PROLOG.......................................................................................................................... iii DAFTAR ISI .............................................................................................................. xxvii PEMILU PORTUGAL ..................................................................................................... 1 Koalisi Kanan-Tengah .................................................................................................. 1 (17 Maret 2002) .......................................................................................................... 1 PEMILU HUNGARIA ................................................................................................... 6 Pukulan bagi Viktor Orbรกn ......................................................................................... 6 (7 dan 21 Maret 2002) ............................................................................................... 6 PEMILU BELANDA ...................................................................................................... 12 Bergeser ke Kanan?...................................................................................................... 12 (15 Mei 2002) ............................................................................................................ 12 PEMILU IRLANDIA ..................................................................................................... 22 PM Bertie Ahern Bertahan ........................................................................................ 22 (Zuid-Holland, Mei 2002)...................................................................................... 22 PEMILU MAJELIS NASIONAL PRANCIS.............................................................27 Kemenangan Politis Monsieur Chirac?......................................................................27 (9 dan 16 Juni 2002) .................................................................................................27 PEMILU REPUBLIK CEKO ......................................................................................... 33 Koalisi CSSD, KDU-CSL, dan US-DEU ................................................................ 33 (14 dan 15 Juni 2002) ................................................................................................ 33 PEMILU SWEDIA .........................................................................................................39 Kiri Bertahan, Kanan Menguat? ................................................................................39 (15 September 2002) ................................................................................................39 PEMILU SLOVAKIA ................................................................................................... 48 ABM = Asal Bukan Meciar ....................................................................................... 48 (20 dan 21 September 2002) ................................................................................... 48 PEMILU JERMAN ......................................................................................................... 55 Hasil dan Implikasinya............................................................................................... 55 (22 September 2002) ................................................................................................ 55 PEMILU LATVIA ......................................................................................................... 66 Kemenangan Kelompok Pro-EU? ............................................................................ 66 (5 Oktober 2002) ..................................................................................................... 66 PEMILU AUSTRIA .......................................................................................................75 Pukulan bagi Ultra-Nasionalis? .................................................................................75 (24 November 2002)................................................................................................75 PEMILU BELANDA ......................................................................................................83 Kekalahan Partai Populis? ..........................................................................................83 (22 Januari 2003) ......................................................................................................83 PEMILU ESTONIA .......................................................................................................85 Pertarungan Dua Rival? ..............................................................................................85 (2 Maret 2003) ..........................................................................................................85 PEMILU FINLANDIA ................................................................................................. 92 H a l a m a n | xxvii

Kemenangan Partai Berhaluan Tengah? ................................................................. 92 (16 Maret 2003) ....................................................................................................... 92 PEMILU MALTA .......................................................................................................... 99 Menuju EU? ................................................................................................................ 99 (12 April 2003) ......................................................................................................... 99 PEMILU BELGIA ......................................................................................................... 104 Kemenangan Kelompok Sosialis dan Liberal ......................................................... 104 (18 Mei 2003) .......................................................................................................... 104 PARLEMEN EROPA DAN PEMILU 2004 ............................................................... 113 DINAMIKA, KONSTELASI ELEKTORAL, DAN MASA DEPAN INTEGRASI EU ............................................................................................................123 EPILOG ........................................................................................................................... 138 SUMBER BACAAN ......................................................................................................141 Buku .............................................................................................................................141 Media Cetak ............................................................................................................... 142 Sumber Online........................................................................................................... 145 LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................................... 149 LAMPIRAN 1: FRAKSI-FRAKSI DI PARLEMEN EROPA ............................ 149 LAMPIRAN 2: HASIL PEMILU MENURUT NEGARA DAN KELOMPOK POLITIK .................................................................................................................... 157 LAMPIRAN 3: HASIL PEMILU PARLEMEN EROPA 1979-2004 DAN TINGKAT PARTISIPASI DI NEGARA ANGGOTA 2002-2003 .................. 160 SEKELUMIT TENTANG PARA PENULIS .......................................................... 169

H a l a m a n | xxviii

PEMILU PORTUGAL Koalisi Kanan-Tengah (17 Maret 2002) Kondisi Geografis dan Penduduk26 Secara geografis, Portugal terletak di barat daya Eropa, berbatasan dengan Samudera Atlantik Utara, dan di sebelah barat Spanyol.

Menurut estimasi Juli 2002, penduduk Portugal berjumlah 10,08 juta jiwa. Rasio imigran per 1.000 penduduk adalah 0,5 orang. (Estimasi Juli 2002).

Dari segi etnis, Portugal terdiri dari bangsa Portugis dan keturunan bangsa-bangsa di sekitar Mediterrania. Di sana juga terdapat sekitar 100 ribu orang keturunan bangsa Afrika ketika berakhirnya zaman kolonialisasi, dan sejak tahun 1990 bangsa dari Eropa Timur juga masuk ke Portugal.

Dari sudut agama, 94% penduduk Portugal menganut Katolik dan selebihnya pemeluk Protestan. (Estimasi 1995).

Secara administratif, Portugal terbagi ke dalam 18 distrik (distrito) dan 2 wilayah otonom* (regiao autonoma), yaitu: Aveiro, Acores (Azores)*, Beja, Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Madeira*, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu.

Sejarah Ringkas27 Pada abad ke-5 M, wilayah Portugal dikuasai oleh bangsa Visigot.

Tahun 711 mereka dikalahkan oleh pasukan Muslim (Bangsa Moor).

Tahun 1139 bangsa Moor dikalahkan oleh Raja Alfonso I. Spanyol mengakui kemerdekaan Portugal tahun 1143. Usaha merebut kembali seluruh wilayah Spanyol tercapai ketika bangsa Moor terusir dari Algarve tahun 1249.

Tahun 1385 Raja John I mendirikan Dinasti Aviz di Portugal dan menjadikan negara itu sebagai salah satu kekuatan maritim dan ko-

26

27

‘Portugal’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/po.html, 1 Januari 2002.

Luck, P. (1997). Family Encyclopedia. London: George Philip Limited, hal. 540.

lonial terkemuka pada zamannya. Menjelang 1510, Portugal telah memiliki koloni di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Ketika Dinasti Aviz jatuh, selama 60 tahun Portugal dikuasai kembali oleh Spanyol dibawah Raja Philip II. Kemudian Raja John IV mendirikan Dinasti Braganza (1640-1910) di Portugal.

Di abad ke-18 MarquĂŞs de Pombal mereformasi sistem kenegaraan di Portugal dan membangun kembali Kota Lisabon. Pada masa Perang Semenanjung (1808-1914), Raja John VI dipaksa melarikan diri ke Brazil. Puteranya, Pedro I memproklamasikan kemerdekaan Brazil tahun 1822.

Tahun 1910 Portugal menjadi republik. Kemudian terjadi kudeta militer tahun 1926. Antonia Oliveira Salazar menjadi PM tahun 1932.

Dengan Konstitusi tahun 1933, Salazar menjadi penguasa otoriter terlama di Eropa Barat. Setelah mengalami stagnasi ekonomi dan represif, Salazar digantikan oleh Marcello Caetano tahun 1968. Karena gagal mereformasi rezimnya dan besarnya biaya untuk membungkam gerakan kemerdekaan di wilayah koloninya kaum militer kembali melakukan kudeta tahun 1974. Tahun 1976 Portugal menerapkan konstitusi liberal. Satu dekade kemudian, Portugal bergabung dengan Masyarakat Eropa dan Emilio Soares menjadi presiden. Pada masa ini, resesi yang melanda ekonomi Portugal bisa diatasi. Soares digantikan oleh Jorge Sampaio.

Sistem Pemerintahan Portugal adalah republik parlementer. Sistem legalnya berdasarkan pada Konstitusi 1976 dan terakhir diamandemen tahun 1997.

Kepala Negara adalah presiden dan dibantu oleh badan penasehat presiden (Council of State). Kepala Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Dewan Menteri diangkat oleh presiden dengan rekomendasi PM. Presiden dipilih oleh rakyat untuk masa 5 tahun. Masa jabatan maksimal presiden adalah 2 kali 5 tahun berturut-turut. Presiden mengangkat PM yang biasanya berasal dari partai pemenang pemilu atau menguasai suara terbanyak dalam koalisi.

Sistem legislatif Portugal bersifat unikameral yang disebut Majelis Republik (Assembleia da Republica) yang terdiri dari 230 kursi.

Anggotanya dipilih rakyat setiap 4 tahun.

Halaman | 2

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (Supremo Tribunal de Justica). Anggotanya diangkat untuk seumur hidup oleh Conselho Superior da Magistratura.

Sistem Elektoral Sistem pemilu yang digunakan sekarang sudah diterapkan sejak 1 Januari 1900. Ikut pemilu tidak wajib di Portugal. Hak ikut pemilu berlaku universal bagi warga negara yang berusia 18 tahun ke atas.

Pelaksanaannya menggunakan sistem keterwakilan proporsional d’Hondt yang berlaku di 20 konstituensi (daerah pemilihan) yang multi-anggota.28 Sistem pemungutan suara menggunakan sistem daftar-partai tertutup. Masing-masing daftar memuat nama-nama calon anggota legislatif sebanyak jumlah kursi yang harus diisi di setiap konstituensi.

Setiap pemilih hanya boleh memilih satu nama.29 Kekosongan kursi diantara 2 pemilu diisi oleh calon urutan pertama dari partai yang sama.

Syarat pemilih antara lain berusia 18 tahun ke atas, warganegara Portugal. Hak pilih ini bisa hilang jika pemilih menderita gangguan psikis, cacat, sedang menjalankan hukuman, orang yang sedang dicabut hak politiknya, orang yang memegang posisi publik sebelum tanggal 25 April 1974 dan tidak secara eksplisit menolak rezim berkuasa sebelum tanggal tersebut. Sedangkan yang tidak memiliki hak pilih adalah pegawai negeri, anggota polisi dan militer yang masih berdinas, hakim, diplomat, pejabat tertentu urusan publik dan agama.

Syarat calon anggota legislatif adalah dicalonkan oleh partai politik, meskipun nama yang dicalonkan itu bukan anggota partai.

Tujuan diadakannya pemilu 2002 adalah untuk mengisi seluruh kursi di Majelis karena organ ini dibekukan bulan Desember 2001.

Pemilu sebelumnya diadakan pada bulan Oktober 1999.

28

29

‘Country Report, Portugal’, Economist Intelligence Unit, The Economist, pada: http://www.economist.com/countries/Portugal, Maret 2002.

Inter-Parliamentary Union, pada: http://www.ipu.org/parlinee/reports/2257_B.htm, 2002.

Halaman | 3

Partai Politik Partai-partai politik terkemuka di Portugal antara lain: Partai Sosial Demokrat (Partido Social Democrata/PSD); Partai Sosialis (Partido Socialista/PS); Partai Popular (Partido Popular/PP); Koalisi Demokratik Bersatu (Coligação Democrática Unitária/CDU) yang terdiri dari Partai Komunis Portugal (Partido Comunista Portiguês/PCP) dan Partai Hijau (Partido Ecologista ‘Os Verdes’/PEV); dan Blok Kiri (Bloco de Esquerda/BE). *** Dalam pemilu yang diadakan tanggal 17 Maret 2002, suara terbanyak diraih oleh Partai Sosial Demokrat dengan perolehan 40,1% suara, PS mendapat 37,8%, PP memperoleh 8,7%, PCP/PEV mendapat 6,9%, dan Blok Kiri meraih 2,7% suara. Dari segi perolehan kursi, PSD mendapat 105, PS 96, PP 14, PCP/PEV 12, dan Blok Kiri mendapat 3 kursi. Untuk melihat perbandingan perolehan kursi dengan pemilu sebelumnya bisa dilihat pada grafik di bawah ini.

Perbandingan Perolehan Kursi Pemilu 1999 dan 200230 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Partai PSD PS CDS-PP CDU BE Lain-lain

1999 81 115 15 17 2 0

2002 105 96 14 12 3 0

Pemerintah baru terbentuk dari koalisi antara Partai Sosial Demokrat dan Partai Popular. Pembentukan koalisi ini awalnya agak sulit karena ‘konflik’ masa lalu antara keduanya. Hal itu bermula pada masa PM dipegang oleh Anibal Cavaco Silva (1985-1995) dari PDS, Paulo Portas (kini Ketua PP) menjadi kritikus yang vokal terhadap PSD.31 Tetapi akhirnya tanggal 28 Maret 2002, kesepakatan koalisi ditandatangani oleh Ketua PSD, José Manuel Durão Barosso dan Paulo Portas dari PP. Barosso menggantikan António Guterres sebagai PM ketika Guterres mengundurkan diri karena Partai Sosialis kalah 30

31

Dimodifikasi dari ‘Parties and Elections in Europe, Portugal, oleh W. Nordsieck, pada: http://www.parties-and-elections.de, 2002.

‘Centrum-rechtse coalitie in Portugal’, NRC Handelsblad, 29 Maret 2002.

Halaman | 4

dalam pemilu lokal akhir tahun lalu. Akibat kekalahan dalam pemilu lokal itu, pemilu nasional dipercepat menjadi 15 Maret 2002.32 Dengan koalisi tersebut PSD dan PS menguasai 119 dari 230 kursi di parlemen. Dengan demikian, dalam pemilu ini PSD berhasil menggusur dominasi PS dari panggung politik Portugal sejak 1995.33 Fokus Kebijakan: Perbaikan Ekonomi Dalam kebijakan ekonomi, pemerintahan baru tampaknya harus memusatkan perhatian bagaimana memenuhi persyaratan ekonomi yang ditetapkan dalam Uni-Moneter Eropa, dan kesiapan negara itu dalam menyambut peluncuran mata uang Eropa: Euro (€). Defisit anggaran juga semakin memburuk meskipun pemerintah secara bertahap memperlunak kebijakan fiskal tahun 1999-2000. Prioritas kebijakan umum mencakup penguatan pembiayaan publik, peningkatan produktivitas sekaligus berusaha mengurangi defisit eksternal yang sangat kronis di Portugal.

Menurut perkiraan IMF, pertumbuhan ekonomi Portugal tahun ini hanya mencapai 0,8%. Ini berarti bahwa Portugal masih ketinggalan dari perkiraan pertumbuhan ekonomi di Negara Anggota EU yang lain. Disamping itu, Portugal juga dihadapkan pada problematika penyelesaian kasus hukum, panjangnya waiting-list perawatan, pengelolaan pendidikan yang buruk dan birokrasi yang berlapis.34

32 33

34

‘Centrum-rechts wint in Portugal’, NRC Handelsblad, 18 Maret 2002.

‘European Elections’, The Guardian, pada: http://politics.guardian.co.uk/europe, 2002.

Di Portugal, masih ada sekitar 1 juta kasus hukum yang belum terselesaikan.

Lihat ‘Portugezen stemmen vooral voor iets anders’, NRC Handelsblad, 15 Maret 2002.

Halaman | 5

PEMILU HUNGARIA Pukulan bagi Viktor Orbán (7 dan 21 Maret 2002) Kondisi Geografis dan Penduduk35 Secara geografis, Hungaria terletak di Eropa Tengah, sebelah Barat Laut Romania. Menurut estimasi dalam bulan Juli 2002, penduduk Hungaria berjumlah 10,08 juta jiwa. Dari segi etnis, Hungaria terdiri dari 89,9% bangsa Hungaria, 4% Roma (Gipsi), 2,6% Jerman, 2% Serbia, 0,8% Slovak, 0,7% Romania.

Menurut agama, 67,5% penduduk Hungaria menganut Katolik, 20% Calvinis, 5% Lutheran, 7,5% atheis dan lain-lain.

Secara administratif, negara ini dibagi ke dalam 19 daerah (megye), 20 daerah perkotaan* (megyei varos), dan 1 daerah ibukota** (fovaros), yaitu: Bacs-Kiskun, Baranya, Bekes, Bekescsaba*, BorsodAbauj-Zemplen, Budapest**, Csongrad, Debrecen*, Dunaujvaros*, Eger*, Fejer, Gyor*, Gyor-Moson-Sopron, Hajdu-Bihar, Heves, Hodmezovasarhely*, Jasz-Nagykun-Szolnok, Kaposvar*, Kecskemet*, Komarom-Esztergom, Miskolc*, Nagykanizsa*, Nograd, Nyiregyhaza*, Pecs*, Pest, Somogy, Sopron*, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Szeged*, Szekesfehervar*, Szolnok*, Szombathely*, Tatabanya*, Tolna, Vas, Veszprem, Veszprem*, Zala, Zalaegerszeg* Sejarah Ringkas36 Bangsa Magyar pertama kali datang di Hungaria abad ke-9 M. Abad ke-11, raja pertama Hungaria, Saint Stephen, menjadikan Katolik sebagai agama resmi negara. Golden Bull mendirikan parlemen tahun 1222. Di abad ke-14 Dinasti Angevin memperluas wilayah Hungaria.

Dalam Perang Mohács (1526), Hungaria dikalahkan oleh pasukan Turki Utsmani. Tahun 1699, Kaisar Leopold I berhasil mengusir Turki dan menempatkan Hungaria dibawah Dinasti Habsburg.

Menyusul penobatan Kaisar Franz Joseph pecah perang dengan Aus35

36

‘Hungary’, The World Factbook 2002, US Central Intelleigence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/hu.html, 1 Januari 2002 Luck, P. (1997). Family Encyclopedia. London: George Philip Limited, hal. 331.

Halaman | 6

tria tahun 1848, di mana Austria harus menerima kekalahan dan melahirkan Imperium Austria-Hungaria (1867-1918).

Tahun 1918 kelompok Nasionalis Hungaria memproklamasikan kemerdekaan negara itu. Setahun kemudian, kelompok Komunis berkuasa dipimpin oleh Béla Kun. Dalam Perang Dunia I, Hungaria kehilangan 66% wilayahnya.

Tahun 1941, Hungaria beraliansi dengan Nazi Jerman dan berhasil merebut kembali wilayahnya yang hilang. Keputusan Hungaria menarik diri dari perang dijadikan alasan oleh Jerman untuk menduduki negeri itu. Sewaktu pasukan Uni-Soviet mengusir Jerman dari sana, sebagian besar wilayah Hungaria mengalami kehancuran (Oktober 1944 - Mei 1945).

Tahun 1946 Hungaria menjadi republik yang dipimpin oleh Imre Nagy. Dua tahun kemudian kelompok Komunis merebut kekuasaan dan memaksa Nagy mundur dan negara itu menjadi Republik Rakyat Hungaria (1949). Tahun 1955 Hungaria bergabung dengan Pakta Warsawa. Setahun kemudian pecah revolusi yang dipimpin oleh Nagy dan membentuk pemerintahan. Tetapi János Kádár membentuk pemerintahan tandingan dan dibantu oleh pasukan Uni-Soviet, sehingga Nagy dan gerakannya ditindas dengan kejam, dan Nagy sendiri dihukum mati serta 200 ribu orang Hungaria terpaksa mengungsi.

Kádár menerapkan kebijakan yang lebih liberal-sosial dan memperbaiki hubungan dengan Gereja Katolik. Tahun 1980-an Kádár minta bantuan Barat untuk mempercepat modernisasi ekonomi di negaranya. Tetapi tahun 1988 Kádár disingkirkan dan setahun kemudian Partai Komunis dibubarkan. Dalam pemilu multi-partai tahun 1990, kelompok konservatif (Forum Demokratik Hungaria) menjadi pemenang.

Sistem Pemerintahan Hungaria adalah republik parlementer yang menggunakan sistem multi-partai. Sistem legalnya berdasarkan pada Konstitusi 1949, yang secara substansial diamendemen tahun 1989.

Halaman | 7

Kepala Negara dipegang oleh presiden 37 dan Kepala Pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Presiden dipilih oleh Majelis Nasional (Orszaggyules) untuk masa jabatan 5 tahun, sedangkan PM juga dipilih oleh Majelis Nasional atas rekomendasi presiden. Dewan Menteri juga dipilih oleh Majelis Nasional tetapi atas rekomendasi presiden.

Kekuasaan legislatif bersifat unikameral, yaitu Majelis Nasional yang terdiri dari 386 kursi. Secara konstitusional, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Majelis Nasional ini. Anggotanya dipilih setiap 4 tahun. Dan drempel untuk masuk ke Majelis Nasional adalah 5% suara.

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah ini memiliki kekuasaan membatalkan keputusan parlemen (Majelis Nasional) atau pemerintah kalau keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi. Anggota Mahkamah Konstitusi ini dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan 9 tahun.

Sistem Elektoral Warga negara yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak pilih dalam pemilu. Pemilu dilakukan secara langsung dan universal.

Pemilu diadakan untuk level daerah dan parlemen (nasional). Pemilu parlemen sebelumnya diadakan tahun 1998.

Partai Partai Politik Partai-partai terkemuka di Hungaria antara lain: Aliansi Demokrat Bebas (Szabad Demokraták Szövetsége/SZDSZ); Partai Rakyat Kristen Demokrat (Kereszténydemokrata Néppárt/KDNP); Partai Warga Hungaria (Fidesz-Magyar Polgári Párt/MPP); Forum Demokratik Hungaria (Magyar Demokrata Fórum/MDF); Partai Rakyat Demokratik Hungaria (Magyar Demokrata Neppart/MDNP); Partai Keadilan dan Kehidupan Hungaria (Magyar Igazság és Élet Pártja/MIEP); Partai Sosialis Hungaria (Magyar Szocialista Párt/MSZP); Partai Pekerja Hungaria (Munkaspárt/MMP); dan Partai Petani Kecil Independen (Független Kisgazda Párt/FKGP).

37

Presiden Hungaria sejak Agustus 2000 adalah Ferenc Madl. Pemilihan presiden berikutnya akan diadakan bulan Juni 2005.

Halaman | 8

*** Pemilu parlemen yang diadakan tanggal 7 dan 21 April 2002 itu, Partai Sosialis Hungaria (MSZP) mendulang 42,0% suara, gabungan Partai Warga Hungaria (Fidez-MPP) dan Forum Demokratik Hungaria (MDF) mendapat 41,1%, Aliansi Demokrat Bebas (SZDSZ) meraih 5,6%, Partai Keadilan dan Kehidupan Hungaria (MIEP) memperoleh 4,4%, Partai Tengah (CP) mendapat 3,9%, Partai Petani Cilik Independen (FKGP) meraih 0,8% suara, dan lain-lain meraih 2,2% suara. Perbandingan perolehan kursi menurut hasil pemilu 1998 dan 2002 bisa dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan Perolehan Kursi Pemilu 1998 dan 200238 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Partai MSZP Fidez-MPP MDF SZDSZ MIEP CP FKGP Lain-lain

1998 134 148 17 24 14 0 48 1

2002 178 165 23 20 0 0 0 0

Ketika hasil putaran kedua pemilu 21 April 2002 diumumkan, koalisi kiri-liberal (MSZP/SZDSZ) mengungguli koalisi kanan-konservatif (Fidez-MPP) pimpinan PM Viktor Orbán yang sudah berkuasa sejak 1998. Dari sudut perolehan kursi, koalisi MSZP/SZDSZ memperolah 198 dan koalisi Fidez-MPP mendapat 188 dari 386 total kursi di parlemen, atau berbeda 10 kursi.

Dengan hasil demikian, pemerintahan diduga akan terbentuk dari koalisi MSZP/SZDSZ. Tokoh sosialis (MSZP), Péter Medgyessy, diperkirakan terpilih sebagai Perdana Menteri yang baru, menggantikan Viktor Orbán. Péter Medgyessy adalah mantan Menteri Keuangan periode 1996-1998.

Yang cukup penting dicatat adalah tingkat partisipasi pemilih (turn out). Dalam putaran pertama pemilu, tingkat partisipasinya

38

Dimodifikasi dari ‘Parties and Elections in Europe, Hungary’, oleh W. Nordsieck, pada: http://www.parties-and-elections.de, 2002.

Halaman | 9

adalah 71% dan dalam putaran kedua mencapai 73%. 39 Ini berarti bahwa tingkat partisipasi politik elektoral dalam pemilu parlemen di Hungaria tersebut cukup tinggi.

Dari KananKanan-Konservatif ke Kiri Kiri-Liberal Dengan hasil ini berarti pemilih menginginkan perubahan formasi pemerintahan yaitu dari kanan-konservatif ke kiri-liberal. Koalisi yang disebutkan terakhir pernah berkuasa dalam periode 1994-1998.40 Tahun 1998 mereka dikalahkan oleh koalisi kanan-konservatif pimpinan Orbán, dan tahun 2002 ini mereka berhasil mengungguli saingan yang sama yang mengalahkan mereka 4 tahun sebelumnya.

Sekitar dua bulan menjelang pemilu, Partai Sosialis (MSZP) pimpinan Medgyessy memboikot parlemen karena desas-desus bahwa PM Viktor Orbán dari Fidez mencap MSZP sebagai ‘pengkhianat bangsa’ berkaitan dengan rencana pemerintah untuk memperluas fasilitas bagi bangsa Hungaria yang ada di negara tentangganya. Kelompok sosialis tidak sepakat dengan rencana ini. Tetapi boikot ini lebih bersifat simbolik atau tidak begitu besar dampak politisnya karena menjelang pelaksanaan pemilu jadwal pertemuan sidang parlemen tinggal 1 kali saja yaitu tanggal 26 Februari 2002.41 Dan kalau hanya Partai Sosialis yang memboikotnya, komisi di parlemen masih tetap bisa mengambil keputusan dengan kourum yang memadai.

Dalam kampanyenya, MSZP berjanji untuk tidak mengubah kebijakan Pemerintahan Orbán, tetapi tetap menyikapinya dengan kritis. Mereka berjanji akan menyelidiki pengeluaran untuk membangun moda transportasi baru dan privatisasi perkebunan negara.

Medgyessy telah mengajukan program 100-hari yang mencakup: parlemen kembali bersidang setiap pekan, penghentian 4 perayaan tahunan yang biasanya diadakan oleh Biro Citra Nasional, melanjutkan negosiasi dengan EU tentang pembelian lahan bagi orang asing, pemulihan terhadap hukum tanggung jawab atas kepemilikan tanah dan membuka pasar kerja bagi tenaga kerja dari Romania.42 39 40 41 42

‘Wisseling van de wacht in Hongarije’, NRC Handelsblad, 22 April 2002.

‘Hungaren wijzen extremisten af’, NRC Handelsblad, 22 April 2002.

‘Oppositie Hongarije boycot parlemen’, NRC Handelsblad, 7 Febuari 2002.

‘Hungaren wijzen extremisten af’, NRC Handelsblad, 22 April 2002.

H a l a m a n | 10

Prospek bergabungnya Hungaria ke dalam EU tampaknya tidak terpengaruh secara signifikan dengan hasil pemilu ini. Hal itu terlihat dari keinginan kekuatan politik utama di Hungaria—baik berhaluan kiri maupun kanan—untuk membawa negara itu menjadi anggota ‘klub’ tersebut.

H a l a m a n | 11

PEMILU BELANDA Bergeser ke Kanan?

(15 Mei 2002) Kondisi Geografis dan Penduduk43 Belanda terletak di pinggir Eropa Barat, berbatasan dengan Laut Utara, antara Belgia dan Jerman. Dipekirakan, bulan Juli 2002 penduduk Belanda berjumlah sekitar 16,07 juta jiwa. Rasio imigran per 1.000 penduduk adalah 2,35 orang (estimasi tahun 2002). Dari segi etnis, 83% adalah orang Belanda, dan 17% lain-lain (menurut estimasi tahun 1999, 9% dari mereka beretnis non-Barat terutama keturunan Turki, Maroko, Antillens, Suriname, dan Indonesia). Sekitar 31% penduduk Belanda mengaku sebagai penganut Katolik, 21% Protestan, 4,4% Muslim, dan 40% tidak berafiliasi (estimasi tahun 1998).

Sejarah Ringkas44 Tahun 50 SM hingga 400 M, Belanda Selatan merupakan bagian dari Imperium Romawi. Tahun 800 M, Belanda menjadi bagian dari Imperium Romawi Suci. Tahun 925 negeri ini menjadi bagian dari Kerajaan Jerman. Tahun 1419-1467, Belanda menjadi bagian dari Dinasti Bourgondi dan jatuh ke Dinasti Habsburgs tahun 1477.

Tahun 1568 menandai dimulainya ‘Perang 80 Tahun’ yang dipimpin oleh Willem van Oranje melawan Spanyol.

Periode 1600-1700 merupakan Zaman Keemasan (De Gouden Eeuw) Belanda. Zaman ini merupakan masa yang paling penting dalam sejarah Belanda. Aktivitas ekonomi dan perdagangan, budaya, ilmu pengetahuan dan masyarakat berkembang pesat. Verenigde OostIndische Compagnie (VOC) juga berdiri dan merajalela dalam kurun

43

44

‘Netherlands’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nl.html, 1 Januari 2002.

‘De Nederlandse Geschiedenis’, Ministerie van Buitenlandse Zaken, http://www.history-netherlands.nl.

H a l a m a n | 12

ini.45 Banyak penganut agama yang diburu-buru di negerinya yang melarikan diri ke Belanda karena di Belanda kebebasan beragama dijamin. Amsterdam menjadi pusat penulis dan ilmuwan yang di negerinya dilarang berkarya.

Periode 1806-1810 merupakan masa jaya Republik Belanda di bawah Lodewijk Napoleon. Ketika masa Napoleon berakhir, tahun 1813 M, putera Willem V, Willem Frederik, dipanggil pulang dan menjadi Raja Belanda, dengan gelar Willem I. Tahun 1830 bagian selatan Belanda memisahkan diri dan menjadi Belgia. Tahun 1848, Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) memimpin penyusunan konstitusi yang baru. Muatan yang paling penting dari konstitusi tersebut antara lain anggota parlemen (Tweede Kamer), Provinciale Staten dan gemeenteraden dipilih secara langsung. Sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Eerste Kamer) dipilih oleh Provinciale Staten, seluruh sidang badan perwakilan harus terbuka untuk publik, masing-masing menteri bertanggungjawab dan raja memiliki imunitas.

Disamping itu, kebebasan di bidang pendidikan, berkumpul dan berorganisasi, mengemukakan pendapat, penerbitan dan agama juga dijamin. Willem III (1817-1890) menjadi raja tahun 1849, beberapa kali terlibat konflik dengan parlemen. Hak raja untuk membubarkan parlemen diserang habis-habisan oleh tokoh-tokoh liberal di parlemen sehingga akhirnya Willem III menyerah.

Periode 1940-1945, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Ratu Wilhelmina dan pemerintahan mengungsi ke Inggris. Selama pendudukan Jerman itu, 75% dari populasi Yahudi Belanda dideportasi dan meninggal dunia. Dan dalam masa 1941-1945, Hindia-Belanda (Indonesia) diduduki Jepang.

Belanda meninggalkan politik netralitas secara definitif mereka bergabung dengan NATO tahun 1949. Padahal politik ini sudah menjadi bagian kebijakan luar negeri Belanda sejak tahun 1839. Tahun 1957, Belanda juga ikut dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa.

45

Jansma, K dan Schoor, M. (1991) 1.000 Jaar Geschiedenis der Nederlanden, Lisse: Rebo Productions, hal. 191-214.

H a l a m a n | 13

Dalam pemilu 1967, partai-partai berbasis agama (confessioneel) untuk pertama kalinya mengalami kakalahan di Belanda. Salah satu pemenangnya adalah Democraten ’66. Mereka mengusulkan sistem dua partai. Tahun 1980, ketiga partai berbasis agama yang kalah (Katholieke Volkspartij, Anti-revolutionaire Partij, dan Christelijkhistorische Unie membentuk satu partai baru yaitu ChristenDemocratisch Appèl (CDA).

Ketika koalisi Kristen Demokrat-Partai Liberal yang berkuasa selama 7 tahun berakhir 1989, terbentuk koalisi Sosial-Demokrat dan Kristen Demokrat.

Dalam pemilu parlemen 1994, Kristen Demokrat menderita kekalahan besar di mana mereka kehilangan 20 kuris di Tweede Kamer.

Sedangkan pihak Sosial Demokrat hanya kehilangan 12 kursi sekaligus menjadi partai terbesar di parlemen dan berkoalisi dengan Partai Liberal dan Kiri Liberal. Sejak 1994 hingga 1998, masa itu dikenal dengan Kabinet Paars (Ungu) I. Tahun 1996 mulai dikenal adanya poldermodel46 di Belanda.

Sistem Pemerintahan Nama resmi negara ini adalah Kerajaan Belanda. Belanda merupakan monarki yang berkonstitusi. 47 Institusi legislatif menggunakan sistem bikameral, yaitu Staten Generaal (Eerste Kamer) atau Senat yang terdiri dari 75, dan parlemen (Tweede Kamer) yang terdiri dari 150 anggota yang dipilih langsung untuk masa jabatan 4 tahun. Eerste Kamer hanya bisa mengesahkan atau menolak rancangan undangundang dan tidak punya inisiatif dan mengamendemen RUU atau UU. Ke-12 Provinciale Staten memilih anggota Eerste Kamer dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Mereka juga memiliki kekuasaan menaikkan pajak regional. Sedangkan lembaga eksekutif di daerah disebut Gedeputeerde Staten yang dipilih oleh masing-masing Provinciale Staten tetapi diketuai oleh seorang komisioner (Commissaris van de Koningin) yang diangkat oleh Kerajaan.

46

47

Istilah ‘poldermodel’ merujuk secara khusus pada sistem ekonomi Belanda yang berinti pada musyawarah antara dunia usaha dengan mitra sosialnya serta kenaikan upah yang moderat.

‘Country Report, Netherlands’, The Economist Intelligence Unit, Mei 2002 H a l a m a n | 14

Sedangkan pemerintah nasional terdiri dari Majelis Menteri yang diketuai oleh seorang PM (minister-president) yang bertanggung jawab kepada Staten Generaal. Meskipun para menteri bisa mengajukan UU dan membahas legislasi, tetapi mereka bukanlah anggota parlemen atau Staten General (Eerste Kamer).

Sistem Elektoral Elektoral Belanda menggunakan sistem pemilu langsung di mana warga yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak pilih. Keseluruhan negeri merupakan satu konstituen dan parlemen dipilih dengan menggunakan sistem representasi proporsional d’Hondt. Anggota Eerste Kamer dipilih secara tidak langsung.

Partai Politik Di Belanda terdapat sangat banyak partai politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Tetapi partai politik yang terkemuka antara lain: Partai Kristen Demokrat (Christen-Democratisch Appèl); Lijst Pim Fortuyn (LPF); Partai Liberal (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie); Partai Sosial Demokrat (Partij van de Arbeid); Partai Hijau (GroenLinks); Partai Sosialis (Socialistische Partij) Democrats ‘66 (D66); Partai Reformasi Politik (Staatkundig Gereformeerde Partij); Asosiasi Politik Reformasi (Gereformeerd Politiek Verbond); Federasi Politik Reformasi (Reformatorische Politieke Partij). *** Ungkapan yang pas untuk melukiskan kemenangan Partai Kristen Demokrat (CDA) dalam pemilu parlemen yang diselenggarakan tanggal 15 Mei 2002 adalah: ‘landslide victory’ kata orang Inggris atau ‘monsterzege’ kata orang Belanda. Dengan hasil tersebut CDA memperoleh 43 dari 150 kursi di parlemen atau memperoleh tambahan sebanyak 14 kursi dibandingkan hasil pemilu 1998. Ini sekaligus berarti CDA menjadi partai politik dengan suara terbanyak. Posisi kedua diraih oleh partai baru: LFP, dengan 26 kursi, meskipun dari segi persentase peningkatan suara, LPF jauh melampaui CDA. Partai lain yang memperoleh lebih banyak kursi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya adalah Socialistische Partij (SP) yaitu dari 5 menjadi 9 kursi. Sedangkan Leefbaar Nederland (LN), partai yang ditinggalkan H a l a m a n | 15

Pim Fortuyn beberapa bulan menjelang pemilu, hanya mendapat 2 kursi.

Perbandingan Perolehan Kursi di Parlemen Pemilu 2002 dan 199848 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Partai PvdA VVD CDA D66 Groenlinks SP CU SGP LN LPF

1998 45 23 29 14 11 5 5 3 0 0

2002 23 43 43 8 10 9 4 2 2 23

Ketua CDA, Jan Peter Balkenende mengakui bahwa kemenangan partainya sungguh di luar dugaan. “Verrast door succes,” demikian gambaran yang tepat bagi politisi muda CDA itu. “Onwezenlijk,” atau ‘di luar kewajaran’, tambah tokoh yang—karena kemiripan wajah— dijuluki Harry Potter itu. Profesor. dr. mr. Balkenende yang berusia 46 tahun tersebut berhasil menyatukan dan membuat CDA stabil dan kembali bersinar hanya dalam beberapa bulan. Herman Staal, redaktur NRC Handelsblad, menggambarkan Balkenende: tampangnya berani dan terpelajar, otentik dan alami.49 Sebaliknya, partai-partai politik yang dulunya membentuk koalisi Paars mengalami kekalahan telak khususnya Partai Sosial Demokrat (PvdA) yang hanya memperoleh 23 kursi, sama banyak dengan kursi yang diperoleh rekan koalisinya: Partai Liberal (VVD).

Tahun 1998, PvdA memperoleh 45 kursi sekaligus menjadi tulang punggung Koalisi Ungu, dan VVD memperoleh 38. Bagi VVD, dengan perolehan kursi yang sekarang, posisinya sama dengan kedudukan mereka 13 tahun yang lalu. Sedangkan Partai D66 yang meraih 14 kursi dalam pemilu 1998, kini hanya mampu mendapatkan 8 kursi.

48 49

De Telegraaf, 16 Mei 2002 ‘Balkenende gaf CDA betrouwbare uitstraling terug’, NRC Handelsblad, 16 Mei 2002 H a l a m a n | 16

Tanggal 16 Mei malam, Wim Kok, PM demisioner yang juga dari PvdA mengatakan bahwa kekalahan yang menyebabkan partainya kehilangan 22 kursi itu merupakan sebuah ‘kekalahan pribadi sekaligus kekalahan politik yang menyakitkan.’ “Het zijn moeilijke tijden voor de sociaal-democratie, ook elders in Europa” 50 , ungkap Wim Kok menyikapi kekalahan PvdA. Padahal sebelum pemungutan suara Kok mengingatkan kembali para pemilih untuk lebih mendahulukan rasio daripada perasaan dalam menentukan pilihan. Tindakan itu adalah untuk mengantisipasi para pemilu yang dikenal sebagai ‘in memoriam-stemmers’ yang cenderung memberikan suara kepada LPF sebagai ungkapan berduka cita buat kematian Pim Fortuyn.

Pengaruh dari peringatan Wim Kok itu ternyata tidak begitu signifikan.

Wabah Pengunduran Diri Ad Melkert, yang belum lama ini menggantikan Wim Kok sebagai Ketua PvdA, setelah mengucapkan selamat, permohonan maaf dan terima kasih kepada pendukungnya, malam itu juga langsung mengundurkan diri sebagai ketua partai meskipun tetap akan menjadi anggota legislatif. Ad Melkert: “Het heeft krassen op mijn ziel veroorzaakt, die niet meer weg gaan,” atau “Kekalahan ini telah menimbulkan goresan dalam jiwa saya, yang tidak mungkin hilang.” Meskipun PM Kok menghormati keputusan Melkert untuk mundur tetapi dia mengatakan bahwa Melkert tidak pantas menerima semua ini.

Tingkat Partisipasi Pemilu Parlemen (%)51 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

50

51

Tahun 1977 1981 1982 1986 1989 1994 2002

T. Partisipasi 86,60 80,60 85,50 81,10 78,30 73,00 78,80

Terjemah bebasnya: “Saat ini adalah masa yang sulit bagi partai politik sosial demokrat, begitu pula di banyak negara Eropa.” Lihat Meijen, J. ‘Sociaaldemocratie verliest in Europa op alle fronten’, NRC Handelsblad, 16 Mei 2002.

Elsevier, 18 Mei 2002, hal.13.

H a l a m a n | 17

Ad Melkert seakan mengikuti keputusan Lionel Jospin, kandidat presiden dari Partai Sosialis Prancis yang beberapa pekan sebelumnya mengundurkan diri karena tersingkir oleh kandidat presiden dari Front Nasional, Jean-Marie Le Pen. Bedanya: Jospin benar-benar pensiun dari panggung politik, sedangkan Melkert akan masih tetap duduk di parlemen. Kemungkinan Ad Melkert akan diganti oleh Tuan Wouter Bos atau Nyonya Jeltje van Nieuwenhoven.

Pengunduran diri ketua akibat kekalahan pemilu tidak saja menimpa PvdA, tetapi juga bekas rekan koalisinya: VVD. Kemarin malam, Ketua VVD, Hans Dijkstal mengharapkan agar partainya memilih ketua yang baru dan dia memutuskan akan absen dalam rapat pemilihan ketua tersebut. Kemungkinan Gerrit Zalm, Menteri Keuangan demisioner, yang akan menggantikan Dijkstal.

Disamping itu, salah seorang pendiri Leefbaar Nederland, Jan Nagel, mengumumkan kemarin bahwa dia akan mengundurkan diri karena partainya—setelah ditinggalkan Pim Fortuyn—hanya memperoleh 2 kursi. Padahal sebelumnya mereka berjanji kalau partainya memperoleh kurang dari 10 kursi mereka akan mundur.

Partisipasi pemilih dalam pemilu parlemen tahun 2002 ini ternyata tidak setinggi yang diperkirakan. Sebelumnya diduga—sebagian dipengaruhi oleh kematian Pim Fortuyn—tingkat partisipasi bisa mencapai 90%. Ternyata yang datang ke kotak suara hanya sekitar 79%.

Kemungkinan Koalisi Beberapa hari mendatang Den Haag akan sibuk dengan pembentukan koalisi. Dalam dunia politik Den Haag, penyusunan formasi ini memerlukan waktu. Masa formasi terlama adalah pada waktu pembentukan Pemerintahan Van Agt I yaitu 208 hari. Dan masa formasi yang paling cepat adalah pada saat penyusunan formasi ‘Nacht van Wiegel’, yaitu 12 hari.52 Penulis memperkirakan masa formasi kali ini akan berjalan alot mengingat LPF menduduki peringkat kedua dalam perolehan kursi. Padahal fraksi partai yang baru terbentuk sekitar 3 bulan itu berjanji akan tetap melanjutkan ide-ide Pim Fortuyn, yang 52

Elsevier, Tahun Terbit ke-58, No.20, 18 Mei 2002.

H a l a m a n | 18

sebagian kurang sesuai dengan platforms CDA atau partai lain yang potensial untuk berkoalisi.

Jadi, dari segi suara tadi, peluang koalisi terbesar adalah antara CDA, LPF dan VVD. Dari segi program pun, VVD mestinya lebih pro-aktif dalam penyusunan koalisi tersebut. Meskipun ada potensi ketidakstabilan dalam fraksi LPF, tetapi dengan jumlah 92 kursi, perginya satu atau dua orang pemblelo tentu tidak begitu berpengaruh terhadap kestabilan parlemen. Tetapi jika pemilu yang baru lalu gagal menciptakan kestabilan politik, bisa saja tahun depan diadakan pemilu kembali.

Kombinasi kabinet tampaknya akan berbentuk tengah-kanan.

Sedangkan alternatif tengah-kiri hanya akan bisa kalau koalisi terdiri dari 4 partai politik, yang itu pun hanya memiliki suara mayoritas yang tipis.

