Perjudian Film Indonesia

HARGA

Lembong Ralat 4 Unicorn Milik Singapura

“ BACA: Lembong Ralat ..., hal 7

ST THOMAS leMBOng

Oktober Seleksi

CPNS, Pelamar

Diprediksi 5,5 Juta

ja K ar Ta – Pemerintah mengumumkan secara resmi seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diagendakan pada Oktober 2019. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima

“ BACA: Oktober Seleksi hal 7

MER

Orang yang berakal bukanlah orang yang mengetahui kebaikan dan keburukan. Tiada lain orang yang berakal adalah seseorang yang apabila melihat kebaikan, ia pun mengikutinya. Dan apabila melihat keburukan, ia pun menjauhinya.”

jagat uniK

Nelayan Belgia

Melaut Naik Kuda

Sejumla H nelayan menunggangi kuda ketika mencari ikan di lepas pantai di Oostduinkerke, Belgia, Senin (29/7). Melaut dengan menunggangi kuda merupakan cara tradisional mencari ikan yang sudah dilakukan turun-temurun selama ratusan tahun oleh nelayan Belgia. Di atas kuda, nelayan menebar jaring yang sudah diberi pemberat. Sasaran utama mereka sebenarnya adalah udang. Nelayan pun mencari udang di antara ikan-ikan yang terperangkap dalam jaringnya.lrtr

Kritik Keras, Fahri Hamzah: Sampeyan Kerjanya Apa?

jaKarTa - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berwacana mengundang rektor dari luar

negeri untuk memimpin perguruan tinggi (PTN) yang paling siap. Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati menolak ide tersebut dan meminta

pemerintah mencari solusi lain untuk meningkatkan kualitas PTN Indonesia.

“Gagasan lama ini ibarat jalan pintas dan instan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, kunci ada di pemerintah sebagai pihak regulator,” kata Reni

dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7)

Kemenristekdikti memang merencanakan pada 2020 sudah ada

PTN yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan pada 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN. Menristekdikti Mohamad Nasir

Surati Lapindo, Menkeu Tagih Utang Rp 768 M

jaKarTa – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melayangkan surat penagihan pertama terhadap PT Minarak Lapindo Jaya yang memiliki utang kepada pemerintah. Anak usaha Lapindo Brantas Inc itu belum melakukan pembayaran meskipun sudah lewat jatuh tempo.

“Ini baru layangkan tagihan pertama,” kata Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7). Hingga saat ini, Lanjut dia, Lapindo baru membayar utang kepada pemerintah sebesar Rp 5 miliar.

Kemenkeu belum mendapatkan kepastian dari pihaknya kapan melanjutkan pembayaran.

Namun Lapindo intens berkirim surat ke Kemenkeu untuk menyata-

REUTERS

dalam rilis resmi (26/7/2019) menjelaskan, langkah ini dilakukan guna meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik dunia. Nasir mengatakan, praktik rektor

kan komitmennya melunasi utang. Total dana talangan yang harus digantikan pihak Minarak Lapindo Jaya Rp 773,382 miliar. Dengan demikian, maka Lapindo seharusnya masih memiliki utang sekitar Rp 768 miliar.

“Mereka selalu update ke kami tiap minggu atau tiap dua minggu. Saya selalu dapat surat ‘pak barang jaminan tanah-tanah yang mereka beli dari penduduk itu progres sertifikatnya sampai sini’, mereka lapor. Tapi ya kan kita pengennya bayar ya,” terangnya.

Pihaknya akan terus menagih utang Lapindo kepada pemerintah sampai akhirnya dilunasi. “Kita mau-

Drg Difabel yang CPns-nya Dianulir PemKab soloK selatan

Mendagri Jamin Drg Romi Bisa CPNS Tahun Ini

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

akan mengupayakan dokter gigi Romi Syofpa Ismael, penyandang disabilitas yang status CPNS-nya dianulir Pemkab Solok Selatan, untuk menjadi PNS tahun ini. Apalagi, dokter gigi Romi menempati peringkat teratas dalam tes CPNS.

r omi telah mengabdi di daerahnya di Solok Selatan, salah satu daerah tertinggal di Sumbar, sejak 2015, tepatnya di Puskesmas Talunan, sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Pada 2018, Romi mengikuti seleksi CPNS dan diterima karena menempati ranking satu dari semua peserta.

Namun, status calon PNS-nya dibatalkan oleh Bupati Solok Selatan, dengan alasan mengalami kendala kesehatan. Usai melahirkan pada 2016, dia mengalami lemah di kedua tungkai kaki yang mengharuskannya beraktivitas dengan kursi roda.

(31/7).

“ BACA: Mendagri Jamin hal 7

Ustaz M Mubasysyarum Bih*

Bolehkah

Patungan Kurban Satu Kambing

7 r

Oleh: Hari Raya Nahar (Idul Adha) segera tiba. Sering dijumpai praktik patungan untuk membeli binatang kurban, misalnya di sekolah, mitra kerja, dan tempat lainnya. Sebagian di antaranya patungan membeli kambing, ini biasa terjadi untuk mereka yang terkendala dana. Bagaiamana hukumnya? Syariat telah menetapkan standar maksimal jumlah kapasitas mudlahhi (orang yang berkurban) untuk per satu ekor hewan kurban. Yaitu unta dan sapi untuk tujuh orang, sementara kambing hanya sah dibuat kurban satu orang. Oleh sebab itu, bila melampaui batas ketentuan ini, binatang yang disembelih tidak sah menjadi kurban. Misalnya patungan sapi untuk delapan orang atau kambing untuk dua orang. Ketentuan ini berlandaskan pada hadis: “Dari jabir, beliau berkata kami keluar bersama Rasulullah seraya berihram haji, lalu beliau memerintahkan kami untuk berserikat di dalam unta dan sapi, setiap tujuh orang dari kami berserikat dalam satu ekor unta,” (HR Muslim). Dan hadis: ”Sesungguhnya Abu Ayyub al-Anshari berkata, ‘Kami dahulu berkurban dengan satu

“ BACA: Surati Lapindo hal 2 “ BACA: Tolak Rektor hal 7 ST TerUS MenYeMBUr: Pusat semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. KCM CUrHAT Ke MenDAgrI Drg Romi Syofpa smael curhat dengan Mendagri di Kantor Kemendagri Jakarta, Rabu

Tolak Rektor Asing Menguat di DPR

BIMA ArIA

WIBISAnA

Kasih Sayang Rasulullah pada Seekor Anjing

“Seorang perempuan masuk neraka garagara seekor kucing, dia mengikat kucing tersebut, lalu tidak memberi makan dan tidak pula membiarkannya memakan seranggga tanah,” sabda Nabi Muhammad.

Wajibkah Mensalati Jenazah Orang Tak Pernah Salat?

Para ulama mengklasifikasikan orang yang meninggalkan shalat dalam dua macam. Pertama, orang yang meninggalkan shalat karena memang mengingkari kewajiban shalat. Ia mengerti bahwa syariat mewajibkan shalat bagi umat Islam, tapi ia tidak mempercayai dan mengingkari kewajiban itu. Dalam hal ini ia dihukumi keluar dari agama Islam atau murtad. Sebab setiap orang yang mengingkari terhadap kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama (mujma’ alaih) maka dihukumi murtad.

Kedua, orang yang meninggalkan shalat tanpa ada maksud mengingkari kewajiban shalat.

Orang dengan klasifikasi kedua ini tidak sampai dihukumi murtad, sebab ia masih mempercayai bahwa melaksanakan shalat adalah hal yang wajib, meskipun ia tidak melakukannya karena malas atau terdapat udzur (seperti lupa atau tertidur). Menurut pendapat yang

shahih, ia tak sampai jatuh pada status murtad atau kafir. Meski begitu, ia tetap berkewajiban mengqadha shalatnya Dari dua macam orang yang meninggalkan shalat di atas, orang yang masuk dalam kategori pertama yakni orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat, ketika ia meninggal tidak boleh untuk dishalati, sebab ia dihukumi sebagai murtad karena mengingkari kewajiban shalat. Sedangkan kategori kedua, tetap wajib untuk dishalat, seperti halnya mayit muslim lainnya, karena ia masih berstatus sebagai orang muslim. Hal ini seperti dijelaskan dalam kitab al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzdzab:

“Ketika orang yang meninggalkan shalat terbunuh, maka ia wajib dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan di kuburan orang-orang muslim. Kuburannya juga ditinggikan (berpunuk) seperti halnya kuburanorang lain.

kewajiban ini seperti halnya yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Ketentuan ini merupakan pandangan yang kuat dalam mazhab dan diikuti oleh mayoritas ulama. Namun terdapat pandangan dari ulama Khurasan yang diriwayatkan dari Abu al-Abbas bin al-Qash, pengarang kitab at-Talkhish bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalati dan kuburannya diberangus. Hal ini dilakukan dalam rangka memberatkan dirinya dan memperingatkan atas perbuatannya, namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah”

Meskipun seseorang meninggalkan shalat berulang-ulang karena faktor malas, tetap saja wajib bagi umat Islam yang mengetahui kematiannya untuk menshalati jenazahnya. Hal ini ditegaskan dalam kitab Hasyiyah I’anah ath-Thalibin: “Ketika orang yang meninggalkan shalat terbunuh

maka wajib dimandikan, dikafani, dishalati dan dikubur di kuburan orang-orang muslim, ketika memang ia meninggalkan shalat karena malas”

Maka sebaiknya bagi kita sebelum memutuskan untuk menshalati atau tidak menshalati mayit, agar mengerti terlebih dahulu tentang faktor yang mendasari seseorang semasa hidupnya meninggalkan shalat, apakah ia tidak melakukan shalat karena mengingkari terhadap kewajiban shalat atau hanya karena malas untuk melakukan shalat. Hal ini misalnya dapat diketahui dari latar belakang kepribadian, keluarga, dan lingkungannya.

Dalam kasus di Indonesia, seseorang tidak melaksanakan shalat lebih banyak karena faktor malas atau terhalang kesibukan sehari-hari, daripada pengingkaran terang-terangan atas syariat shalat. Jika memang demikian, maka tetap wajib untuk men -

shalati jenazahnya. Kecuali bila memang seseorang terindikasi mengikuti ajaran atau aliran yang menyeleweng, sampai menganggap shalat tidak wajib, terlebih ketika ia mengungkapkan ke khalayak umum tentang keyakinannya tersebut, maka dalam hal ini sudah tidak wajib lagi menshalati janazahnya. Tidak benar bahwa menshalati jenazah orang yang semasa hidupnya tidak shalat, akan berimbas pada penanggungan dosa mayit tersebut pada orang-orang yang menshalatinya. Yang terjadi justru bisa sebaliknya: masyarakat secara keseluruhan berdosa karena tak menshalati jenazah yang seharusnya dishalati. Mengingat, shalat jenazah adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif).

Allah subhanahu wata’ala berfirman: “Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.” (QS al-An’am:164). l nuo, mha

Doa Perpisahan di Makam Rasulullah

Jamaah haji dan umrah asal Indonesia dan mereka yang datang dari pelbagai penjuru dunia akan kembali ke tanah air masing-

masing. Mereka yang ingin meninggalkan tanah suci disarankan untuk menziarahi makam Rasulullah SAW.

Ziarah makam Rasulullah SAW sebelum meninggalkan tanah suci merupakan ibadah sejenis haji wada (perpisahan). Pada ziarah makam terakhir ini kita dianjurkan untuk membaca doa perpisahan sebagaimana disarankan oleh

Syekh M Nawawi Banten berikut ini: Allāhumma lā taj‘al ākhiral ‘ahdi baynī wa bayna masjidihī wa haramihī. Wa yassir liyal ‘awda ilā ziyāratihī, wal ‘ukūfa fī hadhratihī sabīlan sahlan. Warzuqniyal ‘afwa wal ‘āfiyata fid duniya wal ākhirah. Wa ruddanā ilā ahlinā sālimīna ghānimīn.

dalam keadan selamat dan meraih banyak pahala,” (Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, [Bandung, Al-Maarif: tanpa tahun], halaman 221).

Doa perpisahan di makam Rasulullah ini dibaca dengan harapan suatu saat lagi kita dapat kembali menziarahi makam mulia beliau. Doa perpisahan ini dibaca setelah kita mengamalkan adab ziarah di makam Rasulullah SAW. Adapun perihal keutamaan ziarah makam Rasulullah disebutkan oleh Syekh Sayid Bakri bin Sayid M Syatho Dimyathi dalam

anugerah-Nya. Kelima, akan diselamatkan dari bencana. Keenam, akan dilindungi dari aib. Ketujuh, akan dimudahkan dalam kesulitan. Kedelapan, akan diringankan bebanmya dalam musibah. Kesembilan, dapat merasakan apa yang akan terjadi. Kesepuluh, akan mendapat limpahan rahmat Allah SWT.”

Nabi Muhammad adalah orang yang sangat halus, lembut, dan penuh kasih sayang kepada semuanya. Bukan hanya kepada umat manusia saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk Allah di muka bumi ini -termasuk kepada binatang. Beliau termasuk orang yang sangat menyayangi binatang. Tidak rela dan akan langsung menegur manakala ada orang yang mempermainkan dan menyakiti salah satu makhluk ciptaan Allah itu. Sifat kasih sayang Nabi Muhammad sudah ditegaskan Allah di dalam QS at-Taubah ayat 128. Di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang penyantun dan penyayang. Juga dalam QS al-Anbiya ayat 107: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” Di sini jelas bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan manusia saja.

Banyak riwayat yang menceritakan tentang sikap kasih sayang Nabi Muhammad pada binatang. Diantaranya beliau memberi makan hewanhewan piarannya sendiri, memotong kain bajunya manakala kucingnya tidur di atasnya –sehingga kucingnya tidar terbangun, dan tidak segan-segan menegur sahabatnya yang menyakiti dan tidak memberi makan hewan peliharannya.

Menariknya, kasih sayang Nabi Muhamm pada binatang tidak diskriminatif. Tidak hanya tertuju pada hewan yang boleh dan halal di makan saja, namun beliau juga mencurahkan kasih sayangnya pada hewan yang tidak boleh dimakan. Juga pada binatang yang diharamkan sekalipun seperti anjing. Dalam kitab al-Maghazi karya al-Waqidi, seperti dikutip dari buku Akhlak Rasul Menurut Al-Bukhari dan Muslim (Abdul Mun’im al-Hasyimi, 2018), Nabi Muhammad pernah ‘menyelamatkan’ seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya. Ceritanya, ketika itu Nabi Muhammad dan pasukan umat Islam sedang dalam perjalanan dari Madinah menuju Makkah saat misi Fathu Makkah (pembebasan Kota Makkah). Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad melihat ada seekor anjing betina sedang menggonggong dan menyusui anak-anaknya. Seketika itu, beliau memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk berdiri di dekat anjing tersebut. Tujuannya adalah agar para tentara umat Islam tidak mengganggu anjing yang sedang menyusui tersebut. Juga agar anjing tersebut tidak menggigit para tentara. Sehingga masing-masing tentara dan anjing bisa terus melanjutkan aktivitasnya, tanpa saling mengganggu satu sama lain.