Formasi CDA, LPF dan VVD tampaknya tidak begitu kondusif bagi allochtonen atau pendatang karena program ketiga partai politik tersebut menginginkan—baik secara implisit maupun eksplisit—para pendatang segera berintegrasi, menyesuaikan diri dengan kultur dan masyarakat Belanda dan meninggalkan kultur mereka. Dengan kata lain, faktor imigran masih merupakan ‘kartu’ yang akan dimainkan oleh partai-partai politik yang ada dan masih menjadi under-dog.

Meskipun demikian, CDA dan VVD berusaha tampil lebih pragmatis terhadap isu ini.

Dari perolehan suara dalam pemilu 2 hari lalu, tidak bisa dipungkiri, bahwa pemilih Belanda cenderung bergerak ke kanan. Secara kasar, pemilih ‘mengambil’ 44 kursi dari Koalisi Ungu dan ‘memberikan’ 40 kursi kepada partai oposisi yang terkemuka: CDA dan pendatang baru, LPF. Tetapi apakah itu cukup untuk mengatakan bahwa Belanda didominasi oleh partai politik yang berhaluan kanan? Kelihatannya tidak juga, karena CDA yang meraih suara mayoritas dikategorikan berhaluan tengah atau konservatif. Tetapi kecenderungan beralihnya bandul politik dari kiri ke kanan yang tidak hanya terjadi di Belanda tetapi juga di Eropa, diduga bisa mengancam ‘negara kesejahteraan sosial’ yang ada. Tetapi—sebagaimana kebiasaan di vortext kemapanan politik Den Haag—perubahan dari kiri ke kanan atau sebaliknya atau format apapun namanya hanya meruH a l a m a n | 19

pakan perbedaan nuansa. Ringkasnya, Belanda tidak akan beralih ke kanan dalam makna yang ekstrim.

Boleh dikatakan bahwa tidak akan ada kebijakan yang berubah secara drastis dari kebijakan periode kedua Pemerintahan Paars, meskipun kebijakan imigrasi diperkirakan akan tetap semakin ketat.

Begitu pula dengan aturan-aturan integrasi dan semakin banyak polisi di jalanan untuk menurunkan angka kriminalitas. Kecenderungan pengetatan ini akan tetap terjadi sekalipun, misalnya, andaikan Ad Melkert—politikus sosial demokrat atau kiri—yang terpilih menjadi Perdana Menteri. Kecenderungan tersebut juga akan memberi dampak kepada komunitas Indonesia di Belanda yang juga dianggap sebagai pendatang (allochtonen).

Beberapa Catatan Dari pelaksanaan dan hasil pemilu kali ini, ada beberapa hal yang bisa dicatat. Pertama, kemenangan LPF menunjukkan partai politik yang baru dibentuk pun punya peluang meraih banyak suara dalam pemilu, dan faktor ketidakpastian politik membuat orang bisa dimobilisasi. Disamping itu, debut LPF yang langsung melejit tidak bisa dilepaskan dari pendirinya, Pim Fortuyn. Politikus flamboyan itu— dengan kemampuan dan keterus-terangannya serta peran media baik cetak, elektronik, audio maupun visual—berhasil menarik simpati masyarakat Belanda dengan agendanya yang sangat kanan. Keunggulan Pim Fortuyn, menurut Elsevier, adalah kemampuannya menjelaskan hal-hal yang ada dalam pikiran hampir semua orang tetapi orang lain belum mampu mengartikulasikannya. Kematian Pim Fortuyn juga diduga berpengaruh dalam menyokong kemenangan LPF. Kedua, ada beberapa faktor yang memungkinkan CDA meraih suara terbanyak, yaitu faktor menjaga momentum, kecerdasan melihat realitas dan geluk atau keberuntungan. Keberhasilan CDA menampilkan politikus utamanya yang simpatik, Jan Peter Balkenende, 53 yang pada detik-detik terakhir menjelang pemungutan suara berhasil meyakinkan pemilih. Jadi, dalam kompetisi politik, 53

Sebagai seorang profesor Filsafat Kristiani, Balkenende mengkritik beberapa kebijakan liberal di Belanda seperti euthanasia, soft drugs, dan perkawinan pasangan homo. Lihat ‘Dutch Coalition Talks Begin’, oleh Roy Raylor, The Guardian Unlimited, 16 Mei 2002.

H a l a m a n | 20

yang mencuri start belum tentu akan menjadi juara di finish. CDA juga berhasil—dalam kampanyenya—menunjukkan bahwa mereka adalah oposisi yang moderat terhadap Kabinet Ungu karena ada faktor kritik yang ‘tanpa todong aling-aling’ Pim Fortuyn terhadap Koalisi Ungu yang telah berkuasa selama 8 tahun itu. Partai CDA juga terlihat bisa menarik pelajaran dari kegagalan masa lalu dan lebih menjanjikan dari segi struktur kepengurusan partai. Ringkasnya: “Het CDA zodoende kunnen oogsten van het door Fortuyn omgeploegde veld,” atau “CDA menuai dari ladang yang dibajak oleh Fortuyn.”

Yang cukup menarik disimak adalah banyak dari pemilih CDA dan LPF berasal dari kalangan muda.

Ketiga, berkurangnya perolehan suara Koalisi Ungu sudah diduga sebelumnya karena kegagalan kontingen pasukan perdamaian Belanda dalam melindungi safe-heaven yang dijamin PBB di Srebrenica-Bosnia, yang membuat Kabinet Wim Kok demisioner— menyusul terbitnya laporan NIOD tentang kegagalan tersebut— tanggal 16 April 2002. Titik lemah yang lain adalah sindrom yang biasa menghinggapi partai politik yang telah lama berkuasa (1994-2002) yaitu ketidakmampuan dalam memberikan alternatif dan pilihan yang variatif kepada masyarakat. Tetapi itu tidak berarti prestasi Pemerintahan Ungu dalam segi pertumbuhan dan kestabilan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan di Belanda bisa diabaikan begitu saja. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada masa Koalisi Ungu yang lalu, kesejahteraan masyarakat Belanda mencapai puncaknya. Tetapi prestasi tersebut tidak diimbangi dengan keberhasilan dalam sektorsektor lain seperti keperawatan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dan yang lebih penting lagi, PvdA dan rekan koalisinya gagal memelihara momentum mereka hingga detik-detik terakhir. Sejatinya, reputasi mereka menurun drastis sejak kwartal ketiga tahun 2001 dan mencapai titik nadirnya pasca kematian Pim Fortuyn kurang sepuluh hari menjelang pelaksanaan pemilu.

H a l a m a n | 21

PEMILU IRLANDIA PM Bertie Ahern Bertahan (Zuid-Holland, Mei 2002) Kondisi Geografis dan Penduduk54 Secara geografis, Irlandia terletak di sebelah barat Eropa, yang mencakup 5/6 dari Pulau Irlandia di utara Samudera Atlantik dan di sebelah barat Inggris.

Diperkirakan, bulan Juli 2002 penduduk Irlandia berjumlah 3,89 juta jiwa. Rasio imigran per 1.000 penduduk adalah 4,12 orang (estimasi 2002).

Dari segi etnis, Irlandia terdiri dari bangsa Keltiks dan Inggris.

Dan dari segi agama, 91,6% mengaku Katolik, 2,5% Gereja Irlandia, dan 5,9% lain-lain. (Estimasi 1998).

Secara administratif, Irlandia terbagi ke dalam 26 daerah (county), yaitu: Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, dan Wicklow.

Sejarah Ringkas55 Bulan Januari 1922, Negara Irlandia Merdeka dibentuk yang menjadi bagian dari Dominion dalam Imperium Inggris. Kemudian pecah perang saudara antara pihak yang mendukung kebijakan ini dan mereka yang menolak pembagian Irlandia dan pembentukan Irlandia Utara. Pihak yang menolak terdiri dari Sinn Féin (dipimpin oleh Eamon de Valera) dan Irish Republican Army (dipimpin oleh Michael Collins) berhasil dikalahkan. Tahun 1926, Valera membentuk partai tersendiri: Fianna Fáil dan menjadi PM tahun 1932.

Konstitusi 1937 menyatakan bahwa kedaulatan negeri ini mencakup seluruh Pulau Irlandia (Eire) dan menghapus sumpah setia kepada Kerajaan Inggris. Dalam Perang Dunia II, Irlandia meru54

55

‘Ireland’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ei.html, 1 Januari 2002.

Luck, P. (1997) Family Encyclopedia, London: George Philip Limited, hal. 348.

H a l a m a n | 22

pakan negara netral. Mereka menentang operasi pasukan Sekutu di Irlandia Utara. Tahun 1949 negara ini menjadi republik dan berada di luar Persemakmuran Inggris.

Tahun 1973 Irlandia menjadi anggota Masyarakat Eropa. Dengan Kesepakatan Inggris-Irlandia tahun 1985 memberikan kesempatan kepada Irlandia untuk memainkan peranan konsultatif dalam masalah Irlandia Utara. Deklarasi Downing Street tahun 1993 mendorong Irlandia dan Inggris untuk menyelesaikan masalah Irlandia Utara secara damai.

Sistem Pemerintahan Negara Irlandia berbentuk republik. Sistem legalnya berdasarkan pada Common Law dan Konstitusi tertulis (1937). Kepala Negara dipegang oleh presiden56 yang dipilih rakyat untuk masa jabatan 7 tahun. Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri (Taoiseach) yang dinominasi oleh DPR (House of Representatives) dan disetujui oleh presiden. Kabinet terdiri dari para menteri diangkat oleh presiden yang sebelumnya dinominasi oleh Perdana Menteri dan disetujui oleh DPR. Kabinet dikepalai oleh PM. Kekuasaan legislatif menggunakan sistem bikameral yaitu parlemen (Oireachtas) yang terdiri dari Senat (Seanad Eireann) dan DPR (Dail Eireann). Senat terdiri dari 60 kursi, 49 dipilih oleh universitas dan dari kandidat yang dinominasi oleh lima panel khusus, dan 11 dinominasi oleh PM. Masa jabatan anggota Senat ini adalah 5 tahun.

DPR terdiri dari 166 kursi. Anggotanya dipilih rakyat dengan sistem representasi proporsional untuk masa jabatan 5 tahun.

Senat hanya memiliki kekuasaan konsultatif dan amendemen, dan tidak punya hak voting terhadap RUU yang diajukan oleh DPR. Senat memiliki waktu 90 hari untuk mempertimbangkan RUU dari DPR tersebut.57 Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Anggota mahkamah ini diangkat oleh presiden atas masukan dari PM dan kabinet.

56 57

Sejak November 1997, Presiden Irlandia adalah Mary McAleese. ‘Country Report, Ireland’, Economist Intelligence Unit,The Economist, Mei 2002.

H a l a m a n | 23

Sistem Elektoral Warga negara yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak pilih.

Pemilu bersifat universal dan langsung dengan sistem representasi proporsional yang menggunakan suara tunggal yang bisa ditransfer ke dalam 41 konstituensi (daerah pemilihan) yang multi-anggota.

Partai Politik Partai-partai terkemuka di Irlandia, antara lain: Balatentara Nasib (Fianna Fáil/FF); Keluarga Irlandia (Fina Gael/FG); Partai Buruh (Labour Party/LP); Kami Sendiri (Sinn Fein/SF); Demokrat Progresif (PD); dan Partai Hijau (GP). *** Pemilu parlemen yang dilaksanakan tanggal 17 Mei 2002 itu mengantar Fianna Fail (FF) mendapat 41,5% suara, Fine Gael (FG) 22,5%, Partai Buruh (LP) 10,8%, Sinn Fein (SF) yang merupakan sayappolitik dari Irish Republican Army (IRA) yang terlarang 58 mendapat 6,5% suara, Demokrat Progresif (PD) 4,0%, Partai Hijau (GP) 3,8%, kelompok independen dan lain-lain memperoleh 11,0% suara.

Perbandingan Perolehan Kursi Pemilu 1997 dan 200259 Tingkat Partisipasi Pemilu 1997 (65%)60 dan 2002 (63%) No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

58

59

60

Partai FF FG LP SF PD GP Lain-lain

1997 77 54 17 1 4 2 11

2002 81 31 21 5 8 6 13

McDonald, H., ‘IRA men win seats in Irish electioncoup’, The Observer, 19 Mei 2002.

Dimodifikasi dari ‘European Elections’, The Guardian (2002) dan ‘Parties and Elections in Europe, Ireland’, oleh W. Nordsieck (2002), www.parties-andelections.de.

Dari: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/irlande/resultats/default.htm.

H a l a m a n | 24

Sedangkan dalam pemilu sebelumnya (6 Juni 1997), FF meraih 39,3% suara, FG mendapat 28,0%, LP memperoleh 10,4%, SF meraih 2,6%, PD mendapat 4,7%, GP memperoleh 2,8%, kelompok independen dan lain-lain memperoleh 12,3% suara.61 Dengan persentasi perolehan suara demikian, FF mendapat 81 kursi62, FG memperoleh 31 kursi, LP meraih 21 kursi, PD mendapat 8 kursi, GP memperoleh 6 kursi, SF mendapat 5 kursi, dan lain-lain memperoleh 14 kursi dari 166 kursi di DPR.63 Perbandingan perolehan kursi hasil pemilu 1997 dan 2002 bisa dilihat pada Grafik 1.

Selain FF, prestasi elektoral yang lebih baik juga dibukukan oleh LP, SF, PD, GP, dan kelompok independen yang konservatif. Meningkatnya pilihan kepada kelompok konservatif ini sepertinya mengikuti trend di Eropa yang lebih merupakan manifestasi dari ‘suara protes’ para pemilih yang kecewa.64 Sementara itu, GP mengalami penurunan kursi yang cukup drastis, yaitu dari 54 menjadi 31 kursi.

Kemenangan FF yang cukup meyakinkan itu bisa juga disebabkan oleh sistem pemilihan yang kompleks di Irlandia yang lebih banyak menguntungkan partai-partai besar.

Bertie Ahern: Ahern: Persona ‘Tokoh Rakyat’?

Bagi FF, PM Bertie Ahern merupakan asset yang paling besar dari partai. Jadi, faktor populernya figur Ahern sebagai ‘man of the people’ banyak mendorong pemilih memberikan suara mereka kepada FF. Ahern diakui sebagai politisi dari pemerintahan yang paling populer Irlandia sejak kemerdekaan negara itu tahun 1921. Hal itu juga didukung dengan kestabilan ekonomi Irlandia di masa Ahern sehingga kemakmuran lebih merata.

Menurut salah seorang orang dekat Ahern, dia dikenal workaholic, memulai aktivitasnya pukul 06.30 dan tidak berhenti 24 jam dalam 7 hari sepekan. Gambaran seperti ini barangkali agak berlebihan tetapi kerja keras Ahern dia buktikan dengan banyak hasil yang 61

62 63

64

‘Parties and Elections in Europe, Ireland’, oleh W. Nordsieck, pada: www.parties-and-elections.de, 2002.

Atau hanya kurang 3 kursi untuk memiliki mayoritas mutlak di DPR. ‘European Elections’, The Guardian, http://politics.guardian.co.uk/europe, 2002.

‘Ierse premier wint verkiezingen’, NRC Handelsblad, 21 Mei 2002.

H a l a m a n | 25

konkrit. Menurut Ketua Cabang FF di Clones, Ahern merealisasikan semua yang dia janjikan, seperti sistem pensiun yang lebih baik dan bantuan bagi mereka yang rentan dan membutuhkan.

Tetapi keberhasilan dan popularitas Ahern tampaknya juga dihalang kabut gelap seperti masih tingginya angka kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba, panjang waiting-list pengobatan dan perawatan di rumah sakit serta semakin lebarnya jurang antara yang kaya dan miskin.65 Bahkan dalam laporan Institut Riset Ekonomi dan Sosial milik pemerintah, ada sinyal yang tidak menggairahkan yang segera menghadang kondisi ekonomi Irlandia.66 Tantangan lain bagi Ahern barangkali akan muncul dari isu perluasan EU. tahun lalu diadakan referendum terhadap Traktat Nice tahun lalu di mana mayoritas rakyat Irlandia memilih ‘tidak’. GP, rekan koalisi FF, dan SF mendukung mereka yang berkata ‘tidak’ tersebut. Referendum kedua akan diadakan bulan Oktober 2002 ini.

65 66

Cowan, R., ‘Pin-up premier sets blistering pace’, The Guardian, 1 Mei 2002.

‘Ahern declares date for Irish elections’, The Guardian, 25 April 2002.

H a l a m a n | 26

PEMILU MAJELIS NASIONAL PRANCIS Kemenangan Politis Monsieur Chirac?

(9 dan 16 Juni 2002) Kondisi Geografis dan Penduduk67 Kemampuan bertahan dalam kancah 2 Perang Dunia, tidak melindungi Prancis dari kehilangan wilayah kekuasaan, kekayaan, manusia dan posisinya sebagai negara yang dominan di Eropa.

Tetapi, setelah lebih dari setengah abad kemudian, Prancis kembali menjadi salah satu negara yang paling maju dan terkemuka di antara bangsa-bangsa Eropa. Sejak tahun 1958, Prancis menyusun sebuah sistem demokrasi presidensil yang mampu bertahan dari ancaman instabilitas yang pernah melanda negeri itu ketika masih menerapkan sistem Parlementer di masa sebelumnya. Bersekutu dengan Jerman, Prancis memainkan peranan yang sangat penting dalam proses integrasi Eropa.

Negara ini terletak di daratan Eropa Barat, berbatasan dengan Teluk Biscay dan Celah Inggris, antara Belagia dan Spanyol, bagian selatan Inggris, berbatasan dengan Laut Tengah, antara Italia dan Spanyol.

Penduduk Prancis berjumlah sekitar 59,77 juta jiwa (estimasi bulan Juli 2002). Rasio imigran per 1.000 penduduk adalah 0,64 orang (estimasi 2002).

Dari segi agama, 83%-88% orang Prancis mengaku Katolik, 2% Protestan, 1% Yahudi, 5-10% Muslim, 4% tidak berafiliasi dengan salah satu agama yang ada. Dari segi etnis, Prancis terdiri dari bangsa Celtiks dan Latin, minoritas Teuton, Slavia, Afrika Utara, IndoCina, dan Basq.

Prancis terdiri dari 22 daerah (regions), yaitu: Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comte, Haute-Normandie, Ile-deFrance, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrenees, 67

‘France’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/fr.html, 1 Januari 2002.

H a l a m a n | 27

Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Rhone-Alpes. Ke-22 daerah ini dibagi lagi menjadi 96 departemen. Di luar Prancis, negara ini memiliki departemen tersendiri untuk Guyana Prancis, Guadeloupe, Martinique, Reunion, dan kumpulan wilayah seberang lautan (Mayotte, Saint Pierre dan Miquelon).

Sejarah Ringkas68 Tahun 51 SM, Julius Caesar dari Imperium Romawi menyelesaikan penaklukan wilayah Prancis. Kemudian dikuasai oleh bangsa Franka.

Tetapi yang sering dianggap sebagai raja Prancis yang pertama adalah Hugh Capet (987). Selanjuntya Prancis terlibat dalam Perang 100 Tahun (1337-1453) dengan Inggris. Hingga 1422, sebagian besar Prancis dikuasai oleh Inggris hingga terusir dari Prancis tahun 1453.

Raja Francis I menandai awal Renaissance di Prancis dan pertarungan dengan Dinasti Habsburg.

Tahun 1789-1799 berlangsung Revolusi Prancis. Republik I Prancis lahir tahun 1792. Tahun 1799 Napoleon mengangkat dirinya sebagai kaisar. Napoleon kalah dalam pertempuran Waterloo (1815) dan Napoleon diasingkan. Dinasti Bourbons dikembalikan menjadi penguasa Prancis.

Kemudian pecah Revolusi 1848 yang melahirkan Republik II Prancis. Napoleon III menderita kakalahan dalam Perang PrancisPrussia (1870-1871) yang melahirkan Republik III Prancis (1870-1940).

Bulan Juni 1940 Prancis diduduki Jerman dan dikuasai oleh Pemerintahan Vichy. Charles de Gaulle memimpin Prancis di pengasingan. Paris dibebaskan tahun 1944 dan 1946 Republik IV Prancis lahir. Tahun 1958, De Gaulle terpilih sebagai presiden yang menandai lahirnya Republik V Prancis. Politik luar negeri De Gaulle yang bebas dan aktif menjauhkannya dari AS dan Inggris sehingga dia mengundurkan diri tahun 1969. De Gaulle digantikan berturutturut oleh Pompidou, Giscard d’Estaing, dan François Mitterand.

Tahun 1995 Mitterand digantikan oleh rivalnya: Jacques Chirac.

68

Luck, S. (1997). Family Encyclopedia, London: George Philip Limited, hal. 264.

H a l a m a n | 28

Sistem Pemerintahan69 Republik ke-5 Prancis menggunakan sistem Kodifikasi Hukum Romawi dan Konstitusi 1958 yang mulai berlaku diawal 1959. Tahun 1962 konstitusi ini diamendemen dalam hal pemilihan presiden. Presiden dipilh untuk masa jabatan 5 tahun.

Beberapa amendemen juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan Traktat Maastricht tahun 1992, amendemen untuk memperketat aturan keimigrasian tahun 1993, amendemen untuk menyesuaikan dengan Traktat Amsterdam tahun 1996 dan Traktat Nice tahun 2000.

Sistem legislatif (Parlemen) Prancis menggunakan sistem bikameral. Pertama, Senat yang beranggotakan 321 orang (296 untuk metropolitan Prancis, 13 untuk departemen dan wilayah seberang lautan, dan 12 untuk warga Prancis yang berada di luar negeri) dipilih secara tidak langsung oleh dewan lokal untuk masa jabatan 9 tahun, yang mana sepertiganya akan selesai masa jabatannya setiap 3 tahun.

Kedua, Majelis Nasional (Assemblee Nationale) yang terdiri dari 577 anggota yang dipilih secara langsung dari masing-masing konstituen dengan sistem 2-suara untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden memiliki hak membubarkan Majelis Nasional ini.

Di Prancis ada perbedaan yang jelas antara kekuasan eksekutif dan legislatif. Menurut konstitusi, pusat kekuasaan eksekutif adalah Dewan Menteri yang diketuai oleh presiden. Perdana Menteri diangkat oleh presiden yang memiliki hak mempertimbangkan apakah pemerintah bisa meraih suara mayoritas yang diperlukan di Majelis Nasional. Meskipun menurut konstitusi seorang PM mengajukan permohonan pengunduran diri kepada presiden tetapi dalam prakteknya presiden sering memecat PM. Presiden juga memiliki hak mengangkat dan memecat para menteri, tetapi itu harus atas saran PM. Menteri tidak boleh dalam waktu bersamaan menjadi anggota Majelis Nasional.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Mahkamah Agung Kasasi atau Cour de Cassation, Dewan Konstitusi atau Conseil Constitutionnel, Dewan Negara atau Conseil d'Etat. Hakim anggota Mahkamah 69

‘Country Report, France’, Economist Intelligence Unit, The Economist, 1 Juli 2002.

H a l a m a n | 29

Agung Kasasi diangkat oleh presiden dari calon yang dinominasi oleh Dewan Tinggi Kehakiman. Sedangkan hakim anggota Dewan Konstitusi, 3 orang diangkat oleh ketua Majelis Nasional dan 3 orang diangkat oleh ketua Senat.

Sistem Elektoral Pemilu di Prancis menggunakan sistem semesta. Disamping itu, baik untuk pemilu Majelis Nasional maupun presiden, pemungutan suara dilaksanakan dalam 2 putaran.

Partai Politik Partai politik yang terkemuka di Prancis antara lain: Uni untuk Mayoritas Presidensil (Union pour la majorite presidentielle/UMP) yang merupakan federasi dari Perkumpulan untuk Republik (Rassemblement pour la Republique/RPR), Uni untuk Demokrasi Prancis (Union pour la democratie francaise/UDF) dan Demokrasi Liberal (Democratie liberale/DL); Partai Sosialis (Parti socialiste/PS); Partai Komunis Prancis (Parti communiste francais/PCF); Partai Kiri Radikal (Parti radical de gauche/PRG); Partai Hijau (Verts); Perkumpulan untuk Prancis (Rassemblement pour la France/RPF); Front Nasional (Front national/FN); Gerakan Nasional Republiken (Mouvement national republicain/MNR). *** Pemilu Majelis Nasional Prancis diadakan tanggal 9 dan 16 Juni 2002.

Putaran II menghasilkan: Uni untuk Mayoritas Presidensil (UMP) meraih 34% suara, Partai Sosialis (SP) mendapat 24%, Front Nasional (FN) mendapat 11%, Uni untuk Demokrasi Prancis (UDF) mendapat 5%, Partai Komunis meraih 5%, Partai Hijau (Verts) mendapat 5%, dan lain-lain meraih 16%.70 Dengan demikian, UMP menguasai 357 kursi dari 577 total kursi di Majelis Nasional. Presiden Chirac langsung melantik PM interim, Jean-Pierre Raffarin, sebagai Perdana Menteri dan ditugaskan menyusun pemerintahan, menggantikan Lionel Jospin. 71 Raffarin 70 71

The Guardian Unlimited, pada: http://politics.guardian.co.uk/europe, Juni 2002.

Kottman, P., ‘Rechts wint parlementsverkiezingen, Forse meerderheid voor partij Chirac’, NRC Handelsblad, 17 Juni 2002.

H a l a m a n | 30

adalah politisi Demokrasi Liberal, rekan koalisi Jacques Chirac. Sebelum tanggal 5 Mei 2002, Raffarin tidak begitu dikenal di Prancis karena dia bukanlah seorang teknokrat dari Paris tetapi dari daerah.72 Terlepas dari keberhasilan mempertahankan dominasi mereka, dibandingkan dengan perolehan kursi dalam pemilu sebelumnya (1997), terlihat bahwa UMP kehilangan 18 kursi dalam pemilu sekarang. Penurunan perolehan kursi juga dialami oleh Partai Sosialis, Partai Komunis. Sedangkan Uni untuk Demokrasi Prancis, Partai Hijau, dan Lain-lain memperoleah kenaikan kursi.

Perbandingan Perolehan Kursi di Parlemen Hasil Pemilu 1997 dan 200273 No. 1 2 3 4 5 6 7

Partai UMP SP UDF Komunis Hijau FN Lain-lain

1997 375 153 24 23 2 0 0

2002 357 140 29 21 3 0 26

Sementara itu, dalam pemilu 1997, Front Nasional tidak mendapat kursi, sama halnya dengan kondisi mereka dalam pemilu sekarang meskipun kali ini mereka mampu mendulang 11% suara. Tantangan Le Pen untuk berduel dengan Chirac dalam pemilu Majelis Nasional kurang dari 2 bulan sebelumnya terbukti hanyalah gertak sambal. Le Pen berjanji untuk terus berjuang demi 6 juta rakyat Prancis yang memilih mereka. 74 ‘Trauma’ pemilih Prancis dalam Putaran I pemilihan presiden terhadap ‘bahaya Le Pen’ tampaknya ikut mendorong kemenangan sayap kanan Prancis.

Kemenangan barisan kanan baru-baru ini, mengantarkan Chirac sebagai salah satu presiden Prancis dengan legitimasi dan mandat yang terkuat di Prancis. Kemenangan UMP akan berarti presiden 72

73 74

Kottman, P., ‘Franse premier tegen ‘arrogant Parijs’’, NRC Handelsblad, 7 Juni 2002.

Modifikasi dari The Guardian Unlimited, Juni 2002.

Henley, D. dan Hearst, D., ‘Chirac sweeps aside left and Le Pen’, The Guardian, 17 Juni 2002.

H a l a m a n | 31

akan didukung sepenuhnya oleh Majelis Nasional, suatu aspirasi yang tertuang dalam Konstitusi 1958 yang juga dikenal dengan sistem semi-presidensil. 75 Dengan demikian, kemenangan UMP ini sekaligus mengakhiri cohabitation76 atau ‘hidup-bersama’ antara presiden yang dipegang Chirac (kanan) dan Majelis Nasional yang dipegang Lionel Jospin (sosialis) sehingga posisi eksekutif rentan terhadap manuver vis-á-vis legislatif. Kerentanan ini akan menyulitkan presiden kalau kebijakannya terhambat di Majelis Nasional. Legitimasi ini akan memungkinkan Chirac membuktikan janjinya untuk memotong pajak, reformasi kelembagaan dan pengentasan tindak kejahatan.

75 76

Jeffery, S., ‘Elections in France’, The Guardian, 10 Juni 2002.

Dalam dunia politik Prancis, istilah cohabitation ini merujuk kepada kerjasama antara partai berhaluan kanan dan kiri.

H a l a m a n | 32

PEMILU REPUBLIK CEKO Koalisi CSSD, KDU-CSL, dan US-DEU (14 dan 15 Juni 2002) Kondisi Geografis dan Penduduk77 Republik Ceko terleak di Eropa Tengah, tepatnya di sebelah tenggara Jerman. Diperkirakan, bulan Juli 2002, penduduk Ceko berjumlah 10,26 juta jiwa. Tahun 2002, rasio imigran per 1.000 penduduk adalah 0,96 orang.

Dari segi etnis, Ceko terdiri dari 81,2% bangsa Ceko, 13,2% Moravia, 3,1% Slovak, 0,6% Polandia, 0,5% Jerman, 0,4% Silesi, 0,3% Gipsi (Roma), 0,2% Hungaria, lain-lain 0,5% (estimasi 1991). Dari segi agama, 39,8% orang Ceko adalah atheis, 39,2% Katolik, 4,6% Protestan, 3% Orthodoks, dan 13,4% lain-lain.

Wilayah Ceko terbagi dalam 13 regio (kraj) dan 1 daerah ibukota* (hlavni mesto), yaitu Jihocesky Kraj, Jihomoravsky Kraj, Karlovarsky Kraj, Kralovehradecky Kraj, Liberecky Kraj, Moravskoslezsky Kraj, Olomoucky Kraj, Pardubicky Kraj, Plzensky Kraj, Praha*, Stredocesky Kraj, Ustecky Kraj, Vysocina, Zlinsky Kraj.

Sejarah Ringkas78 Bangsa Ceko mulai mendiami Kawasan Bohemia sekitar 1.500 tahun yang lalu. Di abad ke-10 M, wilayah ini menjadi bagian dari Imperium Romawi Suci. Tahun 1526, Ceko dikuasai oleh Dinasti Habsburg Austria, tetapi pecah perlawanan yang dikenal dengan Perang 30 Tahun.

Budaya Jerman mendominasi Ceko di abad ke-18. Meskipun Austria berhasil mempertahankan dominasi mereka di Bohemia dan Moravia, nasionalisme Ceko tetap tumbuh sepanjang abad ke-19.

Cekoslovakia terbentuk pasca Perang Dunia I. Dalam Perang Dunia II, Jerman menduduki negara ini. Tahun 1946, pihak Komunis muncul sebagai kekuatan politik terkuat meskipun kepresidenan di77

78

‘Czech Republic’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Unit, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ez.html, 1 Januari 2002.

Luck, P. (1997) Family Encyclopedia, London: George Philip Limited, hal. 195.

H a l a m a n | 33

jabat oleh Eduard Beneš. Tahun 1946 tokoh-tokoh Komunis menguasai keseluruhan Cekoslovakia.

Musim Semi Praha 1968 merupakan titik akhir dari proses reformasi Cekoslovakia secara demokratis. Dalam tahun yang sama pasukan Pakta Warsawa menyerbu negara ini dan melindas golongan liberal.

Ketika Uni-Soviet runtuh, Cekoslovakia membentuk pemerintah non-Komunis tahun 1989. Pemilu bebas pertama diadakan tahun 1991.

Setahun kemudian pemerintah Cekoslovakia menyetujui pemisahan Slovakia dan menjadi Republik Slovakia, disusul lahirnya Republik Ceko tanggal 1 Januari 1993. Proses ini berjalan damai dan kedua negara kini masih menjalin kerjasama dalam banyak bidang.

Tahun 1999 Republik Ceko bersama Hungaria dan Polandia menjadi anggota NATO dan direncanakan akan menjadi anggota EU bulan Mei 2004.

Sistem Pemerintahan Republik Ceko merupakan sebuah republik parlementer. Kepala Negara adalah Presiden yang dipilih setiap 5 tahun oleh parlemen yang terdiri dari Senat dan Chamber of Representatives. Sedangkan Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri yang diangkat oleh presiden.

Presiden juga mengangkat menteri kabinet yang direkomendasikan oleh PM. Parlemen menggunakan sistem bikameral yaitu Senat (MPR) dengan 81 anggota dan Chamber of Representatives atau Poslanecka Snemovna, yang memiliki 200 anggota. Anggota Senat dipilih melalui pemilu untuk masa 6 tahun di mana sepertiganya dipilih setiap 2 tahun. Sedangkan anggota Poslanecka Snemorva dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 4 tahun.

Dalam pemilu Senat sebelumnya (November 2000), KDU-CSL mendapat 28 kursi, ODS 22 kursi, CSSD 15 kursi, ODA 7 kursi, US 4 kursi, KSCM 3 kursi, dan independen 2 kursi. Sedangkan dalam pemilu Chamber of Representatives sebelumnya (Juni 1998) CSSD mendapat 72 kursi, ODS 63 kursi, KSCM 24 kursi, KDU-CSL 20 kursi, US 18 kursi, dan CSNS 1 kursi.

Karena tahun 1998 suara CSSD di parlamen minoritas, maka pihak ODS bersedia membantu posisi sosial-demokrat tersebut dan H a l a m a n | 34

mereka membentuk pemerintahan koalisi antara CSSD dan ODS. Ketua ODS, Václav Klaus, menjabat Ketua Parlemen.

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketua dan wakil ketuanya diangkat oleh presiden untuk masa jabatan 10 tahun.

Sistem Elektoral79 Pemilu menggunakan sistem universal dan pemilih langsung memberikan suara untuk partai dengan memakai keterwakilan proporsional. Batas drempel untuk masuk ke Parlemen adalah memperoleh 5% suara.

Partai Politik Partai-partai politik terkemuka di Republik Ceko antara lain: Partai Sosial Demokrat Ceko (Ceská strana sociálne demokratická/CSSD); Partai Warga Demokratik (Obcanska demokraticka strana/ODS); Partai Komunis Bohemia dan Moravia (Komunistická strana Cech a Moravy/KSCM); Uni Kristen Demokrat-Partai Rakyat Ceko (Krestanská a demokratická unie-Ceskoslovenská strana lidová/KDU-CSL); Uni Kebebasan-Uni Demokratik (Unie SvobodyDemokratická Unie/US-DEU); Partai Hijau (Strany Zelených/SZ); Pensiunan untuk Hidup Sentosa (Duchodci za zivotni jistoty/DZJ); dan Partai Republik (Sdruzeni pro republiku-Republikanska strana Ceskoslovenska/SPR-RSC).

Di lihat dari perspektif kebijakan menuju pemilu Chamber of Representatives 2002 ini, partai-partai politik kontestan memiliki kebijakan yang cukup bervariasi. CSSD misalnya, menginginkan bergabungnya Republik Ceko dengan EU, penambahan lowongan kerja, mendukung ekonomi pasar-sosial meskipun juga mendukung privatisasi, menghapus wajib militer, menjamin sistem pensiun, membasmi korupsi, dan kabinet yang kuat dengan tokoh-tokoh yang kuat dan terkenal.80

79

80

‘Country Report Czech Republic’, Economist Intelligence Unit, The Economist, 10 April 2002.

‘Czech elections: Parties and policies’, CNN, 14 Juni 2002.

H a l a m a n | 35

Sedangkan ODS menginginkan Dekrit Beneš81 tetap berlaku sebagai syarat bergabung dengan EU, menyederhanakan birokrasi, menghapus wajib militer dan mendukung tentara profesional, pemotongan pajak, dan ingin melindungi lingkungan tanpa mengorbankan sistem pasar-bebas.

Koalisi KDU-CSL menginginkan pemotongan pajak, membasmi korupsi politik dan ekonomi, pemilihan presiden secara langsung, dan pro-EU. Sedangkan KSCM mendukung kontrol yang ketat oleh negara di bidang ekonomi, menentang bergabungnya Republik Ceko ke dalam NATO dan EU. *** Dalam pemilu di Republik Ceko yang diselengarakan tanggal 14 dan 15 Juni 2002, dimenangkan oleh Partai Sosial Demokrat (CSSD) dengan 30% suara. Dengan demikian, CSSD mempertahankan dominasi mereka di Chamber of Representatives. Posisi kedua diraih oleh ODS dengan 24% suara. Sedangkan Partai Komunis menduduki posisi ketiga dengan 18% suara. Posisi keempat diraih oleh koalisi Uni Kristen Demokrat-Partai dan Partai Rakyat Ceko.82

81

82

Presiden Eduard Beneš (1946-1948) pasca Perang Dunia II mengeluarkan dekrit pengusiran jutaan bangsa Jerman Sudeten dan ribuan bangsa Hungaria yang sudah lama menetap di Cekoslovakia, menghapus hak-milik dan kawarganegaraan Ceko mereka. ODS kuatir kalau Jerman dan Austria (keduanya anggota EU) akan menekan Republik Ceko mencabut Dekrit Beneš tersebut sebagai syarat bergabung dengan EU. ‘Links wint in Tsjechische verkiezingen’, NRC Handelsblad, 17 Juni 2002.

H a l a m a n | 36

Perbandingan Perolehan Kursi Pemilu 1998 dan 200283 Tingkat Partisipasi Pemilu 1998 (74%)84 dan 2002 (58%)85 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Partai CSSD ODS KSCM KDU-CSL US-DEU Lain-lain

1998 74 63 24 20 19 0

2002 70 58 41 22 9 0

Dari segi perolehan kursi, semakin jelas terlihat bahwa CSSD, ODS, US-DEU mengalami penurunan dibandingkan pemilu 1998. Yang mendapat kursi lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya justru Partai Komunis 86 dan koalisi Uni Kristen Demokrat-Partai Rakyat Ceko. Pemilu ini sekaligus mengantar Partai Komunis sebagai pemenang ketiga setelah CSSD dan ODS. Dengan perolehan ini, pemerintah terbentuk dengan koalisi CSSD, KDU-CSL, US-DEU. Koalisi ini menguasai 101 dari 200 kursi. Tanggal 15 Juni, Presiden Vaclav Havel segera melantik Vladimir Spidla dari CSSD sebagai Perdana Menteri.

Dalam kabinet CSSD mendapat 17 posisi menteri, KDU-CSL dan US-DEU masing-masing memperoleh 3 jabatan menteri. Di antara posisi yang diisi oleh kelompok sosial-demokrat adalah Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Wakil PM (Stanislav Gross), Menteri Pertahanan (Jaroslav Tvrdik), Menteri Kebudayaan (Pavel Dostal), Menteri Kehakiman sekaligus Wakil PM (Pavel Rychetský), dan Menteri Keuangan (Bohuslav Sobotka).

83

84

85

86

Dimodifikasi dari ‘Parties and Elections in Europe, Czech’, oleh W. Nordsieck, pada: www.parties-and-elections.de, 2002.

Dari: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/tchequie/analyse/default.htm.

Dari: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/tchequie/resultats/default.htm.

KSCM pimpinan Miroslav Grebenicek ini merupakan satu-satunya Partai Komunis murni yang tersisa di Eropa-Tengah. Di negara-negara lain, kelompok komunis kebanyakan telah menjelma menjadi partai sosialdemokrat. Lihat ‘Tsjechen zien politiek als cynisch spel’, NRC Handelsblad, 13 Juni 2002.

H a l a m a n | 37

Sedangkan Ketua Partai Kristen Demokrat, Cyril Svoboda, memperoleh posisi Menteri Luar Negeri. Svoboda sebelumnya menjabat sebagai onderminister87 dan ketua juru-runding dengan EU.88 Dengan komposisi ini, arus kebijakan utama akan mengarah pada pengurangan secara bertahap defisit-anggaran. Diperkirakan, dalam tahun 2006 defisit ini akan menurun hingga antara 4,9-5,5% dari ‘BBP’ (bruto binnenlands product atau GDP), walaupun menurut beberapa pengamat angka ini masih cukup tinggi.

87

88

Di Belanda, posisi ini sering juga disebut dengan staatssecretaris atau fungsionaris politik yang secara otonom menangani tugas-tugas tertentu dari menteri.

‘Centrum-linkse regering Spidla treedt aan in Tsjechië’, NRC Handelsblad, 16 Juni 2002.

H a l a m a n | 38

PEMILU SWEDIA Kiri Bertahan, Kanan Menguat?

(15 September 2002) Kondisi Geografis dan Populasi89 Terletak di Eropa Utara, Swedia berbatasan dengan Laut Baltik, Teluk Bothnia, Kattegat, dan Skagerrak, antara Finlandia dan Norwegia.

Proses unifikasi politik Swedia sudah dimulai sejak tahun 1100 M. Dalam proses historis yang panjang itu, Swedia menerima banyak pengaruh dari bangsa lain. Yang paling utama adalah pengaruh dari Jerman di Abad Pertengahan ketika Bangsa Hanze menguasai perdagangan di belahan Eropa Utara. Pengaruh budaya Prancis mulai diterima dalam sistem peradilan dan kalangan atas pada abad ke-18.

Sedangkan kebangkitan kembali pengaruh budaya Jerman terjadi dalam abad ke-19.

Populasi Swedia sekitar 8,88 juta jiwa (estimasi bulan Juli 2002).

Penduduk asli terdiri dari minoritas Swedes dan Finnish, dan Sami.

Etnis imigran terdiri dari bangsa Finlandia, Yugoslavia, Denmark, Norwegia, Yunani, dan Turki. Rasio imigran per 1.000 penduduk adalah 0,95 orang (estimasi tahun 2002).

Dari segi agama, 87% warga Swedia menganut Protestan Lutheran, selebihnya menganut Katolik, Orthodoks, Baptis, Muslim, Yahudi, dan Budha.90 Secara administratif, Swedia dibagi ke dalam 21 daerah (lan), yaitu: Blekinge, Dalarnas, Gavleborgs, Gotlands, Hallands, Jamtlands, Jonkopings, Kalmar, Kronobergs, Norrbottens, Orebro, Ostergotlands, Skane, Sodermanlands, Stockholms, Uppsala, Varmlands, Vasterbottens, Vasternorrlands, Vastmanlands, dan Vastra Gotalands.

89

90

‘Culture: A Short History of Sweden’, Swedish Information Smorgasbord, pada: http://www.sverigeturism.se/smorgasbord/smorgasbord/culture/shorthistory/index.html, 24 November 1999.

‘Sweden’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sw.html, 1 Januari 2002.

H a l a m a n | 39

Tahun 1994 rakyat Swedia mengikuti referendum untuk menentukan bergabung dengan EU. Proses ini sebelumnya pernah tertunda karena kebimbangan tentang peranan negara itu terhadap integrasi politik dan ekonomi EU. Tahun 1995 Swedia resmi bergabung dengan EU. Sejarah Ringkas91 Penghuni awal Swedia adalah bangsa Svears yang dalam abad ke-6 M bercampur dengan bangsa Gots. Agama Kristen masuk ke Swedia abad ke-9. Suku Swede diduga termasuk dalam bangsa Viking yang merompak pesisir Eropa abad ke-9 hingga ke-11.