Begitulah sikap kasih sayang Nabi Muhammad kepada seekor anjing. Masih menurut keterangan kitab tersebut, kalau seandainya Nabi Muhammad tidak memiliki sifat belas kasihan yang luar biasa pada hewan, maka beliau tidak akan memiliki perhatian seperti itu. Yakni mengupayakan agar para tentaranya tidak sampai mengusik seekor anjing betina yang sedang menyusui.

Artinya, “Ya Allah, jangan jadikan ini akhir kesempatan pertemuanku dan masjid serta tanah haramnya (Nabi Muhammad SAW). Mudahkanlah aku untuk berziarah kembali dan beribadah (kepada-Mu) di hadapannya dengan mudah dan ringan. Anugerahkanlah aku ampunan dan afiat di dunia dan akhirat. Dan kembalikanlah kami ke pangkuan keluarga

I‘anatut Thalibin mengatakan: Artinya, “Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang menziarahi makam Rasulullah SAW berhak menerima 10 kehormatan dari Allah SWT. Pertama, akan diberikan derajat tertinggi di sisi Allah. Kedua, akan disampaikan pada cita-cita tertinggi. Ketiga, akan dipenuhi kebutuhannya. Keempat, akan diberikan banyak

Adapun jamaah haji atau umrah yang mendapatkan amanat titip salam dari keluarga, kerabat, atau sahabat mereka, harus menyampaikan salam tersebut di makam Rasulullah. Jamaah haji atau jamaah umrah yang mendapatkan amanat tersebut dapat menggunakan lafal berikut ini:

As-salāmu ‘alayka yā rasūlallāh min fulān ibni fulān (sebut nama kerabat dan sahabat yang menitipkan salamnya). Artinya, “Sejahtera atasmu wahai Rasulullah dari si fulan bin fulan (sebut nama kerabat dan sahabat yang menitipkan salamnya). l nur, mha ist

Dari kisah tersebut, bisa diambil pelajaran bahwa kasih sayang Nabi Muhammad pada hewan tidak hanya sebatas ucapan saja, tetapi juga sudah menjadi perbuatan atau akhlak. Karena bagaimanapun, sekali lagi, sebagaimana manusia binatang juga adalah makhluk ciptaan Allah yang perlu diberikan kasih sayang dan perlakuan yang baik. “Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi,” demikian kata Nabi Muhammad saw. dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari. l nur, mha

MAKAM Jemaah haji sedang ziarah di makam Rasulullah di Masjid Nabawi.

Tingkatkan Jiwa Patriotisme dan Idealisme

Pesan Bupati Saat Membuka Pelatihan Paskibraka

TRENGGALEK -Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan, pengibaran bendera pusaka saat peringatan detikdetik Proklamasi Kemerdekaan merupakan momen krusial dan sakral, sehingga tidak bisa dianggap gampang.

Hal itu disampaikan Bupati Nur Arifin untuk menggugah semangat para calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) untuk sungguh-sungguh dalam berlatih hingga siap dikukuhkan untuk menjalankan tugas dengan baik.

Membuka pelatihan Paskibraka di Pendopo

Manggala Praja Nugraha, Mochamad Nur Arifin mengingatkan kepada para peserta tentang arti penting momen pengibaran bendera pusaka tersebut, Rabu (31/7).

“Pengibaran bendera pusaka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hal sakral dan tidak bisa dianggap remeh. Untuk itu, Pemkab Trenggalek selalu rutin menggelar pelatihan khusus bagi calon paskibraka,” tegasnya.

Dikatakannya, tidak sembarangan orang yang bisa menjadi paskibraka. Beberapa siswa dipilih melalui seleksi yang ketat. Tidak hanya kemampuan fisik, kecerdasan dan wawasan juga menjadi penentu untuk bisa menjadi anggota paskibraka.

Ciptakan Kondusivitas, Polres Gelar Selawat

TRENGGALEK-Menciptakan situasi keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah, Polres Trenggalek, menggelar selawat bersama Habib Syech Abdul Qodir Assegaf, di Aloon alon Trenggalek, Selasa, (30/7)malam. Kegiatan yang digelar untuk kesekian kalinya ini bertemakan ‘Untuk Indonesia Damai dan Sejahtera’.

Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang

Wibowo S mengatakan, kegiatan itu dalam rangka menciptakan situasi kondusif menjelang dan akhir Pemilu tahun 2019 di Kabupaten

Trenggalek dan sekitarnya.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan situasi kondusivitas menjelang akhir pemilu tahun 2019 dengan berselawat,” ungkapnya.

Didit menambahkan, Polres Trenggalek berselawat ini sekaligus memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu serta ujaran kebencian, jika ada berita yang belum benar.

“Tetap jaga daerah ini dengan daerah tanpa hoax,” imbuhnya.

Selain itu perlu diketahui oleh masyarakat, karena saat ini sedang marak akun palsu milik Bupati Trenggalek. Dan kepolisian terus berupaya melakukan tindakan pelanggaran tersebut.

“Tantangan diera digital dan globalisasi seperti sekarang ini semakin komplek. Inflltrasi budaya, terorisme, radikalisme, intoleransi hingga persoalan yang mengarah pada disintegrasi bangsa menggunakan media sosial merupakan salah satu dampak yang harus dicegah,” tegasnya.

Lebih lanjut AKBP Didit menuturkan, tren ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dijadikan sebagai alat atau sarana yang berpotensi memecah belah bangsa.

Dengan mengunggah hoax, ujaran kebencian, mengangkat isu Sara sehingga membentuk polarisasi masyarakat. “Ada koridor hukum yang membatasi, bijaklah dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing,” pungkasnya. l ham

“Para pendahulu merebut kemerdekaan ini dengan tetesan darah dan perjuangan keras, sehingga kita sebagai generasi penerus perlu memperingati moment tersebut dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya.

Diterangkannya, selama darah masih menetes dan mampu mewarnai seutas kain putih menjadi berwarna merah dan putih, dia dan jajarannya akan terus berjuang sampai titik darah

penghabisan. “Kutipan ini telah dilontarkan pahlawan Bung Tomo saat merebut Surabaya dari tangan penjajah Inggris,” lanjut Bupati. Selama kurang lebih 17 hari, siswa siswi terpilih akan dikarantina untuk diberikan

pembekalan dalam segala hal, sebelum menjalankan tugasnya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Drs Kusprigianto, MM menambahkan, pelatihan paskibraka juga

Komsos UKM Sambil Bantu Panen Cengkeh

TRENGGALEK-Meski harga cengkeh sedang terjun bebas, banyak petani warga Dusun Nitri, Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Trenggalek tetap memetiknya. Di tengah kepurukan petani, Satgas TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD) ke 105 memberikan komunikasi sosial (Komsos) kepada petani agar tetap usaha dan bekerja. Memetik cengkeh adalah usaha yang masih bisa dikerjakan ditengah beratnya persaingan ekonomi.

Serda Ruslan yang tergabung dalam Satgas TMMD bersama anggota Polres Trenggalek, membantu Mbah Sukiran (68) warga setempat panen cengkeh di kebunnya. Selain membantu, juga melakukan Komsos terkait kiat usaha di tengah beratnya persaingan. “Harga cengkeh saat ini memang turun drastis harga basah per kilonya hanya Rp20 ribu sedangkan kering per kilo Rp72 ribu,” ucapnya, Rabu (31/7). Bahkan disampaikan dia, sempat terpuruk harga cengkeh kering cuma Rp62 Ribu, harga yang cukup murah karena ongkos petik cengkeh juga mahal. “Kalau anjlok tentunya keuntungan yang didapat petani sangat minim,” tuturnya. Cengkeh menjadi komoditas perkebunan unggulan yang dibudidayakan oleh masyarakat di Trenggalek. Karena selain semua bagian pohon bisa dimanfaatkan, cengkeh mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Dengan persaingan ini, maka petani diharapkan memiliki produk unghukan dari pengusaha lainnya. Dengan maksud bisa bersaing. “Memang harus ada yang eda dengan usaha milik orang lain. Meski sama sama cengkeh harus cengkeh yang baik dan pengolahannya beda,” ujarnya. l ham

bertujuan untuk menanamkan serta meningkatkan jiwa patriotisme dan idealisme bagi anggota pasukan pengibar bendera pusaka. “Semangat patriotisme harus ditanamkan sejak dini kepada pelajar,”pungkasnya. l ham

Tiga Aspek Landasi Ranperda Kebudayaan

TRENGGALEK-Lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah yang diusulkan pihak DPRD Kabupaten Trenggalek, Jdiilhami dari tiga landasan filosofis, sosialis, dan yuridis.

Hal ini disampaikan Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu,(31/7) di Trenggalek.“Keanekaragaman budaya seperti halnya di Trenggalek sangatlah rentan pengaruh globalisasi dan modernitas,”ungkapnya.

Adanya adat, seni, dan peninggalan sejarah lainnya merupakan kekayaan yang harus dipertahankan kepemilikannya dan investasi yang tidak akan lenyap sepanjang dipertahankan dan dijaga kelestariannya.

“Warisan nenek moyang itu adalah kekayaan yang tidak habis jika dijaga,” imbuhnya.

Filosofis, yang mendasari lahirnya Ranperda itu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang telah mengamanatkan kepada negara untuk mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Termasuk memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya. Sementara untuk landasan sosiologis menilik dari perkembangan zaman dimana ada kebutuhan masyarakat. “Kini budaya dan segala yang tradisional menjadi komoditi pasar wisata serta mampu menghasilkan pendapatan masyarakat,” tuturnya. Diterangkan Sukarodin, kesenian khas daerah, seperti tumbuh kembangnya Sanggar tari, Karawitan dan Musisi daerah dan lainnya perlu dirawat dan dilestarikan menjadi sumber pendapatan. “Potensi itu kalau telah diperdakan ya harus diberdayakan,”terangnya. Kemudian untuk landasan Yuridis, akan mengkaji seluruh aspek hukum dan peraturan , baik dari yang sudah ada maupun yang belum terakomodir. “Kita akan evaluasi dari sisi hukumnya,” pungkasnya. l ham

Duta/HamzaH

PANEN: anggota Satgas tmmD saat membantu warga Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, trenggalek memetik cengkeh.

Unusa Libatkan SMK Berbasis Ponpes

Dies Natalis

Rektor : Unitomo Punya Semuanya

SURABAYA – Universitas Dr Soetomo

Surabaya (Unitomo) menggelar perayaan puncak Dies Natalis ke-38, Rabu (31/7).

Bertempat di ruang Ki Mohammad Saleh

lantai 5 Gedung F, acara itu dihadiri jajaran rektorat, pengurus yayasan dan juga sivitas akademika.

Rektor Unitomo, Dr Bachrul Amiq dalam sambutannya mengatakan di usia 38 tahun ini, seluruh sivitas akademika harus mengingat seluruh jasa para pendiri dan pendahulu. Karena dikatakannya, para pendahulu dan pendiri sudah meletakkan landasan Unitomo ini dengan benar.

“Usia 38 bukan usia yang mudah untuk mencapainya. Butuh berjuangan yang tidak mudah. Dan mempertahankan hingga tahun-tahun mendatang juga tidak mudah,” ungkapnya.

Unitomo beberapa tahun terakhir ini memang sudah bisa mencapai titik tertentu yang sudah ditargetkan. Unitomo bisa mencapai rangking 12 dari 375 perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya itu, Unitomo sudah berada di urutan 93 dari 3 ribu lebih perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia.

“Itu capaian luar biasa. Kita ini sudah punya semua yang dibutuhkan. Tinggal bagaimana kita ini berkembang terus ke depannya,” tegasnya.

Diakui Amiq, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unitomo sudah mulai menyerap dana dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) cukup besar. Jika dua tahun lalu hanya terserap Rp 600 juta, kini sudah mencapai Rp 3 miliar. “Itu tandanya kita sudah mulai berkembang. Penelitian dan pengabdian masyarakat juga sudah berkembang pesat. Kita harus tingkatkan,” tukasnya.

Selain itu, Unitomo juga sudah mulai memiliki berbagai macam perangkat. Jurnal yang tahun lalu berjumlah 25, tahun ini ada enam yang terakreditasi Sinta. “Bahkan nilainya sudah setara B,” tandasnya.l end

Untuk Realisasikan One Pesantren One Product

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) untuk melibatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis Pondok Pesantren dalam merealisasikan Program One Pesantren One Product (OPOP). OPOP ini digagas Pemrov Jatim dengan menggandeng Unusa untuk merealisasikannya. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah saat pertemuan dengan pimpinan Unusa dan Tim penyusun Grand Desain OPOP Jatim. “Saya berharap dalam realisasi program OPOP ada SMK berbasis Pondok Pasantren yang dilibatkan. Pelibatan pendidikan jalur vokasional

ini sejalan dengan arah RPJMN dalam rangka membekali lulusannya siap memasuki pasar kerja,” katanya. Hadir dalam audensi itu antara lain, jajaran Rektorat Unusa, Kepala Dinas

Koperasi Usaha Kecil Menengah, Plt. Kadis Pendidikan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan tim penyusun grand desain OPOP Jatim. Gubernur menjelaskan bahwa

program OPOP memang bukan merupakan janji kampanye, tapi tetap perlu menjadi perhatian karena harapannya potensi pondok yang begitu besar di Jatim dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan di Jatim.

“Program OPOP ini merupakan upaya untuk pemberdayaan Ponpes dan lingkungannya dalam menuju kemandirian diberbagai bidang,” katanya.

Dalam kaitan itu pulalah Gubernur meminta untuk melibatkan siswa SMK berbasis Ponpes, agar melalui OPOP peserta didik di SMK berbasis Ponpes dapat dibekali pula dengan kemampuan berwirausaha. Melalui OPOP, Gubernur berkeinginan SMK berbasis Ponpes bisa menjadi semacam Badan Layanan Umum Daerah, sehingga mereka memiliki badan usaha dan mandiri.

OPOP adalah suatu program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis Pondok Pesantren melalui pemberdayaan Santri, Pesantren, dan Masyarakat sekitar Pesantren. Di

Diperiksa Ketahuan Minus Tiga

SURABAYA - Banyak orang tua yang kurang peduli pada kesehatan mata anaknya. Dianggapnya anaknya tidak mengalami masalah apapun dengan penglihatannya. Padahal, dengan banyaknya anak menggunakan gadget setiap harinya, kemungkinan besar, mata mengalami masalah sangatlah besar.

Maba

Kunjungi SDN Sekitar Kampus

SURABAYA – Universitas Kristen (UK)

Petra memiliki cara tersendiri mengisi program bagi mahasiswa barunya (maba). Salah satunya dengan mengajak mereka mengunjungi salah satu sekolah dasar negeri (SDN) yang ada di sekitar kampus yakni SDN Siwalankerto II, Rabu (31/7).

Ini dilakukan karena memang sudah bukan zamannya lagi dilakukan perpeloncoan bagi maba. Apalagi perpeloncoan itu terkesan negatif. Dengan program bernama Welcome Grateful Generation (WGG) 2019, kegiatan masa orientasi bagi maba ini terkesan lebih bermakna.

Dengan tema Abiding in Love, Living With Love, ternyata program ini mendapatkan apresiasi dari banyak maba. Salah satu maba dari jurusan desain komunikasi visual (DKV), Giovanny Patricia Halim mengatakan kegiatan ini membuatnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kampus.

“Ini bagus langsung turun ke lapangan. Sebelumnya kami diberi pengenalan materi, seminar wawasan kebangsaan hingga kegiatan kepedulian menjadi bagian dalam WGG 2019. Salah satu yang menarik yaitu berinteraksi dengan adik-adik di sekolah dasar yang selama ini belum pernah saya lakukan,” tandasnya.

Dalam kegiatan ini, maba diajak untuk memberikan prakarya kepada siswa SD dari bahan botol plastik bekas. Ada banyak macam kerajinan yang dibuatnya, mulai pot untuk tanaman hidropinik, tempat pensil karakter dan kalender kubus. Kegiatan ini berlansung bergilir di tujuh sekolah dasar di Surabaya. l wik

Salah satunya dialami Aqila Nuranayyara. Siswi kelas 6 SD Muhammadiyah 4 Surabaya itu bersama 1.500 siswasiswi sekolah di kawasan Pucang itu diperiksa kondisi kesehatan mata dari sebuah perusahaan swasta yang bekerjasama dengan FK Unair, Rabu (31/7).

Aqila diperiksa melalui beberapa tahap. Saat dilakukan tes membaca dari jarah jauh, Aqila nampak kesulitan. Bermacam lensa dicoba mulai dari yang minus terendah. Tapi Aqila tetap kesulitan membaca huruf-huruf yang tertera.

Sampai akhirnya ketika dikasih lensa minus tiga, Aqila berhasil membaca huruf-huruf yang ada. “Minus tiga,” kata Aqila usai keluar dari ruangan pemeriksaan.

Diakui Aqila, mama dan papanya belum mengetahui kalau dia mengalami minus tiga. Tapi Aqila mengaku sudah memberitahu mamanya kalau dia sudah mulai mengalami kesulitan membaca apalagi yang jarak jauh. “Sama mama mau dibawa ke dokter mata Jumat besok. Tapi sudah diperiksa di sini, nanti tinggal beli kacamatanya,” tandasnya. Apa yang dialami Aqila ini, banyak dialami anak Indonesia. Sugiono dari Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia cabang Surabaya mengatakan, rata-rata 20 persen dari jumlah siswa di sebuah sekolah,mengalami masalah dengan penglihatannya.

“Kalau dulu 10 persen dan biasanya karena faktor keturunan atau karena bentuk matanya. Tapi sekarang penyebabnya sudah berbeda,” tukasnya. Diakui Sugiono, rata-rata dari 11 sekolah dasar di Surabaya yang dilakukan pemeriksaan, penyebabnya karena banyaknya bermain gadget dan menonton televisi. “Jadi zamannya sudah berbeda. Sekarang banyak karena

paparan sinar dari gadget, komputer dan televisi,” tukasnya. Tidak hanya jumlah penderita yang banyak, tapi tingkat kerusakan matanya juga meningkat. “Pasti di atas satu minusnya. Ada yang sampai dua dan tiga. Ini memprihatinkan. Usahakan main gadget, dua jam berhenti, dua jam berhenti supaya tidak lelah,” tandasnya. Selain pemeriksaan, juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada para siswa. Mahasiswa kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) dilibatkan dalam sosialisasi ini. Salah satunya dr Nasrullah.

Dokter Irul panggilan akrabnya mengajak siswa kelas 6 untuk mengetahui kerusakan-kerusakan mata yang terjadi karena kurangnya dijaga dengan baik. Termasuk diantaranya karena banyak bermain gadget. Di acara itu pula, dr irul memberikan kuis kepada para siswa seputar kerusakan mata dan juga bagaimana menjaga agar mata tetap sehat. l end

Jatim, jumlah SMK berbasis Ponpes saat ini berjuumlah sekitar 600 sekolah, separuh lebih sudah dilatih dalam pembelajaran menjadi wirausaha. Sementara dalam OPOP ada tiga pilar yang akan disentuh masingmasing program santripreneur yang merupakan program pemberdayaan santri yang bertujuan menumbuhkan pemahaman dan ketrampilan santri dalam menghasilkan produk unik sesuai syariah yang berorientasi pada kemanfaatan dan keuntungan. Kedua, pesantrenpreneur. Program pemberdayaan ekonomi pesantren melalui koperasi pondok pesantren yang bertujuan menghasilkan produk halal unggulan yang mampu diterima pasar lokal, nasional dan internasional. Dan ketiga, sociopreneur, program pemberdayaan alumni pesantren yang disinergikan dengan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan beragam inovasi sosial, berbasis digital teknologi dan kreativitas secara inklusif. l ril/end

FEB Unisma Datangkan Pakar dari Taiwan

MALANG - Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian visi misi kampus agar menjadi perguruan tinggi yang berbasis riset, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang (FEB Unisma) menggenjot publikasi Internasional. Karena itu, FEB menggelar Academic Writing and Journal Clinic selama tiga hari bagi dosen- dosennya. Dekan FEB Unisma, Nur Diana mengatakan produktivitas publikasi ilmiah dosen-dosen, terutama di jurnal-jurnal nasional dan internasional bereputasi, harus ditingkatkan. Salah satu upayanya dengan mengundang pakar untuk memberikan workshop academic writing dan klinik jurnal dan manuskrip, hasil karya penelitian para dosendosen agar layak publikasi di jurnal internasional bereputasi.

“Academic Writing dan Journal Clinic ini digelar selama tiga hari dengan mendatangkan pakar dari National Central University Taiwan Prof Julian Ming Sun Cheng yang merupakan The Editorial Board of Business and Industrial Marketing, di Amerika,” ungkapnya. Ia pun berharap, dengan hasil review langsung dari pakar dunia ini ada follow up dari dos-

en- dosen untuk memperbaiki manuskripnya sehingga layak publis. Sementara itu Prof Julian dalam acara academic writing banyak mengulas tentang perkembangan jurnal bereputasi di dunia seperti jurnal bereputasi yngg diwadahi World Science seperti SSCI, SCIE,AHCI, ESCI serta Scoupus. Ia juga menyampaikan Scoupus gradenya lebih rendah dari pada SSCI.

Namun Scopus lebih popular bagi kalangan akademis dari pada SSCI karena lembaga World Ranking University menjadikan Scopus sebagai acuan penilaian produktivitas akademisi. Prof Julian juga banyak memberikan trik- trik untuk melihat kualitas jurnal dalamlima5 menit yaitu dengan cara mencermati Literature Review, Research Methodology, Data Analysis, Implication of the Research, Finding And Conclusion. “Buatlah research berdasarkan isu yang lagi booming atau happening, sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan, dan ada keterbaruan serta memancing rasa ingin tahu pembaca untuk menelaah dan mensitasi research yang dibuat,” tandasnya. l dah

Penggunaan EMPENG agar Tidak Menimbulkan Dampak Negatif pada Anak

ANAk Anda sudah kecanduanPacifier atau empeng? Kalau iya, berikut tips dan trik penggunaannya agar ke depan tidak menimbulkan dampak negatif pada anak.

1. Penggunaan Pacifier (empeng) pada fase oral (0-12 bln) Empeng atau dot menjadi alat bantu yang ampuh untuk mengalihkan tangisan anak saat sedang rewel. Bahkan bagi beberapa anak empeng menjadi “menu wajib” yang harus ada di mulutnya. Anak

bekas di sDN siwalankerto ii surabaya, Rabu (31/7).

menjadi ketergantungan dan menjadi rewel bila tidak mengempeng. Menurut Sigmun Freud, usia 0-12 bulan berada pada fase oral, dimana bayi mencari kepuasan dengan menghisap benda yang ada di dekatnya. Tak heran jika bayi sering terlihat asyik menghisap jari, ujung sarung bantal, selimut, mainan dan benda apappun yang berada dalam jangkauannya. Oleh karena itu dibuatlah empeng untuk memuaskan kebutuhan bayi pada fase oral tersebut. Namun masalahnya jika kebiasaan mengempeng ini tidak dihentikan secara bertahap, dapat membuat anak untuk sulit dihentikan kebiasaan mengempengnya dan sangat mungkin terbawa sampai anak memasuki usia sekolah.

2. Efek negatif

a. Mempengaruhi perkembangan rahang dan gigi anak Kebutuhan sucking atau menggunakan pacifier disebutkan akan menghilang sendirinya ketika anak berusia 24-28 bulan. Sebuah penelitian membuktikan bahwa pemakaian pacifier pada usia 30-60 bulan

(3-5 tahun) dapat menyebabkan perubahan rahang atau susunan gigi, yaitu terjadinya gigitan terbuka atau open bite. Jadi bila mulai menginjak 30 bulan bayi belum juga bisa berhenti menggunakan pacifier, maka ibu harus segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikannya.

b. Meningkatkan resiko infeksi Infeksi telinga, infeksi jamur dalam mulut dan saluran pencernaan. Hal ini dapat terjadi jika pacifier kurang bersih. Kadang ada juga ibu yang membersihka pacifier bayi dengan memasukkannya ke dalam mulutnya, hal ini akan mengakibatkan transmisi bakteri dari mulut ibu ke anak.

c. Sulit untuk membedakan puting Menyebabkan “bingung puting” dan mengurangi durasi lamanya bayi mau mengkonsumsi ASI. Penelitian oleh Howard dkk membuktikan bahwa bayi yang menggunakan pacifier secara konsisten sejak usia di bawah 6 minggu memiliki waktu konsumsi ASI yang lebih pendek daripada

yang tidak menggunakan pacifier sama sekali. Hal ini disebabkan karena penggunaan pacifier yang konsisten akan mengurangi frekuensi bayi minum ASI. Berkurangnya frekuensi minum ASI akan menurunkan produksi ASI

3. Tips dan trik melepas empeng Menghilangkan kebiasaan jelek si kecil. Semua bisa dilakukan asal dengan sabar dan telaten, seperti : a. Tidak membeli empeng baru jika yang lama telah rusak.

b. Jangan biarkan empeng terus menempel dimulut si kecil selama dia beraktivitas.

c. Atur lama penggunaan empeng menjadi semakin sedikit intensitas penggunaannya, misalkan berikan empeng saat si kecil tidur saja dan jika anak sedang bermain dengan temantemannya jangan berikan empeng.

d. Ajak si kecil bermain atau melakukan aktivitas lain yang menyenangkan agar perhatiannya teralih dari empeng.

e. Buat jadwal aktivitas yang teratur. Misalnya, setiap akhir pekan ada acara jalanjalan ke kebun binatang atau taman sambil melihat berbagai aktivitas di taman sehingga ia tidak mengempeng dalam satu hari tersebut f. Jika si kecil masih sangat sulit melepaskan empeng kesayangannya, Ibu bisa mengganti empeng dengan mainan gigitan atau teether. Namun pastikan teether tersebut bersih dan aman bagi bayi. Bersihkan teether secara teratur, usahakan sebelum dipakai disterilkan terlebih dahulu atau siram dengan air panas kemudian lap hingga bersih. Ingat, teether yang kotor dapat menjadi tempat perkembangbiakkan bibit penyakit seperti diare. Jangan lupa perhatikan bahan dan bentuk teether, sesuaikan dengan usia agar jangan sampai tertelan karena mungkin ukurannya yang kecil sehingga mudah tertelan. g. Ajaklah si kecil berbicara, tanyakan mengapa ia masih membutuhkan empeng.

Lalu, jika si kecil merasa gelisah, khawatir akan sesuatu lalu ia mengempeng, maka Ibu bisa memberikannya pelukan dan memberikan kecupan manis kepadanya. Berikan hal ini setiap kali ia merasakan hal yang sama. h. Jangan lupa untuk memberikan pujian setiap kali ia berhasil tidak memakai empeng kesayangannya. i. Hitung seberapa tahan anak berjuang untuk tidak memakai empengnya, satu hari, dua hari atau satu minggu. Jika berhasil, berikan hadiah atau reward yang berguna, seperti buku atau film. Bisa juga Ibu mengajaknya ke tempat pembuatan kue atau membuatkan kerajinan tanah liat.

j. Berikan motivasi terus bahwa ketika si kecil akan masuk sekolah, semua teman-temannya sudah tidak ada lagi yang memakai empeng. Jika ada waktu luang, ajaklah anak ke sekolah untuk sekedar melihat aktivitas anak-anak sekolah yang semuanya sudah tidak mengempeng lagi. l

DUTA/isTimEwA

Jajaran Rektorat Unitomo saat perayaan Dies Natalis 38, Rabu (31/7).

DUTA/wiwiE wULANDAR salah satu mahasiswa baru (maba) Universitas kristen Petra surabaya saat mengajari siswa sD membuat Parcel Hidroponik juga tempat pensil dari bahan botol plastik

Gubernur Jatim, khofifah berbincang dengan Rektor Unusa, Prof Achmad Jazidie dan wakil Rektor 1, Prof kacung marijan saat pertemuan di kantor Gubernur, kemarin.

Oleh Wesiana Heris Santy, S.Kep,Ns.,M.Kep Dosen Prodi Ners Keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan

DUTA/ENDANG

PEMERIKSAAN MATA : salah satu siswa sD muhammadiyah 4 Pucang dites membaca huruf saat acara pemeriksaan dan pembagian kacamata gratis di sekolah mereka, Rabu (31/7).

DUTA/DED Ek

Dekan FEB Unisma (depan tengah) bersama Prof Julian dari Taiwan dan dosen-dosen FEB Unisma.