Tahun 1319 Swedia bersatu dengan Norwegia dibawah Raja Manus VII. Tahun 1397 Swedia, Denmark dan Norwegia bersatu dibawah Ratu Denmark, Margaret. Penerus Margaret ini gagal mengendalikan Swedia yang disusul dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Gustavus I dari Dinasti Vasa. Ia menjadi raja Swedia tahun 1523.

Dalam abad ke-18 konflik internal melanda Swedia. Gustavus IV (bertahta tahun 1792-1809) membawa Swedia terlibat ke dalam Perang Napoleon. Tahun 1905 Uni-Swedia dan Norwegia dibubarkan.

Dibawah Raja Gustavus V (bertahta tahun 1907-1950) Swedia bersikap netral dalam 2 Perang Dunia.

Sistem Pemerintahan92 Swedia merupakan sebuah monarki berkonstitusi dan sistem legislatifnya berdasarkan pada Konstitusi 1975.93 Sejak pertengahan abad ke-14 Swedia telah memiliki Konstitusi tertulis (Grundlag), dan hingga kini negara itu memiliki beberapa konstitusi yang lain yaitu Regeringsformen (yang mengatur bentuk pemerintahan), Successionsordningen (tentang aturan sukses), Tryckfrihetsförordningen (tentang

91 92

93

Luck, P. (1997) Family Encyclopedia, London: George Philip Limited, hal. 650.

Lihat ‘Parliamentary System’, Swedish Information Smorgasbord, pada: http://www.sverigeturism.se/smorgasbord/smorgasbord/society/government /parlament.html.

‘Country Report, Sweden’, Economist Intelligence Unit, The Economist, 8 November 2002.

H a l a m a n | 40

undang-undang pers) dan Yttrandefrihetsgrundlagen (konstitusi yang mengatur kebebasan mengemukakan pendapat).

Kepala Negara Swedia dipegang oleh raja, yang hanya memainkan peranan simbolik dalam pemerintahan. Pemerintahan Nasional dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang mengepalai kabinet.

Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

Mulai tahun 1970 Swedia menggunakan sistem parlemen (Riksdag) unikameral yang terdiri dari 349 anggota yang dipilih langsung setiap 4 tahun. Jika parlemen bubar lebih cepat daripada masa seharusnya, parlemen baru hanya mengisi sisa masa jabatan parlemen yang bubar tersebut.

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung atau Hogsta Domstolen. Para hakim anggotanya diangkat oleh PM dan kabinet.

Sistem Elektoral94 Sejarah sistem elektoral Swedia sejak tahun 1810 bisa dibagi ke dalam 3 periode: (1) Representasi oleh estates atau golongan politik (18101864); (2) Pluralitas dan hak suara terbatas (1866-1908); dan (3) Representasi proporsional dan hak pilih universal (1909-sekarang).

Setiap warga Swedia yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak pilih. Tetapi untuk bisa memberikan suara, mereka harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam sistem keterwakilan proporsional (sistem Saint-Lague yang dimodifikasi), 310 kursi disediakan berdasarkan konstituen di 28 konstituen multi-anggota. Sisa 39 kursi dibagi secara nasional. Untuk bisa masuk ke parlemen, partai harus mendapat 4% secara keseluruhan (tingkat nasional) atau 12% di salah satu konstituen.95 Tingkat partisipasi pemilu di Swedia cukup tinggi (dalam periode 1970 dan 1994, bervariasi antara 88,3% dan 91,8%).

Rasio anggota parlemen wanita di Swedia termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia. Sejak pemilu 1994, jumlah anggota wanitanya mencapai 40%.

94

95

Lihat: D. Caramani (2000). The Societies of Europe: Elections in Western Europe since 1815 Electoral Results by Constituencies, London: Macmillan Reference Ltd, hal. 858-860. ‘Political structure’, Country Report, Sweden, Economist Intelligence Unit, The Economist, 8 November 2002.

H a l a m a n | 41

Dalam Riksdag terdapat komite-komite yang memainkan peranan cukup penting khususnya kalau pemerintah dari partai yang tidak menang mutlak.

Partai Kontestan Pemilu 200296 Pertarungan dalam pemilu 15 September 2002 diikuti oleh 8 partai, yaitu: (1) Partai Sosial Demokrat (Socialdemokraterna). Partai yang didirikan tahun 1889 ini telah mendominasi—baik sendiri maupun berkoalisi—panggung politik Swedia sejak 1932 hingga 1976. Mereka kembali masuk ke dalam vortex kekuasaan di negara tersebut pasca pemilu 1994. Socialdemokraterna sangat besar pengaruhnya dalam membangun Swedia menjadi sebuah ‘negara kesejahteraan’. Saat ini Socialdemokraterna dipimpin oleh politisi yang telah menjadi PM Swedia sejak 1994, Goeran Persson97; (2) Partai Moderat (Moderaterna). Partai Moderat ini berdiri tahun 1969 yang merupakan reinkarnasi dari Partai Konservatif yang didirikan tahun 1932. Partai ini menjadi pelopor terbentuknya pemerintahan tengah-kanan yang pertama di Swedia pasca Perang Dunia II yaitu dalam periode 1976-1978 dan 1979-1981. Dibawah pimpinan politisi kharismatik, Carl Bilt, partai ini pernah menjadi backbone koalisi 4 Partai berhaluan tengahkanan. Moderaterna kini dipimpin oleh Bo Lundgren 98 ; (3) Partai Kiri (Vänsterpartiet). Awalnya partai ini merupakan Partai Komunis Swedia yang didirikan tahun 1921. Tahun 1967 ia berganti nama menjadi Partai Kiri-Komunis dan menjadi Partai Kiri tahun 1990. Partai yang dipimpin oleh Gudrun Schyman ini menolak Swedia bergabung ke dalam EU dan keikutsertaan negara itu ke dalam UniMoneter Eropa99; (4) Partai Kristen Demokrat (Kristdemokraterna).

Pada awalnya Partai ini berupa Uni-Kristen Demokrat tahun 1964.

Sejak 1991 Partai ini berhasil menempatkan anggota legislatifnya di

96

97 98 99

Bagian ini sebagian besar bersumber dari ‘Swedish left wins re-election’, BBC World, 16 September 2002.

Lebih lanjut bisa dilihat pada: http://www.sap.se.

Selanjutnya bisa dilihat pada: http://www.moderat.se.

Lebih jauh tentang Partai Kiri ini bisa dilihat pada: http://www.vansterpartiet.se.

H a l a m a n | 42

parlemen Swedia (Riksdag). Ketuanya adalah Alf Svensson 100 ; (5) Partai Tengah (Centerpartiet). Partai ini berasal dari dua asosiasi pertanian yang dibentuk awal abad ke-20. Mereka selalu terwakili di Riksdag sejak 1918. Pernah berkoalisi dengan Socialdemokraterna tahun 1950-an, lalu bergabung dengan koalisi kanan-tengah yang menang di tahun 1976 dan 1991 dan kini dipimpin oleh Maud Olofsson 101 ; (6) Partai Liberal (Folkpartiet). Partai yang dipimpin oleh Lars Leijnborg ini didirikan tahun 1934 dan merupakan bagian dari koalisi tengah-kanan yang berkuasa dalam periode 1991-1994102; (7) Partai Hijau atau Lingkungan (MiljĂśpartiet). Partai ini dibentuk tahun 1981 dan masuk ke parlemen tahun 1988 di mana dalam pemilu 1991 mereka tidak terwakili di Riksdag. Partai yang dipimpin oleh Maria Wetterstrand dan Peter Erisson ini kembali masuk ke parlemen tahun 1994 dan berkoalisi dengan Socialdemokraterna. Mereka menentang bergabungnya Swedia ke dalam EU dan ikut serta ke dalam Uni-Moneter Eropa 103 ; dan (8) Partai Demokrat Swedia (Sverigedemokraterna) & Demokrat Nasional (Nationaldemokraterna). Kedua partai ini mengusung agenda kanan-populis yang antiimigran. Dalam pemilu yang lalu, keduanya gagal menempatkan anggota legislatif mereka di Riksdag.104 *** Ancaman Kanan?

Menyaksikan hasil perhitungan suara, partai-partai kiri boleh menarik nafas lega. Partai Sosial Demokrat meraih 40% suara, atau 3,6% lebih tinggi daripada perolehan mereka dalam pemilu 1998.105 Ini sekaligus menjadi kemenangan partai berhaluan sosial-demokrat yang ketiga berturut-turut. Berkoalisi dengan Partai Kiri dan Partai Hijau mereka menjadi kampiun dengan 53% suara. Dengan 100

101 102 103 104

105

Lebih jauh tentang kelompok Kristen Demokrat ini bisa lihat pada: http://www.kristdemokrat.se.

Selanjutnya bisa dilihat pada: http://www.centerpartiet.se.

Lebih lanjut tentang partai ini bisa dilihat pada: http://www.folkpartiet.se.

Selanjutnya bisa dilihat pada: http://www.mp.se.

Informasi lebih jauh tentang Partai ultra-kanan ini bisa dilihat pada: http://www.sverigedemokraterna.se dan http://www.nationaldemokraterna.se.

Tahun 1998, partai pimpinan Goeran Persson ini hanya meraih 36,4% suara atau merupakan prestasi elektoral terburuk dalam sejarah Socialdemokraterna.

H a l a m a n | 43

demikian, Partai Sosial Demokrat mendapat 144 kursi, Partai Kiri 30 kursi, dan Partai Hijau 17 kursi atau 191 dari 349 kursi keseluruhan di Riksdag.

Perbandingan Kuris Hasil Pemilu 1999 dan 2002106 Tingkat Partisipasi Pemilu 1998 (81,4%)107 dan 2002 (79%)108 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

106

107 108

Partai Partai Sosial Demokrat (SAP) Partai Majelis Demokrat (M) Partai Kiri (VP) Partai Kristen Demokrat (KD) Partai Tengah Partai Rakyat - Liberal (FPL) Partai Lingkungan - Partai Hijau

1999 131 82 43 42 18 17 16

2002 144 55 30 33 22 48 17

Data dari Corinne Deloy, selanjutnya bisa dilihat pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/suede/default.htm, dan pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/suede/resultats.htm.

Ibid.

Ibid.

H a l a m a n | 44

Persentase Perolehan Suara Pemilu 2002109 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Socialdemokraterna Miljopartiet Folkpartiet Moderaterna

Vansterpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Lain-lain

Keterangan: Koalisi Sayap-Kiri: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, dan MiljÜpartiet Koalisi Sayap-Kanan: Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, dan Moderaterna Pemilu kali ini juga menghasilkan gejala yang mengejutkan, yaitu bertambahnya perolehan suara Partai Liberal (Folkparteit) secara signifikan di mana mereka mendapat 13,4% atau meningkat 8,7% dari pemilu sebelumnya. Agenda sentral yang diangkat oleh kelompok liberal adalah isu imigrasi.

109

SVT EUROPA TV, BBC World, 16 September 2002.

H a l a m a n | 45

Komposisi Kursi di Parlemen110 Socialdemokraterna

55

Vansterpartiet

144

33

Miljopartiet Centerpartiet Folkpartiet

48

Kristdemokraterna

22

17

30

Moderaterna

Keterangan: Total Kursi = 349 Koalisi Sayap-Kiri = 191 Koalisi Sayap-Kanan = 158 Meskipun kelompok liberal ini menerima kenyataan bahwa pasar tenaga kerja hanya bisa diisi oleh para imigran dan menolak disebut rasis, tetapi mereka meniru pola kebijakan yang diambil oleh partaipartai anti-imigran yang sukses di negara tetangganya: Norwegia dan Denmark. Dalam isu kampanye mereka menginginkan agar imigran yang tidak berhasil mendapat kerja dalam jangka 3 bulan harus dipulangkan ke negeri asalnya. Disamping itu, para imigran harus lulus tes bahasa Swedia sebelum diberikan paspor Swedia.

Menurut Direktur Swedish Insitute for International Affairs, Anders Mellbourn, sejak 1950-an isu imigrasi seolah vakum dari perhatian dan ketika agenda ini dimanipulasi sehingga bisa mendulang suara dari mereka yang memang cenderung rasis.111 Fokus kebijakan golongan liberal ini secara umum bisa diformulasikan sebagai: ‘ya’ terhadap ‘imigrasi’ dan ‘tidak’ terhadap ‘segresi’. Kekuatiran menguatnya kehendak pemilih ke arah kanan ini bisa saja menghilangkan 110 111

BBC World, 16 September 2002.

Lihat: A. Osborn, ‘Swedish left wins but ‘integration’ snaps at its heels’, The Guardian, 17 September 2002.

H a l a m a n | 46

tabu sehingga wacana imigrasi rentan dieksploitasi dan bahas secara berlebihan untuk konsumsi politik sebagaimana yang sudah terjadi di Norwegia dan Denmark.

H a l a m a n | 47

PEMILU SLOVAKIA ABM = Asal Bukan Meciar (20 dan 21 September 2002) Kondisi Geografis Geografis dan Penduduk112 Secara geografis, Slovakia terletak di Eropa Tengah, di sebelah selatan Polandia. Diperkirakan, bulan Juli 2002 populasi Slovakia berjumlah sekitar 5,42 juta jiwa. Tahun 2002, rasio imigran per 1.000 penduduk adalah 0,53 orang.

Dari segi etnis, Slovakia terdiri dari 85,7% bangsa Slovak, 10,6% Hungaria, 1,6% Roma (Gipsi), 1,1% Ceko, Moravia, dan Silesia, 0,6% Ruthenia dan Ukrainia, 0,1% Jerman, 0,1% Polandia, dan 0,2% lainlain. (estimasi 1996).

Dari segi agama, 60,3 penduduk Slovakia menganut Katolik, 9,7% atheis, 8,4% Protestan, 4,1% Orthodoks, dan 17,5% lain-lain.

Secara administratif, negara itu dibagi ke dalam 8 regio (kraj), yaitu: Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky, Nitriansky, Presovsky, Trenciansky, Trnavsky, Zilinsky.

Sejarah Ringkas113 Bangsa Slovak mulai mendiami kawasan Slovakia abad ke-5 dan ke-6 M. Dalam abad ke-9, kawasan itu termasuk ke dalam Imperium Moravia, dan ditaklukkan oleh bangsa Magyar abad ke-10 serta dikuasai oleh Hungaria hampir 900 tahun.

Di abad ke-16 Turki Utsmani menguasai sebagian besar wilayah Hungaria dan Slovakia terbagi menjadi Slovakia Turki dan Slovakia Austria.

Dari tahun 1541-1784 Bratislava menjadi ibukota Dinasti Habsburg. Pemerintahan bersama antara Maria Theresia dan Joseph II mengarah kepada usaha ‘Magyarisasi’ yang membangkitkan sentimen nasionalis di Slovakia. Ketika Imperium Austria-Hungaria terbentuk tahun 1867, penindasan terhadap bangsa Slovak terus berlan112

113

‘Slovakia’, The World Factbook 2002, US Central Intelligenece Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/lo.html, 1 Januari 2002.

Luck, P. (1997). Family Encyclopedia, London: George Philip Limited, hal. 619.

H a l a m a n | 48

jut sehingga banyak dari mereka yang berimigrasi ke Amerika Serikat.

Dalam Perang Dunia I, pejuang Slovak bergabung dengan Sekutu. Setelah Imperium Austria-Hungaria dikalahkan dalam Perang Dunia I (1918), Slovakia digabungkan dengan Cekoslovakia dan menjadi daerah yang otonom.

Uni ini didominasi oleh bangsa Ceko sehingga mengecewakan banyak orang Slovak. Berdasarkan Pakta Munich (1938) sebagian Slovakia menjadi negara merdeka, sedangkan sebagian Slovakia selatan dimasukkan ke dalam wilayah Hungaria.

Bulan Maret 1939 Slovakia memperoleh kemerdekaan sebagai sebuah protektorat Jerman. Bulan Agustus 1939 Hitler menyerbu Cekoslovakia dan Slovakia menjadi negara boneka Jerman. Tahun 1944 pasukan Uni-Soviet membebaskan Slovakia dan mengembalikan negara itu kepada Cekoslovakia setahun kemudian.

Ketika kekuatan Komunis Ceko runtuh secara dramatis tahun 1989, tuntutan untuk merdeka semakin kencang. Pemilu pertama diadakan tahun 1993 yang dimenangkan oleh ‘Gerakan untuk Slovakia yang Demokratis’ dibawah pimpinan VladimĂ­r Meciar yang berhaluan kanan-populis. Federasi Cekoslovakia bubar tanggal 1 Januari 1993 dan Slovakia menjadi republik di mana Meciar menjadi PM. Dalam pemilu 1994, Meciar terpilih kembali dan Slovakia tetap menjalin hubungan yang erat dengan Republik Ceko. Tahun 1996 Slovakia dan Hungaria meratifikasi sebuat traktat berkaitan dengan perbatasan antara kedua negara dan jaminan terhadap 560 ribu bangsa Hungaria yang ada di Slovakia. Beban yang paling berat yang dihadapi oleh pemerintahan baru Slovakia adalah warisan sistem ekonomi yang tidak efisien dan perencanaan ekonomi yang sentralistik.

Sistem Pemerintahan Slovakia adalah republik parlementer dengan sistem multi-partai.

Kepala negaranya adalah presiden 114 dan Kepala pemerintahan

114

Presiden Slovakia sejak 15 Juni 1999 adalah Rudolf Schuster dari SOP. Pemilihan presiden berikutnya diadakan dalam bulan Mei-Juni 2004.

H a l a m a n | 49

dipegang oleh perdana menteri. Presiden dipilih secara langsung setiap 5 tahun.

PM diangkat oleh presiden. Biasanya ketua partai yang meraih suara terbanyak atau suara mayoritas dalam koalisi diangkat menjadi PM. Kabinet juga diangkat oleh presiden dengan rekomendasi PM. Parlemen Slovakia bersifat unikameral yang juga dikenal dengan Dewan Nasional Republik Slovakia (Narodna Rada Slovenskej Republiky). Dewan Nasional ini terdiri dari 150 kursi. Anggotanya dipilih dengan sistem keterwakilan proporsional yang dilaksanakan setiap 4 tahun.

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Anggota Mahkamah Agung dipilih oleh Dewan Nasional. Sedangkan anggota Mahkamah Konstitusi diangkat oleh presiden dari sekelompok orang yang dicalonkan oleh Dewan Nasional.

Sistem Elektoral Pemilu dilakukan secara langsung dan universal untuk memilih calon yang ada dalam daftar yang dibuat oleh partai-partai politik.

Keterwakilan proporsional di parlemen menggunakan threshold 5%.115 Partai Politik Partai-partai politik terkemuka di Slovakia, antara lain: Gerakan untuk Slovakia yang Demokratis (Hnuti za Demockraticka Slovenska/HZDS); Uni Kristen dan Demokratik Slovak (Slovenska Demokraticka a Krestanska Unia/SDKU); Arah–Jalan Ketiga (Strana Smer–Tretia Cesta/SMER); Partai Koalisi Hungaria (Magyar Koalicio Partja/MK); Gerakan Kristen Demokratik (Krestansko Demokraticke Hnuti/KDH); Aliansi Warga Baru (Aliancia Noveho Obcana/ANO); Partai Komunis Slovakia (Komunisticka Strana Slovenska/KSS); Partai Nasionalis Slovakia (Slovenska Narodna Strana/SNS); Partai Kiri Demokratik (Strana Demokratickej Lavice/SDL); Partai Pemahaman Warga (Strana Obcianskeho Poro-

115

‘Country Report, Slovakia’, Economist Intelligence Unit, The Economist, September 2002.

H a l a m a n | 50

zumenia/SOP); dan Partai Koalisi Demokratik (Slovenska Demokraticka Koalicia/SDK). *** Pemerintahan Koalisi ProPro-EU? EU? Partai yang meraih suara terbanyak dalam pemilu yang dilaksanakan tanggal 20 dan 21 September 2002 di Slovakia adalah Gerakan untuk Slovakia yang Demokratis (HZDS) yaitu 19,5%. Urutan kedua diraih oleh Demokratik Slovakia dan Uni Kristen (SDKU) dengan 15,1% suara. Sedangkan Arah–Jalan Ketiga (SMER) mendapat 13,5% suara.

Perolehan Kursi menurut Pemilu 1998116 Tingkat Partisipasi 83,5% No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

116

Partai Gerakan untuk Demokrasi Slovakia (HZDS) Koalisi Demokrasi Slovakia (SDKU) Partai Demokratik Kiri (SDL) Partai Koalisi Bangsa Hungaria (SMK) Partai Nasional Slovakia (SNS) Partai Harmoni Sipil (SOP) Partai Komunis Slovakia (KSS) Serikat Pekerja Slovakia (ZRS)

Kursi 43 42 23 15 14 13 0 0

Dari: http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/slovaquie/default.htm.

H a l a m a n | 51

Perolehan Kursi Pemilu 2002117 Tingkat Partisipasi Pemilu 2002 (70,07%)118 HZDS

36

SDKU

28

SMER

25

MK

20

KDH

15

ANO

15

KSS

11

SNS

0

SDL

0

SOP

0

SDK

0

Lain-lain

0

Posisi ketiga diraih oleh Partai Koalisi Hungaria (MK) dengan 11,2% suara, disusul oleh Gerakan Kristen Demokratik (KDH) dengan 8,3% suara, Aliansi Warga Baru (ANO) dengan 8,0% suara, Partai Komunis Slovakia (KSS) dengan 3,3% suara, Partai Nasionalis Slovakia (NS) dengan 1,4% suara, dan lain-lain mendapat 13,4% suara.

Meskipun berhasil mempertahankan posisi mereka sebagai partai peraih suara terbanyak sebagaimana prestasi elektoral mereka dalam pemilu sebelumnya (1998), tetapi HZDS tetap tidak mampu meraih kemenangan mutlak. Dengan demikian, diperkirakan HZDS yang berhaluan kanan-populis itu tidak akan termasuk dalam koalisi yang berkuasa. Koalisi yang mungkin terbentuk adalah antara SDKU, MK, KDH, ANO. Dengan kata lain, koalisi pemerintahan akan terdiri dari partai yang berhaluan Kristen Demokrat (SDKU) pimpinan Mikolas Dzurinda dan KDH, plus minoritas Hungaria dan liberal.

Koalisi ini dinilai pro-EU. 117

118

Dimodifikasi dari ‘Parties and Elections in Europe, Slovakia’, oleh W. Nordsieck, pada: http://www.parties-and-elections.de, 2002.

Dari: http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/slovaquie/resultats.htm.

H a l a m a n | 52

Asal Bukan Meciar Kegagalan HZDS pimpinan Vladimír Merciar meraih suara mayoritas yang akan membuatnya bisa memaksa untuk masuk ke dalam koalisi berkuasa disambut baik oleh EU dan NATO. Dalam pemilu 1998, walaupun HZDS—yang sering mengartikulasikan sentimen anti-Barat—mendapat 27% suara, tetapi koalisi anti-Meciar pimpinan Mikolas Dzurinda berhasil menelikung tokoh kanan-populis itu sehingga pemerintahan yang terbentuk adalah koalisi anti-Meciar tersebut.

Ketika Meciar menjadi PM dalam kurun 1993-1998, Slovakia kehilangan peluang untuk bergabung dengan EU. Dunia internasional menjadi bimbang dengan karakter demokrasi di negara yang lahir tahun 1993 tersebut. Memanfaatkan dinas intelijen negara, Meciar dinilai berada dibalik penculikan putera Presiden Kovác ke Austria untuk kepentingan politiknya. Selama berkuasa, Meciar juga dianggap bertanggung jawab atas mengalir modal hasil privatisasi ke tangan kawan-kawan politiknya. Usahawan Rusia juga mendapat tempat yang sangat dominan. Kondisi ini juga yang menyebabkan Slovakia tidak jadi dilibatkan dalam negosiasi untuk masuk ke EU bersama Republik Ceko, Polandia dan Hungaria. Peluang Slovakia menjadi anggota NATO waktu itu juga terhapus.

Bulan Juni 2002, Komisaris Perluasan EU, Günter Verheugen, secara diplomatis menghimbau para pemilih Slovakia untuk memberikan suara mereka kepada partai bisa meyakinkan semua anggota EU atas karakter demokrasi di Slovakia. Syarat penerimaan sebagai anggota baru EU adalah disetujui oleh ke-15 anggota EU, parlemen semua negara tadi, dan Parlemen Eropa. Dan walau hanya satu saja anggota EU bimbang maka pencalonan anggota baru bisa terganjal.

Dalam seruannya itu, Verheugen tidak menyebutkan partai apa yang harus dipilih dan partai mana yang harus dihindari. Tetapi secara tersirat Komisaris Perluasan EU seolah berkata: jangan pilih Meciar.119

119

‘Eurocommissaris Günter Verheugen, “Niet wachten tot uitbreiding EU, integendeel”’, NRC Handelsblad, 6 Juni 2002.

H a l a m a n | 53

Pemerintahan pimpinan Mikolas Dzurinda yang menggantikan Meciar sejak 1998 dinilai cukup berhasil membawa Slovakia untuk mengejar ketertinggalannya. Jargon politik yang digunakan Dzurinda adalah melawan Meciar, bergabung dengan NATO dan EU. Slovakia kembali masuk ke dalam negosiasi untuk menjadi anggota EU dan NATO. Militer Slovakia mulai semakin demokratis untuk menarik kepercayaan NATO. Para investor yang hengkang dari Slovakia di masa Meciar, dalam 4 tahun terakhir kembali ke negara itu.120 Tetapi 4 tahun terakhir dibawah Dzurinda pun kondisi ekonomi Slovakia belum begitu cerah. Misalnya, hampir 20% warga Slovakia masih menganggur. Dan biaya hidup semakin tinggi. Ini pula ditenggarai menjadi alasan mengapa banyak ‘goodwill’ politik pemerintah Dzurinda belum bisa mendorong kepercayaan pemilih.

Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa para elektorat Slovakia dalam pemilu yang lalu lebih memilih stabilitas. Artinya, mayoritas dari pemilih tidak menginginkan kembalinya kekuatan politik kanan-populis dan nasionalis yang di masa Meciar sering menimbulkan gesekan dengan negara tentangganya yaitu Hungaria dan Republik Ceko. Hal lain yang juga cukup penting dicatat bahwa banyak dari pemilih Slovakia memberikan suara mereka kepada Partai Minoritas Hungaria sebagaimana yang terlihat dari prestasi partai itu meraih 11,2% suara. Hal ini disebabkan oleh gaya pemimpin MK, Béla Bugár, yang dinilai pragmatis dan kalem.121 Partai MK juga termasuk ke dalam pemerintahan koalisi pimpinan Dzurinda periode 1998-2002.

120

121

‘Buitenland waarschuwt Slowakije tegen Meciar’, NRC Handelsblad, 4 Mei 2002.

Postma, R., ‘Slowaken willen geen politieke avonturen meer’, NRC Handelsblad, 23 September 2002.

H a l a m a n | 54

PEMILU JERMAN Hasil dan Implikasinya (22 September 2002) Kondisi Geografis dan Penduduk122 Sebagai kekuatan ekonomi terbesar dan memiliki penduduk terbanyak di Eropa Barat, Jerman merupakan kekuatan kunci dalam struktur ekonomi, politik dan pertahanan benua Eropa. Catatan tergelap dalam sejarah Eropa terjadi di Jerman ketika negara ini menjadi ajang 2 Perang Dunia, dan akhirnya diduduki oleh pasukan yang memenangkan Perang Dunia II: AS, Inggris, Prancis, dan Uni-Soviet tahun 1945.

Terletak di tengah Eropa, Jerman berbatasan dengan Laut Baltik dan Laut Utara, antara Belanda dan Polandia, dan sebelah selatan Denmark.

Penduduknya berjumlah sekitar 83,25 juta jiwa (estimasi Juli 2002). Rasio imigran per 1.000 penduduk adalah 3,99 orang (estimasi 2002). Secara etnis, terdiri dari 91,5% bangsa Jerman, 2,4% Turki, 6,1% etnis lain-lain (etnis Serbia-Kroasia, Italia, Rusia, Yunani, Polandia, dan Spanyol). Dari sudut agama, 34% penduduk Jerman penganut Protestan, 34% Katolik, 3,7% Muslim, 28,3% tidak beragama atau lain-lain.

Secara administratif, Jerman terbagi menjadi 16 negara bagian (Land atau Laender) bagian, yaitu: Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, MecklenburgVorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen.

122

‘Germany’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gm.html, 1 Januari 2002.

H a l a m a n | 55

Sejarah Ringkas123 Sekitar tahun 2.000 SM suku bangsa Jerman menggusur bangsa Celtics. Abad ke-5 M mereka merebut sebagian besar wilayah Imperium Romawi Barat. Tahun 800 Karel Agung (Charlemagne) dinobatkan menjadi kaisar. Tahun 962, Otto I (Agung) mendirikan Imperium Romawi Suci (Reich Pertama).

Tahun 1152 Frederick I mendirikan Dinasti Hohen-Staufen. Tahun 1273 Rudolf I mendirikan Dinasti Habsburg.

Dalam periode 1618-1648 pecah perang antara pemeluk Katolik dan Protestan yang terkenal dengan ‘Perang 30 Tahun’. Ketika Frederick II berkuasa (1740-1786) Negara Prussia lahir, tetapi menderita kekalahan dalam Perang Napoleon (1803-1815).

Dalam Kongres Wina (1815), negara ini dijadikan Konfederasi Jerman. Kemudian pecah Revolusi 1848 yang akhirnya memilih Bismarck sebagai kanselir (1862-1890).

Jerman muncul sebagai pemenang dalam Perang Austria-Prussia (1866) dan Perang Prancis-Prussia (1870-1871) yang melahirkan Reich Kedua dibawah Willem I dari Dinasti Hohenzollern. Jerman terlibat dalam Perang Dunia I (1914-1918) dan menderita kekalahan. Dalam Perjanjian Versailles (1919) Raja Willem II dimakzulkan dan Republik Weimar (1919-1933) lahir. Kehidupan dalam suasana di mana angka pengangguran sangat tinggi, inflasi membubung, perlunya rehabilitasi akibat perang dan depresi yang melanda dunia menyuburkan Fasisme di Jerman. Tahun 1933, Ketua Partai Sosialis-Nasional (Nazi), Adolf Hitler, terpilih menjadi kanselir dan Jerman menjadi Reich Ketiga.

Hitler mempersenjatai kembali kawasan Rhineland (1936), membantu pasukan Franco dalam Perang Saudara di Spanyol (1936-1939), dan merebut Austria (1938). Bulan Maret 1939, pasukan Jerman menyerbu Cekoslovakia dan Polandia bulan September 1939 yang menjadi pemicu Perang Dunia II. Laju invasi Nazi ke Eropa Barat terpaksa berhenti ketika gagal dalam Perang Britain. Di ambang kekalahan, Hitler bunuh diri bulan 123

Luck, P. (1997). Family Encyclopedia, London: George Philip Limited, hal. 282283.

H a l a m a n | 56

April 1945, dan Jerman menyerah tanggal 8 Mei 1946 dan negara itu dibagi menjadi 4 zone.

Tahun 1949 berdiri Jerman Timur dan Jerman Barat di tengah munculnya Perang Dingin. Walter Ulbricht menjadi pemimpin pertama Jerman Timur. Negara ini bergabung menjadi Pakta Warsawa tahun 1955. Sedangkan Konrad Adenaeur terpilih menjadi kanselir pertama (1949-1963) Jerman Barat. Tahun 1955 Jerman Barat menjadi anggota NATO. Bulan Juli 1990 kedua negara ini bersatu dan Helmut Kohl menjadi kanselir pertama Jerman yang bersatu ini sejak 1933.

Sistem Pemerintahan124 Untuk tingkat nasional, Jerman memiliki 5 ‘badan konstitusional’ yaitu Parlemen (Bundestag) dan Majelis Perwakilan Rakyat (Bundesrat) yang memiliki kekuasaan legislatif, Mahkamah Konstitusi Federal yang memiliki kekuasan yudikatif, dan Presiden Federal bersama Kabinet Federal yang memiliki kekuasaan eksekutif.

Kabinet bertanggung jawab menjalankan pemerintahan. Kabinet federal terdiri dari para menteri dan diketuai oleh seorang Kanselir.

Kanselir ini memiliki kekuasaan yang sangat dominan dalam pemerintahan. Ia bagaikan seorang ‘kapten’ dari sebuah kapal yang bernama negara. Kanselir menentukan siapa yang akan duduk dalam pemerintahan karena hanya dia yang bisa membentuk kabinet.

Kanselir memilih menterinya dan menyusun proposal yang bersifat mengikat bagi Presiden Federal dalam hal pengangkatan (atau pemecatannya). Kanselir menentukan jumlah kementerian dan mendefinisikan ‘terms of reference’-nya.

Kanselir juga menentukan pedoman umum kebijakan pemerintahan. Ini berarti bahwa Kanselir juga bertanggung jawab atas apa yang telah dia gariskannya. Landasan dari prinsip ini adalah ‘Aturan Prosedur Pemerintah Federal’ yang ditetapkan oleh Kabinet Federal dan disetujui oleh Presiden Federal.

Kanselir bisa memberikan perintah kepada menterinya tetapi Konstitusi menjamin bahwa para menteri memiliki hak untuk me124

‘The Federal Government’, Die Bundesregierung, http://eng.bundesregierung.de/frameset/index.jsp.

H a l a m a n | 57

pada:

laksanakan tugasnya secara otonom sejauh itu di dalam kerangka kerja yang sudah ditetapkan oleh Kanselir. Jika pemerintah merupakan sebuah koalisi, Kanselir juga terikat dengan isi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian koalisi tersebut.

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi Federal atau Bundesverfassungsgericht. Separuh hakim anggotanya dipilih oleh DPR atau Bundestag dan separuhnya lagi dipilih oleh MPR atau Bundesrat.

Sistem Elektoral Dalam pemilu di Jerman, setiap pemilih memiliki 2 suara.125 Suara pertama adalah untuk memilih politisi dari konstituen tertentu.

Dengan cara ini mereka memilih sekitar separuh dari keseluruhan kursi yang diperebutkan di Parlemen (Bundestag). Sedangkan suara pilih kedua diberikan kepada partai untuk mengisi kursi selebihnya.

Masa jabatan anggota legislatif di Jerman ialah 4 tahun, sehingga pemilu juga diadakan setiap 4 tahun.

Azas pemilu di Jerman adalah umum, langsung, bebas, setara, dan rahasia. Menurut Pasal 38 dan 39 Basic Law Jerman, ‘umum’ berarti seluruh warga negara yang berusia di atas 18 tahun memiliki hak pilih, ‘langsung’ bermakna pemilih memilih langsung anggota legislatif mereka, ‘bebas’ berarti pemilih bebas dari tekanan siapapun dalam menentukan pilihannya, ‘setara’ artinya setiap suara memiliki bobot yang sama, dan ‘rahasia’ maksudnya tidak seorang pun boleh tahu siapa yang dipilihnya kecuali yang bersangkutan memberitahukannya atas kemauan sendiri.126 Menurut estimasi, dalam pemilu Jerman tahun ini terdapat 61,2 juta orang yang memiliki hak pilih dari 83,2 juta penduduk Jerman.

Kursi dipertarungkan melalui representasi proporsional dengan menggunakan daftar urut calon anggota legislatif. Pada prinsipnya drempel keterwakilan di Parlemen adalah meraih 5% suara, atau 3 kursi dengan menggunakan cara—pilihan langsung—yang pertama.127 125

126

127

Vaessen, A., ‘Duitse verkiezingen: nagelbijten’, Algemeen Dagblad, 21 September 2002.

Lihat: R. Schick dan W. Zeh (1999). The German Bundestag, Functions and Procedures, Rheinbreitbach: NDV Neue Darmstädter Verlagsanstalt, hal. 11.

Oliver, M. ‘German elections’, The Guardian Unlimited, 19 September 2002.

H a l a m a n | 58

Partai Politik Ada 6 partai politik yang terkemuka di Jerman: Partai Sosial Demokrat (Sozialdemokratische Partei Deutschland/SPD), Partai Demokrat Liberal (Freien Demokratischen Partei/FDP), Partai Hijau (Gr端ne), Partai Kristen Demokrat (Christlich Demokratischen Union Deutschlands/CDU), Partai Kristen Sosial Uni (ChristlichSoziale Union/CSU), dan Partai Sosialis Demokratik (Partei des Demokratischen Sozialismus/PDS). CDU dan CSU dalam satu barisan. *** Hasil pemilu Jerman diumumkan secara resmi dinihari, 23 September 2002. Perhitungan menunjukkan koalisi SPD dan Gr端ne meraih 306 dari total 603 kursi di Parlemen atau hanya unggul dengan 5 kursi dari saingan mereka. Dengan kata lain, bantuan suara Partai Hijau terhadap posisi SPD dalam pemilu yang lalu sangat signifikan.

Persentase Perbandingan Perolehan Suara dari 2 Pemilu128 Tingkat Partisipasi Pemilu 1998 (83,3%)129 dan 2002 (79,10%)130 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Partai Sosial Demokrat (SPD) Kristen Demokrat/Kristen Sosial Uni Partai Hijau (Die Groenen) Demokrat Liberal (FDP) Sosialis Demokratik (eks-Komunis) Lain-lain

1998 40.90 35.10 6.70 6.20 5.10 5.90

2002 38.50 38.50 8.60 7.40 4.00 3.00

Kompetitor dari koalisi merah-hijau dalam salah satu pemilu yang terketat persaingannya dalam sejarah politik Jerman pasca Perang Dunia II tersebut adalah koalisi CDU/CSU dan FDP. Mereka meraih 295 kursi di Parlemen. Sedangkan partai eks-Komunis, Sosialis Demokratik, hanya meraih 2 kursi melalui pemilihan langsung. Kemenangan tipis SPD dan Gr端ne ini, untuk sementara bisa

128 129

130

Bundeswahlleiter, The Economist, 28/9/2002, hal.33.

Dari Fondation Robert Schuman, pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/allemagne/default.htm.

Dari: http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/allemagne/resultats.htm.

H a l a m a n | 59

menepis spekulasi pudarnya dominasi parpol berhaluan sosial demokrat dari pentas politik Eropa Barat.

Isu Kontroversial dan Bencana Banjir Pertanyaan yang timbul adalah: Mengapa SPD yang nota bene berhaluan kiri masih bisa bertahan di tengah kecenderungan beralihnya pendulum politik Eropa Barat ke kanan? Jawabannya barangkali bisa dirunut dari isu-isu ‘kontroversial’ yang diangkat oleh Konselir Gerhard Schröder yang sekaligus Ketua SPD menjelang pemilu. Isu tersebut adalah penolakan Schröder yang secara konstan terhadap rencana Amerika Serikat menyerang Irak tanpa mandat PBB. Alasan kedua adalah bencana banjir yang melanda Jerman sekitar 5 pekan menjelang pemilu. Kedua peristiwa ini sebenarnya tidak dikreasikan oleh Schröder tetapi dia mampu mengeksploitasi keduanya secara optimal bagi dukungan kepada partainya.131 Washington memilih berdiam diri terhadap sikap Schröder yang terang-terangan menolak mendukung proposal mereka untuk menyerang Irak dengan alasan mengganti rezim Saddam Hussein dan memusnahkan senjata pemusnah massal milik Irak. Tetapi Gedung Putih bereaksi keras ketika Menteri Kehakiman Jerman, Nyonya Herta Däubler-Gmelin, yang—menurut sebuah media regional— secara tidak langsung membandingkan kebijakan Bush Jr. saat ini dengan langkah yang pernah diambil oleh Adolf Hitler untuk mengalihkan masalah dalam negeri dengan mengkampanyekan perang.

Meskipun Däubler-Gmelin mengklarifikasi bahwa dia tidak bermaksud membandingkan pribadi Bush Jr. dengan Hitler, tetapi dia melihat ada kemiripan ‘metode’ antara keduanya. Klarifikasi DäublerGmelin itu disusul dengan keputusannya mengundurkan diri. 132 Schröder menyikapi pengunduran itu sebagai sesuatu yang ‘secara manusiawi sangat santun dan secara politik sangat terhormat’. 133 Artinya, dengan cara tidak langsung Schröder memuji dan membela Däubler-Gmelin.

131 132 133

‘Gerhard Schröder clings on’, The Economist, 28 September 2002, hal. 34.

Herta Däubler-Gmelin menolak diangkat kembali duduk di kabinet yang baru.

‘Duitse verkiezingen’, Algemeen Dagblad, 24 September 2004.

H a l a m a n | 60

Perbandingan Kursi di Parlemen Hasil Pemilu 1998 dan 2002134 No. 1.

2.

3.

4.

5.

Partai SPD CDU/SDU Die Groenen Sosial Demokratik FDP

1998 298 245 47 36 43

2002 251 248 55 2 47

Komunikasi antara Schröder dan Bush Jr. ditenggarai terputus sejak Juni 2002. 135 Padahal kalau disimak, sebelumnya Schröder— disamping Tony Blair, Silvio Berlusconi, dan Jacques Chirac—adalah figur Eropa yang paling antusias mendukung kebijakan AS pasca 11 September 2001 dalam perang membasmi terorisme. Untuk itu, Schröder bahkan pernah menjanjikan sebuah ‘solidaritas tanpa syarat’.136 Indikasi menegangnya hubungan antara Jerman dan AS mencuat ketika Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld menolak bertemu dengan koleganya dari Jerman, Peter Strück, dalam pertemuan ‘informal’137 Menteri Pertahanan NATO di Warsawa, Polandia, pekan ketiga September 2002. Alasan penolakan Rumsfeld adalah scheduling problems. Dalam pertemuan tersebut Rumsfeld melukiskan bahwa hubungan antara Washington dengan Berlin saat ini sudah ‘teracuni’. Penasehat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Condoleeza Rice, memiliki persepsi yang sama dengan Rumsfeld dalam kasus ini. 138 Ketika Schröder sibuk menerima ucapan selamat—sebuah kelaziman dalam tata-krama pergaulan internasional—dari Kepala Negara dan atau Pemerintahan negara sahabat, 134 135 136

137

138

Bundeswahlleiter, The Economist, 28/9/2002, hal. 33.

The Economist, 28 September 2002, hal. 34.

Theil, S dan Meyer, M., ‘Europe Barks. But Does It Bite?, Newsweek, 3 Juni 2002, hal.20. Saat ini hanya Tony Blair yang masih konsisten mendukung rencana invasi militer ke Irak. Sedangkan sikap Chirac—terhadap ‘the question of Saddam’ ini—tampaknya masih ‘pikir-pikir dulu’ dan lebih mengutamakan mandat PBB serta jalur politik dan diplomasi.

‘Rumsfeld to Discuss Capabilities, NATO Response Force at Ministerial’, US Department of States, International Information Programs, 23 September 2002.

‘The poisoned relationship’, The Economist, 28 September 2002.

H a l a m a n | 61

Washington malah memutuskan untuk tidak mengirimkan kawat serupa ke Berlin.

Tetapi benarkah isu yang dimainkan Schröder seputar pemilu yang seolah kurang ‘pro-AS’ tersebut merupakan sebuah penolakan mutlak atau hanya sebuah retorika untuk meraup simpati calon pemilih dalam pemilu? Menurut pengakuan Schröder hubungan antara Washington dan Berlin tetap ‘intact’ dan fondasi hubungan tersebut terlalu kokoh untuk digerogoti hanya oleh sebuah ‘perbedaan pendapat’. Dan sikap penolakannya mengikutsertakan kontingen atau dukungan militer Jerman ke dalam rencana ekspedisi militer pimpinan AS atas Irak tersebut—menurut Ketua SPD ini—adalah sebuah perbedaan pendapat yang biasa terjadi.

Penulis memprediksi bahwa kebijakan kurang ‘pro-AS’ yang diperlihatkan Schröder itu lebih merupakan sebuah tindakan strategis jangka pendek sekitar pemilu karena suara protes terhadap rencana AS itu di kalangan masyarakat Jerman cukup kuat. Ini terbukti dengan jajak pendapat yang dilakukan oleh Forsa menjelang pemilu di mana popularitas Schröder melejit karena sikapnya yang kontradiktif dengan rencana serangan militer pimpinan AS terhadap Irak. Schröder mampu dengan cantik memanipulasi isu yang merupakan manifestasi dari salah satu ‘sentiments of the street’ yang dominan di Jerman, yaitu rencana ekspedisi militer terhadap Irak. Suara protes tersebut sebenarnya lebih merupakan representasi dari kurang populernya Bush Jr. di negara itu.139 Disamping itu, perlu diingat bahwa kontingen Jerman merupakan salah satu tulang-punggung koalisi International Security Assistance Force (ISAF) dalam operasinya di Afghanistan yang dipimpin oleh AS. Jerman bahkan akan mengirim 1.000 pasukan tambahan ke Afghanistan untuk misi tersebut.140 Dan dukungan semacam itu merupakan yang pertama terjadi di Jerman pada masa pemerintahan 139

140

Dari jajak pendapat yang dilakukan oleh Freisinger & Partner, Mei 2002, hanya 15% dari responden di Jerman yang menilai positif presiden ke-43 AS tersebut.

Berbeda dari popularitas J.F. Kennedy tahun 1960-an yang mengaku ‘Ich bin ein Berliner’, 50% orang Jerman yang memberi penilaian negatif kepada G.W. Bush, Newsweek, 3 Juni 2002, hal. 20.

Saat ini sudah ada 1.300 orang tentara Jerman di Afghanistan. Lihat ‘1000 Duitsers extra naar Afghanistan’, Algemeen Dagblad, 28 Oktober 2002.

H a l a m a n | 62

merah-hijau. Artinya, bisa saja sikap Schröder itu berubah—melalui konsesi-konsesi tertentu—dari menolak menjadi mendukung rencana penyerangan terhadap Irak tersebut.

Sejauhmana pulihnya hubungan antara Bush Jr. dan Schröder kita lihat saja bagaimana interaksi antara keduanya dalam summit NATO di Praha, November ini. Atau, akankah kejadian penolakan Rumsfeld untuk bertemu dengan Strück kembali terulang?

Isu kedua yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Schröder adalah bencana banjir bandang yang merupakan ‘banjir kiriman’ dari Ceko sebulan sebelum pemilu. Sebagian besar yang tergenang banjir adalah wilayah Jerman Timur. Sekitar 4,2 juta warga Jerman yang terkena gangguan bencana tersebut dan kerugian diperkirakan mencapai milyaran euro. Meluapnya Sungai Elbe itu memaksa diumumkannya ‘daerah-bencana’ di Saksen dan Saksen-Anhalt.141 Schröder segera mengumumkan program bantuan-darurat di mana untuk sementara negara menalang 8-9 milyar euro. Schröder juga memberikan bantuan uang kontan kepada kelas menengah dan wong cilik yang menjadi korban banjir serta mempertimbangkan penghapusan hutang mereka.142 Kebijakan yang diambil Schröder ini merupakan sebuah relief yang luar biasa simpatik di kalangan masyarakat yang sedang dilanda kesulitan dan ketidakpastian pasca banjir.

Koalisi MerahMerah-Hijau Jilid II Setahun lalu, Schröder pernah melirik Partai Demokrat Liberal (FDP) untuk berkoalisi meskipun lirikan SPD kepada Partai Hijau juga kuat. Tetapi bencana banjir lebih mengentalkan kecocokan antara SPD dengan Partai Hijau khususnya karena sentimen calon pemilih terhadap pelestarian lingkungan semakin berakumulasi.

Walaupun parpol berideologi merah dan hijau ini berbeda dalam beberapa kebijakan, tetapi secara tradisional mereka lebih mudah berkoalisi. Itu pula sebabnya mengapa komposisi parpol berkuasa— walaupun dengan mayoritas yang sangat tipis—di Parlemen kali ini sama dengan komposisi sebelumnya. Dan hanya dengan bantuan 141 142

‘Water treft miljoenen Duitsers’, Algemeen Dagblad, 16 Agustus 2002.

‘Spanning stijgt in Maagdenburg’, Algemeen Dagblad, 20 Agustus 2002.

H a l a m a n | 63

suara Partai Hijau yang merupakan 8,6% dari total suara, SPD bisa memperpanjang dominasi mereka di Bundestag. Fakta ini mendukung kesimpulan bahwa kemenangan Schröder dipengaruhi oleh faktor tepatnya dia menentukan dengan siapa SPD mesti berkoalisi.

Sementara itu, meskipun tidak telak, partai oposisi harus menerima kekalahan mereka. Namun bagi pribadi Edmund Stoiber, Ketua CDU/CSU, kekalahan tersebut tidak serta-merta membuatnya menjadi pecundang. Ternyata dalam pemilu kemarin dukungan terhadap tokoh konservatif itu di wilayah asalnya di Bavaria malah meningkat. Menurut estimasi Stoiber, pemerintah koalisi merah-hijau ini tidak akan bertahan lama.

Sedangkan FDP—meskipun mengalami kenaikan kursi dari 43 menjadi 47 atau dari 6,2% menjadi 7,4% suara dalam pemilu lalu— memperoleh hasil yang jauh dibawah target mereka yaitu 18% suara.

Ketua FDP, Guido Westerwelle, dinilai kurang memiliki daya tarik.

Sedangkan Wakil Ketuanya, Jürgen W. Mölleman yang vokal mengkritik kebijakan Ariel Sharon terhadap bangsa Palestina, mengundurkan diri pasca pemilu. Tetapi dia tetap menjadi Ketua FDP di Noordrijn-Westfalen. Menurut Mingguan Time, isu ‘anti-Semit’ yang diangkat oleh Mölleman adalah untuk mendulang suara 2,5 juta Muslim di Jerman.143 Beberapa Implikasi Implikasi pertama yang penulis tangkap ialah—dengan terpilihnya kembali koalisi pimpinan Schröder dan Fischer menyusul kemenangan parpol berhaluan sosial democrat dalam pemilu di Swedia beberapa waktu lalu—adanya sinyal bahwa denyut nadi parpol sosial demokrat di Eropa Barat belum berhenti sama sekali.

Kedua, parpol berhaluan kanan-populis, sebagaimana yang sedang laris di pentas politik Eropa Barat, kurang mendapat tempat di Jerman. Hal ini boleh jadi disebabkan trauma masa lalu negara itu yang pernah dikuasai oleh fasisme Nazi. Peran media juga tidak bisa diabaikan sebagai watchdog yang bisa mencegah berpindahnya bandul politik secara drastis ke kanan.

143

Joffe, J., ‘The Enemy Within’, Time, 17 Juni 2002, hal. 26-27.

H a l a m a n | 64

Ketiga, kadar loyalitas pendukung parpol di Jerman lebih tinggi dibandingkan, misalnya, dengan loyalitas serupa di Belanda.144 Jadi, jangan harap terjadi perubahan warna politik yang ekstrim atau adanya floating-mass yang besar di Jerman sehingga bisa mengubah konstelasi politik dengan tiba-tiba.

Keempat, isu-isu yang lazim diangkat oleh para politikus kananpopulis dan konservatif di Eropa Barat adalah masalah ras, agama, keamanan, pengangguran dan integrasi para imigran. Isu semacam itu biasanya kurang konkrit di kalangan sosial demokrat atau kiri.

Padahal, menurut realita, dari sekitar 7 juta pendatang di Jerman justru menghadapi lebih sedikit masalah dalam hal berintegrasi ke dalam masyarakat Jerman dibandingkan di negara-negara lain di Eropa. Diperkirakan, politisi kanan-populis sekaliber Pim Fortuyn (Belanda) atau Jean-Marie Le Pen (Prancis) sekalipun akan sulit diterima di Jerman.

Akhirnya, kemenangan tipis koalisi SPD dan Grünen juga berarti bahwa mereka tidak memperoleh mandat penuh untuk melakukan reformasi secara radikal. Apalagi MPR (Bundesrat) kini dikuasai oleh kelompok oposisi. Disamping itu, ide sosial demokrat yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial yang dibawa oleh Schröder bisa dinilai oleh koleganya di Eropa sebagai sebuah hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Dan persoalan yang segera menghadang duet Schröder-Fischer adalah stagnasi ekonomi yang semakin memburuk dan membengkaknya angka pengangguran yang kini mencapai 4 juta orang.

144

Remarque, P. ‘Winst rood-groen markeert einde zegetocht van rechts’, Algemeen Dagblad, 24 September 2002.

H a l a m a n | 65

PEMILU LATVIA Kemenangan Kelompok Pro-EU? (5 Oktober 2002) Kondisi Geografis dan Penduduk Secara tradisional, Latvia dipandang sebagai negara yang kecil. Dengan penduduk sekitar 2,6 juta, persepsi bisa dianggap legitimet. Namun secara geografis, luas Latvia mencapai 64.589 km2, atau melebihi luas beberapa negara Eropa Barat lainnya seperti Belanda, Belgia, Swiss dan Denmark.

Latvia sebenarnya masih termasuk bagian dari Daratan Eropa Timur, yang topografinya lebih datar dibanding negara-negara di sekitarnya. Latvia berbatasan dengan Laut Baltik yang membujur sepanjang 531 kilometer. Sebelah utara berbatasan dengan Estonia, selatan dengan Lithuania, sebelah tenggara dengan Belarusia, dan Rusia di sebelah timur. Sebelum Perang Dunia II, Latvia berbatasan dengan bagian timur Polandia. Tetapi akibat dari perubahan perbatasan Uni Soviet, bagian wilayah ini menjadi bagian dari Belarusia.

Disamping itu, tahun 1944, Rusia mencaplok daerah perbatasan timur laut Latvia dengan Rusia: Abrene.

Karena posisi geografis Latvia sejajar dengan lintang Labrador sehingga di musim panas siangnya lebih panjang dan pada musim dingin siangnya lebih pendek.

Latvia tidak begitu kaya dengan kekayaan alam. Tetapi mereka memiliki cadangan bahan tambang yang cukup banyak seperti batu kapur untuk semen (6 milyar meter kubik), gips (165 juta meter kubik), tanah liat berkualitas baik (375 juta meter kubik), dolomit (615 juta meter kubik), peat (480 juta ton), dan bahan bangunan seperti pasir, batu dan kerikil. Mereka juga memiliki cadangan ikan dari Laut Baltik. Amber, bahan untuk perhiasan, juga sering ditemukan di pantai Laut Baltik sehingga Latvia juga dikenal sebagai Dzimtarzeme, atau Negeri Amber.145

145

‘Latvia’, U.S. Library of Congress, di http://countrystudies.us/latvia.

H a l a m a n | 66

Latvia merupakan negara yang multi-etnis. Menurut sensus resmi tahun 1897, bangsa Latvia merupakan 68,3% dari total penduduk yang waktu itu berjumlah 1,93 juta. Bangsa Rusia merupakan 12% dari penduduk, dan Yahudi 7,4%, bangsa Jerman 6,2%, dan bangsa Polandia 3,4%. Selebihnya terdiri dari bangsa Lithuania, Estonia, Gipsi, dan berbagai kebangsaan. Menurut agama, Latvia terdiri dari aliran Luther, Katolik, dan Ortodoks Rusia.146 Sejarah Ringkas Bangsa Latvia sudah mendiami negeri tersebut lebih dari 2000 tahun.

Etnis yang sangat dekat mereka adalah bangsa Prusia lama, bangsa Galinds, bangsa Jatvings, dan bangsa Lithuania.

Hingga tahun 1300, bangsa Latvia hidup di bawah 6 kerajaan yang merdeka dan berbeda secara kultural. Kurangnya persatuan ini menyebabkan mereka ditaklukkan oleg bangsa Jerman. Sekitar 600 tahun berikutnya, Latvia menjadi rebutan berbagai penguasa asing seperti Denmark, Prussia, Persemakmuran Polandia-Lithuania, Swedia, dan Rusia.

Rusia mulai menguasai Latvia tahun 1710 di bawah Peter I (Agung) dan menyempurnakan pendudukannya 85 tahun kemudian.

Dalam paruh kedua abad ke-19, bangsa Latvia melakukan perlawanan budaya terhadap pengaruh Jerman dan Rusia.

Latvia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 18 November 1918. Tanggal 11 Agustus 1920 Latvia menandatangani trakta perdamaian dengan Rusia. Tahun 1921 Latvia menjadi anggota Liga Bangsa-bangsa (LBB).

Hingga tahun 1934 Latvia menganut sistem yang sama dengan sistem demokrasi Weimar di Jerman (1919-1933). Mereka menggunakan sistem pemilu proporsional dan karena tidak ada partai politik yang dominan maka muncul banyak partai politik. Tahun 1931, di parlemen (Saeima) terdapat wakil-wakil dari 27 partai politik. Suasana politik yang labil dan ancaman kudeta baik dari kelompok kiri maupun dari kelompok kanan, mendorong Karlis Ulmanis, yang berpaham tengah, merebut kekuasan bulan Mei 1934. Ulmanis ini 146

The CIA The World Factbook (October 2002), ‘Latvia’, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/lg.html.

H a l a m a n | 67

pada:

menjadi salah satu pendiri Latvia yang merdeka dan menjadi perdana menteri dalam beberapa periode.

Ulmanis berusaha netral dalam konflik kepentingan antara Nazi Jerman dan Komunis Rusia. Tetapi usahanya gala dan dia ditahan oleh Rusia dan meninggal tahun 1942. Meskipun demikian, warisan dan karya Ulmanis masih terasa di Latvia.

Nasib Latvia dan beberapa republik Baltik lainnya berubah total ketika menteri luar negeri Jerman, Joachim von Ribbentrop, dan Rusia, Vyacheslav Molotov, menandatangi protokol rahasia tanggal 23 Agustus 1939 yang mengatur bahwa Estonia dan Latvia menjadi miliki Uni-Soviet dan Lithuania kepada Jerman.

Pasukan Soviet ditempatkan di Latvia serta seorang utusan khusus, Andrey Vyshinskiy, yang bekerja memperkokoh pengaruh Soviet di Negeri tersebut. Kemudian dibentuk ‘pemerintahan rakyat’, dan disusul dengan pemilu dan dimenangkan secara mutlak oleh kelompok komunis. Tanggal 21 Juli 1940 mereka memproklamasikan berdirinya Republik Sosialis Soviet Latvia dan diterima menjadi bangian dari Uni-Soviet.

Bulan Juni 1941, pasukan Nazi Jerman menduduki Latvia. Tahun 1944 pasukan Soviet masuk kembali ke Latvia,147 meskipun mendapat perlawanan dari rakyat Latvia.

Posisi penting di bidang politik, ekonomi dan kultural pasca perang di Latvia banyak diduduki oleh bangsa Latvia yang sudah mengalami Rusianisasi atau latovichi. Setelah kematian Stalin tahun 1953, muncul kesempatan untuk mendapatkan otonomi lebih luas di Latvia. Awal 1957, sekelompok komunis nasionalis dibawah pimpinan Eduards Berklavs, mengadakan program Latvianisasi kembali. Proses ini tidak begitu direstui Moskow, dan Berklavs sendiri diasingkan.

Tahun 1988 Berklavs menjadi salah satu pendiri Gerakan Kemerdekaan Nasional Latvia (Latvijas Nacionala neatkaribas kustiba, atau LNNK).

Ketika Gorbachev memperkenalkan glasnost dan peresteroika di Uni-Soviet, gerakan kemerdekaan Latvia semakin berani mengambil tindakan. Berbagai demonstrasi digelar dengan mengambil momen147

White, V. et.al, 2001, Whitaker’s Almanack 2002, London: The Stationery, Ltd., hal. 937.

H a l a m a n | 68

tum memperingati 13-14 Juni 1941 (deportasi besar-besar bangsa Latvia ke Uni-Soviet), 23 Agustus 1939 (penandatanganan Pakta nonagresi Nazi-Soviet), dan 18 November 1918 (proklamasi kemerdekaan Latvia).

Aktivitas berbagai kolompok dan organisasi kemudian menjadi katalisator terbentuknya Front Rakyat Latvia (Latvijas Tautas Fronte atau LTF). LTF memiliki lebih dari 100.000 anggota setia dan memiliki cabang hampir di seluruh Latvia. Mereka kemudian secara de facto seolah menjadi pemerintahan bayangan, yang mendorong Soviet Agung Latvia mendeklarasikan kemerdekaan secara kedaulatan dan ekonomi bulan Juli 1989. Melalui pemilu Maret-April 1990, anggota legislatif di parlemen melakukan pemungutan suara di mana 73,6%148 setuju dengan transisi menuju Latvia yang demokratis dan merdeka tanggal 4 Mei 1990. Usaha tersebut dihalang-halangi oleh Uni-Soviet, tetapi tidak berlangsung lama berkat kudeta yang gagal di Moskow bulan Agustus 1991. Tanggal 21 Agustus 1991 Latvia memproklamasikan kemerdekaannya, yang diakui oleh Dewan Negara Uni-Soviet tanggal 10 September 1991. Dan tahun 1999, Rusia mengembalikan pangkalan militernya terakhirnya di Baltik, Skrunda, kepada Latvia.

Sistem Pemerintahan Latvia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi parlementer.149 Secara administratif, wilayah dibagi menurut wilayah (rajons) dan kota. Latvia memiliki 26 wilayah dan 7 kota*, yaitu Aizkraukles Rajons, Aluksnes Rajons, Balvu Rajons, Bauskas Rajons, Cesu Rajons, Daugavpils*, Daugavpils Rajons, Dobeles Rajons, Gulbenes Rajons, Jekabpils Rajons, Jelgava*, Jelgavas Rajons, Jurmala*, Kraslavas Rajons, Kuldigas Rajons, Liepaja*, Liepajas Rajons, Limbazu Rajons, Ludzas Rajons, Madonas Rajons, Ogres Rajons, Preilu Rajons, Rezekne*, Rezeknes Rajons, Riga*, Rigas Rajons, Saldus Rajons, Talsu Rajons, Tukuma Rajons, Valkas Rajons, Valmieras Rajons, Ventspils*, Ventspils Rajons.

148

149

Turner, B. (Ed.) (2002). The Statesman’s Yearbook: The Politics, Cultures and Economies of the World 2003. Hampshire: Palgrave Macmillan, Ltd., hal. 1025.

The CIA The World Factbook (October 2002), ‘Latvia’, di http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/lg.html.

H a l a m a n | 69

Secara konstitusional, Latvia menerapkan Hukum Konstitusi 1991 yang merupakan tambahan terhadap Konstitusi 1922. Konstitusi ini memberikan terhadap hak-hak dan kebebasan yang azasi. Negara ini menerapkan sistem hukum yang berdasarkan pada sistem hukum sipil.

Sistem pemerintahan Latvia dibagi menurut Trias Politica yang terdiri dari badan eskeutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif ini terdiri dari presiden sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai Dewan Menteri. Anggota dewan ini dinominasi oleh perdana menteri tetapi diangkat oleh parlemen. Seluruh anggota Dewan menteri harus mengundurkan diri jika parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri. Presiden dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 4 tahun dan tidak boleh menjadi presiden lebih dari 2 periode pemilihan. Presiden juga menunjuk perdana menteri. Sebagai kepala negara dan panglima angkatan bersenjata, presiden merealisasikan keputusan parlemen seperti ratifikasi terhadap traktat internasional, penunjukan misi diplomatik Latvia di luar negeri dan menerima perwakilan negara asing di Latvia, serta—dengan keputusan parlemen—presiden juga memiliki otoritas mengumumkan perang, mengangkat panglima angkatan bersenjata di masa perang. Presiden juga berhak meminta pertemuan istimewa Dewan Menteri, mengembalikan rancangan undang-undang kepada parlemen untuk ditinjau kembali, dan mengusulkan pembekuan parlemen.

Badan legislatif di Latvia menggunakan sistem parlementer yang unikameral. Di parlemen (Saeima) terdapat 100 kursi yang dibagi ke dalam 10 komite. Anggota parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun. Oleh karena itu, setiap anggota perwakilan duduk di salah satu komite tadi. Terdapat pula 5 komite dengan keanggotaan terdiri dari 34 orang. Ketua komite dipilih oleh anggota komite. Sering terjadi di mana partai gurem tidak terwakili dalam koalisi yang berkuasa. Rancangan hukum yang dipertimbangkan oleh parlemen bisa berasal dari komite, minimal dengan 5 orang anggota, Dewan Menteri, presiden, atau dalam kasus tertentu oleh 1/10 oleh warga negara yang memiliki hak suara.

Sedangkan lembaga yudikatif di Latvia dipegang oleh Mahkamah Agung. Pengangkatan para hakim anggota lembaga ini H a l a m a n | 70

harus mendapat persetujuan parlemen. Saat ini sistem yudikatif Latvia sedang mengalami reorgamisasi dari sistem Uni Soviet. Selain Mahkamah Agung, Latvia juga memiliki mahkamah wilayah, kota, dan administratif.

Partai Politik Di Latvia terdapat cukup banyak partai politik, diantaranya: Partai Rakyat (TP), dengan formasi mayoritas kelompok tengah-kanan; Suara Latvia (LC), berada di tengah-kanan, partai ini cukup mendominasi peta politik Latvia. Mereka sudah ikut dalam pemerintahan sejak negara itu merdeka tahun 1993. Saat ini, posisinya agak goyah; Uni untuk Tanah Air dan Kebebasan (TB/LNNK), partai nasionalis sayap-kanan yang didirikan tahun 1988 untuk melawan pendudukan Rusia atas Latvia; Partai Harmoni Nasional (TSP), berideologi kiri, sebagai kelanjutan dari Partai Komunis era Uni-Soviet; Partai Pekerja Sosial Demokrat (LSDA), kelompok sayap-kiri; Partai Baru, didirikan tahun 1988.

Sistem Elektoral Keputusan Soviet Agung Latvia bulan Desember 1989 untuk mengakhiri monopoli dan kekuasaan Partai Komunis memberi jalan kepada partai-partai politik yang independen sekaligus pemilu parlemen yang bebas untuk partama kalinya di Latvia sejak tahun 1940.

Sekitar 2/3 anggota Dewan Agung yang terdiri dari 201 orang yang merupakan anggota dari kelompok pro-kemerdekaan: Front Rakyat Latvia.

Sistem elektoral legislatif yang berlaku di Latvia adalah Daftar Representasi Proporsional (List PR). Dalam sistem ini, secara sederhana masing-masing partai politik menyodorkan daftar wakil-wakil mereka untuk dipilih oleh para elektoral yang memilih untuk partai, dan partai mendapatkan jumlah kursi sesuai dengan persentase peroleahan suara mereka secara nasional. Calon anggota legislatif yang masuk ke DPR berasal dari daftar yang telah dibuat partai.150

150

Dari International IDEA, Institue for Democracy and Electoral Assistance, pada: http://www.idea.int/esd/glossary.cfm.

H a l a m a n | 71

Sistem pemilu tersebut telah diterapkan di Latvia sebelum aneksasi oleh Uni-Soviet. Seratus orang anggota perwakilan dipilih oleh warga negara yang berusia 18 tahun ke atas, berdasarkan representasi proporsional, untuk masa 3 tahun. Kemudian parlemen memilih sebuah badan yang terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil, dan dua orang sekretaris. Ketua atau wakil badan tersebut berfungsi sebagai juru bicara parlemen. dengan sistem pemungutan suara secara rahasia, parlemen juga memilih presiden yang harus setidaknya berusia 40 tahun dan harus meraih suara mutlak.

Parlemen dipimpin oleh Andris Berzins sejak tanggal 5 Mei 2000 dan didukung oleh 4 partai politik yaitu Partai Rakyat, Suara Latvia (Partai dari PM Berzins), Uni untuk Tanah Air dan Kebebasan dan Fraksi Baru (sebelumnya bernama Partai Baru kemudian berubah menjadi Partai Kristen Baru).

Di Latvia, presiden diplih oleh parlemen sekali dalam 4 tahun.

Sejak tahun 1999, presiden Latvia adalah Vaira Vike-Freiberga, yang merupakan presiden perempuan yang pertama di Eropa Timur.

Kekuasaan presiden agak terbatas. Fungsinya menagangkat perdana menteri (dengan persetujuan parlemen) dan menanadatangani undang-undang (presiden berhak meminta parlemen merevisi rancangan undang-undang).

Secara politik, pemerintahan Latvia rentan terhadap krisis. Begitu pemilu 1998 selesai dilaksanakan, usaha membentuk pemerintahan koalisi beberapa kali gagal. Pemerintahan yang terbentuk pun terdiri dari partai dengan suara minoritas yang hanya bertahan selama satu tahun. Tahun 1999, Andris Skele (Partai Rakyat) terpilih menjadi perdana menteri dari pemerintahan koalisi konservatif dan liberal. Skele mengundurkan diri bulan April 2000 karena perseteruan dengan anggota koalisinya dalam masalah prosedur swastanisasi. Dia digantikan oleh Andris Berzins yang pada waktu itu masih menjabat sebagai walikota ibukota Latvia, Riga, yang membentuk pemerintahan berhaluan kanan-tengah.

IsuIsu-isu Penting Pemilu Isu pertama yang menjadi bahan pemilu adalah aspirasi bergabungnya Latvia ke dalam EU dan NATO. Isu kedua adalah tentang status minoritas etnis Rusia yang merupakan 30,2% dari penduduk H a l a m a n | 72

Latvia. Ketika merdeka, yang berhak menjadi warga negara Latvia adalah penduduk yang telah tinggal di sana sebelum Perang Dunia II dan keturunan mereka. Kebijakan ini membuat etnis Rusia tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka harus menunggu hingga 1994 sebelum undang-undang yang baru mengizinkan sebagian dari mereka memperoleh kewarganegaraan Latvia. Sekarang sekitar 42,2% dari bangsa Rusia yang tinggal di Latvia telah memperoleh kewarganegaraan Latvia.151 Bagi etnis Rusia, memperoleh kewarganegaraan Latvia memiliki daya tarik tersendiri mengingat tidak berapa lama lagi negeri tersebut akan menjadi anggota EU. *** Pemilu yang diadakan di Latvia tanggal 3 Oktober 2003 dimenangkan oleh Partai Era Baru yang meraih 23,84% suara dan 26 kursi di parlemen. Partai ini diketuai oleh mantan Gubernur Bank Sentral Latvia, Einars Repse. Repse menegaskan bahwa partainya tidak akan berkoalisi dengan partai yang menduduki tempat kedua dalam pemilu tersebut, Partai Untuk HAM di Latvia Bersatu, yang meraih 18,86% suara dan 24 kursi di parlemen. Alasan Repse adalah, partai tersebut merupakan fusi dari 3 partai kiri yang memperjuangkan kepentingan warga minoritas Rusia, Belarusia dan Ukraina di Latvia. Partai ini meskipun setuju dengan integrasi ke dalam EU, tetapi menolak bergabungnya Latvia ke dalam NATO. Perbandingan Hasil Pemilu 1998 dan 2003152 Tingkat Partisipasi Pemilu 1998 (71,9%) dan 2003 (72,49%) No. 1 2 3 4 5 6 151

152

Partai Politik Era Baru Untuk HAM di Latvia (FHRUL) Partai Rakyat Partai Uni Petani dan Hijau (ZSS) Latvia Utama Uni Ibu Pertiwi dan Kebebasan (TB/LNNK)

1998 Suara Kursi 0 0 20,00 24 0 0 14,20 17

2003 Suara Kursi 23,84 26 18,86 24 16,72 21 9,85 12 7,16 10 5,35 7

Lebih lanjut lihat C. Deloy, ‘General Elections in Latvia’, pada: http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/lettonie/resultats.htm.

Dimodifikasi dari Le Courrier des pays de l’Est, Europe centrale et orientale 2000-2001, Vers l’intégration européenne et régionale, No. 1 016, Juni-Juli 2001, Paris, La Documentation Française, 2001, dan Agence France Presse.

H a l a m a n | 73

7 8 9 10

Suara Latvia Partai Harmoni Nasional (TSP) Partai Pekerja Sosial Demokrat (LSDA) Partai Baru

18,20 14,20 12,90 7,40

21 16 14 8

-

0 0 0 0

Posisi ketiga diduduki oleh Partai Rakyat pimpinan Andris Skele yang meraih 16,72% suara dan 21 kursi parlemen. Partai yang menjadi pecundang dalam pemilu kali ini adalah Partai Suara Latvia yang bahkan gagal melewati threshold 5% untuk masuk ke parlemen.

Meskipun pemerintahan Berzins cukup berhasil dalam segi perbaikan ekonomi, tetapi dia tidak berhasil menghapus citranya sebagai tokoh yang gagal memerangi korupsi. Faktor anti-korupsi ini menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Einars Repse yang mencanangkan pemberantasan korupsi dan tindak-kejahatan.

H a l a m a n | 74

PEMILU AUSTRIA Pukulan bagi Ultra-Nasionalis?

(24 November 2002) Kondisi Geografis dan Penduduk153 Secara geografis, Austria terletak di bagian selatan dari Eropa Tengah, mencakup Kawasan Alpen Bagian Timur dan Wilayah Danube.

Dengan luas 83.858 km², negara ini berbatasan dengan 8 negara lain, yaitu Jerman, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Slovenia, Italia, Swiss dan Liechtenstein.

Berada di tengah Benua Eropa, landskap Austria sangat beragam, mulai dari puncak Pegunungan Alpen, daerah perbukitan hingga daerah dataran rendah. Daerah perbukitan di Alpen, Karpathia, Dataran Rendah Wina dan Dataran Pannoni di sebelah timur merupakan kawasan pemukiman dan sentra aktivitas ekonomi. Gunung tertinggi di Austria ialah Gunung Grossglockner (ketinggian 3.797 meter) dan sungai terpanjang adalah Sungai Danube, yang melewati hampir 350 km wilayahnya. Berada dalam zona iklim sedang, Austria merupakan salah satu negara Eropa yang paling tertutup hutan.154 Austria terdiri dari 9 negara bagian yang independen: Burgenland, Karinthia, Austria Bawah, Salzburg, Styria, Tyrol, Austria Atas, Wina dan Vorarlberg.

Penduduk Austria lebih dari 8 juta jiwa, yang 98% berbahasa Jerman. Selain bangsa Jerman, ada 6 kelompok etnis yang diakui di Austria yang berkonsentrasi di bagian timur dan selatan. 155 Rasio imigran per 1000 penduduk adalah 2,45 orang. Dari segi agama, 78% bangsa Austria mengaku sebagai penganut Katolik, 5% Protestan, 17% Muslim dan pengikut agama lain.156

153

154 155 156

Dari Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten atau Departemen Luar Negeri Federal Austria, di http://www.bmaa.gv.at.

Sekitar 47% dari wilayahnya tertutup hutan.

Menurut data 1999.

‘Austria’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/au.html, 1 Januari 2002.

H a l a m a n | 75

Sejarah Ringkas Kawasan Alpen dan dataran di Kawasan Danube yang subur sudah ditempati manusia sejak zaman prasejarah. Didukung oleh potensi sumber daya alam seperti garam dan besi, di sini lahir kebudayaan Keltiks dan menjadi mitra dagang paling utama Imperium Romawi di awal SM. Pada permulaan Masehi, kerajaan 157 yang berkuasa di wilayah itu direbut dan dijadikan salah satu provinsi dari Imperium Romawi, yang menguasai kawasan itu hampir selama 5 abad.

Hingga abad ke-18, kawasan Austria berkali-kali dilewati oleh bangsa-bangsa penakluk. Suku-suku Jerman melintasinya ketika mereka berimigrasi ke selatan. Pasukan berkuda bangsa Huns dari Asia Tengah juga melindasnya ketika mereka berekspedisi ke Barat hingga ke Prancis (Gaul). Di masa selanjutnya bangsa Avars bermukim di Austria Timur dan bangsa Bavaria di sekitar Danube. Sedangkan daerah-kantong bangsa Slavia terdapat di bagian utara dari Austria Bawah, Karinthia, dan selatan Styria. Akhir abad ke-8, penguasa Bangsa Frank, Karel Agung, mendirikan sebuah provinsiperbatasan Dinasti Karoling di antara sungai Enns, Raab dan Drava untuk menghambat laju bangsa Avars.

Tahun 976, Dinasti Babenbergs dari Bavaria memperoleh kekuasaan administratif atas Austria. Tahun 1156 negara itu menjadi sebuah duchy158 dan tahun 1437, Duke Albrecht V, yang menikahi puteri Kaisar Sigismund, menjadi anggota Dinasti Habsburgs pertama yang memakai gelar kaisar setelah mertuanya mangkat. Dalam abad-abad berikutnya, pewaris Albrecht ini semuanya—walaupun dengan beberapa masa pengecualian—dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci.

Dalam memperluas wilayah kekuasaan mereka, Dinasti Habsburgs sering memakai sistem perkawinan. Dengan cara itu pula mereka berhasil menguasai mahkota Bourgondi, Low Countries (Belanda dan Belgia sekarang), dan Spanyol. Tahun 1522 M, dinasti ini pecah menjadi Dinasti Habsburgs Austria dan Habsburg Spanyol.

Dalam abad ke-16 dan ke-17, dinasti ini berhasil menghentikan laju pasukan Khilafah Turki Utsmani yang 2 kali mengepung Kota 157 158

Dikenal sebagai Kerajaan Noricum.

Daerah yang dikuasai oleh seorang bangsawan dengan gelar ‘Duke’.

H a l a m a n | 76

Wina. Keberhasilan tersebut menjadikan wilayah Austria semakin luas serta mendorongnya muncul sebagai salah satu kekuatan utama di Eropa di masanya.

Pasca Revolusi Prancis, pecah berbagai perlawanan di Austria dan Kaisar Franz II dimakzulkan setelah 2 tahun sebelumnya memproklamirkan Austria sebagai sebuah imperium. Dibawah tekanan gerakan nasionalis, tahun 1867 Kaisar Franz Joseph terpaksa menerima pembentukan Monarki Austria-Hungaria. Entitas ini pecah ketika Perang Dunia I berakhir di mana Austria termasuk negara yang kalah perang.

Tahun 1918 Austria diproklamirkan menjadi republik dengan dimensi yang lebih sempit dan sulit menyesuaikan diri dengan tata dunia Eropa waktu itu. Tahun 1938 Austria menyerah terhadap tekanan Adolf Hitler dan ketidakstabilan internal sehingga berpihak kepada Jerman dalam Perang Dunia II. Tahun 1945 Austria kembali menjadi republik dan diduduki oleh tentara Prancis, Inggris, UniSoviet dan AS hingga Traktat Negara Austria ditandatangani tahun 1955. Dalam tahun yang sama, Parlemen Austria mensahkan konstitusi yang menjamin netralitas permanen Austria, dan menjadi anggota PBB dalam tahun itu juga. Januari 1995 Austria menjadi anggota EU, dan untuk pertama kalinya menduduki posisi Kepresidenan Dewan EU dalam paruh kedua tahun 1998.

Sistem Pemerintahan Austria adalah sebuah republik demokratik. Kepala Negara (Presiden Federal) dan anggota lembaga legislatif dipilih oleh rakyat. Legislasi federal disusun oleh Parlemen dengan sistem bikameral, yaitu Nationalrat dan Bundesrat. Yang disebutkan terakhir mewakili kepentingan negara-negara federal. Anggota perwakilan negara federal menjalankan kekuasaan legislatif di negara-negara federal.

Ke-183 wakil di Nationalrat dipilih rakyat setiap 4 tahun. Sedangkan anggota perwakilan negara federal dipilih oleh warga di negara federal yang bersangkutan. Sedangkan anggota Bundesrat yang saat ini terdiri dari 64 orang, dinominasi oleh perwakilan negara federal.

Organ tertinggi dipegang oleh Presiden Federal dan Pemerintahan Federal yang dikepalai oleh Kanselir Federal. Masa jabatan maksimum presiden adalah 2 kali 6 tahun. Kanselir Federal diangkat H a l a m a n | 77

oleh presiden.159 Sedangkan untuk level negara (bagian) federal, organ tertinggi dipegang oleh Pemerintahan Negara, yang masingmasing dikepalai oleh Gubernur.

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung Yustisi atau Oberster Gerichtshof, Mahkamah Administratif atau Verwaltungsgerichtshof, dan Mahkamah Konstitusi atau Verfassungsgerichtshof.

Sistem Elektoral160 Sistem perwakilan modern di Austria saat ini memiliki akar di Abad Pertengahan. Di masa tersebut, Stande (bangsawan, petinggi agama, kota besar dan kecil) memiliki wakil di diet-diet (lembaga perwakilan) ditingkat provinsi. Sistem pemilu terus berkembang pada masa selanjutnya yang bisa dibagi menjadi 2 periode, yaitu Periode Imperial (1873-1911) dan Periode Republik (1919-1995). Pada Periode Imperial, pemilu diadakan untuk memilih anggota Haus der Abgeordneten (Dewan Perwakilan Rakyat) yang merupakan salah satu bagian yang membentuk Reichsrath (Dewan Imperial). Sedangkan dalam Periode Republik, pemilu diadakan untuk memilih anggota Konstituerende Nationalversammlung (Majelis Nasional Konstituen) dan Nationalrat (Dewan Nasional).

Pada tahun 1992 sistem pemilu dirombak. Diantara perubahan yang diambil adalah membagi sistem pemilihan menjadi 3 tahapan.

Tahap pertama pemilihan diadakan di 43 distrik regional (Regionalwahlkreise). Pada peringkat ini kursi dibagi menurut rumusan kuota (formula Hare). Hanya partai yang sudah mendapatkan satu kursi pada alokasi di tahap pertama tadi atau memperoleh 4% suara secara nasional yang dibolehkan mengikuti alokasi tahap kedua (ada 9 Landeswahlkreise). Kursi yang diperoleh pada tahap pertama dikurangi dari jumlah kursi yang dipertaruhkan pada alokasi tahap kedua.

Hanya partai yang memperoleh alokasi kursi pada tahap pertama dan kedua atau yang memperoleh 4% suara secara nasional yang bisa 159

160

‘Country Report, Austria’, Economist Intelligence Unit, The Economist, 25 November 2002.

Caramani, D. (2000) The Societies of Europe: Elections in Western Europe since 1815 Electoral Results by Constituencies, London: Macmillan Reference Ltd, hal. 108113.

H a l a m a n | 78

mengikuti alokasi tahap ketiga. Pada tahap ini, formula D’Hondt digunakan untuk mengatur alokasi kursi. Semua suara yang sah dihitung dalam alokasi kursi pada tahap ketiga ini. Kursi yang diperoleh dari kedua tahap awal dikurangi dari perolehan kursi pada atahap ketiga ini. dalam tahun 1992 itu pula batasan usia pemilih diturunkan menjadi 18 tahun.

Kehidupan Politik Kehidupan politik Austria didominasi oleh 2 aliran politik yaitu SPÖ atau Partai Sosial Demokrat dan ÖVP atau Partai Populer. Hingga tahun 1970-an kedua kekuatan politik tersebut rata-rata menguasai 93% dari suara pemilih. Tetapi dalam pemilu 1986 penguasaan suara pemilih mereka turun menjadi 66% dalam pemilu 1995.

Di awal tahun 1980-an beberapa kekuatan politik baru lahir seperti Partai Hijau, dan baru mampu mendobrak kemapanan politik Austria seperti Partai Liberal yang sudah berdiri tahun 1956 tetapi hanya merupakan kekuatan politik sayap-kanan gurem di Austria.

Sistem yang berlaku di Austria adalah Proporzsystem. Dalam sistem ini kedua partai politik yang dominan berbagi dalam sektor publik.

Hingga akhir tahun 1960-an, anggota partai politik merupakan 26-30% dari suara yang diperoleh dalam pemilu. Pola ini turun menjadi 18% di awal tahun 1990-an. Kecenderungan penurunan ini juga terjadi pada dukungan mutlak anggota partai kepada partainya. Jika di tahun 1969 dukungan tersebut turun dari 65% menjadi 34% tahun 1990.161 Partai-partai politik terkemuka Austria hingga saat ini, antara lain: Partai Sosial Demokrat (Sozialdemokratische Partei Österreichs/SPÖ), Partai Rakyat Austria (Österreichische Volkspartei/ÖVP), Partai Kebebasan Austria (Freiheitlichte Partei Österreichs/FPÖ), dan Partai Hijau (Grünen).

Berdasarkan pemilu Parlemen yang diadakan tanggal 3 Oktober 1999, distribusi kursi di Parlemen adalah sebagai berikut: 65 kursi un161

Dari C. Deloy, ‘Historical Victory for the Popular Party (ÖVP) and the Collapse of the Extreme Rightwing (FPÖ) in Austria’, pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/autriche/resultats.htm.

H a l a m a n | 79

tuk SPÖ, 52 kursi untuk ÖVP, 52 kursi untuk FPÖ, dan 14 kursi untuk Grünen. *** Mencermati hasil pemilu Parlemen di Austria, 24 November 2002, ada beberapa hal perlu dicatat. Pertama, pemilu itu membawa partai konservatif, ÖVP sebagai pemenang. Partai pimpinan Kanselir Wolfgang Schüssel itu meraih 42,3% suara162 yang sekaligus merupakan kemenangan yang paling meyakinkan dalam sejarah politik Austria sejak 1945. Mantan koalisinya yang berhaluan ultra-kanan, FPÖ, hanya mampu mendulang 10,2% suara atau hanya sekitar sepertiga prestasi elektoral mereka dalam pemilu sebelumnya, Oktober 1999. Dalam pemilu yang sedianya akan dilaksanakan bulan Oktober 2003 itu, partai berhaluan sosial-demokrat, SPÖ, meraih 36,9% suara, dan partai lingkungan, Grünen, mendapat 9% atau meningkat 1,6% dari pemilu sebelumnya.

Perbandingan Persentase Perolehan Suara Pemilu 1999 dan 2002163 Tingkat Partisipasi Pemilu 1999 (80,40%)164 dan 2002 (80,48%)165 No. 1.

2.

3.

4.

Partai SPO FPO OVP Grunen

1999 33,29 27,22 26,90 7,10

2002 36,90 10,16 42,27 8,96

Kedua, prestasi meyakinkan ÖVP itu tidak serta-merta membuatnya bisa membentuk pemerintahan sendiri. Ia harus berkoalisi. Yang menjadi pertanyaan ialah siapa yang akan diajak menjadi rekan koalisi. Kemungkinan pertama, ÖVP diperkirakan—dari segi perolehan suara—akan berkoalisi dengan SPÖ yang sosial-demokrat. Kemungkinan kedua, mereka akan berkoalisi dengan Grünen meskipun peluang ini kecil. Tetapi tidak terlepas pula kemungkinan, sebagaimana 162

163 164

165

‘Zwaar verlies voor rechts-populisten, Conservatieven in Oostenrijk winnen’, NRC Handelsblad, 25 November 2002.