Dorong Masyarakat

Usulkan Revisi UU Pilkada

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Ilham Saputra mengimbau

masyarakat mau megusulkan revisi terhadap

UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, masyarakat perlu mendukung usulan larangan koruptor ikut pilkada yang ingin ditegaskan dalam revisi tersebut.

“Ya mungkin bukan KPU (saja) yang mengusulkan itu. Masyarakat juga bisa membantu usulan untuk merevisi UU pilkada. Mumpung saat ini masih ada waktu, “ ujar Ilham saat dijumpai di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7), kemarin.

Ilham menjelaskan, tahapan Pilkada 2020 akan dimulai pada September mendatang.

Sementara itu, untuk tahapan pencalonan kepala daerah (cakada) dimulai sekitar Februari-Maret 2020.

“Jadi masih ada waktu. Kalau masyarakat mau memilih orang-orang terbaik, maka dukung revisi UU Pilkada agar dimasukkan larangan mantan narapidana korupsi menjadi cakada,” kata Ilham.

Ilham mengungkapkan bahwa revisi UU Pilkada akan menjadi pekerjaan rumah bagi anggota DPR baru. Sebab, dalam waktu dekat para caleg DPR RI terpilih akan dilantik.

“Ya menurut saya bukan (pekerjaan rumah)

KPU ya. Ini adalah PR untuk anggota DPR terbaru, yakni revisi UU pemilu termasuk juga UU pilkada terkait mantan narapidana korupsi,” tegasnya.

Komisioner KPU, Viryan Azis, mengatakan pihaknya siap memasukkan larangan bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di pilkada ke dalam Peraturan KPU (PKPU).

Aturan itu bisa dimasukkan ke dalam PKPU pencalonan kepala daerah.

“KPU siap mengubah PKPU pencalonan terkait mantan narapidana korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sementara (itu) menyangkut syarat calon nanti (dimasukkan) di PKPU Pencalonan,” ujar Viryan ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (30/7).

Dia melanjutkan, saat ini KPU sedang menyelesaikan proses sebelum penetapan PKPU tahapan, program dan jadwal Pilkada 2020. Untuk PKPU lainnya, termasuk pencalonan akan disempurnakan selanjutnya.

“Saat ini KPU me-review semua PKPU terkait pilkada karena sampai saat ini tidak ada perubahan UU Pilkada, jadi sifatnya evaluasi dan penyempurnaan PKPU, termasuk terkait pencalonan kepala daerah bagi mantan narapidana korupsi,” tegas Viryan.

Terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan rekapitulasi elektronik pada pemilihan umum masih minim. Hal tersebut menjadi kendala yang masih harus dipecahkan jika rekapitulasi elektronik akan diterapkan pada Pilkada Serentak 2020.

Pramono mengatakan, hasil rekapitulasi tidak akan mendapatkan legitimasi sempurna jika masih banyak publik yang tidak mempercayai sistem hitung tersebut. Dia menegaskan, legitimasi hasil akan rendah meski regulasi sistem e-rekapitulasi itu sudah disahkan.”Makanya sambil kiami kaji ini sambil kami bangun awareness masyarakat bahwa ini sistem yang bisa dipercaya,” katanya di Jakarta, Rabu (31/7).

Pramono menjelaskan, kendala lain penerapan rekapitulasi elektronik kendala berasal dari sisi regulasi. Dia mengungkapan, pasal 84 ayat 2 telah menutup pintu bagi sistem rekapitulasi elektronik ini untuk bisa diterapkan.

Pasal itu menyatakan pemungutan suara adalah pemberian tanda pada kertas suara. Namun, dia mengatakan, peluang untuk menggunakan sistem tersebut sedikit terbuka di pasal 98 ayat 3 UU Pilkada.

Beleid itu menyatakan, penghitungan suara yang dilakukan secara elektronik dilakukan secara manual dan/atau elektronik. Pasal 111 ayat 1 UU Pilkada mengatakan perhitungan suara pemilihan secara manual dan atau melakukan sistem perhitungan suara secara elektronik diatur dengan peraturan KPU. l jk1.ara.rol

nASionAl KPK Geledah Ruang Sekda Jabar

Kasus Meikarta, Bawa Dua Koper dan Satu Dus Berkas

Bandung- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Iwa

Karniwa (IWK) dalam penyidikan kasus suap

izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Iya, ada penggeledahan dalam kasus suap terkait RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) Meikarta pagi ini di ruang Sekda

Jabar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (31/7) keamrin.

Dalam pengembangan kasus Meikarta itu, KPK pada Senin (29/7) kembali menetapkan dua tersangka, yaitu Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang

Bartholomeus Toto (BTO).

Iwa diduga menerima aliran suap dari

proyek Meikarta sebesar Rp900 juta terkait dengan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jawa Barat.

Untuk diketahui, perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab

Bekasi dan pihak swasta.

Atas perbuatannya, Iwa Karniwa diduga melanggar pasal pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara saat penggeledahan, delapan anggota penyidik KPK membawa dua koper dan satu dus usai menggeledah ruang kerja

Sekertaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta.

Petugas keamanan Gedung Sate, Yanto Rukmana menuturkan para penyidik itu datang sekitar jam 09.00 WIB. Mereka, kata dia, dipersilakan masuk ke Gedung Sate setelah menunjukan identitas sebagai penyidik KPK.

“Mereka sekitar delapan orang, enam orang laki-laki dan dua orang perempuan. Mereka pakai batik, langsung saya perintahkan koordinasi ke Sekpri, mereka bawa koper juga,” kata Yanto, Rabu (31/7) kemarin Seluruh anggota penyidik tersebut memakai masker serta didampingi oleh petugas kepolisian saat menggeledah ruang Iwa yang berada di lantai dua Gedung Sate. Mereka menggeledah ruang itu sekitar lima jam setelah keluar tepat pada pukul 14.36 WIB. Usai menggeledah, mereka langsung dikawal petugas kepolisian keluar dari area Gedung Sate dengan dua mobil. Dua koper dan satu dus tersebut langsung dimasukkan ke bagasi mobil tersebut.

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

“Ini hanya berisi berkas-berkas saja,” kata penyidik KPK. Sementara itu KPK akan menelusuri peran pihak lain termasuk dari unsur legislator dalam pengembangan kasus suap izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK terus mendalami fakta-fakta yang diperoleh dari pengembangan proses penyidikan.

“Sampai saat ini, KPK memproses 11 orang, sembilan saat OTT dan dua orang dalam proses pengembangan. Apakah masih ada pihak lain yang diduga menerima aliran dana, dari faktafakta yang ada kami duga masih ada pihak lain yang menerima aliran dana ataupun masih ada pihak lain yang diduga berperan dalam konstruksi perkara ini,” tambah Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (31/7), kemarin. Namun, lanjut Febri, sebagai sebuah proses hukum tentu semua harus dilakukan secara bertahap dan lembaganya juga harus melakukannya secara hati-hati. “Artinya apa, kami akan telusuri terus menerus pihak-

Cegah Defisit, Dorong Pola Hidup Sehat

Jakarta - Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memandang kenaikan iuran peserta menjadi opsi terbaik guna mencegah berlarutnya defisit. Kenaikan iuran diharapkan membuat masyarakat peduli dalam upaya menjaga kesehatan dirinya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf memandang iuran jadi pangkal menangani defisit. Sebab menurutnya BPJS Kesehatan tak bisa menggantungkan diri pada suntikan dana jika mengalami defisit. Ia merasa BPJS Kesehatan sebaiknya mampu menopang keuangan sendiri.

“Kalau enggak diselesaikan apa negara terus kasih suntikan dana tanpa program ini establish sendiri dengan dasar kontribusi iuran. (Kenaikan) Iuran pilihan terbaik karena ikut sertakan masyarakat,” katanya pada wartawan, Rabu (31/7), kemarin.

Ia berharap kenaikan iuran akan ikut mendorong pola hidup sehat masyarakat. Selama ini, ia menyayangkan penyakit yang timbul karena pola hidup tidak sehat. “Mereka punya tanggungjawab juga terhadap kesehatan sendiri. Misalnya soal merokok ya dijaga,” ujarnya.

Ia mengingatkan jika masyarakat menerapkan pola hidup sehat maka penyakit akan menjauh. Implikasinya semakin sedikit peserta BPJS Kesehatan yang sakit hingga defisit bisa dihindari.

Ia pun optimis kenaikan iuran bakal mencegah defisit keuangan yang terjadi menahun. Dengan demikian pemerintah tak perlu menyuntik dana. “Kami berharap kalau iuran naik maka mampu menghindari masalah yang tiap tahun terjadi (defisit),” ucapnya.

Diketahui, pemerintah pusat telah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS. Penaikan itu merupakan solusi untuk mengatasi defisit yang tahun ini diperkirakan menembus

Rp 28 triliun. Saat ini ada tiga jenis iuran BPJS Kesehatan yang didasarkan pada kelompok. Iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebesar Rp 25.500 per bulan untuk penerima bantuan iuran atau masyarakat tidak mampu yang dibayarkan oleh pemerintah.

Iuran kelas II sebesar Rp 51 ribu per bulan dan iuran Kelas I Rp 80 ribu per bulan. Kedua kelas ini dibayarkan oleh peserta mandiri. Berdasarkan hitungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran ideal untuk masyarakat di rumah sakit kelas tiga harusnya Rp 50 ribu per bulan. Rumah sakit kelas II sebesar Rp 63 ribu per bulan dan kelas I senilai Rp 80 ribu per bulan.

Pada pelaksanaannya hanya iuran kelas I yang iurannya sesuai Rp 80 ribu per bulan. Untuk peserta kelas III hanya membayar Rp 25.500 per bulan, artinya harus disubsidi Rp 24.500 per bulan. Peserta kelas II bayar Rp 51 ribu per bulan dan dapat subsidi Rp 12.000 per bulan.

Terpisah Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar men-

dukung langkah pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Meskipun belum ditentukan besaran kenaikan iuran, menurutnya, kenaikan harus segera disahkan.

“2018 kan harusnya naik tapi tidak naik. Nah 2019 sekarang ada upaya untuk naik, ya tentu sangat mendukung,” ujar Timboel, Rabu (31/7), kemarin.

Dia menjelaskan pendapatan utama dari BPJS kesehatan berasal dari iuran. Karena itu, dengan naiknya besaran iuran defisit yang dialami BPJS kesehatan.

Jika kelas I sudah ideal di angka Rp 80 ribu, Timboel mengatakan, kelas II dan III masih harus kembali dikaji. Diketahui, besaran iuran kelas II dan III saat ini di angka Rp 51 ribu dan Rp 25,5 ribu.

Meskipun kelas II yang idelanya di angka Rp 63 ribu dan kelas I Rp 51 ribu, Timboel memberikan rincian. “Nah kalo saya usul ini (Kelas III) naik ke angka Rp 27 ribu, jadi naiknya Rp 1.500 dari Rp 25,5 ribu. Nah kelas dua dari Rp 51 ribu ke Rp 55 ribu. Untuk kelas satu memang tidak lagi naik karena sesuai dengan harga aktuaria itu,” ujarnya. l rol. ara.jk5

pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara ini. Apakah dalam kapasitas sebagai pihak yang bersama-sama memberikan suap ataupun pihak yang diduga menerima aliran dana dengan proses perizinan ini,” tuturnya.

Febri menyatakan, bahwa lembaganya sudah mengidentifikasi kasus suap tersebut tidak hanya untuk satu atau dua proses saja dalam perkara perizinan proyek Meikarta tersebut. “Tetapi ada enam proses yang kami indentifikasi. Mulai dari izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), rencana detil tata ruang (RDTR) sampai pada izin soal kebakaran sampai dengan izin mendirikan bangunan,” tuturnya.

Sebelumnya dalam proses persidangan, saksi yang juga terdakwa Kabid Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nuraeli mengatakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berinisial WW, ikut berperan dan disebut menerima suap dalam perkara suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta, di Kabupaten Bekasi.

“Awalnya Pak Henry Lincoln, (Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) menyampaikan ke saya kalau proses berhenti di provinsi, Pak Henry menyampaikan ke saya ada link di provinsi Pak Sekda Iwa melalui DPRD (Bekasi) Bapak Soleman, dan Pak Waras DPRD Provinsi Jabar,” kata Neneng ketika memberikan kesaksian di sidang lanjutan suap Meikarta, di Gedung Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (22/1).

Saat dikonfirmasi apakah akan memanggil anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP Soleman dan anggota DPRD Provinsi Jabar Fraksi PDIP Waras Wasisto, KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil keduanya. “Saksi-saksi dari anggota DPRD Bekasi sudah ada yang kami periksa dalam proses penyidikan ini. Nanti, saksi-saksi yang lain tentu akan kami periksa juga sesuai dengan kebutuhan dan juga jadwal yang sudah disusun oleh para penyidik,” ucap Febri. l jk1.jk2.ara.rol

Tersangka Dana Kemah Kemenpora Dua Kali Mangkir

Jakarta - Tersangka kasus

dugaan korupsi dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia, Ahmad Fanani telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Tipikor Ditreskrimsus)

Polda Metro Jaya. Polisi menyebut, bisa melakukan penjemputan paksa terhadap Fanani. “Secara formil sudah bisa (melakukan penjemputan paksa) karena sudah dua kali tidak hadiri pemanggilan,” kata Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Metro Jaya, AKBP Bhakti Suhendrawan saat dikonfirmasi, Rabu (31/7), kemarin. Namun, sambung dia, hal itu masih dikoordinasikan dengan Direktur Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Iwan Kurniawan. “Kita masih dikoordinasikan dulu ke direktur (Iwan Kurniawan),” jelas Bhakti. Untuk diketahui, Ahmad Fanani sudah dua kali dipanggil pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia, yakni tanggal 22 dan 29 Juli. Namun, ia tidak hadir dalam dua pemanggilan tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menduga ada penggelem-

bungan dana pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang digelar di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017 lalu. Polisi menduga adanya korupsi pada kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu. Polisi telah menemukan bukti kerugian negara pada kegiatan kemah Pemuda Islam Indonesia tersebut. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1 miliar. Bukti kerugian negara tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi terkait kegiatan kemah Pemuda Islam Indonesia ini. Seperti diketahui Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Ahmad Fanani terkait dugaan korupsi dana Apel dan Kemah Pemuda Islam Indonesia, Senin (22/7). Ini merupakan pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka. “Ahmad Fanani dipanggil sebagai tersangka hari ini. Agendanya jam 10.00, tapi belum mendapatkan informasi dari penyidik apakah yang bersangkutan hadir atau tidak,” kata Dir Reskrimsus Kombes Iwan Kurniawan saat dikonfirmasi, Senin (22/7). l rol.jk4.jk5

BAKAL NAIK: Masyarakat sedang antre mendapat pelayanan BPJs Kesehatan. Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJs

GELEDAH Penyidik KPK membawa berkas usai melakukan penggeledahan ruang kerja sekda Jabar di Gedung s ate, Bandung, kemarin.