Kedutaan Besar Asutria di Paris, November 2002.

Dari Fondation Robert Schuman, European Elections Monitor, pada: http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/autriche/default.htm.

Ibid, pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/autriche/resultats.htm.

H a l a m a n | 80

yang ditegaskan oleh Wolfgang Schüssel, kalau partainya akan kembali berkoalisi dengan FPÖ. Meskipun semua opsi koalisi tetap terbuka, namum kemungkinan terakhir ini tampaknya agak sulit terjadi karena koalisi sebelumnya justru pecah karena konflik yang dipicu oleh Jörge Haider, mantan ‘orang kuat’ FPÖ. Ke depan, faktor penghalang kedua partai ini untuk berkoalisi adalah kekesalan dewan pimpinan FPÖ terhadap pengangkatan Menteri Keuangan, KarlHeinz Grasser, yang sebelumnya menyeberang dari FPÖ ke ÖVP, dan dukungan ÖVP terhadap perluasan EU di mana FPÖ skeptis dalam isu ini. Karena formasi koalisi biasanya memakan waktu, kita lihat saja perkembangan beberapa waktu mendatang.

Pemilu ini juga memperlihatkan bahwa kemampuan elektoral sosial-demokrat Austria masih tetap suram meskipun dibandingkan pemilu Oktober 1999 perolehan suara mereka naik 3,7%. Ekspektasi kalau kemenangan partai sehaluan pimpinan Gerhard Schröder dalam pemilu di Jerman 2 bulan sebelumnya akan meningkatkan suara SPÖ secara dramatis—ternyata tidak terbukti. Bahkan pemilu Oktober 1999 pula yang menjadi saksi goyahnya partai sosialdemokrat Austria ini yang saat itu dipimpin oleh Kanselir Viktor Klima. Meskipun mereka meraih suara terbanyak tetapi tidak bisa melanjutkan perannya sebagai partai berkuasa, digantikan oleh koalisi ÖVP dan FPÖ hingga menjelang pemilu baru-baru ini.

Keempat, kekalahan tragis FPÖ, merefleksikan bahwa mayoritas pemilih di Austria tidak setuju dengan platforms ultra-kanan. Tetapi kekalahan itu tidak merupakan kekalahan FPÖ saja, tetapi lebih merupakan kekalahan pribadi Jörge Haider. Pasca kemenangan partainya Oktober 1999—karena berbagai tekanan—Haider memilih bermain di belakang layar.166 Di menyerahkan kursi Wakil Kanselir kepada Susanne Riess-Passer dan memantau jalannya pemerintahan dari basisnya di Provinsi Karinthia, di mana di menjabat gubernur.

Keputusan ini salah satu dari blunder Haider karena menjauh dari pusat kekuasaan di Wina membuat pengaruh sayap liberal dalam FPÖ semakin menguat yang dengan sendirinya merupakan ancaman bagi dirinya. Kekuatiran ini semakin mengemuka ketika kelompok 166

Luttikhuis, P. ‘Met populisten moet je regeren’, NRC Handelsblad, 25 November 2002.

H a l a m a n | 81

radikal-kanan dalam FPÖ pimpinan Ewald Stadler memprovokasi bahwa Riess-Passer mengabaikan agenda sentral partai itu seperti anti-imigrasi dan anti-perluasan EU. Pertarungan internal ini juga diduga memicu konflik dalam tubuh FPÖ yang mendorong bubarnya koalisi tanggal 19 September 2002 sehingga mempercepat pemilu.167 Blunder kedua yang dilakukan Heider adalah kunjungannya menemui Saddam Hussein di Baghdad. Berbeda dari retorika anti-perang yang digunakan oleh Schröder yang meningkatkan popularitasnya di Jerman, kunjungan Haider itu ternyata menjadi backlash terhadap popularitasnya di Austria.

Kelima, menurut info yang paling akhir, politisi yang dianggap bersimpati dengan Adolf Hitler168 ini menyatakan pengunduran dirinya sebagai Gubernur Karinthia.169 Tetapi itu tidak otomatis merupakan sinyal bahwa Haider akan meninggalkan panggung politik selamanya. Terkenal sebagai ‘king of comeback’, siapa tahu suatu saat Haider malah tiba-tiba tampil kembali 170 , apalagi isu-isu yang biasanya dieksploitasi oleh partai berideologi ultra-kanan dan populis di Eropa seperti imigrasi, integrasi, keamanan, dan proses integrasi Eropa yang terlalu dramatis, tidak bisa dituntaskan dengan baik oleh partai lain. Tampaknya isu ini dimanfaatkan ÖVP yang secara tradisional konservatif dan berhaluan Kristen-Demokrat dengan mengambil kebijakan sedikit ke kanan, misalnya, dalam isu pembatasan imigrasi. Langkah ini pula ditenggarai menggembosi pemilih yang dulunya memilih FPÖ untuk berpindah ke ÖVP.

167 168 169 170

‘The revival of the mainstream right’, The Economist, 28 November 2002.

Adolf Hitler (1889-1945) adalah kelahiran Austria.

BBC World, 25 November 2002.

‘Diepe val van Haider bij verkiezingen’, Algemeen Dagblad, 25 November 2002.

H a l a m a n | 82

PEMILU BELANDA Kekalahan Partai Populis?

(22 Januari 2003) Pemerintahan hasil pemilu Mei 2002 berhasil dibentuk tanggal 22 Juli 2003 di bawah pimpinan Perdana Menteri Jan Pieter Balkenende.

Pemerintahan Balkenende I tersebut hanya berusia 87 hari karena perseteruan sengit antara anggota kabinet yang keduanya berasal dari Lijst Pim Fortuyn (LPF), Eduard Bomhoff, Menteri Kesehatan dan Herman Heinsbroek, Menteri Ekonomi. Tanggal 16 Oktober 2002 pemerintahan demisioner. Pemilu baru diselenggarakan tanggal 22 Januari 2003. *** Pemilu diawal tahun 2003 tersebut dimenangkan oleh CDA yang menguasai 44 kursi di parlemen. Tempat kedua diraih oleh PvdA yang mendapatkan 42 kursi. Padahal dalam pemilu 2002, Partai Buruh ini hanya mendapatkan 24 kursi di parlemen. LPF yang cemerlang dalam pemilu 2002 hanya mendapatkan 8 kursi. Hasil ini juga merefleksikan bahwa suara pemilih gerakan populis 2002 mengalihkan suara mereka partai-partai berhaluan kiri khususnya PvdA.

H a l a m a n | 83

Perbandingan Jumlah Kursi Pemilu 2002 dan 2003171 Tingkat Partisipasi Pemilu 2002 (78,8%) dan 2003 (80,3%) No.

Partai Politik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CDA LPF PvdA VVD GL SP D66 Christen Unie SGP LN

2002 Suara Kursi 27,90 43 17,00 26 15,70 24 15,10 23 7,00 10 5,90 9 5,10 7 2,50 4 1,70 2 1,60 2

2003 Kursi 44 8 42 28 8 9 6 3 2 0

Dengan perolehan ini, Balkenende diperkirakan akan diminta kambali menyusun pemerintahan. Yang menjadi persoalan adalah penolakan Balkenende secara transparan untuk berkoalisi dengan PvdA. Pemilu 2003 ini juga memperlihatkan bahwa pemilih di Belanda kembali ke preferensi tradisional politik elektoral di negeri tersebut yang mengerucut pada 3 aliran politik utama: Kristen Demokrat (CDA), Buruh (PvdA), dan Liberal (VVD). Di samping itu, pemilu kali ini ditandai dengan munculnya berbagai gerakan gurem yang unik dan memperjuangkan kepentingan yang spesifik seperti Partai Masa Depan, Ratelband Lijst, Conservatieven.nl, dan Partai Penyayang Hewan.

171

Sumber dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Paris, dan bisa juga dilihat C. Deloy, pada: http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/paysbas/default.htm, 2 Maret 2003.

H a l a m a n | 84

PEMILU ESTONIA Pertarungan Dua Rival?

(2 Maret 2003) Kondisi Geografis dan Penduduk Estonia adalah salah satu negara di Baltik. Di sebelah barat dan utara, Estonia berbatasan dengan Laut Baltik. Sebelah timur berbatasan dengan Rusia, dan selatan dengan Latvia. Estonia juga memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari sekitar 1.541 pulau. Menurut sensus penduduk tahun 2000, penduduk Estonia berjumlah 1.370.052.

Perserikatan Bangsa-bangsa memproyeksikan penduduk Estonia akan menjadi 1,25 juta tahun 2010.172 Karena memiliki pantai yang panjang, Estonia memiliki iklim sedang. Musim dinginnya tidak terlalu dingin dan musim panasnya sangat sejuk.

Menurut data tahun 1998, secara etnis, Estonia terdiri dari bangsa Estonia (65,3%), Rusia (28,1%), Ukrainia (2,5%), Belarusia (1,5%), Finlandia (1%), dll. (1,6%). Menurut agama, bangsa Estonia memeluk Evangelis Lutheran, Otrhodoks Rusia, Otrhodoks Estonia, Baptis, Methodis, Adven Hari-Ketujuh, Katolik Roma, Pantekosta, Wahyu Kahidupan, dan Yahudi. Bahasa yang digunakan di Estonia adalah bahasa Estonia (bahasa resmi), Rusia, Ukraina, Finlandia, dll.

Sejarah Ringkas Ringkas Estonia merupakan bagian dari Imperium Romawi Suci hingga negeri ini jatuh ke dalam kekuasaan Swedia abad ke-17. Ketika Swedia kalah dari Rusia, Estonia menjadi milik Rusia tahun 1721. Bulan Mei 1919, bangsa Estonia mengalahkan kaum komunis dengan bantuan Angkatan Laut Kerajaan Inggris, dan Estonia menjadi republik demokratis. Tetapi, bulan Maret 1934, rezim ini dikalahlan oleh kelompok fasis. Melalui pakta non-agresi antara Jerman dan Uni-Soviet, Estonia berada di bawah pengaruh Uni-Soviet. Dengan 172

Turner, B. (Ed.), 2002, The Statesman’s Yearbook: The Politics, Cultures and Economies of the World 2003, Hampshire: Palgrave Macmillan, Ltd., hal.601.

H a l a m a n | 85

sebuah ultimatum, tanggal 16 Juni 1940, memaksa negeri ini menjadi Republik Soviet Sosialis Estonia.

Dengan referendum bulan Maret 1991, 77,8% suara menginginkan kemerdekaan. Tanggal 6 September 1991 kemerdekaan Estonia diakui oleh Dewan Negara USSR. Tahun 1993 Estonia menjadi anggota Dewan Eropa (Council of Europe) dan beraspirasi menjadi anggota NATO dan EU.173 Sistem Pemerintahan Estonia merupakan republik parlementer dengan ibukota di Tallinn.

Secara administratif, Estonia dibagi ke dalam 15 daerah (maakond).

Berikut adalah daerah tersebut sekaligus dengan ibukota masingmasing di dalam tanda kurung: Harjumaa (Tallinn), Hiiumaa (Kardla), Ida-Virumaa (Johvi), Jarvamaa (Paide), Jogevamaa (Jogeva), Laanemaa (Haapsalu), Laane-Virumaa (Rakvere), Parnumaa (Parnu), Polvamaa (Polva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa (Kuressaare), Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa (Viljandi), Vorumaa (Voru).

Konstitusi yang diterapkan adalah konstitusi yang disahkan tanggal 28 Juni 1992. Dan sistem legal yang berlaku di Estonia berdasarkan pada sistem hukum sipil, dan tidak ada peninjauan yuridis terhadap aturan legislatif.

Dari sudut lembaga eksekutif, terdapat kepala negara yang dipegang oleh presiden,dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana menteri dibantu oleh Dewan Menteri yang diangkat oleh perdana menteri dan disetujui oleh parlemen. presiden dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Jika calon presiden tidak berhasil mencapai 2/3 suara setelah 3 kali putaran pemilihan di parlemen, maka diadakan sidang pemilihan yang terdiri dari anggota parlemen plus anggota pemerintah daerah memilih presiden yang memilih 2 orang calon dengan suara terbanyak. Sedangkan perdana menteri dinominasi oleh presiden dan disetujui oleh parlemen.

Dari sudut legislatif, Estonia menggunakan sistem parlemen (Riigikogu) yang unikameral. Parlemen memiliki 101 kursi yang anggotanya dipilih rakyat untuk masa jabatan 4 tahun. Sedangkan lem173

Turner, B. (Ed.), 2002, hal.620.

H a l a m a n | 86

baga yudikatif dipegang oleh Mahkamah Nasional. Ketuanya diangat oleh parlemen untuk jabatan seumur hidup.

Sistem Elektoral174 Menurut Undang-undang Pemilu terbitan tanggal 11 Juli 1994, setiap warga negara Estonia yang berusia 18 tahun pada hari pelaksanaan pemilu berhak untuk ikut pemilu, dan setiap warga negara Estonia yang berusia 21 tahun pada saat itu berhak untuk menjadi calon anggota legislatif.

Pemilu reguler dilaksanakan setiap 4 tahun. Pemilu reguler dan istimewa ditentukan oleh presiden. Pengadaan pemilu istimewa ini harus diminta oleh pemerintah, atau karena ada mosi tidak-percaya baik terhadap pemerintah maupun perdana menteri.

Estonia dibagi ke dalam 11 daerah pemilihan atau konstituensi yang multi-anggota. Sebanyak 101 kursi diperebutkan di seluruh daerah pemilihan sesuai dengan proporsi penduduk yang ikut memilih.

Seorang calon anggota legislatif independen biasanya ditetapkan oleh penduduk yang memiliki hak pilih dan yang bersangkutan. Sedangkan daftar calon anggota legislatif non-independen biasanya ditetapkan oleh partai politik. Jika suatu partai politik menominasi calon melebihi kuota di sebuah daerah pemilihan, maka daftar calon dan nomor-urut calon secara nasional harus diserahkan kepada Komite Pemilu Nasional.

Distribusi mandat (penyerahan kuasa pemilih kepada wakil mereka) di setiap daerah pemilihan ditentukan dengan 3 tahap penghitungan suara: (1) Penghitungan ronde pertama, di setiap distrik pemilihan ditetapkan kuota yang didapatkan dengan cara membagi suara yang sah di daerah tersebut dengan jumlah mandat. Calon yang perolehan suaranya melampaui atau sama dengan kuota akan terpilih; (2) Perhitungan ronda kedua, dalam daftar tingkat nasional di mana jumlah mandat sama, calon diranking berdasarkan suara yang diperoleh oleh para calon yang bersangkutan. Suara yang sah yang 174

Estonian Translation and Legislative Support Centre, ‘Estonia: The Electoral System’, Estonian Legislation in Translation: Legal Acts of Estonia, No.7, Juli 1996, pada: http://www.balticvoices.org/estelexlaw.htm.

H a l a m a n | 87

diperoleh oleh para calon dalam daftar yang sama digabung. Untuk bisa terpilih, calon yang ada dalam daftar tersebut harus mendapatkan minimal 10% dari kuota; dan (3) Perhitungan ronde ketiga, mandat yang tidak didistribusikan di distrik pemilihan dibagi diantara daftar calon secara nasional yang disusun oleh partai politik sebagai mandat kompensasi. Untuk bisa terpilih, calon setidaknya harus mendapatkan 5% suara secara nasional.

Dalam 1 bulan setelah hasil penghitungan suara diumumkan, partai politik dan calon indepnden harus menyerahkan laporan kepada Komite Pemilu Nasional semua biaya dan sumber dana yang digunakan dalam kampanye pemilu.

Sistem Politik Menurut Konstitusi Estonia yang disahkan dengan referendum tahun 1992, Estonia menerapkan sistem demokrasi parlemeter. Sejak kemerdekaannya tahun 1991, parlemen Estonia (Riigikogu) terdiri dari 100 orang anggota yang dipilih sekali dalam 4 tahun dengan sistem pemilu proposional. Presiden Estonia (saat ini Arnold R端端tel) dipilih oleh parlemen sekali dalam 5 tahun. Presiden hanya memiliki kekuasaan terbatas.

Dalam sistem pemilu proporsional ini, setiap pemilih memilih calon yang bisa terpilih atau tidak tergantung dari perolehan suara yang diraih oleh partai politik calon yang bersangkutan secara nasional dan nomor urut calon tadi dalam daftar yang disusun oleh partainya. Setiap partai politik harus melewati drempel 5% suara untuk bisa masuk ke parlemen. Syarat anggota parlemen antara lain berusia minimal 20 tahun dan bisa berbahasa Estonia.

Pemerintahan yang terbentuk di Estonia selama ini selalu berbentuk koalisi karena tidak satu pun partai politik yang meraih suara mayoritas mutlak. Bahkan Partai Tengah yang meraih suara terbanyak (23,4%) dalam pemilu 1999, terpaksa harus menjadi opisisi karena Partai Uni untuk Ibu Pertiwi, Partai Reformasi dan Partai Populer Kaum Demokrat bersatu membentuk koalisi.

Selama ini, tingkat partisipasi pemilu di Estonia tidak terlalu tinggi. Dalam pemilu tahun 1992, persentasenya hanya mencapai 67,5%, dan dalam pemilu 1999, hanya 57,3%. Bahkan tingkat partisiH a l a m a n | 88

pasi lokal pun, tingkat partisipasi ini juga tidak terlalu tinggi, yaitu 52,7% dalam pemilu 1993 dan 50% dalam pemilu 1999.

Sejak beralihnya Estonia menuju demokrasi di awal 1990-an, banyak dari partai politik di Estonia bergabung. Dari 38 partai politik peserta pemilu 1992, hanya 12 partai yang ikut serta dalam pemilu 1999. Dan hanya 3 partai yang ikut serta dalam pemilu 1995 dan 1999 yaitu Partai Reformasi, Partai Tengah, dan Uni untuk Ibu Pertiwi.

Saat ini partai-partai yang duduk dalam parlemen antara lain: Partai Tengah (EK) yang berhaluan kiri-tengah dengan anggota terbanyak di parlemen; Partai Reformasi (ER) yang merupakan partai berhaluan liberal dan didirikan oleh Perdana Menteri Siim Kallas tahun 1994; Partai Uni untuk Ibu Pertiwi (I) yang berhaluan Kristen Demokrat; Partai Populer Kaum Moderat (RM) yang berhaluan sosial demokrat; dan Res Publica.

Sistem politik Estonia agak banyak persamaannya dengan sistem politik di Skandinavia. Dengan demikian, aliran politik utama bisa dibagi menjadi 4 yaitu yang berhaluan konservatif, liberal, sosial demokrat, dan agraris. Estonia tidak memiliki partai yang berhaluan ekstrim atau gerakan populis murni.

Partai Politik Partai-partai politik utama di Estonia antara lain: Partai Tengah Estonia (Keskerakond), Uni Rakyat Estoni (Rahvaliit), Partai Reformasi Estonia (Reformierakond), Partai Rakyat Rusia Estonia Bersatu (EUVRP), Kaum Moderat (Moodukad), Uni Pro-Tanah Air (Isamaaliit), Res Publica, Partai Baltik Rusia. *** Dalam pemilu yang diselenggarakan tanggal 2 Maret 2003, Partai Tengah meraih suara terbanyak yaitu 25,4% dan disusul oleh pesaingnya Res Publica yang meraih 24,6%. Masing-masing partai tersebut memperoleh 28 kursi dari 100 kursi di parlemen.

Res Publica yang baru dibentuk tahun 2002 muncul sebagai salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemilu 2003. Sebaliknya, Partai Tengah yang diperkirakan akan meraih suara cukup signifikan ternyata mampu meraih suara yang lebih kecil.

H a l a m a n | 89

Perbandingan Hasil Pemilu 1999 dan 2003175 Tingkat Partisipasi Pemilu 1999 (57,3%)176 dan 2003 (58%)177 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Partai Politik Partai Tengah (EK) Uni untuk Ibu Pertiwi (I) Partai Reformasi (RE) Partai Populer Kelompok Moderat (RM) Uni Rakyat Estonia Partai Rakyat Pedesaan Partai Rakyat Bersatu (EUR) Res Publica

1999 Suara Kursi 23,40 28 16,10 18 15,90 18 15,20 17 7,60 7 7,30 7 6,10 6 0

2003 Suara Kursi 25,40 28 7,30 7 17,70 19 7,00 6 13,00 13 0 0 24,60 28

Keberhasilan Res Publica ini bisa juga dilihat sebagai kelanjutan dari hasil pemilu lokal yang dilaksanakan bulan Oktober 2002. Dalam pemilu tingkat lokal ini Res Publica juga menempati posisi kedua dari segi perolehan kursi di seluruh Estonia. Tema kampanye Res Publica adalah ‘Pilih Ketertiban’, berantas korupsi, peningkatan keamanan dan menghormati hukum dan ketertiban. Res Publica juga setuju dengan aspirasi bergabungnya Estonia ke dalam EU dan NATO meskipun program mereka terhadap kedua isu ini kurang jelas dan konkrit dibanding dengan partai politik yang lain.

Posisi ketiga diduduki oleh Partai Reformasi (RE) yang memperoleh 17,7% suara, diukuti oleh Uni Rakyat Estonia yang memperoleh 13% suara. Posisi selanjutnya diduduki oleh Uni untuk Ibu Pertiwi, dan Partai Rakyat Moderat.

Mengingat tidak satu pun dari 6 partai yang masuk ke parlemen yang meraih suara mutlak, sudah hampir dapat dipastikan bahwa pemerintahan yang akan terbentuk berupa koalisi.

Begitu hasil pemilu diumumkan, ketua Res Publica, Juhan Parts, mengumumkan partainya berminat memimpin pemerintahan yang akan dibentuk dan menolak berkoalisi dengan Partai Tengah. Tetapi, aspirasi Parts tersebut segera pula mendapat tanggapan dari Presiden Arnold Rüütel yang menegaskan bahwa perdana menteri tidak mesti

175 176 177

Dimodifikasi dari Komisi Pemilu Estonia, Maret 2003.

Dari: http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/estonie/default.htm.

Dari: http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/estonie/resultats.htm.

H a l a m a n | 90

berasal dari partai yang mendapat suara terbanyak untuk membentuk pemerintahan yang kuat.

Kemenangan Partai Era Baru di Latvia dan pemilihan presiden Rolandas Paskas di Lithuania, fenomena kemenangan Res Publica ini juga membuktikan bahwa partai-partai yang baru terbentuk di kawasan Baltik mampu menarik suara pemilih. Mereka tampaknya berhasil meyakinkan pemilih bahwa mereka mewakili perubahan yang riil dengan cara mengembangkan tema-tema populis sekaligus memperlihatkan bahwa mereka adalah bagian masyarakat yang sudah diabaikan dalam transisi menuju ekonomi-pasar sekaligus mampu meyakinkan mereka yang merasa takut dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan di masa depan yang penuh ketidakpastian.

H a l a m a n | 91

PEMILU FINLANDIA Kemenangan Partai Berhaluan Tengah?

(16 Maret 2003) Kondisi Geografis Geografis dan Penduduk Finlandia merupakan negeri yang memilik banyak danau dan kawasan hutan. Di sebelah barat-laut dan utara berbatasan dengan Norwegia, sebelah timur dengan Rusia, bagian selatan berbatasan dengan Laut Baltik dan sebelah barat dengan Teluk Bothnia dan Swedia.

Seperempat dari wilayah Finlandia berada di belahan utara dari Lingkar Arktik. Iklimnya sangat dingin di musim dingin yang berlangsung sekitar 6 bulan. Tetapi suhu rata-rata di bagian selatan dan barat-daya tidak terlalu dingin (sekitar -6°C). Sedangkan di bagian utara, suhu rata-rata bisa mencapai -13°C. Salju biasanya menutupi bagian selatan selama 3 bulan dan bagian paling utara selama 6 bulan.

Sedangkan di musim panas suhunya cukup hangat.

Per 31 Desember 2000, penduduk Finlandia—menurut etnis— berjumlah: Finlandia, 4.788.497; Swedia, 291.657; lain-lain, 99.227, dan Lapp, 1.734. Tahun 2010 diproyeksikan penduduknya akan berjumlah sekitar 5,19 juta.178 Sejarah Ringkas Negeri Finlandia sudah didiami manusia sejak Zaman Es berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ketika bangsa berbahasa Swedia datang pertama kali di Finlandia, negeri tersebut telah didiami oleh bangsa yang berbahasa Finn-Ugr. Interaksi bangsa Swedia dan Finlandia ini kemudian berkembang menjadi dwi-kerajaan SwediaFinlandia.

Selama dibawah kekuasaan Swedia di abad ke-7, Finlandia semakin terlibat dalam sistem administratif Kerajaan Swedia. Kelompok elit yang berkuasa di Finlandia, yang berasal dari penduduk yang berbahasa Finlandia, bolak-balik ke Stockholm untuk mengikuti si178

Turner, B. (Ed.) (2002). The Statesman’s Yearbook: The Politics, Cultures and Economies of the World 2003, Hampshire: Palgrave Macmillan, Ltd., hal. 620.

H a l a m a n | 92

dang Diet of the Four Estates. Bahasa Swedia menjadi bahasa hukum dan perdagangan di Finlandia. Sedangkan bahasa Finlandia digunakan oleh para petani yang tinggal di pedalaman.

Dalam abad ke-16 dan ke-17, Swedia merupakan salah satu negara terkuat di Eropa. Tetapi Swedia kehilangan Finlandia ketika negeri itu jatuh ke tangan Rusia tahun 1809. Tsar Alexander I, untuk menarik simpati warga Finlandia, menjadikannya sebagai sebuah Grand Duchy yang mendapat status otonom dalam Imperium Rusia.

Seiring dengan bangkitnya gerakan nasionalisme di Eropa, bahasa Finlandia resmi menjadi bahasa di Finlandia tahun 1863. Ketika Imperium Rusia hancur dan Lenin berkuasa di Rusia, perlemen Finlandia memproklamasikan kemerdekaan negara tersebut tanggal 6 Desember 1917. Kemerdekaan tersebut sekaligus menandai berakhirnya proses ‘Rusianisasi’ di Finlandia. Lenin mengakui kemerdekaan Finlandia tanggal 31 Desember 1917.179 Tahun 1939, Nazi-Jerman dan Uni-Soviet membuat pakta nonagresi. Ketika Hitler menyerbu Uni-Soviet tahun 1941, Finlandia juga ikut serta melawan Soviet. Tetapi ketika Jerman mulai kalah, Finlandia mengadakan negosiasi rahasia dengan Soviet di mana Finlandia harus menyerahkan sekitar 1/8 dari wilayahnya kepada Soviet, melucuti pasukan Nazi di Finlandia dan membayar pampasan sekitar US$600 juta.

Kebijakan luar negeri Finlandia pasca perang didasarkan pada Perjanjian Persahabatan, Kerjasama dan Saling Membantu dengan Uni-Soviet (FCMA). Konsep ini berdiri atas prinsip ‘netralitas’ dan ‘hidup berdampingan secara damai’.

Keruntuhan Uni-Soviet, berakhirnya Perang Dingin, dan semakin cepatnya proses integrasi Eropa di awal 1990-an ikut mengubah posisi politik Finlandia secara fundamental. Pakta FCMA bubar, dan beberapa tahun kemudian (1994), Finlandia bergabung dengan program kemitraan untuk perdamaian NATO, dan dogma diplomatik ‘netralitas’ diganti dengan prinsip kebijakan luar negeri

179

Mäkivirta, J., ‘An Outline History http://www.cc.jyu.fi/~jonmak/Finland.html.

H a l a m a n | 93

of

Finland’,

pada:

yang ‘non-blok’. Tahun 1995, Finlandia diterima menjadi anggota EU.180 Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan Finlandia adalah republik, dengan ibukota Helsinki.181 Secara administratif, negeri ini dibagi ke dalam 6 provinsi (laani), yaitu: Aland, Etela-Suomen Laani, Ita-Suomen Laani, LansiSuomen Laani, Lappi, Oulun Laani. Finlandia menerapkan konstitusi baru yang berlaku sejak 1 Maret 2000. Sistem legal yang digunakan berdasarkan sistem hukum sipil yang merujuk pada hukum Swedia, Mahkamah Agung boleh meminta penafsiran legislasi atau memiliki otoritas memodifikasi undang-undang, menerima keputusan dan peraturan Mahkamah Internasional secara bersayarat.

Dari sudut eksekutif, kepala negara Finlandia adalah presiden.

Sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri dan wakil perdana meneri, yang dibantu oleh Dewan Negara (Valtineuvosto) yang diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada parlemen. perdana menteri dan wakilnya berasal dari partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu parlemen dan diangkat oleh presiden.

Lembaga legislatif berupa parlemen yang uni-kameral (Eduskunta) yang terdiri dari 200 kursi. Anggota parlemen dipilih menurut sistem proporsional untuk masa jabatan 4 tahun.

Lembaga yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (Korkein Oikeus). Hakim anggotanya diangkat oleh presiden.

Partai Politik Partai-partai politik utama di Finlandia antara lain: Partai Tengah (Kesk), Kristen Demokrat (KD), Liga Hijau (VIHR), Aliansi Kiri (VAS) yang terdiri dari Liga Rakyat Demokratik dan Alternatif Demokratik, Partai Koalisi National (Konservatif/KOK), Partai Sosial Demokrat (SDP), dan Partai Rakyat Swedia (SFP).

180 181

Turner, B. (Ed.), 2002, hal. 620.

The CIA’s World Factbook, ‘Finland’, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/fi.html.

pada:

H a l a m a n | 94

Sejak 1995, pemerintahan Finlandia berbentuk koalisi yang terdiri dari 5 partai politik, yaitu 3 berhaluan kiri yaitu Partai Sosial Demokrat (SDP), Aliansi Kiri (VAS), dan Partai Hijau (VIHR); satu berhaluan kanan yaitu Majelis Nasional (KOK), dan yang terakhir Partai Rakyat Swedia (SFP). Saat ini perdana menteri berasal dari SDP: Paavo Lipponen.

Sistem Elektoral Parlemen Finlandia (Eduskunta/Riksdag) terdiri dari 200 anggota yang dipilih sekali dalam 4 tahun dengan sistem pemilu proporsional.

Finlandia dibagi ke dalam 15 konstituensi atau daerah pemilihan.

Rata-rata 7-32 anggota parlemen berasal dari 15 daerah konstituensi ini. Pembagian kursi tergantung jumlah penduduk di setiap daerah pemilihan.

Dalam setiap pemilu, jumlah warga negara di setiap konstituensi dibagi dengan jumlah penduduk Finlandia, hasilnya dikalikan dengan 199 untuk mendapatkan seorang anggota legislatif dari setiap daerah pemilihan.

Suara tidak diberikan kepada partai tetapi kepada calon legislatif.

Ketika suara sudah dihitung, ditetapkan sebuah pembagi ditetapkan berdasarkan Metode de Hondt (jumlah suara yang sah di setiap daerah pemilihan dibagi jumlah pemilih di daerah tersebut).

Masing-masing calon anggota legislatif ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu atau asosiasi-asosiasi di daerah pemilihan. Untuk bisa mengikuti pemilu, setiap partai politik harus mendapat izin dari Departemen Dalam Negeri yang mensyaratkan 5.000 tanda tangan warga negara. Sedangkan bagi asosiasi-asosiasi di daerah pemilihan, mereka minimal harus memiliki 100 organisasi anggota. Undang-undang pemilu di Finlandia juga mensyaratkan partai politik peserta pemilu untuk melakukan pemilu internal jika calon yang diajukan oleh perwakilan partai yang bersangkutan melebihi jumlah kursi di daerah tersebut.

Saat ini beberapa partai politik terwakili di parlemen, antara lain: Partai Sosial Demokrat (SPD), partai terkemuka sejak pemilu 1995; Partai Tengah (KESK) sebagai pelanjut dari Partai Agraris yang didirikan tahun 1906; Majelis Konservatif (KOK) yang merupakan penerus dari Gerakan Nasionalis Finlandia di abad ke-19; Aliansi Kiri H a l a m a n | 95

(VAS), penerus dari Partai Komunis Finlandia yang juga termasuk partai kiri terkuat di Eropa Barat, Partai Rakyat Swedia (SFP) yang memperjuangkan kepentingan minoritas Swedia di Finlandia; Partai Hijau (VIHR) yang baru muncul dalam dunia politik Finlandia; Uni-Kristen (SKL) yang berhaluan Kristen Demokrat yang sudah duduk di parlemen sejak tahun 1970-an dan baru-baru ini mengganti nama menjadi Partai Kristen Demokrat; Partai Finlandia Sejati (PS), yang sebelumnya merupakan partai di kawasan pedesaan; dan Partai Reformasi (REM).

IsuIsu-isu Kampanye Ada 2 isu penting yang menjadi fokus kampanye pemilu 2003 ini, yaitu keinginan bergabung dengan NATO dan masalah ketenagakerjaan. Komentar mantan presiden Finlandia dari Partai Sosial Demokrat, Martti Ahtisaari bulan November 2002 yang menegaskan dukungannya agar Finlandia bergabung ke dalam NATO telah memicu perdebatan sengit. Finlandia dikenal menganut doktrin resmi yang senantiasa berprinsip non-aliansi militer di masa damai dan netral di masa perang.

Keinginan NATO untuk mempererat hubungan dengan Rusia dan menyertakan 3 negara Baltik sebagai anggota NATO mendapat dukungan dan penolakan di Finlandia. Bulan Februari 2002, Menteri Pertahanan Finlandia, Jan Erik Enestam, menyatakan bahwa Finlandia mungkin akan bergabung ke dalam NATO pasca pemilu 2003.

Tetapi, pernyataan tersebut segera dibantah oleh Perdana Menteri Paavo Lipponen dengan menegaskan kembali kebijakan negara yang non-blok sekaligus memberikan jaminan bahwa Finlandia akan tetap menjaga kebijakan netralitasnya minimal hingga 2 tahun mendatang.

Seluruh jajak pendapat yang dilaksanakan memperlihatkan bahwa mayoritas orang Finlandia (80%) masih ingin agar Finlandia tetap netral. Dan sekitar 80% menginginkan adanya referendum dalam memutuskan kebijakan dalam masalah tersebut. Sebagian besar anggota Partai Konservatif mendukung Finlandia bergabung dengan NATO, tetapi anggota Aliansi Hijau menentangnya.

Dari segi lapangan kerja, pemerintahan Paavo Lipponen sering mendapat kritikan. Dalam pemilu 1999, Lipponen berjanji mengurangi hingga separuh dari laju pengangguran. Saat ini angka penH a l a m a n | 96

gangguran di Finlandia mencapai 9,1% dari jumlah populasi usia produktif. *** Pemilu yang diadakan tanggal 16 Maret 2003 itu memunculkan Partai Tengah sebagai peraih suara terbanyak. Posisi kedua diduduki oleh Partai Sosial Demokrat yang perbedaan suaranya hanya terpaut 6.300 suara dari Partai Tengah. Meskipun kemenangan tersebut sangat tipis, tetapi memberikan peluang kepada presiden Partai Tengah, Anneli J채채tteenm채ki, untuk menjadi perdana menteri wanita yang pertama di Finlandia.

Setelah bergerak sebagai oposisi selama 8 tahun, Partai Tengah kembali ke pusat kekuasaan dengan menguasai 24,7% suara dan 55 kursi di parlemen Finlandia. Sedangkan Partai Sosial Demokrat meskipun memperoleh 24,5% suara tetapi peroleahan mereka dalam pemilu 2003 cuma naik 1,6 poin dibanding prestasi elektoral mereka dalam pemilu 1999. Paavo Lipponen bisa dikatakan sebagai tokoh yang berhasil meningkatkan performa partainya. Sementara itu, Partai Konservatif, dengan perolehan 18,5% suara berarti mengalami penurunan 2,5 poin dibanding pemilu 1999 dan kehilangan 6 kursi di parlemen.

Dua partai anggota koalisi pemerintah sebelumnya juga mengalami penurunan suara. Aliansi Kiri dalam pemilu 2003 hanya memperoleh 9,9% suara dan kehilangan satu kursi, dan Partai Rakyat Swedia hanya mempu mendulang 4,6% suara dan harus kehilangan 3 kursi di Parlemen. Sementara itu, keputusan Partai Hijau untuk mundur dari koalisi bulan Mei 2002 karena menolak pembangunan sebuah reaktor nuklir ternyata mampu mendapat simpati dari pemilih dengan meraih 8% suara dalam pemilu 2003 ini.

H a l a m a n | 97

Perolehan Suara Pemilu 1999 dan 2003182 Tingkat Partisipasi Pemilu 1999 (65,2%)183 dan 2003 (69,6%)184 No.

Partai Politik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Partai Sosial Demokrat (SPD) Partai Tengah (KESK) Majelis Konservatif (KOK) Aliansi Kiri (VAS) Partai Rakyat Swedia (SFP) Partai Hijau (VIHR) Kristen Uni (SKL) Fins Sejati (PS) Partai Reformasi (REM) Fins Muda (NUS) Lain-lain

1999 Suara Kursi 22,90 51 22,40 48 21,00 46 10,90 20 5,10 12 7,30 11 4,20 10 1,00 1 1,10 1 1,00 0 3,10 1

2003 Suara Kursi 24,50 53 24,70 55 18,50 40 9,90 19 4,60 9 8,00 14 5,30 7 1,60 3 -

Dalam kontes pemilu itu bersaing 2000 calon anggota legislatif yang berasal 20 partai politik, termasuk 4 partai yang baru mengikuti pemilu untuk pertama kalinya. Dari seluruh pemilih, 25,5% memutuskan untuk datang ke TPS lebih awal yaitu tanggal 5 dan 11 Mei 2003. Pemilu itu juga dihadiri oleh para pemantau dari negara berkembang yang diundang oleh Departmen Luar Negeri Finlandia.

Negosiasi pembentukan pemerintahan diperkirakan segera dimulai. Tokoh Partai Tengah, Anneli Jäätteenmäki, sudah menegaskan partainya terbuka untuk berkoalisi dengan partai mana saja bahkan dengan Partai Sosial Demokrat sekalipun. Karena kalau kedua kekuatan politik ini bergabung, maka mereka bisa menguasai 108 dari 200 kursi di parlemen tanpa menyertakan partai lain.

Meskipun koalisi pemerintahan sebelumnya yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat, Aliansi Kiri, Majelis Konservatif dan Partai Rakyat Swedia menguasai 120 dari 200 kursi di parlemen, tetapi masa depan koalisi dengan komposisi tersebut agak suram dengan keberhasilan Partai Tengah.

182

183 184

Dimodifikasi dari La Documentation Française dan Helsingin Sanomat (2003), dan bisa juga dilihat C. Deloy, pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/finlande/resultats.htm, 16 Maret 2003.

Dari: http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/finlande/default.htm.

Dari: http://www.robert-schuman.org/anglais/oee/finlande/resultats.htm.

H a l a m a n | 98

PEMILU MALTA Menuju EU? (12 April 2003) Kondisi Geografis dan Penduduk Malta terdiri dari 3 pulau utama dan beberapa pulau kecil di Laut Tengah (Mediterranea) sekitar 93 km (ujung terdekat) di selatan Sisilia dan 246 km di sebelah timur Tunisia.

Menurut data tahun 2000, penduduk Malta berjumlah 382.525 orang. Dan menurut proyeksi Perserikatan Bangsa-bangsa, tahun 2010 penduduknya akan menjadi 405.000 orang. Secara etnis, penduduk Malta terdiri dari bangsa Malta yang merupakan keturunan dari bangsa Kartagho dan Funisia kuno, yang sangat dipengaruhi oleh unsur Italia dan etnis Mediterranea lainnya. Dari segi agama, sekitar 98% penduduk Malta menganut Katolik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Malta (sebagai bahasa resmi), dan bahasa Inggris.

Malta beriklim Mediteranea yang di musim panas terasa panas, kering dan banyak cahaya matahari, dan sangat sedikit hujan antara bulan Mei dan Agustus. Curah hujan tidak terlalu tinggi dan biasanya hanya turun antara bulan Oktober dan Maret. Dalam musim dingin, rata-rata cahaya matahari adalah 6 jam, dan dalam musim panas di atas 10 jam.185 Sejarah Ringkas Malta secara silih-berganti pernah dikuasai oleh bangsa Funisia, Kartagho, dan Romawi. Tahun 807 negeri ini ditaklukkan oleh bangsa Arab. Dalam kurun 1090 hingga 1530, Malta kuasai oleh penguasa Sisilia.

185

Lihat B. Turner (Ed.) (2002). The Statesman’s Yearbook: The Politics, Cultures and Economies of the World 2003, Hampshire: Palgrave Macmillan, Ltd., hal. 601.

H a l a m a n | 99

Sistem Pemerintahan186 Malta adalah sebuah republik, dengan ibukota di Valletta. Negeri ini tidak mengenal pembagian administratif karena langsung diatur dari pusat. Tetapi aturan dan urusan administratif diatur oleh dewan lokal.

Malta memperoleh kemerdekaannya dari Inggris tanggal 21 September 1964. Konstitusi yang berlaku adalah konstitusi yang disusun tahun 1964 dan diamendemen tanggal 13 Januari 1974, dan tahun 1987.

Sistem hukum yang diterapkan di Malta berdasarkan pada sistem hukum Inggris dan hukum sipil Romawi. Malta menerima keputusan yuridis Mahkamah Internasional, dengan syarat tertentu.

Dari segi eksekutif, kepala negara Malta adalah presiden. Dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dibantu oleh wakil perdana menteri dan kabinet. Anggota kabinet diangkat oleh presiden berdasarkan masukan dari perdana menteri. Pemimpin partai atau koalisi partai yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilu legislatif biasanya ditunjuk menjadi perdana meneteri oleh presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Wakil perdana menteri juga diangkat oleh presiden atas saran dari perdana menteri.

Secara legislatif, Malta menggunakan sistem Dewan Perwakilan Rakyat unikameral, yang terdiri dari 65 kursi, dengan kursi tambahan yang diberikan kepada partai yang meraih suara mayoritas. Anggotanya dipilih berdasarkan sistem perwakilan representatif untuk masa 5 tahun.

Dari segi yudikatif, Malta memiliki mahkamah konstitusi dan mahkamah banding. Para hakim anggota mahkamah ini diangkat oleh presiden atas saran perdana menteri.

Partai Politik Partai-partai politik utama di Malta antara lain: Alternativa Demokratika/Aliansi untuk Keadilan Sosial, Partai Buruh Malta (LP), Partai Nasionalis (PN). Sejak 40 tahun terakhir hingga sekarang, hanya 2 partai politik yang terwakili di parlemen, yaitu Partai Nasionalis, 186

Lebih lanjut, lihat pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mt.html, 12 April 2003.

H a l a m a n | 100

yang berhaluan Kristen Demokrat dan mendukung aspirsai bergabungnya Malta ke dalam EU dan saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Eddie Fenech Adami; dan Partai Buruh yang berhaluan sosialis dan menentang integrasi Malta ke dalam EU dan saat ini dipimpin oleh Alfred Sant.

Sistem Elektoral Malta memberlakukan sistem demokrasi parlementer dengan meniru gaya Inggris. Kabinet (Dewan Menteri) dipimpin oleh seorang perdana menteri yang diangkat oleh presiden yang biasanya berasal dari pemimpin partai pemenang pemilu.

Parlemen Malta bersifat monokameral yang beranggotakan 65 orang yang dipilih untuk masa maksimal 5 tahun. Sewaktu pemungutan suara, pemilih menerima daftar nama calon yang disusun secara alfabetis. Pemilih menentukan pilihannya berdasarkan preferensi masing-masing.

Penentuan apakah seorang calon terpilih atau tidak adalah penetapan drempel jumlah suara minimal yang memungkinkan seseorang itu terpilih. Kuota ini diperoleh dengan pembangian jumlah suara dengan jumlah kursi yang tersedia (berbeda-beda jumlah dari satu daerah pemilihan yang satu ke daerah pemilihan yang lainnya) dan ditambah dengan 1 unit. Calon yang melewati batas ambang ini bisa masuk parlemen. Suara sisanya dibagi antara calon yang menempati urutan kedua dalam perolehan suara.

IsuIsu-isu Pemilu Menjelang pemilu 12 April 2003 itu, ada 2 tema utama yang menjadi isu kampanye yaitu keinginan bergabung ke dalam EU, perbaikan kondisi ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, dan perpajakan.

Referendum integrasi dengan EU yang dilaksanakan di Malta tangga 8 Maret 2003 memperlihatkan bahwa 54% suara mendukung bergabung dengan EU.187 Tingkat partisipasi referendum mencapai 92%.

Tetapi hasil ini ditolak oleh Partai Buruh. Menurut mereka, 142.000 pemilih yang setuju Malta bergabung dengan EU tidak mencapai separuh dari 297.000 warga yang memiliki hak pilih. Menurut Alfred 187

Lebih lanjut, lihat pada: http://maltamedia.com/news/elections/2003.

H a l a m a n | 101

Sant, politisi Partai Buruh, referendum tersebut tidak memperlihatkan aspirasi mayoritas penduduk Malta. Tetapi protes tersebut dibantah oleh Perdana Menteri Eddie Fenech Adami dari Partai Nasionalis bahwa hasil referendum tersebut akan dibuktikan oleh pemilu legislatif yang diadakan tanggal 12 April 2004. Perdana Menteri Eddie Fenech Adami adalah tokoh yang berjuang untuk membawa Malta ke dalam EU sejak tahun 1990 ketika Malta menjadi salah satu kandidat anggota baru EU. Aspirasi pro-Eropa Partai Nasionalis ini mendapat dukungan dari Alternattiva Demokratika atau Partai Ekologis Malta meskipun partai tersebut bisa mendulang suara sehingga Partai Nasionalis atau Partai Buruh sulit meraih kemenang mutlak. Disamping itu kelompok ekologis tersebut juga berfokus reformasi perpajakan. Partai ini juga memperjuangkan untuk menaikkan batas ambang penduduk yang dikenakan wajib-pajak dari 3.000 pound Malta menjadi 4.500 pound Malta untuk bujangan dan 5.000 pound Malta untuk pasangan yang berkeluarga. Mereka juga ingin meningkatkan pajak bagi perusahan yang menyebabkan polusi.

Dalam segi pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesmepatan kerja, Partai Nasionalis mengkampanyekan bahwa bantuan sebesar â‚Ź81 juta dari Uni-Erropa akan bisa diperoleh Malta jika menjadi anggota EU. Bantuan tersebut diharapkan bisa meningkat taraf hidup rakyat Malta. Eddie Fenech Adami juga mengingatkan bahwa jika pemerintah yang akan terbentuk menolak menandatangai traktat keanggotaan EU maka kesempatan tersebut akan hilang selamanya.

Pihak Partai Buruh yang secara resmi menolak hasil referendum integrasi dengan EU merencanakan referendum baru yang mengajukan opsi apakah Malta memilih menjadi mitra EU (Malta bisa mendapat status Associate State dan dengan itu, menurut kelompok Buruh bisa mempertahankan hubungan istimewa Malta dengan Libya) atau menjadi anggota EU secara total.

Pihak Partai Buruh mengusung tema “Utamakan Malta� sebagai slogan pemilu mereka. Mereka berjanji peningkatan pertumbuhan GDP tahunan Malta 1 hingga 2 poin (angka ini 4.1% dalam tahun 2002). Partai Buruh yang menuduh pemerintah hanya mementingkan ingtrasi dengan EU, juga berjanji memperbaikli sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi dan penurunan pajak serta penghapusan H a l a m a n | 102

perbedaan perlakukan terhadap anak yang lahir di luar pernikahan dengan anak yang lahir dari suami-isteri yang sah. Perbedaan perlakuan tersebut terjadi karena 80% dari penduduk Malta adalah penganut Katolik yang taat dan mempriritaskan institusi keluarga. *** Dalam pemilu yang dilaksanakan tanggal 12 April 2003, Partai Nasionalis yang pro-integrasi dengan EU meraih kemenangan mutlak yaitu 51,7% suara. Sedangkan pesaing utamanya, Partai Buruh memperoleh 47,6% suara dan Alternattiva Demokratika mendapatkan 0,7%. Perolehan partai ekologis tersebut mengalami penurunan, dalam pemilu 1996 mereka memperoleh 1,46% dan 2% dalam pemilu 1998. Dengan ini, mereka tidak mampu melewati ambang-batas untuk masuk ke parlemen. Dibandingkan dengan hasil pemilu 1998, Partai Nasionalis kehilangan 1 kursi.

Perbandingan Hasil Pemilu 1998 dan 2003 dan Perubahan Kursi188 Tingkat partisipasi: 95% (1998); 96% (2003) No. 1.

2.

Partai Politik Partai Nasionalis (MLP) Partai Buruh (LP)

1998 Suara Kursi 51.00 35 47.00 30

2003 Suara Kursi 51.70 34 47.60 31

Kemenangan tersebut membuktikan bahwa mayoritas rakyat Malta menginginkan bergabung dengan EU. Meskipun Partai Buruh menolak hasil referendum yang diadakan beberapa waktu sebelumnya, tetapi kali ini mereka mengakui kekalahan dalam pemilu legislatif. Karena Partai Buruh mengusung isu antagonis terhadap bergabungnya Malta dalam EU, kekalahan barangkali merupakan ‘hukuman’ dari pemilih mengingat Partai Buruh mempertanyakan keabsahan referendum.

188

Dimodifikasi dari data Kedutaan Besar Malta di Paris dan Agence France Presse, April 2003. Disamping itu, bisa juga dilihat C. Deloy, pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/malte/legislatives/resultats.htm.

H a l a m a n | 103

PEMILU BELGIA Kemenangan Kelompok Sosialis dan Liberal (18 Mei 2003) Kondisi Geografis dan Penduduk Belgia berbatasan sebelah utara dengan Belanda, sebelah barat-laut dengan Laut Utara, sebelah barat dan selatan dengan Prancis, dan sebelah timur dengan Jerman dan Luxembourg.189 Karena dekat laut, musim dinginnya tidak terlalu dingin dan musim panasnya sangat sejuk.

Menurut estimasi tahun 2000, penduduk Belgia berjumlah 10.239.085. Tahun 2010, PBB memproyeksikan penduduk Belgia akan menjadi 10,3 juta orang. Sekitar 86% penduduk Belgia menganut Katolik.

Sejarah Ringkas Belgia menjadi bagian dari Dinasti Hapsburg Austria ketika Perang Tahta Spanyol (1701-1714) berakhir. Belgia pernah dikuasai Prancis selama Perang Napoleon. Tetapi pendudukan tersebut tdak berlangsung lama. Berdasarkan Traktat Paris (1815) Belanda dan Belgia bergabung kembali menjadi satu negara. Namun, bangsa Belgia melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Kerajaan Belgia menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri tahun 1830.190 Berdasarkan Traktat London (15 November 1831), Belgia diakui sebagai negara yang netral oleh Austria, Rusia, Inggris dan Prusia.

Netralitas ini kemudian dilanggar oleh Jerman tahun 1914. Pelanggaran ini menyebabkan Inggris mengumumkan perang terhadap Jerman. Ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia I, sesuai dengan Perjanjian Versailles, negara tersebut harus menyerahkan wilayah Eupen dan MalmĂŠdy kepada Belgia tahun 1919. Akan tetapi, dalam Perang Dunia II, Belgia kembali diduduki oleh Jerman dalam kurun 1940-1944.

189

190

Lihat: B. Turner (Ed.) (2002). The Statesman’s Yearbook: The Politics, Cultures and Economies of the World 2003, Hampshire: Palgrave Macmillan, Ltd., hal. 281.

Turner, B. (Ed.), 2002, hal. 281.

H a l a m a n | 104

Pasca Perang Dunia II, terjadi persaingan sengit linguistik dan kultural antara penduduk yang berbahasa Vlaams (Belanda) di bagian utara dengan penduduk yang berbahasa Prancis (Wallonia) di bagian selatan. Di Brussels penduduk menggunakan dwi-bahasa, yaitu Belanda dan Prancis. Di sebelah timur terdapat pula komunitas kecil yang berbahasa Jerman.

Sejak 1977, Belgia dibagi menjadi 3 wilayah administratif, yaitu: Flanderen, Wallonia, dan Brussels. 191 Dan berdasarkan reformasi konstitusi tahun 1993, Belgia menjadi negara federal.

Sistem Pemerintahan192 Belgia merupakan negara demokrasi parlementer yang berada di bawah sistem monarki konstitusional. Secara administratif, Belgia dibagi menjadi 10 provinsi (provincie), dan 3 wilayah (gewesten)*, yaitu: Antwerpen, Brabant Wallon, Brussels* (Bruxelles), Flanders*, Hainaut, Liege, Limburg, Luxembourg, Namur, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Wallonia*, West-Vlaanderen.

Konstitusi yang berlaku adalah Undang-undang Dasar yang disusun tanggal 7 Februari 1831, dan terakhir direvisi tanggal 14 Juli 1993 di mana parlemen mengesahkan bahwa Belgia menjadi sebuah negara federal.

Sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum sipil yang dipengaruhi oleh teori konstitusional Inggris, tinjauan yuridis dari aturan legislasi. Belgia menerima keputusan Mahkamah Internasional secara bersyarat.

Dari sudut eksekutif, kepala negara Belgia adalah seorang raja.

Dan kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri, yang dibantu oleh Dewan Menteri yang diangkat oleh kerajaan dan mendapat persetujuan parlemen. Selepas pemilu, ketua partai yang mendapat suara mayoritas atau ketua koalisi mayoritas biasanya diangkat menjadi perdana menteri oleh kerajaan yang kemudian disetujui oleh parlemen.

191

192

Lihat: V. White, et. Al (2001). Whitaker’s Almanack 2002, London: The Stationery, Ltd., hal. 821.

Dari: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/be.html.

H a l a m a n | 105

Dari sudut legislatif, Belgia menggunakan sistem parlemen bikameral yang terdiri dari Senat (MPR) yang terdiri dari 71 kursi, 40 anggota dipilih langsung, 31 dipilih secara tidak langsung, yang menjabat untuk masa 4 tahun; dan Volksvertegenwoordigers (DPR) yang terdiri dari 150 kursi yang anggotanya dipilih secara langsung berdasarkan sistem perwakilan proporsional untuk masa 4 tahun.

Dengan adanya amendemen konstitusi tahun 1993 yang mengubah Belgia menjadi negara federal, maka saat ini terdapat 3 level pemerintahan yaitu federal, regional dan liguistik dengan pembagian tanggung jawab yang cukup rumit.

Dari segi yudikatif, kekuasaan dipegang oleh Mahkamah Agung.

Hakim anggotanya diangkat oleh kerajaan meskipun diseleksi oleh pemerintah.

Sistem Politik Sistem politik Belgia bedasarkan ‘pilarisasi’. Partai-partai politik yang berkembang di sana merupakan perbedaan-perbedaan yang eksis dalam masyarakat. Pertama, perbedaan agama (Gereja/Negara), kedua, perbedaan regional dan bahasa yaitu antara Vlaams dan Wallonia, dan ketiga, perbedaan sosial yaitu yang menentang sistem kerja dan pemilik kapital, buruh dan pimpinan perusahaan.

Parta-partai politik yang ada di Belgia merupakan refleksi dari pilarisasi dalam masyarakat ini. Banyak organisasi (sekolah, perusahaan asuransi, dll.) beredar di sekitar partai politik dan melayani anggota partai politik tertentu dan keluarga mereka dari sejak lahir hingga ke liang lahat. Dengan demikian, loyalitas anggota organisasi tersebut dihargai dengan kesempatan akses ke dunia kerja, perumahan dan keuntungan-keuntungan sosial lainnya. Dan pimpinan partai-partai politik mendistribusikan jabatan-jabatan administrasi publik secara adil.

Sistem seperti ini bisa berhasil dengan baik hingga akhir tahun 1970-an. Dalam tahun 1980-an, landskap politik Belgia mulai mengalami pergeseran yaitu dengan munculnya gerakan ekologis (Ecolo dan Agalev), dan gerakan ekstrim kanan (Vlaams Blok dan Front Nasional). Dalam 2 dekade terakhir, partai-partai tersebut ternyata mampu bertahan.

H a l a m a n | 106

Setelah didominasi oleh Partai Sosialis dan Kristen Demokrat— sejak pasca Perang Dunia II hingga tahun 1970-an—arena politik Belgia menyaksikan kebangkitan partai-partai politik regional dalam beberapa tahun terakhir, seperti Volksunie dan Vlaams Blok di Flanderen, dan Front Demokratis di Brussels berbahasa Prancis dan Majelis Walloonia di Wallonia dan Ibukota Brussels. Jika pada masa sebelumnya, Partai Sosialis dan Kristen Demokrat mampu menguasai mayoritas suara pemilih di belgia, kini mereka Cuma mampu meraih sepertiga suara. Salah satu penyebab penurunan ini adalah munculnya partai-partai baru tadi.

Sejak tahun 1970-an, Belgia tidak memiliki partai politik nasional. Yang ada adalah partai politik yang berdasarkan perbedaan bahasa yaitu Vlaams (berbahasa Belanda) dan Wallonia (berbahasa Prancis). Akhir-akhir ini warga yang berbahasa Jerman di Belgia juga menuntut agar mereka juga bisa memiliki wakil di parlemen federal.

Partai Politik Partai-partai politik utama di Belgia antara lain: Agalev (Vlaams Hijau), Kristen Demokrat dan Vlaams (CD&V)193, Ecolo (Partai Hijau berbahasa Prancis), Liberal Demokrat Vlaams (VLD), Partai Pusat Humanis dan Demokratik berbahasa Prancis (CDH), Gerakan Reformis (Bahasa Prancis), Partai Sosialis (Berbahasa Prancis), Front Nasional (FN), Aliansi Vlaams Baru (VA), Partai Alternatif Sosial Progresif, Spirit , Blok Vlaams (VB), dan beberapa partai gurem lainnya.

Belgia dikuasasi oleh pemerintahan koalisi yang terdiri dari Gerakan Reformasi, Kaum Liberal dan Demokrat Vlaams, Partai Sosialis Walloonia, Partai Sosialis Vlaams, Partai Lingkungan Ecolo (Wallonia) dan Agalev (Vlaams). Yang menjabat sebagai perdana menteri adalah Guy Verhofstadt yang mengumumkan percepatan pelaksanaan pemilu 1 bulan lebih awal yaitu tanggal 18 Mei 2003.

Saat ini, 11 partai politik terwakili di parlemen faderal Belgia, yaitu: (1) Kaum Liberal dan Demokrat Vlaams pimpinan Perdana Menteri Guy Verhofstadt; (2) Partai Kristen Demokrat Vlaams pimpinan mantan Perdan Menteri Jean-Luc Dehaene; (3) Partai 193

Sebelumnya gerakan politik ini bernama Kristen Demokrat Vlaams atau CVP. H a l a m a n | 107

Sosialis (Vlaams); (4) Vlaams Blok yang merupakan gerakan sayapkanan ekstrim pimpinan Filip Dewinter; (5) Agalev (Vlaams); (6) Spirit; (7) Partai Sosialis yang merupakan gerakan sosial demokrat Wallonia; (8) Partai Reformasi Liberal yang merupakan gerakan liberal yang kemudian menjadi Gerakan Reformasi; (9) Ecolo (Ecologistes confédérés pour l’organisation de luttes originales); (10) Partai Kristen Sosial (Walloonia) yang sebelumnya merupakan Partai Kristen Demokrat dan baru-baru ini berubah menjadi Demokrat Humanis Tengah; dan (11) Front Nasional (Walloonia) yang berhaluan ekstrim saya-kanan yang dibentuk oleh Daniel Féret tahun 1985.

Sistem Elektoral194 Sistem pemilu di Belgia diatur dengan undang-undang yang disusun tanggal 4 Desember 1894. Undang-undang ini terakhir kali diamandemen tanggal 18 Desember 1998.

Daerah pemilihan di Belgia dibagi ke dalam 3 konsituensi, yaitu Flanderen, Wallonia, dan Brussels, dan 2 kolese pemilihan, yaitu Prancis dan Belanda/Vlaams.

Untuk anggota legislatif yang dipilih langsung, pemilihan mengggunakan sistem daftar yang disusun partai dan berdasarkan representasi proporsional dengan menggunakan metode d’Hondt.

Pembelahan voting tidak dibenarkan, tetapi voting preferensial terhadap calon dalam daftar yang sama dibolehkan. Calon anggota leagislatif dari komunitas Prancis dan Vlaams ditetapkan oleh Dewan yang masing-masing dan merupakan anggota dari komunitas yang bersangkutan.

Ikut pemilu wajib di Belgia. Jika tidak ikut tanpa sebab yang jelas bisa dihukum. Hukumannya bervariasi dari dende hingga pencabutan dari daftar pemilu.

Syarat-syarat untuk bisa ikut pemilu antara lain berusia minimal 18 tahun, berwarga negara Belgia. Seseorang bisa kehilangan hak pilihnya jika terlibat tindak kriminal seperti sedang dicabut hak pilihnya, hilang akal, sedang menjalani hukuman penjara). Sedangkan syarat-syarat untuk dipilih sebagai anggota parlemen antara lain 194

Dari Inter-Parliamentary e/reports/2030_B.htm.

Union,

pada:

http://www.ipu.org/parlineH a l a m a n | 108

berusia minimal 21 tahun, berwarga negara Belgia, memiliki sepenuhnya hak-hak sipil dan politik, dan berdomisili di Belgia.

IsuIsu-isu Kampanye Bagi Partai Liberal Demokrat (partainya Perdana Menteri Guy Verhofstadt), isu yang paling utama dalam pemilu adalah bagaimana mempertahankan posisi mereka sebagai kekuatan politik paling terkemuka di Flanderen atau lebih kuat daripada Partai Kristen Demokrat Vlaams. Sedangkan di Wallonia, persaingan yang paling sengit akan terjadi antara Gerakan reformasi (partainya Menteri Luar Negeri Louis Michel, Menteri Dalam Negeri Antoine Duquesne dan Menteri Keuangan Didier Reynders) beserta Partai Sosial menghadapi Pusat Demokrat Humanis.

Dalam beberapa bulan terakhir, kehidupan politik di Flanderen mengalami perubahan. Partai Sosialis berganti nama menjadi Partai Sosialis Alternatif (SP.A) dan Partai Kristen Populer (CVP) berganti nama menjadi Partai Kristen Demokrat Vlaams (CD&V). Partai yang disebutkan terakhir menambahkan identitas Vlaams untuk membedakannya dari Kristen Sosial. Sementara itu, mantan Presiden Partai Kristen Populer, Johan van Hecke, mendirikan partai baru yang diberi nama Demokrasi Kristen Baru (NCD).

Dari perspektif regionalis di Flanderen, banyak dari anggota Volksunie di parlemen termasuk pimpinan partai, Geert Bourgeois, menolak proyek pemerintah untuk mereformasi negara, karena dinilai terlalu bias dan menguntungkan penduduk yang berbahasa Prancis. Pertentangan internal tersebut akhirnya memaksa perpecahan dalam Volksunie. Dalam referendum partai yang diadakan tanggal 15-16 September 2001, 47% anggota memihak kepada faksi nasionalis radikal pimpinan Geert Bourgeois dan 23% mendukung kelompok reformis pimpinan 2 orang menteri dari Flanderen, Bert Anciaux dan Paul van Grembergen. Sedangkan 30% meminta agar konflik internal tersebut bisa diselesaikan demi kepentingan partai. Karena konflik tidak bisa diredam, Volksunie kemudian dibebaskan tanggal 19 September 2001 yang mendorong lahirnya 2 partai politik baru yaitu: Spirit (Sosial, progresif, international, regionalistik, demokratik integral dan berorientasi masa depan) yang dipimpin oleh AnH a l a m a n | 109

nemie van de Casteele, dan Aliansi Vlaams Baru pimpinan Geert Bourgeois.

Di kawasan berbahasa Prancis, Partai Sosialis dan Ecolo Hijau membentuk aliansi September 2002 dengan membentuk program pemerintahan bersama yang diberi judul ‘Perpaduan Kelompok Kiri’.

Keduanya ingin memperkuat posisi mereka di kalangan pemilih tradisional kiri dalam menghadapi Gerakan Reformasi (MR), sebuah partai liberal, dan opisisi sayap-kanan Pusat Demokrat Humanis.

Tetapi tantangan yang sebenarnya dari pemilu kali ini adalah bagaimana menghambat laju partai politik semacam Vlaams Blok yang terkenal ultra-kanan di Flanderen yang merupakan kawasan 60% dari keseluruhan penduduk Belgia. Pasca pemilu lokal tahun 2000, partaipartai politik di Anvers membentuk koalisi menghadang Vlaams Blok yang menduduki 20 dari 55 di parlemen kota tersebut. Anvers terkenal sebagai basis dari gerakan pimpinan Leon de Winter tersebut. Dalam pemilu nasional 13 Juni 1999, Vlaams Blok memperoleh 9,87% suara dan memperoleh 15,54% suara di kawasan Flanderen.

Perlu juga di catat bahwa tanggal 26 Februari 2003, Mahkamah Banding di Brussels menyatakan bahwa lembaga itu tidak berkompeten menangani kasus rasisme Vlaams Blok melawan surat sitaan yang dikeluarkan oleh 3 asosiasi yang mengelola subsidi yang diterima oleh Vlaams Blok. Pusat Persamaan Kesempatan dan Liga HAM Belgia memperlihatkan kepada mahkamah tersebut Vlaams Blok telah mempublikasikan selebaran yang mendorong dibentuknya sistem pendidikan yang terpisah bagi anak-anak Muslim di Belgia dan pengurangan subsidi bagi pengangguran yang tidak berwarganegara Belgia. Dengan pengumuman inkompetensi mahkamah tersebut semakin memberi angin kepada Vlaams Blok termasuk hilangannya peluang penghapusan subsidi negara kepada partai tersebut yang mencapai €4 juta per tahun.

Tanggal 18 Mei 2003 rakyat Belgia akan memilih wakil-wakil mereka baik di tingkat lokal maupun ‘komunitas’ mereka, baik Vlaams maupun Wallonia. Parlemen dwi-bahasa yang terbentuk nanti selanjutnya akan memilih para senator. *** Dalam pemilu yang dilaksanakan tanggal 18 Mei 2003, kemenangan diraih oleh 2 partrai yang sedang berkuasa yaitu kelompok liberal dan H a l a m a n | 110

sosialis. Keduanya menguasai 97 dari 150 kursi di parlemen federal Belgia. Perdana Menteri Guy Verhofstadt dari VLD tidak kuasa menyimpan kegembiraannya dengan hasil tersebut ketika hasilnya diumumkan. Dengan kemenangan tersebut, Guy Verhofstadt yang mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Albert II tanggal 19 Mei 2003 kemungkinan diminta kembali untuk menyusun pemerintahan.

Perbandingan Perolehan Kursi menurut Pemilu 1999 dan 2003195 Tingkat Partisipasi Pemilu 1999 (85%) dan 2003 (88%) No.

Partai Politik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Partai Kaum Liberal dan Demokrat (VLD) Partai Kristen Demokrat (CD & V) Partai Sosialis (SP) Vlaams Blok (VB) Agalev Volksunie-ID 21 Partai Sosialis (PS) Gerakan Liberal Demokrasi (MR) Ecolo Partai Sosial Kristen-Pusat Humanis Demokrat Front Nasional

1999 Kursi 23 22 14 15 9 8 19 18 11 10 1

2003 Kursi 25 21 23 18 0 25 24 4 8 1

Meskipun kelompok liberal dalam Gerakan Reformasi yang berbahasa Prancis dan VLD yang berbahasa Vlaams mendapat tambahan 8 kursi dibandingkan hasil yang mereka peroleh dari pemilu 1999, kelompok sosialis dari SP.A dan PS meraih 14 kursi tambahan dibanding pemilu sebelumnya. Guy Verhofstadt kemungkinan besar kembali menduduki kursi perdana menteri dan tetap akan menggandeng kelompok sosialis yang sudah menegaskan bahwa mereka siap menerima tawaran koalisi untuk kedua kalinya dengan mitra koalisi yang sama VLD. Dari perspektif realisme, kalau ada yang muncul sebagai kekuatan maka ada yang mengalami penurunan, lalu siapkah yang menjadi pencundang dalam pemilu 2003? Yang menderita kalah adalah 195

Dari C. Deloy, ‘The Socialists and Liberals in Power Win the Belgian General Elections’, pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/belgique/resultats.htm.

H a l a m a n | 111

kelompok ekologis dan Kristen Demokrat. Kelompok ekologis yang mengukir hasil elektoral yang mencengangkan 4 tahun silam karena skandal dioxin dalam makanan ayam, ternyata gagal baik di Flanderen maupun di Wallonia. Karena perolehan suara Agalev (Flanderen) dalam pemilu kali ini tidak mampu melewati ambangbatas masuk ke parlemen, mereka kehilangan 9 kursi di parlemen federal. Sedangkan kelompok ekologis dari Wallonia, Ecolo, hanya mampu mempertahankan 4 dari 11 kursi mereka di parlemen.

Sedangkan Partai Kristen Demokrat (CD&V) berbahasa Vlaams yang tersingkir dari pemerintahan dalam tahun 1999 setelah berkuasa selama 4 dekade, dan Pusat Demokrat Humanis (CDH) tidak berhasil kembali ke tampuk kekuasaan. Bahkan mereka masing-masing kehilangan 1 dan 2 kursi di parlemen federal. Pimpinan Pusat Demokrat Humanis, Nyonya Joëlle Milquet, menyatakan bahwa mereka ingin berkonsentasi pada pemilu lokal dan parlemen Eropa yang akan dilaksanakan bulan Mei dan Juni 2004. Sedangkan, Stefaan de Clerck, mantan Menteri Kehakiman dan walikota Courtrai dan calon perdana menteri dari Kristen Demokrat mengakui bahwa partainya “tidak berhasil meraih kemenangan yang diharapkan”.

Partai yang perkembangan elektoralnya yang cukup stabil adalah kelompok yang berhaluan ekstrim-kanan. Di Flanderen, Vlaams Blok (VB) dengan 18 kursi berarti mendapat tambahan 3 kursi dibanding pemilu 1999. Partai yang menguasai lebih dari 30% suara di Anvers ini, diduga berhasil ‘mencuri’ suara Partai Kristen Demokrat.

Sedangkan di Wallonia, Front Nasional (FN) yang meskipun hanya memperoleh 1 kursi di parlemen federal, tetapi perolehan suara mereka cukup meningkat di selatan Wallonia. Di Hainaut, misalnya, FN memperoleh 7-8% suara, dan di Charleroi mereka menguasasi 12% suara.

H a l a m a n | 112

PARLEMEN EROPA196 DAN PEMILU 2004 Menurut definisi Traktat Roma 1957, Parlemen Eropa mewakili ‘the peoples of the States brought together in the European Community’. Pengaruh dan kekuatan Parlemen Eropa, yang memperoleh legitimasi melalui pemilu langsung197 yang diadakan setiap 5 tahun sekali, melalui beberapa traktat semakin menguat. Transformasi peranan Parlemen Eropa dari sebuah majelis yang murni bersifat konsultatif menjadi sebuah Perlemen yang berkarakter legislatif—berfungsi sebagaimana sebuah Parlemen nasional—diatur dalam Traktat Maastricht 1992 dan Traktat Amsterdam 1997. Kini Parlemen Eropa merupakan mitra yang setara dengan Dewan EU dalam hal membuat sebagian besar aturan legislasi Masyarakat Eropa.

Jumlah anggota Parlemen Eropa saat ini adalah 626. Jumlah ini diatur dalam traktat. Metode pemilihan anggotanya menggunakan sistem perwakilan proporsional. Di beberapa negara, pemilu diadakan pada level daerah (Belgia, Inggris dan Italia), pada level nasional (Denmark, Prancis dan Spanyol), atau dengan sistem campuran seperti di Jerman. Di Belgia, Luxemburg dan Yunani memberikan suara merupakan sesuatu yang wajib. Mereka yang berusia diatas 18 tahun, tanpa menbedakan jender dan prinsip-prinsip kerahasiaan suara. Sejak 1993 warga EU yang sedang bermukim di anggota EU yang lain, diperkenankan memilih di tempat tersebut. Persentase representasi anggota wanita di Parlemen pasca pemilu 1999 mencapai 29,7%.

196 197

Dari http://www.europarl.eu.int/presentation/default_en.htm.

Pemilu langsung pertama kali diadakan tahun 1979 atau 34 tahun setelah Eropa tercabik oleh Perang Dunia II. Munculnya parlemen tunggal di Eropa menandai dan menjadi wadah—setidaknya secara simbolik—rekonsiliasi Eropa.

H a l a m a n | 113

Fraksi dan Kelompok Politik di Parlemen Eropa No.

Fraksi

1.

EPP-ED

2.

PES

3.

ELDR

4.

Greens/EFA

5.

EUL/NGL

6.

7.

UEN EDD

Kelompok Politik Kelompok Partai Rakyat Eropa dan Demokrat Eropa Kelompok Partai Sosialis Eropa Kelompok Partai Liberal, Demokratik dan Reformis Eropa Kelompok Partai Hijau/Aliansi Bebas Eropa Kelompok Konfederasi Kiri Bersatu Eropa/Kiri-Hijau Nordik Kelompok Uni untuk Bangsa-bangsa Eropa Demokrasi Eropa dan Kelompok Bhinneka

Spektrum Ideologis Kristen demokratkonservatif Kiri Tengah Hijau Sosialis/kiri Nasionalis/tengah-kanan Konservatif

Jumlah anggota Parlemen Eropa dari masing-masing Negara Anggota ditetapkan dengan Traktat. Dalam susunan kursi di Parlemen yang juga dikenal dengan Chamber, anggota Parlemen duduk menurut beberapa kelompok politik (fraksi), ditambah beberapa anggota yang independen (non-attached). Kelompok politik ini merupakan anggota lebih dari 100 partai politik di Negara Anggota.

Karena mayoritas kelompok politik memiliki akar di tingkat nasional, fungsinya diakui oleh Traktat sebagai ‘sebuah faktor integrasi dalam EU yang membantu munculnya kesadaran Eropa dan ekspresi dari kemauan politik warga Eropa. Di Parlemen, masing-masing kelompok politik ini memiliki seorang ketua, biro dan sekretariat.

Parlemen Eropa merupakan satu-satunya institusi dalam EU yang mengadakan sidang dan berdebat secara publik. Anggotanya merupakan bagian dari kelompok politik di Chamber, dan tidak bertindak sebagai wakil negaranya. Begitu pula dengan anggota yang independen.

Mereka berada sepekan dalam setiap bulan di Strasburg (Prancis) menghadiri sidang paripurna Parlemen. Rapat tambahan selama 2 hari diadakan di Brussels. Sekretariat Parlemen Eropa bertempat di Luxemburg. Dua pekan dalam setiap bulan digunakan mengikuti rapat komite-komite Parlemen di Brussels. Pekan sisanya dipakai untuk menghadiri rapat-rapat dalam kelompok politik. Ada 11 bahasa resmi yang digunakan dalam sidang Parlemen, yaitu bahasa Belanda, Denmark, Finland, Inggris, Itali, Jerman, Portugis, Prancis, Spanyol, Swedia dan Yunani.

H a l a m a n | 114

Kepresidenan, Biro dan Konferensi para Presiden Secara organisatoris, Parlemen Eropa terdiri dari Presiden, 198 Biro dan Konferensi para Presiden, dan komite-komite. ‘Presiden’ Parlemen Eropa berperan mengawasi seluruh kegiatan Parlemen dan badan-badan di bawahnya. Presiden memimpin sidang-sidang paripurna dan mengetuai rapat-rapat Biro dan Konferensi para Presiden.

Dia juga mewakili Parlemen dalam semua urusan eksternal, khususnya dalam hubungan internasional.

Presiden Parlemen Eropa 1989 s.d. 2002 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nama Enrique Barõn Crespo Egon A. Klepsch Klaus Hänsch José Maria Gil-Robles Nicole Fontaine Pat Cox

Masa Jabatan 1989 - 1992 1992 - 1994 1994 - 1997 1997 - 1999 1999 - 2002 2002 - 2004

Kelompok Politik/Asal S/Spanyol PPE/Jerman PPS/Jerman PPE/Spanyol PPE/Prancis ELDR/Irlandia

Sedangkan ‘Biro’ berperan sebagai regulator yang mengatur anggaran dan urusan administratif, oraganisasi dan staf Parlemen. Disamping Presiden dan 14 Wakil Presiden, Parlemen juga memiliki 5 orang Quaestor yang bertanggung jawab dalam hal-hal administratif khususnya yang berkaitan langsung dengan anggota Parlemen. Anggota Biro ini dipilih setiap 2,5 tahun.

Kemudian ada Konferensi para Presiden yang terdiri dari Presiden Parlemen Eropa dan para Ketua kelompok politik. Sebagai badan yang menangani organisasi politik Parlemen, Konferensi para Presiden ini menentukan batasan dan acuan komite parlementaria dan delegasi, menentukan distribusi kursi di Chamber dan menentukan jadwal dan agenda untuk sidang-sidang paripurna. Konferensi juga menerima rekomendasi dari Konferensi para Ketua Komite yang berkaitan dengan urusan komite dan agenda-agenda sidang paripurna.

198

Susunan Presiden Parlemen Eropa sejak 1952 bisa dilihat http://www.europarl.eu.int/president/former/en/pres8999.htm.

H a l a m a n | 115

pada:

Komite Parlemen juga dijalankan oleh komite tetap yang berjumlah 17 komite yang menyiapkan urusan persiapan untuk sidang paripurna Parlemen. masing-masing komite memiliki seorang ketua, 3 orang wakil ketua dan sekretariat. Komite tersebut juga menyiapkan dan mensahkan laporan terhadap proposal legislatif dan laporan yang merupakan inisiatif masing-masing. Mereka juga menyiapkan opini untuk komite tetap yang lainnya. Parlemen juga membentuk komite sementara dan komite pemeriksa. Disamping itu, Parlemen juga memiliki komite joint-parlementaria untuk menjalin hubungan dengan Parlemen dengan negara calon anggota, dan delegasi antarparlemen yang menjalin hubungan dengan parlemen negara-negara non-EU. Unsur berikutnya dari Parlemen Eropa adalah Sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal. Staf Sekretariat ini mencapai sekitar 3.500 orang yang direkrut secara kompetitif dari seluruh Negara Anggota. Sepertiga stafnya menangani urusan multi-bahasa dan bekerja di 3 negara. Biaya operasional Parlemen Eropa mencapai â‚Ź 2,50 per tahun per kepala populasi EU atau sama dengan 1,08% dari budget total EU. Otoritas Otoritas Parlemen Eropa Sebagaimana yang berlaku di semua parlemen, kekuasaan Parlemen Eropa juga mencakup 3 kekuasaan yang fundamental: kekuasaan legislatif, kekuasan anggaran dan kekuasaan pengawasan.

Kekuasaan Legislatif Bersama Dewan Menteri EU, Parlemen Eropa mensahkan legislasi.

Prosedur yang biasa mengesahan tersebut adalah keputusan-bersama (codecision). Dengan prosedur ini, Dewan Menteri EU dan Parlemen berada pada posisi setara, dan secara bersama mensahkan legislasi yang diajukan oleh Komisi Eropa. Bahkan Parlemen merupakan institusi yang harus memberikan persetujuan yang paling akhir.

Sistem keputusan-bersama ini merupakan kekuasaan yang esensial dari Parlemen Eropa yang memungkinkannya senantiasa mempengaruhi legislasi Eropa. keputusan-bersama ini berlaku dalam H a l a m a n | 116

bidang mobilitas tenaga kerja, pembentukan pasar internal, pengembangan riset dan teknologi, lingkungan, perlidungan kosumen, pendidikan, budaya dan kesehatan. Hal itu juga memungkinkan Parlemen berperan penting dalam mensahkan legislasi di mana, misalnya: (1). Negara anggota bisa mengatur bahwa kegiatan olahraga tertentu harus disiarkan tanpa disensor di wilayah masing-masing; (2).

Aturan yang lebih tegas terhadap BMM; dan (3). Komisi bisa menerapkan tindakan pengaman darurat terhadap makanan ternak, dll.

Meskipun keputusan-bersama merupakan prosedur yang standar, ada bidang lain di mana Parlemen hanya bisa memberikan pendapat, seperti bidang perpajakan dan tinjauan terhadap harga lahan pertanian tahunan.

Disamping memberikan kekuasaan keputusan-bersama, Traktat Amsterdam juga menempatkan Parlemen Eropa sebagai kekuatan penggerak di balik pembuatan-keputusan di EU. Dengan dorongan satu atau beberapa komite Parlemen sering mensahkan alporan yang dimaksudkan mengarahkan EU menuju ke arah tertentu.

Proses kerja legislatif Parlemen Eropa bisa dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu: (1). Komisi mengajukan proposal legislasi kepada Parlemen; salah satu komite tetap (committee responsible) diperintahkan menyiapkan laporan dan menunjuk seorang rapporteur (seorang anggota Komite yang ditugasi membuat draf laporan Komite). Satu atau lebih komite diminta memberikan pendapat.

Masing-masing memberikan pendapat mereka dan menyerahkannya kepada komite tetap; (2). Anggota Parlemen—dan komite diminta memberikan pendapat—bisa melakukan amendemen terhadap drat laporan yang disiapkan oleh rapporteur; proposal disahkan, misalnya dengan sedikit perubahan, oleh komite tetap; dan (3) Kelompokkelompok politik mengkaji laporan tersebut dari sudut pandang politis mereka. Kemudian, laporan tersebut dibahas dalam sidang paripurna. Amendemen bisa dilakukan oleh komite tetap, kelompok politik atau beberapa anggota Parlemen. Parlemen kemudian memberikan suara mereka terhadap laporan, yang dengan demikian memperlihatkan posisi mereka terhadap proposal yang asli.

H a l a m a n | 117

Kekuasaan Anggaran Bersama dengan Dewan EU, Parlemen Eropa memiliki otoritas anggaran sebagaimana peran bersama legislatif antara keduanya. Di pihak Parlemen, urusan ini disiapkan oleh Komite Anggaran yang bekerjasama dengan komite tetap lainnya. Peranan dalam bidang anggaran ini memperlihatkan prioritas politis mereka.

Anggaran tahun berikutnya disiapkan bulan Desember dan hanya akan berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden Parlemen Eropa. Dalam banyak alokasi anggaran tahunan, peran Parlemen sangat menentukan misalnya pengeluaran untuk wilayah yang kurang makmur, dll. Tetapi dalam bidang pertanian, Dewan EU masih merupakan institusi yang menentukan, tetapi Parlemen punya hank untuk amendemen. Parlemen dan Dewan EU juga mempertimbangkan proposal anggaran dari Komisi. Parlemen juga bisa menolak proposal budget jika dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan EU. Kekuasaan Pengawasan Parlemen memiliki kekuasaan mengawasi seluruh kegiatan ME. Kekuasaan ini, yang pada awalnya hanya berlaku terhadap kegiatan Komisi Eropa, berkembang menjadi pengawasan terhadap kegiatan Dewan EU dan badan-badan yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan luar negeri dan keamanan.

Dalam rangka supervisi ini, Parlemen bisa membentuk komite pemeriksa sementara. Hal ini sudah pernah dilakukan misalnya dalam ‘kasus sapi gila’, di mana Parlemen membentuk Badan Kehewanan Eropa (EVA) di Irlandia. *** Dalam kaitannya dengan Dewan EU dan Komisi Eropa, Parlemen Eropa memainkan peran penting dalam penunjukan Komisi Eropa.

Parlemen juga meratifikasi penunjukan Presiden Komisi Eropa, melakukan wawancara dengan para calon Komisioner dan menolak atau mengangkat Komisi, secara keseluruhan, melalui ‘pemungutan-suara percaya’ atau vote of confidence.

Parlemen juga memiliki hak menggugat Komisi Eropa melalui ‘mosi gugatan’ atau motion of censure. Dengan dukungan mayoritas H a l a m a n | 118

absolut anggota Palemen dan dua-pertiga suara bisa memaksa Komisi mundur. Hingga saat ini, hak tersebut belum pernah digunakan, tetapi ia lebih bersifat sebagai faktor pencegah yang ampuh.

Parlemen secara rutin melakukan pengawasan terhadap laporan dari Komisi Eropa tentang implementasi kebijakan, legislasi dan anggaran.

Komite Parlemen Eropa, kelompok politik atau—dalam jumlah tertentu—anggota Parlemen bisa mengajukan pertanyaan secara lisan kepada Dewan EU dan Komisi Eropa. Dalam topik yang memiliki dimensi politik, pertanyaan tersebut biasanya mengarah pada debat.

Dalam setahun ada sekitar 5.000 pertanyaan semacam itu diajukan oleh anggota dan kelompok politik yang juga bisa dijawab secara tertulis.

Kepresidenan Dewan Eropa juga mempresentasikan program dan laporan tengah-tahunannya kepada Parlemen. Dewan Eropa ini biasanya diwakili pada level menteri dalam rapat yang diadakan oleh komite-komite di Parlemen.

Menguatnya Peran Politis Parlemen Eropa Indikasi menguatnya peran politis Parlemen Eropa terlihat pada hak keputusan-bersama yang dimilikinya dalam membuat legislasi. Pengaruh ini semakin nyata dalam beberapa kegiatan pokok EU seperti Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP), kerjasama kepolisian dan urusan yuridis, Uni-Ekonomi dan Moneter, Piagam Hak-hak Fundamental dan Konvensi tentang Masa Depan (Konstitusi) Eropa.

1. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Tujuan dari kerjasama politik Eropa yang dimulai sejak tahun 1970an adalah dalam kerangka untuk lebih maju daripada sekedar kerangka kerjasama ekonomi dan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan strategi bersama di bidang kebijakan luar negeri. Traktat EU 1993, memasukkan dimensi keamanan ke dalam kebijakan luar negerinya. Ini terlihat dari rencana membentuk sebuah Pasukan Reaksi Cepat Eropa.

Dewan EU selalu berkonsultasi dengan Parlemen Eropa dalam membuat keputusan terhadap isu-isu kebijakan luar negeri. Parlemen H a l a m a n | 119

boleh mengajukan pertanyaan kepada Dewan EU dan membuat rekomendasi. Melalui Komite Luar Negeri, HAM, Kebijakan Keamanan dan Pertahanan bersama, Parlemen selalu menjalin komunikasi dengan Wakil Tinggi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan EU. 2. Kesepakatan dan Traktat Internasional Setiap penerimaan anggota baru EU dan sebagian besar kesepakatan internsional yang dibuat oleh EU harus melalui persetujuan Parlemen Eropa.