MANGKIR LAGI: Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Fanani kembali mangkir kedua kalinya.

lham s aputra

GReSiK

Pendidikan

Desak Bosda Sekolah

Swasta Segera Cair

GRESIK- Kendati sudah dijanjikan bantuan operasioanl sekolah daerah (bosda) untuk sekolah swasta akan dicairkan, tetapi Komisi IV DPRD Gresik belum mendapat laporan kalau hibah dari APBD Gresik tersebut sudah dicairkan.

“Memang dijanjikan akan cair. Tapi, kami belum

menerima laporan kalau sudah cair,’tegas Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda, kemarin.

Hal senada dikatakan oleh Ketua F-PPP

DPRD Gresik, Lilik Hidayati. Menurutnya, bukan hanya bosda untuk sekolah swasata yang minta segera dicairkan, termasuk pihaknya mengusulkan penambahan anggaran insentif bagi guru non pegawai negeri sipil (PNS).

“Karena bosda sekolah swasta maupun insentif untuk guru non PNS menjadi kebutuhan masyarakat,”tegas dia.

Sedangkan Ketua F-PKB DPRD Gresik Wafiroh Ma’shum mengatakan, dalam dokumen perubahan APBD (P-APBD) 2019, pada belanja tidak langsung tetap dianggarkan untuk pos belanja hibah pendidikan sebesar Rp 93,5 milyar.

“Artinya anggaran itu tetap akan direalisasikan di tahun ini dan tidak ada perubahan. Kami minta keseriusan pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran tersebut, yang sudah terlambat pencairannya dibandingkan tahuntahun sebelumnya,”ucap dia.

F-PKB, lanjut dia, ikut bertanggungjawab agar

Bosda untuk sekolah swasta dicairkan dengan mekanisme yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai keputusan hasil rapat kerja

Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik pada saat finalisasi pembahasan KUPA PPAS P-APBD 2019 lalu.

“Kami yakin tidak ada aturan yang dilanggar. Karena itu tidak boleh ditunda lagi, segera dicairkan. Kami sudah mempelajari dan menelaah secara mendalam, bahwa tidak ada persoalan apapun terkait pencairan anggaran Bosda tersebut,’imbuh dia. Anggaran bosda sekolah swasta ini, sambung dia sudah ada di APBD

Gresik sejak tahun 2016, dengan mekanisme dan tata cara pencairan yang sama.

“Penerima bantuannya jelas, ada lembaganya dan pengurusnya. Tugas pemerintah setelah memastikan keberadaan penerimanya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka segera di eksuksi pencairannya,’cetus dia.

Terkait deengan belanja Bosda, kata Wafiroh, agar menjadi pedoman yaitu ketentuan didalam permendagri No 31 tahun 2016 yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD, lpii

Lakalantas

Pemotor Tewas

Dilindas Truk Tangki

GRESIK- Naas menimpa Fatchun Naim (55)

warga Jl KH Imam Shodiqin Desa Banjarsari

Kecamatan Manyar yang tewas mengenaskan setelah terlindas truk tangki di dekat SPBU di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Rabu (31/07) kemarin.

Informaisnya, kecelakaan berawal ketika

Fatchun Naim mengendarai sepeda motor

Yamaha Vixion Nopol W- 3342- LX melaju dari arah Barat ke Timur. Ketika sampai di lokasi kejisan, menabrak dari belakang motor Supra X Nopol W- 4261- KS yang dikendarai Syaiful Shokip (28), warga Desa Kedangkulut Kecamatan Cerme.

Alhasil, setir motor Fatchun Naim oleng dan terjatuh ke kiri. Dari arah bersamaan melaju truk tangki air. Karena jaraknya sangat dekat, tabrakan tak terhindarkan. Dan motor serta tubuh Fatchun Naim masuk ke kolong truk.

Sementara Syaiful Shokip kepada wartaean

mengatakan bahwa kecelakaan tersebut kejadi ketika dia yang berbocengan dengan istrinya akan belok ke kanan.

“Sudah saya nyalakan lampu sein hendak belok ke kanan. Tiba-tiba diabrak dari belakang.

Kemudian jatuh ke kiri dan ternyata ada truk di belakang saya,”ujar dia.lpii

Sulap TPS Jadi Resepsi Pernikahan

Pilkades Serentak

G RESIK - Berbagai kejadian dan hal menarik terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak yang berlangsung Rabu (31/7) kemarin.

Mulai dari warga yang antusias mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih sehingga harus berdesakdesakan dan jatuh pingsan maupun

TPS di desain menjadi pelaminan. Antusiasme ditunjukkan warga

Desa Hulaan Kecamatan Menganti untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka rela berdesak-desakan untuk bisa mencoblos di TPS. Akibatnya, ada warga yang pingsan karena tak kuat berdesak-desakan di depan balai desa dan diterpa terik matahari.

“Akhirnya, penutupan pemungutan suara diundur oleh panitia sampai pukul 14.00 wib. Sedangkan penghitungan suara dimulai pukul 16.00 wib,”ujar salah satu anggota badan permusyawaratan desa (BPD) Hulaan Supriandono. Kondisi berbeda pada pemungutan suara di Desa Pongangan Kecamatan Manyar. Warga yang

memiliki hak suara sesuai jumlah daftar Pemilih tetap (DPT) sebanyak 6. 595 orang itu, mendatangi TPS seolah menghadiri resepsi pernikahan. Sebab, hanya ada 2 calon kepala desa (cakades) yang berkompetisi. Menariknya, kedua cakades adalah sepasang suami isteri. Yakni Aang Chunaifi dengan nomer kontestan 1 dan isterinya bernama Ikhtisholiyah yang menempati nomer 2. Panitia menyiapkan tempat untuk kedua cakades untuk duduk TPS yang disulap seperti pelaminan dalam acara pernikahan. Bahkan, panitia juga menyetel rekaman gamelan kebo giro dari seperangkat sound system sambil

Tumpukan Pallet di Gudang Petro Terbakar

GRESIK - Asap hitam membumbung tinggi di area pabrik PT Petrokimia Gresik membuat warga maupun pengguna jalan panik, Rabu (31/07) kemarin. Namun, manajemen PG memastikan bahwa area yang terbakar yakni gudang I DW III hanya sebuah tumpukan pallet. Dan, situasinya sudah teratasi. Kebakaran tersebut juga tidak ada korban jiwa. Selain itu,

tidak mengganggu produksi dan distribusi pupuk.

Sekretaris Perusahaan PG Yusuf Wibisono kepada wartawan mengatakan kebakaran karena tumpukan pallet yang terbuat dari kayu dan plastik. Makanya, menimbulkan asap tebal yang hitam pekat. Dia juga memastikan bahwa api tidak merembet hanya mengakibatkan dinding gudang yang ikut terba-

Kehilangan STNK dan BPKB Hub: Salim 081 2352 7759

kar.

“Dinding dan atap gudang yang terbuat dari asbes karena dekat juga terbakar. Tidak banyak,” ujar dia.

Dikatakan, masyarakat tak perlu panik karena situasi sudah terkendali dan tak ada dampak pada lingkungan. Pihak PG masih mengidentifikasi, penyebab pallet terbakar.lPii

memberikan pengumuman panggilan untuk mencoblos. Wakil Bupati (Wabup) Moh Qosim yang meninjau pelaksanaan Pilkades Pongangan diikuti sejumlah anggota Forkopimda Gresik dan kepala OPD Pemkab Gresik langsung menyalami mempelai cakades dan foto bersama.

“Sepintas melihat pelaksanaan pilkades ini kami senang, karena masyarakat antusias ikut memilih. Mereka antri dengan tertib, menandakan kesadaran berpolitik masyarakat semakin baik. Sampai saat ini Kami masih belum mendapat informasi kendala apapun. Semoga pelaksanaan

Pilkades terbesar se Kabupaten Gresik saat ini bisa aman dan terkendali. Yang penting semuanya masih aman dan lancar,” tandas Qosim Dia melanjutkan perjalanan dengan meninjau beberapa pelaksanaan pilkades di Desa Manyar Sidomukti yang diikuti 2 cakades yakni h Achmad Fauzi (petahana) dan Achmad Chasin. Setelah itu, Pilkades di Desa Sembayat Manyar yang diikuti 4 cakades yakni Anwar, Amin, Fajar Qudsi, Agus Siswanto. Selanjutnya, Pilkades Desa Masangan Kecamatan Bungah dengan cakades Suyanto, Musliq dan M. Nurhadi.lpii

Dewan Soroti Banyaknya Izin Perusahaan Tak Sesuai

GRESIK- Potensi besar yang ada di Gresik, menjadi bidikan para investor melakukan ekspansi bisnis properti dan properti multifungsi. Hal tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah daerah yang menjadikan Gresik sebagai kota berlabuhnya investasi. Diharapkan berimbas pada kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi perizinan. Kenyataannya, masih banyak perijinan yang perlu ditertibkan.

“Seperti contoh yang ada di Kawasan Industri Gresik (KIG). Banyak perusahaan yang sudah melakukan produksi. Padahal perizinannya masih pergudangan. Sejauh mana upaya Pemkab Gresik untuk melakukan penertiban perijinannya sehingga berdampak pada peningkatan PAD,”ungkap Anggota

F-PDIP DPRD Gresik Mega Bagus Syahputro, kemarin. Menurutnya, ermasalahan utama pendapatan daerah selalu berulang –ulang yaitu tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Tercermin dalam pendapatan daerah dalam rancangan perubahan (P-APBD) Gresik tahun 2019 yang di dominasi oleh dana perimbangan sebesar Rp 767 milyar atau 48,71 %.

“Makanya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar ketergantungan terhadap dana perimbangan harus dihilangkan meskipun secara bertahap,”ungkap dia.

Ditambahkannya, sikap F-PDIP DPRD Gresik dalam sidang-sidang paripurna penyampaian pemandangan umum (PU) maupun pendapat akhir (PA) fraksi telah menyampaikan beberapa potensi baik intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah. Baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah.

“Kami ingin mengetahui langkah yang akan di lakukan oleh Pemkab Gresik untuk mengoptimalkan PAD,”tandas dia.

Dalam rancangan P-APBD Gresik tahun 2019, mayoritas pendapatan turun. Misalnya, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 12,6 milyar tetapi pada P-APBD turun menjadi sebesar Rp 10 ,7 milyar.

“Dana Perimbangan yang turun secara drastis mencapai besaran Rp 24 milyar. Ini perlu ada kejelasan,”ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gresik Abdullah Munir. Begitu juga dengan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang setelah perubahan APBD malah turun sebesar Rp 1,6 milyar. Bahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami penurunan cukup signifikan dari semula ditargetkan sebesar Rp 354 milyar, namun pada rancangan P-APBD turun sebesar Rp 22, 4 milyar. Utamanya alokasi dana khusus non fisik yang peruntukannya tak jelas.lpii

BERKAH Direktur pemasaran Retail pertamina, Mas’ud Khamid bersama Bupati sambari sebelum melepas kegiatan semarak berkah energi pertamina, kemarin.

PERTANIAN

NGAWI - Pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa

Timur, siap memfasilitasi pengurusan sertifikasi untuk produk organik, terutama beras, bagi petani di daerah setempat yang ingin memperolehnya.

Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Ngawi

Marsudi mengatakan sertifikat organik bukan pemerintah yang mengeluarkannya, namun ada lembaga tersendiri yang ditunjuk pemerintah untuk menerbitkannya, yakni Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Sertifikat tersebut wajib dimiliki petani jika ingin menanam dan menghasilkan produk organik.

“Hal itu untuk melindungi konsumen. Sebab, di pasaran ditengarai beredar beras yang diklaim produk organik tapi ternyata menggunakan bahan kimia. Yang mengeluarkan bukan pemerintah,” ujar Marsudi, Rabu (31/7).

Pihaknya membenarkan jika dalam mengurus sertifikasi organik cukup sulit. Meski demikian bukan berarti tidak mungkin. Sebab sejak 2013 pihaknya telah menyertifikatkan satu kelompok petani (poktan) di Kecamatan Geneng, Ngawi. Sedangkan, tahun ini poktan di Pangkur berpotensi menyusul.

“Kalau ada kelompok tani lain yang ingin mengajukan sertifikasi organik, kami siap memfasilitasi,” kata Marsudi.

Ia menjelaskan, pemkab melalui disperta akan membiayai proses sertifikasi organik bagi kelompok tani yang memang secara persyaratan sudah memenuhi. Dengan catatan, lahan pertanian yang dikembangkan ukurannya memenuhi standar, yakni, minimal 5 hektare.

“Kami hanya membiayai awalnya, untuk perpanjangannya jadi tanggung jawab kelompok tani sendiri,” kata dia.

Adapun, produk yang mendapat sertifikat organik itu harus benar-benar zero pestisida dan bahan kimia lainnya. Itu pun tidak serta merta yang sudah menerapkan pertanian sistem organik bisa langsung mendapatkannya.

“Minimal enam kali musim tanam harus mempertahankan nol pestisida dan kimia itu. Baru itu bisa disebut organik,” katanya.

Seperti diketahui, sertifikasi organik adalah

sarana untuk memberikan jaminan bahwa produk organik memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar dan dokumen normatif lainnya melalui kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh

Lembaga Sertifikasi Organik.

Tujuan keseluruhan dari sertifikasi organik adalah untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa produk organik memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pertanian

Nomor 64 Tahun 2013 dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik. net

PETERNAKAN

13 Desa Berpotensi Terdampak Tsunami

BLITAR -Sebanyak 13 desa di empat kecamatan Kabupaten Blitar berpotensi terdampak tsunami. Karenanya, Badan Pennaggulangan Bencana daerah (BPBD) setempat mengimbau warga tidak khawatir dan lebih memahami mitigasi bencana. Empat wilayah itu yakni Kecamatan Wonotirto, Panggungrejo, Wates dan Bakung. Empat kecamatan itu diketahui di zona subduksi Lempeng Indo-Australia yang menajam ke bawah Lempeng Eurasia. Posisi ini merupakan generator gempa kuat sehingga wajar jika wilayah selatan Jawa

disebut kawasan rawan gempa dan tsunami. “Kabupaten Blitar, bentangan lautnya sepanjang 45 KM. Ini lokasinya berada di 13 desa di empat kecamatan. Namun hanya ada lima pantai yang terdapat permukiman atau hunian. Baik itu nelayan atau lokasi wisata,” kata Kepala BPBD Kabupaten Blitar Heru Irawan, Rabu (31/7). Heru memaparkan desa yang pantainya dekat permukiman. Salah satunya di Kecamatan Wates ada Desa Ringinrejo, Tugurejo dan Tulungrejo. Namun hanya pantai di Desa Jolosutro

yang berpenghuni. Di Kecamatan Panggungrejo, ada Desa Sumbersih dan Serang. Yang berpenghuni hanya pantai di Desa Serang. Lalu di Kecamatan Wonotirto ada Desa Gunung Gede dan Ngadipuro. Sedangkan di Kecamatan Bakung ada Desa Plandirejo, Tumpak Oyot, Bululawang dan Sidomulyo. Hanya Pantai Pasur di Bululawang serta Pantai Pangi di Tumpak Oyot yang berpenghuni. Meski berpotensi tsunami, Heru mengimbau masyarakat tidak khawatir. Karena sampai saat ini, belum ada pakar atau ahli

yang bisa memastikan kapan itu akan terjadi.