3. Globalisasi Globalisasi dan peranan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menjadi perhatian Parlemen Eropa. Institusi ini harus memberikan persetujuan dalam setiap negosiasi dengan WTO. Parlemen Eropa, milsanya, menghimbau WTO agar mematuhi aturan perburuhan yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan meminta organisasi perdagangan itu agar lebih demokratis dan transparan. Parlemen bahkan mengajukan agar WTO membentuk majelis parlemen.

4. HAM Internasional Parlemen Eropa sangat memperhatikan perlindungan HAM baik di dalam maupun di luar EU. Parlemen berkali-kali menolak protokol keuangan dengan negara non-EU atas Dasar HAM, memaksa mereka membebaskan tahanan politik, dll.

Dengan usaha Parlemen Eropa, Konvensi Cotonou yang menghubungkan EU dengan 77 negara di Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP) kini memasukkan ‘klausa demokrasi’ yaitu opsi untuk menghentikan sementara bantuan kepada negara-negara yang dinilai melakukan pelanggaran HAM berat.

5. Forum Internasional Pengaruh yang dimiliki oleh Parlemen Eropa dalam menentukan kebijakan luar negeri memberikan institusi itu status dalam forum internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekretaris Jenderal PPB, H a l a m a n | 120

Presiden AS, dll. telah menyampaikan pidato mereka di Parlemen Eropa.

6. Piagam HakHak-hak Fundamental EU Piagam ini disiapkan oleh wakil-wakil Parlemen Eropa, Parlemen nasional, Negara Anggota dan Komisi Eropa. Parlemen Eropa memandang Piagam ini sebagai langkah awal menuju terbentuknya Konstitusi Eropa dan direncanakan akan dimasukkan ke dalam Traktat untuk menjamin implementasinya. Parlemen Eropa telah mengambil langkahlangkah bahwa setiap legislasi harus menghormati hak-hak fundemnal yang ada dalam piaga tersebut.

7. UniUni-Ekonomi dan Moneter (EMU (EMU) EMU) Bank Sentral Eropa (ECB) yang memainkan peranan penting dalam konteks EMU memiliki otoritas independen dalam menentukan kebijakannya. Tetapi ECB harus dan hanya meminta pandangan kepada Parlemen Eropa. Prosedur yang diatur oleh Parlemen Eropa mendefinisikan pengangkatan Presiden, Wakil Presiden dan anggota lainnya dari dieksi ECB. Hanya setelah mengikuti hearing dengan komite dan disetuji oleh Parlemen Eropa para calon bisa diangkat oleh Dewan EU. Presiden ECB harus mempresentasikan laporan tahunan dalam sidang paripurna Parlemen. disamping itu, Presiden ECB dan anggota direksinya yang lain harus bersedia datang ketika diminta oleh Parlemen Eropa maupun oleh Komite Urusan Ekonomi dan Moneter yang ada di Parlemen Eropa.

8. Konvensi Masa Depan (Konstitusi) Eropa Dalam rangka demokratisasi proses refomasi EU, Parlemen mengerahkan dayanya untuk menyusun sebuah Konvensi tentang masa depan EU. Konvensi ini terdiri dari seorang presiden, ValÊry Giscard d’Estaing, 2 orang wakil presiden, 16 anggota Parlemen, 30 anggota Parlemen nasional, 15 wakil dari kepala negara anggota, 2 orang Komisioner Eropa, dan sebagai peninjau ada 39 wakil dari 13 negara calon anggota.

Parlemen menginginkan Konvensi itu akan menjadikan EU semakin demokratis, efektif, transparan, kuat dan responsif terhadap H a l a m a n | 121

isu-isu sosial, yang dengan demikian publik merasa memiliki proses integrasi Eropa untuk memahami tugas masing-masing dalam EU, apa yang harus dilakukan EU dan bagaimana merealisasikannya.

Diantara topik-topik yang diajukan oleh Parlemen yaitu politik, kemajuan ekonomi dan sosial, keamanan dan kemakmuran warga dan penduduk Eropa, penguatan peranan EU di dunia internsional, penyederhanaan prosedur legislatif, pemilihan Presiden Komisi Eropa, mendefinisikan status Piagam Hak-hak Fundemental dan penyederhanaan traktat-traktat Eropa.

Anggota Parlemen Eropa (Menurut Fraksi) Berdasarkan Pemilu 2004199 NEGARA BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK TOTAL

199

EPP-ED 6 14 1 49 1 11 24 17 5 24 3 3 2 3 13 2 7 6 19 9 4 8 4 5 28 268

PES 7 2 5 23 3 8 24 31 1 16 0 0 2 1 9 3 7 7 8 12 1 3 3 5 19 200

ALDE 6 0 4 7 2 0 2 11 1 12 1 1 7 1 2 0 5 0 4 0 2 0 5 3 12 88

HIJAU/EFA 2 0 1 13 0 0 3 6 0 2 0 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 5 42

EUL/NGL 0 6 1 7 0 4 1 3 1 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 2 1 41

IND/DEM 0 1 1 0 0 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 3 11 37

UEN 0 0 1 0 0 0 0 0 4 9 0 4 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 27

NA 3 1 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 3 0 0 2 29

TOTAL 24 24 14 99 6 24 54 78 13 78 6 9 13 6 24 5 27 18 54 24 7 14 14 19 78 732

Data dari Collaboration EP - Eos Gallup Europe. Lebih lanjut, lihat pada: http://www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/en/results1306/global.html.

H a l a m a n | 122

DINAMIKA, KONSTELASI ELEKTORAL, DAN MASA DEPAN INTEGRASI EU Pada bagian ini deskripsi dan ulasan tentang pelaksanaan dan hasilhasil pemilu di negara-negara anggota EU yang termasuk dalam analisis ini kemudian diproyeksikan sebagai instrumen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sentral yang dirumuskan pada Bagian Prolog, yaitu, pertama, berkenaan dengan perolehan suara atau kursi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya dan sejauhmana dinamika tersebut bisa menjelaskan pergeseran selera pemilih dan spektrum politik di EU. Kedua, berkaitan dengan korelasi perolehan suara di tingkat nasional tersebut dengan perolehan suara dalam pemilu Parlemen Eropa 2004, serta kemungkinan berbagai implikasi dari pergeseran tersebut terhadap integrasi, defisit demokrasi dan masa depan EU. Pergeseran Preferensi Elektoral dalam Pemilu Nasional Pengujian secara kuantitatif tesis pergeseran preferensi suara elektoral di EU ke kanan dilakukan melalui analisis perolehan kursi hasil pemilu sebelumnya dengan pemilu yang terakhir di negara-negara yang menjadi obyek kajian. Hasil tersebut bisa disederhanakan ke dalam tabel di bawah ini.

Pergeseran Preferensi Elektoral dan Pemilu Nasional No.

1.

2.

3.

4.

Negara

Portugal

Hungaria

Belanda

Partai Politik

Tahun

Kategori Ideologis

1999

2002

PSD

81

105

Liberal-konservatif

PS

115

96

Sosial-demokrat

1998

2002

MSZP

134

178

Kiri

Fidez-MPP

148

165

Kanan-konservatif

1998

2002

CDA

29

43

Kristendemokrat/konservatif

PvdA

45

23

Sosial-demokrat

1997

2002

Irlandia

H a l a m a n | 123

Pergeseran Spektrum Politik

Kanan Kiri

Kanan-konservatif Kiri-liberal

Kiri Tengah-kanan

No.

5.

Negara

Prancis

Partai Politik

7.

8.

9.

10.

Republik Ceko

Swedia

Republik Slovakia

Jerman

77

81

Tengah-kanan

FG

54

31

Konservatif

1997

2002

375

357

Tengah-kanan, demokrat liberal

153

140

Sosialis

1998

2002

UMP

12.

13.

200

Pergeseran Spektrum Politik Tengah-kanan Tengah-kanan

CSSD

74

70

Sosial-demokrat

ODS

63

58

Nasionalis-demokrat

1999

2002

Partai Sosial Demokrat (SAP)

131

144

Sosial-demokrat

Partai Majelis Demokrat (M)

82

55

Tengah

1998

2002

HZDS

43

36

Demokrat-liberal

SDKU

42

28

Kristen-demokrat

Tengah-kanan Tengah-kanan

Kiri Kiri

Kiri Kiri

1998

2002

SPD

298

251

Sosial-demokrat

CDU/SDU

245

248

Kristen-demokrat

1998

2002

Era Baru

0

26

Kanan-liberal

FHRUL

0

24

Kiri

24

21

Kanan-konservatif

1999

2002

Latvia Partai Rakyat

11.

Kategori Ideologis

FF

SP

6.

Tahun

Tengah-kanan Tengah-kanan

Kiri Kiri

Kanan-konservatif Kanan-liberal

SPĂ–

33.29

36.90

Sosial-demokrat

FPĂ–

27.22

10.16

Ultra-kanan

Ă–VP

26.90

42.27

Konservatif-liberal

2002

2003

CDA

43

44

Kristen-demokrat

LPF

26

8

Populis-ultra-kanan

PvdA

24

42

Sosial-demokrat

VVD

23

28

Liberal

Austria200

Belanda

Estonia

1999

2003

Partai Tengah (EK)

28

28

Liberal-tengah

Uni untuk Ibu Pertiwi (I)

18

7

Konservatif

Kiri Kanan-liberal

Tengah-kanan Tengah-kanan

Kanan-tengah Kanan-tengah

Data yang digunakan bukan perolehan kursi di parlemen tetapi persentase perolehan suara dalam pemilu.

H a l a m a n | 124

No.

Negara

14.

Finlandia

15.

Malta

Partai Politik

Belgia

Kategori Ideologis

1999

2003

Partai Sosial Demokrat (SPD)

51

53

Sosial-demokrat

Partai Tengah (KESK)

48

55

Tengah

1998

2003

Partai Nasionalis (MLP)

35

34

Nasionalis

Partai Buruh (LP)

30

31

Kiri

1999

2003

23

25

Partai Liberal & Demokrat (VLD) 16.

Tahun

Pergeseran Spektrum Politik

Sosial-demokrat Tengah

Tengah-kanan Tengah-kanan

Liberal-demokrat

Partai Kristen Demokrat (CD & V)

22

21

Kristen-demokrat

Partai Sosialis (SP)

14

23

Sosialis

Vlaams Blok (VB)

15

18

Ultra-nasionalis

Tengah-kiri Tengah-kiri

Dari tabulasi ke-16 hasil pemilu di atas, ternyata 4 pemilu menghasilkan perubahan spektrum pemilih murni ke kiri, 2 kombinasi kiri dengan liberal dan tengah. Sedangkan tidak ada hasil pemilu yang bergeser murni ke kanan, meskipun terdapat pergeseran hasil 6 pemilu yang menuju kombinasi tengah-kanan, 2 pemilu dengan kombinasi kanan-liberal. Sisanya atau 2 pemilu menunjukkan preferensi elektoral cenderung berada pada spektrum tengah. Dengan demikian, secara kuantitatif, memang bisa dikatakan bahwa spektrum politik di EU cenderung bergerak ke arah kanan walaupun pergeseran tersebut tidak signifikan.

Kesimpulan di atas juga didukung oleh beberapa fakta kualitatif.

Pertama, di beberapa negara EU-15, partai-partai kanan dan ultranasionalis semakin digemari oleh para pemilih dan secara otomatis posisi mereka di panggung politik di negara yang bersangkutan juga menguat meskipun mereka rata-rata belum mampu menduduki peringkat dua besar. Pertama, menguatnya daya tarik partai-partai sayap-kanan seperti LPF di Belanda, FN di Prancis, Vlaams Blok di Belgia, Folkpartiet di Swedia, dan FPĂ– di Austria mendukung asumsi di atas. Kedua, beberapa partai politik yang secara tradisional berhaluan kiri atau tengah atau kanan-tengah justru mengkampanyekan isu-isu yang berbau kanan seperti pembatasan imigrasi, diskriminasi dan anti terhadap pendatang, akulturisasi dalam kebijakan integrasi, dll. Kecenderungan ini secara umum antara lain terjadi di Austria dan Belanda. Tetapi trend semacam ini merupakan hal H a l a m a n | 125

yang jamak dalam dunia politik. Kalau dalam bidang ekonomi ada adagium market-driven, maka dalam demokrasi elektoral dikenal pula prinsip electoral-driven yang bertujuan untuk mendulang suara pemilih.

Kalau disimak lebih jauh, pergeseran suara pemilih ini lebih dipicu oleh dinamika—selain faktor-faktor internal—juga variabelvariabel eksternal. Diantara faktor-faktor internal tersebut ialah terlalu lamanya partai politik tertentu berada di tampuk kekuasaan yang mendorong pemilih untuk mencari alternatif karena kelemahan dan kegagalan kebijakan partai yang bersangkutan menjadi semakin terlihat dan distingtif. Faktor pendorong kedua adalah munculnya figur-figur karismatis sayap-kanan yang tidak saja mampu ‘membangkitkan’ kesadaran pemilih dengan memberikan anti-tesis terhadap kegagalan-kegagalan partai berkuasa tetapi juga sekaligus berhasil menawarkan sintesis—meskipun dalam kenyataannya belum tentu teruji—sebagai alternatif. Varian dari asumsi ini bisa juga berupa pembunuhan terhadap politikus kanan menjelang pemilu ternyata melahirkan ikon martir yang menyedot simpati pemilih.

Mantan PM Belanda yang kalah dalam pemilu 2002, Wim Kok, menyebutnya sebagai ‘in memoriam stemmers’ yang merujuk pada melejitnya perolehan suara kepada LPF sebagai simpati pemilih atas terbunuhnya pendiri partai populis itu, Pim Fourtuyn, beberapa hari menjelang pemilu.

Sedangkan faktor eksternal yang paling mempengaruhi pergeseran preferensi pemilih Eropa adalah peristiwa 11 September 2001 serta akibat dan implikasi yang kemudian ditimbulkannya. Salah satu efek terburuk dari peristiwa tersebut adalah munculnya rasa kurang aman dari serangan para pelaku tindak terorisme. Perlu diingat bahwa pemilu dalam analisis ini hanya berselang beberapa tahun paska 11 September 2001. Dalam suasana demikian, partai politik yang menawarkan rasa aman akan mendapat dukungan pemilih. Bertolak belakang dari partai-partai berhaluan kanan yang biasanya dengan cantik memainkan skenario tersebut, partai-partai kiri cenderung kurang mampu mengartikulasikan dan merumuskan secara tegas kebijakan ‘memberikan rasa aman’ ini sehingga mengurangi daya tariknya di kalangan pemilih.

H a l a m a n | 126

Korelasi Pemilu Nasional dan Parlemen Eropa Untuk mengetahui korelasi perolehan kursi hasil pemilu nasional dan pemilu Parlemen Eropa, bisa dilihat pada tabel berikut. Ternyata hasil pemilu nasional terakhir (2002 dan 2003) tidak serta-merta mengimplikasikan perolehan suara di Parlemen Eropa.

Perbandingan Perolehan Kursi Pemilu Nasional dan Parlemen Eropa No.

1.

2.

Negara

Portugal

Hungaria

Partai Politik

4.

Belanda

Irlandia

PSD

81

105

7

PS

115

96

12

1998

2002

134

178

9

148

165

12

1998

2002

MSZP

CDA

29

43

7

PvdA

45

23

7

1997

2002

77

81

4 5

FF FG

5.

6.

Prancis

Republik Ceko

54

31

1997

2002

UMP

375

357

17

SP

153

140

31

1998

2002

74

70

2 9

CSSD ODS

7.

8.

Swedia

Republik Slovakia

63

58

1999

2002

Partai Sosial Demokrat (SAP)

131

144

5

Partai Majelis Demokrat (M)

82

55

4

1998

2002

43

36

3 3

HZDS SDKU

9.

10.

Jerman

Latvia

H a l a m a n | 127

EP 2002

Fidez-MPP

3.

Tahun 1999

42

28

1998

2002

SPD

298

251

23

CDU/SDU

245

248

49

1998

2002

No.

Negara

Partai Politik Era Baru

11.

14.

0

24

0

24

21

1

1999

2002

SPÖ

33.29

36.90

7

FPÖ

27.22

10.16

1

ÖVP

26.90

42.27

6

2002

2003

43

44

Austria

Belanda

Estonia

Finlandia

Malta

26

8

0

PvdA

24

42

7 4

23

28

1999

2003

Partai Tengah (EK)

28

28

1

Uni untuk Ibu Pertiwi (I)

18

7

1

1999

2003

51

53

3 3

Partai Sosial Demokrat (SPD)

48

55

1998

2003

Partai Nasionalis (MLP)

35

34

3

Partai Buruh (LP)

30

31

0

1999

2003

23

25

Partai Liberal & Demokrat (VLD) 16.

Belgia

7

LPF

Partai Tengah (KESK)

15.

2

Partai Rakyat

VVD

13.

EP 26

FHRUL

CDA 12.

Tahun 0

3

Partai Kristen Demokrat (CD & V)

22

21

4

Partai Sosialis (SP)

14

23

4

Vlaams Blok (VB)

15

18

3

Secara umum, korelasi hasil pemilu nasional terhadap hasil pemilu Parlemen Eropa ternyata berbanding terbalik, meskipun tidak signifikan. Dengan kata lain, di sebagian besar negara yang dianalisis, partai yang berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu nasional bisa dikalahkan—atau setidaknya bisa diimbangi oleh partaipartai pecundang—dalam pemilu Parlemen Eropa. Menurut Neill

H a l a m a n | 128

Nugent (2002)201 preferensi elektoral Eropa cenderung bersifat antikemapanan dalam makna yang rasional. Artinya pemilih cenderung memilih partai-partai oposisi sebagai ekspresi teidakpuasan terhadap kebijakan partai yang sedang berkuasa.

Implikasi terhadap Defisit Demokasi EU Implikasi yang bisa ditelusuri dari hasil pemilu nasional dan Parlemen Eropa dalam kaitannya dengan wacana defisit demokrasi adalah pada aspek sejauhmana keterlibatan dan partisipasi elektoral di masing-masing negara, baik dalam pemilu nasional maupun Parlemen Eropa. Fakta yang paling nyata digunakan untuk mengukur keterlibatanya ini adalah tingkat partisipasi pemilih (turnout) dalam setiap pemilu.

Mengapa tingkat partisipasi pemilih dianggap penting? Tingkat partisipasi mengindikasikan sehat atau tidaknya sebuah demokrasi dan kepuasan elektoral terhadap proses politik. Dalam sistem demokrasi representatif, rakyat memilih wakilnya dan memberikan mereka kekuasaan untuk membuat-kebijakan. Jika tingkat partisipasi ini rendah maka demokrasi di negara tersebut bisa dikatakan kurang sehat atau bisa juga dikatakan mengalami defisit demokrasi. Tetapi itu tidak serta-merta bermakna bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilu di suatu negara menandai bahwa biduk demokrasi di negara tersebut berjalan dengan sehat. Di negara-negara di mana kaum komunis berkuasa, atau di Irak pada masa rezim Saddam Hussein misalnya, tingkat partisipasi ini nyaris selalu mencapai 100%. Atau kita ambil contoh yang lebih dekat, yaitu tingkat partisipasi pemilu di zaman Orde Baru di Indonesia juga sangat tinggi dan hanya partai tertentu saja yang menang mutlak. Tetapi apakah proses demokrasi dan pemilunya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara penuh adalah persoalan yang lain. Kesimpulan umum yang bisa ditarik dari kedua kasus yang diambil adalah bahwa proses pemilu tidak lebih dari sekedar formalitas untuk meligitimasi rezim yang berkuasa.

201

Lihat: N. Nugent (2002). June 1999 European Parliament Elections. Hampshire: Palgrave Macmillan Ltd. H a l a m a n | 129

Memang tidak ada standar turnout yang tunggal sehingga sebuah sistem bisa dikatakan legitimet atau tidak dalam kerangka demokrasi. Tetapi setidaknya di negara demokrasi yang sudah mapan, semakin tinggi tingkat partisipasi tidak saja akan membuat dewan legislatif dan pemerintahan yang terbentuk dari proses tersebut semakin legitimet tetapi juga akan semakin memperluas cakupan klaim bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah didukung oleh sebagian besar warga negara.

Legitimasi politik di EU bisa ditinjau dari 2 pendekatan, yaitu legitimasi ‘langsung’202 atau berorientasi pada input, dan legitimasi ‘tidak-langsung’ atau yang berorientasi pada output. Dalam perspektif legitimasi langsung, legitimasi yang dimiliki oleh EU sebagai sebuah institusi supranasional diperoleh melalui sejauhmana apresiasi publik Eropa yang memenuhi persyaratan sebuah pemerintahan yang stabil dan ‘identitas bersama’ yang mendalam untuk memberikan justifikasi terhadap struktur supranasional EU. Inti dari legitimasi politik ini didasarkan pada kompetisi multi-partai di mana para elektoral bisa menyalurkan aspirasi politik mereka melalui pemilu Parlemen Eropa—sebagai satu-satunya institusi supranasional yang anggotanya dipilih langsung oleh warga negara Eropa—dan sistem perwakilan mayoritas.

Persentase Turnout Pemilu Nasional dan Parlemen Eropa

202

203

No.

Negara

1.

Portugal

2.

Hungaria

3.

Belanda

4.

Irlandia

Pemilu Nasional

Pemilu EP

1999

2002

1999

2004

69,27

62,30

40,40

38,60

1998

2002

-

2004

59,03

70,50

-

38,50

1998203

2002

1999

2004

70,10

78,80

29,90

39,30

1997

2002

1999

2004

65,00

63,00

50,50

58,80

Yang oleh F. Scharp disebut juga sebagai ‘legitimasi dari rakyat’. Lebih lanjut, lihat: F. Scharp (1999) Governing in Europe: Effective and Democratic? Oxford: Oxford University Press.

Data dari International IDEA. Lebih lanjut, lihat pada: http://www.idea.int/vt/region_view.cfm.

H a l a m a n | 130

No. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Negara Prancis Republik Ceko Swedia Republik Slovakia Jerman

Latvia

Austria

Belanda

Estonia

Finlandia

Malta

Belgia

Pemilu Nasional

Pemilu EP

1997204

2002

1999

2004

59,86

62,55

47,00

42,76

1998

2002

-

2004

74,00

58,00

-

28,32

1999

2002

1999

2004

81,40

79,00

38,30

37,80

1998

2002

-

2004

83,50

70,07

-

16,96

1998

2002

1999

2004

83,30

79,10

45,20

43,00

1998

2002

-

2004

71,90

72,49

-

41,34

1999

2002

1999

2004

80,40

80,48

49,00

42,43

2002

2003

-

2004

78,80

80,30

-

-

1999

2003

-

2004

57,30

58,00

-

26,83

1999

2003

1999

2004

65,20

69,60

30,10

39,40

1998

2003

-

2004

95,00

96,00

-

82,37

1999

2003

1999

2004

85,00

88,00

90,00

90,81

Dari data di atas, khusus untuk pemilu Parlemen Eropa, tingkat partisipasi elektoral sangat variatif dari satu negara anggota ke negara anggota yang lain. Di Belgia, sembilan dari sepuluh orang datang memberikan suaranya. Sedangkan di negara-negara EU yang baru yaitu di Republik Ceko, Estonia dan Slovakia, tingkat partisipasi pemilu kurang dari 30%. Hanya di Malta, Latvia, dan Hungaria, turnout-nya mencapai lebih dari 30%.205 204 205

Ibid.

Salah satu perkembangan yang menarik adalah naiknya turnout pemilu di negara-negara yang mendukung kebijakan Presiden George Bush dalam perang H a l a m a n | 131

Tingkat partisipasi politik yang diukur dengan turnout ini ternyata menunjukkan trend yang terus menurun. Pada waktu pemilu EP pertama kali diadakan tahun 1979, tingkat partisipasi pemilu masih 63%. Tahun 1999 tingkat partisipasi tersebut malah turun di bawah 50% atau lebih dari 17% dari prestasi turnout yang dicapai pada tahun 1979. Bahkan tingkat partisipasi pemilu 2004 merupakan titik turnout yang paling rendah dalam sejarah pemilu EP. Rendahnya tingkat partisipasi pemilu EP ini cukup meresahkan.

Bahkan Richard Rose (2004) seolah tidak percaya terhadap fakta bahwa dari lebih 340 juta pemilih Eropa, sekitar 186 juta tidak menggunakan hak pilih mereka. 206 Rasio ‘golongan putih’ (golput) ini bahkan lebih tinggi daripada tingkat golput pemilu legislatif di India yang tingkat melek-huruf dan kemiskinannya tinggi. Persoalan kecilnya tingkat partisipasi pemilu juga bisa disebabkan oleh kondisi apatis (indifference) dari sebagian pemilih bahwa perubahan pemerintahan tidak begitu berpengaruh pada kehidupan mereka. Kondisi ini justru merupakan ancaman terhadap setiap tingkatan sistem demokrasi—khususnya elektoral—di EU. Fakta lain dari pemilu Eropa ini adalah semakin melebarnya Euro-Gap, yaitu rentang perbedaan antara tingkat partisipasi pemilu nasional dengan pemilu EP. Euro-Gap ini mengindikasikan bahwa minat calon elektoral untuk memberikan suaranya dalam pemilu nasional masih lebih tinggi daripada pemilu EP.

206

di Irak. Hal ini menunjukkan bahwa para pemilih cenderung dengan antusias merespon isu-isu yang murni politik strategis di hadapan mereka.

Lebih jauh, lihat: R. Rose (2004) Europe Expands, Turnout Falls: The Significance of the 2004 European Parliament Election, pada: http://www.idea.int/elections/voter_turnout_europe/EU_Elections_june04.pd f.

H a l a m a n | 132

Persentase Turnout Pemilu Nasional dan Parlemen Eropa (EP) 2004, dan Euro-Gap207 74.8

69.3 52.9 40.2 29.9 21.9

Pemilu Nasional

EU-15 10 Anggota Baru

Pemilu EP 24 Euro-Gap

Secara keseluruhan, di negara-negara anggota EU yang baru, EuroGap ini cukup lebar, yaitu hampir mencapai 30%. Sedangkan di negara EU-15, Euro-Gap ini hampir mencapai 22%.

Lebarnya Euro-Gap di negara-negara anggota baru EU juga bisa diukur dari partisipasi warga negara dalam referendum accession ke dalam EU beberapa bulan sebelumnya. Dalam referendum tersebut, tingkat partisipasi malah lebih tinggi 23% daripada turnout pemilu EP. Dengan kenyataan tersebut, perlu ditinjau penjelasan tentang mengapa muncul Euro-Gap yang lebar. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab, antara lain: (1). Perbedaan konteks nasional; (2). Perbedaan sistem pemilu; (3). Krisis kepercayaan kepada sistem dan pemerintah; dan (4). Kelemahan strategi partai politik pada level EU. Masing-masing faktor tadi dijelaskan berikut ini.

Pertama, Parlemen Eropa merupakan sebuah institusi supranasional di mana anggotanya terbagi ke dalam sistem kepartaian multinasional bukan berdasarkan prinsip kepartaian nasional. Disamping itu, anggotanya dipilih dalam pemilu EP di ke-25 negara anggota.

Tiap-tiap negara anggota mengadakan pemilu EP dengan sistem pemilu masing-masing, situasi dan kondisi politik nasional yang 207

Dari: European Parliament and National Election Returns.

H a l a m a n | 133

distingtif, posisi yang khas dalam EU, misalnya perbedaan antara negara EU-15 dan anggota EU yang baru.

Kedua, sistem elektoral yang berbeda. Di negara di mana ikut pemilu adalah wajib, maka tingkat partisipasi elektoralnya tinggi.

Hal ini terjadi di Belgia. Tetapi peraturan wajib ikut pemilu ini sudah dicabut di kebanyakan negara Eropa. Kiat yang diberlakukan oleh Luxemburg di mana pemilu nasional diadakan bersamaan dengan pemilu EP ternyata menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi.

Ketiga, tingkat kepercayaan warga negara bisa mempengaruhi dalam konteks turnout pemilu EP. Meskipun secara teoritis EP adalah insitusi supranasional, tetapi anggotanya dipilih dalam pemilu yang diadakan di masing-masing negara anggota. Dengan demikian keputusan elektorat untuk menentukan pilihan mereka mencerminkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai-partai politik dan pemerintah. Menjelang pemilu EP yang lalu, tingkat kepercayaan kepada partai politik nasional hanya 21%, dan hanya 37% yang mempercayai pemerintah masing-masing.208 Disamping itu, penurunan partisipasi pemilu juga merupakan respon yang rasional dari warganegara bahwa pemilu tidak membawa perubahan pada diri mereka dan sistem pemerintahan karena kompetisi antar partai tidak lagi mencerminkan konflik antar-kelas (kulturkampf) dan partai-partai sayapkanan dan sayap-kiri mulai beralih ke tengah.

Keempat, kegagalan partai-partai politik terkemuka merumuskan sebuah strategi yang jelas untuk level EU sehingga bisa diterima oleh publik. Dalam kondisi ini, warganegara teralienasi dari programprogram EU dari partai-partai politik tertentu karena kurang mendapat informasi yang jelas.

Implikasi terhadap Masa Depan Eropa Hasil pemilu Parlemen Eropa yang terakhir (2004) membawa beberapa implikasi terhadap masa depan Eropa. Pertama, dengan terus menurunnya turnout maka legitimasi politik EU terpaksa dipertanyakan. Kedua, partai-partai berkuasa di banyak negara EU tern-

208

Dari survei yang diadakan oleh Euro-Barometer poll dari Komisi Eropa.

H a l a m a n | 134

yata kehilangan suara.209 Kecuali di Spanyol, Yunani, Finlandia dan Luxemburg, para elektoral cenderung tidak memberikan suaranya kepada partai yang berkuasa, baik di sayap-kiri maupun di sayapkanan.

Komposisi Parlemen Eropa Hasil Pemilu 1999210 DENMARK

JERMAN

YUNANI

SPANYOL

PRANCIS

IRLANDIA

ITALIA

LUXEMBURG

BELANDA

AUSTRIA

PORTUGAL

FINLANDIA

SWEDIA

INGGRIS

Total

BELGIA

NEGARA

4 3 5 4 16

40 47 12 99

10 9 2 4 25

21 29 2 9 3 64

16 13 1 17 7 12 8 13 87

1 4 1 7 2 15

19 36 4 3 5 3 2 15 87

2 2 1 1 6

7 9 10 2 1 2 31

6 7 1

10 9 3 3 25

4 4 5 2 1 16

7 5 3 3 4 22

61 17 3 1 1 2 1 1 87

214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

FRAKSI PSE PPE ELDR UPE GUE/NGL V ARE I-EdN NI Total

6 7 6 2 1 3 25

1 6 21

Sementara itu, hasil pemilu ini tidak memperlihatkan perubahan yang radikal terhadap komposisi di Parlemen Eropa. Dibandingkan dengan hasil pemilu 1999, Fraksi Partai Rakyat Eropa (EPP) yang menganut ideologi tengah-kanan mempertahan posisinya sebagai fraksi terbesar dalam EP.

209

210

Lebih lanjut, lihat: John Palmer, ‘The European Parliament election - a wakeup call?’, di: Euractiv.Com: EU News, Policy Positions & Eu Actors Online, 16 Juni 2004, pada: http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe.

Dari: European Parliament, The Outgoing Parliament, Situation 05-1999. Lebih lanjut, lihat: http://www3.europarl.eu.int/election/results/eu4_tab.htm.

H a l a m a n | 135

Komposisi Kursi di Parlemen Eropa Hasil Pemilu 2004 UEN (27)

Lain-lain (66)

EDD (15)

EPP-ED (278)

Hijau-EFA (41)

EUL/NGL (39)

732

ELDR (67)

PES (199)

Tetapi fenomena pergeseran anggota-anggota fraksi Parlemen Eropa masih akan terjadi. UDF Prancis misalnya diperkirakan akan meninggalkan EPP-ED dan telah melakukan pembahasan yang intensif dengan fraksi liberal ELDR dan merencanakan pembentukan partai baru yang sangat pro-Eropa atau partai berhaluan tengah yang prointegrasi EU. Pada level nasional, misalnya di Inggris, Partai Konservatif yang dalam kampanye pemilu mengusung isu menentang draf Konstitusi Eropa yang baru ternyata tetap kecolongan suara yang diraoh oleh Partai Independen Inggris yang menginginkan negara itu serta-merta keluar dari EU. Tekanan dari internal partai terhadap pimpinan Partai Konservatif semakin menguat agar mereka melawan ‘ancaman’ dari Partai Independen dengan cara membubarkan aliansinya dengan EPP yang secara umum pro-integrasi Eropa.

Hal itu bisa membuka front dengan sayap moderat dalam Partai Konservatif yang pro-Eropa.

Sementara itu, keinginan EPP-ED—yang mengklaim sebagai fraksi terbesar di EP—untuk menampatkan calon mereka sebagai Presiden Komisi Eropa berhasil dicapai dengan terpilihnya Joséé Manuel Durão Barosso (mantan PM Portugal) untuk menduduki posisi tersebut menggantikan Romano Prodi. Meskipun sayap kiri dan kelompok sosialis tidak terlalu menolak tampilnya Barosso, H a l a m a n | 136

tetapi mereka menduga terpilihnya Barosso karena mantan PM Portugal tersebut mendapat dukungan Amerika Serikat dan Inggris karena dia merupakan salah seorang ‘trans-Atlantis’ yang berada di belakang kebijakan Presiden Bush dan PM Blair dalam invansi ke Irak. Terlepas dari benar-tidaknya desas-desus keterlibatan AS dan Inggris dalam pemilihan Presiden Komisi Eropa yang baru, tampilnya Barosso dari PSD yang merupakan bagian dari EPP-ED di Parlemen Eropa juga implikasikan pengaruh dari fraksi pemegang agregat suara terbanyak di parlemen itu karena sejak 1999 EP memiliki hak untuk menerima atau menolak calon Presiden Komisi Eropa.

Mencermati spketrum ideologis fraksi-fraksi di Parlemen Eropa, komposisi kekuatan politik—baik pada level nasional maupun Parlemen Eropa—saat ini, sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi ancaman bagi masa depan integrasi Eropa. Hal itu mengingat, nyaris semua ‘isme’211 politik rakyat EU terwakili di EP. Mulai dari spektrum kanan hingga kiri. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir fraksi Kristen demokrat/konservatif merupakan kelompok dengan kursi terbanyak di parlemen tetapi kekuatannya tidak cukup signifikan untuk mewarnai secara dominan kebijakan-kebijakan EU yang juga menentukan masa depan integrasi institusi itu sendiri. Dalam prinsip demokrasi, komposisi yang cukup merata dan tersebar tersebut bisa menjadi pencegah munculnya sebuah kekuatan dominan yang bisa mengancam keseimbangan kekuatan yang bisa mendorong ketidakstabilan politik. Meskipun ada kekuatan yang menginginkan ‘runtuh’-nya EU di dalam Parlemen Eropa tetapi kekuatan tersebut dapat dikatakan sangat tidak signifikan.

211

Termasuk kekuatan Kristen demokrat-konservatif, kiri, tengah, hijau, sosialis, nasionalis, tengah-kanan, dan konservatif.

H a l a m a n | 137

EPILOG Tidak bisa dipungkiri bahwa cara pandang umum yang digunakan dalam analisis ini adalah perspektif intergovernmentalis. Artinya, sinergi kekuatan nasional negara-negara anggota merupakan kekuatan yang membentuk EU. Meskipun suatu ketika EU mungkin saja menjadi sebuah sistem federal yang khas, tetapi realita kontemporer masih memperlihatkan bahwa EU belumlah sebuah Negara Eropa Serikat (United States of Europe). Proses integrasi Eropa pada tataran ke mana masa depan dan bentuk final apa yang diinginkan warganegara EU secara dominan akan tergantung pada proses demokrasi elektoral.

Fenonema bahwa bandul politik—akibat dari dinamika preferensi elektoral—di EU bergeser ke kanan tidak bisa dielakkan. Meskipun perpindahan tersebut tidak terlalu signifikan jika dilihat secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif, kecenderungan ini cukup terasa.

Dalam sistem internasional yang semakin interdependen, pergeseran tersebut merupakan—baik sebagian maupun keseluruhan—dampak dari dinamika politik internal dan peristiwaperistiwa eksternal yang terjadi pada tataran global. Secara internal, kondisi-kondisi memburuknya kondisi ekonomi yang mendorong meningkatnya angka pengangguran, stagnasi dalam kebijakan pemerintah, dan taktik partai-partai oposisi yang jitu yang mengkritisi partai berkuasa antara lain termasuk dalam faktor-faktor yang memperngaruhi bergesernya preferensi elektoral di Eropa dalam periode yang dianalisis. Sedangkan faktor eksternal tunggal yang paling berpengaruh terhadap pergeseran tersebut adalah peristiwa 11 September 2001. Ancaman serangan teroris mengusik rasa aman yang selama ini cukup terjamin di Eropa.212 Implikasi pergeseran tersebut tampaknya tidak terlalu mengancam proses integrasi Eropa. Partai-partai pemenang pemilu— 212

Meskipun isu terorisme tersebut tidak selalu membuahkan hasil seperti yang diinginkan partai berhaluan kanan. Kekalahan PM Asnar dalam pemilu Spanyol beberapa bulan yang lalu lebih dikarenakan kepiawaian pihak kiri Spanyol memainkan isu terorisme paska pemboman terhadap beberapa stasiun keretapi di Spanyol oleh teroris, dan kebijakan PM Asnar menyertakan pasukan Spanyol dalam invansi ke Irak.

H a l a m a n | 138

baik nasional maupun Parlemen Eropa—tidak cukup signifikan mengubah haluan Uni-Eropa secara radikal. Walaupun EU merupakan sebuah organisasi yang sui generis atau belum ada model serupa sebelumnya, sebagian besar dari kekuatan politik yang merupakan pengejawantahan suara rakyat Eropa menginginkan berlanjutnya proses integrasi Eropa—baik dalam makna perluasan keanggotaan maupun dalam konteks penguatan institusi-institusi yang ada dalam kerangka EU. Melihat distribusi dan perimbangan legitimasi dan kekuatan politik di parlemen nasional maupun Parlemen Eropa, baik partai politik dari spektrum kanan maupun kiri sulit untuk ‘memaksakan’ kebijakan yang sesuai dengan haluan politik masing-masing karena kontrol oposisi cukup kuat karena perimbangan tadi. Tetapi itu tidak serta-merta membuat atau bermakna pemerintah yang terpilih tidak kuat. Ini sebenarnya salah satu tujuan dari sistem demokrasi yaitu mencegah munculnya sebuah rezim yang lalim karena tidak berfungsinya kekuatan pengontrol secara efektif.

Selanjutnya, memang ada kecemasan terhadap fenomena defisit demokrasi baik dalam arti input atau legitimasi yang diberikan rakyat kepada EU dan dalam konteks output di mana sebagia besar kebijakan dalam EU dibuat dalam ‘ruang-tertutup’ dan oleh pejabat yang tidak dipilih langsung oleh rakyat serta sering di luar akuntabilitas parlemen nasional. Defisit demokrasi ini merupakan sebuah ironi yang harus segera dituntaskan EU mengingat organisasi ini merupakan salah satu lokomotif dan penyeru demokratisasi di seluruh penjuru dunia khususnye di negara-negara berkembang. Defisit demokrasi ini tentu bisa menjadi citra yang kurang baik di mata negara-negara berkembang yang justru sedang di-‘demokrastisasi’ oleh EU. Trend menurunnya turnout dalam pemilu nasional di sebagain besar negara anggota dan khususnya dalam pemilu Parlemen Eropa merupakan salah satu indikator rendahnya partisipasi politik warganegara. Tetapi fenomena ini tidak bisa menjadi justifikasi bahwa proses demokrasi elektoral dalam EU telah gagal. Kalau diamati lebih jauh dan telah disinggung dalam Prolog, salah satu ‘penyakit’ yang diidap oleh sistem demokrasi di negara-negara yang sudah maju adalah rendahnya tingkat keterlibatan rakyat dalam proses politik.

H a l a m a n | 139

Dengan tingkat kesejahteran yang sudah memadai dan hak-hak terjamin dengan baik memang terkadang mendorong warganegara untuk tidak terlalu memikirkan persoalan politik. Apatisme atau sikap a-politik ini sebenarnya kurang baik mengingat proses politik yang melahirkan kebijakan-kebijakan publik akan selalu berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Dalam perspektif perubahan terusmenerus ini, kekuatan elektoral harus pula mendampingi dan terlibat dalam proses politik secara berkesinambungan.

Berkaitan dengan trend penurunan turnout pemilu, muncul pula fenomena semakin lebarnya Euro-gap, yaitu perbedaan antara turnout pemilu nasional dan Parlemen Eropa. Ini merupakan salah satu indikator bahwa EU belum begitu dekat dengan warganegaranya.

H a l a m a n | 140

SUMBER BACAAN Buku Caramani, D. (2000). The Societies of Europe: Elections in Western Europe since 1815 Electoral Results by Constituencies. London: Macmillan Reference Ltd. Eysenck, H. (1964). Sense and Nonsense in Psychology. Harmondsworth: Penguin.

Heywood, A. (1998). Political Ideologies: An Introduction (Edisi Kedua).

Hampshire: Palgrave.

Jansma, K. dan Schoor, M. (1991). 10.000 Jaar Geschiedenis der Nederlanden. Lisse: Rebo Productions.

Keynes, J.M. (1963). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.

Luck, P. (1997). Family Encyclopedia. London: George Philip Limited.

Mannheim, K. (1960). Ideology and Utopia. London: Routledge and Kegan Paul.

McLellan, D. (1986). Ideology, Milton Keynes: Open University Press.

Moravcsik, A. (2003). ‘The Myth of the Democratic Deficit in Europe’, dalam: Integration in an Expanding European Union: Reassessing the Fundamentals, oleh J.H.H. Weiler, I. Begg dan J. Peterson. Oxford: Blackwell Publishing.

Nugent, N. (2002). June 1999 European Parliament Elections. Hampshire: Palgrave Macmillan Ltd. ______ (2003). The Government and Politics of the European Union, Edisi ke-5. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Oakeshott, M (1981). Rationalism in Politics and Other Essays. New York: Routledge Chapman & Hall.

Santolaya P. dan D. Iñiguez (12 Desember 1997). ‘Principles of Electoral Democracy’. Stockholm: International Institute for Democracy and Elections Assistance.

Scharp, F. (1999). Governing in Europe: Effective and Democratic? Oxford: Oxford University Press.

Seliger, M. (1976). Politics and Ideology. London: Allen & Unwin.

H a l a m a n | 141

Talmon, J.L. (1952). The Origins of Totalitarian Democracies. London: Seecker & Warburg Crick, B. (1962). A Defence of Politics. Harmondsworth: Penguin.

Turner, B. (Ed.) (2002). The Statesman’s Yearbook: The Politics, Cultures and Economies of the World 2003. Hampshire: Palgrave Macmillan, Ltd. White, V. et.al. (2001). Whitaker’s Almanack 2002. London: The Stationery, Ltd.