“Status itu dari potensi, lalu prediksi, baru rawan atau awas. Ini potensi ya, jauh dari awas.

Jadi masyarakat tidak perlu takut.

Masyarakat cukup tahu saja potensinya dan paham akan mitigasi atau pengurangan resiko jika bencana itu terjadi,” imbaunya. BPBD Kabupaten Blitar mengaku telah melakukan sosialisasi mitigasi bencana di lima pantai itu. Mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat, jalur evakuasi tsunami yang bisa diketahui warga lokal maupun wisatawan. Caranya

Duta/net

dengan pemasangan rambu-rambu di kawasan pantai. Sementara Kepala Bidang

Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG

Daryono mencatat sejarah daftar gempa besar seperti gempa Samudra Hindia.

Dalam catatan BMKG, gempa besar di Selatan Jawa pernah terjadi tahun 1863,1867, 1871, 1896, 1903, 1923, 1937, 1945,1958, 1962, 1967, 1979, 1980, 1981, 1994 dan 2006. Sedangkan tsunami Selatan Jawa juga pernah terjadi pada tahun 1840, 1859, 1921, 1994 dan 2006. net

Tiga ASN Diserahkan ke APIP

Kembalikan Kerugian Negara Korupsi RSUD

PONOROGO - Polres Ponorogo selaku penyidik kasus dugaan korupsi RSUD dr Harjono Ponorogo jilid 3 , akhirnya melimpahkan tiga perkara atas nama ASN kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemkab Ponorogo, Rabu (31/7). Sedang satu tersangka lagi atas nama Dudung Purwanto, kendati sudah memenangkan gugatan pra peradilan, namun Polisi masih menunggu gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri dalam waktu dekat.

Penularan HIV/Aids Mulai Menyasar Usia Remaja

BLITAR -Penularan HIV/Aids di Kota Blitar mulai menyasar ke usia remaja antara 15-21 tahun. Untuk itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar berupaya mencegah penularan HIV/Aids dengan menggencarkan penyuluhan ke anak-anak muda.

Duta/Ara

APEL: Petugas memeriksa kondisi kesehatan sapi milik warga saat kegiatan Apel Hewan Ternak di Kota Kediri,

Ratusan Sapi Ikuti Apel Ternak

KEDIRI - Sebanyak 105 ekor sapi ditata berbaris untuk mengikuti apel ternak yang digelar di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota

Kediri, Rabu (31/7). Apel ternak ini dilakukan dalam rangka program Upaya Khusus Sapi Indukan

Wajib Bunting (Upsus Siwab).

Jumlah sapi di Kota Kediri sebanyak 3.550 ekor

dengan rincian di Kecamatan Pesantren sebanyak

2.000 ekor, di Kecamatan Mojoroto sebanyak 1.000 ekor, dan Kecamatan Kota sebanyak 550 ekor.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Setda Kota Kediri Enny Endarjati, Kota Kediri memang kota kecil dan lahan pertaniannya terbatas. Namun bukan berarti Pemerintah Kota Kediri tidak berupaya untuk meningkatkan produksi peternakan, khususnya meningkatkan populasi sapi atau kerbau.

Sesuai apa yang dicanangkan oleh Kementerian

Pertanian sejak tahun 2017 yaitu program Upsus

Siwab. Merespons hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian juga melaksanakan program Upsus Siwab gratis kepada masyarakat peternak sapi atau kerbau.

“Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti Pemerintah Kota Kediri yang mana tindak lanjutnya dilaksanakan pada hari ini yaitu apel ternak. Sasarannya masyarakat peternak sapi. Atas perintah Bapak Wali kota untuk bersinergi terutama masyarakat peternak dan juga koperasi mungkin untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Enny menambahkan Pemerintah Kota Kediri melalui bidang yang menangani peternakan berupaya melaksanakan pelayanan terpadu peternakan secara gratis. Di antaranya, program kawin suntik, penanganan gangguan reproduksi dan pengobatan ternak sakit yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan. Selain itu untuk hewan kecil dan hewan kesayangan, Pemerintah Kota Kediri sudah menyediakan tempat pelayanan pengobatan berupa puskeswan atau klinik hewan dengan tenaga dokter hewan yang siap melayani setiap saat.

“Kegiatan apel ternak merupakan bentuk pelayanan kami bagi masyarakat dan gratis, khususnya yang ada di Kelurahan Bawang. Dengan mengumpulkan ternak sapi pada suatu lokasi petugas bisa melakukan pemeriksaan kondisi sapi dan tindak lanjut sesuai kebutuhan,” imbuhnya. net

Pelimpahan tiga tersangka dari ASN terkait korupsi RSUD dr Harjono Ponorogo itu diakui oleh Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Maryoko. Dia mengatakan, terkait penanganan perkara RSUD ada tiga berkas perkara diserahkan APIP koordinasi dengan penyidik.

“Ini berdasar gelar perkara di Kejati Jatim beberapa waktu lalu dilimpahkan ke APIP. Terkait langkah dan tindak lanjut di APIP. Termasuk pengembalian kerugian negara, oleh APIP akan diklarifikasi dulu,” jelas Maryoko, Rabu (31/7).

Walaupun para tersangka sudah mengembalikan kerugian negara, yang oleh Maryoko tidak disebut jumlahnya hanya disebut kecil, namun perkara tersebut tetap berjalan. “Prosedur hukum harus tetap bejalan. Kerugian negara sudah ada ( kecil) tapi sudah dikembalikan. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU Tipikor, maka pengembalian kerugain negara, tidak menghapus tindak pidana,” imbuh Kasat Reskrim.

Sedangakn satu perkara lagi atas nama Dudung Purwanto, kendati sudah memenangkan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo, namun polisi masih akan melakukan gelar perkara lagi di Bareskrim Mabes Polri dalam tempo secepatnya.

Dudung yang merupakan salah satu direktur

PT Duta Graha Indah, memenangkan gugatan pra peradilan terhadap penyidik Polres Ponorogo, pada 25 Maret 2019 dengan nomor perkara 1/pid. pra/2019/PN Png yang tercantum di laman Penga-

dilan Negeri Ponorogo tentang sistem informasi penelusuran perkara.

“Ini masih ditindaklanjuti dengan gelar perkara. Gelar perkara bersama KPK, JPU,Bareskrim, dan Kadit Tipikor Polda Jatim. Nah, kesimpulan akhir seperti apa , tim ini nanti yang akan mengeluarkan pendapat hukum terkait perkara ini,” jelas AKP Maryoko. Ketiga tersangka yang diserahkan ke APIP ini adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( DPU) Kabupaten Ponorogo,Dewanto Eko Putro dan dua anak buahnya Budi Darmawan dan Budi Waskito.

Namun secara terpisah Kepala Inspektorat Kabupaten Ponorogo Hadi Prayitno mengatakan, dari 3 orang tersangka ini yang aktif hanya saja satu orang saja. Sehingga pihak inspektorat hanya bisa memberi sanksi kepada PNS (ANS) yang aktif saja.

“Yang jelas Inspektorat dari sisi PNS yang aktif saja. Untuk PNS yang tidak aktif atau pensiun, nanti kita koordinasi lagi dengan Polisi gimana. Karena kita tidak bisa jatuhkan sanksi kepada PNS yang tidak aktif. Koordinasi tidak instan, tapi bertahap,” ujar Hadi Prayitno, Selasa (30/7). sna

“Berdasarkan temuan kami, usia pengidap HIV/Aids semakin muda. Usia-usia remaja,” kata Kepala Dinkes Kota Blitar, M Muchlis, usai membuka rapat koordinasi Tim Penanggulangan HIV/Aids di Kota Blitar, Rabu (31/7).

Muchlis mengatakan sampai sekarang jumlah total orang dengan HIV/Aids (ODHA) di Kota Blitar ada 194 orang. Jumlah itu merupakan akumulasi sejak kasus HIV/Aids pertama kali ditemukan di Kota Blitar pada 2004.

Menurutnya, pengidap HIV/Aids tetap mayoritas laki-laki. Hanya saja, dari hasil temuan Dinkes, usia pengidap HIV/Aids semakin hari semakin muda. Penularan HIV/Aids sudah menyasar usia remaja.

“Paling banyak tetap usia produktif mulai 21-35 tahun. Tapi, sekarang juga sudah menyasar usia remaja,” ujarnya.

Dikatakannya, Dinkes terus berupaya menekan jumlah penularan HIV/Aids. Salah satu upayanya dengan cara menggencarkan penyuluhan soal bahaya HIV/Aids ke kalangan remaja baik di kampus maupun sekolah.

“Program prioritas kami menekan

jumlah kasus HIV/Aids, menekan jumlah kematian ODHA, dan menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap ODHA,” katanya. Dia menjelaskan program itu diwujudkan melalui cara penyuluhan, lalu menemukan kasus HIV/Aids, setelah ditemukan dilakukan pengobatan, dan terakhir dipertahankan jangan sampai ODHA meninggal. Menurutnya, kendala pencegahan penularan HIV/Aids soal kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum paham betul dengan HIV/Aids. Masyarakat masih enggan mengikuti pemeriksaan soal HIV/ Aids.

“Makanya kami gencarkan penyuluhannya. Kalau sarana prasarana pemeriksaan HIV/Aids sudah bisa dilakukan di Puskesmas maupun rumah sakit,” katanya.

Plt Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan kasus HIV/Aids hampir terjadi di semua daerah. Hal itu menjadi tantangan bagi daerah untuk mencegah peredaran HIV/ Aids di masyarakat. Menurutnya, tim penanggulangan HIV/Aids akan merumuskan upaya untuk pencegahan penularan HIV/Aids.

“Kalau perlu, kami akan menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut memberikan penyuluhan soal bahaya HIV/Aids ke warga. Karena penyelesaian masalah HIV/Aids tidak bisa hanya dilakukan Dinkes saja, semua elemen harus terlibat,” katanya. net

Akhirnya, Pilkades Serentak Digelar Oktober

KEDIRI - Berdasarkan hasil pertemuan perwakilan kepala desa, para camat, satuan kerja terkait serta Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Kabupaten Kediri, Ir H Sutrisno, bertempat di Convention Hall SLG, Rabu (31/7). Dicapai kata sepakat digelarnya Pilkades Serentak diikuti

250 desa. Sayangnya, Ketua TP3 maupun Kabag Hukum Sukadi menolak memberikan keterangan saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai pertemuan digelar mulai pukul

16.00wib. Hanya didapat keterangan, akan digelar Bulan Oktober. “Nanti lewat Kominfo saja segera saya buatkan surat, yang jelas serentak,” ungkap Sukadi.

Sementara mantan Bupati Kediri, bergegas memasuki mobil Jepps Mercy AG 999 EC warna hitam. Ungkapan kebahagiaan disampaikan sejumlah kepala desa, baik yang diundang di dalam forum juga yang puluhan lainnya yang hadir di luar gedung. “Alhamdulillah disetujui dan diperkirakan Oktober, nanti tekhnisnya yang membuat jadwal pihak pemerintah kabupaten. Tadi yang menyampaikan Pak Kabag Hukum dan Bapak Ketua TP3 di forum. Ini sesuai amanah undang-undang dan otomatis yang 35 desa, nanti akan mengikuti jadwal Pilkades Serentak,” ucap Kepala Desa Kepung, Yahudi Santoso dihadapan wartawan. nng

IMBAUAN: Nampak sejumlah petugas melakukkan pemasangan rambiu-rambu imbauan rawan tsunami di pantai selatan.

BRAnTAS

Bangkalan - mojokerto - jom B ang - B ojonegoro - tu B an - nganjuk - lamongan

Kemenag Larang Buku Digital soal Khilafah

J OM b ANG - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jombang meminta sekolah Madrasah Aliyah (MA) tidak menggunakan buku mata pelajaran

Fikih versi digital. Materi tentang hukum membentuk khilafah (pemerintahan) Islam di dalam buku tersebut tidak patut untuk diajarkan ke para siswa.

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor

Kemenag Jombang Arif Hidayatulloh mengatakan, Kemenag RI tidak

menerbitkan buku digital mata pelajaran Fikih berjudul Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Menurut dia, hanya buku Fikih untuk kelas XII MA versi cetak yang secara resmi diterbitkan oleh Kemenag RI. “Kemenag RI tak menerbitkan yang bentuk digital, yang diterbitkan versi cetakan,” kata Arif saat dihubungi, Rabu (31/7).

Namun, buku digital mata pelajaran

Fikih untuk kelas XII itu masih digunakan MA di Kota Santri. Salah satunya MA Terpadu Al-Aqobah 4, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. File buku yang sudah didownload pihak sekolah, bagian sampulnya bertuliskan Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Pada pojok kiri buku terdapat logo instansi lengkap dengan tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun

2016. Sementara di pojok kanan bawah buku tertulis Madrasah Aliyah XII. Materi khilafah pada buku digital ini diuraikan di halaman 12. Di halaman ini terdapat judul Hukum Membentuk Khilafah. “Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam (mu’tabar), hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah dengan beberapa alasan sebagai berikut:,” bunyi uraian materi tentang khilafah yang dikutip detikcom

dari buku tersebut.

Oleh sebab itu, Arif akan mendatangi MA Terpadu Al-Aqobah 4 untuk melakukan klarifikasi. Dia meminta buku versi digital tersebut tidak lagi digunakan.

“Seharusnya yang dipakai yang cetakan, bukan yang versi digital. Mohon supaya tidak dipakai,” terangnya.