Media Cetak ‘1000 Duitsers extra naar Afghanistan’, Algemeen Dagblad, 28 Oktober 2002.

‘Ahern declares date for Irish elections’, The Guardian, 25 April 2002.

‘Balkenende gaf CDA betrouwbare uitstraling terug’, NRC Handelsblad, 16 Mei 2002 ‘Buitenland waarschuwt Slowakije tegen Meciar’, NRC Handelsblad, 4 Mei 2002.

Bundeswahlleiter, The Economist, 28 September 2002.

‘Centrum-rechtse coalitie in Portugal’, NRC Handelsblad, 29 Maret 2002.

‘Centrum-linkse regering Spidla treedt aan in Tsjechië’, NRC Handelsblad, 16 Juni 2002.

‘Centrum-rechts wint in Portugal’, NRC Handelsblad, 18 Maret 2002.

‘Country Report, Austria’, Economist Intelligence Unit, The Economist, 25 November 2002.

‘Country Report, Czech Republic’, Economist Intelligence Unit, The Economist, 10 April 2002.

‘Country Report, France’, Economist Intelligence Unit, The Economist, 1 Juli 2002.

‘Country Report, Ireland’, Economist Intelligence Unit,The Economist, Mei 2002.

‘Country Report, Netherlands’, The Economist Intelligence Unit, Mei 2002 ‘Country Report, Sweden’, Economist Intelligence Unit, The Economist, 8 November 2002.

Cowan, R., ‘Pin-up premier sets blistering pace’, The Guardian, 1 Mei 2002.

H a l a m a n | 142

De Telegraaf, 16 Mei 2002 ‘Diepe val van Haider bij verkiezingen’, Algemeen Dagblad, 25 November 2002.

‘Duitse verkiezingen’, Algemeen Dagblad, 24 September 2004.

‘Dutch Coalition Talks Begin’, oleh Roy Raylor, The Guardian Unlimited, 16 Mei 2002.

Elsevier, Tahun Terbit ke-58, No.20, 18 Mei 2002.

‘Eurocommissaris Günter Verheugen, “Niet wachten tot uitbreiding EU, integendeel”’, NRC Handelsblad, 6 Juni 2002.

‘Gerhard Schröder clings on’, The Economist, 28 September 2002.

Henley, D. dan Hearst, D., ‘Chirac sweeps aside left and Le Pen’, The Guardian, 17 Juni 2002.

‘Hungaren wijzen extremisten af’, NRC Handelsblad, 22 April 2002.

‘Ierse premier wint verkiezingen’, NRC Handelsblad, 21 Mei 2002.

Jeffery, S., ‘Elections in France’, The Guardian, 10 Juni 2002.

Joffe, J., ‘The Enemy Within’, Time, 17 Juni 2002.

Kemenade, J. Van (2002). ‘Political parties and democracy in Europe’, makalah yang disampaikan dalam ‘KPU-IMD Seminar’ di Jakarta, 29 Agustus 2002.

Kottman, P., ‘Franse premier tegen ‘arrogant Parijs’’, NRC Handelsblad, 7 Juni 2002.

Kottman, P., ‘Rechts wint parlementsverkiezingen, Forse meerderheid voor partij Chirac’, NRC Handelsblad, 17 Juni 2002.

Le Courrier des pays de l’Est, Europe centrale et orientale 2000-2001, Vers l’intégration européenne et régionale, No. 1 016, Juni-Juli 2001, Paris, La Documentation Française, 2001, dan Agence France Presse.

‘Links wint in Tsjechische verkiezingen’, NRC Handelsblad, 17 Juni 2002.

Luttikhuis, P. ‘Met populisten moet je regeren’, NRC Handelsblad, 25 November 2002.

McDonald, H., ‘IRA men win seats in Irish electioncoup’, The Observer, 19 Mei 2002.

Meijen, J. ‘Sociaal-democratie verliest in Europa op alle fronten’, NRC Handelsblad, 16 Mei 2002.

Newsweek, 3 Juni 2002.

H a l a m a n | 143

Oliver, M. ‘German elections’, The Guardian Unlimited, 19 September 2002.

‘Oppositie Hongarije boycot parlemen’, NRC Handelsblad, 7 Febuari 2002.

Osborn, A. (17 September 2002). ‘Swedish left wins but ‘integration’ snaps at its heels’, The Guardian.

‘Political structure’, Country Report, Sweden, Economist Intelligence Unit, The Economist, 8 November 2002.

‘Portugezen stemmen vooral voor iets anders’, NRC Handelsblad, 15 Maret 2002.

Postma, R., ‘Slowaken willen geen politieke avonturen meer’, NRC Handelsblad, 23 September 2002.

Remarque, P. ‘Winst rood-groen markeert einde zegetocht van rechts’, Algemeen Dagblad, 24 September 2002.

‘Rumsfeld to Discuss Capabilities, NATO Response Force at Ministerial’, US Department of States, Schick, R. dan W. Zeh (1999).

The German Bundestag, Functions and Procedures, Rheinbreitbach: NDV Neue Darmstädter Verlagsanstalt.

‘Spanning stijgt in Maagdenburg’, Algemeen Dagblad, 20 Agustus 2002.

The Economist, 28 September 2002.

Theil, S dan Meyer, M., ‘Europe Barks. But Does It Bite?, Newsweek, 3 Juni 2002.

‘Tsjechen zien politiek als cynisch spel’, NRC Handelsblad, 13 Juni 2002.

‘The poisoned relationship’, The Economist, 28 September 2002.

‘The revival of the mainstream right’, The Economist, 28 November 2002.

Vaessen, A., ‘Duitse verkiezingen: nagelbijten’, Algemeen Dagblad, 21 September 2002.

‘Water treft miljoenen Duitsers’, Algemeen Dagblad, 16 Agustus 2002.

‘Wisseling van de wacht in Hongarije’, NRC Handelsblad, 22 April 2002.

‘Zwaar verlies voor rechts-populisten, Conservatieven in Oostenrijk winnen’, NRC Handelsblad, 25 November 2002.

H a l a m a n | 144

Sumber Online ‘Austria’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/au.html, 1 Januari 2002.

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten atau Departemen Luar Negeri Federal Austria, pada: http://www.bmaa.gv.at.

Centerparteit, pada: http://www.centerpartiet.se.

Collaboration EP - Eos Gallup Europe. Lebih lanjut, lihat pada: http://www.elections2004.eu.int/epelection/sites/en/results1306/global.html.

‘Country Report, Portugal’, Economist Intelligence Unit, The Economist, pada: http://www.economist.com/countries/Portugal, Maret 2002.

‘Country Report, Slovakia’, Economist Intelligence Unit, The Economist, September 2002.

‘Culture: A Short History of Sweden’, Swedish Information Smorgasbord, pada: http://www.sverigeturism.se/smorgasbord/smorgasbord/cult ure/short-history/index.html, 24 November 1999.

‘Czech Republic’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Unit, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ez.html, 1 Januari 2002.

‘Czech elections: Parties and policies’, dari: http://www.cnn.com, 14 Juni 2002.

D@dalos, Agora-Wissen Stuttgart (Partnership for the Exchange of Information Using New Media and Political Education), pada: http://www.dadalos-europe.org/int.

Deloy, C., ‘The Socialists and Liberals in Power Win the Belgian General Elections’, pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/belgique/resultats.htm.

Deloy, C., pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/suede/default.htm, dan pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/suede/resultats.htm.

H a l a m a n | 145

‘De Nederlandse Geschiedenis’, Ministerie van Buitenlandse Zaken, http://www.history-netherlands.nl.

Estonian Translation and Legislative Support Centre, ‘Estonia: The Electoral System’, Estonian Legislation in Translation: Legal Acts of Estonia, No.7, Juli 1996, pada: http://www.balticvoices.org/estelexlaw.htm.

EUABC - An EU dictionary for Internet users, pada: http://www.euabc.com.

‘European Elections’, The Guardian, pada: http://politics.guardian.co.uk/europe, 2002.

‘European Elections’, The Guardian, http://politics.guardian.co.uk/europe, 2002.

‘European Elections 10-13 June 2004’, pada: http://www.elections2004.eu.int/epelection/sites/en/results1306, 20 Juni 2004.

European Parliament, pada: http://www.europarl.eu.int/presentation/default_en.htm.

European Parliament, The Outgoing Parliament, Situation 05-1999, pada: http://www3.europarl.eu.int/election/results/eu4_tab.htm.

Folkparteit, pada: http://www.folkpartiet.se. http://www.robertFondation Robert Schuman, pada: schuman.org/anglais.

‘France’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/fr.html, 1 Januari 2002.

‘Germany’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gm.html, 1 Januari 2002.

‘Hungary’, The World Factbook 2002, US Central Intelleigence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/hu.html, 1 Januari 2002.

International IDEA, Institue for Democracy and Electoral Assistance, pada: http://www.idea.int/esd/glossary.cfm.

H a l a m a n | 146

Inter-Parliamentary Union, pada: http://www.ipu.org/parlinee/reports/2030_B.htm.

‘Ireland’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ei.html, 1 Januari 2002.

Kristdemokraterna, pada: http://www.kristdemokrat.se.

La Documentation Française dan Helsingin Sanomat (2003), dan bisa juga dilihat C. Deloy, pada: http://www.robertschuman.org/anglais/oee/finlande/resultats.htm, 16 Maret 2003.

‘Latvia’, U.S. Library of Congress, di http://countrystudies.us/latvia.

Mäkivirta, J., ‘An Outline History of Finland’, pada: http://www.cc.jyu.fi/~jonmak/Finland.html.

Miljöpartiet, pada: http://www.mp.se.

Moderaterna, pada: http://www.moderat.se.

Nationaldemokraterna, pada: http://www.nationaldemokraterna.se.

‘Netherlands’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nl.html, 1 Januari 2002.

Nordsieck, W (2002). ‘Parties and Elections in Europe’, pada: http://www.parties-and-elections.de.

Palmer, J. (16 Juni 2004). ‘The European Parliament election - a wake-up call?’, di: Euractiv.Com: EU News, Policy Positions & EU Actors Online, pada: http://www.euractiv.com/cgibin/cgint.exe.

‘Parliamentary System’, Swedish Information Smorgasbord, pada: http://www.sverigeturism.se/smorgasbord/smorgasbord/soci ety/government/parlament.html.

‘Portugal’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/po.html, 1 Januari 2002 Rose, R (2004). Europe Expands, Turnout Falls: The Significance of the 2004 European Parliament Election, pada: H a l a m a n | 147

http://www.idea.int/elections/voter_turnout_europe/EU_Elec tions_june04.pdf.

‘Slovakia’, The World Factbook 2002, US Central Intelligenece Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/lo.html, 1 Januari 2002.

Socialdemokraterna, pada: http://www.sap.se.

Sverigedemokraterna, pada: http://www.sverigedemokraterna.se.

SVT EUROPA TV, pada: http://www.bbcworld.com, 16 September 2002.

‘Sweden’, The World Factbook 2002, US Central Intelligence Agency, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sw.html, 1 Januari 2002.

‘Swedish left wins re-election’, pada: http://www.bbcworld.com, 16 September 2002.

The CIA’s World Factbook, ‘Finland’, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/fi.html.

The CIA The World Factbook (October 2002), ‘Latvia’, pada: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/lg.html.

‘The Federal Government’, Die Bundesregierung, pada: http://eng.bundesregierung.de/frameset/index.jsp.

The Guardian Unlimited, pada: http://politics.guardian.co.uk/europe, Juni 2002.

Vensterparteit, pada: http://www.vansterpartiet.se.

H a l a m a n | 148

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN 1: FRAKSI-FRAKSI DI PARLEMEN EROPA213 1. Fraksi Uni untuk BangsaBangsa-bangsa Eropa Eropa (UEN).

(UEN) Fraksi ini merupakan sayap nasionalis dan sebagian besar merupakan kelompok partai-partai Euro-skeptis. Anggota-anggotanya terdiri dari: No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Partai Rassemblement pour la France Alleanza Nazionale-Patto Alleanza Nazionale Fianna Fáil (Tentara Nasib) CDS-Partido Popular Dansk Folkeparti (Partai Rakyat Denmark) Eestimaa Rahvaliit (Uni Rakyat Estonia) Prawo i Sprawiedliwość (Hukum dan Keadilan) Tevzemei Un Brivibai/LNNK L'UDOVÁ ÚNIA

Negara Prancis Italia Italia Irlandia Portugal Denmark Estonia Polandia Latvia Slovakia

2. Fraksi Demokrasi Eropa dan Kelompok Bhinneka (EDD).

(EDD) Menurut Laporan koran European Voice tanggal 24 Juni 2004214, Partai Junilistan dari Swedia, kelompok anti-abortus Liga Famili Polandia, dan Combats Souverainistes Prancis akan bergabung dengan fraksi Demokrasi Eropa dan Kelompok Bhinneka ini. Sedangkan Partai Independen Inggris sudah bergabung terlebih dahulu. Fraksi ini juga telah melakukan pembicaraan informal dengan anggota legislatif Parlemen Eropa dari partai lain seperti Partai Beladiri Republik Polandia, Partai Demokrat Republik Ceko dan bahkan dengan Partai Konservatif Inggris.

213

214

Sebagian besar data berasal dari The Free Dictionary.Com. lebih lanjut, lihat: http://encyclopedia.thefreedictionary.com.

Lebih lanjut, lihat: http://www.europeanvoice.com.

H a l a m a n | 149

No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Partai Junibevaegelsen (Gerakan Juni) Chasse, Pêche, Nature, Traditions (Berburu, Nelayan, Alam, Tradisi) Combats Souverainistes (Pejuang Kedaulatan) ChristenUnie-SGP United Kingdom Independence Party Liga Polskich Rodzin (Liga Keluarga Polandia)

Negara Denmark Prancis Prancis Belanda Inggris Polandia

3. Fraksi Partai Hijau/Aliansi Bebas Eropa (Greens/EFA).

(Greens/EFA) Fraksi ini terdiri dari 2 kelompok yang distingtif yaitu Partai Hijau dan Aliansi Bebas Eropa (bangsa-bangsa tanpa negara). Kelompok ini merupakan kaum separatis dari spektrum politik tengah atau tengah-kiri. Anggotanya terdiri dari: No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Partai Hijau Die Grünen Ecolo Groen!

Les Verts Vihreä Liitto Bündnis 90/Die Grünen Déi Gréng The Green Party Federazione dei Verdi GroenLinks Miljöpartiet De Gröna Green Party of England and Wales Aliansi Bebas Eropa (EFA) Partido Aragones Eusko Alderdi Jertzailea Esquerra Republicana de Catalunya Spirit Bloque Nacionalista Galego Scottish National Party Plaid Cymru

Negara Austria Belgia Belgia Prancis Finlandia Jerman Luxemburg Irlandia Italia Belanda Swedia Inggris Negara Aragon Daerah Basque Catalunya Vlaams Galiza Scotlandia Wales

4. Fraksi Partai Liberal, Demokratik dan Reformis Eropa (ELDR).

(ELDR) Fraksi ini berada pada spektrum tengah. Tanggal 13 Juli 2004, fraksi mereka di parlemen bergabung dengan UDF, Partai Buruh Lithuania H a l a m a n | 150

dan beberapa anggota dari Italia, yang kemudian menjelma menjadi Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa. Anggotanya per Juni 2004 adalah sebagai berikut: No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Partai Partia Aleanca Demokratike (Aliansi Demokratik) Partit Liberal Liberales Forum Vlaamse Liberalen en Democraten (Kelompok Liberal dan Demokrat Vlaams) Parti Réformateur Libéral (Gerakan Reformis) Liberalno demokratska stranka (Partai Demokrat Liberal) Dvizhenie za prava i svobodi (Gerakan untuk Hak dan Kebebasan) Nacionalno Dviženie Simeon Vtori (Gerakan Nasional untuk Simeon II) Hrvatska narodna stranka (Partai Rakyat Kroasia) Hrvatska socijalno liberalna stranka (Partai Sosial Liberal Kroasia) Liberalna Stranka (Partai Liberal) LIBRA - Stranka liberalnih demokrata (Partai Liberal Demokrat) Dimokratikon Komma (Partai Demokrat) Cesta Zmĕny (Jalan Perubahan) Obcanska demokraticka aliance (Aliansi Warga Demokrat) Venstre (Partai Liberal Denmark) Det Radikale Venstre Eesti Keskerakond (Partai Tengah Estonia) Eesti Reformierakond (Partai Reformasi Estonia) Suomen Keskusta (Partai Tengah Finlandia) Svenska Folkpartiet (Partai Rakyat Swedia) Freie Demokratische Partei (Partai Demokratik Bebas) Szabad Demokratak Szövetsege (Aliansi Demokrat Bebas) Progressive Democrats I Democratici (Margherita) Rinnovamento Italiano (Margherita) Italia dei Valori - Lista Di Pietro Movimento Repubblicani Europei Partito Repubblicano Italiano Latvijas Ceļš (Jalan Latvia) Liberalų ir centro sąjunga (Uni Liberal dan Tengah)

H a l a m a n | 151

Negara Albania Andorra Austria Belgia Belgia Bosnia-Herzegovina Bulgaria Bulgaria Kroasia Kroasia Kroasia Kroasia Siprus Republik Ceko Republik Ceko Denmark Denmark Estonia Estonia Finlandia Finlandia Jerman Hungaria Irlandia Italia Italia Italia Italia Italia Latvia Lithuania

No. 32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Partai Naujoji sąjunga (Uni Baru) Parti Démocratique/Demokratesch Partei (Partai Demokrat) Liberalna Partija na Makedonija (Partai Liberal Macedonia) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi) Democraten 66 (Demokrasi 66) Venstre (Partai Liberal) Unia Wolnosci (Uni Kebebasan) Partidul National Liberal Liberali Srbije (Kelompok Liberal Serbia) Partia Liberale e Kosoves (Partai Liberal Kosovo) Aliancia Nového Občana (Aliansi Warganegara Baru) Liberalna demokracija Slovenije (Demokrasi Liberal Slovenia) Folkpartiet Liberalerna (Partai Rakyat Liberal) Centerpartiet (Partai Tengah) Parti Radical Démocratique Liberal Democrats Alliance Party of Northern Ireland

Negara Lithuania Luxemburg Macedonia Belanda Belanda Norwegia Polandia Romania Serbia-Montenegro Serbia-Montenegro Slovakia Slovenia Swedia Swedia Swiss Inggris Inggris

5. Fraksi Partai Rakyat Eropa dan Demokrat Eropa (EPP(EPP-ED).

ED) Fraksi ini merupakan gabungan partai politik Kristen Demokrat-konservatif pada tingkat Eropa. Karena mereka juga menjalin kerjasama dengan sub-kelompok Demokrat Eropa, fraksi mereka dinamakan EPP-ED. EPP merupakan ‘keluarga besar politik tengah Eropa yang berakar pada sejarah peradaban Eropa. Ia menyatukan partai-partai nasional yang berideologi sama.’

Didirikan tahun 1976 dan setelah 1999 menjadi fraksi terbesar di Parlemen Eropa hingga pemilu 2004 lalu. Saat ini EPP-ED terdiri dari: No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Partai Österreichische Volkspartei (Partai Rakyat Austria) Christen-Democratisch en Vlaams (Kristen Demokratik & Vlaams) Centre démocrate Humaniste (Demokrat Humanis Tengah) Christian Democratic Union atau Partai Rakyat Ceko Civic Democratic Part Det Konservative Folkeparti (Partai Rakyat Konservatif)

Negara Austria Belgia (Vlaams) Belgia (Wallonia) Republik Ceko Republik Ceko Denmark H a l a m a n | 152

No. 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Partai Kristendemokraterene (Kristen Demokrat) Res Publica Kansallinen Kokoomus (Partai Koalisi Nasional) Union pour un Mouvement Populaire Nouvelle UDF (UDF Baru) Christlich Demokratische Union Deutschlands (Uni Kristen Demokrat Jerman) Chistlich Soziale Union in Bayern (Uni Kristen Sosial Bayern) Nea Demokratia (Demokrasi Baru) Fine Gael Forza Italia (Majulah Italia) Partito Popolare Italiano (Partai Popular Italia) Unione dei Democratici per l'Europa (Uni Demokrasi untuk Eropa) Unione dei Democratici Cristiani (Uni Kristen Demokrat) Jaunais Laiks (Partai Era Baru) Tautas Partija (Partai Rakyat) Chrëstlich Sozial Vollekspartei (Partai Rakyat Kristen Sosial) Christen-Democratisch Appèl (Partai Kristen Demokrat) Platforma Obywatelska (Platform Warganegara) Partido Social Democrata (Partai Sosial Demokrat) Nova Slovenija (Slovenia Baru) Slovenska demokratska stranka (Partai Demokratik Slovenia) Slovenska ljudska stranka (Partai Rakyat Slovenia) Partido Popular (Partai Popular) Unió Democràtica de Catalunya (Uni Demokratik Catalonia) Moderaterna (Kelompok Moderat) Kristdemokraterna (Kristen Demokrat) Conservative Party Ulster Unionist Party

Negara Denmark Denmark Finlandia Prancis Prancis Jerman Jerman Yunani Irlandia Italia Italia Italia Italia Latvia Latvia Luxemburg Belanda Polandia Portugal Slovenia Slovenia Slovenia Spanyol Spanyol Swedia Swedia Inggris Inggris

6. Fraksi Konfederasi Kiri Bersatu Eropa/KiriEropa/Kiri-Hijau Nordik (EUL/NGL).

(EUL/NGL) Fraksi ini merupakan kelompok politik berhaluan sosialis dan komunis dalam Parlemen Eropa. Saat ini, anggotanya adalah sebagai berikut: H a l a m a n | 153

No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

No. 1.

2.

3.

No. 1.

2.

3.

Partai Progressive Party of Working People Komunistická strana Cech a Moravy (Partai Komunis Bohemia dan Moravia) Socialistisk Folkeparti (Partai Rakyat Sosialis) Vasemmistoliitto (Aliansi Kiri) Parti Communiste Francais (Partai Komunis Prancis) Partei des Demokratischen Sozialismus (Partai Sosialisme Demokratik) Kommunistiko Komma Elladas (Partai Komunis Yunani) Synaspismos (Koalisi Kiri dan Progresif) DIKKI (Partai Sosial Demokratik) Rifondazione Comunista (Pendirian-Kembali Komunis) Partito dei Comunisti Italiani (Partai Komunis Italia) Latvian Socialist Party Socialistische Partij (Partai Sosialis) Partido Comunista Português (Partai Komunis Portugis) Komunistickà Strana Slovenska (Partai Komunis Slovakia) Izquierda Unida (Kiri Bersatu) Vänsterpartiet (Partai Kiri) Partai Anggota Asosiasi Sosialistisk Venstreparti (Partai Sosialis Kiri) Déi Lénk Parti Suisse du Travail (Partai Rakyat Buruh) Partai dengan Anggota Parlemen Eropa sebagai Anggota Asosiasi Lutte Ouvrière (Perjuangan Buruh) Ligue Communiste Revolutionnaire (Liga Komunis Revolusioner) Folkebevaegelsen

Negara Siprus Republik Ceko Denmark Finlandia Prancis Jerman Yunani Yunani Yunani Italia Italia Latvia Belanda Portugal Slovakia Spanyol Swedia Negara Norwegia Luxemburg Swiss Negara Prancis Prancis Denmark

7. Fraksi Partai Sosialis Eropa (PES).

(PES) PES merupakan fraksi yang terdiri dari partai-partai berhakuan sosial demokrat, sosialis dan buruh di negara-negara EU dan Norwegia. PES didirikan tahun 1992 sebagai penerus dari Konfederasi Partai-partai Sosialis dalam Masyarakat Eropa. Anggota PES menduduki banyak fungsi di dalam instituti-institusi EU termasuk dalam EP, Komisi Eropa, Dewan EU, Dewan Menteri EU, dan Komite Daerah. PES berafiliasi dengan organisasi Sosialis Internasional. Anggotanya saat ini adalah:

H a l a m a n | 154

No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Partai Sozialdemokratische Partei Österreichs (Partai Sosial Demokrat Austria) Parti Socialiste (Partai Sosialis) Socialistische Partij - Anders Movement for Social Democracy Ceská strana sociálne demokratická (Partai Sosial Demokratik Ceko) Socialdemokratiet Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Partai Sosial Demokratik) Sosialidemokraattinen Puolue Parti Socialiste Sozialdemokratische Partei Deutschlands Panellinio Sosialistiko Kinima - PASOK Magyar Szocialista Párt (Partai Sosial Demokratik Hungaria) The Labour Party Democratici di Sinistra Socialisti Democratici Italiani Latvijas Socialdemokratiska Strandnieku Partija (Partai Buruh Sosial Demokrat Latvia) Lietuvos Socialdemokratu Partija (Partai Sosial Demokrat Lithuania) Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois/Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei (Partai Buruh Sosialis Luxemburg) Partit Laburista (Partai Buruh) Partij van de Arbeid (Partai Buruh) Det norske Arbeiderparti (Partai Buruh Norwegia) Sojusz Lewicy Demokratycznej (Aliansi Kiri Demokratik) Unia Pracy (Uni Buruh) Partido Socialista (Partai Sosialis) Socialnodemokraticka Strana Slovenska (Partai Sosial Demokrat Slovakia) Strana Demoktratickej Lavice (Partai Kiri Demokratik) Združena lista socialnih demokratov (Daftar Bersatu Sosial Demokrat Slovenia) Partido Socialista Obrero Español (Partai Pekerja Sosialis Spanyol) Socialdemokratiska arbetarpartiet (Partai Pekerja Demokratik) The Labour Party Northern Ireland: Social Democratic and Labour Party

H a l a m a n | 155

Negara Austria Belgia (Wallonia) Belgia (Vlaams) Siprus Republik Ceko Denmark Estonia Finlandia Prancis Jerman Yunani Hungaria Irlandia Italia Italia Latvia Lithuania Luxemburg Luxemburg Malta Belanda Norwegia Polandia Polandia Portugal Slovakia Slovakia Slovenia Spanyol Swedia Inggris Inggris

No. No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

No. 1.

2.

3.

4.

5.

Partai Partai Anggota Asosiasi Bulgarian Social Democratic Party (BSDP) Bulgarian Socialist Party (BSP) Socijal Demokratska Partija Hrvatske (SDP) Social Democratic Union of Macedonia (SDUM) Partidul Democrat (Partai Demokrat) Partidul Social Democrat Roman (Partai Sosial Demokrat) Sozialdemokratische Partei der Schweiz/Parti Socialiste Suisse (Partai Sosial Demokrat Swiss) Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Republik Rakyat) Partai sebagai Pengamat Partit Socialdemòcrata Alþýðuflokkurínn - Jafnaðarmannaflokkur Íslands Israel Labour Party Meretz Partito Socialista Sammarinese (Partai Sosialis San Marino)

Negara Negara Bulgaria Bulgaria Kroasia Macedonia Romania Romania Swiss Turki Negara Andorra Islandia Israel Israel San Marino

H a l a m a n | 156

LAMPIRAN 2: HASIL PEMILU MENURUT NEGARA DAN KELOMPOK POLITIK

215

NEGARA

EPP-ED

PES 7

BE

CZ

CD&V-NVA CDH MR CSP-EVP ODS KDUCSKL

4 1 1 1 11 9

SPASPIRIT PS

CSSD

KF

1

SD

SPD

23

SDE

3 3

PASOK

8 8

IL

EL

ND

11 11 23

FR

UDF UMP

IE

FG

215

UEN

EDD

Lain-lain

2 GROEN

1

2

Ecolo

1

KSCM

23

28 11 17 5 5 28

4

Vlaams Blok

SF

1

RV

1 7

Folk B.

1 7

FDP

7

K ER

2 1 1

24 PSOE

24

PS

31 31

Lab.

1 1 15

2

3

PDS

1

1 DF

KKE SYN

4 3 1 1

IU

1

PCR PC

SN/ED

5 3

Nezavisli

2

24

1 Juni B.

14

1

13 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

99

13

3 1 2

LAOS

7

1 1

24

5 PSOE

1

IU GALEUZCA

1 2 6 6

Verts

54

MPF FN FF

9

1

24

3

6

1 GALEUZC A

7

JML 3

6 6

V

23

40

EE

IT

5

CSU

PP

Hijau-EFA

3

2 2

CDU

9 1 1

ES

4

VLD/Vivan t MR

5

49 DE

3

EUL/NGL 5

2 1

DK

ELDR 7

2

Menurut data Collaboration EP Eos Gallup Europe. http://www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/en/results1306/parties.html.

4 4

SF Others

9

Selanjutnya,

lihat

10 3 7 3 1 2 8

pada:

78

13

78

UNI D’ULIVO

5

FI

16

UDC

UDEURAP Partito Pensionati

UNI D’ULIVO

15

UNI D’ULIVO SOCIETA’ CIVILE DI PIETRO (IDV)

S.U.P.E (npsi + us)

5

LT

DISY

2

JL

2

TP

1 3 2 1 3 3 13

LU

HU

MT

NL

TS VNDPS CSV FIDESZMPP MDF PN CDA

5

2

PdCI

2

Fed.Verdi

2

AN

9

Lista BONINO

2

LN

4

PER UN’ALTE RNATIVA SOCIALELISTA MUSSOLINI Fiamma Tricolore

2

1

1

1 1 DIKO

1

LC

1

3 LV

RC

1

2 CY

5

12 1 2 2 7 7

AT

ÖVP

6 6

PL

PO

15

PSL

4

2 AKEL

1 GIA TIN EVROPI

2

1

LSDP

2 2

LCS LDP

1 1 9

DP

MSZP

9

SZDSZ

MLP

3 3 7

LSAP

PvdA

SPÖ

19

7

3 2 1 1 1 2

3

4 TB/LN NK

9

4

Déi Greng

5 5

1 1

13

6 24

2 5

VVD

4

D66

1

7 7

5

1

DP

5

8 Koalicja SLD-UP SdPl

1 PCTVL

6

1

2 SP

2

2 Groen Links

2

GRÜNE

2 2

2 CU/S GP

4 UW

4

2

2 EurTrans

2

FPÖ MARTIN

3 1 2 16

LPR

10

SO

6

7 PiS

7

H a l a m a n | 158

27

18

54

7 PT

SI

SK

7

SDS NSi

4 2 2 8

SDKĂš

3

SMER

3

KDH SMK

3 2 4 4

SDP

3 3

S

5 5

LAB

19

FI

KOK

SE

M Kd

UK

12

PPDPSD/CDSPP

Conservative UUP

EP

5 4 1 28 27

PS

12

ZLSD

1 1

CDUPCP/PEV

LDS

2 PPDPSD/ CDSPP

2

1

2

BE

7

3 LS HZDS

KESK SFP Fp C

19 LD

5 4 1 3 2 1 12

VAS

1 1

VIHR

1 1

V

2 2

Mp

1 1

Greens

2

SNP CYMRU

2 1 41

CZ = Republik Ceko FR = Prancis LU = Luxemburg PT = Portugal EP = Parlemen Eropa

H a l a m a n | 159

67

DK = Denmark IE = Irlandia HU = Hungaria SI = Slovenia

39

DE = Jerman IT = Italia MT = Malta SK = Republik Slovakia

EE = Estonia CY = Siprus NL = Belanda FI = Finlandia

14

3

14

5

12

1 199

24

1

2 2

3

278

Keterangan: BE = Belgia ES = Spanyol LT = Lithuania PL = Polandia UK = Inggris

2

3 3

19

Junilistan

2

78

DUP

1

SF

1

12 UKIP

27

EL = Yunani LV = Latvia AT = Austria SE = Swedia

12

15

66

732

LAMPIRAN 3: HASIL PEMILU PARLEMEN EROPA 19792004 DAN TINGKAT PARTISIPASI DI NEGARA ANGGOTA 2002-2003 Portugal216 No. 1.

2.

3.

4.

5.

Partai PS PPD/PSD CDS/PP CDU: PCP-PEV Lain-lain Total

Suara 43,1 31,1 8,2 10,2 7,4 100,0

Kursi 12 9 2 2

PSE 12

25

12

PPE

ELDR

UPE

GUE/NGL

V

ARE

I-EdN

NI

0

0

0

0

9 2 2 9

0

2

2

Tingkat Partisipasi di EU-15 dan Portugal (%)217 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

216 217

Tahun 1979 1984 1987 1989 1994 1999 2004

EU-15 63,00 61,00 58,50 56,80 49,40 45,50

Portugal 72,20 51,10 35,50 40,40 38,60

Dari DGSI, 14 Juni 1999.

Dari http://www3.europarl.eu.int/election/results/p_taux.htm.

Belanda218 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Partai CDA PvdA VVD D66 RPF-SGP-GVP Groenlinks SP Lain-lain Total

Suara 26,9 20,1 19,7 5,8 8,7 11,9 5,0 1,9 100,0

Kursi 9 6 6 2 3 4 1

PSE

31

6

PPE 9

ELDR

UPE

GUE/NGL

V

ARE

218 219

6 2 3 4 1 9

8

0

1

4

0

Tahun 1979 1984 1989 1994 1999 2004

EU-15 63,00 61,00 58,50 56,80 49,40 45,50

Belanda 57,80 50,50 47,20 35,70 29,90 39,30

Dari ANP/NOS.PR, 13 Juni 1999.

Dari http://www3.europarl.eu.int/election/results/nl_taux.htm.

H a l a m a n | 161

NI

6

Tingkat Partisipasi di EU-15 dan Belanda (%)219 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

I-EdN

3

0

Prancis220 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Partai RPR-DL UDF PS RPFIE FN PCF-Ind Verts LO-LCR CPNT Lain-lain Total

Suara 12,8 9,3 22,0 13,0 5,7 6,8 9,7 5,2 6,8 8,7 100,0

Kursi 12 9 22 13 5 6 9 5 6

PSE

87

22

PPE 6 9

ELDR

UPE

GUE/NGL

V

ARE

I-EdN

NI 6

22 13 5 6 9 5 6 15

0

0

6

9

0

13

5

17

Tingkat Partisipasi di EU-15 dan Prancis (%)221 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

220 221

Tahun 1979 1984 1989 1994 1999 2004

EU-15 63,00 61,00 58,50 56,80 49,40 45,50

Prancis 60,70 56,70 48,70 52,70 47,00 42,76

Dari Departemen Dalam Negeri Prancis, 14 Juni 1999.

Dari http://www3.europarl.eu.int/election/results/f_taux.htm.

H a l a m a n | 162

Irlandia222 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Partai FF FG LAB GP Ind Ind Lain-lain Total

Suara 38,7 24,6 8,8 6,7 4,6 3,7 12,9 100,0

Kursi 6 4 1 2 1 1

PSE

15

1

PPE

ELDR

UPE 6

GUE/NGL

V

ARE

4 2 1 1

No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

223

4

1

6

0

2

0

Tahun 1979 1984 1989 1994 1999 2004

EU-15 63,00 61,00 58,50 56,80 49,40 45,50

Irlandia 63,60 47,60 68,30 44,00 50,50 58,80

Dari Dublin Office, 14 Juni 1999.

Dari http://www3.europarl.eu.int/election/results/irl_taux.htm.

H a l a m a n | 163

NI

1

Tingkat Partisipasi di EU-15 dan Irlandia (%)223

222

I-EdN

0

1

Swedia224 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Partai S M MP V C FP KD Lain-lain Total

Suara 26,1 20,6 9,4 15,8 6,0 13,8 7,7 0,6 100,0

Kursi 6 5 2 3 1 3 2

PSE 6

22

6

PPE

ELDR

UPE

GUE/NGL

V

ARE

I-EdN

NI

0

0

0

5 2 3 1 3 2 7

4

0

3

2

Tingkat Partisipasi di EU-15 dan Swedia(%)225 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

224 225

Tahun 1979 1984 1989 1994 1995 1999 2004

EU-15 63,00 61,00 58,50 56,80 49,40 45,50

Swedia 41,60 38,30 37,80

Dari BSU – Komite Pemilu Swedia, 14 Juni 1999.

Dari http://www3.europarl.eu.int/election/results/s_taux.htm.

H a l a m a n | 164

Jerman226 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Partai SPD CDU SCU Grunen PDS Lain-lain Total

Suara 30,7 39,3 9,4 6,4 5,8 5,4 97,0

Kursi 33 43 10 7 6

PSE 33

99

33

PPE

ELDR

UPE

GUE/NGL

V

ARE

I-EdN

NI

0

0

0

43 10 7 6 53

0

0

6

7

Tingkat Partisipasi di EU-15 dan Jerman (%)227 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

226 227

Tahun 1979 1984 1989 1994 1999 2004

EU-15 63,00 61,00 58,50 56,80 49,40 45,50

Jerman 65,70 56,80 62,40 60,00 45,20 43,00

Dari AP, 14 Juni 1999.

Dari http://www3.europarl.eu.int/election/results/d_taux.htm.

H a l a m a n | 165

Austria228 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Partai OVP SPO FPO Grune LIF Lain-lain Total

Suara 30,6 31,7 23,5 9,2

Kursi 7 7 5 2

PSE

5,0 100,0

21

7

PPE 7

ELDR

UPE

GUE/NGL

V

ARE

IEdN

NI

7 5 2

7

0

0

0

2

0

0

5

Tingkat partisipasi di EU-15 dan Austria (%)229 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

228 229

Tahun 1979 1984 1989 1994 1996 1999 2004

EU-15 63,00 61,00 58,50 56,80 49,40 45,50

Austria 67,70 49,00 42,43

Dari Dapertemen Dalam Negeri Austria, 14 Juni 1999.

Dari http://www3.europarl.eu.int/election/results/a_taux.htm.

H a l a m a n | 166

Finlandia230 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Partai KESK SFP SDP KOK VAS VIHR SKL Lain-lain Total

Suara 21,3 6,8 17,8 25,3 9,1 13,4 2,4 3,9 100,0

Kursi 4 1 3 4 1 2 1

PSE

16

3

PPE

ELDR 4 1

UPE

GUE/NGL

V

ARE

I-EdN

NI

0

0

0

3 4 1 2 1 5

5

0

1

2

Tingkat Partisipasi di EU-15 dan Finlandia (%)231 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

230 231

Tahun 1979 1984 1989 1994 1996 1999 2004

EU-15 63,00 61,00 58,50 56,80 49,40 45,50

Finlandia 60,30 30,10 39,40

Dari TV Finland, 13 Juni 1999.

Dari http://www3.europarl.eu.int/election/results/fin_taux.htm.

H a l a m a n | 167

Belgia232 No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Partai CVP VLD SP VB Agalev VU-ID21 PS PRL-FDF-MCC PSC Ecolo CSP Lain-lain Total

Suara 13,9 13,5 9,0 9,2 7,4 7,2 9,6 10,0 5,0 8,4 0,2 6,6 100,0

Kursi 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 1

PSE

25

5

PPE 3

ELDR

UPE

GUE/NGL

V

ARE

I-EdN

NI

3 2 2 2 2 3 1 1

2 3

1 6

5

0

0

5

2

0

2

Tingkat partisipasi di EU-15 dan Belgia (%)233 No. 1 2 3 4 5 7

232 233

Tahun 1979 1984 1989 1994 1999 2004

EU-15 63,00 61,00 58,50 56,80 49,40 45,50

Belgia 91,60 92,20 90,70 90,70 90,00 90,81

Dari Departemen Dalam Negeri Belgia, 14 Juni 1999.

Dari http://www3.europarl.eu.int/election/results/b_taux.htm.

H a l a m a n | 168

SEKELUMIT TENTANG PARA PENULIS Gunaryadi lahir tahun 1972, menyelesaikan pendidikan TK hingga SMA di Mukomuko. Melalui Program PMDK tahun 1991, mengikuti program S1 pada Jurusan Bahasa Inggris IKIP Padang (Universitas Negeri Padang), tamat 1995. Kemudian mengampu mata kuliah Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Teknik Padang (STTP), dan bekerja di KADIN Sumatera Barat.

Sebelum berangkat ke Belanda sempat dipercayakan menjadi Sekretaris Eksekutif ‘West Sumatra’s Chapter of Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT) Joint Business Council’ dan Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Sumatera Barat.

Tahun 1998 menerima beasiswa NUFFIC Belanda melalui skema Talented Indonesian Students Scholarship (TALIS) untuk mengikuti kuliah nongelar ‘One-Year Programme in Dutch Studies’ di Leiden Universiteit. Sejak 1999 mengajar di Sekolah KBRI di Nederland hingga sekarang. Meraih ‘MA in European Law and Policy’ dari University of Portsmouth-Haagse Hogeschool tahun 2004.

Disamping mengajar dan menulis, penulis juga menjadi narasumber dan panelis dalam beberapa seminar dan konferensi internasional dalam isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, dan hubungan EU-Indonesia.

Undangan sebagai panelis antara lain: ‘4th European Association of Southeast Asian Studies (EUROSEAS) Conference’ di Paris, 1-4 September 2005; ‘4th International Convention of Asia Scholars (ICAS)’ di Shanghai, 20-24 Agustus 2005; ‘53rd Australasia Political Studies Association (APSA) Conference’, Selandia Baru, 28-30 September 2005; ‘5th International Convention of Asia Scholars (ICAS)’ di Kuala Lumpur, 2-5 Agustus 2007; dan ‘5th European Association of Southeast Asian Studies (EUROSEAS) Conference’ di Napoli, 12-15 September 2007; serta sebagai penanggap dalam International Conference on Dialogue among Civilisations – Towards a New Engagement of Europe, Warsawa, 17-19 Juni 2005. Mendirikan Indonesian Centre for Actual Information and Studies on Europe (INDOCASE), September 2005.

H a l a m a n | 169

Joko Yochanan lahir di Jakarta, Oktober 1963. Lulus dari Akademi TNI Angkatan Udara tahun 1987. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka Indonesia tahun 2000. Menyelesaikan program MA in European Law and Policy dari University of Portsmouth University/Haagse Hogeschool tahun 2004. Akhir 2004 menyelesaikan tugas sebagai PBU di Atase Pertahanan KBRI Den Haag dan kembali ke Markas Besar TNI Jakarta. Pangkat terakhir Mayor TNI-AU. Menikah dan dikaruniai seorang putra dan seorang putri.

Dessy Nataliani lahir di penghujung 1971. Seluruh jenjang pendidikan hingga S1 ditempuh di Jakarta. Tahun 1997 lulus dari Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Indonesia.

Selama kuliah, aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan baik tingkat fakultas maupun universiter. Selesai kuliah bekerja dalam berbagai proyek penelitian dan LSM. Sebelum ke Belanda tahun 2001, penulis adalah staf Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sekaligus sebagai trainer dan penulis modul dalam pelatihan-pelatihan peace education yang bekerjasama dengan UNESCO dan UNICEF. Meraih ‘MA in Population and Development’ dari Institute of Social Studies (ISS) Den Haag tahun 2003 dibawah skema beasiswa Netherlands Education Centre (NEC). Tahun 2001 menikah dengan Gunaryadi dan telah dikaruniai dua orang puteri, Jasmijn dan Hannah. Saat ini sekeluarga berdomisili di Den Haag. Aktif menulis cerita pendek, tulisan lepas dan hasil kajian yang berkolaborasi dengan Gunaryadi di berbagai media, sebagai narasumber dalam kegiatan seminar, dll. khususnya yang online.

H a l a m a n | 170