Materi pelajaran tentang hukum membentuk khilafah Islam sebagai fardu kifayah, menurut Arif, tidak se-

patutnya diajarkan kepada para siswa. “Tidak boleh diajarkan apalagi sudah dilarang pemerintah,” tandasnya. Pihak MA Terpadu Al-Aqobah 4 menyatakan baru menggunakan Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 untuk kelas XII pada tahun ajaran 2019-2020. Namun saat menyampaikan ke para siswa, kata khilafah diganti dengan pemerintahan.ldit

Tuai Pro-Kontra, Perda Miras Tetap Disahkan

LAMONGAN - Meskipun sudah mendapat kecaman atau penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa Ormas Islam lainnya, Raperda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“ Hari ini Raperda itu sudah ditetapkan menjadi

Perda. Namun, dalam Perda tersebut dijelaskan minuman yang boleh beredar adalah golongan A, yang kadar alkoholnya adalah 5 persen. Kalau lebih dari itu di larang beredar di Lamongan,” ujar Ketua Pansus, Mahfud Shodiq, Rabu (31/7).

Dia mengatakan, disahkannya Perda itu adalah bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol atau miras. Juga membatasi untuk produksi, atau yang diperdagangkan di Lamongan, meskipun masyarakat banyak yang pro dan kontra.

“Ada yang menolak dan ada juga yang menerima, kita sebagai wakil rakyat ketika mengambil keputusan harus ada di tengah, kita ambil jalan tengahnya, di batasi koq peredarannya,” tutur Mahfud.

Saat ditanya, khomer itu kan sedikit saja sudah haram, apalagi banyak, ketua Pansus itu mengungkapkan, secara pribadi pihaknya juga sangat tidak setuju atas disahkannya Perda itu. Namun, kata dia, tidak bisa juga serta-merta seperti itu, harus bisa bersikap adil.

“ Sebagai wakil rakyat harus bisa mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Lamongan, ang jelas keputusan pengesahan Perda ini, kita sudah ambil jalan tengahnya, masyarakat lamongan kan tidak hanya satu jalur, tapi terdiri dari semua lapisan,” bebernya.lard

Digarap, Ekowisata Mangrove Desa Labuhan

PENJELASAN: Ketua Pansus Mahfud Sodiq saat memberikan penjelasan kepada awak media, rabu (31/7).

Peraturan Ketertiban

Razia Kos, 6 Pasang Sejoli Digaruk

MOJOKERTO - Satuan Polisi Pamong Praja (PP)

Kota Mojokerto bersama Bada Nasional Narkotika

Kota Mojokerto merazia rumah kos untuk antisipasi peredaran narkoba dan perbuatan asusila, Rabu (31/7). Dari tiga titik yang dirazia, petugas gabungan berhasil mengamankan 6 pasangan bukan suami istri yang berada di dalam kamar kos yang mengganggu ketentraman dan ketertiban.

“Dapat informasi dari BNNK ada salah satu TO (target operasi) mereka berada di kos-kosan,” kata Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heriyana Dodik Murtono.

Ia menambahkan, dari salah satu rumah kos yang berada di Lingkungan Kedungsari, Kelurahan Gunung

Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto petugas berhasil menyita barang bukti minuman keras jenis arak.

“Kos-kosan ini kami segel karena sesuai Perda nomer 13 tahun 2015 pemilik atau penanggung jawab kos-kosan bertanggung jawab penuh atas keamanan termasuk didalamnya apabila peredaran dan penyalahgunaan narkoba akan diadakan penutupan secara paksa,” ujarnya.

Salah satu pasangan yang diamankan Satpol PP, terdapat pasangan yang masih dibawah umur dan duduk di salah satu bangku SMK di Mojokerto. Masih kata Dodik, untuk para pemilik kos-kosan di Kota Mojokerto, agar selalu selektif menerima calon penghuni kos. “Ini merupakan warning untuk semua kos-kosan agar selektif menerima calon penghuni. Jangan sampai ada lagi kami menemukan penghuni kos yang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba akan kami segel langsung, karena narkoba darurat nasional,” pungkasnya.

bANGKALAN – Pemkab Bangkalan mengembangkan potensi ekowisita mangrove di pesisir Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu. Pengembangan ekowisata Mangrove di desa Labbuan itu sebagi upaya untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Hal itu sesuai dengan visi dan misi Terwujudnya Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Sebagai Pintu Gerbang Madura menuju Kota Industri, Pariwisata, dan Jasa.

Sebagai langkah awal, Pemkab Bangkalan akan mengembangkan ekowisata melalui Taman Pendidikan Mangrove (TPM) di pesisir Desa Labuhan. Dijadwalkan, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron akan me-launching TPM Desa Labuhan, Kamis (1/8) hari ini.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan Moh Hasan Faisol mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah menyiapkan sejumlah konsep dan

desain promosi wisata TPM kepada masyarakat luar Bangkalan. “Tinggal menunggu petunjuk Bapak Bupati. Kami sudah masukkan ke paket-paket wisata,” katanya, Rabu (31/7). Dikatakan dia, keberadaan ekowisata TPM sebagai wahana pelestarian alam sangat potensial menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Desa Labuhan. “Para pengunjung akan disuguhkan perjalanan wisata membelah hamparan hutan man-

Pelajar SMA/SMK Pasuruan Dibantu Pemprov

PASURUAN - Pelajar di Kota/ Kabupaten Pasuruan bakal menerima anggaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) mencapai Rp 19.652.970.000 untuk SMA/ SMK negeri serta 15.452.230.000 untuk SMK/SMA swasta. Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang dialokasikan untuk enam bulan.

Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Provinsi Jawa

Timur untuk Kota dan Kabupaten Pasuruan Indah Yudiani mengatakan, kebijakan SPP yang diganti BPOPP, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019. Ini merupakan bagian dari Nawa Bhakti Satya yang ketiga yaitu Jatim Cerdas dan Sehat yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Timur.

“Tujuan dari BPOPP yakni untuk menghilangkan atau membantu tagihan biaya para peserta didik di SMA dan SMK, khususnya dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.BPOPP ini diperuntukkan untuk siswa SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” papar Indah, pada wartawan, Rabu (31/7). Menurut dia, penggunaannya hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada pemotongan dari pihak manapun. Sedangkan untuk SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat, pihaknya menegaskan bahwa sekolah itu harus sudah memiliki izin operasional, terdata dalam Dapodik, dan berstatus terakreditasi serta harus mengajukan proposal bantuan. Dalam hal ini, kata Indah, memang ada perbedaan antara sekolah negeri dan diselenggarakan pihak swasta.“Bedanya dengan sekolah yang diselenggarakan

oleh Pemda adalah tidak adanya proposal. Melainkan langsung akan diberikan ke sekolah. Tapi kalau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus ada proposal dulu,” tegasnya. Indah menjelaskan, untuk satuan biaya program BPOPP pada SMA dan SMK per siswa per bulan, disesuaikan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 120/71/101/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Sumbangan Pendanaan Pendidikan SMA dan SMK. Untuk pelajar SMA Negeri/ Swasta di Kota Pasuruan mendapat bantuan Rp 85 ribu/bulan. Sedangkan pelajar SMK Negeri/ Swasta Non Teknis sebesar Rp 120 ribu/bulan dan SMK Teknis Rp 150 ribu/bulan. Sementara untuk pelajar SMA Negeri/Swasta di Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan sebesar Rp 70 ribu/ bulan. Kemudian pelajar SMK Negeri/Swasta Non Teknis sebesar Rp 110 ribu/bulan serta pelajar SMK Teknis sebesar Rp 135 ribu/ bulan. Menurutnya, BPOPP dikelola oleh sekolah dengan menerapkan MBS. Yakni dengan memberikan

kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. “Selain itu, pengelolaan dilakukan dengan mengikutsertakan guru dan komite sekolah serta wajib melaksanakan ketentuan,” terang Indah.

Indah menegaskan, untuk sekolah penerima harus bisa mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Melakukan evaluasi tiap tahun; dan Menyusun Rencana Kerja dengan ketentuan.”Bahwasanya BPOPP disalurkan per tiga bulan dan diterimakan secara utuh dalam bentuk transfer ke rekening sekolah,” katanya. Dengan bantuan BPOPP tersebut, pihaknya berharap agar benar-benar dilaksanakan oleh tiap sekolah. Dengan kata lain, harus dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaannya. “Yang ditekankan adalah sekolah tidak diperkenankan melakukan pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun,” imbuhnya.ldul

grove. Seperti BJBR (Bee Jay Bakau Resort) di Probolinggo,” jelasnya. Dia menambahkan, pengembangan TPM merupakan hasil kerja sama Pemkab Bangkakan, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), dan Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO) sejak 2013. PHE WMO merupakan korporasi yang bergerak di sektor hulu migas dan menjadi kontraktor kontrak kerja sama dengan SKK Migas.

TPM memiliki lebih dari 10 ribu pohon mangrove. Terhampar di atas lahan pesisir seluas sekitar 8 hekatare. Saat ini, pengelolaannya berada di tangan Pemkab Bangkalan.

Ditambahkan Faisol, para pengunjung akan dimanjakan dengan geladak kayu atau yang disebut tracking sepanjang 350 meter membelah hutan mangrove. “Geladak itu akan menuntun para pengunjung menuju keindahan panorama pantai,” pungkasnya.lmin

Pesta Sabu, Tiga

Pemuda Digerebek

JOMbANG - Sebuah rumah di Desa Kedungotok, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, digerebek aparat kepolisian. Tiga orang diamankan saat sedang pesta narkoba jenis sabu. Informasi yang dihimpun, tiga orang yang diamankan dalam kasus ini.

Salah satunya Amir Mahmud (38), asal Desa Plosogeneng Kecamatan/Kabupaten Jombang. Kesehariannya, Amir bekerja sebagai pedagang ayam di pasar tradisional di Kota Santri. “Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan diketahui merupakan pengedar sabu, bukan sekedar pemakai,” kata Kapolsek Tembelang AKP Nanang Sujianto melalui rilis, Rabu (31/7).

Sementara dua orang budak sabu yang turut diamankam yakni

Dara Ari Kuntoro (23), penjual mie asal Desa Kalikejambon. Sedangkan satu orang lainnya yakni Muhammaf Affsal Zhugas (19), asal Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang.

“Ketiganya kami amankan di dalam kamar rumah. Saat kami gerebek, mereka sedang pesta sabu,” imbuh polisi dengan tiga balok emas di pundaknya itu.

Selain meringkus ketiganya, polisi juga menyita barang bukti narkoba jenis sabu. Tak tanggungtanggung, sekitar 10 gram sabu diamankan dari tangan pelaku.

Oleh Amir, narkoba tersebut dikemas dalam tiga plastik klip.

“Plastik klip pertama berisi sabu seberat 9,84 gram sabu. Sedangkan dua plastik klip masingmasing berisi 0,26 gram dan 0,22 gram sabu,” terang Kapolsek.

Tak hanya itu, petugas juga menyita alat hisap (bong) yang digunakan ketiganya untuk pesta narkoba. Selain itu juga, sebuah timbangan digital serta uang tunai

Rp400 ribu juga diamankan polisi

dari tangan Amir. Dikatakan Nanang, penggerebekan ini berkat informasi dari masyarakat yang mencium adanya aktivitas yang tidak beres di rumah tersebut. Selanjutnya, warga melaporkan kecurigaan tersebut ke pihak kepolisian. “Setelah dilakukan pengintaian, kami mendapati adanya kegiatan yang mencurigakan di rumah tersebut, sehingga langsung dilakukan penggerebekan,” jelasnya. Saat ini, kata Nanang, tiga orang budak sabu itu sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan. Ketiganya bakal dijerat dengan pasal 114 ayat 1 juncto pasal 112 ayat 1 juncto pasal 127 ayat 1 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Nyabu Alasan Stamina

Sementara itu, di Pasuruan, dua anak muda diringkus jajaran Polsek Pohjentrek di pinggir Jalan Desa Sukorejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Selasa (30/7) siang. Mereka adalah Aris Santoso (28) warga Rejoso dan Khoirul Zaenudin (29) warga Dusun Mbotoh, Desa Segotopuro, Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Dari kedua tersangka, Korps Bhayangkara berhasil mengamankan baranf bukti sabu sebesar 0,31 gram yang disimpan di dalam jok sepeda motornya. Kapolsek Pohjentrek AKP Nanang Sugiyono menjelaskan, kedua tersangka ini adalah teman dekat. Bisa dikatakan, keduanya adalah sahabat karib. Nah, keduanya sama-sama kecanduan narkoba. Saat ditangkap itu, keduanya baru saja mengambil sabu yang diranjau oleh pengedar sabunya. “Kepada polisi, keduanya mengaku akan pesta sabu. Tapi, apa daya, kami tangkap dulu sebelum mereka asik pesta sabu,” katanya.lsin, tri

Duta/arD

MANGROVE LABUHAN: Pengunjung saat berada di geladak taman Mangrove Labuhan Sepulu.

duta/i tiMewa

KEGIATAN SMK Kegiatan Belajar Mengajar di SMK di Kabupaten Pasuruan.

Uang Beredar

LPS: Alami Pelambatan

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga

Penjaminan Simpanan (LPS) Halim Alamsyah

mengatakan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) sudah mengalami perlambatan sejak tiga atau empat tahun terakhir atau sejak 2015 karena melandainya pertumbuhan ekonomi dan bergesernya pembayaran konvensional ke sistem elektronik. “Pertumbuhan ekonomi peran besarnya adalah sektor konsumsi sekitar 60 persen70 persen, namun pertumbuhan ekonomi selalu bergerak di sekitar lima persen saja,” ujar Halim di Jakarta, Rabu.

Konsumsi masyarakat yang memegang porsi 55 persen dalam pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana pergerakkan uang beredar. Bank Indonesia dalam laporannya menyebutkan bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh, namun melambat pada Juni 2019.

Posisi M2 pada Juni 2019 tercatat Rp5.911,2 triliun atau tumbuh 6,8 persen secara tahunan (year or year/yoy). Angka itu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2019 yang sebesar 7,8 persen (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang stagnan di kisaran 5,0 persen berbanding lurus dengan kemampuan investasi dan konsumsi masyarakat. Maka itu, melandainya pertumbuhan ekonomi membuat uang beredar dalam arti luas (M2) juga tidak bertumbuh secara optimal.

Misalnya, investasi masyarakat seperti deposito dan tabungan, yang sangat ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi membaik, maka investasi masyarakat di pasar keuangan juga akan meningkat. Investasi merupakan komponen pembentukan M2. “Kalau sekarang lima persen maka konsumsi ini lama-lama akan memakan tabungan, sehingga menyebabkan DPK yang merupakan tabungan di masyarakat kita tidak cukup tumbuh dengan cepat,” katanya.

Selain melandainya pertumbuhan ekonomi, perpindahan cara pembayaran masyarakat dari konvensional ke transaksi uang elektronik juga membuat uang beredar di masyarakat menurun.

Apalagi, pertumbuhan uang elektronik telah meluas dengan kehadiran dompet elektronik dan juga fasilitas pemindaian kode respon cepat (QR Code). “Uang kertas sebetulnya tidak banyak berubah relatif stabil jarang ada penurunan karena orang tidak banyak gunakan transaksi. Uang elektronik bisa saja menurunkan uang kertas dan akan juga menurunkan uang beredar,” katanya. l imm

Pacu Ekspor

Bekraf Pameran di AS

JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) siap memperkenalkan Indonesia Creative Incorporated (ICInc) di tiga pameran dagang terbesar Amerika Serikat dalam rangka meningkatkan ekspor ekonomi kreatif.

“Fakta bahwa Bekraf kembali untuk mengikuti dua dari tiga event ini setelah edisi tahuntahun sebelumnya menunjukkan bahwa

Bekraf berkomitmen untuk selalu konsisten mempromosikan produk-produk kreatif Indonesia ke seluruh dunia,” ujar Deputi Pemasaran Bekraf Joshua Simandjuntak di Jakarta, Rabu.

Joshua menggarisbawahi konsistensi upaya Bekraf untuk meningkatkan ekspor ekonomi kreatif (ekraf) nasional. Bekraf berharap agar dukungan ini dapat menjadikan industri fesyen dan kriya Tanah Air semakin berkembang pesat serta mendapat tempat di pasar global.

Bulan Agustus ini Bekraf akan mengikuti tiga pameran dagang terbesar di Amerika Serikat (AS) secara simultan. Pertama pameran dagang produk kriya New York (NY) Now 2019 yang berlangsung pada 10-14 Agustus di New York, AS.

Selain itu Bekraf juga akan berpartisipasi dalam pameran produk fesyen internasional Agenda Show dan Liberty Fairs yang akan berlangsung di Las Vegas, AS pada 12-14 Agustus.

Melalui ketiga ajang pameran ini, Bekraf akan menghadirkan sejumlah pelaku kreatif lokal beserta produk-produk unggulan Indonesia yang telah masuk ke dalam ICInc subsektor kriya dan fesyen. ICInc merupakan program akselerasi yang mempersiapkan perluasan pasar produk dan jasa kreatif ke luar negeri. Tahun ini dengan mengusung tema “ICInc presents IDentities at NY Now”, keikutsertaan Bekraf dalam ajang tersebut turut dipengaruhi oleh capaian menggembirakan para peserta, dimana sejak edisi NY Now 2017 yang berhasil membukukan penjualan luar negeri sekitar Rp11,49 miliar.

NY Now sendiri merupakan pameran dagang internasional yang secara eksklusif menampilkan produk-produk dari subsektor kriya, yang dihadiri lebih dari 25 ribu buyers dan menampilkan 2.300 merek dari berbagai negara.

Sedangkan keikutsertaan kembali Bekraf untuk kedua kalinya di Agenda Show yakni untuk mengulang keberhasilan sejumlah peserta tahun lalu yang mendapatkan kontrak pembelian serta kerjasama dengan perusahaan perusahaan ritel multinasional Urban Outfitters, Inc. l imm

OJK: Inklusi Keuangan 68 Persen

Pacu

Tabungan Lewat Si Muda

JAKARTA - Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) menyebut inklusi keuangan atau keterlibatan masyarakat di layanan jasa keuangan sudah mencapai 68 persen pada saat ini. OJK menargetkan hingga akhir tahun angkanya sudah mencapai 75 persen.

Anggota Dewan Komisioner

OJK bidang Edukasi Perlindungan

Konsumen Tirta Segara menyampaikan OJK telah menyiapkan survei inklusi keuangan yang dilaksanakan pada

Juli hingga September. Ada sekitar

12 ribu sampel atau responden yang diambil dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. “Mudahmudahan hasilnya Oktober bisa keluar, kita optimistis tercapai 75 persen, saat ini kira-kira sudah 68 persen,” kata Tirta setelah kegiatan

Aksi Muda 2019.

Program Aksi Mahasiswa dan

Pemuda Indonesia Menabung (Aksi Muda) 2019 ini menjadi bagian dari gerakan kalangan kaum muda untuk ikut menjadi penggerak ekonomi. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyampaikan potensinya besar karena jumlah anak muda

Indonesia generasi umur 1529 tahun mencapai 65,4 juta orang atau 24,6 persen populasi

Indonesia.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun

2016 menunjukkan bahwa pemuda usia 18-35 tahun memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang relatif lebih tinggi. Yaitu tingkat literasi sebesar 32,1 persen (usia

18-25 tahun) dan 33,5 persen (usia 26-35 tahun), dan tingkat inklusi keuangan sebesar 70,0 persen (usia

18-25 tahun) dan 68,4 persen (usia

26-35 tahun).

Aksi Muda juga dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari

Indonesia Menabung. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), OJK menyasar

seluruh elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, dewasa, hingga kalangan petani agar lebih melek jasa keuangan. Wimboh mengatakan perlakukan terhadap generasi muda tentu akan berbeda dari pelajar yang hanya dikenalkan pada tabungan. Mahasiswa dan pemuda dapat mengenal produk keuangan yang lebih banyak dan luas. “Dengan ini kita harap anak-anak muda tidak hanya tahu menabung uang, tapi ada juga menabung emas, saham,

Pemkot Sinergikan Pelaku ekonomi kreatif

Tampung Ide Maksimalkan Ekraf, Susun RPJMD

PROBOLINGGO - Puluhan

pelaku ekonomi kreatif

dikumpulkan oleh Bidang Ekpem

Sosbud Bappeda Litbang Kota Probolinggo dalam diskusi bertajuk kreatif membangun kota dengan kreatif di sebuah kafe Kelurahan Tisnonegaran Rabu (31/7). Ide-ide mereka ditampung karena Pemkot sadar bahwa merekalah yang akan menggerakkan ekonomi daerah di tengah guncangan ekonomi. Agar kekuatan ekonomi kreatif (ekraf) makin maksimal, para pelaku ekraf disinergikan. Karena selama ini mereka jalan sendiri-sendiri.

Kepala Bappeda Litbang Rey Suwegtyo mengatakan, pihaknya sedang menyusun RPJMD. Dan meminta masukan, mau dibawa ke mana Kota Probolinggo dari sisi ekonomi kreatif. Menurutnya, kota akan lebih banyak melibatkan kaum muda dan meningkatkan ekonomi kreatif yang cakupannya luas, juga ada seni dan budaya. Diskusi juga diikuti OPD seperti Disbudpar, Dispertan dan Ketahanan Pangan, Diskominfo dan DKUPP. “Saat ini sebagian besar komunitas bergerak sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Mereka terus bekerja dan bergerak untuk membangun kotanya. Pegiat komunitas merasa perlu dan berhak untuk mengambil peran untuk menjadikan kotanya lebih maju dengan cara kreatif,” katanya. Interaksi Pemerintah dan Komunitas juga bisa dimulai dengan langkah sederhana lainnya sepertinya mengadakan pertemuan, diskusi atau sharing secara rutin. Melalui aktivitas ini Pemerintah membuka diri dan sarana yang sangat demokratis dimana komunitas dan masyarakat bisa menyampaikan ide-idenya dalam membangun dan melakukan perubahan untuk kota. Ujung dari dibukanya saluran komunikasi ini adalah adanya satu rencana aksi bersama antara Pemerintah dan Komunitas. Semua akan mengambil peran sebagaimana mestinya. Salah satunya, Pemerintah

sangat membutuhkan aksi dan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan program kerjanya. Di satu sisi, Komunitas terkadang juga memerlukan payung hukum agar apa yang dilakukannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kota kreatif harus dibangun bersama-sama dan adanya pemahaman bersama seluruh elemen tentang membangun kota kreatif. Baik itu pemerintah, pelaku kreatif, akademisi, komunitas kreatif dan media yang ada di dalam kota tersebut, termasuk membangun jaringan antar kota,” jelasnya. Tiyok menambahkan, setiap daerah memiliki potensi lokal yang layak dikembangkan untuk membangun kota kreatif. Harapannya, Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha dan Komunitas Kreatif untuk lebih aktif bersinergi, berkarya bersama dan bekerjasama untuk menggerakkan Kota kreatif di Kota Probolingo, sehingga bisa berkembang pesat dan menemukan berbagai hal yang sangat menggembirakan karena memberikan dampak dan manfaat pada masyarakat kotanya dan tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif.

Wakil Wali Kota MS Subri yang hadir diskusi mengungkapkan, pemkot mengadopsi ide-ide kaum millenial, karena kelanjutan negara akan diisi kaum millenial.

Menurutnya, ekonomi kreatif bukan barang baru, ekonomi tumbuh di Indonesia menggunakan pndekatan tradisional dengan jualan, seperti bakso dan mebel.

Tapi ada potensi yang hilang karena tidak dikreasi dan disinergikan. Sinergi bisa dilakukan melalui teknologi informasi. “Ada pengusaha yang tekun tapi stagnan, itu karena tidak kreatif dan terjebak dalam rutinitas. Macam-macam ekonomi kreatif, misal desain, musik, kuliner, percetakan, film, kerajinan, fashion. Itu barang lama, yang membedakan adalah pendekatan teknologi,” ujarnya.

Terkait pembangunan kota, ekraf adalah usaha yang bertahan dari guncangan ekonomi karena bicara retail, contoh UMKM. “Nah dalam RPJMD kami, pembangunan ekonomi juga masuk,” tukasnya. Sejumlah pelaku ekraf lalu memberikan ide. Di antaranya Pemkot diminta memfasilitasi gedung untuk memajang produk ekraf. Ketua Forum Kota Probolinggo Kreatif Imam Wahyudi mengatakan, dibutuhkan niat dari pemerintah daerah untuk memetakan potensi lokal dan fokus mengembangkannya. Dalam pengembangannya, ada sinergitas antara pemerintah, komunitas kreatif, pelaku kreatif, akademisi dan media. “Stakeholder juga mesti turut membantu sinergitas ekraf dengan pemkot,” tuturnya. l afa

Indonesia, seperti agen-agen remitansi dan layanan uang & dompet digital telah mengisi kekosongan di segmen unbanked dan under banked. Sebagai contoh, tahun 2018 lalu, industri remitansi sendiri mencapai USS 8,9 miliar (tumbuh 24,7 persen), membuat Indonesia masuk ke dalam daftar sepuluh besar penerima remitansi di Asia. Industri remitansi hanya satu contoh.

Founder KOKU, Calvin Go menyatakan meski saat ini banyak LKNB berkolaborasi dengan pemain-pemain fintech dan teknologi baru, nyatanya mereka mengalami kesulitan untuk keluar dari silo sebelum ada kolaborasi tersebut. Artinya, sebelum peluang-peluang bisnis terbuka karena kolaborasi dengan fintech, lembaga-lembaga ini hanya beroperasi secara satu dimensi saja. “Dengan memanfaatkan teknologi, mereka mampu untuk menyediakan penawaran-penawaran pertama secara digital yang menumbuhkan kemampuan untuk memperluas dan menaikkan operasional bisnis mereka,” kata dia.

reksa dana, kita ajak mereka memanfaatkan produk-produk yang luas ini,” kata dia. Salah satu upaya OJK bersama Industri Jasa Keuangan adalah dengan peningkatan tabungan dan investasi melalui program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (Si Muda). Menurut data OJK, per 30 Juni 2019 jumlah tabungan SiMuda telah mencapai 11.052 rekening dengan nilai sebesar Rp 12,4 miliar. Sementara Kehadiran Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) di

Di Indonesia, sekitar 52% dari populasi tetap tak tersentuh layanan perbankan. Ini membuka peluang bagi LKNB untuk mewujudkan janji mereka dalam memperluas inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi, LKNB menyediakan pengalaman keuangan berbasis digital yang mulus dan mudah bagi individu di populasi masyarakat yang belum terlayani. Dengan demikian nilai bersih inklusi keuangan dapat terjaring lebih jauh lagi.l imm

TPM Potensial Penggerak Ekonomi Masyarakat

BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Salah satunya dengan mengembangkan potensi ekowisita mangrove di pesisir Desa Labuhan Kecamatan Sepulu. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Terwujudnya Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Sebagai Pintu Gerbang Madura menuju Kota Industri, Pariwisata dan Jasa. Sebagai lngkah awal, Pemkab Bangkalan akan mengembangkan ekowisata melalui Taman Pendidikan Mangrove (TPM) di pesisir Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Dijadwalkan, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron akan me-launching TPM Desa Labupahan pada Kamis (1/8/2019) . Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan Moh Hasan Faisol mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah menyiapkan sejumlah konsep dan desain promosi wisata TPM kepada masyarakat luar Bangkalan.

“Tinggal menunggu petunjuk Bapak Buati. Kami sudah masukkan ke paket-

paket wisata,” ungkapnya, Rabu (31/7/2019). Menurutnya, keberadaan ekowisata TPM sebagai wahana pelestarian alam sangat potensial menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Desa Labuhan. “Para pengunjung akan disuguhkan perjalanan wisata membelah hamparan hutan mangrove. Seperti BJBR (Bee Jay Bakau Resort) di Probolinggo,” paparnya.

Pengembangan TPM merupakan hasil kerjasama Pemkab Bangkakan, Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dan Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO) sejak 2013. PHE WMO merupakan korporasi yang bergerak di sektor hulu migas dan menjadi kontraktor kontrak kerja sama dengan SKK Migas. TPM memiliki lebih dari 10 ribu pohon mangrove. Terhampar di atas lahan pesisir seluas sekitar 8 hekatare. Saat ini, pengelolaannya berada di tangan Pemkab Bangkalan. Faisol menambahkan, para pengunjung akan dimanjakan dengan geladak kayu atau yang disebut tracking sepanjang 350 meter membelah hutan mangrove. “Geladak itu akan menuntun para pengunjung menuju keindahan panorama pantai,” pungkasnya.l imm

DUTA/WiW k WULAnDAri

DISKUSI Direktur Syariah Banking CiMB niaga Pandji P. Djajanegara disela acara Diskusi bersama CiMB niaga tentang prospek perekonomian indonesia pada semester ii/2019 di Surabaya. kondisi pasar keuangan Tanah Air yang diproyeksikan positif diharapkan dapat mendorong bisnis perbankan, termasuk Syariah.

DUTA/Dok

BERSIHKAN SAMPAH Pekerja sedang membersihkan sampah di Taman Pendidikan Mangrove (TPM) di pesisir Desa Labuhan kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan.

DUTA/fA SAL

DISKUSI : Pemkot memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif agar sinergis.